Rancangan Awal RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN TANGARAN 2017‐2021
KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatNya sehingga Penyusunan RENSTRA Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas Periode TAHUN 2017-2021 ini dapat disusun dan diselesaikan. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan Satuan Kerja Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Maksud dan tujuan penyusunan RENSTRA Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas adalah sebagai berikut : 1. Memberikan arahan bagi seluruh jajaran pejabat dan staf dilingkungan Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas dalam melaksanakan tugas. 2. Mewujudkan sinkronisasi pembangunan di daerah khususnya antara target kinerja dalam RPJMD Kabupaten Sambas dengan Renstra Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas. 3. Mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dalam urusan pemerintahan umum khususnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam rangka kelanjutan pembangunan jangka panjang, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Sambas. 4. Untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya yang diukur dari sejauh mana pencapaian terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai. 5. Memberikan pedoman atau acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan pada Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas. 6. Sebagai tolok ukur untuk mengukur pencapaian kinerja dalam lima tahun kedepan yang memuat cara pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategi dan kebijakan yang ditetapkan Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas. Akhirnya ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kritik dan saran sehingga penyusunan RENSTRA ini dapat terselesaikan, dan semoga Renstra ini dapat memberikan manfaat kepada jajaran aparatur di lingkungan Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas. Tangaran, 1 September 2016 Camat Tangaran H. Budi Susanto, SE Pembina Tk. I NIP. 19670710 199403 1 010
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ... KATA PENGANTAR ... .. DAFTAR ISI ... .. BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ... 1.2 Landasan Hukum... . 1.3 Maksud dan Tujuan ... . 1.4 Sistematika Penulisan... . 1.5 Hubungan Renstra SKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya ... ... BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN TANGARAN 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi ... 2.2 Sumber Daya Kecamatan Tangaran ... 2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat ... ... 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan ... BAB III ISU-ISU STRATEGIS 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat ... . 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis ... .. BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEGIATAN 4.1 Visi dan Misi Inspektorat... 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat... .. 4.3 Strategi dan Kebijakan ... BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, PENDANAAN INDIKATIF ... BAB VI INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ... BAB VII PENUTUP ... Hal i ii iv
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud, disusun secara berjangka yang meliputi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dimana selanjutnya setiap dokumen rencana pembangunan tersebut harus mampu dijabarkan oleh setiap SKPD yang berfungsi melaksanakan kebijakan teknis terkait pencapaian RPJMD dan RKPD. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat Visi, Misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), yang memuat kebijakan, program dan kegiatan. Terkait dengan penyusunan Renstra SKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD. Visi, misi, tujuan strategi dan kebijakan yang tertuang di dalam Renstra SKPD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Kecamatan Tangaran sebagai salah satu SKPD Pemerintah Kabupaten SAMBAS berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tangaran Tahun 2017- 2021 merupakan penjabaran visi, misi dan program RPJMD Kabupaten SAMBAS Tahun 2017- 2021 ke dalam strategi pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas.
B. Landasan Hukum Dalam penyusunannya, Renstra Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas memperhatikan arah dan garis kebijakan terkait yang telah dirumuskan antara lain : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 ( Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tk II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 ) Sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat; 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeru No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan DaeraH. 18. Peraturan Daerah Kabupaten SAMBAS Nomor ..... Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten SAMBAS Tahun 2017-2021; C. Maksud Dan Tujuan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tangaran Tahun 2017-2021 dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan guna mewujudkan Visi dan Misi Bupati Sambas dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Adapun tujuannya yaitu : a) Sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan program pembangunan di bidang Pemerintahan umum; b) Sebagai pedoman bagi Kecamatan Tangaran Kabupaten sambas dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) periode 2017-2021; c) Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Bupati Tahunan dan Akhir Masa Jabatan. D. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Renstra Kecamatan Tangaran Kabupaten sambas Tahun 2017 - 2021 selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut : BAB I : PENDAHULUAN; berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan dan Hubungan Renstra SKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD; berisi Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi, Sumberdaya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD, dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.
BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI; berisi Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Kementerian, Renstra SKPD Provinsi, Penentuan Isu-Isu Strategis. BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN; berisi Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah, dan Strategi dan Kebijakan Kecamatan Tangaran Kabupaten sambas. BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF; berisi Program dan Kegiatan Kecamatan Tangaran Kabupaten sambas tahun 2017-2021. BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD. E. Hubungan Renstra SKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya a) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) RPJMD Kabupaten SAMBAS tahun 2017-2021 sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, merupakan dokumen yang dijadikan dasar penyusunan Renstra Kecamatan Tangaran Kabupaten SAMBAS dan SKPD lain. b) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten SAMBAS merupakan dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten SAMBAS, yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten SAMBAS Tahun 2017-2021, merupakan kompilasi kritis atas Renja SKPD setiap tahun anggaran. Dalam penyusunannya Bappeda mengakomodasi proses penyelenggaraan yang dilaksanakan dengan sistem bottom up secara berjenjang mulai dari tingkat desa hingga Kabupaten melalui Forum Musrenbang. c) Rencana Kerja Kecamatan Tangaran Kabupaten SAMBAS adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari RENSTRA Kabupaten SAMBAS untuk melaksanakan program dan kegiatan tahunan yang disusun sebagai deriviasi Renstra SKPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahunan yang dilengkapi dengan format kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta indikasi pendanaan tahun depan.
Gambar 1 Keterkaitan Renstra Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten SAMBAS dan Dokumen Lainnya
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN TANGARAN A. Tugas, Fungsi, dan struktur Organisasi Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas Berdasarkan Keputusan Bupati Sambas Nomor 62 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sambas, Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Sambas yang dipimpin Camat sebagai Kepala Kecamatan. Pemerintah Kecamatan mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan sebagian kewenangan Bupati di wilayah kerjanya berdasarkan pelimpahan wewenang. Camat sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Sambas Nomor 62 tahun 2008 pasal 3 ayat (2) menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi : a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ; b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang - undangan; d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di tingkat Kecamatan; f. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/ atau Kelurahan; g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa atau Kelurahan. A. Susunan Organisasi Susunan Organisasi Kecamatan Pola Maksimal sebagaimana terdiri dari : a) Camat; b) Sekretariat Kecamatan; c) Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan d) Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian e) Seksi Pemerintahan; f) Seksi Ketentraman dan Ketertiban; g) Seksi Pemberdayaan Masyarakat; h) Seksi Kesejahteraan Sosial; i) Seksi Pelayanan Umum; j) Kelompok Jabatan Fungsional
Selanjutnya uraian tugas dan fungsi adalah sebagai berikut : 1. Sekretariat Kecamatan Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat, Sekretariat mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan rencana, pengendalian, evaluasi pelaksanaan tugas seks-seksi , pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan kebijakan program, pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis dan adminsitrasi dibidang umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan kepada semua unsur dalam lingkungan satuan organisasi kecamatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud , sekretariat mempunyai fungsi ; a. pelaksanaan koordinasi penyusunan pendataan rencana dan program kegiatan, pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana; b. pelaksanaan pengelolaan administrsasi keuangan; c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian; d. pelaksanaan urusan surat menyurat, kerasipan, perpustakaan, rumah tangga dan perlengkapan; e. penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi-seksi; f. pelaksanaan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan; g. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal diwilayahnya; h. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan; i. koordinasi dengan satuan kerja kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum; j. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum; k. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum diwilayah kecamatan; l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati; dan m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya. 2. Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan Sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan, pendataan perencanaan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan urusan keuangan meliputi akuntasi, penerimaan kas, pengeluaran kas,pembukuan dan pelaporan.
3. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga, pembinaan organisasi dan tata laksana, penyiapan bahan penyusunan rencana percepatan pencapaian standar pelayanan minimal diwilayahnya serta pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan. 4. Seksi Tata Pemerintahan Seksi tata pemerintahan mempunyai tugas untuk melakukan urusan pemerintahan dan pembinaan pemerintahan desa. Untuk melaksanakan tugas pokok seksi tata pemerintahan mempunyai fungsi; a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan; b. penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa; c. fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas dibidang kegrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. pelayanan pembuatan kartu penduduk dan kartu keluarga; e. pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya; f. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertical dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan stuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa ditingkat kecamatan; i. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa ditingkat kecamatan; j. penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber sumber pendapatan dan kekayaan desa; k. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervise, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa; l. administrasi desa; m. pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa beserta perangkat desa; n. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa ditingkat kecamatan; o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.
5. Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah. Untuk melaksanakan tugas seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai fungsi; a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban wilayah; b. penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang- undang Dasar 1945; c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi Negara dan kesatuan bangsa serta social politik; d. penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilu; e. pemberian rekomendasi perizinan sesuai prosedur dan tanggungjawabnya; f. penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat ditingkat desa; g. fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya; h. peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hokum dalam wilayah kerjanya; i. pelaksanaan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai programdan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum diwilayah kecamatan; j. pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada diwilayah kerjanya untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat; k. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban; l. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; m. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan diwilayahnya; n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.
6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai fungsi ; a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat; b. koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat; c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat; d. kordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup kecamatan; e. peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja kecamatan; g. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat diwilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta; h. koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah; i. penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat diwilayah kerjanya; j. pelaksanaan tugas tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; dan k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya. 7. Seksi Kesejahteraan Sosial Seksi kesejahteraan sosial mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program serta melaksanakan kesejahteraan sosial. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud seksi kesejahteraan sosial mempunyai fungsi ; a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang kesejahteraan sosial,;
b. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, keluarga berencana, pembinaan kepemudaan olah rega dan kesehatan; c. koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat dibidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; d. penanganan bencana alam dan bencana sosal; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesejahteraan sosial diwilayah kerjanya. 8. Seksi Pelayanan Umum Seksi kesejahteraan sosial mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program serta melaksanakan kesejahteraan sosial. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud seksi kesejahteraan sosial mempunyai fungsi ; a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang kesejahteraan sosial,; b. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, keluarga berencana, pembinaan kepemudaan olah rega dan kesehatan; c. koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat dibidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; d. penanganan bencana alam dan bencana sosal; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesejahteraan sosial diwilayah kerjanya.
Seksi Pemerintahan Gambar 2 Struktur Organisasi Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas Pemerintah Kabupaten SAMBAS Camat Sekretariat Kecamatan Seksi Penyusunan Program dan Keuangan Seksi Umum dan Aparatur Seksi Ketentraman dan Ketertiban Seksi Pelayanan Umum Seksi Kesejahteraan Sosial Seksi Pemberdayaan Masyarakat
B. Sumber Daya Kecamatan Tangaran 1. Kepegawaian Sampai dengan akhir bulan Desember 2015 Jumlah Pegawai KECAMATAN Kecamatan Tangaran Kabupaten SAMBAS berjumlah 12 Orang, yang terdiri dari PNS sebanyak 12 orang, sedangkan Honorer sebanyak 0 orang. Untuk lebih jelasnya rincian pegawai dapat dilihat pada table - table di bawah ini : Tabel. 2.1 Komposisi jumlah Pejabat Struktural Berdasarkan Golongan dan Pendidikan GOLONGAN PENDIDIKAN JABATAN IV III II I S2 S1 D3 SMA SMP SD Camat 1 1 Sekretaris Camat 1 1 Kepala Pemerintahan dan Trantib Seksi 1 1 Kepala Seksi Pelayanan Umum dan 1 1 Kessos Kepala Seksi 1 1 PPMD Kasubbag Penyusunan Program Keuangan dan 1 1 Kasubbag Umum Aparatur dan 1 1 Staf 5 1 4 JUMLAH 2 5 5 2 1 9 KET
