Jurnal Analogi Hukum, 5 (3) (2023), 341-346 Jurnal Analogi Hukum Journal Homepage: Upaya Hukum Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Alih Fungsi Lahan di Kabupaten Jembrana Komang Agus Budiyasa, I Ketut Kasta Arya Wijaya, Luh Putu Suryani Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia Email: Abstrak - Kegiatan yang merubah kegunaan tanah dari satu jenis kegiatan menjadi kegiatan lain yang lebih beragam disebut sebagai alih fungsi lahan. Perubahan kepemilikan lahan timbul selaku dampak dari pembangunan dan kenaikan populasi penduduk. Pada setiap tahunnya, Kabupaten Jembrana kerap mengalami perubahan fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian. Apabila perubahan fungsi berlangsung secara terus-menerus dan tidak diawasi secara khusus, maka lahan pertanian di Kabupaten Jembrana mengalami penurunan bertahap dari tahun ketahun. Dari dampak berbahaya yang disebabkan, maka penulis menyimpulkan 2 (dua) rumusan masalah yaitu: Bagaimanakah bentuk penanggulangan terhadap perubahan fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian di Kabupaten Jembrana serta Bagaimana upaya hukum pemerintah daerah dalam mencegah terjadinya alih fungsi lahan di Kabupaten jembrana. Digunakan metode penelitian empiris serta pendekatan fakta, perundang-undangan, dan menganalisa dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini, yaitu dikatakan masih belum optimal karena penerapan terhadap lahan pertanian yang mempunyai garis batas zona hijau dan pada tiap tahunnya masih didapatkan aktivitas perubahan fungsi terhadap kawasan/lahan pertanian pangan di Kabupaten Jembrana. Kata Kunci : Alih Fungsi Lahan, Pertumbuhan Penduduk, Penanggulangan Abstract - Activities that change the use of land from one type of activity to another that are more diverse are referred to as land conversion. Changes in land ownership arise as a result of development and an increase in population. Every year, the Jembrana Regency often changes the function of agricultural land to non-agriculture. If the change in function takes place continuously and is not specifically monitored, the agricultural land in Jembrana Regency will experience a gradual decline from year to year. From the harmful impacts caused, the authors conclude 2 (two) problem formulations, namely: What are the forms of countermeasures against changes in the function of agricultural land to non-agriculture in Jembrana Regency and What are the legal efforts of the local government in preventing land conversion in Jembrana Regency. Empirical research methods and fact, statutory, and analytical approaches were used in this research. The results of this study, which are said to be still not optimal because of the application of agricultural land which has a green zone boundary line and every year there are still changes in function of the area/agricultural land in Jembrana Regency. Keywords: Land Function Change, Population Growth, Prevention 1. PENDAHULUAN Penduduk Provinsi Bali khususnya pada Kabupaten Jembrana sebagian besar perekonomian warganya bergelut di bidang pertanian pangan. Penopang utama dari perekonomian pada bidang pertanian tersebut sangat bergantung pada tersedianya luas dan ketetapan lahan kerja yang dimiliki. Luas wilayah yang dimiliki Kabupaten Jembrana mendekati 15% luas Pulau Bali dan hampir 7,99% wilayahnya digunakan sebagai lahan pertanian yang selalu diolah secara aktif serta mampu menghasilkan terus dan diolah secara teratur untuk menghasilkan sumber pangan yang berkualitas, baik berupa lahan persawahan maupun lahan perkebunan. (BPS, 2020:7) Kegiatan yang merubah kegunaan tanah dari satu jenis kegiatan menjadi kegiatan lain yang lebih beragam disebut sebagai perubahan fungsi lahan. Perkembangan dan tingkat kenaikan jumlah penduduk yang tinggi menyebabkan terjadinya perubahan fungsi lahan. Struktur industri yang mengalami perubahan pesat serta peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan keperluan lahan untuk aktivitas Jurnal Analogi Hukum, Volume 5, Nomor 3, 2023. CC-BY-SA 4.0 License 341
