ISLAMIC BOARDING SCHOOL PEOPLE IN POLITICS (Case Study of Miftahul Huda Islamic Boarding School Manonjaya Tasikmalaya) ORANG PESANTREN DI DUNIA POLITIK (Studi Kasus Pesantren Miftahul Huda Manonjaya Tasikmalaya) Andri Nurjaman1, Muhamad Yusuf2, Doli Witro3 UIN Sunan Gunung Djati Bandung1, IAIN Kerinci2, IAIN Kerinci3, *corresponding author : ABSTRACT The debate about the involvement of Islamic boarding schools in the world of politics is in a tug of war, contradicting each other in the sense of experiencing pros and cons. Miftahul Huda Manonjaya Islamic Boarding School is one of the boarding schools in Tasikmalaya Regency, the founder of the Miftahul Huda Islamic Boarding School is late K.H. Choer Affandi. There were 20 mandates that he left, one of which forbade him to enter the world of politics, but in the next reality, there were sons and grandsons of K.H. Choer Affandi who entered the world of politics. This article discusses Miftahul Huda Islamic Boarding School students who have entered politics, which seems to contradict one of Uwa Choer Affandi's mandates. This article aims to highlight the goals of Miftahul Huda Islamic boarding school students to enter the world of politics. This article uses qualitative research that is literature. The analytical technique used namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results show that the Miftahul Huda Islamic Boarding School has succeeded in producing scholars as well as politicians whose main goals and motivations are Islamic da'wah, understanding the ahli sunnah wal jamaah, amar ma'ruf nahi munkar, and entering politics in the case of Miftahul Huda (as KH Asep Maoshul and Uu Ruzhanul Ulum) is a mandate from the Kyai Council and in order to carry out the mandate of the late. The main thing for Uwa Choer Affandi is to maintain the aqidah of the ahli sunnah wal jamaah and in the context of izatul Islam wal muslimun (the glory of Islam and the Muslims). Keywords: Islamic Boarding School; Miftahul Huda; Politics A B ST R A K Perdebatan mengenai keterlibatan orang pesantren dalam dunia politk berada dalam tarik menarik, saling bertolak belakang, dalam artian mengalami pro dan kontra. Pondok Pesantren Miftahul Huda Manonjaya merupakan salah satu lembaga pondok pesantren yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, pendiri dari pondok pesantren Miftahul Huda tersebut adalah alm. K.H. Choer Affandi. Terdapat 20 amanat yang beliau tinggalkan, salah satunya yang melarang untuk terjun ke dunia politik, namun dalam kenyataan berikutnya ada putra dan cucu dari K.H. Choer Affandi yang terjun kedunia politik. Artikel ini membahas santri-santri Pondok Pesantren Miftahul Huda yang terjun ke dunia politik, yang seolah-olah bertentangan dengan salah satu amanat Uwa Choer Affandi. Artikel ini bertujuan untuk menyoroti tujuan santri- santri Pondok Pesantren Miftahul Huda terjun ke dunia politik. Artikel ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat pustaka. Teknik analisis yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan Pondok Pesantren Miftahul Huda telah berhasil menghasilkan ulama sekaligus politisi yang tujuan dan motivasi utamanya adalah dakwah Islam faham ahli sunnah wal jamaah, amar ma'ruf nahi mungkar dan terjun ke politik ini dalam kasus Miftahul Huda (sebagai K.H. Asep Maoshul dan Uu Ruzhanul Ulum) merupakan amanat dari dewan kyai dan dalam rangka menjalankan amanat alm. Uwa Choer Affandi yang paling utama yaitu mempertahankan aqidah ahli sunnah wal jamaah dan dalam rangka izatul Islam wal muslimun (kemulian Islam dan kaum Muslimin). Kata Kunci: Miftahul Huda; Politik; Pondok Pesantren 160
Inovasi-Jurnal Diklat Keagamaan, Vol. 15, no. 2, Juli - Desember 2021 PENDAHULUAN yang terlibat dalam dunia politik praktis. Munculnya pesantren di Nusantara (baca: Indonesia) seiring dengan proses Islamisasi. Artinya, pesantren dijadikan sebagai media atau jalur Islamisasi di Indonesia. Seiring berjalan- nya waktu dan khususnya ketika Indonesia di jajah oleh Belanda, pesantren yang dipimpin oleh kyai atau para wali mengajarkan gerakan- gerakan perlawanan terhadap penjajah, baik perlawanan yang bersifat fisik atau yang bersifat metafisik (Baso 2013; Nu.or.id 2014). Kaum pesantren memperjuangkan politik kebangsaan dan politik pesantren dalam rangka menghadapi kaum penjajah, baik pada masa penjajahan Belanda maupun pada masa penjajahan Jepang. Perdebatan mengenai keterlibatan orang pesantren dalam dunia politik berada dalam tarik menarik, saling bertolak belakang, dalam artian mengalami pro dan kontra. Ada yang berpendapat keterlibatan orang pesantren dalam perpolitik merupakan hal yang wajar dan sah-sah saja, karena komunitas orang pesantren memiliki hak dan aspirasi politik yang sama seperti halnya warga negara Indonesia yang lain. Adapun yang kontra berpendapat bahwa