SALINAN PUTUSAN NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat Tahun 2020, diajukan oleh: 1. Nama : Dr. H. Iwan Saputra, S.E, M.Si. Alamat : Jalan Laswi GG Kemuning Indah, RT 001/RW 005 Kelurahan Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya 2. Nama : Iip Miptahul Paoz Alamat : Jalan KP Haurkuning Tanjung, RT 003/RW 001 Kelurahan Mandalaguna, Kecamatan Salopa, Tasikmalaya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor Urut 4; Dalam hal ini memberi kuasa kepada Giofedi, S.H., M.H., Andi Irwanda Ismunandar, S.H., M.H., Tonny Irawan, S.H., M.Kn., Kelana Surya Alam, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada RBK LAW FIRM, beralamat di Jalan Danau Semayang Nomor 123 Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1601/SK.PHP/RBK/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------PEMOHON; terhadap: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, beralamat di Ruko Blok Singaparna Nomor 7-10, Jalan Raya Timur, Cipakat, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat; Dalam hal ini memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., Mohammad Agus Riza H., S.H., Rakhmat Mulyana, S.H., Agus Koswara, S.H., Happy Ferovina, S.H., M.H., Bagia Nugraha, S.H., Greta Santismara, S.H., Rian
2 Wicaksana, S.H., M.H., Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, pada Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, beralamat di Jalan Sungai Sambas VII Nomor 11 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 34/PY.02.1- SU/3206/KPU-Kab/I/2021 tanggal 22 Januari 2021, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -----------------------------------------------------TERMOHON; Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini: 1. Nama : H. Ade Sugianto, S.IP. Alamat : Kp. Sukahaji, RT 002/RW 011, Singaparna, Tasikmalaya 2. Nama : H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP. Alamat : Kp. Paseh, RT 004/RW 002, Kecamatan Pancatengah, Tasikmalaya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020, Nomor Urut 2; Dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Hendri Sira Ambar K., S.H., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Febi Hari Oktavianto, S.H., Galih Faishal, S.H., M.H., Advokat dan Asisten Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Ade Sugianto - Cecep Nurul Yakin, dalam hal ini memilih domisili hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum ARKA LAW, beralamat di Lantai 38 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, Jalan Casablanka Raya Kav. 88 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2021, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai PIHAK TERKAIT; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Membaca dan mendengar Jawaban Termohon; Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait; Membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya;
3 Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 18 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Desember 2020 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 52/PAN.MK/AP3/12/2020 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Desember 2020 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Januari 2021, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: ✓ Permohonan yang diterima pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
4 b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, ditetapkan oleh TERMOHON pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Pkl. 00.59 WIB; c. Bahwa pelaksanaan "Asas Demokrasi" atau "Asas Kedaulatan Rakyat" harus didasarkan atas Asas Nomokrasi atau Asas Negara Hukum, yang merupakan pengakuan, jaminan, perlindungan hukum dan kepastian hukum yang diberikan oleh Undang-Undang bagi setiap pemilih pada umumnya dan setiap Pasangan Calon yang menjadi peserta Pemilukada sesuai dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan hukum tertinggi (The Rule of Law, Not Of Man); d. Bahwa terkait dengan hal dimaksud, dalam mengemban misinya Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal Konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara (hukum) dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Jika ide awal pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga sebuah Konstitusi, maka dalam menangani sengketa Pemilukada tidak boleh hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi melalui proses peradilan dengan cara memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang mencederai Hak Asasi Manusia, terutama hak politik yang terkandung melalui proses demokrasi dalam Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan demokratis. Oleh karena itu, jika Mahkamah Konstitusi membiarkan proses Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum, maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Jika demikian, maka Mahkamah Konstitusi selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai tukang stempel dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi, maka filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pilkada menjadi jauh dan bias; e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan
5 penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan "Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b) pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; c) pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau d) pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon."; b. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor: 289/PL.02.3- Kpt/3206/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2020; c. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Kabupaten Tasikmalaya Nomor 290/PL.02.3-Kpt/3206/KPU.Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 tanggal 24 September 2020 Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, dengan Nomor Urut 4; d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1181/PL.02.6- Kpt/3206/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020. III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 5/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung
6 sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota; b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1181/PL.02.6-Kpt/3206/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 hari rabu, pukul 00.59 WIB sehingga hitungan tiga hari kerja adalah hari Kamis, Jumat dan Senin 00.58 (dini hari); c. karena pengajuan Permohonan Pemohon diajukan pada hari Jumat Tanggal 19 Desember 2020 Pukul 23.30 (dua puluh tiga tigah puluh) maka Permohonan tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya cukup beralasan Permohonan Pemohon ini untuk diterima oleh Mahkamah Konstitusi; IV. POKOK PERMOHONAN A. Ketentuan Pengajuan Permohonan (jumlah penduduk dan prosentase) 1. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya, dengan ketentuan sebagai berikut: Untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan ketentuan sebagai berikut: Perbedaan Perolehan Suara No. Jumlah Penduduk berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota 1. ≤ 250.000 2% 2. > 250.000 - 500.000 1,5% 3. > 500.000 - 1.000.000 1% 4. > 1.000.000 0,5%
7 2. Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati di Kabupaten Tasikmalaya dengan jumlah penduduk sebanyak 1.747.000 (satu juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 0.5 % (Nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya. 3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, untuk dapat mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 0.5 % x 959.086 suara (total suara sah) = 4795. 4. Adapun perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana ditetapkan KPU Kabupaten Tasikmalaya adalah Pasangan Nomor Urut 2 (H. ADE SUGIANTO - H. CECEP NURUL YAKIN) sebagai peraih suara terbanyak sebesar 315.332 suara sedangkan Pasangan Nomor Urut 4 (Pemohon) memperoleh suara sebanyak 308.259 suara suara sehingga selisih antara Pasangan Nomor Urut 2 dengan Pasangan Nomor Urut 4 adalah 315.332 - 308.259 = 7.073 suara dari Total suara sah sebanyak 959.086 suara atau selisih sekitar 0.7 % (Nol koma tujuh persen). 5. Bahwa meskipun selisih perolehan suara melebihi 0.5 % (nol koma lima persen) atau ambang batas untuk mengajukan sengketa kepada Mahkamah Konstitusi namun dikarenakan dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 telah pelanggaran-pelanggaran dalam hal ini adalah kejahatan terhadap demokrasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang juga adalah BUPATI PETAHANA yang diduga dilakukan secara Terstruktur Sistematis dan Massif yang mempengaruhi hasil perolehan suara Pasangan Calon, sehingga mohon agar Mahkamah terlebih dahulu memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh PEMOHON untuk selanjutnya berkenan memeriksa dan memutus Pokok Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON. 6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, tanpa mengabaikan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pilkada, terjadi
8 Pemohon dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi karena selisih perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak adalah sebanyak 7073 suara, sehingga dengan demikian menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 1181/PL.02.6-Kpt/3206/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TASIKMALAYA Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 hari rabu, pukul 00.59 WIB. B. Kesalahan Hasil Perhitungan Suara 1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, adalah sebagai berikut: No Nama Pasangan Calon Perolehan Suara 1. Azies Rismaya Mahpud. SE - H.Haris 221924 Sanjaya. M.IPol 2. H. Ade Sugianto - H. Cecep Nurul Yakin 315332 3. Cep Zamzam Dzulfikar, S.Sos - Drs. H. Padil Karsoma, M.Si 113571 4 Dr. H.Iwan Saputra, SE. M.Si - Iip Miptahul Paoz 308259 Total Suara Sah 959.086 (Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 308259 suara); 2. Bahwa menurut Pemohon SELISIH TIPIS perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya pelanggaran Terstruktur, Masif dan Sistematis (TSM) serta merugikan perolehan suara Pemohon yang direncanakan sejak jauh hari dalam bentuk pemufakatan jahat oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang merupakan calon petahana (incumbent) dan mengakibatkan rusaknya sendi-sendi dan pilar-pilar Demokrasi, yang pada akhirnya selain dari mencederai proses
9 Demokrasi juga memengaruhi dan merugikan perolehan suara suara Pemohon. Pemerkosaan terhadap Demokrasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dilakukan secara telanjang dan disaksikan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Pemohon sebagai warga negara yang taat hukum dan menghormati proses Demokrasi telah melakukan segenap daya dan upaya untuk mengkoreksi kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 sesuai ketentuan yang berlaku, hingga akhirnya Pemohon mencari keadilan kepada Mahkamah Konstitusi; 3. Bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemohon rupanya tidak mampu membendung terjadinya kecurangan pada Pemilukada Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020 yang telah direncanakan sejak jauh hari (terencana) oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang juga sebagai calon petahana (incumbent). Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hari ini Pemohon sebagai pencari keadilan (Justiabellen) akan menguraikan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Tasikmalaya. Pemohon percaya pada adagium hukum "DORMIUN ALIQUANDO LEGES, NUNQUAM MURIUNTUR" (Hukum terkadang tidur, tetapi Hukum tidak pernah mati) dan Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir para pencari keadilan akan mampu menggali kebenaran materiil bukan hanya sebatas kebenaran formal. Adapun jenis-jenis pelanggaran yang dirancang sejak jauh hari oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang merupakan calon petahana (incumbent) yang mana keseluruhan pelanggaran tersebut bersifat TSM dan sangat memengaruhi perolehan suara Pemohon yang selanjutnya akan diuraikan di bawah ini. C. Pelanggaran Bersifat TSM (Terstruktur, Sistematis, dan Masif) Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga dasar negara dan penafsir akhir dari dasar negara (the guardian and the final interpreter of constitution) sepatutnya menjaga nilai-nilai dan prinsip- prinsip Demokrasi. Bahwa telah diketahui secara seksama dalam proses berdemokrasi yang dituangkan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah saat ini banyak sekali terjadi kecurang-kecurangan yang mengotori Nilai-
10 Nilai Dasar Perjuangan membangun bangsa dan negara. Hal tersebut sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi terkait putusan- putusan PHPU yang terdahulu. Banyak sekali pertimbangan hukum yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi agar ke depannya pelanggaran- pelanggaran sebagaimana sering terjadi di dalam penyelenggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak terulang kembali. Salah satu pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi terdapat dalam Putusan Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010 pada Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010. Pelanggaran yang terjadi seputar Pemilihan Umum meliputi adanya pengondisian pemilih melalui Aparatur Sipil Negara (ASN) secara terstruktur, money politic, penggelembungan suara melalui penyelenggara Pemilihan Umum baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, sampai kepada pemalsuan data-data sampai kepada pencurian dokumen negara berupa hasil penghitungan suara. Hal tersebut tentunya memengaruhi Hak Asasi Manusia khususnya hak berpolitik dalam menentukan pilihan. Selain hal tersebut terjadi pembangkangan yang sangat halus melalui pihak penyelenggara dalam melakukan pembiaran pelanggaran dan/atau kecurangan yang terjadi dan dapat dipastikan hal tersebut telah menabrak ketentuan yang berlaku. Adapun pelanggaran dan/atau kecurangan dalam Pemilukada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 baik yang dilakukan oleh Termohon maupun Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, Masif (TSM) dan sangat memengaruhi perolehan suara adalah sebagai berikut: 1) Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yang sangat memengaruhi perolehan suara Pemohon juga dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Calon Petahana/Incumbent dalam bentuk melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN)/Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan tujuan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020. adapun bentuk pelanggaran tersebut terjadi pada wilayah:
11 a) Kecamatan Gunung Tanjung. Desa Jatijaya Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 melibatkan Kepala Desa Jatijaya dalam bentuk pengarahan kepada masyarakat Desa Jatijaya saat sedang melakukan pengajian, majelis taklim untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2. Implikasi dari kejahatan demokrasi berupa pelibatan Kepala Desa tersebut menyebabkan perolehan suara Pemohon berkurang sangat banyak. b) Kecamatan Leuwisari. RT Lunggamulya Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 memang melakukan pelanggaran yang sangat terstruktur, selain pelibatan ASN pada tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa juga melibatkan Ketua RT. Salah satu Ketua RT yang mereka libatkan adalah Ketua RT Lunggamulya, yang notabene mengarahkan masyarakat pada saat Pemilihan di TPS, dengan menggunakan baju yang merupakan simbol dari pasangan calon nomor urut 2. Akibat dari perbuatan tersebut, perolehan suara Pemohon pada kedua TPS tersebut sangat dirugikan. c) Kecamatan Gunung Tanjung. Desa Tanjungsari Bukti nyata telah terjadi pelanggaran berupa kejahatan demokrasi yang bersifat terstruktur adalah dengan melibatkan Petugas Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementrian Sosial/Dinas Sosial. Salah satu yang dapat dibuktikan adalah pelibatan petugas PKH di Desa Tanjungsari. Pelanggaran yang dilakukan sangat tersistematis yang dilakukan dalam bentuk membagikan undangan pemberitahuan penerimaan PKH sambil mengkampanyekan untuk memilih Pasangan calon nomor urut 2 dengan membagikan APK (Stiker, kalender, dan lain lain bergambar pasangan calon nomor urut 2), selain himbauan, petugas PKH tersebut juga memberikan ancaman kepada warga, "apabila tidak memilih paslon nomor urut 2, maka
12 PKH nya tidak akan cair". Akibat dari perbuatan tersebut, perolehan suara Pemohon pada desa tersebut sangat dirugikan. d) Kecamatan Cikatomas. Desa Cayur Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 melibatkan Kepala Desa Cayur dalam bentuk pengarahan kepada masyarakat Desa Cayur untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2. e) ASN yang Aktif mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada media sosial meliputi kabupaten Tasikmalaya. Kepala Satpol PP Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga terbukti telah melibatkan ASN pada tingkat Kabupaten, yakni terlibatnya Kepala Satpol Pamong Praja (PP) yang secara terbuka telah meminta masyarakat Kabupaten Tasikmalaya untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 melalui media sosial. Kepala Puskesmas Cibalong Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga terbukti telah melibatkan ASN yakni terlibatnya Kepala Puskesmas Cibalong yang secara terbuka melalui media sosial telah meminta masyarakat Kabupaten Tasikmalaya untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. f) Kecamatan Gunung Tanjung. Desa Tanjungsari Kejahatan Demokrasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 semakin sempurna dengan melibatkan Kepala dinas Pendidikan, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS)/Baznas, dengan melakukan pengarahan kepada Guru-Guru dan Kepala Sekolah SMP se-Kabupaten Tasikmalaya untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, selain pelibatan a quo juga terjadi pembagian uang sebesar Rp.50.000 kepada setiap orang yang datang. Dalam acara tersebut penanggung jawabnya adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang sekaligus Bupati Petahana. Implikasi dari pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2
13 tersebut terlihat nyata dengan hilangnya suara Pemohon pada setiap kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya. 2) Pelanggaran berupa pembagian uang/money politic oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara Terstruktur, Sistematis, Masif yang sangat memengaruhi perolehan suara Pemohon dan dilakukan dengan tujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Calon Petahana/Incumbent, Pelanggaran jenis ini banyak sekali terjadi dan diantaranya adalah: a) Kecamatan Cigalontang Desa Nantang Bahwa telah terjadi kecurangan terencana yang dilakukan oleh Tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh salah seorang anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Nantang yang merupakan aparat pemerintah desa dalam bentuk membagikan uang kepada perangkat RT yang ada di Desa Nantang. Implikasi dari pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut terlihat nyata dengan hilangnya suara Pemohon di Kecamatan Cigalontang. b) Kecamatan Tanjungjaya Desa Tanjungjaya Bahwa pelibatan perangkat desa secara terstruktur, sistematis dan massif juga terjadi di Desa Tanjungjaya yang melibatkan Kepala Desa Tanjungjaya yang mengarahkan masyarakat desa untuk memilih pasangan calon nomor urut 2 dengan memberikan alat olahraga berupa bola dan jaring net serta uang sebesar satu juta. Implikasi dari pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut terlihat nyata dengan hilangnya suara Pemohon di kecamatan Tanjungjaya. c) Kecamatan Pagarageung Desa Pagersari Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2 benar merupakan kejahatan demokrasi, karena memanfaatkan bantuan pandemic Covid-19 yang dibagikan oleh Ketua RW namun
14 saat dibagikan masyarakat penerima bantuan diancam tidak diberikan bantuan Kembali apabila tidak memilih pasangan calon nomor urut 2. d) Posyandu Se-Kabupaten Tasikmalaya Bahwa kejahatan demokrasi dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tasikmalaya telah dirancang jauh hari secara terstruktur, sistematis dan massif untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2. Hal ini dapat dibuktikan dengan mengumpulkan kader dan anggota Posyandu se-Kabupaten Tasikmalaya untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2 disertai dengan memberikan uang dan batik kepada setiap anggota posyandu se-Kabupaten Tasikmalaya. Implikasi dari pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut terlihat nyata dengan hilangnya suara Pemohon pada setiap kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya. e) Kecamatan Cisayong Bahwa semakin nyata kejahatan demokrasi yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2 memang dilakukan secara terpimpin menggunakan rencana yang terstruktur, sistemastis dan massif dengan melibatkan seluruh Camat di Kabupaten Tasikmalaya, salah satunya dilakukan oleh Camat Cisayong yang membagikan sejumlah uang kepada RT-RT diwilayah Kecamatan Cisayong untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2. Implikasi dari pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut terlihat nyata dengan hilangnya suara Pemohon pada setiap kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya. f) Kecamatan Jatiwaras Bahwa semakin nyata kejahatan demokrasi yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2 memang dilakukan secara terpimpin menggunakan rencana yang terstruktur, sistemastis dan massif dengan melibatkan seluruh Camat di Kabupaten Tasikmalaya, salah satunya dilakukan oleh Camat Jatiwaras yang menggiring atau mengajak masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor urut 2,
15 dan telah dilaporkan serta telah ditindaklanjuti di Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya. Implikasi dari pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut terlihat nyata dengan hilangnya suara Pemohon pada setiap kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya. 4. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 selaku BUPATI PETAHANA sebagaimana diuraikan diatas SECARA NYATA telah menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam selaku Bupati PETAHANA yang juga adalah PESERTA/PASANGAN CALON BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2020 dan sebaliknya telah merugikan PEMOHON sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020. 5. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 71 ayat 2 UU No.10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah menyatakan sebagai berikut: Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program atau kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik daerah sendiri maupun didaerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih. 6. Bahwa terhadap pelanggaran ketentuan pasal 71 ayat 2 tersebut diatas diberikan sanksi pembatalan sebagai calon kepala daerah oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. 7. Bahwa oleh karena Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Tasikmalaya Nomor Urut 2 selaku Bupati Petahana telah melakukan pelanggaran pasal 71 ayat 2 UU Nomor 10 tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah maka beralasan dan berdasar hukum apabila Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada TERMOHON (KPU Kabupaten Tasikmalaya) agar membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H.ADE SUGIANTO - H. CECEP NURUL YAKIN) sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020.
16 8. Bahwa oleh karena telah terjadi pelanggaran secara TERSTRUKTUR, SISTEMATIS dan MASSIF yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan sebaliknya sangat merugikan perolehan suara PEMOHON karena pelanggaran tersebut sangat mempengaruhi Perolehan Pasangan Calon, maka sangat beralasan apabila Mahkamah Konstitusi membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1181/PL.02.6-Kpt/3206/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, ditetapkan hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Pkl. 00.59 WIB; 9. Bahwa oleh karena itu mohon pula agar Mahkamah Konstitusi berkenan membatalkan Keputusan KOMISI PEMILIHAN UMUM Kabupaten Tasikmalaya Nomor 289/PL.02.3-Kpt/3206/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 dan Keputusan KOMISI PEMILIHAN UMUM Kabupaten Tasikmalaya Nomor 290/PL.02.3-Kpt/3206/KPU.Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 tanggal 24 September 2020 sepanjang mengenai kepesrtaan Pasangan Nomor Urut 2 (H. ADE SUGIANTO - H.CECEP NURUL YAKIN). V. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1181/PL.02.6-Kpt/3206/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, ditetapkan hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Pukul. 00.59 WIB;
17 3. Mendiskualifikasikan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. ADE SUGIANTO - H. CECEP NURUL YAKIN) sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020. Sebagaimana tertuang dalam surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 289/PL.02.3-Kpt/3206/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 sepanjang mengenai kepesrtaan Pasangan Nomor Urut 2 (H. ADE SUGIANTO - H.CECEP NURUL YAKIN) dan Surat Keputusan KOMISI PEMILIHAN UMUM Kabupaten Tasikmalaya Nomor 290/PL.02.3-Kpt/3206/KPU.Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 tanggal 24 September 2020 sepanjang mengenai kepesrtaan Pasangan Nomor Urut 2 (H. ADE SUGIANTO - H.CECEP NURUL YAKIN). 4. Memerintahkan TERMOHON untuk setidak-tidaknya melakukan pemungutan suara ulang pada seluruh TPS di 6 (enam) Kecamatan yaitu Kecamatan Cigalontang, Kecamatan Jatiwaras, Kecamatan Tanjungjaya, Kecamatan Gunungtanjung, Kecamatan Leuwisari, Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya. tanpa mengikut sertakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan pasangan Calon Nomor urut 3. 5. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan Putusan ini. 6. Memerintahkan kepada KPU Pusat dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat serta Bawaslu Pusat untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini 7. Memerintahkan Kepolisian Republik Indonesia untuk mengamankan pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut; 8. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaporkan hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak putusan perkara a quo dibacakan. Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). ✓ Perbaikan permohonan yang diterima pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020
18 I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus; b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, ditetapkan oleh TERMOHON pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Pkl. 00.59 WIB; c. Bahwa pelaksanaan "Asas Demokrasi" atau "Asas Kedaulatan Rakyat" harus didasarkan atas Asas Nomokrasi atau Asas Negara Hukum, yang merupakan pengakuan, jaminan, perlindungan hukum dan kepastian hukum yang diberikan oleh Undang-Undang bagi setiap pemilih pada umumnya dan setiap Pasangan Calon yang menjadi peserta Pemilukada sesuai dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan hukum tertinggi (The Rule of Law, Not Of Man); d. Bahwa terkait dengan hal dimaksud, dalam mengemban misinya Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal Konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara (hukum) dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Jika ide awal pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga sebuah Konstitusi, maka dalam menangani sengketa Pemilukada tidak boleh hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi melalui proses peradilan dengan cara memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum
19 yang mencederai Hak Asasi Manusia, terutama hak politik yang terkandung melalui proses demokrasi dalam Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan demokratis. Oleh karena itu, jika Mahkamah Konstitusi membiarkan proses Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum, maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat juga dimaknai sebagai pembiaran terhadap KEJAHATAN DEMOKRASI. Jika demikian, maka Mahkamah Konstitusi selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai tukang stempel dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi, maka filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pilkada menjadi jauh dan bias; e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan "Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b) pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; c) pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau d) pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon."; 2. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 289/PL.02.3- Kpt/3206/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2020; 3. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Kabupaten Tasikmalaya Nomor 290/PL.02.3-Kpt/3206/KPU.Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut
20 Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 tanggal 24 September 2020 Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, dengan Nomor Urut 4; 4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir UU No. 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2020, dengan ketentuan sebagai berikut. Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan No. Jumlah Penduduk Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota 1. ≤ 250.000 2% 2. > 250.000 - 500.000 1,5% 3. > 500.000 - 1.000.000 1% 4. > 1.000.000 0,5% 5. Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati di Kabupaten Tasikmalaya dengan jumlah penduduk sebanyak 1.747.000 (satu juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 0.5 % (Nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya. 6. Bahwa berdasarkan ketentuan a quo, untuk dapat mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perbedaan perolehan suara antara Pemohon
21 dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 0.5 % x 959.086 suara (total suara sah) = 4795. 7. Adapun perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana ditetapkan KPU Kabupaten Tasikmalaya adalah Pasangan Nomor Urut 2 (H. ADE SUGIANTO - H. CECEP NURUL YAKIN) sebagai peraih suara terbanyak sebesar 315.332 suara sedangkan Pasangan Nomor Urut 4 (Pemohon) memperoleh suara sebanyak 308.259 suara sehingga selisih antara Pasangan Nomor Urut 2 dengan Pasangan Nomor Urut 4 adalah 315.332 - 308.259 = 7.073 suara dari Total suara sah sebanyak 959.086 suara atau selisih sekitar 0.7 % (Nol koma tujuh persen); 8. Bahwa meskipun selisih perolehan suara melebihi 0.5 % (nol koma lima persen) atau ambang batas untuk mengajukan sengketa kepada Mahkamah Konstitusi namun dikarenakan dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 telah terjadi pelanggaran- pelanggaran dalam hal ini adalah KEJAHATAN TERHADAP DEMOKRASI yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang juga adalah BUPATI PETAHANA yang diduga dilakukan secara Terstruktur Sistematis dan Masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara Pasangan Calon, sehingga mohon agar Mahkamah terlebih dahulu memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh PEMOHON untuk selanjutnya berkenan memeriksa dan memutus Pokok Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON; 9. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 158 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, terdapat ambang batas selisih perolehan suara pengajuan permohonan perselisihan penetapan perolehan hasil pemilihan, akan tetapi Pemohon merujuk terdapat enam putusan yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan mengecualikan penerapan ketentuan ambang batas hasil Pilkada pada saat pemeriksaannya sebagaimana yang dituangkan dalam putusan mahkamah konstitusi sebagai berikut: a. Putusan Nomor: 50/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 3 April 2017 Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Intan Jaya; b. Putusan Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 3 April 2017 Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Tolikara
22 c. Putusan Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 4 April 2017, Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Puncak Jaya d. Putusan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 26 April 2017 Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Kepulauan Yapen e. Putusan Nomor 51/PHP.BUP-XV/2018 bertanggal 17 September 2018 Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Mimika f. Putusan Nomor 71/PHP.BUP-XVI/2018 bertanggal 17 September 2018, Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Paniai 10. Sejalan dengan Putusan Tersebut di atas, diperkuat juga di dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU-D-VIII/2010, yang isinya menegaskan ......bahwa dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi harus juga menggali keadilan dengan menilai dan mengadili proses pemilukada yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara yang diperselisihkan, sehingga pelanggaran-pelanggaran, baik pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. 11. Bahwa demikian juga sebagaimana kutipan tulisan kajian guru besar Hukum administratif maupun pelanggaran pidana Tata Negara dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang "PROF. SALDI ISRA", yang mengatakan: ...."sejak semula, saya termasuk orang yang mendorong adanya pembatasan persentase tertentu untuk dapat mengajukan permohonan sengketa ke MK. Namun demikian, pembatasan tersebut tidak di maksudkan untuk menghilangkan kesempatan bagi pasangan calon yang merasa di curangi secara total memilih jalur ke MK. Artinya, ambang batas masih dapat diterobos melalui mekanisme pemeriksaan pendahuluan (dismissal proses) sepanjang pemohon mampu menunjukkan bukti-bukti yang sangat kuat telah terjadi pelanggaran yang bersifat TSM". Bahwa adapun yang dimaksud sebagai pelanggaran yang bersifat TSM telah di adalah sebagai berikut, yaitu Terstruktur, pelanggaran rencanakan secara berjenjang. Sistematis, pelanggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik. Masif, pelanggaran dilakukan secara komprehensif di wilayah luas. Ihwal pelanggaran yang bersifat TSM, di dalam beberapa putusan MK menilainya sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang (misalnya, vide putusan
23 MK No 41/PHPU.DVI/2008, Tanggal 2 Desember 2008; dan Putusan MK No 41/PHPU.DVIII/2010, Tanggal/ 11 juni 2010). Tentunya, pandangan ini memerlukan proses pembuktian yang komprehensif sembari melihat dampak yang di timbulkan. Sebagaimana telah diterima dalam beberapa putusan, karena posisi dan sifatnya sebagai peradilan konstitusi, MK tak boleh membiarkan aturan - aturan keadilan prosedural justice) memasung dan mengenyampingkan keadilan subtansif (subtansif justice), karena fakta - telah di uraikan nyata merupakan fakta hukum sebagaimana pelanggaran konstitusi, terutama pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pilkada dilaksanakan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang di tentukan dalam pasal 22E ayat (1) UUD 1945. (procedural Dalam putusan di atas, MK menyatakan bahwa satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara umum menyatakan bahwa "tak seorang pun boleh di untungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain" (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria). Dengan demikian, apabila diletakan dalam konteks Pilkada, tidak satu pun pasangan calon yang boleh di untungkan dalam perolehan suara akibat keadilan dalam adanya pelanggaran melaksanakan pemilu. Kemudian, misalnya, prinsip-prinsip tersebut telah pula di pakai MK untuk menyelesaikan banyak pelanggaran Kota Pekan Baru-Riau. konstitusi dan prinsip .... dalam hal bilamana, penyelenggaraan Pilkada telah terjadi banyak pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang merusak sendi-sendi pemilihan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "luber dan jurdil yang di amanatkan oleh pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 yang mempengaruhi hasil Pilkada, pada posisi sebagai pengawal konstitusi, MK harus memeriksa indikasi pelanggaran yang bersifat TSM tersebut. Namun demikian, apabila dalam proses awal bukti-bukti tidak kuat, ambang batas diperlakukan secara ketat. Dalam batas penalaran yang wajar, dengan adanya pemeriksaan pendahuluan, ruang menghidupkan terobosan yang telah dilakukan MK dalam memeriksa permohonan yang terindikasi adanya pelanggaran yang bersifat TSM tetap bisa dipertahankan. ... MK pernah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, MK tak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (prosedural justice) semata-mata, melainkan juga harus mewujudkan keadilan substansial. Apalagi, sebelumnya melalui putusan No.41/PHPU.D-VI/2008 terkait perselisihan hasil pemilukada juga pernah mempertimbangkan bahwa untuk menjaga keseimbangan penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan asas manfaat dalam pelaksanaan peradilan, MK tidak dapat di pasung hanya oleh bunyi undang-undang jawa timur, MK
24 melainkan juga harus menggali rasa keadilan dengan tetap berpedoman pada makna subtansif undang-undang itu sendiri. Jika konsisten dengan pertimbangan tersebut, ruang menabrak ambang batas tentu terbuka lebar. 12. Bahwa pemilihan umum yang demokratis tidak akan tercipta apabila ruang- ruang untuk mencapai itu dibatasi dan tertutup untuk diselesaikan melalui mekanisme pengadilan apabila timbul perselisihan dalam proses Pilkada Dalam hal ini, pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir UU No. 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU, sementara bersamaan dengan itu pemohon mendapati selisih suara antara pemohon dengan pasangan calon yang memiliki perolehan suara terbanyak (pasangan calon nomor urut 2) didasari dengan cara yang melawan hukum atau kecurangan yang dilakukan dengan Terstruktur, Sistematis, Dan Masif; 13. Bahwa sejak adanya pengalihan kewenangan memutus perselisihan hasil Pilkada dari Mahkamah Agung (MA) kepada Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2008, dalam kurun waktu enam tahun ini Mahkamah Konstitusi (MK) sudah banyak memutus permohonan sengketa perselisihan hasil Pemilu (PHPU) Pilkada. Artinya, hampir semua pelaksanaan Pilkada di Indonesia selalu berujung pada gugatan di Mahkamah Konstitusi; 14. Peran penting Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang mempunyai kewajiban menjaga tegaknya konstitusi, demokrasi dan hak asasi manusia, seperti teruraikan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang - Undang Dasar 1945 menyebutkan: "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Bahwa esensi dari menegakkan hukum dan keadilan, adalah untuk menemukan kebenaran dan keadilan bagi pencari keadilan itu sendiri (justiabellen). Lembaga peradilan, sebagai wadah bagi masyarakat pencari keadilan untuk menyerahkan persoalannya dalam kehidupan
25 bernegara, untuk kemudian diproses dan diputus melalui proses hukum yang adil (due process of law); 15. Oleh karena itu, sarana pengadilan adalah sesuatu yang mutlak diperlukan dan merupakan bagian dari kehidupan bernegara. Bagaimana mungkin sarana pengadilan ini dapat dibatasi oleh adanya ketentuan yang mengatur tentang syarat kuantitatif atau berdasarkan angka-angka, persentase dan jumlah tertentu sehingga seseorang itu baru diperbolehkan mengajukan gugatan/permohonannya ke Pengadilan/Mahkamah Konstitusi; 16. Bahwa sebelum lahirnya pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir UU No. 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU, belum pernah ada pembatasan/syarat berdasarkan kuantitatif atau jumlah angka - angka tertentu hasil perolehan suara dari peserta Pemilu calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, sebagai dasar calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk dapat memperkarakan hasil perhitungan suara pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi serta Mahkamah Agung yang pernah memiliki kewenangan memutus perkara-perkara sengketa Pilkada pada masa yang lalu, begitu pula Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah lembaga yang dijadikan sebagai pelindung konstitusi, wewenangnya tidak boleh dikurangi oleh syarat kuantitatif semacam itu; 17. Bahwa akibat dari diberlakukannya pembatasan/syarat berdasarkan jumlah angka-angka tertentu dari hasil perolehan suara peserta Pemilu yang bersifat kuantitatif tersebut, maka banyak pelanggaran yang bersifat kualitatif, seperti pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang tidak dapat terselesaikan secara tuntas. SEHINGGA PARA PASANGAN CALON BERUPAYA UNTUK MENJAUHKAN JARAK SELISIH PEROLEHAN SUARA DENGAN MENGHALALKAN SEGALA CARA - TERLEBIH LAGI PASANGAN CALON YANG MERUPAKAN PETAHANA;
26 18. Bahwa Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) yang mempunyai kewenangan begitu besar bahkan dapat membatalkan pasangan calon, diharapkan dapat menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sepanjang tahapan pemilihan, ternyata tidaklah cukup tangguh dan TIDAK MAMPU menyelesaikannya secara profesional dan independen. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kemampuan pimpinan musyawarah yang diemban oleh komisioner Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) sebagai lembaga pemeriksa dan pemutus dalam sengketa pemilihan (mengambil alih peran dan fungsi lembaga peradilan yang putusannya bersifat final dan mengikat). 19. Bahwa dengan adanya pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir UU No. 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU menyebabkan ketimpangan dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip persamaan di muka hukum, dalam hal ini pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017, diisyaratkan adanya jumlah kuantitatif tertentu dari perolehan hasil perhitungan suara untuk dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi, sedangkan pada proses Pemilu yang lain seperti pemilihan Presiden dan Pemilu legislatif tidak disyaratkan berdasarkan kuantitatif/jumlah dan angka - angka tertentu dari hasil perolehan suara calon peserta untuk dapat mengajukan gugatan/permohonan ke Mahkamah Konstitusi; 20. Bahwa ketentuan pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir UU No. 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan
27 Peraturan Pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU, menurut pemohon dinilai bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan konstitusi sebagai berikut: Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 "Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"; 21. Bahwa esensi dari frasa "pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil" sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28D ayat (1) di atas, pada hakikatnya adalah dalam rangka mewujudkan proses hukum yang adil (due procces of law) bagi para pencari keadilan yang ingin melakukan gugatan/permohonan terhadap permasalahan hukumnya. Sarana pengadilan yang akan menyelesaikan persoalan hukum tersebut telah melalui tahapan - tahapan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Sehingga melalui mekanisme pengadilan tersebut akan diperoleh putusan hukum yang bersifat pasti, final dan tetap dari hasil proses yang telah diuji baik secara formil maupun materilnya; 22. Bahwa Keseluruhan proses hukum yang adil sebagaimana amanat Pasal 28D ayat (1) tersebut adalah dalam rangka pencarian kebenaran formil maupun materil, serta pemenuhan keadilan yang seadil-adilnya bagi para pihak yang berperkara. Hak untuk mengajukan gugatan/permohonan sebagai pihak yang berperkara di pengadilan atau melakukan upaya hukum melalui sarana-sarana pengadilan, adalah hak pribadi setiap warga negara yang wajib dilindungi oleh hukum. Hak ini sesuai dengan amanat Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan: "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun". 23. Bahwa berdasarkan beberapa Putusan tersebut di atas. Serta argumentasi- argumentasi hukum serta pendapat ahli maka Pemohon menarik kesimpulan Mahkamah Konstitusi menerapkan ketentuan pasal 158 adalah
28 tidak bersifat mutlak sejauh ditemukan kriteria permasalahan yang Terstruktur, Sistematis dan Masif yang mempengaruhi perolehan suara pemohon secara signifikan. sehingga sangatlah adil apabila Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 1181/PL.02.6- Kpt/3206/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TASIKMALAYA Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 hari rabu pukul 00.59 WIB; 24. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1181/PL.02.6- Kpt/3206/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020. III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 5/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota; b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1181/PL.02.6-Kpt/3206/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 hari rabu, pukul 00.59 WIB sehingga hitungan tiga hari kerja adalah hari rabu, Kamis, dan Jumat pukul 00.58 (dini hari); c. karena pengajuan Permohonan Pemohon diajukan pada hari Jumat Tanggal 19 Desember 2020 Pukul 20.57 (dua puluh lima puluh tujuh) maka Permohonan tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan oleh
29 karenanya cukup beralasan Permohonan Pemohon ini untuk diterima oleh Mahkamah Konstitusi; d. bahwa tenggang waktu perbaikan dan kelengkapan permohonan sebagaimana Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang tata beracara dalam perkara perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang berbunyi: "terhadap permohonan yang diajukan melalui luring (offline) pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 hari kerja sejak di terimanya AP3....." e. Bahwa pemohon mengajukan kelengkapan dan perbaikan permohonan Pemohon pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020, maka Perbaikan Permohonan tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya cukup beralasan Perbaikan Permohonan Pemohon ini untuk diterima oleh Mahkamah Konstitusi. IV. POKOK PERMOHONAN Adapun pokok permohonan yang kami ajukan adalah sebagai berikut: A. KETENTUAN PENGAJUAN PERMOHONAN (JUMLAH PENDUDUK DAN PRESENTASE) 1. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya, dengan ketentuan sebagai berikut Untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan ketentuan sebagai berikut: No. Jumlah Penduduk 1. ≤ 250.000 Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota 2% 2. > 250.000 - 500.000 1,5% 3. > 500.000 - 1.000.000 1% 4. > 1.000.000 0,5%
30 2. Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati di Kabupaten Tasikmalaya dengan jumlah penduduk sebanyak 1.747.000 (satu juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 0.5 % (Nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya. 3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, untuk dapat mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 0.5 % x 959.086 suara (total suara sah) = 4795. 4. Adapun perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana ditetapkan KPU Kabupaten Tasikmalaya adalah Pasangan Nomor Urut 2 (H. ADE SUGIANTO - H. CECEP NURUL YAKIN) sebagai peraih suara terbanyak sebesar 315.332 suara sedangkan Pasangan Nomor Urut 4 (Pemohon) memperoleh suara sebanyak 308.259 suara sehingga selisih antara Pasangan Nomor Urut 2 dengan Pasangan Nomor Urut 4 adalah 315.332 - 308.259 = 7.073 suara dari Total suara sah sebanyak 959.086 suara atau selisih sekitar 0.7 % (Nol koma tujuh persen). 5. Bahwa meskipun selisih perolehan suara melebihi 0.5 % (nol koma lima persen) atau ambang batas untuk mengajukan sengketa kepada Mahkamah Konstitusi namun dikarenakan dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 telah pelanggaran-pelanggaran dalam hal ini adalah kejahatan terhadap demokrasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang juga adalah BUPATI PETAHANA yang diduga dilakukan secara Terstruktur Sistematis dan Masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara Pasangan Calon, sehingga mohon agar Mahkamah terlebih dahulu memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh PEMOHON untuk selanjutnya berkenan memeriksa dan memutus Pokok Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON. 6. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 158 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, terdapat ambang batas selisih perolehan suara pengajuan terjadi
31 permohonan perselisihan penetapan perolehan hasil pemilihan, akan tetapi Pemohon merujuk terdapat enam putusan yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan mengecualikan penerapan ketentuan ambang batas hasil Pilkada pada saat pemeriksaannya sebagaimana yang dituangkan dalam putusan mahkamah konstitusi sebagai berikut: a. Putusan Nomor: 50/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 3 April 2017 Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Intan Jaya; b. Putusan Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 3 April 2017 Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Tolikara c. Putusan Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 4 April 2017, Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Puncak Jaya d. Putusan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 26 April 2017 Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Kepulauan Yapen e. Putusan Nomor 51/PHP.BUP-XV/2018 bertanggal 17 September 2018 Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Mimika f. Putusan Nomor 71/PHP.BUP-XVI/2018 bertanggal 17 September 2018, Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Paniai 7. Sejalan dengan Putusan Tersebut di atas, diperkuat juga di dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU-D-VIII/2010, yang isinya menegaskan ......bahwa dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi harus juga menggali keadilan dengan menilai dan mengadili proses pemilukada yang dapat mempengaruhi penghitungan suara yang diperselisihkan, sehingga pelanggaran- pelanggaran, baik pelanggaran administratif maupun pelanggaran pidana yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. 8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon menarik kesimpulan Mahkamah Konstitusi menerapkan ketentuan pasal 158 adalah tidak bersifat mutlak sejauh ditemukan kriteria permasalahan yang Terstruktur, Sistematis dan Masif yang mempengaruhi perolehan hasil
32 suara pemohon secara signifikan. sehingga sangatlah adil apabila Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 1181/PL.02.6-Kpt/3206/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TASIKMALAYA Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 hari rabu, pukul 00.59 WIB. B. KEJAHATAN DEMOKRASI DALAM BENTUK PENYALAHGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD - UANG RAKYAT) SECARA TSM (TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF), GUNA MEMENANGKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 9. bahwa tindakan terstruktur, sistematis dan masif dengan pemanfaatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk kepentingan menyukseskan dan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya, terlihat sebelumnya telah direncanakan dengan matang oleh calon nomor urut 2 yang dapat dilihat dari peningkatan Anggaran SEJAK TAHUN 2109, dimulai dari APBD 2019 berdasarkan Perda Nomor 6 tahun 2019, APBD 2020 berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2019, dan APBD-P 2020 berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2020. Jika dikaji lebih dalam, terdapat kenaikan jumlah belanja tidak langsung dalam APBD tersebut, seperti dalam tabel di bawah ini: NO. BELANJA APBD TA 2020 APBD-P TA 2020 1 Hibah Naik 165% Naik 12 % 2 Bansos Naik 76% Naik 105 % 3 Bantuan Keuangan - Naik 17% 4 Tak Terduga
Naik 500% 10. Kenaikan belanja tersebut di atas sangat signifikan, hal tersebut merupakan bagian dari strategi untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor urut 2 sebagai Petahana (Incumbent) dalam Pilkada 2020
33 Kabupaten Tasikmalaya. Terlebih lagi Belanja Tak Terduga yang naik hingga 500%, yang digunakan untuk pandemi Covid-19. Dan yang membuat pemohon semakin yakin bahwa adanya penyalahgunaan APBD tersebut adalah terdapat penggunaan Belanja Tak Terduga Covid-19 yang direncanakan keluar bulan September dan Oktober 2020, namun pada praktiknya di cairkan/dikeluarkan dalam tempo dua bulan yaitu bulan November dan Bulan Desember 2020, pencairan dalam kurun waktu tersebut adalah bukti pasangan calon nomor urut 2 telah merencanakan kejahatan demokrasi dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Tasikmalaya 2020 sejak jauh hari, Adapun total anggaran sebesar Rp.72.251.216.300,-; 11. Bahwa anggaran Belanja Tak Terduga untuk Covid 19 tersebut di bagi menjadi beberapa program-program yang disalurkan kepada elemen- elemen masyarakat dengan tujuan untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2 yang merupakan calon petahana, antara lain Seperti: a. Biaya Operasional RT Siaga Bahwa telah pasangan calon nomor urut2 selaku calon petahana telah menerbitkan keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor: 360/Kep- BPBD/2020 tentang penetapan bantuan stimulan berupa biaya Operasional Untuk Rukun Tetangga Siaga SE-Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 11 Mei 2020, yang ditandatangani oleh ADE SUGIANTO. Terbitnya keputusan tersebut merupakan bukti yang tidak dapat dibantah bahwa pasangan calon nomor urut 2 selaku calon petahana telah melakukan kejahatan demokrasi secara terstruktur, sistematis dan massif karena dikeluarkan dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih, sementara apabila alasannya pandemic mengapa tidak dikeluarkan sejak bulan Maret hingga September. Bahwa Biaya Operasional RT Siaga menggunakan alokasi dana dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yaitu sebesar Rp.500.000,-/RT, dengan jumlah RT Se-Kabupaten
34 Tasikmalaya adalah sejumlah 10.495, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.5.248.000.000,-; Bahwa pada praktiknya Biaya Operasional RT Siaga tersebut digunakan oleh Pasangan Calon Nomor urut 2 selaku calon petahana, untuk mengarahkan penerima bantuan untuk memilih pasangan Calon Nomor Urut 2 se-Kabupaten Tasikmalaya, seperti yang terbukti dilakukan di beberapa wilayah, antara lain: RT se-kecamatan Cisayong Bahwa pada tanggal 3 Desember 2020, sekitar sore hari, bertempat di GOR Desa Mekarwangi, Telah dilakukan pembagian honor untuk RT-RT sekecamatan Cisayong oleh Camat Cisayong bapak yayat. sebagai tanda untuk sama-sama mensukseskan kemenangan paslon nomor urut 02. Kegiatan pembagian dana RT Siaga penanggulangan Covid-19 se-desa Mekarwangi yang diselenggarakan di gor desa mekarwangi yang beralamat di Kp. Kebon Bencoy pada. Dihadiri oleh Staff Keuangan Kecamatan (Bapak Rahmat), Camat Cisayong (Bapak Yayat), dan Kepala Desa Mekarwangi (Bapak Tatang). Pembicara hanya Camat saja. Dalam kegiatan tersebut Bapak Camat menyampaikan bahwa dalam kegiatan pencoblosan nanti harus sama-sama coblos nomor urut 02. Beliau juga mengajak RT-RT yang hadir dalam kegiatan pembagian dana RT Siaga penanggulangan Covid-19 untuk Bersama-sama mensukseskan paslon nomor urut 02. Desa Cintabodas, Kecamatan Culamega - Wawan yang merupakan penerima bantuan operasional RT Siaga, yang menerima uang sebesar Rp.500.000,-, selama 3 (tiga) kali namun dengan dibarengi memberikan baliho petahana, serta diarahkan untuk mendukung pasangan calon nomor urut 02 dalam pemilihan nanti; Desa Salawu, Kecamatan Salawu, Jajang Suherlan merupakan ketua RT 018, Kp Leuwi Nanggung, sudah 3 kali menerima bantuan Satgas Covid19 dari anggaran APBD
35 Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp.500.000,- sekitar tanggal 4 November 2020 dan 8 Desember 2020 untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2; Desa Cipakat, Singaparna, Mamad Somadin bahwa sekitar tanggal 4 Desember 2020 di kantor desa Cipakat, telah diterima uang sebesar Rp.500.000,- dari Petugas Desa Cipatat, dipergunakan untuk penanggulangan Covid-19 untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2; Desa Salawu, Kecamatan Salawu Rodi selaku Ketua RT 08 Kp. Salawu telah menerima bantuan Satgas Covid-19 dari anggaran APBD Kabupaten Tasikmalaya sebesar 3 X, dengan rincian: Tahun 2020 Rp.500.000, pada tanggal 19 November 2020 Rp.500.000, pada tanggal 07 Desember 2020 Rp.500.000, untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2 Desa Cilampungulir, Kecamatan Padakembang Saudara Gumilar menyaksikan secara langsung arahan untuk memilih pasangan calon nomor urut 2 saat pembagian bantuan pandemi covid 19 tanggal 4 Desember; Desa Burujuljaya Kecamatan Parungponteng, bahwa Luvi Hermawati pada hari kamis 03-12-2020, jam 03.00WIB bertempat diaula desa burujuljaya dalam acara RT Siaga, yang dihadiri seluruh kepala desa, BPD, dan Aparat Kecamatan dalam kegiatan tersebut, ada pengiringan dari aparat Kecamatan untuk mengarahkan paslon no.2 dan pembagian dana RT Siaga sebesar Rp.500.000,-. Desa Cibanteng, kecamatan Parung Ponteng, bahwa saudari Wiwi Juwita pada hari Senin tanggal 21 September 2020 di desa Giri Kencana seluruh RT,RW, Kepala desa, aparat sejajarnya, camat dan seluruh aparatnya menghadiri acara RT Siaga yang dihadiri oleh pasangan calon nomor urut 2 selaku calon petahana dan secara langsung meminta dukungan
36 kepada setiap warga yang hadir dan peserta Acara RT siaga Tersebut. Dan telah menerima uang RT Siaga tanggal 3-12- 2020. Desa Gunung Tanjung, Kecamatan Gunung Tanjung, bahwa saudara amir Elin Herlina menyatakan bahwa ia menerima program RT Siaga, dengan besaran masing-masing: Tahap 1, sebesar Rp.500.000,-, diterima dari Pak Heru (Dinas) Tahap 2, sebesar Rp.500.000,-, diterima dari Pak Ade Sugianto (Bupati) Tahap 3 sebesar Rp.500.000,-, diterima dari Pak Edi Sawendi (camat) pada tanggal 4 Desember 2020 Desa Kertasari, Kecamatan Cipatujah, bahwa saudari siti anisah purbasari menyatakan bahwa dia mampu menjabarkan kejanggalan dan pelanggaran-pelanggaran pemilu. Serta mengetahui adanya ajakan untuk memilih pasangan calon nomor urut 2. Desa Gunung sari, Kecamatan Cikatomas, bahwa saudara Dede Abdul Azis merupakan ketua RT 01/09 Sukajaya, menerima bantuan Satgas Covid19 dari anggaran APBD Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp.500.000,- sekitar tanggal 4 November 2020 2020 untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2; b. Biaya Operasional Gugus Tugas Penanganan Covid-19 tingkat kecamatan di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Bahwa telah diterbitkannya surat keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor: 300/Kep-115-Satpol PP/2020 tentang penetapan bantuan stimulan biaya Operasional Untuk gugus tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease-2019 Tingkat Kecamatan dan Desa, pada tanggal 8 April 2020, yang ditandatangani oleh ADE SUGIANTO Bupati Petahana yang juga merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya nomor urut 2, dengan besaran Rp.1.170.000.000,- (gugus tugas tingkat kecamatan) dan Rp.1.467.000.000,- (gugus tugas tingkat desa).
37 yang pada prinsipnya keputusan tersebut dikeluarkan menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih. Bahwa biaya operasional ini menggunakan alokasi Belanja Tak Terduga (BTT), dengan Jumlah Rencana Kebutuhan Belanja Rp.2. 865.500.000, yang dikeluarkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja kepada: Kapolres (2 orang dengan anggaran Rp.200.000.000,-), Dandim (1 orang dengan anggaran Rp.100.000.000,-), Kajari (1 orang dengan anggaran Rp.100.000.000,-), Camat (39 Kecamatan dengan anggaran Rp.292.500.000,-), Danramil (20 orang dengan anggaran Rp.100.000.000,-), Kapolsek (32 orang dengan anggaran Rp.160.000.000,-), Ketua MUI Kecamatan (39 orang dengan anggaran Rp.78.000.000,-), Kepala UPTD Puskesmas (40 orang dengan anggaran Rp.80.000.000,-), Babinsa (351 orang dengan anggaran Rp.702.000.000,-), Babinkamtibnas (351 orang dengan anggaran Rp.702.000.000,-), Ketua MUI Desa (351 orang dengan anggaran Rp.351.000.000,-). Bahwa atas Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) Biaya Operasional Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Tasikmalaya, telah dicairkan pada bulan Desember 2020 di Kecamatan- kecamatan Se Kabupaten Tasikmalaya, yang antara lain di cairkan di Desa Pancatengah dan di beberapa kecamatan lain. Bahwa perbuatan pasangan calon nomor urut 2 di atas merupakan bukti kejahatan demokrasi telah dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif yang pencairannya dilakukan menjelang pencoblosan, salah satunya seperti kesaksian dari Denny Prasetya salah seorang kader Posyandu yang juga sebagai ASN pada Kabupaten Tasikmalaya yang telah melakukan pembagian batik dan uang sebesar Rp.50.000,- per kader posyandu se- Kabupaten Tasikmalaya. Denny juga menyatakan bahwa ada pengarahan untuk memilih pasangan cabup/cawabup ade- cecep nomor urut 2.
38 12. Bahwa selain anggaran Belanja Tak Terduga untuk Covid 19 tersebut diatas, juga terdapat belanja hibah yang juga di bagi menjadi beberapa Program-program yang disalurkan kepada elemen-elemen masyarakat, antara lain Seperti: a. Bantuan Bupati Tasikmalaya untuk masyarakat Mesjid Se- Kabupaten Tasikmalaya 2020 Bahwa terdapat bantuan Bupati Tasikmalaya H. Ade Sugianto sebesar Rp.3.081.000.000,- untuk 39 DKMB Se-Kabupaten Tasikmalaya, 39 PC DMI dan 195 Pelaku PPOB, 1053 DKM, 1053 Marebot/Imam/Guru Ngaji, dan 1053 Beasiswa Berbasis Mesjid; Bahwa atas bantuan tersebut juga telah disalurkan bantuan kepada PC DMI Se-Kabupaten Tasikmalaya dan 195 DKM Penerima Modal PPOB yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 2020 bertempat di kantor DMI Kabupaten Tasikmalaya b. Bantuan Operasional Pesantren Bahwa terdapat bantuan Operasional Pesantren, yaitu terbagi 2 jenis, yaitu Bantuan Operasional yang disalurkan Kepada Pesantren melalui Forum Pondok Pesantren Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp.6.500.000,-/pesantren melalui dana hibah. dan Bantuan Operasional melalui Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah sebesar Rp.10.000.000,- yang dibagi penggunaannya untuk Bantuan Operasional Pendidikan Diniah dan Pembiayaan Kebutuhan Protokol Kesehatan(APD); 13. Bahwa terdapat pula bantuan kepada SMP-SMPN/S Se Kabupaten Tasikmalaya. Kejahatan Demokrasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 semakin sempurna dengan melibatkan Kepala dinas Pendidikan, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS)/Baznas, dengan melakukan pengarahan kepada Guru-Guru dan Kepala Sekolah SMP se-Kabupaten Tasikmalaya untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, selain pelibatan a quo juga terjadi pembagian uang sebesar Rp.50.000 kepada setiap orang yang datang. Dalam acara tersebut penanggung jawabnya adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang sekaligus Bupati Petahana. Implikasi dari pelanggaran yang dilakukan
39 oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut terlihat nyata dengan hilangnya suara Pemohon pada setiap kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya. 14. Bahwa terdapat Kelompok Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial dari Pusat yang menjadi kejahatan demokrasi yang struktur, sistematis, dan masif, dengan di berikannya uang sebesar Rp.300.000,- namun dilakukan juga pengarahan untuk mencoblos pasangan Calon Bupati nomor urut 2, yang salah satunya di lakukan di desa sindangkerta, yaitu Ahmid (KPA). 15. Bahwa terdapat Program Percepatan Wakaf, yang pencairannya/ pelaksanaanya di berikan pada waktu H-1 Pencoblosan Pemilukada Kabupaten Tasikmalaya. 16. Bahwa dengan dikeluarkannya berbagai kebijakan serta program- program tersebut, dengan support dari APBD, sekilas itu adalah program pemerintah daerah biasa. Namun fakta yang terjadi dilapangan program-program tersebut dilakukan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, melalui posisinya yang juga adalah Bupati Petahana (Incumbent). 17. Bahwa lebih jauh hal tersebut diatas nyata-nyata telah melanggar Pasal 71 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi: (1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. (2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan
40 calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri. (3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih. (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Walikota. (5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. 18. Bahwa perlu dicatat dan diberi garis bawah, indikasi dan bukti kuat lainnya bahwa penyalahgunaan kekuasaan dan penyalahgunaan anggaran dan program oleh Bupati dan Organisasi Penyelenggara Daerah lainnya, untuk tujuan memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya adalah, momentum atau waktu yang dipilih untuk melaksanakan atau mencairkan anggaran program-program tersebut. Seluruh waktunya dilakukan berdekatan, atau bahkan beberapa saat menjelang hari pencoblosan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya; 19. Momentum dan waktu yang menjelang hari pencoblosan demikian pastilah bukan sesuatu yang kebetulan, atau tidak disengaja. Hal tersebut patut dipahami bahwa pilihan waktu dan momentum itu adalah sejalan dengan skenario dan perencanaan agar anggaran dan program daerah tersebut memang diniatkan untuk secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi preferensi dari penerima manfaat program-
41 program tersebut, yang tidak lain dan tidak bukan adalah juga para Pemilih Pilkada Kabupaten Tasikmalaya dan keluarganya; 20. Bahwa jelaslah kewenangan, program, dan kegiatan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 diatas, telah menguntungkan dirinya serta merugikan salah satu pasangan calon lainnya, termasuk sangat merugikan Pemohon; 21. Bahwa sebelumnya Pemohon melalui tim suksesnya telah melaporkan permasalahan tersebut kepada Badan Pengawas Pemilu, namun sampai saat ini belum ditindak lanjuti. 22. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan peraturan-peraturan tersebut diatas, jelaslah telah dilakukan penyalahgunaan anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan program Daerah oleh Bupati Petahana yang juga Pasangan Calon Nomor Urut 2, seharusnya dimasukkan pula sebagai bentuk kecurangan yang bersifat Terstruktur Sistematis dan Massif, dan karenanya dapat dijatuhkan sanksi pembatalan sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tasikmalaya 2020. Sayangnya, permintaan demikian "belum diproses" oleh Bawaslu, dan karenanya kali ini diajukan ke forum persidangan Mahkamah Konstitusi yang mulia, untuk mendapatkan kejujuran dan keadilan dalam Pilkada Kabupaten Tasikmalaya 2020; 23. Bahwa penyalahgunaan anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan program Daerah oleh Bupati Petahana yang juga Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif di seluruh wilayah Kabupaten Tasikmalaya tersebut telah menguntungkan dan oleh karenanya mengakibatkan perolehan suara yang tidak wajar bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor Urut 4 dan/atau mengurangi jumlah suara Pemohon dan/atau setidak-tidaknya telah merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "luber" dan "jurdil"). sehingga kami memohon kepada mahkamah untuk Mendiskualifikasikan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. ADE SUGIANTO - H. CECEP NURUL YAKIN) sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
42 Tasikmalaya Tahun 2020. Sebagaimana tertuang dalam surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 289/PL.02.3-Kpt/3206/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 sepanjang mengenai kepesrtaan Pasangan Nomor Urut 2 (H. ADE SUGIANTO - H.CECEP NURUL YAKIN) dan Surat Keputusan KOMISI PEMILIHAN UMUM Kabupaten Tasikmalaya Nomor 290/PL.02.3-Kpt/3206/KPU.Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 tanggal 24 September 2020 sepanjang mengenai kepesertaan Pasangan Nomor Urut 2 (H. ADE SUGIANTO - H.CECEP NURUL YAKIN). C. KEJAHATAN DEMOKRASI DALAM BENTUK PELANGGARAN MONEY POLITICS BERSIFAT TSM (TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF) 24. Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga dasar negara dan penafsir akhir dari dasar negara (the guardian and the final interpreter of constitution) sepatutnya menjaga nilai-nilai dan prinsip-prinsip Demokrasi. Bahwa telah diketahui secara seksama dalam proses berdemokrasi yang dituangkan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah saat ini banyak sekali terjadi kecurangan-kecurangan yang mengotori Nilai-Nilai Dasar Perjuangan membangun bangsa dan negara. Hal tersebut sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi terkait putusan-putusan PHPU yang terdahulu. Banyak sekali pertimbangan hukum yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi agar ke depannya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana sering terjadi di dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak terulang kembali; 25. Salah satu pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi terdapat dalam Putusan Nomor 41/PHPU.DVI/2008, terkait Pilkada Gubernur Jawa Timur, dalil STM sering kali dijadikan argumentasi dalam berbagai sengketa hasil pemilu. Apakah sebenarnya pelanggaran administratif
43 akhirnya lebih khusus dikaitkan praktik politik uang (money politics), atau lebih tepatnya lagi vote buying. Yang paling aktual adalah ketika makna tersebut dimasukkan dalam Penjelasan Pasal 286 ayat (3) UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, yaitu: "Yang dimaksud dengan "pelanggaran terstruktur" adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama." "Yang dimaksud dengan "pelanggaran sistematis" adalah tersusun, pelanggaran yang direncanakan secara matang, bahkan sangat rapi." "Yang dimaksud dengan "pelanggaran masif" adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian." 26. Seperti halnya dalam putusan mahkamah Konstitusi Nomor 209- 210/PHPU.D-VIII/2010 pada Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010. Mahkamah Kembali menegaskan: "Terhadap money politics yang memenuhi unsur terstruktur, sistematis, dan masif seperti itu, Mahkamah dapat membatalkan hasil pemungutan suara pemilukada, dengan catatan bahwa aspek pidananya tetap dapat diproses ke pengadilan umum, sebab Mahkamah tidak pernah memutus perkara dalam konteks pidana." "Pelanggaran yang terjadi seputar Pemilihan Umum meliputi adanya pengondisian pemilih melalui Aparatur Sipil Negara (ASN) secara terstruktur, money politic, penggelembungan suara melalui penyelenggara Pemilihan Umum baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, sampai kepada pemalsuan data-data sampai kepada pencurian dokumen negara berupa hasil penghitungan suara. Hal tersebut tentunya memengaruhi Hak Asasi Manusia khususnya hak berpolitik dalam menentukan pilihan. Selain hal tersebut terjadi pembangkangan yang sangat halus melalui pihak penyelenggara dalam melakukan pembiaran pelanggaran dan/atau kecurangan yang terjadi dan dapat dipastikan hal tersebut telah menabrak ketentuan yang berlaku. 27. Pelanggaran berupa pembagian uang/money politic oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara Terstruktur, Sistematis, Masif yang sangat
44 memengaruhi perolehan suara Pemohon dan dilakukan dengan tujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Calon Petahana/Incumbent, Pelanggaran jenis ini banyak sekali terjadi dan diantaranya adalah: a) Kecamatan Cigalontang Desa Nantang Bahwa telah terjadi kecurangan terencana yang dilakukan oleh Tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh salah seorang anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Nantang dalam bentuk membagikan uang kepada perangkat RT yang ada di Desa Nantang. Implikasi dari pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut terlihat nyata dengan hilangnya suara Pemohon di Kecamatan Cigalontang. b) Kecamatan Tanjungjaya Desa Tanjungjaya Bahwa pelibatan perangkat desa secara terstruktur, sistematis dan massif juga terjadi di Desa Tanjungjaya yang melibatkan Kepala Desa Tanjungjaya yang mengarahkan masyarakat desa untuk memilih pasangan calon nomor urut 2 dengan memberikan alat olahraga berupa bola dan jaring net serta uang sebesar satu juta. Implikasi dari pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut terlihat nyata dengan hilangnya suara Pemohon di kecamatan Tanjungjaya. c) Kecamatan Pagarageung Desa Pagersari Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2 benar merupakan kejahatan demokrasi, karena memanfaatkan bantuan pandemic Covid-19 yang dibagikan oleh Ketua RW namun saat dibagikan masyarakat penerima bantuan diancam diberikan bantuan Kembali apabila tidak memilih pasangan calon nomor urut 2. tidak
45 d) Posyandu Se-Kabupaten Tasikmalaya Bahwa kejahatan demokrasi dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tasikmalaya telah dirancang jauh hari secara terstruktur, sistematis dan massif untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2. Hal ini dapat dibuktikan dengan mengumpulkan kader dan anggota Posyandu se-Kabupaten Tasikmalaya untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2 disertai dengan memberikan uang dan batik kepada setiap anggota posyandu se-Kabupaten Tasikmalaya. Implikasi dari pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut terlihat nyata dengan hilangnya suara Pemohon pada setiap kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya. e) Kecamatan Jatiwaras Bahwa semakin nyata kejahatan demokrasi yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2 memang dilakukan secara terpimpin menggunakan rencana yang terstruktur, sistemastis dan massif dengan melibatkan seluruh Camat di Kabupaten Tasikmalaya, salah satunya dilakukan oleh Camat Jatiwaras yang menggiring atau mengajak masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor urut 2, dan telah dilaporkan serta telah ditindaklanjuti di Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya. Implikasi dari pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut terlihat nyata dengan hilangnya suara Pemohon pada setiap kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya. f) Kecamatan Pancatengah Bahwa semakin nyata kejahatan demokrasi yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2 memang dilakukan secara terpimpin menggunakan rencana yang terstruktur, sistemastis dan massif dengan melibatkan seluruh kepala desa di Kabupaten Tasikmalaya, salah satunya dilakukan oleh kepadal desa Pancawangi kepada ketua RT 19 Kp Cikijing desa Pancawangi yang bernama ibu Ika untuk pergerakan berjalan di nomor 2 sambil merekam pembicaraan ibu ika saudara suherman merekam pembicaraan melalui HP Milik
46 Sdri Entus, sdr suherman menanyakan mengenai politik uang kepada saudara ika dan dijawab oleh sdr Hada suami dari sdri ika "alhamdulillah kepala desa saya jujur, saya dikasih uang yang pertama Rp.250.000,- untuk pergerakan berjalan dinomor 2, kemudian malah hari H Pencoblosan dikasih Rp.350.000,- untuk menggiring masyarakat agar cendrung ke nomor 2. g) Kecamatan Cipatujah Bahwa saudara Jakarsih menanyakan kepada saudara Doni (Ketua RT007 RW004) terkait KK yang akan dibuatnya, di saung gula reuma muncang pada pukul 16.00, dan setalah itu saudara Doni membawa buku dan membuka buku tersebut yang didalamnya terdapat amplop dan diberikan kepada saudara jakarsih, amplop tersebut berisi uang sebesar Rp.200.000,- sambal membisikan "dukung nomor 2", disaksikan oleh saudara usman dan saripudin. h) Desa Mekarsari, Kecamatan Cineam, Saudari Eli Rosyati melihat dan menyaksikan pembagian uang oleh Ketua RT Pak Iyus kepada Abdul ketua RT 011/03, pada hari Selasa tanggal 8-12- 2020 kepada nama-nama yang ada dalam daftar untuk meminta dukungan dan mengarahkan pada paslon nomor urut 2 sebesar Rp.20.000,- i) Desa Mekarsari, Kecamatan Cineam, saudari Diah Sadiah melihat dan menyaksikan pembagian uang oleh Ketua RT Pak Iyus kepada Abdul ketua RT 011/03, pada hari Selasa tanggal 8-12- 2020 kepada nama-nama yang ada dalam daftar untuk meminta dukungan dan mengarahkan pada paslon nomor urut 2 sebesar Rp.20.000,- j) Desa Mekarsari, Kecamatan Cineam, saudara Maksum melihat dan menyaksikan pembagian uang oleh Ketua RT Pak Iyus kepada Abdul ketua RT 011/03, pada hari Selasa tanggal 8-12- 2020 kepada nama-nama yang ada dalam daftar untuk meminta dukungan dan mengarahkan pada paslon nomor urut 2 sebesar Rp.20.000,-
47 28. Bahwa pelanggaran-pelanggaran Money Politics yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif di seluruh wilayah Kabupaten Tasikmalaya tersebut telah menguntungkan dan oleh karenanya mengakibatkan perolehan suara yang tidak wajar bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor Urut 4 dan/atau mengurangi jumlah suara Pemohon dan/atau setidak-tidaknya telah merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "luber" dan "jurdil") sehingga hasil dari Pemilukada yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2 tersebut patut dilakukan pembatalan pencalonan (Diskualifikasi) atau setidak-tidaknya melakukan pemungutan suara ulang pada seluruh TPS di 9 (sembilan) Kecamatan yaitu Kecamatan Cigalontang, Kecamatan Jatiwaras, Kecamatan Tanjungjaya, Kecamatan Gunungtanjung, Kecamatan Leuwisari, Kecamatan Culamega, Kecamatan Cineam, Kecamatan Cipatujah, Kecamatan Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya. tanpa mengikut sertakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan pasangan Calon Nomor urut 3. D. KEJAHATAN DEMOKRASI DALAM BENTUK PELANGGARAN KETERLIBATAN ASN/PNS, SERTA STURUKTUR PEMERINTAHAN DESA, HINGGA KE RT-RW YANG BERSIFAT TSM (TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF) 27. Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yang sangat memengaruhi perolehan suara Pemohon juga dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Calon Petahana/Incumbent dalam bentuk melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN)/Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pemerintahan Desa, Hingga Ke RT-RW dengan tujuan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020. adapun bentuk pelanggaran tersebut terjadi pada wilayah: a) Kecamatan Gunung Tanjung. Desa Jatijaya Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 melibatkan Kepala Desa Jatijaya dalam bentuk pengarahan kepada masyarakat Desa Jatijaya
48 saat sedang melakukan pengajian, majelis taklim untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2. Implikasi dari kejahatan demokrasi berupa pelibatan Kepala Desa tersebut menyebabkan perolehan suara Pemohon berkurang sangat banyak. b) Kecamatan Leuwisari. RT Lunggamulya Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 memang melakukan pelanggaran yang sangat terstruktur, selain pelibatan ASN pada tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa juga melibatkan Ketua RT. Salah satu Ketua RT yang mereka libatkan adalah Ketua RT Lunggamulya, yang notabene mengarahkan masyarakat pada saat Pemilihan di TPS, dengan menggunakan baju yang merupakan simbol dari pasangan calon nomor urut 2. Akibat dari perbuatan tersebut, perolehan suara Pemohon pada kedua TPS tersebut sangat dirugikan. c) Kecamatan Gunung Tanjung. Desa Tanjungsari Bukti nyata telah terjadi pelanggaran berupa kejahatan demokrasi yang bersifat terstruktur adalah dengan melibatkan Petugas Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementrian Sosial/Dinas Sosial. Salah satu yang dapat dibuktikan adalah pelibatan petugas PKH di Desa Tanjungsari. Pelanggaran yang dilakukan sangat tersistematis yang dilakukan dalam bentuk membagikan undangan pemberitahuan penerimaan PKH sambil mengkampanyekan untuk memilih Pasangan calon nomor urut 2 dengan membagikan APK (Stiker, kalender, dan lain lain bergambar pasangan calon nomor urut 2), selain himbauan, petugas PKH tersebut juga memberikan ancaman kepada warga, "apabila tidak memilih paslon nomor urut 2, maka PKH nya tidak akan cair". Akibat dari perbuatan tersebut, perolehan suara Pemohon pada desa tersebut sangat dirugikan. d) ASN yang Aktif mengampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada media sosial meliputi kabupaten Tasikmalaya.