Upaya Hukum Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Alih Fungsi Lahan di Kabupaten Jembrana pembangunan sudah mengganti struktur industri yang berkembang cepat. Perubahan fungsi lahan pertanian berlangsung dengan pesat untuk melengkapi keperluan pembangunan selain untuk memenuhi kebutuhan industri, dimana jumlahnya mengalami peningkatan yang jauh lebih besar. (Sasono, 1995:13) Tuhan Yang Maha Esa menciptakan sumber daya alam bertujuan untuk tempat menetap, bertahan hidup, serta berkembang biak makhluk hidup yaitu disebut lahan. Salah satu makhluk hidup yaitu manusia, memanfaatkan tanah sebagai tempat untuk membangun rumah atau tempat tinggal serta lapangan untuk bercocok tanam dalam rangka untuk melangsungkan hidup. Pemanfaatan tanah oleh masyarakat agar mampu menggunakan tanah dengan bijak sesuai dengan keperluannya diatur dalam suatu regulasi dengan harapan pengelolaan tanah menjadi teratur dan mendapat izin dari pemerintah. Maka dari itu, adanya kemauan kepada setiap individu melaksanakan suatu aktivitas dengan memiliki kuasa serta memperjuangkan agar tidak terjadi perubahan pada bidang-bidang tanah terpilih dan juga melindungi status hak kepemilikan. Penyerahan otoritas oleh pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah merupakan bukti pelaksanaan otonomi daerah dengan adanya penetapan perancangan pemakaian tanah dalam rangka tata ruang pengelolaan daerah. (Wijaya, Suryani, 2022:256) Kabupaten Jembrana merupakan kawasan yang kerap menjalani pengalihan fungsi lahan pertanian yang dijadikan non-pertanian di setiap tahunnya. Selama tahun 2022 lahan pertanian yang terletak pada Kabupaten Jembrana mengalami penurunan sekitar 17 (tujuh belas) hektare, kemudian pada tahun 2021 luas lahan pertanian 6.725 hektare, dan tahun ini seluas 6.708 hektare. Sedangkan lahan pertanian di kabupaten Jembrana dapat dikatakan subur yang dimana dapat dikelola dengan baik dengan memanfaatkan lahan pertanian tersebut sebagai kebutuhan pangan. Pengalihan fungsi lahan pertanian di Kabupaten Jembrana sebagian besar digunakan untuk membangun perumahan. Tingginya sumber daya manusia dan pertumbuhan perekonomian pada Kabupaten Jembrana menuntut adanya perbaikan sarana dan prasarana serta fasilitas infrastruktur yang baik. Peralihan lahan juga menjadi faktor hilangnya ruang terbuka hijau. Maka berdasarkan pernyataan diatas, maka penulis tertarik memilih penelitian dengan judul Upaya Hukum Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Jembrana. Dari dampak berbahaya yang disebabkan, maka penulis menyimpulkan 2 (dua) rumusan masalah yaitu: Bagaimana bentuk penanggulangan terhadap alih fungsi lahan pertanian yang dijadikan non pertanian di Kabupaten Jembrana? dan Bagaimana upaya hukum pemerintah daerah dalam mencegah terjadinya alih fungsi lahan di Kabupaten jembrana. 2. METODE PENELITIAN Tipe penelitian yaitu metode penelitian empiris yang berdasarkan data nyata tentang pemberlakuan atau implementasi pelaksanaan ketentuan hukum dalam in action yang terdapat langsung di lapangan. Sumber data yang dipakai yaitu: Pertama, sumber data primer yaitu data yang diperoleh bersumber dari penelitian lapangan. Kedua, sumber data sekunder yaitu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan dalam bentuk bahan hukum dari berbagai literatur. Ketiga bahan hukum tersier yang bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum. Lokasi penelitian mengenai upaya hukum pemerintah daerah dalam pengendalian perubahan fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian di kabupaten jembrana yaitu berada di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Jembrana dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang (Dinas PUPR), dimana Kabupaten Jembrana memiliki tingkat alih fungsi lahan yang tinggi. Penulis dalam mengumpulkan data untuk penelitian ini menggunakan teknik observasi dan wawancara. Dalam Teknik observasi ini penulis mengharapkan dapat menggunakan