Solusi, ISSN Print 0216-9835; ISSN Online 2597-680X Henny Yuningsih dkk, Pidana Mati Sebagai Ultimum Remedium Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19, Halaman 319-332 PIDANA MATI SEBAGAI ULTIMUM REMEDIUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL COVID-19 Henny Yuningsih1, Theta Murty2, Adellia Rahmawati3 1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya E-mail : 2 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya E-mail : 3 Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Universitas Sriwijaya E-mail : Abstract Law no. 31 of 1999 in conjunction with Law no. 20 of 2001 confirms the rules regarding the death penalty in Article 2 paragraph (2), namely "In the event that the criminal act of corruption as intended in paragraph (1) is committed under certain circumstances, the death penalty can be imposed." Thus, if you look at the phrase "certain circumstances" in Article 2 paragraph (2), it is interpreted as circumstances that can be used as a reason for criminal aggravation for perpetrators of criminal acts of corruption, such as overcoming dangerous situations, national natural disasters, overcoming the consequences of widespread social unrest, overcoming the economic and monetary crisis. So it can be said that the criminal act of corruption in Covid-19 social assistance funds is included in certain circumstances, so that perpetrators of the criminal act of corruption in Covid-19 social assistance funds can be subject to the death penalty as regulated in Article 2 paragraph (2). The death penalty is the ultimum remedy for perpetrators of criminal acts of corruption which is only carried out if other efforts are unable to overcome the criminal act of corruption. Keywords: Death Penalty; Ultimum Remedium; Corruption Crime Abstrak Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 menegaskan aturan mengenai pidana mati pada Pasal 2 ayat (2) yaitu "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan." Dengan demikian, apabila melihat frasa "keadaan tertentu" dalam Pasal 2 ayat (2) tersebut diartikan sebagai keadaan yang dapat dijadikan sebagai alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, seperti penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan social yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter. Jadi dapat dikatakan bahwa tindak pidana korupsi dana bantuan social covid-19 termasuk di dalam keadaan tertentu tersebut, sehingga terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana bantuan social covid-19 dapat dikenakan pidana mati sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 2 ayat (2) tersebut. Pidana Mati merupakan ultimum remedium terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang hanya dijalankan apabila upaya-upaya lainnya tidak mampu menanggulangi tindak pidana korupsi tersebut. Kata Kunci : Pidana Mati; Ultimum Remedium; Tindak Pidana Korupsi PENDAHULUAN kedaulatan penuh kepada rakyat. Hal Indonesia adalah negara hukum itu selaras dengan pengaturan dalam (rechtstaat) yang memberikan Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang- Volume 21 Nomor 3, Bulan September 2023 319
Solusi, ISSN Print 0216-9835; ISSN Online 2597-680X Henny Yuningsih dkk, Pidana Mati Sebagai Ultimum Remedium Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19, Halaman 319-332 Undang Dasar Negara Republik korupsi di" Indonesia. "Korupsi telah Indonesia Tahun 1945. Hampir dua menjadi semacam kanker ganas yang abad yang lalu, Lord Acton menulis menggerogoti seluruh sendi-sendi sebuah ungkapan yang kehidupan sebuah bangsa, yakni sendi- menghubungkan antara "korupsi" sendi ideologi, politik, ekonomi, sosial dengan "kekuasaan" yakni: "power budaya, pertahanan dan keamanan tends to corrupt, and absolut power nasional.2 corrupts absolutely", bahwa "Tindak pidana korupsi tidak "kekuasaan cenderung untuk korupsi lagi dapat digolongkan sebagai" tindak dan kekuasaan yang absolut pasti pidana "biasa yang dapat diberantas korupsi".1 Dan berabad-abad kemudian, dengan cara-cara konvensional. korupsi menjadi salah satu tindak Ditinjau dari karakteristiknya, korupsi pidana yang tergolong fenomenal. telah menjadi