49 Kepala Satpol PP Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga terbukti telah melibatkan ASN pada tingkat Kabupaten, yakni terlibatnya Kepala Satpol Pamong Praja (PP) yang secara terbuka telah meminta masyarakat Kabupaten Tasikmalaya untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 melalui media sosial. e) Kepala Puskesmas Cibalong Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga terbukti telah melibatkan ASN yakni terlibatnya Kepala Puskesmas Cibalong yang secara terbuka melalui media sosial telah meminta masyarakat Kabupaten Tasikmalaya untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. 22. Bahwa terdapat Putusan Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010 (Pemilukada Kabupaten Pandeglang) menjabarkan bahwa "pelanggaran bersifat terstruktur karena melibatkan aparatur pemerintahan secara berjenjang mulai dari gubernur, Bupati, camat, kepala desa, hingga perangkat desa lainnya. Pelanggaran tersebut direncanakan secara sistematis dan dengan persiapan yang matang, terbukti dari adanya berbagai surat resmi yang menginstruksikan kepada seluruh perangkat desa dan sejenisnya untuk memberikan dukungan yang terkoordinasi secara struktural. Akibat pelanggaran itu bersifat masif, terbukti dengan adanya tindak lanjut berupa surat, tindakan, bahkan intimidasi psikologis kepada aparat pemerintahan Kabupaten Pandeglang yang selanjutnya aparat tersebut melakukan intimidasi psikologis kepada warga masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Pandeglang." 23. Dalam Putusan Nomor 144/PHPU.D-VIII/2010 (Pemilukada Kota Manado) disebutkan bahwa "pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif terjadi karena adanya pelanggaran yang dilakukan dengan memobilisasi PNS secara terorganisasi, terstruktur, dan terencana dengan sangat baik sejak awal. Hal itu dilakukan dengan pertemuan-pertemuan yang melibatkan para camat, lurah, dan kepala lingkungan se-Kota Manado untuk mendukung pihak terkait menjadi pemenang dalam intimidasi berupa Pemilukada Kota Manado yang disertai pemecatan bagi yang terkait. Pertemuan-pertemuan tersebut merupakan bentuk mobilisasi para PNS, khusus para camat, lurah, dan para guru untuk mendukung pihak terkait dalam Pemilukada Kota Manado. tidak mau mendukung pihak
50 E. TERMOHON/PENYELENGGARA TIDAK BERKERJA SECARA PROFFESIONAL DAN MEMIHAK PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 (PETAHANA) 24. Bahwa termohon sebagai penyelenggara tidak menjaga netralitas dan independensi dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya dimana terdapat 23 Kecamatan menurut Catatan Bawaslu pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara dari total 39 Kecamatan Se- Kabupaten Tasikmalaya terdapat kekeliruan dalam data pemilih, penggunaan hak pilih, DPTb, DPTh, Pemilih Disabilitas, pengguna hak Surat suara yang digunakan; 26. Bahwa terdapat bukti nyata keberpihakan Termohon kepada pasangan Calon Nomor Urut 2 selaku calon Petahana yang bertentangan dengan Pasal 112 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- undang berupa pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan suara yang tidak sesuai dengan tata cara yang ditetapkan didalam peraturan perundang-undangan se-Kabupaten Tasikmalaya. Salah satunya terjadi di Kecamatan Cikatomas, Pemohon memiliki bukti berupa video terbukanya segel kotak suara. 25. Bahwa hal tersebut membuktikan bahwa kejahatan demokrasi dalam pelaksanaaan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020 memang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif melibatkan Uang Rakyat (APBD), ASN dan Termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Tasikmalaya yang mengakibatkan kerugian bagi Pemohon demokrasi di Kabupaten Tasikmalaya. F. KESALAHAN HASIL PERHITUNGAN SUARA 26. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, adalah sebagai berikut: No Nama Pasangan Calon Perolehan Suara
51 1. Azies Rismaya Mahpud. SE - H.Haris Sanjaya. M.IPol 221924 2. H. Ade Sugianto - H. Cecep Nurul Yakin 315332 3. Cep Zamzam Dzulfikar, S.Sos - Drs. H. Padil Karsoma, M.Si 113571 4 Dr. H.Iwan Saputra, SE. M.Si - Iip Miptahul Paoz 308259 Total Suara Sah 959.086 (Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 308259 suara); 27. Bahwa terdapat perbedaan nyata antara hitung cepat yang dilakukan oleh Lembaga survey dengan perhitungan yang dilakukan oleh Termohon. Menurut Pemohon perbedaan perhitungan tersebut tentu harus dijelaskan kepada publik dengan cara mengundang Lembaga Survey yang melakukan hitung cepat untuk menjelaskan metode yang digunakan dalam perhitungan, bahwa menurut Denny JA "selama 200 kali melaksanakan quick count, LSI tak pernah meleset. Artinya tidak pernah beda dengan KPUD Ketika data hasil suara sudah kumpul 100%"., Adapun hitungan Cepat Lembaga survey Indonesia (LSI) Denny JA, adalah: NO NAMA CALON PERSENTASE Azies Rismaya Mahpud. SE-H.Haris Sanjaya. M.IPol 22,91 % H. Ade Sugianto - H. Cecep Nurul Yakin 30,46 % Cep Zamzam Dzulfikar, S.Sos - Drs. H. Padil Karsoma, M.Si 11.75 % Dr. H.Iwan Saputra, SE. M.Si - Iip Miptahul Paoz 34,66 % Data Dari 28. Jika dilihat dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pasangan calon nomor urut 2 secara Terstruktur, Sistematis, dan masif
52 mengakibatkan kerugian yang secara matematis dapat dihitung, sebagai berikut: a. Bantuan Covid-19 pada RT Siaga di seluruh Kecamatan-kecamatan Se-Kabupaten Tasikmalaya, Jumlah Rukun Tetangga Sekabupaten Tasikmalaya adalah 10.496 RT; b. Bantuan Biaya Operasional Percepatan Penanganan Covid-19 sewilayah Kabupaten Tasikmalaya kepada 2 Orang Kapolres, 1 Orang Dandim, 1 Orang Kajari, 39 Kecamatan, 20 Orang danramil, 32 Orang Kapolsek, 39 Orang Ketua MUI Kecamatan, 40 Orang UPTD Puskesmas, 351 Orang Babinsa, 351 Orang Babinkamtibnas, dan 351 Orang Ketua MUI Desa, sehingga total berjumlah 1.227, jumlah tersebut belum dihitung dari jumlah anggota dibawahnya; c. Bantuan Bupati atas belanja hibah kepada 39 DKMB Se-kabupaten Tasikmalaya, 39 PC DMI, 195 DKM Pelaku PPOB, 1053 DKM, 1053 Marebot/Imam/Guru ngaji, 1053 Beasiswa Berbasis Masjid. Sehingga Total berjumlah 3.432, jumlah tersebut belum dihitung dari pengaruh nya kepada masyarakat luas dan yang pasti kepada anggota- anggota penerima dana tersebut. 29. Bahwa menurut Pemohon SELISIH TIPIS perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya pelanggaran Terstruktur, Masif dan Sistematis (TSM) serta merugikan perolehan suara Pemohon yang direncanakan sejak jauh hari dalam bentuk pemufakatan jahat oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang merupakan calon petahana (incumbent) dan mengakibatkan rusaknya sendi-sendi dan pilar-pilar Demokrasi, yang pada akhirnya selain dari mencederai proses Demokrasi juga memengaruhi dan merugikan perolehan suara Pemohon. Pemerkosaan terhadap Demokrasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dilakukan secara telanjang dan disaksikan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Pemohon sebagai warga negara yang taat hukum dan menghormati proses Demokrasi telah melakukan segenap daya dan upaya untuk mengoreksi kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 sesuai
53 ketentuan yang berlaku, hingga akhirnya Pemohon mencari keadilan kepada Mahkamah Konstitusi; 30. Bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemohon rupanya tidak mampu membendung terjadinya kecurangan pada Pemilukada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 yang telah direncanakan sejak jauh hari (terencana) oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang juga sebagai calon petahana (incumbent). Pemohon percaya pada adagium hukum "DORMIUN ALIQUANDO LEGES, NUNQUAM MURIUNTUR" (Hukum terkadang tidur, tetapi Hukum tidak pernah mati) dan Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir para pencari keadilan akan mampu menggali kebenaran materiil bukan hanya sebatas kebenaran formal. 31. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 selaku BUPATI PETAHANA yang melibatkan ASN dan TERMOHON sebagaimana diuraikan diatas SECARA NYATA telah menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam selaku Bupati PETAHANA yang juga adalah PESERTA/PASANGAN CALON BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2020 dan sebaliknya telah merugikan PEMOHON sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020. 32. Bahwa oleh karena telah terjadi pelanggaran secara TERSTRUKTUR, SISTEMATIS dan MASSIF yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan sebaliknya sangat merugikan perolehan suara PEMOHON karena pelanggaran tersebut sangat mempengaruhi Perolehan Pasangan Calon, yang jika ditotal secara matematis akibat dari 3 program diatas saja, sudah terhitung jumlah 15.155. maka sangat beralasan apabila Mahkamah Konstitusi membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 1181/PL.02.6- Kpt/3206/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, ditetapkan hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Pkl. 00.59 WIB; 33. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Pemohon nyatakan diatas oleh karena itu mohon pula agar Mahkamah Konstitusi berkenan
54 membatalkan Keputusan KOMISI PEMILIHAN UMUM Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 289/PL.02.3-Kpt/3206/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 dan Keputusan KOMISI PEMILIHAN UMUM Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 290/PL.02.3-Kpt/3206/KPU.Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 tanggal 24 September 2020 sepanjang mengenai kepesrtaan Pasangan Nomor Urut 2 (H. ADE SUGIANTO - H.CECEP NURUL YAKIN). V. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 1181/PL.02.6-Kpt/3206/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, ditetapkan hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Pukul. 00.59 WIB; 3. Mendiskualifikasikan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. ADE SUGIANTO - H. CECEP NURUL YAKIN) sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020. Sebagaimana tertuang dalam surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 289/PL.02.3-Kpt/3206/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 sepanjang mengenai kepesertaan Pasangan Nomor Urut 2 (H. ADE SUGIANTO - H.CECEP NURUL YAKIN) dan Surat Keputusan KOMISI PEMILIHAN UMUM Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 290/PL.02.3-Kpt/3206/KPU.Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 tanggal 24 September
55 2020 sepanjang mengenai kepesertaan Pasangan Nomor Urut 2 (H. ADE SUGIANTO - H.CECEP NURUL YAKIN). 4. Memerintahkan TERMOHON untuk setidak-tidaknya melakukan pemungutan suara ulang pada seluruh TPS di 9 (sembilan) Kecamatan yaitu Kecamatan Cigalontang, Kecamatan Jatiwaras, Kecamatan Tanjungjaya, Kecamatan Gunungtanjung, Kecamatan Leuwisari, Kecamatan Culamega, Kecamatan Cineam, Kecamatan Cipatujah, Kecamatan Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya. tanpa mengikut sertakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan pasangan Calon Nomor urut 3. 5. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan Putusan ini. 6. Memerintahkan kepada KPU Pusat dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat serta Bawaslu Pusat untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini 7. Memerintahkan Kepolisian Republik Indonesia untuk mengamankan pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut; 8. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaporkan hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak putusan perkara a quo dibacakan. Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-216, yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 26 Januari 2021, tanggal 2 Februari 2021, dan tanggal 4 Maret 2021 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 2. Bukti P-2 : Fotokopi KTP Calon Bupati atas nama Dr. Iwan Saputra; : Fotokopi KTP Calon Wakil Bupati atas nama Iip Miftahul Paoz; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya 289/PL.02.3-Kpt/3206/KPU- Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 tanggal 23 September 2020; Nomor 4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
5. Bukti P-5 6. Bukti P-6 7. Bukti P-7 8. Bukti P-8 9. Bukti P-9 10. Bukti P-10 11. Bukti P-11 12. Bukti P-12 13. Bukti P-13 14. Bukti P-14 15. Bukti P-15.A 56 Tasikmalaya 290/PL.02.3- Nomor Kpt/3206/KPU.Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 tanggal 24 September 2020; : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 1181/PL.02.6-Kpt/3206/KPU- Tasikmalaya Kab/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, ditetapkan hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Pkl. 00.59 WIB; Nomor : Fotokopi Berkas Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Ringkasan APBD Tahun Anggaran 2019, Nomor 6 tahun 2018 tanggal 31 desember 2018; : Fotokopi Berkas Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Ringkasan APBD Tahun Anggaran 2020, Nomor 9 tahun 2019 tanggal 27 desember 2019; : Fotokopi Berkas Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Ringkasan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 Nomor 2 tahun 2020 tanggal 2November 2020; : Fotokopi Daftar Belanja Tak Terduga (BTT) Covid 19; : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor:360/Kep.106-BPBD/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 360/KEP.95- tentang Pembentukan Gugus Tugas BPBD/2020 virus Disease Percepatan Penanganan Corona 2019(Covid-19) Kabupaten Tasikmalaya; : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Cimanuk Nomor: 260/28/KEP.Desa/2020 Tentang Pembentukan Rukun Tetangga Siaga di Lingkungan Desa Cimanuk; : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 360/Kep.147-BPBD/2020 tentang Penetapan Bantuan Stimulan Berupa Biaya Operasional Untuk Rukun tetangga Siaga Se-Kabupaten Tasikmalaya; : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 360/Kep.138-BPBD/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Nomor 360/KEP.95.BPBD/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease- 2019 (COVID-19) Kabupaten Tasikmalaya; Bupati Tasikmalaya : Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah perihal Permohonan pencairan Biaya Operasional RT Siaga, Kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Tasikmalaya; : Fotokopi Formulir laporan A1 ke Bawaslu Kabupaten
16. Bukti P-15.B 17. Bukti P-15.C 18. Bukti P-16 19. Bukti P-17.A 20. Bukti P-17.B 21. Bukti P-18 22. Bukti P-19 23. Bukti P-20 24. Bukti P-21 25. Bukti P-22.A 26. Bukti P-22.B 27. Bukti P-23 28. Bukti P-24 29. Bukti P-25 30. Bukti P-26 31. Bukti P-27 32. Bukti P-28 57 Tasikmalaya, atas nama Oneng sebagai pelapor; : Surat Pernyataan atas nama Oneng, kampung Cidahu RT.02 RW.08 Desa Mekarwangi, Kecamatan Cisayong; : Rekaman Video Netralitas yang dilakukan oleh Bapak Yayat selaku Camat Cisayong; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Wawan jabatan I, alamat Pojok RT/RW 001/008 Desa RT pojok Cintabodas Kecamatan Culamega; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Jajang Suherlan, jabatan Rt 018, alamat Kampung Leuwi Nanggung Desa Salawu, Kecamatan Salwu; : Fotokopi Amplop Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan tagar #bersmalawancorona dari Bupati Ade Sugianto; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mamad Somadin selaku RT 02 Desa Kecamatan Salawu; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rodi Suprayogi selaku RT 08 Desa Salawu Kecamatan Salawu; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Gumilar, alamat Kampung Cilampung desa Cilampungilir Kecamatan Padakembang; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Luvi Hermawati selaku RT Kp.Legokjarong 004/004 Desa Burujuljaya Tasikmalaya; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Wiwi Juwita selaku RT di Kp. Sukasirna RT/RW 01/04 Desa Cibanteng Kec. Parungponteng; : Fotokopi Amplop Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan tagar #bersmalawancorona dari Bupati Ade Sugianto; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Amir Elin Herliana RT01/RW 03 Desa Gunung Tanjung; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dede Abdul Aziz selaku Ketua RT Sukajaya 01/09 Desa Gunung Sari Kec. Cikatomas; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Agus Robiansyah Kp. Pagaerageung Kidul RT/RW 001/003 Desa Pagerageung Kec. Pagerageung; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rudi Adekantari Desa Cijeruk Pagerageung Kec. Pagerageung; RT01/02 Pagaerageung Kulon : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Roby Abdillah Kp. Pagerageung Kidul RT 003/004 Desa Pagerageng Kec. Pagerageung; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mamad Muhammad Kp. Pagerageung Kidul RT 002/003 Desa
33. Bukti P-29 34. Bukti P-30 35. Bukti P-31 36. Bukti P-32 37. Bukti P-33.A 38. Bukti P-33.B 39. Bukti P-34 40. Bukti P-35 41. Bukti P-36 42. Bukti P-37 43. Bukti P-38 44. Bukti P-39 45. Bukti P-40 46. Bukti P-41 47. Bukti P-42 48. Bukti P-43.A 49. Bukti P-43.B 50. Bukti P-44 51. Bukti P-45 52. Bukti P-46 58 Pagerageng Kec. Pagerageung; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Enen Ahmad Kp. Pagaerageung Tengah RT/RW 03/05 Desa Pagerageung Kec. Pagerageung; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Imang Firmansyah selaku Ketua RT 01 Kp. Situjaya RT/Rw 01/004 Desa Cipondok; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yaya Sunarya selaku Ketua Rt 002 Kp Cipondok; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dede Hadiat selaku RT Kp. Sangegeng 002/006 Desa Mangunreja Kec. Mangunreja; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Susilo Firdaus selaku Ketua RT Kp Cilolohan RT01/04 Desa Cilolohan; : Amplop Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan tagar #bersmalawancorona dari Bupati Ade Sugianto; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sudaman selaku Ketua RT 02/05 Kp.Kertawana; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Darsu selaku Ketua RT.01 Kp. Sambawa Mekar; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yoyon selakau RT 03 Kp. Sambawa Mekar; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sahlan selaku Ketua RT 01/05 Kp. Kertawana; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ajan selaku Ketua RT 01/06 Kp.Kertawana; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Didi selaku Ketua RW 06 Kp. Kertawana; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ujang Sutisna selaku Ketua RW 05 Kp.Kertawana; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Pandi selaku Ketua RW... Kp Sambawa Mekar; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Enjang Winasdi selaku Ketua RW 012 Kp. Cipigan; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dedi S selaku Ketua RW. 07 Kp.Samawa; : Fotokopi Amplop Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan tagar #bersmalawancorona dari Bupati Ade Sugianto; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mumu selaku Ketua RT/RW 02/02 Kp. Cisarewu Desa Jatiwaras; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dede Sodikin selaku Ketua RT 06 Kp. Ciwalang RT/RW 06/03; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Kindi selaku Ketua
53. Bukti P-47 54. Bukti P-48 55. Bukti P-49.A 56. Bukti P-49.B 57. Bukti P-50 58. Bukti P-51 59. Bukti P-52 60. Bukti P-53 61. Bukti P-54 62. Bukti P-55 63. Bukti P-56 64. Bukti P-57 65. Bukti P-58 66. Bukti P-59 67. Bukti P-60 68. Bukti P-61.A 69. Bukti P-61.B 59 RT 05 Kp.Sindangamis Jatiwaras; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Apep Rahmat selaku Ketua RT 03 Kp. Cisarewu; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Aan Wayan selaku Ketua RT 01/02 Desa Jatiwaras; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dedi Riyansyah selaku Ketua RT 01/011 Kp.Gandok Desa Cipakat; : Fotokopi Amplop Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan tagar #bersmalawancorona dari Bupati Ade Sugianto; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Basar selaku RT desa Sindangkerta 12 Kedusunan Sindangsari Kecamatan Cipatujah; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Amar selaku RT desa Sindangkerta 06 Kedusunan Sindangsari Kecamatan Cipatujah; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hendi Gunawan selaku RT 20 Kedusunan Sindangsari desa Sindangkerta Kecamatan Cipatujah; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ukar Sukarman selaku RT 07 Kedusunan Sindangsari desa Sindangkerta Kecamatan Cipatujah; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rohyan selaku RT desa Sindangkerta 19 Kedusunan Sindangsari Kecamatan Cipatujah; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mustopa selaku RT 13 Kedusunan Sindangsari desa Sirnaputra Kecamatan Cipatujah; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Awan Suryana selaku RT desa Sindangkerta Kecamatan Cigalontang; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hamim selaku Ketua RT 004 RW 002 Desa Sirnaraja Kec.Cigalontang Kab. Tasikmalaya; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Iri selaku Ketua RT 005 RW 002 Desa Pusparaja Kec.Cigalontang Kab. Tasikmalaya; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Jaji selaku Ketua RT 001/RW009 Desa Cogreg Kec. Cikatomas; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rusmana Kp Katomas RT.05/Rw 10 Desa Cogreg Kec. Cikatomas; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Saehudin selaku Ketua RT Kp.Katomas RT06 RW 010 Desa Cogreg Kec. Cikatomas; : Amplop Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan tagar #bersmalawancorona dari Bupati Ade Sugianto;
70. Bukti P-62 71. Bukti P-63 72. Bukti P-64.A 73. Bukti P-64.B 74. Bukti P-65 75. Bukti P-66 76. Bukti P-67 77. Bukti P-68 78. Bukti P-69 79. Bukti P-70 80. Bukti P-71 81. Bukti P-72 82. Bukti P-73 83. Bukti P-74 84. Bukti P-75 85. Bukti P-76 86. Bukti P-77 87. Bukti P-78 88. Bukti P-79 60 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nursamsi RT 024/RW05 Desa Cayur Kec. Cikatomas; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Wahyu selaku Ketua RT 03/RW04 KP.R Cikondang; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Wahyudin selaku Ketua RT di Rawa Girag RT001 RW 003 Linggamulya leuwisari Tasikmalaya; : Amplop Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan tagar #bersmalawancorona dari Bupati Ade Sugianto; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Daday Sukandar selaku Ketua RT 019 Desa Hilir Linggamulya Kecamatan Leuwisari Tasikmalaya; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yana Suryana selaku Ketua RT Kp. Sindang langu; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Asep Suryana selaku Ketua RT Kp.Cikeleng Pesantren; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Salim selaku Ketua RT 005 Kp. Kondang; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mae selaku Ketrua Rt 003/001 Desa Mandalagiri; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ridwan selaku Ketua RT 11 Kp.Cijambe Desa Jayamukti; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mamat Ketua RT 005 Kp.Cigadog; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Elon selaku Ketua RT 003 Kp. Cikadog; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Maman selaku Ketua RT 001 Kp. Citaman Desa Mandalagiri Kec. Leuwisari; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yudi selaku Ketua RT 29 Kp.Cijambe Desa Jayamukti Kec. Leuwisari; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Wahyu selaku Ketua RT 009 Kp. Keling, Desa Mandalagiri Kecamatan Leuwisari; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Elim Permana selaku Ketua RT 25 RW 07,Kp.Cijambe Desa Mandalagiri Kecamatan Leuwisari; : Fotokopi Formulir Laporan A1 atas nama Nurhasan selaku Buruh Harian Lepas Desa. Pamijahan RT 04 RW 02 Kecamatan Bantarkalong; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nanang Mulyana selaku Ketua RT 15 Kp Sukahurip Kec. Cineam Kab. Tasikmalaya; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hasan Basri selaku Ketua RT 01 Kp Rahayu Kec. Cineam Kab.
89. Bukti P-80 90. Bukti P-81 91. Bukti P-82 92. Bukti P-83 93. Bukti P-84 94. Bukti P-85 95. Bukti P-86 96. Bukti P-87 97. Bukti P-88 98. Bukti P-89 99. Bukti P-90 100. Bukti P-91 101. Bukti P-92 102. Bukti P-93 103. Bukti P-94 104. Bukti P-95 61 Tasikmalaya; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Andi Supriadi selaku Ketua RT 07 KP. Ciampanan RT07 RW 06 Desa Ciampanan Kec. Cineam Kab. Tasikmalaya; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hadri selaku Ketua RT 04 KP Cikarukgak RT04 Rw 07 Desa Ciampanan Kec. Cineam Kab. Tasikmalaya; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Didih selaku Ketua RT 030 Kp. Sukagalih RT 30 RW 009 Desa Ciampanan Kec. Cineam Kab. Tasikmalaya; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ibin Sugandi selaku Ketua RT 05 Kp. Ciampanan RT 05 RW 06 Desa Ciampanan Kec. Cineam Kab. Tasikmalaya; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Asep Ruhyana selaku Ketua RT 15 Kp. Maribaya RT 015 RW 003 Desa Ancol Kec. Cineam Kab. Tasikmalaya; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nandang selaku panitia posko siaga Kp.Cikanyere RT 013 RW003 Desa Madiasari Kec. Cineam Kab. Tasikmalaya; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sumarno selaku katua RT 03 Kp.Cibongas RT03 RW 01 Desa Cibongas Kec. Pancatengah; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yaya Mahya selaku ketua RT 01 Kp.Cibongas RT001 RW 001 Desa Cibongas Kec. Pancatengah; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dedi Suknadi selaku RT Laksanajaya 022/006; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Asep Deni Kp.Cibongas RT02 RW 001 Desa Cibongas Kec. Pancatengah; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Koko Kp.Cibongas RT05 RW 02 Desa Cibongas Kec. Pancatengah; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Wawan selaku Ketua RT Cikijing 017/005; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Jaky Zaelani selaku Ketua RT, Desa Purwarahayu 001/002 Kecamatan Taruju; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Jajang Abdul Patah selaku Ketua RT 002/001 Kampung Peudes desa kertaraharja Kecamatan Taruju; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Cecep ws selaku Ketua RT 002/002 Kampung Pati,desa kertaraharja Kecamatan; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Pa Ajid selaku Ketua RT Cingembing desa kertaraharja Kecamatan Taruju;
105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. Bukti P-96 Bukti P-97 Bukti P-98 Bukti P-99 Bukti P-100 Bukti P-101 Bukti P-102 Bukti P-103 Bukti P-104 Bukti P-105 Bukti P-106 Bukti P- 107 Bukti P-108 Bukti P-109 Bukti P-110 62 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Usup selaku Ketua RT 007/002 Boyar desa kertaraharja Kecamatan Taruju; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Isom selaku Ketua RT 006/003 Bojongsari, desa kertaraharja Kecamatan Taruju; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Elom selaku Ketua RT Legoklame,desa kertaraharja Kecamatan Taruju; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Isom selaku Ketua RT Neglasari, desa kertaraharja Kecamatan Taruju; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dede Sumarna selaku Ketua RT 008/002 Kampung Pasir Baru,desa kertaraharja Kecamatan Taruju; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mamad selaku Ketua RT 004/005 Sindanghurip, desa kertaraharja Kecamatan Taruju; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Juar selaku Ketua RT 004/002 Sukawangi, desa kertaraharja Kecamatan Taruju; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Pk Imin selaku Ketua RT 002/004 Kampung Sibyan desa kertaraharja Kecamatan Taruju; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Bapak Didin selaku Ketua RT 005/004 Lembur Sawah, desa kertaraharja Kecamatan Taruju; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Bapak Eman selaku Ketua RT 006/004 Pasir Manggu, desa kertaraharja Kecamatan Taruju; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Asep selaku Ketua RT 006/001 Toblong, desa kertaraharja Kecamatan Taruju; : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor: tentang Penetapan 300/Kep.115-Satpol PP/2020 Bantuan Stimulan Biaya Operasional Untuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease- 2019 Tingkat Kecamatan dan Desa; : Fotokopi Surat Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Satuan Polisi pamong Praja Nomor: 900/2156/Satpol PP perihal Permohonan bantuan Biaya Operasional; : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor:900/Kep.-BPKPD/2020 Penetapan Alokasi belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Penanganan Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 Tahap Ketiga Belas; Tentang : Fotokopi Surat Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) Biaya
120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. Bukti P-111 Bukti P-112 Bukti P-113 Bukti P-114 Bukti P-115 Bukti P-116 Bukti P-117 Bukti P-118 Bukti P-119 Bukti P-120 Bukti P-121 Bukti P-122.A Bukti P-122.B Bukti P-123 Bukti P-124 Bukti P-125 Bukti P-126 63 Operasional Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid19 Wilayah Kabupaten Tasikmalaya; : Fotokopi Kwitansi biaya operasional Gugus Tugas Penanganan Penanganan Covid19 Wilayah Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp.22.500.00; : Fotokopi Tanda terima Biaya operasional Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tasikmalaya; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Aj.Apip selaku ketua MUI desa Pancawangi; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Aj.Ohan selaku ketua MUI desa Margaluyu; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Aj.Oyon selaku ketua MUI desa Jayamukti; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Aj.Misbah Falah selaku ketua MUI desa Pangliaran; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama KH.Kodir selaku Ketua MUI Desa Tonjong; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama H.Uu Undang selaku Ketua MUI Desa Buniasih Kecamatan Pancatengah; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Teteng desa Jayamukti selaku Ketua MUI Kecamatan Pancatengah desa Jayamukti, Kecamatan Pancatengah; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Adeng Mukhlis selaku Ketua MUI Desa Lengkong Barang, Kecamatan Pancatengah; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Khaeruman selaku Ketua MUI Kecamatan Cikatomas; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Denny Prasetya,SH selaku PNS; : Foto pembagian uang dan baju batik dan bahan seragam posyandu; : Fotokopi Surat Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 152/PD- DMI/TSM/IX/2020 perihal Undangan Pelatihan PPOB dan DKM yang menerima bantuan; : Foto pamflet Bantuan Bupati Tasikmalaya untuk masyarakat Masjid se-Tasikmalaya 2020 dengan nominal Rp.3.081.000.000 DMI (Dewan Masjid Indonesia); : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Herman Hermania selaku Pengurus DKM Al-Hijriyah Kp.Pasirgaru Desa Sukaluyu, Kecamatan Mangunreja; : Fotokopi Formulir Laporan A1 ke Bawaslu Kabupaten Tasuikmalaya nama pelapor Kuswana;
137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. Bukti P-127 Bukti P-128 Bukti P-129 Bukti P-130 Bukti P-131 Bukti P-132 Bukti P-133 Bukti P-134 Bukti P-135 Bukti P-136 Bukti P-137 Bukti P-138 Bukti P-139 Bukti P-140 Bukti P-141 Bukti P-142.A 64 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mamad selaku Pimpinan pesantren Al-Falah; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dede Emo Abdul Basith selaku Pimpinan pondok pesantren Al-Ma'sum; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Asep Sofian selaku Pimpinan pondok pesantren Al-Barokah; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Amaludin Alansori selaku Pimpinan pondok pesantren Anshorul Huda; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rukiah, Kp Kecamatan babakan Cikidang Desa Cipacing Pageurageung; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama H.Ma'Mun selaku Koordes Diniyah desa Cibeber; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama A.Endang Miftah selaku Kepala Madrasah Diniyah; : Foto pemberian uang sebesar Rp.6.500.00. pada forum Pondok Pesantren; : Foto Kwitansi Forum pondok Pesantren Kabupaten Tasikmalaya; : Fotokopi Surat Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Dinas pendidikan dan Kebudayaan Nomor 005/3302/Disdikbud/2020 perihal Undangan Peserta Peningkatan Kompetensi Manajerial Kepala SMP; : Foto pemberian insentif tenaga honor dari Baznas Kabupaten Tasikmalaya dan penyaluran zakat/infaq dari Upz MMKS SMP wilayah Singaparna; : Fotokopi Rekaman suara penerima dana dalam acara Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Baznas di Kecamatan Cigalontang, Kecamatan Singaparna dan Leuwisari; : Fotokopi Laporan Pengaduan Forum Komunikasi Masyarakat Tasikmalaya (FKMT) ke Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya 12/FKMT/PMTU/PILKADA- KAB.TASIK/XII/2020 kepada Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya; Nomor : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 776/PL.02-SD/3206/KPU- Tasikmalaya Kab/XII/2020 perihal Jawaban Surat; Nomor : Fotokopi Laporan Pengaduan Forum Komunikasi Masyarakat Tasikmalaya (FKMT) ke Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya 12/FKMT/PMTU/PILKADA- KAB.TASIK/XII/2020 kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya; Nomor : Fotokopi Formulir Laporan ke Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya atas nama Muhammad Rifqi Arif, SH, Forum Komunikasi Masyarakat Tasikmalaya (FKMT)
153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. Bukti P-142.B Bukti P-143 Bukti P-144 Bukti P-145 Bukti P-146 Bukti P-147 Bukti P-148 Bukti P-149 Bukti P-150 Bukti P-151 Bukti P-152 Bukti P-153 Bukti P-154 65 atas dikeluarkannya Intruksi Bupati nomor 6 tahun 2020 dan surat edaran Bupati no 42 tahun 2020; : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan atas nama Muhammad Rifqi Arif, SH, Forum Komunikasi Masyarakat Tasikmalaya (FKMT) tanggal 07 Desember 2020; : Fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor 284/K.BAWASLU- JB-18/PM.00.02/II/2020 tanggal 10 Desember 2020; : Fotokopi Surat Pemberitahuan Perbaikan Nomor tanggal 12 282/K.BAWASLU-JB-18/PM.00.02/XII/2020 Desember 2020; : Fotokopi Instruksi Bupati Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Percepatan Pensertipikatan Tanah Wakaf Di Kabupaten Tasikmalaya; : Fotokopi Surat Edaran Bupati Tasikmalaya Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Akselerasi Pendaftaran Sertipikat Tanah Wakaf; : Fotokopi Dokumen Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Kementereian Agama Kabupaten Tasikmalaya Kantour Urusan Agama Kecamatan Bojongasih Akta Ikrar Wakaf Kp Kubang Desa Bojongasih Tahun 2020; : Fotokopi Dokumen Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Kementereian Agama Kabupaten Tasikmalaya Kantour Urusan Agama Kecamatan Bojongasih Akta Ikrar Wakaf Kp Pencut Waru Desa Toblongan Tahun 2020; : Fotokopi Dokumen Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Kementereian Agama Kabupaten Tasikmalaya Kantour Urusan Agama Kecamatan Bojongasih Akta Ikrar Wakaf Kp Panyaweuyan Desa Cikandongdong Tahun 2020; Akta : Fotokopi Nomor ikrar Wakaf WT.2/050/X/2020 tanggal 07 Oktober 2020, wakif erus, nazhir Jejejn Zaenal Mutaqin, Lokasi Wakaf: Pakunagara RT.007 RW.002 desa Girikencana Kecamatan Parungponteng; (AIW) : Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Tanah Wakaf) Nomor 00001 provinsi Jawa Barat, Kabupaten Tasikmalaya Kecamatan Jamanis, Desa Geresik; : Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Tanah Wakaf) Nomor 00003 Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Tasikmalaya Kecamatan Jamanis, Desa Geresik; : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Nomor Perihal 046/K.Bawaslu.JB-18/PM.00.02/XII/2020, Penerusan Pelanggarab Administrasi Pemilihan; : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya
166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. Bukti P-155 Bukti P-156 Bukti P-157 Bukti P-158 Bukti P-159 Bukti P-160 Bukti P-161 Bukti P-162 Bukti P-163.A Bukti P-163.B Bukti P-164 Bukti P-165 Bukti P-166 Bukti P-167.A Bukti P-167.B Bukti P-167.C 66 Tentang Pemberitahuan tentang Status Laporan, Diumumkan Di Tasikmalaya, pada tanggal 26 Desember 2020; : Fotokopi 15/Py.02.1- Pu/3206/Kpu-Kab/I/2021 Tentang Hasil Tindak Lanjut (Bawaslu) Atas Surat Badan Pengawas Pemilu Kaupaten Tasikmalaya Nomor 046/K.BAWASLU.JB- 18/PM.00.02/XII/2020; Pengumuman Nomor : Fotokopi Berita Acara Tindak Lanjut Atas Surat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 046/K.BAWASLU.JB-18/PM.00.02/XII/2020; : Fotokopi Data tanah Wakaf Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020; : Fotokopi Berkas Permohonan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan Nomor:2/PR/I/2P/PAP/2021; Penerimaan dan Registrasi : Fotokopi Surat Permohonan Nomor Istimewa Kepada Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat nama pelapor Taufiq Rohman,S.Pd, M.Pd.; berkas pemberitahuan Laporan ke Bawaslu Provinsi Jawa Barat; : Fotokopi Formulir Laporan ke Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya atas nama Muhammad Sahrul Mubarok; : Surat Pernyataan atas nama Sahrul Mubarok, Kp 08/03 Desa Pusapraja, : Fotokopi Tanda terima surat/Dokumen Pasanggrahan RT/RW Kecamatan Cigalontang; : Fotokopi rekaman Bukti Nantang,Kecamatan Cigalontang; suara, Desa : Foto Screenshot postingan dan isi percakapan Bapak Dadan anggota BPD Desa Nantang; : Foto Bapak Yanto sebagai Kepala Desa Tanjungjaya memberikan alat olah raga berupa bola dan jaring net serta uang sebesar Rp.1.000.000; : Rekaman Video kesaksian dari warga Kampung Ciseuti Desa Pagersari, Kecamatan Pageurageung, yang mendapat bantuan Covid dari Pemda; : Surat Pernyataan atas nama H.Saepulloh.SH selaku Kepala Desa Tarunajaya; : Surat Pernyataan atas nama Mutakin, Kp Sukasari RT/RW 001/006, Desa Setiawangi,Kecamatan Jatiwaras; investigasi Bawaslu kepada : Fotokopi Berita acara Saudara Mutakin; online : Berita
182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. Bukti P-167.D Bukti P-167.E Bukti P-168.A Bukti P-168.B Bukti P-169 Bukti P-170 Bukti P-171 Bukti P-172 Bukti P-173 Bukti P-174 Bukti P-175.A Bukti P-175.B Bukti P-175.C Bukti P-176 Bukti P-177 Bukti P-178 Bukti P-179 Bukti P-180 Bukti P-181 67 : Berita Online pilkada-tasik/; : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 8/Pid.sus/2021/PN Tsm Tanggal 18 Januari 2021; : Fotokopi Formulir laporan ke Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, atas nama Suherman sebagai pelapor; : Fotokopi Rekaman suara Bapak Suherman menelepon Saudari Ika menanyakan tentang Money politik yang dilakukan oleh Bapak Aif sebagai Kepala Desa Pancawangi; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Suherman, Desa Pancawangi, Kampung Sindangsari; : Fotokopi Formulir laporan ke Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, atas nama Jarkasih sebagai pelapor; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Jarkasih, Desa Ciheras, Kecamatan Cipatujah; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Eli Rosyati Dusun Mekarsari RT007/002 Kel. Nagara Tengah Kab. Tasikmalaya; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Diah Sadiah Dusun Mekarsari RT/RW 009/002 Deas Nagara Tengah Kec. Cineam Tasikmalaya; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Maksum Dusun Mekarsari RT 009/002 Desa Nagaratenagah; : Fotokopi Formulir laporan ke Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, atas nama Asep Saepul Hakim sebagai pelapor; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Asep Saipul Hakim Kp. Rancakuya desa Sukamantri Kecamatan Ciawi; : Amplop Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan tagar #bersmalawancorona dari Bupati Ade Sugianto; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Asep Mahmud Sidiq Kp. Pasirpari RT/RW 002/001 Desa Pasirhuni; : Surat Pernyataan atas nama Suherman P Kp. Kudangmulya RT/RW 001/004; : Surat Pernyataan atas nama Dodi Mulyadi Kp. Kaumkidul RT/RW 004/001; : Surat Pernyataan atas nama Wahyu Setiawan Kp. Cipondok RT/RW 002/002; : Surat Pernyataan atas nama Fandu Arif Firman Kp. Rancakuya desa Sukamantri Kecamatan Ciawi; : Berita online
201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. Bukti P-182.A Bukti P-182.B Bukti P-183.A Bukti P-183.B Bukti P-183.C Bukti P-183.D Bukti P-184.A Bukti P-184.B Bukti P-185.A Bukti P-185.B Bukti P-185.C Bukti P-186 Bukti P-187 Bukti P-188 A Bukti P-188 B Bukti P-189 Bukti P-190 68 : Fotokopi Formulir laporan ke Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, atas nama Agus Salim sebagai pelapor; : Bukti rekaman suara Dalam sebuah pengajian yang diadakan di sebuah daerah di Desa Jatijaya yang dihadiri oleh Bapak Uus Ruswandi sebagai Kepala Desa Jatijaya Kecamatan Gunungtanjung; : Fotokopi Formulir laporan ke Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, atas nama Aaz Abdul Azis sebagai pelapor; : Surat Pernyataan atas nama Aaz Abdul Azis, Kp Rawahilir RT/RW 005/001, Kecamatan Leuwisari; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Aaz Abdul Azis, Kp Rawahilir RT/RW 005/001, Kecamatan Leuwisari; : Fotokopi Bukti rekaman Video RT Linggamulya yang mengajak warga agar memilih pasangan calon nomor urut 2; : Surat Pernyataan atas nama Ahmid Kp. Ciogong Rt19/Rw 015; : Foto undangan pemberitahuan sambil mengkampanyekan untuk memilih pasangan calon nomor urut 02 dengan membagikan APK; Petugas PKH membagikan penerimaan PKH : Foto Screenshot postingan Facebook atas nama Iwan Edr; : Berita online pilkada.html; : Berita online penyidikan-polres?page=2; : Foto screenshot postingan bapak Hadiana Kadepa; : Surat Pernyataan atas nama Wawan Suwandi, Kp Cipari RT/RW 004/001, Desa Kawungsari Kecamatan Salawu; : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 9/Pid.sus/2021/PN Tsm Tanggal 18 Januari 2021; : Surat Pernyataan atas nama Dahlil, Kp Sindangkerta RT/RW 016/006; : Surat Pernyataan nama Evih Setiawati Kp.Sirnagalih RT03 Rw 02 Desa Kertasari Kec. Cipatujah Kab. Tasikmalaya; atas : Berita online tasikmalaya;
218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. Bukti P-191 Bukti P-192 Bukti P-193 Bukti P-194 Bukti P-195 Bukti P-196 Bukti P-197 Bukti P-198 Bukti P-199 Bukti P-200 Bukti P-201 Bukti P-202 Bukti P-203 Bukti P-204 Bukti P-205 Bukti P-206 69 : Berita online : Berita online kepolisian; : Berita online tasikmalaya; : Berita online : Berita online pelanggaran-pilkada; : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor 288/K.Bawaslu-JB- 18PM.00.02/XII/2020 perihal rekomendasi; : Surat Pernyataan atas nama Siti Anisah Purbasari, Kp Sirnagalih RT/RW 001/002, Kecamatan Cipatujah; : Video Kotak Suara tidak tersegel di Desa Pakemitan Kecamatan Cikatomas; : Berita online : Berita online denny-ja-beda-dengan?page=all; online : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Samian selaku ketua RW 006, Kedusunan Sindangsari Desa Sindangkerta Kecamatan Cipatujah; : Berita : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Kundang Kundi selaku ketua RT 09, Desa Sirna Putra Kecamatan Cigalontang; : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Saniah (Money Politic); : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Naswan selaku Ketua RT 03, Desa Setiawaras Kecamatan Cibalong; : Foto Screen Shoot, pendaftaran online, Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 dari
70 situs Dengan nomor pendaftaran online 229/PAN.ONLINE/2020 tanggal 22 Desember 2020 Pukul 23:40; 234. Bukti P-207 : Fotokopi Surat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral, perihal Tanda Terima Pengajuan Permohonan Online Nomor Online 229/PAN.ONLINE/2020 tanggal 22 Desember 2020 Pukul 23:40; 235. Bukti P-208 : Fotokopi Kabupaten Tasikmalaya perihal, Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa/Singkat, pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 pukul 14:00 WIB; Surat Kejaksaan Negeri 236. Bukti P-209 : Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor: 43/Pid.Sus/2021/Pn Tsm, pada tanggal 08 Februari 2021; 237. Bukti P-210 : Bukti Foto Pembinaan dan Evaluasi Percepatan Penanganan Covid-19 Serta Peningkatan Kapasitas RT Siaga; 238. Bukti P-211 : Bukti Foto KPU membuka Kotak Suara di Desa Pakemitan; 239. 240. 241. Bukti P-212 Bukti P-213 Bukti P-214 : Bukti Foto Daftar Alokasi surat suara ke PPK; : Bukti Foto Surat Pernyataan Denny Prasetya; : Surat Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 47 Tahun tentang Pembebanan Pembiayaan Persiapan 2018 Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap; 242. Bukti P-215 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya; 243. Bukti P-216 : Jawaban Surat 09/PY.02.1.Und/3206/KPU-Kab/I/2021. Undangan Nomor: Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan seorang ahli yang telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah tanggal 4 Maret 2021, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: SAKSI PEMOHON 1. Saniah Bahwa pada pukul 05.00 pagi hari pencoblosan, Ketua RT 01, RW 04 Desa Bojongsari, Kecamatan Culamega memberi uang Rp50.000 untuk 2 orang Rp25.000 perorang kepada saksi untuk memilih Paslon Nomor 2. Saksi juga mengetahui bahwa tetangga saksi yang bernama Romiah mendapatkan uang yang sama untuk memilih Paslon Nomor 2. Saksi tidak menyampaikan peristiwa tersebut ke Bawaslu atau Panwas.
71 2. Susilo Firdaus Saksi merupakan ketua RT. Pada tanggal 21 September 2020, saksi menghadiri rapat pembinaan RT Siaga Covid-19 berdasarkan undangan dari Kantor Kecamatan Tanjung Jaya, bertempat di Aula Desa Sukasenang yang dalam acara tersebut dihadiri juga oleh Bupati H. Ade Sugianto berserta jajarannya. Ada pembagian uang tunjangan RT Siaga pertama masing Rp500.000 untuk satu RT di satu kecamatan (7 desa). Pembagian uang tersebut telah 3 kali dilakukan. Yakni pada tanggal 19 Oktober 2020 dan pada tanggal 26 November 2020. Di akhir pertemuan tanggal 26 November 2020 sekdes menyampaikan kepada peserta yang hadir untuk membantu Camat mendukung H. Ade Sugianto (Paslon Nomor 2) dan juga hal tersebut disampaikan secara pribadi kepada saksi. Saksi tidak melaporkan kasus ini baik ke Panwascam maupun Bawaslu. 3. Mutakin Bahwa saksi mendapat telpon dari Asep (pegawai Desa Setiawangi), tepatnya saksi lupa tanggal namun sebelum pemilihan Pilkada, untuk ke Balai Desa Setiawangi. Pertemuan tersebut untuk pembentukan Ketua Pilkades. Sesampainya di tempat pertemuan tersebut, Camat menyampaikan untuk mendukung Paslon Nomor 2. Teman saksi bernama Agil melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu, dan selanjutnya Saksi diminta untuk ke Bawaslu menjadi saksi, di polres, dan di pengadilan. Peristiwa yang melibatkan Camat Jatiwaras tersebut, telah diproses di pengadilan dan telah diputus, namun saksi tidak mengetahui isi putusan tersebut. AHLI PEMOHON Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H. Keterangan Tertulis A. Pendahuluan Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan (PHP) merupakan bagian terpenting dari electoral justice. Hasil pemilihan merupakan inti dan puncak dari
72 suatu proses pemilihan umum/ pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota. Peserta Pemilihan/ pasangan calon gubernur dan wakil gubernur bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota telah berjuang keras dengan berbagai usaha sesuai dengan kerangka hukum pemilihan untuk dapat memenangkan kontestasi. Namun demikian, ada kalanya terjadi pelanggaran/ kecurangan/ irregularities sepanjang pelaksanaan Pemilihan itu yang bisa menyebabkan pasangan pelaku mendapatkan insentif dari pelanggaran/ kecurangan/irregularities yang dilakukan/direncanakannya atau dia perintahkan untuk dilakukan orang-orang lain/ tim suksesnya. Sedangkan pasangan lainnya mendapat disinsentif. Akibat dari hal itu bisa mempengaruhi hasil pemilihan. Kecurangan/ pelanggaran/ irregularities itu bisa terjadi dalam semua tahapan pemilihan. Bahkan, bisa terjadi sebelum tahapan pemilihan. Jadi hasil pemilihan tidak hanya bisa terpengaruh akibat kecurangan/ kesalahan dalam hal pemungutan/ penghitungan/ rekapitulasi suara saja melainkan bisa dipengaruhi berbagai pelanggaran/ kecurangan/ irregularities . Oleh sebab itu, ada beberapa jenis perbuatan/ tindakan yang dilarang dilakukan bahkan jauh jauh hari sebelum tahapan pemilihan dilakukan. Untuk mencegah berbagai jenis kecurangan/ pelanggaran/ irregularities tersebut maka pembuat undang-undang Pemilihan telah membagi ke dalam enam kategori yakni: (1) tindak pidana pemilihan, (2) pelanggaran administrasi pemilihan, (3) sengketa proses/ tahapan pemilihan, (4) sengketa tata usaha negara pemilihan, (5) pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan, serta di ujungnya ada (6) perselisihan hasil pemilihan (PHP). Jika terjadi pelanggaran/ sengketa dalam tahapan pemilihan, maka masing- masing lembaga (Bawaslu, KPU, DKPP, Penyidik JPU, PTUN, PN PT,MA) sesuai kewenangannya masing-masing harus dapat menyelesaikan hal tersebut dan memberikan putusannya sehingga diharapkan masalah tersebut selesai. Namun demikian adakala nya lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran/sengketa itu tidak bisa/tidak berhasil/belum berhasil menyelesaikan pelanggaran/ sengketa yang terjadi atau jika sudah berhasil menanganinya/ menyelesaikannya namun salah satu pasangan bisa memandang hal tersebut kurang adil dan masih tetap membuat kerugian. Kerugian yang paling penting
73 dalam konteks pemilihan yakni kegagalannya meraih kemenangan dalam pemilihan/ hasil pemilihan dimenangkan pasangan lainnya. Oleh sebab itu, pihak-pihak yang merasa dirugikan ini sudah sepantasnya diberikan hak oleh negara untuk mengadukan nasibnya/ untuk memulihkan hak- haknya dalam kontestasi pemilihan ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah diharapkan mendengarkan berbagai persoalan yang diajukan pemohon, termasuk di dalamnya adanya yang dilakukan pihak lainnya, dan yang mempengaruhi hasil pemilihan sehingga merugikan pasangan nya. Gugatan ke MK ini lazimnya dikenal sebagai electoral contest electoral dispute di negara-negara lain. Sementara landasan/ alasan untuk menggugat ke MK biasanya dikenal sebagai ground of election petition. Hal-hal apa yang bisa digunakan untuk mengajukan gugatan hasil pemilihan (ground of election petition) muncul dalam beberapa putusan MK. Dalam sejarahnya, MK tidak membatasi diri "hanya" pada kesalahan dalam rekapitulasi suara (baik karena kesengajaan/ kelalaian), tetapi juga kecurangan/pelanggaran/ irregularities yang dilakukan dengan sifat/ skala tertentu (terstruktur, sistematis dan masif) yang pada gilirannya bisa mempengaruhi hasil pemilihan. Pada kasus tertentu MK juga menerima adanya alasan bahwa ada calon yang tidak memenuhi syarat sejak awal (void ab initio). Sehingga sebenarnya bisa dikatakan bahwa "ground of election petition" di negara kita itu cukup luas. Bukan hanya kesalahan dalam penghitungan/ rekapitulasi suara, melainkan bisa berbagai sebab . Pada Perkara Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 yang saat ini disidangkan, terdapat sejumlah persoalan hukum/legal issue yang Ahli ingin berikan pendapat/ pandangan berdasarkan keahlian/pengalaman Ahli yang sejak tahun 1999 telah berkecimpung dalam dunia kepemiluan, khususnya dalam pengawasan kepemiluan, pemantauan pemilu, kebijakan/kerangka hukum kepemiluan, serta studi Doktor Ahli dalam perbandingan penyelesaian tindak pidana Pemilu di beberapa negara . Sesuai keahlian yang Ahli miliki, maka dalam perkara yang disidangkan ini, Ahli membagi ke dalam beberapa topik pembahasan dan akan membahasnya satu demi satu. B. Rekomendasi Bawaslu dan Tindak Lanjut KPU terjadi
74 Dalam hal terjadi pelanggaran administrasi pemilihan, khususnya Pasal 71 UU Pemilihan, Bawaslu telah melaksanakan tugas dan kewenangannya yaitu melakukan kajian atas suatu laporan/temuan, kemudian berdasarkan kajian tersebut, Bawaslu mengeluarkan rekomendasi kepada KPU untuk menindaklanjutinya. Yang menjadi pertanyaan bagaimana jika KPU yang wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu itu ternyata keputusannya bertentangan dengan rekomendasi Bawaslu? Ahli akan menjabarkan dalam poin-poin di bawah ini. 1. Dalam penyelesaian pelanggaran administrasi seharusnya ada hukum acara yang valid dan jelas sehingga menjamin adanya kepastian hokum bagi semua pihak. Sebagai contoh dalam konteks penyelesaian pelanggaran atas Pasal 71 UU Pemilihan (dan pelanggaran administrasi lainnya) Bawaslu berwenang melakukan kajian dan memberikan rekomendasi di sini pedomannya adalah Peraturan Bawaslu tentang penyelesaian pelanggaran administrasi yang merujuk kepada UU Pemilihan. Sementara itu atas pelanggaran Pasal 73 UU Pemilihan, dimana Bawaslu berwenang melakukan pemeriksaan dan memberi putusan atas pelanggaran "politik uang" yang dilakukan secara terstruktur sistematis dan masif, Bawaslu telah ada hukum acara yang khusus untuk hal ini. Bagaimana dengan kerangka hukum untuk melaksakan tugas KPU memeriksa dan memutuskan diskualifikasi calon yang melanggar Pasal 71 UU Pemilihan? Ternyata KPU yang seharusnya membuat hukum acara yang khusus dengan PKPU nya, belum memiliki peraturan semacam itu yang mengacu pada UU Pemilihan; 2. Jika pemeriksaan dan keputusan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota itu TIDAK tepat maka hal ini harus dikoreksi. Jika pelanggaran yang menjadi persoalan tersebut (misalnya dalam hal ini pelanggaran Pasal 71 UU Pemilihan) memiliki pengaruh pada hasil pemilihan, maka tentu hal ini substansi nya bisa diperiksa lagi oleh Mahkamah Konstitusi. Pemeriksaan itu bukan dalam hukum acara penyelesaian pelanggaran administrasi melainkan diperiksa dengan hukum acara penyelesaian perselisihan hasil pemilihan (PHP); 3. Berkaitan dengan konteks pelanggaran administrasi yang dibahas tersebut khususnya pelanggaran Pasal 71 UU Pemilihan, yang kemudian telah dikaji dan diberikan rekomendasi oleh Bawaslu itu, menurut Ahli inilah yang bisa
75 disebut terjadinya political corruption/ korupsi politik yang sangat berbahaya dalam proses pemilihan. Dalam pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, maka pejabat negara, pejabat daerah pejabat aparatur sipil negara, anggota TNl/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon [Pasal 71 ayat (1) UU Pemilihan]. Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih [Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan]. Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan pada intinya mencegah agar tidak terjadi hal tersebut. Oleh sebab itu, diambil waktunya 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon. Pembuat undang-undang sudah memperkirakan bahwa jauh sebelum adanya penetapan pasangan calon sudah mungkin terjadi penggunaan kewenangan program, dan kegiatan yang tidak adil, tidak fair, tidak sportif, yang bisa menguntungkan orang yang akan maju dalam Pemilihan dan merugikan calon pesaingnya. 4. Apa yang dimaksud "memeriksa dan memutus" dalam pasal 140 UU Nomor 10 Tahun 2016? Apakah keputusan KPU itu dapat berbeda dengan rekomendasi dari bawaslu? Menurut Ahli dalam memandang persoalan ini kita harus melihat kepada dua hal. Pertama, secara umum dalam konstruksi sistem penyelesaian pelanggaran Pemilihan di Indonesia, maka Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota yang diberikan tugas utama melakukan pengawasan dan penyelesaian atas pelanggaran itu, sedangkankan KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/Kota tugas utama nya adalah merencanakan dan melaksanakan Pemilihan. Apabila dalam pengawasan oleh Bawaslu ditemukan adanya pelanggaran administrasi maka ada ketentuan yang menyatakan Bawaslu Provinsi yang memprosesnya dan memberikan keputusannya yang wajib dilaksanakan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota, dan ada ketentuan dimana Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan kajian dan memberikan rekomendasi yang wajib tindaklanjuti oleh KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota isi
76 pada Sebagian besar pelanggaran administrasi lainnya. Yang kedua, adanya koordinasi, Kerjasama dan saling menghormati dalam pelaksanaan tugas dalam satu sistem penyelesaian pelanggaran/ sengketa antara Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota sehingga tidak terjadi tumpang tindih, dan perebutan kewenangan. Juga jangan sampai terjadi pemeriksaan yang berulang-ulang pada satu kategori masalah yang sama dan mekanisme penyelesaian yang sama yakni dalam hal pelanggaran administrasi. C. Landasan Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pasal 71 UU Pemilihan Seperti telah Ahli kemukakan di atas, dalam penyelesaian pelanggaran administrasi seharusnya ada hukum acara yang valid dan jelas sehingga menjamin adanya kepastian hukum bagi semua pihak. Sebagai contoh, dalam konteks penyelesaian pelanggaran atas Pasal 71 UU Pemilihan (dan pelanggaran administrasi lainnya) Bawaslu berwenang melakukan kajian dan memberikan rekomendasi. Di sini pedomannya adalah Peraturan Bawaslu tentang penyelesaian pelanggaran administrasi yang merujuk kepada UU Pemilihan. Sementara itu atas pelanggaran Pasal 73 UU Pemilihan, dimana Bawaslu berwenang melakukan pemeriksaan dan memberi putusan atas pelanggaran "politik uang" yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, Bawaslu telah ada hukum acara yang khusus untuk hal ini. Yang menjadi persoalan, bagaimana dengan kerangka hukum untuk melaksanakan tugas KPU memeriksa dan memutuskan diskualifikasi calon yang melanggar Pasal 71 UU Pemilihan? Ternyata KPU yang seharusnya membuat hukum acara yang khusus dengan PKPU nya, belum memiliki peraturan semacam itu yang mengacu pada UU Pemilihan. Yang dipergunakan oleh KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota adalah kerangka hukum yang merujuk pada rezim hukum pemilu/ bukan Pemilihan,sebagaimana diatur dalam PKPU No. 25 Tahun 2013 yang digunakan sebagai dasar hukum bagi KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan memutuskan kembali rekomendasi bawaslu . Menurut hemat Ahli, peraturan ini seharusnya tidak bisa digunakan lagi, sudah obsolete, sudah using, tidak relevan, dan "tidak nyambung". Dari nama PKPU nya saja sudah tidak relevan dengan penyelesaian pelanggaran
77 administrasi. PKPU No 25 Tahun 2013 ini adalah tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum. Jadi PKPU hanya bisa digunakan untuk penyelesaian pelanggaran Pemilihan Umum, bukan Pemilihan gubernur wakil gubernur bupati, wakil bupati, dan walikota wakil walikota. Lebih jauh landasan hukum dari lahirnya PKPU No 25 Tahun 2013 ini adalah undang-undang yang sudah tidak berlaku lagi yakni: UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang sudah diubah terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008, UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, UU No 8 Tahun 2012 tentang Pemilu anggota DPR,DPRD dan DPD. Kesemuanya sudah diganti dengan UU yang baru. Khusus untuk Pemilihan gubernur wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan walikota, wakil walikota sudah ada UU No 1 Tahun 2015 yang sudah diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020. Jadi semestinya KPU membuat PKPU penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilihan dengan merujuk kepada UU tersebut, bukan menggunakan PKPU tentang Penyelesaian Pelanggaran Pemilu yang merujuk pada beberapa UU yang sudah tidak berlaku lagi. Dengan demikian ada cacat prosedur dalam penyelesaian pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya jika dalam memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagai tindaklanjut dari rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya mengacu kepada PKPU No 25 Tahun 2013 . lni tidak sesuai dengan due process of law. Dalam konteks Indonesia, kerangka hukum Pemilihan tersebut mencakup UUD 1945, Undang- Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati, dan Walikota yang sudah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2020 ("UU Pemilihan"), berbagai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), berbagai Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) Peraturan Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Konstitusi, dan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Peraturan di bawah UU, seperti Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu harus mengacu, merujuk dan tidak boleh bertentangan dengan UU Pemilihan . D. MK sebagai Gerbang Akhir mencari Keadilan Pemilihan
78 Berkaitan dengan upaya pencarian keadilan pemilu/ pemilihan ke MK, ada tiga pertanyaan yang relevan: 1) Apabila sebelum diajukannya PHP oleh Pemohon dalam perkara ini ke MK KPU telah memeriksa dan menjalankan putusan yang berbeda dari rekomendasi Bawaslu. Bagaimana seharusnya MK menyikapi persoalan terse but? 2) Apakah bisa pelanggaran TSM yang telah dilaporkan kepada bawaslu namun tidak dilanjutkan, dibahas kembali di MK? Dengan bukti-bukti serta saksi2 yang menguatkan? 3) Apakah putusan pengadilan terhadap pelanggaran pidana pasal 188 UU Pemilu dapat dijadikan tolak ukur terjadinya kecurangan yang terstruktur dengan keterlibatan ASN yang telah nyata? Ad. (1) Pemeriksaan dan Putusan KPU berbeda dari rekomendasi Bawaslu dan kaitannya dengan PHP Bisa dikatakan bahwa, integritas proses dan integritas hasil adalah dua hal yang sangat berhubungan. Rusaknya atau dilanggarnya integritas proses dengan berbagai pelanggaran/ kecurangan/ irregularities dengan cara demikian rupa, maka bisa menyebabkan rusaknya integritas hasil pemilihan. Rusaknya atau tercemarnya integritas hasil pemilihan bukanlah semata- mata karena ada kecurangan atau kesalahan dalam proses pemungutan penghitungan serta rekapitulasi suara. Sangat mungkin kecurangan/ pelanggaran/ irregularities misalnya politik uang, penyalahgunaan kewenangan dll berakibat tercemarnya integritas hasil pemilihan. Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) merupakan perselisihan antara pasangan calon dengan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota berkaitan dengan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan. Menurut Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilihan, perselisihan hasil pemilihan ini diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus yang dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan serentak. Namun perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus tersebut (Pasal 157 ayat 3).
79 Sebenarnya dasar permohonan utama dalam perselisihan hasil Pemilihan adalah pelanggaran yang dapat mempengaruhi hasil pemilihan. Dalam tafsir sempit, hal itu hanya berhubungan dengan soal kesalahan (baik sengaja maupun karena kelalaian) dalam penghitungan yang menyebabkan suara yang dihasilkan berbeda dari yang seharusnya dan mengakibatkan hasil pemilunya menjadi terpengaruh. Jadi meskipun ada kesalahan penghitungan terjadi perubahan suara (dari yang seharusnya) tetapi sepanjang hal itu tidak mengakibatkan terpengaruhnya hasil pemilihan, maka gugatan/permohonan sengketa hasil pemilihan ditolak. Dalam tafsir yang lebih luas, yang kemudian digunakan oleh Mahkamah Konstitusi, pelanggaran yang dapat mempengaruhi hasil itu tidak hanya dalam arti sempit berupa pelanggaran/ kesalahan dalam penghitungan suara, tetapi juga berkaitan dengan berbagai pelanggaran baik dalam penghitungan maupun dalam proses yang dapat mempengaruhi hasil pemilihan. Jadi, kata kunci yang penting di sini adalah apakah pelanggaran itu mempengaruhi hasil pemilihan atau tidak. Tugas dan wewenang Mahkamah sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 adalah "Memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum" (Pasal 24 C ayat 1). Mahkamah tidak memproses perkara pidana Pemilu/pemilihan ataupun pelanggaran administrasi Pemilu/Pemilihan. Menurut hemat Ahli sebenarnya yang dimaksud di sini, Mahkamah Konstitusi tidak memproses perbuatan yang tergolong tindak pidana Pemilihan dengan mekanisme penyelesaian tindak pidana Pemilu/ Pemilihan. Demikian pula, Mahkamah Konstitusi tidak memproses pelanggaran administrasi dengan mekanisme penyelesaian pelanggaran administrasi. Melainkan, pelanggaran yang tergolong tindak pidana Pemilu/ pemilihan dan pelanggaran administrasi tetapi mempengaruhi integritas hasil Pemilu/ Pemilihan atau dengan kata lain mempengaruhi hasil Pemilu/ Pemilihan, maka semestinya Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksanya dan memutusnya dengan mekanisme/ proses penyelesaian perselisihan hasil Pemilu/ Pemilihan. Dapat dikatakan bahwa penyelesaian atas keenam jenis pelanggaran/sengketa itu merupakan bagian dari penegakan Electoral Justice dalam Pemilihan yang juga merupakan jaminan atas integritas proses dan
80 integritas hasil pemilihan. Menurut pendapat Ahli, penegakan atas berbagai jenis pelanggaran/ sengketa itu pada gilirannya akan menjamin integritas hasil pemilihan. Namun demikian, puncak dari proses menjamin integritas hasil pemilihan itu paling relevan adalah penyelesaian atas perselisihan hasil pemilihan (PHP) yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam konteks Hukum Pemilihan di Indonesia, maka yang menjadi persoalan utama yang diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi pada Perselisihan Hasil Pemilihan itu adalah tentang Hasil pemilihan apakah terdapat peristiwa yang menyebabkan Hasil pemilihan tidak sesuai dengan seharusnya. Jadi dengan kata lain, apakah terjadi pelanggaran yang menyebabkan hasil pemilihan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Jadi ujungnya adalah soal apakah pelanggaran mempengaruhi hasil pemilihan atau tidak. Dalam dinamika putusan perselisihan hasil Pemilihan oleh MK, maka terdapat perkembangan di mana putusan-putusan MK tidak terbatas kepada Prosedural Justice. Terdapat putusan-putusan MK yang cenderung memegang Substansial Justice. Dalam tafsir yang lebih luas, pelanggaran yang dapat mempengaruhi hasil itu tidak hanya dalam arti sempit berupa penghitungan suara, tetapi juga berkaitan dengan berbagai pelanggaran baik dalam penghitungan maupun dalam proses yang dapat mempengaruhi hasil pemilu. Jadi, kata kunci yang penting di sini adalah apakah pelanggaran itu mempengaruhi hasil pemilu. Dalam konteks perselisihan hasil pemilihan, maka kewenangan Mahkamah Konstitusi sangatlah mirip dengan kewenangan election court/ electoral court, election tribunal/ election judge di negara-negara lain. Kemiripan itu adalah dalam konteks Mahkamah Konstitusi seperti halnya election court/ electoral court, election tribuna/ election judge maka berwenang menyelesaian/ memeriksa dan memberi putusan tentang election contest/ gugatan pemilu/ sengketa hasil pemilu. Salah satu inti dari election contest/ sengketa hasil pemilu adanya gugatan hasil pemilu/ election petition dari pihak yang merasa dirugikan oleh penyelenggara atau oleh pihak lawan nya. Pertanyaannya apa yang menjadi dasar/alasan/landasan adanya gugatan pemilu/ election petition itu? lnilah yang disebut dengan Ground of Election Petition (dasar/ alasan
81 penggugat untuk menggugat hasil pemilu). Negara negara di dunia ini berlainan dalam hal apa dasar/alasan menggugat hasil pemilu. Dari penelusuran Ahli beberapa dasar/ alasan untuk menggugat hasil pemilu di beberapa negara, ada negara-negara yang secara tegas dalam undang-undangnya menyebut bahwa yang bisa menjadi landasan menggugat hasil pemilu bukan hanya persoalan kesalahan atau pelanggaran dalam pemungutan penghitungan atau rekapitulasi suara tetapi jauh lebih luas dari itu. Bahkan hingga persoalan diskualifikasi calon serta adanya tindak pidana Pemilu yang dilakukan secara luas sehingga mempengaruhi hasil pemilu pun dapat menjadi dasar menggugat hasil Pemilu. Dari uraian tersebutjelas bahwa seharusnya Mahkamah Konstitusi tidak membatasi diri hanya pada soal kesalahan/ kecurangan proses perhitungan/ rekapitulasi suara saja, sebab bisa saja hasil Pemilihan sangat dipengaruhi oleh terjadinya pelanggaran/ kecurangan/ tindak pidana yang justru tidak terselesaikan selama tahapan-tahapan pemilihan oleh Lembaga-lembaga yang diberi kewenangan. Ketika kecurangan/ pelanggaran/ tindak pidana pemilihan dapat dibuktikan telah terjadi dan terdapat kenyataan bahwa pelanggaran/ kecurangan/ tindak pidana yang memengaruhi hasil pemilihan itu tidak bisa dituntaskan di sinilah Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya Lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan menjadi tumpuan harapan guna mewujudkan keadilan pemilihan yang tidak dapat dihadirkan oleh berbagai Lembaga dalam tahapan-tahapan pemilihan/ sebelum adanya penetapan hasil pemilihan. Hal ini juga menjadi kecenderungan di berbagai negara, seperti tampak dalam tabel di atas, dimana system hukum pemilu negara-negara itu tidak membatasi secara sempit dasar/ alasan untuk menggugat hasil Pemilu. Dalam hal kajian dan rekomendasi dari Bawaslu diperiksa ulang dan diputuskan oleh KPU, namun berbeda dengan rekomendasi tersebut, jika terdapat kekeliruan KPU dalam memutuskan hal tersebut maka menurut pendapat Ahli sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi dapat masuk dan memeriksa kembali pelanggaran administrative bukan dengan mekanisme penyelesaian pelanggaran administrasi, melainkan dengan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan.
82 Dalam hukum Pemilihan di Indonesia, maka terjadinya berbagai pelanggaran di atas, termasuk pelanggaran yang melibatkan bupati atau kepala daerah lainnya, maka hal itu sudah ada mekanisme pelaporan/ temuannya serta prosesnya hingga putusan, baik melalui sarana administrasi atau pidana. Ada perkara-perkara yang bersifat tergolong pelanggaran administrasi dan tindak pidana pada saat yang bersamaan seperti pelanggaran Pasal 71 dan Pasal 73 UU Pemilihan. Penyelesaiannya juga meliputi dua jalur (double track model) yakni penyelesaian pelanggaran administrasi oleh Bawaslu kemudian KPU, serta penyelesaian tindak pidana Pemilu/ Pemilihan oleh Bawaslu, kemudian Sentra Gakkumdu penyidik Jaksa penuntut umum, dan kemudian pengadilan. Menurut pendapat Ahli pelanggaran atas Pasal 71 dan Pasal 73 UU Pemilihan itu bukan hanya merusak integritas proses Pemilihan namun juga merusak integritas hasil Pemilihan . lntegritas proses pemilihan terutama dijaga dan diawasi serta ditegakkan oleh Bawaslu KPU, dan penegak hukum, serta Pengadilan (PN,PT, PTUN, Mahkamah Agung). Sementara integritas hasil Pemilihan terutama dijaga dan diputuskan sengketanya oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian sebetulnya ada tiga substansi hukum (hukum materiil) dalam berbagai persoalan pelanggaran Pemilihan (seperti Pasal 71 dan Pasal 73 UU Pemilihan) yakni: tindak pidana pemilihan (election offences) pelanggaran administrasi pemilihan (election administrative violation), dan perselisihan hasil Pemilihan (election dispute/ election contest) . Dilanggarnya integritas proses Pemilihan bisa berimplikasi pada dilanggarnya integritas hasil pemilihan . Dengan demikian pelanggaran pelanggaran yang terjadi selama tahapan pemilihan, tidak bisa diabaikan oleh Mahkamah Konstitusi karena pelanggaran-pelanggaran pemilihan yang terjadi, apalagi jika sudah memenuhi sifat terstruktur, systematis dan masif maka hal itu bisa mempengaruhi hasil pemilihan, dan dengan demikian menjadi alasan yang tepat untuk diadili oleh Mahkamah Konstitusi. Jika pelanggaran-pelanggaran pemilihan yang tergolong tindak pidana pemilihan yang terjadi sudah diproses oleh Bawaslu sentra Gakkumdu, penyidik, JPU, dan pengadilan dan sudah diputuskan maka itu bisa menjadi bukti memperkuat bagi MK untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilihan.
83 Jika pelanggaran-pelanggaran itu tergolong pelanggaran administrasi pemilihan yang telah terjadi sudah diproses Bawaslu, maka itu juga bisa menjadi bukti memperkuat bagi MK untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilihan. Menurut pendapat Ahli, Mahkamah Konstitusi dapat dan seharusnya memeriksa semua pelanggaran pemilihan atau tindak pidana pemilihan yang terjadi selama proses pemilihan jika sedemikian luasnya sehingga mempengaruhi hasil pemilihan. Memeriksa nya bukan dengan mekanisme pemeriksaan pelanggaran administrasi pemilihan dan mekanisme penyelesaian tindak pidana pemilihan. Melainkan, memeriksa dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilihan. lni bisa dikatakan merupakan suatu quasi pelanggaran administrasi dan quasi tindak pidana pemilihan. Materi pelanggarannya adalah pelanggaran administrasi pemilihan dan/atau tindak pidana pemilihan, namun prosedurnya dengan perselisihan hasil pemilihan (PHP). Hal ini sejalan dengan kerangka hukum dan praktik di negara-negara lain, seperti Malaysia, Nigeria, dan lnggris, dan lain-lain. Ad.(2) Pelanggaran TSM yang telah dilaporkan kepada Bawaslu, namun tidak dilanjutkan, dibahas kembali di MK Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) merupakan perselisihan antara pasangan calon dengan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota berkaitan dengan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan. Menurut Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilihan, perselisihan hasil pemilihan ini diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus yang dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan serentak. Namun perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus tersebut (Pasal 157 ayat 3). Tugas dan wewenang Mahkamah sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 adalah "Memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum" (Pasal 24 C ayat 1). Mahkamah tidak memproses perkara pidana Pemilu/ pemilihan ataupun pelanggaran administrasi Pemilu/Pemilihan. Menurut hemat Ahli, sebenarnya yang dimaksud di sini, Mahkamah Konstitusi tidak memproses perbuatan yang tergolong tindak pidana Pemilihan dengan mekanisme penyelesaian tindak pidana Pemilu/ Pemilihan. Demikian pula, Mahkamah
84 Konstitusi tidak memproses pelanggaran administrasi dengan mekanisme penyelesaian pelanggaran administrasi. Melainkan, pelanggaran yang tergolong tindak pidana Pemilu/ pemilihan dan pelanggaran administrasi tetapi mempengaruhi integritas hasil Pemilu/ Pemilihan atau dengan kata lain mempengaruhi hasil Pemilu/ Pemilihan, maka semestinya Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksanya dan memutusnya dengan mekanisme/ proses penyelesaian perselisihan hasil Pemilu/ Pemilihan. Dapat dikatakan bahwa penyelesaian atas keenam jenis pelanggaran/sengketa itu merupakan bagian dari penegakan Electoral Justice dalam Pemilihan yang juga merupakan jaminan atas integritas proses dan integritas hasil pemilihan. Menurut pendapat Saya Sebetulnya penegakan atas berbagai jenis pelanggaran/ sengketa itu pada gilirannya akan menjamin integritas hasil pemilihan. Namun demikian, puncak dari proses menjamin integritas hasil pemilihan itu paling relevan adalah penyelesaian atas perselisihan hasil pemilihan (PHP) yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK). Di negara lain selain di mahkamah konstitusi, juga dikenal adanya election court, electoral tribunal dll. Dalam konteks Hukum Pemilu/ Pemilihan di Indonesia, maka yang menjadi persoalan utama yang diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi pada Perselisihan Hasil Pemilu/ Pemilihan itu adalah tentang HASIL pemilihan apakah terdapat peristiwa yang menyebabkan Hasil pemilihan tidak sesuai dengan seharusnya. Jadi dengan kata lain, apakah terjadi pelanggaran yang menyebabkan hasil pemilihan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Jadi ujungnya adalah soal apakah pelanggaran mempengaruhi hasil pemilihan atau tidak . Menurut pendapat Ahli kita dapat melihat bagaimana perkembangan signifikansi pengaturan soal pelanggaran yang TSM kembali ke tahun 2008 hingga 2011 dan seterusnya yakni ketika Mahkamah Konstitusi menyelesaikan perkara perselisihan hasil Pilkada, khususnya pasca Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur dan lain-lainnya. Pada masa tersebut Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menangani sengketa Pilkada telah menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistematis terstruktur dan masif (STM). MK tidak hanya
85 menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan yang diperselisihkan . sepanjang 2008-2011 MK telah mengabulkan sengketa Pilkada sebanyak 32 (tiga puluh dua) perkara. Dari jumlah tersebut yang bersifat STM sebanyak 21 (dua puluh satu) perkara . Sedangkan sifat TSM dalam putusan-putusan tersebut terbagi menjadi 2 (dua) yaitu kumulatif dan alternatif dimana keduanya dapat membatalkan hasil Pilkada. Terdapat 3 (tiga) jenis pelanggaran dalam Pilkada, pertama pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh terhadap hasil suara Pemilukada. Kedua, pelanggaran dalam proses Pilkada yang berpengaruh terhadap hasil Pilkada, Ketiga pelanggaran terkait persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur. Pelanggaran Pilkada yang bersifat TSM merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh aparat struktural baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara Pilkada secara kolektif bukan aksi individual, direncanakan secara matang (by design) dan dampak pelanggaran ini sangat luas bukan sporadis . Berdasarkan berbagai putusan dari Mahkamah Konstitusi, ada beberapa pelanggaran yang memenuhi syarat sebagai pelanggaran yang terstruktur sistematis dan masif, misalnya Putusan MK No. 41/PHPU.D Vlll/2010 Putusan MK No. 22/PHPU.D-Vlll/2010 dan yang merupakan "landmark decision" yakni Putusan MK No. 41/PHPU.D-Vl/2008. Setelah Putusan MK No. 41/PHPU.D- Vl/2008 itulah kemudian banyak permohonan PHPU di MK menggunakan alasan adanya pelanggaran yang terstruktur sistematis, dan masif. Menurut pendapat Ahli apabila dalam tahapan Pemilihan terdapat pelanggaran yang Terstruktur Sistematis dan Masif, dan hal tersebut tidak diproses oleh Bawaslu melalui penyelesaian pelanggaran administrasi atau belum selesai ditangani oleh Bawaslu, atau belum dilaporkan karena sesuatu sebab, namun bukti-buktinya dimiliki dan dapat diajukan oleh pihak Pemohon ke MK maka hal itu juga seharusnya digunakan dalam proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan . Hal ini karena terdapat perbedaan antara penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu dan KPU yang menggunakan mekanisme penyelesaian pelanggaran administrasi dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan yang fokusnya pada integritas hasil pemilihan . Penanganan pelanggaran TSM oleh Bawaslu fokusnya bukan pada
86 pengaruhnya pelanggaran TSM itu pada hasil pemilihan tetapi pada terjadinya pelanggaran . Sementara fokus penyelesaian perselisihan hasil pemilihan oleh MK fokusnya pada kaitan pelanggaran TSM itu dengan hasil pemilihan. Ad. (3) putusan pengadilan terhadap pelanggaran pidana pasal 188 UU Pemilu dapat dijadikan tolak ukur terjadinya kecurangan yang terstruktur dengan keterlibatan ASN yang telah nyata. Apabila dalam pelaksanaan pemilihan terjadi tindak pidana-tindak pidana, maka menjadi tugas dan wewenang dari Bawaslu untuk memprosesnya, kemudian dibahas di sentra gakkumdu lalu diteruskan pada tahapan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan, dan putusan. Lalu ada upaya hukum banding yang putusannya adalah putusan terakhir pada perkara pidana pemilihan . Perkara pidana fokusnya pada pencarian kebenaran materiil, bukan hanya kebenaran formil. Kualitas I derajat pembuktiannya lebih tinggi daripada pembuktian perkara lainnya yakni "Beyond reasonable doubt", atau dalam KUHAP disebut dengan "Terbukti secara Sah dan Meyakinkan". Bukan hanya pembuktian secara "Balance of probabilities ". Dengan demikian apabila ada perkara-perkara pidana Pemilihan sudah diadili dan sudah berkekuatan tetap maka hal itu tentu saja seharusnya dipertimbangkan betul oleh MK dalam memutuskan perkara perselisihan hasil Pemilihan. Apalagi jika tindak pidana - tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap itu adalah mengenai perbuatan-perbuatan yang berdampak penting pada hasil Pemilu, misalnya ketidaknetralan pejabaU ASN dalam pemilihan. lni tentu semestinya dipertimbangkan betul-betul oleh MK dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan. E. Pelanggaran Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan: Delik Materiil atau Delik Formil Apa yang dapat membuktikan unsur Pasal 71 ayat (3) "menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik didaerah sendiri maupun didaerah lain"? Sebenarnya jika pelanggaran atas Pasal 71 ayat (3) UU pemilihan dengan menggunakan mekanisme penyelesaian pelanggaran administrasi yang dilakukan dengan kajian dan rekomendasi dari Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/Kota dan kemudian pemeriksaan serta keputusan dari
87 KPU Provinsi/Kabupaten/Kota maka kurang tepat jika ditanyakan apakah dalam hal itu ada "delik materii atau delik formil". Pemilihan atau pembedaan antara delik materiil dengan delik formil hanya relevan jika pelanggaran atas Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan itu dilakukan dengan mekanisme penyelesaian tindak pidana pemilihan. Hal ini bisa terjadi sebab pelanggaran atas Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan juga merupakan suatu tindak pidana pemilihan. Dengan dengan demikian penyelesaiannya adalah dengan dua jalur/ dua model (double track model). Bahkan sebetulnya, apabila terjadi pelanggaran atas Pasal 71 UU Pemilihan itu juga mempengaruhi hasil pemilihan maka ada tiga model penyelesaiannya (three track model) yakni: penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan penyelesaian tindak pidana pemilihan dan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan. Dengan demikian, sebetulnya Ketika Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/Kota melakukan kajian terjadinya pelanggaran atas Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan dan kemudian memberikan rekomendasi yang wajib ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota maka patokannya bukanlah terjadi delik materiil atau delik formil dalam tindakan dari seorang gubernur/ bupati/ walikota. Namun demikian, mengingat pelanggaran Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan juga bisa disebut quasi tindak pidana, maka kita dapat saja membahas soal apakah pelanggaran Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan itu merupakan delik materiil atau delik formil. Sebetulnya, bisa diluruskan begini. Apakah pelanggaran Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan itu sudah terjadi dengan adanya tindakan dari gubernur/bupati/ walikota yang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan suatu pasangan calon? ataukah, pelanggaran Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan itu baru selesai jika sudah ada akibat (yakni timbulnya) keuntungan satu pasangan calon atau (timbulnya) kerugian pasangan calon lainnya, sebagai akibat Uadi ada hubungan kausal) dari penggunaan kewenangan, program dan kegiatan dari gubernur/bupati/walikota? Ada dua pandangan yang bertentangan untuk menjawab pertanyaan di atas. Pandangan pertama menyatakan bahwa, pelanggaran Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan itu sudah terjadi dengan adanya tindakan dari gubernur/bupati/ walikota yang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang
88 menguntungkan atau merugikan suatu pasangan calon. Pandangan yang kedua menyatakan bahwa pelanggaran Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan itu baru selesai jika sudah ada akibat (yakni timbulnya) keuntungan satu pasangan calon atau (timbulnya) kerugian pasangan calon lainnya, sebagai akibat Uadi ada hubungan kausal) dari penggunaan kewenangan, program dan kegiatan dari gubernur/bupati/walikota. Bagaimana pandangan Ahli mengenai masalah tersebut? Menurut pendapat Ahli, pandangan yang lebih tepat adalah pandangan pertama. Kalau dalam konteks hukum pidana maka delik yang terdapat pada Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan itu merupakan jenis delik formil, bukan delik materiil. Jadi selesainya tindak pidana itu adalah cukup jika sudah ada tindakan dari gubernur/bupati/ walikota yang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan suatu pasangan caIon. Tidak mesti dibuktikan dengan adanya keuntungan salah satu pasangan calon yang disebabkan oleh penggunaan kewenangan program, dan kegiatan pejabat yang dimaksud. Penjelasannya adalah seperti ini, katakanlah ada seorang bupati/ walikota sebelum atau pada saat tahapan pemilihan dia membuat suatu kebijakan di daerahnya yang mana kebijakan itu hanya menyebut nama nya, atau bahkan dalam pelaksanaan kebijakan itu staf-staf atau bawahannya harus ikut memenangkannya dalam pemilihan . Hal ini sudah jelas merupakan penggunaan kewenangan program dan kegiatan yang menguntungkannya, dan merugikan pasangan lainnya. Menurut hemat Ahli, dalam pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, maka harus dicegah adanya penggunaan kewenangan program, dan kegiatan dari pimpinan daerah, dari gubernur bupati, atau walikota untuk kepentingan pasangan calon tertentu dan merugikan pasangan calon lainnya. Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan pada intinya mencegah agar tidak terjadi hal tersebut. Oleh sebab itu, diambil waktunya 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon. Mengapa demikian, sebab pembuat undang-undang sudah memperkirakan bahwa jauh sebelum adanya penetapan pasangan calon sudah mungkin terjadi penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang tidak adil, tidak fair tidak sportif yang bisa menguntungkan orang yang akan maju pilkada, dan
89 merugikan calon pesaingnya . Apalagi dalam konteks terjadinya Pandemi Covid-19, pemerintah daerah mempunyai program-program penanggulangan bagi masyarakat yang bisa menguntungkan seseorang dan merugikan orang lain. Ada ilustrasi yang bisa mempermudah penjelasan tentang hal itu. Ada penyelenggara pertandingan sepakbola yang memfasilitasi pertandingan dia kesebelasan dan menyediakan semua sarana yang diperlukan. Namun, penyelenggara itu tidak memperlakukan kedua kesebelasan dengan sikap yang sama . Kesebelasan A diberikan sisi lapangan yang kurang rata, kesebelasan lainnya dengan lapangan yang rata. Lampu penerangnya dibedakan. Lebar gawangnya dibedakan. Tindakan dari penyelenggara pertandingan ini bisa kita sebut "menguntungkan satu kesebelasan" dan "merugikan kesebelasan lainnya". Jadi kecurangan penyelenggara itu sudah terjadi sudah selesai pada saat menyiapkan lapangan lampu penerang serta tiang gawang yang berbeda. Kecurangan penyelenggara itu, bukan nya baru selesai setelah pertandingan sepakbola itu berjalan dan berakhir dan ada yang kalah, ada yang menang. lni sama halnya dengan kecurangan/ pelanggaran/ tindak pidana membujuk warga yang berhak memilih dengan uang/ materi lainnya. Tindak pidana di sini sudah selesai dengan siA memberikan uang kepada si B, dengan pernyataan agar memilihnya pada hari H Pemilihan. Tindak pidana tersebut sudah selesai dengan pemberian uang tadi tidak perlu dicek apakah si B benar-benar memilih si A pada hari pemilihan ataukah tidak. F. Daluwarsa Laporan Pelanggaran Pemilihan Bagaimana ketentuan daluarsa dalam laporan kepada Bawaslu/ Bawaslu Provinsi/ Bawaslu Kabupaten/Kota seharusnya menurut peraturan perundang- undangan? Sebelum menjawab pertanyaan ini, Ahli Kembali jelaskan jen is- jenis pelanggaran/ sengketa Pemilihan karena ini berkaitan dengan batasan waktu masing-masing untuk melaporkan dan memprosesnya . Dalam konteks pemilihan gubernur,wakil gubernur bupati, wak il bupati, dan walikota wakil walikota UU Pemilihan mengatur adanya enam (6) jenis pelanggaran/sengketa dalam yaitu: (1) Pelanggaran Administras i Pemilihan; (2) Tindak Pidana pemilihan; (3) Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan; (4) Sengketa Tahapan/Proses Pemilihan; (5) Sengketa Tata Usaha
90 Negara (TUN) Pemilihan; dan (6) Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP). Sesuai dengan maksud dari pembuat undang-undang agar penyelesaian pelanggaran/ sengketa itu berada pada jalur Fast Track Model, maka ada Batasan waktu pelaporan untuk tindak pidana pemilihan dan pelangaran, serta sengketa . Demikian pula ada Batasan waktu untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks mengajukan permohonan PHP ke Mahkamah Konstitusi, maka Batasan waktunya adalah 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota [Pasal 157 ayat (5) UU Pemilihan]. Sementara untuk pelaporan pelanggaran pemilihan disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan [Pasal 134 ayat (4) UU pemilihan]. Kata-kata "sejak diketahui dan/atau ditemukan " ini memang sengaja dipilih oleh pembuat UU untuk menghindari terlalu pendeknya daluwarsa pelaporan pelanggaran. Jadi bukan "sejak terjadinya" pelanggaran, tetapi "sejak diketahui/ ditemukan". Oleh sebab itu, dalam pelaporan adanya tindak pidana pemilihan atau pelanggaran administrasi Pemilihan, sepanjang pelapor belum melewati 7 hari sejak mengetahui atau menemukan adanya pelanggaran maka masih bisa melaporkan kepada Bawaslu/ Bawaslu Provinsi/ Bawaslu Kabupaten/ Kota. Jika dihubungkan dengan perkara PHP ini, menurut pendapat Ahli dalam hal terjadi pelanggaran pemilihan sepanjang tahapan-tahapan Pemilihan yang hal itu melanggar integritas proses dan hasil pemilihan, dan dengan demikian bisa mempengaruhi hasil pemilihan maka dapat saja dijadikan dasar untuk permohonan PHP, jadi Batasan waktunya berbeda dengan pelaporan pelanggaran administrasi dan pidana yang perlu dilaporkan kepada Bawaslu/ Bawaslu Provinsi/ Bawaslu Kabupaten/ Kota. G. Ketentuan Pasal 71 (3) UU Pemilihan Versus Surat Edaran dan lnstruksi Apakah pelanggaran pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2015 yang dilakukan oleh petahana dapat dikesampingkan dengan Peraturan dibawahnya? (terkait kebijakan berupa SE Bupati dan lnstruksi Bupati tentang percepatan wakaf yg dilakukan petahana 6 bulan sebelum) kaitkan dengan asas lex superior derogat legi inferior)? Apakah pelanggaran pasal 71 ayat (3)
91 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang dilakukan oleh petahana dapat dikesampingkan dengan alasan wabah? (terkait kebijakan berupa sk bupati tentang bantuan covid yg dilakukan petahana 6 bulan sebelum) kaitkan dengan asas lex superior derogat legi inferior. Inti dari persoalan ini adalah apakah seorang Bupati yang mengeluarkan Surat Edaran dan lnstruksi Bupati pada tahapan Pemilihan Bupati di daerah tersebut yang mana Surat Edaran dan lnstruksi Bupati tersebut tentang percepatan wakaf yang dilakukan Bupati Petahana tersebut 6 bulan sebelumnya . Surat Edaran dan lnstruksi Bupati tersebut apabila memuat hal- hal yang menguntungkan dan merugikan pasangan calon dalam Pemilihan Bupati, maka hal ini jelas suatu pelanggaran atas Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan yakni menggunakan kewenangan program, dan kegiatan yang menguntungkan salah satu pasangan calon dan merugikan pasangan calon lainnya. Surat Edaran dan lnstruksi Bupati, menurut pendapat Ahli memang dua hal yang dapat dikeluarkan oleh Bupati dalam menjalankan tugas sebagai pimpinan daerah nya. Namun demikian. Surat Edaran dan lnstruksi tersebut harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan peraturan gubernur serta peraturan bupati. Kesemua ketentuan tersebut merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan atau regeling, yang berlaku dan mengikat umum untuk semua orang, sesuai lingkupnyanya misalnya undang-undang dan peraturan pemerintah berlaku nasional, perda dan peraturan gubernur atau peraturan bupati/ walikota berlaku di daerah masing-masing. Ada perbedaan antara peraturan perundang-undangan tersebut (UU, PP, Perda, Pergub, Perbup/Perwali) dengan Surat Edaran dan lnstruksi Bupati. Surat Edaran (circular) dan lnstruksi Bupati, bukanlah peraturan dan bukan bagian dari peraturan perundang-undangan . Melainkan bagian dari kebijakan yang dikeluarkan seorang pejabat untuk melaksanakan suatu hal di daerahnya . Tentu saja Surat Edaran dan lnstruksi Bupati tidak boleh bertentangan dan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
92 Jelasnya, jika dikaitkan dengan larangan-larangan pada Pasal 71 UU Pemilihan maka bupati tidak boleh mengeluarkan Surat Edaran/ lnstruksi Bupati yang bisa melanggar ketentuan tersebut. Misalnya apabila Surat Edaran/ lnstruksi itu ternyata bersifat menguntungkan salah satu pasangan calon dan merugikan pasangan calon lainnya . lni tentu tidak boleh dilakukan. lnstruksi justru merupakan naskah dinas yang memuat perintah berupa petunjuk/ arahan tentang pelaksanaan suatu kebijakan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan . Sementara Surat Edaran adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak . Meskipun muncul kesan bahwa Surat Edaran ataupun instruksi itu sebagai peraturan namun sifatnya hanya untuk kalangan internal, dari segi materi muatan pun sifatnya Surat Edaran hanya memperjelas. Maka, Surat Edaran dan lnstruksi itu tidak boleh menabrak apalagi menegasikan peraturan perundang-undangan. Terkait daluwarsa pelanggaran 7 hari sejak diketahui atau sejak ditemukan, memang disengaja oleh pembuat undang-undang. Bahwa Pasal 71 adalah larangan dilakukannya political corruption atau korupsi politik. Dimana seorang incumbent memiliki kelebihan-kelebihan dibanding lawannya karena dia sedang menjabat, secara popularitas, kemudian dia bisa melakukan kewenangan karena jabatannya dan sebagainya. Sehingga pembuat undang-undang menentukan pasal ini jauh-jauh hari sebelumnya, sebelum pelaksanaan pemilihan, yaitu 6 bulan sebelum penetapan calon dilarang melakukan menggunakan kewenangannya kemudian menggunakan program kegiatannya yang sebetulnya bisa saja didomplengi oleh seorang petahana karena itu dilarang. Bahwa yang ingin dijaga dari Ketentuan Pasal 71 adalah dikhawatirkannya seorang pejabat, seorang petahana yang sedang menjabat, jangan sampai membuat kedudukannya itu menjadi lebih diuntungkan dibanding pasangan lain. Sehingga memang harus dirangkaikan dari kewenangan, program, dan kegiatan. Terkait dengan daluwarsa, dalam pengalaman dari Pemilu ke Pemilu untuk menghindari adanya waktu yang teramat singkat, padahal baru diketahui oleh salah satu pihak itu berapa waktu kemudian, hal ini yang yang mendorong diputuskan oleh pembuat undang-undang dengan 7 hari sejak diketahui atau sejak ditemukan.