sebagai acuan penerimaan dan pengumpulan data, dan wawancara dalam penelitian ini penulis mempersiapkan beberapa pertanyaan untuk memperoleh data-data yang lebih lengkap dan konkrit terhadap Dinas pertanian dan pangan Kabupaten Jembrana, Dinas PUPR, petani dan masyarakat di Kabupaten Jembrana. Setelah melakukan observasi dan wawancara dari data-data yang didapat, penulis langsung menganalisa dengan memakai teknik kualitatif. Setelah penulis menganalisis secara kualitatif, selanjutnya penulis menyajikan data-data tersebut secara deskriptif dan sistematis dalam bentuk kalimat secara teratur, logis, runtut dan tidak saling tumpang tindih yang nantinya akan mempermudah pemahaman dan interpretasi data. 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Jurnal Analogi Hukum, Volume 5, Nomor 3, 2023. CC-BY-SA 4.0 License 342
Upaya Hukum Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Alih Fungsi Lahan di Kabupaten Jembrana 3.1 Bentuk Penanggulangan Terhadap Lahan Pertanian Menjadi Non Pertanian di Kabupaten Jembrana Provinsi Bali terdiri dari 9 (sembilan) kabupaten diantaranya yaitu Kabupaten Jembrana. Menurut letak geografisnya, Kabupaten Jembrana berlokasi di ujung barat pulau Bali yang terhampar dari barat ke timur pada posisi 8o 09′30′′- 8o 28′02′′ Lintang Selatan dan 114o 25′ 53′′ - 114o 56′ 38′′ Bujur Timur. Jalur keluar maupun masuk pulau Bali dengan menggunakan jalur laut di Gilimanuk selalu harus melintasi Kabupaten Jembrana. Maka dari itu, Kabupaten Jembrana menjadi jalur yang menghubungkan bermacam kegiatan masyarakat Bali dan Jawa untuk pergerakan kepergian atau kedatangan yang melewati jalur Selat Bali. Kabupaten Jembrana merupakan kabupaten terluas kedua setelah Kabupaten Buleleng yang memiliki luas wilayah dengan persentase secara umum yaitu 14,93 % dari luas Provinsi Bali atau 841,80 km². Melaya, Negara, Jembrana, Mendoyo dan Pekutatan merupakan wilayah kecamatan yang terletak di Kabupaten Jembrana. Secara umum, Kabupaten Jembrana terdiri dari 41 desa dan 10 kelurahan, dengan 246 banjar dinas dan 64 desa adat. Lingkungan budidaya di Kabupaten Jembrana terdiri dari 2 (dua) sektor, yaitu budidaya pertanian dan bukan pertanian. (BPS, 2020:1) Bidang pertanian di Kabupaten Jembrana diprediksi selama beberapa tahun ke depan akan dipastikan menjadi pijakan perekonomian untuk wilayahnya. Perekonomian pada bidang pertanian amat bertopang pada kesiapan lahan pertanian yang besar digunakan sebagai penopang jalannya bidang pertanian. Populernya perubahan fungsi lahan pertanian yang dijadikan non pertanian yang tidak menghasilkan keuntungan merupakan persoalan penting yang harus ditemukan solusinya. Untuk mengetahui pelaksanaan dari kegiatan perlindungan terhadap lahan pertanian di Kabupaten Jembrana penulis melakukan wawancara dengan Bapak I Putu Nova Noviana. Selaku sekretaris dinas pertanian dan pangan menjelaskan bahwa bentuk upaya hukum dan upaya pelaksanaan pemerintah daerah terhadap lahan pertanian yang ada di jembrana yaitu dengan memberikan penyuluhan terhadap petani agar kedepannya akan lebih sadar bahwa lahan pertanian itu tentu sangat penting untuk kebutuhan pangan masyarakat jembrana dan merekrut petani-petani muda agar tidak malu bertani, karena menjadi petani juga dapat menghasilkan hasil, selain itu dengan perekonomian sekarang yang terkena dampak Covid-19 seharusnya kita harus semakin sadar, bahwa alam menyediakan pangan dan tergantung sekarang bagaimana kita menjaga dan melestarikan itu. Kepemilikan tanah harus ditulis secara lengkap dan jelas pada peraturan perundang-undangan karena berpengaruh pada fungsi lahan bagi masyarakat yang wajib ditopang dengan menyerahkan kejelasan hukum dan jaminan atas tanah yang didayagunakan oleh masyarakat. Sertifikat merupakan sarana berupa dokumen untuk mencantumkan data hukum dan fisik sebagai kepemilikan. Sertifikat tersebut menjadi kesaksian adanya hak badan hukum yang mempunyai kekayaannya didaftarkan berdasarkan nama seorang individu tersebut. Hal itu