PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH NEGARA MILIK PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA 1 (Studi Putusan PTUN Surabaya No.83/G/2014) SKRIPSI OLEH Devy Endah Fitriani NIM 17230027 PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG 2021
PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH NEGARA MILIK EPERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA 1 (Studi Putusan PTUN Surabaya No.83/G/2014) SKRIPSI OLEH Devy Endah Fitriani NIM 17230027 PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG 2021 i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI Demi Allah, Dengan Kesadaran dan rasa tanggung jawab pengembangan keilmuan, Penulis Menyatakan Bahwa Skripsi dengan Judul: PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH NEGARA MILIK EPERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA 1 (Studi Putusan PTUN Surabaya No.83/G/2014) Benar-benar merupakan Skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. jika dikemudian hari laporan skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum. Malang, 30 Mei 2021 Penulis Devy Endah Fitriani NIM 17230027. ii
HALAMAN PERSETUJUAN Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudari Devy Endah Fitriani NIM : 17230027 Program Studyn Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul : PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH NEGARA MILIK EPERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA 1 (Studi Putusan PTUN Surabaya No.83/G/2014) Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji. Mengetahui, Malang, 16 Juni 2021 Ketua Program Studi Dosen Pembimbing, Musleh Herry, S.H.,M.Hum. NIP. 196807101999031002 Dra. Jundiani, S.H, M.Hum NIP.196509041999032001 iii
Nama NIM Program Studi Dosen Pembimbing Judul Skripsi BUKTI KONSULTASI : Devy Endah Fitriani : 17230027 : Hukum Tata Negara : Dra. Jundiani, S.H., M. Hum. : "PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH NEGARA MILIK EPERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA 1 (Studi Putusan PTUN Surabaya No.83/G/2014)" Malang, 1 Juni 2021 Mengetahui, Ketua Program Study Hukum Tata Negara Musleh Herry, S.H.,M.Hum. NIP. 196807101999031002 iv
HALAMAN PENGESAHAN Dewan Penguji Skripsi Dari Saudari Devy Endah Fitriani NIM 17230027, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul : PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH NEGARA MILIK PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA 1 (Studi Putusan PTUN Surabaya No.83/G/2014) Telah dinyatakan LULUS dengan Nilai (B+) Dewan penguji: 1. Teguh Setyo Budi, S.HI., M.H NIP. 1979031320160801103 (... ) Ketua 2. Dra. Jundiani, S.H., M. Hum. NIP. 196509041999032001 (... ) Sekretaris 3. Musleh Harry, S.H., M. Hum NIP. 196807101999031002 (... ) Penguji Utama v
MOTTO َ نْيَِنِمْؤُّمَْمُتْنُكَ ْنِاَ ن ْو لْع ْلَاَُمُتْن ا وَا ْوُن زْح تَ لَ وَا ْوُنِه تَ لَ و Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. vi
KATA PENGANTAR Alhamdulillah wa syukurilah, semoga puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat serta pertolongan terhadap penilisan Skripsi yang berjudul: "PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH NEGARA MILIK EPERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA 1 (Studi Putusan Ptun Surabaya No.83/G/2014)" dapat peneliti selesaikan dengan baik. Semoga shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Junjungan kita Baginda Rosulullah Muhammad SAW, yang telah memberikan Uswatun Hasanah kepada kita dalam menjalankan kehidupan ini secara syari', semoga kita termasuk ke dalam orang- orang yang beriman dan mendapatkan syafa'at dari Bliau di hari kiamat nanti. Aamiin. Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada: 1. Prof. Dr. Abdul Haris, M. Ag, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2. Prof. Dr. H, Saifullah, S.H., M. Hum, Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 3. Dr. M. Aunul Hakim, S. Ag., M.H , selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. vii
4. Majelis Penguji Skripsi Musleh Harry, S.H., M.Hum selaku penguji utama, Teguh Setyabudi,S.HI.,M.H. selaku ketua penguji, dan Dra.Jundiani, S.H., M.Hum selaku sekretaris penguji 5. Dra. Jundiani,S.H,M.Hum , selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. 6. Dr. M. Aunul Hakim, S. Ag., M.H, selaku dosen wali selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik vii Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan. 7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT. 8. Para pegawai administrasi.......... 9. Kepada kedua Orang tua yang telah memberikan dukungan serta doa sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini. 10. Kepada Bapak Dani Eko. SE., SH, MM, M.Hum, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A yang telah membatu peneliti dalam melakukan penelitian ini. 11. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang telah turut serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga apa yang dilakukan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT Aamiin. viii
Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang. Malang, 30 Mei 2021 Penulis Devy Endah Fitriani ix
PEDOMAN TRANSLITERASI A. Umum Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari bahasa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa Nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam Footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah,baik yang standar Internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guidge Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992. B. Konsonan Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut: Huruf Arab Na ma Huruf Latin Nama x
ا ب ث ث ج ح خ د ر س ص س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن و ـه Alif Ba Ta S|a Jim H{a Kha Dal Z|al Ra Zai Sin Syin S{ad D}a d T{a Z}a 'Ain Gain Fa Qof Kaf Lam Mim Nun Wau Ha Tidak Dilambangka B T S| J H{ Kh D Z| R Z S Sy S{ D{ T{ Z{ " G F Q K L M N W H xi Tidak Dilambangkan Be Te Es (dengan titik diatas) Je Ha (dengan titik diatas) Ka dan Ha De Zet (dengan titik diatas) Er Zet Es Es dan ye Es (dengan titik di bawah) De (dengan titik di bawah) Te (dengan titik di bawah) Zet (dengan titik di bawah) apostrof terbalik Ge Ef Qi Ka El Em En We Ha
ء / أ ` " Apostrof ي Ya Y Ye Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata,maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ("), terbalik dengan koma (") untuk penggantian lambang ع. C. Vokal Panjang dan Diftong Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fath\h ditulis dengan "a" kasrah dengan "i" dlommahdengan "u" sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut: Vokal Panjang Diftong a = fathah A لاق menjadi i = kasrah I qala قيل u = dhommah U menjadi qila نودmenjadi duna Khusus untuk bacaan ya" nisbat,maka tidak boleh digantikan dengan " i", melainkan tetap dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya" nisbat diakhirnya,begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya" setelah fathahditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut: Diftong Contoh xii
Aw = و قىل menjadi qawlun Ay = ي شيخ menjadi khayrun D. Ta'marbuthah ( ة) Ta"marbuthah ditransliterasikan dengan "t" jika di tengah kalimat, tetapi ta" marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya تلسشلا تسسذمللا menjadi al-risalatli-mudarrisah. Atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya يفهللا س تمح menjadi fi rahmatillah. E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah Kata sandang berupa "al" (لا) dalam lafadz jalalah yang berada di tengah- tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh- contoh berikut: 1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan... 2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan... 3. Masya"Allah kana wa malam yasyd lam yakum 4. Billah azza wa jal F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab xiii
dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: " Abdurrahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun. " Perhatikan penulisan nama "Abdurrahman Wahid", "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara "Abd al-Rahman Wahid", "Amin Rais", dan bukan ditulis dengan "shalat. xiv
DAFTAR ISI HALAMAN SAMPUL ... i HALAMAN JUDUL ... i PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ... ii HALAMAN PERSETUJUAN ... iii HALAMAN PENGESAHAN ... iv MOTTO ... vi KATA PENGANTAR ... vii PEDOMAN TRANSLITERASI ... x DAFTAR ISI ... xv ABSTRAK ... xvii BAB I PENDAHULUAN ... 20 A. Latar belakang Masalah ... 20 B. Rumusan Masalah ... 28 C. Tujuan Penelitian ... 28 D. Manfaat Penelitian ... 28 E. Metode Penelitian ... 28 F. Penelitian Terdahulu ... 33 BAB II TINJAUAN PUSTAKA ... 44 A. Tinjauan umum hak atas tanah ... 44 B. Tinjauan umum pembatalan hak atas tanah ... 59 C. Tinjauan umum putusan pengadilan ... 62 D. Tinjauan umum konversi Hak Atas Tanah ... 65 E. Tinjauan umum perlindungan hukum HAT ... 68 F. Hak Aatas Tanah Dalam Perspektif Islam ... 69 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ... 72 BAB IV PENUTUP ... 113 DAFTAR PUSTAKA ... 115 LAMPIRAN-LAMPIRAN ... 118 xv
ABSTRAK Devy Endah Fitriani, 17230027, 2021. Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Negara Milik Perusahaan Umum Jasa Tirta 1 Studi Putusan Ptun Surabaya No.83/G/2014. Skripsi, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Dra.Jundiani, S.H.M.Hum Kata Kunci : Hak atas tanah negara, Pembatalan sertifikat, Perlindungan Hukum, perusahaan umum, Putusan PTUN, Sengketa atas tanah ini terjadi akibat pemegang hak atas tanah yang sebenarnya (Penggugat) mengajukan gugatan untuk membatalkan sertifikat hak atas tanah yang dimiliki oleh pihak lain (keluarga tergugat). dikarenakan Penggugat merasa.tidak pernah melakukan perbuatan hukum pelepasan hak terhadap Hak Milik Nomor 468. Tujuan dari pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat hak atas tanah dan juga untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini. Metode penelitian yang digunakan disini yaitu metode penelitian hukum normatif yang bersifat analisis deskriptif. Sumber bahan hukum penelitianini yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu study kepustakaan. Hasil dari pada penelitian ini yakni berdasarkan pertimbangan dari pada hakim yang menitik beratkan dalam hal Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan hukum pelepasan hak terhadap Hak Milik No.468/, sehingga penerbitan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur No. I/Agr/41/SK/ML/Peng/06, dari segi substansi adalah mengandung cacat yuridis dalam memutuskan perkara sehingga dikabulkan gugatan tersebut serta menyatakan bahwa surat keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Sertipikat Hak Pakai No: 48/Kel.Oro-Oro Dowo tanggal 10-04-1972 batal dan mewajibkan tergugat untuk mencabut sertifikat Hak Pakai No: 48/ Kel.Oro- Oro Dowo tanggal 10-04-1972. xvii
ABSTRACT Devy endah fitriani, 17230027, 2021. The Liquidation of the Deed To State Property Belonging ti the Public Corporation First Prize Service (The ruling study of Civil Service Arbitration Tribunal Surabaya No. 83/G/2014/PTUN.SBY. . Thesis, Department of Constitutional Law (Siyasah), Faculty of Syari'ah, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor: Dra.Jundiani,S.H, M.Hum Keyword: Annulment of certificates , gross verdict, Protection of law, Public enterprise,Right to state land. The dispute over this land came as a result of the actual landowner (plaintiff) filing a lawsuit to annul the deed of claim to property belonging to the other party (the family of the accused). Because the plaintiff feels. Never commit an act of the release of rights to property number 468. The purpose of this study is to know how the protection of the law is for the holder of the certificate of rights to the land and also for the judge's consideration in deciding this matter. The method of research used here is a normative law research method of a descriptive analysis. The source of the laws of research is secondary and primary law material. The data collection method that researchers use is the study of literature. The result of this study was based on a consideration of the judges who argued that the plaintiff would never perform a legal right to property rights. I/ agr /41/ sk/ml/peng/06. In a sense, it contained a juridical flaw in deciding the case and therefore granted the suit and stated that the defendants issued an injunction letter of the uniform no: 48/ ex. Oro-oro dowo 10-04-1972 failed and required the defendants to revoke the wearing rights certificate no: 48/ ex. Oro-oro dowo on 10-04-1972. َ xviii
xix ث حبلاَصلختسم َةكرشللَةك ثح /غبلا . 2014 ةيم لاسلإا م يهارب . ، 2021 17230027 ، ينايرتيف هادنإ يفيد َ مقرَ ةيرادلإاَ اياباروسَ ةمكحمَ رارقَ لوحَ ةسارد 83/ َ اتريتَ اساجَ ةماعلا إ كلام انلاوم ةعماج ، ةعيرشلا ةيلك ، )ةسايسلا( يروتسدلا نوناقلا مسق ، يملعلا .ريتسيجاملا ينايدنوج ةروتكد :فرشملا .جنلاام ةيموكحلا 1َ تارا رق ، ةما علا ت اكرشلا ، ةينوناقلا ةيامحلا ، تاداهشلا ءاغلإ ، ةلودلا يضارأ قوقح : ةيحاتفملاَتاملكلا ةيرادلإا ةمكحملا ىوعد مل ه عفرب )يعدملا( يلعفلا ضرلأا قوقح بحاص مايق ةجيتن ضرلأا ىلع عازنلا اذه ثدح نأ رع ش يعدملا نلأ .)هيلع ىعدملا ةلئاع( رخآ فرطل ةكولمملا ضرلأا قوقح ةداهش ءاغللإ ةيئاضق مقر ةيكلملا قوقح يف هقح نع لزانتلل ينوناق ءارجإ يأ ذختي 468. اًضي أ و ضرلأا قوقح تاداهش يلماحل ةينوناقلا ةيامحلا ةفرعم وه ةساردلا هذه نم ضرغلا .ةيضقلا هذه يف لصفلا يف يضاقل ا تارابتعا ةفرعمل داوملا رداصم .يفصو ليلحت عم يرايعم ينوناق ثحب جهنم يه ةمدختسملا ثحبلا ةقيرط ةساردل ا يه ثحاب مدختسي يتلا تانايبلا عمج ةقيرط .ةيوناثو ةيلوأ ةينوناق داوم يه ثحبلا اذهل ةينوناقلا .ةيبدلأا ءارجإ يأ اًدبأ ذختي مل يعدملا نأ ةقيقح ىلع نوزكري نيذلا ةاضقلا تارابتعا ىلإ ةساردلا هذه جئاتن دنتست ، رهوجلا ثيح نم ، مقر ةيكلملا قوقح نع لزانتلا نأشب ينوناقNo. I/Agr/41/SK/ML/Peng/06 ملا نأ ركذ و ىوعدلا حنم مت ثيحب ةيضقلا يف لصفلا يف ينوناق بيع ىلع توتحا ةيلاولل يرادلإا موسر خيراتب ةداهشلا مادختسا قح أ لكش يف ناك هيلع ىعدملا نع رداصلاNo: 48/Kel.Oro-Oro Dowo 10-04- No: 48/ Kel.Oro- . 1972 10-04- خيراتب لا اه مقر مادختسلاا قح ةداهش ءاغلإ هيلع ىعدملا نم بلطو هؤاغلإ مت 1972 Oro Dowo
20 BAB I PENDAHULUAN A. Latar belakang Masalah Tanah negara adalah tanah yang tidak diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak lain, atau tidak dilekati dengan suatu hak, yakni hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, tanah ulyat, dan tanah wakaf.1 Adapun yang mengatakan bahwa tanah yang dikuasai langsung oleh negara diartikan sebagai "tanah-tanah yang bukan tanah hak, bukan tanah wakaf, bukan tanah pengelolaan, bukan tanah hak ulayat, bukan tanah kaum, dan bukan tanah kawasan hutan."2 Tanah dan juga bangunan termasuk kedalam benda-benda yang memegang peranan penting dalam kehidupan manusia..Tanah dan bangunan ini merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yakni kebutuhan papan yang dapat mepengaruhi eksistensi untuk manusia menetap.,Tidak mengherankan jika kita sering mendengar konflik terjadi karena masyarakat mempermasalahkan tanah dan bangunan yang ada. Konflik tersebut biasa muncul karena terjadinya perebutan hak kepemilikan, penyerobotan, perusakan, hingga kecurangan dalam urusan jual beli. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,,dalam Pasal 19 memerintahkan diselenggarakannya pendaftaran tanah dalam rangka menjamin 1 Maria S.W. Sumardjono, Tanah Untuk Kesejahteraan Rakyat, Penerbit Bagian Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Gadja Mada, yogyakarta, 2010. hlm 25 2 Boedi Harsono, menuju penyempurnaan hukum tanah nasional perkembangan pemikiran perkembangan pemikiran dan hasilnya sampai menjelang kelahiran UUPA tanggal 24 September 2007, penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2007,hlm. 242
kepastian hukum.3 Peraturan yang merupakan implementasi dan penjelmaan dari Pasal 19 ayat (1) yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum atas tanah yang sudah didaftarkan dan memiliki alat bukti yang kuat berupa sertifikat. Hal tersebut termuat dalam konsideran PeraruranPemeritah (PP) ini yaitu demi melakukan peningkatan pembangunan nasional yang berkelanjutan demi jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan, dengankata lain bahwa PP Nomor 24 tahun 1997 adalah penyempurnaan dari UUPA. Walaupun .fungsi utama sertifikat hak atas tanah adalah sebagai alat bukti, tetapi sebelum terbitnya UUPA, sertifikat bukan satu-satunya alat bukti hak atas tanah. Hak atas tanah seseorang masih bisa dibuktikan dengan alat bukti lain yang mana sebelum lahirnya UUPA sebagaimana diatur pada Pasal 24 ayat (1) PP 24/19974, yaitu berupa Grosse akta hak eigendom, petuk pajak Bumi/Landrete, girik, sipil, ketitir, dan verponding Indonesia sebelum berlakuknya PP 10/1961, Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh kantor pelayanan pajak Bumi dan Bangunan , atau lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud pasal II, pasal VI, dan pasal VI ketentuan-ketentuan konversi UUPA, dan alat bukti alat bukti kepemilikan atas tanah setelah berlakunya UUPA adalah Sertivikat.5 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 4 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 dan-jenis-sertifikat-tanah- melalui%20jasa%20PPAT. Diakses 23 April 2021. 21
22 Namum dalam kenyataannya di masyarakat sering terjadi berbagai masalah yang berkaitan dengan sertifikat, salah satu contoh masalah yang berkaitan dengan sertifikat tanah yaitu pembatalan sertifikat tanah. 6 Pembatalan sertifikat tanah yang dikonkretkan dengan membatalkan keputusan kepala kantor pertanahan dilakukan dalam hal: 1) Adanya cacat hukum dalam penerbitan sertifikat, sebagaimana ditemukan sendiri oleh kepala kantor pertanahan yang bersangkutan. 2) Adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang harus dilaksanakan. Rumusan tersebut terdapat di dalam Pasal 1 angka 12 PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1999 yaitu pembatalan keputusan mengenai pemberian suatu hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum dalam penerbitannya atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam Pasal 1 angka 14 PMNA/KBPN No. 9 Tahun 1999. Perlu kita ketahui bahwa cacat hukum menurut Pasal 107 PMNA/KBPN No. 9 tahun 1999 cacat hukum administrasi yaitu bilamana dalam ketiga produk pelayanan BPN sebagaimana di atas terdapat :a. Kesalahan Prosudur; b. Kesalahan Penerapan peraturan perundang-undang; c. Kesalahan subyek hak; d. Kesalahan obyek hak; e. Kesalahan jenis hak; f. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah; g. Terdapat ketidakbenaran pada data fisik dan/atau data yuridis; dan h. Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administrasi. 6 M. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, Hukum Pendaftaran Tanah, Bandung: Mandar Maju, 2008, hlm 5.