93 Bahwa MK adalah puncak dari upaya mencari keadilan semua pihak di dalam proses pemilihan, khususnya para pihak yang berkompetisi dalam pemilihan sehingga putusan-putusan atau putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu atau KPU, atau PTUN, atau MA apabila berkaitan dengan hasil pemilihan dan ada hak dari para pihak untuk mengajukan PHP ke Mahkamah Konstitusi, maka dapat menjadi pertimbangan bagi MK untuk memutuskannya. Bahwa kebutuhan untuk menggunakan berbagai instrumen kebijakan seperti juga diskresi, mengeluarkan surat edaran, instruksi, dan sebagainya tidak dapat dihindari dalam suatu pemerintahan untuk mengatasi hal-hal yang mendesak yang dihadapi dan juga kebutuhan-kebutuhan yang ada di lapangan. Jika terjadi penyimpangan dalam hal kewenangan, program dan sebagainya oleh Petahana, itu juga bisa mempengaruhi hasil, juga bila terjadi penyalahgunaan dari posisi atau kedudukan. Bahwa dalam undang-undang pemilihan sampai dengan setelah amandemen terakhir, ternyata masih ada dualisme, yaitu sebagian adalah diputuskan diperiksa dan kemudian diputuskan oleh Bawaslu dan sebagian hanya dikaji dan kemudian diberikan rekomendasi oleh Bawaslu dan harus diperiksa dan diputus oleh KPU. Dengan demikian, hal ini yang menimbulkan perdebatan hingga saat ini. Yang harus dilakukan adalah revisi terhadap undang-undang. Selanjutnya dalam konteks perselisihan hasil pemilihan, yang dapat dijadikan suatu bagian dari yang harus diputuskan oleh Mahkamah di mana dikaji dan diperiksa apakah betul putusan-putusan yang telah dikeluarkan oleh KPU mengenai tidak menjalankan rekomendasi dari Bawaslu, sudah tepat atau belum, sebetulnya bagian terpenting dari PHP ini adalah perselisihan hasil apakah itu semua yang terjadi pelanggaran, kecurangan, termasuk juga dengan pelanggaran Pasal 71, Pasal 73, dan lain-lain, apakah hal tersebut mempengaruhi hasil pemilihan ataukah tidak yang sebetulnya ranahnya Mahkamah Konstitusi. Karena diaturnya secara berbeda Bawaslu juga memiliki kewenangan untuk memeriksanya karena tidak dikecualikan artinya tidak dilarang juga untuk melakukan pemeriksaan secara administratif terhadap Pasal 71 dan juga pasal- pasal lain. Sementara KPU juga mendasarkan kepada ketentuan yang tertulis secara letterlijk di dalam undang-undang pemilihan. Justru menjadi kesempatan
94 bagi Mahkamah untuk memeriksa apakah memang telah terjadi pelanggaran norma terhadap Pasal 71 dan pasal-pasal lainnya. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut: I. DALAM EKSEPSI A. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) 1. Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan: Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Ambang Batas Pengajuan Permohonan 2. Bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat Ambang Batas pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020, karena selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 7.073 (tujuh ribu tujuh puluh tiga) suara atau 0,7%, sehingga melebihi Ambang Batas yang ditentukan sebesar 4.795 (empat ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) suara atau 0,5%. 3. Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 (selanjutnya disebut UU PEMILIHAN), yang pada pokoknya mengatur Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan ketentuan sebagai berikut: a. "Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon." b. "Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu), pengajuan
95 perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon." c. "Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon." d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon." 4. Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) Kabupaten Tasikmalaya, jumlah penduduk Kabupaten Tasikmalaya adalah 1.801.882 (satu juta delapan ratus satu ribu delapan ratus delapan puluh dua) jiwa (Bukti T-003), sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU PEMILIHAN maka pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 dapat dilakukan jika selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait memiliki perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon. 5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 1181/PL.02.6-Kpt/3206/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020 (Bukti T-002), perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut: TABEL 01 PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2020 NO. NAMA PASANGAN CALON PEROLEHAN URUT SUARA 2. H. Ade Sugianto dan H. Cecep Nurul Yakin 315.332
96 4. Dr. H. Iwan Saputra, S.E., M.Si. dan Iip Miptahul Paoz 308.259 Jumlah Suara Sah 959.086 Selisih Suara 7.073 Ambang Batas 0,5% 4.795 6. Bahwa berdasarkan Tabel 01 tersebut di atas, jumlah suara sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 adalah 959.086 (sembilan ratus lima puluh sembilan ribu delapan puluh sembilan) suara, sehingga batas maksimal selisih perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah 0,5% x 959.086 (jumlah suara sah) = 4.795 (empat ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) suara. 7. Bahwa perolehan suara Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) atas nama Dr. Iwan Saputra, S.E, M.Si. dan Iip Miptahul Paoz adalah 308.529 (tiga ratus delapan ribu lima ratus dua puluh sembilan) suara, sedangkan Pihak Terkait yang memperoleh suara tertinggi yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Ade Sugianto dan H. Cecep Nurul Yakin adalah 315.332 (tiga ratus lima belas ribu tiga ratus tiga puluh dua) suara, sehingga selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 7.073 (tujuh ribu tujuh puluh tiga) suara atau sebesar 0,7% (nol koma tujuh persen), dengan demikian selisih suara sah antara Pemohon dan Pihak Terkait telah melebihi syarat Ambang Batas selisih perolehan suara yaitu 0,5% (nol koma lima persen). 8. Bahwa dengan demikian karena selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait tidak memenuhi syarat Ambang Batas perolehan suara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU PEMILIHAN, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).
97 Sikap Mahkamah dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2015, Tahun 2017, dan Tahun 2018, Tidak Menerima Permohonan yang Melebihi Ambang Batas Selisih Perolehan Suara 9. Bahwa berkaitan dengan Permohonan Pemohon pada halaman 6 sampai dengan halaman 14 yang pada pokoknya menuntut agar Mahkamah mengesampingkan pemberlakuan ketentuan Ambang Batas selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU PEMILIHAN, karena menurut Pemohon terdapat kejahatan demokrasi yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) yang juga merupakan Bupati Petahana Tasikmalaya. Berkaitan dengan dalil Pemohon tersebut perlu Termohon jelaskan, bahwa Mahkamah sejak mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota secara serentak Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 tidak pernah mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU PEMILIHAN, hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan nomor 8/PHP.BUP-XV/2017, tanggal 3 April 2017 yang pada pokoknya menyatakan: "bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU PEMILIHAN, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU PEMILIHAN sebab mengesampingkan Pasal 158 UU PEMILIHAN sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU PEMILIHAN tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU PEMILIHAN) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang "memaksa" dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu
98 Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteksi akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU PEMILIHAN lalu memutuskan untuk tidak mengajukan Permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidak-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam Permohonan a quo." 10. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya, merujuk kepada beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah mengesampingkan pemberlakuan ketentuan Pasal 158 UU PEMILIHAN, yaitu: a. Putusan No.50/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 3 April 2017 terkait sengketa hasil Pilkada Kab. Intan Jaya. b. Putusan No.14/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 3 April 2017 terkait sengketa hasil Pilkada Kab. Tolikara. c. Putusan No.42/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 4 April 2017 terkait sengketa hasil Pilkada Kab. Puncak Jaya. d. Putusan No.52/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 26 April 2017 terkait sengketa hasil Pilkada Kab. Kepulauan Yapen. e. Putusan No.51/PHP.BUP-XV/2018 tanggal 17 September 2018 terkait sengketa hasil Pilkada Kab. Mimika. f. Putusan No.71/PHP.BUP-XV/2018 tanggal 17 September 2018 terkait sengketa hasil Pilkada Kab. Paniai. 11. Bahwa Pemohon telah keliru dengan menyatakan terdapat 6 (enam) putusan yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan mengecualikan penerapan ketentuan Ambang Batas hasil Pilkada, karena Mahkamah Konstitusi tidak pernah mengecualikan penerapan Pasal 158 UU PEMILIHAN. Mahkamah Konstitusi hanya menyatakan menunda pemberlakuan penerapan Ambang Batas perolehan suara sesuai Pasal 158 UU PEMILIHAN karena menurut Mahkamah Konstitusi terdapat kejadian khusus yang membuat hasil perolehan suara belum bisa dipastikan jumlahnya sehingga Mahkamah belum bisa menerapkan Ambang Batas. Oleh karena itu, dalam pemeriksaannya Mahkamah terlebih dahulu
99 menyelesaikan persoalan yang menyebabkan terjadinya ketidakpastian hasil perolehan suara. 12. Bahwa dalam kasus di Pilkada Kabupaten Intan Jaya, Mahkamah menunda pemberlakuan penerapan Ambang Batas perolehan suara berdasarkan Pasal 158 UU PEMILIHAN karena pada saat pelaksanaan rapat pleno tingkat Kabupaten Intan Jaya berlangsung rusuh, sehingga pimpinan KPU Kabupaten Intan Jaya diungsikan ke rumah dinas Bupati dan di sana pimpinan KPU Kabupaten Intan Jaya berada dalam kondisi yang tertekan dipaksa untuk menyelesaikan 27 TPS di Kabupaten Intan Jaya yang perolehan suaranya belum jelas, berdasarkan hal tersebut Mahkamah Konstitusi meminta untuk dilakukannya Penghitungan Surat Suara Ulang dari 27 TPS di Kabupaten Intan Jaya. Akan tetapi, karena dokumen C1- KWK dianggap meragukan dan tidak bisa dipastikan keasliannya maka Mahkamah Konstitusi memerintahkan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang, setelah dilakukan Pemungutan Suara Ulang maka hasil perolehan suara dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Intan Jaya bisa dipastikan jumlahnya, sehingga Mahkamah Konstitusi selanjutnya menerapkan Ambang Batas perolehan suara dalam perkara sengketa hasil Pilkada Kabupaten Intan Jaya. 13. Bahwa dalam kasus di Pilkada Kabupaten Tolikara, Mahkamah menunda pemberlakuan penerapan Ambang Batas perolehan suara Pasal 158 UU PEMILIHAN karena terdapat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Tolikara kepada KPU Kabupaten Tolikara untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang terhadap 18 Distrik di Kabupaten Tolikara. Berdasarkan hal tersebut Mahkamah Konstitusi memerintahkan KPU Kabupaten Tolikara untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang terhadap 18 Distrik di Kabupaten Tolikara, setelah Pemungutan Suara Ulang dilakukan maka hasil perolehan suara Pilkada Kabupaten Tolikara bisa dipastikan jumlahnya, sehingga Mahkamah Konstitusi selanjutnya menerapkan Ambang Batas perolehan suara dalam perkara sengketa hasil Pilkada Kabupaten Tolikara. 14. Bahwa dalam kasus di Pilkada Kabupaten Puncak Jaya, Mahkamah menunda pemberlakuan penerapan Ambang Batas perolehan suara Pasal 158 UU PEMILIHAN karena terdapat 6 (enam) Distrik di Kabupaten Puncak
100 Jaya yang perolehan suaranya dinyatakan 0 (nol) oleh KPU Kabupaten Puncak Jaya karena dokumen rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kecamatan dianggap rusak dan tidak dapat dipercaya keasliannya. Berdasarkan hal tersebut Mahkamah Konstitusi memerintahkan KPU Kabupaten Puncak Jaya untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang terhadap 6 (enam) Distrik di Kabupaten Puncak Jaya yang perolehan suaranya dinyatakan 0 (nol), setelah Pemungutan Suara Ulang dilakukan maka hasil perolehan suara di Pilkada Kabupaten Puncak Jaya bisa dipastikan jumlahnya dan dipercaya keasliannya, sehingga Mahkamah Konstitusi selanjutnya menerapkan Ambang Batas perolehan suara dalam perkara sengketa hasil Pilkada Kabupaten Puncak Jaya. 15. Bahwa dalam kasus di Pilkada Kabupaten Kepulauan Yapen, Mahkamah menunda pemberlakuan penerapan Ambang Batas perolehan suara Pasal 158 UU PEMILIHAN karena terdapat Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak yang didiskualifikasi sebelum dilaksanakannya penetapan perolehan suara oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dengan mendasarkan kepada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen, padahal rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen telah dikoreksi oleh Bawaslu RI di mana terhadap rekomendasi tersebut KPU RI meminta agar KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melaksanakan rekomendasi dari Bawaslu RI. Berdasarkan hal tersebut Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya menyatakan Ambang Batas perolehan suara belum bisa diterapkan karena penetapan perolehan suara dianggap cacat hukum, sehingga Mahkamah melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan rekomendasi diskualifikasi tersebut dan Mahkamah menyatakan Pasangan Calon yang didiskualifikasi tersebut harus diikutsertakan dalam penetapan perolehan suara, selanjutnya dalam pelaksanaan penetapan perolehan suara di Kabupaten Kepulauan Yapen melibatkan 4 (empat) Pasangan Calon. Setelah dilakukan penetapan perolehan suara di Kabupaten Kepulauan Yapen, Mahkamah Konstitusi selanjutnya menerapkan Ambang Batas perolehan suara dalam perkara sengketa hasil Pilkada Kabupaten Kepulauan Yapen.
101 16. Bahwa dalam kasus di Pilkada Kabupaten Mimika, Mahkamah menunda pemberlakuan penerapan Ambang Batas perolehan suara Pasal 158 UU PEMILIHAN karena terdapat persoalan yang diajukan oleh Pemohon terkait dengan keabsahan penyelenggara pemilu pada tingkat KPPS, berdasarkan hal tersebut Mahkamah Konstitusi memeriksa dan menguji apakah penyelenggara pemilu pada tingkat KPPS sah atau tidak, setelah melakukan pemeriksaan Mahkamah Konstitusi menyatakan penyelenggara pemilu pada tingkat KPPS dalam Pilkada Kabupaten Mimika sah, sehingga Mahkamah Konstitusi selanjutnya menerapkan Ambang Batas perolehan suara dalam perkara sengketa hasil Pilkada Kabupaten Mimika. 17. Bahwa begitu juga dengan kasus di Pilkada Kabupaten Paniai, Mahkamah menunda pemberlakuan penerapan Ambang Batas perolehan suara Pasal 158 UU PEMILIHAN karena terdapat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Paniai terhadap 5 Distrik di Kabupaten Paniai untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang, akan tetapi KPU Kabupaten Paniai tidak melaksanakan rekomendasi tersebut, maka Mahkamah Konstitusi dalam petimbangan hukumnya meminta untuk terlebih dahulu dilakukannya Pemungutan Suara Ulang terhadap 5 Distrik di Kabupaten Paniai, setelah dilakukannya Pemungutan Suara Ulang maka hasil Pemungutan Suara Ulang terhadap 5 Distrik di Kabupaten Paniai tersebut dianggap sebagai penetapan suara yang sah dan dianggap final, sehingga Mahkamah Konstitusi selanjutnya menerapkan Ambang Batas perolehan suara dalam perkara sengketa hasil Pilkada Kabupaten Paniai. 18. Bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah dalam beberapa kasus tersebut, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: a. Mahkamah tidak pernah mengesampingkan penerapan Pasal 158 UU PEMILIHAN; b. Mahkamah hanya menunda pemberlakuan Pasal 158 UU PEMILIHAN; c. Penundaaan pemberlakuan Pasal 158 UU PEMILIHAN disebabkan adanya beberapa kejadian khusus atau kondisi yang mengakibatkan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon belum bisa dipastikan jumlahnya sehingga belum bisa diterapkan;
102 d. Mahkamah dalam pemeriksaannya hanya memeriksa terhadap alasan- alasan yang menjadikan perolehan suara tersebut belum bisa dipastikan. e. Bahwa alasan adanya pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) tidak pernah dijadikan bahan pemeriksaan oleh Mahkamah setelah ditundanya pemberlakuan Pasal 158 UU PEMILIHAN; 19. Bahwa dalam perkara Pilkada di Kabupaten Tasikmalaya tidak ada kejadian khusus yang menyebabkan terganggunya proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Kabupaten ataupun pada tingkat Kecamatan, sehingga tidak ada satupun yang dapat meragukan kepastian rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Kabupaten yang telah ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 16 Desember 2020 (Bukti T-005 dan Bukti T-007). Dengan demikian dalil Pemohon yang merujuk kepada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang menunda pemberlakuan penerapan Pasal 158 UU PEMILIHAN agar diberlakukan dalam kasus perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 adalah dalil yang tidak berdasar dan oleh karenanya harus dikesampingkan. 20. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon yang merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU-D-VIII/2010 yang dikeluarkan dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2010, di mana Mahkamah Konstitusi menyatakan pemeriksaan terhadap hasil tidak semata-mata hanya terhadap hasil, akan tetapi harus juga menggali keadilan dengan menilai dan mengadili proses Pemilukada yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara yang diperselisihkan, sehingga pelanggaran- pelanggaran baik pelanggaran administratif maupun pelanggaran pidana yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut sudah tidak relevan lagi karena putusan tersebut dikeluarkan ketika Pemilihan Kepala Daerah masuk dalam rezim Pemilihan Umum (Pemilu) yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya berdasarkan ketentuan Pasal 24C UUD 1945 serta sebelum ada Undang-Undang
103 Pemilihan yang mengatur pembagian tugas dan wewenang penyelenggara pemilihan. Sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU- XI/2013, Pemilihan Kepala Daerah tidak lagi termasuk rezim Pemilihan Umum sehingga bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya. 21. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sekarang ini didasarkan atas ketentuan dalam Pasal 157 ayat (3) UU PEMILIHAN di mana kedudukan Mahkamah Konstitusi bersifat sementara sampai dengan adanya lembaga peradilan khusus, dan kewenangan yang diberikan merupakan kewenangan tambahan sehingga kedudukan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai pelaksana Undang-Undang. Sebagai pelaksana Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tidak bisa melanggar Undang-Undang. UU PEMILIHAN telah mengatur kewenangan Bawaslu untuk memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan dan/atau pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif. Dalam menangani pelanggaran administrasi pemilihan Bawaslu telah mengeluarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif. 22. Bahwa dalam Putusan Perkara Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 secara tegas Mahkamah menyatakan bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang ditentukan dalam Pasal 157 ayat (3) UU PEMILIHAN, yaitu kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan. Secara argumentum a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya dengan mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya yang melampaui kewenangan yang
104 diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU PEMILIHAN. Mahkamah menegaskan bahwa Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU PEMILIHAN. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas- batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan prinsip-prinsip universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state). 23. Bahwa berdasarkan sikap tegas Mahkamah tersebut maka dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 tidak ada alasan bagi Mahkamah untuk menunda pemberlakuan penerapan Ambang Batas selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU PEMILIHAN karena dalam proses Pilkada di Kabupaten Tasikmalaya tidak ada kejadian khusus yang menyebabkan penetapan perolehan suara belum bisa dipastikan jumlahnya. Proses pemungutan dan penghitungan suara sudah berjalan dengan aman dan lancar pada setiap TPS. Hal ini diakui oleh Pemohon dengan kehadiran saksi Pemohon pada setiap TPS dan menandatangani Berita Acara serta Sertifikat Hasil Perolehan Suara sebagaimana Formulir Model C-Hasil KWK. Proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam rapat pleno tingkat Kecamatan dihadiri oleh saksi Pemohon yang tidak menyatakan keberatan terhadap hasil perolehan suara (vide BUKTI T-007). Begitu juga pada waktu rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten saksi Pemohon hadir (BUKTI T-006) dan tidak mengajukan keberatan terhadap hasil perolehan suara (BUKTI T-004). Bahkan dalam Permohonan Pemohon sekarang ini Pemohon tidak sedikitpun membahas adanya kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon. Dengan demikian
105 perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 sudah bisa dipastikan jumlahnya, sebagaimana Keputusan Termohon Nomor: 1181/PL.02.6-Kpt/3206/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya (vide BUKTI T- 002), sehingga selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sudah bisa dipastikan yaitu 7.073 suara, melebihi batas Ambang Batas yang ditentukan sebanyak 4.795 suara. 24. Bahwa selain itu berkaitan dengan batasan persentase perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan putusan Nomor: 16/PHP.BUP-XIV/2016 pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU PEMILIHAN sebagai sumber dan dasar kewenangan a quo di mana dalam hal ini Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU PEMILIHAN. Menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan a quo, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara expressis verbis digariskan dalam UU PEMILIHAN. Mahkamah menyatakan dalam UU PEMILIHAN terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan Permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah: a. Tenggang waktu pengajuan Permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015]; b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan Permohonan (legal standing) [vide Pasal 158 UU 8/2015]; c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU PEMILIHAN Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan; [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak in
106 casu peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota mengajukan Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015]; 25. Mengenai sikap Mahkamah Konstitusi terhadap batasan persentase perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU PEMILIHAN, Termohon perlu menegaskan kembali pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan Perkara Nomor 51/PUU-XIII/2015, tertanggal 9 Juli 2015, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi (Vide: Pasal 28J ayat (2) UUD 1945). Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU PEMILIHAN merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang- Undang untuk menentukannya, sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon. Mengenai syarat pengajuan Permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU PEMILIHAN berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. 26. Berdasarkan catatan Termohon, dalam perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi pada Pilkada serentak tahun 2015, 2017 dan 2018 semua perkara yang melewati Ambang Batas pemilihan, di mana perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait melewati Ambang Batas selisih
107 perolehan suara yang ditentukan dalam Pasal 158 UU PEMILIHAN maka perkara tersebut dinyatakan Tidak Dapat Diterima. 27. Berdasarkan uraian tersebut di atas, karena persentase perbedaan perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 tidak memenuhi syarat Ambang Batas sebagaimana diatur dengan Pasal 158 ayat (2) UU PEMILIHAN maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan oleh karenanya Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard). 28. Bahwa berkaitan dengan keterangan Pemohon di dalam Persidangan Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 26 Januari 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon KPU Kabupaten Tasikmalaya tidak mau melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah tidak benar. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan surat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 046/K.BAWASLU.JB-18/PM.00.02/XII/2020 tertanggal 30 Desember 2020 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan beserta Lampiran berupa Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 07/REG/LP/PB/KAB/13.26/XII/2020 (Bukti T-010) pada pokoknya meminta Termohon untuk menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Tidak ada rekomendasi yang secara eksplisit untuk meminta Termohon membatalkan (mendiskualifikasi) Pasangan Calon Nomor Urut 2. 29. Bahwa Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya (Bukti T-022) sesuai dengan ketentuan Pasal 140 UU PEMILIHAN dan Pasal 18 PKPU Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum (PKPU 13/2014), yaitu dengan melakukan pencermatan terhadap hasil kajian Bawaslu, dan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan KPU RI melalui KPU Provinsi Jawa Barat selaku atasan langsung Termohon. Berdasarkan arahan dari KPU RI untuk memeriksa para pihak yang terkait Termohon
108 telah mengundang berbagai pihak seperti Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Pelapor, Terlapor, Dinas terkait Pemda Tasikmalaya, Penerima manfaat dan ahli, sehubungan dengan adanya Instruksi Bupati Tasikmalaya dan Surat Edaran mengenai percepatan akselerasi sertifikasi tanah wakaf. Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya dan Pelapor atas nama Dr. Iwan Saputra S.E., M.Si. tidak hadir memenuhi undangan Termohon, sedangkan pihak lainnya hadir, termasuk Terlapor, perwakilan dari dinas yang terkait, para penerima manfaat dari kelompok organisasi keagamaan serta ahli. 30. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi ditemukan beberapa fakta sebagai berikut: a. Bahwa program sertifikasi tanah wakaf merupakan pelaksanaan dari program pemerintah pusat yang berkaitan dengan program nasional sertifikasi tanah yang dipimpin oleh Kementrian Agraria dan Tata Ruang, bukan kebijakan Daerah yang berhubungan dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020. Instruksi Bupati dan Surat Edaran Bupati berkaitan dengan percepatan sertifikasi tanah wakaf merupakan program pemerintah pusat berdasarkan: 1) Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia (Inpres 2/2018). Instruksi Presiden tersebut ditujukan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Kementerian yang terkait, Kepala Daerah termasuk Bupati dan Walikota, dan lembaga lainnya, untuk mengambil langkah- langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah secara Sistematis Lengkap di seluruh wilayah Indonesia sebagai Gerakan Nasional dengan tujuan utama agar terwujudnya pendaftaran tanah secara lengkap di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka mendukung Proyek Strategis Nasional. 2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis.
109 3) Instruksi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1/INS/II/2018 Tentang Percepatan Pensertipikatan Tanah Tempat Peribadatan di Seluruh Indonesia. b. Bahwa kebijakan Bupati Tasikmalaya berupa Surat Instruksi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf dikeluarkan pada tanggal 2 September 2020, sedangkan Surat Edaran dikeluarkan pada tanggal 3 September 2020 sebelum pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, yang tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020. c. Bahwa laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan Pasal 71 ayat (3) UU PEMILIHAN dibuat oleh Pelapor atas nama Dr. Iwan Saputra, S.E., M.Si. pada tanggal 16 Desember 2020 beberapa jam setelah Termohon menetapakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat Kabupaten pada tanggal 16 Desember 2020. d. Bahwa para penerima manfaat menyatakan tidak ada hubungan antara program percepatan sertifikasi tanah wakaf dengan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020, tidak ada keharusan atau persyaratan menerima program tersebut dengan dukungan kepada pasangan calon tertentu, tidak ada upaya untuk mendukung atau tidak mendukung salah satu pasangan calon tertentu. 31. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen yang diterima oleh Termohon, pemeriksaan saksi dan ahli (Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H; Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Ip., M.Sc; Dr. Berna Sudjana Ermaya S.H., M.H; dan Titi Anggraeni, S.H., M.H.) Termohon melakukan analisis dengan hasil sebagai berikut: a. Bahwa Laporan Pelapor pada tanggal 16 Desember 2020 telah melewati batas waktu pengajuan laporan karena Surat Instruksi Bupati tertanggal 2 September 2020 dan Surat Edaran Bupati tertanggal 3 September 2020 adalah merupakan surat yang bersifat regeling, yang terbuka untuk umum dan sudah diketahui publik secara terbuka sejak terbitnya objek sengketa. Apalagi berdasarkan Permohonan sengketa pelanggaran
110 administrasi pemilihan ke Mahkamah Agung dalam perkara Nomor: 2/PER-PAP/I/2 P/PAP/2021 (Bukti T-023) Pemohon mengakui telah mengajukan laporan Surat Instruksi Bupati Tasikmalaya tertanggal 2 September 2020 dan Surat Edaran tertanggal 3 September 2020 kepada KPU Kabupaten Tasikmalaya dan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 5 Desember 2020. b. Bahwa laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan tersebut diajukan oleh Pelapor atas nama Dr. H. Iwan Saputra, SE., M.Si setelah tahap penetapan rekapitulasi perolehan suara oleh Termohon tertanggal 16 Desember 2020. Sehingga hal tersebut merupakan ranah yang berkaitan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan yang merupakan ruang kewenangan absolut dari Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya. c. Bahwa tidak terdapat argumentasi yang cukup kuat yang menjelaskan bahwa program Instruksi Bupati dan Surat Edaran tentang Percepatan Pensertipikatan Tanah Wakaf ini merupakan murni kebijakan Bupati (Petahana) karena bersifat regeling bukan beschikking. d. Bahwa tidak terdapat bukti-bukti yang cukup kuat dan meyakinkan adanya keuntungan yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. Ade Sugianto - H. Cecep Nurul Yakin) dari kebijakan Bupati Kabupaten Tasikmalaya dalam bentuk Surat Edaran dan Instruksi Bupati, sehingga unsur pelanggaran Pasal 71 ayat (3) UU PEMILIHAN tidak terbukti. 32. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Termohon menyimpulkan laporan Pelapor atas nama Dr. Iwan Saputra, S.E. seharusnya Tidak Dapat Diterima dan Terlapor tidak terbukti melanggar Pasal 71 ayat (3) UU PEMILIHAN. Laporan selengkapnya akan diuraikan pada bagian pokok perkara yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan eksepsi ini. Tindak lanjut atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya kami jadikan sebagai bukti pada (vide Bukti T-022). 33. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) UU PEMILIHAN telah ditindaklanjuti oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keadaan ini
111 tidak bisa dikategorikan sebagai situasi atau kondisi yang bisa menjadi sebab Mahkamah menunda pemberlakuan penerapan Pasal 158 UU PEMILIHAN. 34. Bahwa selain itu, Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya tersebut tidak berkaitan dengan pelanggaran administrasi pemilihan yang dapat mempengaruhi pemilih atau perolehan suara masing-masing pasangan calon, misalnya berkaitan dengan perbuatan money politic dalam bentuk penyerahan sembako atau bantuan sosial yang ditujukan kepada para pemilih. Kebijakan percepatan pensertipikatan tanah wakaf merupakan kebijakan yang bersifat terbuka yang ditujukan kepada masyarakat luas tanpa melihat adanya latar belakang kepentingan politik, suku, agama, ataupun golongan. Sehingga terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya tersebut tidak cukup alasan bagi Mahkamah untuk menunda pemberlakuan penerapan Ambang Batas pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU PEMILIHAN. Sedangkan terhadap tuduhan Pemohon mengenai adanya penyalahgunaan wewenang, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3) UU PEMILIHAN, tidak pernah ada laporan, temuan atau rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya terhadap Termohon untuk membatalkan pasangan calon sebagai sanksi atas pelanggaran tersebut. Begitu pula terhadap tuduhan Pemohon bahwa Pihak Terkait melanggar Pasal 73 ayat (1) UU PEMILIHAN berkaitan dengan adanya pembagian uang atau money politic yang Terstuktur, Sistematis dan Masif, sampai saat ini tidak ada rekomendasi atau putusan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya untuk membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 karena melanggar ketentuan pasal 73 ayat (1) UU PEMILIHAN. 35. Bahwa dengan demikian karena selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait melewati Ambang Batas yang ditentukan dalam Pasal 158 UU PEMILIHAN dan tidak ada situasi dan kondisi yang menyebabkan adanya ketidakpastian terhadap perolehan suara hasil pemilihan maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima. B. PERBAIKAN PERMOHONAN MELAMPAUI TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON
112 36. Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, pukul 20.57 WIB. Permohonan Pemohon tersebut kemudian dicatat oleh Mahkamah Konstitusi sesuai Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor: 52/PAN.MK/AP3/12/2020, pukul 21.38 WIB. 37. Bahwa dalam AP3 tersebut disebutkan bahwa Permohonan yang belum lengkap akan dilengkapi pada saat Perbaikan Permohonan terhitung 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkan AP3. Dengan demikian batas waktu perbaikan Pemohon adalah pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020. 38. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PMK 6/2020), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) diterbitkan. Selanjutnya dalam Pasal 14 PMK 6/2020, ditegaskan bahwa Perbaikan dan kelengkapan Permohonan hanya dapat diajukan 1 (satu) kali selama tenggang waktu pengajuan Perbaikan Permohonan. 39. Bahwa Perbaikan Permohonan Pemohon diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020, pada pukul 19.30 WIB sebagaimana terdapat dalam stempel warna merah dari Mahkamah Konstitusi, sehingga Perbaikan Permohonan Pemohon telah melewati batas waktu yang ditentukan 3 (tiga) hari sejak terbitnya AP3, yaitu tanggal 22 Desember 2020, sehingga Perbaikan Permohonan Pemohon telah melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) PMK 6/2020. 40. Bahwa dengan demikian, perbaikan permohonan Pemohon tidak bisa digunakan sebagai dasar pemeriksaan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga materi pemeriksaan perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 harus merujuk kepada Permohonan Pemohon yang diajukan pada tanggal 18 Desember 2020.
113 41. Namun demikian, karena perbaikan permohonan sudah disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi pada waktu pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 26 Januari 2020, maka materi Jawaban Termohon akan membahas setiap dalil yang diajukan oleh Pemohon. Akan tetapi, secara yuridis materi pemeriksaan persidangan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, harus merujuk kepada Permohonan Pemohon yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Desember 2020. 42. Bahwa pada Perbaikan Permohonan Pemohon di halaman 27 angka 15, memuat dalil pemohon mengenai Program Percepatan Wakaf. Dalam persidangan Pemeriksaan Pendahuluan, Pemohon menyampaikan bahwa ada surat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya kepada Termohon untuk mendiskualifikasi Petahana Pasangan Calon Nomor Urut 2 akan tetapi tidak ditindaklanjuti oleh Termohon. Pada waktu Mahkamah menanyakan kepada Pemohon apakah surat rekomendasi Bawaslu tersebut sudah ada dalam Permohonan Pemohon atau perbaikan Permohonan Pemohon, Pemohon pada pokoknya menjawab ada, sebagaimana dalil Pemohon pada angka 15 halaman 27 Perbaikan Permohonan Pemohon. 43. Bahwa dalil Pemohon mengenai program percepatan wakaf ternyata tidak ada dalam materi Permohonan Pemohon yang disampaikan kepada Mahkamah pada tanggal 18 Desember 2020. Oleh karena itu, dalil Pemohon mengenai Program Percepatan Wakaf yang ada pada Perbaikan Permohonan harus dikesampingkan karena Perbaikan Permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) PMK 6/2020. 44. Bahwa dengan demikian, karena dalil Pemohon mengenai Program Percepatan Wakaf tidak ada dalam Permohonan Pemohon yang diterima Mahkamah pada tanggal 18 Desember 2020, maka surat Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya yang merekomendasikan kepada Termohon untuk mendiskualifikasi Petahana Pasangan Calon Nomor 2 tidak bisa dijadikan materi pemeriksaan persidangan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020.
114 45. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil pemohon mengenai Program Percepatan Wakaf tidak bisa diperiksa oleh Mahkamah, sehingga materi lainnya yang berkatan dengan Program Percepatan Wakaf seperti surat Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya tidak relevan untuk diperiksa oleh Mahkamah, sehingga dalil Pemohon mengenai hal ini adalah tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum sehingga harus dikesampingkan. 46. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Termohon, Perbaikan Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Perbaikan Permohonan sebagaimana ditentukan dalam PMK 6/2020, sehingga Perbaikan Permohonan Pemohon haruslah ditolak dan dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi. C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) Menurut Termohon, Permohonan oleh Pemohon Tidak jelas (Obscuur Libel) dengan alasan sebagai berikut: Permohonan Pemohon Salah Alamat 47. Bahwa dalam Permohonannya pada halaman 5 angka 4 Pemohon menyatakan: "Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020" 48. Bahwa Pemohon telah diberi kesempatan untuk melakukan Perbaikan Permohonan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya Akta Penerimaan Permohonan (AP3) dari tanggal 18 Desember sampai dengan tanggal 22 Desember 2020 akan tetapi sampai dengan batas waktu yang ditentukan, Pemohon tidak mengajukan perbaikan apapun mengenai hal ini. Bahkan sampai dengan pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 26 Januari 2021, dalam persidangan di hadapan Mahkamah Pemohon juga tidak mengajukan Perbaikan mengenai Permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020, sebagaimana tercatat pada halaman 5 Permohonan Pemohon. 49. Bahwa Termohon dalam perkara ini adalah KPU Kabupaten Tasikmalaya yang telah mengeluarkan keputusan Nomor: 1181/PL.02.6-Kpt/3206/KPU-
115 Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya (vide Bukti T-002), berkaitan dengan hasil pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya, sehingga adanya tuntutan Pemohon untuk mengajukan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020, adalah merupakan Permohonan yang salah alamat karena Termohon dan objek sengketa yang dikeluarkan oleh Termohon tidak ada hubungannya dengan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan. 50. Bahwa dengan adanya tuntutan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020 dan pada bagian posita lainnya berhubungan dengan tuntutan pembatalan Keputusan Termohon Nomor: 1181/PL.02.6- Kpt/3206/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya (vide Bukti T-002), Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas karena tidak mungkin pemeriksaan perkara dilakukan secara bersamaan antara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya dengan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan. 51. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Permohonan Pemohon harus dikategorikan sebagai Permohonan yang tidak jelas atau obscuur libel sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard). Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan 52. Bahwa Permohonan Pemohon harus memenuhi syarat-syarat Permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 6/2020 yang menyatakan bahwa Permohonan harus memuat uraian yang jelas mengenai: 4. Alasan-alasan Permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh
116 Termohon dan hasil penghitungan suara dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; 5. Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon." 53. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon pada pokoknya mempersoalkan beberapa hal sebagai berikut: a. Kejahatan Demokrasi Dalam bentuk Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD-Uang Rakyat) Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif Guna Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2; b. Kejahatan Demokrasi Dalam Bentuk Pelanggaran Money Politic Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif; c. Kejahatan Demokrasi Dalam Bentuk Pelanggaran Keterlibatan ASN/PNS Serta Struktur Pemerintahan Desa Hingga Ke RT-RW Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif; d. Termohon/Penyelenggara Tidak Bekerja Secara Profesional dan Memihak Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Petahana); dan e. Kesalahan Hasil Perhitungan Suara. 54. Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut ternyata tidak ada satupun yang memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Sehingga Permohonan Pemohon harus dikategorikan sebagai Permohonan yang tidak jelas. Oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima. 55. Bahwa dalam petitumnya sebagaimana terdapat pada halaman 44 dan 45, Pemohon juga tidak memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon hanya meminta untuk: 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2) Membatalkan Keputusan Termohon Nomor: 1181/PL.02.6- Kpt/3206/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil
117 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, ditetapkan hari Rabu Tanggal 16 Desember 2020 Pukul 00:59 WIB; 3) Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) H. Ade Sugianto dan H. Cecep Nurul Yakin sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020. Sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Termohon Nomor 289/PL.02.3-Kpt/3206/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 sepanjang mengenai kepesertaan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) H. Ade Sugianto dan H. Cecep Nurul Yakin dan Surat Keputusan Termohon Nomor 290/PL.02.3-Kpt/3206/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, tanggal 24 September 2020 sepanjang mengenai kepesertaan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) H. Ade Sugianto dan H. Cecep Nurul Yakin; 4) Memerintahkan Termohon untuk setidak-tidaknya melakukan pemungutan suara ulang pada seluruh TPS di 9 (sembilan) Kecamatan yaitu Kecamatan Cigalontang, Kecamatan Jatiwaras, Kecamatan Tanjungjaya, Kecamatan Gunungtanjung, Kecamatan Leuwisari, Kecamatan Culamega, Kecamatan Cineam, Kecamatan Cipatujah, Kecamatan Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya. Tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3; 5) Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Putusan ini; 6) Memerintahkan kepada KPU Pusat dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat serta Bawaslu Pusat untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini; 7) Memerintahkan Kepolisian Republik Indonesia untuk mengamankan pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut; dan 8) Memerintahkan kepada Termohon untuk melaporkan hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak putusan perkara a quo dibacakan. 56. Bahwa dengan demikian karena dalam Permohonannya Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan Termohon dan
118 penghitungan yang benar menurut Termohon serta dalam petitumnya tidak memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, maka Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat pengajuan Permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 6/2020. Oleh karena Permohonan Pemohon tidak jelas maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima. 57. Bahwa dalam petitumnya sebagaimana tersebut di atas, Pemohon menuntut untuk mendiskualifikasikan Pasangan Calon Nomor Urut 2 akan tetapi disisi lain Pemohon menuntut agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada seluruh TPS di 9 Kecamatan yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, maka tuntutan Pemohon tersebut adalah tuntutan yang tidak jelas karena bagaimana bisa pada satu sisi Pemohon menuntut pembatalan Pihak Terkait di sisi lain Pemohon menuntut Pemungutan Suara Ulang dengan melibatkan Pihak Terkait. Petitum seperti ini adalah merupakan petitum yang tidak jelas karena saling bertentangan sehingga Permohonan yang seperti ini harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima. 58. Bahwa berkaitan dengan kasus-kasus di mana petitum tidak jelas karena saling bertentangan atau tidak bersesuaian, Mahkamah Konstitusi telah mengambil sikap dengan tegas untuk memutuskan menghentikan perkara a quo dan tidak melanjutkan pemeriksaan pada tahap pembuktian, sebagaimana terdapat dalam Putusan Nomor 111-10-33/PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019, tanggal 22 Juli 2019, yang memeriksa dan memutus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum untuk DPRD Provinsi Dapil Papua 2. 59. Bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 adalah sebagai berikut: "[3.11] Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon sepanjang DPRP Provinsi Dapil Papua 2, Mahkamah telah memutus dengan Putusan Nomor 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 22 Juli 2019 yang menyatakan menghentikan perkara a quo dan tidak melanjutkan pada tahapan pemeriksaan pembuktian dengan alasan hukum petitum tidak bersesuaian, Mahkamah mempertimbangkan: Bahwa Pasal 75 UU MK menyatakan, "Dalam Permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:
119 a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang yang benar menurut Pemohon; dan b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon." dan selanjutnya Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018 menyatakan, "(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat: ... b. Uraian yang jelas mengenai: 1. ... dst ... 4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; 5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon." Demikian pula Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Presiden Dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut PMK 6/2018), khususnya Lampiran I PMK 6/2018 Pedoman Penyusunan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD mengharuskan petitum memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dan menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon; Bahwa setelah membaca secara saksama Permohonan Pemohon sepanjang DPRP Provinsi Dapil Papua 2, petitum Pemohon tidak memenuhi ketentuan di atas. Oleh karena itu, sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 22 Juli 2019, Mahkamah menyatakan petitum Pemohon sepanjang mengenai DPRP Provinsi Dapil Papua 2 tidak bersesuaian karena Pemohon memohon penetapan suara Pemohon yang benar juga memohon untuk dilakukan menurut Pemohon namun Pemungutan Suara Ulang, sehingga tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
120 Oleh karena itu Permohonan sepanjang DPRP Provinsi Dapil Papua 2 haruslah dinyatakan tidak jelas atau kabur." 60. Bahwa selain itu, dalil Pemohon pada halaman 35 huruf h sampai dengan I adalah dalil yang tidak jelas atau obscuur libel, di mana Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran berupa pembagian uang di Desa Mekarsari, Kecamatan Cineam, di mana menurut Pemohon Saudari Eli Rosyati melihat dan menyaksikan pembagian uang. 61. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak jelas atau Obscuur Libel karena tidak ada Desa Mekarsari di Kecamatan Cineam. Berdasarkan data administrasi Kecamatan Cineam hanya memiliki 10 Desa yaitu Desa Cisarua, Cikondang, Cijulang, Ciampanan, Cineam, Rajadatu, Ancol, Nagaratengah, Pasirmukti, dan Madiasari. Dengan demikian dalil Pemohon adalah dalil yang tidak jelas sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima. 62. Bahwa jika yang dimaksud oleh Pemohon adalah Desa Madiasari bukan Desa Mekarsari, maka di Desa Madiasari tersebut Pemohon merupakan Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih banyak dari Pihak Terkait dengan rincian Pemohon memperoleh 640 suara dan Pihak Terkait memperoleh 336 suara, sementara Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak di Desa Madiasari adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Azies Rismaya Mahpud, S.E., - H. Haris Sanjaya, M.I.Pol) dengan perolehan suara 1.193, hal ini sesuai dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK (vide Bukti T-007) di Kecamatan Cineam dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020. 63. Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas juga bisa dilihat berkaitan dengan dalil Pemohon yang menuduh Petahana melakukan Kejahatan Demokrasi Dalam Bentuk Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD-Uang Rakyat) Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif Guna Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Kejahatan Demokrasi Dalam Bentuk Pelanggaran Money Politic Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif, dan Kejahatan Demokrasi Dalam Bentuk Pelanggaran Keterlibatan ASN/PNS Serta Struktur Pemerintahan Desa Hingga Ke RT- RW Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif di mana menurut
121 Pemohon perbuatan-perbuatan tersebut menguntungkan Pihak Terkait dan merugikan Pemohon. Apalagi terhadap dugaan pelanggaran tersebut, Termohon tidak pernah menerima adanya rekomendasi atau putusan apapun dari Lembaga yang memiliki kewenangan dalam menangani pelanggaran yang didalilkan Pemohon. Selain itu dalil Pemohon tersebut tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan bagaimana hubungan antara penyalahgunaan tersebut dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Apalagi penyalahgunaan kewenangan tersebut menurut Pemohon terjadi secara meluas di seluruh Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Tasikmalaya, akan tetapi faktanya Pemohon menang dengan perolehan suara yang lebih unggul dari Pihak Terkait di 17 Kecamatan dari 39 Kecamatan yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terjadi penyalahgunaan kewenangan yang menguntungkan Pihak Terkait dan merugikan Pemohon menjadi tidak jelas (Obscuur Libel). Selengkapnya Perolehan Suara pada Kabupaten/Kota yang dimenangkan oleh Pemohon adalah sebagai berikut: TABEL 02 Perolehan Suara pada 39 Kecamatan Kabupaten Tasikamalaya PEROLEHAN SUARA KECAMATAN 01 02 03 04 Cipatujah 5.640 16.133 2.605 12.913 Karangnunggal 6.057 13.119 6.178 20.060 Cikalong 8.141 6.824 6.973 12.972 Pancatengah 5.028 8.862 2.922 9.222 Cikatomas 5.513 9.845 3.593 9.650 Cibalong 4.074 6.145 1.359 7.422 Parungponteng 4.395 6.625 913 8.020 Bantarkalong 4.069 5.927 2.931 6.388 Bojongasih 1.308 3.861 1.046 5.005 Culamega 2.389 6.176 1.470 4.078 Bojonggambir 7.711 7.041 3.827 4.133 Sodonghilir 9.953 8.796 3.297 12.219 Taraju 9.534 6.111 3.010 4.144
122 Salawu 9.747 12.867 3.389 8.872 Puspahiang 2.593 9.505 1.892 5.734 Tanjungjaya 4.777 9.493 3.306 6.105 Sukaraja 5.947 9.606 2.712 10.562 Salopa 5.607 7.646 1.207 10.688 Jatiwaras 12.242 5.822 1.603 7.515 Cineam 8.138 6.691 935 4.850 Karangjaya 1.787 3.591 441 1.768 Manonjaya 10.149 9.342 1.970 10.656 Gunungtanjung 2.912 7.392 1.267 4.111 Singaparna 8.993 12.641 6.044 7.907 Mangunreja 4.073 7.551 3.429 6.267 Sukarame 6.372 6.661 4.946 3.576 Cigalontang 10.119 17.789 4.226 9.435 Leuwisari 6.647 6.203 2.899 5.443 Padakembang 6.198 7.199 3.771 3.390 Sariwangi 5.188 4.329 3.379 4.937 Sukaratu 5.226 7.500 6.150 6.197 Cisayong 6.632 11.777 3.521 6.405 Sukahening 1.911 6.710 1.631 5.867 Rajapolah 3.237 9.210 2.819 9.838 Jamanis 4.306 3.845 1.554 8.367 Ciawi 5.798 7.983 4.133 12.952 Kadipaten 3.132 4.319 2.272 7.877 Pagerageung 4.004 9.612 2.117 12.957 Sukaresik 2.337 4.583 1.834 9.757 64. Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas juga bisa dilihat berkaitan dengan dalil Pemohon yang menuduh adanya pembukaan kotak suara yang tidak sesuai dengan prosedur di mana menurut Pemohon perbuatan-perbuatan tersebut menguntungkan Pihak Terkait dan merugikan Pemohon. Apalagi terhadap dugaan pelanggaran tersebut, Termohon tidak pernah menerima adanya rekomendasi atau putusan apapun dari Lembaga yang memiliki
123 kewenangan dalam menangani pelanggaran yang didalilkan Pemohon. Selain itu dalil Pemohon tersebut tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan bagaimana hubungan antara penyalahgunaan tersebut dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Apalagi menurut Pemohon, kejadian tersebut seolah-olah mempengaruhi hasil perolehan suara Pemohon pada Desa yang terdapat di Kecamatan Cikatomas, akan tetapi faktanya Pemohon menang dengan perolehan suara yang lebih unggul dari Pihak Terkait di 4 Desa dari 9 Desa yang ada di Kecamatan Cikatomas. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terjadi penyalahgunaan kewenangan yang menguntungkan Pihak Terkait dan merugikan Pemohon menjadi tidak jelas (Obscuur Libel). Selengkapnya Perolehan Suara pada Desa yang dimenangkan oleh Pemohon adalah sebagai berikut: TABEL 03 Perolehan Suara pada Kecamatan Cikatomas Desa Perolehan Suara 1 2 3 4 Gunungsari 553 1.697 412 1.520 Cilumba 403 975 322 871 Pakemitan 571 1.669 434 1.476 Cogreg 1.111 1.441 442 1.823 Cayur 669 967 416 1.170 Lengkongbarang 639 387 462 956 Sindangasih 384 977 647 690 Tanjungbarang 389 902 289 289 Linggalaksana 794 830 169 855 65. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas dengan demikian Pokok Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 6/2020, sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).
124 II. DALAM POKOK PERMOHONAN A. BANTAHAN TERHADAP PERMOHONAN PEMOHON 66. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok Permohonan ini; 67. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui Termohon dalam Jawaban Termohon ini; 68. Bahwa pada bagian awal pokok Permohonannya, sebagaimana terdapat pada halaman 18 angka 8, Pemohon menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi menerapkan ketentuan Pasal 158 UU PEMILIHAN adalah tidak bersifat mutlak sejauh ditemukan kriteria permasalahan yang Terstruktur, Sistematis dan Masiif yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon secara signifikan sehingga sangatlah adil apabila Pemohon memiliki kedudukan hukum. Dalil Pemohon tersebut adalah tidak berdasar karena sejak lahirnya UU PEMILIHAN, Mahkamah Konstitusi tidak pernah memeriksa dan mengadili pelanggaran administrasi pemilihan yang Terstruktur Sistematis dan Masif karena bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi melainkan lembaga lain (Bawaslu). Penundaan pemberlakuan penerapan ketentuan Pasal 158 UU PEMILIHAN tidak pernah berdasarkan adanya suatu pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif melainkan adanya kondisi yang menyebabkan ketidakpastian terhadap jumlah perolehan suara hasil pemilihan seperti adanya rekomendasi PSU (kasus Tolikara dan Paniai), adanya kerusuhan yang mengganggu pelaksanaan rapat pleno tingkat Kabupaten (kasus Intan Jaya), adanya proses yang cacat hukum (kasus Kepulauan Yapen), adanya perolehan suara Distrik yang dinihilkan (kasus Puncak Jaya). Oleh karena itu dalil Pemohon mengenai hal ini adalah dalil yang tidak berdasar dan oleh karenanya harus dikesampingkan. 69. Bahwa setelah membaca, mencermati dan memahami seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya Pemohon mempersoalkan mengenai: a. Kejahatan Demokrasi Dalam Bentuk Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD-Uang Rakyat) Secara Terstruktur,
125 Sistematis dan Masif Guna Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2; b. Kejahatan Demokrasi Dalam Bentuk Pelanggaran Money Politic Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif; c. Kejahatan Demokrasi Dalam Bentuk Pelanggaran Keterlibatan ASN/PNS Serta Struktur Pemerintahan Desa Hingga Ke RT-RW Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif; d. Termohon/Penyelenggara Tidak Bekerja Secara Profesional dan Memihak Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Petahana); dan e. Kesalahan Hasil Perhitungan Suara. 70. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 19 sampai dengan halaman 30 yang pada pokoknya menuduh terjadi kejahatan demokrasi dalam bentuk penyalahgunaan APBD, secara TSM guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah dalil yang tidak berdasar karena penanganan pelanggaran administrasi pemilihan dalam bentuk penyalagunaan anggaran yang terjadi secara Terstruktur Sistematis dan Masif adalah kewenangan dari Bawaslu sebagaimana diatur dalam Pasal 135A UU PEMILIHAN, bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya. 71. Bahwa sejak adanya UU PEMILIHAN, yang sudah mengatur secara tegas tugas pokok dan wewenang masing-masing kelembagaan yang terlibat dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Mahkamah Konstitusi telah mengambil sikap secara tegas untuk tidak terseret menangani perkara yang bukan menjadi tugas pokok dan kewajibannya. Berdasarkan UU PEMILIHAN Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang bersifat sementara untuk menangani perkara perselisihan hasil pemilihan dengan kewenangan tambahan untuk menangani sengketa hasil pemilihan sebelum terbentuknya lembaga khusus pemilu. 72. Bahwa dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Mahkamah berpendapat bahwa Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah
126 sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu "memaksa" Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteksi akuntabilitas peradilan (judicial accountability). 73. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas tuduhan kejahatan demokrasi seharusnya dilaporkan oleh Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya. Akan tetapi sampai dengan saat ini tidak ada laporan, temuan, ataupun rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya mengenai hal itu. 74. Bahwa tuduhan Pemohon mengenai adanya kenaikan jumlah belanja tidak langsung dalam APBD yang digunakan Pemohon sebagai bagian dari strategi untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah dalil yang tidak berdasar karena tuduhan ini seharusnya disampaikan oleh Pemohon kepada lembaga yang berwenang yaitu Bawaslu akan tetapi sampai saat ini tidak ada laporan temuan dari Bawaslu Tasikmalaya menegenai penyalahgunaan APBD untuk kepentingan pihak terkait. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai hal ini adalah tidak berdasar dan oleh karenanya harus dikesampingkan. 75. Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya tuduhan kejahatan demokrasi dalam bentuk penyalahgunaan anggaran pendapatan belanja daerah secara Terstruktur, Sistematis dan Masif guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) yang dilakukan oleh Pemohon melalui program dan biaya operasioanl RT Siaga, biaya operasional Gugus Tugas Penanganan Covid-19 tingkat Kecamatan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, bantuan sosial kepada Pesantren, Sekolah, Masjid-masjid, Majelis Ulama Indonesia, Pejabat Negara seperti Kapolres, Kajari, Dandim serta ASN lainya dari Satuan Gugus Tugas Covid -19 melalui alokasi Bantuan Belanja Tidak Terduga yang dikaitkan dengan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kab. Tasikmalaya tahun 2020 dan Percepatan Program Sertifikat Tanah Wakaf adalah tidak berdasar karena faktanya dari 4
127 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya, Pemohon unggul di 17 Kecamatan dari 39 Kecamatan yang ada dalam wilayah Tasikmalaya bahkan Pemohon memperoleh suara yang lebih tinggi di 19 Kecamatan dibandingkan dengan Pihak Terkait (vide Bukti T-004) sehingga keunggulan Pemohon tersebut menunjukan bahwa tuduhan yang didalilkan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya harus ditolak. TABEL 04 Perolehan Suara di 17 Kecamatan Pemohon Sebagai Pemenang dari 39 Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya KECAMATAN PEROLEHAN SUARA 01 02 03 04 1. Karangnunggal 6.057 13.119 6.178 20.060 2. Cikalong 8.141 6.824 6.973 12.972 3. Pancatengah 5.028 8.862 2.922 9.222 4. Cibalong 4.074 6.145 1.359 7.422 5. Parungponteng 4.395 6.625 913 8.020 6. Bantarkalong 4.069 5.927 2.931 6.388 7. Bojongasih 1.308 3.861 1.046 5.005 8. Sodonghilir 9.953 8.796 3.297 12.219 9. Sukaraja 5.947 9.606 2.712 10.562 10. Salopa 5.607 7.646 1.207 10.688 11. Manonjaya 10.149 9.342 1.970 10.656 12. Rajapolah 3.237 9.210 2.819 9.838 13. Jamanis 4.306 3.845 1.554 8.367 14. Ciawi 5.798 7.983 4.133 12.952 15. Kadipaten 3.132 4.319 2.272 7.877 16. Pagerageung 4.004 9.612 2.117 12.957 17. Sukaresik 2.377 4.583 1.834 9.757 76. Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya pembagian biaya operasional RT Siaga di beberapa tempat, seperti kasus pembagian honor untuk RT/RW se-Kecamatan Cisayong seharusnya dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya. Akan tetapi sampai dengan saat ini tidak ada
128 laporan, temuan, ataupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, sehingga dalil Pemohon mengenai hal ini adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum oleh karenanya dalil Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan. 77. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 20 angka 11 mengenai adanya pembagian anggaran Belanja Tak Terduga untuk Covid-19 yang disalurkan sebagai Biaya Operasional RT Siaga di beberapa tempat seperti Desa Salawu Kecamatan Salawu, Desa Cipakat Kecamatan Singaparna, Desa Cilampunghilir Kecamatan Padakembang, Desa Burujuljaya Kecamatan Parungponteng, Desa Cibanteng Kecamatan Parungponteng, Desa Gunungtanjung Kecamatan Gunungtanjung, Desa Kertasari Kecamatan Cipatujah, Desa Gunungsari Kecamatan Cikatomas, dan Biaya Operasional Gugus Tugas Penanganan Covid-19 tingkat Kecamatan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya adalah dalil yang tidak berdasar karena terhadap tuduhan pelanggaran tersebut seharusnya Pemohon mengajukan laporan ke Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya akan tetapi sampai dengan saat ini tidak pernah ada laporan, temuan atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya. Oleh karena itu dalil Pemohon mengenai ini adalah dalil yang tidak berdasar dan oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak. 78. Bahwa dalil Pemohon mengenai bantuan Bupati Tasikmalaya terkait Gugus Tugas Penanganan Covid-19 tingkat Kecamatan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, untuk Pesantren, Sekolah, Masjid-masjid, Majelis Ulama Indonesia, Pejabat Negara seperti Kapolres, Kajari, Dandim serta ASN lainya adalah dalil yang tidak berdasar karena seharusnya Pemohon mengajukan kasus tersebut ke Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak pernah ada laporan, temuan atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya. Oleh karena itu dalil Pemohon mengenai ini adalah dalil yang tidak berdasar dan oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak. 79. Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya kejahatan demokrasi dalam bentuk pelanggaran money politic yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif sebagaimana Permohonan Pemohon pada halaman 30 sampai dengan
129 halaman 36 adalah dalil yang tidak berdasar karena penanganan pelanggaran money politic yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif merupakan kewenangan dari Bawaslu sebagaimana diatur dalam Pasal 73 UU PEMILIHAN dan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif. Akan tetapi sampai dengan saat ini tidak ada laporan, temuan, atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya mengenai adanya pelanggaran tersebut. Oleh karena itu dalil Pemohon mengenai ini adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum sehingga Permohonan Pemohon harus ditolak. 80. Bahwa tuduhan Pemohon pada halaman 36 sampai dengan halaman 39, yang pada pokoknya menuduh adanya pelanggaran keterlibatan ASN/PNS serta struktur pemerintahan desa yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif adalah dalil yang tidak berdasar karena penanganan pelanggaran tersebut merupakan kewenangan dari Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya akan tetapi sampai dengan saat ini tidak ada laporan, temuan, atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya mengenai adanya pelanggaran tersebut. Oleh karena itu dalil Pemohon mengenai ini adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum sehingga Permohonan Pemohon harus ditolak. 81. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 39 sampai dengan halaman 40, yang pada pokoknya menuduh Termohon tidak bekerja secara professional adalah dalil yang tidak berdasar karena Termohon telah bekerja dengan sebaik-baiknya dengan tetap menjaga netralitas dan independensinya. Menurut Pemohon terdapat 23 Kecamatan dari 39 Kecamatan yang pada saat rekapitulasi penghitungan suara terdapat kekeliruan dalam data pemilih, pengguna hak pilih, dptb, dpph, pemilih disabilitas, dan pengguna hak suara yang digunakan. Akan tetapi sampai dengan saat ini tidak ada laporan, temuan, atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya mengenai adanya pelanggaran tersebut. Oleh karena itu dalil Pemohon mengenai ini adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum sehingga Permohonan Pemohon harus ditolak.
130 82. Bahwa tuduhan Pemohon mengenai adanya video terbukanya segel kotak suara di Kecamatan Cikatomas adalah dalil yang tidak berdasar karena berdasarkan keterangan tertulis dari Panwascam dan PPK Kecamatan Cikatomas yang ditandatangani oleh ketua Panwascam Kecamatan Cikatomas atas nama H. Undang dan Ketua PPK atas nama Agam Sandi (Bukti T-008) dengan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Adang Abdul Aziz, pada saat Rapat Pleno tingkat Kecamatan Cikatomas Ketua PPK Kecamatan Cikatomas memberikan penjelasan bahwa terdapat kesalahan teknis oleh KPPS dalam pemasangan kabel ties dan segel yang kurang kencang sehingga perlu dibuka untuk diperbaiki pemasangannya oleh PPK. Penjelasan Ketua PPK Kecamatan Cikatomas tersebut diterima oleh seluruh saksi Pasangan Calon yang hadir termasuk Saksi Pemohon. Lagipula tidak ada laporan, temuan, maupun rekomendasai dari Panwascam Kecamatan Cikatomas maupun Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya yang menyatakan bahwa kejadian pembukaan kotak suara di Kecamatan Cikatomas melanggar prosedur. Dengan demikian dalil Pemohon sepanjang mengenai hal tersebut tidaklah berdasar dan harus dikesampingkan. 83. Bahwa Rapat Pleno tingkat Kecamatan Cikatomas telah dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2020 bertempat di aula Kecamatan Cikatomas, Rapat Pleno tingkat Kecamatan Cikatomas dihadiri oleh jajaran Panwascam Cikatomas dan saksi Pasangan Calon kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) yang tidak hadir. Dalam Rapat Pleno tingkat Kecamatan Cikatomas terdapat keberatan yang disampaikan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) atas nama Saepul Pahmi sebagaimana Formulir Model-D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK (vide Bukti T-007) di Kecamatan Cikatomas yang menyatakan sebagai berikut: a. Banyaknya kotak suara yang tidak tersegel di Desa Pakemitan dan sangat mudah untuk dibuka dengan dibuktikan ada perubahan jumlah DPT di TPS 10 tanpa sepengetahun saksi; b. Adanya indikasi keterlibatan ASN dan Perangkat Desa pada salah satu Pasangan Calon dengan membagikan dana Covid-19 di hari tenang.
131 c. Kami dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) tidak ada menandatangani hasil model D; d. Banyaknya kesalahan dalam penulisan C1 Pleno terutama dalam penyalinan daftar pemilih tetap. 84. Bahwa terhadap keberatan tersebut telah ditanggapi dengan penjelasan oleh Ketua PPK Kecamatan Cikatomas yang menyatakan terjadi kesalahan teknis di KPPS dalam pemasangan kabel ties dan segel kurang kencang dan kesalahan teknis dalam penulisan jenis kelamin pemilih dalam DPT dan itu tidak merubah jumlah total pemilih dalam DPT, terhadap penjelasan Ketua PPK Kecamatan Cikatomas tersebut saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) yang mengajukan keberatan menerima penjelasan Ketua PPK Kecamatan Cikatomas. Selain itu dalam Pelaksaaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 di Kecamatan Cikatomas tidak terdapat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya. 85. Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya hasil penghitungan suara dengan memperbandingkan terhadap perolehan suara hasil hitung cepat (Bukti T- 009) adalah dalil yang tidak berdasar karena hasil hitung cepat didasarkan atas sample dari suatu populasi sehingga masih dimungkinkan adanya standar error atau kesalahan sedangkan hasil hitung yang dilakukan oleh Termohon adalah hasil hitung dari seluruh populasi sehingga memiliki akurasi kebenaran 100%. Oleh karena itu ketika terdapat perbedaan data antara hasil hitung cepat dengan hasil hitung Termohon maka yang seharusnya digunakan sebagai rujukan adalah hasil hitung Termohon. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai hal ini adalah dalil yang tidak berdasar dan oleh karenanya dalil Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan. 86. Bahwa dengan demikian dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya adalah dalil-dalil yang tidak berdasar dan oleh karenanya harus dikesampingkan. Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu 87. Bahwa berkaitan dengan adanya Rekomendasi Bawaslu yang menurut Pemohon dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan tidak ditindaklanjuti oleh Termohon adalah tuduhan yang tidak berdasar karena
132 Pemohon telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 88. Bahwa Termohon telah melaksanakan tindak lanjut atas surat Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Nomor 046/K.BAWASLU.JB-18/PM.00.02/XII/ 2020 tertanggal 30 Desember 2020 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan (vide Bukti T-010) dengan berpedoman kepada ketentuan hukum sebagai berikut: a. Pasal 138 UU PEMILIHAN Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan. b. Pasal 139 UU PEMILIHAN (1) Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan. (2) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya c. Pasal 140 UU PEMILIHAN (1) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilihan diatur dalam Peraturan KPU. d. Pasal 141 UU PEMILIHAN Dalam hal KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, atau peserta Pemilihan tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2), Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota memberikan sanksi peringatan lisan atau peringatan tertulis.
133 e. Pasal 5 PKPU Nomor 25 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah PKPU Nomor 13 Tahun 2014 (PKPU 13/2014) Jenis Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mencakup: a. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; b. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan c. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. d. Pasal 17 PKPU 13/2014 e. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu sesuai dengan tingkatannya. f. Pasal 18 PKPU 13/2014 Tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi kegiatan: a. Mencermati kembali data atau dokumen sebagaimana rekomendasi Bawaslu sesuai dengan tingkatannya; dan/atau b. Menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelangkapan dan kejelasan pemahaman laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu. f. Pasal 13 ayat (1) PKPU 13/2014 (1) KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN dapat melakukan konsultasi dengan KPU pada 1 (satu) tingkat di atasnya. 89. Bahwa Termohon telah menindaklanjuti surat Bawaslu dengan melakukan: a. Mencermati kembali data atau dokumen sebagaimana rekomendasi Bawaslu sesuai dengan tingkatannya; dan b. Menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu 90. Bahwa dalam melaksanakan tindak lanjut surat Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 046/K.BAWASLU.JB-18/PM.00.02/XII/2020 tertanggal 30 Desember 2020 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan (vide Bukti T-022), KPU Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU RI pada tanggal 30 Desember 2020 dan tanggal 5 Januari 2021. Selain itu, KPU Kabupaten Tasikmalaya juga telah mengirimkan surat kepada KPU Republik Indonesia melalui KPU Provinsi Jawa Barat melalui Surat Nomor:
134 816/PY.02.2-RK/3206/ KPU-Kab/XII/2020, perihal: Permohonan Saran dan Arahan, tertanggal 30 Desember 2020 (Bukti T-011). Bahwa KPU Provinsi Jawa Barat kemudian meneruskan kepada KPU RI melalui Surat Nomor: 865/PY.02.1-RK/32/Prov/XII/2020, perihal: Permohonan Arahan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 30 Desember 2020 (Bukti T-012) serta memberikan surat jawaban dari KPU RI Nomor: 13/PY.02.1-SD/03/KPU/I/ 2021, perihal Penjelasan atas Surat KPU Provinsi Jawa Barat Nomor: 865/PY.02.1-RK/32/Prov/XII/2020 tertanggal 7 Januari 2021 (Bukti T-013), yang pada intinya: (1) meminta KPU Kabupaten Tasikmalaya untuk memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) paling lama 7 hari sejak rekomendasi Bawaslu diterima; (2) Dalam melakukan pemeriksaan, KPU Kabupaten Tasikmalaya dipandang perlu melakukan klarifikasi kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, unit kerja Pemerintah Daerah yang membidangi obyek dugaan pelanggaran tersebut serta pihak-pihak lain yang diperlukan; (3) Hasil pemeriksaan dan/atau klarifikasi atas rekomendasi Bawaslu terhadap dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dijadikan dasar pengambilan keputusan terhadap dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud serta disampaikan dalam Jawaban KPU Kabupaten Tasikmalaya pada persidangan di Mahkamah Konstitusi bersamaan dengan Jawaban dalam Permohonan Sengketa Hasil Pemilihan, mengingat hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya telah diajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi. 91. Bahwa bentuk tindak lanjut yang dilakukan oleh Termohon adalah melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut: 1) Mengajukan Permohonan koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya terkait dengan tindak lanjut surat Bawaslu, yaitu melalui surat nomor 818/PY.02.1-Und/3206/KPU-Kab/I/2021 tertanggal 3 Januari 2021 2) Dalam rangka menindaklanjuti Surat Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya tersebut, KPU Kabupaten Tasikmalaya telah mencermati kembali data dan dokumen sebagaimana Surat Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya dengan meneliti, membaca, dan mempelajari Surat Bawaslu Kabupaten
135 Tasikmalaya berikut semua berkas pendukungnya, baik hasil kajian, kesimpulan, rekomendasi, maupun lampirannya. 3) Bahwa berdasarkan hasil pencermatan dokumen Surat Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Nomor 046/K.BAWASLU.JB-18/PM.00.02/XII/ 2020 tertanggal 30 Desember 2020, perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, beserta lampirannya berupa Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 07/REG/LP/PB/KAB/13.26/XII/2020 tertanggal 30 Desember 2020, maka Termohon menilai perlu menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan Pelanggaran Administrasi. 92. Bahwa selengkapnya langkah-langkah yang dilakukan oleh Termohon adalah sebagai berikut: a. Pada tanggal 30 Desember 2020 KPU Kabupaten Tasikmalaya melakukan konsultasi dan koordinasi ke KPU Provinsi Jawa Barat dan berkirim surat meminta arahan ke KPU RI melalui KPU Provinsi Jawa Barat (vide Bukti T-011 dan Bukti T-012). b. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2021, KPU Kabupaten Tasikmalaya meminta keterangan ahli dari Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. (Bukti T-017) dan Titi Anggraini, S.H., M.H (Bukti T-018). c. Bahwa pada tanggal 3 dan 4 Januari 2021, KPU Kabupaten Tasikmalaya mengundang Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya untuk berkoordinasi dan meminta klarifikasi terhadap surat penerusan pelanggaran administrasi pemilihan, kemudian ditindaklanjuti oleh Bawaslu dengan mengirimkan surat sebagai klarifikasi dengan Nomor: 01/K.Bawaslu.JB-18/PP.01.02/I/2021. d. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2021 KPU Kabupaten Tasikmalaya melakukan konsultasi ke KPU RI didampingi Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat. e. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2021 KPU Kabupaten Tasikmalaya menerima surat jawaban dari KPU RI tertanggal 7 Januari 2021 melalui KPU Provinsi Jawa Barat (vide Bukti T-013 dan Bukti T-014).