dikecualikan apabila pembuktian res judicata konsisten dan putusan pengadilan mampu memberikan keyakinan yang sebaliknya. (Wijaya, Suryani, 2021:561) Nilai suatu lahan sebagai suatu kekayaan yang memiliki karakter yang tetap dan mampu disisakan untuk kehidupan pada masa yang akan datang. Contoh aset bangsa yang diperlukan oleh manusia sebagai individu, korporasi maupun pemerintahan guna menciptakan ekspansi dalam negeri salah satunya yaitu tanah. Diantara banyaknya usaha pengembangan dalam konteks ekspansi dalam negeri yang diadakan pemerintah adalah pembangunan untuk kepentingan umum. Ekspansi dalam negeri membutuhkan tanah yang penyediaannya dilakukan dengan mengutamakan hakikat yang tertera dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sitorus, Limbong, 2004:1) Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana No. 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dipastikan agar pengawasan pada wilayah pertanian merupakan usaha untuk dilakukannya pemantauan oleh Pemerintah Daerah terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Hal tersebut dilaksanakan kepada kemampuan Pemerintah Kecamatan yang melingkupi: perencanaan dan penetapan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan serta pengendalian yang mengacu kepada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Selanjutnya, pemantauan kepada kemampuan pemerintah kecamatan sama halnya dengan meliputi laporan serta pemantauan dan evaluasi. Efektivitas dan keberhasilan penegakan hukum menurut pendapat Lawrence M. Friedman bergantung pada 3 (tiga) unsur sistem hukum, yaitu struktur hukum (structure of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal culture). Struktur hukum meliputi aparatur penegak Jurnal Analogi Hukum, Volume 5, Nomor 3, 2023. CC-BY-SA 4.0 License 343
Upaya Hukum Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Alih Fungsi Lahan di Kabupaten Jembrana hukum, substansi hukum melingkupi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum yaitu hukum yang hidup (living law) yang dipercayai dalam kehidupan bermasyarakat. ( Friedman, 1984:2) 3.2 Upaya Hukum Pemerintah Daerah Dalam Mencegah Terjadinya Alih Fungsi Lahan Di Kabupaten Jembrana Serangkaian aktivitas atau mekanisme yang diartikan untuk membawa transformasi kegunaan lahan pertanian yang bukan digunakan sebagai lahan pertanian pangan, baik perpindahan fungsi yang dimiliki sebagai perumahan, prasarana umum, penyediaan usaha, dan lainnya, yang dijalankan secara konsisten maupun tentatif pada umumnya bermakna sebagai pengendalian lahan pertanian. Langkah yang diambil Kabupaten Jembrana dalam menghadapi meningkatnya perubahan fungsi yang berlangsung yaitu pemerintah melaksanakan beberapa peraturan yang dianggap mampu membimbing diantaranya yaitu: Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012-2032 Kabupaten Jembrana dan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana No. 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Wawancara yang dilangsungkan dengan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Jembrana yang diwakilkan oleh Bapak I Putu Nova Noviana. Selaku sekretaris dinas pertanian dan pangan pada tanggal 8 Februari tahun 2023 (pukul 10.30 wita) dalam usaha pengelolaan terjadinya perubahan fungsi tanah pertanian yang dijadikan non pertanian di Kabupaten Jembrana beliau menuturkan Dinas pertanian dan pangan berkoordinasi dengan bidang tata ruang, bahwa beberapa daerah di Jembrana memiliki resapan air serta pertaniannya berkualitas tinggi, dinas pertanian dan bidang tata ruang mempertahankan itu ditandai dengan memberikan zona hijau, karena produktivitas padi dan sebagainya itu bagus. Pearce and Turner menyarankan 3 (tiga) pendekatan secara seiringan dalam masalah pengelolaan alih fungsi lahan berkaitan dengan desas-desus yang telah dibahas, yaitu melalui : Pertama Regulation, dalam menempuh strategi ini kepada yang berwenang mengambil kebijakan harus menentukan beberapa ketentuan dalam pendayagunaan lahan yang