Dalam Pasal 1 angka 14 PMNA/KBPN No. 9 Tahun 1999, pengertian pambatalan hak atas tanah yaitu pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah atau sertifikat hak atas tanah karena putusan tersebut mengandung cacat hukum administrasi dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam praktek sekarang ini banyak terjadi persengketaan mengenai tanah. Persengketaan ini disebabkan oleh berbagai faktor yang melatar belakangi, diantaranya seperti adanya sertifikat yang cacat administrasi atau cacat hukum. Keadaan yang demikian menjadikan kekuatan hukum sertifikat menjadi diragukan. Sertifikat cacat hukum adalah tanda bukti hak atas tanah (sertifikathak atas tanah) yang telah di-terbitkan dan terdapat hal-hal yang menyebabkan batalnya, karena dalam pengurusannya terdapat unsur-unsur paksaan, kekeliruan, penipuan dan lain-lain. Atau prosedur formilnya tidak sesuai atau dilanggar, serta akibat hukumnya batal.7 Pembatalan Hak Atas Tanah yang disebabkan karena cacat hokum atau cacat administrasi akan menimbulkan potensi adanya sengketa hak milik atas tanah. Sengketa ini terjadi karena alas hukum yang dijadikan dasar perolehan suatu hak pemilikan atas tanah yang kemudian diterbitkan sertifikat hak atas tanah mengandung cacat yang bersifat subyektif, maka sewaktu-waktu peristiwa yang melahirkan hak tersebut dapat digugat keabsahannya. Apabila hal itu dapat dibuktikan bahwa gugatan keabsahan suatau perbuatan hukum 7 Rusmadi, Murrad. Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah, Bandung: Alumni, 1991. hal. 32. 23
24 tersebut benar, maka Hakim akan memutuskan menyatakan batal hubungan hukum yang telah terjadi. Selanjutnya putusan ini dapat dijadikan dasar untuk memohon pembatalan surat pemberian hak atas tanah atau sertifikat hak atas tanah. Dengan demikian pembatalan hak atas tanah karena adanya cacat administrasi adalah merupakan suatu kajian yang menarik untuk diteliti karena dalam permasalahan ini, Masyarakat perlu untuk mengetahui apa dan bagaimana HAT dapat dibatalkan. Seperti halnya dalam perkara Nomor: 83/G/2014/PTUN.SBY, kronologi perkara tersebut adalah Obyek sengketa Jalan Ijen Nomor 52 Malang adalah milik orang tua dari M. Nadjib Zein Badjabir, Ir, obyek sengketa tersebut oleh orang tua Penggugat pada saat itu penggunaannya diberikan (pinjam pakai) kepada keluarga Raden Mas Sardjono, pejabat Walikota Malang yang menjabat sejak tahun 1948 sampai dengan 1958, dan masih dilanjutkan penggunaannya walau telah berakhir masa jabatannya sampai dengan meninggalnya pada tahun 1983, setelah meninggalnya Raden Mas Sardjono pada tahun 1983, penggunaan obyek sengketa tersebut masih dilanjutkan oleh keluarga almarhum, sehingga selama ini Penggugat mengira obyek sengketa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Ijen 52 Malang masih ditempati oleh keluarga dari almarhum Raden Mas Sardjono, pada sekitar bulan Maret 2014, Penggugat memperoleh informasi dimana obyek sengketa terletak di Jalan Ijen 52 Malang telah dikuasai oleh pihak lain yang bukan merupakan keluarga dari Raden Mas Sardjono.
Kemudian BPN menerangkan bahwa Hak Milik (HM) No. 468 Lingkungan IV bekas Hak Eigendom Perponding Nomor 8496 (obyek sengketa) telah berubah menjadi Sertifikat Hak Pakai Nomor 48/Kelurahan Oro-oro Dowo yang diterbitkan tanggal 10-04-1972, Surat Ukur (SU) tanggal 28-12-1937 Nomor 515, tertulis atas nama: Departemen Pekerjaan Umum Dan Tenaga Listrik (sebelumnya merupakan Hak Pakai No. 9 Lingkungan IV) seluas 1135 m2 (seribu seratus tiga puluh lima meter persegi). Adapun Perubahan sertifikat Hak Pakai No. 9 Lingkungan IV menjadi Sertifikat Hak Pakai No. 48/Kelurahan Oro-oro Dowo adalah berdasarkan Berita Acara Pergantian No. Hak (dari Lingkungan ke Kelurahan) tanggal 23-04-2012.8 Pemberian Hak Pakai kepada Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik qq Projek Induk Serba Guna Kali Brantas tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala daerah Propinsi Djawa Timur No. I/Agr/41/SK/ML/Peng/06, tertanggal 10-12-1971, yang mana Surat Keputusan Gubernur tersebut menyatakan bahwa obyek sengketa sebelumnya adalah Hak Milik Nomor 468 Lingkungan IV (sekarang Kelurahan Oro-oro Dowo) yang diterbitkan pada tanggal 31-12-1968, Surat Ukur tanggal 28-12-1937 No. 515, tertulis atas nama Mohamad Bin Zein Bin Ali Badjabir, bekas Eigendom Perponding No. 8496, telah Dimatikan. Setelah mengetahui adanya penerbitan sertifikat Hak Pakai No. 48 / Kel. Oro-oro Dowo terhadap obyek sengketa yang dilakukan BPN, padahal Penggugat sebagai pemegang Hak dan Pemilik yang sah atas Hak Milik No. 8 Putusan PTUN Surabaya No.83/G/2014/PTUN.SBY. 25
468 Lingkungan IV (sekarang dikenal Jalan Ijen No. 52 Kelurahan Oro-oro Dowo Malang, dimana Penggugat tidak pernah melakukan pelepasan hak dan atau memindah tangankan kepada pihak lain maka, Penggugat menggugat BPN pada Pengadilan Tata Usaha Negara di Surabaya (PTUN). Amar putusan pengadilan tersebut berbunyi "Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor : 48 / Kel. Oro-oro Dowo tanggal 10-04-1972, Surat Ukur tanggal 28-12-1937 Nomor: 515, seluas 1135 m2 dikenal sebagai Jalan Ijen No. 52 Malang tertulis atas nama: Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik". Dari kronologi perkara tersebut diatas, peneliti menarik kesimpulan bahwa terjadi dualisme sertifikat atau pelanggaran hukum atas terbitnya sertifikat Hak Pakai Nomor: 48/Kel. Oro-oro Dowo tanggal 10-04-1972. Sehingga salah satu sertifikat yaitu sertifikat Hak Pakai Nomor: 48/Kel. Oro- oro Dowo tanggal 10-04-1972, dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Perkara tersebut diatas sangatlah menarik untuk kita analisis. Kemenarikan tersebut terletak pada peralihan hak obyek sengketa yang tapa diketahui oleh pemilik sahnya berubah menjadi tanah milik negara. Padahal obyek sengketa tersebut telah bersertifikat atas nama warga sipil. Selain itu pengetahuan akan proses dan bagaimana suatu HAT dapat dibatalkan akan menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih khususnya bagi Penulis agar mampu untuk menjelaskan bagaimana suatu Hak Atas Tanah dapat dibatalkan. Atas dasar itu penulis tertarik mengambil judul "Pembatalan Sertifikat Hak 26
Atas Tanah Negara Milik Perusahaan Umum Jasa Tirta 1 (Studi Putusan PTUN Surabaya Nomor: 83/G/ 2014/PTUN.SBY.)" 27
B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Penulis merumuskan pokok permasalahan, yaitu : 1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat hak atas tanah/Hak Atas Kepemilikan Tanah? 2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam putusan pembatalan sertifikat hak atas tanah berdasarkan Putusan Tata Usaha Negara Nomor 83/G/2014/PTUN.SBY.? C. Tujuan Penelitian Penelitian ini memiliki beberapa tujuan diantaranya, yaitu untuk: 1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat hak atas tanah. 2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam putusan pembatalan sertifikat hak atas tanah berdasarkan Putusan Tata Usaha Negara Nomor 63/G/2014/PTUN.SBY. D. Manfaat Penelitian Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, diantaranya: Diharapkan agar dapat lebih bermanfaat dari aspek teoritis dan praktis yaitu bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Agraria khusus mengenai pembatalan sertifikat tanah. Dan diharapkan agar para pembaca dan masyarakat luas mengetahui perlindungan hukum terhadap memegang sertifikat hak atas tanah serta dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara. E. Metode Penelitian 28
1. Jenis Penelitian Penelitian atau research berarti pencarian kembali. Metode penelitian merupakan hal yang mutlak diperlukan dalam setiap penelitian agar apa yang menjadi focus penelitian tidak melebar. Setiap penelitian memerlukan metode dan tehnik pengumpulan data tertentu sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian adalah sarana yang digunakan seseorang untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas. Metode penelitian di bagi menjadi 2 yaitu yuridis normatif dan yuridis empiris. Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen. Oleh karenanya dalam penelitian ini peneliti menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang- undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana atau para ahli. Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normaatif adalah suatu proses untuk menemjukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.9 2. Pendekatan Penelitian Pendekatan penelitian adalah menelaah persoalan dengan cara meninjau dan bagaimana cara menghampiri persoalan sesuai dengan 9 Peter Mahmud Marzuki, peneleitian hukum, jakarta:kencana prenada, 2010, Hlm.35. 29
30 disiplin ilmu yang dimilikinya.10 Pendekatan penelitian merupakan sebuah pendekatan dengan menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika system norma bekerja dalam masyarakat.11 Berdasarkan permasalahan yang telah di paparkan di atas, secara umum pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (Statute approach), Pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi hukum yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang di teliti.12 Pendekatan Perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum yang menggambarkan bagaimana pertimbangan hukum terhadap pemegang sertifikat hak atas tanah dan juga bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan pembatalan sertifikat hak atas tanah berdasarkan putusan Pengadilan Tatata Usaha Negara No. 83/G/2014/PTUN.SBY ini. Kemudian peneliti juga menggunakan Pendekatan konseptual (conceptual approach) yang merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan 10 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, Bandung: CV Mandar Maju,2008. Hlm.121. 11 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, Bandung, Hlm.126. 12 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Cetakan ke-2, Jakarta: Kencana, 2008. Hlm.93.
konsep-konsep yang digunakan. Sebagian besar jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Selanjutnya peneliti juga menggunakan pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang di teliti. Dalam pendekatan ini yang ditelaah adalah kasus-kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut yaitu prtimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi. 3. Jenis Data Dalam penelitian ini Jenis data yang digunakan yaitu jenis data sekunder, yang diperoleh dari informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen, yang sering disebut sebagai bahan hukum. Penulis menggunakan 2 bahan hukum disini, yaitu: a. Bahan Hukum Primer: 1. Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 2. PP No.8 Tahun 1953, tentang penguasaan tanah-tanah negara 31
3. Data mengenai putusan pembatalan sertifikat hak atas tanah berdasarkan Putusan Tata Usaha Negara Nomor 83/G/2014/PTUN.SBY. b. Bahan Hukum Sekunder Yang termasuk kedalam bahan hukum ini yaitu buku-buku ilmiah, beberapa penelitian terdahulu, dan beberpaa literatur yang berkaitan dengan hukum baik berupa buku maupun jurnal penelitian.13 4. Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan bahan hukum primer dalam penelitian hukum normatif yaitu dengan melakukan penentuan bahan hukum, kemudian peneliti mengumpulkan beberapa bahan hukum yang relevan dan sesuai dengan isu hukum, dan juga mengkaji dari beberapa bahan hukum dengan menggunakan study kepustakaan, yang dilakukan dengan pencarian dan pencatatan data dari sumbernya yang berupa dokumen, catatan, dan juga fakta yang mempunya korelasi dengan materi yang dibahas. 5. Metode Pengolahan Data Dikarenakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan juga pendekatan perundang-undangan, maka perlu memperhatikan 2 hal ini yaitu yang pertama dalam pendekatan konseptual yaitu harus mengumpulkan berkas putusan PTUN Surabaya 13 Petter Marzuki, Penelitian Hukum, hlm.145. 32
33 No.83/G/2014 kemudian didukung dengan buku-buku hukum yang terkait.14 Sementara dalam pendekatan perundang-undangan, yang pertama kali harus dikumpulkan adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat hak atas tanah, undang-undang Pokok Agraria, undang-undang tentang penguasaan tanah negara. F. Penelitian Terdahulu Berikut akan diuraikan secara ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar permasalahan pembatalan hak atas tanah. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi pengulangan atau duplikasi kajian atau penelitian dan menghindari asumsi plagiasi. Penelitian terdahulu yang mengkaji permasalahan Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah, yaitu: 1. Skripsi yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN HAK MILIK ATAS TANAH PADA KANTOR BADAN PERTANAHAN N ASIONAL KOTA MAKASSAR" jurnal skripsi yang ditulis oleh NUR PADLY dari UIN ALAUDDIN MAKASSAR yang menjelaskan tentang "Bagaimana cara proses/mekanisme terhadap pembatalan hak atas tanah karena cacat administrasi pada Kantor Pertanahan Nasional Kota Makassar serta hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pejabat BPN dalam membatalkan HAT. 14 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing,2007, Hlm.297.