136 f. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2021 KPU Kabupaten Tasikmalaya menerima keterangan makna 7 hari melalui surat dari KPU Provinsi Jawa Barat (Bukti T-015 dan Bukti T-016). g. Bahwa pada tanggal 8 sampai 10 Januari 2021 KPU Kabupaten Tasikmalaya melakukan klarifikasi terhadap pasangan calon dan pihak- pihak lain yang diperlukan (Bukti T-021). Adapun pihak yang dimintai klarifikasi adalah sebagai berikut: 1) Pasangan Calon Nomor 2 (H. Ade Sugianto dan H. Cecep Nurul Yakin) 2) Unit Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Plt. Kabag Hukum Setda Kabupaten Tasikmalaya, BPN Kabupaten Tasikmalaya) 3) Pihak-pihak lain (Forum Camat Kabupaten Tasikmalaya, APDESI Kabupaten Tasikmalaya, DMI Kabupaten Tasikmalaya, MUI Kabupaten Tasikmalaya, FKDT Kabupaten Tasikmalaya, BWI Kabupaten Tasikmalaya, BKPRMI Kabupaten Tasikmalaya, FPP Kabupaten Tasikmalaya) Adapun Ahli yang dimintai keterangan adalah sebagai berikut: 1) Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H., (Bukti T-019); dan 2) Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H. (Bukti T-020). 93. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para saksi dan ahli, KPU Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan analisis kajian hukum sebagai berikut: A. Tentang Tenggang waktu pengajuan laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan 1) Bahwa berdasarkan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c, waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran
137 2) Bahwa berdasarkan hasil kajian Bawaslu, Laporan diajukan oleh Pelapor Dr. Iwan Saputra, S.E., M.Si., tanggal 16 Desember 2020 terhadap tindakan Bupati Kabupaten Tasikmalaya atas nama H. Ade Sugianto yang juga sebagai Calon Bupati Nomor 2 (Petahana) berupa:
Instruksi Bupati Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2020 tentang Percepatan Pensertipikatan Tanah Wakaf di Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 2 September 2020 yang ditujukan kepada Para Camat Se-Kabupaten Tasikmalaya dan para Kepala Desa Se-Kabupaten Tasikmalaya Surat Edaran Nomor 42 Tahun 2020 tentang Akselerasi Pendaftaran Sertipikat Tanah Wakaf tertanggal 3 September 2020 yang ditujukan kepada: i. Ketua MUI Kabupaten Tasikmalaya ii. Ketua DMI Kabupaten Tasikmalaya iii. Ketua Forum Pondok Pesantren Kabupaten Tasikmalaya iv. Ketua FKDT Kabupaten Tasikmalaya v. Ketua BKPRMI Kabupaten Tasikmalaya vi. Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Tasikmalaya 3) Bahwa objek perkara berupa Surat Instruksi Bupati Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2020 tentang Percepatan Persertipikatan Tanah Wakaf di Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 2 September 2020 dan Surat Edaran Nomor 42 Tahun 2020 tentang Akselerasi Pendaftaran Sertipikat Tanah Wakaf tertanggal 3 September 2020, menurut keterangan ahli: i. Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., (Ahli Pemilu/Pilkada, Mantan Ketua Bawaslu RI, Mantan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro), menerangkan bahwa: "Ikhwal Objek Laporan Objek laporan adalah adanya (1) penerbitan Instruksi Bupati Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2020 tentang Percepatan Pensertipikatan Tanah Wakap di Kabupaten Tasikmalaya tanggal 2 September 2020; dan (2) Surat Edaran Bupati Tasikmalaya
138 Nomor 42 Tahun 2020 tentang Akselerasi Pendaftaran Sertifikat Tanah Wakaf tanggal 3 September 2020. Dari uraian di atas dapat ditarik beberapa pengertian terkait formilnya kasus ini, sebagai berikut: a) Objek peristiwa sekurang-kurangnya adalah pada tanggal 2 dan 3 September 2020, saat di mana Bupati Tasikmalaya sekurang-kurangnya melakukan tindakan administratif berupa tersebut, sedangkan pelaporan penerbitan kedua surat kepada Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya dilakukan oleh Paslon nomor urut 4 pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 01.47 WIB, atau beberapa saat usai penetapan Paslon Peserta Pilkada Kabupaten Tasikmalaya. b) Merujuk ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang dalam: Ketentuan Pasal 4 ayat (2) dinyatakan, "Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung ditemukannya pelanggaran Pemilihan." diketahuinya dan/atau sejak Laporan ini seharusnya dihentikan karena sudah melewati Tenggang waktu yang ditentukan, yakni melebihi waktu terhitung sejak kejadian tanggal 2-3 September 2020." ii. Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H., (Pakar Hukum Administrasi Negara Universitas Parahyangan, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)), menerangkan bahwa: (vide Bukti T-019) "Waktu 7 hari adalah sejak diketahuinya. Instruksi Bupati dan Surat Edaran Bupati itu bukan suatu yang rahasia karena ditujukan kepada beberapa pihak. Instruksi Bupati dan Surat Edaran Bupati itu sesuatu yang luas jangkauannya yang pasti sudah diketahui sejak diumumkan tanggal 2 September 2020 yang seharusnya batas waktu akhir pelaporan adalah tanggal 10 September 2020. Oleh karena itu laporan ini sudah melewati 7 hari, seharusnya Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya tidak boleh menerima laporan ini." iii. Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., (Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung), menerangkan bahwa: (vide Bukti T-020)
139 "Laporan ini adalah kadaluwarsa karena dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang merupakan bagian dari tahapan kampanye sehingga tersebut seharusnya disampaikan pada tahapan kampanye. Instruksi Bupati dan Surat Edaran Bupati juga merupakan produk hukum kepala daerah yang bersifat abstrak-umum, mengatur (Regeling) dan berlaku terus menerus sehingga dipastikan diketahui oleh Publik. Secara SOP Bawaslu harus menerima laporan ini akan tetapi dalam hasil penelitian awalnya Bawaslu tidak boleh melanjutkan karena sudah kadaluwarsa." laporan 4) Bahwa berdasarkan pendapat para ahli: Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., laporan yang diajukan pada tanggal 16 Desember 2020 telah melewati jangka waktu yang ditentukan paling lama 7 hari sejak kejadian atau diketahui; 5) Bahwa berdasarkan tahapan pemilihan objek perkara dikeluarkan pada tanggal 2-3 September 2020 sebelum penetapan pasangan calon, sedangkan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang berada pada Bab kelima tentang larangan dalam kampanye. KPU Kabupaten Tasikmalaya telah menetapkan perolehan suara pada tanggal 16 Desember 2020 sehingga laporan pelapor telah melewati tahap penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten dan sudah jauh dari tahapan masa kampanye sebagaimana disampaikan oleh ahli Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H. sehingga laporan pelapor seharusnya tidak diterima; 6) Bahwa berdasarkan seluruh keterangan di atas laporan pelapor hanya atas nama Dr. H. Iwan Saputra, S.E., M.Si. tanggal 16 Desember 2020 mengajukan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya mengenai dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (3)
140 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang dilakukan oleh Bupati Tasikmalaya seharusnya dinyatakan Tidak Dapat Diterima karena telah melewati batas waktu pengajuan laporan 7 hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya. Serta sudah ada Permohonan Pemohon oleh Pasangan Calon Nomor 4 ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertera dalam AP 3 Nomor Registrasi 52/PAN.MK/AP3/12/2020 tertanggal 18 Desember 2020 dan perbaikan Permohonan tertanggal 23 Desember 2020. B. Tentang pokok perkara 1) Bahwa Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 berbunyi: "Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan pentapan pasangan calon terpilih." 2) Bahwa dalam Pasal 89 di PKPU 1 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota, menyatakan: "Petahana dinyatakan tidak memenuhi syarat jika: melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan masa jabatan kecuali yang persetujuan mendapatkan menyelenggarakan urusan dalam negeri; atau tertulis dari menteri menggunakan yang kewenangan, program, dan menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon terpilih." kegiatan
141 3) Bahwa Pasal 90 PKPU 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan: "Ayat (1) Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, apabila: a. Calon terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dan/atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; b. Pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara; c. Pasangan Calon terbukti menerima dan/atau memberikan imbalan dalam proses pencalonan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; d. dihapus; e. Melakukan penggantian pejabat sejak 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana; f. Menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemilihan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana; Ayat (2) Pembatalan Pasangan Calon peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan yang lain." 4) Bahwa menurut pendapat Ahli Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., bahwa ketentuan Pasal 71 ayat (3) merupakan Delik Materil yang membutuhkan akibat dari kebijakan penggunaan program terhadap salah satu Pasangan Calon. Apalagi ada klausa merugikan atau
142 menguntungkan seseorang sehingga harus dibuktikan siapa yang dirugikan dan siapa yang diuntungkan. Bahwa menurut pendapat Ahli Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H., ketentuan Pasal 71 ayat (3) menjadi Delik Formil apabila kalimatnya dipenggal sampai dengan menggunakan program kegiatan dan kewenangan saja. Akan tetapi karena adanya frasa yang menguntungkan atau merugikan maka ahli berpendapat pada Pasal 71 ayat (3) termasuk Delik Materil. Hal ini sejalan dengan pendapat Ahli Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., yang pada pokoknya menyatakan: "Untuk pada suatu penilaian apakah penerbitan Instruksi Bupati dan Surat Edaran Bupati memiliki pengaruh yang menguntungkan atau merugikan, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu." Apakah menguntungkan? Siapa yang diuntungkan? Bagaimana keuntungan itu diperoleh? Menurut Nur Hidayat Sardini, keuntungan yang dimaksud dalam Pemilu adalah keuntungan elektoral (electoral advantage). Keuntungan elektoral adalah keuntungan dalam rangka pencalonan seorang pasangan calon, yakni tidak lain dan tidak bukan adalah untuk meraih kemenangan dalam Pilkada ini. Untuk memenangkan Pilkada, maka harus dibuktikan bahwa para pemilih yang menerima manfaat dari program dimaksud serta merta tergerak/terdorong untuk memilih petahana. Dan sejalan dengan Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam pembuktian Pasal 71 ayat (3) harus ada akibat berupa keuntungan yang diperoleh; 5) Bahwa salah satu persoalan pokok dalam perkara ini adalah hasil Kajian Bawaslu yang menggunakan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagai Delik Formil dengan merujuk kepada Pendapat Ahli: i. Utang Rosyidin, S.H., M.H., (Dosen Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung),
143 berpendapat bahwa Pasal 71 ayat (5) merupakan Pasal yang mengatur tentang sanksi administratif yang diproses tanpa terlebih dahulu menunggu proses pembuktian perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 188. Dengan demikian Pasal 71 ayat 5 ini merupakan peraturan yang berdiri sendiri; ii. Dr. Wirdyaningsih, S.H., M.H., (Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia), berpendapat bahwa rumusan Delik pada Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan merupakan Delik Formil, karena yang dirumuskan tindakan yang dilarang (beserta hal/keadaan lainnya) dengan tidak mempersoalkan akibat dari tindakan itu. Pasal 71 ayat (3) menunjuk pada "perbuatannya yang dilarang dan diancam pidana" sementara pada delik materil yang diancam pidana adalah "akibat dari perbuatan tersebut; 6) Bahwa KPU Kabupaten Tasikmalaya mengambil sikap mengikuti pendapat Ahli Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., dan Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., oleh karena itu, dalam analisis atas perkara ini, KPU Kabupaten Tasikmalaya akan mempertimbangkan keterangan saksi sebagai kelompok yang menerima manfaat sebagai isi dalam Surat Instruksi dan Surat Edaran yang tidak pernah diperiksa oleh Bawaslu. Bahwa Kebijakan yang dikeluarkan dalam bentuk Surat Instruksi dan Surat Edaran merupakan kebijakan yang berada dalam program Nasional oleh Pemerintah Pusat melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap diseluruh Wilayah Republik Indonesia, sebagaimana keterangan saksi: (vide Bukti T-021). 1. Nama : Dr. H. Mohammad Zen, M.Pd. Alamat : Perum Situ Gede Indah, 002/014 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya URAIAN HASIL KLARIFIKASI a) Membenarkan bahwa Mohammad Zen merupakan Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Ketua TAPD.
144 b) Membenarkan bahwa beliau pernah diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya dan dihadirkan serta menyampaikan keterangan. c) Pihak Terkait (Sekda) mengetahui soal program pensertipikatan tanah tersebut karena ini program pusat dan sampai bulan Agustus itu masih sangat rendah dan kita mengharapkan program ini bisa tercapai, karena tidak setiap Tahun mendapatkan kesempatan tersebut. Jadi kata beliau setelah mendapatkan informasi dari BPN bahwa sampai bulan Agustus belum dan pencapaiannya masih sangat rendah, sehingga dilaksanakannya rapat dengan BPN, maka diupayakan supaya ada perhatian khusus, sehingga betul-betul diupayakan dan bisa tercapai sesuai dengan jadwal yaitu akhir Tahun 2020. d) Instruksi Bupati ditujukan secara struktur, kecamatan, kepala Desa sampai ke tingkat paling bawah, harus dikerjakan dengan baik, semata-mata untuk mencapai target dari apa yang sudah direncanakan oleh BPN. e) Terkait program sertifikat tanah ini, kita hanya menindaklanjuti karena untuk sertifikat itu, kita tidak bisa melakukan tanpa ada program dari pemerintah pusat melalui BPN, jadi semata-mata kita hanya bersinergi dari apa yang ada di BPN yaitu untuk pensertipikatan termasuk wakaf, jadi sama sekali kita tidak mengada-ngada, bahwa ini merupakan sinergi program, maka kita tidak mengada-ngada dan ini betul-betul diperlukan masyarakat. f) Terkait anggaran mengenai program tersebut, untuk di Kabupaten secara langsung tidak ada, kita hanya bersinergi dari sisi langkah proses, karena anggaran semua itu ada di DIPA BPN, jadi sama sekali kita hanya bersinergi dengan program terusan melalui BPN. g) Instruksi surat edaran ini hanya semata-mata kita laksanakan program tanpa kita berfikir hal-hal yang lain, jadi kita betul-betul memberikan perlindungan kepada masyarakat tentang
145 kepemilikan tanah termasuk wakaf. Karena kita juga sering mendapatkan pengaduan-pengaduan yang belum bersertifikat dan sekarang ada peluang masa kita tidak menangkapnya. Dan itu sama sekali tidak ada maksud lain hanya semata-mata untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. h) Perihal program sertifikat tanah apakah ada yang diuntungkan atau dirugikan bagi calon pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 sebenarnya saya lurus-lurus saja itu beda versinya dan tidak berimplikasi bahkan termasuk bisa kita lihat yang mendapat kesempatan itu tidak ada korelasi. Jadi ini hanya betul-betul program wakaf dan perlu catatan kelembagaan bukan perseorangan, sedangkan kaitan Pilkada ke orang dan ini kelembagaan, ke tempat pemakaman dan tempat ibadah, masjid atau sarana agama tidak ada secara langsung berhubungan dengan satu orang. i) Kami sangat bersedia untuk dimintai keterangan dan klarifikasi karena ini memang sudah pekerjaan kami, bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan sekali lagi ini kita lakukan rapat panjang sekali berulang-ulang mengevaluasi dengan BPN. Karena BPN merasa ini perjuangan BPN untuk bisa membantu program ini atau pensertipikatan di Tasikmalaya itu BPN jadinya masa kita tidak menyambutnya dengan baik. 2. Nama : Kustiawan A PTN H. M.H. Alamat : Jl. Cinehel No. 29 RT 002 RW 04, Cipedes Tasikmalaya Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) Jabatan : Kasi PHPT BPN Kabupaten Tasikmalaya URAIAN HASIL KLARIFIKASI a) BPN Pernah diperiksa Bawaslu, Bulan Desember, yang hadir langsung Kepala Kantor BPN. b) Program ini adalah kebijakan Pusat, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI No. 2 Tahun 2017 Tentang tata Cara Pendaftaran tanah wakaf di Kementerian Agraria
146 dan Tata Ruang/BPN tanggal Februari 2017 jo. Instruksi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 1/INS/II/2018 tanggal 6 Februari 2018 Tentang percepatan Pensertipikatan tanah peribadatan di seluruh Indonesia. c) Tidak ada perintah dari Bupati. Program tersebut sudah dilakukan mulai Maret 2019 sebelum Pilkada untuk masyarakat yang belum bersertifikat dan percepatan sertifikat tanah. Sudah ada surat keputusan pendaftaran gratis tidak ada biaya. Bagi Desa yang belum terdaftar dalam PTSL bisa mendaftar ke BPN dengan syarat FC KTP. d) Program ini tidak ada kaitan dengan Pasangan Calon dalam Pilkada. Contoh Pada Tahun 2021, ada Program PTSL sekitar 120.000 (Seratus Dua Puluh Ribu) tanah kas Desa, masjid dan sertifikat tanah-tanah ibadah, tanah wakaf) maka kami berkoordinasi antara BPN dan Pemda. e) Program ini merupakan Instruksi Presiden, f) Program ini ditembuskan ke Kemenag untuk sertipikasi tanah wakaf sehingga tanah-tanah wakaf tidak digugat lagi. Kesimpulan: Program percepatan pensertipikatan tanah wakaf ini tidak ada hubungannya dengan Pasangan Calon untuk mencapai Pemilihan Bupati di Tasikmalaya. Hal ini adalah perintah dari Instruksi Presiden untuk percepatan sertipikat tanah wakaf yang diberikan ketempat ibadah, tanah Desa, madrasah. Supaya dikemudian hari ahli waris yang mewakafkan tanahnya untuk tempat ibadah tidak menggugat tanah yang diwakafkan untuk tempat ibadah tersebut. 3. Nama : Nugraha Purwastyo Alamat : Perum Cisalak, Blok V, Teratai V, No. 7A, Kota Tasikmalaya Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) Jabatan : Plt. Kabag Hukum Setda Kabupaten Tasikmalaya
147 URAIAN HASIL KLARIFIKASI a) Saya Nugraha Purwasetyo selaku Kepala Sub Bagian Kajian dan Evaluasi produk hukum daerah dan dipercaya menjadi Plt. Kabag Hukum Kab. Tasikmalaya. b) Saya pernah diklarifikasi oleh Bawaslu Kab. Tasikmalaya kaitannya dengan percepatan sertipikat tanah wakaf di Kab. Tasikmalaya. c) Instruksi dan Surat Edaran itu pada pokoknya pertama, merupakan tindak lanjut Pemerintah Daerah kaitan dengan sekian aturan dari Pusat memang dalam hal ini sebagian merupakan percepatan pensertipikatan tanah di dalamnya ada tanah wakaf. Kedua, pada saat diterbitkannya Surat Edaran itu Pemerintah Daerah memandang semacam target sertipikasi tanah wakaf khususnya di Kabupaten Tasikmalaya sampai awal Tahun 2020 akhir 2019 an itu belum memuaskan sehingga dilakukanlah koordinasi dengan eksternal Pemerintah Daerah dalam hal ini dengan BPN kemudian Kemenag dan disepakati diterbitkannya kebijakan pengaturan atau penerbitan instruksi di Surat Edaran tersebut, termasuk pihak eksternal organisasi kemasyarakatan dan organisasi keagamaan. Jadi sekali lagi pada intinya bukan berdiri sendiri kebijakan yang dilakukan di Tasikmalaya. Ketiga, bahwa bagaimanapun Pelayanan terhadap publik perlu dan harus dilakukan salah satunya tentang perbaikan, percepatan, pengembangan dan sebagainya. Yang berkaitan dengan pelaksanaan publik itu salah satunya berupa penerbitan Surat Edaran Bupati maupun Instruksi dalam percepatan persertipikasian tanah wakaf. Keempat, yang perlu menjadi pertimbangan saat itu menjadi perintah banyak kasus yang terjadi dalam hal objek tanah wakaf, jadi sertipikat tanah itu sedikit banyak diharapkan menjadi bagian dari pencegahan atau penanganan penyelesaian kasus kasus yang berkaitan dengan tanah wakaf.
148 d) Peraturan Menteri Agraria dan tata ruang ATR/BPN Nomor 4 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (Prona) kemudian Permen ATR/BPN Nomor 28 Tahun 2016 tentang Percepatan Program Nasional Agraria melalui pendaftaran tanah sistematik yang diperbaharui kemudian dengan Permen ATR/BPN Nomor 35 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 1 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agraria nomor 35 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematik lengkap kemudian Permen Agraria Nomor 12 Tahun 2017, Permen Agraria BPN Nomor 6 Tahun 2018, Keputusan bersama Menteri Agararia atau Tata Ruang Kepala BPN, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa Tertinggal dan Transmigrasi. Nomor 25/SKB/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017 dan Nomor 34 Tahun 2017 tentang pembiayaan pendaftaran tanah sistematis, kemudian secara khusus ada peraturan Menteri Agraria Tahun 2017 tentang tata cara pendaftaran tanah wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN dan Instruksi Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 2018 tentang percepatan persetifikatan tanah tempat peribadatan di seluruh Indonesia. Jadi itulah yang menjadi dasar hukumnya masih banyak sebetulnya tapi kurang lebih beberapa dasar hukum terhadap kekurangan Surat Edaran tersebut. e) Tidak ada kaitannya dengan PILKADA 2020 terhadap penerbitan sertipikat tanah wakaf tersebut. f) Kebijakan tersebut, tidak dimaksudkan dalam mengambil keuntungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020. g) Menurut saya tidak ada keuntungan ataupun kerugian dengan terbitnya Instruksi Bupati tersebut kepada pihak salah satu pasangan calon dalam pilkada ini. 4. Nama : Kusnanto, S.Sos. Alamat : Perum Korpri Rancabungur, RT 002/003
149 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) Jabatan : Ketua Forum Camat URAIAN HASIL KLARIFIKASI a) Saya belum pernah diperiksa Bawaslu karena hanya selaku forum camat. b) Saya menerima Instruksi dan Surat Edaran Bupati sekitar bulan September melalui WA. c) Saya hanya melaksanakan tugas, yang menerima manfaat hanya masyarakat bukan secara pribadi tapi untuk layanan publik. d) Forum Camat tidak mendukung salah satu pasangan calon pada Pilkada untuk program Pasangan Calon tersebut, karena ASN harus Netral. e) Kebijakan tersebut tidak berkaitan dengan Pilkada dan tidak menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon. 5. Nama : Panji Permana. Alamat : KP. Papayan Barat RT 015/003 Karangmukti, Salawu Tasikmalaya Pekerjaan : Wiraswasta Jabatan : Ketua APDESI Kabupaten Tasikmalaya URAIAN HASIL KLARIFIKASI a) Ketua APDESI tidak pernah diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya. b) Ketua APDESI tidak menerima Surat Edaran Bupati, akan tetapi mendapatkan instruksi dari Camat untuk disampaikan ke Ketua MUI di Desa dan anggaran ini dari APBN. c) Bagi yang mendapat sertipikat ada manfaat kejelasan hukum status tanah. d) Ketua APDESI dan organisasi tidak mengambil sikap mendukung/tidak mendukung salah satu Pasangan Calon. e) APDESI dan penerima sertipikat tidak pernah diminta atau bergerak atau memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pernilihan.
150 f) APDESI dan anggota tidak terlibat dukungan. g) Ketua APDESI tidak tahu jika kebijakan Bupati ini akan memengaruhi anggota atau simpatisan untuk memilih Pasangan Calon 2 karena tahunya murni untuk kejelasan hukum tanahnya. 6. Nama : Ade Sugianto, S.IP. Alamat : Kp. Sukahaji RT 02/11 Singaparna Pekerjaan/Jabatan : Bupati Tasikmalaya URAIAN HASIL KLARIFIKASI a) Berkaitan dengan kesibukan yang sedang kami hadapi dan suasana Covid-19, maka kami sampaikan tidak dapat menghadiri undangan tersebut secara langsung. b) Dalam rangka menunjukan i'tikad baik atas penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan keluarnya Intruksi Bupati no 6 Tahun 2020 tanggal 2 September 2020 Tentang Percepatan Pensertipikatan Tanah Wakaf di Kabupaten Tasikmalaya (Selanjutnya disebut Instruksi Bupati) dan Surat Edaran Bupati Tasikmalaya No 42 Tahun 2020 tanggal 3 September 2020 Tentang Akselerasi Pendaftaran sertipikat Tanah Wakaf, (Selanjutnya disebut Surat Edaran). Dengan ini kami sampaikan pokok-pokok keterangan/penjelasan sebagai berikut: a) Instruksi Bupati dan Surat Edaran tersebut, dibuat dalam rangka melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat untuk Percepatan Sertipikasi Tanah di Indonesia sebagaimana tertuang antara lain dalam: 1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria (PRONA) yang diperbaharui dengan, 2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 28 Tahun 2016 Tentang Percepatan Program Nasional Agraria, melalui Pendaftaran Tanah Sistematis; yang diperbaharui dengan,
151 3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN No. 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematik lengkap yang diperbaharui dengan, 4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Sertipikasi Tanah sebagai tugas pembantuan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015. b) Bahwa kami tidak pernah memberikan arahan apalagi perintah untuk mengaitkan Instruksi dan Surat Edaran Bupati tersebut dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, Tidak pernah memerintahkan atau meminta para penerima manfaat untuk memilih kami sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, tidak pernah memberikan persyaratan atas pelaksanaan program tersebut dengan keharusan memilih kami sebagai Pasangan Calon, juga tidak pernah meminta para penerima manfaat untuk menggerakkan anggota maupun simpatisannya untuk memilih kami. c) Bahwa Instruksi dan Surat Edaran tersebut tidak ditujukan kepada lembaga/organisasi keagamaan di mana tanah wakaf merupakan area yang berhubungan dengan kegiatan keagamaan yang selama ini sudah banyak terjadi di berbagai tempat. Kami yakin bahwa lembaga keagamaan tersebut dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Masjid Indonesia (DMI), Forum Pondok Pesantren (FPP), Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) dan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI)
152 selama ini bersikap Netral dan tidak pernah masuk ke dalam wilayah Politik Praktis. d) Bahwa dengan adanya Instruksi dan Surat Edaran Bupati dimaksud kami tidak pernah merasakan adanya keuntungan apapun selaku pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati karena kami tidak mengetahui apakah Lembaga keagamaan tersebut memilih kami atau tidak, juga tidak pernah mengetahui pilihan mereka karena Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 bersifat Langsung, Umum, Bebas, Rahasia. Kami hanya melaksanakan tugas sebagai Bupati di mana Pemerintah tidak boleh berhenti, pelayanan publik harus dilaksanakan dan apalagi ini merupakan bagian dari Program Nasional yang harus disukseskan. e) Bahwa instruksi dan Surat Edaran Bupati tersebut dibuat secara transparan, semua orang mengetahuinya tanpa terkecuali, baik semua Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, yang mana surat itu didistribusikan secara terbuka kepada seluruh Camat dan Kepala Desa tanpa melihat apakah daerah itu merupakan basis pendukung pasangan calon lain. Begitu juga terhadap para penerima manfaat yang melaksanakan sertipikasi tanah wakaf, pelayanan dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tidak pemah membeda-bedakan apakah mereka akan mendukung kami atau tidak. Semua orang yang mengajukan pensertipikatan tanah wakaf dilakukan secara gratis karena anggarannya bersumber dari Pemerintah Pusat. Kami tidak pernah membeda-bedakan pelayanan dan kami tidak tahu apakah yang mengajukan pelayanan itu pendukung kami. Semua Masyarakat penduduk warga Kabupaten Tasikmalaya itu kami layani dengan baik tanpa pemah memberikan persyaratan kalau mau dilayani harus memilih kami atau sebaliknya. Dan tidak pernah dari unsur ASN ataupun perangkat daerah di lingkungan Pemerintah
153 Kabupaten Tasikmalaya yang mencoba mengambil manfaat untuk mengaitkan persoalan ini kepada kepentingan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020. 7. Nama : H. Cecep Nurul Yakin. Alamat : Kp. Paseh RT 4/02, Kecamatan Pancatengah Pekerjaan/ Jabatan : Ketua DPC PPP Kab. Tasikmalaya URAIAN HASIL KLARIFIKASI a) Bahwa saya adalah Calon Wakil Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020. b) Bahwa berkaitan dengan adanya kebijakan yang dibuat secara tertulis kaitan dengan Surat Instruksi Bupati kepada Camat dan kepada Kepala Desa dalam rangka percepatan sertipikasi tanah wakaf secara gratis serta adanya Surat Edaran kepada Lembaga keagamaan yang dibuat pada tanggal 3 September 2020. Kami tidak pernah terlibat dalam penyusunannya sehingga kami tidak tahu maksud dan tujuan dikeluarkannya kebijakan tersebut. c) Bahwa kami selaku pasangan calon Wakil Bupati tidak pernah mendengar apalagi mengampanyekan program kebijakan Bupati tersebut sebagai bahan kampanye baik Bapak Ade Sugianto sebagai Calon Bupati ataupun oleh saya sebagai Calon Wakil Bupati, begitu pula terhadap tim sukses kami. Kami tidak pernah mengampanyekan program sertipikat tanah tersebut dalam rangka Pilkada Kab. Tasikmalaya agar masyarakat memilih kami. d) Bahwa kami tidak pernah memerintahkan aparat Desa, Kecamatan ataupun aparat lainnya terkait sertipikasi tanah wakaf agar penerima manfaat dari program tersebut memilih kami. e) Bahwa kami tidak pernah tahu apakah lembaga lembaga keagamaan sebagaimana yang ada dalam Surat Edaran
154 tersebut akan memilih kami atau tidak berkaitan dengan program tersebut Kami pernah bertemu dengan Lembaga- lembaga keagamaan tersebut dalam Surat Edaran seperti MUI, DKM dan lain-lain dalam kegiatan sehari-hari akan tetapi kami tidak pernah membahasnya, apalagi mengaitkan program tersebut dengan pelaksanaan Pilkada, apalagi dikaitkan dengan keharusan memilih kami. f) Bahwa kami tidak pernah tahu apakah program tersebut memberikan manfaat terhadap kami, apakah penerima manfaat itu memilih kami atau tidak karena Pemilihan berlangsung secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Kami tidak tahu apakah anggota dari organisasi keagamaan atau jemaahnya memilih kami atau tidak begitu juga kami tidak pernah tahu apakah mereka yang mengajukan sertipikat tanah wakaf secara gratis akan memilih kami atau tidak. Sehingga kami merasa sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak pernah menyangka, mengira ataupun memastikan bahwa kami mendapatkan keuntungan dari adanya kebijakan Bupati berupa program sertipikasi tanah wakaf maupun Surat Edaran. 8. Nama : Ir. Joelistyana Widjajanti. Alamat : - Pekerjaan/ Jabatan : Plt. Kabag Kesra Sekda Kabupaten Tasikmalaya URAIAN HASIL KLARIFIKASI a) Bahwa Instruksi dan Surat Edaran dimaksud merupakan pelaksanaan dari kebijakan dari Pemerintah Pusat mengenai percepatan sertipikasi tanah di Indonesia sebagaimana pengertian dalam: 1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional no 4 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria (PRONA) yang diperbaharui dengan, 2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Percepatan Program
155 Nasional Agraria, melalui Pendaftaran Tanah Sistematis; yang diperbaharui dengan, 3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematik sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematik lengkap yang diperbaharui dengan, 4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap; serta 5) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 6 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. 6) Keputusan bersama Menteri Agraria atau Kepala BPN atau Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKP/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017 dan Nomor 34 Tahun 2017 tentang pembiyaan persiapan pendaftaran tanah sistematis; 7) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2017 tentang cara pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; dan 8) Instruksi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1/INS/11/2018 tentang Percepatan Pensertipikatan Tanah Tempat Peribadatan di Seluruh Indonesia; 9) Gerakan Catur Tertib Pertanahan yang terdiri dari: a. Tertib hukum pertanahan; b. Tertib administrasi pertanahan;
156 c. Tertib penggunaan tanah; dan d. Tertib pemeliharaan lingkungan hidup. b) Bahwa Instruksi dan Surat Edaran tersebut dilaksanakan dalam rangka pelayanan publik dan tidak ditujukan kepada satu kelompok atau masyarakat tertentu akan tetapi merupakan pelayanan umum kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. c) Bahwa dalam melakukan pelayanan tersebut semua kelompok masyarakat dilayani tanpa membedakan atau mengelompokan pelayanan kepada masyarakat, apakah calon penerima itu pendukung pasangan calon 1, 2, 3 atau 4 dalam Pilkada Kabupaten Tasikmalaya serta tidak dibebani biaya (gratis) tanpa ada persyaratan atau instruksi atau penggiringan untuk mendukung pasangan calon tertentu. d) Selama kami melakukan pelayanan program sertipikasi tanah wakaf ini kami tidak pernah menerima laporan/keluhan/temuan/masukan yang mengaitkan program tersebut dengan pelaksanaan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya. e) Kami tidak pernah mendengar atau menerima keberatan dari masyarakat yang berkaitan dengan adanya persyaratan untuk menerima program sertipikasi tanah wakaf, untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. f) Dengan demikian kami tegaskan bahwa tidak ada kaitan pelaksanaan program sertipikasi tanah wakaf yang murni merupakan program dari Pemerintah Pusat dengan pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 dan tidak ada hubungan dengan kampanye salah satu pasangan calon serta tidak ada keuntungan atau kerugian yang diperoleh bagi salah satu pasangan calon tertentu dalam Pilkada Kabupaten Tasikmalaya. 7) Bahwa keterangan para saksi ini menegaskan bahwa program percepatan pensertipikatan tanah wakaf yang dituangkan dalam Surat
157 Instruksi Bupati dan Surat Edaran Bupati sejalan dengan keterangan ahli menurut Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H yang menyatakan bahwa program ini bersifat regeling yang merupakan bagian dari melaksanakan program pemerintah pusat sehingga tidak masuk unsur pada Pasal 71 ayat (3). Sejalan juga dengan pendapat ahli Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H,. M.H. yang menerangkan bahwa sertifikasi tanah ini merupakan program yang melibatkan pihak lain atau merupakan bentuk akselerasi dengan Pemerintahan Pusat sehingga tidak memenuhi unsur Pasal 71 ayat (3) karena yang dianggap melanggar adalah program tersebut jika langsung dari petahana tidak ada pihak lain yang terkait. Program ini tidak berkaitan dengan Pemilihan. 8) Bahwa menurut Ahli Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si Untuk pada suatu penilaian apakah penerbitan Instruksi Bupati dan Surat Edaran Bupati memiliki pengaruh yang menguntungkan atau merugikan, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu". Apakah menguntungkan? Siapa yang diuntungkan? Bagaimana keuntungan itu diperoleh? Menurut Nur Hidayat Sardini keuntungan yang dimaksud dalam Pemilu adalah keuntungan electoral (electoral advantage). Keuntungan elektoral adalah keuntungan dalam rangka pencalonan seorang pasangan Calon, yakni tidak lain dan tidak bukan adalah untuk meraih kemenangan dalam Pilkada ini. Untuk memenangkan Pilkada, maka harus dibuktikan bahwa para pemilih yang menerima manfaat dari program dimaksud serta merta tergerak/terdorong untuk memilih petahana. Bahwa menurut pendapat ahli Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H., ketentuan Pasal 71 Ayat (3) menjadi Delik formil apabila kalimatnya dipenggal sampai dengan menggunakan program kegiatan dan kewenangan saja. Akan tetapi karena adanya frasa yang menguntungkan atau merugikan, maka ahli berpendapat pada pasal 71 ayat (3) termasuk Delik Materil. Di mana harus memiliki keuntungan bagi petahana yang harus dibuktikan kepada pihak yang menerima Instruksi ini.
158 Bahwa berkaitan dengan ada atau tidak adanya keuntungan untuk pasangan calon, maka keterangan saksi-saksi penerima manfaat sebagai dasarnya. KPU Kabupaten Tasikmalaya melakukan klarifikasi terhadap saksi penerima manfaat: 1. Nama : Drs. H. Suryana, M.Si. Alamat : Jl. Kapt H. Didi Efendi No. 7 04/003 Empangsari Tawang Tasikmalaya Pekerjaan : PNS Jabatan : Ketua FKDT URAIAN HASIL KLARIFIKASI a) FKDT tidak pemah diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya. b) FKDT tidak pemah/belum pernah menerima Surat Edaran dari Bupati terkait sertipikasi tanah wakaf. 2. Nama : KH Dede Saeful Anwar Alamat : Kp. Sukasari Desa Rancapaku Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya Pekerjaan : Wiraswasta Jabatan : Ketua DMI Kabupaten Tasikmalaya URAIAN HASIL KLARIFIKASI a) Ketua DMI tidak pernah diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya terkait dugaan pelanggaran administrasi pasangan calon nomor 2. b) DMI menerima Surat Edaran Bupati. c) DMI dan Lembaga-lembaga di bawah DMI Kabupaten Tasikmalaya menerima Surat Edaran dan menerima manfaat tentang Instruksi Bupati ini, karena banyak sekali masjid dan madrasah yang digugat, maka Ketua DMI sangat responsif dan menerima manfaat ini. d) DMI tidak mendukung salah satu pasangan calon karena DMI netral.
159 e) DMI tidak pernah diminta untuk memilih atau tidak tergerak untuk memilih pasangan calon nomor 2. f) Tidak ada anggota DMI yang melakukan dukungan pada salah satu pasangan calon. g) Ketua DMI tidak mengetahui kebijakan Bupati ini akan memengaruhi anggota organisasi untuk memilih pasangan calon nomor 2. 3. Nama : Anwar Nashori Alamat : Pasanggrahan 18/3 Pusparaja, Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya Pekerjaan/Jabatan : Ketua Forum Pondok Pesantren Kabupaten Tasikmalaya URAIAN HASIL KLARIFIKASI a) FPP tidak menerima Surat Edaran secara langsung, akan tetapi hanya mengetahui dan mendapatkannya di grup Whatsapp FPP. b) FPP tidak pernah diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya terkait Surat Edaran tersebut. c) Secara kelembagaan FPP tidak mengambil sikap politik mendukung atau tidak mendukung terhadap salah satu pasangan calon. d) Program percepatan sertipikasi tanah wakaf ini bukan program yang ada kaitannya dengan Pilkada akan tetapi merupakan pelayanan publik yang merupakan program nasional. e) Yang diketahui ketua FPP bahwa program ini sebelumnya pernah disosialisasikan di tingkat kecamatan sebelum Surat Edaran ini turun. f) Karena secara kelembagaan FPP tidak mengambil dukungan sikap secara resmi untuk mendukung salah satu pasangan calon, maka Ketua FPP tidak mengetahui ke mana arah dukungan anggota anggotanya.
160 g) Ketua FPP kurang mengetahui tentang kebijakan Bupati itu akan memengaruhi organisasi untuk mendukung pasangan calon nomor 2. 4. Nama : A. Afifuddin Alamat : Kp. Rajeng RT 019/04, Linggawangi, Leuwisari Tasikmalaya Pekerjaan : Mubaligh Jabatan : Ketua BKPRMI URAIAN HASIL KLARIFIKASI a) BKPRMI tidak pernah diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya. b) BKPRMI tidak menerima Surat Edaran secara langsung, hanya mendapatkan instruksi melalui Whatsapp. c) Manfaat sertipikat tanah wakaf ini untuk masyarakat. d) BKPRMI tidak mendukung salah satu pasangan calon. e) Program ini tidak ada kaitannya dengan memilih pasangan calon nomor 2. f) BKPRMI tidak mendukung pasangan calon. g) BKPRMI tidak diminta dan tidak menggerakkan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon nomor 2. 5. Nama : Drs. H. Dede Abdullah Alamat : Kp. Parakan Lisung 001/001 Desa Sariwangi Kecamatan Sariwangi Pekerjaan : Pensiunan Jabatan : Ketua Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Tasikmalaya URAIAN HASIL KLARIFIKASI a) BWI tidak pernah diperiksa Bawaslu terkait program percepatan sertipikat tanah wakaf. b) BWI bahkan tidak mengetahui program ini. c) Tidak ada sosialisasi tentang program ini. 6. Nama : H. Edeng ZA.
161 Alamat : Kp. Cikembang RT 04/001 Desa Wargakerta Kecamatan Sukarame Pekerjaan : Dosen Jabatan : Sekretaris Umum MUI Kabupaten Tasikmalaya URAIAN HASIL KLARIFIKASI a) MUI Kabupaten Tasikmalaya tidak pemah diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya terkait percepatan sertipikasi tanah wakaf. b) MUI Kabupaten Tasikmalaya mengetahui tentang sertipikasi tanah wakaf dari Youtube yang diunggah oleh ketua DMI Kabupaten Tasikmalaya. 94. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan saksi dan ahli KPU Kabupaten Tasikmalaya telah menyimpulkan sebagai berikut: 1) Bahwa Laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang diajukan oleh Pelapor atas nama Dr. H. Iwan Saputra, SE., M.Si. diajukan melewati Tenggang waktu, sehingga terhadap laporan tersebut Tidak Dapat Diterima. 2) Bahwa laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan tersebut diajukan oleh Pelapor atas nama Dr. H. Iwan Saputra, SE., M.Si. setelah tahap penetapan rekapitulasi perolehan suara oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 16 Desember 2020. Sehingga hal tersebut merupakan ranah yang berkaitan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan yang merupakan ruang kewenangan absolut dari Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya. 3) Bahwa tidak terdapat argumentasi yang cukup kuat yang menjelaskan bahwa program Instruksi Bupati dan Surat Edaran tentang Percepatan Pensertipikatan Tanah Wakaf ini merupakan murni kebijakan Bupati (Petahana) karena bersifat regeling bukan beschikking. 4) Bahwa tidak terdapat bukti-bukti yang cukup kuat dan meyakinkan adanya keuntungan yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. Ade Sugianto - H. Cecep Nurul Yakin) dari kebijakan Bupati Kabupaten
162 Tasikmalaya dalam bentuk Surat Edaran dan Instruksi Bupati, sehingga unsur pelanggaran Pasal 71 ayat (3) tidak terbukti. 95. Bahwa berdasarkan uraian di atas Termohon menyatakan Terlapor Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya No. Urut 2 H. Ade Sugianto (Petahana) Tidak Terbukti melakukan pelanggaran administrasi Pemilihan. 96. Bahwa berdasarkan tindak lanjut Termohon atas rekomendasi Bawaslu tersebut, membuktikan bahwa Termohon telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 140 UU PEMILIHAN. 97. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon adalah dalil-dalil yang tidak berdasar sehingga Permohonan Pemohon haruslah ditolak. III. PETITUM Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: DALAM EKSEPSI Mengabulkan Eksepsi Termohon Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima DALAM POKOK PERKARA Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 1181/PL.02.6-Kpt/3206/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020 Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut: NO NAMA PASANGAN CALON PEROLEHAN SUARA 1 H. Azies Rismaya Mahpud, S.E dan H. Haris 221.924 Sanjaya, M.IPol
163 2 H. Ade Sugianto dan H. Cecep Nurul Yakin 315.332 3 Cep Zamzam Dzulfikar Nur, S.Sos dan Drs. H. 113.571 Padil Karsoma, M.Si. 4 Dr. H. Iwan Saputra, S.E., M.Si dan Iip 308.259 Miptahul Paoz TOTAL SUARA SAH 959.086 Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). [2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti T-001 sampai dengan bukti T-033, yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 2 Februari 2021 dan tanggal 4 Maret 2021 sebagai berikut: 1. Bukti T-001 : Fotokopi Kumpulan Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya: 1. Nomor 289/PL.02.3-Kpt/3206/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020; 2. Nomor 290/PL.02.3-Kpt/3206/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020; 2. Bukti T-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1181/PL.02.6-Kpt/3206/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020; 3. Bukti T-003 : Fotokopi Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020; 4. Bukti T-004 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kabupaten-KWK untuk Kabupaten Tasikmalaya; 5. Bukti T-005 : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Kabupaten Keberatan Tasikmalaya; Kabupaten-KWK untuk
6. 7. Bukti T-006 Bukti T-007 164 : Fotokopi Formulir Model D.Daftar Hadir Kabupaten-KWK untuk Kabupaten Tasikmalaya; : Fotokopi Kumpulan Formulir Model: 1. D. Hasil Kecamatan-KWK 2. D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan- KWK 3. D. Daftar Hadir Kecamatan-KWK Untuk Tasikmalaya, yaitu: 1. Kecamatan Cipatujah; 2. Kecamatan Karangnunggal; 3. Kecamatan Cikalong; 4. Kecamatan Pancatengah; 5. Kecamatan Cikatomas; 6. Kecamatan Cibalong; 7. Kecamatan Parungponteng; 8. Kecamatan Bantarkalong; 9. Kecamatan Bojongasih; 10. Kecamatan Culamega; 11. Kecamatan Bojonggambir; 12. Kecamatan Sodonghilir; 13. Kecamatan Taraju; 14. Kecamatan Salawu; 15. Kecamatan Puspahiang; 16. Kecamatan Tanjungjaya; 17. Kecamatan Sukaraja; 18. Kecamatan Salopa; 19. Kecamatan Jatiwaras; 20. Kecamatan Cineam; 21. Kecamatan Karangjaya; 22. Kecamatan Manonjaya; 23. Kecamatan Gunungtanjung; 24. Kecamatan Singaparna; 25. Kecamatan Mangunreja; 26. Kecamatan Sukarame 27. Kecamatan Cigalontang; 28. Kecamatan Leuwisari; 29. Kecamatan Padakembang; 30. Kecamatan Sariwangi; 31. Kecamatan Sukaratu; 32. Kecamatan Cisayong; 33. Kecamatan Sukahening; 34. Kecamatan Rajapolah; Kecamatan-kecamatan di Kabupaten
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Bukti T-008 Bukti T-009 Bukti T-010 Bukti T-011 Bukti T-012 Bukti T-013 Bukti T-014 Bukti T-015 Bukti T-016 165 35. Kecamatan Jamanis; 36. Kecamatan Ciawi; 37. Kecamatan Kadipaten; 38. Kecamatan Pagerageung; 39. Kecamatan Sukaresik. : Fotokopi Tanggapan PPK Kecamatan Cikatomas terhadap Permohonan Pemohon; : Fotokopi Hasil Survei Lembaga Survei Indonesia dalam Pilkada Tasikmalaya Tahun 2020; : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor (Bawaslu) 046/K.BAWASLU.JB-18/PM.00.02/XII/2020 tertanggal 30 Desember 2020 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan beserta Lampiran berupa Kajian Dugaan Nomor Pelanggaran 07/REG/LP/PB/KAB/13.26/XII/2020; Kabupaten Tasikmalaya : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, 816/PY.02.2-RK/3206/KPU- Kab/XII/2020 perihal Permohonan Saran dan Arahan, tertanggal 30 Desember 2020; Nomor : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa 865/PY.02.1- perihal Permohonan Arahan Tasikmalaya Barat RK/32/Prov/XII/2020 Rekomendasi tertanggal 30 Desember 2020; kepada KPU RI Nomor Bawaslu Kabupaten : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13/PY.02.1-SD/03/KPU/I/2021, perihal Penjelasan atas Surat KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 865/PY.02.1-RK/32/Prov/XII/2020 tertanggal 7 Januari 2021; : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 139/PY.02.1-SD/32/Prov/I/2021, Perihal Penjelasan Surat Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 816/PY.02.2-RK/3206/KPU-Kab/XII/2020 tertanggal 7 Januari 2021; : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 10/PY.02.1-SD/3206/KPU- tertanggal 7 Tasikmalaya Nomor Kab/I/2021 perihal Mohon Penjelasan Januari 2021; : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 145/PY.02.1-SD/32/Prov/I/2021 perihal
17. 18. 19. 20. 21. Bukti T-017 Bukti T-018 Bukti T-019 Bukti T-020 Bukti T-021 166 Penjelasan Surat Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10/PY.02.1-SD/3206/KPU-Kab/I/2020 tertanggal 8 Januari 2021; : Fotokopi Kumpulan Dokumen: 1. Permohonan Keterangan Ahli Dr, Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. 2. Berita Acara tentang Penyampaian Keterangan Ahli Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. 3. Keterangan/Pendapat tertulis Ahli Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. : Fotokopi Kumpulan Dokumen: 1. Permohonan Keterangan Ahli Titi Anggraini, S.H., M.H. 2. Berita Acara tentang Penyampaian Keterangan Ahli Titi Anggraini, S.H., M.H. 3. Keterangan/Pendapat tertulis Ahli Titi Anggraini, S.H., M.H. : Fotokopi Kumpulan Dokumen: 1. Permohonan Keterangan Ahli Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H. 2. Berita Acara tentang Penyampaian Keterangan Ahli Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H. 3. Keterangan/Pendapat tertulis Ahli Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H. : Fotokopi Kumpulan Dokumen: 1. Permohonan Keterangan Ahli Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H. 2. Berita Acara tentang Penyampaian Keterangan Ahli Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H. 3. Keterangan/Pendapat tertulis Ahli Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H.; : Kumpulan Surat Klarifikasi Nomor 14/PY.02.1- SD/3206/KPU-Kab/I/2021 Perihal Undangan Klarifikasi tertanggal 7 Januari 2021 terhadap: a. Dr. H. Iwan Saputra, S.E., M.Si. (Calon Bupati Nomor Urut 4); b. H. Ade Sugianto, S.Ip. (Calon Bupati Nomor Urut 2 (Petahana)); c. Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya; d. Kepala Kantor BPN Kabupaten Tasikmalaya; e. Kabag KESRA Setda Kabupaten Tasikmalaya; f. Ketua Forum Camat;
22. 23. 24. 25. 26. 27. Bukti T-022 Bukti T-023 Bukti T-024 Bukti T-025 Bukti T-026 Bukti T-027 167 g. Ketua APDESI Kabupaten Tasikmalaya; h. Ketua MUI Kabupaten Tasikmalaya; i. Ketua DMI Kabupaten Tasikmalaya; j. Ketua Forum Pondok Pesantren Kabupaten Tasikmalaya; k. Ketua FKDT Kabupaten Tasikmalaya; l. Ketua BKPRMI Kabupaten Tasikmalaya; m. Ketua Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Tasikmalaya; : Fotokopi Surat Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 15/PY.02.1- Pu/3206/KPU-Kab/I/2021 tentang Hasil Tindak Lanjut atas Surat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 046/K.BAWASLU.JB- tertanggal 11 Januari 2021, 18/PM.00.02/XII/2020 beserta lampiran berupa: Tasikmalaya Nomor Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum 531/PY.02.1- Kabupaten BA/3206/KPU-KAB/I/2021 tentang Tindak Lanjut atas Surat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten 046/K.BAWASLU.JB- Nomor Tasikmalaya 18/PM.00.02/XII/2020 tertanggal 11 Januari 2021; Tasikmalaya Nomor : Fotokopi Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Pemohonan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan Nomor 2/PER-PAP/I/2P/PAP/2021 tertanggal 18 Januari 2021; : Fotokopi Jawaban Termohon Dalam Perkara Nomor: 2 P/PAP/2021 yang diajukan oleh Pemohon Dr. H. Iwan Saputra, S.E., M.Si., dan Iip Miptahul Paoz di Mahkamah Agung tertanggal 25 Januari 2021; : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2P/PAP/2021, tanggal 28 Januari 2021; : Fotokopi Kumpulan Putusan Mahkamah Konstitusi: 1. Nomor 48/PHP.BUP-XIX/2021 2. Nomor 56/PHP.BUP-XIX/2021 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 515/PL.02.6- BA/3206/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Hasil Perbaikan Elemen Data Dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Dan Tingkat Penetapan Hasil Penghitungan Suara Kabupaten Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 tertanggal 15 Desember 2020, beserta Lampirannya;
168 28. Bukti T-028 : Surat Keterangan PPK Cikatomas; 29. Bukti T-029 : Surat Pernyataan KPPS Desa Pakemitan; 30. Bukti T-030 : Kumpulan Formulir Model: 1. C. Hasil-KWK 2. C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK untuk Desa Pakemitan di Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya, yaitu: 1. TPS 1; 2. TPS 2; 3. TPS 3; 4. TPS 4; 5. TPS 5; 6. TPS 6; 7. TPS 7; 8. TPS 8; 9. TPS 9; 10. TPS 10; 11. TPS 11; 12. TPS 12; 13. TPS 13; 14. TPS 14; S.H., M.H.; 1. C. Hasil-KWK 2. C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK untuk Desa Pakemitan di Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya, yaitu: 1. TPS 1; 2. TPS 2; 3. TPS 3; 4. TPS 4; 5. TPS 5; 6. TPS 6; 7. TPS 7; 8. TPS 8; 9. TPS 9; 10. TPS 10; 11. TPS 11; 12. TPS 12; 13. TPS 13; 14. TPS 14; S.H., M.H.; 15. Bukti T-031 16. Bukti T-032 : Keterangan Tertulis Ahli Titi Anggraini, S.H., M.H.; 17. Bukti T-033 : Keterangan Tertulis Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D. Selain itu, Termohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan seorang ahli yang telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah tanggal 4 Maret 2021, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: SAKSI TERMOHON 1. Agam Sandi Saksi merupakan Ketua PPK Kecamata Cikotomas. Bahwa pada saat rekap pleno di tingkat Kec. Cikotomas tanggal 11 Desember 2020 pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 22.30 WIB, tidak terdapat perbaikan argumen data akumulasi data pemilih, baik data DPT, DPTb, DPPh dan data perolehan suara. Terkait adanya dugaan banyaknya kotak suara yang tidak tersegel di Desa Pakemitan dan sangat mudah untuk dibuka sebagaimana terdapat dalam Formulir D-kejadian, hal tersebut adalah tidak benar. Saksi melihat dan
169 menyaksikan bahwa seluruh kotak tersebut dalam kondisi tertutup, terkunci dengan kabel ties dan tersegel dengan baik. Ada keberatan dari saksi Paslon Nomor 4, a.n. Saepul Fahmi. Yang pada intinya banyak kotak suara di Desa Pakemitan tidak tersegel. Terkait adanya video yang tersebar yang menunjukkan bahwa kabel ties dan segel kotak suara dari 14 TPS dari Desa Pakemitan sudah terbuka atau terlepas adalah tidak benar. Saksi Paslon Nomor 3 dan Saksi Paslon Nomor 4 tidak menandatangani Model D.Hasil KWK. Beredarnya video telah terbukanya kotak suara dan tidak tersegel, kejadian yang sebetulnya adalah ketika kotak suara telah berjajar di tempat persidangan, dipersilakan untuk mendokumentasikan, tiba-tiba Saksi Paslon Nomor 4 membuka kabel ties tersebut, kemudian berbicara bahwa tidak betul pemasangan kabel tiesnya. Kemudian dibuka lagi yang TPS yang lainnya barisan belakang. Kemudian saksi yang satunya lagi yaitu Saepul Fahmi membuka 7 kotak suara yang barisan belakang. Kemudian ditegur, supaya hal-hal yang kurang dipahami oleh saksi silahkan ditulis di Model D.Keberatan Saksi. Namun saksi tersbeut tidak menulis di form keberatan. Saksi melihat sendiri bahwa kotak suara tersebut pada waktu dibawa dari PPS ke gudang, dalam keadaan terkunci dengan baik dan tersegel. Video kotak suara yang tidak tersegel diambil sekitar pukul 20.30, yang pada saat itu saksi Paslon Nomor 4 masih hadir. 2. Suwardi, S.H. Bahwa saksi merupakan Kepala BPN Kabupaten Tasikmalaya. Bahwa program percepatan persertifikatan tanah wakaf merupakan program dari pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh Kementerian Agraria, Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, bukan merupakan program dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Bahwa sesuai dengan kebijakan pemerintah, yaitu Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Indonesia. Instruksi Presiden tersebut ditunjukan kepada Menteri Agraria Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, Kementerian terkait, kepala daerah, termasuk di dalamnya bupati dan
170 walikota dan lembaga lainnya untuk mendampingi langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka pelaksanaan percepatan program pendaftaran tanah sistematis lengkap di seluruh wilayah di Indonesia untuk mendukung strategis nasional. Bahwa Peraturan di Agraria Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, tanah-tanah wakaf juga menjadi salah satu priotitas Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional dalam melaksanakannya yang tertuang dalam 1) Peraturan Menterian Agrari dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. 2) Instruksi Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1/INS/II/2018 tentang Percepatan Pensertifikatan Tanah Tempat Peribadatan di Seluruh Indonesia. 3) Surat Edaran Menteri Agraria, Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1/SE/III/2018, tertanggal 2 Maret 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Tempat Peribadatan di Seluruh Indonesia. Bahwa untuk Kabupaten Tasikmalaya itu tertuang dalam Surat Edaran/Instruksi Bupati tanggal 3 September 2020. Dicanangkan sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018. Untuk Internal BPN yakni Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 2018, selanjutnya Surat Edaran Nomor 1/SE/III/2018 tentang yang ditujukan kepada seluruh kepala kantor wilayah. BPN Tasikmalaya tidak mengeluarkan aturan lagi, tetapi langsung disosialisasikan. Bahwa setiap tahun ada perubahan target. Target tahun 2020 PTSL sebanyak 66.442 bidang termasuk tanah wakaf, tahun 2019 57.000 termasuk tanah wakaf. Bahwa kaitannya dengan instruksi bupati adalah untuk mempercepat proses, dimana tugas pokok tersebut utamanya ada di BPN.
171 Tekait dengan koordinasi dalam Instruksi Persiden Nomor 2 Tahun 2018, Saksi selalu berkoordinasi berkaitan dengan pemerintah daerah; Terkait dengan pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf, dalam pelaksanaannya untuk mereka yang mengajukan sertifikasi melalui KUA oleh pejabat pembuat akta ikrar wakaf maupun oleh masyarakat, tidak ada persyaratan sama sekali. Dan tidak ada uang atau anggaran yang dikeluarkan oleh APBD Pemda Tasikmalaya dalam pelaksanaan proses tersebut. Gudang tempat kotak suara tersebut baru dibuka pada hari rapat pleno. Berkaitan dengan adanya dugaan pembukaan kotak suara di Desa Pakemitan, ada 14 TPS. Ketika pembukaan kotak untuk desa-desa sebelumnya, gudang dibuka untuk mengambil kotak suara selanjutnya gudang tersebut dikunci kembali. Pada saat mengambil kotak suara Desa Pakemitan dibuka oleh 3 pihak dalam kondisi tersegel dan terkunci. Terkait dengan kondisi kotak suara yang tidak tersegel adalah karena dibuka dengan paksa, Panwascam Cikatomas memberikan tanggapan bahwa sehubungan kejadian tersebut telah terjadi, untuk selanjutnya rapat pleno dilanjutkan untuk melihat membuktikan hasil dari isi yang ada di kotak suara tersebut. Dan hasilnya tidak ada perbedaan data satu pun, baik itu yang di kotak, di Panwascam, ataupun di saksi. Jumlah DPT Desa Pakemitan 5.180 jiwa. Tidak ada keberatan saksi dari Paslon Nomor 1 dan Paslon Nomor 3 terkait rekapitulasi di Desa Pakemitan, hanya saksi Paslon Nomor 4 yang keberatan. Pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan tanggal 11 Desember 2020, Panwaslu Cikotomas hadir, dan tidak memberikan rekomendasi. Target PTSL 2019 = 57.000, 2020 = 66.442, 2021 = 120.000. AHLI TERMOHON Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. I. Pokok Berangkat dari pokok permasalahan perkara dugaan pelanggaran penyalahgunaan wewenang Sdr. Ade Sugianto sebagai petahana dalam rentang
172 waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon (Paslon) sebagaimana maksud ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor IO Tahun 2016, "Gubemur atau Wakil Gubemur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota diiarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bu/an sebelum tanggal penetapan pasangan ca/on sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih." II. Pemikiran Pemilu/Pilkada merupakan kegiatan administrasi pemerintahan paling kolosal di sebuah negara/daerah. Di dalam penyelenggaraan Pemilu/Pilkada, warga negara yang telah memiliki hak memilih, memilih kandidat yang dalam keyakinan para pemilih (dari yang kelak terpilih) untuk mengubah dan/atau meninggikan taraf kehidupan rakyat pemilih, mengingat mereka yang terpilih itu berhak untuk mengubah jalannya kegiatan pemerintahan. Pilkada/Pemilu adalah kuantifikasi aspirasi rakyat-pemilih di sebuah negara/daerah, dari hasil pemungutan dan penghitungan suara (yang kelak dikonversi menjadi kursi) yang digelar secara jujur clan adil. Hasil-hasil tersebut berbanding lurus dengan corak keinginan rakyat yang ingin mewarnai jalannya roda pemerintahan, clan yang kelak dijalankan para pejabat basil Pilkada/Pemilu (elected officials itu), paling kurang dalam satu periode jabatan para penyelenggara negara yang terpilih. Tidak berlebihan jika negarawan Romawi kuna Marcus Tullius C!ce!C' (r06-43 5.M), pernah menyatakan secara dramatis bahwa, "Suara rakyat adalah hukum tertinggi dala.!!! sebuah negara, clan pilihan rakyat adalah pelaksanaan hukum tertinggi tersebut. Siapapun yang mencoba untuk tidak mengakui hasil-hasil Pemilu, berarti berusaha untuk merusak hukum tertinggi ( Vox populi suprema lex est de terra, et ad arbitrium populi summum legis. Qui temptat terre in electionibus non agnoscis eventus, quae conatur ad subruendum ab imo suprema lex esto) (Audi, 1995). III. Analisis Mendasarkan sejumlah dokumen yang ditunjukkan kepada saya, izinkan saya menyampaikan keterangan menurut keahlian dan pengalaman saya, terkait
173 dengan rekomendasi Surat Ketua Bawaslu Kabupaten nomor 046/K.Bawaslu.JB - 18/PM.oo.02 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan tanggal 30 Desember 2020, sebagai berikut: 1) Kajian Formil Objek laporan adalah adanya (1) penerbitan Instruksi Bupati Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2020 tentang Percepatan Pensertifikatan Tanah Wakap di Kabupaten Tasikmalaya tanggal 2 September 2020; dan (2) Surat Edaran Bupati Tasikmalay a Nomor 42 Tahun 2020 ten tang Akselerasi Pendaftaran Sertifikat Tarrah Wakaf tanggal 3 September 2020. Dari uraian di atas dapat ditarik beberapa pengertian terkait formilnya kasus ini, sebagai berikut: Objek peristiwa sekurang-kurangnya adalah pada tanggal 2 dan 3 September 2020, saat dimana Bupati Tasikmalaya sekurang-kurangnya melakukan tindakan administratif berupa penerbitan kedua surat tersebut, sedangkan pelaporan kepada Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya dilakukan oleh Paslon nomor urut 04 pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 01.47 WIB, atau beberapa saat usai penetapan Paslon Peserta Pilkada Kabupaten Tasikmalaya. Merujuk ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 ten tang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang dalam Ketentuan Pasal 4 ayat (2) dinyatakan, "Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan." 2) Sifat Pelanggaran Administrasi Pilkada Perkara ini adalah jenis perkara pelanggaran administrasi Pilkada. Hal yang paling esensial dari pelanggaran administrasi Pilkada ini adalah mekanisme penyelesaiannya, tidak semata-mata ditangani oleh jajaran Bawaslu sesuai jenjang, namun juga melibatkan KPU sesuai jenjang, bahkan keterlibatan KPU sesuai jenjang itu sebagai "pemutus akhir." Terminologi yang digunakan sebagai produk penilaian jajaran Bawaslu yang kelak diteruskan kepada jajaran KPU adalah "rekomendasi." lstilah rekomendasi masih menyisakan ruang kepada jajaran KPU untuk memutu
174 skan apakah menjalankan (mengeksekusi) terhadap berkas yang diterima berdasarkan rekomendasi (penerusan laporan pelanggaran) jajaran Bawaslu dimaksud. Dalam hampir seluruh pengaturan jenis pelanggaran administrasi ini, terminologi yang digunakan adalah 'dugaan' atau 'diduga melakukan pelanggaran', sebagaimana dapat kita periksa baik dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 maupun dan terutama dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8Tahun 2020 yang mengatur bagaimana mekanisme jenis pelanggaran ini ditangani/diselesaikan oleh Bawaslu sesuai jenjang-dalam Lampiran Peraturan Bawaslu dimaksud, dalam Formulir Model A.14, misalnya, yang dimaksudkan sebagai "template" penerusan jenis pelanggaran ini, misalnya, diformulasikan ke dalam frasa, "diduga merupakan pelanggaran administrasi Pemilihan, untuk selanjutnya diteruskan kepada KPU..". Dalam kedudukan KPU sesuai jenjang menangani penerusan jenis pelanggaran ini, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, memberi kerangka pengaturan bagai jajaran KPU untuk melakukan sejumlah langkah, antara lain melalui tahapan- tahapan (i) menerima laporan; (ii) meneliti materi laporan; (iii) melakukan klarifikasi; dan (iv) melakukan kajian clan mengambil keputusan. 3) Keputusan Sentra Gakkumdu Pada 26 Desember 2020, institusi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) sebagaimana pengumuman status laporan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya nomor 07/Reg/LP/PB/Kab/13.26/XII/2020 tanggal 26 Desember 2020, memuat 2 (dua) hal pokok, yakni: Laporan nomor 07/Reg/LP/PB/Kab/13.26/XII/2020 oleh calon bupati Tasikmalaya nomor urut 04 a.n. lwan Saputra terhadap status laporan Pasal 188 tidak memenuhi unsur clan dihentikan pembahasan di SG02; dan Terlapor calon bupati Tasikmalaya nomor urut 02 a.n. Ade Sugianto terhadap status laporan Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor IO Tahun 2016 memenuhi unsur pelanggaran administrasi, clan direkomendasikan ke
175 KPU Kabupaten Tasikmalaya sebagai pelanggaran administrasi. Terhadap status laporan di atas: Keputusan untuk menilai laporan di atas diputuskan dalam forum SG-2, yakni forum rapat tahapan kedua, atau forum rapat yang bertugas untuk menemukan sekurang kurangnya 2 (dua) alat bukti clan jika hal itu tidak terpenuhi, maka forum harus memutuskan untuk dihentikan-sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) sampai dengan ayat (7) Peraturan Bersama Antara Ketua Bawaslu RI, Kapolri, clan Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1Tahun2020, clan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur clan Wakil Gubernur, Bupati clan Wakil Bupati, serta Walikota clan Wakil Walikota tanggal 20 Juli 2020. Makna dari butir di atas adalah bahwa materialitas unsur yang menjadi pokok dalam setiap pelanggaran tindak pidana Pilkada, tidak memenuhi persyaratan formil yang paling mendasar. Apabila hal ini dikaitkan dengan KUHAP clan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 terutama ketentuan Pasal 9 ayat (5) mengenai persyaratan materiel dalam pelanggaran administrasi Pilkada memuat (i) waktu clan tempat kejadian dugaan pelanggaran; (ii) uraian kejadian dugaan pelanggaran; clan (iii) bukti. Dengan demikian, sejalan dengan penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu, dalam hal penanganan pelanggaran administrasi Pilkada ini pun sejalan bahwa perkara ini sejauh yang saya pahami tidak dapat ditindaklanjuti. Keputusan Sentra Gakkumdu juga memeriksa hal-ikhwal mengenai dugaan pelanggaran penyalahgunaan jabatan/kewenangan (abuse of power), sebagaimana pemeriksaan materiel menurut ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8Tahun 2020, meliputi waktu clan tempat kejadian dugaan pelanggaran, uraian kejadian dugaan pelanggaran, clan bukti, sedangkan dalam perkara administrasi yang dilaporkan ini juga berkaitan dengan hal-hal tersebut. Karena itu, seharusnya antara pelanggaran tindak pidana Pilkada clan pelanggaran administrasi Pilkada ditempatkan secara sama dan sebangun (concurrent). 4) Kajian Materiil
176 Dalil dalam perkara ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016: (3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih. Bahwa objek laporan dalam perkara ini, yakni (i) Instruksi Bupati Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2020 tentang Percepatan Pensertifikatan Tanah Wakap di Kabupaten Tasikmalaya tanggal 2 September 2020; clan (ii) Surat Edaran Bupati Tasikmalaya Nomor 42 Tahun 2020 ten tang Akselerasi Pendaftaran Sertifikat Tanah Wakaf tanggal 3 Septern ber 2020. Dari keterangan di atas, saya menyampaikan hal-hal sebagai berikut: a. Program/Kebijakan Pemerintah Pusat
Isu objek laporan yang dilaporkan merupakan bagian dari atau bentuk program/kebijakan pemerintah (pusa), clan bukan pemerintah daerah. Program/kebijakan ini lebih tepatnya program Kementerian Agraria clan Tata Ruang /Kepala BPN RI. sebagaimana maksud Peraturan Mengeri Agraria clan Tata Ruang/Kepala BPN RI Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Untuk menindaklanjuti Peraturan tersebut, maka dibuat Keputusan Bersama Menteri Agraria clan Tata Ruang/Kepala BPN RI, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, clan Transmigrasi Nomor 25/SKPN/2017, Nomor 590-316A Tahun 2017, clan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Dalam konteks latar belakang di atas, program/kebijakan dimaksud adalah kegiatan pemerintahan pemerintah pusat, yang sering juga dikenal sebagai instansi vertikal. Sebagai bagian integral dari struktur kekuasaan pemerintahan negara, kedudukan seorang kepala daerah (bupati) menjadi penindaklanjut dari program/kebijakan pusat dimaksud . Kedudukan daerah sebagai bagian integral dari struktur kekuasaan
177 pemerintahan negara, sebagaimana maksud ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Ketentuan Pasal 1 angka 5 dinyatakan, "Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat." Ketentuan Pasal 1 angka12, dinyatakan, "Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah." Ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf memasukkan urusan "pertanahan" sebagai urusan pemerintahan (pusat yang) wajib. Kedudukan tugas, wewenanwg, dan kewajiban seorang bupati adalah tunduk dalam menjalankan urusan-urusan tersebut, dan menjadi persoalan yang bemuansa penilaian negatif jika bupati tidak menjalankan program/kebijakan pemerintah (pusat). b. Kewajiban Kepala Daerah Menjalin Hubu ngan Kerja Dengan Instansi Vertikal Ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menggariskan kewajiban seorang kepala daerah, yakni selain menaati seluruh peraturan perundang-undangan, pula kewajiban untuk menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah clan seluruh perangkat daerah, seperti kantor pertanahan, kementerian agama, dan lain-lain; Seorang kepala daerah mengapa harus menempuh seluruh instrumen kewenangan sebagai penyelenggara fungsi otonom, mengingat instansi vertikal tidak memiliki aparat yang memungkinkannya melaksanakan seluruh fungsi fungsinya di daerah, kecuali dengan koordinasi bupati yang memiliki aparat clan daerah, mengharuskan kepala daerah memobilisasi untuk mewujudkan fungsi perlindungan clan pelayanan sosial kepada masyarakat demi perwujudan penyelenggaraan pemerintahan di daerah;
178 Saya mentafsirkan bahwa kebijakan pertanahan sebagaimana gambaran di atas, bukanlah bagian dari larangan-larangan penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang dilakukan oleh seorang bupati menurut undang-undang Pilkada, melainkan hanyalah bagian dari tugas tugas bupati sebagai penyelenggara pemerintahan sehari-hari (dagelijkse administratie). c. Tidak Menguntungkan dan Tidak Merugikan Untuk pada suatu penilaian apakah penerbitan kedua dokumen surat di atas memiliki pengaruh yang menguntungkan atau merugikan, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu: Apakah menguntungkan? Siapa yang diuntungkan? Bagaimana keuntungan itu diperoleh? Bagi saya, keuntungan yang dimaksudkan dalam Pemilu adalah keuntungan elektoral (electoral advantage). Keuntungan elektoral adalah keuntungan dalam rangka pencalonan seorang paslon, yakni tidak lain dan tidak bukan adalah untuk meraih kemenangan dalam Pilkada ini. Untuk memenangkan Pilkada, maka harus dibuktikan bahwa para pemilih yang menerima manfaat dari program dimaksud sertamerta tergerak/terdorong untuk memilih petahana. Bagaimana membuktikannya? Apakah merugikan? Siapa yang dirugikan? Bagaimana kerugian itu terjadi? Apa bentuk dan jenis kerugian yang diderita oleh mereka yang dirugikan? Bagaimana membuktikan bentuk dan jenis kerugian Pasion lain dengan terbitnya kedua surat tersebut? Apakah juga kerugian diderita oleh Pasion di daerah lain? Bahwa perkara berdasarkan surat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Nomor 046/K.Bawaslu.JB-18/PM.oo.02 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan tanggal 30 Desember 2020, yang kemudian ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya pada 11 Januari 2021 melalui Berita Acara Nomor 531/PY.02.1- BN3206/KPU- KAB/1/2021, tentang Tindak Lanjut Atas Surat Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 046/K.BAWASLU.JB- 18/PM.00.02/XII/2020, tanggal 11 Januari 2021 yang pokoknya menyimpulkan bahwa Calon Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor Urut
179 2 (Sdr. Ade Sugianto) ini, tidak terbukti melakukan Pelanggaran Administrasi sebagaimana Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 2P/PAP/2021 tanggal 28 Januari 2021. Dalam amar Putusan MA dimaksud menyatakan (butir I), Mengadili menolak permohonan Pemohon Dr. lwan Saputra, S.E., M.Si. dan Miptahul Paoz. Kalau putusan itu karena Bawaslu dalam kedudukan sebagai pelaksana pada bagian tertentu sebagai fungsi yudisial, dalam hal ini bukan putusan tetapi adalah rekomendasi. Rekomendasi artinya tidak mengikat tetapi tidak mengikat 100%. Termohon juga tidak bisa main-main, tapi juga harus memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan KPU yang mengikat. Bahwa ada ketentuan formil 7 hari sejak kejadian. Kalau sudah sejak kejadian lewat waktu apalagi dengan gambaran seperti itu, batal demi hukum kalau formilnya sudah lewat waktu. Bagaimana penanganan Bawaslu, melalui peraturan Bawaslu ada ketentuan bahwa itu dijadikan temuan. Tetapi jangan lupa bahwa temuan itu pun harus mengkerangkakan merujuk pada limitasi waktu atau pewaktuan ialah itu tadi. Konotasi bahwa fakultatif sepenuhnya otoritas pada penerima rekomendasi ialah Termohon dalam perkara ini dan karena itu maka tetap pada ruang lingkup yang ada melalui prosedur-prosedur yang telah ditentukan. Upaya peradilan lain tentu kalau dilihat dari sisi lain akan ada, itu normatif ada penanganan pelanggaran pidana, penanganan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik. Silakan dikaji sejauh mungkin kemudian dinilai oleh pihak, kemudian dalam tanda kutip "menguntungkan". Bahwa pembentuk undang-undang sudah mengerangkakan bahwa mekanisme seperti itu. Bahwa kemudian bagaimana baiknya tentu ini ranah pembentuk undang-undang dan saya sangat boleh jadi setuju juga bahwa ada perbaikan. Terkait urusan pertanahan masuk domain pemerintah daerah adalah urusan wajib pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh semua pemerintah daerah.