tersedia. Berlandaskan beragam kajian teknis, ekonomis, dan sosial, yang berwenang dalam mengambil kebijakan dapat melangsungkan pewilayahan (zoning) akan lahan yang tersedia juga peluang bagi langkah perubahan fungsi. Selanjutnya, wajib prosedur perizinan yang nyata dan terbuka dengan menyertakan seluruh pelaksana keperluan yang berada di dalam langkah perubahan fungsi lahan. Menurut susunan efisiensinya, bentuk ini sudah dipraktikkan pemerintah lewat penentuan Rencana Tata Ruang Wilayah dan pendirian Tim Sembilan di jenjang kabupaten dalam langkah perubahan fungsi lahan. Namun, implementasi yang terlaksana maksimal secara konsisten dalam mengaplikasikan regulasi yang berlaku. terjadi di lapang belum Kedua Acquisition and Management, dalam menempuh strategi ini pihak yang bersangkutan wajib melengkapi teknik dan ketentuan jual beli lahan serta kelengkapan bentuk pemilikan lahan (land tenure system) yang tersedia demi memberikan dukungan usaha ke aspek perlindungan kesediaan lahan pertanian. Ketiga Incentive and Charges, pembagian bantuan diberikan kepada masyarakat yang berprofesi sebagai petani yang bisa menaikkan nilai lahan yang dimiliki, dan pengaplikasian pajak atau pungutan wajib yang mengikat bagi yang melindungi kesediaan lahan pertanian, adalah pola strategi lain yang dianjurkan dalam usaha penghalang perubahan fungsi lahan pertanian. Selanjutnya, peningkatan prasarana yang tersedia lebih ditujukan untuk mendukung peningkatan aktivitas budidaya pertanian. (Pearce, 1990:50) Hambatan dalam pengadaan pengelolaan Lahan Pertanian di Kabupaten Jembrana yang terpenting pada susunan sistem hukumnya didasarkan kajian empiris di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Jembrana, melingkupi: Pertama, persoalan koordinasi atau penyelarasan yang sedang dirasa kurang antara pihak terkait dalam pengadaan pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Jembrana. Koordinasi adalah poin utama dari penerapan Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dimana hal ini diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah LP2B Kabupaten Jembrana. Salah satu contoh dari kurangnya koordinasi atau penyelarasan yang harus dilaksanakan yaitu oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Jembrana dalam hal berikut: koordinasi atau penyelarasan yang dilangsungkan Dinas dengan sejumlah lembaga berhubungan dengan pembagian insentif LP2B, seperti: kemudahan Pajak Bumi dan Bangunan, peningkatan prasarana pertanian, dan tanggungan publikasi sertifikat tanah secara sewaktu-waktu dan terstruktur dirasa masih belum memuaskan diketahui dengan belum banyak Jurnal Analogi Hukum, Volume 5, Nomor 3, 2023. CC-BY-SA 4.0 License 344
Upaya Hukum Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Alih Fungsi Lahan di Kabupaten Jembrana aktivitas-aktivitas kemasyarakatan bagi para petani yang mengikutsertakan dinas dengan pihak lain, baik di dalam lingkungan Pemda maupun pihak lain diluar daripada itu (Pasal 20 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah LP2B Kabupaten Jembrana). Koordinasi atau penyelarasan yang dirasa kurang juga terjadi dalam lingkup tugas Tim Verifikasi Daerah sebelum diakui atau tidak diterimanya sebuah permintaan perubahan fungsi LP2B (Pasal 29 (1) Peraturan Daerah LP2B Kabupaten Jembrana). Dan koordinasi atau penyelarasan yang diserahkan kecamatan berupa penyerahan laporan kepada Dinas sebagai wujud pemeriksaan kemampuan yang dibenarkan tidak berlangsung bagaimana seharusnya (Pasal 30-31 Peraturan Daerah LP2B Kabupaten Jembrana). Sejumlah koordinasi atau penyelarasan yang masih dinilai kurang memuaskan tersebut belum tentu membuktikan kemampuan Dinas tidak memberikan yang terbaik, tetapi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Jembrana sudah berusaha melakukan peningkatan kemampuan yang sebaik mungkin, akan tetapi inti koordinasi atau penyelarasan tersebut akan dijadikan hambatan yang secara tidak langsung memberatkan di dalam penerapannya. Kedua, rendahnya rasa tanggung jawab