keterlibatan orang pesantren dalam dunia politik hanya mendatangkan bahaya dari pada manfaaat, politik dianggap "kotor" (Ernas and Siregar 2010 : 196-97). Contoh kecil dari perjuangan politik kaum pesantren dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia adalah perlawanan K.H. Zainal Mustafa beserta santrinya di Tasikmalaya dengan militer Jepang, pertempuran yang dikenal sebagai pertempuran Singaparna ini disebab- kan karena K.H. Zainal Mustafa menolak ajakan Jepang untuk bekerjasama karena ada ketentuan yang mengharuskan membungkukkan badan kearah timur setiap pagi sebagai tanda peng- hormatan kepada kaisar Jepang dan pengakuan bahwa kaisar Jepang tersebut adalah keturunan dari dewa matahari, ini disebut dengan istilah Seikerei. Hal ini ditolak oleh K.H. Zainal Mustafa karena merupakan tindakan menyekutukan Allah s.w.t. (syirik), hal ini ditolaknya semata-mata menjaga akidah umat Islam. Seiring berjalannya waktu, banyak beberapa orang dari pesantren yang terjun pada dunia politik, baik politik kebangsaan maupun dalam dunia politik praktis. Bahkan dalam momentum- momentum politik, tak sedikit para politisi melakukan kunjungan ke pesantren-pesantren yang cukup berpengaruh diberbagai daerah di Indonesia untuk mendapatkan dukungan politik. Sikap perpolitikan kaum santri menjadi lebih terbuka sejak era reformasi, bahkan K.H. Abdrurahman Wahid yang sering dipanggil Gus Dur yang juga merupakan santri berhasil menjadi presiden Republik Indonesia kelima. Kaum pesantren sebagai bagian dari komunitas masyarakat Indonesia mengalami semacam euphoria politik sehingga tidak aneh banyak Syamsuddin mengemukakan perdebatan mengenai hubungan agama dan negara (politik) yang telah memunculkan setidaknya tiga paradigma pemikiran dalam politik Islam. Pertama, paradigma integralistik yang mengajukan bersatunya agama dan negara, agama dan negara tidak dapat dipisah- kan, karena apa yang menjadi wilayah agama otomatis merupakan wilayah negara (politik). Kedua paradigma sekularistik yang mengajukan konsep pemisahan antara agama dan negara, Dalam Islam pandangan sekularistik menolak pendasaran negara kepada Islam, paling tidak menolak determinasi Islam akan bentuk negara tertentu. Ketiga paradigma yang mengajukan bahwa agama dan negara berhubungan secara simbolik, dalam artian berhubungan secara timbal balik dan saling memerlukan. Dalam hal ini agama memerlukan negara karena dengan negara agama dapat berkembang. Negara juga membutuhkan agama, negara dapat melangkah dalam bimbingan etika dan moral (Witro, 2020; Zulkifli, 2014). Dien Sistem politik di Indonesia menganut aliran ketiga, ini telah direpresentasikan dari Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai konstitusi negara, sebuah kementerian yang mengurusi urusan agama yaitu Kementerian Agama. Hubungan agama dan negara di Indonesia merupakan sebuah hubungan yang saling memengaruhi dan saling mengisi (Effendy 1996 : 78). Oleh karena itu, dunia politik di Indonesia membuka ruang untuk komunitas sampai ada 161
Inovasi-Jurnal Diklat Keagamaan, Vol. 15, no. 2, Juli - Desember 2021 atau orang pesantren untuk ikut berpartisifasi atau terlibat dalam dunia perpolitikan di Indonesia. Artikel ini membahas beberapa anasir dan menjawab beberapa rumusan masalah seperti: 1] bagaimana profil Pondok Pesantren Miftahul Huda Manonjaya Tasikmalaya dari masa awal didirikan hingga saat ini mengalami perkembangan yang pesat sehingga memiliki banyak cabang?; 2] bagaimana politik mazhab Manonjaya yang tercermin dalam tujuan santri masuk atau terjun ke dunia politik, yang seolah-olah bertentangan dengan salah satu amanat yang ditinggalkan Uwa Choer Affandi? Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tujuan dan maksud santri-santri Pondok Pesantren Miftahul Huda terjun ke dunia politik, khususnya seperti yang dilakukan oleh K.H. Asep Maoshul dan Uu Ruzhanul Ulum. pesantren ini beriringan dengan Islamisasi di Nusantara. Ada dua pendapat utama mengenai pesantren, pertama pondok pesantren berasal dari tradisi Islam itu sendiri, dan kedua pondok pesantren adalah sebuah model pendidikan asli Indonesia (Departemen Agama RI, 2003 : 7). Pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang memiliki ciri khas, mereka hidup secara bersama dan berada dibawah pimpinan seorang kyai (Rohim, 2015). Oleh karenanya tidak berlebihan jika Abdurrahman Wahid sebagaimana yang dikutip oleh Muhtarom (2020) menyebutkan bahwa pesantren memiliki sub-kultur tersendiri. Menurut Zamakhsyari Dhofier dalam bukunya berjudul Tradisi Pesantren disebut-kan bahwa setidaknya ada lima elemen pesantren, yaitu kyai, santri, masjid, asrama dan pengajaran kitab Islam klasik (kitab kuning). KAJIAN TEORI Pondok Pesantren Pesantren dan Politik Pondok pesantren secara bahasa berasal dari dua kata yaitu pondok dan pesantren, kata pondok berasal dari