NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH (RAPERDA) KABUPATEN CIANJUR RANCANGAN PERATURAN DAERAH (RAPERDA) TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURYAKANCANA Jl. Pasir Gede Raya, Telp (0263) 262773 Fax. (0263) 262773 - Cianjur 43216 TAHUN 2018
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penelitian. Masalah ketentraman dan ketertiban umum pada dasarnya menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Masyarakat dan Pelaku Usaha agar tercipta kehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan yang aman, tentram, tertib, damai dan nyaman bebas dari rasa takut dan kekhawatiran, hal tersebut merupakan salah satu esensi dari konsep Negara Hukum. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang memiliki tujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tentram, dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat. Penegasan bahwa Negara hukum adalah cita hukum (rechts idée) Indonesia yang secara normatif diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ketiga, yang menyebutkan bahwa : "Negara Indonesia adalah Negara hukum (rechtsstaat) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (Machtsstaat)", dan "pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak berbatas)". Menurut Imannuel Kant dan F.J. Stahl, kriteria untuk dapat disebut negara hukum, harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : 1. Jaminan terhadap perlindungan hak-hak asasi manusia; 2. Terselenggaranya pemisahan atau pembagian kekuasaan terselenggaranya hak-hak tersebut di atas; 3. Tiap tindakan pemerintah harus dilandasi undang-undang; dan 4. Adanya peradilan administrasi".1 Unsur-unsur negara hukum tersebut dianut oleh negara-negara Eropa Kontinental dan negara-negara di bawah pengaruhnya, sedangkan menurut Albert Venn Dicey, unsur-unsur atau syarat-syarat negara hukum di bawah the rule of 1 Padmo Wahjono, Pembangunan Hukum di Indonesia, In-Dhill. Co., Jakarta, 1989, hlm. 151- 152. Fakultas Hukum Universitas Suryakancana untuk 2
law yang dianut oleh negara-negara Anglo Saxon dan negara-negara di bawah pengaruhnya, ialah sebagai berikut : (1) Prinsip supremasi aturan hukum (Supremacy of law); (2) Prinsip kedudukan yang sama di depan hukum (equality before the law); dan (3) Prinsip jaminan terhadap hak-hak asasi (the constitution based on individual rights).2 Selain Negara yang didasarkan atas hukum, Negara Indonesia juga menunjukkan keinginan yang kuat untuk membentuk negara kesejahteraan, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu : "Membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".3 Konsep negara kesejahteraan menurut Bagir Manan adalah negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi memikul tanggung jawab utama untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.4 Sejalan dengan pendapat Bagir Manan, menurut Sjahran Basah, berkaitan dengan negara kesejahteraan tersebut, maka tujuan pemerintah tidak semata-mata di bidang pemerintahan saja, melainkan harus melaksanakan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai tujuan negara melalui pembangunan nasional.5 Pendapat Bagir Manan dan Sjahran Basah, sejalan sejalan dengan pendapat Montesquieu, Van Vollenhoven, dan Goodnow, bahwa terlepas apapun ideologinya negara menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu sebagai berikut : (1) 2 Astim Riyanto, Teori Konstitusi, Yapemdo, Bandung, 2006, hlm. 256. 3 C.F.G. Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung, 1991, hlm. 2 4 Bagir Manan, Politik Perundang-undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian, Fakultas Hukum UNILA, Lampung, 1996, hlm. 16. 5 Sjahran Basah, Eksistensi Dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 3. Fakultas Hukum Universitas Suryakancana 3
Melaksanakan ketertiban; (2) Mengusahakan kesejahteraan; (3) Kemakmuran rakyat; (4) Pertahanan; dan (5) Menegakkan Keadilan.6 Mengingat begitu luasnya wilayah Republik Indonesia yang mencapai 5.193.252 km2, serta memiliki sebanyak 18.110 pulau besar dan kecil, maka untuk mengefektifkan penyelenggaraan fungsi pemerintah di atas, sesuai Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, mengamanatkan kepada pemerintah untuk melaksanakan politik desentralisasi di bidang ketatanegaraan, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Sesuai Pasal 13 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa : "Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yaitu penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat". Di dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c di atas, Pemerintah Kabupaten Cianjur membuat Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenraman dan Ketertiban Umum dalam upaya mewujudkan tata kehidupan masyarakat Cianjur yang tertib, tentram, nyaman, bersih dan indah, sehingga dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, yang secara tidak langsung menunjang pembangunan yang berkesinambungan. Guna meningkatkan kualitas produk hukum daerah, Pemerintah Kabupaten Cianjur melakukan tahapan-tahapan penyusunan Rancangan Perda, salah satu diantaranya adalah penyusunan naskah akademik (academic draft) dan 6 Syamsir Artha, Fungsi Negara, hlm. 2, diunduh pada hari Rabu, tanggal 4 Juni 2014. Fakultas Hukum Universitas Suryakancana 4
Naskah rancangan perda (legal draft) tentang Penyelenggaraan Ketenraman dan Ketertiban Umum.7 B. Identifikasi Masalah. Berdasarkan uraian pada latar belakang penyusunan nasakah akademik di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut : 1. Apakah yang menjadi latar belakang dilakukannya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum? 2. Bagaimanakah penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM)? 3. Bagaimanakah substansi Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum? C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik. Tujuan penyusunan naskah akademik tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum, yaitu untuk mengkaji dan memahami tentang : 1. Latar belakang dilakukannya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. 2. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM. 3. Substansi Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Adapun kegunaan penyusunan naskah akademik ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan kepada para pihak yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum, seperti bagi : a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cianjur, penyusunan naskah akademik ini diharapkan dapat menjadi dokumen 7 S.Bambang Setyadi, Kajian Terhadap Kebijakan-kebijakan Dalam Perda Dalam Rangka Mendorong Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Bank Indonesia, Diskusi Panel, tanggal 29 Maret 2007. Fakultas Hukum Universitas Suryakancana 5
resmi yang menyatu dengan konsep Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang akan dibahas bersama-sama dengan Pemerintah Daerah dalam penyusunan Program Legislatif Daerah Kabupaten Cianjur. b. Bagi Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum, untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat Cianjur yang tertib, tentram, nyaman, bersih, dan indah. c. Bagi Masyarakat, dapat menumbuhkan kesadaran untuk menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban umum, yang secara tidak langsung menunjang pembangunan yang berkesinambungan. D. Metode Penulisan Naskah Akademik. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan naskah akademik ini, yaitu sebagai berikut : 1. Metode Pendekatan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum khususnya kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang ada dari peraturan perundang-undangan, serta ketentuan-ketentuan terutama yang berkaitan dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Cainjur. Dalam penelitian ini juga meliputi usaha untuk menemukan hukum yang in concreto yang tujuannya untuk menemukan hukum yang sesuai dan yang akan diterapkan dalam suatu permasalahan terutama di dalam penelitian tersebut.8 2. Spesifikasi Penelitian. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif analisis, yaitu memberikan gambaran umum yang menyeluruh dan sistematis mengenai penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Cianjur. Gambaran umum tersebut dianalisis dengan bertitik tolak pada peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, serta 8 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 22. Fakultas Hukum Universitas Suryakancana 6
praktik penyelenggaraan ketertiban umum yang bertujuan untuk mencari dan mendapatkan jawaban atas pokok masalah yang akan dibahas lebih lanjut. 3. Jenis dan Sumber Data. Untuk memperoleh data yang mendukung penyusunan naskah akademik ketentraman dan ketertiban umum ini, maka jenis dan sumber data diperoleh melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini, yaitu : a) Undang-Undang Dasar 1945; b) Undang-Undang No. 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupatem Subang, dengan mengubah Undang-Undang No. 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 No. 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2851). c) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, No. 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3209). d) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, No. 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3886). e) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, No. 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4235). Fakultas Hukum Universitas Suryakancana 7
f) Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, No. 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4377). g) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, No. 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4844). h) Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, No. 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4444). i) Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, No. 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4725). j) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, No. 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5025). k) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, No. 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5049). l) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, No. 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5059). m) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, No. 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5063). Fakultas Hukum Universitas Suryakancana 8
n) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, No. 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5234). o) Undang-Undang No. 34 Tahun 2006 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, No. 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4655). p) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, No. 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4737). q) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, No. 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4741). r) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2010 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, No. 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5094). s) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, No. 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4655). t) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Prja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 590). u) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional dan Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Fakultas Hukum Universitas Suryakancana 9
v) Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No. 02 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 No. 06 seri ...). w) Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No. 15 Tahun 2012 Tentang Retribusi Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun ... No. ... seri ...). x) Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No. 10 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun ... No. .... seri ...). y) Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No. 03 Tahun 2001 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2001 No. 44 seri C). z) Peraturan Bupati Cianjur No. 08 Tahun 2012 Tentang Tugas, Fungsi, dan tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 No. 12) Bahan Hukum Sekunder, antara lain berupa tulisan-tulisan ilmiah dari para pakar yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti ataupun yang berkaitan dengan bahan hukum primer, meliputi literatur- literatur, makalah-makalah, jurnal ilmiah, dan hasil-hasil penelitian. Bahan Hukum Tersier, antara lain berupa bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa, artikel-artikel pada koran/surat kabar dan majalah-majalah. 4. Teknik Pengumpulan Data. Guna mengumpulkan data dalam penyusunan naskah akademik ini dilakukan melalui : a) Penelitian Kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari data sekunder yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Cianjur. b) Penelitian Lapangan. 10 Fakultas Hukum Universitas Suryakancana
Penelitian Lapangan (field Research), tujuannya mencari data-data lapangan (data primer) yang berkaitan dengan materi penelitian dan berfungsi hanya sebagai pendukung data sekunder. 5. Analisis Data. Setelah beberapa tahapan dalam penyusunan naskah akademik ini dilalui, maka pada tahap akhir penelitian ini dilakukan analisis data. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, tanpa menggunakan angka-angka dan segala sesuatu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.9 Dengan kata lain penelitian tidak hanya mengungkapkan kebenaran belaka, tetapi memahami kebenaran tersebut.10 9 Ronny Hanitijo Soemitro, Op. Cit., hlm. 250. 10 Ibid. Fakultas Hukum Universitas Suryakancana 11
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS A. Kajian Teoritis. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka Pasal 1 UUD 1945 menetapkan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Di dalam mencapai tujuan tersebut, maka sesuai Pasal 18 ayat (2) Undang- Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara membagi Negara Kesatuan Republik Indoenesia atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap- tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang dasar 1945 merupakan landasan filosofis dan landasan konstitusional penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah sebagaimana tertuang dalam Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1988 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan Pembagian dan pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana dalam penyelenggaraan otonomi daerah tersebut harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Otonomi (Autonomy) berasal dari bahasa Yunani, 'auto' berarti sendiri dan 'nomous' berarti hukum atau pemerintahan. Menurut 'Encyclopedia of Sosial Science', otonomi dalam pengertian orisinal adalah 'The legal self of sufficiency of civil body and in actual independence'. 12 Fakultas Hukum Universitas Suryakancana
Dalam kaitannya dengan politik dan pemerintahan, otonomi daerah bersifat 'self government' atau 'The coundition of living under one's own law'. Jadi otonomi daerah adalah daerah yang memiliki 'legal self suffiency' yang bersifat 'self government' yang diatur dan diurus oleh 'own law', oleh karena itu otonomi daerah lebih menitikberatkan pada aspirasi dari pada kondisi.11 Sarundajang mengartikan otonomi daerah meliputi 4 (empat) pengertian, yaitu : a. Hak mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom, dimana hak tersebut bersumber dari wewenang pangkal dan urusan-urusan pemerintah (pusat) yang disertahkan kepada daerah; b. Dalam kebebasan menjalankan hak mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri, daerah tidak dapat menjalankan hak dan wewenang otonominya itu diluar batas-batas wilayah daerahnya; c. Daerah tidak boleh mencampuri hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain sesuai dengan wewenang pangkal dan urusan yang disertahkan kepadanya; d. Otonomi tidak membawahi otonomi daerah lain. Berkenaan dengan hal tersebut, maka Bagir Manan menguatkan pengertian otonomi dengan mengatakan 'untuk memungkinkan penyelenggaraan kebebasan tersebut (kebebasan dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah) dan sekaligus mencerminkan otonomi sebagai suatu demokratisasi, maka otonomi senantiasa memerlukan kemandirian atau keleluasaan. Bahkan tidak berlebihan apabila dikaitkan dengan hakikat otonomi adalah kemandirian, walaupun bukan suatu bentuk kebebasan sebuah satuan yang merdeka.12 Diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah, terakhir dirubah menjadi Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan momentum yang sangat baik untuk melaksanakan otonomi daerah. 11 Juniarto Ridwan dan Achmad Sodik Sudarjat, Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik, Nuansa, Bandung, 2010, hlm. 109 12 Ibid, hlm. 111. Fakultas Hukum Universitas Suryakancana 13
Adapun yang dimaksud dengan Otonomi Daerah menurut Pasal 1 angka (6) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu : "Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan ". Kemudian, Pasal 1 angka (8) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa desentralisasi yaitu :"Penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi ". Sesuai Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan 'ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat', Pemerintah Daerah Kabupaten diberikan kewenangan untuk penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Dalam bahasa Perancis, Istilah ketentraman dan ketertiban diterjemahkan dengan "Openbare Orde", Bahasa Belanda "Vorbehaltlause", dan Bahasa Jerman "Public Policy" menurut WJS. Poerwadarminta mengartikan ketenraman dan ketertiban adalah aman atau tidak rusuh, tidak dalam kekacauan tidak gelisah, tenang hati dan pikirannya. Namun untuk memberikan rumusan mengenai ketentraman dan ketertiban umum yang bersifat definitif cukup sukar, hal ini dapat dilihat dari pandangan beberapa sarjana, seperti Sunaryati Hartono, yang berpendapat bahwa : "Apa yang merupakan ketentraman dan ketertiban umum itu sulit untuk dirumuskan dengan jelas karena pengertian ini sangat dipengaruhi oleh waktu, tempat, serta falsafah bangsa/negara, sistem pereknomian, pola kebudayaan, dan sebagainya yang bersngkutan dengan masyarakat hukum yang bersangkutan".13 Hal yang sama dikemukakan pula oleh Kollewijn, yang berpendapat bahwa: "Sangat sukar merumuskan ketenraman dan ketertiban umum, para ahli dan teoritisi tidak dapat menemukan kriterianya, hanya sang hakim saja 13 Sunaryati Hartono, Pokok-pokok Hukum Perdata Internasional, Binacipta, Bandung, 1976, hlm. 117. Fakultas Hukum Universitas Suryakancana 14
yang berkaitan langsung dengan suatu perkara tertentu yang dapat menemukan adanya hal-hal yang bertentangan dengan ketertiban umum atau kepentingan umum".14 Ketertiban umum dapat meliputi bermacam-macam hal. Contoh yang dikemukakan Kollenwijn, yaitu : a. Sering pula "ketertiban umum" dipakai dalam arti "ketertiban, kesejahteraan, dan keamanan". c. Kadang-kadang "Ketertiban Umum" juga dipakai dalam arti "Ketertiban Hukum". 15 Di dalam ketetuan hukum nasional Indonesia, ketertiban umum atau public policy memang sering ditemui dalam sejumlah peraturan perundang- undangan di Indonesia, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang- Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, atau Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesian Sengketa, tetapi dari ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut tidak ditemukan definisi ataupun batasan dari ktentraman dan ketertiban umum. Namun demikian, untuk memberikan pemahaman berkaitan dengan kenentraman dan ketertiban umum, Pemerintah Kabupaten Cianjur, memberikan konsep kentntraman dan ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba tertur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tenteram, lahir dan batin. Kemudian, yang disebut kenetraman dan ketertiban umum adalah suatu kondisi keteraturan yang terbentuk karena tidak adanya pelanggaran yang dilakukan di tempat-tempat umum terhadap peraturan yang berlaku. Ada dua fungsi lembaga ketentraman dan ketertiban umum, yaitu fungsi positif, untuk memberikan suatu jaminan agar aturan-aturan tertentu dari suatu peraturan perundang-undangan dilaksanakan; dan fungsi negatif, yaitu memberikan suatu sanksi negatif apabila ada pelanggaran terhadap ketertuan- 14 Ibid., hlm. 117 15 Ibid., hlm. 119. 15 Fakultas Hukum Universitas Suryakancana
ketentuan tertentu dari peraturan perundang-undangan, sehingga ketentuan peraturan perundang-undangan dapat ditegakkan. Diberlakukannya Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR-RI/2000 dan Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR-RI/2000 telah terjadi pembagian fungsi secara jelas dalam fungsi keamanan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat yaitu sebagai berikut : 1. Tugas pokok TNI adalah dalam bidang pertahanan dan dalam pelaksanaan tugasnya dapat memberikan tugas bantuan kepada POLRI dalam menjalankan tugas keamanan. 2. Tugas pokok POLRI adalah dalam bidang keamanan dan ketertiban (KAMTIB) . Adapun pembagian peran antar TNI, POLRI dan Pemerintah Daerah dalam bidang ketentraman dan ketertiban yaitu: 1. Peran TNI. a. Alat negara yang berperan sebagai alat pertahanan NKRI. b. Menjalankan tugas bantuan : 1) Penyelenggaraan kegiatan kemanusiaan (civil mission.) 2) Bantuan kepada polri dalam rangka tugas keamanan atas pemerintah. 2. Peran POLRI. a. Alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. b. POLRI menjalankan tugas bantuan : 1) Dalam keadaan darurat kepada TNI. 2) Penanggulangan kejahatan internasional. 3) Pemeliharaan perdamaian dunia dibawah bendera PBB. 3. Peran Pemerintah Daerah. Dimanifestasikan melalui kewajiban Kepala Daerah Pasal 67 Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, menyatakan : "kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah" meliputi : 16 Fakultas Hukum Universitas Suryakancana
a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. b. Mentaati selurh peraturan perundang-undangan;. c. Mengembangkan kehgidupan demokrasi; d. Menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; e. Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik; f. melaksanakan program strategis nasional; dan g. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah. Poin-poin diatas, secara inplisit merupakan manipestasi dari nilai-nilai ketentraman dan ketertiban, kalau poin-poin tersebut dilaksanakan dengan baik maka akan menimbulkan epek ketentraman dan ketertiban khususnya dalam pengelolaan negara oleh Pemerintah Daerah. Mengingat bahwa ketentraman dan ketertiban merupakan alah satu kebutuhan dasar individu dan atau masyarakat, sudah selayaknya apabila ada partisipasi aktif dari masyarakat, sehingga partisipasi dari masyarakat tersebut dapat tersalur secara tepat perlu dibangun suatu mekanisme. Secara historikal pada masa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 maupun Undang-Undang sebelumnya, pembinaan ketentraman dan ketertiban menjadi tanggung jawab pemerintah pusat yang pelaksanaannya didelegasikan kepada kepala wilayah (gubernur, bupati,walikotamadya, walikota, camat) dalam rangka dekonsentrasi. Pada masa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pembinaan ketentraman dan ketertiban tidak hanya didelegasikan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, tetapi justru menjadi kewajiban kepala daerah (propinsi, kabupaten/kota). Dalam hal ketertiban umum, pemerintah daerah mempunyai kewajiban menegakan peraturan daerah melalui perangkat daerahnya. Apabila dipandang perlu, Polri akan membantu pemerintah daerah, sedangkan Fakultas Hukum Universitas Suryakancana 17