180 [2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: A. DALAM EKSEPSI I. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Permohonan, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon. Hal tersebut dikarenakan: 1. Objek Permohonan bukan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan Pokok Permohonan Pemohon tidak menyebutkan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sehingga tidak memenuhi Ketentuan Pasal 156 ayat 2 Undang-undang No. 10 Tahun 2016 (UU 10/2016) dan Pasal 2 serta Pasal 8 ayat 3 huruf b [4] Peraturan Mahkamah Konstitusi No.6 tahun 2020 (PMK 6/2020) a. Bahwa jika membaca seluruh isi Permohonan Pemohon, ternyata Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 156 ayat 2 UU 10/2016 dan Pasal 2 dan Pasal 8 ayat 3 huruf b [4] PMK 6/2020 yang pada pokoknya mengatur bahwa Objek Permohonan adalah penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih serta Permohonan Pemohon paling kurang memuat uraian yang jelas mengenai pokok Permohonan Pemohon, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. b. Bahwa isi permohonan Pemohon ternyata bukan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon dalam permohonanan juga tidak bisa menjelaskan dimana saja terjadi kesalahan rekapitulasi suara dan atau kesalahan hasil penghitungan suara Termohon, baik pada tingkat TPS, PPK, maupun di rekap tingkat
181 Kabupaten. Pemohon juga tidak menjelaskan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada tingkat TPS, PPK, dan Kabupaten. c. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon justru mendalilkan adanya dugaan pelanggaran yang bersifat administrative pemilihan yang tidak ada kaitannya dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Padahal dugaan-dugaan pelanggaran yang bersifat administrative pemilihan selama tahapan pemilihan berlangsung, merupakan kewenangan Bawaslu sebagaimana diatur dalam Pasal 138 - Pasal 139 UU 10/2016, serta tuduhan-tuduhan terkait adanya money politik yang merupakan tindak pidana pemilihan yang menjadi kewenangan dari Bawaslu dan lembaga penegak hukum, lainnya yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 69, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 135 - Pasal 150, dan Pasal 187 A- Pasal 187 D UU 10/2016 dan bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. d. Tuduhan dugaan-dugaan pelanggaran yang bersifat administrative yang ada dalam permohonan Pemohon tersebut, pada kenyataannya juga sudah ditangani oleh Bawaslu Kab. Tasikmalaya dan pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon tersebut banyak yang sudah dihentikan oleh Bawaslu karena tidak terbukti serta beberapa pelanggaran yang sudah selesai penanganya sampai dengan tingkat Pengadilan Negeri, sebagaimana kami uraikan dalam jawaban kami pada pokok permohonan. 2. Petitum Pemohon tidak meminta penetapan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. a. Dalam Petitumnya, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 8 Ayat (3) Huruf b Angka 5 PMK 6/2020 yang pada pokoknya mengatur bahwa Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Dalam Permohonannya, Petitum Pemohon hanya memuat permintaan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon nomor urut 1, dan melakukan pemungutan suara ulang dengan tidak menyertakan
182 Pasangan Calon No.1 dan Pasangan Calon No.3 dan tidak memuat hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon. b. Bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 Ayat (3) Huruf b Angka 5 PMK 6/2020 sehingga tidak bisa diperiksa dan diadili dalam sidang Mahkamah Konstitusi. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat 2 UU 10/2016, Pasal 2, Pasal 8 ayat 3 huruf b angka [4] serta Pasal 8 Ayat (3) Huruf b Angka [5] PMK 6/2020, oleh karenannya Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard). c. Bahwa selama ini Mahkamah Konstitusi telah mempunyai pendapat yang tegas dan jelas, terkait dalam hal Petitum Pemohon tidak mencantumkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon dalam suatu Permohonan Sengketa Hasil Pemilihan, maka Permohonan harus dianggap kabur. Hal tersebut antara lain dapat dibaca dalam angka [3.10] pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 251-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019; yang antara lain menyatakan: "Sementara itu, petitum Pemohon tidak mencantumkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018 yang menyatakan:" "Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat: ... b. uraian yang jelas mengenai ... . 4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; 5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon." "Terlebih lagi, sebagaimana terungkap dalam persidangan, faktanya, hal terletak pada proses yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah penyandingan data, bukan terkait dengan persoalan perolehan jumlah [vide posita dan petitum permohonan Pemohon]. Dengan suara tidak memenuhi ternyata permohonan Pemohon demikian, ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018. Oleh karena itu, permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur, telah
183 sehingga Mahkamah Pemohon selain dan selebihnya". tidak mempertimbangkan lebih lanjut dalil II. PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN Pemohon tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan aquo, karena selisih suara antara suara Pemohon dengan Pihak Terkait sebagai peraih suara terbanyak, melebihi ambang batas yang ditentukan dalam Pasal 158 ayat 2 UU 10/2016. 1. Bahwa berdasarkan data yang kami peroleh dari keterangan Badan Pusat Statistik Kab. Tasikmalaya, Jumlah penduduk Kab. Tasikmalaya tahun 2020 adalah sebanyak 1.801.882 jiwa (Bukti PT-05), sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, maka pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 dapat dilakukan jika selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait selaku peraih suara terbanyak memiliki perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (Nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kab. Tasikmalaya. 2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 1181/PL.02.6-Kpt/3206/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 adalah sebagai berikut TABEL PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA 2020 NO. NAMA PASANGAN CALON PEROLEHAN URUT SUARA 1. H. Azies Rismaya Mahpud, S.E dan H.Haris 221.924 Sanjaya, M.Ipol 2. H. Ade Sugianto dan H. Cecep Nurul Yakin 315.332 3. Cep Zamzam Dzulfikar Nur, S.Sos dan Drs. H 113.571 Padil Karsoma, M.Si 4. Dr. H. Iwan Saputra, SE, M.Si dan Iip 308.259
184 NO. PEROLEHAN URUT NAMA PASANGAN CALON SUARA Miptahul Paoz JUMLAH SUARA SAH 959.086 Ambang Batas Selisih Perolehan Suara 0,5% (Nol Koma Lima Persen) Dari Suara Sah 4.795 3. Bahwa Pemohon dalam Perbaikan Permohonan huruf A telah mengakui bahwa selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2020, memenuhi ambang batas sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016. Dimana Pemohon telah mengakui secara jelas bahwa ambang batas untuk mengajukan Permohonan Sengketa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2020 adalah paling banyak 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil rekapitulasi suara akhir yang ditetapkan KPU Kab. Tasikmalaya. Faktanya selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 7.073 suara atau sekitar 0,7% (nol koma tujuh persen), sehingga selisih suara tersebut tidak memenuhi ambang batas sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 158 ayat 2 UU No.10/2016 tersebut di atas. 4. Bahwa Mahkamah Konstitusi sudah mempunyai pendirian dan sikap yang tegas untuk tidak mengabulkan Permohonan yang melampaui ambang batas sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat 2 UU 10/2016 tersebut. Hal tersebut karena Mahkamah Konstitusi tidak ingin melanggar Undang- undang, karena hal tersebut akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Sikap Mahkamah Konstitusi untuk tidak mengabulkan Permohonan yang melampaui ambang batas tersebut dapat dibaca dalam banyak pertimbangan hukum - pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi antara lain dalam Putusan Nomor No.16/PHP.BUP-XIV/2016 dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pulau Taliabu, Putusan No:1/PHP.BUP-XV/2017 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu Tahun 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 8/PHP.BUP-XV/2017, tidak
185 tanggal 3 April 2017 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah, dan Putusan No.56/PHP.KOT-XVI/2018 dalam Perselisihan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun. Dalam Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 8/PHP.BUP-XV/2017 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah angka [3.3] huruf b, Mahkamah antara lain menyatakan: "Bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU PEMILIHAN, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU PEMILIHAN, sebab mengesampingkan Pasal 158 UU PEMILIHAN sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU PEMILIHAN tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang - Undang (in casu UU PEMILIHAN) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang - Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang - Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang - Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu "memaksa" Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah - kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteksi akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak - pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU PEMILIHAN lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidak - tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo." Begitu juga dalam Pertimbangan Hukum angka [3.3] huruf b Putusan No: 1/PHP.BUP-XV/2017 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu Tahun 2017, Mahkamah kembali juga menegaskan pentingnya ambang batas sesuai Pasal 158 dan
186 pentingnya Mahakamah untuk tidak melanggar ketentuan ambang batas tersebut dalam memeriksa perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota: "bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebagai pelaksana tanpa mencampuradukkan (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu "memaksa" Mahkamah untuk, di satu pihak, dapat mengubah dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidak-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo." kedudukan Mahkamah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP- XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang menolak permohonan yang melebihi ambang batas, kemudian dipertegas kembali dalam putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.3] tersebut juga menjadi rujukan Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Perselisihan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun, sebagaimana dapat dibaca dalam pertimbangan hukum Putusan No.56/PHP.KOT-XVI/2018. Bahwa sikap tegas Mahkamah Konstitusi untuk menerapkan ketentuan Pasal 158 terkait Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan sudah menjadi sikap Mahkamah sejak awal UU No.1 tahun 2015 berlaku, hal tersebut
187 dapat dilihat dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No.58/PUU-XIII/2015 tanggal 9 Juli 2015 Point [3.9] angka 1 yang pada pokoknya menyatakan bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka oleh karena selisih suara antara Pemohon dengan Pihak terkait melebihi ambang batas yang ditentukan, maka Pemohon tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat 2 UU 10/2016 oleh karenannya Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard). III. PERMOHONAN PEMOHON ADALAH KABUR Permohonan Pemohon adalah kabur, berdasarkan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon dalam Permohonanya banyak mendalilkan tuduhan- tuduhan tentang adanya penyalahgunaan dana bantuan penanganan Covid-19 untuk memenangkan Pihak Terkait, yang kemudian Pemohon menyatakan, akibat penyalahgunaan dana bantuan penanganan Covid-19 tersebut, maka di daerah yang disebut oleh Pemohon, suara Pemohon menjadi hilang atau berkurang. Hal tersebut antara lain dapat dilihat dalam dalil Perbaikan Permohonan angka 27 halaman 32 - 35 maupun pada dalil huruf D angka 27 halaman 36 - 37. Hanya saja, Pemohon sama sekali tidak menjelaskan dengan cara apa suara Pemohon tersebut hilang atau berkurang? Di TPS atau kecamatan mana saja suara Pemohon tersebut hilang atau berkurang? Siapa pelaku yang mengurangi atau menghilangkan suara Pemohon? Dan suara Pemohon yang hilang atau berkurang tersebut berpindah ke siapa atau pasangan calon nomor berapa?? Ketidakmampuan Pemohon menguraikan tentang bagaimana, siapa, dimana dan kemana suara Pemohon yang hilang atau berkurang tersebut,
188 jelas menunjukan bahwa Pemohon sendiri tidak mengetahui bagaimana dan dimana suara pemohon hilang atau berkurang sebagaimana dalil Pemohon, sehingga dalil-dalil tuduhan Pemohon tersebut merupakan dalil tuduhan yang kabur serta tidak berdasar fakta yang sebenarnya. 2. Permohonan Pemohon juga kabur, karena antara Posita Permohonan dengan Petitum Permohonan tidak sinkron. Bahwa dalam Petitum No.4, Pemohon telah meminta agar dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh TPS 9 Kecamatan, tanpa mengikutsertakan pasangan Calon No.01 dan Pasangan Calon No.03. Akan tetapi anehnya, Pemohon dalam positanya sama sekali tidak menjelaskan apa yang menyebabkan pasangan Calon No.01 dan Pasangan Calon No.03 tersebut tidak boleh diikutsertakan dalam PSU yang dimintakan oleh Pemohon dalam petitum No.4 tersebut di atas. Akan tetapi Pemohon dalam positanya tidak menjelaskan apa alasan- alasan yang mendasari permintaan agar dilakukan PSU tersebut. Bahwa Pasal 112 UU No.1 tahun 2015 telah memberikan syarat-syarat yang jelas agar dapat dilakukan PSU yaitu: (1). Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. (2). Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut: a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan; b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan; c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu
189 kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. Faktanya, Posita Permohonan Pemohon tiadk ada satupun yang menjelaskan terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 112 UU No.1 tahun 2015 agar dapat dilakukan PSU sebagaimana Petitum angka 4 Permohonan Pemohon. Bahwa petitum harusnya merupakan permintaan dari seorang pemohon atas kejadian yang diterangkan dalam posita Permohonan, bukan sesuatu yang tiba-tiba ada dan diminta oleh pemohon tanpa menjelaskan dasar- dasarnya dalam Posita. Berdasarkan hal tersebut petitum pemohon angka 4 agar dilakukan PSU di seluruh TPS 9 Kecamatan, tanpa mengikutsertakan pasangan Calon No.01 dan Pasangan Calon No.03, tanpa menjelaskan kenapa Paslon No.01 dan paslon No.03 tersebut tidak dikutsertakan dalam PSU tersebut, serta tanpa menjelaskan kejadian mana yang menyebabkan syarat-syarat dalam Pasal 112 UU No.1 tahun 2015 telah terpenuhi sehingga dapat dilakukan PSU, menunjukan Permohonan Pemohon tidak dilandasai dengan dasar argumentasi serta alasan yang jelas, oleh karenanya Permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan kabur. 3. Petitum Pemohon angka 3 dan angka 4 juga menunjukan bahwa Permohonan Pemohon adalah kabur, karena dalam Petitum angka 3 Pemohon meminta agar KPU mendiskualifikasikan Pihak Terkait dan pada petitum angka 4 meminta agar dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh TPS 9 Kecamatan, tanpa mengikutsertakan pasangan Calon No.01 dan Pasangan Calon No.03. Jika Petitum tersebut dikabulkan, maka PSU yang diminta oleh Pemohon hanya akan di ikuti oleh Pemohon saja, dimana anehnya, Pemohon dalam positanya tidak pernah menjelaskan kenapa PSU tersebut hanya boleh diikuti oleh Pemohon saja, sedangkan pasangan calon lain tidak boleh diikutsertakan dalam PSU tersebut. Petitum yang seperti tersebut di atas jelas menunjukan bahwa Permohonan Pemohon tidak dilandasai dengan dasar argumentasi serta alasan yang kuat dan jelas, oleh karenanya Permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan kabur.
190 IV. PERBAIKAN PERMOHONAN PEMOHON DIAJUKAN MELEWATI TENGGANG WAKTU PENGAJUAN. 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 PMK 6/2020, disebutkan Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 hari kerja sejak diterimanya Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) oleh Pemohon atau Kuasa Hukum. 2. Bahwa berdasarkan AP3 permohonan Pemohonan yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu AP3 No.52/PAN,MK/AP3/12/2020 beserta DKP3 yang menjadi Lampiran AP3 tersebut, Permohonan diajukan oleh Pemohon pada tanggal 18 Desember 2020. Hal tersebut dapat dilihat dalam Cap pada file Permohonan Pemohon yang di upload di website Mahkamah Konstitusi. Maka berdasarkan tanggal diajukannya Permohonan serta Pasal 13 PMK 6/2020, maka Pemohon dapat mengajukan perbaikan Permohonan paling lambat pada tanggal 22 Desember 2020. 3. Bahwa perbaikan Permohonan paling lambat harus diajukan pada tanggal 22 Desember 2020 juga secara tegas diakui oleh Pemohon dalam Perbaikan Permohonan angka III huruf [e] halaman 15, akan tetapi faktanya, perbaikan permohonan diajukan pemohon tanggal 23 Desember 2020. Hal tersebut sebagaimana dapat dilihat pada cap pada file Perbaikan Permohonan yang di up load pada website Mahkamah Konstitusi, yang memberikan cap tanggal 23 Desember 2020 pada perbaikan permohonan Pemohon. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Perbaikan Permohonan yang diajukan Pemohon telah melampaui batas waktu mengajukan Perbaikan Permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 PMK 6/2020, oleh karenanya perbaikan permohonan Pemohon harus dikesampingkan. B. DALAM POKOK PERMOHONAN 1. Bahwa meskipun Pihak Terkait menganggap Perbaikan Permohonan Pemohon terlambat didaftarkan sebagaimana kami sampaikan dalam bagian eksepsi, Namun dalam Keterangan Pihak Terkait ini kami menjawabnya berdasarkan Perbaikan Permohonan, karena ternyata yang diregister oleh Mahkamah Konstitusi adalah Perbaikan Permohonan yang menurut kami terlambat di daftarkan sebagaimana kami uraikan dalam bagaian Eksepsi di atas.
191 2. Bahwa Pihak Terkait pada prinsipya menolak dan membantah semua dalil-dalil Pemohon baik dalam Permohonan maupun Perbaikan Permohonan, karena dalil-dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan fakta -fakta yang sebenarnya. Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2020 berlangsung dengan lancar dan kompetitif sesuai dengan asas langsung, umum, jujur, adil, bebas dan rahasia serta ditempuh melalui prosedur yang telah ditentukan. Dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2020 Tidak ada penyalahgunaan biaya operasional percepatan penanganan Covid-19 untuk pemenangan Pihak Terkait serta tidak ada bantuan-bantuan khususnya dalam bentuk hibah lainnya yang dikaitkan dengan pemenangan salah satu calon, khususnya Pihak Terkait. Hal tersebut diakui oleh Pasangan Calon No.01 H. Azies Rismaya Mahpud dalam Surat Keteranganya tertanggal 17 Januari 2021 serta Pasangan Calon No.03 Cep Zam-zam Dzulfikar Nur, S.Sos dalam Surat Pernyataan tertanggal 17 Januari 2020 (vide Bukti PT - 60). Bahwa pengakuan dari kedua pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2020 tersebut membuktikan bahwa tuduhan-tuduhan Pemohon permohonannya adalah ilusi atau khayalan Pemohon semata. 3. Bahwa Pemohon dalam Perbaikan Permohonan huruf A telah mengakui bahwa selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2020, telah tidak memenuhi ambang batas sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU No.1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan UU No. 6 tahun 2020 tentang Perubahan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. 4. Pemohon telah mengakui secara jelas bahwa ambang batas untuk mengajukan Permohonan Sengketa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2020 adalah paling banyak 4.795 suara atau 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil rekapitulasi suara akhir yang ditetapkan KPU Kab. Tasikmalaya. Bahwa Faktanya selisiah suara antara Pemohon dengan dalam
192 Pihak Terkait adalah 7.073 suara atau sekitar 0,7% (nol koma tujuh persen), sehingga selisih suara tersebut tidak memenuhi ambang batas sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 158 ayat 2 tersebut di atas. 5. Bahwa Pemohon kemudian merujuk kepada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi untuk menjustifikasi agar tidak terpenuhinya ambang batas tersebut tetap dapat diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi dengan merujuk kepada: a. Putusan No.50/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 3 April 2017 terkaita sengketa hasil Pilkada Kab. Intan Jaya. b. Putusan No.14/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 3 April 2017 terkaita sengketa hasil Pilkada Kab. Tolikara. c. Putusan No.42/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 4 April 2017 terkaita sengketa hasil Pilkada Kab. Puncak Jaya. d. Putusan No.52/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 26 April 2017 terkaita sengketa hasil Pilkada Kab. Kepulauan Yapen. e. Putusan No.51/PHP.BUP-XV/2018 tanggal 17 September 2017 terkaita sengketa hasil Pilkada Kab. Mimika. 6. Bahwa Pemohon telah keliru menjadikan kelima putusan tersebut sebagai rujukan untuk menjustifikasi agar Permohonan Pemohon yang tidak memenuhi ambang batasnya tersebut tetap dapat diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. Bahwa kelima perkara pilkada di Kab. Intan Jaya, Kab. Tolikara, Kab. Puncak Jaya, Kab. Kepulauan Yapen dan Kab. Mimika tersebut belum usai tahapan pelaksanannya sampai dengan rekapitulasi suara di tingkap KPU Kabupaten masing-masing, karena terjadinya hal-hal tertentu yang membuat rekapitulasi tingkat Kabupaten di lima daerah tersebut tidak selesai. Sehingga Mahkamah Konstitusi menerima kelima perkara tersebut untuk kemudian memerintahkan KPU di kelima Kabupaten tersebut untuk menyelesaikan dan melanjutkan terlebih dahulu tahapan Pemilihan sampai dengan rekapitulasi tingkat Kabupaten selesai dilaksanakan. 7. Kondisi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2020 adalah berbeda dengan kondisi Pemilihan di 5 wilayah yang menjadi rujukan Pemohon tersebut di atas. Dimana semua tahapan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2020 telah selesai dilaksanakan sampai dengan rekapitulasi tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh KPU Kab.
193 Tasikmalaya, dengan dikeluarkannya Keputusan KPU Kab. Tasikmalaya Nomor: 289/PL.02.3-Kpt/3206/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, tertanggal 23 September 2020 yang seharusnya menjadi objek dalam perkara ini (vide Bukti PT - 01). 8. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah mempunyai sikap dan putusan yang tegas, terkait syarat wajib terpenuhinya ambang batas sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat 2, dimana syarat tersebut harus terpenuhi agar suatu Permohonan Sengketa Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dapat memenuhi syarat formil dan dapat diterima untuk diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. 9. Sikap Mahkamah Konstitusi untuk tidak mengabulkan Permohonan yang melampaui ambang batas tersebut dapat dibaca dalam banyak pertimbangan hukum - pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi antara lain dalam Putusan Nomor No.16/PHP.BUP-XIV/2016 dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pulau Taliabu, Putusan No:1/PHP.BUP-XV/2017 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu Tahun 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 8/PHP.BUP-XV/2017, tanggal 3 April 2017 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah, dan Putusan No.56/PHP.KOT- XVI/2018 dalam Perselisihan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun. Dalam Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 8/PHP.BUP-XV/2017 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah angka [3.3] huruf b, Mahkamah antara lain menyatakan: "Bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU PEMILIHAN, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU PEMILIHAN, sebab mengesampingkan Pasal 158 UU PEMILIHAN sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU PEMILIHAN tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang - Undang (in casu UU PEMILIHAN) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang -
194 Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang - Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang - Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu "memaksa" Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah - kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteksi akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak - pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU PEMILIHAN lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidak - tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo." Begitu juga dalam Pertimbangan Hukum angka [3.3] huruf b Putusan No:1/PHP.BUP-XV/2017 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu Tahun 2017 Mahkamah kembali juga menegaskan pentingnya ambang batas sesuai Pasal 158 dan pentingnya Mahakamah untuk tidak melanggar ketentuan ambang batas tersebut dalam memeriksa perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Waikot: "bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan
195 tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu "memaksa" Mahkamah untuk, di satu pihak, landasan argumentasi yang dapat mengubah pendiriannya dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak- pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidak-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo." tanpa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP- XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.3] juga yang menjadi rujukan Mahkamah Konstitusi untuk menolak perselisihan Perselisihan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun, sebagaimana dapat dibaca dalam pertimbangan hukum Putusan No.56/PHP.KOT-XVI/2018. 10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta dengan melihat sikap dan putusan Mahkamah Konstitusi selama ini yang tetap konsisten dalam menolak permohonan perselisihan hasil pemilihan yang tidak memenuhi ambang batas sebagaimana ditentukan Pasal 158 tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon haruslah ditolak karena tidak memenuhi ambang batas sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 tersebut. Apalagi faktanya, dalil-dalil Pemohon juga bukan tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan; [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015], akan tetapi lebih kepada tuduhan-tuduhan Pemohon berkenaan dengan penyelenggaraan Pemilihan itu sendiri, yang bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi akan tetapi merupakan kewenangan Bawaslu. Tanggapan Pihak Terkait atas Tuduhan Pemohon Terkait Kejahatan Demokrasi dalam bentuk penyalahgunaan APBD - Uang Rakyat Secara TSM guna memenangkan Pihak Terkait, sebagaimana dalam Perbaikan Permohonan Pemohon, terkait adanya kenaikan APBD tahun 2020 serta
196 APBD-P tahun 2020 Kab. Tasikmalaya, pada huruf B Halaman 19 - 30 Perbaikan Permohonan. 11. Tuduhan Pemohon tentang penyusunan dan penyalahgunaan APBD tersebut di atas, kemudian dikaitkan oleh Pemohon dengan pemenangan Pihak terkait melalui: a. Program dan Biaya Operasional RT Siaga (Halaman 20 -23 Perbaikan Permohonan); b. Biaya operasional gugus tugas Penanganan Covid 19 tingkat kecamatan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya (Halaman 24 - 25 Perbaikan Permohonan); c. Tuduhan Pemohon adanya bantuan sosial kepada Pesantren, Sekolah, Masjid-masjid, Majelis Ulama Indonesia, Pejabat Negara seperti Kapolres, Kajari, Dandim serta ASN lainya dari Satuan Gugus Tugas Covid -19 melalui alokasi Bantuan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dalam Perbaikan Permohonan halaman 24 - 28, yang kemudian oleh Pemohon dikaitkan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Tasikmalaya tahun 2020. d. Percepatan Program Sertifikat Tanah Wakaf (angka 15 Halaman 27 Perbaikan Permohonan) Bahwa terkait tuduhan-tuduhan Pemohon sebagaimana dalam Permohonan maupun Perbaikan Permohonan tersebut di atas, Pihak Terkait dengan ini akan memberikan tanggapannya sebagaimana di bawah ini. 12. Pihak Terkait dengan ini menolak dan membantah tuduhan Pemohon, berkenaan dengan adanya kenaikan APBD tahun 2020 serta APBDB-P tahun 2020 Kab. Tasikmalaya, pada pos belanja tidak terduga sebagaimana diuraikan Pemohon pada huruf B angka 9 dan 10 Halaman 19 - 20 Perbaikan Permohonan, yang kemudian oleh Pemohon dikaitkan dengan upaya pemenangan Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2020. Bahwa tidak benar penyusunan APBD TA 2020 serta ABPD-P TA 2020 adalah untuk kepentingan pemenangan Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati danWakil Bupati Tasikmalaya 2020. Pihak Terkait juga tidak pernah memanfaatkan kenaikan APBD TA 2020 maupun APBD-P TA 2020 untuk
197 kepentingan kemenangan ataupun keuntungan Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2020. 13. Bahwa Penyusunan APBD TA 2020 maupun APBD-P TA 2020 telah mengikuti prosedur yang ditentukan mulai dari penyusunan dan pembahasan di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sampai dengan pembahasan oleh Badan Anggaran DPRD Kab Tasikmalaya untuk kemudian disahkan dalam Rapat Pleno DPRD Kab. Tasikmalaya sampai menjadi Peraturan Daerah tentang penetapan APBD dan APBD-P Kab. Tasikmalaya TA 2020 (vide bukti PT - 18, PT - 07 dan PT 08) 14. Bahwa Pemohon adalah pihak yang ikut mempersiapkan, menyusun dan membuat APBD TA 2020, mengingat kedudukan Pemohon sebelum mengikuti Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2020 adalah seorang Aparatur Sipil Negara di Kab. Tasikmalaya dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kab. Tasikmalaya, dimana Pemohon baru mengundurkan diri sebagai Kepala BAPPEDA Kab. Tasikmalaya pada sekitar bulan Juni 2020 untuk mengikuti Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2020. 15. Bahwa sebagai Kepala BAPPEDA Kab. Tasikmalaya, Pemohon juga ikut secara aktif mempersiapkan serta terlibat dalam penyusunan APBD maupun APBD-P Kab. Tasikmalaya TA 2020, dimana berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor: 900/Kep.221-BPKPD/2019 tertanggal 23 Agustus 2019, tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam Penyusunan dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Pemohon sebagai Kepala BAPPEDA merupakan anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kab. Tasikamalaya dengan kedudukan sebagai Wakil Ketua TAPD (vide bukti PT - 06). 16. Bahwa APBD TA 2020 dan APBD-P TA 2020, merupakan produk yang ikut direncanakan, disusun dan dibuat sendiri oleh Pemohon selaku Kepala BAPPEDA serta anggota TAPD Kab. Tasikmalaya, sehingga Pemohon dari awal penyusunan APBD sudah memahami dan mengetahui sepenuhnya tentang alokasi-alokasi kegiatan serta besaran pos-pos anggaran yang ada di APBD TA 2020 dan APBD-P TA 2020 tersebut di atas, termasuk pos-pos
198 anggaran yang dipermasalahkan oleh Pemohon, mengingat BAPPEDA Kab. Tasikmalaya yang dipimpin oleh Pemohon merupakan perencana pembuatan RAPBD TA 2020 Kab. Tasikmalaya, termasuk saat pembuatan RAPBD-P TA 2020. Sehingga Dalil-dalil Pemohon yang mempertanyakan APBD TA 2020 dan APBDP TA 2020 lebih layak ditanyakan kepada diri Pemohon sendiri, sebagai Kepala BAPPEDA Kab. Tasikmalaya yang mempunyia peran yang lebih aktif dalam perencanaan, penyusunan maupun penganggaran APBD TA 2020 dan APBDP TA 2020 tersebut dibandingkan Pihak Terkait. 17. Bahwa dalam pembahasan APBD TA 2020 baik di Badan Anggaran maupun dalam Rapat Pleno DPRD Kab. Tasikmalaya, tidak terdapat keberatan ataupun penolakan dari DPRD Kab. Tasikmalaya, termasuk dari Partai Politik yang mengusung Pemohon. Pemohon merupakan paslon yang didukung dan dicalonkan oleh mayoritas Partai Politik yang mempunyai kursi di DPRD Kab. Tasikmalaya (vide bukti PT - 18, PT - 07 dan PT 08) Pemohon merupakan pasangan calon yang didukung dan dicalonkan oleh Gabungan Partai Politik yang mempunyai kursi terbesar di DPRD Kab. Tasikmalaya dengan jumlah total 23 kursi yaitu Partai Golkar 7 kursi, Partai Kebangkitan Bangsa 8 kursi, Partai Amanat Nasional 5 kursi dan PKS 3 kursi. Sedangkan Pihak Terkait hanya didukung dan dicalonkan oleh gabungan partai politik yang hanya mempunyai 13 kursi yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mempunyai 6 kursi serta Partai Persatuan Pembangunan 7 kursi dan Paslon No.01 didukung oleh Partai Gerindra 9 kursi dan partai Demokrat 5 kursi atau total 14 kursi sedangkan Paslon No.03 merupakan calon perseorangan. 18. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka tuduhan Pemohon bahwa Pihak Terkait jauh-jauh hari melalui penyusunan APBD TA 2020 telah merencanakan untuk menggunakan pos-pos anggaran bantuan tidak terduga sebagai bagian dari memenangkan Pihak Terkait selaku petahana adalah dalil-dalil yang tidak berdasar, dan oleh karenanya harus dikesampingkan. 19. Bahwa besaran Dana Hibah serta Bansos dalam pos belanja tidak terduga APBD serta APBD-P Kab. Tasikmalaya TA 2020, merupakan konsekunsi logis dari adanya pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Tasikmalaya
199 tahun 2020 serta terjadinya penanganan pandemic Covid 19, yang membutuhkan pembiayaan yang tidak terduga dari APBD serta diperlukan adanya bantuan social kepada masyarakat dalam jumlah yang banyak akibat terdampak oleh adanya Pandemi Covid-tersebut. 20. Bahwa terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kab. Tasikmalaya tahun 2020, sesuai ketentuan Pasal 166 ayat 1 UU No.1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana terakhir diubah melalui UU No.6 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU No.1 tahun 2015, pendanaan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota wajib dibiayai dari APBD daerah yang menyelenggarakan Pemilihan tersebut. Ketentuan Pasal 166 ayat 1 sendiri secara tegas menyatakan: Pasal 166 (1). Pendanaan kegiatan Pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan." Berdasarkan ketentuan Pasal 166 ayat 1 di atas, maka Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya wajib menganggarkan dana hibah untuk pendanaan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Tasikmalaya tahun 2020, sehingga terjadi kenaikan dalam jumlah yang cukup signifikan dalam post anggaran belanja tidak terduga untuk hibah dalam APBD TA 2020. 21. Sedangkan kenaikan dana hibah serta bantuan social dalam APBD-P TA 2020 juga merupakan konsekuensi logis dari adanya penundaan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Tasikmalaya tahun 2020 karena pandemi covid 19, dan kemudian dilaksanakan dengan menggunakan protokol Covid 19, adanya penanganan dan penanggulangan penyebaran dan penularan Covid-19 di Kab Tasikmalaya, serta bantuan social kepada Masyarakat Kab. Tasikmalaya yang secara social ekonomi terdampak Covid- 19. Pelaksanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Tasikmalaya tahun 2020 dengan menggunakan protokal covid 19 tersebut membawa dampak adanya kenaikan pendanaan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
200 Kab. Tasikmalaya tahun 2020, sehingga mau tidak mau, dana hibah yang ada dalam APBD TA 2020 harus dilakukan perubahan untuk mengakomodasikan kenaikan anggaran pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Tasikmalaya tahun 2020. Demikian juga dengan besaran dana bantuan sosial merupakan pos-pos pendanaan yang memang sepenuhnya digunakan oleh Pemkab Tasikmalaya untuk bantuan untuk menanggulangi penyebaran dan pencegahan penularan Covid-19 di Kab. Tasikmalaya serta bantuan social kepada Masyarakat Kab. Tasikmalaya yang secara social ekonomi terdampak akibat pandemic Covid 19 tersebut (Vide Bukti PT-09). Pihak Terkait tidak pernah mengkaitkan atau memanfaatkan dana untuk menanggulangi penyebaran dan pencegahan penularan Covid-19 di Kab. Tasikmalaya serta bantuan social kepada Masyarakat Kab. Tasikmalaya yang secara social ekonomi terdampak akibat pandemic Covid 19 tersebut, dengan upaya pemenangan Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2020. Penganggaran dana pencegahan dan penanggulan penyebaran Covid-19 tersebut merupakan amanat dan program dari Pemerintah Pusat yang mau tidak mau, suka tidak suka, ada atau tidak ada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, program tersebut harus dilaksanakan oleh seluruh Pemerintah Daerah yang ada di Indonesia, termasuk Pemerintah Kab. Tasikmalaya. 22. Bahwa berdasarkan keterangan tertulis dari Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya melalui Surat Keterangan No.P/0081/987/BPKD/2021 tanggal 13 Januari 2021 (vide Bukti PT - 13), kenaikan dana hibah tersebut tidak ada kaitannya sama sekali dengan pemenangan Pihak Terkait selaku Petahana dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2020. Dana hibah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020 berdasarkan Peraturan Daerah No.2 tahun 2020 tentang Perubahan ABPD Kab. Tasikmalaya tahun 2020 adalah sebesar Rp.174.013.850.000,- naik 46,57% atau naik sebesar Rp.81.032.350.000,- dibandingkan APBD TA 2019. Kenaikan dana hibah sebesar tersebut di atas, kemudian dihibahkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2020 dengan total sebesar Rp.81.800.000.000,- dengan rincian alokasi hibah kepada KPU sebesar Rp.54.600.000.000,-, hibah kepada Bawaslu sebesar
201 Rp.19.700.000.000,- dan hibah untuk pengamanan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2020 sebesar Rp.7.500.000.000,-. Berdasarkan hal tersebut, dana hibah TA 2020 diluar alokasi untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2020 justru cenderung menurun jika dibandingkan dana hibah TA 2019. Dimana kenaikan dana hibah TA 2020 adalah Rp.81.032.350.000 dan dipakai untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2020 Rp.81.800.000.000 atau justru turun sebesar Rp.767.650.000,-. 23. Kenaikan anggaran bantuan sosial TA 2020 adalah naik sebesar Rp.12.188.221.750,-. Penambahan anggaran bantuan social tersebut diperuntukan bagi individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko social, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No.1 tahun 2020 tentang pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Covid-19 di Kab. Tasikmalaya. Kenaikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa TA 2020 pada Perubahan APBD TA 2020 adalah untuk bantuan keuangan kepada desa yang peruntukannya bagi pembayaran gaji /penghasilan tetap Para Kepala Desa Bulan September s/d Desember 2020 yang belum teranggarkan dalam APBD TA 2020 serta untuk alokasi bantuan keuangan infrastrktur, namun bantuan keuangan infrastrktur tidak terealisasikan. Sedangkan kenaikan belanja tidak terduga pada Perubahan APBD TA 2020 dari sebelumnya di APBD TA 2020 sebesar Rp.15.000.000.000,- menjadi Rp.90.000.912.942 dalam Perubahan APBD TA 2020 adalah karena adanya refocusing dan realokasi anggaran untuk dijadikan anggaran percepatan penanganan Covid 19, sebagaimana diwajibkan dalam Perpu No.1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau stabilitas system keuangan, Instruksi Presiden RI No.4 tahun 2020 tentang Refocussing kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadan barang dan jasa dalam rangka Percepatan penanganan Corono Virus dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 tahun 2020 tentang Percepatan penanganan Covid-19 di lingkungan Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa untuk percepatan
202 penanganan Covid-19 Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran dalam rangka penanganan dampak Covid-19 yang belum dianggarkan yang untuk selanjutnya diusulkan dalam perubahn APBD dimana pembebanan pengeluaran tersebut dilakukan melalui pos Belanja Tidak Terduga. 24. Bahwa APBDP Kab. Tasikmalaya TA 2020 dibuat dan disahkan pada bulan Nopember 2020, pada saat Pihak Terkait sedang dalam keadaan cuti untuk keperluan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kab. Tasikmalaya tahun 2020 dan pembahasan sampai disetujuinnya APBD-P TA 2020 oleh DPRD Kab. Tasikmalaya dilaksanakan oleh Plt. Bupati Tasikmalaya bukan oleh Pihak Terkait. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas dalil Pemohon yang mengkaitkan kenaikan dana hibah dalam APBD TA 2020 dan APBD-P TA 2020 dengan hasil perolehan suara Pihak Terkait adalah dalil-dalil yang tidak berdasarkan hukum maupun fakta yang sesungguhnya, sehingga harus dikesampingkan. 25. Terkait Tuduhan Pemohon tentang adanya penyalahgunaan Dana Bantuan Penanganan Covid-19 untuk kepentingan pemenangan Pihak Terkait sebagaimana dalam Perbaikan Permohonan halaman 20-25, dimana Pemohon juga menuduh pada saat pembagian dana bantuan penanganan covid-19 tersebut dibarengi dengan adanya intimidasi serta permintaan dari Kepala Desa atau Camat agar para penerima dana bantuan memilih Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Tasikmalaya tahun 2020 adalah tidak benar. Pihak Terkait dengan ini menolak dan membantah tuduhan- tuduhan dari Pemohon tersebut, karena tuduhan-tuduhan Pemohon tersebut tidak benar, tidak mempunyai dasar argument yang jelas serta mencerminkan kenyataan yang sebenarnya. 26. Bahwa Tuduhan pemohon adanya penyalahgunaan Dana Bantuan Penanganan Covid-19 untuk kepentingan pemenangan Pihak Terkait sebagaimana dalam Perbaikan Permohonan halaman 20-30, dimana Pemohon juga menuduh pada saat pembagain dana bantuan penanganan covid-19 tersebut dibarengi dengan adanya intimidasi serta permintaan dari Kepala Desa atau Camat agar para penerima dana bantuan memilih Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Tasikmalaya tahun 2020 tidak
203 merupakan dalil pengulangan atas tuduhan lama yang sudah pernah dilaporkan kepada Bawaslu Kab. Tasikmalaya serta telah diproses di Bawaslu ataupun Sentra Gakkumdu Kab. Tasikmalaya, dan Bawaslu Kabupaten telah menyatakan tuduhan-tuduhan tersebut telah tidak terbukti. 27. Bahwa pelaporan dan proses di Bawaslu terkait tuduhan-tuduhan tersebut di atas, yang telah selesai di proses di Bawaslu/Sentra Gakkumdu Kab. Tasikmalaya antara lain dapat dilihat dalam: a. Perkara dengan Register No.03/LP/PB/Kab/13.26/XII/2020, terkait tuduhan Dugaan Money Politik yang dilakukan perangkat desa untuk mengarahkan memilih ke pasangan calon Nomor urut 2 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020. Perkara dalam Register No.03/LP/PB/Kab/13.26/XII/2020 telah dinyatakan tidak terbukti dalam pemeriksaan tahap 2 di Sentra Gakkumdu karena tidak memenuhi unsur material. b. Perkara dengan Register No. 04/LP/PB/Kab/13.26/XII/2020, terkait Dugaan Kampanye pada hari Pemungutan Suara dengan cara mengumpulkan surat undangan Warga (C Pemberitahuan) kemudian mengarahkan untuk memilih pasangan calon Nomor urut 2 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020. Perkara dalam Register No.04/LP/PB/Kab/13.26/XII/2020 telah dinyatakan tidak terbukti dalam pemeriksaan tahap 2 di Sentra Gakkumdu karena tidak memenuhi unsur material. c. Perkara dengan Register No. 05/LP/PB/Kab/13.26/XII/2020, terkait Dugaan money politic oleh Kepala Desa pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020. Perkara dalam Register No.05/LP/PB/Kab/13.26/XII/2020 telah dinyatakan tidak terbukti dalam pemeriksaan tahap 2 di Sentra Gakkumdu karena tidak memenuhi unsur material. d. Perkara dengan Register No.06/LP/PB/Kab/13.26/XII/2020 terkait Dugaan Netralitas ASN dalam Pembagian Alokasi Dana RT Siaga Covid 19 di Kecamatan Cisayong telah dinyatakan tidak terbukti dalam pemeriksaan tahap 2 di Sentra Gakkumdu karena tidak memenuhi unsur material. Vide Bukti PT - 10;
204 28. Bahwa oleh karena tuduhan-tuduhan dari Pemohon terkait Dana Bantuan Penanganan Covid-19 untuk kepentingan pemenangan Pihak Terkait sebagaimana dalam Perbaikan Permohonan halaman 20-30, dimana Pemohon juga menuduh pada saat pembagian dana bantuan penanganan covid-19 tersebut dibarengi dengan adanya intimidasi serta permintaan dari Kepala Desa atau Camat agar para penerima dana bantuan memilih Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kab. Tasikmalaya tahun 2020, sudah pernah diproses dan diperiksa oleh Bawaslu/Sentra Gakkumdu Kab. Tasikmalaya, dimana tuduhan-tuduhan tersebut telah dinyatakan tidak memenuhi unsur material, maka hal tersebut telah membuktikan bahwa tuduhan-tuduhan Pemohon tersebut adalah tidak berdasarkan hukum dan fakta yang sebenarnya, oleh karenanya harus dikesampingkan. 29. Terkait Tuduhan Pemohon bahwa Pihak Terkait memanfaatkan Program dan Biaya Operasional RT Siaga untuk memenangkan Pihak Terkait sebagaimana dalam halaman 20 -23 Perbaikan Permohonan, merupakan tuduhan yang tidak berdasar dan terkesan hanya mengada-ada saja; Program RT Siaga merupakan salah satu inisiatif dan ikhtiar Pemerintah Desa di seluruh Kabupaten Tasikmayala sebagai tindak lanjut dari program Pemerintah Pusat dalam penanggulangan dan pencegahan penularan Covid-19. Pembentukan RT Siaga oleh Pemerintah Desa tersebut merupakan bagian dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 berdasarkan Keputusan Bupati Tasikmalaya No.360/Kep-95-BPBD/2020 tanggal 17 Maret 2020 jo. Keputusan Bupati Tasikmalaya No.360/Kep.106-BPBD/2020 tanggal 3 April 2020 tentang Perubahan Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 360/Kep-95-BPBD/2020 (vide Bukti PT-09). Dimana dalam Keputusan Bupati tersebut diamanatkan dalam penanganan dan pencegahan Covid-19 harus melibatkan masyarakat sipil sampai tingkat Desa. Aturan tentang pelibatan masyarakat sipil sampai tingkat Desa termasuk RT/RW dalam pencegahan covid juga diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (vide bukti PT - 58) serta Pedoman Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Covid-19 di RT/RW/Desa dari Direktorat Jendral Kesehatan Masyarakat Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian
205 Kesehatan RI (vide bukti PT - 59). 30. Untuk membantu dan meringankan kerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid -19, Pemerintah Desa diseluruh Kab. Tasikmalaya sejak awal Pandemi Covid-19 berlangsung, membentuk RT Siaga yang pembentukannya didasarkan kepada Keputusan Kepala Desa di tiap-tiap Desa di Kab. Tasikmalaya dan anggotanya terdiri atas Perangkat Desa, Ketua RT, Ketua RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, kader PKK, Kader Posyandu dan Linmas, yang antara lain dapat dilihat dalam Bukti PT -19. Tugas Pokok dan Fungsi RT Siaga secara umum adalah melakukan upaya pencegahan dan upaya memutus mata rantai penyebaran Coronavirus Disease- 2019 (COVID-19) di lingkungan RT masing-masing sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, adapun Tupoksinya lebih jelasnya diperincikan sebagai berikut: ▪ Ketua RT & Anggota wajib mengawasi warga masyarakatnya yang ada dilingkungan ke - RT an masing - masing serta warga yang datang dari Zona merah. ▪ Ketua RT & Anggota wajib melaporkan warga yang datang dari Zona merah atau warga yang sakit dan mempunyai gejala yang mengarah pada penyakit Covid -19 kepada Gugus tugas yang ada di desa atau kepada Relawan SIGESIT 119 yang ada di kecamatan karangjaya. ▪ Ketua RT & Anggota agar memberitahukan kepada warganya yang datang dari wilayah zona merah agar melakukan isolasi mandiri dirumah masing - masing. Adapun susunan RT Siaga secara umum adalah sebagai berikut: a. Pelindung : Kepala Desa b. Penasehat : Perangkat Desa dan Kepala Dusun c. Penanggung Jawab : Ketua RW d. Koordinator : Ketua RT e. Anggota : 1. Tokoh Agama 2. Tokoh Masyarakat 3. Tokoh Pemuda 4. Relawan Sigesit/Kader PKK
206 5. Kader Posyandu 6. Anggota Linmas Berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelas RT Siaga telah terbentuk sejak awal masa pandemi Covid-19 terjadi atau jauh hari sebelum pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta tujuan pembentukannya semata-mata untuk melakukan upaya pencegahan dan upaya memutus mata rantai penyebaran Coronavirus Disease- 2019 (COVID-19) di lingkungan RT masing- masing, bukan untuk hal-hal yang lain, apalagi upaya pemenangan Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2020. 31. Bahwa pembentukan RT Siaga tersebut sejauh ini terbukti efektif dalam mencegah dan menanggulangi penularan covid-19 di Kab. Tasikmalaya. Terbukti sejak awal penyebaran virus Covid-19 pada Maret 2020, status Kab. Tasikmalaya banyak berada di zona hijau dan zona orange. Kab. Tasikmalaya juga merupakan salah satu daerah dengan penanganan dan pencegahan terbaik di Jawa Barat, dan hal tersebut salah satunya berkat pembentukan RT Siaga. 32. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Sekretaris Daerah Kab. Tasikmalaya No.P/0057/142.44/BPKPD/2021 tanggal 12 Januari 2021 (vide bukti PT-14) Pembentukan Gugus Tugas Level RT yaitu RT Siaga tidak ada kaitannya sama sekali dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2020. Pembentukan RT Siaga dalam Pencegahan Covid-19 di RT/RW/Desa adalah sejalan dengan Arahan Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan dalam buku Pedoman Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Covid-19 di RT/RW/Desa (vide Bukti PT-59). Kemudian Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Covid tingkat RT tersebut dikuatkan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tanggal 17 September 2020 (vide Bukti PT-58). Pemberian biaya operasional RT Siaga sebesar Rp.500.000,- sendiri merupakan bagian dari anggaran Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19, dimana biaya operasional RT tersebut selama tahun 2020 diberikan dalam 3 tahap yaitu Tahap I bulan Mei 2020, Tahap II bulan Agustus 2020 dan Tahap III bulan Desember 2020, yang seharusnya dibagikan pada Bulan Nopember 2020. Bahwa Pada Bulan
207 Nopember 2020, operasional RT siaga tidak dibagikan oleh Pjs. Bupati Tasikmalaya, karena pada bulan tersebut terjadi lonjakan tinggi kasus terkonfirmasi Covid-19, sehingga ditunda pembagiannya. 33. Berdasarkan hal tersebut di atas, pemberian biaya operasional untuk mencegah dan menangani penularan covid-19 merupakan bagian dari program pemerintah pusat dalam mencegah dan menangani penularan covid-19 serta ditujukan bagi kepentingan semua penduduk Kab. Tasikmalaya dan manfaatnya dirasakan oleh seluruh penduduk Kab. Tasikmalaya, apapun pilihan politiknya. Jadi tidak ada kaitannya sama sekali dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Tasikmalaya 2020, apalagi untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kab. Tasikmalaya 2020 sebagaimana tuduhan Pemohon. Pemberian dana bantuan operasional RT Siaga juga sudah diberikan sejak awal Pandemi sebagaimana Keterangan Sekretaris Daerah Kab. Tasikmalaya sebagaimana tersebut di atas, jadi tidak ada kaitannya dengan upaya pemenangan Pihak Terkait sebagaimana tuduhan Pemohon. Bantahan Atas Tuduhan di Desa Mekarwangi Kec. Cisayong 34. Pihak Terkait menolak dan membantah tuduhan Pemohon pada Angka 11 huruf a halaman 21 Perbaikan Permohonan tentang adanya pembagian Honor RT Siaga penanggulangan Covid-19 se Desa Mekarwangi Kecamatan Cisayong di GOR Desa Mekarwangi pada tanggal 3 Desember 2020 yang dilakukan oleh Bapak Rahmat (staf Keuangan Kecamatan), Camat sama Kepala Desa, dimana saat pembagian Pemohon menuduh adanya arahan dari Camat Cisayong kepada para Ketua RT yang hadir agar memilih dan memenangkan Pihak Terkait. Tuduhan tersebut tidak benar. Faktanya di Desa Mekarwangi Pihak Terkait Kalah, justru Pemohon yang merupakan paslon Nomor 04, menjadi pemenang dan memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kab. Tasikmalaya 2020 di Desa Mekarwangi. Dimana Pemohon memperoleh 1.030 suara sedangkan Pihak Terkait hanya memperoleh 507 suara saja, atau kurang dari 50% dibandingkan suara yang diperoleh oleh Pemohon. Dari 10 TPS yang ada di Desa Mekarwangi, Pemohon juga menang di 9 TPS
208 Desa Mekarwangi yaitu di TPS 01 /sd TPS 09. Berdasarkan hal tersebut, tuduhan-tuduhan Pemohon terkait adanya arahan dari Camat Cisayong untuk memilih dan memenangkan Pihak Terkait adalah tidak terbukti, karena terbukti di Desa Mekarwangi Pemohon menang telak dari Pihak Terkait dan oleh karenanya harus ditolak karena tidak beralasan menurut hukum. Dimana berdasarkan Keterangan dari Indra Hermawan selaku Saksi Pihak Terkait dalam Rekap di tingkat Kecamatan Cisayong, tidak ada keberatan dari saksi- saksi Paslon manapun saat Rekap di tingkat Kecamatan Cisayong (vide Bukti PT-28) Tabel Perolehan Suara Desa Mekarwangi Kec. Cisayong Desa Mekarwangi (01) (02) (03) (04) TPS 1 50 55 45 157 TPS 2 47 44 49 120 TPS 3 65 59 19 82 TPS 4 53 30 6 106 TPS 5 48 34 13 80 TPS 6 46 51 12 87 TPS 7 49 41 8 152 TPS 8 25 44 59 79 TPS 9 54 77 17 130 TPS 10 57 72 32 37 Total 494 507 260 1.030 Disamping itu berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 16 Januari 2021 dari Saudara Rahmat selaku staf keuangan kecamatan dan Pernyataan Camat Cisayong tanggal 16 Januari 2021, dinyatakan bahwa benar Saudara Rahmat menerima bantuan dana operasional gugus tugas Covid-19 tingkat kecamatan dari Pemkab Tasikmalaya, namun bantuan dana tersebut tidak ada hubungannya dengan proses pemilihan bupati dan wakil bupati Tasikmalaya 2020 sebagaimana tuduhan Pemohon. Pemberian dana tersebut digunakan
209 untuk operasional Tim Gugus Tugas Covid dalam rangka kegiatan pencegahan dan penanganan covid 19 di wilayah Kec. Cisayong (vide Bukti PT-29) Berdasarkan Pernyataan Kepala Desa Mekarwangi tertanggal 16 Januari 2021 dan Pernyataan dari 30 orang Ketua RT di Desa Mekarwangi yang hadir saat pembagian Honor RT Siaga penanggulangan Covid-19 di GOR Desa Mekarwangi pada tanggal 3 Desember 2020, menyatakan tidak ada arahan untuk memilih Pasangan Calon No.02 atau Pihak Terkait dari Camat Cisayong pada saat pertemuan di GOR Desa Mekarwangi tersebut. Acara tersebut hanyalah koordinasi terkait penanggulan Covid 19 di Desa Mekarwangi, serta pembagian dana operasional penanggulangan Covid -19 saja dan tidak ada pengarahan terkait Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Tasikmalaya, apalagi arahan untuk memilih paslon tertentu. (Vide Bukti PT-29) Bahwa terkait tuduhan adanya money politic oleh ASN di Kecamatan Cisayong tersebut juga pernah dilaporkan ke Bawaslu Kab. Tasikmalaya sebagaimana dalam Perkara dengan Register No.06/LP/PB/Kab/13.26/XII/2020 Dugaan Netralitas ASN dalam Pembagian Alokasi Dana RT Siaga Covid 19 di Kecamatan Cisayong. Dugaan tersebut telah dinyatakan tidak terbukti dalam pemeriksaan tahap 2 di Sentra Gakkumdu karena tidak terpenuhi alat bukti saksi dan petunjuk. (vide bukti PT - 10) Bantahan Atas Tuduhan di Desa Cintabodas Kec. Culamega 35. Pihak Terkait menolak dan membantah tuduhan Pemohon pada Angka 11 huruf a halaman 21 Perbaikan Permohonan di Desa Cintabodas Kec. Culamega, yang menyatakan ada warga bernama Wawan, menerima operasional RT Siaga selama 3 tiga, namun di barengi memberikan baliho petahana serta diarahkan mendukung dan memenangkan paslon 02. Tuduhan tersebut tidak benar. Faktanya di Desa Cintabodas Kec. Culamega, Pihak Terkait Kalah dan Pemohon menang dengan memperoleh 1.133 suara, sedangkan Pihak Terkait hanya memperoleh 589 suara atau separuh dari suara Pemohon. Dari 8 TPS yang ada di Desa Cintabodas, Pemohon menang di 7 TPS yaitu TPS 1 s/d TPS 4 serta di TPS 6 s/d TPS 8) dan hanya kalah di 1 TPS yaitu di TPS 5 (vide bukti PT - 30). terkait
210 Tabel Perolehan Suara Desa Cintabodas Kec. Culamega DESA PEROLEHAN SUARA 01 02 03 04 Cintabodas 320 589 128 1.133 Disamping itu berdasarkan Surat Pernyataan dari 5 orang Ketua RT dan 2 orang Ketua RW di Desa Cintabodas, pembagian Operasional RT Siaga di Desa Cintabodas tidak pernah dikaitkan dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Tasikmalaya 2020 ataupun arahan untuk memilih paslon 02 ataupun pemberian baliho paslon 02 (vide bukti PT-31) dan Kasus yang diduga terjadi di Culamega tersebut sudah pernah diperiksa oleh Bawaslu Kab. Tasikmalaya di bawah Register No.09/TM/PB/Kab/13.26/XI/2020, dan perkara tersebut dihentikan karena tidak terpenuhinya alat bukti berupa saksi dan petunjuk (Vide Bukti PT-10). Bantahan Atas Tuduhan di Desa Salawu Kec. Salawu 36. Pihak Terkait membantah tuduhan Pemohon pada Angka 11 huruf a halaman 22 Perbaikan Permohonan di Desa Salawu, Kec. Salawu, tentang adanya Jajang Suherlan Ketua RT018 KP. Leuwi Nanggung sekitar tanggal 4 Nopember 2020 dan 8 Desember 2020 serta Rodi Ketua RT.08 Kp. Salawu menerima pada tanggal 19 Nopember 2020 dan 7 Desember 2020, menerima 3 kali bantuan Satgas Covid 19 sejumlah Rp.500.000 untuk memenangkan Paslon 02. Tuduhan tersebut tidak benar. Faktanya perolehan suara semua pasangan calon di Desa Salawu relative berimbang, tidak ada Pasangan Calon yang menang mutlak. Dimana Pasangan Calon 01 memperoleh 778 Suara, Pasangan Calon 02 memperoleh 899 suara, Pasangan Calon 03 memperoleh 503 dan Pasangan Calon 04 memperoleh 858. Dimana dari 11 TPS di Desa Salawu, Pihak Terkait hanya menang di 3 TPS yaitu TPS 3, TPS 5 dan TPS 9) sedangkan Pemohon menang dilebih banyak TPS yaitu 5 TPS meliputi TPS 1, TPS 4, TPS 6, TPS 8, dan TPS 10), dengan demikian jumlah TPS di Desa Salawu yang dimenangkan Pemohon lebih banyak dibandingkan Pihak Terkait. (Vide Bukti PT - 32).
211 Tabel Perolehan Suara Desa Salawu Kec. Salawu DESA PEROLEHAN SUARA 01 02 03 04 Salawu 778 899 503 858 Disamping itu, faktanya Pemberian sebesar Rp.500.000 kepada ketua RT untuk penanganan covid 19 adalah bantuan operasional RT Siaga, yang memang diberikan kepada semua RT Siaga di Kab. Tasikmalaya dan tidak ada hubungannya dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2020 ataupun upaya pemenangan Pihak Terkait. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya surat pernyataan dari Camat Salawu yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemberian biaya operasional Siaga covid-19 di Kecamatan Salawu tidak pernah disertai pesan atau perintah untuk memilih Paslon tertentu dalam Pemilihan Bupat dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2020 (vide bukti PT -33). Bantahan Atas Tuduhan di Desa Cipakat Kec. Singaparna 37. Pihak Terkait menolak dan membantah tuduhan Pemohon pada Angka 11 huruf a halaman 22 Perbaikan Permohonan di Desa Cipakat Singaparna, Mamad Somadin sekitar tanggal 4 Desember 2020 di Kantor Desa Cipakat menerima uang sebesar Rp.500.000,- dari petugas Desa Cipakat untuk penanggulangan Covid-19, untuk memenangkan pasangan calon 02. Tuduhan tersebut tidak benar. Faktanya di Desa Cipakat Pihak Terkait kalah dan Pemohon MENANG. Dimana Pemohon mendapatkan 1.397 suara sedangkan Pihak Terkait hanya mendapatkan 1.169 suara. Dimana dari 15 TPS di Desa Cipakat, Pemohon menang di 6 TPS yaitu di TPS 1, 3, 5, 6, 7, dan 8, sedangkan Pihak Terkait hanya menang di 7 TPS yaitu TPS 2, 9, 11, 12, 13, 14, 15). (Vide Bukti PT-34) Tabel Perolehan Suara Desa Cipakat Kec. Singaparna DESA PEROLEHAN SUARA 01 02 03 04 Cipakat 1.015 1.169 631 1.397
212 Disamping itu, faktanya Pemberian dana sebesar Rp.500.000 kepada ketua RT untuk kepentingan penanganan covid 19 adalah bantuan operasional RT Siaga, yang memang diberikan kepada semua RT Siaga di Kab. Tasikmalaya dan tidak ada hubungannya dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Tasikmalaya 2020 ataupun upaya pemenangan Pihak Terkait. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya surat pernyataan dari Kepala Desa Cipakat serta Camat Singaparna yang menyatakan pemberian dana operasional RT Siaga covid-19 di Desa Cipakat merupakan program resmi pemerintah dan saat pembagiannya tidak pernah disertai pesan atau perintah untuk memilih Paslon tertentu dalam Pemilihan Bupat/Wakil Bupati Kab. Tasikmalaya 2020 (vide bukti PT -35). Bantahan Atas Tuduhan di Desa Cilampunghilir Kec. Padakembang 38. Pihak Terkait menolak dan membantah tuduhan Pemohon pada Angka 11 huruf a halaman 22 Perbaikan Permohonan di Desa Cilampungulir, Kec. Padakembang dimana ada seseorang bernama Gumilar yang menyaksikan adanya arahan langsung untuk memilih Paslon 02 saat pembagian bantuan pandemic covid 19 pada tanggal 4 Desember 2020. Bahwa di Kab. Tasikmalaya tidak ada Desa Cilampungulir sebagaimana dalam Permohonan Pemohon, yang ada adalah Desa Cilampunghilir. Faktanya suara paslon 01, Pihak Terkait dan Pemohon cenderung berimbang di Desa Cilampunghilir, dimana Suara Paslon 01 adalah 1.302, Suara Pihak Terkait adalah 1.388 dan suara Pemohon adalah 1.051, sehingga tidak ada Paslon yang mendapatkan suara mayoritas di Desa Cilampunghilir tersebut. Hal tersebut membuktikan proses pemilihan di Desa Cilampunghilir berjalan sesuai pilihan dan kehendak masyarakat tanpa ada tekanan atau arahan untuk memilih dan memenangkan Pihak Terkait sebagaimana tuduhan Pemohon. (Vide Bukti PT-36) Tabel Perolehan Suara Desa Cilampunghilir Kec. Padakembang DESA PEROLEHAN SUARA 01 02 03 04 Cilampunghilir 1.302 1.388 649 1.051
213 Dalil tuduhan Pemohon tentang adanya adanya arahan langsung untuk memilih Paslon 02 saat pembagian bantuan pandemic covid 19 pada tanggal 4 Desember 2020 Desa Cilampungulir juga tidak jelas, siapa yang memberikan arahan dan dimana tempat briefing tersebut dilakukan. Faktanya jika maksud Pemohon adalah Desa Cilampunghilir, maka tidak pernah ada kejadian di Desa Cilampunghilir dimana pada saat pembagian bantuan biaya operasional RT Siaga yang disertai dengan arahan agar memilih Paslon 02 sebagaiman tuduhan Pemohon. Hal tersebut dikuatkan dengan keterangan dari Camat Padakembang dan Kepala Desa Cilampunghilir bahwa dana operasional penanganan covid-19 serta pemberian biaya operasional RT Siaga merupakan program resmi Pemerintah dan tidak ada kaitannya dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2020 sebagaimana dalam Surat Pernyataan dari Camat Padakembang dan Kepala Desa Cilampunghilir keduanya tertanggal 16 Januari 2021 (vide bukti PT-37). Bantahan Atas Tuduhan di Desa Burujuljaya Kec. Parungponteng 39. Pihak Terkait menolak tuduhan Pemohon pada halaman 22 yang menyatakan di Desa Burujuljaya Kec. Parungponteng yang menyatakan berdasarkan keterangan Luvi Hermawati, pada hari Kamis 3 Desember 2020, di aula Desa Burujuljaya dalam acara RT Siaga yang dihadiri Kepala Desa, BPD dan aparat Kecamatan ada pengiringan untuk mengarahkan dan memenangkan Pihak Terkait dan pembagian dana RT Siaga sebesar Rp.500.000,-. Tuduhan tersebut tidak benar. Faktanya Di Kecamatan Parungponteng Pihak Terkait kalah dan Pemohon menang telak dengan memperoleh 8.020 suara, sedangkan Pihak Terkait hanya memperoleh 6.625 suara saja. Di Desa Burujuljaya sendiri, Pemohon juga menang telak dari Pihak Terkait, dimana Pemohon memperoleh 805 suara, sedangkan Pihak Terkait hanya memperoleh separuhnya saja yaitu 415 suara, adapun pemenang di Desa Burujuljaya adalah Paslon Nomor 01 dengan perolehan suara 1.249 suara. Hal tersebut membuktikan bahwa tuduhan Pemohon tentang adanya kecurangan untuk memenangkan Pihak Terkait melalui aparat desa Burujuljaya dan kecamatan Parung Ponteng sebagaimana
214 tersebut di atas adalah tidak benar. (Vide Bukti PT-38) Tabel Perolehan Suara Kec. Parungponteng Kecamatan PEROLEHAN SUARA 01 02 03 04 Parungponteng 4.395 6.625 913 8.020 Tabel Perolehan Suara Desa Burujuljaya Kec. Parungponteng DESA PEROLEHAN SUARA 01 02 (PT) 03 04 (Pemohon) Burujuljaya 1.249 415 88 805 Disamping itu tidak pernah ada pengarahan untuk memenangkan Pihak Terkait pada saat pembagian bantuan biaya operasional RT Siaga Desa Burujuljaya sebagaiman tuduhan Pemohon. Hal tersebut dikuatkan dengan keterangan dari Camat Parung Ponteng melalui Surat Pernyataan tanggal 15 Januari 2021, Pernyataan dari Kepala Desa Burujuljaya melalui Surat Pernyataan tanggal 21 Januari 2021, yang pada pokoknya menyatakan bahwa dana operasional gugus tugas penanganan covid 19 yang diterima oleh Kecamatan Parung Ponteng dan Desa Burujuljaya bukan untuk pemenangan Pihak Terkait dan Camat Parung Ponteng serta Kepala Desa Burujuljaya tidak pernah mengarahkan atau mengajak siapapun untuk memilih Pihak Terkait (vide bukti PT-39). Bahwa berdasarkan keterangan dari Ketua RW 03 Desa Burujuljaya dalam surat keterangan tanggal 10 Januari 2021 dan Keterangan Ketua RW 04 Desa Burujuljaya dalam surat keterangan tanggal 15 Januari 2021, keduanya menyatakan bahwa Pilkada di Desa Burujuljaya berlangsung aman dan di TPS kedua ketua RW tersebut dimenangkan Palson No.4. Keduanya juga tidak pernah mendapatkan instruksi untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2020 (vide bukti PT-39). Bantahan Atas Tuduhan di Desa Cibanteng Kec. Parungponteng 40. Pihak Terkait menolak tuduhan Pemohon pada halaman 23 yang menyatakan di Desa Cibanteng Kec. Parungponteng yang menyatakan berdasarkan
215 keterangan Wiwi Juwita, pada hari 21 September 2020, di Desa Girikencana dalam acara RT Siaga yang dihadiri seluruh RT, RW, Kepala Desa, jajaran Kecamatan dan Pihak Terkait ada pengiringan untuk mengarahkan dan memenangkan Pihak Terkait dan pembagian dana RT Siaga. Dalil Pemohon tersebut di atas kabur, karena pertama Pemohon menyatakan lokasi kejadian adalah di Desa Cibanteng pada tanggal 21 September 2020, akan tetapi pada bagian yang lain menyatakan lokasi kejadian adalah di Desa Girikencana pada tanggal 3 Desember 2020. Pemohon tidak jelas menentukan lokasi tuduhan Pemohon tersebut. Selain itu berdasarkan Keterangan dari Kepala Dusun Lunjuk dalam surat pernyataan tertanggal 15 Januari 2021, menyatakan bahwa Wiwik Juwita bukan Ketua RT di Dusun Lunjuk Cibanteng sebagaimana dalil Tuduhan Pemohon. Berdasarkan keterangan dari 6 orang Ketua RT dan 2 orang Ketua RW di Desa Cibanteng, menyatakan bahwa biaya operasional RT Siaga yang diterima oleh RT Siaga, tidak ada kaitanya dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2020 (vide bukti PT-41). Jika maksud Pemohon lokasi kejadiannya adalah di Desa Cibanteng Kecamatan Parungponteng, Faktanya Di Kecamatan Parungponteng Pihak Terkait kalah dan Pemohon menang dengan memperoleh 8.020 suara, sedangkan Pihak Terkait hanya memperoleh 6.625 suara saja. Di Desa Cibanteng sendiri Pihak Terkait kalah telak dari Pemohon, dimana Pemohon memperoleh 1.259 suara, sedangkan Pihak terkait hanya memperoleh 535 Suara atau kurang dari 50% dibandingkan suara Pemohon. Dari 11 TPS di Desa Cibanteng Pemohon menang di 9 TPS yaitu PS 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan10 sedangkan PT hanya menang di 1 TPS yaitu TPS 11 dan Paslon 01 menang di 1 TPS. Hal tersebut membuktikan bahwa tuduhan Pemohon tentang adanya upaya untuk memenangkan Pihak Terkait melaluai aparat desa dan kecamatan sebagaimana tersebut di atas adalah tidak benar (vide Bukti PT-40). Tabel Perolehan Suara Kec. Parungponteng Kecamatan PEROLEHAN SUARA 01 02 03 04 Parungponteng 4.395 6.625 913 8.020
216 Tabel Perolehan Suara Desa Cibanteng Kec. Parungponteng DESA PEROLEHAN SUARA 01 02 03 04 Cibanteng 628 535 53 1.259 Begitu juga di Desa Girikencana, Pemohon menang telak dari Pihak Terkait. Dimana Pemohon memperoleh 1.095 suara dan Pihak Terkait hanya memperoleh 634 suara saja. Tabel Perolehan Suara Desa Girikencana Kec. Parungponteng DESA PEROLEHAN SUARA 01 02 03 04 Girikencana 147 634 53 1.095 Disamping itu tidak pernah ada pengarahan untuk memenangkan Pihak Terkait pada saat pembagian bantuan biaya operasional RT Siaga di Desa Cibanteng sebagaiman tuduhan Pemohon. Hal tersebut dikuatkan dengn keterangan dari Camat Parung Ponteng melalui Surat Pernyataan tanggal 15 Januari 2021, Pernyataan dari Kepala Desa Cibanteng melalui Surat Pernyataan tanggal 15 Januari 2021, yang pada pokoknya menyatakan bahwa dana operasional gugus tugas penanganan covid yang diterima oleh Kecamatan Parung Ponteng dan Desa Cibanteng bukan untuk pemenangan Pihak Terkait, dimana menurut Kepala Desa Cibanteng, dana operasional covid-19 tersebut dibagikan kepada 27 RT Siaga untuk menanggulangi penyebaran virus Covid-19 dan tidak ada hubungannya dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2020 (vide bukti PT-39). Kepala Desa Cibanteng juga menyatakan di Desa Cibanteng yang menang adalah Pemohon dan Camat Parung Ponteng serta Kepala Desa Cibanteng juga menyatakan tidak pernah mengarahkan atau mengajak siapapun untuk memilih Pihak Terkait (vide bukti PT-41). Bantahan Atas Tuduhan di Desa Gunungtanjung Kec. Gunungtanjung 41. Pihak Terkait menolak dan membantah tuduhan Pemohon pada halaman 23
217 yang menyatakan di Desa Gunungtanjung, Kecamatan Gunungtanjung yang menyatakan ada keterangan Amir Elin Herlina yang menerima program RT Siaga sebanyak 3 kali yang diterima dari Pak Heru Dinas, Bupati dan Camat. Bahwa dalam hal yang bersangkutan adalah pengurus RT Siaga, maka penerimaan atas dana operasional RT Siaga merupakan bagian dari program penanggulan penyebaran dan penularan Covid-19 di Kab. Tasikmalaya, dimana seluruh RT Siaga di Kab. Tasikmalaya memang mendapatkan bantuan operasional sebanyak Rp.500.000, - setiap bulannya, sehingga pemberian tersebut merupakan bagian dari pemberian dana operasional RT Siaga se Kab. Tasikmalaya dan tidak ada hubungan apapun dengan Pemilihan Bupati/wakil bupati Tasikmalaya 2020. Faktanya Erlin Herlina tidak pernah menyatakan hal-hal sebagaimana dalam dalil Tuduhan Pemohon. Hal tersebut berdasarkan Keterangan dari Erlin Herlina, dalam Surat Keterangan tanpa tanggal, yang menyatakan bahwa sehubungan dengan penerimaan dana operasional RT Siaga (covid19), dana tersebut digunakan dan dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya, tidak ada unsur ajakan, arahan atau dipakai untuk pemenangan Pihak Terkait. Erlin Herlina juga menyatakan, di TPS dia mencoblos yaitu TPS 08 Gunung tanjung, dimenangkan oleh Pemohon. (vide Bukti PT-43). Jika Pemohon kemudian ingin mengkaitkan pemberian operasional RT Siaga di Desa Gunungtanjung Kec. Gunungtanjung tersebut dengan pemenangan Pihak Terkait selaku petahan, maka hal tersebut juga tidak sesuai fakta perolehan suara yang ada. Faktanya Di Desa Gunungtanjung suara Pihak Terkait kalah telak dibandingkan suara Pemohon. Di Desa Gunungtanjung Pemohon MENANG dengan memperoleh 1.118 suara, sedangkan Pihak Terkait hanya memproleh 733 suara. Dari 10 TPS di Di Desa Gunungtanjung, Pemohon menang di 5 TPS yaitu TPS 1, 2, 3, 6, 8 dan PT menang di 4 TPS yaitu TPS 5, 7, 9, 10. Pemohon juga banyak unggul jauh di banyak TPS, di TPS 1 misalnya, Pemohon memperoleh 180 suara sedangkan Pihak Terkiat hanya 34 suara. Di TPS 2, Pemohon memperoleh 136 suara, Pihak Terkait hanya 35 suara. TPS 3, Pemohon 135 suara, Pihak Terkait hanya 22 suara. TPS 8, Pemohon 194 suara, Pihak Terkait 40 suara. (vide Bukti PT-42)
218 Tabel Perolehan Suara Desa Gunungtanjung Kec. Gunungtanjung DESA PEROLEHAN SUARA 01 02 03 04 Gunungtanjung 605 733 111 1.118 Tabel Peroleh Suara Per TPS Desa Gunungtanjung DESA PEROLEHAN SUARA GUNUNGTANJUNG 01 02 03 04 TPS 01 34 180 TPS 02 35 136 TPS 03 22 135 TPS 04 45 80 TPS 05 158 116 TPS 06 50 125 TPS 07 147 35 TPS 08 40 194 TPS 09 103 88 TPS 10 99 29 Disamping itu tidak pernah ada pengarahan untuk memenangkan Pihak Terkait pada saat pembagian bantuan biaya operasional RT Siaga di Desa Gunungtanjung sebagaimana tuduhan Pemohon. Hal tersebut dikuatkan dengan keterangan dari Kepala Dinas Kesehatan, dalam surat pernyataan tanggal 13 Januari 2021 dan Kepala Desa Gunungtanjung melalui Surat Pernyataan tanggal 20 Januari 2021 yang menyatakan bahwa dana operasional penanganan covid 19 tingkat Desa, merupakan program dari pemerintah Tasikmalaya dan tidak ada kaitannya dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2020. Berdasarkan keterangan 2 orang Ketua RT dan 3 orang Ketua RW di Desa Gunungtanjung juga menyatakan bahwa pemberian operasional RT Siaga dipergunakan sebagaimana mestinya dan tidak ada arahan untuk dipakai sebagai pemenangan Pihak terkait. (vide bukti PT-43).