pengertian asrama santri atau tempat tinggal santri yang dahulu terbuat dari bilik bambu. Ada juga yang menyebutkan bahwa pondok itu berasal dari istilah bahasa Arab yaitu funduq yang artinya hotel/asrama (Dhofier 2011 : 4). Adapun kata pesantren berasal dari kata santri ditambahkan imbuhan pe didepan dan imbuhan an diakhir yang artinya tempat tinggal para santri. Sedangkan istilah santri terdapat beberapa pendapat, Johns mengatakan bahwa istilah santri berasal dari bahasa Tamil yang artinya guru mengaji, sedangkan C. C. Berg berpendapat bahwa istilah santri berasal dari bahasa India (Hindu), santri asal kata dari shastri yang artinya orang yang tahu buku-buku suci agama Hindu. Shastri berasal dari kata Shasta artinya buku-buku suci atau buku-buku ilmu pengetahuan. Alhasil banyak peneliti yang berpendapat bahwa lembaga pondok pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan asli Indonesia pada masa Hindu Budhha dan ini diadopsi oleh Islam (Islamisasi) oleh Wali Songo. Pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Pondok pesantren adalah pendidikan warisan dari Wali Songo. Awal mula Yahya (2014) mengungkapkan politik merupakan upaya dalam mengatur persoalan duniawi sekaligus persoalan akhirat, oleh karena itulah politik bukan hanya seni dalam pemimpin. Dalam segala perilaku politik harus disandarkan pada kaidah-kaidah yang telah ditetapkan dalam fiqih. Lebih lanjut mendirikan partai politik merupakan kewajiban, karena dalam Islam berpolitik merupakan kewajiban. Hal ini bersandar- kan pada kaidah mala yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib (segala sesuatu yang menjadi prasyarat bagi sempurnanya sebuah kewajiban maka hukumnya wajib). Mukodi (2016) satu di antara tempat mencetak calon pemimpin yang ideal bagi Indonesia adalah pondok pesantren. Kecakapan ilmu agama yang dimiliki setiap santri menjadi modal intelektual yang mumpuni dalam menjiwai arah politik di mas depan. Konstruksi pendidikan politik pada santri telah diterapkan dan dapat dilihat dalam kegiatan-kegiatan sehari-hari yang tercermin pada, lingkungan pendidikan yang baik di pesantren, terwujudnya sekolah politik untuk lulusan pesantren yang memiliki pontensi, dan terlaksanakannya reformulasi pendidikan kepemimpinan di pesantren. Oleh karenanya, pendidikan politik yang di pesantren 162
Inovasi-Jurnal Diklat Keagamaan, Vol. 15, no. 2, Juli - Desember 2021 sebenarnya merupakan usaha sekaligus pendorong terwujudnya persiapan pemimpin yang ideal versi Islam di Indonesia. Hermawan dan Ngindana (2020) dalam menghilang stigma negatif masyarakat terhadap politik, pengetahuan tentang pendidikan politik merupakan sesuatu yang urgen bagi pengurus pesantren dan santri. Oleh karena kegiatan pendidikan politik kebangsaan berbasis pesantren sangat dibutuhkan. Hal ini sebagai langkah dalam membentuk dan pengetahuan santri mengenai hal-hal yang bersangkutan di luar agama (pendidikan umum dan kebangsaan) bentuk kegiatannya bisa dalam bentuk penyuluhan atau sosialisasi. kewaspadaan Relasi Agama dan Negara Witro (2020) menjelaskan bahwa dalam Islam konsep negara khazanah keilmuan mendapat tempat yang istimewa. Sejak awal perkembangan ilmu politik, negara menjadi objek kajian yang dianggap cukup urgen, meskipun suatu sisi tidak ada ketentuan khusus mengenai bentuk dan konsep negara yang ideal dalam Islam. Oleh karenanya berawal dari hal ini, lahirlah berbagai penafsiran dari berbagai kalangan. Abdullah (2014) mengungkapkan dalam Islam, membentuk negara merupakan suatu kewajiban, namun bentuk yang simbolistik tidak diwajibkan, karena pada hakikatnya adalah mengamalkan ajaran agam itu sendiri. Sebenarnya konsep demokrasi merupakan konsep yang ideal untuk bangsa Indonesia karena sesuai dengan Islam yang mengedepan- kan nilai-nilai keadilan. Namun demikian realita berbeda dengan yang terjadi, sebagaimana yang diungkapkan oleh Zionis (2010) bahwa hubungan agama dengan negara di Indonesia seperti cerita antagonisme yang saling curiga satu sama lain. Hubungan yang tidak akur ini, disebabkan oleh perbedaan pandangan founding fathers tentang bentuk negara Indonesia yang dicita-citakan sehingga melahirkan ketidaksepakatan mengenai negara ini apakah bercorak Islam atau nasionalis. Meskipun di sisi lain Indonesia ini merupakan negara yang mayoritas penduduk- nya pemeluk agama Islam (Sidqi and Witro, 2020; Yanti and Witro, 2020; Yulisa et al. 2020). Ishak (2014) menjelaskan Islam tidak menjelaskan secara sharih (jelas) mengenai negara Islam, namun demikian operasional nilai-nilai Islam harus dilakukan dalam suatu negara. Oleh karena- nya, dari titik temu ini dapat dipahami tentang hubungan antara negara dengan agama. Dalam relasi agama dan negara memang tidak bisa dilepaskan dengan hubungan ulama dengan pemerintah (umara). Wahid (2013) menjelaskan ulama merupakan ahli ilmu agama