34 2. Skripsi yang berjudul PEMBATALAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN MENURUT PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 20113 jurnal skripsi yang ditulis oleh TOMMY HERMAWAN SUPARDI dari UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL " VETERAN " JAWA TIMUR yang menjelaskan tentang "Bagaimana cara proses/mekanisme terhadap pembatalan hak atas tanah karena cacat administrasi pada Kantor Pertanahan Nasional Kota Makassar serta hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pejabat BPN dalam membatalkan HAT. 3. Skripsi yang berjudul TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH DALAM PERKARA JUAL BELI TANAH (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri dan Kantor Pertanahan Surakarta), yang mana menjelaskan mengenai pertimbangan hakim dalam menentukan suatu. sertifikat hak atas tanah cacat hukum dalam jual beli, dan juga pertimbangan hakim dalam menentukan hukumnya terhadap cacatnya sertifikat yang telah terbukti. 4. Skripsi yang berjudul PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH SEBAGAI PELAKSANA PUTUSAN PERADILAN UMUM OLEH PERADILAN TATA USAHA NEGARA (Studi Kasus atas Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Semarang No. 48/G/TUN/2007/PTUN.Smg), yanng di tulis oleh ROCHMANIAH dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. yang berisi tentang
35 bagaimana bisa hak atas tanah sebagai tanda bukti kepemolikan dapat digugat di dua peradilan dan mendapat putusan berbeda dari peradilan umum dan peradilan tata usaha negara, dan juga apa ratio decindendi hakim peradilan tata usaha negara dalam putusan No. 48/G/TUN/2007/PTUN.Smg). Untuk mempermudah uraian penelitian terdahulu Penelitian di atas maka akan ditampilkan tabel dibawah ini. No. Nama /Judul Rumusan Masalah Hasil Penelitian Perbedaan 1. NUR PADLYdari UIN Alauddin Makasar / "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Hak Milik Atas Pada Tanah Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar" Bagaimana cara proses/meka nisme terhadap pembatalan hak atas tanah karena cacat administrasi pada Kantor Pertanahan Nasional Kota Makassar serta hambatan- hambatan yang dihadapi oleh pejabat BPN dalam membatalka n HAT. Kebijakan yang diambil Kepala oleh Kantor Pertanahan adalah dengan menerbitkan sertipikat pengganti guna memenuhi syarat proses pembatalan hak atas tanah. Dan untuk keputusan pembatalannya di putuskan oleh Menteri, Kepala Kantor Pertanahan hanya melaksanakan putusan yang sudah di tetapkan oleh Menteri. Baik putusan tersebut dalam Objek Penelitiannya membahas tanah oleh pembatalan badan sebuah pertanhan bukan mengenai mengkaji sebuah putusan peradilan. kantor
2. TOMMY HERMAWAN SUPARDI dari UNIVERSITA S PEMBANGUN AN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR. / Pembatalan Hak Atas Tanah Berdasarkan Putusan Pengadilan Menurut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 bagaimana pertimbanga n hakim dalam menentukan suatu sertifikat hak atas tanah cacat hukum dalam beli, juga pertimbanga n hakim dalam menentukan hukumnya terhadap cacatnya sertifikat yang terbukti. jual dan telah tidak/jadi dibatalkan. pembatalan peralihan hak yang statusnya kembali pada status semula sebelum dialihkan dan pembatalan penerbitan sertifikat yang bersangkutan tersebut dapat mengajukan penerbitan sertifikat pengganti. Namun pembatalan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional masih ada bentuk perlindungan hukum repesif maka pihak yang dirugikan dalam surat keputusan pembatalan hak atas tanah tersebut dapat melakukan upaya hukum peninjauan kembali apabila ada yang dirugikan 36 putusan Mengkaji menurut pengadilan peraturan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Nasional 3 Indonesia Nomor Tahun 2011
3. FAUZANNAT UL LAILA Dari Hukum Universitas Muhammadiya h (2017) Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Di Kota Magelang Fakultas Magelang / Bagaimana prosedur dari permohonan pembatalan sertifikat hak milik atas tanah dalam putusan kasasi sebelum 180 hari setelah putusan Peninjauan kembali. Tetapi jika ada unsur kesalahan pada administratif maka bisa melakukan upaya hukum dengan pelimpahan kepada PTUN dengan alasan surat keputusan tersebut cacat hukum atau melanggar azas-azas hukum pemerintahan yang baik. pembatalan sertifikat hak atas milik tanah dapat diajukan permohonan pembatalannya apabila sertifikat hak milik atas tersebut tanah setelah diterbitkan merugikan salah satu 37 Peneliti ini membahas tentang apa saja alasan atau sebab yang dapat menjadi dasar adanya permohonan pembatalansertifikat hak milik atas tanah di kota magelang juga kendala-kendalanya. dan
pihak. Permohonan pembatalan sertifikat hak atas milik tanah dapat dilakukan apabila sertifikat tersebut mengandung cacat administrasi. Penyelesaian permohonan pembatalan sertifikat hak milik atas tanah melalui BPN di ajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor BPN, dan akan dilakukan penelitian terhadap permohonan tersebut, kemudian dilakukan musyawarah terhadap penyelesaian permasalahan tersebut, apabila permasalahan tersebut selesai maka akan dikeluarkan putusan Pembatalan sertifikat hak atas milik 38
tanah dan terbitkannya sertifikat baru berdasarkan data yang ada di keputusan tersebut, namun apabila dapat diselsaikan oleh maka menyarankan untuk diajukan ke Pengadilan. tersebut di 56 tidak BPN BPN Kendala pembatalan sertifikat bersarkan putusan pengadilan yang pertama adalah apabila sertifikat hak milik atas tanah tersebut ternyata menjadi jaminan hutang, seningga solusinya pembatalan baru dilakukan apabila pemohon mengajukan pembatalan hak tanggungan sertifikat atas tersebut dahulu dari bisa 39
4. 40 baru, setelah putusan keluar BPN bisa membatalkan dan menerbitkan sertifikat yang baru. ROCHMANIA H Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Pembatalan Sertifikat Hak Tanah Atas Sebagai Pelaksana Putusan Peradilan Umum Oleh Peradilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus Atas Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Semarang No. 48/G/Tun/2007/ Ptun.Smg) / Batalnya Sertifikat Hak Atas Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan sebagai pelaksanaan putusan Peradilan Umum melalui putusan Peradilan Tata Usaha Negara Sengketa atau perkara yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri sesuai keberadaan dan kedudukannya sebagai lingkungan Peradilan Umum, hanya terbatas pada perkara pidana perdata. dan Sedangkan hak sengketa tanah atas masuk dalam lingkungan Peradilan Umum karena perkara tersebut memenuhi syarat perkara yang timbul antara orang/badan hukum dengan orang/badan hukum. Penelitian ini fokus pada mengapa sertifikat hak atas tanah sebagai tanda bukti kepemilikan dapat digugat di dua peradilan dan mendapatkan putusan berbeda dari peradilan umum dan peradilan tata usaha negara, serta apa ratio decidendi hakim peradilan tata usha negara dalam putusan No.48/G/TUN/2007/PTU N.Smg. . Secara substansi dan pembahasan terhadap keempat penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat
ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada Putusan Tata Usaha Negara Nomor 63/G/2014/PTUN.SBY.tentang pembatalan sertifikat hak atas tanah milik perusahaan umum jasa tirta 1, yang mana yang akan peneliti bahas yakni Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak atas tanah Dan Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam putusan pembatalan sertifikat hak atas tanah berdasarkan Putusan Tata Usaha Negara Nomor 63/G/2014/PTUN.SBY. G. Sistematika Pembahasan Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai penelitian yang akan dilaksanakan, perlu kiranya untuk mengetahui pembagian sistematika penulisan ini. Secara keseluruhan, penulisan ini terbagi atas 4 bab yang masing-masing terdiri atas beberapa subbab sesuai dengan pembahasan dan substansi penelitiannya. Adapun sistematika dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:: BAB I : PENDAHULUAN Peneliti di Bab pendahuluan menjelaskan meliputi diantaranya: latar belakang masalah terkait dengan hukum terhadap pemegang sertifikat hak atas tanah, dan juga Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam putusan pembatalan sertifikat hak atas tanah berdasarkan Putusan Tata Usaha Negara Nomor 63/G/2014/PTUN.SBY. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 41
Merupakan bab kajian penelitian atau tinjauan pustaka bab ini berisi sub bab bagian penelitian terdahulu dan Kerangka Teori atau landasan teori Penelitian terdahulu berisi informasi tentang Penelitian yang telah dilakukan penelitian sebelumnya, baik dalam bentuk buku, artikel jurnal yang sudah diterbitkan maupun masih Berupa disertasi, tesis, atau skirpsi yang belum diterbitkan baik Secara subtansial maupun metode- metode, mempunyai keterkaitan Dengan permasalahan penelitian guna menghindari duplikasi dan elanjutnya harus di jelaskan ditunjukkan keorisinilan penelitian ini serta perbedaaanya dengan penelitian sebelumnya. Sedangkan kerangka teori berisi tentang teori atau konsep yurudis sebagai landasan teoritis sebagai pisau analisis penelitian ini. BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Peneliti dalam bab ini membahas dan menjabarkan secara mendetail hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti terhadap masalah dalam penelitian ini. Peneliti membagi Bab keempat menjadi 3 sub-bab besar yaitu subbab hasil penelitian, pembahasan dan sub-bab preskripsi karena pada bab ini akan menganalisa data baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. BAB IV PENUTUP Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang di lakukan, melainkan jawaban singkat dari rumusan masalah yang telah 42
ditetapkan. Saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat, dan usulan atau anjuran untuk peneltian berikutnya dimasa-masa mendatang. 43
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Sertifikat Hak Milik Sertifikat adalah buku tanah dan surat ukurnya setelah dijilid menjadi satuberma-sama dengan suatu kertas sampul yang bentuknya ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Kekuatan pembuktian sebuah sertifikat, terdiri dari atas sistem positif, bahwa sebuah sertipikat tanah diberikan sebagai tanda bukti hakatas tanah yang bersifat mutlak serta merupakan satu-satunya tanda bukti hak dansistem negatif, bahwa hal-hal yang tercantum pada sebuah sertifikat harus dianggap benar sampai dapat dibuktikan sebaliknya (tidak benar) dimuka sidang pengadilan.15 Suatu sertifikat hak milik atas tanah dapat dialihkan atau diperalihkan. Peralihan hak atas tanah dilakukan oleh pemilik hak atas tanah sendiri. Seseorang dikatakan sebagai pemilik dari hak atas tanah dapat diketahuidari bukti kepemilikan hak atas tanah yang dimilikinya. Bukti atas kepemilikan hak atas tanah ini dapat diketahui melalui sertipikat hak atas tanah. Terkait unsur-unsur pemilikan atas tanah, maka hak pemilikan atas tanah merupakan hak terpenting yang dapat dimiliki tiap warga ngara atas sebidang tanah. Hak mana yang memberikan kesempatan bagi pemegang hak untuk memanfaatkan atau mengusahakan tanah yang dimilikinya demi kesejahteraan, yang dalam hal penguasaan mana tidak 15 Anisa Rahma Hadiyanti,dkk, "Kedudukan Akta Hibah Dalam Sengketa KepemilikanHak Atas Tanah", e-Journal Lentera Hukum, Volume 4, Issue 3, 2017, hlm. 215 44
boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam rangka pemberian jaminan suatu kepastian hukum, kepada pihak yang melakukan pendaftaran tanahnya akan diberikan satu dokumen sebagai tanda bukti hak yang bersifat kuat dan luas. Sertipikat sebagai salinan buku tanah hasil akhir dari sebuah proses penyelidikan dari riwayat penguasaan suatu bidang tanahdengan meneliti surat-surat buktinya, yang setelah melalui syarat tertentu akan merupakan alas hak pada pendaftaran pertama dan peralihan hak berikutnya. Alat bukti kuat yang melekat pada sertifikat, artinya selama pihak lawan tidak dapat membuktikan sebaliknya maka sebuah sertipikat harus dianggap sebagai suatu alat bukti yang sempurna/cukup.16 Contoh bukti lain yang melemahkan kekuatan pembuktian dari suatu sertipikat hak atkas tanah tersebuta dalah keputusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap, yang menetapkan bahwa tanah tersebut adalah hak penggugat yang menang, atau putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang membatalkan sertipikat tersebut atau menyatakan bahwa sertipikat tersebut tidak berkekuatan hukum tetap. Dalam sebuah akta otentik harus memenuhi kekuatan pembuktian lahiriah, formil dan materil, yaitu:17 kekuatan pembuktian lahiriah, menurut Efendi, Bachtiar dkk, kekuatan pembuktian secara lahiriah adalah sesuai dengan asas "acta publica probant seseipsa" yang berarti suatu 16 Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah. Cet. 2, (Jakarta: Kencana,2010), hlm. 45 17 G.H.S. Lumbang Sutobing, Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm.54 45
akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik serta memenuhi syarat- syarat yang telah ditentukan maka akta itu berlaku atau dianggap sebagai akta otentik sampai dapat dibuktikan sebaliknya dan kekuatan Pembuktian Formil, dalam hal mana secara formil, suatu akta otentik menjamin kebenaran dan kepastian hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, tanda tangan para pihak, notaris dan saksi dan tempat akta dibuat. Dalam arti formil pula akta notaris membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan yaitu yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh notaris sebagai Pejabat Umum dalam menjalankan jabatannya. Sertifikat merupakan suatu akta otentik sebagai alat bukti sempura mengenai sesuatu yang termuat didalamnya sebagai penuturan belaka, selainnya sekadar sesuatu yang dituturkan itu ada hubungannya langsung dengan pokok isi akta, dari pasal tersebut diambilah mengenai segala sesuatu yang menjadi pokok isi akta itu, yaitu segala sesuatu yang tegas dinyatakan oleh para penandatanganan akta. Akta otentik tidak hanya mempunyai kukuatan pembuktian formal, yaitu bahwa benar para pihak sudah menerangkan sesuatu yang ditulis dalam aktatersebut, tetapi juga mempunyai kekuatan pembuktian materiil, yaitu bahwasesuatu yang diterangkan tadi adalah benar, inilah yang dinamakan kekuatan pembuktian mengikat, disimpulkan bahwa kekuatan pembuktian akta otentik. Kedudukan hukum atas akta otentik adalah sah dengan melengkapi bukti sempurna/lengkap terhadap para pihak, ahli waris dan 46
orang-orang yang mendapatkan hak dari padanya, bukti sempurna/lengkap berarti bahwa kebenaran dari isi akta tersebut harus diakui, tanpa ditambah dengan pembuktian lain, sampai dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain tersebut kemudian bukti yang bebas bagi pihak ketiga, artinya bahwa kebenaran isi akta diserahkan kepada penilaian oleh hakim, jika dapat dibuktikan sebaliknya. Sertifikat hak milik atas tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) merupakan tanggungjawab BPN tersebut. Berdasarkan Pasal 54 ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan menerangkan bahwa : (1) BPN RI wajib melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali terdapat alasan yang sah untuk tidak melaksanakannya. (2) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: a. terhadap obyek putusan terdapat putusan lain yang bertentangan; b. terhadap obyek putusan sedang diletakkan sita jaminan; c. terhadap obyek putusan sedang menjadi obyek gugatan dalamperkara lain; d. alasan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sangatlah jelas bahwa BPN RI selain diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan kegiatan administratif pertanahan mulai dari pendataan tanah sampai penerbitan sertifikat, kepadanya juga diberikan 47
kewajiban untuk melaksanakan putusan pengadilan TUN.18 BPN merupakan badan yang bertanggung jawab terhadap pembatalan sertifikat oleh PTUN akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukannya terhadap proses penerbitan sertifikat. Dengan melihat tugas dan tanggung jawab BPN, maka sangatlah jelas bahwa BPN tidak hanya bertanggung jawab sampai ada orang yang mengupayakan pada upaya administrasi, namun terhadap BPN diberikan beban untuk melaksanakan putusan PTUN yang berkaitan dengan tugas pokoknya yaitu penerbitan sertifikat. B. Tanah Negara UUPA dan Undang-Undang yang terkait dengan tanah beserta peraturan pelaksanaanya tidak menyebutkan dan mengatur tanah negara secara tegas. Di dalam UUPA sendiri sebutan yang di gunakan bagi tanah negara adalah "tanah yang di kuasai langsung oleh negara" istilah tanah negara itu sendiri muncul dalam praktik administrasi pertanahan, dimana penguasaannya di lakukan oleh otoritas pertanahan.19 Mengenai istilah tanah negara tersebut A.P. perlindungan mengatakan: "Sebenarnya istilah tanah negara dalam sistem UUPA tidak di kenal. Yang ada hanyalah tanah yang di kuasai oleh negara. Dalam pasal 1 atau pasal 2 UUPA juga menyebutkan bahwa tanah yang di kuasai oleh negara merupakan penjabaran dari hak menguasai dari negara atas bumi, air, dan ruang angkasa. Sungguhpun demikian, dalam banyak produk hukum masih saja menggunakan tanah negara sebagai pemakaian 18 Martinus Hadi, "Tanggung Jawab BPN Terhadap Sertipikat Yang DibatalkanPTUN",Jurnal Lex et Societatis, Vol. II/No. 7/Ags/2014, hlm. 49. 19 Julius Sembiring, Tanah Negara Edisi Revisi, Jakarta, Kencana, 2016, hlm 9-12 48