219 Bantahan Atas Tuduhan di Desa Kertasari Kec. Cipatujah 42. Pihak Terkait menolak dan membantah tuduhan Pemohon pada halaman 23 yang menyatakan di Desa Kertasari, Kecamatan Cipatujah yang menyatakan ada seseorang bernama Anisah Purbasari menyatakan ada kejanggalan dan pelanggaran-pelanggaran Pemilu serta mengetahui adanya ajakan untuk memilih Paslon 02. Dalil Pemohon tersebut adalah kabur karena tidak jelas apa bentuk kejanggalan dan pelanggaran Pemilu di maksud, dimana lokasinya, kapan terjadinya dan siapa pelakunya?. Mengenai ajakan untuk memilih Pihak Terkait, sepanjang pelaksanaan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Tasikmlaya 2020, semua pasangan calon juga mengajak untuk memilih pasangan calon tersebut, karena salah satu bentuk Kampanye adalah mengajak masyarakat untuk memilih pasangan calon tertentu. Sehingga tindakan mengajak memilih Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2020 adalah sah-sah saja, sepanjang dilakukan tidak dengan cara melanggar aturan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmlaya 2020. Bahwa sepanjang pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Tasikmalaya 2020 dari pendaftaran sampai penetapan perhitungan perolehan suara, tidak ada satupun rekomendasi atau keputusan dari Bawasalu yang menyatakan bahwa Pihak Terkait melanggar aturan-aturan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Tasikmalaya 2020, sehingga dalil Pemohon tersebut bukan ditujukan kepada Pihak Terkait. Bahwa berdasarkan Keterangan dari Anisa Purbasari dalam Surat Pernyataan tanggal 10 Januari 2021, menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah anggota KPPS 4 Desa Kertasari yang menyatkana bahwa yang bersangkutan memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam dalil tuduhan Pemohon adalah karena didatangi oleh ormas tertentu. Anisa Purbasari juga menyatakan tidak pernah melakukan tindakan-tindakan untuk mempengaruhi masyarakat agar memilih calon Tertentu. Berdasarkan Keterangan dari Ketua serta anggota KPPS TPS 04 Desa Kertasari tempat Anisa Purbasari bertugas, secara tegas menyatakan bahwa di TPS 04 Desa Kertasari tidak terjadi kecurangan apapun saat pencoblosan dan hasil akhir perhitungan suara diketahui dan disetujui oleh semua saksi Pasangan Calon (vide bukti PT-46). Berdasarkan Surat Keterangan dari Camat Kecamatan Cipatujah tanggal 14 Januari 2021, Camat
220 Cipatujah menyatakan bahwa Dana Bantuan Operasional Gugus Tugas Covid 19 yang diterima oleh Kecamatan Cipatujah bukan digunakan sebagai pemenangan Pihak Terkait. Camat Cipatujah juga menyatakan tidak pernah diminta atau diperintahkan untuk menggiring, mengarahkan dan mengajak siapapun untuk memilih Pihak Terkait (vide bukti PT-47). Bantahan Atas Tuduhan di Desa Gunungsari Kec. Cikatomas 43. Pihak Terkait menolak dan membantah tuduhan Pemohon pada halaman 23 yang menyatakan di Desa Gunungsari Kec. Cikatomas yang menyatakan bahwa Saudara Dede Abul Azis Ketua RT.01/09 Sukayaja, menerima bantuan satgas covid sebesar Rp.500.000,- untuk memenangkan Pihak Terkait. Dalil Pemohon tersebut di atas tidak benar. Pemberian bantuan satgas covid untuk RT Siaga di Desa Kertasari tidak pernah dikaitkan dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2020 ataupun pemenangan Pihak Terkait maupun pengarahan untuk memenangkan Pihak Terkait pada saat pembagian bantuan biaya operasional RT Siaga di Desa Gunungsari sebagaimana tuduhan Pemohon. Hal tersebut dikuatkan dengn keterangan dari 5 orang Ketua RT Desa Gunungsari yang menyatakan bahwa mereka sebagai ketua RT juga menerima bantuan operasional RT Siaga Satgas Covid 19, sama dengan Dede Abdul Azis, akan tetapi saat pemberian bantuan operasional tersebut tidak ada arahan dari siapapun untuk memenangkan Pihak Terkait. (vide bukti PT-48). Disamping itu, Faktanya Kec. Cikatomas suara Pemohon dan Pihak Terkait relative berimbang dimana Pemohon mendapatkan 9.650 suara dan Pihak Terkait mendapatkan 9.845 suara, begitu juga di Di Desa Gunungsari suara Pemohon dan Pihak Terkait relative berimbang, dimana Pemohon memperoleh 1.520 suara dan Pihak Terkait mendapatkan 1.697 suara. Dari 15 TPS, Pemohon menang di 6 TPS yaitu di TPS 1, 3, 7, 9, 10 dan 13, sedangkan Pihak Terkait menang di 9 TPS yaitu di TPS 2, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 14 dan 15 Tabel Perolehan Suara Desa Gunungsari Kec. Cikatomas DESA PEROLEHAN SUARA GUNUNGSARI 01 02 03 04
221 DESA PEROLEHAN SUARA GUNUNGSARI 01 02 03 04 TPS 01 65 103 TPS 03 63 178 TPS 07 26 176 TPS 09 79 139 TPS 10 145 158 TPS 13 29 76 Bantahan tentang tuduhan penyalahgunaan biaya operasional Gugus Tugas Covid-19 44. Pihak Terkait menolak dan membantah Tuduhan Pemohon huruf b halaman 24 - 25 Perbaikan Permohonan yang mengkaitkan adanya penyalahgunaan Biaya Operasional Gugus Tugas percepatan Penanganan Covid-19, melalui Surat Keputusan Bupati Tasikmalaya No.300/Kep-115-Satpol PP/2020 tekait Biaya Operasional Gugus Tugas percepatan Penanganan Covid-19 yang dikaitkan dengan upaya pemenangan Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Tasikmalaya 2020 dimana Pihak Terkait sebagai petahana dianggap menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan lainnya dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan Paslon sampai dengan penetapan paslon terpilih. Dalil Tuduhan Pemohon tersebut tidak benar. 45. Pembentukan Gugus Tugas percepatan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Tasikmalaya bukan merupakan program atau kebijakan Bupati Tasikmalaya, akan tetapi merupakan tindak lanjut dari perintah Presiden Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden No.7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No.9 tahun 2020. Dimana dalam Pasal 11 Keppres No.7 tahun 2020 tersebut secara tegas dinyatakan "Gubernur dan Bupati/Walikota membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19". 46. Pelibatan instansi-instansi pemerintah lainnya di Kab. Tasikmlaya dalam
222 melaksanakan pencegahan penyebaran dan penularan Covid-19, merupakan perintah dari Presiden, sebagaimana tertuang dalam Pasal 12 Keputusan Presiden No.7 tahun 2020 jo. Keputusan Presiden No.9 tahun 2020 tersebut juga telah diatur secara jelas bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dapat melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, swasta, serta pihak lain yang dianggap perlu. Sehingga pelibatan Kepolisian, TNI, Kejaksaan maupun unsur tokoh agama dan masyarakat di Kab. Tasikmalaya masih merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Keputusan Presiden No.7 tahun 2020 jo. Keputusan Presiden No.9 tahun 2020 tersebut dan bukan inisiatif murni dari Pihak terkait selaku Petahana. 47. Pengambilan biaya operasional Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dari APBD Tasikmalaya juga bukan merupakan inisiatif Pihak Terkait selaku Petahana, akan tetapi amanat dari Keputusan Presiden No.7 tahun 2020 jo. Keputusan Presiden No.9 tahun 2020, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Keputusan Presiden No.7 tahun 2020 jo. Keputusan Presiden No.9 tahun 2020, yang antara lain menyatakan: 1) Pendanaan yang diperlukan untuk kegiatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dibebankan kepada: a. APBN; b. APBD; c. atau seumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan. 2) Dst.. 3) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a meliputi antara lain: a. PAD dan revisi anggaran; b. Belanja tidak terduga; dan c. Pemanfaatan kas daerah, tediri atas dana transfer pemerintah pusat dan dana transfer antar daerah. Sehingga Pemkab Tasikmalaya kemudian menganggarkan biaya operasional bagi Pihak-pihak yang terlibat dalam Penanganan Covid-19 di Kabupaten Tasikmalaya yang sumber anggarannya dari APBD Kab. Tasikmalaya dari pos juga
223 anggaran Bantuan Tidak Terduga sesuai dengan Pasal 13 Keputusan Presiden No.7 tahun 2020 jo. Keputusan Presiden No.9 tahun 2020 tersebut di atas. 48. Sebagai bagian dari perintah Presiden, maka Pemerintah Kab. Tasikmalaya kemudian membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tasikmalaya melalui Keputusan Bupati Tasikmalaya No.360/KEP.95-BPBD/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tasikmalaya tanggal 17 Maret 2020 sebagaimana diubah dengan Keputusan Bupati Tasikmalaya No.360/KEP106- BPBD/2020 tentang perubahan Keputusan Bupati Tasikmalaya No.360/KEP.95-BPBD/2020 tertanggal 3 April 2020, dimana anggotanya terdiri dari Jajaran Pemerintah Kab. Tasikmalaya termasuk Bupati dan Dinas-dinas terkait, TNI, Kepolisian, Kejaksaan, Tokoh agama dan masyarakat, dokter dan petugas kesehatan, lembaga-lembaga keagamaan, serta pihak-pihak swasta seperti rumah sakit-rumah sakit swasta yang ada di Kabupaten Tasikmalaya (Vide bukti PT-09). 49. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelas pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kab. Tasikmalaya, penggunaan dana APBD untuk operasional Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 serta pelibatan pelibatan Kepolisian, TNI, Kejaksaan maupun unsur tokoh agama dan masyarakat di Kab. Tasikmalaya dalam upaya penanggulangan penyebaran dan penularan Covid-19 adalah bukan program atau kebijakan yang merupakan inisiatif dari Pihak Terkait selaku Petahana, akan tetapi merupakan bentuk tindak lanjut dari Keputusan Presiden Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden No.7 tahun 2020 jo. Keputusan Presiden No.9 tahun 2020, sehingga bukan bentuk dari tindakan Pihak Terkait untuk menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan lainnya dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan Paslon sampai dengan penetapan paslon terpilih sebagaimana tuduhan Pemohon di atas. 50. Bahwa tidak benar tuduhan Pemohon pada halaman 25 yang menyatakan biaya operasional Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kab. Tasikmalaya dicairkan pada bulan Desember 2020. Mengingat Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kab. Tasikmalaya telah terbentuk sejak Bulan Maret 2020 melalui
224 Keputusan Bupati Tasikmalaya No.360/KEP.95-BPBD/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tasikmalaya tanggal 17 Maret 2020 sebagaimana diubah dengan Keputusan Bupati Tasikmalaya No.360/KEP106-BPBD/2020 tentang perubahan Keputusan Bupati Tasikmalaya No.360/KEP.95-BPBD/2020 tertanggal 3 April 2020, maka sangat tidak masuk biaya operasional Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tasikmalaya baru dicairkan pada bulan Desember 2020 atau 9 bulan sejak pembentukan, padahal Gugus Tugas sudah menjalakan tugasnya sejak pembentukannya. Faktanya anggaran penanganan tanggap darurat bencana Covid-19 yang berasal dari alokasi belanja tidak terduga telah dicairkan dalam beberapa tahap dimulai sejak bulan Maret 2020, dimana setiap pencairan anggaran tersebut dilakukan melalui Keputusan Bupati Tasikmalaya sebagaimana dapat dilihat dalam Keputusan Bupati tentang Penetapan alokasi belanja tidak terduga dalam rangka penanganan tanggap darurat Bencana Covid-19 setiap tahapnya sebagai berikut: a. Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 900/Kep.97.1-BPKPD/2020 tentang Penetapan Alokasi Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Penanganan Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 tahap pertama tanggal 18 Maret 2020. b. Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 900/Kep.97.2-BPKPD/2020 tentang Penetapan Alokasi Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Penanganan Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 tahap kedua tanggal 23 Maret 2020. c. Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 900/Kep.114-BPKPD/2020 tentang Penetapan Alokasi Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Penanganan Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 tahap ketiiga tanggal 8 April 2020 d. Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 900/Kep.131.1-BPKPD/2020 tentang Penetapan Alokasi Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Penanganan Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 tahap keempat tanggal 16 April 2020. e. Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 900/Kep.149.1-BPKPD/2020 tentang
225 Penetapan Alokasi Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Penanganan Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 tahap kelima tanggal 12 Mei 2020. f. Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 900/Kep.152.1-BPKPD/2020 tentang Penetapan Alokasi Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Penanganan Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 tahap keenam tanggal 18 Mei 2020. g. Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 900/Kep.219-BPKPD/2020 tentang Penetapan Alokasi Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Penanganan Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 tahap ketujuh tanggal 3 Agustus 2020. h. Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 900/Kep.273-BPKPD/2020 tentang Penetapan Alokasi Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Penanganan Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 tahap kedelapan tanggal 23 November 2020. i. Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 900/Kep.303-BPKPD/2020 tentang Penetapan Alokasi Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Penanganan Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 tahap kesembilan tanggal 23 November 2020 j. Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 900/Kep.307-BPKPD/2020 tentang Penetapan Alokasi Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Penanganan Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 tahap kesepuluh tanggal 27 November 2020. k. Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 900/Kep.315-BPKPD/2020 tentang Penetapan Alokasi Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Penanganan Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 tahap kesebelas tanggal 1 Desember 2020 (vide Bukti PT-09) 51. Bahwa terkait biaya operasional dari alokasi belanja tidak terduga yang dikeluarkan kepada Kapolres, Dandim, Kajari, Camat, Danramil, Kapolsek, Ketua MUI, Kepala Puskesmas, merupakan bantuan biaya operasional terkait penanganan covid-19 yang pencairannya sesuai dengan Keputusan Bupati
226 sebagaimana tersebut di atas dan memang digunakan untuk keperluan operasional penanganan covid-19. Hal tersebut sesuai keterangan dari: a. Kapolres Tasikmalaya Kota dalam Surat Pernyataan tertanggal 29 Desember 2020 yang secara tegas menyatakan bahwa pada tanggal 10 Desember 2020 memang benar telah menerima dukungan anggaran operasional Gugus Tugas Covid-19 Kab. Tasikmalaya sebesar Rp.384.000.000,- yang digunakan untuk dukungan operasional Polres Tasikmalaya Kota sebesar Rp.100.000.000,-; dukungan operasional 12 Polsek sebesar Rp.60.000.000,- dan dukungan operasional 112 personel babinkamtibmas sebesar Rp.224.000.000,- dan biaya operasional tersebut diberikan Sesuai keputusan Bupati Tasikmalaya No.360/Kep.106- BPBD/2020 tanggal 3 April 2020 tanpa ada unsur yang berkaitan dengan hal-hal diluar percepatan penanganan covid-19. b. Kapolres Tasikmalaya dalam Surat Pernyataan tanggal 28 Desember 2020 yang secara tegas menyatakan bahwa pada tanggal 10 Desember 2020 memang benar telah menerima dukungan anggaran operasional Gugus Tugas Covid-19 Kab. Tasikmalaya sebesar Rp.678.000.000,- yang digunakan untuk dukungan operasional Kepolisian Resort Tasikmalaya sebesar Rp.100.000.000,-; Dukungan Operasional 20 orang Kapolsek sebesar Rp.100.000.000,-; dan dukungan operasional 239 personel Bhabinkamtibmas sebesar Rp.478.000.000,-.dan biaya operasional tersebut diberikan Sesuai keputusan Bupati Tasikmalaya No.360/Kep.106- BPBD/2020 tanggal 3 April 2020 tanpa ada unsur yang berkaitan dengan hal-hal diluar percepatan penanganan covid-19. c. Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Tasikmalaya dalam Surat Pernyataan tanggal 28 Desember 2020 yang secara tegas menyatakan bahwa pada tanggal 10 Desember 2020 memang benar telah menerima dukungan anggaran operasional Gugus Tugas Covid-19 Kab. Tasikmalaya sebesar Rp.100.000.000,- yang digunakan untuk dukungan operasional Kejaksaan Negeri Kab. Tasikmalaya sebesar Rp.30.000.000,-; Dukungan Operasional seksi operasional seksi intelejen sebesar Rp.25.000.000,-; Dukungan Operasional seksi operasional Perdata dan TUN sebesar Rp.20.000.000,-; dan Dukungan Operasional seksi operasional seksi tindak pidana umum
227 sebesar Rp.25.000.000,- dan biaya operasional tersebut diberikan Sesuai keputusan Bupati Tasikmalaya No.360/Kep.106-BPBD/2020 tanggal 3 April 2020 tanpa ada unsur yang berkaitan dengan hal-hal diluar percepatan penanganan covid-19. d. Dandim 0612 Tasikmalaya dalam Surat Pernyataan tertanggal 14 januari 2021 yang secara tegas menyatakan bahwa pada tanggal 10 Desember 2020 memang benar telah menerima dukungan anggaran operasional Gugus Tugas Covid-19 Kab. Tasikmalaya sebesar Rp.902.000.000,- yang digunakan untuk dukungan operasional Dandim 0612 sebesar Rp.100.000.000,-; dukungan operasional 20 danramil sebesar Rp.100.000.000,- dan dukungan operasional 351 personel babinsa sebesar Rp.702.000.000,- dan biaya operasional tersebut diberikan Sesuai keputusan Bupati Tasikmalaya No.360/Kep.106-BPBD/2020 tanggal 3 April 2020 tanpa ada unsur yang berkaitan dengan hal-hal diluar percepatan penanganan covid-19. e. Surat Pernyataan dari 13 orang Kepala Puskesmas se Kab. Tasikmalaya yang menyatakan menerima bantuan operasional gugus tugas covid-19 sebesar Rp.2.000.000,-, akan tetapi bukan untuk pemenangan Pihak Terkait dan mereka tidak pernah diperintahkan dan diminta untuk menggiring, mengarahkan atau mengajak kepada siapapun untuk memilih Pihak Terkait. f. Surat Pernyataan dari 16 orang Ketua MUI Desa dan 13 Ketua MUI Kecamatan yang menyatakan menerima bantuan operasional gugus tugas covid-19, akan tetapi bukan untuk pemenangan Pihak Terkait dan mereka tidak pernah diperintahkan dan diminta untuk menggiring, mengarahkan atau mengajak kepada siapapun untuk memilih Pihak Terkait. Surat-surat pernyataan tersebut di atas kami lampirkan dalam Vide Bukti PT-22 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tuduhan Pemohon yang mengkaitkan pemberian bantuan operasional gugus tugas covid-19 kepada Kapolres, Dandim, Kajari, Camat, Danramil, Kapolsek, Ketua MUI, Kepala Puskesmas dengan Pemenangan Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2020 adalah tidak benar dan hal tersebut merupakan
228 fitnah serius kepada Lembaga-lembaga Negara tersebut. Bantahan atas tuduhan di Kecamatan Pancatengah 52. Pihak Terkait membantah dan menolak dalil Pemohon halaman 25 terkait Biaya Operasional Gugus Tugas Covid-19 yang baru dicairkan pada bulan Desember 2020 di Kecamatan Pancatengah dan oleh Pemohon dikaitkan dengan upaya pemenangan Pihak Terkait di Kec. Pancatengah. Faktanya di di Kec. Pancatengah Pihak Terkait kalah dari Pemohon, dimana Pemohon mendapatkan 9.222 suara, sedangkan Pihak Terkait hanya mendapatkan 8.862 suara saja. Dari 11 Desa di Kec. Pancatengah, Pemohon menang di Desa Cibuniasih, Tonjong, Neglasari, Cikawung sedangkan Pihak Terkait menang di Desa Pangilaran, Cibongas, Jayamukti, Pancawangi. Sisanya dimenangkan oleh Paslon No. 01 di Desa Mekarsari, Tawang, Margaluyu. Pemohon menang telak di Desa Cibuniasih dibandingkan Pihak Terkait, dimana Pemohon mendapat 1.209 suara, sedangkan Pihak Terkait hanya mendapatkan 739 suara. Begitu juga di Desa Cikawung Pemohon menang dengan mendapatkan 921 suara, sedangkan Pihak Terkait hanya mendapatkan 640 suara. Tabel Perolehan Suara di Kecamatan Pancatengah Pemohon Menang Dengan Suara Telak KECAMATAN PEROLEHAN SUARA PANCATENGAH 01 02 03 04 Pihak Pemohon Terkait DESA 738 1.209 CIBUNIASIH DESA TONJONG 811 1.062 DESA 1.036 1.075 NEGLASARI DESA 615 848 CIKAWUNG DESA TAWANG 472 918 DESA 519 577
229 KECAMATAN PEROLEHAN SUARA PANCATENGAH 01 02 03 04 Pihak Pemohon Terkait MEKARSARI DESA 415 546 MARGALUYU Disamping itu, berdasarkan keterangan dari Beberapa Kepala Desa di Kec. Panca Tengah, pemberian uang yang terjadi di Pancatengah, merupakan pemberian biaya operasional RT Siaga serta penghasilan tetap (siltap) yang memang menjadi hak Pengurus RT Siaga dan tidak ada kaitannya dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2020 ataupun upaya pemenangan Pihak Terkait, karena memang tidak ada arahan untuk memilih Pihak Terkait dalam pemberian operasional RT Siaga dan Siltap RT tersebut. (Vide Bukti PT-53) Berdasarkan hal tersebut di atas, tuduhan Pemohon tentang pembagian dana operasional Gugus Tugas di Kecamatan Pancatengah yang dikaitkan dengan upaya pemenangan Pihak Terkait adalah tidak benar. Bantahan atas tuduhan pembagian batik dan uang kepada kader Posyandu 53. Pihak Terkait membantah dan menolak dalil Pemohon halaman 25 terkait klaim Pemohon adanya seorang ASN bernama Deny Prasetya yang membagikan seragam dan uang 50 ribu kepada kader Posyandu, kemudian pembagian tersebut dikaitkan dengan adanya pengarahan untuk memilih Pihak Terkait. Deny Prasetya memang seorang ASN di Dinas Sosial Pemkab Tasikmalaya, dan mengenai pembagian batik serta uang 50 ribu, berdasarkan Keterangan dari Deny Prasetya, sebagaimana dalam Surat Pernyaaan tertanggal 14 Januari 2021, diterangkan bahwa pembagian batik tersebut dilakukan saat acara Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu, batik tersebut merupakan seragam Posyandu yang diberikan kepada seluruh Kader Posyandu yang menjadi peserta acara tersebut dan sama sekali tidak terkait Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2020. Sedangkan uang 50 ribu
230 merupakan uang pengganti transport kepada kader Posyandu yang mengikuti acara tersebut, dimana uang tersebut juga diberikan setelah dipotong PPh 5% sesuai aturan perpajakan. Keterangan Deny Prasetya tersebut dikuatkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Surat Keterangan tanggal 14 Januari 2021, yang juga menerangkan bahwa pembagian batik tersebut dilakukan saat acara Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu, batik tersebut merupakan seragam Posyandu yang diberikan kepada seluruh Kader Posyandu dan diberikan kepada semua peserta acara dan tidak terkait Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Tasikmalaya 2020. Sedangkan uang 50 ribu merupakan uang pengganti transport kepada kader Posyandu yang mengikuti acara tersebut, dimana uang tersebut diberikan setelah dipotong PPh 5% (vide Bukti PT-23). 54. Keterangan yang menyatakan bahwa Pembagian batik serta uang transport kegiatan tersebut di atas tidak ada kaitannya dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2020, juga disampaikan oleh 13 Kader Posyandu lainnya yang juga mengikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu serta menerima seragam batik dan uang transport kegiatan yang dipotong pajak 5% pada saat mengikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu (vide Bukti PT-23). Bantahan atas tuduhan di Pembagian Bantuan Sosial kepada Lembaga Keagamaan dan Lembaga Pendidikan 55. Pihak Terkait membantah dan menolak Tuduhan Pemohon angka 12, 13 dan 14 Halaman 25-26 terkait bantuan social dari Pemkab Tasikmalaya kepada Masjid/DKM Se - Tasikmalaya, Bantuan Operasional Pesantren serta kepada SMP Se - Tasikmalaya, yang oleh Pemohon dikaitkan dengan upaya pemenangan Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2020. Bantuan Sosial kepada Masjid dan Pesantren, serta lembaga-lembaga social lainnya se Kab. Tasikmalaya sudah diberikan Pemkab Tasikmalaya jauh sebelum pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Taiskmalaya 2020 berlangsung. Bantuan tersebut diberikan berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani oleh Pemkab Tasikmalaya selaku pemberi bantuan dengan Lembaga-lembaga penerima
231 bantuan, dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2020. Berikut kami sampaikan table pemberian bantuan social kepada Masjid dan Pesantren, serta lembag- lembaga social lainnya se Kab. Tasikmalaya dari tahun 2018, 2019 dan 2020. DATA PENERIMA BANTUAN HIBAH LEMBAGA KEAGAMAAN KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2018-2020 BESARAN HIBAH DAN NPHD NO NAMA LEMBAGA 2018 Besaran Hibah (Rp) dan No. NPHD 2019 Besaran Hibah (Rp) No. NPHD 2020 Besaran Hibah (Rp) No. NPHD Rp.955.000.000,- 5.725.000.000 2.000.000.000 900/NPHD/0464/Kesra/ 900/NPHD/0011/Kesra/ 900/NPHD/0020/Kesra/ Forum 2018 tanggal 8 Juni 2019 tanggal 22 2020 tanggal 20 April 1 Pondok Pesantren 2018 955.000.000 Oktober 2019 2020 4.980.050.000 (FPP) 900/NPHD/0464/Kesra/ 900/NPHD/0078/Kesra/ 2018 tanggal 11 2020 tanggal Oktober 2018 Desember 2020 5.550.000.000 1.500.000.000 2.000.000.000 900/NPHD/0381/Kesra/ 900/NPHD/0003/Kesra/ 900/NPHD/0005/Kesra/ Dewan 2018 tanggal 31 Mei 2019 tanggal 13 Mei 2020 tanggal 15 April 2 Masjid Indonesia 2018 4.750.000.000 2019 2.750.000.000 2020 3.000.000.000 (DMI) 900/NPHD/0381/Kesra/ 900/NPHD/0003/Kesra/ 900/NPHD/0045/Kesra/ 2018 tanggal 4 Juni 2019 tanggal 13 Mei 2020 tanggal 23 Juni 2018 2019 2020 1.560.500.000 150.000.000 250.000.000 900/NPHD/0365/Kesra/ 900/NPHD/0013/Kesra/ 900/NPHD/0004/Kesra/ Badan 2018 tanggal 21 Juni 2019 tanggal 30 2020 tanggal 14 April Koordinasi 2018 Oktober 2019 2020 Pemuda 500.000.000 3 Remaja 900/NPHD/0053/Kesra/ Masjid 2020 tanggal 15 Juli Indonesia 2020 (BKPRMI) 250.000.000 900/NPHD/0073/Kesra/ 2020 tanggal 3 3
NO 4 5 6 7 NAMA LEMBAGA Lembaga Pengemba ngan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Badan Hisab Ruhyat Daerah (BHRD) 232 BESARAN HIBAH DAN NPHD 2018 2019 Besaran Hibah (Rp) dan No. NPHD Besaran Hibah (Rp) No. NPHD 2.100.000.000 2.500.000.000 900/NPHD/0030/Kesra/ 900/NPHD/0010/Kesra/ 2018 tanggal 6 Maret 2019 tanggal 22 2018 Oktober 2019 1.200.000.000 900/NPHD/0030/Kesra/ 2018 tanggal 14 Maret 2018 1.200.000.000 1.000.000.000 900/NPHD/0030/Kesra/ 900/NPHD/000/Kesra/2 2018 tanggal 15 019 tanggal 22 Oktober Oktober 2018 2020 200.000.000 225.000.000 900/NPHD/0172/Kesra/ 900/NPHD/0016/Kesra/ 2018 tanggal 17 April 2019 tanggal 12 2018 November 2019 360.000.000 900/NPHD/0213/Kesra/ 2018 tangagl 17 April 2018 500.000.000 900/NPHD/0213/Kesra/ 2018 500.000.000 900/NPHD/0001/Kesra/ 2019 tanggal 13 Mei 2019 500.000.000 900/NPHD/0009/Kesra/ 2019 tanggal 16 Oktober 2019 2020 Besaran Hibah (Rp) No. NPHD Desember 2020 1.800.000.000 900/NPHD/0003/Kesra/ 2020 tanggal 2 April 2020 1.700.000.000 900/NPHD/0064/Kesra/ 2020 tanggal 24 Agustus 2020 400.000.000 900/NPHD/0039/Kesra/ 2020 tanggal 9 Juni 2020 300.000.000 900/NPHD/0073/Kesra/ 2020 tanggal 2 Desember 1.250.000.000 900/NPHD/0006/Kesra/ 2020 tanggal 15 April 2020 250.000.000 900/NPHD/0036/Kesra/ 2020 tanggal 18 Mei 2020
233 BESARAN HIBAH DAN NPHD NO NAMA LEMBAGA 2018 Besaran Hibah (Rp) dan No. NPHD 2019 Besaran Hibah (Rp) No. NPHD 2020 Besaran Hibah (Rp) No. NPHD DKM 750.000.000 500.000.000 700.000.000 8 Baiturrohm an 900/NPHD/0214/Kesra/ 2018 tanggal 24 April 900/NPHD/0005/Kesra/ 2019 tanggal 13 Mei 900/NPHD/0035/Kesra/ 2020 tanggal 6 Mei Singaparna 2018 2019 2020 Badan Komunikasi 150.000.000 8 Majlelis Ta'lim 900/NPHD/0010/Kesra/ 2019 tanggal 26 Juli Masjid 2019 (BKKM) Naskah Perjanjian Hibah Daerah tersebut kami lampirkan sebagai vide bukti PT-65 Disamping itu berdasarkan Keterangan dari Pimpinan Majelis Taklim DKM Masjid Jami Ijtihadul Umat Desa Jatijaya, melalui surat keterangan tanpa tanggal, menerangkan bahwa DKM tidak pernah mengarahkan jamaah untuk memilih salah satu pasangan calon pada pemilihan kepala daerah dan kegiatan yang dilakukan Majelis Taklim adalah murni hanya kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan keagamaan saja. (Vide Bukti PT-44) Tuduhan adanya pembagian uang Rp.50.000 kepada Guru-guru SMP oleh Dinas Pendidikan dalam acara pengarahan Guru-Guru SMP juga tidak benar. Berdasarkan keterangan dari Dinas Pendidikan Kab. Tasikmalaya, Kepala Sekolah Se-Kab. Tasikmalaya dan perwakilan Guru dari Sekolah-sekolah yang ada di Kab. Tasikmalaya, menyatakan tidak pernah ada pembagian bantuan uang senilai Rp. 50.000 kepada guru-guru Sekolah Menengah Pertama Negeri/ Swasta di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya maupun pengarahan untuk memilih Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Tasikmalaya 2020 (vide bukti PT-25). Bantahan atas tuduhan Program Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf 56. Pihak Terkait membantah dan menolak tuduhan tentang program percepatan
234 sertifikat tanah wakaf yang dikaitkan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2020. Program percepatan Tanah Wakaf tersebut bukan merupakan program Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, akan tetapi merupakan tindak lanjut dari Program Pemerintah Pusat terutama berkenaan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Terkait program PSTL tersebut kemudian terbit Instruksi Menteri Agraria Tata Ruang (ATR) Nomor 1/INS/II/2018 tanggal 6 Februari 2018 tentang Percepatan Pensertifikatan Tanah Tempat Peribadatan Di Seluruh Indonesia. Di Kabupaten Tasikmalaya sendiri sesuai dengan Informasi dari BPN Kab. Tasikmalaya, program tersebut sudah berlangsung sejak Maret 2019 jauh sebelum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2020 berlangsung. Di Kabupaten Tasikmalaya sendiri, progres percepatan sertifikasi tanah wakaf sejak dimulai pada Maret 2019 berdasarkan informasi dari BPN Kab. Tasikmalaya, belum memuaskan. Informasi yang sama juga diperoleh dari Dewan Masjid Indonesia Kab. Tasikmalaya yang menginformasikan, masih banyaknya tanah wakaf-tanah wakaf masjid yang rawan bersengketa. Atas dasar tersebut kemudian Bupati Tasikmalaya mengeluarkan Instruksi Bupati No.6 tahun 2020 tanggal 2 September 2020 tentang Percepatan Pensertifikatan Tanah Wakaf di Kab. Tasikmalaya serta Surat Edaran Bupati Tasikmalaya No.42 tahun 2020 tanggal 3 September 2020 tentang akselerasi pendaftaran sertifikat tanah wakaf, sebagai Ikhtiar dari Pemerintah agar status tanah wakaf yang dimiliki oleh tempat peribadatan dapat segera mempunyai sertifikat sehingga mempunyai status hukum yang lebih jelas dan meminimalisir sengketa tanah wakaf. 57. Bahwa terkait keluarnya Rekomendasi Bawaslu Kab. Tasikmalaya No. 046/K.Bawaslu.JB-18/PM.00.02/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 yang memberikan Rekomendasikan untuk melakukan diskualifikasi terhadap Pihak Terkait dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2020 terkait laporan Pemohon sehubungan dengan keluarnya mengeluarkan Instruksi Bupati No.6 tahun 2020 tanggal 2 September 2020 tentang Percepatan Pensertifikatan Tanah Wakaf di Kab. Tasikmalaya serta Surat Edaran Bupati Tasikmalaya No.42 tahun 2020 tanggal 3 September 2020, Pihak Terkait
235 dengan ini menyatakan keberatannya dan memberikan tanggapan sebagai berikut: a. Bahwa Bawaslu Kab. Tasikmalaya dalam memeriksa dan memproses Laporan tersebut telah melanggar dan melawan perintah Mahkamah Konstitusi, karena tetap memproses laporan dari Pemohon yang dilakukan setelah Tahapan Perhitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2020 selesai dilaksanakan oleh KPU Kab. Tasikmalaya. Tindakan Bawaslu Kab. Tasikmalaya tersebut melanggar dan melawan sikap serta putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam Putusan Dalam Pertimbangan Hukum Putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi secara tegas dan jelas telah menyatakan 1. bahwa terhadap fakta hukum adanya Putusan Bawaslu di atas, perlu Mahkamah tegaskan mengenai konstruksi penyelesaian berbagai permasalahan hukum Pemilu yang dikehendaki oleh UU 7/2017, yakni lembaga-lembaga yang berwenang bukan saja menyelesaikannya, akan tetapi juga terkait dengan batasan atau limitasi waktu penyelesaiannya dalam setiap termasuk dengan mempertimbangkan pelaksanaan atau tindak lanjut dari penyelesaian tersebut, sehingga tidak mengganggu penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum. Oleh karena itu, terhadap berbagai permasalahan hukum Pemilu yang ditemukan atau dilaporkan dan memengaruhi hasil Pemilu harus telah diselesaikan sebelum ditetapkannya hasil pemilihan umum atau juga dalam pelaksanaan atau tindak lanjut penyelesaian berbagai permasalahan hukum Pemilu. Apalagi terhadap permasalahan hukum Pemilu yang memengaruhi hasil Pemilu yang dilaporkan dan/atau diputus setelah ditetapkannya hasil Pemilu oleh Termohon secara nasional; rekapitulasi secara nasional, termasuk tahapan terkait dengan 2. Perihal putusan Bawaslu atau rekomendasi Bawaslu atau bentuk lain yang dilakukan oleh Bawaslu yang berimplikasi pada perolehan suara setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional haruslah dikesampingkan, karena segala sesuatu yang menyangkut atau berimplikasi kepada perolehan suara setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya. Artinya, setelah KPU melakukan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional tidak dimungkinkan lagi adanya putusan, rekomendasi, atau bentuk lain dari lembaga-lembaga lain yang dapat berimplikasi pada
236 perubahan perolehan suara yang telah ditetapkan berdasarkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, kecuali berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan sikap dan putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam Putusan tersebut di atas, maka tindakan Bawaslu Kab. Tasikmalaya yang tetap memproses dan mengeluarkan Rekomendasi tanggal 30 Desember 2020 berdasarkan laporan dari Pemohon yang dilakukan setelah Tahapan Perhitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2020 selesai dilaksanakan oleh KPU Kab. Tasikmalaya adalah bertentangan dengan sikap dan putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam Putusan No.146-02- 10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tersebut di atas. b. Bahwa laporan dari Pemohon ke Bawaslu Kab. Tasikmlaya yang dilakukan setelah Tahapan Perhitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2020, terkait Instruksi Bupati No.6 tahun 2020 tanggal 2 September 2020 tentang Percepatan Pensertifikatan Tanah Wakaf di Kab. Tasikmalaya serta Surat Edaran Bupati Tasikmalaya No.42 tahun 2020 tanggal 3 September 2020 dimana Instruksi Bupati No.6 tahun 2020 tanggal 2 September serta Surat Edaran Bupati Tasikmalaya No.42 tahun 2020 tanggal 3 September 2020 tersebut bersifat umum dan telah diketahui oleh publik sejak tanggal dikeluarkannya, seharusnya harus dinyatakan telah daluarsa, mengingat telah lewat 7 hari sejak Instruksi Bupati No.6 tahun 2020 tanggal 2 September serta Surat Edaran Bupati Tasikmalaya No.42 tahun 2020 tanggal 3 September 2020 diketahui oleh publik. c. Tindak Lanjut KPU Kab. Tasikmalaya dalam menindaklanjuti Rekomendasi Kab. Tasikmalaya No. 046/K.Bawaslu.JB-18/PM.00.02/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 dalam bentuk meminta pendapat para ahli serta meminta keterangan dari Pihak-pihak yang berkepentingan terkait maslah percepatan sertifikasi tanah wakaf dan kemudian menyimpulkan tidak ada pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Pihak Terkait sehubungan keluarnya Instruksi Bupati No.6 tahun 2020 tanggal 2 September serta
237 Surat Edaran Bupati Tasikmalaya No.42 tahun 2020 tanggal 3 September 2020 adalah adalah tindakan yang tepat. d. Disamping itu tindak lanjut KPU Kab. Tasikmalaya tersebut juga agar tidak bertentangan dengan sikap dan Pertimbangan Hukum Mahkamah Kontsitusi dalam Putusan sebagaimana tersebut di atas. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka tuduhan-tuduhan Pemohon terkait pemanfaatan dana penanganan Covid-19 untuk kepentingan pemenangan Pihak Terkait dan/atau tuduhan adanya program-program bantuan social ataupun program yang dibuat untuk menguntungkan Pihak Terkait sebagaimana tersebut dalam Perbaikan Permohonan Pemohon, adalah dalil yang tidak terbukti dan tidak berdasar menurut hukum, oleh karenanya harus dikesampingkan. Tanggapan atas Dalil Tuduhan Pemohon Terkait Adanya Kejahatan Demokrasi Dalam Bentuk Pelanggaran Money Politik yang Bersifat TSM. 58. Pihak Terkait menolak dan membantah tuduhan Pemohon tentang adanya Kejahatan Demokrasi Dalam Bentuk Pelanggaran Money Politik yang Bersifat TSM pada halaman 30 - 36 Perbaikan Permohonan. Dalil-dalil tersebut bersifat pengulangan atas dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Pemohon dan telah Kami tanggapi sebagaimana tersebut di atas. 59. Bahwa memeriksa Pelanggaran yang bersifat TSM bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, akan tetapi sudah merupakan Kewenangan Bawaslu untuk memeriksa pelanggaran TSM tersebut sesuai ketentuan dalam Undang- undang No.1 tahun 2015 yang telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Undang-undang No.6 tahun 2020. Rujukan-rujukan Putusan Mahkamah yang dikutip oleh Pemohon dalam Perbaikan Permohonannya antara lain Putusan No.41/PHPU.DVI/2008 terkait perselisihan dalam pilkada Gubernur Jatim dan Putusan No.209-210/PHPU.D- VII/2010 terkait perselisihan dalam pilkada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan adalah perkara yang diputus Mahkamah Konstitusi jauh sebelum Undang-undang No.1 tahun 2015 yang memberikan kewenangan
238 kepada Bawaslu untuk memeriksa pelanggaran yang bersifat TSM diundangkan dan diberlakukan. Bahwa setelah adanya rezim UU No.1 tahun 2015 diundangkan dimana diatur kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran Pilkada di atur menjadi kewenangan Bawaslu, maka Mahkamah Konstitusi telah mempunyai sikap tegas untuk hanya memeriksa sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati Walikota hanya yang terkait dengan tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi saja. Sedangkan terkait dengan pelanggaran lain diluar perselisihan hasil merupakan kewenangan lembaga lain sesuai dengan ketentuan Pasal 138 - Pasal 139 UU 10/2016, serta tuduhan-tuduhan terkait adanya money politik yang merupakan tindak pidana pemilihan yang menjadi kewenangan dari Bawaslu dan lembaga penegak hukum, lainnya yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 69, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 135 - Pasal 150, dan Pasal 187 A- Pasal 187 D UU 10/2016 dan bukan merupakan kewenangan Mahakamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor No.16/PHP.BUP-XIV/2016 telah menyatakan bahwa dalam melaksanakan kewenangan mengadili perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tersebut Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubenur, Bupati dan Walikota dan Mahkamah berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubenur, Bupati dan Walikota, dimana menurut Mahkamah dalam UU Pemilihan Gubenur, Bupati dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah: a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015]; b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (legal standing) [vide Pasal 158 UU 8/2015]; c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan; [vide Pasal 157
239 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak in casu peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015]; Sejalan dengan Putusan Putusan Nomor No.16/PHP.BUP-XIV/2016 yang pada intinya menyatakan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi hanyalah terkait tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan; [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015], Mahkamah Konstitusi kemudian mempertegas kewenagannya tersebut dalam banyak putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, yang pada intinya Mahkamah Kontitusi tidak mau melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serta mengambil kewenangan lembaga lain yang sudah diberikan Undang-undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Hal tersebut secara tegas antara lain dinyatakan oleh Mahkamah Kontitusi dalam Pertimbangan Hukum Putusan No.1/PHP.BUP-XV/2017 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Bengkulu Tengah pada angka [3.3]. huruf (a) yang menyatakan: [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.2] di atas, Mahkamah berpendapat: a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah
240 melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state); Berdasarkan hal tersebut di atas, maka permintaan Pemohon agar Mahkamah Konstitusi mengadili permasalahan di luar perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan adalah tidak sesuai dengan sikap Mahkamah Konstitusi selama ini serta melanggar Ketentuan Pasal 157 UU No.10 tahun 2016 sebagaimana tersebut di atas. Bantahan atas tuduhan di Desa Nantang Kecamatan Cigalontang 60. Pihak Terkait menolak dan membantah tuduhan Pemohon pada angka 27 huruf a halaman 32 Perbaikan Permohonan yang menuduh di desa Nantang Kecamatan Cigalontang ada kecurangan yang terencana yang dilakukan oleh BPD Desa Nantang dalam bentuk membagikan uang kepaga perangkat RT yang mengakibatkan hilangnya suara Pemohon. Dalil Pemohon tersebut di atas adalah kabur, Pemohon tidak mampu menerangkan di TPS mana suara Pemohon hilang, dengan cara apa suara Pemohon hilang, berapa suara Pemohon yang hilang dan suara pemohon yang hilang tersebut berpindah ke pasangan calon mana?. Faktanya di tuduhan pelanggaran yang dilakukan oleh BPD Desa Nantang tersebut sudah pernah dilaporkan ke Bawaslu dan diperiksa oleh Bawaslu Kab. Tasikmalaya dalam Nomor Register Perkara No.03/LP/PB/Kab/13.26/XII/2020, terkait tuduhan Dugaan Money Politik yang dilakukan perangkat desa untuk mengarahkan memilih ke pasangan calon Nomor urut 2 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020. Perkara dalam Register No.03/LP/PB/Kab/13.26/XII/2020 telah dinyatakan tidak terbukti dalam pemeriksaan tahap 2 di Sentra Gakkumdu karena tidak memenuhi unsur material. (vide bukti PT-10).
241 Berdasar hal tersebut di atas, maka terbukti tuduhan Pemohon adalah tidak berdasar menurut hukum. Disamping itu, berdasarkan keterangan dari Camat Cigalontang, Kepala Desa Nangtang, Kepala BPD Desa Nangtang dan Ketua RT/RW di Desa Nangtang bahwa tidak ada pembagian uang atau barang kepada Desa Nantang dari Bapak Dadan Muldani selaku Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Nantang kepada RT di Desa Nantang, Juga tidak arahan untuk memilih Pihak Terkait kepada BPD Desa Nangtang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2020. (vide bukti PT-49) Bantahan atas tuduhan di Desa Tanjungjaya Kecamatan Tanjungjaya 61. Pihak Terkait menolak dan membantah tuduhan Pemohon pada angka 27 huruf b halaman 33 Perbaikan Permohonan yang menuduh adanya pembagian alat olah raga berupa bola dan jaring net serta uang sebesar 1 Juta oleh Kepala Desa Tanjung Jaya Kecamatan Tanjung Jaya, yang dikaitkan agar warga memilih palson 02 dan mengakibatkan hilangnya suara Pemohon di Kecamatan Tanjungjaya. Dalil Pemohon tersebut di atas adalah kabur, Pemohon tdak mampu menerangkan di TPS mana suara Pemohon hilang dan berapa suara Pemohon yang hilang tersebut. Di Desa Tanjungjaya suara Pemohon dan suara Pihak Terkait relative berimbang, dimana Pemohon memperoleh 1.166 suara dan Pihak Terkait memperoleh 1.471 suara. Dari 15 TPS di Desa Tanjungjaya, Pemohon menang di 6 TPS (TPS 1, 2, 5, 6, 7, 8), Pihak Terkait menang di 8 TPS (TPS 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15). Bahkan Di TPS 1 Pemohon menang telak dengan perolehan suara sebanyak 143 suara, sedangkan Pihak Terkait hanya 42 suara. Di TPS 6 Pemohon juga menang telak dengan memperoleh 98 suara dan Pihak Terkait 55 suara. Dan di TPS 7 Pemohon juga menang telak dengan mendapatkan 157 suara dan Pihak Terkait hanya mendapatkan 41 suara. Berdasarkan keterangan dari Kepala Desa Tanjungjaya melalui surat pernyataan tertanggal 12 Januari 2021, pemberian alat olah raga serta uang 1 juta rupiah tersebut adalah berasal dari uang pribadi KepalaDesa dan tidak ada kaitannya dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2020. Alat
242 olah raga dan uang tersebut diberikan kepada pemuda Karang Taruna Desa Tanjungjaya sesuai permintaan dari tokoh pemuda Desa Tanjung Jaya. Pada saat memberikan sumbangan tersebut, Kepala Desa Tanjungjaya juga tidak pernah meminta agar Karang taruna memilih Paslon 02 atau paslon manapun. (vide bukti PT-50). Bantahan atas tuduhan di Desa Pagersari Kecamatan Pagerageung 62. Pihak Terkait menolak dan membantah tuduhan Pemohon pada angka 27 huruf c halaman 33 Perbaikan Permohonan yang menuduh di Desa Pagersari Kec. Pagerageung Pihak Terkait memanfaatkan bantuan Covid-19 yang diberikan ketua RW dan mengancam warga tidak akan mendapatkan bantuan jika tidak memilih Pihak Terkait. Tuduhan Pemohon tersebut tidak benar, di Desa Pagersari, perolehan suara paslon relative berimbang, dimana Pemohon mendapatkan 886 suara, dan Pihak Terkait mendapatkan 1.086 suara. Pemohon juga menang di beberapa TPS di Desa Pagersari, dimana sari 10 TPS, Pemohon menang 3 TPS yaitu TPS 1, 3 dan 4. Dimana Pemohon unggul telak di TPS 4 dengan mendapatkan 192 suara sedangkan Pihak Terkait hanya mendapatkan 28, di TPS 1 Pemohon juga menang dengan mendapatkan 83 suara, dan Pihak Terkait mendapat 72 suara. Begitu juga di TPS 3 Pemohon menang dengan mendapatkan 85 suara, dan Pihak Terkait mendapatkan 70 suara. Pembagian dana bantun covid-19 juga tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan wakil bupati Tasikmalaya 2020 karena hal tersebut murni bantuan kepada masyarakat terdampak covid-19. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan keterangan Kepala Desa Pagersari, Ketua RW dan beberapa ketua RT di Desa Pagersari, dalam pembagian tersebut tidak ada ancaman ataupun arahan agar memilih pasangan calon 02 maupun calon lain dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2020. (vide bukti PT- 51) Bantahan atas tuduhan pembagian batik dan uang kepada kader Posyandu 63. Pihak Terkait menolak dan membantah tuduhan Pemohon pada angka 27 huruf d halaman 33 Perbaikan Permohonan yang menuduh adanya pembagian batik dan uang kepada kader Posyandu untuk pemenangan Pihak Terkait. Tuduhan
243 tersebut tidak benar, sebagaimana telah kami terangkan dalam Jawaban kami di atas. Bahwa pembagian batik dan uang tersebut merupakan pembagian pada saat acara peningkatan kapasitas kader posyandu, dimana batik tersebut merupakan seragam Posyandu yang diberikan kepada seluruh Kader Posyandu yang hadir dalam acara tersebut,sedangkan uang 50 ribu merupakan uang pengganti transport bagi kader posyandu yang hadir dalam acara peningkatan kapasitas kader Posyandu tersebut. Dimana pemberian uang transport tersebut juga dipotong PPh sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku Hal tersebut berdasarkan keterangan Denny Prasetya Staf Dinas Sosial, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan 13 Kader Posyandu yang ikut dalam acara peningkatan kapasitas kader Posyandu tersebut. (Vide Bukti PT - 23) Berdasarkan hal tersebut dalil Pemohon yang mengkaitkan pemberian batik dan uang kader kepada kader Posyandu dengan pemenangan Pihak Terkait adalah tidak benar. Bantahan atas tuduhan di Kecamatan Jatiwaras 64. Pihak Terkait menolak dan membantah tuduhan Pemohon pada angka 27 huruf e halaman 34 Perbaikan Permohonan yang menuduh di Kecamatan Jatiwaras ada rencana yang bersifat TSM dari Pihak Terkait dengan menggunakan Camat Jatiwaras untuk mengajak dan menggiring warga memilih Pihak Terkait. Tuduhan tersebut tidak benar, faktanya di Kecamatan Jatiwaras Pemohon mendapatkan suara jauh lebih banyak dari Pihak Terkait, dimana Pemohon mendapatkan 7.515 suara, lebih banyak dari Pihak Terkait yang hanya mendapatkan 5.822. Di Kecamatan Jatiwaras sendiri perolehan suara dimenangkan oleh Paslon No.01 dengan perolehan 12.242 Suara, atau unggul jauh dari suara Pihak Terkait. Disamping itu, kasus yang melibatkan camat Jatiwaras tersebut tidak ada kaitannya sama sekali dengan Paslon 02, Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan atau meminta Camat Jatiwaras untuk mengkampanyekan Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya. Lagi pula kasus tersebut sudah selesai ditangani oleh Bawaslu/Gakkumdu Kab.
244 Tasikmalaya dan telah disidangkan dan diputus di Pengadilan Negeri Tasikmalaya melalui Putusan No. 08/Pis.Sus/2021/PN.Tsm, (vide bukti PT- 52). Berdasarkan hal tersebut di atas, masalah pelanggaran pemilihan yang melibatkan Camat Jatiwaras sudah selesai ditangani oleh Bawaslu/Gakkumdu Kab. Tasikmalaya dan tidak relevant lagi untuk diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. Bantahan atas tuduhan di Kecamatan Pancatengah 65. Pihak Terkait menolak dan membantah tuduhan Pemohon pada angka 27 huruf f halaman 34 Perbaikan Permohonan yang menuduh di Kecamatan Pancatengah ada ada rencana yang bersifat TSM dari Pihak Terkait dengan menggunakan seluruh Kepala Desa di Kab. Tasikmalaya untuk mengajak dan menggiring warga memilih Pihak Terkait. Tuduhan tersebut tidak benar, faktanya di Kecamatan Pancatengah, suara Pemohon menang telak dibandingkan suara Pihak Terkait, dimana Pemohon mendapatkan 9.222 suara sedangkan Pihak Terkait hanya mendapatkan 8.862 Suara. Dari 11 Desa di Kec. Pancatengah, Pemohon menang di Desa Cibuniasih, Tonjong, Neglasari, Cikawung sedangkan Pihak Terkait menang di Desa Pangilaran, Cibongas, Jayamukti, Pancawangi. Sisanya dimenangkan oleh Paslon No 01 di Desa Mekarsari, Tawang, Margaluyu. Perolehan suara Pemohon juga unggul telak di bandingkan Pihak Terkait, misalnya di Desa Cibuniasih Pemohon mendapatkan 1.209 suara, sedang Pihak Terkait hanya mendapatkan 739 suara, juga di Desa Cikawung Pemohon mendapatkan 921 suara, dan Pihak Terkait hanya mendapat 640 suara saja. Dari 11 Desa di Kecamatan Pancatengah suara Pemohon lebih unggul dari suara Pihak Terkait di 7 Desa, termasuk Desa Tawang, Mekarsari dan Margaluyu. Faktanya berdasarkan keterangan dari Para kepala desa di Pancatengah serta para Ketua RT di Pancatengah, tidak ada upaya penggiringan dari Para Kepala Desa yang ada di Pancatengah sebagaimana tuduhan Pemohon. (vide Bukti PT-53). Bantahan atas tuduhan di Kecamatan Cipatujah 66. Pihak Terkait menolak dan membantah tuduhan Pemohon pada angka 27 huruf
245 g halaman 35 Perbaikan Permohonan yang menuduh di Kecamatan Cipatujah terdapat seorang bernama Jarkasih yang akan membuat KK datang ke rumah Doni Ketua RT.007/RW.004 yang memberikan uang 200 ribu kepada Jarkasih dan membisikan dukung No.2. Dalil Tuduhan pemohon tersebut tidak benar, tidak jelas dan kabur, Pemohon sama sekali tidak menyebutkan Jarkasih ataupun Doni tersebut adalah warga desa mana. Faktanya Ketua RT tidak mempunyai kewenangan untuk melayani pembuatan KK atau Kartu Keluarga. Proses Pembuatan KK adalah di Dinas kependudukan dan catatan sipil melalui Kelurahan setempat bukan di rumah Ketua RT. Pemohon juga tidak menjelaskan di desa mana kejadian tersebut terjadi, padahal di Kec. Cipatujah terdapat 15 Desa. Sehingga dalil Pemohon yang seperti tersebut di atas, adalah dalil yang kabur dan tidak jelas dan harus di kesampingkan oleh Mahkamah. Bantahan atas tuduhan di Kecamatan Cineam 67. Pihak Terkait menolak dan membantah tuduhan Pemohon pada angka 27 huruf h, I dan j halaman 35 Perbaikan Permohonan yang menuduh di Kecamatan Cineam, di Desa Merkarsari, terdapat pembagian uang sebesar Rp.20.000 yang dilakukan oleh Ketua RT bernama Iyus kepada Abdul Ketua RT yang dilihat oleh Eli Rosyati, Diah Sadiah dan Maksum, dan pembagian tersebut di kaitkan dengan permintaan dukungan dana mengarahkan agar memilih Pihak Terkait. Tuduhan tersebut tidak benar, faktanya tidak ada Ketua RT bernama Iyus di Desa Mekarsari. Disamping itu berdasarkan Pernyataan dari Eli Rosyati melalui Surat Pernyataan tertanggal 11 Januari 2021, menyatakan bahwa Eli Rosyati tidak pernah melihat dan menyaksikan pembagian zakat oleh Pak Iyus sebagaimana tercantum dalam dalil tuduhan Pemohon tersebut di atas (vide Bukti PT-54) Bahwa memang ada pembagian uang sebesar Rp.20.000 yang dilakukan oleh seseorang bernam Iyus. Akan tetapi menurut Iyus Supriatna selaku pihak yang membagikan, dalam surat pernyataannya tanggal 11 Januari 2021, pembagian tersebut adalah pembagian zakat yang rutin dilakukan oleh saudara Iyus sebagai pelaksanaan kewajibannya sebagai seorang muslim untuk
246 mengeluarkan zakat dari hartanya dan tidak ada sangkut pautnya dengan Pilkada Tasikmalaya 2020, Iyus juga tidak pernah mengarahkan pada mengarahkan pada salah satu pasangan calon tertentu. Saudara Iyus juga menyatakan tidak pernah bertemu dan menyerahkan zakat kepada Saudara Abdul, Saudara Iyus juga menyatakan tidak kenal dan tidak pernah bertemu saudara Eli Rosyati, Diah Sa'diah maupun Maksum sebagaimana tuduhan Pemohon (vide Bukti PT-54) Disamping itu faktanya di Kec. Cineam tidak ada Desa Mekarsari, yang ada adalah Desa Madiasari. Jika yang dimaksud oleh Pemohon adalah Desa Madiasari, maka faktanya di Desa Madiasari Pemohon memperoleh Suara Lebih banyak dari Pihak Terkait. Di Desa Madiasari Kecamatan Cineam, Pemohon memperoleh 640 suara, jauh lebih banyak dari suara Pihak Terkait yang hanya 336 suara. Sedangkan pemenang di Desa Madiasari adalah Paslon No.01 dengan perolehan suara 1.193, Paslon No.01 juga menjadi pemenang di Kecamatan Cineam dengan memperoleh 8.138 Suara. Tabel Perolehan Suara Desa Madiasari Kec. Cineam Desa PEROLEHAN SUARA 01 02 03 04 Madiasari 1.193 336 54 640 Bantahan atas Dalil Pemohon tentang Permohonan PSU di 9 Kecamatan 68. Pihak Terkait menolak dan membantah tuduhan Pemohon pada angka 28 halaman 35 - 36 Perbaikan Permohonan terkait tuduhan pemohonan adanya money politic yang kemudian dikaitkan dengan permintaan Pemohoan agar dilakukan Pemilihan Ulang di 9 Kecamatan yaitu Kecamatan Cigalontang, Jatiwaras, Kecamatan Tanjungjaya, Kecamatan Gunung Tanjung, Kecamatan Leuwisari, Kecamatan Culamega, Kecamatan Cineam, Kecamatan Cipatujah dan Kecamatan Cikatomas. Dalil Tuduhan Pemohon tersebut adalah kabur dan tidak beralasan hukum. Bahwa nyata-nyata Pemohon tidak mampu membuktikan tentang adanya money politik yang dilakukan oleh Pihak Terkait, hampir semua tuduhan Pemohon terkait Money Politik bermuara pada dana operasional penanganan
247 Covid-19 saja yang nyata-nyata penanganan Covid-19 merupakan program nasional akibat wabah covid yang melanda hampir diseluruh Indonesia dan dunia, dimana program dan penganggaran biaya operasional penanganan Covid-19 tersebut merupakan amanat dari Pemerintah Pusat melalui Keputusan Presiden No.7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No.9 tahun 2020 sebagaimana telah kami uraikan di atas. 69. Disamping itu, permintaan pemungutan suara ulang dari Pemohon tersebut di atas tanpa disertai alasan-alasan yang kuat sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 112 Undang-undang No.1 tahun 2015. Bahwa, Pasal 112 UU No.1 tahun 2015 telah memberikan syarat-syarat yang jelas agar dapat dilakukan pemungutan suara ulang yaitu: (1). Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. (2). Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut: a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan; b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan; tanda c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. 70. Bahwa tidak ada satupun dalil Pemohon yang menguraikan tentang alasan- alasan atau kejadian yang menjadi dasar permintaan pemungutan suara ulang oleh Pemohon sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 112 UU No.1 tahun 2015 di atas.
248 Disamping itu faktanya, Pemohon adalah pemenang di 17 Kecamatan di Kab. Tasikmalaya, sedangkan Pihak Terkait hanya menang di 16 Kecamatan di Kab. Tasikmalaya sebagaimana kami uraikan tersebut di bawah ini: Tabel perolehan suara di 17 Kecamatan dari 39 Kecamatan di Kab. Tasikmalaya Tempat Pemohon Menang KECAMATAN PEROLEHAN SUARA 01 02 03 04 18. Karangnunggal 6.057 13.119 6.178 20.060 19. Cikalong 8.141 6.824 6.973 12.972 20. Pancatengah 5.028 8862 2.922 9.222 21. Cibalong 4074 6145 1359 7422 22. Parungponteng 4.395 6.625 913 8.020 23. Bantarkalong 4069 5927 2931 6388 24. Bojongasih 1308 3861 1046 5005 25. Sodonghilir 9953 8796 3297 12219 26. Sukaraja 5947 9606 2712 10526 27. Salopa 5.607 7.646 1.207 10688 28. Manonjaya 10.149 9.342 1.970 10.656 29. Rajapolah 3.237 9.210 2.819 9.838 30. Jamanis 4306 3845 1554 8367 31. Ciawi 5.798 7.983 4.133 12.952 32. Kadipaten 3132 4319 2278 7877 33. Pagerageung 4004 9612 2117 12957 34. Sukaresik 2377 4583 1834 9757 Tabel perolehan suara di 16 Kecamatan dari 39 Kecamatan di Kab. Tasikmalaya Tempat Pihak Terkait Menang KECAMATAN PEROLEHAN SUARA 01 02 03 04 1. Cipatujah 5640 16133 2605 12913 2. Cikatomas 5513 9.845 3.593 9.650 3. Culamega 2.389 6.176 1.470 4.078
249 4. Salawu 9.747 12.867 3.389 8.872 5. Puspahiang 2.593 9.505 1.892 5.734 6. Tanjungjaya 4777 9493 3306 6105 7. Karangjaya 1.787 3.591 441 1.768 8. Gunungtanjung 2.912 7.392 1.267 4.111 9. Singaparna 8.993 12.641 6.044 7.907 10. Mangunreja 4.073 7.551 3.429 6.267 11. Sukarame 6372 6661 4946 3576 12. Cigalontang 10.119 17.789 4.226 9.435 13. Padakembang 6.198 7.199 3.771 3.390 14. Sukaratu 5.226 7.500 6.150 6197 15. Cisayong 6.632 11.777 3.521 6.405 16. Sukahening 1911 6710 1631 5867 Daftar Kecamatan Paslon 01 Menang KECAMATAN PEROLEHAN SUARA 01 02 03 04 1. Taraju 9534 6111 3010 4144 2. Bojonggambir 7711 7041 3827 4133 3. Jatiwaras 12242 5822 1603 7515 4. Cineam 8138 6691 935 4850 5. Leuwisari 6647 6203 2899 5443 6. Sariwangi 5188 4329 3379 4937 Berdasarkan hal tersebut di atas, maka tidak ada alasan yang secara hukum dapat dijadikan patokan untuk mengabulkan permohonan pemungutan suara ulang sebagaimana diminta oleh Pemohon. Tanggapan Terhadap Dalil Tuduhan Kejahatan Demokrasi Dalam Bentuk Pelanggaran Keterlibatan ASN/PNS serta Struktur Pemerintah Desa, hingga ke RT/RW yang bersifat TSM 71. Pihak Terkait membantah dan menolak tuduhan Pemohon pada angka 27 huruf a halaman 36 yang menyatakan di Kecamatan Gunungtanjung Desa Jatijaya, Pihak Terkait melibatkan Kepala Desa Jatijaya dalam Majelis Taklim untuk mengarahkan masyarakat Jatijaya mencoblos Pihak Terkait yang
250 menyebabkan suara Pemohon Berkurang banyak. Dalil Pemohon tersebut kabur dan tidak jelas, karena tidak menjelaskan di TPS mana suara Pemohon berkurang, dengan cara apa suara Pemohon berkurang, serta berapa jumlah suara Pemohon yang berkurang dan serta suara Pemohon yang berkurang tersebut pindah ke Paslon nomor berapa? Bahwa Tuduhan Pemohon tersebut tidak benar, berdasarkan keterangan dari Kepala Desa Jatijaya melalui Surat Pernyataan tanggal 14 Januari 2021, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa Jatjaya tidak pernah mengarahakan masyarakat Desa Jatijaya untuk memilih pasangan calon manapun. Juga berdasarkan Keterangan dari Pimpinan Majelis Taklim DKM Masjid Jami Ijtihadul Umat Desa Jatijaya, melalui surat keterangan tanpa tanggal, menerangkan bahwa DKM tidak pernah mengarahkan jamaah untuk memilih salah satu pasangan calon pada pemilihan kepala daerah dan kegiatan yang dilakukan Majelis Taklim adalah murni yang berkaitan dengan kepentingan keagamaan. (Vide Bukti PT-44) 72. Pihak Terkait membantah dan menolak tuduhan Pemohon pada angka 27 huruf b halaman 37 yang menyatakan di Kecamatan Leuwisari RT Lunggamulya, Pihak Terkait melibatkan ASN, Kecamatan, juga Desa, serta Ketua RT Lunggamulya untuk mengarahkan masyarakat mencoblos Pihak Terkait di TPS, sehingga merugikan perolehan suara Pemohon. Dalil Pemohon tersebut kabur dan tidak jelas, karena tidak menjelaskan di TPS kejadian tersebut terjadi? Di RT berapa kejadian tersebut terjadi? dengan cara apa suara Pemohon dirugikan? serta Paslon nomor berapa yang diuntungkan dan dalam bentuk apa keuntungan yang diperoleh paslon tersebut? Berdasarkan keterangan dari Camat Kecamatan Leuwisari, melalui surat pernyataan tanggal 14 Januari 2021, dinyatakan bahwa Camat Leuwisari tidak pernah diminta maupun diperintahkan untuk menggiring, mengarahkan dan mengajak kepada siapapun untuk memilih Pihak terkait. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka tuduhan Pemohon bahwa Pihak Terkait melibatkan ASN, Kecamatan, juga Desa, serta Ketua RT Lunggamulya untuk mengarahkan masyarakat mencoblos Pihak Terkait di TPS adalah tidak benar. (Vide Bukti PT-55) Disamping itu, faktanya di Kecamatan Leuwisari Pihak Terkait Kalah, yang
251 menjadi pemenang di Kecamatan Leuwisari adalah Paslon No.01 yang mendapatkan 6.647 suara, sedangkan Pemohon mendapatkan 5.443 suara, Pihak terkait 6.203 suara dan Paslon No.03 2.899 suara. 73. Pihak Terkait membantah dan menolak tuduhan Pemohon pada angka 27 huruf c halaman 37 yang menyatakan di Kecamatan Gunungtanjung Desa Tanjungsari yang melibatkan anggota PKH (pendamping keluarga harapan) dari Kementerian Sosial, yang pada saat membagikan undangan pemberitahuan penerimaan PKH sambil mengkampanyekan Pihak Terkait. Tuduhan tersebut tidak benar,. Berdasarkan keterangan dari Siti Rodziyah dan Yoghi Kurniawan Prathama, S.IP, selaku pendamping PKH di Desa Tanjungsari dalam surat pernyataan tertanggal 15 Januari 2021, menyatakan bahwa sebagai petugas PKH, keduanya melaksanakan tugas sesuai tugas dan kewenangannya serta tidak pernah melakukan tindakan diluar tugas dan kewenangannya tersebut. Keduanya juga menyatakan tidak pernah terlibat dalam aktivitas politik termasuk mengarahkan dan/atau menyuruh KPM PKH untuk memilih Pihak Terkait dalam Pilkada Kabupaten Tasikmalaya. (vide bukti PT-26) Disamping itu, faktanya yang mempunyai akses ke jaringan petugas PKH dan juga pendamping desa adalah Calon Wakil Bupati Pemohon, yang merupakan Koordinator Pendamping Desa Wilayah 3 Jawa Barat meliputi Garut, Kota Tasikmalaya dan Kab. Tasikmalaya serta Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Propinsi Jawa Barat Kementerian Desa dan Pembanguan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT). Bahwa justru berdasarkan temuan Pihak Terkait, banyak bukti yang menunjukan bahwa Calon Wakil Bupati Pemohon, menggunakan Pendamping Desa untuk mengkampanyekan dan meminta masyarakat memilih Pemohon dalam Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Tasikmalaya 2020. Uraian lengkap disertai bukti mengenai kecurangan Pemohon dalam menggunakan dan memanfaatkan Pendamping Desa serta program bantuan kepada Desa dari untuk mengkampanyekan dan meminta masyarakat memilih Pemohon dalam Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Tasikmalaya 2020 akan kami uraikan dalam bagian Kecurangan-kecurangan yang dilakukan Pemohon dalam Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Tasikmalaya 2020 sebagaimana tersebut di bawah ini.