Tabel. 2.2 Komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Berdasarkan Pangkat/Golongan, Jabatan dan Pendidikan NO NAMA / NIP PANGKAT / GOLONGAN JABATAN Pendidikan Terakhir 1 H. Budi Susanto, SE Nip. 19670710 199403 1 010 Pembina / Tk.I (IV/b) CAMAT S1 SAPUAT, SE 2 Pembina / (IV/b) SEKCAM S1 Nip. 19650710 199902 1 001 3 Bono Asri Nip. 19620726 198303 1 011 Penata Tk.I / (III/d) Kasi Pemtrantib SLTA 4 Wisadi Nip. 19620302 198603 1 027 Penata Tk.I / (III/d) Kasi Yanmum & Kessos SLTA 5 Pardi Nip. 19651127 198512 1 001 Penata Tk.I / (III/d) Kasi PPMD SLTA 6 Kartilawati Nip. 19620407 198603 2 019 Penata Tk.I / (III/c) Kasubbag Sunram & Aparatur SLTA 7 Nurdin Nip. 19651210 199001 1 001 Penata Tk.I / (III/c) Kassubag Umum & Aparatur SLTA 8 Nengsih, A.Md Nip. 19820610 200902 2 003 Penata Tk.I / (II/d) Staf D3 9 Agus Salim Nip. 19800802 200212 1 003 Penata Tk.I / (II/d) Staf SLTA 10 Alhuda Nip. 19770713 200312 1 004 Penata Tk.I / (II/d) Staf SLTA 11 Sumaryan Nip. 19850605 200312 1 005 Penata Tk.I / (II/d) Staf SLTA 12 Ya'john Sahbeli Nip. 19800301 200604 1 005 Penata Tk.I / (II/c) Staf SLTA
1. Perlengkapan Tabel. 2.3 Komposisi jumlah Perlengkapan No Barang Inventaris Jumlah 1 Mobil 1 2 Sepeda Motor 1 3 Lemari Kayu 1 4 Lemari Makan 1 5 Lemari Pakaian 1 6 Meja Makan 1 7 Sofa 2 8 Kursi Besi Lipat 10 9 Kursi Tamu/Rapat 30 10 Kursi Kerja 4 11 Meja Kerja 1 12 Meja Rapat 1 13 Lap Top 1 14 Komputer/PC 2 15 Printer 2 16 Kipas Angin 1 17 Pompa Air 1 18 Kompor Gas + Tabung 1 19 Mesin Laminating 1 C. Kinerja Pelayanan Kecamatan Tangaran Capaian kinerja Kecamatan Tangaran Kabupaten SAMBAS hingga tahun 2015 adalah sebagai berikut : Tabel. 2.4 Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tangaran No. Indikator Kondisi Tahun 2015
Bertolak dari Peraturan Daerah Sambas Nomor ...Tahun ..... tentang Organisasi dan Tata Kerja SKPD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sambas dan Peraturan BUPATI Sambas .... tahu..... ,tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Daerah Kabupaten Sambas, melaksanakan kewenangan dan kebijakan operasional yang secara teknis dilaksanakan berdasarkan kondisi umum pada saat ini. Kondisi umum Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas sebagai berikut : (bla... bla... bla....)
NO 1 2 3 Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Cakupan Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Kantor Yang Memadai Cakupan peningkatan Kapasitas Aparatur Target SPM Target IKK Target Indikator Lainnya 100% 100% 100% Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
Uraian PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah Hasil pajak daerah Hasil retribusi daerah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah Dana Perimbangan Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak Dana alokasi umum Dana alokasi khusus Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Pendapatan hibah Dana darurat Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Tangaran Kabupaten SAMBAS Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Rata-rata Pertumbuhan Anggara n Realisas i
Uraian Dana otonomi khusus penyesuaian dan Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya BELANJA DAERAH Belanja tidak langsung Belanja pegawai Belanja bunga Belanja subsidi Belanja hibah Belanja bantuan sosial Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa Belanja tidak terduga Belanja langsung Belanja pegawai Belanja barang dan jasa Belanja modal 2011 Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- 2011 2012 2013 2014 2015 Rata-rata Pertumbuhan Anggara n Realisas i
Uraian PEMBIAYAAN Penerimaan pembiayaan Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya Pencairan dana cadangan Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan Penerimaan pinjaman daerah Penerimaan pemberian pinjaman kembali Penerimaan piutang daerah Pengeluaran pembiayaan Pembentukan dana cadangan Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah Pembayaran pokok utang Pemberian pinjaman daerah Total 2011 Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- 2011 2012 2013 2014 2015 Rata-rata Pertumbuhan Anggara n Realisas i