suatu kejahatan khusus "Bukan hanya di Indonesia, di belahan yang bersifat luar biasa (extra ordinary bumi lain tindak pidana korupsi selalu crime) sehingga memerlukan upaya mendapat perhatian khusus pemberantasan secara luar biasa pula.3 dibandingkan dengan tindak pidana "Oleh karena itu, "pola lainnya. Hal tersebut dikarenakan pemberantasannya tidak bisa hanya akibat yang ditimbulkan oleh "tindak oleh instansi tertentu dan tidak bisa pidana korupsi tidak saja merugikan pula dengan pendekatan parsial. Ia keuangan negara, tetapi juga harus" dilaksanakan "secara merupakan pelanggaran terhadap hak- komprehensif dan bersama-sama, baik hak sosial dan ekonomi masyarakat. oleh lembaga "penegak hukum, "Hasil survey" Transparancy lembaga masyarakat, maupun individu "International Indonesia (TII) yang anggota masyarakat. Dan untuk hal menunjukkan bahwa Indonesia sebagai itulah, maka kita "harus mengetahui Negara paling korup keenam dari 133 secara persis" penyebab utama korupsi negara di dunia pada" tahun 2009. Hal yang terjadi di Indonesia. "Seperti tersebut "telah menyentakkan seorang dokter, sebelum memberi kesadaran betapa kronisnya persoalan 1 Romli Atmasasmita, Sekitar Masalah Korupsi Aspek Internasional (Bandung: Mandar Maju, 2004). Aspek Nasional dan 2 Emerson Yunto, Negeri di Kepung Koruptor (Malang: Intrans Publishing Wisma Kali Metro, 2011). 3 "Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). 320 Volume 21 Nomor 3, Bulan September 2023
Solusi, ISSN Print 0216-9835; ISSN Online 2597-680X Henny Yuningsih dkk, Pidana Mati Sebagai Ultimum Remedium Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19, Halaman 319-332 pengobatan kepada pasiennya, harus berdasarkan Pancasila dan Undang- mengetahui lebih dulu apa diagnosa Undang Dasar 1945. penyakitnya. "Diagnosa yang tepat"" "Undang-Undang Nomor 20 membuat pengobatan "yang dilakukan Tahun 2001 tentang Perubahan atas berhasil. Tetapi jika diagnose" salah, Undang-Undang Nomor 31 Tahun maka pengobatan yang diberikan tidak 1999 tentang Pemberantasan Tindak hanya gagal, namun "malah menambah Pidana Korupsi (selanjutnya disebut parah" penyakit pasien tersebut. Begitu Undang-Undang Pemberantasan pula halnya "dengan masalah korupsi" Tipikor), "diundangkan berdasarkan yang terjadi "di Indonesia.4 pertimbangan bahwa tindak pidana "Dalam perspektif hukum korupsi yang terjadi selama ini terjadi pidana Indonesia, tindak pidana secara meluas, tidak hanya merugikan korupsi diatur dalam Undang-Undang keuangan negara, tetapi juga telah Nomor 31 Tahun 1999 tentang merupakan pelanggaran terhadap hak- Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hak sosial dan ekonomi masyarakat sebagaimana telah diubah dengan luas, sehingga tindak pidana korupsi Undang-Undang Nomor 20 Tahun perlu digolongkan sebagai kejahatan 2001 tentang Perubahan atas Undang- yang pemberantasannya harus Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang dilakukan secara luar biasa. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. "Perubahan atas Undang- "Undang-Undang Nomor 31 Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tahun 1999 tentang Pemberantasan Pemberantasan Tindak Pidana Tindak Pidana Korupsi tersebut lahir Korupsi,"perlu dilakukan untuk dari kesadaran bahwa tindak pidana menghindari keragaman penafsiran korupsi sangat merugikan keuangan hukum dan memberikan perlidungan" negara serta menghambat "terhadap hak-hak sosial dan ekonomi pembangunan nasional, sehingga harus masyarakat, serta perlakuan secara adil diberantas dalam rangka mewujudkan dalam memberantas tindak pidana masyarakat yang adil dan makmur korupsi. "Upaya pemberantasan secara 4 "Abu Fida' Abdur Rafi', Terapi Penyakit Korupsi dengan Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa), Republika, Jakarta, 2006. luar biasa terhadap tindak pidana korupsi sebagaimana disebut dalam 321 Volume 21 Nomor 3, Bulan September 2023