Polri menegakan semua peraturan perundang-undangan baik yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Apabila diperlukan, perangkat pemerintah daerah yang bertugas di bidang pembinaan ketentraman dan ketertiban dapat diminta membantu pihak Polri. Partisipasi masyarakat memerlukan prasyarat yakni adanya kesukarelaan, adanya keterlibatan emosional serta adanya manfaat baik langsung maupun tidak langsung dari keterlibatannya. Partisipasi masyarakat akan muncul apabila mereka mengetahui, memahami serta memahami mengenai hal-hal yang akan dijalankannya. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah sebagai berikut : 1. Memberi penjelaan kepada masyarakat mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan. 2. Memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan, baik pada tahap penyusunan kebijakan, tahap implementasi maupun tahap evaluasinya. 3. Membahas bersama mengenai pelaksanaan kegiatan, baik keberhasilan maupun kegagalannya secara terbuka. Dalam rangka menstimulasi masyarakat agar mau berpartisipasi dalam bidang ketentraman dan ketertiban, diperlukan adanya rasa saling percaya (trust) antara pemerintah dengan masyarakat serta antar masyarakat. Tanpa adanya saling percaya, justru akan timbul rasa saling curiga, sehingga akan mudah dihasut. Pada sisi lain juga diperlukan peran, pembagian peran serta tanggung jawab disertai dengan hubungan yang jelas diantara para entitas (masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah serta pemerintah desa). Pembagian peran masing-masing entitas dalam kegiatan ketentraman dan ketertiban dapat disederhanakan sebagai berikut : 1. Pemerintah pusat. a. Membuat kebijakan secara makro berkaitan dengan penciptaan situasi dan kondisi bagi terselenggaranya ketentraman dan ketertiban. b. Menyediakan anggaran guna mendukung pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban. Fakultas Hukum Universitas Suryakancana 18
c. Menciptakan mekanisme hubungan kerja antar entitas secara makro. d. Menegakan atuan yang belaku secara nasional. e. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban berskala makro. 2. Pemerintah daerah (propinsi, kabupaten/kota) : a. Membuat kebijakan secara regional dan lokal berkaitan dengan penciptaan situasi dan kondisi untuk terselenggaranya ketentraman dan ketertiban. b. Menyediakan anggaran guna mendukung pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban. c. Menciptakan dan melaksanakan hubungan kerja dengan entitas yang lebih besar maupun entitas yang lebih kecil. d. Menegakan aturan yang berlaku secara nasional, regional serta lokal dalam bidang pembinaan ketentraman dan ketertiban. e. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban berskala regional dan lokal guna menunjang dan memberi konstribusi bagi pembinaan ketentraman dan ketertiban berskala nasional. 3. Pemerintah Desa. a. Membuat kesepakatan secara lokal dengan masyarakat setempat mengenai penciptaan situasi dan kondisi untuk terselenggaranya ketentraman dan ketertiban. b. Melaksanakan berbagai kebijakan mengenai ketentraman dan ketertiban baik secara nasional, regional maupun lokal. c. Mendorong partisipasi masyarakat dalam bidang ketentraman dan ketertiban. 4. Masyarakat. a. Berpartisipasi secara aktif dalam berbagai dimensi mengenai pemeliharaan ketentraman dan ketertiban sesuai bidangnya masing- masing. Fakultas Hukum Universitas Suryakancana 19
b. Menikmati hasil pembinaan ketentraman dan ketertiban.16 B. Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah. Dalam ilmu hukum yang dimaksud dengan asas adalah pikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang belakang peraturan konkrit yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Beberapa pakar memberikan pengertian asas hukum, seperti Paul Scholten yang memberikan pengertian asas hukum sebagai berikut : "Asas hukum adalah pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum, masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengannya dimana ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya".17 Kemudian Satjipto Rahardjo, mengartikan asas hukum sebagai suatu hal yang dianggap oleh masyarakat hukum yang bersangkutan sebagai basic truth atau kebenaran asasi, sebab melalui asas-asas hukum itulah pertimbangan etis dan sosial masyarakat masuk ke dalam hukum. Dengan demikian, asas hukum menjadi semacam sumber untuk menghidupi tata hukumnya dengan nilai-nilai etis, moral, dan sosial masyarakatnya. 18 Asas-asas hukum berfungsi untuk menafsirkan aturan-aturan hukum dan juga memberikan pedoman bagi suatu perilaku. Asas hukum pun menjelaskan dan menjustifikasi norma-norma hukum, dimana di dalamnya terkandung nilai-nilai ideologis tertib hukum.19 Smits, memberikan pandangannya bahwa asas hukum memiliki 3 (tiga) fungsi, yaitu : Pertama, asas-asas hukum memberikan keterjalinan dari aturan- 16 Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum, diunduh, Juni 2014. 17 J.J.H. Bruggink, Refleksi Tentang Hukum, Alih Bahasa oleh Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 119-120. 18 Satjipto Raharjo, Peranan Dan Kedudukan Asas-asas Hukum Dalam Kerangka Hukum Nasional (Pembahasan Terhadap Makalah Sunaryati Hartono), Seminar dan Lokakarya Ketentuan Umum Peraturan Perundang-undangan, Jakarta, 19-20 Oktober 1988, tanpa halaman. 19 R.J. Jue, Grondbeginselen van het recht, Groningen, 1980, hlm. 63. Fakultas Hukum Universitas Suryakancana 20
aturan hukum yang tersebar; Kedua, asas-asas hukum dapat difungsikan untuk mencari pemecahan atas masalah-masalah baru yang muncul dan membuka bidang-bidang liputan masalah baru. Dari kedua fungsi tersebut, diturunkan fungsi ketiga, bahwa asas-asas dalam hal-hal demikian dapat dipergunakan untuk "menulis ulang" bahan-bahan ajaran hukum yang ada sedemikian rupa, sehingga dapat dimunculkan solusi terhadap persoalan-persoalan baru yang berkembang.20 Merujuk pada uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa asas-asas hukum bertujuan untuk memberikan arahan yang layak/pantas menurut hukum (rechtmatig) dalam hal menggunakan atau menerapkan aturan-aturan hukum. Asas hukum berfungsi sebagai pedoman atau arahan orientasi berdasarkan mana hukum dapat dijalankan. Asas-asas hukum tersebut tidak saja akan berguna sebagai pedoman ketika menghadapi kasus-kasus sulit, tetapi juga dalam hal menerapkan aturan. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, memberikan arahan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah (Perda), harus berdasarkan asas- asas pembentukan perundang-undangan yang baik. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Hamid S. Attamimi, bahwa : "Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, setidaknya ada beberapa pegangan yang harus dikembangkan guna memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (algemene beginselen van behorlijke regelgeving) secara benar, meliputi : Pertama, asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan; Kedua, asas-asas negara berdasar atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi perundang-undangan; Ketiga, asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi perundang-undangan, dan Keempat, asas-asas bagi perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli".21 20 J.M. Smits, Het vertrouwensbeginsel en de contractuele gebondenheid, diss, RUL 1995, Arnhem, 1995, hlm. 68-69. 21 Yuliandri, Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 115. Fakultas Hukum Universitas Suryakancana 21
Sejalan dengan pendapat di atas, menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik meliputi: a. Asas Kejelasan Tujuan adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai; b. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang; c. Asas Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu suatu asas bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya; d. Asas dapat dilaksanakan, yaitu suatu asas bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis. Adapun asas-asas tersebut yaitu sebagai berikut : 1. Aspek Filosofis adalah asas yang terkait dengan nilai-nilai etika dan moral yang berlaku di masyarakat. Peraturan Daerah yang mempunyai tingkat kepekaan yang tinggi dibentuk berdasarkan semua nilai-nilai yang baik yang ada dalam masyarakat; 2. Aspek Yuridis adalah asas yang terkait landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan Peraturan Daerah. 3. Aspek Sosiologis adalah asas yang terkait dengan bagaimana Peraturan Daerah yang disusun tersebut dapat dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan. e. Asas Hasil Guna Dan Daya Guna adalah asas yang menyebutkan bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar 22 Fakultas Hukum Universitas Suryakancana
dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; f. Asas Kejelasan Rumusan adalah suatu asas yang menyebutkan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. g. Asas Keterbukaan adalah suatu asas yang menyebutkan bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas- luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan; h. Asas Materi Muatan adalah suatu asas yang menyebutkan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mengandung asas-asas sebagai berikut : 1. Asas Kekeluargaan adalah asas yang mencerminkan musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan; 2. Asas Kenusantaraan adalah asas yang menyebutkan bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila; 3. Asas Bhinneka Tunggal Ika adalah asas yang menyebutkan bahwa materi muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; 23 Fakultas Hukum Universitas Suryakancana
4. Asas Keadilan adalah asas yang menyebutkan bahwa materi muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali; 5. Asas Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum Dan Pemerintahan adalah asas yang menyebutkan bahwa setiap materi muatan peraturan daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial; 6. Asas Ketertiban Dan Kepastian Hukum adalah asas yang menyebutkan bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum; 7. Asas Keseimbangan, Kesertasian, Dan Keselarasan adalah asas yang menyebutkan bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan keseimbangan, kesertasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara; 8. Asas pengayoman adalah asas yang menyebutkan bahwa materi muatan peraturan daerah harus memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat; 9. Asas Kemanusiaan adalah asas yang menyebutkan bahwa materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta hakikat dan martabat setiap warga negara secara proporsional; 10. Asas Kebangsaan adalah asas yang menyebutkan bahwa materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan sifat dan watak Bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.22 22 Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Ikhtiar Antinomi Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum, Rajawali, Jakarta, 1985, hlm. 47. Fakultas Hukum Universitas Suryakancana 24