252 74. Pihak Terkait membantah dan menolak tuduhan Pemohon pada angka 27 huruf d halaman 37 yang menyatakan bahwa Tim Kampanye Pihak Terkait melibatkan ASN yaitu Kepala Satpol PP yang mengkampanyekan Pihak Terkait melalui Media Sosial. Pihak Terkait maupun Tim kampanye Pihak Terkait tidak pernah meminta Kepala Satpol PP untuk ikut mengkampanyekan Pihak Terkait, Perbuatan Kepala Satpol PP menggunggah konten di Media Sosial yang dianggap mengkampanyekan Pihak Terkait bukan atas permintaan Pihak Terkait atau Tim kampanye Pihak Terkait, akan tetapi inisiatif pribadi dan sifatnya spontan dari yang bersangkutan. Hal tersebut sesuai pernyataan Kepala Satpol PP tanggal 31 Januari 2021 (Vide Bukti PT-21) Disamping itu, masalah tersebut juga sudah di proses oleh Bawaslu dan/Gakkumdu Kab. Tasikmalaya dan saat ini masih menunggu proses persidangan di Pengadilan Negeri Kab. Tasikmalaya, sehingga tidak relevant untuk diperiksa lagi oleh Mahkamah Konstitusi. 75. Pihak Terkait membantah dan menolak tuduhan Pemohon pada angka 27 huruf e halaman 37 yang menyatakan bahwa Tim Kampanye Pihak Terkait melibatkan Kepala Puskesmas Cibalong untuk mengkampanyekan Pihak Terkait melalui Media Sosial. Tuduhan Pemohon tersebut di atas adalah tidak benar. Berdasarkan Keterangan dari Kepala Puskesmas Cibalong dalam Surat Keterangan tanggal 28 Desember 2020, Kepala Puskemas Cibalong menyatakan yang memberikan komen dan like di akun Media Sosial Apana Wildan Wino adalah anak yanh bersangkutan yaitu Tommy Ramdani Munggaran. Atas tuduhan tersebut Kepala Puskesmas Cibalong juga sudah pernah diperiksa oleh Panwaslu Kecamatan Cibalong dan di BAP dengan Berdasarkan informasi yang diperoleh Kepala Puskemas Cibalong dari Panwascam Kec. Cibalong, kasus tersebut tidak dilanjutkan karena perbuatan yang dituduhkan tidak terbukti dilakukan oleh Kepala Puskesmas Cibalong, melainkan dilakukan oleh anaknya. (vide Bukti PT-56). Berdasarkan keterangan dari Camat Cibalong, tidak ada dana penanganan covid-19 tingkat Kecamatan yang diterima oleh Kecamatan Cibalong yang digunakan untuk pemenangan Pihak Terkait. Dana tersebut digunakan sesuai
253 peruntukannya untuk upaya penanganan covid 19 di Kecamatan Cibalong. (Vide Bukti PT-56) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, nyata-nyata tuduhan-tuduhan Pemohon hanyalah retorika belaka dan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan serta tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, oleh karenanya harus dikesampingkan. Disamping itu, berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi Pihak Terkait dalam Rekapitulasi tingkat Kecamatan diseluruh Kab. Tasikmalaya, pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan, tidak ada keberatan dari Saksi Pemohon dan saksi Pemohon sudah menerima hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan dimana Pemohon memang di 17 Kecamatan se Kab. Tasikmalaya (Vide Bukti PT-27). C. KECURANGAN-KECURANGAN PEMOHON SELAMA PEMILIHAN BUPATI/WAKIL BUPATI TASIKMALAYA 2020 76. Bahwa berdasarkan data-data yang dikumpulkan oleh Pihak Terkait, justru Pemohon yang banyak melakukan kecurangan-kecurangan dan melakukan pelanggaran selama pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2020. Adapun kecurangan-kecurangan dan pelanggaran tersebut adalah: a. Pemohon, terutama Calon Bupati Pemohon Iwan Saputra, adalah Pasangan Calon yang pertama kali terbukti melakukan pelanggaran Pemilihan. Dimana pada saat status Pemohon masih sebagai ASN, Pemohon telah mengkampanyekan dirinya sebagai Calon Bupati Tasikmalaya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2020 melalui pemasangan Baliho. Pelanggaran yang dilakukan oleh Iwan Saputra, Calon Bupati Pemohon tersebut telah diperiksa oleh Bawaslu Kab. Tasikmalaya di bawah Register Perkara No.01/TM/PB/Kab/13.26/II/2020. Dimana berdasarkan pemeriksaan Bawaslu Kab. Tasikmalaya, Saudara Iwan Saputra, terbukti melanggar Kode Etik ASN yang melakukan sosialisasi melalui Baliho dan spanduk mencalonkan diri Sebagai Calon Bupati Tasikmalaya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 dan kasus tersebut ditindaklanjuti ke Komisi Aparatur Sipil Negara agar yang bersangkutan diproses sesuai kode etik ASN. (vide Bukti PT-10)
254 Pelanggaran yang dilakukan oleh Iwan Saputra, Calon Bupati Pemohon tersebut juga banyak diberitakan di media on line, antara lain dapat dibaca dalam link: Hasil cetak kedua berita tersebut juga kami sampaikan sebagai bukti kepada Mahkamah dan dapat dilihat dalam Bukti PT-62. b. Wakil Bupati, Pemohon, yaitu Iip Miptahul Paoz, secara terstruktur, sistematis dan massif, menggunakan Para Pendamping Desa yang ada di Kab. Tasikmalaya untuk mengkampanyekan dan mengajak warga memilih Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2020. Bahwa Wakil Bupati, Pemohon, yaitu Iip Miptahul Paoz, merupakan Konsultan Pendamping Desa Wilayah 3 Propinsi Jawa Barat Bidang Program Inovasi Desa, dengan wilayah kerja meliputi Garut, Kota Tasik dan Kab. Tasikmalaya juga Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Propinsi Jawa Barat Kementrian Desa dan Pembanguan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), terbukti telah menggunakan para Pendamping Desa yang berada di bawah wilayah kerjanya terutama di Kab. Tasikmalaya untuk ikut mengkampanyekan Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2020. Para Pendamping Desa tersebut secara terang- terangkan mengkampanyekan Pemohon melalui Media Sosial mereka maupun dalam pertemuan-pertemuan dengan masyarakat selama para pendamping desa tersebut bertugas. (vide bukti PT-63) Bahwa pendamping Desa merupakan kepanjangan tangan dari Negara dalam hal ini Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk mengawal program-program pembangunan desa. Para Pendamping Desa mendapatkan upah yang bersumber dari anggaran Negara dalam melaksanakan tugas. Untuk itu, seharusnya pendamping desa tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik mendukung dan mengkampanyekan pasangan calon tertentu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2020, dalam hal ini mendukung dan mengkampanyekan
255 Pemohon. Tindakan Pemohon menggunakan pendamping desa untuk mengkampanyekan Pemohon, patut diduga melanggar Pasal 9 Huruf [h] yang berbunyi "dalam kampanye dilarang menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pasal 187 Ayat (3) UU Pilkada 10/2016 disebutkan Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). c. Pemohon menggunakan Kampanye Money Politic secara terselubung selama Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2020, melalui pembagian bermacam-macam Kartu yang dapat diuangkan. Kartu tersebut antara lain adalah Kartu Guru Ngaji, Kartu Nelayan, Kartu Wirausaha, dan Kartu Mulia Yatim dan Dhuafa. (vide Bukti PT-61). Kartu-kartu tersebut secara Terstruktur, Sistematis dan Masif di bagikan oleh Pemohon selama proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2020, melalui para pendamping desa yang digerakan oleh Wakil Bupati, Pemohon, yaitu Iip Miptahul Paoz, secara terstruktur, sistematis dan massif. Dalam Kartu-kartu tersebut secara jelas terkandung adanya janji kampanye dari Pemohon untuk memberikan uang kepada para pemegang Kartu senilai Rp.500.000,- sampai dengan Rp.1.000.000,-. Kampanye dengan model seperti tersebut di atas, jelas merupakan Kampanye yang mengandung politik uang dan dapat dikenakan sanksi diskulaifikasi karena melanggar Pasal 73 ayat (1) dan (2) UU No.10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU No.1 tahun 2015 yang menyatakan: 1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih". 2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU
256 Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Berdasarkan Ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan (2) UU No.10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU No.1 tahun 2015 tersebut di atas, harusnya Pemohon yang dikenakan sanksi diskualifikasi dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2020. d. Pemohon juga melanggar ketentuan Pasal 69 huruf [i] UU No.8 tahun 2015, terutama berkenaan dengan berkampanye di tempat ibadah dan tempat pendidikan. Berdasarkan video yang dimiliki oleh Pihak Terkait (vide Bukti PT-64), terlihat Pemohon melakukan kampanye di tempat pendidikan berbasis pesantren. Dalam video tersebut juga terlihat Pemohon melibatkan anak-anak di bawah umur untuk ikut melakukan kampanye. Bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 69 huruf [i] yang dilakukan oleh Pemohon tersebut, adalah termasuk kategori tindak pidana pemilihan yang diancam dengan hukuman penjara dan/atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ayat 3 UU No.1 tahun 2015. 77. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata yang melakukan kecurangan dan pelanggaran selama Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2020 adalah Pemohon, bukan Pihak Terkait. Sehingga tuduhan- tuduhan Pemohon dalam Permohonanya adalah patut diduga sebagai upaya untuk menutupi kecurangan Pemohon selama pelaksanaan selama Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2020. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas dalil-dalil Tuduhan Pemohon dalam Permohonan maupun Perbaikan Permohonan Pemohon adalah tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum. Oleh karenanya dalil-dalil Pemohon tersebut harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. D. PETITUM Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: DALAM EKSEPSI Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya. DALAM POKOK PERKARA 1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
257 2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 pukul 00.59 WIB; Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). [2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-88, yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 2 Februari 2021 dan tanggal 4 Maret 2021 sebagai berikut: 1. Bukti PT-01 : Fotokopi Kumpulan Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya: a. Nomor 289/PL.02.3-Kpt/3206/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020; b. Nomor 290/PL.02.3-Kpt/3206/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020; 2. Bukti PT-02 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1181/PL.02.6-Kpt/3206/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020; 3. Bukti PT-03 4. Bukti PT-04 5. Bukti PT-05 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kabupaten-KWK; : Fotokopi Formulir D. Hasil Kecamatan - KWK : Fotokopi Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 dan kanal berita Ayo Tasik; 6. Bukti PT-06 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor: 900/Kep.221-BPKPD/2019 Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam Penyusunan dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 23 Agustus 2019; 7. Bukti PT-07 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan
8. Bukti PT-08 9. Bukti PT-09 258 dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2020 tertanggal 27 Desember 2019; : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 tertanggal 2 November 2020; : Fotokopi Kumpulan Keputusan Bupati Tasikmalaya: a. Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 360/Kep.94- tentang Penetapan Status Keadaan BPBD/2020 Tertentu Darutat Bencana Wabah Penyakit Akibat Coronavirus Disease di Wilayah Kabuapten Tasikmalaya tanggal 16 Maret 2020; (Covid-19) b. Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 360/Kep.95- BPBD/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Kabupaten Tasikmalaya tanggal 17 Maret 2020; c. Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 360/Kep.106- BPBD/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 360/Kep.95-BPBD/2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease-2019 (Covid-19) Kabupaten Tasikmalaya tanggal 3 April 2020; d. Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 360/Kep.138- BPBD/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 360/Kep.95- BPBD/2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease-2019 (Covid-19) Kabupaten Tasikmalaya tanggal 3 Mei 2020; e. Keputusan Nomor 460/Kep.146.1 - dinsos PMDP3A/2020 Tentang Tim Kerja Pelaksanaan jarring Pengaman Sosial Bantuan Sosial Langsung Tunai Bagi masyarakat Terdampak di Penanganan Corona Virus Disease-2019 Kabupaten Tasikmalaya tanggal 11 Mei 2020; Bupati Tasikmalaya f. Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 460/Kep.149- tentang Penerima Jaring Dinsos PMDP3A/2020 Pengaman Sosial Bantuan Langsung Tunai Bagi Warga Terdampak Corona Virus Disease-2019 tanggal 11 Mei 2020; g. Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 360/Kep.154- Kesbangpol/2020 tentang Penetapan Organsiasi Kemasyarakatan Pada Kegiatan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Percepatan Penanganan Covid-19 Tahap Kesatu tanggal 18 Mei 2020; h. Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 380/Kep.180- tentang Penetapan Organsiasi Kesbangpol/2020
259 Kemasyarakatan Pada Kegiatan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Percepatan Penanganan Covid-19 Tahap Kedua Gelombang Kesatu tanggal 17 Juni 2020; i. Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 360/Kep.183- tentang Penetapan Organsiasi Kesbangpol/2020 Kemasyarakatan Pada Kegiatan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Percepatan Penanganan Covid-19 Tahap Kedua Gelombang Kedua tanggal 24 Juni 2020; j. Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 900/Kep.97.1- BPKPD/2020 tentang Penetapan Alokasi Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Penanganan Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 tahap pertama tanggal 18 Maret 2020; k. Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 900/Kep.97.2- BPKPD/2020 tentang Penetapan Alokasi Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Penanganan Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 tahap kedua tanggal 23 Maret 2020; l. Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 900/Kep.114- BPKPD/2020 tentang Penetapan Alokasi Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Penanganan Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 tahap ketiiga tanggal 8 April 2020; m. Keputusan Nomor 900/Kep.131.1-BPKPD/2020 tentang Penetapan Alokasi Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Penanganan Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 tahap keempat tanggal 16 April 2020; Bupati Tasikmalaya n. Keputusan Nomor 900/Kep.149.1-BPKPD/2020 tentang Penetapan Alokasi Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Penanganan Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 tahap kelima tanggal 12 Mei 2020; Bupati Tasikmalaya o. Keputusan Nomor tentang Penetapan 900/Kep.152.1-BPKPD/2020 Alokasi Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Penanganan Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 tahap keenam tanggal 18 Mei 2020; Bupati Tasikmalaya p. Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 900/Kep.219- BPKPD/2020 tentang Penetapan Alokasi Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Penanganan Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 tahap ketujuh tanggal 3 Agustus 2020; q. Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 900/Kep.273- BPKPD/2020 tentang Penetapan Alokasi Belanja
10. Bukti PT-10 260 Tidak Terduga Dalam Rangka Penanganan Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 tahap kedelapan tanggal 23 November 2020; r. Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 900/Kep.303- BPKPD/2020 tentang Penetapan Alokasi Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Penanganan Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 tahap kesembilan tanggal 23 November 2020; s. Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 900/Kep.307- BPKPD/2020 tentang Penetapan Alokasi Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Penanganan Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 tahap kesepuluh tanggal 27 November 2020; t. Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 900/Kep.315- BPKPD/2020 tentang Penetapan Alokasi Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Penanganan Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 tahap kesebelas tanggal 1 Desember 2020; u. Keputusan Bupari Tasikmalaya Nomor 460/Kep.157- Dinsos PMDP3A/2020 tentang Daftar Pengganti Jaring Pengaman Sosial Bantuan Penerima Langsung Tunai Bagi Warga Terdampak Corona Virus Disease-2019 di Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2020 tanggal 27 Mei 2020; v. Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 360/Kep.147- BPBD/2020 tentang Penetapan Bantuan Stimulan Berupa Baiaya Operasional Untuk Rukun Tetangga Siaga Se-Kabupaten Tasikmalaya 11 Mei 2020; w. Keputusan Nomor Bupati 460/Kep.146.2-Dinsos tentang Pembentukan Tim Kerja Pelaksanaan Bantuan Dapur Umum Bagi Pesantren Yang Terdampak Coroba Virus Disease-2019 tanggal 11 Mei 2020; Nomor Tasikmalaya Bupati tentang PMDP3A/2020 460/Kep.154.1-Dinsos Bantuan Dapur Umum Bagi Pesantren Yang Terdampak Corona Virus Disease di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2020 tanggal 19 Mei 2020; Tasikmalaya PMDP3A/2020 x. Keputusan y. Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 460/Kep.224- Dinsos PMDP3A/2020 tentang Bantuan Dapur Umum Tahap II Bagi Pesantren Yang Terdampak Corona Virus Disease di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2020 tanggal 14 Agustus 2020; z. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 38 tahun 2020 tentang Bantuan Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 19 tanggal 11 Mei 2020; : Fotokopi Kumpulan dokumen pemberitahuan tentang status laporan Bawaslu dengan nomor temuan:
11. Bukti PT-11 12. Bukti PT-12 13. Bukti PT-13 14. Bukti PT-14 15. Bukti PT-15 16. Bukti PT-16 17. Bukti PT-17 18. Bukti PT-18 261 a. 06/LP/PB/Kab/13.26/XII/2020 atas nama Oneng dan Drs Yayat Suryatna; b. 03/LP/PB/Kab/13.26/XII/2020 atas nama Sahrul Mubarok dan Dadan Muldani; c. 02/LP/PB/Kab/13.26/XII/2020 atas nama Ade Haryanto dan Dadan Darmayana; d. 01/TM/PB/KAB/13.26/II/2020 atas nama Ahmad Aziz Firdaus, S.Sos, Dr. H. Iwan Saputra, SE, MSi, Cep Zam Zam Dzulfikar Nur, S.Sos, Drs. H. Suryana, MSi; e. 04/LP/PB/Kab/13.26/XII/2020 atas nama Aaz Abdul Aziz dan Agus Zenal Muttaqin; f. 05/LP/PB/Kab/13.26/XII/2020 atas nama Suherman, Ika, Hada, dan AIF; : Fotokopi Surat Keterangan Sekretaris Daerah Kabupaten Nomor P/0059/903/BPKPD/2021 Tentang Perubahan APBD TA 2020; Tasikmalaya : Fotokopi Surat Keterangan Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya No. P/0056/400/BPKPD/2021; : Fotokopi Surat Keterangan Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya No. P/0081/978/BPKPD/2021 Surat Keterangan tentang Kenaikan Anggaran Hibah tahun anggaran 2020; : Fotokopi Surat Keterangan Sekertariat Daerah Kabupaten No. P/0057/142.44/BPKPD/2021 Surat Keterangan tentang (RT), Biaya Bantuan Operasional RT Siaga; Tasikmalaya Insentif Rukun Tetangga : Fotokopi Surat Keterangan Sekretaris Daerah P/0055/440- Kabupaten BPBD/2021; Tasikmalaya Nomor : Fotokopi Surat Keterangan Sekretaris Daerah Nomor Kabupaten P/0056/400/BPKPD/2021; Tasikmalaya : Fotokopi Surat Keterangan Sekretaris Daerah Nomor Kabupaten P/0059/903/BPKPD/2021; Tasikmalaya : Fotokopi Kumpulan Risalah Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tasikmalaya: a. Risalah Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 20 Januari 2020; b. Risalah Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 31 Maret 2020; c. Risalah Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 1 April 2020; d. Risalah Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 16 April 2020;
19. Bukti PT-19 262 e. Risalah Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 21 April 2020; f. Risalah Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 19 Mei 2020; g. Risalah Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 8 Juni 2020; h. Risalah Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 23 Juni 2020; i. Risalah Rapat Banggar DPRD Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 22 September 2020; j. Risalah Rapat Banggar DPRD Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 31 Oktober 2020. : Fotokopi Kumpulan Keputusan Kepala Desa di Kabupaten Tasikmalaya dengan nomor sebagai berikut: a. Keputusan Kepala Desa Cikunten Nomor: 360/Kep- 15/2020 Tentang Pembentukan Rukun Tetangga Siaga Di Lingkungan Desa Cikunten Kepala Desa Cikunten Tertanggal 2 Mei 2020; b. Keputusan Kepala Desa Singaparna Nomor: 360/Kep - 10/ 2020 Tentang Pembentukan Rukun Tetangga Siaga Di Lingkungan Desa Singaparna Kepala Desa Singaparna. Tertanggal 29 April 2020; c. Keputusan Kepala Desa Cipakat Nomor: 260/KEP.16/Desa/2020 Pembentukan Rukun Tetangga Siaga di Lingkungan Desa Cipakat Tertanggal 28 April 2020; Tentang d. Keputusan Kepala Desa Cintaraja Nomor: 360/Kep.08/2020 Tentang Pembentukan Rukun Tetangga Siaga Di Lingkungan Desa Cintaraja Tertanggal 2 Mei 2020; e. Keputusan Nomor: 360/Kep.06/IV/2020 Tentang Pembentukan Rukun Tetangga Siaga Di Lingkungan Desa Cikunir Kepala Desa Cikunir Tertanggal 29 April 2020; Kepala Desa Cikunir f. Keputusan Kepala Desa Cikadongdong Nomor: 360/Kep-012/2020 Tentang Pembentukan Rukun Tetangga Siaga Di Lingkungan Desa Cikadongdong Kepala Desa Cikadongdong Tertanggal 30 April 2020; g. Keputusan Kepala Desa Sukaasih Nomor: 360/Kep.13/2020 Tentang Pembentukan Rukun Tetangga Siaga Di Lingkungan Desa Sukaasih Kepala Desa Sukaasih Tertanggal 2 Mei 2020; h. Keputusan Kepala Desa Sukamulya Nomor: 360/Kep.18/2020 Tentang Pembentukan Rukun Tetangga Siaga Di Lingkungan Desa Sukamulya
20. Bukti PT-20 21. Bukti PT-21 22. Bukti PT-22 263 Kepala Desa Sukamulya Tertanggal 2 Mei 2020; i. Keputusan Kepala Desa Singasari Nomor: 260/KEP. 04-Desa/2020 Tentang Pembentukan Rukun Tetangga Siaga Di Lingkungan Desa Singasari Kepala Desa Singasari Tertanggal 28 April 2020; j. Keputusan Kepala Desa Sukaherang Nomor: 360/Kep.04/2020 Tentang Pembentukan Rukun Tetangga Siaga Di Lingkungan Desa Sukaherang Kepala Desa Sukaherang Tertanggal 1 Mei 2020; : Fotokopi Kumpulan Surat Keterangan dari beberapa Camat se Kabupaten Tasikmalaya, yang mewakili: a. Camat Salopa atas nama HM Fuad Abdul Aziz, ST. MP. b. Camat Sariwangi atas nama Drs. Asep Zamzam Nizar, MM. c. Camat Rajapalah atas nama Yana Hermana, SE.,MM. d. Camat Bantarkalong atas nama H. Dodo Ilyas, S.Sos. e. Camat Puspahilang atas nama Zalkaf Drasma, S.IP. f. Camat Bojongasih atas nama Drs. Heri Sugiri g. Camat Sukaresik atas nama Opan Sopian, S.Pd., M.Pd., M.Si h. Camat Karangnunggal atas nama Asep Dahliana, STP.,MM. i. Camat Sukaratu atas nama H. Ria Supriana, S.Sos, M.Si. j. Camat Sukahening atas nama AA. Khoerudin, S.IP. k. Camat Taraju atas nama Rohandi, S.IP. l. Camat Karangjaya atas nama Tatang Wahyudin, SP.,MP. m. Camat Sukarame atas nama Drs. Denden Trio TS n. Camat Mangunreja atas nama Kasminto, SIP.,MM. : Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tasimalaya tertanggal 31 Januari 2021; : Fotokopi Kumpulan keterangan dari: a. Kapolres Tasikmalaya Kota dalam Surat Pernyataan tertanggal 29 Desember 2020; b. Kapolres Tasikmalaya dalam surat Pernyataan tertanggal 28 Desember 2020; c. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya dalam surat pernyataan tertanggal 28 Desember 2020; d. Dandim 0612 Tasikmalaya dalam Surat Pernyataan tertanggal 14 januari 2021; e. 13 orang Kepala Puskesmas se Kab. Tasikmalaya;
23. Bukti PT-23 24. Bukti PT-24 25. Bukti PT-25 26. Bukti PT-26 27. Bukti PT-27 28. Bukti PT-28 29. Bukti PT-29 264 f. 16 orang Ketua MUI Desa dan 13 Ketua MUI Kecamatan; : Fotokopi Kumpulan surat keterangan dari: a. Denny Prasetya; b. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; c. Lia Wartini; d. 13 Kader Posyandu; : Fotokopi Kumpulan surat keterangan dari: a. KH. Dede Saeful Anwar, M.PD sebagai ketua PD DMI Kabupaten Tasikmalaya; b. Ketua DKM yang diwakilkan oleh Arom, Abudin, H. Ada, Drs. H. Aep Saepudin, Adang, Yarin Rahmat Insani, Yuyu. W, Hendra Alamsyah; c. Perwakilan guru ngaji atas nama Ejen Jaelani; d. Ketua FPP atas nama KH. Anwar Nashori, S.Ag., M.Si.; e. Imam dan Santri Masjid atas nama Yarin Rahmat L dan Tsamiera Hisana. A; : Fotokopi Kumpulan surat keterangan dari kepala dinas se- pendidikan Tasikmalaya, dan perwakilan guru di beberapa SMP- SMPN/S di Kabupaten Tasikmalaya; Tasikmalaya, Kepala Sekolah : Fotokopi Suket Perwakilan Kelompok Penerima Manfaat (KPM); : Fotokopi Kumpulan surat keterangan saksi pihak terkait direkap di tingkat Kecamatan: a. Saksi di Kecamatan Cineam; b. Saksi di Kecamatan Pancatengah; c. Saksi di Kecamatan Singaparna; d. Saksi di Kecamatan Cikatomas; e. Saksi di Kecamatan Jatiwaras; f. Saksi di Kecamatan Pageragung; g. Saksi di Kecamatan Salwu; h. Saksi di Kecamatan Cipatujah; i. Saksi di Kecamatan Gunug Tanjung Desa Tanjungsari; j. Saksi di Kecamatan Parungponteng; k. Saksi di Kecamatan Singaparna; l. Saksi di Kecamatan Cisayong; m. Saksi di Kecamatan Culamega; n. Saksi di Kecamatan Cigalontang; o. Saksi di Kecamatan Padakembang; : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-KWK dari seluruh TPS di dalam wilayah Desa Mekarwangi; : Fotokopi Kumpulan Surat Keterangan dari:
30. Bukti PT-30 31. Bukti PT-31 32. Bukti PT-32 33. Bukti PT-33 34. Bukti PT-34 35. Bukti PT-35 36. Bukti PT-36 37. Bukti PT-37 38. Bukti PT-38 39. Bukti PT-39 40. Bukti PT-40 41. Bukti PT-41 265 a. Atas nama Dr. Drs. Yayat Suryatna sebagai; b. Atas nama Bapak Rahmat; c. Atas nama Bapak Tatang; d. Beberapa Ketua RT di Desa Mekarwangi, Kecamatan Cisayong; : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-KWK dari seluruh TPS di dalam wilayah Desa Cintabodas; : Fotokopi Kumpulan surat keterangan: a. Atas nama Tubagus Aam Muharam, S.H., M.Si sebagai Camat Culamega; b. Atas nama Cecep Gunawan sebagai kepala desa Cinta Bodas; c. Ketua RW yang diwakilkan oleh Herdis dan Maman Suherman; d. Ketua RT yang diwakilkan oleh Wawan, Uyat Ruhiat, Ipin, Rohman, dan Sarpin; : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-KWK dari seluruh TPS di dalam wilayah Desa Salawu; : Fotokopi Surat keterangan dari Drs. Ade Rona Kartika sebagai camat Kecamatan Salawu; : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-KWK dari seluruh TPS di dalam wilayah Desa Cipakat; : Fotokopi Kumpulan Surat Keterangan: a. Atas nama Kusnanto, S.Sos sebagai Camat Singaparna; b. Atas nama Andi Herdiana sebagai Kepala Desa Cipakat; : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-KWK dari seluruh TPS di dalam wilayah Desa Cilampunghilir; : Fotokopi Kumpulan Surat Keterangan: a. Atas nama Dadang Tabroni, S.H sebagai camat; b. Atas nama H. Deni Ahmad Sofyan ( Kepala Desa); : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-KWK dari seluruh TPS di dalam wilayah Desa Burujuljaya; : Fotokopi Kumpulan Surat Keterangan: a. Atas nama Drs. A. Fauzi, M.Si sebagai Camat Parungponteng; b. Atas nama Enjang Abdul Hay sebagai Kepala Desa Burujuljaya; c. Perwakilan ketua RW atas nama Dimi dan Pudin; d. Perwakilan ketua RT atas nama Haedaroh dan Tatang Karyono; : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-KWK dari seluruh TPS di dalam wilayah Desa Cibanteng : Fotokopi Kumpulan surat keterangan: a. Atas nama Anting Sumarsih, S.PD sebagai Kepala Desa Cibanteng;
42. Bukti PT-42 43. Bukti PT-43 44. Bukti PT-44 45. Bukti PT-45 46. Bukti PT-46 266 b. Atas nama Endang Darmatin sebagai Kepala Dusun c. Perwakilan RW atas nama Endang Koswara dan Parida; d. Perwakilan RT atas nama Hassan, Eni Suhaeni, Kundang, Tuti, Ade, dan Titing; : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-KWK dari seluruh TPS di dalam wilayah Desa Gunungtanjung; : Fotokopi Kumpulan surat keterangan: a. Atas nama Yoga Fitria Permana sebagai Kepala Desa; b. Atas nama Andi Irmaputra sebagai Kepala unsur kewillayahan Kp. Tawangsari; c. Perwakilan ketua RW atas nama Masud dan Ujang Miftahul. M; d. Perwakilan ketua RT atas nama Fadli, Elin Herlina, dan Didi. E; e. dr. H. Heru Suhartom, MMKes sebagai Kepala Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Tasikmalaya; : Fotokopi Kumpulan surat keterangan: a. Atas nama Ruswandi sebagai Kepala Desa Jatijaya b. Atas nama H. Holis sebagai Pimpinan Majelis Talim (DKM); c. Atas nama Arif Setiawan sebagai perwakilan ketua RW; d. Perwakilan ketua RT atas nama Abdul Halim Bustambul & Hasan Sodili; : Fotokopi Kumpulan surat keterangan: a. Atas nama Edi Ruswandi Hidayatuloh, S.Pd, M.M sebagai Camat Gunungtanjung; b. Atas nama Miftah Farid Dahlan sebagai Kepala Desa Kp. Manggungsarim Desa Tanjungsari; c. Atas nama Siti Rodziyah & Yoghi sebagai Pendamping Sosial PKH; d. Atas nama Maslum Suherman sebagai Ketua RW 07; e. Atas nama Aep sebagai Ketua RT 02 RW 02; f. Atas nama Kurnia Sebagai Ketua RT 04; g. Atas nama Nanag Mubarak sebagai ketua RT 03/01; h. Atas nama Usup sebagai ketua RT 03; i. Atas nama Yanto Heriyanto RT 01/01; j. Atas nama Ajai Sudrajai sebagai ketua RT 03; k. Atas nama Ocid sebagai ketua RT 20; : Fotokopi Kumpulan Surat keterangan: a. Atas nama Suket Siti Anisah Purbasari sebagai Anggota KPPS; b. Atas nama Sutiara Hermansyah Ketua KPPS 04; c. Atas nama Rika Sepi Sondari sebagai Anggota KPPS 04;
47. Bukti PT-47 48. Bukti PT-48 49. Bukti PT-49 50. Bukti PT-50 51. Bukti PT-51 267 d. Atas nama Andi Ruswandi sebagai Anggota KPPS 04; e. Atas nama Siti Patimah sebagai Anggota KPPS 04; f. Atas nama Sahaji sebagai Anggota KPPS 04; g. Atas nama Rusdiana saksi pasangan calon 04; : Fotokopi surat keterangan Atas nama Darya, S.IP sebagai Camat Kecamatan Cipatujah; : Kumpulan surat keterangan: a. Atas nama N. Dede Marini S.Ag., M. Si sebagai Camat Cikatomas; b. Atas nama Deden Adi Saputra sebagai ketua RT 04/05; c. Atas nama Mansur sebagai ketua RT 05/08; d. Atas nama Ahidin sebagai ketua RT 01/07; e. Atas nama Dedi sebagai ketua RT 01/04; f. Atas nama Muslim sebagai ketua RT 02/07; : Fotokopi Kumpulan surat keterangan: a. Atas nama H. Ahmad Jawari, S.Pd sebagai Camat Kecamatan Cigalontang; b. Atas nama Daday Daryat sebagai Kepala Desa Nantang; c. Atas nama Dadan Muldani sebagai Anggota Badan Permusrawaratan Desa (BPD) Desa Nantang d. Atas nama Jajan Nurjana sebagai RW 06; e. Atas nama Dadang sebagai Ketua RT 03; f. Atas nama Dedi Sobandi sebagai ketua RT 06; : Fotokopi Kumpulan surat keterangan: a. Atas nama Iyan Sukmana, S.Sos sebagai Camat Kecamatan Tanjungjaya; b. Atas nama Yanto Jayanegara sebagai Kepala Desa Tanjungjaya; c. Atas nama Idi Abdul Hadi sebagai Kepala Desa Tanjungjaya; d. Atas nama Dedi Kurniadi sebagai Kepala Dusun e. Atas nama Dadi Ruspendi; : Fotokopi Kumpulan surat keterangan: a. Atas nama Asep Priyatin Saputra S.STP, MM sebagai camat Pageragung; b. Atas nama H. Nendi Rustendi F sebagai Kepala desa Pagersari Kecamatan Pageragung; c. Atas nama Ramlan Kurniadi sebagai Ketua RW 09 Desa Pagersari; d. Atas nama Iwan Kurniawan sebagai Ketua RW 11 Desa Pagersari; e. Atas nama Jojo S sebagai Ketua RW 2; f. Atas nama Ipin sebagai Ketua RW 01; g. Atas nama Ade N sebagai Ketua RW 06; h. Atas nama Anang mulyana sebagai ketua RW 05;
52. Bukti PT-52 53. Bukti PT-53 54. Bukti PT-54 55. Bukti PT-55 56. Bukti PT-56 57. Bukti PT-57 58. Bukti PT-58 59. Bukti PT-59 60. Bukti PT-60 61. Bukti PT-61 268 i. Atas nama Abdul Jafar sebagai ketua RW 08; j. Atas nama Isad sebagai Ketua RW 04; k. Atas nama Ozo S. Yogaprahara. S sebagai RW 03; l. Atas nama Tusyadi sebagai Ketua RT 018; m. Atas nama Jajang sebagai RT 02; n. Atas nama Ade Herman sebai Ketua RT 02; o. Atas nama Ode Suhaedi; : Fotokopi Putusan pidana atas nama Drs. Enong Mawardi Yajid Bin Aban Sobana; : Fotokopi Kumpulan surat keterangan: a. Atas nama Aip sebagai Kepala Desa; b. Atas nama Hada; c. Atas nama Ika sebagai Ketua RT 019; d. Atas nama Saripudin sebagai Kepala Desa Panguaran; e. Atas nama Asep Sanusi sebagai Kepala Desa; f. Atas nama Asep Sambas Rahayu sebagai Kepala Desa; : Fotokopi Kumpulan surat keterangan: a. Atas nama Drs. Sobari sebagai Camat Cineam; b. Atas nama Iyus Supriatna sebagai pemberi zakat; c. Atas nama Eli Rosyati; d. Atas nama Abdullah; : Fotokopi Surat keterangan atas nama Wawan Suhawan, S,Sos sebagai Camat Lewisari; : Fotokopi Kumpulan Surat Keterangan atas nama: a. Drs. A Amin sebagai Camat Cibalong; b. Hadiana, S.Kep. Ners sebagai Kepala UPTD Puskesmas Cibalong; : Fotokopi Surat Edaran Nomor 42 tahun 2020 tentang Akselerasi Pendaftaran Sertifikat Tanah; : Fotokopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019; : Fotokopi Pedoman Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Covid-19 di RT/RW/Desa dari Direktorat Jendral Kesehatan Masyarakat Direktorat Promosi Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI; dan Pemberdayaan : Fotokopi Kumpulan Surat Keterangan Atas Nama: a. H. Azies Rismaya Mahpud sebagai Calon Bupati Tasikmalaya tahun 2020 dengan nomor urut 1; b. Cep Zamzam Dzulfikar Nur, S.Sos Calon Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor Urut 3; : Fotokopi Kumpulan kartu: a. Kartu MULI4 (Yatim Piatu & Dhu'afa);
62. Bukti PT-62 63. Bukti PT-63 64. Bukti PT-64 65. Bukti PT-65 66. Bukti PT-66 67. Bukti PT-67 269 b. Kartu T4NI - NEL4Y4N; c. Kartu WIR4US4H4; d. Kartu Guru NG4JI; : Fotokopi Berita dari dan Detik news berjudul "Bawaslu Kabupaten Tasik Panggil 3 ASN Terkait Aktivitas Politik" dan "Bawaslu Panggil Tiga ASN di Tasikmalaya yang ramaikan Pilbup 2020"; : Fotokopi Kumpulan Gambar berupa: a. Tangkapan Layar halaman facebook salah satu pendamping desa yang massif mengkampayekan Pemohon atas nama: - Arina Fadielaa Nuraenii; - Sandi Indra; - Nurul Hakim; b. Foto-foto kegiatan acara pendamping Desa dan pembagian bantuan social dari Kemendes PDT yang kampanye digunakan Pemohon; oleh Pemohon untuk : Video pelanggaran yang dilakukan pasangan calon nomor 4 dalam bentuk kampanye dilembaga pendidikan dan melibatkan anak-anak dibawah umur; : Fotokopi Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dengan Lembaga keagamaan di Kabupaten Tasikmalaya; : Kumpulan surat pernyataan dari: 1. Bapak Dudung selaku Ketua RW 02 Desa Mekarwangi Kecamatan Cisayong; 2. Bapak Atep Ketua RW 03 Desa Mekarwangi Kecamatan Cisayong; : Kumpulan surat pernyataan dari beberapa kader posyandu: 1. Ade Wartika; 2. Nurhayati; 3. Hodijah; 4. Ade Teti R; 5. Mumun Maemunah; 6. Ika Yuliangsih; 7. Ai Hasanah; 8. Yuyun; 9. Nunung Masaliah; 10. Yati Cahyati; 11. Ecin Kuraesin; 12. Ella. N; 13. Aas Asiyah; 14. Hani Handayani;
68. Bukti PT-68 69. Bukti PT-69 70. Bukti PT-70 71. Bukti PT-71 72. Bukti PT-72 73. Bukti PT-73 74. Bukti PT-74 75. Bukti PT-75 76. Bukti PT-76 77. Bukti PT-77 270 : Kumpulan surat pernyataan dari 17 ketua RT Desa Kabupaten Cipakat Tasikmalaya; kecamatan Singaparna : Surat Keterangan Ketua Umum DPD BKPRMI Kabupaten Tasikmalaya; : Kumpulan Surat Keterangan Ketua DKM atas nama: 1. H. Cucu Suryadana, S.Pd.I 2. Ust. Endang Ruhimat 3. H. Uu Zaenal Muttaqin 4. Ust. Trisna Permana : Surat Pernyataan Ketua RT di Desa Lunggamulya atas nama Agus Zenal M. : Kumpulan Surat Pernyataan Ketua RW di Desa Kertasari atas nama: 1. Ruswandi; 2. Muhtari; : Kumpulan Surat Keterangan dari: 1. Kepala Desa Gunung Sari; 2. Ketua RT 01 RW 01 Gunung Sari; 3. Ketua RW 01 Desa Gunungsari; 4. Ketua RT 017 RW 005 Desa Longkongbarang, Kecamatan Cikatomas; : Surat Pernyataan Kepala Desa Kertasari dan beberapa ketua RT di Desa Kertasari atas nama: 1. Taryana; 2. Ejen; 3. Bustawan; : Kumpulan peraturan dan berita mengenai pembentukan RT Siaga dibeberapa daerah di Indonesia termasuk daerah: 1. Kota Bekasi; 2. Kota Semarang; 3. Kota Tangerang; 4. Kelurahan Joglo; 5. Kelurahan Sepinggan; Instruksi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan tentang Pertanahan Nasional Nomor 1/INS/II/2018 Percepatan Persertifikatan Tanah Tempat Peribadatan di Seluruh Indonesia; : : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
271 78. Bukti PT-78 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 79. Bukti PT-79 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 80. Bukti PT-80 81. Bukti PT-81 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 2 P/PAP/2021; : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia; 82. Bukti PT-82 : Surat pertanyaan dari Iwan Ridwan S.IP sebagai PNS Pada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; 83. Bukti PT-83 : Surat pernyataan dari Bapak Dadan Wardana SIP., MM. sebagai Kepala Dinas dan Kebudayaan; 84. Bukti PT-84 : Surat pernyataan dari Drs. Jamaludin Malik., MM. sebagai Ketua MKKS SMP Kabupaten Tasikmalaya; 85. Bukti PT-85 86. Bukti PT-86 : Keterangan Ahli Dr. Maruarar Siahaan, S.H.; : Surat keterangan atas nama Elin Herlina, Desa Tanjungsari Kecamatan Gunungtanjung; 87. Bukti PT-87 : Surat keterangan atas nama Ruswandi, Desa Jatijaya Kecamatan Gunungtanjung; 88. Bukti PT-88 : Fotokopi Surat Edaran Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2020 tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara di Lingkungn Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Selain itu, Pihak Terkiat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan seorang ahli yang telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah tanggal 4 Maret 2021, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: SAKSI PIHAK TERKAIT 1. Dr. H. Mohamad Zen Bahwa sertifikasi tanah wakaf yang merupakah kebijakan pemerintah pusat di daerah yang bertanggung jawab Badan Pertanahan Nasional setempat. Hal ini sesuai dengan Instruksi Menteri Agraria, Kepala BPN 113 tentang percepatan dan pensertifikasian tanah wakaf. Tanah tempat peribadatan di seluruh Indonesia. Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Tasikmalaya,
272 berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mengenai pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf. Pada bulan Januari 2020. Saksi selaku Sekda, menerima kunjungan kepala BPN dengan tim yang bermaksud meminta untuk mendapat dukungan dari pemerintah daerah agar pelaksanaan sepakat sesuai target pemerintah pusat. Pada tahun 2019, PTSL di Kabupaten Tasikmalaya atau pendaftaran tanah sistematis lengkap di Tasikmalaya belum mencapai target maka Saksi atas informasi tersebut, menindaklanjuti dengan merancang kebijakan dalam upaya percepatan sertifikasi tanah wakaf. Namun akibat Covid-19, hal tersebut belum dapat diselesaikan. Pada akhir bulan Agustus, kepala BPN dan tim berkoordinasi kembali dan menyampaikan bahwa pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf masih belum mencapai target. Setelah itu, Saksi memerintahkan asisten administrasi umum untuk melakukan rapat koordinasi dengan BPN, kantor Kementerian Agama, Majelis Ulama, Dewan Masjid Indonesia dan tokoh agama. Hasil rapor direkomendasikan diterbitkannya intruksi dan surat edaran bupati mengenai percepatan persertifikasian tanah wakaf di Kabupaten Tasikmalaya. Dengan demikian, proses dan penerbitan intruksi dan Surat Edaran Bupati Tasikmalaya, tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan pemilukada di Kabupaten Tasikmalaya. Bahwa berkaitan dengan kebijakan anggaran. Bahwa proses tahapan mekanisme penyusunan APBD dan APBD perubahan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu diantaranya, Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2020. Diawali musrembang tingkat desa, kecamatan, tingkat kabupaten dan diintegrasikan dengan rencana kerja pembangunan daerah. Tim anggaran pemerintah daerah, atau APD melakukan pembahasan secara rinci tentang kebijakan umum anggaran dan prioritas laporan anggaran sementara. Kemudian KUA PPAS disampaikan kepada DPRD untuk di bahas oleh banggar dan komisi-komisi DPRD. Kemudian dalam rapat paripurna DPRD, disepakati rancangan KUA PAS. Bahwa dalam upaya penanganan Covid-19, dibentuk gugus tugas penanganan Covid-19 secara berjenjang. Mulai gugus tugas penanganan
273 Covid-19 tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, tingkat desa dan tingkat rumpun tetangga yang disebut RT Siaga. Yang menjadi dasar pembentukan gugus tugas penanganan covid-19, yaitu Keppres Nomor 7 Tahun 2020. Gugus tugas tingkat kabupaten mencakup forkopimda plus. Di tingkat kecamatan dan desa disesuaikan dengan gugus tugas tingkatannya. Selanjutnya untuk menjangkau lingkungan terkecil, maka dibentuk gugus tugas tingkat RT yang disebut RT Siaga. Itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penanganan Covid di Kabupaten Tasikmalaya. Jadi kami lakukan dari semua tingkatan sampai ke tingkat RT. Bahwa penyerahan uang kepada RT Siaga dalam konteks untuk operasional, Rp500.000 per-3 bulan. Bahwa berkaitan dengan netralitas ASN. Saksi selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya bepegang teguh pada aturan yang sudah ditetapkan tentang netralitas ASN untuk Pilkada di Kabupaten Tasikmalaya dikuatkan dengan diterbitkan surat edaran Bupati Tasikmalaya tentang netralitas ASN di lingkungan pemerintah Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2020 pada tanggal 24 Februari. Maka dapat dipastikan tidak ada pengarahan dan penggiringan kepada seluruh ASN yang jumlahnya 12.400 orang ASN untuk memilih salah satu pasangan calon. Adapun 2 orang ASN yang sudah dinyatakan bersalah di pengadilan dengan hukuman ringan itu bersifat personal dan tidak ada perintah dari siapa pun. Yang sampai ke Pengadilan adalah Mantan Camat dan Satpol PP, dengan putusan hukuman ringan membayar denda. Bahwa untuk Camat Jatiwaras kejadiannya tanggal 22 November, namun sudah menerima SK pensiun. Karena sejak tanggal 1 Desember masuk pensiun, jadi ketika dihukum itu dalam posisi mantan camat, bukan camat. Pada waktu penyusunan anggaran 2020, Pemohon sebagai kepala Bappeda yang dalam susunan tim anggaran pemerintah daerah, dia sebagai wakil ketua TAPD. Besaran hibah di APBD dan APBDT di 2020 Rp174 miliar yang terbagi antara hibah rutin dan hibah dalam rangka penyelenggaraan pilkada. Jadi, kalau melihat hitungan kebutuhan pilkada 81 miliar rupiah, maka hibah rutin itu tidak naik artinya tetap seperti di 2019. Bahkan di 2018 lebih besar dari
274 2019 dan 2020, jadi tidak benar kalau ketika 2020 ada peningkatan hibah yang signifikan. Itu hanya semata-mata tuntutan undang-undang untuk membiayai penyelenggaraan pilkada di Tasikmalaya dengan besaran Rp81 miliar. Untuk anggaran operasional RT siaga diberikan 3 tahap. Yang pertama di bulan Mei, yang kedua di bulan Agustus, dan yang ketiga di bulan November dengan besaran yang sama untuk biaya operasional gugus tugas tingkat RT. Terkait dengan hibah ke pondok pesantren dan DKM itu masuk dalam hibah rutin. Jadi, pelaksanaan bukan karena di 2020 tetapi sejak beberapa tahun sebelumnya sudah dilaksanakan walaupun di 2019 dan 2020 itu lebih kecil dari tahun-tahun sebelumnya. Dilakukan realokasi anggaran dari berbagai kegiatan yang bisa ditangguhkan menjadi dana BPT dan pembayaran operasional pun itu dari BPT dan ada erat kaitannya dengan perkembangan Covid di Kabupaten Tasikmalaya. Jadi tidak ada hubungan dengan pilkada. Jadi itu hanya murni bagaimana kita mengatasi pencegahan dan penanganan Covid-19 dengan menguatkan gugus tugas tingkat RT. Yang menjadi Ketua Satgas Covid adalah Bupati atas nama Arif Sugiyanto. Pemohon Iwan Syahputra masih terlibat dalam relaokasi anggaran, karena mulai berjalan Maret. Sedangkan Pemohon pensiun per 1 juni. Tidak pernah ada permintaan, arahan, ataupun bentuk lainnya kepada Sekda agar dalam kebijakan tersebut juga diarahkan untuk mendukung petahana atau bupati sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2. 2. Kusnanto, S.Sos. Bahwa saksi adalah Camat singaparna yang juga merupakan Ketua Forum Camat. Bahwa terkait dengan percepatan persetifikatan tanah wakaf sesuai instruksi bupati, tindak lamjut di tingkat kecamatan dengan melaksanakan sosialisasi melalui rapat koordinasi yang dihadiri oleh danramil, kapolsek, kepala kantor urusan agama kecamatan, ketua MUI kecamatan, ketua DMI kecamatan, pimpinan (ucapan tidak terdengar jelas) yang ada di
275 kecamatan, kemudian juga pak kepala desa, Rapat dilaksanakan pada tanggal 7 September 2020. Bahwa dalam rapat tersebut disampaikan tentang mekanisme proses pendaftaran juga alur setelah pendaftaran langsung disampaikan ke KUA, seperti itu. Jadi, yang mengeluarkan akta ikrar wakaf adalah KUA. Dalam kegiatan tersebut tidak ada sama sekali mengajak ataupun menggiring kepada yang hadir dalam rapat untuk memilih salah satu pasangan calon. Bahwa berkaitan dengan bantuan operasional gugus tugas percepatan penanganan Covid-19, bantuan dari gugus tugas kabupaten yang diterima gugus tugas kecamatan digunakan dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di tingkat kecamatan, yakni untuk biaya operasional di lapangan sejumlah Rp7.500.000. Bahwa pemberian bantuan RT Siaga yang berasal dari kebupaten, selanjutnya diserahkan ke Desa melalui camat, untuk selanjutnya diserahkan kepada masing-masing RT, dengan dihadiri kepala desa dan unsur muspika. Bahwa tidak ada permintaan atau perintah kepada saksi untuk mendukung salah satu pasangan calon. Tidak ada pembicaraan terkait permasalahan tanah wakaf, RT Siaga dalam forum Camat. Saksi tidak pernah diminta oleh bupati agar mendukung beliau atau tidak sebagai ketua forum ataupun sebagai camat, maupun sebagai pribadi dalam pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf. 3. Panji Permana, S.H. Saksi adalah Ketua Asosiasi Pemerintah Daerah Desa Seluruh Indonesia Cabang Tasikmalaya. Bahwa mengenai instruksi bupati tentang sertifikat wakaf, saksi mendapatkan informasi dari Camat, dan ditindaklanjuti dengan rapat terbatas yang dihadiri tokoh-tokoh masyarakat yang berkaitan dengan keagamaan, yang seperti DMI atau MUI, yang DKM tersebut. Dalam rapat tersebut, disampaikan kepada tokoh masyarakat yang memiliki atau yang menerima hibah wakaf keagamaan untuk segera membuat permohonan dilengkapi dengan hal-hal persyaratan-persyaratan, dan dalam pertemuan
276 tersebut tersebut pihak desa tidak pernah menyarankan atau mengajakan siapapun untuk mendukung salah satu pasangan calon. Bahwa terkait dengan RT Siaga dilakukan musyawarah dengan RT-RT, dengan tokoh masyarakat, membentuk RT Siaga/gugus tugas di setiap ke- RT untuk kontrol masyarakat yang datang dari kota maupun dari desa ke kota dan sebaliknya, dengan anggaran Rp500.000 per 3 bulan untuk biaya konsumsi, posko penjagaan, jaga malam dan operasional, dan lain sebagainya. Terkait hal tersebut tidak ada pesan untuk mensukseskan salah satu pasangan calon. Bahwa tentang keterlibatan ASN adalah itu tanggung jawab pribadi, tidak ada hubungannya dengan pilkada. Bahwa berkaitan dengan asosiasi tidak pernah berkaitan dengan dukungan kepada salah satu pasangan calon. Pembentukan RT Siaga didasarkan kepada keputusan kepala desa. Uang Rp500.000,00 untuk menambah motivasi masyarakat bergotong- royong untuk kelompok-kelompok atau pun sedikit dibantu oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama ataupun kader-kader posyandu ikut serta semua. Jadi setiap siang malam mereka bekerja bergantian di pos tersebut. Jadi anggaran tersebut untuk operasional setiap harinya mereka yang jaga. Hanya ada 1 orang kepala desa yang mengakui ke khilafannya, karena inisiatif sendiri bukan atas perintah siapa pun apalagi dari saksi selaku Ketua Asosisasi tidak pernah menghimbau atau menyarankan untuk memilih salah satu calon. Dan terhadapnya telah diproses di pengadilan. Saksi tidak pernah diminta tolong bertemu dengan Bupati selaku petahana ataupun dari Sekda atau jajaran Pemda Tasikmalaya berkaitan dengan pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf agar dalam pelaksanaan tersebut diiming-imingi dengan atau ajakan untuk mendukung petahana sebagai salah satu pasangan calon. AHLI PIHAK TERKAIT Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H. Dalam perkara a quo, saya berada dalam posisi sebagai ahli (Hukum Administrasi Negara) dari pihak Terkait (incumbent I Pasion Nomor urut 2 dalam
277 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2020). Meskipun saya berada di posisi pihak Terkait, namun dalam perkara a quo, saya akan menyampaikan keterangan ataupun pendapat sebagai Ahli secara objektif berdasarkan nilai - nilai keilmuan dan etika profesi saya sebagai akademisi. Dalam konteks ini, saya akan menyampaikan keterangan ataupun pendapat yang bertalian dengan kebijakan yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh pihak Terkait sebagaimana menjadi bagian yang dipermasalahkan oleh Pemohon dalam permohonannya. Kebijakan yang dimaksud adalah: ▪ lnstruksi Bupati Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2020 tentang Percepatan Pensertifikatan Tanah Wakaf di Kabupaten Tasikmalaya, tertanggal 2 September 2020 yang ditujukan kepada para camat se-Kabupaten Tasikmalaya dan para kepala desa se-Kabupaten Tasikmalaya; ▪ Surat Edaran (SE) Nomor 42 Tahun 2020 tentang Akselerasi Pendaftaran Sertifikat Tanah Wakaf, tertanggal 3 September 2020; dan ▪ Sejumlah Keputusan Bupati Tasikmalaya, di antaranya Keputusan Bupati tentang penggunaan anggaran penanganan Covid 19 serta bantuan sosial Covid 19 serta Keputusan Bupati Tasikmalaya yang mengamanatkan pelibatan masyarakat sipil sampai tingkat desa, yaitu dengan terbentuknya RT Siaga sebagai bagian dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19. Semua kebijakan tersebut di atas, dalam perspektif Hukum Administrasi Negara terkait dengan apa yang disebut sebagai Kewenangan Bebas (Vrijbevoegdheid) atau yang lebih dikenal sebagai Diskresi (Discretionary Power, Freis Ermessen), yang keberadaan dan urgensinya dilatarbelakangi oleh dasar pemikiran sebagai berikut: Pertama, bahwa dalam suatu Negara hukum modern, para pejabat pemerintah I administrasi Negara dalam menyelenggarakan aktivitas pemerintahan, harus didasarkan pada hukum, atau dengan kata lain berpijak pada Asas Legalitas (Legaliteit Beginse); Kedua, keharusan mendasari diri pada Asas Legalitas bagi setiap tindakan pemerintah I administrasi Negara itu mengandung arti mensyaratkan adanya hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan; Ketiga, pada kenyataannya, acapkali terjadi kesenjangan antara Asas Legalitas dengan kondisi objektif ataupun kenyataan faktual yang dihadapi para pejabat pemerintah I administrasi Negara. Artinya, dalam kondisi tertentu, para pejabat pemerintah I administrasi Negara dihadapkan pada dilema, yaitu pada satu sisi
278 pemerintah I administrasi Negara dituntut untuk mmenyelesaiakn suatu masalah konkret atau tertentu sesegera mungkin, sedang pada sisi lain tidak selalu peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar bagi tindakan pemerintah I administrasi Negara untuk menyelesaikan masalah tersebut telah ada. Kalaupun ada, norma yang terdapat pada peraturan perundang- undangan tersebut, tidak jelas, tidak lengkap, samar-samar (vage norm), ambigu, dan lain sebagainya. Bahkan, tidak ada norma dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur ataupun yang memberikan dasar legalitas bagi pemerintah I administrasi Negara untuk dapat bertindak atau mengambil keputusan bagi penyelesaian masalah konkret yang dihadapi; keempat,untuk mengantisipasi kesenjangan yang demikian itu, kepada para pejabat pemerintah administrasi Negara diberikan Diskresi untuk dapat melaksanakan tugas wewenangnya secara efektif dan efisien dalam menyelesaikan masalah konkret yang dihadapi; Kelima, hal terpenting pemberian Diskresi itu adalah agar para pejabat pemerintah I administrasi Negara memiliki kebebasan mengenai cara bagaimana kewenangannya itu dijalankan daripada sekadar melaksanakan aturan-aturan terinci. Hal yang terakhir itu sejalan dengan makna Diskresi yang secara etimologis berarti pertimbangan, khususnya pertimbangan yang baik. Selain itu, Diskresi juga mengandung arti memilih di antara dua atau lebih pilihan. Perimbangan apa yang akan diberikan dan pilihan apa yang akan diambil serta cara apa yang akan digunakan oleh pejabat administrasi negara untuk melaksanakan kekuasaannya dalam rangka mencapai tujuan tertentu, tidak ditentukan oleh pembuat undang- undang (wetgever), dan oleh karena itu Diskresi dikategorikan sebagai kewenangan bebas (vrijbevoegdheid) . Kewenangan bebas ini pada gilirannya melahirkan kebebasan menqambil kebijakan (beleidvrijheid) dan kebebasan memberikan pertimbangan (beoordelingsvrijheid). Dalam konteks Diskresi ini, kekuasaan pemerintah I administrasi Negara merupakan kekuasaan yang aktif, yang meliputi: ▪ kewenangan untuk memutus secara mandiri ; dan ▪ kewenangan interpretatif terhadap norma-norma tersamar (vage normen).
279 Dalam kaitannya dengan kebebasan mengambil kebijakan (beleidsvrijheid), kekuasaan aktif dari pemerintah I administrasi negara berupa kebijakan (vrijsheid) dapat merupakan tindakan-tindakan seketika (instant decision) dengan melihat urgensi serta situasi dan kondisi yang dihadapi, berupa pengambilan keputusan yang dapat bersifat pengaturan dan atau keputusan tertulis yang didasarkan pada kekuasaan atau wewenang diskresioner yang dimilik inya. Namun demikian, suatu 'discretionary power' atau 'wijsheid' itu harus tetap selaras dengan maksud ditetapkannya kewenangan atau sesuai dengan tujuan akhir, yaitu sesuai dengan tujuan diberikannya kewenangan (doelgerichte) kepada pejabat pemerintah I administrasi Negara. Bahkan dalam kondisi yang urgensif, mendesak dan darurat sifatnya, suatu 'discretionary power begitu juga 'wijsheid ' dapat menyimpang dari peraturan perundang - undangan yang ada, asalkan penyimpangan tersebut pada akhirnya sesuai dan diarahkan pada tujuan ditetapkannya wewenang tersebut (doelgerichte). Keputusan yang dapat bersifat pengaturan dan atau keputusan tertulis yang didasarkan pada wewenang diskresi inilah yang dikenal sebagai Peraturan Kebijakan (Be/eidsregel, Pseudowetgeving, Spiegelrecht, policy rules) yaitu "Peraturan yang dibuat baik kewenangan maupun materi muatannya - tidak berdasar pada peraturan perundang - undangan, delegasi, dan mandat, melainkan berdasarkan wewenang yang timbul dari Diskresi atau Freis Ermessen yang dilekatkan pada administrasi Negara untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu yang dibenarkan oleh hukum" Dengan demikian, Peraturan Kebijakan tidak lain dari penggunaan diskresi atau Freis Ermessen (the exercise of discretionary power) yang menampakkan ke luar suatu kebijakan tertulis (naar buiten gebracht schriftelijk beleid), diumumkan ke luar dan mengikat umum. Peraturan Kebijakan lebih bertolak pada aspek pencapaian tujuan atau manfaat (doelmatigheicf) daripada dasar pembenaran secara hukum (rechtmatigheicf) . Oleh sebab itu, pengadilan tidak boleh mengadili kebijakan dalam artian Hakim tidak boleh mempertimbangkan 'doelmatigheid' atas suatu kebijakan pemerintah I administrasi negara karena fungsi dan kompetensi peradilan dalam suatu negara hukum hanya terbatas pada aspek rechtmatigheid atas kebijakan pemerintah I administrasi Negara. Berkenaan dengan hal ini, Belinfante dalam "Kort Begrip van het Administratief Rechf' (1985: 109)
280 mengatakan: "de rechter mag niet op de stoel van de administratie gaan zitten, die een eigen verantwoordelijkheid draagt" (Hakim tidak boleh duduk di atas kursi administrasi, yang memikul tanggungjawabnya sendiri). Hal senada dikemukakan oleh Van der Burg dalam "Rechtsbesscherming tegen de Overheid" (1985: 158) yang menyatakan bahwa:"Hakim tidak boleh duduk di atas kursi Administrasi. Hal ini telah telah lama menjadi ungkapan tetap dalam literature Hukum Administrasi. Dengan ungkapan itu dinyatakan bahwa Hakim ketika memberikan pertimbangan terhadap keputusan dan tindakan administratif pemerintah yang diajukan kepadanya, harus menghormati kebijakan pemerintah. Hakim tidak boleh menilai lagi pertimbangan kepentingan kekuasaan administrasi negara". Pendirian untuk tidak menilai aspek kebijakan pemerintah tampak pada Putusan Pengadilan Tinggi OKI Jakarta No. 148 I PIO I 3002 I PT. OKI tanggal 29 Oesember 2003, dalam perkara pemberian fasilitas kredit likuiditas oleh Oirektur Bank Indonesia (Bl). Dalam salah satu pertimbangannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa "Pengadilan tidak berhak menilai suatu kebijakan (beleid) dari Pemerintah c.q. Bank Indonesia, terlepas daripada apakah kebijakan tersebut berhasil atau tidak untuk menyelamatkan sistem moneter atau perbankan atau perekonomian Negara". Hal yang sama juga tampak pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572K Pid I 2003 tanggal 4 Februari 2004 dalam perkara Ir. Akbar Tanjung. Dalam pertimbangannya antara lain disebutkan: "Apa yang dilakukan oleh terdakwa itu bukan merupakan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada pada terdakwa, baik selaku Mensesneg maupun selaku koordinator yang menangani program pengadaan dan penyaluran sembako tersebut, merupakan suatu tindakan yang harus dilakukan oleh seorang Koordinator I Mensesneg dalam keadaan darurat sesuai denqan kewenanqan diskrisioner yang ada padanya untuk melaksanakan perintah Presiden sebagai atasannya. Bahwa dalam keadaan darurat tentu tidak dapat diharapkan menempuh prosedur dan cara-cara dalam keadaan normal". Selanjutnya, berkenaan dengan bentuk atau jenis-jenis Peraturan Kebijakan, dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, terdapat atau dijumpai berbagai bentuk Peraturan Kebijakan, seperti: tetapi
281 ▪ Garis - garis kebijakan (beleidslijnen) ; ▪ Kebijakan (het Beleid); ▪ Peraturan - peraturan (voorschriften); ▪ Pedoman - pedoman (richtlijnen); ▪ Petunjuk-petunjuk(regelingen); ▪ Surat Edaran (circulaires); ▪ Resolusi - resolusi (Resoluties); ▪ lnstruksi - instruksi (aanschrijvingen); ▪ Nota Kebijakan (beleidsnota 's); ▪ Keputusan - keputusan (beschikkingen) ; dan ▪ Pengumunan - pengumuman (en bekenmakingen). Pada dasarnya berbagai macam atau jenis Peraturan Kebijakan itu ditujukan untuk intern Administrasi Negara, namun karena sifat tugas Administrasi Negara menyangkut pihak luar, maka secara tidak langsung akan mengenai juga masyarakat umum. Ketua dan Anggota Maje/is Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan Terkait dengan keabsahan Diskresi (yang menjadi dasar bagi Administrasi Negara mengeluarkan atau menerbitkan Peraturan Kebijakan) secara umum dapat disebutkan bahwa Diskresi itu dianggap sah jika terpenuhi syarat - syarat berupa legalitas (legality) dan rasionalitas (rationality) yang meliputi pertimbangan yang relevan (relevant consideration),kejujuran, keterbukaan, dan tujuan yang layak (proper purpose) . Legalitas mengandung makna bahwa setiap tindakan kekuasaan pemerintah, yaitu setiap tindakan yang mempengaruhi hak, kewajiban atau kebebasan setiap orang, harus ditunjukkan dasar hukumnya secara tegas. Dalam kaitannya dengan Diskresi, syarat legalitas ini tentu bukan dalam arti bahwa kewenangan diskresinya ditentukan secara tegas atau tertulis dalam suatu undang undang, tetapi tersirat dalam undang-undang yang bersangkutan, sesuai dengan cakupan pengertian diskresi sebagaimana telah disebutkan di atas. Rasionalitas berarti bahwa setiap pengambilan keputusan atas dasar Diskresi itu harus didasarkan pada alasan - alasan yang dapat diterima akal sehat.
282 Keputusan harus memuat pertimbangan - pertimbangan yang relevan, didasarkan pada kejujuran atau keterbukaan (fairness) dan diarahkan pada tujuan yang layak. Sejalan dengan seluruh pemikiran tentang Diskresi sebagaimana diuraikan di atas, maka secara normatif hal tentang Diskresi tersebut diatur dalam Undang - Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) . Dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU AP disebutkan bahwa Diskresi adalah: "Keputusan dan I atau tindakan yang ditetapkan dan I atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam ha/ peraturan perundang - undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak je/as, dan I atau adanya stagnasi pemerintahan" Selanjutnya Tujuan dan persyaratan Diskresi, masing - masing diatur dalam ketentuan Pasal 22 dan Pasal 24 UU AP. Ketentuan Pasal 22 UU AP menyebutkan bahwa: (1) Diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang; (2) Setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk: a. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan; b. mengisi kekosongan hukum; c. memberikan kepastian hukum; dan d. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfatan dan kepentingan umum". Sementara itu, ketentuan Pasal 24 UU AP menyebutkan bahwa: "Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus memenuhi syarat: a. Sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2); b. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang - undangan ; c. Sesuai dengan AUPB; d. Berdasarkan alasan - a/asan yang objektif; e. Tidak menimbulkan konflik kepentingan; dan f. Dilakukan dengan itikad baik." Perlu disampaikan disini bahwa ketentuan Pasal 24 (huruf b) diubah berdasarkan ketentuan Pasal 175 Undang - Undang No. 11 Tahun 2020 tentang
283 Cipta Kerja, sehingga berbunyi: "Pejabat Pemerintah yang menggunakan Diskresi harus memenuhi syarat: a. Sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasa/ 22 ayat (2); b. Sesuai dengan AUPB; c. Berdasarkan alasan-alasan yang objektif; d. Tidak menimbu/kan konflik kepentingan; dan e. Dilakukan dengan itikad baik. Dengan adanya perubahan atau penghapusan norma Pasal 24 huruf b UU AP berdasarkan ketentuan Pasal 175 UU Cipta Kerja, maka ketentuan Pasal 175 UU Cipta Kerja itu sejalan dengan esensi Diskresi sebagai kewenangan bebas (vrij bevoegdheid) dan bukan kewenangan terikat (gebonden bevoegdheid). Kewenangan bebas itu pada gilirannya melahirkan kebebasan untuk mengambil kebijakan (beleidsvrijheid) dan kebebasan memberikan pertimbangan berupa pilihan (choice) bagi AdministrasNegara yaitu: ketika kapan, bagaimana, dan terhadap siapa peraturan dan keputusan yang dikeluarkan ataupun diterbitkan, akan diterapkan. Terlebih lagi, ketika pembuat undang-undang tidak merumuskan standar atau standar yang dirumuskan samar-samar atau tidak memiliki arti tegas yang membolehkan dan mengharuskan Administrasi Negara menentukan sendiri substansi dan penerapan peraturan, disitulah Administrasi Negara dapat menggunakan Diskresi untuk segera mengatasi dan menyelesaiakan persoalan konkret yang dihadapi. Berdasarkan seluruh pemikiran tentang Diskresi (yang menjadi dasar Peraturan Kebijakan) beserta undang-undang yang mengaturnya maka di bawah ini disampaikan pendapat ahli terhadap pokok perkara a quo di lihat dari perspektif Hukum Administrasi Negara, sebagai berikut: Pertama, bahwa lnstruksi Bupati Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2020 tentang Percepatan Pensertifikatan Tanah Wakaf di Kabupaten Tasikmalaya Surat Edaran Nomor 42 Tahun 2020 tentang Akselerasi Pendaftaran Sertifikat Tanah Wakaf, beserta sejumlah Keputusan Bupati Tasikmalaya, baik tentang pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19, Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid 19, Tim Kerja Pelaksanaan Jaring Pengamanan Sosial Bantuan Sosial Langsung Tunai Bagi Masyarakat Terdampak Penanganan Covid
284 19, maupun tentang Alokasi Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Penanganan Tanggap Darurat Bencana Covid-19 Tahap Pertama sampai Tahap Kesebelas, dan lain-lain, semuanya adalah Peraturan Kebijakan yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Bupati Tasikmalaya berdasarkan wewenang Diskresi yang melekat pada jabatannya untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu; Kedua, Peraturan Kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati Tasikmalaya berdasarkan wewenang Diskresi yang melekat pada jabatannya itu, didasarkan pada alasan - alasan yang objektif, yaitu untuk menjawab kondisi faktual dan mengatasi persoalan konkret yang dihadapi. Dalam hal ini, belum terpenuhinya target nasional tentang program sertifikat tanah wakaf dan tempat ibadah di Kabupaten Tasikmalaya dan juga belum adanya kepastian hukum tentang kepemilikan tanah wakaf dan tempat ibadah di Kabupaten Tasikmalaya . Karena itu, untuk menjawab dan mengatasi persoalan konkret tersebut, sekaligus untuk melaksanakan amanat dari program Pemerintah Pusat yang dituangkan pada: a. lnstruksi Presiden No. 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia; b. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang I Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria; c. Peraturan Menteri Agraria No. 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap; d. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang I Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2018 tentang Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang I Badan Pertanahan Nasional; e. lnstruksi Menteri Agraria dan Tata Ruang I Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 I INS I 11 I 2018 tentang Percepatan Pensertifikatan Tanah Tempat Peribadatan di Seluruh Indonesia; f. Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang I Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 25 I SKP I V/2017, No. 590 - 3167 A Tahun 2017 dan No. 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis, maka, Bupati Tasikmalaya menerbitkan Peraturan Kebijakan berupa lnstruksi Bupati Tasikmalaya No. 6 Tahun 2020 dan Surat Edaran Bupati Tasikmalaya Nomor 42 Tahun 2020.
285 Demikian pula dalam rangka menjawab dan menangani kondisi darurat pandemi Covid 19, Bupati Tasikmalaya mengeluarkan atau menerbitkan Peraturan Kebijakan ke dalam sejumlah Keputusan Bupati, yaitu: 1. Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 360 I Kep-9 -BPPD I 2020; (berikut perubahan-perubahannya) tentang Pembentukan Gugus Tugas percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid 19), yang mengamanatkan bahwa dalam penanganan dan pencegahan Covid 19 harus melibatkan masyarakat sipil sampai tingkat Desa. Atas dasar itulah terbentuk RT Siaga. Aturan tentang pelibatan masyarakat sipil sampai tingkat Desa (termasuk RT I RW) dalam pencegahan Covid 19, diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Covid 19 serta Pedoman Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Covid 19 di RT/RW/Desa dari Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Jadi Keputusan Bupati a quo diterbitkan dalam rangka melaksanakan amanat SE Mendagri dan Pedoman dari Ditjen Kesehatan Masyarakat & Ditjen Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Kesehatan; 2. Keputusan Bupati Tasikmalaya No 460 I Kep.146.1 - Dinsos PMDP3A I 2020 tentang Tim Kerja Pelaksana Jaring Pengaman Sosial Bantuan Sosial Langsung Tunai Bagi Masyarakat Terdampak Penangan Covid 19, dan Keputusan Bupati Tasikmalaya NO. 460 I Kep.149 - Dinsos PMDP3A I 2020 tentang Penerima Jaring Pengaman Sosial Bantuan Langsung Tunai Bagi Warga Terdampak Covid 19; 3. Keputusan Bupati Tasikmalaya No. 360/Kep.154-Kesbangpol/2020 tentang Penetapan Organisasi Kemasyarakatan pada Kegiatan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan dalam Percepatan Penanganan Covid 19 Tahap Kesatu ; Keputusan Bupati Tasikmalaya No. 380 I Kep.180-Kesbangpol/2020 tentang Penetapan Organisasi Kemasyarakatan Pada Kegiatan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Percepatan Penanganan Covid 19 Tahap Kedua Gelombang Kesatu ; dan Keputusan Bupati Tasikmalaya No.360 I Kep.183-Kesbangpol/2020 Kemasyarakatan Pada tentang Kegiatan Penetapan Pemberdayaan Organisasi Organisasi
286 Kemasyarakatan Dalam Percepatan Penanganan Covid 19 Tahap Kedua Gelombang Kedua ; 4. Keputusan Bupati Tasikmalaya No. 900/Kep.97.1-BPKPD/2020 tentang Penetapan Alokasi Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Penanganan Tanggap Darurat Bencana Covid 19 Tahap Pertama, (sampai Tahap Kesebelas berdasarkan Keputusan Bupati Tasikmalaya No.900/Kep.315- BPKPD/2020); dan 5. Keputusan Bupati Tasikmalaya No. 460/Kep. 157-Dinsos PMDP3A/2020 tentang Daftar Pengganti Penerima Jaring Pengaman Sosial Bantuan Lansung Tunai Bagi Warga Terdampak Covid 19 Ketiga, semua Peraturan Kebijakan yang dikeluarkan atau diterbitkan Bupati Tasikmalaya, diarahkan pada tujuan: a. Terpenuhinya Pensertifikatan Tanah Wakaf dan tempat ibadah serta adanya kepastian hukum atas pendaftaran sertifikat tanah wakaf dan tempat ibadah; b. Terlibatnya peran serta masyarakat sipil sampai ke tingkat Desa dalam percepatan penangan covid 19, dengan terbentuknya RT Siaga; c. Terlibatnya peran serta Organisasi Kemasyarakatan pada kegiatan pemberdayaan ormas dalam percepatan penanganan Covid 19; d. Terlaksananya jaring pengaman sosial Bantuan Langsung Tunai bagi masyarakat terdampak Covid 19; e. Terpenuhinya penerima jaring pengaman sosial Bantuan Langsung Tunai bagi warga terdampak covid 19; dan f. Terealisasikannya alokasi Belanja Tidak Terduga dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana covid 19; g. Keempat, semua Peraturan Kebijakan yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Bupati Tasikmalaya sesuai dengan Asas - Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), di antaranya: Asas Kepastian Hukum Dalam hal ini, pensertifikatan tanah wakaf dan tempat ibadah serta pendaftaran sertifikat tanah wakaf dan tempat ibadah dimaksudkan untuk memberikan dan menjamin adanya kepastian hukum; Asas Kemanfaatan dan Ketidak berpihakan
287 Penyaluran ataupun pemberian jaring pengaman sosial Bantuan Langsung Tunai (BLT) tentu sangat bermanfaat bagi warga yang terdampak covid tanpa membeda - bedakan warga berdasarkan ikatan primordial: suku, ras, agama, dan golongan. Semua warga terdampak covid diperlakukan sama (equal threatmenf); Asas Keterbukaan Pelibatan peranserta masyarakat sipil sampai ke desa dan pelibatan organisasi kemasyarakatan dengan keikutsertaannya dalam percepatan penanganan covid 19, menunjukkan adanya keterbukaan. Demikian juga dalam pelaksanaan Alokasi Dana Tidak Terduga dilakukan secara terbuka, yaitu sesuai dengan pos anggaran yang ada pada Perda APBD dan Perda Perubahan APBD Kabupaten Tasikmalaya yang sudah disetujui bersama Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Tasikmalaya ; dan Asas Kepentingan Umum dan Pelayanan yang baik Semua Peraturan Kebijakan yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Bupati Tasikmalaya adalah ditujukan untuk kepentingan umum melalui pelayanan yang baik terhadap masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya. Kelima, semua Peraturan Kebijakan yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Bupati Tasikmalaya, tidak menimbulkan konflik kepentingan. Hal ini beralasan, karena semua Peraturan Kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati Tasikmalaya sama sekali tidak ada hubungan atau relevansinya dengan pemilihan bupati dan wakil bupati Tasikmalaya. Tidak pula ada indikasi dan kecenderungan bahwa Bupati Tasikmalaya, melalui Peraturan Kebijakan yang diterbitkannya menggunakan kewenangan dan jabatannya mempengaruhi dan I atau mengintimidasi warga untuk memilih Bupati Tasikmalaya (incumbent) sebagai paslon no. 02 pada Pemilukada serentak tanggal 9 Desember 2020; dan Keenam, semua Peraturan Kebijakan yang diterbitkan Bupati Tasikmalaya didasarkan pada alasan - alasan yang dapat diterima akal sehat (rasionalitas), didasarkan pada kejujuran dan keterbukaan (fairness) serta berlandaskan pada AUPB dan diarahkan pada tujuan sebagaimana yang disebutkan di atas.