dan harus ada dalam suatu negara. Ulama dan pemerintah memiliki peran yang berbeda. Hal ini terlihat pada ulama memiliki peran untuk mendakwah ilmunya, sementara pemerintah memberi ruang untuk dakwah pada ulama. Meskipun di sisi tidak semua ulama mendapat ruang yang bebas dalam berdakwah. Berbeda halnya dengan dijelaskan (Fikri 2016), ulama dan pemerintah menjalankan perannya masing- masing tidak terjadi sinergi antara satu sama lain. Hubungan seperti tidak selalu terjadi, karena kadang ulama dan pemerintah memiliki hubungan yang sangat erat ketika ada satu yang memungkinkan untuk bekerjasama. Sebagai- mana yang diungkapkan oleh Farizi (2016), konfigurasi pemikiran relasi antara Islam dan negara masih terlihat pada kontekstual bukan dalam tekstual (tertulis) dengan argumentasi bahwa jika Islam tidak ikut andil dalam politik, maka akan timbul kemudaratan yang lebih banyak lagi ketika tidak ikut sama sekali. Zaprulkhan (2014) menjelaskan sebagian besar Muslim percaya bahwa akan pentingnya nilai-nilai Islam diterapkan dalam politik. Pada saat bersamaan dikarenakan Islam yang multiinterpretatif, maka untuk menjadi satu pandangan tentang Islam dan negara merupakan sesuatu yang tidak memungkinkan. Bahkan dilihat dari sejauh sejarah bangsa Indonesia, telah melahirkan banyak pendapat tentang agama dengan negara, begitu pun juga dengan hubungan ulama dengan negara. Artikel ini mencari titik temu yang sedikit berbeda dengan studi-studi yang telah dilakukan di atas. Perbedaan tersebut terlihat pada 163
Inovasi-Jurnal Diklat Keagamaan, Vol. 15, no. 2, Juli - Desember 2021 seorang yang sebagai ulama, tetapi juga sebagai politisi yang menjadi pemangku kepentingan dalam pemerintahan. Lebih lanjut dengan menggunakan teori hubungan agama dengan negara untuk mencari maksud dan tujuan santri terjun ke dunia politik. METODE PENELITIAN Artikel ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat pustaka. Meskipun disisi lain, artikel ini terlihat seperti studi lapangan, tetapi artikel ini hakikatnya penelitian pustaka karena data-data yang digunakan adalah yang bersifat pustaka. Adapun teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam artikel ini adalah teori tentang hubungan agama dan negara (Witro, 2020). Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data-data dalam penelitian ini berasal dari buku- buku, jurnal-jurnal, website berita dari internet dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji yaitu pesantren dan santri. Data yang telah dikumpulkan dengan cara naratif-deskriptif. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis yang dipopulerkan oleh Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles and Huberman 1984 : 21-24). TEMUAN DAN PEMBAHASAN Pr ofil Po ndo k P esan tre n M ift ahul Huda Manonjaya Tasikmalaya Pondok Pesantren Miftahul Huda yang berada di Manonjaya didirikan oleh K.H. Choer Affandi dan istirnya bernama Hj. Siti Shofiyyah pada 7 Agustus 1967. K.H. Choer Affandi sebelumnya bernama Onong Husen yang lahir pada hari Senin tanggal 12 September 1923 di Kampung Palumbungan Desa Cigugur Kabupaten Ciamis. K.H. Choer Affandi sering disebut Uwa Ajeungan, atau Uwa Choer. Kata uwa penyebutan bagi K.H. Choer Affandi memiliki kepanjangan dari ulama warosatul anbiya artinya ulama adalah penerus para nabi. dengan Siti Animah binti Marhalan. Ayah K.H. Choer Affandi ini adalah seorang petani juga seorang agen polisi Belanda berpangkat Kopral dan masih memiliki garis keturunan dari Mataram dan berdarah menak dari sukapura keturunan Dalem Sawidak ke-33 sehingga bergelar Raden Mas (Adeng 2011 : 20). Sedangkan ibu dari K.H. Choer Affandi adalah Siti Animah yang merupakan keturunan dari Wali Godog Garut, walhasil pada diri seorang K.H. Choer Affandi terdapat darah wali sekaligus menak sehingga menjadi keluarga atau sosok yang dihormati. Latar belakang pendidikan K.H. Choer Affandi adalah lulusan Sekolah Bumi Putera, sebetulnya beliau ingin melanjutkan sekolahnya namun dilarang oleh neneknya (dari pihak ayah) dan diberikan nasehat untuk mesantren. K.H. Choer Affandi menimba ilmu di beberapa pondok pesantren, diantaranya: 1] Pesantren Cipancur Kabupaten Tasikmalaya selama 6 bulan dan berada dalam bimbingan K.H. Dimyati; 2] Pesantren Pangkalan, Langkaplancar Kabupaten Ciamis (sekarang masuk dalam wilayah teritorial Kabupaten Pangandaran) belajar kepada K.H. Abdul Hamid untuk mempelajari fan atau disiplin ilmu tauhid, K.H. Abdul Hamid adalah pendiri dan pemimpin pondok pesantren Al-hamidiyyah, beliau adalah sosok ulama Nahdlatul Ulama yang anti terhadap belanda; 3] Belajar di Pesantren Cikalang; 4] Pesantren Sukamanah Kabupaten Tasikmalaya dibawah kepemimpinan dan bimbingan K.H. Zaenal Mustafa; 5: Pesantren Jembatan Lima Jakarta Selatan, belajar kepada K.H. Mansyur selama 2 bulan untuk mempelajari ilmu falak; 6] Pesantren