Tugas Wewenang, dan Kewajiban Bawaslu Kabupaten Jembrana Sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki tugas, wewenang dan kewajiban dalam mengawasi pelaksanaan Pemilihan Umum. Tugas Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, haruslah berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Ketentuan terkait bagaimana dan apa tugas yang harus dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota sangat jelas dan tegas diatur dalam ketentuanPasal 101, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: 1. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap pelanggaran Pemilu; dan sengketa proses Pemilu; 2. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota, yang terdiri atas pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap, pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota, penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, pelaksanaan kampanye dan dana kampanye, pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya, pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu, pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya, pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertilikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK, proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan, pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan, dan proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota;
3. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah Kabupaten/Kota; 4. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; 5. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah Kabupaten/Kota, yang terdiri atas putusan DKPP, putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu, putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dan keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini; 6. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; 7. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; 8. mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; dan 9. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Selain itu, dalam menangani pelanggaran maupun sengketa Pemilu, sebagaimana tercantum dalam Pasal 102, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa : 1. Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: 2. mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/ Kota; 3. mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; 4. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan 5. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah Kabupaten/ Kota. 6. Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas:
7. menyampaikan hasil pengawasan di wilayah Kabupaten/Kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan Tindak Pidana Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; 8. menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/ Kota; 9. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/ Kota; 10. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan 11. merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi; 12. Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas: 1. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; 2. memverifikasi secara formal dan material permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; 3. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah Kabupaten/Kota; 4. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan 5. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota. Wewenang Seperti dalam pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten/Kota, dalam menjalankan kewenangan sebagai fungsi pengawasan, telah diatur pula dalam Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang: 1. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
2. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini; 3. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; 4. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini; 5. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 6. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; 7. membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan 8. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Kewajiban Selain tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota dalam menjalankan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan Pemilu, tentunya Bawaslu Kabupaten/Kota seyogyanya melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai bagian dari penyelenggara Pemilu. Ketentuan mengenai kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota juga telah tersurat dalam ketentuan Pasal 104 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban:
1. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya; 2. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan; 3. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di Kabupaten/Kota; 4. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; 5. mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan 6. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. tingkat