288 Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa: 1. semua Peraturan Kebijakan yang diterbitkan Bupati Tasikmalaya berdasarkan wewenang Diskresi yang melekat pada jabatannya, merupakan kekuasaan dan instrument penyelenggaraan pemerintahan yang sangat diperlukan, bahkan disebutkan "discretion is at heart of agency power " untuk terselenggaranya tugas - tugas pemerintahan terutama dalam memberikan pelayanan terhadap warga masyarakat secara efektif dan efisien; 2. Semua Peraturan Kebijakan yang diterbitkan Bupati Tasikmalaya berdasarkan wewenang Diskresi adalah sah dilihat dari aspek legalitas dan rasionalitas ; dan 3. Semua Peraturan kebijakan yang diterbitkan Bupati Tasikmalaya sesuai dengan tujuan dan persyaratan Diskresi sebagaimana yang ditentukan dalam Undang - Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Undang - Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Bahwa kemudian adanya tuduhan-tuduhan dari pihak Termohon bahwa terjadi pelanggaran administratif pilkada dan kejahatan demokrasi atas pelaksanaan Peraturan Kebijakan yang diterbitkan Bupati Tasikmalaya (sebagai pihak Terkait), selain Pemohon tidak punya hak untuk menilai kebijakan Bupati Tasikmalaya yang menerbitkan Peraturan Kebijakan yang didasarkan pada Diskresi, juga tuduhan - tuduhan Pemohon sudah dijawab dan dipatahkan dengan dalil - dalil dan argumentasi yang disampaikan dalam keterangan tertulis pihak Terkait (yang diwakili oleh Tim Advokasinya) tertanggal 1 Februari 2021 dan juga oleh pihak Termohon sebagaimana yang disampaikan dalam Jawaban Termohon tertanggal 1 Februari 2021. Ketika peraturan kebijakan itu diterbitkan atau dikeluarkan, baik itu berupa surat edaran seorang administrasi negara, instruksi, maupun keputusan- keputusan. Semula persyaratan untuk terbitnya peraturan kebijakan yang didasarkan pada diskresi di antaranya, persyaratan nih, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Tetapi sejak keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya Pasal 175, persyaratan yang berkaitan dengan tidak bertentangannya peraturan perundang-undangan itu dihapus, karena yang
289 namanya peraturan kebijakan berdasarkan diskresi itu adalah kewenangan bebas, bukan kewenangan terikat. Menyangkut tentang kebijakan, bukan atas berarti kebijakan itu bisa dilakukan secara sewenang-wenang karena itu kebijakan itu bertumpu pada asas- asas umum pemerintahan yang baik diantaranya tidak boleh bertindak sewenang- wenang. Seorang pejabat administrasi negara ketika menerbitkan peraturan kebijakan yang didasarkan pada diskresi, seperti berada di tepi jurang kalau tidak hati-hati. Ukurannya dan parameternya, yaitu yang tidak boleh dinilai adalah doelmatigheid-nya tujuan akhir yang menjadi pertimbangan-pertimbangan pejabat administrasi negara itu untuk menerbitkan peraturan kebijakan. Itu tidak bisa dinilai. Kemudian untuk bisa menilai asas-asas umum pemerintahan yang baik, kembali kepada atasan dari pejabat administrasi negara tersebut, untuk mengoreksi kalau ternyata berlawanan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, bisa saja pejabat yang bersangkutan itu dikenai sanksi, tentu sanksinya sendiri, sanksi administratif bukan sanksi pidana. Karena wilayahnya bukan wilayah pidana. Ini wilayahnya wilayah administrasi negara. [2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut: A. Keterangan Atas Pokok Permohonan 1. Keterangan Tertulis atas Permohonan angka 9 sampai dengan 14, halaman 19 sampai dengan halaman 27 1. Bahwa dalam pokok permohonan terkait dugaan pemanfaatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya sudah menyampaikan Surat Himbauan Kepada Bupati Tasikmalaya beserta jajarannya dengan Nomor 81/K.Bawaslu-JB-18-PM.00.02/V/2020 tertanggal 6 Mei 2020, adapun isi himbauan adalah sebagai berikut: 1) Setiap pengambilan kebijakan dalam Tata Kelola Pemerintahan dan Pelaksanaan Program Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya senantiasa selalu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
290 2) Bersama-sama melakukan sosialisasi pencegahan terhadap larangan pemberian uang atau barang sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; 3) Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa dan Perangkatnya dalam rangka menjaga integritas Pilkada serentak yang demokratis; (Bukti PK-1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya tidak menerima laporan ataupun temuan. 2. Berdasarkan pokok permohonan terkait Netralitas ASN, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menerangkan: 1. Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya melakukan proses pencegahan berupa menyampaikan surat Himbauan kepada Camat Se- Kabupaten Tasikmalaya dengan nomor surat 63/K.BAWASLU-JB- 18/PM.00.02/II/2020 tertanggal 5 Februari 2020. Adapun isi Himbauan seluruh jajaran ASN di Kabupaten Tasikmalaya untuk tetap menjaga netralitasnya selama tahapan pilkada berlangsung; (Bukti PK-2) 2. Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menerima laporan dari sdr. Oneng terkait dugaan netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pembagian Alokasi Dana RT Siaga Covid-19 di Desa Mekarwangi Kecamatan Cisayong yang dilakukan sdr. Yayat (Camat Cisayong) Kabupaten Tasikmalaya yang di register dengan nomor 06/LP/PB/Kab/13.26/ XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020, dengan memberikan Tanda Bukti Penyampaian laporan berupa CD Rekaman; 3. Berdasarkan pembahasan pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Tasikmalaya Tertanggal 17 Desember 2020 dapat disimpulkan: 1. Mengenai syarat formil telah terpenuhi dengan adanya pelapor adalah warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, terlapor adalah merupakan Camat Cisayong dan kesesuaian Tanda Tangan pelapor sudah sesuai dan sudah terpenuhi; 2. Mengenai Syarat materil perlu dilakukan klarifikasi terhadap pelapor dan saksi-saksi yang lain guna menentukan bisa tidaknya unsur pidana;
291 3. Bahwa penentuan Pasal yang digunakan adalah Pasal 71 Undang - undang Nomor 10 Tahun 2016 mengenai tindak pidana pemilihan dengan ancaman Pasal 188 Undang - undang nomor 1 Tahun 2015 4. Berdasarkan pembahasan kedua Sentra Gakkumdu 21 Desember 2020 dapat disimpulkan Bahwa Laporan a quo dihentikan karena tidak terpenuhi alat bukti saksi dan petunjuk; 5. Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menerbitkan status laporan tertanggal 21 Desember 2020 pada papan pengumuman dan menyampaikan kepada pihak pelapor maupun pihak terlapor; (Bukti PK-3) 3. Berdasarkan pokok permohonan di Desa Cintabodas Kecamatan Culamega terkait dugaan program bantuan operasional RT Siaga, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menerangkan: Bahwa Panwaslu Kecamatan Culamega sudah melakukan pencegahan dengan menyampaikan surat himbauan Kepada Kepala Desa Se-Kecamatan Culamega dengan Nomor: 060/K.Bawaslu- JB.10/TU.03/X/2020 tertanggal 10 Oktober 2020. Adapun isi himbauan adalah larangan Kepala Desa untuk membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana pada Pasal 71 ayat (1) Undang - undang Nomor 10 Tahun 2016; (Bukti PK-4) Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Desa Cintabodas, Panwaslu Kecamatan Culamega, dan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya tidak menerima laporan atau temuan. 4. Bahwa dalam permohonan terkait anggaran APBD, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menerangkan: Bahwa Panwaslu Kecamatan Salawu dalam bentuk pencegahan telah menyampaikan surat himbauan kepada Kepala Desa Se- Kecamatan Salawu dengan Nomor: 004/K.Bawaslu.JB- Kec.14/HM/IX/2020 tertanggal 9 September 2020. Adapun isi surat tersebut berupa larangan Kepala Desa untuk membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu
292 pasangan calon sebagaimana pada Pasal 71 ayat (1) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016; (Bukti PK-5) Bahwa Pengawas Tingkat Kecamatan Salawu melakukan pencegahan dengan melakukan pengawasan langsung mengenai Rapat Koordinasi ASN RT siaga yang diadakan se-Kecamatan Salawu pada tanggal 8 Agustus 2020 bertempat di wilayah kerja Kecamatan Salawu. Adapun uraian Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Tingkat Kecamatan tidak ada dugaan Pelanggaran; (Bukti PK-6) Berdasarkan hasil pengawasan PKD, Panwascam dan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya tidak menerima laporan atau temuan; 5. Bahwa dalam permohonan di Desa Cipakat Kecamatan Singaparna terkait dugaan penyalahgunaan bantuan Covid-19. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang disusun oleh Pengawas Kecamatan Singaparna, tertanggal 4 Desember 2020 yang bertempat di Aula Desa Cipakat, sebagai berikut: Bahwa telah dilaksanakan pengawasan pada Kegiatan Pembagian Operasional RT Siaga dan Sosialisasi Pilkada Oleh Panitia Pemungutan Suara Cipakat, turut hadir pada kegiatan tersebut: Perangkat Desa Cipakat Sdr. Asep Iwan Erniwan dan Andri Wijaya, Ketua PPS Cipakat Sdr. Asep Tiar, dan ketua RT Se-Desa Cipakat; Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Singaparna, tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran pada kegiatan pembagian oprasional RT Siaga tersebut; (Bukti PK-7) 6. Bahwa dalam permohonan perbaikan di Desa Salawu Kecamatan Salawu terkait dugaan penyalahgunaan bantuan satgas Covid-19, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menerangkan: Bahwa Panwascam Salawu telah menyampaikan surat himbauan kepada Kepala Desa se - Kecamatan Salawu dengan nomor: 004/K.Bawaslu.JB-Kec.14/HM/IX/2020 tertanggal 9 September 2020. Adapun isi surat tersebut berupa larangan Kepala Desa untuk membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau
293 merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana pada Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; (Bukti PK-5) Bahwa Pengawas Tingkat Kecamatan Salawu melakukan pencegahan dengan melakukan pengawasan langsung mengenai Rapat Koordinasi ASN RT siaga yang diadakan se-Kecamatan Salawu; Bahwa Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Tingkat Kecamatan tidak terdapat dugaan Pelanggaran; (Bukti PK-6) Berdasarkan hasil pengawasan PKD, Penwascam, dan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya tidak menerima laporan atau temuan. 7. Bahwa dalam permohonan di Desa Cilampunghilir Kecamatan Padakembang terkait arahan bantuan Covid-19, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menerangkan: Bahwa Panwaslu Kecamatan Padakembang dalam rangka pencegahan telah memberikan surat Himbauan dengan Nomor: 002/K.BAWASLU.JB-KEC.29/HK.01.01/2020 tertanggal 16 Januari 2020. Adapun isi surat Himbauan tersebut ASN, TNI, Polri, Kepala Desa, Perangkat Desa, serta Kepala Desa se-Kecamatan Padakembang untuk menjaga kondusifitas penyelenggaraan pemilu dengan menjunjung tinggi netralitas; (Bukti PK-8) Berdasarkan hasil pengawasan PKD, Panwascam dan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya tidak menerima laporan atau temuan; 8. Bahwa dalam permohonan di Desa Burujuljaya Kecamatan Parungponteng terkait dugaan penyalahgunaan satgas RT Siaga, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menerangkan: Bahwa Panwaslu Kecamatan Parungponteng dalam rangka pencegahan menyampaikan surat himbauan kepada Kepala Desa Se-Kecamatan Parungponteng dengan Nomor: 039/ K.BAWASLU.JB-KEC.07/PM.00.02/X/2020 tertanggal 1 Oktober 2020. Adapun isi himbauan tersebut bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk menjaga netralitas (tidak mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan ataupun merugikan salah satu pasangan calon); (Bukti PK-9)
294 Bahwa Panwascam Parungponteng pada hari senin tanggal 21 September 2020 melakukan Pengawasan Langsung di lapangan Desa Girikencana Kecamatan Parungponteng Terkait Pembinaan dari gugus tugas Covid 19 (RT Siaga); Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan yang dilakukan oleh Panwascam Parungponteng, tidak terdapat adanya unsur pelanggaran; (Bukti PK-10) Bahwa PKD, Panwaslu Kecamatan Parungponteng Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya tidak menerima laporan atau temuan. 9. Bahwa dalam permohonan di Desa Cibanteng Kecamatan Parungponteng terkait dugaan penyalahgunaan bantuan satgas RT Siaga Covid-19, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menerangkan: Bahwa Panwaslu Kecamatan Parungponteng dalam rangka pencegahan telah menyampaikan surat himbauan kepada Kepala Desa Se-Kecamatan Parungponteng dengan Nomor: 039 /K.BAWASLU.JB-Kec.07/PM.00.02/X/2020 tertanggal 1 Oktober 2020. Adapun isi surat tersebut Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk menjaga netralitas (Tidak mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan ataupun merugikan salah satu pasangan calon); (Bukti PK-9) Berdasarkan laporan hasil Pengawasan Pengawas Kecamatan Parungponteng, pada tanggal 21 September 2020 melakukan pengawasan langsung di lapangan Desa Girikencana Kecamatan Parungponteng terkait Pembinaan dari gugus tugas Covid 19 (RT Siaga); Bahwa Berdasarkan hasil pengawasaan dan pencermatan yang dilakukan oleh Panwascam Parungponteng, tidak terdapat adanya unsur pelanggaran; (Bukti PK-10) 10. Bahwa dalam permohonan Desa Gunungtanjung Kecamatan Gunungtanjung terkait dugaan penyalahgunaan bantuan Satgas RT Siaga Covid-19, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menerangkan: Bahwa Panwaslu Kecamatan Gunungtanjung dalam rangka pencegahan telah memberikan surat himbauan kepada Kepala Desa
295 se-Kecamatan Gunungtanjung dengan nomor: 011/K.BAWASLU.JB- 18.23/PM.00.02/X/2020 tertanggal 9 Oktober 2020 adapun isi surat tersebut berupa larangan Kepala Desa untuk membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana pada Pasal 71 ayat (1) Undang - undang Nomor 10 tahun 2016; (Bukti PK-11) Berdasarkan hasil pengawasan PKD, Panwascam Gunungtanjung dan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya tidak menerima laporan atau temuan; 11. Bahwa dalam permohonan di Desa Kertasari Kecamatan Cipatujah terkait pernyataan Sdri. Anisa, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menerangkan: Bahwa Panwaslu Kecamatan Cipatujah dalam rangka pencegahan telah memberikan surat Himbauan dengan Nomor: 060/K.Bawaslu- JB.11/TU.03/X/2020 tertanggal 10 Oktober 2020. Adapun isi surat Himbauan tersebut Kepala Desa Se-Kecamatan Cipatujah untuk tidak membuat keputusan dan/atau tindakan menguntungkan salah satu pasangan calon sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016; (Bukti PK-12). Bahwa Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya tidak menerima laporan atau temuan; 12. Bahwa dalam permohonan di Desa Gunungsari Kecamatan Cikatomas terkait penyalahgunaan bantuan Satgas RT Siaga Covid-19, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menerangkan: Bahwa Panwaslu Kecamatan Cikatomas dalam rangka pencegahan telah memberikan surat himbauan dengan Nomor: 012/K.Bawaslu.JB-18.23/PM.00.02/X/2020 tertanggal 10 Oktober 2020. Adapun isi surat menghimbau kepada Kepala Desa Se- Kecamatan Cikatomas untuk tidak membuat keputusan dan/atau tindakan menguntungkan salah satu pasangan calon sebagimana pada ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016; (Bukti PK-13)
296 Berdasarkan hasil pengawasan PKD, Panwascam dan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya tidak menerima laporan atau temuan; 13. Bahwa dalam pokok permohonan terkait dugaan penyalahgunaan biaya operasional gugus tugas penanganan Covid-19 tingkat Kecamatan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menerangkan: Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya sudah melakukan pencegahan berupa menyampaikan Surat Himbauan Kepada Bupati Tasikmalaya beserta jajarannya dengan Nomor: 81/K.Bawaslu-JB-18-PM .00.02/V/ 2020, tertanggal 6 Mei 2020. Adapun isi himbauan tersebut adalah: 1) Setiap pengambilan kebijakan dalam Tata Kelola Pemerintahan dan Pelaksanaan Program Kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya senantiasa selalu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2) Bersama-sama melakukan Sosialisasi Pencegahan terhadap larangan pemberian uang atau barang sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; 3) Menjaga Netralitas ASN, Kepala Desa dan Perangkatnya dalam rangka menjaga integritas pilkada serentak yang demokratis; (Bukti PK-1) Bahwa berdasarkan surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0561/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2020 perihal Pembentukan kelompok kerja (Pokja) Pencegahan Covid-19 pada pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya membentuk Gugus Tugas tanggal 29 Oktober 2020 guna untuk melakukan pencegahan penyebaran penularan Covid-19 dengan menggunakan sosialisasi atau kampanye publik tentang protokol kesehatan Covid-19, menyelenggarakan deklarasi berupa penandatanganan Fakta Integritas bagi Peserta pemilihan baik pasangan calon kepala daerah dan/atau tim kampanye pasangan calon kepala daerah untuk patuh terhadap protokol kesehatan, melakukan upaya pencegahan terhadap segala bentuk upaya
297 pengarahan massa dalam setiap penyelenggaraan tahapan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tahun 2020, melakukan penegakan disiplin dan penerapan sanksi hukum dalam pelaksanaan pemilihan pada masa Pandemi guna melakukan upaya pencegahan penyebaran (Bukti PK-14). Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PKD, Panwascam dan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya tidak menerima laporan dan Temuan 14. Bahwa dalam pokok permohonan perbaikan pemohon angka 15 sampai dengan angka 23 halaman 27 sampai dengan halaman 29 terkait program percepatan wakaf, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menerangkan: a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Telah menerima laporan yang diregister dengan Nomor 07/Reg/LP/LB/Kab/ 13.26/XII/2020 tertanggal 21 Desember 2020, dari Peserta Pamilihan nomor urut 04 atas nama Sdr. Dr. H. Iwan Saputra, S.E., M.Si dengan Terlapor atas nama sdr. H. Ade Sugianto S.IP merupakan Petahana (Incumbent) yang diduga menyalahgunakan wewenang dengan mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan bagi dirinya sebagai Pasangan Calon Bupati nomor urut 2 dan merugikan bagi pasangan calon lain yang diduga melanggar Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Jo Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dengan jenis dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dan administrasi; b. Bahwa Berdasarkan pembahasan pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 22 Desember 2020 dapat disimpulkan: 1) Telah terjadi peristiwa dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Jo Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Jo Pasal 71 ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang diduga dilakukan oleh Calon Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 nomor urut 2 yakni sdr. H. Ade Sugianto, S.IP yang juga bertindak
298 sebagai Bupati Tasikmalaya, yang telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya pada Hari Rabu Tanggal 16 Desember 2020 pukul 11.30 WIB, maka Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya meneruskan untuk dilakukan pemeriksaan dan pengumpulan alat bukti; 2) Bahwa Berdasarkan pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Tasikmalaya, Tertanggal 26 Desember 2020 terhadap laporan a quo disimpulkan sebagai berikut: Laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dihentikan karena tidak memenuhi unsur Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; c. Bahwa terhadap laporan sebagaimana dijelaskan diatas, walaupun dugaan tindak pidana tidak terbukti, akan tetapi dugaan pelanggaran administrasi pemilihan terbukti. d. Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan penanganan pelanggaran Administrasi pemilihan terkait dikeluarkannya Surat Instruksi Bupati Nomor 6 Tahun 2020 tentang percepatan pensertifikatan tanah wakaf di Kabupaten Tasikmalaya ditujukan kepada para Camat Se-Kabupaten Tasikmalaya dan kepada Kepala Desa Se-Kabupaten Tasikmalaya dan Surat Edaran Bupati Nomor: 42 Tahun 2020 tertanggal 2 September 2020 tentang akselerasi pendaftaran sertifikat tanah wakaf pada tanggal 16 Desember 2020 ditujukan kepada ketua MUI Kabupaten Tasikmalaya, Ketua DMI Kabupaten Tasikmalaya, Ketua FKDT Kabupaten Tasikmalaya, Ketua BKPRMI Kabupaten Tasikmalaya, Ketua Forum Pondok Pesantren yang dilakukan oleh Sdr. H. Ade Sugianto, S.IP (Petahana), Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan Kajian Hukum dengan merujuk pada undang-undang 10 tahun 2016 pasal 71 ayat 3 yang berbunyi: "Gubernur atau Wakil Gubenur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupu daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan
299 sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih" dan ayat (5) yang berbunyi "Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota", Perbawaslu 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran, Hasil Klarifiksai para pihak, dan Keterangan Ahli Hukum Pidana dan Hukum Tata Negara sebagaimana dalam kajian hukum terhadap laporan a quo sebagai berikut: 1) Terlapor atas nama sdr. H. Ade Sugianto, S.IP yang berkedudukan sebagai Bupati Tasikmalaya (Petahana) telah melakukan Tindakan menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon terpilih; 2) Terlapor atas nama sdr. H. Ade Sugianto, S.IP yang berkedudukan sebagai Bupati (Petahana) telah terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; 3) Terlapor atas nama sdr. H. Ade Sugianto S.IP yang berstatus sebagai calon Bupati Kabupaten Tasikmalaya diberikan sanksi administrasi sesuai Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut: Merekomendasikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya menindaklanjuti sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku; Menerbitkan status laporan pada papan pengumuman dan/atau dapat menyampaikannya kepada pihak pelapor maupun pihak terlapor, terhadap hal tersebut Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menyampaikan Surat Penerusan Pelanggaran Administrasi Kepada KPU Kabupaten
300 Tasikmalaya dengan Nomor: 046/K.Bawaslu.JB- 18/PM.00.02/XII/2020 tertanggal 30 Desember 2020; e. Bahwa kemudian Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menerbitkan Status Laporan sebagaimana tertuang dalam Formulir A-17 tertanggal 26 Desember 2020 dan telah diumumkan pada papan pengumuman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya serta disampaikan kepada Pelapor dan Terlapor. (Bukti PK-15) 15. Bahwa dalam pokok permohonan angka 27 halaman 32 sampai dengan 35 terkait pelanggaran politik uang yang terjadi secara TSM (Terstruktur, Sistematis dan Massif), Bawaslu menerangkan sebagai berikut: a. Bahwa terkait dugaan pelanggaran politik uang, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya melakukan Proses Pencegahan dengan melakukan Sosialisasi yang dikemas dalam Program SADAPUR (Sadar Anti Politik Uang dan Riswah) yang dilakukan di Padepokan Cijaga Kp. Cikiray Desa Salawu, Kecamatan Salawu Program tersebut dilakukan dengan mengundang Ketua MUI Kabupaten Tasikmalaya, Pembina LBH Ansor Kabupaten Tasikmalaya, Komite Independen Pemantau Pemilu Kabupaten Tasikmalaya, DPD KNPI Kabupaten Tasikmalaya, Dr. Ani Heriyani, Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Tasikmalaya, Asosiasi BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Kabupaten Tasikmalaya, Kepala Desa Salawu, Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya, Dinas Sosial Kabupaten Tasikmalaya, Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, dan Alumni SKPP Jawa Barat dengan Surat Undangan Nomor: 04/K.Bawaslu-JB-18- PM.00.02/I/2020 tertanggal 11 Januari 2020, Adapun program tersebut dilakukan dalam rangka upaya pencegahan terhadap politik uang di Kabupaten Tasikmalaya, yang sebelumnya dilakukan kajian, analisis sosial politik dengan mengadakan Focus Group Discussion; (Bukti PK-16) b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Kecamatan Cigalontang, Desa Nangtang terkait dugaan pelanggaran salah satu anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dapat diterangkan sebagai berikut:
301 Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menerima laporan dari sdr. Sahrul Mubarok (Pelapor) terkait dugaan politik uang yang dilakukan oleh sdr. Dadan Muldani (Terlapor) menjabat ketua BPD Desa Nangtang untuk mengarahkan memilih pasangan calon nomor urut 2 (H. Ade Sugianto - Cecep Nurul Yakin) yang diregister Nomor: 03/LP/PB/Kab/13.26/XII/2020 Tanggal 14 Desember 2020, diberikan tanda bukti penyampaian laporan dengan memberikan rekaman percakapan lewat sambungan telepon antara sdr. Enjang Musthofa Salim dengan sdr. Yoyo. Bahwa Berdasarkan pembahasan pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Tasikmalaya tanggal 17 Desember 2020 disimpulkan: 1) Mengenai syarat formil telah terpenuhi dengan adanya pelapor adalah warga Negara Indonesia yang mempunyai Hak pilih, terlapor adalah WNI dan kesesuaian tanda tangan pelapor sudah sesuai dan sudah terpenuhi; 2) Mengenai syarat materil perlu dilakukan klarifikasi terhadap terlapor dan saksi - saksi yang lain guna menentukan bisa dan tidaknya terpenuhi unsur pidana; 3) Bahwa penentuan Pasal yang digunakan adalah Pasal 71 ayat (1) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengenai tindak pidana pemilihan dengan ancaman Pasal 188 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 maka Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya meneruskan untuk melakukan pemeriksaan dan pengumpulan alat bukti. Bahwa Berdasarkan pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Tasikmalaya tanggal 21 Desember 2020 terkait dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan berupa dugaan politik uang yang dilakukan oleh ketua BPD Desa Nangtang untuk mengarah memilih pasangan calon nomor urut 2 pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2020, Bahwa Berdasarkan Penelusuran dapat disimpulkan kurangnya Alat Bukti Saksi sehingga tidak bisa dilanjutkan ke tahap penyidikan;
302 Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menerbitkan status laporan tanggal 21 Desember 2020 pada papan pengumuman dan menyampaikan kepada pihak pelapor maupun pihak terlapor. (Bukti PK-17) c. Bahwa hasil pengawasan pada Desa Tanjungjaya Kecamatan Tanjungjaya terkait ajakan yang melibatkan Kepala Desa, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menerangkan sebagai berikut: PKD Desa Cibalanarik telah menerima informasi awal berupa kiriman foto dari warga masyarakat Desa Cibalanarik Kecamatan Tanjungjaya, dalam foto tersebut terdapat foto Kepala Desa Tanjungjaya atas nama sdr. Yanto Jayanegara dengan beberapa orang pemuda di Kp. Babakan sedang memberikan atau serah terima alat olahraga berupa bola voli dan 2 set jaring. Dalam foto serah terima alat olahraga tersebut Kepala Desa Tanjungjaya beserta beberapa orang pemuda selfi 2 jari yang merupakan di duga melakukan dugaan pelanggaran; Berdasarkan hasil penelusuran terkait informasi awal yang dituangkan dalam Berita Acara Keterangan Informasi Awal, yang dilakukan sdr. Yanto Jayanegara tidak memenuhi unsur pelanggaran; Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan pada Senin tanggal 7 Desember 2020 bertempat di Kampung Babakan Desa Tanjungjaya Kecamatan Tanjungjaya, terhadap dugaan pelanggaran tersebut tidak memenuhi unsur sehingga tidak dijadikan temuan; (Bukti PK-18) d. Bahwa terkait dugaan penyalahgunaan bantuan Covid-19 Desa Pagersari Kecamatan Pagerageung dapat diterangkan sebagai berikut: Bahwa Panwaslu Kecamatan Pagerageung melakukan pencegahan dengan memberikan surat Himbauan kepada Kepala Desa Se-Kecamatan Pagerageung dengan Nomor: 2020, tertanggal 12 Agustus 2020 adapun isi surat tersebut menghimbau kepada
303 Kepala Desa se-Kecamatan Pagerageung untuk tidak membuat keputusan dan/atau tindakan menguntungkan salah satu pasangan calon sebagaimana pada ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; (Bukti PK-19) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PKD, Panwascam maupun Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, tidak mendapatkan laporan atau Temuan. e. Bahwa terkait mengumpulkan kader Posyandu Se-Kabupaten Tasikmalaya PKD, Panwascam maupun Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, tidak mendapatkan laporan atau Temuan sebagaimana yang dimaksud Pemohon. f. Bahwa di Kecamatan Jatiwaras terkait pelibatan Camat, dapat diterangkan sebagai berikut: Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menerima laporan dari sdr. Akil (Pemohon) terkait Dugaan Pembentukan Panitia Pilkades yang diisi kegiatan kampanye calon Bupati yang diduga dilakukan oleh sdr. Enong Mawardi Yajid (terlapor) yang berstatus sebagai camat Jatiwaras yang diregister dengan Nomor: 01/LP/PB/13.26/XI/2020 Tanggal 25 November 2020, diduga melanggar pasal 71 ayat 1 undang-undang 10 tahun 2016 yang berbunyi "Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon". Bahwa terhadap laporan a quo telah dilakukan pembahasan pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 28 November 2020 yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut: 1) Mengenai syarat formil telah terpenuhi dengan adanya pelapor adalah warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih terlapor adalah camat Jatiwaras dan kesesuaian tanda tangan terlapor sudah sesuai dan sudah terpenuhi;
304 2) Mengenai syarat materil perlu dilakukan klarifikasi terhadap terlapor dan saksi-saksi yang lain guna menentukan bisa dan tidaknya terpenuhi unsur pidana; 3) Bahwa penentuan Pasal yang digunakan adalah pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengenai tindak pidana pemilihan dengan ancaman Pasal 188 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015, maka hasil pembahasan pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Tasikmalaya meneruskan untuk dilakukan pemeriksaan dan pengumpulan alat bukti; Kemudian, berdasarkan kajian Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya laporan a quo disimpulkan bahwa kegiatan kampanye yang dilakukan Enong Murwadi Yajid diduga melanggar netralitas ASN dan merupakan tindak pidana pemilihan serta terpenuhinya syarat formil maupun materil, laporan dilimpahkan ke Sentra Gakkumdu untuk dilakukan pembahasan; Berdasarkan pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Tasikmalaya tanggal 2 Desember 2020 terhadap Laporan a quo disimpulkan sebagai berikut: 1) Tindakan Terlapor merupakan pelanggaran tindak pidana pemilihan Berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengenai tindak pidana pemilihan dengan ancaman Pasal 188 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015; 2) Bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengumpulan barang bukti serta keterangan ahli telah menyatakan bahwa unsur perbuatan yang dilakukan oleh Sdr Drs. Enong Mawardi Yajid (Camat Jatiwaras) adalah memenuhi unsur dari Pasal yang disangkakan, maka Sentra Gakkumdu Tasikmalaya meneruskan untuk dilakukan penyidikan ke Polres Tasikmalaya dengan Surat Penerusan Nomor: 013/K.Bawaslu.JB-18/PM.00.02/XII/2020 Tanggal 3 Desember 2020 Kemudian berdasarkan hasil pembahasan ketiga Sentra Gakkumdu Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 22 Desember
305 2020 terhadap laporan a quo dari hasil penyidikan disimpulkan untuk dilimpahkan kepada Kejaksaan Kabupaten Tasikmalaya untuk dilakukan proses penuntutan; Bahwa terhadap laporan a quo telah selesai dan diputus nomor 8/Pid.Sus/2021/PN TSM, adapun amar putusan sebagai berikut: a. Menyatakan terdakwa Drs. Enong Mawardi Yajid Bin Aban Sobana (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut, dengan pidana denda sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan c. Menyatakan barang bukti berupa; 1) 1 (satu) unit handphone android merk Samsung Galaxy J3 Pro warna silver; 2) 1 (satu) bundel Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 289/TL.02.3- Kpt/3206/KPU-Kab/IX/2020, Tanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020; 3) 1 (satu) bundel Salinan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 290/PL.02.3- Kpt/3206/KPU-Kab/IX/2020 Tanggal 24 September 2020 Tentang Penetapan nomor urut dan daftra calon peserta pemilihn Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020; 4) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Barat Nomor: 141/I-A/Peg/010/1989, Tanggal 29 April 1989. Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) an. Sdr. Enong Mawardi Yajid 1 (satu) lembar fotocopy surat Keptusan Bupati Tasikmalaya Nomor: 821.2/Kep.387-BKD/2017, Tanggal 4 Oktober 2017 Tentang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian
306 Para Pejabat Administrator an. Sdr. Drs. Enong Mawarsi Yajid; d. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah); (Bukti PK-20) g. Bahwa terkait dugaan politik uang di Kecamatan Pancatengah, dapat diterangkan sebagai berikut: Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menerima laporan dari sdr. Suherman, terkait dugaan politik uang yang dilakukan oleh Sdr. Alif (Kepala Desa Pancawangi) kepada ketua RT 19 RW 05 Kp. Cikijing Desa Pancawangi Kecamatan Pancatengah, di Register dengan nomor 05/LP/PB/Kab/13.26/XII/2020 Tanggal 14 Desember 2020 yang diberi tanda bukti penyampaian laporan berupa Rekaman Pembicaraan Pelapor dan Terlapor menggunakan Handphone android milik sdr. Entus dengan Sdr. Ika; Bahwa Berdasarkan Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya terhadap laporan a quo dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga direkomendasikan agar dilimpahkan ke Sentra Gakkumdu untuk dilakukan pembahasan sebagaimana tertuang dalam Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran tertanggal 16 Desember 2020 Bahwa kemudian berdasarkan pembahasan pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 17 Desember 2020, disimpulkan sebagai berikut: 1) Mengenai syarat formil telah terpenuhi dengan adanya Pelapor adalah warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Terlapor adalah merupakan WNI dan kesesuaian tanda tangan Pelapor sudah sesuai dan sudah terpenuhi; 2) Untuk melengkapi syarat materil perlu dilakukan klarifikasi terhadap Terlapor dan Saksi-Saksi yang lain guna menentukan pemenuhan unsur Pidana Pemilihan; 3) Bahwa penentuan Pasal yang digunakan adalah Pasal 68 ayat (1) huruf i Jo Pasal 187 Undang - Undang nomor 1 Tahun
307 2015, sehingga terhadap laporan a quo agar diteruskan ke tahap pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti; Bahwa diketahui berdasarkan kajian akhir Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 20 Desember 2020 terhadap laporan a quo disimpulkan sebagai berikut: a) Kurangnya alat bukti saksi dikarenakan saksi tidak mau bersedia untuk dimintai keterangan dalam klarifikasi dan sudah diundang secara patut sebanyak 3 kali oleh Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya; b) Bahwa saksi pelapor tidak mengetahui kronologis kejadian secara langsung dan tidak mengetahui siapa saja yang diberikan uang oleh Terlapor sehingga keterangan Pelapor tidak dapat dijadikan acuan atau referensi untuk mencari kebenaran atau fakta mengenai kejadian pembagian uang/money politik; c) Tentang dugaan politik uang yang dilakukan oleh Sdr. Aif Kepala Desa Pancawangi Kepada RT 19 RW 05 Kp Cikijing Desa Pancawangi yang bernama Ibu Ika untuk pergerakan berjalan di Nomor 2 pada pemilihan bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2020 adalah tidak bisa dilanjutkan ke tahap penyidikan; Berdasarkan Pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Tasikmalaya Tertanggal 21 Desember 2020 terhadap laporan a quo disimpulkan tidak memenuhi unsur materil karena kurangnya alat bukti saksi sehingga tidak dilanjutkan ketahap penyidikan. Bahwa kemudian Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya telah menerbitkan status laporan tertanggal 21 Desember 2020 pada papan pengumuman dan telah disampaikan kepada Pelapor dan Terlapor. (Bukti PK-21) h. Bahwa di Kecamatan Cipatujah terkait dugaan politik uang, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya telah menerima laporan dari sdr Jarkasih pada tanggal 19 Desember 2020, dengan hasil kajian awal bahwa laporan tersebut tidak dapat di Registrasi karena tidak
308 memenuhi syarat formil terkait tenggang waktu penyampaian laporan yakni diketahui waktu peristiwa pelanggaran terjadi pada tanggal 07 Desember 2020 dan laporan disampaikan pada tanggal 19 Desember 2020, sehingga laporan a quo daluarsa dan laporan tidak dapat diterima; (Bukti PK-22) i. Bahwa terkait dugaan politik uang di Kecamatan Cineam dapat diterangkan sebagai berikut: Bahwa Di wilayah Kecamatan Cineam tidak terdapat Desa Mekarsari sebagaimana yang dimaksud Pemohon; Bahwa dalam rangka pencegahan Pengawas Kecamatan Cineam melakukan pencegahan berupa menyampaikan surat himbauan dengan Nomor: 074/Bawaslu.JB-18.20/X/2020 Tertanggal 10 Oktober 2020 kepada Kepala Desa Se-Kecamatan Cineam, adapun isi suratnya adalah menghimbau kepada Kepala Desa sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 berbunyi pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, TNI/POLRI, dan kepala desa atau sebutan lainya lurah, dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon; (Bukti PK-23) Berdasarkan hasil pengawasan di Kecamatan Cineam, Bawaslu tidak menerima laporan atau temuan terkait adanya pembagian uang. 16. Bahwa terkait permohonan huruf d halaman 36 sampai dengan halaman 38, terkait keterlibatan Aparatur Sipil Negara, Pemerintah Desa, hingga Rt/Rw yang bersifat TSM, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menerangkan hal-hal sebagai berikut: a. Bahwa terkait dengan dugaan pelibatan Kepala Desa Desa Jatijaya Kecamatan Gunungtanjung, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menerima laporan dari sdr. Agus Salim S.Sy pada Tanggal 15 Desember 2020 dengan terlapor Sdr. Uus Ruswandi dalam bentuk pengarahan untuk mencoblos Nomor Urut 02 kepada masyarakat, Adapun hasil kajian awal bahwa laporan tersebut tidak dapat di
309 Registrasi karena tidak memenuhi syarat formil terkait tenggang waktu penyampaian laporan yakni diketahui waktu peristiwa pelanggaran terjadi Tanggal 6 Desember 2020 dan laporan disampaikan pada Tanggal 15 Desember 2020, sehingga laporan a quo daluarsa dan laporan tidak dapat diterima; (Bukti PK-24) b. Bahwa dalam pokok permohonan terkait dugaan pelanggaran RT di Desa Linggamulya Kecamatan Leuwisari yang menggunakan baju dengan simbol calon nomor urut 02 pada saat pemilihan di TPS, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menerangkan: Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menerima laporan dari Sdr. Aaz Abdul Aziz (Pelapor) terkait dugaan kampanye pada hari pemungutan suara dengan cara mengumpulkan surat undangan warga (pemberitahuan) kemudian mengarahkan untuk memilih pasangan calon nomor urut 2 pada pemilihan bupati dan wakil bupati Tasikmalaya Tahun 2020 serta memakai atribut atau kaos pasangan calon bupati nomor urut 2 (H. Ade Sugianto dan Cecep Nurul Yakin) di depan antrian masyarakat yang akan mencoblos di TPS yang dilakukan oleh Sdr. Agus Zaenal Muttaqin dan Sdr. Mikdar yang di register dengan nomor 04/LP/PB/13.26/ XII/ 2020 tertanggal 14 Desember 2020 dengan memberikan tanda bukti penyampaian laporan berupa video sdr. Agus zaenal Muttaqin Memakai atribut atau kaos pasangan calon bupati nomor urut 2 (H. ade Sugianto dan Cecep Nurul Yakin). Berdasarkan pembahasan pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 17 Desember 2020 pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut: 1) Mengenai syarat formil telah terpenuhi dengan adanya pelapor adalah warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, terlapor adalah merupakan WNI dan kesesuaian tanda tangan pelapor sudah sesuai dan sudah terpenuhi; 2) Mengenai syarat materil perlu dilakukan klarifikasi terhadap terlapor dan saksi-saksi yang lain untuk memenuhi unsur Pidana Pemilihan;
310 3) Bahwa penentuan Pasal yang digunakan adalah Pasal 68 ayat (1) huruf i jo Pasal 187 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sehingga direkomendasikan untuk dilakukan pemeriksaan dan pengumpulan alat bukti; Bahwa kemudian berdasarkan pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Tasikmalaya 21 Desember 2020 terhadap laporan a quo disimpulkan tidak memenuhi unsur materil karena kurangnya alat bukti saksi sehingga tidak dilanjutkan ketahap penyidikan; Bahwa selanjutnya Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menerbitkan status laporan tertanggal 21 Desember 2020 pada papan pengumuman dan menyampaikan kepada Pelapor dan Terlapor; (Bukti PK-25) c. Bahwa dalam pokok permohonan terkait kampanye yang dilakukan petugas PKH (Program Keluarga Harapan) Desa Tanjungsari Kecamatan Gunungtanjung, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menerangkan: PKD Desa Tanjungsari Kecamatan Gunungtanjung telah melaksanakan pengawasan langsung Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan dengan uraian singkat hasil pengawasan yang pada pokoknya hari selasa tanggal 24 November 2020 waktu pada pukul 10.00 WIB s/d Selesai tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran; (Bukti PK-26) Berdasarkan hasil pengawasan di Kecamatan Gunungtanjung, PKD, Panwascam dan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya tidak menerima laporan atau temuan terkait kampanye yang dilakukan petugas PKH (Program Keluarga Harapan) d. Bahwa terkait dugaan pelibatan ASN yang dilakukan oleh Kepala Satpol PP Kabupaten Tasikmalaya, diterangkan sebagai berikut: Bahwa Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan penelusuran terhadap informasi awal terkait dugaan tindakan keberpihakan ASN an. Sdr. Iwan Ridwan, S.IP dengan akun
311 facebook milik dirinya (Iwan Edr) dengan cara meng-share akun facebook H. Ade Sugianto yang merupakan calon Bupati; Bahwa berdasarkan kajian yang disusun oleh Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, tindakan yang dilakukan Iwan Ridwan selaku Satuan Polisi Pamong Praja adalah melekat jabatannya dan tidak bisa dihindari, maka diduga melanggar Pasal 71 ayat (1) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi "Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon" dengan sanksi pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 yang berbunyi "Setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) atau paling banyak Rp. 6000.000,00 (Enam Juta Rupiah) dan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/71/M.SM.00.00/2017 poin C berupa pelanggaran kode etik dan pelanggaran pidana pemilu, bahwa syarat formil dan materil pada peristiwa tersebut telah terpenuhi. Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan dalam uraian singkatnya Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan penelusuran terhadap informasi awal atas dugaan pelanggaran sdr. Iwan Ridwan (ASN) di satuan polisi pamong praja melakukan tindakan keberpihakan terhadap pasangan calon Nomor Urut 2 (Ade Sugianto - Cecep Nurul Yakin) yang telah di register dengan Nomor Temuan: 11/TM/PB/KAB/13.26/XII/2020 tertanggal 12 Desember 2020;
312 Berdasarkan pembahasan pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 13 Desember 2020 disimpulkan sebagai berikut; 1) Mengenai syarat formil dan materil telah terpenuhi dengan adanya penemu adalah warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Terlapor adalah merupakan ASN/Kepala Satuan Polisi Pamongpraja Kabupaten Tasikmalaya dan kesesuaian tanda tangan Pelapor sudah sesuai dan sudah terpenuhi; 2) Mengenai syarat materil perlu di lakukan klarifikasi terhadap Terlapor dan saksi-saksi yang lain guna menentukan bisa tidaknya terpenuhi unsur pidana; 3) Bahwa penentuan Pasal yang digunakan adalah Pasal 71 ayat (1) jo Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya meneruskan untuk dilakukan pemeriksaan dan pengumpulan alat bukti; Bahwa diketahui berdasarkan hasil pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 15 Desember 2020 terhadap laporan a quo disimpulkan sebagai berikut: 1. Bahwa dugaan pelanggaran Netralitas ASN (Kasatpol PP Kabupaten Tasikmalaya) yang melakukan tindakan keberpihakan terhadap pasangan calon Nomor Urut 2 ( Ade Sugianto - Cecep Nurul Yakin) dengan share akun Facebook milik H. Ade Sugianto yang memuat tulisan #tasikhadeyakin #adececep, #nomor2 pada pemilihan bupati dan wakil bupati Tasikmalaya tahun 2020 adalah merupakan pelanggaran tindak pidana pemilihan Berdasarkan Pasal 71 Jo Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
313 2. Bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti perbuatan yang dilakukan oleh sdr. Iwan Ridwan S.IP (Kasatpol PP Kabupaten Tasikmalaya) memenuhi unsur, maka Sentra Gakkumdu Kabupaten Tasikmalaya meneruskan untuk dilakukan penyidikan oleh Sentra Gakkumdu Unsur Kepolisian Resort Tasikmalaya; Bahwa Berdasarkan pembahasan ketiga Sentra Gakkumdu Kabupaten Tasikamalaya tanggal 12 Januari 2020 terhadap temuan a quo disimpulkan sebagai berikut: 1. Bahwa dugaan pelanggaran netralitas ASN Iwan Ridwan S.IP (Kasatpol PP Kabupaten Tasikmalaya) merupakan tindak pidana pemilihan Berdasarkan Pasal 71 Jo Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; 2. Bahwa Berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan tersangka dan bukti yang didapat dalam penyidikan, berkas perkara penyidikan sudah lengkap selanjutnya dapat dilimpah ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya; (Bukti PK-27) Bahwa diketahui sampai dengan keterangan Tertulis ini disusun, masih dalam proses penuntutan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya; e. Bahwa dalam pokok permohonan terkait dugaan ASN Kepala Puskesmas Kecamatan Cibalong, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menerangkan: Bahwa Panwascam Cibalong telah menerima informasi awal dari PKD Desa Cisemper bernama sdr. Tatang Somantri A.Md, memberitahukan informasi kepada Panwaslu Kecamatan Cibalong berupa ASN yang menjabat sebagai Kepala Puskesmas Cibalong, yang diduga me-like dan berkomentar pada salah satu postingan yang mengarah mendukung Paslon Nomor Urut 2;
314 Berdasarkan hasil penulusuran terkait informasi awal yang dituangkan dalam Berita Acara Keterangan Informasi Awal tidak memenuhi unsur pelanggaran; Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan pada hari selasa tanggal 3 November 2020 berkesimpulan dugaan pelanggaran tersebut tidak memenuhi unsur sehingga tidak dijadikan temuan; (Bukti PK-28) 17. Bahwa pada pokok permohonan huruf E halaman 39 sampai dengan 40 terkait dugaan kekeliruan dalam data pemilih, pengguna hak pilih, DPTb, DPPh, Pemilih disabilitas, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menerangkan: a. Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan pengawasan Tahapan rapat pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Hari Selasa Tanggal 15 Desember 2020 dari hasil pengawasan tersebut pada pokoknya terdapat 23 Kecamatan dari total 39 Kecamatan Se- Kabupaten Tasikmalaya terdapat kekeliruan jumlah dalam elemen data pemilih, pengguna hak pilih, DPTb (Daftar Pemilih Tambahan), DPPh (Daftar Pemilih Pindahan),Pemilih Disabilitas, Pengguna Hak Surat Suara yang digunakan; (Bukti PK-29) b. Bahwa terhadap hal tersebut Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya telah merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Tasikmalaya, dengan surat nomor: 288/K.BAWASLU-JB-18-PM.00.02/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020; (Bukti PK-30) c. Bahwa kemudian sampai dengan disusunnya keterangan tertulis ini, KPU Kabupaten Tasikmalaya belum menjawab Rekomendasi tersebut; 18. Bahwa dalam pokok permohonan terkait dugaan pembukaan kotak suara di Kecamatan Cikatomas, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menerangkan: Bahwa Panwaslu Kecamatan Cikatomas melakukan Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya di Kecamatan Cikatomas pada Hari Jum'at tanggal 11
315 Desember 2020 pada Pukul 09.00 WIB s/d 24.00 WIB bertempat di Aula Kantor Kecamatan Cikatomas; Bahwa Hasil Pengawasan yang pada pokoknya menemukan adanya kotak suara yang keadaan kabel ties tidak terpasang secara sempurna, diketahui pada saat Rapat Pleno rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kecamatan; Panwaslu Kecamatan Cikatomas memberikan rekomendasi langsung secara lisan untuk memastikan kotak suara tersegel sesuai tata cara prosedur mekanisme yang diatur dalam peraturan KPU sekaligus memastikan tidak adanya perubahan jumlah perolehan hasil suara. Bahwa Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Cikatomas atas kejadian tersebut ditindaklanjuti oleh PPK Kecamatan Cikatomas pada kegiatan rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan; (Bukti PK-31) 19. Bahwa pada pokok permohonan huruf F halaman 40 sampai dengan 43 terkait perolehan hasil masing-masing berdasarkan hasil pengawasan atas pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Tasikmalaya perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya sebagai berikut: No Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Jumlah akhir 1 H. Azies Rismaya Mahpud, SE dan H. Haris Sanjaya 221.924 2 H. Ade Sugianto-H. Cecep Nurul Yakin 315332 3 Cep zam zam Dzulfikar Nur, S.Sos-Drs. Padil Karsoma 113.571 4 Dr. H. Iwan Saputra, SE, M.Si, IIP Miptahul Paoz 308.259 (Bukti PK-32) 20. Bahwa Berdasarkan permohonan terkait penetapan hasil penghitungan suara, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya melakukan Pengawasan Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Hari Selasa Tanggal 15 Desember 2020 pembukaan dimulai pada pukul 09.00 WIB yang bertempat di Gedung Dakwah Singaparna Kabupaten Tasikmalaya
316 dengan uraian singkat hasil pengawasan adapun rincian hasil perolehan suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 adalah sebagai berikut: Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati No Tasikmalaya Jumlah akhir H. Azies Rismaya Mahpud, SE dan H. Haris 1 Sanjaya 221.924 2 H. Ade Sugianto-H. Cecep Nurul Yakin 315332 3 Cep zam zam Dzulfikar Nur, S.Sos-Drs. 113.571 Padil Karsoma 4 Dr. H. Iwan Saputra, SE, M.Si, IIP Miptahul Paoz 308.259 Pukul 02.00 WIB dini hari tanggal 16 Desember 2020 proses Penyerahan Berita Acara kepada semua saksi paslon dan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya; (Bukti PK-29) a. Bahwa terhadap permohonan terkait perbedaan penghitungan cepat antara KPU Kabupaten Tasikmalaya dengan LSI Deny JA, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya melakukan tindakan cepat dengan cara mengirimkan Surat Rekomendasi Nomor: 285/K.Bawaslu-JB-18- PM.00.02/XII/2020 tertanggal 10 Desember 2020. Penghentian tayangan realcount yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya; (Bukti PK-33) b. Bahwa dalam pokok Permohonan terkait dugaan bantuan Bupati belanja Hibah, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menerangkan: 1. Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya sudah melakukan pencegahan berupa melayangkan surat himbauan Kepada Bupati Tasikmalaya beserta jajarannya sebagaimana Surat Nomor: 18/K.Bawaslu-JB- 18-PM.00.02/V/2020, tertanggal 6 Mei 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut: 1) Setiap pengambilan kebijakan dalam tata kelola pemerintahan dan pelaksanaan program kegiatan di lingkungan pemerintah
317 Kabupaten Tasikmalaya senantiasa selalu mematuhi peraturan perUndang - undangan yang berlaku; 2) Bersama-sama melakukan sosialisasi pencegahan terhadap larangan pemberian uang atau barang sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; 3) Menjaga netralitas ASN, Kepala Desa dan Perangkatnya dalam rangka menjaga Integritas Pilkada serentak yang Demokratis; (Bukti PK-1) 2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya tidak menerima laporan atau Temuan; c. Bahwa terkait dalil pemohon pada angka 28 halaman 41, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya telah menjelaskan pada angka 1 sampai dengan angka 13 halaman 2 sampai halaman 10 Keterangan ini. (Bukti PK-1 sampai dengan PK-14) B. Penutup Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya ini disusun dengan sebenar-benarnya. Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya. Bahwa selain itu, dalam persidangan tanggal 4 Maret 2021, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa rekomendasi yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Tasikmalaya menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terkait dengan hal laporan dari Pasangan Calon Nomor 04 Saudara Iwan Saputra dan Iip Miptahul Paoz terkait dengan keluarnya SE dan intruksi bupati. Bawaslu memproses yang dilaporkan pada tanggal 16 Desember 2020 (bukti PK-15). Bahwa laporan tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, terhadap unsur pidannya dibawa ke Sentra Gakkumdu, ada pembahasan pertama dan kedua. Pada saat pembahasan kedua tanggal 26 Desember 2020 tidak tepenuhi unsur pidannya.
318 Yang terbukti menurut Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya adalah pelanggaran administrasinya memenuhi unsur pelanggaran administrasinya (bukti PK-15). Surat edaran dan instruksi bupati yang dipersoalkan adalah kebijakan terkait dengan percepatan tanah wakaf yang dikeluarkan pada tanggal 2 dan 3 September 2020. Sebelumnya telah ada laporan berkaitan dengan hal tersebut pada tanggal 7 Desember 2020, namun yang memenuhi unsur syarat formil materiil adalah yang tanggal 16 Desember 2020. Bahwa keberatan Pihak Terkait terhadap Komisioner Bawaslu yang memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu antara istri Paslon Iip Miptahul Paoz dengan istri Komisioner Bawaslu Ahmad Aziz Firdaus. Pengambilan rekomendasi diambil tidak dengan suara bulat, yakni 4-1. Pendapat berbeda dari Komisioner Dodi Juanda, yaitu dengan alasan tindak pidananya tidak terpenuhi. Terkait dengan proses penanganan pelanggaran yang dilaporkan oleh pasangan 04, proses di Gakkumdu tahap pembahasan pertama memenuhi unsur formil materiil dan mengambil kesimpulan untuk dilakukan klarifikasi terkait dengan laporan. Kemudian dilakukan klarifikasi beberapa pihak sesuai dengan Perbawaslu Nomor 8/2020. Yang pertama dengan Saksi/Ahli Pidana. Yang kedua dengan Saksi/Ahli Hukum Tata Negara. Saksi/Ahli Hukum Pidana dan Tata Negara menyampaikan bahwa persoalan penanganan pelanggaran dugaan penanganan pelanggaran, baik pidana atau administrasi berjalan berdiri sendiri tanpa harus keterkaitan dengan hasil keputusan pengadilan terkait dengan pidananya terbukti atau tidak. Sehingga Bawaslu yang diberi kewenangan, menurut Perbawaslu Nomor 8/2020, penanganan pelanggaran administrasi kemudian disimpulkan hasil pleno tersebut. Selanjutnya pada tanggal 26 diambil keputusan untuk selanjutnya tanggal 30 Desember diserahkan ke KPU. Terkait dengan adanya keluarga yang menjadi pasangan calon, Komisioner Bawaslu Ahmad Aziz Firdaus menjaga independensi, sebagai komisioner Bawaslu apakah itu keterkaitan hubungan keluarga atau pun sekalipun di luar hubungan keluarga. Diantaranya dengan menyampaikan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat. inkrah
319 Terkait dengan RT Siaga, berdasarkan hasil pengawasan dan laporan dari tingkat kecamatan, terkait dengan ada dugaan pelanggaran, tidak ada laporan dari panwas kecamatan. Sampai pada saat proses tahapan kampanye, Bawslu menerima laporan-laporan tetapi setelah kami dilakukan tindak lanjut secara mendalam tidak terpenuhi unsur-unsur pelanggaran. Terkait dengan kejadian pada tanggal 11 Desember 2020 di Aula Kantor Kecamatan Cikatomas bahwa hasil pengawasan yang pada pokoknya menemukan adanya kotak suara yang keadaan kabel tis tidak terpasang secara sempurna diketahui pada saat rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kecamatan. Panwaslu Kecamatan Cikatomas memberikan rekomendasi langsung secara lisan untuk memastikan kotak suara tersegel sesuai tata cara prosedur mekanisme yang diatur dalam peraturan KPU sekaligus memastikan tidak adanya perubahan jumlah perolehan hasil suara. Bahwa rekomendasi Panwaslu Kecamatan Cikatomas atas kejadian tersebut ditindaklanjuti oleh PPK Kecamatan Cikatomas pada kegiatan rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan. Dan terhadap hal tersebut tidak ada laporan terkait perubahan suara. Pada saat pileg/pilpres 2019, tidak muncul persoalan mengenai percepatan sertifikasi wakaf. Komisioner Bawaslu Tasikmalaya atas nama Dodi Juanda berpendapat bahwa program tersebut adalah program pemerintah pusat, dan dalam di UU 10/2016 terkait kebijakan atau program pemerintah daerah. Jadi hal tersebut adalah program pemerintah pusat dan menurut pandangan pribadi pelanggaran pemilunya tidak terpenuhi, tidak memenuhi unsur maka secara administrasinya pun juga terpenuhi karena pasalnya juga sama, sanksinya juga sama. Dalam hal rekomendasi yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Tasikmalaya, kata-kata Bawaslu tidak ada mendiskualifikasi pasangan calon. Yang ada adalah untuk merekomendasikan kepada KPU untuk menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terkait dengan surat nomor 288/Kab.Bawaslu, tertanggal 15 Desember sudah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya pada saat proses yang sedang berjalan. Permasalahannya karena Bawaslu mengirimkan surat resmi,
320 KPU tidak menjawabnya. Tetapi pada dasarnya sudah ditindaklanjuti pada saat sidang rapat pleno. Terkait dengan netralitas ASN saudara Iwan putusan pengadilannya tanggal 8 Februari 2021 Nomor 43/PIB.SUS/2021/PN Tasikmalaya, terbukti melanggar pidana pemilihan terkait netralitas ASN dengan denda pidana Rp4.000.000. Saat ini yang bersangkutan masih sebagai Kepala Satpol PP, sedangkan untuk Camat Jatiwaras diputus oleh pengadilan tertanggal 18 Januari 2021 dengan status telah pensiun. Untuk Pak satpol PP sifatnya temuan dari pengawas pemilu yang berawal dari informasi awal masyarakat kepada Bawaslu. Selanjutnya Bawaslu melakukan penelusuran untuk memastikan kebenaran informasi awal tersebut dengan melakukan klarifikasi sampai pada proses hasil penelusuran dinaikkan kepada laporan hasil pengawasan untuk diteruskan di pembahasan di Sentra Gakkumdu. Di Sentra Gakkumdu sudah terpenuhi sesuai dengan unsur formil materiil di tahap lanjut ke penyelidikan dan ke penyidikan sampai ke kejaksaan, kemudian dilimpahkan ke pengadilan sampai pada inkracht berdasarkan Putusan Nomor 43/PID.SUS/2001/PN Tasikmalaya tanggal 8 Februari 2021. [2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-33, yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 2 Februari 2021 sebagai berikut: 1. Bukti PK-1 : Fotokopi Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Nomor 81/K.Bawaslu-JB-18-PM.00.02/ V/2020, Tertanggal 6 Mei 2020; 2. Bukti PK-2 : Fotokopi Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Nomor 63/K.BAWASLU-JB-18/PM.00.02/II/2020 Tertanggal 5 Februari 2020; 3. Bukti PK-3 : Fotokopi Dokumen Penanganan Pelanggaran tersebut yaitu: 1. Formulir Laporan Nomor 06/Lp/Pb/Kab/13.26/XII/2020, Tertanggal 15 Desember 2020; 2. Tanda Bukti Penymapaian Laporan; 3. Bukti Laporan; 4. Kajian Awal; 5. Undangan Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu; 6. Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu; 7. Undangan Klarifikasi; 8. Keterangan Klarifikasi Dibawah Sumpah/Janji;
4. Bukti PK-4 5. Bukti PK-5 6. Bukti PK-6 7. Bukti PK-7 8. Bukti PK-8 9. Bukti PK-9 10. Bukti PK-10 11. Bukti PK-11 12. Bukti PK-12 13. Bukti PK-13 14. Bukti PK-14 15. Bukti PK-15 321 9. Berita Acara Klarifikasi; 10. Kajian Dugaan Pelanggaran; 11. Undangan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu; 12. Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu; 13. Status Laporan; : Fotokopi Surat Himbauan Panwaslu Kecamatan Culamega Nomor 060/K.BAWASLU-JB.10/TU.03/X/2020 Tertanggal 10 Oktober 2020; : Fotokopi Surat Himbauan Panwaslu Kecamatan Salawu Nomor 004/K.Bawaslu.JB-Kec.14/HM/IX/2020 Tertanggal 9 September 2020; : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan 33/LP/PL/Cam.Salawu.13.26/VIII/2020 Salawu Tertanggal 8 Agustus 2020; Nomor : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Singaparna Tertanggal 4 Desember 2020; : Fotokopi Himbauan Padakembang Nomor KEC.29/HK.01.01/1/2020, Tertanggal 16 Januari 2020; Himbauan Parungponteng Nomor Kec.07/PM.00.02/X/2020 Tertanggal 1 Oktober 2020; Surat Panwaslu Kecamatan 002/K.BAWASLU.JB- : Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan 039/K.BAWASLU.JB- : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Parungponteng Tertanggal 21 September 2020; Surat : Fotokopi Kecamatan Gunungtanjung Nomor 011/K.BAWASLU.JB-18.23/PM.00. 02/X/2020 Tertanggal 9 Oktober 2020; Himbauan Panwaslu : Fotokopi Surat Himbauan Panwaslu Kecamatan Cipatujah Nomor 060/K.BAWASLU-JB.11/TU.23/X/2020, Tertanggal 10 Oktober 2020; : Fotokopi Surat Himbauan Panwaslu Kecamatan Cikatomas 012/K.BAWASLU.JB-18.23/PM.00.02/X/2020, Nomor Tertanggal 10 Oktober 2020; : Fotokopi Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Tasikmalaya Nomor: 29 Pemilihan Umum Kabupaten 020.A/K.Bawaslu.JB-18/HK.01.01/X/2020 Tertanggal Oktober 2020 : Fotokopi Dokumen Penanganan Pelanggaran Adalah Sebagai Berikut: 1. Formulir Laporan 07/Reg/LP/PB/Kab/13.26/XII/2020 Desember 2020 Tertanggal Nomor: 16 2. Tanda Bukti Penyampaian Laporan 3. Bukti Laporan 4. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
16. Bukti PK-16 17. Bukti PK-17 18. Bukti PK-18 19. Bukti PK-19 20. Bukti PK-20 322 5. Undangan Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu 6. Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu 7. Undangan Klarifikasi 8. Keterangan Klarifikasi Dibawah Sumpah/Janji 9. Berita Acara Klarifikasi 10. Kajian Dugaan Pelanggaran 11. Undangan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu 12. Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu 13. Surat Penerusan Pelanggaran Lainnya 14. Status Laporan : Fotokopi Surat Undangan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 04/K.BAWASLU-JB-18-PM.00.02/I/2020, Tertanggal 11 Januari 2020; : Fotokopi Dokumen Penangan Pelanggaran Sebagai Berikut: 1. Formulir Laporan Nomor: 03/LP/PB/Kab/13.26/XII/2020, 14 Desember 2020; 2. Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan; 3. Fotokopi Bukti Laporan; 4. Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran; 5. Fotokopi Undangan Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu; 6. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu; 7. Fotokopi Undangan Klarifikasi; 8. Fotokopi Keterangan Klarifikasi Dibawah Sumpah/Janji; 9. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi; 10. Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran; 11. Fotokopi Undangan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu; 12. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu; 13. Fotokopi Status Laporan; : Fotokopi: 1. Informasi Awal; Acara 2. Berita Kec.Tanjungjaya/XII/2020; Pleno Nomor: 131/BA/Panwaslu 3. Berita Acara Keterangan Informasi Awal; 4. Kajian Informasi Awal; 5. Fomulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tanjungjaya Tertanggal 8 Desember 2020; : Fotokopi Himbauan Nomor: Pagerageung 18.38/KP.01.00/VIII/2020, Tertanggal 12 Agustus 2020; Surat Panwaslu kecamatan 061/K.BAWASLU-JB- : Fotokopi Dokumen Penangan Pelanggaran Sebagai Berikut: 01/LP/PB/13.26/XI/2020 Laporan Nomor: Tertanggal 25 November 2020; 2. Tanda Bukti Penyampaian Laporan; 3. Bukti Laporan; 4. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran; 1. Fomulir
21. Bukti PK-21 22. Bukti PK-22 23. Bukti PK-23 24. Bukti PK-24 25. Bukti PK-25 323 5. Undangan Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu; 6. Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu; 7. Undangan Klarifikasi; 8. Keterangan Klarifikasi Dibawah Sumpah/Janji; 9. Berita Acara Klarifikasi; 10. Kajian Dugaan Pelanggaran; 11. Undangan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu; 12. Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu; 13. Surat Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan; 14. Undangan Pembahasan Ketiga Sntra Gakkumdu; 15. Berita Acara Pembahasan Ketiga Sentra Gakkumdu; 16. Putusan Putusan Pengadilan Nomor; 8/Pid.Sus/2021/PN Tsm; 17. Status Laporan; : Fotokopi Dokumen Penangan Pelanggaran Sebagai Berikut: 1. Formulir Laporan Nomor: 05/LP/PB/Kab/13.26/XII/2020 Tertanggal 14 Desember 2020; 2. Tanda Bukti Penyampain Laporan; 3. Bukti Laporan; 4. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran; 5. Undangan Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu; 6. Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu; 7. Undangan Klarifikasi 8. Keterangan Klarifikasi Dibawah Sumpah/Janji 9. Berita Acara Klarifikasi 10. Kajian Dugaan Pelanggaran 11. Undangan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu 12. Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu 13. Status Laporan : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Tertanggal 19 Desember 2020; : Fotokopi Surat Himbauan Panwaslu kecamatan Cineam Nomor: 074/K.BAWASLU-JB.18.20/X/2020 Tertanggal 10 Oktober 2020; : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Tertanggal 15 Desember 2020; : Fotokopi Dokumen Penangan Pelanggaran Sebagai Berikut: 1. Formulir Laporan Nomor: 04/LP/PB/Kab/13.26/ XII/ 2020 Tertanggal 14 Desember 2020; 2. Tanda Bukti Penyampaian Laporan; 3. Bukti Laporan; 4. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran; 5. Undangan Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu; 6. Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu; 7. Undangan Klarifikasi; 8. Keterangan Klarifikasi Dibawah Sumpah/Janji; 9. Berita Acara Klarifikasi; 10. Kajian Dugaan Pelanggaran; 11. Undangan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu;
324 12. Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu; 13. Status Laporan; 26. Bukti PK-26 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Gunungtanjung Tertanggal 24 November 2020; 27. Bukti PK-27 : Fotokopi Dokumen Penangan Pelanggaran Sebagai Berikut: 1. Informasi Awal; 2. Berita Acara Keterangan Informasi Awal; 3. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Tertanggal 7 Desember 2020; 4. Bukti Dokumentasi; 5. Formulir Temuan Nomor: 11/TM/PB/KAB/ 13.26/XII/2020 Tertanggal 12 Desember 2020; 6. Undangan Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu; 7. Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu; 8. Undangan Klarifikasi; 9. Keterangan Klarifikasi Dibawah Sumpah/Janji; 10. Berita Acara Klarifikasi; 11. Kajian Dugaan Pelanggaran; 12. Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu; 13. Undangan Pembahasan Ketiga Sentra Gakkumdu; 14. Berita Acara Pembahasan Ketiga Sentra Gakkumdu; 15. Status Laporan; 28. Bukti PK-28 : Fotokopi: 1. Informasi Awal; 2. Berita Acara Pleno Informasi Awal; 3. Undangan Kterangan Informasi Awal; 4. Fomulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu 29. Bukti PK-29 Kecamatan Cibalong Tertanggal 5 November 2020; : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Tertanggal 22 Desember 2020; 30. Bukti PK-30 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya dengan Nomor: 288/K.BAWASLU-JB-18- PM.00.02/XII/20 20 Tertanggal 15 Desember 2020; 31. Bukti PK-31 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Cikatomas Tertanggal 12 Desember 2020; 32. Bukti PK-32 : Fotokopi Model D-Hasil Kabupaten/Kota-KWK Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Tasikmalaya; 33. Bukti PK-33 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten 285/K.Bawaslu-JB-18- Tasikmalaya Nomor: PM.00.02/XII/2020 Tertanggal 10 Desember 2020. [2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara
325 Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM [3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut: 1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, Paragraf [3.1] sampai dengan Paragraf [3.2.15]); 2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 Paragraf [3.1] sampai dengan Paragraf [3.3] dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018 Paragraf [3.1]; 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan
326 alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017): a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state); b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah tidak mungkin dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan bukan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif "memaksa" tanpa Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) lalu
327 dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidak-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo. 4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP- XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018]. [3.2] Menimbang bahwa Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan berkenaan dengan berkas/dokumen permohonan yang akan dipertimbangkan dalam perkara a quo, sebagai berikut: a. Bahwa Pasal 13 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020), menyatakan: (1) "Terhadap Permohonan yang diajukan melalui luring (offline), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum. (2) Terhadap Permohonan yang diajukan melalui daring (online), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimnya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum." b. Bahwa permohonan Pemohon bertanggal 18 Desember 2020 yang diajukan melalui luring (offline) diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 20:57 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor 52/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk masa perbaikan permohonan dihitung sejak diterimanya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum adalah hari Jumat,
328 tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020 Pukul 24.00 WIB; Bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan, Pemohon menyampaikan telah memasukkan perbaikan permohonan pada tanggal 22 Desember 2020. Pemohon juga melampirkan bukti P-209 [Fotokopi Tanda Terima Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral, perihal Tanda Terima Pengajuan Permohonan Online Nomor 229/ PAN.ONLINE/2020 tanggal 22 Desember 2020 pukul 23:40 WIB] yang setelah Mahkamah mencermati bukti tersebut, ditemukan fakta hukum bahwa perbaikan permohonan yang diajukan Pemohon secara sistem tidak diproses karena perbaikan permohonan harus diserahkan langsung ke Mahkamah dalam tenggat waktu penyerahan perbaikan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (5) PMK 6/2020. Apabila perbaikan pemohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut benar diterima oleh Mahkamah, maka secara sistem otomatis akan terbit AP3 baru, namun ternyata bukti AP3 baru tersebut tidak diperoleh di persidangan. Oleh karenanya Mahkamah mengesampingkan alasan Pemohon dimaksud. Bahwa selanjutnya berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 77/P-BUP/PAN.MK/12/2020 yang di dalamnya terdapat naskah perbaikan permohonan yang diajukan Pemohon secara luring (offline) telah ternyata baru diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020 pukul 19:30:05 WIB. Dengan demikian perbaikan permohonan Pemohon tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan dan oleh karenanya harus dikesampingkan. Selanjutnya Mahkamah hanya akan mempertimbangkan permohonan awal yang diterima pada tanggal 18 Desember 2020 dan diregistrasi pada tanggal 18 Januari 2021. Kewenangan Mahkamah Dalam Eksepsi [3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan a quo, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan
329 Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan a quo karena kewenangan Mahkamah hanya yang berkaitan dengan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara sedangkan hal-hal atau selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (objectum litis) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1181/PL.02.6-Kpt/3206/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, ditetapkan hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Pukul 00.59 WIB [vide bukti P-5 = bukti T-002 = bukti PT- 02]; [3.4] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Selanjutnya, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi." Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 oleh karena yang menjadi objek permohonan a quo adalah berkaitan dengan perselisihan penetapan perolehan suara dan dalam petitum Pemohon memohon pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1181/PL.02.6-Kpt/3206/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, ditetapkan hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon a quo. Oleh karena itu eksepsi Termohon dan Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum;
330 Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31, Pasal 7 ayat (2), serta Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020, sebagai berikut: [3.5.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota"; [3.5.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon"; [3.5.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan; [3.5.4] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, "Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah". Selanjutnya Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, "Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB"; [3.5.5] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1181/PL.02.6- Kpt/3206/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020, pukul 00.59 WIB [vide bukti P-5 = bukti T-002 = bukti PT- 02];
331 [3.5.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 pukul 24.00 WIB, hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, dan hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, pukul 24.00 WIB; [3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 20:57 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 52/PAN.MK/ AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Kedudukan Hukum Pemohon Dalam Eksepsi [3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut oleh karena perkara a quo telah dilanjutkan dengan Sidang Pemeriksaan Persidangan Lanjutan dengan agenda Pembuktian, maka Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bersama-sama dengan Pokok Permohonan. Dalam Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh mengenai dalil-dalil Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk memberikan pertimbangan terkait dengan Surat Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Nomor 046/K.Bawaslu.JB- 18/PM.00.02/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan [vide bukti P-153 = bukti T-010 = bukti PK-15], yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Tasikmalaya, yang pada poin 2 menyatakan "Berdasar Keputusan Rapat Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Terhadap dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud dalam laporan Nomor 07/REG/LP/PB/Kab/13.26/XII/2020 (Terlampir) Laporan atau
332 temuan dimaksud diduga merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, untuk selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten Tasikmalaya", dimana hasil kajian dugaan pelanggaran bertanggal 26 Desember 2020 pada rekomendasi poin 1 menyatakan "Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya memberikan sanksi administrasi sesuai Pasal 71 ayat (5) kepada H. Ade Sugianto, S.IP"; Bahwa terhadap Surat Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Nomor 046/K.Bawaslu.JB-18/PM.00.02/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 tersebut, Termohon telah menindaklanjuti dengan melakukan pencermatan terhadap hasil kajian Bawaslu, dan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan KPU RI melalui KPU Provinsi Jawa Barat selaku atasan langsung Termohon. Berdasarkan arahan dari KPU RI, terhadap KPU Kabupaten Tasikmalaya diminta untuk memeriksa para pihak yang terkait. Selanjutnya Termohon telah menindaklanjuti dengan mengundang berbagai pihak yaitu Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Pelapor, Terlapor, Dinas terkait Pemda Tasikmalaya, Penerima manfaat, dan ahli, terkait Instruksi Bupati Tasikmalaya dan Surat Edaran mengenai percepatan akselerasi sertipikasi tanah wakaf. Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya dan Pelapor atas nama Dr. Iwan Saputra S.E., M.Si. tidak hadir memenuhi undangan Termohon, sedangkan pihak lainnya hadir, termasuk Terlapor, perwakilan dari dinas yang terkait, para penerima manfaat dari kelompok organisasi keagamaan serta ahli Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Ip., M.Sc., Dr. Berna Sudjana Ermaya S.H., M.H., dan Titi Anggraeni, S.H., M.H. Bahwa terhadap permasalahan rekomendasi tersebut di atas, setelah Mahkamah mencermati telah ternyata dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya tanggal 30 Desember 2020, di mana pada tanggal tersebut perkara a quo sudah diajukan permohonannya di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu dalam perkara a quo, Mahkamah berpendapat terhadap perkara yang sedang diadili (menerima, memeriksa, dan memutus) di Mahkamah, seharusnya lembaga- lembaga lain tidak mengeluarkan keputusan apapun yang berkaitan dengan perkara yang bersangkutan. Hal demikian untuk menghindari adanya dualisme penyelesaian yang dimungkinkan akan saling kontradiksi yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum sengketa pemilihan. Hal demikian sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 6
333 Agustus 2019 meskipun terhadap Putusan tersebut dalam konteks penanganan sengketa Pemilu, namun semangat dan esensinya tidak berbeda. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah mengesampingkan keputusan yang berkaitan dengan perkara a quo yang diambil pada saat perkara a quo telah diadili oleh Mahkamah, termasuk Surat Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Nomor 046/K.Bawaslu.JB-18/PM.00.02/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020, Surat Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15/ PY.02.1-Pu/3206/KPU-Kab/I/2021 tentang Hasil Tindak Lanjut atas Surat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 046/ K.BAWASLU.JB-18/PM.00.02/XII/2020 tanggal 11 Januari 2021 beserta lampiran, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2P/PAP/2021 tanggal 28 Januari 2021, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil pokok permohonan Pemohon, termasuk substansi adanya dugaan pelanggaran sebagaimana yang menjadi objek penilaian dari rekomendasi tersebut; [3.9] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam pelaksanaan tahapan Pilkada di Kabupaten Tasikmalaya yang dilakukan oleh Pihak Terkait, antara lain dengan melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN)/Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan tujuan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan pelanggaran berupa pembagian uang/money politic, yang telah menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 selaku Bupati Petahana yang juga adalah Peserta/Pasangan Calon Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 dan sebaliknya telah merugikan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, dan sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 terhadap pelanggaran tersebut diberikan sanksi pembatalan sebagai calon kepala daerah oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Keterangan Pihak Terkait, memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak (bukti P-1 sampai dengan bukti P-216, bukti T-001 sampai dengan bukti T-033, bukti PK-1 sampai dengan PK-33, dan bukti PT-1 sampai dengan PT-88), mendengarkan keterangan saksi
334 Pemohon atas nama Saniah, Susilo Firdaus, dan Mutakin, ahli Pemohon atas nama Topo Santoso, saksi Termohon atas nama Agam Sandi dan Suwardi, ahli Termohon atas nama Nur Hidayat Sardini, saksi Pihak Terkait atas nama Mohamad Zen, Kusnanto, dan Panji Permana, ahli Pihak Terkait atas nama I Gde Pantja Astawa, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut: [3.9.1] Bahwa Pemohon mendalilkan mengenai pelibatan Aparatur Sipil Negara (ASN)/Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan tujuan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, di antaranya Kepala Desa Jatijaya, Kecamatan Gunung Tanjung; Ketua RT Lunggamulya, Kecamatan Leuwisari; Petugas Program Keluarga Harapan dari Kementerian Sosial/Dinas Sosial dan Kepala Dinas Pendidikan, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS)/Baznas Desa Tanjungsari, Kecamatan Gunung Tanjung; Kepala Desa Cayur, Kecamatan Cikatomas; Kepala Satpol PP dan Kepala Puskesmas Cibalong. Terhadap dalil Pemohon tersebut, berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, saksi Pemohon bernama Mutakin yang menghadiri pertemuan pembentukan Ketua Pilkades di Desa Setiawangi Kecamatan Jatiwaras, dan dalam pertemuan tersebut Camat menyampaikan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang mana terhadap hal tersebut oleh teman saksi bernama Agil telah dilaporkan ke Bawaslu. Bahwa lebih lanjut terungkap pula fakta hukum dalam persidangan, saksi Termohon bernama Mohamad Zen yang menerangkan pada pokoknya bahwa berkaitan dengan netralitas ASN, Saksi selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya menyatakan selalu berpegang teguh pada aturan yang sudah ditetapkan tentang netralitas ASN untuk Pilkada di Kabupaten Tasikmalaya, dikuatkan dengan diterbitkan Surat Edaran Bupati Tasikmalaya tentang netralitas ASN di lingkungan pemerintah Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2020 pada tanggal 24 Februari 2020. Maka menurut saksi, dapat dipastikan tidak ada pengarahan dan penggiringan kepada seluruh ASN yang jumlahnya 12.400 orang ASN untuk memilih salah satu pasangan calon. Adapun 2 (dua) orang ASN yakni Kepala Satpol PP dan Camat Jatiawaras yang sudah dinyatakan bersalah oleh pengadilan dengan dijatuhi hukuman ringan adalah bersifat personal dan tidak ada perintah secara kelembagaan (Pemerintah Daerah).
335 Disamping fakta hukum tersebut di atas, di dalam persidangan Bawaslu juga menerangkan terkait dugaan adanya keterlibatan ASN, untuk Camat Jatiwaras telah diputus oleh pengadilan pada tanggal 18 Januari 2021 [vide bukti PK-20] sedangkan Kepala Satpol PP telah diputus oleh pengadilan pada tanggal 8 Februari 2021 [vide bukti PK-27]. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon berkaitan dengan pelibatan Aparatur Sipil Negara (ASN)/Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan tujuan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, tidak didukung dengan fakta-fakta hukum yang dapat meyakinkan bahwa apa yang didalilkan Pemohon adalah terbukti kebenarannya. Terlebih terhadap hal tersebut Mahkamah telah mendapatkan fakta hukum adanya 2 (dua) orang ASN yakni Kepala Satpol PP dan Camat Jatiawaras yang sudah dinyatakan bersalah oleh pengadilan dengan dijatuhi hukuman ringan adalah bersifat personal dan tidak ada perintah secara kelembagaan (Pemerintah Daerah). Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon berkaitan dengan pelibatan Aparatur Sipil Negara (ASN)/Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan tujuan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.9.2] Bahwa terhadap dalil lainnya dari Pemohon mengenai dugaan pembagian uang/money politic oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara terstruktur, sistematis, dan masif, dengan melibatkan Anggota BPD Desa Nantang, Kecamatan Cigalontang; Kepala Desa Tanjungjaya, Kecamatan Tanjungjaya; Ketua RW Desa Pagersari, Kecamatan Pagarageung; Posyandu Se-Kabupaten Tasikmalaya dengan mengumpulkan kader dan anggota Posyandu se-Kabupaten Tasikmalaya; Camat Cisayong; dan Camat Jatiwaras. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, saksi Pemohon bernama Saniah yang merupakan warga Desa Bojongsari, menerangkan adanya pemberian uang Rp25.000/per orang untuk keluarga saksi dan tetangga saksi yang bernama Romiah, yang dilakukan oleh Ketua RT setempat pada hari pemilihan. Sementara itu saksi lain dari Pemohon bernama Susilo Firdaus menerangkan mendapatkan undangan dari Kantor Kecamatan Tanjungjaya yang bertempat di Aula Desa Sukasenang pada tanggal 21 September 2020 yang pada saat itu hadir pula
336 Bupati Petahana, bahwa pembagian uang Rp500.000 uang tersebut merupakan uang operasional untuk RT Siaga. Lebih lanjut fakta hukum dalam persidangan juga mengungkapkan bahwa saksi Pihak Terkait bernama Panji Permana yang merupakan Ketua Asosiasi Pemerintah Daerah Desa Seluruh Indonesia DPC Tasikmalaya menyatakan hanya 1 dari 351 Kepala Desa yang telah diproses di pengadilan karena terlibat permasalahan pilkada dan mengakui karena kekhilafannya tersebut atas inisiatif sendiri. Sedangkan saksi lain dari Pihak Terkait, bernama Kusnanto selaku Camat Singaparna yang juga merupakan Ketua Forum Camat se-Kabupaten Tasikmalaya, menerangkan bahwa dalam forum tersebut para Camat tidak pernah diminta untuk mengajak atau mengarahkan mendukung salah satu pasangan calon, sementara terkait dengan pemberian dana yang dibagi-bagikan kepada RT adalah untuk bantuan RT Siaga yang diserahkan melalui Desa yang selanjutnya diserahkan kepada RT, dengan disaksikan kepala desa dan unsur muspika. Disamping fakta hukum tersebut di atas, di dalam persidangan telah terungkap bahwa berdasarkan keterangan Bawaslu menerangkan terkait dengan RT Siaga, merupakan program yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dalam pengawasan Bawaslu sampai dengan proses tahapan kampanye, mendapat laporan-laporan dari masyarakat, akan tetapi setelah dilakukan tindak lanjut secara mendalam tidak terpenuhi unsur-unsur pelanggaran. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak cukup mendapatkan keyakinan terkait adanya dugaan pembagian uang/money politic sebagaimana yang didalikan oleh Pemohon, terlebih kalaupun ada pembagian uang Rp500.000, uang tersebut merupakan uang operasional yang diperuntukan untuk kegiatan RT Siaga yang diyakini oleh Mahkamah tidak ada kaitannya dengan tujuan untuk memengaruhi pemilih dalam Pilkada di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020. Sementara itu, berkaitan dengan fakta hukum adanya pemberian uang Rp25.000/per orang untuk keluarga saksi dan tetangga saksi yang bernama Romiah, yang tidak didukung oleh fakta hukum lain, maka hal tersebut tidak cukup kuat untuk dianggap adanya dugaan money politic, karena di samping hanya diterangkan oleh satu orang saksi juga tidak ada bukti lain adanya
337 keterkaitan dengan perolehan suara salah satu pasangan yang diberikan dari saksi tersebut. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon berkaitan dengan dugaan adanya pembagian uang (money politic) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara terstruktur, sistematis, dan masif, adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.9.3] Bahwa terhadap dalil Pemohon selebihnya, berkenaan dengan program pensertipikatan tanah wakaf melalui Instruksi Bupati Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2020 tentang Percepatan Pensertipikatan Tanah Wakaf di Kabupaten Tasikmalaya dan Surat Edaran Bupati Tasikmalaya Nomor 42 Tahun 2020 tentang Akselerasi Pendaftaran Sertipikat Tanah Wakaf, meskipun hal tersebut didalilkan pada perbaikan permohonan dan Mahkamah telah mengesampingkan permohonan perbaikan dimaksud, namun oleh karena berkaitan dengan isu program pensertipikatan tanah wakaf menjadi objek Surat Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Nomor 046/K.Bawaslu.JB-18/PM.00.02/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020, Surat Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15/ PY.02.1-Pu/3206/KPU-Kab/I/2021 tentang Hasil Tindak Lanjut atas Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Nomor 046/ K.BAWASLU.JB-18/PM.00.02/XII/2020 tanggal 11 Januari 2021 beserta lampiran, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2 P/PAP/2021 tanggal 28 Januari 2021, namun demikian Mahkamah tetap mempertimbangkan hal tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini: Bahwa setelah Mahkamah mencermati dalil-dalil pokok permohonan Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, dan Mahkamah telah menyatakan tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena ternyata substansi dari pada Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Nomor 046/K.Bawaslu.JB-18/PM.00.02/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020, Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15/PY.02.1-Pu/3206/KPU- Kab/I/2021 tentang Hasil Tindak Lanjut atas Surat Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Nomor 046/K.BAWASLU.JB-18/PM.00.02/XII/2020 tanggal 11 Januari 2021 beserta lampiran, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2 P/PAP/2021 tanggal 28 Januari 2021 tidak berbeda dengan dalil-dalil pokok permohonan yang telah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum tersebut,
338 terlebih setelah Mahkamah mendengar saksi Termohon bernama Suwardi yang merupakan Kepala BPN Tasikmalaya yang menerangkan bahwa program percepatan persertipikatan tanah wakaf di Kabupaten Tasikmalaya merupakan program Pemerintah Pusat sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Seluruh Wilayah Indonesia. Instruksi Presiden tersebut ditujukan kepada Menteri Agraria Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, kementerian terkait, kepala daerah, termasuk di dalamnya bupati dan walikota dan lembaga lainnya untuk mendukung langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka pelaksanaan percepatan program pendaftaran tanah sistematis lengkap di seluruh wilayah di Indonesia untuk mendukung program strategis nasional. Sedangkan keluarnya Instruksi Bupati Tasikmalaya adalah untuk mempercepat proses, yang mana tugas pokok tersebut ada di BPN Tasikmalaya. Adapun target PTSL di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2019 sebanyak 57.000, tahun 2020 sebanyak 66.442, dan tahun 2021 sebanyak 120.000, dan dalam pelaksanaannya tidak menggunakan anggaran APBD Kabupaten Tasikmalaya. Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, terhadap substansi rekomendasi dimaksud pun, Mahkamah juga tidak mendapatkan keyakinan bahwa hal tersebut terbukti kebenarannya sebagai pelanggaran dalam Pilkada di Kabupaten Tasikmalaya. [3.10] Bahwa terhadap fakta hukum dalam persidangan adanya bukti rekaman video adanya kotak suara yang tidak tersegel dengan benar yang diajukan oleh Pemohon, terhadap peristiwa tersebut dalam persidangan telah dibantah dengan keterangan saksi Termohon yang bernama Agam Sandi selaku ketua PPK di Kecamatan Cikatomas, namun oleh karena dalil Pemohon tersebut terdapat dalam perbaikan permohonan yang diajukan melewati tenggang waktu, demi menegakkan prinsip keadilan (fairness) dalil Pemohon a quo tidak akan dipertimbangkan lebih jauh oleh Mahkamah, sebab akan menjadi tidak fair bagi Termohon. Seandainya pun hal tersebut benar terjadi, quod non, setelah Mahkamah mencermati bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon [vide bukti P-198 dan bukti T-007] serta keterangan saksi Termohon yang bernama Agam Sandi, telah ternyata hal tersebut tidak secara signifikan dapat mengubah
339 urutan peringkat perolehan suara. Oleh karena itu Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut. [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun terhadap perkara a quo Mahkamah telah menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dengan melakukan sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan pembuktian, namun telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Termasuk substansi yang menjadi objek Surat Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Nomor 046/K.Bawaslu.JB-18/PM.00.02/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020, Surat Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15/PY.02.1-Pu/3206/KPU-Kab/I/2021 tentang Hasil Tindak Lanjut atas Surat Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Nomor 046/K.BAWASLU.JB-18/PM.00.02/ XII/2020 tanggal 11 Januari 2021 beserta lampiran, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2 P/PAP/2021 tanggal 28 Januari 2021, oleh karena itu selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon; [3.12] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon a quo, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020. 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016. [3.13] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.13.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020 menyatakan:
340 Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, "Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota"; Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi"; Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 6/2020, "Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. Pemohon"; Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020, "Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: b. Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati"; [3.13.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 289/PL.02.3-Kpt/3206/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020, menyatakan bahwa Dr. H. Iwan Saputra, SE, M.Si. dan Iip Miptahul Paoz adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 [vide bukti P-3 = bukti T-001 = bukti PT-01], serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 290/PL.02.3-Kpt/3206/KPU- Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020, menyatakan bahwa Dr. H. Iwan Saputra, SE, M.Si. dan Iip Miptahul Paoz adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, Nomor Urut 4 [vide bukti P-4 = T-001 = PT-01]; [3.13.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, dengan Nomor Urut 4; [3.13.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016, menyatakan "Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan: d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika
341 terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota." [3.13.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Tasikmalaya adalah 1.801.882 (satu juta delapan ratus satu ribu delapan ratus delapan puluh dua), sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya; [3.13.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 0,5% x 959.086 suara (total suara sah) = 4.795 suara; [3.13.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 308.259 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 315.332 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (315.332 suara - 308.259 suara) = 7.073 suara (0,73%) atau lebih dari 4.795 suara; [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum; [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaipun Pemohon
342 memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, quod non, dalil- dalil pokok permohonan Pemohon telah ternyata adalah tidak beralasan menurut hukum; [3.16] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum, maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan; [3.17] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan a quo tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum; [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.3] Permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan; [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum; [4.5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.6] Andaipun Pemohon memiliki kedudukan hukum, quod non, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum; [4.7] Eksepsi dari Termohon dan Pihak Terkait selebihnya, serta pokok permohonan Pemohon dan hal-hal lainnya tidak dipertimbangkan.
343 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Dalam Eksepsi: 1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum; 2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Dalam Pokok Permohonan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal lima, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh satu, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pada pukul 15.20 WIB, oleh sembilan Hakim
344 Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Indah Karmadaniah sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. ttd. Aswanto Suhartoyo ttd. ttd. Daniel Yusmic P. Foekh Arief Hidayat ttd. ttd. Enny Nurbaningsih Manahan M.P. Sitompul ttd. ttd. Saldi Isra Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Indah Karmadaniah