Tipar Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, belajar kepada K.H. Mahfudz selama 3 bulan untuk mempelajari ilmu logika; 7] Pesantren Gunungpuyuh Kabupaten Sukabumi belajar kepada K.H. Ahmad Sanusi selama 3 bulan untuk belajar ilmu hadis dan tafsir; 8] Pesantren Wanasuka Kabupaten Ciamis belajar kepada Raden Haji Didi Abdul Majid mempelajari ilmu tasawuf; dan 9] Pondok pesantren terakhir K.H. Choer Affandi belajar di Pesantren Grenggeng Kebumen Jawa Tengah belajar kepada Kyai Sayuti untuk belajar ilmu kemakrifatan (Adeng 2011 : 21). Ini merupakan sanad keilmuan atau geneologi intelektual-spiritual dari K.H. Choer Affandi yang K.H. Choer Affandi merupakan anak ke dua dari tiga bersaudara yang lahir dari pasangan suami istri, Raden Mas Abdullah bin Hasan Ruba'i 164
Inovasi-Jurnal Diklat Keagamaan, Vol. 15, no. 2, Juli - Desember 2021 mengembara menimba fan atau disiplin berbagai ilmu di berbagai lembaga pesantren dalam tradisi pengembaraan khas seorang santri. Setelah pengembaraan tersebut K.H. Choer Affandi mendirikan pondok pesantren yang berlokasi di Dusun Pasirpanjang Desa Kalimanggis Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya. Penamaan pondok pesantren yang didirikan oleh K.H. Choer Affandi adalah "Miftahul Huda" yang secara harfiyah mengandung arti kunci petunjuk, penamaan ini merupakan representasi dari harapan K.H. Choer Affandi agar pondok pesantren yang didirikannya mampu mencetak ulama yang memberikan bimbingan spiritual bagi masyarakat luas nantinya. Uwa Choer meninggal pada tahun 1994, pondok pesantren dilanjutkan oleh putranya yaitu K.H. Asep Ahmad Maoshul Affandi dan dibantu oleh dewan Kiai lainnya yang merupakan putra, menantu dan cucu K.H. Choer Affandi tersebut. Pondok Pesantren Miftahul Huda merupakan pondok pesantren tradisional dengan pengajian kitab Islam klasik dengan metode pengajian di antaranya bandongan, sorogan, dan munazarah. Miftahul Huda sistem penjenjangan, dimulai pada tingkat ibtida (dasar), tsanawi (pertengahan) dan ma'had aly (tingkat tinggi) (Sulasman 2015 : 158). juga menerapkan Pondok pesantren Miftahul Huda memiliki tiga program utama bagi para santrinya untuk mampu berakhlaq yang baik dan mendapatkan ilmu yang bermamfaat: 1] 'Ulamaul amiliin artinya ulama yang mampu mengamalkan ilmu- nya; 2] Imamal muttaqin artinya memimpin umat untuk bertaqwa; 3] Muttaqin artinya manusia yang bertahan dalam ketaqwaan. Usaha-usaha untuk mewujudkan hal tersebut diaplikasikan dalam kegiatan tarbiyyah (pendidikan) dan pembinaan selama 24 jam dan riyadhoh seperti membaca Al-Qur'an, shalat berjamaah, shalat- shalat sunat seperti shalat tahajud dan shalat dhuha. Pondok Pesantren Miftahul Huda memiliki luas sekitar 8 hektar dan memiliki santri sebanyak 3.000. Alumni Miftahul Huda tersebar di hampir seluruh daerah di Indonesia. Alumni Miftahul Huda ini diwadahi oleh sebuah organisasi alumni bernama HAMIDA (Himpunan Alumni Miftahul Huda) dan HAWAMIDA (Himpunan Alumni Wanita Miftahul Huda). Miftahul Huda juga memiliki sekitar 1.000 lebih pesantren cabang yang tersebar di daerah Jawa dan Sumatera (Sulasman, 2015 : 159). Terdapat 20 amanat yang beliau tinggal- kan. Adapun 20 amanat Uwa Choer Affandi adalah sebagai berikut: 1] Shalat awal waktu dan berjama'ah; 2] Jangan berhenti mencari ilmu; 3] Jangan terjun ke dunia politik; 4)] Jangan berhenti mencari teman; 5] Pertahankan aqidah ahlussunnah wal jama'ah; 6] Lamun hayang maju ulah euren mikir (kalau mau maju jangan berhenti berfikir); 7] Lamun hayang maju kudu daek cape (kalau mau maju harus mau capek); 8] Ulah embung disebut bodo (jangan tidak mau disebut bodoh); 9] Ulah embung disebut sahan dapeun (Jangan tidak mau disebut lebih bawah (pangkat, usia, umur, dan lain sebagainya); 10] Sagala anu tumiba kadiri gara-gara diri (segala yang terjadi pada diri kita adalah karena kita); 11] Ubar diri aya di diri (obat hati ada di hati); 12] Eweuh nu nyaah kana diri kajaba anu boga diri (tak ada yang sayang sama diri kita kecuali kita sendiri); 13)] Harga diri kumaha diri (harga diri itu tergantung bagaimana diri); 14] Ari ngitung kudu tihiji, ulah hayang ujung ujung angka salapan (jika berhitung harus dimulai dari angka satu, jangan tiba-tiba maunya langsung angka sembilan); 15] Mun nyieun pondasi tong sok waka mikiran kenteng (kalau membuat pondasi rumah jangan pikirkan dulu masalah genteng nya); 16] Sanajan teu lumpat tapi ulah cicing (walaupun tidak berlari tapi janganlah berhenti); 17] Sagede-gedena jalan syare'at, ulah matak ngurangan tawakal ka Alloh (Sebesar-besarnya jalan syari'at, jangan sampai mengurangi tawakal kepada Allah s.w.t.); 18] Tong leumpang dina hayang, tong cicing dina embung, tapi kudu leumpang dina kudu, kudu euren dina ulah (jangan berjalan selagi mau, jangan diam selagi enggan. Tapi berjalanlah karena harus, dan harus berhenti karena larangan); 19] Tong lesot hate tina eling ka Alloh dina kaayaan kumaha wae, sedih, susah jeung bungah (jangan sampai melupakan Allah s.w.t. dalam keadaan apapun sedih, susah, senang); 20] Sarebu sobat saeutik teuing, hiji musuh loba teuing (seribu teman 165