Lebih lanjut, Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, memperkenalkan pula enam asas undang-undang yaitu : a. Undang-undang tidak berlaku surut; b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula; c. Undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan Undang-undang yang bersifat umum; d. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu; e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat. f. Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan dan pelestarian (Asas Welvaarstaat). 23 Selain itu, asas yang perlu diperhatikan pemerintah dalam penyelenggaraan kepentingan umum, didasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang- Undang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa : a. Asas kepastian hukum; b. Asas tertib penyelenggara negara; c. Asas kepentingan umum; d. Asas keterbukaan; e. Asas proporsionalitas; f. Asas profesionalitas; g. Asas akuntabilitas; h. Asas efisiensi; dan i. Asas efektivitas. C. Kajian Praktik Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Cianjur. Manusia sebagai mahluk sosial sangat membutuhkan rasa aman, tenteram, dan terlindungi, bukan saja ketika melakukan hubungan hukum dengan pihak lain, 23 Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Ikhtiar Antinomi ... Ibid., hlm. 47. Fakultas Hukum Universitas Suryakancana 25
tetapi juga terhadap sarana yang dapat menjadi pendukung pelaksanaan aktivitasnya. Dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, tenteram, nyaman, bersih dan indah, diperlukan adanya pengaturan di bidang ketentraman dan ketertiban umum yang mampu melindungi warga masyarakat dan prasarana pemerintahan beserta kelengkapannya. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten dan pelaksanaannya harus dijalankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pemerintahan Daerah yang terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , secara empiris Pemerintah Kabupaten Cianjur belum melaksanakan kewenangannya untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) c, yaitu : "Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat", dalam suatu Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum. Selama ini secara historis, menyelenggarakan ketertiban umum di Kabupaten Cianjur didasarkan pada Peraturan Bupati Cianjur No. 8 Tahun 2012 Tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Menurut Pasal 255 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Ayat (1) disebutkan Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat; Ayat (2) Satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan: a. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; 26 Fakultas Hukum Universitas Suryakancana
c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada. Pasal 256 Ayat (1) Polisi pamong praja adalah jabatan fungsional pegawai negeri sipil yang penetapannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Polisi pamong praja diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. (3) Polisi pamong praja harus mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional; (4) Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kementerian; (5) Kementerian dalam melakukan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung; (6) Polisi pamong praja yang memenuhi persyaratan dapat diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan polisi pamong praja diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 257 Ayat (1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk penyidik pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik kepolisian setempat. (4) Penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan regulasi diatas maka keberadaan Penyidik Pengawai Negeri Sipil diatas, menjadi sangat strategis sehingga implementasi Peraturan Daerah Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dapat dimaksimalkan fungsinya. Fakultas Hukum Universitas Suryakancana 27
Namun demikian, mengingat salah satu fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah adalah fungsi stabilitas, serta kondisi geografis Kabupaten Cianjur memiliki luas mencapai 350.148 hektar, terdiri dari 32 kecamatan, 345 desa, dan 6 kelurahan yang mencakup 2.746 Rukun Warga, serta 10.384 Rukun Tetangga, serta letaknya yang cukup strategis yaitu : 1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Purwakarta; 2. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Wilayah Kabupaten Sukabumi; 3. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Samudra Indonesia; 4. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Wilayah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut. Guna memberikan kekuatan serta kepastian kepada Satpol PP dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, selain didasarkan pada Perbub No. 8 Tahun 2012, juga perlu didukung oleh Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur penyelenggaraan ketertiban umum, sehingga keamanan, kenyamanan, dan ketentraman masyarakat dapat terwujud. Keikutsertaan pemerintah Kabupaten Cianjur dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai bukti bahwa Pemerintah Kabupaten Cianjur berkomitmen untuk melaksanakan prinsip negara hukum yang demokratis dan melindungi warga negaranya sebagai cita-cita kemerdekaan Adapun ruang lingkup Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Cianjur, yaitu meliputi : BAB I: Ketentuan Umum; BAB II : Maksud dan Tujuan; BAB III : Ruang Lingkup; BAB IV : Sasaran; BAB V : Ketentraman dan Kertiban; BAB VI : Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan; BAB VII : Pemantauan; BAB VIII : Penegakan BAB IX : Penindakan; BAB X : Ketentuan Penyidikan; BAB XI : Ketentuan Sanksi; BAB XII : Ketentuan Penutup; dan Lampiran Peraturan mengenai Besaraan Sanksi. Tujuan yang hendak dicapai Pemerintah Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah tentang ketertiban umum, termasuk Pemerintah Daerah Cianjur, yaitu : (1) Menata Kabupaten Cianjur agar menjadi kota yang tertib, teratur, 28 Fakultas Hukum Universitas Suryakancana
nyaman dan tenteram, (2) Melindungi masyarakat dan prasarana beserta kelengkapannya; serta (3) menumbuhkan rasa disiplin diri dan perilaku tertib pada setiap warga masyarakat, serta (4) untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat pada usaha menjaga dan memelihara ketertuban umum dan kelestarian lingkungan hidup, yang secara tidak langsung menunjang pembangunan yang berkesinambungan. D. Kajian Terhadap Implikasi Pengaturan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Kabupaten Cianjur. Implikasi disahkannya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, merupakan salah satu komitmen dari Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam usaha mewujudkan Kabupaten Cianjur yang tertib, aman, dan kondusif. Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum menjadi pedoman/dasar dalam melindungi masyarakat dan prasarana masyarakat beserta kelengkapannya dengan objek hukumnya, yaitu (a) Kewajiban dan wewenang lembaga pemerintah; (b) Hak, Kewajiban, dan larangan bagi warga masyarakat; (c) Tertib jalan dan angkutan jalan; (d) Tertib sungai, saluran, kolam, dan lepas pantai; (e) Tertib lingkungan; (f) Tertib tempat dan usaha tertentu; (g) Tertib bangunan; (h) Tertib sosial; (i) Tertib kesehatan; (j) Tertib tempat hiburan daa keramaian; (k) Tertib peran serta masyarakat; dan (l) Pembinaan dan pengendalian. Selain itu, dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, diharapkan selain dapat lebih memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah melalui pelaksana lapangannya yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam melaksanakan tugasnya, juga memberikan kepastian kepada masyarakat dalam rangka melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen) untuk menghormati hak-hak orang lain dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 29 Fakultas Hukum Universitas Suryakancana
1999 Tentang Hak Asasi Manusia, bahwa : "Setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin", serta Pasal 30 yang menyebutkan bahwa : "Setiap orag berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuah sesuatu". Meskipun ada sebagian pihak yang memandang kurang positif terhadap pemberlakuan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, khususnya dari sudut pandang Hak Asasi Manusia. Ada beberapa pihak yang memiliki penilaian bahwa Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum mengandung unsur yang berpotensi melanggar HAM. Pernyataan ini yang selanjutnya menimbulkan perdebatan antara pendapat bahwa perda tersebut melanggar HAM dengan opini bahwa penegakan hukum harus senantiasa dilaksanakan. Guna mengkaji implikasi pemberlakuan Perda ini melanggar HAM atau justru untuk menegakkan HAM, dapat dikaji dari konsep HAM itu sendiri. Ada berbagai macam istilah mengenai Hak Asasi Manusia, yang dalam bahasa Arab disebut dengan haququl insan, Inggris (human rights), Perancis, (droits de l'homme), Belanda/Jerman (menschenrechte), Spanyol (derecho humanos), direitos humanos (Brasil), diritti umani (Italia). 24 Merujuk pada istilah-istilah tersebut, maka hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, bersifat kodrati yang tanpa hak itu seseorang tidak dapat hidup layak sebagai manusia.25 Secara etimologis, Hak Asasi Manusia (HAM) terbentuk dari 3 (tiga) suku kata, yaitu hak, asasi, dan manusia. Kata hak dan kata asasi berasal dari bahasa Arab, sedangkan kata manusia berasal dari bahasa Indonesia. Kata haqq adalah bentuk tunggal dari kata haquq. Kata haqq diambil dari akar kata haqqa, yahiqqu, 24 Majda El Muhtaj, Dimensi-dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 17-18. 25 Sri Soemantri Martosoewignjo, Hak Asasi Manusia Ditinjau dari Hukum Nasional dan Hukum Internasional, Makalah Seminar Refugee and Human Rights, Fakultas Hukum Unsyiah dan UNHCR, Banda Aceh, 1988, hlm. 3. Fakultas Hukum Universitas Suryakancana 30
haqqaan, yang artinya benar, pasti, tetap, dan wajib. Apabila dikatakan yahiqqu'alaika an taf'ala kadza.26 Berdasarkan kata tersebut, haqq diartikan kewenangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu. Adapun kata asasi berasal dari akar kata assa, yaussu, asasaan, artinya membangun, mendirikan, dan meletakkan. Kata asas adalah bentuk tunggal dari kata usus yang berarti asal, esensial, asas, pangkal, dasar dari segala sesuatu.27 Dengan demikian, kata asasi diadopsi ke dalam bahasa Indonesia yang berarti dasar atau pokok.28 Menurut Sri Soemantri Martosoewignjo dikatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada jati diri manusia secara kodrati dan universal, berfungsi menjaga integritas keberadaannya, berkaitan dengan hak atas hidup dan kehidupan, keselamatan, keamanan, kemerdekaan, keadilan, kebersamaan, dan kesejahteraan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang tidak boleh diabaikan dan dirampas oleh siapapun.29 Kemudian, menurut Soedjono Dirdjosisworo Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia, termasuk bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila, dan merupakan Negara hukum. 30 Pengakuan keberadaan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam perkembangan sejarah kehidupan dan peradaban manusia sudah dimulai sejak beberapa ribu tahun yang lalu. Hal ini terbukti dari sejarah perkembangan manusia yang dipercayai dan dijadikan rujukan awal kemunculan HAM. 26 J. Milton (ed), A Dictionary of Modern Written Arabic, Wiebaden, Oto Harrassowitz, 1979, hlm. 191-192, dalam Majda El Muhtaj, Dimensi-dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 17. 27 Ibid. 28 Anton M. Moeliono (ed), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 60. 29 Sri Soemantri Martosoewignjo, Peningkatan Perlindungan Hukum Melalui Hak Asasi Manusia, Jurnal Ilmiah Untag No. 1 Januari 1995, hlm. 20. 30 Soedjono Dirdjosisworo, Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 33. Fakultas Hukum Universitas Suryakancana 31