Solusi, ISSN Print 0216-9835; ISSN Online 2597-680X Henny Yuningsih dkk, Pidana Mati Sebagai Ultimum Remedium Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19, Halaman 319-332 dasar pertimbangan lahirnya Undang- Indonesia, melalui bantuan sosial yang Undang Pemberantasan Tipikor, antara diberikan secara bertahap selama lain diwujudkan melalui perumusan beberapa bulan terakhir ini". ketentuan yang mengatur mengenai "Pemerintah telah mengucurkan jenis sanksi pidana yang" berupa dana yang tidak sedikit untuk "pidana mati" terhadap "pelaku tindak menanggulangi wabah ini setidaknya pidana korupsi". Hukuman "mati bagi" pemerintah mengucurkan dana koruptor di Indonesia diatur dalam tambahan belanja APBN Tahun 2020 "Pasal 2 ayat (2) Undang-undang untuk penanganan Covid-19 yang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana totalnya sebesar Rp405,1 triliun". diubah dalam Undang-undang Nomor "Rinciannya: "Rp75 triliun belanja 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan bidang kesehatan"; "Rp110 triliun Tindak Pidana Korupsi". "Pasal 2 ayat perlindungan sosial; Rp70,1 triliun (2) menyatakan bahwa" "Dalam hal insentif perpajakan dan stimulus Kredit tindak pidana korupsi sebagaimana Usaha Rakyat (KUR)"; "dan Rp150 dimaksud dalam ayat (1) dilakukan triliun pembiayaan program pemulihan dalam keadaan tertentu, pidana mati ekonomi nasional. 5 "Termasuk dapat dijatuhkan." restrukturisasi kredit serta penjaminan ""Munculnya Covid 19 dan pembiayaan dunia usaha melalui membuat aktifitas di seluruh dunia realokasi dan refokusing APBN 2020 menjadi lumpuh total, terutama sektor dan APBD di setiap pemerintah daerah ekonomi. Akibat Covid 19 ini banyak melalui Perppu No. 1 Tahun 2020 perusahaan yang bangkrut, harga tentang Kebijakan Keuangan Negara saham anjlok, karyawan banyak yang dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk dirumahkan, PHK secara masal". "Hal Penanganan Pandemi Covid19 dan/atau ini membuat penambahan angka Dalam Rangka Menghadapi Ancaman kemiskinan baru, sedangkan kita tidak yang Membahayakan Perekonomian tahu kapan wabah ini akan segera Nasional dan/atau Stabilitas Sistem berakhir. "Dalam beberapa bulan terakhir pemerintah telah berusaha memberikan yang terbaik untuk menaggulangi seluruh masyarakat di 5 Anisa Mufida, "Polemik Pemberian Hukuman Mati Pelaku Korupsi Di Tengah Pandemi Covid-19," Adalah Buletin Hukum dan Keadilan, Vol IV No. 1 Tahun 2020: 223. 322 Volume 21 Nomor 3, Bulan September 2023
Solusi, ISSN Print 0216-9835; ISSN Online 2597-680X Henny Yuningsih dkk, Pidana Mati Sebagai Ultimum Remedium Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19, Halaman 319-332 Keuangan yang diteken Presiden Nomor 31 Tahun 1999 tentang Jokowi pada 31 Maret 2020".6 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi "Tentunya dana yang (Tipikor) yang mengancam hukuman dikeluarkan oleh pemerintah untuk pidana mati bagi pelaku korupsi dalam menangani masyarakat di seluruh keadaan tertentu. Indonesia yang terdampak covid ini Pada masa pandemi covid-19 tidaklah sedikit dan itu merupakan ini "ada dua menteri yang diduga dana yang besar. "Tentunya dana yang melakukan korupsi di masa pandemi besar itu harusnya digunakan sesuai covid-19. "Pertama adalah Menteri dan tepat sasaran, "maka dari itu Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. pejabat yang berwenang mulai dari Selanjutnya ada Menteri Sosial Juliari pejabat pemerintah pusat, "pejabat Batubara. 7 "Juliari ditersangkakan pemerintah daerah sampai dengan KPK sebagai penerima suap paket pejabat desa yang diberi amanat untuk bansos, sebagaimana diatur dalam menyalurkan dana tersebut harus pasal 12a, pasal 12b, dan pasal 11 UU berhati-hati dan tidak Tipikor. "Pasal-pasal ini menjerat menyalahgunakan penggunaan dana pegawai negeri atau penyelenggara tersebut untuk keperluan ataupun negara yang menerima hadiah atau kepentingan yang menguntungkan janji dan atau suap pasif. "Ancaman pribadi. pidana ketiga pasal tersebut paling "Jika mereka tidak amanah dan tinggi adalah pidana seumur hidup. menyalahgunakan dana tersebut, maka Pasal-pasal itu mudah dibuktikan. akan ada ancaman hukuman "Namun," "menjatuhkan pidana/hukuman mati. "Akan ada hukuman mati bagi para pelaku tindak ancaman apabila terjadi pidana korupsi oleh pejabat publik Penyalahgunaan dana jika dilakukan yang miskin hati nurani ini tidaklah dalam keadaan bencana, seperti yang mudah. "Guna menerapkan pasal 2 terjadi saat ini, dengan status darurat ayat (2) UU Tipikor, "beberapa unsur kesehatan masyarakat dan bencana tindak pidana harus bisa dibuktikan nasional akibat wabah Covid-19. Ancaman pidana mati ini diatur UU 6 Anisa Mufida 7 Setyo Aji, "Soal Hukuman Mati Bagi 2 Koruptor Menteri," Eks eks-menteri-ini-pendapat-icw, 2021. 323 Volume 21 Nomor 3, Bulan September 2023