Inovasi-Jurnal Diklat Keagamaan, Vol. 15, no. 2, Juli - Desember 2021 terlalu sedikit, tapi satu musuh itu terlalu banyak). Salah satunya yang melarang untuk terjun ke dunia politik, namun dalam kenyataan berikutnya ada putra dan cucu dari K.H. Choer Affandi yang terjun kedunia politik, yaitu K.H. Asep Maosul A ffandi yang merupakan putra K.H. Choer Affandi dan menjadi anggota DPR-RI sampai tiga periode. Selanjutnya ada Uu Ruzhanul Ulum, trek politiknya dimulai menjadi anggota legislatif, Bupati Kabupaten Tasikmalaya selama dua periode dan sekarang menjadi wakil gubernur Jawa Barat. Keterlibatan pondok pesantren Miftahul Huda Manonjaya dalam politik dan tujuan utamanya terjun dalam perpolitikan serta kaitannya dengan amanat Uwa Choer. Politik Mazhab Manonjaya: Tujuan Santri Masuk ke Dunia Politik Terdapat dua tokoh pondok pesantren Miftahul Huda yang terjun ke dunia politik, yaitu K.H. Asep Maoshul Affandy dan Uu Ruzhanul Ulum. Walaupun ada tokoh lain dan termasuk pada keluarga besar Pondok Pesantren Miftahul Huda yang sama-sama terjun di dunia politik, seperti Lina Ruzhanul Ulum, H. Didi Abdul Hadi dan Syihabuddin Romli. Dalam pembahasan ini ide pokoknya adalah mengungkapkan bagaimana tujuan serta motivasi kedua tokoh utama Miftahul Huda tersebut masuk di dunia politik, serta bagai- mana penjelasan mengenai larangan terjun ke politik yang terdapat dalam amanat alm. K.H. Choer Affandi. GAMMAS (Gerakan Moral Masyarakat), pernah menjadi tim pemantau bencana alam di Jawa Barat, pernah menjadi penasihat Keluarga Besar Putra Polisi Polrestabes (KBPPP) Tasikmalaya dan yang terakhir sebagai penasehat dewan oleh Santri Tasikmalaya (DESTA) (Tirto.id n.d.). Jauh-jauh hari sebelum menjadi anggota DPR-RI, K.H. Asep Maoshul memang sudah aktif di sebuah partai yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), beliau pernah menjadi anggota majelis pertimbangan PPP DPC Kabupaten Tasikmalaya dari tahun 2000 sampai tahun 2005, sampai menjadi jajaran dari DPP sebagai anggota majelis pertimbangan DPP PPP dari tahun 2011-sekarang. Karir politik K.H. Asep Maohsul Affandi dimulai pada tahun 2009- 2014 menjadi anggota DPR RI Komisi VIII yang berfokus pada bidang agama, sosial dan pemberdayaan perempuan. Selanjutnya dari tahun 2014-2019 dari praksi Partai Persatuan pembangunan (PPP) pada periode tersebut (periode ke-2) Asep Maoshul terpilih kembali menjadi anggota DPR RI dengan memperoleh 42.246 suara dari daerah pemilihan Jawa Barat X yang meliputi Pangandaran, Kuningan, Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar. Pada periode kedua ini beliau bertugas di komisi 2, namun pada bulan September 2016 dimutasi ke komisi 6 DPR-RI. Beliau sering berangkat ke kantornya diparlemen dengan mengenakan pakaian jubah putih panjang dan sorban. Dilansir dari halaman tirto.id Asep Ahmad Maoshul Affandi lahir di Tasikmalaya pada tanggal 14 Februari 1959. Latar belakang pendidikannya yaitu pendidikan dasar di Pasir Panjang II pada tahun 1979, pada tahun 2005 melanjutkan pendidikan dengan mengambil Paket B di Ma'hadul Miftahul Huda dan paket C pada tahun 2008, setelah lulus paket C pada tahun 2011 beliau menlanjutkan studinya ke Al-Azhar di Banjar selama lima tahun sampai tahun 2014. Beliau menjadi pimpinan umum pondok pesantren Miftahul Huda dari tahun 1994. Pengalaman berorganisasinya yaitu di antaranya pernah menjadi Ketua Presidium Tasikmalaya Solidarity of Moslem (TSM), pernah menjadi pimpinan LSM Adapun perjalanan politik Uu Ruzhanul Ulum yang pernah diinformasikan dari fortal berita, News Investigasi bahwa Uu sejak usianya 18 tahun sudah betugas menjadi pengurus ranting PAC PPP. Uu Ruzhanul Ulum adalah cucu dari K.H. Choer Affandi yang lahir di Tasikmalaya 10 Mei 1969. Pendidikan formalnya dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi ia habiskan di Tasikmalaya, yaitu MI Al-Khairiyyah Manonjaya lulus pada tahun 1982, SMP Negeri Manonjaya pada tahun 1985, SMA Pasundan Tasikmalaya pada tahun 1988 dan Universitas Siliwangi pada tahun 1997. Adapaun pendidikan pesantren- nya beliau pernah nyantren di Pondok Pesantren Bantar Gedang, Pondok Pesantren Miftahul Huda Ustmaniyyah, Pondok Pesantren Baitul Hikmah 166