Realita yang terjadi, pelaksanaan hukum HAM sangat bergantung pada keinginan dan tujuan penyelenggara Negara yang merupakan political will, political commitment dan political action. Dalam Negara hukum, tujuan pengakuan akan hak asasi manusia merupakan perlindungan dalam mewujudkan kesejahteraan umum masyarakat dan ketertiban umum, oleh karena itu harus ada pengaturan hukum yang memiliki kekuatan (supremasi), sehingga hukum menjadi panglima dalam melaksanakan kekuasaannya. Kemudian, untuk dapat menerapkan fungsi hukum dalam masyarakat, maka hukum harus berbentuk tertulis, sehingga dapat dipedomani sebagai sumber hukum, yang menurut Zevenbergen adalah sumber terjadinya hukum atau sumber yang menimbulkan hukum.31 Dalam sejarah perkembangannya, konstitusi yang berlaku di Indonesia sudah diatur dalam 4 (empat) kali, yaitu : (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku sejak 17 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949; (2) Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS) berlaku sejak 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950; (3) Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS) berlaku sejak 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959; dan (4) Undang-Undang Dasar 1945 berlaku sejak 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang.32 Keempat konstitusi itu sudah mengacu pada konsitusi negara hukum, di antaranya mengatur hak perlakuan yang sama dalam hukum (equality before the law), dan perlindungan serta pengakuan terhadap hak-hak rakyat, sebagai perwujudan pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Namun demikian, perlindungan hukum terhadap hak, memiliki konsekuensi sebaliknya bagi pemilik hak yaitu adanya kehendak untuk saling mengakui hak orang lain atau dinamakan kewajiban.33 Hal senada disampaikan pula oleh Sudikno Mertokusumo, yang menyebutkan bahwa setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum, selalu memiliki dua sisi yang tidak dapat terpisahkan yaitu hak dan kewajiban. Tidak ada hak tanpa kewajiban, demikian 31 Ahmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Edisi Kedua, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 84. 32 Henny Nuraeny, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 216. 33 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 213. 32 Fakultas Hukum Universitas Suryakancana
juga tidak ada kewajiban tanpa hak. 34 Oleh karena itu, selain memiliki hak, sebagai seorang warga negara, manusia pun memiliki kewajiban salah satunya adalah ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan nasional dengan cara menjaga keamanan, dan ketertiban umum. Dari sudut pandang hukum dan HAM, publik dapat menginterpretasikan Perda Kabupaten Cianjur Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum sebagai sebuah bentuk usaha untuk mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum dan nilai keadilan dalam masyarakat 34 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 41. Fakultas Hukum Universitas Suryakancana 33
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN TERKAIT Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan konstitusi atau UUD 1945 bahwa Indonesia ialah negara yang berdasar hukum (rechsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (mactstaat). Konsep rechsstaat mempunyai ciri-ciri sebagi berikut: (1) adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM); (2) adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga negara untuk menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM); (3) pemerintahan berdasarkan peraturan; (4) adanya peradilan administrasi. Dalam kaitan dengan negara hukum tersebut, tertib hukum yang berbentuk adanya tata urutan perundang-undangan menjadi suatu kemestian dalam penyelenggaraan negara atau pemerintahan. Tata urutan perundang-undangan dalam kaitan implementasi konstitusi negara Indonesia adalah merupakan bentuk tingkatan perundang-undangan. Sejak tahun 1966 telah dilakukan perubahan atas hierarki (tata urutan) peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tata urutan (hierarki) perundang- undangan perlu diatur untuk menciptakan keteraturan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di awal tahun 1966, melalui ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 Lampiran 2, disebutkan bahwa hierarki peraturan perundang- undangan Indonesia adalah sebagai berikut: (1) Undang-Undang Dasar 1945; (2) Ketetapan MPR; (3) Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang; (4) Peraturan Pemerintah; (5) Keputusan Presiden; (6) Peraturan- peraturan pelaksananya, seperti: (a) Peraturan Menteri; (b) Instruksi Menteri; (c) Dan lain-lainnya. Selanjutnya berdasarkan Ketetapan MPR No. III Tahun 2000, tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut: (1) Undang-Undang Dasar 1945; (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (3) Undang-undang; (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang; (5) Peraturan Pemerintah; (6) Keputusan Presiden; dan (7) Peraturan Pemerintah. Fakultas Hukum Universitas Suryakancana 34
Penyempurnaan terhadap tata urutan perundang-undangan di Indonesia terjadi kembali pada tanggal 24 Mei 2004 ketika DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) menjadi undang-undang, yaitu Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP), yang berlaku secara efektif pada bulan November 2004. Keberadaan Undang-undang ini sekaligus menggantikan pengaturan tentang tata urutan peraturan perundang-udangan yang ada dalam Ketetapan MPR No. III Tahun 2000 selanjutnya di rebah kembali melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan . Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP), tata urutan perundang-undangan adalah sebagai berikut : (1) Undang-Undang Dasar 1945; (2) TAP MPR; (3) Undang-undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (4) Peraturan Pemerintah; (4) Peraturan Presiden; (5) Peraturan Daerah Provinsi; (6) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Posisi hukum hierarki perundang-undangan diatas ditegaskan dalam Ayat (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Selanjutnya bagaimana statusnya berbagai aturan yang tidak ada dalam Pasal 7 diatas, maka Pasal 8 Ayat (1) menjadi jawabannya yang menyatakan bahwa 'Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang- Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Pasal diatas kemudian ditegaskan status hukumnya oleh Ayat (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya 35 Fakultas Hukum Universitas Suryakancana
dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Berdasarkan tata urutan peraturan perundang-undangan di atas, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan Peraturan Daerah dan memiliki keterkaitan dengan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, adalah : a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945. "Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan". b. Undang-Undang No. 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupatem Subang, dengan mengubah Undang- Undang No. 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 No. 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2851). c. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, No. 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3209). d. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, No. 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3886). e. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, No. 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4235). f. Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, No. 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4377). Fakultas Hukum Universitas Suryakancana 36
g. U n d a n g - U n d a n g N o m o r 6 T a h u n 2 0 1 4 T e n t a n g D e s a , ( Le m b a r a n N e ga r a T a h u n 2 0 1 4 N o m o r 7 , T a m b a h a n Le m b a r a n N e g a r a N o m o r 5 4 9 5 ) ; h. Undmg-Undang Nomor 23 Tanun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20I4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diuban terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambanan Lembaran Negara Republik lndonesla Nomor 5679); i. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3040); j. Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, No. 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4444). k. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, No. 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4725). l. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, No. 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5025). m. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, No. 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5049). n. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, No. 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5059). Fakultas Hukum Universitas Suryakancana 37
o. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, No. 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5063). p. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, No. 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5234). q. Undang-Undang No. 34 Tahun 2006 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, No. 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4655). r. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, No. 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4737). s. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, No. 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4741). t. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2010 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, No. 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5094). u. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, No. 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4655). v. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Prja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 590). w. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional dan Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. x. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No. 02 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Fakultas Hukum Universitas Suryakancana 38
y. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No. 15 Tahun 2012 Tentang Retribusi Ijin Gangguan z. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No. 10 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah aa. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No. 03 Tahun 2001 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2001 No. 44 seri C). bb. Peraturan Bupati Cianjur No. 08 Tahun 2012 Tentang Tugas, Fungsi, dan tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 No. 12) Fakultas Hukum Universitas Suryakancana 39