49 yang keliru. Tanah negara berkonotasi bahwa tanah itu milik negara. Padahal, pada kenyataanya tidaklah demikian. Istilah ini sebagai terjemahan dari staatsdomein, sehingga sebenarnya tidak tepat lagi digunakan, dan sebaiknya digunakan istilah tanah yang dikuasai oleh negara seperti diatur oleh UUPA". Berdasrkan hubungan hukum yang bersifat publik, maka wewenang pengelolaan atas tanah negara kemudian "diatribusikan" ke berbagai otoritas. Kewenangan otoritas pertanahan atas apa yang disebut sebagai tanah negara tersebut meliputi: tanah-tanah yang bukan tanah wakaf, bukan tanah hak penglolaan, bukan tanah-tanah hak ulyat, bukan tanah-tanah kaum, dan bukan pula tanah-tanah kawasan hutan.20 Istilah tanah negara pertama sekali dimunculkan oleh pemerintah kolonial Belanda dengan sebutan staats lands domein sebagaimana terdapat dalam pasal 519 Burgerlijk Welboek (BW) dan Agrarisch Wet (staatsblad 1870-55) beserta seluruh peraturan pelaksanaanya, antara lain: Agrarisch Besluit (staatsblad 1870-118), staatsblad 1875-199a), Koninklijk Besluit (staatsblad 1872-117), dan Zelfsbestuurs Regelen. Istilah staat lands domein yang kemudian di terjemahkan menjadi tanah negara itu menjadi populer dalam Algemen Domeinverklaring (pernyataan umum tanah negara) sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Algemen Besluit (AB) Tahun 1870 No. 118 yang berbunyi: "Dengan pengecualiaan atas tanah-tanah yang dicakup dalam paragraf 5 dan 6 pasal 51 dari Indische 20 Boedi Harsono, Hukum Agraria Nasional.Sejarah pembentukan UndangUndang Pokok Agraria, Isi dan pelaksanaany, Djambatan, Jakarta, 1997, hlm 242
Staatsinrichting van 18 Nederland Indie, semua tanah yang tidak memiliki hak yang dapat di buktikan, maka ia menjadi milik negara".21 C. Tinjauan umum hak atas tanah 1. Pengertian Hak Atas Tanah Hak-hak atas tanah termasuk kedalam salah satu hak-hak perseorangan atas tanah. Hak-hak perseorangan atas tanah merupakan hak yang memberi wewenang kepada pemegang hak nya untuk menguasai yang dapat mencakup penggunaan dan atau mengambil manfaat atas tanah tersebut. Hak atas tanah ini merupakan sebuah hak yang memberikan keleluasaan kepada pemegang atau pemilik haknya untuk menggunakan ataupun mengambil manfaat dari tanah yang dimilikinya.22 Dalam UUPA Hak atas tanah ini merupakan hak penguasaan atas tanah yang berisikan serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang hak nya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang di haki. Sesuatu yang boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasa itu lah yang menjadi kriteria atau tolok pembeda diantara hak-hak penguasa atas tanah yang diatur dalam hukum tanah.23 2. Jenis-Jenis Hak Aatas Tanah 21 Herman Slaatts,et al, Masalah Tanah di Indonesia Dari Masa ke Masa, Lembaga Hukum dan Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007, hlm 23-24 22 Urip Santoso, Hukum Agraria & Hak-hak Atass Tanah. Jakarta: Kencana Prenada Meida Group. 2005. hlm. 82. 23 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta: Djambatan, 2007, hlm.283 50 ini
a. Menurut hukum barat Hak eigendom: pengaturan mengenai hak eigendom ini diatur didalam pasal 570 KUH perdata yang berbunyi: "hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain: kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugin yang pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan." Hak Erpact: berdasarkan pasal 720 dan pasal 721 KUH Perdata, hak erpacht adalah hak kebendaan yang memberikan kewenangan yang paling luas kepada pemegang hak nya, untuk menikmati, sepenuhnya akan kegunaan tanah kepunyaan pihak lain.24 Pasal 720 KUH berbunyi " hak guna usaha adalah hak kebendaan untuk menikmati sepenuhnya barang tak bergerak milik orang lain, dengan kewajiban membayar upeti tahunan kepada pemilik tanah, sebagai pengakuan tentang pemilikannya, baik berupa uang maupun berupa hasil atau pendapatan. Atas hak 24 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya, hlm 37 51
lahirnya hak guna usaha harus diumumkan dengan cara seperti yang ditentukan dalam pasal 620." Hak Opstal atau hak numpang karang diatur didalam Bab VII Buku Ke-II KUH Perdata, yakni disebutkan dalam pasal 711 KUH Perdata yang berbunyi: "hak numpang karang adalah hak kebendaan untuk mempunyai gedung bangunan atau tanaman diatas orang lain." Hak ini memberikan sebuah kewenangan kepada pemiliknya untuk bisa dialihkan, dan tanah itu juga membebani pekarangan tadi dengan pengabdian pekarangan akan tetapi hanya untuk jangka waktu selama ia diperbolehkan untuk menikmati hak nya tersebut. b. Jenis Hak Atas Tanah Menurut Hukum Adat Di indinesia ini secara umum hak atas tanah adat terbagi menjadi 2 yaitu hak ulayat dan juga hak pakai. Hak ulayat sendiri merupakan mengumpulkan hasil hutan serta hak untuk berburu.pada hak ulayat ini perorangan bisa menguasai sebagian hak ulayat tersebut, akan tetapi bukan berarti hak ulayat tersebut bisa hangus begitu saja. Sedangkan hak pakai yakni memperbolehkan seseorang untuk menggunakan sebidang tanah untuk kepentingannya, 52
53 biasanya terhadap ladang dan sawah yang tidak sedang diiusahakan.25 c. Jenis-jenis Hak Atas Tanah Menurut UUPA a. Hak Milik Hak milik ini merupakan hak turun menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dijumpai oleh orang atas tanah dengan mengingat UUPA pasal 6. Terkuat dan terpenuh yang dimaksudkan di sini yaitu hak milik tersebut bukan berarti hak yang mutlak, tak terbatas dan tidak bisa diganggu gugat, disamping itu juga kat a "terkuat" dan "terpenuh" itu dimaksudkan untuk membedakannya dengan hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan lain sebagainya. Terkait dengan pasal 6 UUPA, walaupun sifat yang paling kuat dimiliki oleh seseorang tanah tersebut harus berfungsi sosial, artinya jika kepentingan umum menghendaki, maka kepentingan pribadi harus dikorbankan (Tentu dengan jalan ganti kerugian yang layak).26 b. Hak Guna Usaha Hak ini termasukm baru didalam UUPA, yang dimaksud dengan Hak Guna Usaha disini tercantum didalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria 25 Purnadi Purbacaraka dan Ridwan Halim, Sendi-sendi Hukum Agraria. Jakarta: Ghalia Indoneia. 1993. Hlm. 53. 26 Urip Santoso, Hukum Agraria & Hak-hak Atass Tanah. hlm. 90-91
54 yang berbunyi: "Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh negara dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, dan dipergunakan oleh perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.27 c. Hak Guna Bangunan Hak Guna Bangunan disini tercantum didalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria yangberbunyi: (1). Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. (2) atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan- bangunannya, jangka waktu tersebut dalam ayat (1) dapaat diperpanjang dengan waktu 20 tahun.28 d. Hak Pakai Hak pakai merupakan hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang 27 Imam Soe tiknjo, Politik Agraria Nasional. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 1994hlm. 73. 28 Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja., Hak-hak Atas Tanah. Jakarta. Prenada Media. 2005. Hlm. 190.
memberikan wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejebat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemiik tanahnya yang bukan perjanjian sewa menewa atau perjanjian pengelolaan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini (pasal 41 Undang-Undang Pokok Agraria). Dengan begitu hak ini merupakan hak atas tanah, baik tanah maupun bangunan yang dapat diberikan pemerintah juga oleh pemilik tanah maupun bangunan yang dapaat digunakan atau dijadikan jaminan untuk hipotik dan credietverband tetapi hak pakai ini dapat dijadikan jaminan untuk hutang karena memiliki nilai ekonomi dan juga dapat dipindah tangankan.29 e. Hak Pengelolaan Hak Pengelolaan ini termasuk kedalam hak yang sifatnya sementara juga disebut sebagai hak lainnya. Yang dimaksud hak lainnya disini yaitu hak-hak yang telah diatru didalam UUPA tetapi juga diatur didalam peraturan Perundang-Undangan lainnya. Maka dari itu hak pengelolaan adalah hak khusus untuk perusahaan- 29 Auri, Aspek Hukum Pengelolaan Hak Pakai Atas Tanah Dalam Rangka Pemanfaatan Lahan Secara Optimal. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. Edisi I. Volume 2. 2014 hlm. 2. 55
56 perusahaan milik pemerintah guna menjalankan usaha industrial estate, pembangunan perumahan dan perusahaan pada umumnya. Untuk pemberiannya sendiri tidak disertai dengan penentuan jangka waktu yang artinya tanah yang disangkutkan boleh dikuasai dan digunakan secara terus menerus selama masih diperlukan. 3. Peralihan hak atas tanah 1. Peralihan hak atas tanah ini bisa terjadi karena pewarisan tanpa sebuah wasiat dan perbuatan hukum pemindahan hak. Menurut Hukm Perdata jika pemegang suatu hak atas tanah meninggal dunia, hak tersebut karena hukum beralih kepada ahli warisnya. Peralihan tersebut kepada para ahli waris, yaitu siapa saja yang termasuk aahli waris, berapa bagian masing-masing dan bagaimana cara pembagiannya, diatur didalam hukum waris almarhum selaku pemegang hak yang bersangkutan, bukan oleh Hukum Tanah. Menurut pasal 20 PP 10/1961 dalam waktu 6 bulaan sejak meninggalnya pemegang hak para ahli warisnya wajib meminta pendaftaran peralihan haknya.30 2. Karena pewaris tanpa wasiat yang terjadi karena hukum dengan meninggalnya pemegang hak dalam perbuatan hukum pemindahan hak-hak atas tanah yang bersangkutan sengaja dialihkan kepada 30 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta, Djambatan, 2008, hlm.329-330.
pihak lain. Bentuk haknya bisa berupa jual beli, tukar menukar, penyertaan dalam modal, hibah, pewarisan. Perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan pada waktu pemegang haknya masih hidup dan merupakan perbuatan hukum pemindahan hak yang bersifat tunai, kecuali hibah dan wasiat. Artinya, bahwa dengan dilakukannya perbuatan hukum tersebut, hak atas tanah yang bersangkutan berpindah kepada pihak lain. 4. Hangus nya hak atas tanah 1) Dibatalkan sebelum jangka waktunya berkhir karena sesuatu syarat yang tidak dipenuhi, yang dimaksud untuk ketertiban administrasi dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang bersangkutan, hapusnya hak atas tanah ini harus dinyatakan dengan surat keputusan oleh pejabat yang berwenang. Bagi hapusnya hak yang terjadi karena hukum, sebagai pernyataan tentang hapusnya hak yang bersangkutan. Tetapi bagi hapusnya hak yang merupakan pembatalan, karena tidak dipenuhinya kewajiban tertentu oleh pemegang hak. Apabila yang hapus hak- hak atas tanah primer tanah yang bersangkutan menjadi tanah negara. Akan tetapi apabila yang hapus hak-hak atas tanah sekunder, misalnya HGB yang dibebankan kepada hak milik, tanah yang bersangkutan kembali menjadi Hak Milik yang bebas dari beban. 57
2) Jangka waktu yang berakhir, yang demaksud haknya menjadi hapus, jika tidak ada kemungkinan untuk tidak dimintakan perpanjangan jangka waktu. Perpanjangan jangka waktu yang dimaksud disini yaitu penambahan jangka waktu berlakunya hak atas tanha yang bersangkutan, tanpa mengubah syarat-syarat dalam pemberian hak tersebut. Dan perpanjangan jangka waktu ini hanya dapat dilakukan sebanyak 1 kali. 3) Dilepaskan secara suka rela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir. 4) Dicabut untuk kepentingan umum atau pencabutan hak dilakukan, jika diperlikan tanah untuk kepentingan umum, dengan musyawarah yang telaah diusahakan untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai peyerahan tanah dan ganti ruginya tidak membawa hasil padahal tidak dapat digunakan tanah lain. 5) Diterlantarkan, yaitu tidak terpenuhinya suatu kewajiban atau dilanggarnya suatu larangan. Hapausnya hak yang bersangkutan juga memerlukan penerbitan suatu surat keputusan oleh pejabat yang berwenang. 6) Tanahnya musnah, yang dimaksud tersebut yaitu sudah dengan sendirinya hak yang bersangkutan menjadi hapus, kalau tanah yang di haki nya sudah musnah. Tanah musnah jika menjadi "hilang" karena sebuah proses yang alamiah ataupun bencana 58
alam, sehingga sama sekali tidak dapat dikuasai lagi secara fisik dan juga tidak dapat dipergunakan lagi, karena secara fisik tidak dapat diketahui lagi keberadaannya. Contohnya tanah yang berada dipinggiran sungai besar yang kemudian hilang karena abrasi atau longsor karena bencana alam. 7) Beralih ke warga negara asing (Kasus Hak Milik) atau badan hukum asing (Khusus HGU dan HGB), yang dimaksudkan pemindahan hak erfpaccht dan hak eigendom atas perkebunan dari bangsa belanda dan bangsa asing lainnya serta dari badan-badan hukum tanpa izin Menteri Agraria, dapat dijadikan alasn untuk mebatalkan hak yang bersangkutan. Pembatalan hak-hak tersebut dilakukan dengan cara penerbitan surat Keputusan oleh pejabat yang berwenang, yang bersifat konstitutif. Artinya, hak yang bersangkutan baru batal dengan diterbitkannya Surat Keputusan tersebut. Karena merupakan suatu sanksi, pembatalan hak atas tanahnya tidak disertai pemberian ganti rugi. D. Tinjauan umum pembatalan hak atas tanah 1. Pengertian Pembatalan HAT Pembatalan hak atas tanah ini dapat ditemukan didalam penjelasan pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Ngeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang perlimpahan wewenang pemberian hak atas tanah yang pada intinya menjelaskan bahwa pembatalan hak atas tanah bukan berarti pencabutan 59 tanah
60 hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud didalam UU No.20 Tahun1961 tentang pencabutan hak-hak atas tanahdan juga benda-benda yang ada diatasnya, melainkan Pembatalan Hak Atas Tanah disini yaitu merupakan pembatalan sesuatu hak yang disebabkan karena penerima hak tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam surat keputusan pemberian hak atau terdapat kekeliruan dalam surat keputusan pemberian hak bersangkutan. 2. Dasar Hukum Pembatalan HAT Dari berbagai ketentuan yang pernah dan masih digunakan sebagai dasar kewenangan dalam pembatalan hak atas tanah yang masih berlaku dan masih menjadi dasar kewenangan dalam pembatalan hak atas tanah yaitu: a) Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok pokok agraria b) PP No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah Jo.PMNA/KBPN No.3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997. c) PP No.40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan hak pakai atas tanah. d) Instruksi Menteri Negara Agraria/KBPN No.3 Tahun 1998 tentang peningkatan efisiensi dan kwalitas pelayanan Masyarakat dibidang pertanahan.
61 e) PMNA/KBPN No.3 Tahun 1999 tentang perlimpahan kewenangan pemberian dan pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah. f) PMNA/KBPN No.9 Tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelolaan.31 g) Peraturan Presiden No.24 Tahun 1997 h) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2011. i) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.4 Tahun 2006. 3. Tujuan Pembatalan HAT Pembatalan Hak Tanah ini bertujuan untuk mmberikan sebuah kepastian hukum atas penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah di Indonesia.32 4. Manfaat Pembatalan HAT Manfaat dari Pembatalan Hak Atas Tanah ini yaitu guna mengetahui dasar, sejarah dan juga tipologi kasus pertanahan guna untuk merumuskan sebuah kebijakan strategis penyelesaian kasus pertanahan yang disampaikan kepada Kepala BPN RI agar tanah dapat dikuasai, 31 Hasan Basri, Nata Menggala . 2004, hlm.27 32 Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan, Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.
dimiliki, dipergunakan serta dimanfaatkan oleh pemegang hak nya serta dalam kepastian dan juga perlindungan hukum.33 E. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara/PTUN Perlu diketahui dahulu mengenai arti kewenangan. Menurut Ateng Syafrudin sebagaimana dikutip dari Nuryanto A. Daim, berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, yaitu kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenng hanya mengenai suatu "onderdeel" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (rechtshe voegdheden).34 Kewenangan yang dimiliki oleh PTUN adalah kewenangan berdasarkan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang sekaligus merupakan landasan operasional. Pendapat lain mengenai kompetensi sebagai istilah lain yang sering pula digunakan untuk merujuk kekuasaan atau kewenangan lembaga. Kompetensi berasal dari bahasa Latin yaitu "competentia" yang berarti "hetgeenaan jemand toekomt" (apa yang menjadi wewenang seseorang), yang dalam bahasa Indonesia hal tersebut sering diartikan dengan "kewenangan" atau "kekuasaan atau hak" yang dikaitkan dengan badan yang menjalankan kekuasaan kehakiman, sehingga badan tersebut menjadi "competence".35 33 Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan, Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan. 34 Nuryanto A. Daim, 2014, Hukum Administrasi Perbandingan Penyelesaian Maladministrasi oleh Ombudsman dan Pengadilan Tata Usaha Negara, Surabaya, Laksbang Justitia, hlm.39 35 Sjachran Basah, 1997, Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia, Bandung, Alumni, hlm. 65. 62
63 Rochmat Soemitro menyebutkan, sengketa timbul antara dua pihak yang mengganggu serta menimbulkan gangguan dalam tata kehidupan bermasyarakat, dan untuk menyelesaikan sengketa perlu ada suatu bantuan dari pihak ketiga yang bersikap netral dan tidak memihak. Pengadilan harus dapat mengatasi dan menyelesaikan sengketa secara adil, untuk itu masyarakat atau pihak yang bersengketa harus memiliki kepercayaan bahwa Pengadilan akan menyelesaikan sengketa secara adil. 36 F. Tinjauan umum putusan pengadilan 1. Pengertian Putusan Pengadilan Putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat ditunggu oleh pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan sebaik-baiknya. Karena dengan adanya keputusa dari pengadilan tersebut pihak-pihak yang bersangketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang sedang mereka hadapi. Putusan pengadilan adalah pernyataan yang diucapkan hakim didalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum guna untuk menyelesaikan atau mengakhiri sebuah perkara perdata.37 Semua putusan pengadilan tertuang kedalam bentuk tertulis yang harus ditandatangani oleh hakim anggota yang ikut serta memeriksa dan memutuskan perkara serta panitera pengganti yang ikut dalam persidangan.38 36 Rochmat Soemitro,1998, Peradilan Tata Usaha NegaraBandung,, Refika Aditama, hlm. 4. 37 Moh. Taufik Makarao, Pokok - pokok Hukum Acara Perdata, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009, hlm. 124. 38 Undang - undang No.14 tahun 1970 tentang ketentuan - ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.