Inovasi-Jurnal Diklat Keagamaan, Vol. 15, no. 2, Juli - Desember 2021 Haur Kuning Salopa dan Pondok Pesantren Miftahul Huda Manonjaya. Perjalanan politik Uu Ruzhanul Ulum dimulai pada tahun 2000 sudah duduk dikursi DPRD Tasikmalaya, bahkan pada tahun berikutnya yaitu tahun 2005-2009 ia menjadi ketua DPRD Tasikmalaya. Karir politik Uu semakin naik ketika terpilih sebagai bupati kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2011. Bahkan pada periode kedua yaitu pada tahun 2016 calon bupati kabupaten tasikmlaya merupakan calon tunggal yaitu Uu Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto dan Uu kembali terpilih sebagai bupati Kabupaten Tasikmalaya 2018). Sekarang Uu sedang menjabat Wakil Gubernur Jawa Barat dengan Ridwal Kamil. Baik KH Asep Maohul Affandi ataupun Uu Ruzhanul Ulum telah mencapai politik yang cukup tinggi di Indonesia sebagai seorang santri dan kaum sarungan (baca: pesantren). Keduanya yang merupakan keturunan dari KH Choer Affandi, alasan putra dan cucu alm. K.H. Choer Affandi tersebut terjun kedua politik bukan karena keingin diri mereka sendiri atau hawa nafsu sendiri, keduanya terjun kedunia politik berdasarkan amanat dari jajaran dewan kyai di Pondok Pesantren Miftahul Huda, dan hal tersebut selaras dengan amanat dari alm. K.H. Choer Affandi yang berbunyi "tong lempang dina hayang, tong cicing dina embung, tapi kudu lempang dina kudu, kudu embung dina ulah " artinya jangan berbuat sesuatu karena keinginan sendiri (nafsu), jangan diam karena tidak mau, tetapi harus berbuat sesuatu karena itu merupakan sebuah keharusan dan harus diam karena itu merupakan sebuah larangan. Sedangkan terjun ke politik ini merupakan urgen pada saat ini untuk turun tangan dalam rangka amar ma'ruf nahyil mungkar dan sebagai media dakwah. Pondok Pesantren dalam rangka izatul islam wal muslimun tidak cukup bergerak di bidang pendidikan (tarbiyyah) dan dakwah saja. Namun harus melangkah ke bagian yang lain yang dianggap lebih efektif yaitu bidang politik atau dalam istilah Islam disebut dengan syiasah. Politik dalam cakupan Islam yang luas bukan hal yang aneh, karena syiasah ini merupakan bagian dari Islam itu sendiri. Bahkan islamisasi di Nusantara ini salah satunya juga mengguna- kan pendekatan politik dengan berdirinya kesultanan-kesultanan Islam. Kaum santri dalam pergerakan kemerdekaan dan mempertahan- kan kemerdekaan bersentuhan langsung dengan politik perlawanan terhadap penjajah, baik pada masa penjajahan Belanda maupun Jepang. Motivasi dakwah melalui jalur politik inilah yang menjadi tujuan utama orang-orang pesantren terjun ke dunia politik, terutama disini baik K.H. Asep Maoshul Affandi maupun Uu Ruzhanul Ulum untuk mendakwahkan Islam ahli sunnah wal jamaah. Mempertahankan akidah ahli sunnah wal jamaah ini merupakan amanat pertama Uwa Choer Affandi. Oleh karena itu sebagai anak dan cucunya beliau menjalankan amanat tersebut lewat politik yang dianggap efektif dan efesien serta ampuh untuk mencapai dan mewujudkan hal-hal tersebut. Adapun amanat alm. Uwa Choer Affandi yang lain yang melarang terjun ke dunia politik, kedua tokoh Miftahul Huda tersebut mengakui adanya amanat tersebut. Dalam pernyataan K.H. Asep Maoshul Affandi bahwa amanat alm. Uwa Choer Affandi tersebut hanya berlaku pada zamannya dan sekarang bukan jamannya. Memang pada masa Uwa Choer Affandi, beliau sangat tidak menyukai pemerintah dan orang yang pro pemerintah. Selain dari Uwa Choer Affandi pernah menjadi elite dari DI/NII. Namun dengan berjalannya waktu dan arahan dari guru beliau sendiri. Uwa Choer Affandi akhirnya pindah thoriqoh dan kembali ke pangkuan ibu pertiwi sehingga beliau hanya fokus pada bidang tarbiyah (pendidikan) dan dakwah. Amanat Uwa Choer Affandi yang melarang terjun ke politik hanya berlaku pada zaman uwa, Asep Maoshul melanjutkan penjelasannya dalam bahasa sunda yang berbunyi "didieu, kieu, ayeuna lain diditu kitu bareto " artinya disini, begini, sekarang bukan disana, begitu, dahulu. Ini sebuah kata- kata yang menunjukan pemberlakuan amanat alm. Uwa Choer Affandi pada masalah politik. Zaman sekarang telah berbeda, perlu adanya kyai atau ahli agama yang terjun ke politik dengan tujuan dakwah. 167
Inovasi-Jurnal Diklat Keagamaan, Vol. 15, no. 2, Juli - Desember 2021 Oleh karena itu, terjunnya putra dan cucu K.H. Choer Affandi tidak melanggar amanat alm. Uwa Choer Affandi. Bahkan melaksanakan amanat beliau yang paling utama yaitu dalam rangka dakwah mempertahankan aqidah Islam ahli sunnah wal jamaah melalui jalur politik yang dianggap pada saat ini merupakan jalan yang efektif untuk mewujudkan hal tersebut. PENUTUP Berdasarkan uraian mengenai pembahasan hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa: Pertama, pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang dianggap sebagai lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Ketika memasuki masa reformasi pesantren menghirup angin segar termasuk dalam dunia politik, termasuk pesantren Miftahul Huda Manonjaya didirikan oleh K.H. Choer Affandi dan istirnya bernama Hj. Siti Shofiyyah pada 7 Agustus 1967. Kedua, meskipun terjadi dilematis di kalangan masyarakat mengani ulama terjun ke dunia politik dan bahkan dalam kasus Miftahul Huda yang bertentangan dengan amanat alm. uwa Choer yang melarang terjun ke dunia politik. Namun ternyata Pondok Pesantren Miftahul Huda telah berhasil menghasilkan ulama sekaligus politisi yang tujuan dan motivasi utamanya adalah dakwah Islam faham ahli sunnah wal jamaah, amar ma'ruf nahi mungkar dan terjun ke politik ini dalam kasus Miftahul Huda (sebagai K.H. Asep Maoshul dan Uu Ruzhanul Ulum) merupakan amanat dari dewan kyai dan dalam rangka menjalankan amanat alm. Uwa Choer yang paling utama yaitu mempertahankan aqidah ahli sunnah wal jamaah dan dalam rangka izatul Islam wal muslimun (kemuliaan Islam dan kaum Muslimin). DAFTAR PUSTAKA Abdullah. 