Solusi, ISSN Print 0216-9835; ISSN Online 2597-680X Henny Yuningsih dkk, Pidana Mati Sebagai Ultimum Remedium Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19, Halaman 319-332 telah dilakukan oleh Mensos dan hukum primer, Skunder, dan tersier kawan-kawan secara sempurna dan yang brhubungan dengan penelitian ini. selesai (voltooid)". "Unsur tindak Analisis dalam penelitian ini pidana korupsi dilakukan menggunakan analisis kualitatif dalam ''keadaan tertentu" dalam dimaksudkan untuk menafsirkan bahan perkara Mensos ini perlu diulas". hukum yang relevan untuk kemudian "Pemerintah sudah mengeluarkan ditarik kesimpulan melalui cara pola Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang pemikiran deduktif ke induktif, untuk Penetapan Bencana Nonalam mencari jawaban dari rumusan masalah Penyebaran Penyakit Virus Corona yang diteliti agar hasil dari penelitian 2019 (Covid-19) sebagai Bencana tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Nasional.8 Dari latar belakang PEMBAHASAN sebagaimana yang telah diuraikan di A. Tindak Pidana Korupsi Dana atas maka adapun yang menjadi Bantuan Sosial Covid-19 permasalahan dalam tulisan ini adalah Pengertian korupsi secara Apakah pidana mati sebagai ultimum yuridis, baik arti maupun jenisnya telah remedium terhadap pelaku tindak dirumuskan di dalam Undang-undang pidana korupsi dana bantuan social Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang- covid-19 berdasarkan Undang-undang undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 20 Tahun 2001 ? dan Undang-undang. "Dalam pengertian yuridis, "pengertian korupsi METODELOGI PENELITIAN tidak hanya terbatas kepada perbuatan Pada penelitian ini yang memenuhi rumusan" delik dapat menggunakan metode penelitian merugikan keuangan Negara atau normatif, dengan menggunakan data perekonomian Negara tetapi meliputi sekunder. Data Sekunder pada juga perbuatan-perbuatan yang penelitian ini terdiri dari sumber bahan memenuhi rumusan delik yang merugikan masyarakat atau orang 8 Prija Djatmika, "Pintu Menuntut Mati Bansos," Koruptor 2021. perseorangan. 324 Volume 21 Nomor 3, Bulan September 2023
Solusi, ISSN Print 0216-9835; ISSN Online 2597-680X Henny Yuningsih dkk, Pidana Mati Sebagai Ultimum Remedium Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19, Halaman 319-332 "Definisi kerugian keuangan kejahatan luar biasa membutuhkan negara dapat dilihat Undang-Undang penanganan dan pencegahan yang luar Nomor 1 Tahun 2004 Tentang biasa juga, maka seluruh lapisan Perbendaharaan Negara, Pasal 1 ayat masyarakat harus dibekali pengetahuan (22)" "kerugian keuangan tentang bahaya laten dan negara/daerah adalah kekurangan uang, pencegahannya. surat berharga, dan barang, yang nyata Di Indonesia penanganan dan pasti jumlahnya sebagai akibat kejahatan luar biasa terhadap tindak perbuatan melawan hukum baik pidana korupsi telah di rumuskan di sengaja maupun lalai". "Oleh karena dalam "Undang-undang Nomor 31 itu kerugian keuangan negara itu harus Tahun 1999 sebagaimana telah diubah pasti, tidak menerka-nerka dan harus oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun dilakukan penghitungan kerugian 2001 Tentang Pemberantasan Tindak keuangan negara.9 Pidana Korupsi", dimana di dalam Dalam hukum nasional "undang-undang" tersebut diatur sebagaimana tertuang "dalam undang- mengenai pidana mati. "Jika dilihat undang" No. "31 tahun 1999 dari sifat hukum pidana itu sendiri, sebagaimana telah diubah oleh maka pidana mati merupakan Ultimum Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Remedium" (alat terakhir) "namun" tentang pemberantasan tindak pidana apabila dilihat dari perasaan sosiologis korupsi, dikemukakan dengan tegas:"... masyarakat, penjatuhan pidana mati mengingat korupsi di Indonesia terjadi merupakan Premium Remedium secara sistematik dan meluas sehingga (pilihan utama). Sejauh ini, Indonesia tidak hanya merugikan keuangan memang telah mengatur hukuman mati Negara, tetapi juga telah melanggar bagi para pelaku kasus-kasus yang hak-hak sosial dan ekonomi dianggap urgen dan korupsi juga masyarakat secara luas, maka termasuk didalamnya, seperti pemberantasan korupsi perlu dilakukan pembunuhan, terorisme, narkoba, dan dengan cara luar biasa. 