pemerintah daerah untuk melindungi lahan pertanian. Usaha Pemda Kabupaten Jembrana dalam penanganan LP2B pada susunan sistem hukum pada umumnya lebih dikarenakan sedang rendahnya rasa tanggung jawab dari pemerintah daerah yang berdampak pada kurangnya koordinasi atau penyelarasan yang dibentuk antara pihak yang terkait. Rendahnya rasa tanggung jawab tersebut memiliki hubungan dengan persoalan pada susunan hukum, yaitu persoalan mengenai substansi hukumnya yang rapuh. Maka, hambatan yang terjadi terhadap penerapan Peraturan Daerah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Jembrana paling penting pada cakupan penanganan LP2B oleh Pemda Kabupaten Jembrana dibagi menjadi 3 (tiga) penanda, yaitu: Pertama, persoalan tatanan hukum, yang melingkupi: kurangnya koordinasi antar pihak terkait dan rendahnya rasa tanggung jawab pemerintah. Kedua, persoalan substansi hukum, yang mencakup persoalan belum adanya pengaturan mengenai penerapan dan penyerahan tugas yang pasti, tertata, dan komunikasi yang selaras, serta persoalan penggambaran skema yang tidak segera ada jalan keluarnya. Ketiga, persoalan budaya hukum, yang mencakup persoalan wawasan dan kesadaran hukum oleh petani dan masyarakat. 4. SIMPULAN DAN SARAN 4.1 Simpulan Bentuk penanganan terhadap lahan pertanian yang dijadikan non pertanian di Kabupaten Jembrana dari sejumlah usaha yang sudah diterapkan, dalam hal ini diakibatkan belum maksimalnya upaya preventif dan represif terhadap lahan pertanian yang memiliki garis batas zona hijau, sehingga penerapannya masih berdasarkan Pasal 34 Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan. Namun, pada tiap tahunnya masih didapatkan aktivitas perubahan fungsi kepada wilayah pertanian pangan di Kabupaten Jembrana. Pengelolaan pemerintah daerah terhadap lahan pertanian dari perubahan fungsi untuk non pertanian di Kabupaten Jembrana melalui Dinas Pertanian Pangan yang Berkoordinasi dengan Dinas PUPR Kabupaten Jembrana dengan pendayagunaan ruang. Pengendalian pendayagunaan kawasan di Kabupaten Jembrana dilaksanakan melewati 4 (empat) tahap yaitu: 1) Penetapan Peraturan Zonasi; 2) Pengaturan Perizinan Izin pemanfaatan ruang; 3. Ketentuan Insentif dan Disinsentif; 4. Pengenaan Sanksi yang dimaksud sebagai satu diantara beberapa usaha pengelolaan pendayagunaan ruang, dirancang dengan langkah penataan atas pendayagunaan ruang yang tidak selaras dengan rancangan tata ruang dan pengaturan kawasan. ruang dilangsungkan selaras dengan rancangan tata tujuan sebagai instrumen 4.2 Saran Para pihak yang bersangkutan diharapkan dalam usaha pemerintah mengenai pengelolaan perubahan fungsi lahan pertanian di Kabupaten Jembrana, menerangkan aturan serta mekanisme perubahan fungsi lahan agar tidak terjadi pembiasan-pembiasan dalam prosedur penerapannya, serta menerangkan mekanisme sehingga langkah dalam usaha yang dilaksanakan bisa bergerak meningkat dan diperlukan persatuan gotong royong yang berkelanjutan antara pemerintah dengan para pihak terkait yang akan menjalankan perubahan fungsi lahan sehingga perubahan fungsi lahan yang dilaksanakan tidak menentang mekanisme yang sudah ditentukan dan berlaku. DAFTAR BACAAN Jurnal Analogi Hukum, Volume 5, Nomor 3, 2023. CC-BY-SA 4.0 License 345
Upaya Hukum Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Alih Fungsi Lahan di Kabupaten Jembrana Adi Sasono, 1995. Ekonomi Politik Penguasaan tanah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. I Ketut Kasta Arya Wijaya. dkk (2021). Pengaturan Penguasaan Tanah Bekas Hak Guna Usaha Dalam Pembaharuan Agraria, Jurnal Analogi Hukum, Denpasar. Oloan Sitorus dan Dayat Limbong, 2004, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, Mitra Kebijakan Tanah, Yogyakarta. Lawrence M. Friedman, 1984, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, Nusamedia, Jakarta. Pearce, D.W. Dan R.K. Turner. 1990. Economics of Natural Resources Environment. Harvester Wheatsheaf. London. Jurnal Analogi Hukum, Volume 5, Nomor 3, 2023. CC-BY-SA 4.0 License 346