2. Macam-macam Putusan Pengadilan Putusan pengadilan ada dua macam yaitu putusan sela dan juga putusan akhir. Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Sedangkan putusan akhir yaitu putusan yang mengakhiri sebuah perkara pada tingkat pemeriksaan pengadilan, meliputi pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. 3. Kekuatan Putusan Pengadilan Didalam pasal 180 HIR/191 RGBhanya menyebutkan adanya suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan tetap.terdapat juga didalam pasal 1917dan 1918 KUHPerdata yang menyatakan bahwa kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum mutlak. Juga didalam pasal 21 UU No.14/1970 disebutkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Putusan yang sudah mempunyai kekuatan hkum terap dalam sebuah perkara perdata mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan, yakni: 1. Kekuatan Pembuktian yang mengikat. Putusan hakim disini sebagai dokumen atau sebuah akta yang otentik sehingga tidak hanya mempunyai kekuatan pembuktian mengikat antara para pihak yang berperkara, tetapi membuktikan bahwa telah ada suatu perkara antara kedua belah pihak yang telah disebutkan didalam putusan tersebut. 64
2. Kekuatan eksekutorial, yakni kekuatan untuk dapat dipaksakan dengan bantuan aparat keamanan terhadap pihak yang menaatinya dengan sukarela. 3. Kakuatan mengajukan eksepsi (tangkisan) yakni sebuah kekuatan untuk menangkis suatu gugatan baru mengenai hal-hal yang sudah pernah diputus atau mengenai hal-hal yang sama, berdasarkan asas ne bis in idem (tidak boleh dijatuhi putusan lagi dalam perkara yang sama). G. Tinjauan umum konversi Hak Atas Tanah a. Konversi Hak Barat Konversi Hak Atas Tanah dari Hak Barat, terdapat 3 hak yang dikonversi kedalam UUPA, yakni yang pertama adalah Hak Eigendom yang dikonversi menjadi hak milik, hak pakai (untuk eigendom milik Pemerintah Asing yang dipergunakan untuk rumah kediaman Kepala Perwakilan dan Gedung kedutaan), hak Guna bangunan (untuk eigendom milik orang asing). Yang kedua yakni Hak Opstal yang dikonversi menjadi hak guna bangunan (untuk perumahan dan bangunan). Yang ketiga yakni Hak Erfpacht yang dikonversi menjadi Hak guna usaha (untuk perusahaan kebun besar), Hak guna bangunan (untuk perumahan).ketiga hak tersebut dirubah dari hak sebelum berlakunya UUPA menjadi hak baru yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai sesuai dengana UUPA dalam Pasal 16 Aayat (1). 65 tidak
66 Selama hak barat ini belum didaftarkan jaminan kepastian hukumnya masih lemah. Itu dikarenakan orang tersebut hanya memegang akta sebagai tanda bukti kepemilikan hak, dan apabila hak barat ini sudah dikonversi maka kekuatan hukumnya menjadi kuat.dan jika belum dikonversi maka kekuatan hukumnya lemah dan bahkan bisa jadi tidak memiliki kekuatan hukum apabila orang tersebut tidak memiliki akta sebagai tanda bukti kepemilikan. b. Konversi Hak Indonesia Hak atas tanah yang berasal dari tanah bekas hak indonesia terbagi menjadi tiga yaitu: 1. Hak erfpacht yang altijddurend, merupakan hak erfpacht yang diberikan sebagai pengganti hak usaha diatas bekas tanah parkit menurut S.1993-702.39 Hak ini dapar dikonversi menjadi hak milik, hak guna usaha, atau hak guna bangunan, tergantung subjek hak dan kegunaannya.40 2. Hak agrarusche eigendom, merupakan hak buatan pada masa pemerintahan kolonial belanda yang memberikan kaum bumiputera suatu hak yang baru yang kuat atas sebidang tanah41. Hak ini juga bisa dikonversi menjadi hak milik, hak guna usaha atau hak guna bangunan, sesuai dengan subyek hak dan kegunaannya. 39 H.Ali Achmad Chomzah, Hukum Agraria Pertanahan Indonesia, Jilid 1, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2004, Hlm. 109. 40 H.Ali Achmad Chomzah, Hukum Agraria Pertanahan Indonesia, Hlm. 111. 41 H.Ali Achmad Chomzah, Hukum Agraria Pertanahan Indonesia, Hlm. 115.
3. Hak gogolan, merupakan hak seoranag kuli atas komunal desa. Hak ini juga sering disebut sebagai hak sanggao atau hak pekulen.42 Hak ini dapar dibedakan menjadi dua jenis yakni hak gogolan yang bersifat tetap apabila di kuli tersebut secara terus menerus mempunyai tanah yang sama dan tanah tersebut dapat diwariskan kepada ahli warisnya. Yang kedua yaitu hak gogolan yang bersifat tidak tetap, hal ini bisa terjadi apabila si kuli tersebut tidak secara terus menerus memgang tanah gogolan yang sama dan apabila ia meninggal dunia, tanah tersebut dikembalikan kepada desa.43 Terhadap tanah gogolan yang bersifat tetap dapat dikonversi menjadi hak milik. Sedangkan terhadap tanah gogolan yang bersifat tidak tetap dapat dikonversi menjadi hak pakai.44 c. Konversi Hak Swapraja Daerah swapraja merupakan daerah para raja semasa pada masa pemerintahan kolonial belanda.45 Hak swapraja ini dibagi menjadi beberapa jenis yaitu: 1. Hak hangaduh, merupakan hak untuk memakai tanah kepunyaan seorang raja. Di daerah istimewa Yogyakarta, semua tanah merupakan kepunyaan raja. Sedangkan rakyat nya 42 H.Ali Achmad Chomzah, Hukum Agraria Pertanahan Indonesia,Hlm. 118-119. 43 H.Ali Achmad Chomzah, Hukum Agraria Pertanahan IndonesiaHlm. 119-120 44 H.Ali Achmad Chomzah, Hukum Agraria Pertanahan Indonesia, Hlm. 124 45 H.Ali Achmad Chomzah, Hukum Agraria Pertanahan Indonesia, Hlm. 128 67
hanya mengaduh saja. Hak ngaduh ini dikonversi menjadi hak pakai. 2. Hak Grant, merupakan hak atas tanah atas pemberian hak dari seorang raja kepada bangsa asing. Hak ini juga disebut sebagai geran datuk, grant sultan, atau grant raja.46 Hak grant ini terdiri dari tiga macam yaitu Grant Sultan, yang merupakan hak milik untuk mengusahakan tanah yang diberikan oleh seorang sultan kepada para kaula swapraja. Selanjutnya ada Grant Controleur yang diberikan oleh sultan kepada bukan kaula swapraja. Hak ini dikonversi menjadi hak pakai. Dan yang terakhir yakni Grant Deli Maatschappy yang diberikan oleh seorang sultan kepada Deli Maatschappy yang berwenang untuk memberikan bagian-bagian tanah kepada pihak lain.47 3. Hak Konsesi dan Sewa untuk perusahaan kebun besar. Hak konsesi untuk perusahaan kebun besar merupakan hak-hak guna mengusahakan tanah swapeaja yang diberikan oleh kepala swapraja. Sedangkan hak sewa untuk perusahaan kebun besar yaitu hak sewa atas tanah negara, termasuk tanah bekas swapraja untuk dipergunakan sebagai perkebunan yang luasnya sekitar 25 hektar atau bahkan lebih. Hak ini dapat dikonversi menjadi hak guna usaha.48 H. Tinjauan umum perlindungan hukum HAT 46 H.Ali Achmad Chomzah, Hukum Agraria Pertanahan Indonesia ,Hlm. 130-133 47 H.Ali Achmad Chomzah, Hukum Agraria Pertanahan Indonesia, Hlm. 133-136. 48 H.Ali Achmad Chomzah, Hukum Agraria Pertanahan Indonesia, Hlm. 411-412. 68
a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan Hukum Preventif, adalah bentuk perlindungan hukum dimana rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapatkan bentuk yang definitif. b. Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif, adalah bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap rakyat dan martabat manusia yang bersumber pada pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan pancasila. I. Hak Atas Tanah Dalam Perspektif Islam Hukum pertanahan dalam islam dapat didefinisikan sebagai hukum islam mengenai tanah dalam kaitannya dengan hak kepemilikan (milkiyah, pengelolaan (tasharruf), dan pendistribusian (tauzi') tanah.49 Didalam pandangan islam, segala sesuatu yang ada dilangit dan di bumi termasuk tanah dan hakikatnya merupakan milik Allah SWT semata. Firman Allah SWT dalam Q.S An-Nur : 42 : ُرْي ٰصَمْلا ٰ هاللّٰ ىَلٰا َو ِۚ ٰض ْرَ ْلاا َو ٰت ٰو ٰمَّسلا ُكْلُم ٰ 49 Jamaluddin Mahasari,Pertanahan Dalam Hukum Islam, Yogyakarta,Gama Media, 2008.Hlm.39. 69 ه ٰلِلّ َو
70 Yang artinya "dan milik Allah-lah Kerajaan Langit dan Bumi Dan hanya kepada Allah-lah kembali (seluruh makhlik)".50 رْيٰدَق ٍء ْي َش ٰ لُك ىٰلَع َوُه َو ِۚ ُتْيٰمُي َو ٖيْحُي ِۚ ٰض ْرَ ْلاا َو ٰت ٰو ٰمَّسلا ُكْلُم ٗهَل Yang artinya "Milik-Nya lah kerajaan langit dan bumi, Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu". (Q.S. Al-Hadid : 2). 51 Ayat-ayat diatas menjelaskan bahwa pemilik yang hakiki atas segala sesuatu termasuk tanah adalah Allah SWT semata, yang kemudian Allah SWT memberikan kuasa (istikhaf) kepada umat manusia untuk mengelolanya. Islam telah menjelaskan bagaimana filosofi kepemilikan tanah didalam islam yang dapat disimpulkan sebagai beikut ini: 1. Pemilik yang hakiki atas tanah hanyalah Allah SWT. 2. Allah SWT sebagai pemilik yg hakiki telah memberikan kuasa kepada kita umat manusia untuk mengelola tanah menurut hukum- hukum yang telah ditetapkan Allah SWT. Kepemilikan (milkiyah) dalam islam diartikan sebagai hak yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk umat manusia guna memanfaatkan suatu benda. Syariat islam sudah mengatur mengenai kepemilikan tanah ini dengan mempertimbangkan dua hal yaitu zat tanah (raqabah al-ardh) 50 Diakses pada tanggal 2 April 2021. 51 diakses pada 2 April 2021.
dan juga manfaat dari tanah itu sendiri (manfaah al-ardh). Dalam pandangan islam tanah itu terbagi menjadi dua macam yaitu tanah usyriah dan tanah kharajiyah. Tanah Usyriah (al-ardhu al-'usyriyah) merupakan tanah yang penduduknya masuk islam secara damai tanpa adanya peperangan, contohnya negara indonesia dan madinah Munawarrah. Tanah usyriah ini adalah tanah milik individu, baik zat nya maupun manfaatnya. Jadi seriap individu diperbolehkan untuk memperjualbelikan, menggadaikan, menghibahkan, mewariskan, dan lain sebagainya. Menurut Abdurrahman Al-Maliki, tanah dapat dimiliki melalui 6 cara yang sudah ditetapkan oleh hukum islam yaitu jual beli, waris, hibah, ihya'ul mawat (menghidupkan tanah mati), tahjir (membuat batas pada tanah mati), iqtha' (pemberian negara kepada rakyatnya).52 Syariat islam menetapkan ahwa hak kepemilikan tanah pertanian akan hilang jika tanah itu diterlantarkan selama 3 tahun berturut-turut. Negara akan menarik kembali tanah tersebut dan akan memberikannya kepada orang lain yang bisa mengolahnya.53 52 syariahislam_7.html 7 februari 2021 pukul 11.44 WIB. 53 syariahislam_7.html 7 febriari 2021 pukul 11.44 WIB. 71
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian 1. Putusan PTUN No. 83 / G / 2014 / PTUN.SBY. a. Posisi Kasus Sebelum menganalisis putusan yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam memeriksa, menjadi dan memutuskan perkara, terlebih dahulu dijelaskan mengenai posisi (aquo) perkara tersebut yaitu sebagai berikut:54 1) Identitas Para Pihak a. M. Nadjib Zein Badjabir,Ir. atau disebut juga Mohamad Bin Zein Binali Badjabir , Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Hamzah Fansyuri No. 3 RT. 007/RW. 009 Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : DANIEL YULMO LOWU, SH.,MH. DAN IMAM MUBIN, SH. masing-masing Warga Negara Indonesia, berkantor di Jalan Darmo Permai Selatan 17/49 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 03 Mei 2014, selanjutnya disebut sebagai penggugat. 54 Putusan PTUN Surabaya No.83/G/2014/PTUN.SBY. 72
b. Kepala Kantor Pertanahan Kota Malang, berkedudukan di Jalan Danau Jounge I Nomor 1 Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya kepada Budi Prasetyo, SH selaku Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan Kota Malang; Bayu Chrusdianto, A.Ptnh selaku Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan Kota Malang.. yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 558/SK- 35.73/V/2014, Tanggal, 16 Mei 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat. c. Perusahaan Umum Jasa Tirta I ; dalam hal ini diwakili oleh HARIANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama Perusahaan Umum Jasa Tirta I, Alamat Jalan Surabaya Nomor 2A Malang, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/ SKK/DU/2014 tanggal 28 Mei 2014 memberikan kuasa dengan hak Substitusi kepada BURHANUDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, beralamat di Jalan Sultan Agung No. 1 Jakarta Selatan, selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi kepada : NOFARIDA, SH.MH ; B.MARIA ERNA E, SH.MH. ; JOKO YOHONO,SH.,MH ; LALU SYAIFUDIN, SH.,M.Hum ; DARWATI,SH ; MIRNA EKA MARISKA, SH.; ERIK MESA NUSANTARA, SH.,MH. Kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Republik Indonesia yang memilih domisili pada kantor Pengacara Negara di 73
Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Jalan Ahmad Yani Nomor : 54-56 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi. b. Tentang Duduk Perkara Tentang duduk perkara bahwa penggugat telah mengajukan gugatan terhadap tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Mei 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 08 Mei 2014, dengan Register Perkara Nomor 83/G./2014/PTUN.SBY.55 1) Objek Sengketa Obyek yang diputuskan bukan suatu hal yang abstrak tetapi dalam hal ini obyeknya adalah Sertipikat Hak Pakai No. 48/Kel. Oro-Oro Dowo yang diterbitkan tanggal 10-04-1972, Surat Ukur tanggal 28-12-1937 No. 515, seluas 1135 m2 (seribu seratus tiga puluh lima meter persegi), dikenal sebagai Jalan Ijen Nomor 52 Malang (Djl. Idjen No. 52 Malang), kepada Departemen Pekerdjaan Umum dan Tenaga Listrik yang berasal dari Hak Milik No. 468 Lingkung an IV, Kec. Klodjen, Kota Malang, atas nama Mohamad bin Zein bin Ali Badjabir. 2) Dasar Gugatan penggugat Dasar penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini antara lain adalah: 55 Putusan PTUN Surabaya No.83/G/2014/PTUN.SBY. 74
Bahwa Penggugat adalah sebagai pemegang hak yang sah atas Hak Milik No. 468 Lingkungan IV, (sekarang Kelurahan Oro-Oro Dowo), Kecamatan klojen, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 515, tertanggal 28 Desember 1937, tertulis atas nama : MOHAMAD bin ZEIN bin ALI BADJABIR, setempat di kenal Djl. Idjen No. 52 Malang (sekarang tertulis Jalan Ijen No. 52 Malang) Bahwa Hak Milik No. 468 Lingkungan IV, sebelumnya merupakan bekas Hak Eigendom perponding No. 8496, terletak di dalam Kota Malang, Djalan Idjen No. 52 (sekarang tertulis Jalan Ijen No. 52) dengan bangunannya adalah milik Penggugat, hal mana diuraikan dalam Salinan/ turunan Akta Pemetjahan Dan Pembahagian (Sebahagian) No. 34, tanggal 15 Djuni 1960, yang dibuat oleh Habib Adjie, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Notaris di Surabaya, selaku pemegang Protokoler Anwar Mahajudin, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris berkedudukan di Surabaya Bahwa sejak terbitnya Hak Milik No. 468 Lingkungan IV (bekas hak Eigendom perponding 8496) tersebut, sampai dengan diajukannya gugatan ini, Penggugat merasa Buku Tanah (sertipikat) dipegang oleh Ibu Penggugat, akan tetapi setelah meninggalnya Ibu Penggugat pada tahun 1998, Penggugat mengetahui dari orang yang diminta bantuan oleh Ibu Penggugat untuk mengurus Buku Tanah pada saat itu bernama Suryaningprang yang mengatakan Buku Tanah (sertipikat) 75
76 Hak Milik No. 468 Lingkungan IV belum diambil/belum diterima dari Tergugat (dahulu bernama Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah), dan terhadap Hak Milik No. 468 Lingkungan IV, oleh Penggugat tidak pernah/ belum pernah melakukan pelepasan hak, dan atau menjual/memindah tangankan kepada pihak lain atau siapapun. Bahwa pada awalnya tanah berikut bangunannya yang terletak di Jalan Ijen No. 52 tersebut, oleh orang tua Penggugat pada saat itu, penggunaannya diberikan (pinjam pakai) kepada keluarga Raden Mas Sardjono, pejabat walikota Walikota Malang pada saat itu sejak tahun 1948 sampai dengan 1958, dan masih dilanjutkan penggunaannya walaupun telah berakhir masa jabatannya sampai dengan meninggalnya pada tahun 1983 Bahwa setelah meninggalnya Raden Mas Sardjono pada tahun 1983, penggunaan tanah dan bangunan tersebut masih dilanjutkan oleh keluarga almarhum, sehingga selama ini Penggugat merasa bahwa tanah berikut bangunannya yang terletak di Jalan Ijen No. 52, masih ditempati oleh keluarga dari almarhum Raden Mas Sardjono. Bahwa pada bulan Maret 2014, Penggugat memperoleh informasi dimana tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Ijen No, 52 Malang yang merupakan milik sah dari Penggugat dikuasai oleh pihak lain