10 Penanganan korupsi. Terhadap tindak pidana korupsi, pidana mati diatur di dalam 9 Prija Djatmika 10 Kristian dan Yopi Gunawan, Tindak Pidana Korupsi (Kajian Terhadap Harmonisasi Antara Hukum Nasional Dan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)) (Bandung: PT.Refika Aditama, 2015). 325 Volume 21 Nomor 3, Bulan September 2023
Solusi, ISSN Print 0216-9835; ISSN Online 2597-680X Henny Yuningsih dkk, Pidana Mati Sebagai Ultimum Remedium Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19, Halaman 319-332 "pasal 2 ayat (2) Undang-Undang keadaan yang dapat dijadikan" sebagai Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana alasan pemberatan pidana bagi pelaku telah diubah dengan Undang-Undang tindak pidana korupsi, yaitu apabila":11 Nomor 20 Tahun 2001 Tentang a. "Tindak pidana tersebut Pemberantasan Tindak Pidana dilakukan terhadap dana-dana Korupsi.Pasal 2 ayat (1)". "Setiap yang diperuntukkan bagi" : orang yang secara melawan hukum 1. "penanggulangan keadaan melakukan perbuatan memperkaya diri bahaya" sendiri atau orang lain yang suatu 2. "bencana alam nasional" korporasi yang dapat merugikan 3. "penanggulangan akibat keuangan negara atau perekonomian kerusuhan social yang negara, dipidana dengan pidana penjara meluas" seumur hidup atau pidana penjara 4. "penanggulangan krisis paling singkat 4 (empat) tahun dan ekonomi dan moneter" paling lama 20 (dua puluh) tahun dan b. "Pengulangan tindak pidana denda paling sedikit Rp. korupsi" 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) "Dalam keadaan tertentu disini dan paling banyak Rp. dijelaskan maksudnya adalah seperti 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)". bencana nasional, atau keadaan darurat. Pasal 2 ayat (2) "Dalam hal Dari penjelasan diatas pada ayat (2) tindak pidana korupsi sebagaimana dalam keadaan tertentu orang yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melakukan tindak pidana korupsi dapat dalam keadaan tertentu pidana mati dihukum pidana mati sesuai dengan dapat dijatuhkan." "Salah satu ketentuan. "Oleh karena itu perubahan yang dilakukan oleh penyalahgunaan alokasi dana Covid-19 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 itu dapat dikategorikan dalam keadaan terhadap Undang-undang Nomor 31 tertentu dan pelakunya dapat dihukum tahun 1999 adalah perubahan mati." penjelasan Pasal 2 ayat (2). "Sesudah "Namun keluarnya Perppu diadakan perubahan, Pasal 2 ayat (2) Nomor 1 tahun 2020 justru menyatakan bahwa yang dimaksud dengan" "keadaan tertentu" "adalah 11 R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). 326 Volume 21 Nomor 3, Bulan September 2023
Solusi, ISSN Print 0216-9835; ISSN Online 2597-680X Henny Yuningsih dkk, Pidana Mati Sebagai Ultimum Remedium Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19, Halaman 319-332 melemahkan penegakan hukum UU dengan pelaksanaan Peraturan Tipikor dan perubahannya. Yang mana Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perppu tersebut berisi tentang ini, tidak dapat dituntut baik secara Kebijakan Keuangan dan Stabilitas perdata maupun pidana jika dalam Sistem Keuangan untuk Penanganan melaksanakan tugas didasarkan pada Pandemi covid 19 pada pasal 27 ayat 1 iktikad baik dan sesuai dengan pada perppu 1/2020 yang mana harus ketentuan peraturan perundang- diperhatikan dalam pasal tersebut undangan". Dengan demikian, terhadap menyatakan: Pasal 27 Perppu No. 1 Tahun 2020 "Biaya yang telah dikeluarkan merupakan bentuk impunitas. Hal ini Pemerintah dan/atau lembaga anggota dikarenakan Pasal "tersebut berpotensi Komite Stabilitas Sistem Keuangan disalahgunakan karena menghilangkan (KSSK) dalam rangka pelaksanaan pertanggungjawaban si pelakunya". kebijakan pendapatan negara termasuk "Berhubung perbuatan korupsi kebijakan di bidang perpajakan, baru memenuhi unsur adanya kebijakan belanja negara termasuk penyalahgunaan wewenang, sedangkan kebijakan di bidang keuangan daerah, wewenang tersebut terdapat pada kebijakan pembiayaan, kebijakan pejabat negara, dan adanya unsur stabilitas sistem keuangan, dan kerugian keuangan negara, sedangkan program pemulihan ekonomi nasional, kerugian keuangan negara itu merupakan bagian dari biaya ekonomi dilakukan oleh pejabat publik sebagai untuk penyelamatan perekonomian dari penyelenggara negara, maka sudah krisis dan bukan merupakan kerugian barang tentu korupsi tidak terlepas negara." dengan perbuatan pejabat negara yang Dan Pasal 27 Ayat (2) memiliki kewenangan dan menyatakan bahwa : "Anggota KSSK, menyalahgunakan kewenangannya itu Sekretaris KSSK, anggota sekretariat untuk kepentingannya atau KSSK, dan pejabat atau pegawai kelompoknya sehingga berakibat dapat Kementerian Keuangan, Bank merugikan keuangan Negara. "Oleh Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, karena itu kerugian keuangan negara serta Lembaga Penjamin Simpanan, baru terpenuhi apabila benar-benar dan pejabat lainnya, yang berkaitan adanya tindakan menyalahgunakan 327 Volume 21 Nomor 3, Bulan September 2023
Solusi, ISSN Print 0216-9835; ISSN Online 2597-680X Henny Yuningsih dkk, Pidana Mati Sebagai Ultimum Remedium Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19, Halaman 319-332 wewenang, kesempatan atau sarana 4. "Penerimaan sumber/kekayaan yang ada pada seseorang karena negara/daerah lebih kecil/rendah jabatan atau kedudukannya dan hal dari yang seharusnya diterima tersebut dilakukan dalam hubungannya (termasuk penerimaan barang dengan perbuatan untuk memperkaya rusak, kualitas tidak sesuai). diri sendiri atau orang lain atau suatu 5. "Timbulnya suatu kewajiban korporasi.12 negara/daerah yang seharusnya "Mengenai bentuk kerugian tidak ada. keuangan negara itu dengan 6. "Timbulnya suatu kewajiban berpedoman pada UU No. 17 Tahun negara/daerah yang lebih besar 2003 tentang Keuangan Negara dan dari yang seharusnya. UU No. 31 Tahun 2009 tentang 7. "Hilangnya suatu hak Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi negara/daerah yang seharusnya menurut Eddy Mulyadi Soepardi, dimiliki /diterima menurut aturan adalah :13 yang berlaku. 1. "Segala pengeluaran suatu 8. "Hak negara/daerah yang diterima sumber/kekayaan negara/daerah lebih kecil dari yang seharusnya (dapat berupa uang, barang) yang diterima. Jadi sudah cukup jelas seharusnya tidak dikeluarkan. bahwa perbuatan korupsi itu 2. "Segala pengeluaran suatu merupakan tindakan dari pejabat sumber/kekayaan negara/daerah negara yang menyalahgunakan lebih besar dari yang seharusnya kewenangannya untuk mencari menurut kriteria yang berlaku. keuntungan pribadi atau 3. "Hilangnya sumber/kekayaan kelompoknya yang berakibat dapat negara/daerah yang seharusnya merugikan keuangan Negara. diterima (termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu, B. Ultimum Remedium Dalam barang fiktif). Tindak Pidana Korupsi "Dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Korupsi Tahun 12 Maswandi, "Penerapan Hukuman Mati Bagi Koruptor Dalam Perspektif Islam di Indonesia," Mercatoria Vol 9 No. 1, Juni 2016: 75. 13 Maswandi 2003 (United Nations Convention Against Corruption, 2003) pada 328 Volume 21 Nomor 3, Bulan September 2023
Solusi, ISSN Print 0216-9835; ISSN Online 2597-680X Henny Yuningsih dkk, Pidana Mati Sebagai Ultimum Remedium Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19, Halaman 319-332 pembukaannya (preamble) puluh tahun". "Bentuk-bentuk menyebutkan bahwa" "The prevention pemidanaan yang dijatuhkan tidaklah and eradication of corruption is a terlepas dari latar belakang filosofi responsibility of all states and that they yang melahirkan teori-teori tujuan must coorperate with one another" pemidanaan, maka apabila pidana mati (pencegahan dan pemberantasan dimaksudkan sebagai upaya korupsi merupakan tanggung jawab pembalasan (menurut Vergeldings semua negara dan bahwa mereka harus Theorien) akan mengakibatkan bekerja sama satu dengan yang lainnya). kecenderungan untuk memuaskan atau