D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Tangaran Untuk tercapainya tugas pokok dan fungsi dari Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas yang dituangkan melalui Program dan kegiatan dilakukan melalui indentifikasi faktor Internal dan faktor ekternal melalui analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats). Analisis SWOT adalah indikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi organisasi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strengths) dan peluang (Opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats). Dan Analisa SWOT dibutuhkan untuk menentukan strategi maupun kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas untuk lima tahun kedepan. Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, hal ini dengan menggunakan metode Analisa SWOT. Dalam analisa SWOT Lingkungan internal meliputi Strengths (Kekuatan) dan Weaknesses (Kelemahan ). Sedangkan Lingkungan eksternal meliputi Oppurtunities (Peluang) dan Threaths (Ancaman). Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut : Kekuatan (Strengths) 1. Visi dan misi organisasi yang jelas; 2. Payung hukum yang jelas tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan; 3. Pengalaman kerja aparat kecamatan yang cukup lama (rata-rata diatas 10 tahun masa kerja); 4. Adanya dukungan dan komitmen pimpinan serta seluruh staf dalam melaksanakan program dan kegiatan; 5. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan staf di Kecamatan sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman; 6. Tersedianya sarana/prasarana kerja dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas - tugas di Kecamatan; 7. Terlaksananya kegiatan briefing staf, rapat koordinasi Muspika, UPT/Instansi dan Kepala Desa serta di tingkat Kecamatan. Kelemahan (Weaknesses) 1. Belum tersedianya data valid dan akurat; 2. Jumlah aparatur kecamatan yang tidak mencukupi untuk melakukan tugas dan fungsi secara optimal; 3. Kompetensi beberapa aparatur kecamatan yang belum memadai; 4. Aspek kreatif dan inovatif aparatur kecamatan yang belum berkembang; 5. Belum optimalnya etos kerja, budaya kerja dan disiplin kerja pegawai; 6. Paradigma aparatur sebagai pelayan masyarakat belum seutuhnya terbangun;
7. Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis; Peluang (Opportunities) 1. Tersedianya akses Informasi dan teknologi; 2. Geografis Kabupaten SAMBAS yang Strategis; 3. Hubungan yang harmonis dengan Instasi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stakeholders); 4. Adanya dukungan pelatihan/Bimtek/Diklat dari Dinas terkait Kabupaten; 5. Makin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan; 6. Adanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan non formal bagi setiap pegawai; 7. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; 8. Adanya partisipasi publik terhadap jalannya proses pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan baik berupa dukungan maupun masukan masukan yang sangat kritis; 9. Peningkatan teknologi informasi memungkinkan kemudahan dalam proses layananan kepada masyarakat disamping juga dapat dengan mudah mengakses informasi yang sekiranya penting bagi jalannya pembangunan di daerah. Tantangan (Threats) 1. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan; 2. Rendahnya pandangan masyarakat terhadap kinerja aparatur yang terkadang dianggap kurang professional; 3. Masih adanya kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan parsitipatif; 4. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Tangaran;
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Tangaran Kecamatan Tangaran Kabupaten SAMBAS sebagai instansi teknis dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Pemerintahan Umum mengalami permasalahan-permasalahan antara lain : 1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima. 2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan. 3. Perkembangan IPTEK yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya. 4. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen. 5. Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. B. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Visi Kabupaten Sambas tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas Tahun 2017 - 2021 yaitu : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sambas Yang Berakhlaqul Qarimah, Unggul dan Sejahtera" Adapun Misi Kabupaten Sambas adalah: 1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar dengan memperhatikan aspek pemerataan dan keadilam pembangunan serta mengutamakan faktor pengungkit perekonomian rakyat. 2. Meningkatkan pembinaan mental spiritual guna mengokohkan jati diri masyarakat yang berkepribadian luhur, berbudaya dan berwawasan kebangsaan. 3. Mengmbangkan ekonomi kerakyatan dan investasi yang sinergis melalui kemitraan dan pemberdayaan antara pemerintah, swasta dan masyarakat yang didukung oleh pelayanan prima. 4. Meningkatkan kemampuan budi, daya dan karsa insani menuju pembangunan manusia seutuhnya. 5. Meningkatkan kapasitas dan kualitas aparatur dalam penyelenggraan pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. 6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. 7. Penegakan hukkum ( Law Infocement) yang adil dan bertanggung jawab.
8. Memantapkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat guna memacu akselerasi pembangunan daerah. C. Penentuan Isu-Isu Strategis Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas dapat ditentukan beberapa isu strategis terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas antara lain: 1. Keterbatasan anggaran ; 2. Keterbatasan sarana dan prasarana ; 3. Keterbatasan kompetensi SDM ;
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN A. Visi dan Misi Kecamatan Tangaran Untuk menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan harus dirumuskan suatu keadaan yang diinginkan organisasi untuk selanjutnya dituangkan dalam suatu visi yang berkaitan dengan kondisi masa depan yang penuh dengan perubahan dan ketidakpastian. Didalam perjalanan organisasi, visi memegang peran yang menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan sehingga organisasi dapat bergerak maju menuju masa depan lebih baik. Visi yang tepat bagi masa depan suatu organisasi dapat menggerakan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah, dan karena itu organisasi berkembang dan maju. Kekuatan visi harus mampu berperan sebagai perekat anggota organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Bagi suatu organisasi visi memiliki peran dan fungsi sebagai berikut: memberikan arah, menciptakan kesadaran untuk mengendalikan dan mengawasi (sense of control), mendorong anggota organisasi untuk menunjukan kinerja yang lebih baik (Out-perform), menggalakan anggota organisasi untuk bersaing, menciptakan daya dorong untuk perubahan dan mempersatukan anggota organisasi. Bertitik tolak dari kewenangan tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu, maka merumuskan visi Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas yang mempunyai peran dan fungsi dalam menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan serta dapat menggerakan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah sebagaimana diuraikan di atas, terutama dikaitkan dengan pelaksanaan pelimpahan kewenangan yang secara mutlak harus didukung oleh sumberdaya manusia aparatur yang mampu mengelola tugas-tugas pelayanan secara optimal, efektif dan efisien serta mampu merumuskan kebijakan-kebijakan yang implementatif yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, yang pada muaranya mewujudkan Visi Kabupaten Sambas yaitu : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sambas Yang Berakhlaqul Qarimah, Unggul dan Sejahtera". Adapun visi Kecamatan Tangaran adalah sebagai berikut "MEWUJUDKAN KECAMATAN TANGARAN YANG UNGGUL, TANGGUH DAN AMANAH (UTAMA) DALAM PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN" Tujuan stratejik merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan diformulasikan tujuan stratejik ini, maka Pemerintah Kecamatan Tangaran dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan stratejik ini memungkinkan Pemerintah Kecamatan Tangaran mengukur sejauhmana visi dan misi organisasi
telah dicapai. Untuk itu agar dapat tujuan stratejik yang ditetapkan harus memiliki indikator kinerja (performance indikator) yang terukur. Untuk dapat mewujudkan Visi tersebut, Kecamatan Tangaran mempunyai Misi sebagai Berikut: 1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas apparatus dan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsio-prinsip good governance; 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan; 3. Memantapkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat guna memacu akselerasi pembangunan daerah; 4. Membangun tata kelola pelayanan yang santun, inovatif dan tepat waktu serta sinergitas kemitraan dengan para pemangku kepentingan. 5. Membangun tata kelola keuangan yang efektif, bersih dan transparan. 6. Membangun sinergitas pemberdayaan masyarakat dalam tata kelola lingkungan yang bersih, nyaman, sehat dan tertib. 7. Membangun perekonomian melalui pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan potensi ekonomi lokal. B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Tangaran Dalam rangka mencapai Pokok dan Fungsi Kecamatan Tangaran Kabupaten SAMBAS, maka unit organisasi harus merumuskan kedalam bentuk yang lebih operasional dan terarah berupa perumusan tujuan dan sasaran organisasi. Penetapan tujuan dan sasaran Kecamatan Tangaran Pemerintah Kabupaten Sambas pada umumnya didasarkan pada faktor kunci keberhasilan yang dilakukan, hal ini dimaksudkan agar Kecamatan Tangaran Kabupaten SAMBAS mampu mencapai tujuan dan sasarannya. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi,dan sesuatu yang akan dicapai oleh suatu organisasi. Adapun tujuan stratejik dari Kecamatan Tangaran Pemerintah Kabupaten Sambas sebagai berikut : 1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas aparatur dan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance; 2. Meningkatkan kualitas pembangunan daerah melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan; 3. Memantapkan stabilitas keamanan dan ketertiban serta perlindungan masyarakat; 4. Peningkatan Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran; 5. Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur dan Kantor Yang Memadai; 6. Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Pelayanan Kepada Masyarakat. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai, asaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan stratejik. Fokus
utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam melaksanakan kegiatan. Adapun sasaran Kecamatan Tangaran Pemerintah Kabupaten SAMBAS Tahun 2017- 2021 antara lain : 1. Meningkatnya kapasitas dan kualitas aparatur, kualitas reformasi birokrasi, dan terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat; 2. Meningkatnya kualitas pembangunan daerah melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasa pembangunan; 3. Terciptanya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat; 4. Meningkatnya Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran; 5. Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Kantor Yang Memadai; 6. Meningkatnya Kapasitas Aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; Untuk lebih memudahkan dalam penetapan tujuan, sasaran untuk setiap tahunnya selama lima tahun kedepan maka kami sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :
No. 1 2 3 Tujuan Meningkatkan kapasitas dan kualitas aparatur dan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance Meningkatkan kualitas pembangunan daerah melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Terciptanya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Tangaran Taget Kinerja Pada Tahun Ke - Sasaran Indikator Kinerja 2017 2018 2019 2020 Meningkatnya kapasitas dan kualitas aparatur, kualitas reformasi birokrasi, dan terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat 100% 100% 100% 100% Meningkatnya kualitas pembangunan daerah melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasa pembangunan 100% 100% 100% 100% Terciptanya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat 100% 100% 100% 100% 2021 100% 100% 100%
No. 4 5 6 Tujuan Peningkatan Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur dan Kantor Yang Memadai Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Pelayanan Kepada Masyarakat Sasaran Meningkatnya Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Kantor Yang Memadai Meningkatnya Kapasitas Aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Indikator Kinerja Cakupan Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Kantor Yang Memadai Cakupan peningkatan Kapasitas Aparatur 2017 100% 100% 100% Taget Kinerja Pada Tahun Ke - 2018 2019 2020 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2021 100% 100% 100%
4.1. Strategi dan Kebijakan Kecamatan Tangaran Strategi Strategi adalah suatu pernyataan yang luas mengenai tindakan-tindakan yang akan dilakukan serta arah yang dituju diwaktu yang akan datang. Adapun strategi Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran antara lain: 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik; 2. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat; 3. Peningkatan pembinaan terhadap pengelolaan keuangan dan asset desa; 4. Peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat; 5. Peningkatan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat; 6. Memantapkan pemahaman terhadap tupoksi Aparatur dan fungsi organisasi kecamatan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat. 7. Menciptakan lingkungan kerja yang sinergis dan dapat bekerja sama secara efektif dan efesien dalam rangka Meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan dan Kelurahan. 8. Mengikutsertakan aparatur kecamatan untuk mendapatkan Diklat Teknis, Fungsional dan Struktural dalam rangka meningkatkan SDM (Pegawai). 9. Memperkuat komitmen seluruh komponen kecamatan untuk mendukung terciptanya kondisi lingkungan yang bersih, aman, tertib, stabil, dinamis, sehat, indah, hijau dan berbunga. 10. Memfasilitasi kerjasama Lembaga/Organisasi kemasyarakatan dengan masyarakat dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat, tertata secara serasi. 11. Memfasilitasi Kegiatan Lembaga Perekonomian dengan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat. 12. Memfasilitasi Kegiatan Lembaga Pendidikan, Olahraga, Keagamaan dan Perempuan dengan masyarakat dalam rangka meningkatkan SDM masyarakat. 13. Melaksanakan efesiensi pembiayaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan organisasi kecamatan. Kebijakan : Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu, kebijaksanaan yang dimaksudkan dalam cara pencapaian tujuan dan sasaran harus disusun oleh organisasi dengan berdasarkan dari pimpinan pucuk organisasi. Adapun kebijakan Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran antara lain: 1. Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan; 2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat; 3. Meningkatkan pembinaan oleh Camat terhadap pengelolaan keuangan dan asset desa; 4. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan; 5. Meningkatkan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda di Kecamatan;
6. Tersedianya sarana prasarana dan standar operasional kantor. 7. Menyiapkan SDM dan perangkat operasional sistem informasi teknologi 8. Melaksanakan kegiatan operasional website dan database. 9. Menyiapkan pakaian dinas aparatur. 10. Menyiapkan anggaran untuk mengikuti pelatihan dan sosialisasi teknis. 11. Melaksanakan kegiatan evaluasi dan penyusunan laporan.