2014. "Hubungan Agama Dan Negara: Konteks Ke-Indonesiaan". Jurnal Politik Profetik 4(2):22-37. doi: 10.24252/profetik.v2i2a5. Adeng, Adeng. 2011. "Sejarah Pesantren Mifahul Huda Manonjaya Tasikmalaya". Patanjala: Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya 3 (1) :18-32. doi: 10.30959/patanjala.v3i1.269. Baso, Ahmad. 2013. Pesantren Studies. Jakarta: Pustaka Afid. Departemen Agama RI. 2003. "Pondok Pesantren Dan Madrasah Diniyyah, Pertumbuhan Dan Perkembangan- nya" Jakarta: Dirjen Kelembagaan Islam Indonesia. Dhofier, Zamakhsyari. 2011. "Tradisi Pesantren ". Jakarta: LP3ES. Effendy, Bahtiar. 1996. "Islam Dan Negara". Jakarta: Paramadina. Ernas, Saidin, and Ferry Muhammadsyah Siregar. 2010. "Dampak Ke Terlibatan Pesantren Dalam Po Litik: Studi Kasus Pesantren Di Yogyakarta". Kontekstualita 25 (2) : 195-224. Farizi, Mudrik Al. 2016. "Konfigurasi Pemikiran Relasi Islam Dan Negara Di Indonesia". Al Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial 10 (2) : 1-17. Fikri, Sholeh. 2016. "Posisi Ulama Dalam Pemerintahan Kota Padang sidimpuan". TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman 2 (1) : 67-78. doi: 10.24952/tazkir.v2i1.402. Hermawan, Romy, and Rispa Ngindana. 2020. "Pendidikan Politik Kebangsaan Berbasis Pesantren". JIPEMAS: Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat 3 (2) : 154-65. doi: 10.33474/jipemas.v3i2.6704. Ishak, Muhammad. 2014. "Hubungan Antara Agama Dengan Negara Dalam Pemikiran Islam". Jurnal Tahkim 10 (2) : 109-31. Miles, Matthew B., and A. Michael Huberman. 1984. Qualitative Data Analysis (a Source Book of New Methods). Beverly Hills: Sage Publications. Muhtarom, Mumuh. 2020. "Pengembangan Pendidikan Karakter Dan Budaya Bangsa Di Pesantren". Inovasi: Jurnal Diklat Keagamaan 14 (2) : 114-23. doi: 10.52048/inovasi.v14i2.133. Mukodi, Mukodi. 2016."Pesantren Dan Pendidikan Politik Di Indonesia: Sebuah Reformulasi Kepemimpinan Islam Futuristik". Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam 16 (2):461-84. doi: 10.21154/al-tahrir.v16i2.503. 168
Inovasi-Jurnal Diklat Keagamaan, Vol. 15, no. 2, Juli - Desember 2021 2018. "Perjalanan Karir Politik UU Ruzhanul Ulum". Retrieved August 6, 2021 Nu.or.id. 2014. "Dasar Politik Pesantren." Retrieved August 5, 2020 dasar-politik-pesantren). Rohim, Zaini Tamin Abd. 2015. "PESANTREN DAN POLITIK (Sinergi Pendidikan Pesantren Dan Kepemimpinan Dalam Pandangan KH. M. Hasyim Asy'ari)". Jurnal Pendidikan Agama Islam 3(2):323-45. doi: 10.15642/ pai.2015.3.2.323-345. Sidqi, Imaro, and Doli Witro. 2020. "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Nasional : Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat". Nizham: Jurnal Studi Keislaman 8 (1):20-31. doi: Sulasman, Sulasman. 2015. "Peaceful Jihâd Dan Pendidikan Deradikalisasi Agama".Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan 23 (1):151-76. doi: 10.21580/ws.2015.23.1.228. Tirto.id. n.d. "Asep Ahmad Maoshul Affandy". Retrieved August 5, 2021 maoshul-affandy-E7). Wahid, Abd. 2013. "Pola Peran Ulama Dalam Negara Di Aceh". Madania 17 (1) : 85-92. doi: 10.29300/ madania.v17i1.2845. Witro, Doli. 2020. "Ulama and Umara In Government Of Indonesia: A Review Of Religion and State". Madania 24 (2) : 135-44. doi: 10.29300/madania.v24i2.3778. Yahya, H. Imam. 2014. "Demokrasi Pesantren: Menebar Format Politik Yang Damai". Jurnal At-Taqaddum 6 (2) : 187-205. doi: 10.21580/at.v6i2.713. Yanti, Betria Zarpina, and Doli Witro. 2020. "Islamic Moderation as a Resolution of Different Conflicts of Religion". Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan 8 (1): 446-57. doi: doi.org/10.36052/andragogi.v8i1.127. Yulisa, Ike, Muhamad Yusuf, Doli Witro, Luqyana Azmiya Putri, Mhd. Rasidin, and Nurul Alamin. 2020. "Arrangement and Dynamication of Family Law Updating in Indonesia". Al- 'Adl 13(2):288-306. doi: Zaprulkhan. 2014. "Relasi Agama Dan Negara Dalam Perspektif Islam". Walisongo 22 (1):105-32. doi: 10.21580/ ws.22.1.261. Zionis, Rijal Mumazziq. 2010. "KONSEP KENEGARAAN DALAM ISLAM: Perdebatan Relasional Yang Tak Kunjung Tuntas". Falasifa 1 (2):111-29. Zulkifli. 2014. ""Paradigma Hubungan Agama Dan Negara"."Juris 13(2):175-83. doi: 10.31958/juris.v13i2.1142. 169