Adanya ketentuan internasional ini dapat saja tidak memuaskan, di mana menjadikan diberbagai negara secara secara estetika terpidana harus tegas telah memperlakukan hukuman menerima penderitaan seimbang mati terhadap tindak pidana korupsi dengan korbannya". "Sementara itu, (koruptor)". tujuan pemidanaan yang lain, adalah "Penjatuhan pidana sebagai lebih menitikberatkan sebagai prevensi suatu nestapa kepada pelaku tindak dengan maksud agar orang lain jera pidana merupakan obat terakhir untuk tidak melakukan kejahatan". (ultimum remedium), yang hanya "Tujuan pemidanaan selain dijalankan apabila upaya-upaya lain memiliki unsur sebagai pencegahan, seperti pencegahan sudah tidak juga untuk memperbaiki terpidana, di berjalan". "Salah satu bentuk sanksi samping mempertahankan tata tertib yang paling berat adalah pidana mati hukum. "Pidana mati apabila bertujuan yang selalu diperdebatan keberadaan sebagai pembalasan maupun dan urgensinya selama ratusan tahun pembelajaran bagi masyarakat atau oleh para sarjana hukum pidana dan agar masyarakat menjadi jera untuk kriminologi.14 tidak mengulangi atau meniru tindakan "Dalam setiap ancaman pidana yang melanggar hukum, ternyata mati tersebut selalu dicantumkan maksud dan tujuan itu tidaklah tercapai alternatif berupa pidana penjara seumur seperti yang diharapkan, karena pada hidup atau pidana penjara selama dua kenyataannya kasus tindak pidana 14 Soedjono Dirdjosisworo, Hukum Tentang Narkotika di (Bandung: Karya Nusantara, 2004). Indonesia pembunuhan dan kejahatan narkoba tidak menjadi berkurang, bahkan 329 Volume 21 Nomor 3, Bulan September 2023
Solusi, ISSN Print 0216-9835; ISSN Online 2597-680X Henny Yuningsih dkk, Pidana Mati Sebagai Ultimum Remedium Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19, Halaman 319-332 meningkat, sekalipun sudah terjadi "mengartikan bahwa ultimum pemidanaan mati yang dijatuhkan remedium sebagai alat terakhir. terhadap pelaku kejahatan tersebut. "Sedangkan arti primum Dalam kasus tindak pidana narkoba remedium diartikan sebagai asas yang yang dianggap sebagai kejahatan yang merupakan kebalikan dari ultimum paling serius dan dapat menjadi alat remedium, yakni hukum pidana subversi, bahkan akibat yang diberlakukan sebagai pilihan utama". ditimbulkan dapat menghancurkan Menurut Prof. Dr. Bambang Poernomo, masa depan anak bangsa.15 S.H. "mengemukakan bahwa sanksi "Hakikat dan tujuan pidana itu termasuk kategori sanksi pemidanaan seiring dengan hukum yang sifatnya noodrecht dalam rangka pidana itu merupakan hukum sanksi pemikiran hukum pidana sebagai istimewa dan menurut Sudarto bahwa sarana hukum ultimum remedium hukum pidana merupakan sistem bukan primum remedium. "Dari sanksi yang negatif, yang diterapkan penjelasan di atas dapat diketahui jika sarana atau upaya lain sudah tidak bahwa dalam konteks hukum pidana, memadai, maka hukum pidana ultimum remedium merupakan asas mempunyai fungsi yang subsidair. 16 hukum yang menempatkan hukum Ultimum remedium, merupakan salah pidana sebagai alat terakhir dalam satu asas yang terdapat di dalam penegakan hukum, sedangkan premium hukum pidana Indonesia yang remedium adalah teori hukum pidana menyatakan bahwa hukum pidana modern yang menyatakan bahwa haruslah ditempatkan sebagai upaya hukum pidana sebagai alat utama terakhir atau senjata pamungkas dalam dalam penegakan hukum.17 hal penegakan hukum pidana setelah Dengan demikian, terhadap pendekatan-pendekatan non penal lain pelaku tindak pidana korupsi dana tidak berhasil untuk dilakukan. bantuan sosial saat pandemic covid-19 Sudikno Mertokusumo dalam bukunya jika melihat aturan yang tertuang di dalam Pasal 2 ayat (2) "Undang- 15 Arief Barda Nawawi, Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005). 16 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana (Bandung, Alumni, 1977). 17 Bambang Poernomo, Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan (Yogyakarta : Liberty, 1986). 330 Volume 21 Nomor 3, Bulan September 2023