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Tangaran Kabupaten SAMBAS
Tujuan Sasaran Indikat or Sasara n Kode Program dan Kegiatan Indikato r Kinerja Progra m (outcom e) dan Kegiata n (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an 2016 Targ et R p Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017 2018 2019 2021 Targ et R p targe t R p targe t R p targe t R p Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD targe t R p Loka si
Meningkatk an upaya reformasi biroktasi dan tata kelola pemerintah an yang baik Meningkatnya kapasitas dan kualitas aparatur, kualitas reformasi birokrasi, dan terselenggara nya tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat Program penyelenggar aan urusan Pemerintahan Program koordinaasi penyelenggar aan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan ‐ Program pelayanan administrasi terpadu di Kecamatan ‐ Program pembinaan terhadap pengelolaan keuangan Desa
Meningkatk an kualitas pembangun an daerah melalui peningkatan partisipasi masyarakat proses pembangun an baik dalam tahap perencanaa n, pelaksanaa n, dan pengawasa n pembangun an Memantapk an stabilitas keamanan dan ketertiban serta perlindunga n masyarakat Meningkatkan kualitas pembangunan daerah melalui peningkatan partisipasi masyarakat proses pembangunan baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Terciptanya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat Program koordinasi pemberdayaa n masyarakat Program koordinasi upaya penyelenggar aan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan perda di Kecamatan
NO 1 2 3 BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Indikator Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 Cakupan Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran 100% 100% 100% 100% 100% Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Kantor Yang Memadai 100% 100% 100% 100% 100% Cakupan peningkatan Kapasitas Aparatur 100% 100% 100% 100% 100% 2021 100% 100% 100% Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 100% 100% 100%
BAB VII PENUTUP Rencana Strategis Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas Tahun 2017-2021 adalah merupakan suatu kajian yang sesuai perubahan-perubahan lingkungan internal maupun eksternal dan merupakan kelanjutan dari Renstra Kecamatan Tangaran Kabupaten SAMBAS periode 2012-2016 yang telah direvisi sesuai perkembangan organisasi. Rencana Strategis ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi penyusunan rencana kinerja tahunan yang dituangkan dalam dokumen perencanaan jangka pendek yang dinamakan Rencana Kinerja (Renja) dan secara bertahap akan diupayakan pencapaian kinerjanya melalui ketepatan dan kepatuhan pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga mampu mendorong tercapainya visi dan misi organisasi baik secara parsial maupun secara holistik. Demikian Rencana Strategis ini disajikan, namun disadari bahwa dokumen formal tidaklah cukup digunakan untuk menilai suatu kinerja organisasi, tetapi yang sangat penting adalah "tindakan nyata". Untuk itulah Kami mengajak segenap SDM SKPD Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas untuk bertindak dengan mengerahkan segenap daya dan upaya untuk melaksanakan program dan kegiatan guna mencapai tujuan dan misi organisasi dan menjadikan Inspektorat sebagaimana yang Kita nyatakan dalam Visi Kecamatan Tangaran". Tangaran, 1 September 2016 Camat Tangaran H. Budi Susanto, SE Pembina Tk. I NIP. 19670710 199403 1 010