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM Pengaturan mengenai ketentraman dan ketertiban umum harus diarahkan untuk mencapai kondisi yang kondusif bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat Kabupaten Cianjur. Dinamika perkembangan dan kebutuhan masyarakat Cianjur yang dinamis dirasakan memerlukan peraturan daerah yang menjangkau secara seimbang antara subjek dan objek hukum yang diatur. Berkenaan dengan hal tersebut, maka pembuatan legislasi tentang ketentraman dan ketertiban umum, sebagai upaya mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin menjadi sangat strategis adanya. Diharapkan implementasi terhadap penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum dapat dilaksanakan dengan optimal. A. Landasan Filosofis. Ketentraman dan Ketertiban secara filosofis dapat di gambarkan dalam narasi dan pembahasan mengani pemaknaan filosofis, filosofis berasal dari kata filsafat, yakni ilmu tentang kebijaksanaan. Berdasarkan akar kata semacam ini, maka arti filosofis tidak lain adalah sifat-sifat yang mengarah kepada kebijaksanaan. Karena menitikberatkan kepada sifat akan kebijaksanaan, maka filosofis tidak lain adalah pandangan hidup suatu bangsa yakni nilai-nilai moral atau etika yang berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik.35 Dasar filosofis berkaitan dengan rechtsidee dimana semua masyarakat mempunyainya, yaitu apa yang mereka harapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya. Cita hukum atau 35 H. Rojidi Ranggawijaya, Pengatar Ilmu Perundang-undangan Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1998, hlm. 43; nilai yang baik tidak lain adalah nilai yang dijunjung tinggi yang meliputi nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan, kemanusiaan, religiusitas dan berbagai nilai lain yang dianggap baik.Dan penilaian mengenai baik, benar, adil dan susila sangat tergantung dari takaran yang dimiliki oleh suatu bangsa tertentu. Fakultas Hukum Universitas Suryakancana 40
rechtsidee tersebut tumbuh dari sistem nilai mereka mengenai baik atau buruk, pandangan terhadap hubungan individu dan kemasyarakatan, tentang kebendaan, kedudukan wanita dan sebagainya. Semuanya itu bersifat filosofis artinya menyangkut pandangan mengenai hakikat sesuatu.Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai tersebut baik sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat. Nilai-nilai ini ada yang dibiarkan dalam masyarakat sehingga setiap pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan harus dapat menangkapnya setiap kali akan membentuk hukum atau peraturan perundang-undangan. Akan tetapi adakalanya sistem nilai tersebut telah terangkum dengan baik berupa teori-teori filsafat maupun dalam doktrin-doktrin resmi (Pancasila). Pancasila sebagai filsafat bangsa yang membahas tentang isi jiwa dari bangsa Indonesia yang merupakan hasil perenungan tentang isi jiwa peradaban bangsa Indonesia dan nilai-nilai asli yang hidup dalam masyarakat Indonesia.36 Dalam tataran filsafat hukum, pemahaman mengenai pemberlakuan moral bangsa ke dalam hukum (termasuk peraturan perundang-undangan dan Perda) ini dimasukan dalam pengertian yang disebut dengan rechtsidee yaitu apa yang diharapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya yang tumbuh dari sistem nilai masyarakat (bangsa) mengenai baik dan buruk, pandangan mengenai hubungan individu dan masyarakat, tentang kebendaan, tentang kedudukan wanita, tentang dunia gaib dan lain sebagainya.37 Berkenaan dengan hal tersebut, Negara Hukum (Rechtsstaat) Indonesia memiliki ciri-ciri khas Indonesia, karena Pancasila harus diangkat sebagai norma dasar dan sumber hukum, maka Negara Hukum Indonesia dapat pula dinamakan 'Negara Hukum Pancasila'. Salah satu ciri pokok dalam Negara Hukum Pancasila ialah adanya jaminan terhadap 'freedom of religion' atau 'kebebasan beragama', tetapi kebebasan beragama di Negara Hukum Pancasila selalu dalam konotasi 36 Muhammad Erwin, Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 23. 37 Bagir Manan, Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 20 41 Fakultas Hukum Universitas Suryakancana
yang positif, artinya tiada tempat bagi ateisme atau propaganda anti agama di Bumi Indonesia38. Selain ciri-ciri di atas Muhammd Tahir Azhari juga menyatakan ciri-ciri konsep Negara Hukum Pancasila meliputi 1) ada hubungan yang erat antara agama dan negara; 2) bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa; 3) kebebasan beragama dalam arti positif; 4) ateisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang; 5) asas kekeluargaan dan kerukunan39. Tujuan utama bentuk negara hukum adalah untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban hukum supaya jangan terganggu dan agar semuanya berjalan menurut hukum, seperti yang diutarakan oleh A. Mukhtie Fadjar, bahwa negara hukum ialah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan pada hukum. 40 Rakyat tidak boleh bertindak secara sendiri-sendiri menurut kemampuannya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintah bukan oleh orang- orang tetapi oleh undang-undang (the states not governed by men, but by law). 38 Abdul Latif, Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi, Total Media, Yogyakarta, 2007, hlm. 96; Hal ini sangat berbeda bila kita bandingkan dengan negara Uni Soviet dan negara-negara komunis lainya 'freedom of religion' memberikan pula jaminan konstitusional terhadap propaganda anti agama. Dilain pihak Amerika Serikat yang menganut doktrin pemisahan agama dan gereja secara ketat, sebagaimana dicerminkan oleh kasus 'Regents Prayer', karena berpegang kepada 'wall of separation', maka do'a dan praktek keagamaan disekolah-sekolah dipandang sebagai sesuatu yang inkonstitusional. Sehingga perkara tersebut dipandang sebagai pencemaran terhadap ajaran Thomas Jefferson dan Madison. 39 Muhammad Tahir Azhari, Negara Hukum Studi Tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Cet. II, Prenada Media, Jakarta, 2003, hlm. 99; kesimpulannya ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam Negara Hukum Pancasila diantaranya : (1) Kebebasan beragama harus mengacu pada makna yang positif sehingga pengingkaran terhadap Tuhan Yang Maha Esa (ateisme) ataupun sikap yang memusuhi Tuhan Yang Maha Esa tidak dibenarkan seperti terjadi di negara-negara komunis yang membenarkan propaganda anti agama; (2) Ada hubungan yang erat antara negara dan agama, karena itu baik secara rigid atau mutlak maupun secara longgar atau nisbi Negara Republik Indonesia tidak mengenal doktrin pemisahan anatara agama dan negara. Karena doktrin semacam ini sangat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. 40 A. Mukhtie Fadjar, Tipe Negara Hukum, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 7 Fakultas Hukum Universitas Suryakancana 42
Berdasarkan pada pemahaman seperti ini, maka bagi pembentukan/ pembuatan hukum atau peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berlandaskan pandangan filosofis Pancasila, yakni : a. Nilai-nilai religiusitas bangsa Indonesia yang terangkum dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa; b. Nilai-nilai hak-hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terdapat dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab; c. Nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional seperti yang terdapat di dalam sila Persatuan Indonesia; d. Nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat, sebagaimana terdapat di dalam Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan; dan e. Nilai-nilai keadilan baik individu maupun sosial seperti yang tercantum dalam sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima dasar filosofis tersebut harus tersurat maupun tersirat tertuang dalam suatu peraturan daerah bahkan alasan atau latar belakang terbentuknya suatu peraturan daerah harus bersumber dari kelima nilai filosofi tersebut. Seperti telah banyak disinggung dalam pembukaan di atas bahwa landasan filsafat dalam suatu Negara yang menganut paham Negara Hukum Kesejahteraan, fungsi dan tugas negara tidak semata-mata hanya mempertahankan dan melaksanakan hukum seoptimal mungkin guna terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan aman, melainkan yang terpenting adalah bagaimana dengan landasan hukum tersebut kesejahteraan umum dari seluruh lapisan masyarakatnya (warga negara) dapat tercapai. Pemahaman di atas merupakan implementasi dari negara hukum kesejahteraan, yang oleh beberapa sarjana sering disebut dengan berbagai macam istilah misalnya negara hukum modern, negara hukum materiil, negara kesejahteraan.Tugas yang terpenting dari suatu negara yang menganut hukum kesejahteraan mencakup dimensi yang luas yakni mengutamakan kepentingan seluruh warga negaranya, sudah sewajarnya bila dalam melaksanakan tugasnya 43 Fakultas Hukum Universitas Suryakancana
tidak jarang bahkan pada umumnya pemerintah atau negara turut campur secara aktif dalam berbagai aspek kehidupan warga negaranya, hal ini sejalan dengan pendapat Sudargo Gautama.41 Berkenaan dengan dengan konsepsi bernegara, dimana negara diartikan sebagai suatu organisasi kekuasaan yang merupakan tata kerja alat-alat kelengkapan negara untuk mencapai tujuan negara.42 Kaitan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam salah satu pasalnya menyatakan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk melaksanakan penyeleggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai upaya menciptakan kondisi yang kondusif sehingga pelaksanaan pembangunan dapat mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai manifestasi dari negara hukum kesejahteraan (welfare state), maka pemerintah daerah Kabupaten Cianjur sebagai bagian dari negara Indonesia membuat regulasi tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Rencana di atas diharapkan dapat mewujudkan dan menumbuhkan kesadaran masyarakat pada usaha menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban umum dan kelestarian lingkungan hidup, yang secara tidak lansung menunjang pembangunan yang berkesinambungan dan berkeadilan secara filosofis di Kabupaten Cianjur. B. Landasan Sosiologis. Secara geografis Kabupaten Cianjur terletak di tengah Propinsi Jawa Barat, dengan jarak sekira 65 Km dari Ibu Kota Propinsi Jawa Barat (Bandung) dan 120 Km dari Ibu Kota Negara (Jakarta), dan terletak diantara 6021' - 7025' Lintang Selatan dan 106042' - 107025' Bujur Timur. 41 Sudargo Gautama, Pengertian Tentang Negara Hukum, Alumni Bandung, 1983, Hlm. 10; Negara hukum modern dianggap mempunyai kewajiban yang lebih luas, Negara yang modern harus mengutamakan kepentingan seluruh masyarakatnya.Kemakmuran dan keamanan sosial yang harus dicapai.Berdasarkan tugas pemerintah ini, penguasa zaman sekarang turut serta dengan aktif dalam mengatur pergaulan hidup halayak ramai. Lapangan kerja penguasa pada waktu ini jauh lebih besar dan luas dari pada pemerintah model kuno. Dalam tindakan- tindakan pemerintah dewasa ini yang menjadi tujuan utama ialah kepentingan umum. 42 Aminuddin ilmar, Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN, Kencana Prenada, Jakarta, 2012, hlm. 25. 44 Fakultas Hukum Universitas Suryakancana