Solusi, ISSN Print 0216-9835; ISSN Online 2597-680X Henny Yuningsih dkk, Pidana Mati Sebagai Ultimum Remedium Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19, Halaman 319-332 undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang- mempunyai kewenangan untuk undang No. 20 Tahun 2001", yang mempergunakan keuangan negara, menegaskan bahwa "Dalam hal tindak sehingga perbuatan korupsi boleh pidana korupsi sebagaimana dimaksud dikatakan suatu perbuatan pejabat dalam ayat (1) dilakukan dalam negara yang akibatnya merugikan keadaan tertentu pidana mati dapat keuangan negara tidak sedikit sehingga dijatuhkan." Terhadap pelaku tindak dampaknya akan merusak sendi- sendi pidana korupsi dapat dikenakan pidana perekonomian suatu Negara. Penerapan mati, di mana dalam penjelasannya hukuman mati sebagaimana yang frasa "keadaan tertentu" "itu sebagai ditentukan menurut Pasal 2 ayat (2) pemberatan hukuman jika korupsi dari undang-undang ini terhadap tindak dilakukan, diantaranya dalam keadaan pidana korupsi dana bantuan sosial bencana alam nasional, negara dalam covid-19 yang dilakukan dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter". keadaan tertentu dipandang telah sesuai Namun, belum dapat diketahui apakah dengan hukum. Namun, penjatuhan dengan menerapkan pidana mati pidana mati sebagai suatu nestapa terhadap pelaku tindak pidana korupsi kepada pelaku tindak pidana ini dapat menanggulangi tindak pidana merupakan obat terakhir (ultimum ini. Dapat dikatakan bahwa untuk saat remedium), yang hanya dijalankan ini kebijakan hukuman mati bagi apabila upaya-upaya lain seperti terpidana bukanlah solusi atas pencegahan sudah tidak berjalan. permasalahan korupsi di Negara ini. Dalam menanggulangi "tindak pidana korupsi dibutuhkan keberanian KESIMPULAN DAN jaksa dan hakim dalam mengambil REKOMENDASI keputusan terkait dengan tindak pidana "Tindak pidana korupsi korupsi ini, tanpa hukuman mati sebagaimana diatur dalam UU No. 31 apabila jaksa dan hakim berani Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 mengambil keputusan lebih tinggi dari merupakan kejahatan luar biasa (extra pada yang selama ini dilakukan, yang ordinary crime) yang pada umumnya mana selama ini kita tahu bahwa kejahatan ini dilakukan oleh kaum hukuman bagi para pelaku koruptor intelektual dari seorang pejabat yang masih diangka yang rendah dan tidak 331 Volume 21 Nomor 3, Bulan September 2023
Solusi, ISSN Print 0216-9835; ISSN Online 2597-680X Henny Yuningsih dkk, Pidana Mati Sebagai Ultimum Remedium Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19, Halaman 319-332 berani mengambil keputusan berat, maka bisa disimpulkan kualitas tuntutan menjadi salah satu kunci pemberian hukuman bagi para pelaku tindak pidana. Corruption (UNCAC)), Bandung: PT.Refika Aditama, 2015. Maswandi, "Penerapan Hukuman Mati Bagi Koruptor Dalam Perspektif Islam di Indonesia," Mercatoria Vol 9 No. 1, Juni 2016: 75. Prija Djatmika, "Pintu Menuntut Mati Bansos," DAFTAR PUSTAKA Abu Fida' Abdur Rafi', Terapi dengan (Penyucian Penyakit Tazkiyatun Nafs Jiwa), Republika, Jakarta, 2006. Korupsi Anisa Mufida, "Polemik Pemberian Hukuman Mati Pelaku Korupsi Di Tengah Pandemi Covid-19," Adalah Buletin Hukum dan Keadilan, Vol IV No. 1 Tahun 2020: 223. Koruptor 09/12/2020/pintu-menuntut-mati- koruptor-bansos/, 2021. R. Wiyono, Pembahasan Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika, 2005. Romli Atmasasmita, Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional, Bandung: Mandar Maju, 2004. Arief Barda Nawawi, Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005. Bambang Poernomo, Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan, Yogyakarta : Liberty, 1986. Emerson Yunto, Negeri di Kepung Koruptor, Malang: Intrans Publishing Wisma Kali Metro, 2011. Setyo Aji, "Soal Hukuman Mati Bagi 2 Koruptor Menteri," Eks 0210217/16/1357435/soal- hukuman-mati-bagi-2-koruptor- eks-menteri-ini-pendapat-icw, 2021. Soedjono Dirdjosisworo, Hukum Tentang Narkotika di Indonesia, Bandung: Karya Nusantara, 2004. Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, Alumni, 1977. Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Edisi Kedua, Grafika, 2009. Kristian and Yopi Gunawan, Tindak (Kajian Korupsi Pidana Terhadap Harmonisasi Antara Hukum Nasional Dan The United Nations Convention Against 332 Volume 21 Nomor 3, Bulan September 2023