yang bukan merupakan keluarga dari Raden Mas Sardjono, sehingga pada tanggal 24 Maret 2014, Penggugat melalui Ridwan Badjabir, Ir., selaku penerima kuasa dari Penggugat, mengajukan surat kepada Tergugat, perihal Permohonan Bantuan Mediasi dan juga permohonan foto copy Hak Milik No. 468 Lingkungan IV (bekas hak Eigendom perponding 8496). Bahwa atas Surat dari Pengggugat, Tergugat telah memberi jawaban sebagaimana surat No.: 704/13-35-73.100/V/2014, perihal: Permohonan Bantuan Mediasi, tertanggal 2 Mei 2014, yang isinya membuat Penggugat sangat terkejut dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, dimana salah satu isi dari surat tersebut menyebutkan Hak Milik (HM) No. 468 Lingkungan IV (bekas hak Eigendom perponding No. 8496) telah berubah/ telah diterbitkan Sertipikat Hak Pakai No. 48/Kel. Oro-Oro Dowo yang diterbitkan tanggal 10-04- 1972, Surat Ukur tanggal 28-12-1937 No. 515, tertulis atas nama : Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik (sebelumnya merupakan Hak Pakai No. 9 Lingkungan IV) seluas 1135 m2 (seribu seratus tiga puluh lima meter persegi). Perubahan Sertipikat Hak Pakai No. 9 Lingkungan IV menjadi Sertipikat Hak Pakai No. 48/Kel. Oro- Oro Dowo adalah berdasarkan Berita Acara Pergantian No. Hak (dari Lingkungan ke Kelurahan) tanggal 23-04-2012. Bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo yaitu Keputusan Tata Usaha Negara berupa penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 48/Kel. 77
Oro-Oro Dowo yang diterbitkan tanggal 10 04-1972, Surat Ukur tanggal 28-12-1937 No. 515, seluas 1135 m2 (seribu seratus tiga puluh lima meter persegi), setempat dikenal sebagai Jalan Ijen No. 52 Malang (dahulu tertulis Djl. Idjen No. 52 Malang), kepada Departemen Pekerdjaan Umum dan Tenaga Listrik, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan : "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata", dimana konkret artinya : obyek yang diputuskan bukan suatu hal yang abstrak tetapi dalam hal ini obyeknya Sertipikat Hak Pakai No. 48/Kel. Oro-Oro Dowo yang diterbitkan tanggal 10-04-1972, Surat Ukur tanggal 28-12-1937 No. 515, seluas 1135 m2 (seribu seratus tiga puluh lima meter persegi), dikenal sebagai Jalan Ijen Nomor 52 Malang (Djl. Idjen No. 52 Malang, kepada Departemen Pekerdjaan Umum dan Tenaga Listrik yang berasal dari Hak Milik No. 78
79 468 Lingkung an IV, Kec. Klodjen, Kota Malang, atas nama Mohamad bin Zein bin Ali Badjabir (Penggugat), individual artinya : keputusan tidak ditujukan kepada umum atau kepada semua orang, tetapi kepada Penggugat; dan final artinya : sudah definitif dan karenanya menimbulkan akibat hukum dalam hal ini bagi Penggugat. Bahwa berdasarkan surat Tergugat tersebut, Tergugat menjelaskan bahwa pemberian Hak Pakai kepada Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik qq Projek Induk Serba Guna Kali Brantas adalah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur No. I/Agr/41/SK/ML/Peng/06, tertanggal 10-12-1971. Yang menjadi pertanyaan Penggugat adalah atas dasar apa Tergugat hanya dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur No. I/ Agr/41/SK/ML/Peng/06, tertanggal 10-12-1971, menerbitkan Hak Pakai dan memberi Hak Pakai kepada Departemen Pekerdjaan Umum Dan Tenaga Listrik? Apakah ada pelepasan hak dari Penggugat? Atau apakah ada bukti Penggugat menjual/memidah tangankan ke pihak lain? Dan apabila itu ada kapan itu terjadi? Mohon Tergugat untuk membuktikan pelepasan hak tersebut. Bahwa lebih lanjut dalam surat tersebut, Tergugat menjelaskan obyek sengketa dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 15/ KPTS/1994, tertanggal 15 Januari 1994 telah dihapus dari daftar inventaris Departemen Pekerjaan Umum cq Direktorat Jenderal Pengairan dan telah menjadi asset Perusahaan Umum (Perum) Jasa
Tirta, akan tetapi sampai saat ini belum ada perubahan hak maupun subyek hak, dan Hak Pakai tetap atas nama Departemen Pekerdjaan Umum dan Tenaga Listrik. Bahwa oleh karena Penggugat baru mengetahui Hak Milik (HM) No. 468 Lingkungan IV (bekas hak Eigendom perponding 8496) milik Penggugat telah dirubah dan diterbitkan Sertipikat Hak Pakai No. 48/Kel. Oro-Oro Dowo, sejak tanggal 2 Mei 2014, maka pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan : "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara". Dengan demikian gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang dikehendaki oleh Undang- Undang. Bahwa pada point (2) Surat Tergugat, telah mengakui obyek sengketa sebelumnya adalah Hak Milik No. 468 Lingkungan IV (sekarang Kelurahan Oro-Oro Dowo) yang diterbitkan pada tanggal 31-12-1968, Surat Ukur tanggal 28-12-1937 No. 515, tertulis atas nama Penggugat (Mohamad bin Zein bin Ali Badjabir), bekas hak 80
Eigendom - Perponding No. 8496, telah Dimatikan dengan keluarnya Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa Timur Nomor. I/Agr/41/SK/ ML/Peng/06, tertanggal 10 - 12 - 1971, kepada Departemen Pekerjaan Umum & Tenaga Listrik qq Projek Induk Serbaguna Kali Brantas. Yang menjadi pertanyaan Penggugat adalah atas dasar hukum apa Hak Milik No. 468 Lingkungan IV dimatikan dengan Surat Keputusan Gubernur tersebut? Mohon Tergugat menjelaskan istilah dimatikanitu maksudnya apa? Dan atas dasar apa juga Tergugat melakukan tindakan perubahan Hak Milik No. 468 Lingkungan IV menjadi Sertipikat Hak Pakai No. 48/Kel. Oro-Oro Dowo (dahulu Hak Pakai No. 9 Lingkungan IV)? Penggugat sama sekali tidak pernah melakukan penyerahan/pelepasan hak atas Hak Milik No. 468 Lingkungan IV (sekarang Kelurahan Oro- Oro Dowo). Dan apabila ada penyerahan/pelepasan hak dari Penggugat mohon Tergugat untuk membuktikan hal itu bagaimana bentuknya dan kapan itu terjadi ? Bahwa dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa Timur No. I/Agr/41/SK/ML/Peng/06, tertanggal 10-12-1971, menyebutkan pada bagian Membatja : Surat tgl. 3 Nopember 1970 No.144/0/70 dari Pemimpin Umum Projek Induk Serbaguna Kali Brantas dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Departeman Pekerdjaan Umum & Tenaga Listrik bermaksud untuk mendapat hak pakai atas sebidang tanah jang langsung dikuasai oleh Negara, seluas 81
82 1135 m2, diuraikan dalam surat ukur tgl. 28 Desember 1937 no. 515 t terletak di Djl. Idjen 52, lingkungan IV, Ketjamatan Klodjen Kotamadya Malang, Proponsi Djawa Timur, untuk dipergunakan rumah Dinas, adalah sesuatu yang sangat menyesatkan oleh karena terhadap tanah tersebut telah terbit Hak Milik No. 468 Lingkungan IV tanggal 31-12-1968, Surat Ukur tanggal 28-12-1937 No. 515 atas nama Mohamad bin Zein bin Ali Badjabir (Penggugat) bekas hak Eigendom - Perponding No. 8496, dan telah tercatat dalam Buku Tanah yang ada di Tergugat. Dengan demikian tanah tersebut merupakan tanah yang telah menjadi hak milik Penggugat Bahwa lebih lanjut dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa Timur No. I/Agr/41/SK/ML/Peng/06, tertanggal 10-12-1971, menyebutkan pada bagian MEMUTUSKAN ayat PERTAMA: Menjatakan menerima penjerahan hak milik seluas 1135 m2 a.n. Mohamad bin Zein bin Ali Badjabir dengan sertipikat tanggal 31 Desember 1968 No. 468 sedjak surat putusan ini. Hal ini sangat membingungkan dan menyesatkan, oleh karena Penggugat sama sekali dan tidak pernah menyerahkan Hak Milik No. 468 tersebut. Tergugat wajib untuk membuktikan kapan penyerahan itu terjadi dan bagaimana bentuknya. Bahwa oleh karena Hak Milik No. 468 Lingkungan IV tanggal 31- 12-1968, Surat Ukur tanggal 28-12-1937 No. 515 atas nama Mohamad bin Zein bin Ali Badjabir (Penggugat) merupakan tanah milik
83 Penggugat dan terhadap Hak Milik tersebut tidak pernah diserahkan, dialihkan atau diberikan kepada pihak manapun, maka tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat berupa perubahan Hak Milik No. 468 Lingkungan IV menjadi Sertipikat Hak Pakai No. 48/Kel. Oro-Oro Dowo (dahulu Hak Pakai No. 9 Lingkungan IV) merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, dimana pada Bagian II hal Pendaftaran Pemindahan Hak, pemberian hak baru, penggadaian hak pemberian hak tanggungan dan pewarisan, point (A) Kewajiban-kewajiban yang bersangkutan dengan pendaftaran, Pasal 19 menyebutkan : "Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjamkan uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk ole Menteri Agraria (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut pejabat); Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria. Bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961, mengharuskan untuk pembuatan akta dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah, dengan alasan (1) Agar segala sesuatu yang telah terdaftar pada Daftar Buku akan tetap sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; (2) Fungsi Pendaftaran Tanah, dalam hal menjamin
84 kepastian hukum, tidak akan hilang; (3) Tanda bukti yang diterbitkan akan tetap merupakan alat pembuktian yang kuat. Terhadap pembuatan akta dan pendaftarannya atas tanah yang sudah dibukukan harus memenuhi beberapa syarat agar dapat dibuatkan akta oleh Pejabat yaitu (a) permintaan itu harus disertai sertipikat atas tanah yang bersangkutan, (b) bahwa tanah dimaksud tidak dalam sengketa, (c) harus disertai surat tanda bukti pembayaran. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyerahan sertipikat merupakan syarat mutlak pembuatan akta oleh Pejabat maupun untuk pendaftarannya dalam Buku Tanah, serta untuk mencegah jangan sampai terjadi pengalihan hak kepada orang yang tidak berhak. Jadi tanpa sertipikat seorang Pejabat dilarang membuat akta peralihan dan kepada Pertanahan Kabupaten/Kotamadya c.q Seksi Pendaftaran Tanah dilarang membuat/membukukan dalam Buku Tanah (vide Hukum Agraria/Pertanahan Indonesia Jilid II, Karangan H. Ali Achmad Chomzah, SH., 2002, halaman (41-43). Bahwa dengan demikian dalam penerbitan Hak Pakai No. 48/Kel. Oro-Oro Dowo oleh Tergugat kepada Departemen Pekerdjaan Umum dan Tenaga Listrik, sama sekali tidak memenuhi prosedur dan persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961, yang terlebih dahulu mengharuskan pembuatan akta dihadapan Pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah, sebelum penerbitan Hak baru dalam hal ini Hak Pakai No. 48/Kel.
Oro-Oro Dowo untuk dicatat/dibukukan dalam Buku Tanah. Akta nomor berapa, tanggal berapa dan oleh Pejabat siapa yang membuat akta tersebut bila itu ada. Mohon Tergugat untuk membuktikan Akta tersebut. Dengan demikian seharusnya Tergugat dalam dilarang membuat/membukukan dalam Buku Tanah terhadap Hak Pakai No. 48/Kel. Oro-Oro Dowo. Bahwa sesuatu yang lebih aneh lagi penerbitan Hak Pakai No. 48/Kel. Oro-Oro Dowo oleh Tergugat hanya dilandasi/didasarkan pada surat Pemimpin Umum Projek Brantas Departemen Pekerdjaan Umum &Tenaga Listrik No. SPM : 46/0/72, perihal : Permohonan untuk mendapatkan Sertipikat Hak Pakai atas tanah di Djl. Idjen 52 Malang, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah di Djl. Terusan Kawi No. 10, telah secara jelas dan tegas menerangkan "Lain dari pada itu perlu kami terangkan disini Sertipikat Hak Milik tanggal 31 Desember 1968 No. 468 dan Surat Ukur tanggal 28 Desember 1937 No. 515 tidak dapat dilampirkan, karena ternjata tersesat (in ongerecht) dan lebih lanjut dalam surat tersebut menerangkan "Untuk mentjegah hal2 jang tidak kita harapkan maka kami mohon hendaknya sertipikat Hak Milik tersebut diatas dimusnahkan". Apa yang menjadi alasan atau motif dari pernyataan tersebut, dan menimbulkan pertanyaan ada apa yang sebenarnya terjadi dibalik penerbitan Hak Pakai No. 48/Kel. Oro-Oro Dowo oleh Tergugat. 85
2. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah Sesuai dengan prosedur di dalam PP nomor 24 1997 tentang pendaftaran tanah dan tatanan-tatanan cara penerbitan serifikat antara lain: A. penentuan luas peta maupun pendataan terkait dengan objek lahan B. pencatatan dan peralihan terkait dengan kepemilikan atas tanah C. pencantuman data-data yang berkaitan dengan tanda bukti kepemilikan hak yang selanjutnya menjadi jaminan.56 Sertifikat tanah dikelompokkan menjadi 3 jenis yang meliputi : a. Sertifikat Hak Milik Dalam hakikatnya hak milik merupakan hak yang digunakan untuk menikmati fungsi dari hak tersebut baik dalam menggunakan benda atau tanah selama tidak dilarang oleh hukum dan tidak melanggar hak orang lain dan hak milik memiliki wewenang lebih. Jika dilihat dalam karakteristiknya sertifikat hak milik ini berlaku kuat bagi Warga Indonesia dan boleh digunakan pada objek tanah yang memiliki nilai ekonomis paling tinggi. b. Sertifikat Hak Pemakaian Gedung Dalam Hakikatnya hak pemakaian gedung merupakan kebebasan dalam membuat maupun memiliki gedung dan statusnya bukan kepunyaan oleh pribadi. Kedudukan Hak Pemakaian Gedung berada di atas lahan Negara dan diatas Hak kepemilikan. Karakteristik sertifikat hak pemakaian gedung adalah bisa dipunyai 56 Adrian Sutedi I, op.cit, Hlm. 114, 115 86
87 bagi pihak Individu maupun pihak pemerintah di Indonesia, sertifikat hak guna bangunan ini bisa digunakan sebagai jaminan utang piutang apabila telah dibebani dengan hak tanggungan, masa berlaku dari sertifikat ini yaitu tiga puluh tahun dan bisa ditambah lagi sampai 20 tahun.57 c. Sertifikat Hak Pengadaan Usaha Sertifikat hak pengadaan usaha bisa dipakai untuk pertanggungjawaban dalam pembukaan lahan persawahan, budidaya ikan atau pemeliharaan ternak, pokok dari hak tersebut yaitu warga Indonesia maupun Lembaga Hukum yang ada di dalam negeri, masa berlaku dari hak tersebut kurang lebih dua puluh lima hingga tiga puluh lima tahun apabila periode waktu tersebut telah berakhir maka pihak-pihak yang bersangkutan masih diberi kesempatan untuk memperpanjang dalam tempo waktu dua puluh lima tahun mendatang. Bila kita cermati dalam ketentuan penjelasan umum PP No.24 tahun 1997 menegaskan bahwa dalam memberi suatu jaminan hukum untuk para pemilik hak atas tanah maka perlu diberlakukan penegasan yang berhubungan dengan sekuat apakah tingkat dari upaya pembuktian sertifikat yang berguna menjadi landasan bukti yang tangguh oleh UUPA. 57 3 Winahyu Erwiningsih, Fakhrisya Zalili Sailan, Hukum Agraria, FH UII Press, Yogyakarta, 2019, hlm. 120, 123
88 Begitupun dengan pasal 32 PP No.24 tahun 1997 yang mengaskan bahwa oknum yang mempunyai kepemilihan atas tanah tidak dpat diganggu gugat oleh pihak manapun sesudah sertifikat kepemilikan atas tanah bagi yang bersangkutan berumur diatas lima tahun, jika umur dari dokumen kepemilikan atas tanah yang bersangkutan belum berumur lima tahun maka pihak lain diperkenankan untuk mengajukan gugatan terkait dengan permasalahan yang menyangkut status kepemilikan atau penguasaan kepemilikan atas tanah dan didasarkan dengan kekuatan hukum yang mempunyai posisi setara.58 3. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Terhadap kasus tersebut terdapat beberapa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara diantaranya: Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat yang mengharuskan agar Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai oleh Gubernur Kepala Daerah Proponsi Djawa Timur No 1/AGR/41/SK/ML/Peng/06 tertanggal 10-12-1971 ( vide lampiran bukti T.2) agar dijadikan obyek sengketa menurut majelis hakim adalah dalil yang tidak berdasarkan atas hukum karena surat keputusan pemberian hak pakai oleh Gubernur tersebut belum bersifat final karena masih perlu ditindaklanjuti dengan penerbitan Sertipikat Hak Pakai oleh Kantor Pertanahan. 58 Adrian Sutedi, Sertifikat Hak Atas Tanah, Jakarta,Sinar Grafika, 2011, hlm. 194
Menimbang, bahwa walaupun Surat keputusan Pemberian Hak Pakainya tidak dijadikan obyek sengketa, oleh karena pengujian pengadilan adminitrasi bersifat ex-tune maka juga akan dilakukan pengujian terhadap surat keputusan pemberian hak pakai yang menjadi dasar terbitnya obyek sengketa ; Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis hakim obyek sengketa dalam perkara ini sebagaimana dipertimbangkan diatas adalah sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dan sekaligus sebagai bukti hak keperdataan akan tetapi yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah terkait dengan keabsahan ( Rechmatigheid ) penerbitan objek sengketa yaitu berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor : 48/Kel.Oro-Oro Dowo tanggal 10-04-1972, Surat Ukur tanggal 28-12-1937 Nomor : 515, seluas 1135 M2 dikenal sebagai Jalan Ijen No. 52 Malang tertulis atas nama : Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik yang akan diuji menurut hukum adaministrasi dan bukan menguji mengenai kepemilikan tanahnya ; Menimbang, bahwa khusus terkait dengan dalil eksepsi Tergugat yang mendalilkan UU Nomor 5 Tahun 1986 hanya dapat dipergunakan untuk menguji dan memutus atas obyek - obyek TUN yang lahir atau terbit setelah diundangkan UU Nomor 5 tahun 1986 sehingga obyek sengketa dalam perkara aquo yang terbit sebelum UU Nomor 5 Tahun 1986 berlaku, menurut Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 145 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan 89