Dari luas wilayah Kabupaten Cianjur 350.148 hektar, pemanfaatannya meliputi 83.034 Ha (23,71 %) berupa hutan produktif dan konservasi, 58,101 Ha (16,59 %) berupa tanah pertanian lahan basah, 97.227 Ha (27,76 %) berupa lahan pertanian kering dan tegalan, 57.735 Ha (16,49 %) berupa tanah perkebunan, 3.500 Ha (0,10 %) berupa tanah dan penggembalaan / pekarangan, 1.239 Ha (0,035 %) berupa tambak / kolam, 25.261 Ha (7,20 %) berupa pemukiman / pekarangan dan 22.483 Ha (6.42 %) berupa penggunaan lain-lain, dengan batas- batasnya adalah sebagai berikut: 1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Purwakarta. 2. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Wilayah Kabupaten Sukabumi. 3. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Samudra Indonesia. 4. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Wilayah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut. Sebagian besar wilayah Cianjur adalah pegunungan, kecuali di sebagian pantai berupa dataran rendah yang sempit.Lahan-lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat.Keadaan itu ditunjang dengan banyaknya sungai besar dan kecil yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya pengairan tanaman pertanian.Sungai terpanjang di Cianjur adalah Sungai Cibuni, yang bermuara di Samudra Hindia. Landasan sosiologis (sociologiche gelding) dapat diartikan pencerminan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, dengan harapan peraturan perundang- undangan (termasuk peraturan daerah didalamnya) tersebut akan diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan. Peraturan perundang-undangan yang diterima secara wajar akan mempunyai daya berlaku efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengerahan institusional untuk melaksanakannya. Dasar sosiologis dari peraturan daerah adalah kenyataan yang hidup dalam masyarakat (living law) harus termasuk pula kecenderungan-kecenderungan dan harapan-harapan masyarakat. Tanpa memasukan faktor-faktor kecenderungan dan harapan, maka peraturan perundang-undangan hanya sekedar merekam seketika Fakultas Hukum Universitas Suryakancana 45
(moment opname). Keadaan seperti ini akan menyebabkan kelumpuhan peranan hukum. Hukum akan tertinggal dari dinamika masyarakat. Bahkan peraturan perundang-undangan akan menjadi konservatif karena seolah-olah pengukuhan kenyataan yang ada. Hal ini bertentangan dengan sisi lain dari peraturan perundang-undangan yang diharapkan mengarahkan perkembangan masyarakat. Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh Negara dengan harapan dapat diterima dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat secara sadar tanpa kecuali.Harapan seperti ini menimbulkan konsekuensi bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memperhatikan secara lebih seksama setiap gejala sosial masyarakat yang berkembang. Dalam hal ini Eugene Ehrlich mengemukakan gagasan yang sangat rasional, bahwa terdapat perbedaan anatara hukum positif di satu pihak dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) di pihak lain. Oleh karena itu hukum, posistif akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan, atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.43 Berpangkal tolak dari pemikiran tersebut, maka peraturan perundang- undangan sebagai hukum positif akan mempunyai daya berlaku jika dirumuskan ataupun disusun bersumber pada living law tersebut. Dalam kondisi yang demikian maka peraturan perundang-undangan tidak mungkin dilepaskan dari gejala sosial yang ada di dalam masyarakat tadi. Sehubungan dengan hal itu, Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka mengemukakan landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum termasuk peraturan daerah yaitu : a. Teori kekuasaan (Machttbeorie), secara sosiologis kaidah hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak diterima oleh masyarakat; b. Teori pengakuan (Annerkennungstbeorie), kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.44 43 Lili Rasjidi, Filsafat Hukum Apakah Hukum itu, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991, Hlm. 49-50 44 Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, Ind-Hil Co, Jakarta, 1992, Hlm. 16 46 Fakultas Hukum Universitas Suryakancana
Berdasarkan landasan teoritis tersebut, maka pemberlakuan suatu peraturan daerah ditinjau dari aspek sosiologis, tentunya sangat ideal jika didasarkan pada penerimaan masyarakat pada tempat peraturan daerah itu berlaku, dan tidak didasarkan pada faktor teori kekuasaan yang menekankan pada aspek pemaksaan dari penguasa.Kendatipun demikian, teori kekuasaan memang tetap dibutuhkan bagi penerapan suatu peraturan daerah.Penerapan teori kekuasaan ini dilakukan sepanjang budaya hukum masyarakat memang masih sangat rendah. Terkait dengan dua landasan teoritis yang menyangkut landasan sosiologis bagi suatu peraturan daerah, Moh. Mahfud MD, mengemukakan karakter produk hukum yang menjadi pilihan diantaranya : a. Produk hukum responsive/populis adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau individu dalam masyarakat. Hasilnya bersifat responsive terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau individu dalam masyarakat; b. Produk hukum konservatif/ortodoks/elitis adalah produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elit politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat positivis instrumentalis, yakni menjadi alat pelaksana idiologi dan program Negara. Sifatnya lebih tertutup terhadap tuntutan-tuntutan kelompok maupun individu-individu dalam masyarakat. Dalam pembuatannya peranan dan partisipasi masyarakat relatif kecil.45 Pandangan seperti ini sangat relevan jika diletakan dalam konteks peraturan daerah sebagai salah satu dari produk hukum seperti peraturan daerah. Dalam argumen lain Allen mengemukakan bahwa ciri demokratis masyarakat- masyarakat dunia sekarang ini memberikan capnya sendiri tentang cara-cara peraturan daerah itu diciptakan, yaitu yang menghendaki unsur-unsur sosial kedalam peraturan perundang-undangan juga peraturan daerah. 46 Oleh karena yang disebut sebagai unsur-unsur sosial adalah bersifat multidimensional dan 45 Moh Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, LP3S, Jakarta, 1998, hlm. 25. 46 Ibid, hm. 115-116. Fakultas Hukum Universitas Suryakancana 47
multisektoral maka tidak dapat disangkal jika proses pembuatan suatu peraturan daerah dapat juga disebut sebagai proses pembuatan pilihan-pilihan hukum dari berbagai sektor dan dimensi sosial yang akan dipergunakan sebagai kaidah yang mengikat dan bersifat umum. Demikian halnya dengan peraturan daerah mengenai penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum mempunyai posisi yang sangat strategis dan penting untuk menumbuhkan motovasi dalam menumbuh kembangkan budaya disiplin masyarakat untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat Cianjur yang lebih tentram, tertib, nyaman, bersih dan indah, yang dibangun berdasarkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat. Upaya untuk mencapai situasi dan kondisi tertib sebagaimana yang menjadi jiwa dan peraturan daerah ini tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dan aparat, akan tetapi menjadi tugas dan tanggungjawab masyarakat perorangan dan badan hukum sebagai esensi landasan sosilogis. C. Landasan Yuridis. Dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan, haruslah mengacu pada landasan pembentukan peraturan perundang-undangan, yang diantaranya landasan yuridis. Dasar yuridis ini sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan daerah. Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dapat ditinjau dari aspek peraturan perundang-undangan, adapun dasar hukum yang dipergunakan adalah : a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945. "Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan". b. Undang-Undang No. 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupatem Subang, dengan mengubah Undang-Undang No. 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah 48 Fakultas Hukum Universitas Suryakancana
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 No. 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2851). c. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, No. 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3209). d. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, No. 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3886). e. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, No. 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4235). f. Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, No. 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4377). g. U n d a n g - U n d a n g N o m o r 6 T a h u n 2 0 1 4 T e n t a n g D e s a , ( Le m b a r a n N e g a r a T a h u n 2 0 1 4 N o m o r 7 , T a m b a h a n Le m b a r a n N e g a r a N o m o r 5 4 9 5 ) ; h. Undmg-Undang Nomor 23 Tanun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20I4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diuban terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambanan Lembaran Negara Republik lndonesla Nomor 5679); i. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3040); Fakultas Hukum Universitas Suryakancana 49
j. Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, No. 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4444). k. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, No. 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4725). l. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, No. 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5025). m. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, No. 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5049). n. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, No. 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5059). o. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, No. 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5063). p. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, No. 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5234). q. Undang-Undang No. 34 Tahun 2006 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, No. 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4655). r. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, No. 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4737). Fakultas Hukum Universitas Suryakancana 50
s. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, No. 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4741). t. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2010 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, No. 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5094). u. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, No. 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4655). v. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Prja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 590). w. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional dan Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. x. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No. 02 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah y. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No. 15 Tahun 2012 Tentang Retribusi Ijin Gangguan z. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No. 10 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah; aa. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No. 03 Tahun 2001 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2001 No. 44 seri C); bb. Peraturan Bupati Cianjur No. 08 Tahun 2012 Tentang Tugas, Fungsi, dan tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 No. 12) Fakultas Hukum Universitas Suryakancana 51
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM A. Ketentuan Umum. Ketentuan umum merupakan satu kesatuan yang terdiri dari : 1. Pengertian atau definisi; 2. Singkatan atau akronim yang digunakan; 3. Hal-hal lain yang bersifat umum berlaku untuk pasal-pasal selanjutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a) Daerah adalah Daerah Kabupaten Cianjur ; b) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsurpenyelenggara Pemerintahan Daerah; c) Bupati adalah Bupati Cianjur; d) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur; e) Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cianjur; f) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cianjur; g) Ketentraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis, bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran; h) Ketertiban adalah suatu ukuran dalam suatu lingkungan kehidupan yang terwujud oleh adanya perilaku manusia baik pribadi maupun sebagai anggota masyarakat yang mematuhi kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan Peraturan Perundang-undangan sehingga terselenggara sendi- sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenang baik bagi masyarakat, bangsa dan negara; i) j) Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain serta mengganggu ketertiban Fakultas Hukum Universitas Suryakancana 52