90 Tata Usaha Negara tidak dapat dipergunakan untuk menguji, memeriksa dan memutus obyek sengketa yang telah ada atau terbit sebelum berlakunya UU No. 5 tahun 1986 ;Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut: Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut Majelis berpendapat, ketentuan Pasal 145 UU Nomor 5 Tahun 1986 serta penjelasannya adalah ketentuan yang mengatur tentang mulai berlakunya Undang-undang tersebut serta penerapannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah dengan jangka waktu paling lama 5 tahun sejak undang-undang ini diundangkan bukan untuk menguji sejak kapan keputusan TUN ( obyek sengketa ) itu diterbitkan, tetapi sejak kapan sengketa itu timbul, hal ini bermakna bahwa walaupun obyek sengketa terbit sebelum adanya UU Nomor 5 tahun 1986 hal tersebut tidak akan menyebabkan obyek sengketa luput dari pengujian Peradilan Tata Usaha Negara karena sebelum adanya UU Nomor 5 Tahun 1986 yang memberi kewenangan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili sengketa- sengketa TUN dimana sebelumnya kewenangan serupa adalah merupakan kewenangan dari Peradilan Umum / Pengadilan Negeri, dengan demikian walaupun obyek sengketa terbit sebelum terbentuknya PTUN / sebelum terbitnya UU Nomor 5 Tahun 1986 obyek sengketa tersebut menjadi kewenangan PTUN untuk memeriksa, memutus dan mengadilinya karena kewenangan tersebut telah beralih menjadi kewenangan
Peradilan TUN ( lihat Pasal 142 UU Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Surat Edaran MARI Nomor : 1 Tahun 1991 tanggal 22 Januari 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Peralihan UU Nomor 5 Tahun 1986 ). Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil eksepsi yang menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan sebab antara Penggugat dan ahli waris dari Zein bin Ali Badjabir yaitu Mohamad bin Zein Badjabir adalah subyek hukum yang berbeda dengan Penggugat sebagaimana salinan akte pemecahan dan pembahagian Nomor 34 tanggal 15 Juni 1960 sehingga Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk menggugat, majelis hakim berpendapat sebagai berikut: Menimbang, bahwa sesuai dengan lampiran bukti T.6 = bukti P.1 yaitu berupa akta Pemecahan dan Pembahagian ( sebahagian ) Nomor 34 tanggal 15 Juni 1960 yang menyatakan bahwa nama yang berhak atas bidang tanah yang terletak di Jalan Ijen Nomor 52 adalah atas nama Mohamad bin Zein bin Ali Badjabir yang notabene adalah nama lain dari Penggugat /M. Nadjib Zein Badjabir, Ir atau disebut juga Mohamad bin Zein bin Ali Badjabir, pertanyaan selanjutnya adalah apakah Mohamad bin Zein bin Ali Badjabir dan M. Nadjib Zein Badjabir, Ir adalah dua subyek hukum yang sama ataukah berbeda ; Menimbang, bahwa berdasarkan pada alat bukti berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang diajukan oleh Penggugat bahwa dalam Kartu Keluarga tersebut (Vide bukti P.7) 91
dinyatakan bahwa orang tua (ayah Penggugat) adalah bernama Zein Badjabir adalah nama yang sama dengan nama yang tercantum dalam akte Nomor 34, sehingga berdasarkan pada alat bukti berupa Kartu Keluarga (P.7) majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Zein Badjabir adalah terdapat hubungan yaitu hubungan antara ayah dan anak, sehingga dengan demikian nama Mohamad bin Zein bin Badjabir yang disebut dalam akte No. 34 yang memperoleh pembahagian warisan berupa persil hak eigendom perponding Nomor 8496 terletak di dalam kota Malang Djalan Idjen Nomor 52 dengan bangunannya seharga seratus lima puluh ribu rupiah yang kemudian telah menjadi Sertipikat Hak Milik No 468 Lingkungan IV (sekarang Kelurahan Oro- Oro Dowo) tanggal 31 -12- 1968 surat ukur tanggal 28-12-1937 No. 515 atas nama Mohamad Bin Zein Bin Ali Badjabir adalah subyek hukum yang sama dengan M. Nadjib Zein Badjabir, Ir ( Penggugat ) dan diatas bidang tanah yang telah terbit hak milik tersebut sekarang terbit obyek sengketa yaitu sertipikat hak pakai nomor 48/kel. Oro-oro Dowo (sebelumnya Hak Pakai No. 9 /Lingkungan IV) yang terbit berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai oleh Gubernur KDH Propinsi Djawa Timur Nomor I/Agr/41/SK/ML/Peng/06 tanggal 10-12-1971 (vide lampiran bukti T.2); Menimbang, bahwa oleh karena M. Nadjib Zein Badjabir, Ir (Penggugat) adalah subyek hukum yang sama dengan Mohamad Bin 92
93 Zein Bin Ali Badjabir sebagaimana nama yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No 468 Lingkungan IV (sekarang Kelurahan Oro-Oro Dowo) tanggal 31 -12- 1968 surat ukur tanggal 28-12-1937 No. 515 sehingga dengan demikian Penggugat adalah subyek hukum yang memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan dan mohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah atas penerbitan obyek sengketa karena antara Penggugat dengan Obyek sengketa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terdapat adanya hubungan hukum. Dengan demikian eksepsi Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat adalah eksepsi yang tidak berdasarkan atas hukum sehingga oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut haruslah dinyatakan tidak diterima. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat telah kadaluwarsa/lewat waktu sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagai berikut; Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986, diatur : Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" (kursif dari Majelis hakim). Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 55 dinyatakan bahwa, bagi pihak yang namanya tersebut dalam
94 Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu 90 hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, artinya ketentuan Pasal 55 tersebut adalah berlaku bagi pihak yang dituju langsung oleh keputusan Tata Usaha Negara, sedangkan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu yang tidak menerima atau tidak mengetahui akan adanya Keputusan Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya, seperti halnya Penggugat dalam sengketa a quo, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI masing-masing No. 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, No. 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002 tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986, dihitung secara kasuistis, yakni sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, atau dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa Keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut Menimbang, bahwa apabila dicermati kaidah hukum yang termuat dalam Yurisprudensi tersebut diatas unsur mengetahui, dan merasa kepentingannya dirugikan tersebut adalah bersifat kumulatif yang mengandung pengertian bahwa kedua unsur tersebut harus
terpenuhi sehingga tidak bisa dipisah- pisahkan atau hanya salah satu saja terbukti. Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dijawab dan menjadi permasalahan hukum adalah sejak kapan secara hukum Penggugat telah dianggap mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas diterbitkannya obyek sengketa ; Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan sejak terbitnya Hak Milik No. 468 Lingkungan IV ( bekas hak eigendom perponding 8496 ) Penggugat tidak pernah melakukan pelepasan hak dan atau menjual /memindah tangankan kepada pihak lain atau siapapun bidang tanah tersebut, akan tetapi pada awalnya tanah berikut bangunan yang terletak dijalan Ijen No. 52 tersebut oleh orang tua Penggugat penggunaanya diberikan pinjam pakai kepada keluarga Raden Mas Sardjono pejabat Walikota Malang pada saat itu sejak tahun 1948 sampai dengan 1958, dan masih dilanjutkan penggunaannya walaupun telah berakhir masa jabatannya sampai dengan meninggalnya pada tahun 1983, tapi penggunaan tanah dan bangunan tersebut masih dilanjutkan oleh keluarga almarhum; Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi baik dalam jawaban, duplik, maupun dalam kesimpulannya tidak memberikan bantahan terhadap dalil Penggugat tersebut, demikian pula dalam alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak terdapat alat 95
bukti surat yang membuktikan bahwa Penggugat telah melepaskan hak Milik Nomor 468 Lingkungan IV ( setempat dikenal dengan Jalan Ijen No. 52 kota Malang ) kepada negara, walaupun didalam Surat Keputusan Gubernur KDH Propinsi Jawa Timur ( vide lampiran bukti T.2 ) dinyatakan telah adanya penyerahan hak milik seluas 1135 M2 a.n Mohamad bin Zein Ali Badjabir dengan Sertipikat Hak Milik No. 468/Lingkungan IV tanggal 31 Desember 1968, namun dalam persidangan tidak diperoleh fakta maupun fakta hukum yang mendukung bahwa Penggugat telah melepaskan hak miliknya yaitu Hak Milik Nomor 468/ lingkungan IV atas nama Mohamad bin Zein Ali Badjabir / M Nadjib Zein Badjabir Ir (Penggugat ) baik dalam bentuk surat pernyataan pelepasan hak atau akte pelepasan hak, sehingga dengan demikian penerbitan surat keputusan pemberian hak pakai (video lampiran bukti T.2) yang diterbitkan Oleh Gubernur KDH Propinsi Djawa Timur yang memerintahkan agar Kepala Kantor Pendaftaran Tanah di Malang untuk mencatat hapusnya Hak Milik Nomor 468/ lingkungan IV atas nama Mohamad bin Zein Ali Badjabir / M Nadjib Zein Badjabir Ir ( Penggugat ) adalah bertentangan dengan Pasal 27 huruf a angka 2 UU Nomor 5 Tahun 1960 yang menyatakan hak milik hapus bila : a. Tanahnya jatuh kepada negara karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya, sehingga dengan demikian berdasarkan pada fakta maupun fakta hokum tersebut diatas majelis hakim berpendapat dalil Penggugat yang menyatakan tidak 96
pernah melakukan perbuatan hukum pelepasan hak atas bidang tanah sertipikat No. 468 /Lingkungan IV yang sempat dikenal dengan jalan Ijen No. 52 Kota Malang adalah terbukti karena baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tidak dapat membuktikan adanya surat pernyataan pelepasan hak atas bidang tanah Hak Milik Nomor 468/Lingkungan IV tanggal 31 Desember 1968 sehingga seharusnya permohonan pendaftaran hapusnya hak milik atas tanah Nomor 468/Lingkungan IV tertanggal 31 Desember 1968 tidak diterima karena terbukti tidak ada akta Notaris yang menyatakan bahwa pemegang hak yang bersangkutan melepaskan hak tersebut, atau surat keterangan dari pemegang hak bahwa pemegang hak yang bersangkutan melepaskan hak tersebut yang dibuat di depan dan disaksikan oleh Camat letak tanah yang bersangkutan, atau surat keterangan dari pemegang hak bahwa yang bersangkutan melepaskan hak tersebut yang dibuat di depan dan disaksikan oleh Kepala Kantor Pertanahan; Menimbang, bahwa terkait dengan persayaratan yang harus dilampirkan dalam permohonan pendaftaran hapusnya hak atas tanah dalam ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 Tentang Pendaftaran tanah dinyatakan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah mencatat hapusnya sesuatu hak, jika kepadanya disampaikan: a. salinan surat keputusan hakim dst 97
98 b. salinan surat keputusan penjabat yang berwenang yang menyatakan bahwa hak itu dilepaskan c. salinan surat keputusan hakim dst Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan hukum pelepasan hak terhadap Hak Milik Nomor 468/ Lingkungan IV tanggal 31 Desember 1968 sehingga penerbitan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur No. I/Agr/41/SK/ML/ Peng/06, tertanggal 10-12-1971 dari segi substansi adalah mengandung cacat yuridis Menimbang, bahwa oleh karena terbitnya obyek sengketa yaitu Sertipikat Hak Pakai Nomor : 48/Kel.Oro-Oro Dowo tanggal 10-04- 1972, Surat Ukur tanggal 28-12-1937 Nomor : 515, seluas 1135 M2 dikenal sebagai Jalan Ijen No. 52 Malang tertulis atas nama : Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik ( Vide bukti T. 1 ) adalah didasarkan pada surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur No. I/Agr/41/SK/ML/Peng/06, tertanggal 10-12- 1971 (Video lampiran bukti T.2) yang sifat keputusannya adalah berangkai (kitting beschiking) maka oleh karena telah terbukti penerbitan surat keputusan pemberian hak pakai yang diterbitkan oleh Gubernur KDH Propinsi Djawa Timur atas obyek sengketa adalah mengandung cacat yuridis karena terbukti Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan pelepasan hak terhadap Hak Milik No. 468/Lingkungan IV, Kota Malang (setempat dikenal dengan Jalan Ijen
99 No 52 Malang) maka dengan demikian penerbitan obyek sengketa yaitu Sertipikat Hak pakai No : 48/Kel.Oro-Oro Dowo tanggal 10-04- 1972, Surat Ukur tanggal 28-12-1937 Nomor : 515, seluas 1135 M2 dikenal sebagai Jalan Ijen No. 52 Malang tertulis atas nama : Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik yang didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur No. I/Agr/41/SK/ML/Peng/06, tertanggal 10-12-1971 (Vide lampiran bukti T.2 ) dengan sendirinya adalah bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan keputusan objek sengketa terbukti telah bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku, maka terhadap dalil Penggugat mengenai Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yang merupakan dalil alternatif, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi lebih lanjut ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa adalah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara sehingga dengan demikian keputusan
obyek sengketa haruslah dinyatakan batal dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut obyek sengketa ; Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka majelis hakim berkesimpulan gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya ; Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 UU Nomor 5 Tahun 1986 kepada Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini; Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti surat yang diajukan para pihak yang tidak dipertimbangkan dianggap telah dikesampingkan akan tetapi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tetap dilampirkan dalam berkas perkara; Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jis. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang- undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jis. Undang- undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan hukum lain yang 100
berkaitan dengan sengketa ini. Dari pertimbangan tersebut, majelis hakim memutuskan59 MENGADILI: 1. DALAM EKSEPSI; Menyatakan eksepsi ataergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima; 2. DALAM POKOK PERKARA/SENGKETA; Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor : 48/Kel.Oro-Oro Dowo tanggal 10-04-1972, Surat Ukur tanggal 28-12-1937 Nomor : 515, seluass 1135 M2 dikenal sebagai Jala n Ijen No. 52 Malang tertulis atas nama : Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik ; Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Pakai Nomor : 48/ Kel.Oro-Oro Dowo tanggal 10-04-1972, Surat Ukur tanggal 28-12- 1937 Nomor : 515, seluas 1135 M2 dikenal sebagai Jalan Ijen No. 52 Malang tertulis atas nama : Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik ; Membebankan biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini kepada Tergugat sejumlah Rp.223.500,-(dua ratus duapuluh tiga ribu lima ratus rupiah); 59 Putusan PTUN Surabaya No.83/G/2014/PTUN.SBY. 101
B. PEMBAHASAN 1. Kronologi Perkara Sebelum peneliti membahas teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum, alangkah baiknya kita bahas terlebih dahulu bagaimana kronologi perkara yang berada pada putusan. Pada awalnya Obyek sengketa Jalan Ijen Nomor 52 Malang adalah milik orang tua dari M. Nadjib Zein Badjabir, Ir, obyek sengketa tersebut oleh orang tua Penggugat pada saat itu penggunaannya diberikan (pinjam pakai) kepada keluarga Raden Mas Sardjono, pejabat Walikota Malang yang menjabat sejak tahun 1948 sampai dengan 1958, dan masih dilanjutkan penggunaannya walau telah berakhir masa jabatannya sampai dengan meninggalnya pada tahun 1983, setelah meninggalnya Raden Mas Sardjono pada tahun 1983, penggunaan obyek sengketa tersebut masih dilanjutkan oleh keluarga almarhum, sehingga selama ini Penggugat mengira obyek sengketa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Ijen 52 Malang masih ditempati oleh keluarga dari almarhum Raden Mas Sardjono, pada sekitar bulan Maret 2014, Penggugat memperoleh informasi dimana obyek sengketa terletak di Jalan Ijen 52 Malang telah dikuasai oleh pihak lain yang bukan merupakan keluarga dari Raden Mas Sardjono. Kemudian BPN menerangkan bahwa Hak Milik (HM) No. 468 102