umum; k) Tuna sosial adalah penyandang masalah sosial termasuk didalamnya gelandangan, pengemis dan wanita tuna susila; l) Tuna susila adalah orang yang melakukan hubungan seksual tanpa didasari dengan ikatan perkawinan yang sah dengan mengharapkan imbalan atau upah sebagai balas jasa serta mengganggu ketertiban umum; m) Anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya berada di jalanan atau di tempat-tempat umum dan mengganggu ketertiban umum; n) Perlindungan Masyarakat adalah upaya melindungi kepentingan masyarakat dari segala gangguan dan ancaman ketentraman yang menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikis; o) Penegakan Peraturan Daerah adalah suatu upaya atau tindakan agar Peraturan Daerah ditaati oleh masyarakat Kabupaten Cianjur dan atau yang berhubungan dengan Pemerintah Kabupaten Cianjur; p) Badan adalah Sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Comanditer dan Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun Firma, Onop, LSM, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun Masa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha tetap dan untuk usaha yang sejenis; q) Perjudian adalah kegiatan permainan bersifat untung-untungan yang dilakukan melalui media, media online dan alat atau alat tertentu dalam bentuk pertaruhan oleh seorang atau sekelompok orang dengan maksud mendapatkan keuntungan atau perbuatan yang dapat dipersamakan dengan itu ; r) Minuman keras adalah semua jenis minuman yang mengandung alkohol atau ethanol; s) Fasilitas umum adalah fasilitas yang disediakan untuk kepentingan umum berupa jalan, trotoar, taman dan tempat-tempat umum lainnya ; t) Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas; jalan u) Pembinaan adalah upaya dalam bentuk pengawasan, penyuluhan dan penindakan; v) Pengawasan adalah tindakan teknis dan administratif yang dilaksanakan oleh Pemerintah dalam penegakan Peraturan Daerah; w) Penyuluhan adalah penyampaian informasi dangan maksud mempengaruhi atau memperbaiki; Fakultas Hukum Universitas Suryakancana 53
x) Penindakan adalah suatu proses yang meliputi pemanggilan, pemeriksaan dan penyelesaian; y) Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan; z) Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya; aa) Pencegahan adalah tindakan mencegah secara dini pelanggaran serta gangguan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya ketentraman dan ketertiban ; bb) Represif non yustisial adalah tindakan terhadap anggota masyarakat yang berupa peringatan dan atau penghentian sementara kegiatan yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang- undangan yang lain; cc) Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku; dd) Polisi Pamong Praja adalah Aparat di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi tugas khusus menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban di Daerah serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya ; ee) Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ; B. Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah. Adapun materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yaitu sebagai berikut : 1. Konsideran terdiri dari menimbang dan mengingat yang bermuatan landasan filosofis. Yuridis dan sosiologis. 2. BAB I : Ketentuan Umum; BAB II : Maksud dan Tujuan; BAB III : Ruang lingkup; BAB IV : Sasaran; Fakultas Hukum Universitas Suryakancana 54
BAB V : Ketentraman dan Ketertiban; BAB VI : Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan; BAB VII : Pemantauan; BAB VIII : Penegakan; BAB IX : Pendidikan; BAB X : Ketentuan Peyidikan; BAB XI : Ketentuan Sanksi; BAB XII : Ketentuan Penutup; Lampiran : Besaran Sanksi Denda Fakultas Hukum Universitas Suryakancana 55
BAB VI P E N U T U P A. Kesimpulan. 1. Latar belakang dilakukannya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Sesuai Pasal 12 ayat (1) , Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan f. sosial. Pasal ini yang memberikan kewenangan delegasi Kepada Pemerintah Daerah untuk mendorong lahirnya naskah akademik dari rancangan Peraturan Daerah Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Pelaksanaan Rancangan Peraturan Daerah ini di Kabupaten Cianjur didasarkan pada Peraturan Bupati Cianjur No. 8 Tahun 2012 Tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan perda, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi, maka untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, tenteram, nyaman, bersih dan indah, diperlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum yang mampu melindungi warga masyarakat dan prasarana pemerintahan beserta kelengkapannya, Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur membuat Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum. 2. Penyelenggaraan ketertiban umum dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM). Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada jati diri manusia secara kodrati dan universal, berfungsi menjaga integritas keberadaannya, 56 Fakultas Hukum Universitas Suryakancana
berkaitan dengan hak atas hidup dan kehidupan, keselamatan, keamanan, kemerdekaan, keadilan, kebersamaan, dan kesejahteraan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang tidak boleh diabaikan dan dirampas oleh siapapun. Diterapkannya Peraturan Daerah penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, bukan merupakan suatu pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), karena perlindungan hukum terhadap hak, memiliki konsekuensi sebaliknya bagi pemilik hak yaitu adanya kehendak untuk saling mengakui hak orang lain atau dinamakan kewajiban. Oleh karena itu, selain memiliki hak, sebagai seorang warga negara, manusia pun memiliki kewajiban salah satunya adalah ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan nasional dengan cara menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban umum. 3. Substansi Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum. Substansi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, terdiri dari XII (Dua belas) Bab, yaitu : BAB I : Ketentuan Umum; BAB II : Maksud dan Tujuan; BAB III : Ruang lingkup; BAB IV : Sasaran; BAB V : Ketentraman dan Ketertiban; BAB VI : Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan; BAB VII : Pemantauan; BAB VIII : Penegakan; BAB IX : Pendidikan; BAB X : Ketentuan Peyidikan; BAB XI : Ketentuan Sanksi; BAB XII : Ketentuan Penutup; Lampiran : Besaran Sanksi Denda 57 Fakultas Hukum Universitas Suryakancana
B. Saran. 1. Agar tujuan yang hendak diwujudkan Rancangan Peraturan Daerah penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk menata Kabupaten Cianjur menjadi kota yang tertib, teratur, nyaman dan tenteram, dapat diwujudkan hendaknya dilakukan sosialisasi kepada msyarakat. 2. Di dalam melakukan penanganan terhadap masyarakat yang melanggar ketentraman dan ketertiban umum, hendaknya Satuan Polisi Pamong Praja melakukan melalui cara-cara persuasif serta bersifat humanis, sehingga kepentingan masyarakatpun tetap terlindungi. Fakultas Hukum Universitas Suryakancana 58
DAFTAR PUSTAKA A. Buku. Astim Riyanto, Teori Konstitusi, Yapemdo, Bandung, 2006. Anton M. Moeliono (ed), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1990. Ahmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Edisi Kedua, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008. Aminuddin Ilmar, Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN, Prenada Kencana, Jakarta, 2010. A. Mukhtie Fadjar, Tipe Negara Hukum, Bayumedia Publishing, Malang, 2005. Bagir Manan, Politik Perundang-undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian, Fakultas Hukum UNILA, Lampung, 1996. __________, Dasar-dasar Konstitusional Peraturan Perundang-undangan Nasional, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 1994. __________, Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, Ind-Hil Co, Jakarta, 1992. __________, Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara, Mandar Maju, Bandung, 1995. C.F.G. Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung, 1991. Henny Nuraeny, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. Juniarto Ridwan dan Achmad Sodik Sudarjat, Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik, Nuansa, Bandung, 2010. J.J.H. Bruggink, Refleksi Tentang Hukum, Alih Bahasa oleh Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996. J.M. Smits, Het vertrouwensbeginsel en de contractuele gebondenheid, diss, RUL 1995, Arnhem, 1995. Fakultas Hukum Universitas Suryakancana 59
J. Milton (ed), A Dictionary of Modern Written Arabic, Wiebaden, Oto Harrassowitz, 1979. Lili Rasjidi, Filsafat Hukum Apakah Hukum itu, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991. Majda El Muhtaj, Dimensi-dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008. Moh Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, LP3S, Jakarta, 1998. Muhammad Erwin, Pendidika Kewarganeraam Republik Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2010. Muhammad Tahir Azhari, Negara Hukum Studi Tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Cet. II, Prenada Media, Jakarta, 2003. Padmo Wahjono, Pembangunan Hukum di Indonesia, In-Dhill. Co., Jakarta, 1989. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Ikhtiar Antinomi Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum, Rajawali, Jakarta, 1985. Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990. R.J. Jue, Grondbeginselen van het recht, Groningen, 1980. Rojidi Ranggawijaya, Pengatar Ilmu Perundang-undangan Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1998. Sjahran Basah, Eksistensi Dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia, Alumni, Bandung, 1986. Sunaryati Hartono, Pokok-pokok Hukum Perdata Internasional, Binacipta, Bandung, 1976. Soedjono Dirdjosisworo, Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002. Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1999. Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. Fakultas Hukum Universitas Suryakancana 60
Sudargo Gautama, Pengertian Tentang Negara Hukum, Alumni Bandung, 1983. Yuliandri, Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009 B. Makalah dan Internet. Sri Soemantri Martosoewignjo, Peningkatan Perlindungan Hukum Melalui Hak Asasi Manusia, Jurnal Ilmiah Untag No. 1 Januari 1995. __________, Hak Asasi Manusia Ditinjau dari Hukum Nasional dan Hukum Internasional, Makalah Seminar Refugee and Human Rights, Fakultas Hukum Unsyiah dan UNHCR, Banda Aceh, 1988. S.Bambang Setyadi, Kajian Terhadap Kebijakan-kebijakan Dalam Perda Dalam Rangka Mendorong Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Bank Indonesia, Diskusi Panel, tanggal 29 Maret 2007. Satjipto Raharjo, Peranan Dan Kedudukan Asas-asas Hukum Dalam Kerangka (Pembahasan Terhadap Makalah Sunaryati Hukum Nasional Hartono), Seminar dan Lokakarya Ketentuan Umum Peraturan Perundang-undangan, Jakarta, 19-20 Oktober 1988. Syamsir Artha, Fungsi Negara, diunduh pada hari Rabu, tanggal 4 Juni 2014. Tanpa Nama, Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum, diunduh, Juni 2014. . Fakultas Hukum Universitas Suryakancana 61
Fakultas Hukum Universitas Suryakancana 62