Lingkungan IV bekas Hak Eigendom Perponding Nomor 8496 (obyek sengketa) telah berubah menjadi Sertifikat Hak Pakai Nomor 48/Kelurahan Oro-oro Dowo yang diterbitkan tanggal 10-04-1972, Surat Ukur (SU) tanggal 28-12-1937 Nomor 515, tertulis atas nama: Departemen Pekerjaan Umum Dan Tenaga Listrik (sebelumnya merupakan Hak Pakai No. 9 Lingkungan IV) seluas 1135 m2 (seribu seratus tiga puluh lima meter persegi). Adapun Perubahan sertifikat Hak Pakai No. 9 Lingkungan IV menjadi Sertifikat Hak Pakai No. 48/Kelurahan Oro-oro Dowo adalah berdasarkan Berita Acara Pergantian No. Hak (dari Lingkungan ke Kelurahan) tanggal 23-04- 2012. Pemberian Hak Pakai kepada Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik qq Projek Induk Serba Guna Kali Brantas tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala daerah Propinsi Djawa Timur No. I/Agr/41/SK/ML/Peng/06, tertanggal 10-12-1971, yang mana Surat Keputusan Gubernur tersebut menyatakan bahwa obyek sengketa sebelumnya adalah Hak Milik Nomor 468 Lingkungan IV (sekarang Kelurahan Oro-oro Dowo) yang diterbitkan pada tanggal 31- 12-1968, Surat Ukur tanggal 28-12-1937 No. 515, tertulis atas nama Mohamad Bin Zein Bin Ali Badjabir, bekas Eigendom Perponding No. 8496, telah Dimatikan. Setelah mengetahui adanya penerbitan sertifikat Hak Pakai No. 48/Kel. Oro-oro Dowo terhadap obyek sengketa yang dilakukan BPN, 103
padahal Penggugat sebagai pemegang Hak dan Pemilik yang sah atas Hak Milik No. 468 Lingkungan IV (sekarang dikenal Jalan Ijen No. 52 Kelurahan Oro-oro Dowo Malang, dimana Penggugat tidak pernah melakukan pelepasan hak dan atau memindah tangankan kepada pihak lain maka, Penggugat menggugat BPN pada Pengadilan Tata Usaha Negara di Surabaya (PTUN). Amar putusan pengadilan tersebut berbunyi "Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor : 48 / Kel. Oro-oro Dowo tanggal 10-04- 1972, Surat Ukur tanggal 28-12-1937 Nomor: 515, seluas 1135 m2 dikenal sebagai Jalan Ijen No. 52 Malang tertulis atas nama: Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik". 2. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sertifikat Hak Milik/Hak Atas Kepemilikan Tanah Berdasarkan kronologi kasus dan putusan pengadilan tersebut diatas, pihak yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum adalah pihak Penggugat, yang mana pada kasus tersebut terhadap serifikat hak pakai Nomor : 48 / Kel. Oro-oro Dowo tanggal 10-04- 1972, Surat Ukur tanggal 28-12-1937 Nomor: 515, seluas 1135 m2 dikenal sebagai Jalan Ijen No. 52 Malang tertulis atas nama: Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik" terdapat unsur pelanggaran hukum dalam terbitnya sertifikat tersebut. 104
105 Maka berdasarkan teori Perlindungan Hukum Preventif, masyarakat/penggugat diberikan hak untuk mempertahankan hak tanah miliknya dan diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atas kebijakan pemerintah yang dimungkinkan keliru atau melanggar AUPB. Selain itu masyarakat/penggugat mendapatkan perlindungan hukum pepresif bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi penggugat merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap rakyat dan martabat manusia yang bersumber pada pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan pancasila. Hal ini menjadi bukti bahwa Negara telah memberikan perlindungan hak atas kepemilikan tanah atau sertifikat hak milik bagi pemilik yang sah. Kemudian apabila peneliti kaitkan dengan dua tori yaitu teori Perlindungan Hukum bagi pemegang hak milik yang mana peniliti gunakan untuk membahas rumusan masalah adalah sebagai berikut: Teori perlindungan hukum sebagaimana diungkapkan oleh Satjipto Raharjo60 "perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati 60 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum , Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53
106 semua hak-hak yang diberikan oleh hukum". Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan sebuah perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Berdasarkan teori perlindungan hukum oleh sucipto rahajo dengan putusan PTUN yang menyatakan membatalkan sertifikat tanah milik tergugat, maka dalam hal ini negara telah memberikan pengayoman HAM kepada pemilik hak atas tanah yang sebenarnya Sehingga dengan adanya putusan hakim tersebut yaitu dengan batalnya sertifikat hak atas tanah yang dimiliki oleh tergugat yang dikarenakan cacat dalam penerbitannya, maka disinilah perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dapat ditegakkan. Kemudian yang kedua yaitu Teori Kepastian Hukum sebagaimana diungkapkan oleh Sudikno Mertukusumo "kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dubuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa sehingga aturan-atauran tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati".61 Berdasarkan teori kepastian hukum yang diungkapkan oleh 61 Asikin zainal, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Jakarta : Rajawali Press, 2012.
107 Sudikno Mertokusumo dengan Putusan PTUN Surabaya No.83/G/2014, hakim telah memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak ntuk menghindari konflik yang berkepanjangan dimasa mendatang. Fungsi dari kepastian hukum adalah untuk memberikan suatu putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut analisis penulis pertimbangan majelis hakim yang berdasarkan dengan alat bukti dalam proses persidangan telah sesuai dengan regulasi tata usaha negara dan Undang-Undang Pokok Agraria. Berdasarkan pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan mendefinisikan pembatalan hak atas tanah sebagai pembatalan keputusan pemberian suatu hak atas tanah atau sertifikat hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum administratif dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah inkracht. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No.3 Tahun 1999, pasal 1 angka 12 menegaskan bahwa mengenai pembatalan hak atas tanah, yaitu pembatalan keputusan mengenai suatu hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat
108 hukum dalam penerbitannya atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. 3. Analisis Putusan Hakim Sebelum peneliti membahas tentang bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat hak milik, peneliti akan menganalisa terlebih dahulu mengapa Sertifikat Hak Pakai Nomor : 48 / Kel. Oro- oro Dowo tanggal 10-04-1972, Surat Ukur tanggal 28-12-1937 Nomor: 515, seluas 1135 m2 dikenal sebagai Jalan Ijen No. 52 Malang tertulis atas nama: Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik" dinyatakan batal oleh pengadilan?. Perlu kita ketahui bahwa Penyebab Terjadinya Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Karena Putusan Pengadilan Secara umum, pembatalan sertifikat hak atas tanah berkaitan erat dengan penetapan- penetapan Kepala BPN/Kantor Pertanahan yang salah sebagai akibat berikut: a. Perbuatan hukum administrasi tersebut dilakukan dibawah wewenangnya, akan tetapi tidak mengindahkan cara dan atau bentuk yang ditentukan oleh peraturandasarnya. b. Perbuatan hukum administrasi dilakukan dibawah wewenangnya, serta sesuai dengan tata cara dan bentuk yang ditentukan oleh peraturan, akan tetapi isinya bertentangan dengan hukum atau melanggar moral/etika/tata susila.
c. Perbuatan hukum administrasi dilakukan dibawah wewenangnya dan menurut prosedur, akan tetapi keputusan yang diambil mengandung unsur-unsur paksaan, penipuan, kekhilafan serta pengaruh negatif dari pihak ketiga. d. Perbuatan hukum administrasi dilakukan dibawah wewenangnya dan menurut prosedur, akan tetapi hanya memutuskan sebagian saja dari seluruh urusuan. e. Perbuatan hukum administrasi dilakukan dibawah wewenangnya dan menurut prosedur, tetapi ditambah syarat-syarat yang ternyata syarat tersebut bukan termasuk wewenangnya (detournement depouvoir), dalam hal ini misalnya sertifikat hak atas tanah diberikan jika pemilik mau menyerahkan sebagian tanahnya secara cuma-cuma untuk pelebaran jalan.62 Alasan pembatalan Sertifikat Hak Pakai Nomor: 48/Kel.Oro-oro Dowo tanggal 10-04-1972, Surat Ukur tanggal 28-12-1937 Nomor: 515, seluas 1135 m2 dikenal sebagai Jalan Ijen No. 52 Malang tertulis atas nama: Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik" yang diputuskan oleh PTUN Surabaya disitu adalah dalam fakta persidangan terbukti Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan hukum pelepasan hak terhadap Hak Milik Nomor 468/ Lingkungan IV tanggal 62 Murad Rusmadi. 1991. Penyelesaiaan Sengketa Hukum Atas Tanah, Cetakan I, Bandung: Alumni. hal. 7. 109
31 Desember 1968 sehingga penerbitan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur No. I/Agr/41/SK/ML/ Peng/06, tertanggal 10-12-1971 dari segi substansi adalah mengandung cacat yuridis. Maka atas dasar tersebut penertbitan Sertifikat Hak Pakai (obyek sengketa) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara. Berdasarkan analisa tersebut diatas dapat peneliti simpulkan bahwa pembatalan sertifikat hak pakai Nomor: 48/Kel.Oro-oro Dowo tanggal 10-04-1972, Surat Ukur tanggal 28-12-1937 Nomor: 515, seluas 1135 m2 dikenal sebagai Jalan Ijen No. 52 Malang tertulis atas nama: Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik" adalah karena adanya unsur penipuan. Unsur Penipuan tersebut terlihat dalam fakta persidangan dimana Penggugat terbukti tidak pernah memberikan peralihan hak atas tanah tersebut kepada siapapun. Begitu juga SK Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur No. I/Agr/41/SK/ML/ Peng/06, tertanggal 10-12-1971 yang dijadikan dasar Tergugat menerbitkan sertifikat hak pakai Nomor: 48/Kel.Oro-oro Dowo tanggal 10-04-1972, Surat Ukur tanggal 28-12-1937 Nomor: 515, seluas 1135 m2 dikenal sebagai Jalan Ijen No. 52 Malang tertulis atas nama: Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik" adalah 110
111 mengandung cacat yuridis. Secara umum, menurut penulis putusan hakim telah sesuai dengan berdasarkan fakta-fakta di persidangan baik dari aspek tata usaha negara maupun secara hukum agraria. Dalam pembuktian sertifikat terdapat sertifikat sebagai tanda bukti hak yang bersifat kuat dan bersifat mutlak.63 Berikut beberapa pasal dalam UUPA yng menerangkanya: a. Dalam pasal 19 ayat 2 huruf c UUPA pendaftaran tanah meliputi pemberian tanda bukti yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat.64 b. Pasal 23 menjelaskan bahwa pendaftaran hak milik, peralihan, pembebanannya dengan hak lain termasuk hapusnya Hak Milik merupakan pembuktian yang kuat. Hanya saja dalam perkara tersebut penggugat sama sekali tidak melakukan perbuatan hukum peralihan hak.65 Dengan demikian pentingnya peranan sertifikat, sehingga keuatamaan pembuktian tidak hanya berlaku secara eksternal tetapi juga memiliki kekuatan internal, yaitu memberikan rasa aman bagi para pemilik atau para pemegang hak nya dan ahli warisnya agar ahli waris pada kemudian haritidak mengalami kesulitan dalam artian tidak perlu bersusah payah untuk mengurusnya manakala terjadi konflik. 63Urip Santosa, Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah, Jakarta: Kencana, April 2015, Hlm. 272 64 Undang-Undang Pokok Agraria 65 UUPA Nomor 5 Tahun 1965
Putusan hakim yang berdasarkan alat bukti yang sah merupakan cerminan dari pasal 32 ayat 1 PP Nomor 24 Tahub 1997 bahwa: "Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan". 66 Selain itu menurut Sudirman Saad perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat dapat terwujud apabila terpenuhi: a. Penerbitan sertifikat tanahnya berusia 5 tahun lebih. b. Proses penerbitan didasarkan itikad baik. Sementara dalam kasus ini tergugat tidak memeiliki itikad baik. c. Tanahnya secara spesifik dikuasai oleh pemegang hak.67 Menurut penulis, Hakim dalam putusannya mampu memberikan keadilan dan kepastian hukum dengan teliti juga cermat berdasarkan asal mula konflik tersebut yaitu, berawal dari kesewenangan pemerintah dalam merampas tanah tanpa memperhatikan asas-asas administrasi pemerintahan atau kecermatan administrasi. 66 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 67 Urip Santosa, Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah, (Jakarta: Kencana, April 2015), 280 112 juga
113 BAB IV PENUTUP A. KESIMPULAN 1. Dengan adanya putusan PTUN tersebut dapat kita ketahui bahwa sertifikat hak atas tanah bisa batal dikarenakan beberapa alasan seperti cacat hukum, cacat administrasi dalam penerbitan sertivikat tersebut, atau juga berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Tujuan dari pembatalan sertifikat ini yakni guna untuk memberikan kepastian hukum akan kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan atas tanah itu sendiri. 2. Hakim memutuskan perkara tersebut dengan mempertimbangkan dan juga memperhatikan berbagai bukti yang dibuktikan oleh pihak penggugat dan juga tergugat, dari berbagai bukti tersebut hakim memutuskan bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa adalah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara sehingga dengan demikian keputusan obyek sengketa haruslah dinyatakan batal dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut obyek sengketa.
B. SARAN 1. Seyogyanya pemerintah Perbaiki lagi prosedur tersebut sehingga masyarakat bisa lebih jelas dalam hal bagaimana prosedur-prosedur yang harus dilakukan untuk memberikan pinjam tanah kepada pihak lain.. 2. Semestinya Walikota pada saat itu beserta keluarga (pihak yang diberikan hak pinjam) sebaiknya menggunakan hak pinjam nya sesuai dengan yang disepakati di awal, jika waktu pinjam tersebut sudah habis seharusnya segera dikembalikan kepada pemegang haknya. 3. seyogyanya Badan Pertanahan Nasional haruslah lebih tegas, cermat dan teliti terutama dalam mencegah, mengawasi yang berkaitan dengan penerbitan sertifikat agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Yang mengakibatkan hilangnya unsur kepastian hukum hak atas tanah sehingga orang yang berhak atas tanah tersebut akan dirugikan. 114
DAFTAR PUSTAKA A. Buku Harsono Boedi, 2008. Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya). Cetakan kesepuluh. Jakarta: Penerbit Djambatan. ------------------, 2007. Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan. Marzuki Peter Mahmud, 2008. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2010. peneleitian hukum, jakarta,:kencana prenada. Basri Hasan, 2004. Pembatalan dan Kebatalan Hak Atas Tanah. Yogyakarta: Tugu Jogja Pustaka. Santoso Urip, 2005. Hukum Agraria & Hak-hak Atass Tanah. Jakarta. Kencana Prenada Meida Group. Purbacaraka Purnadi dan Halim Ridwan, 1993. Sendi-sendi Hukum Agraria. Jakarta. Ghalia Indoneia. Soe tiknjo Imam, 1994. Politik Agraria Nasional. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press. 115
Muljadi Kartini, 2005. Gunawan Widjaja. Hak-hak Atas Tanah. Jakarta. Prenada Media. Makarao Taufik, 2009. Pokok - pokok Hukum Acara Perdata. Jakarta. , PT Rineka Cipta. H. Achmad Chomzah Ali, 2004. Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia) Jilid 1, Jakarta: Prestasi Pustaka. Mahasar Jamaluddini, 2008, Pertanahan Dalam Hukum Islam, Yogyakarta, Gama Media. Johan Bahder Nasution, 2008. Metode Penelitian Hukum, Bandung: CV Mandar Maju. Arikunto Suharsimi, 1991. Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek, Jogjakarta: Rineka Cipta. Dellyana Shant,1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty. 1. Jurnal baca Auri, 2014. Aspek Hukum Pengelolaan Hak Pakai Atas Tanah Dalam Rangka Pemanfaatan Lahan Secara Optimal. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. Edisi I. Volume 2. B. Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar 1945 116
Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Per tanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pe merintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Undang-Undang Pokok Agraria , Pasal 6 Putusan Peradilan Tata Usaha Negara No.83/G/2014/PTUN.SBY. Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan, Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan Undang - undang No.14 tahun 1970 tentang ketentuan - ketentuan pokok kekuasaan kehakiman Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 C. Website esuatu. menurut-syariahislam_7.html. 117
LAMPIRAN Putusan PTUN 118
119
123
Lampiran Batalnya Sertifikat 124
125