Buku Ajar Hukum Perkawinan Dr. Setyaningsih, S.H., M.H. Dr. Aline Gratika Nugrahani, S.H., M.H. i
Buku Ajar Hukum Perkawinan Buku Ajar Hukum Perkawinan iii
BUKU AJAR HUKUM PERKAWINAN Perpustakaan Nasional RI Katalog Dalam Terbitan (KDT) ISBN 978-623-7787-70-9 xxii; 214 hlm.; 23 cm. Blibiografi: hlm. 231 Cetakan ke 1, Oktober 2021 Penulis Dr. Setyaningsih, S.H., M.H. Dr. Aline Gratika Nugrahani, S.H., M.H. Layout dan Sampul Tim Kreatif Ranka Publishing Penerbit PT Rajawali Buana Pusaka Anggota IKAPI Kota Depok Dicetak Ranka Publishing Divisi Percetakan PT Rajawali Buana Pusaka Telp/ WA: 0813-83-266-266 e-mail : Website : Hak cipta di lindungi undang-undang Dilarang memperbanyak isi buku ini, baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa seizin dari penerbit. iv
KATA PENGANTAR Segala Puji dan Syukur kami panjatkan selalu kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat, Taufiq, dan Hidayah yang sudah diberikan sehingga kami bisa menyelesaikan buku panduan "HUKUM PERKAWINAN" dengan tepat waktu. Penulisan buku ini tidak lain adalah untuk membantu para mahasiswa di dalam memahami materi Hukum Perkawinan secara mendalam. Oleh karenya materi diberikan secara lengkap sesuai dengan rencana pembelajaran semester (RPS). Kami sadar bahwa buku yang kami buat masih belum bisa dikatakan sempurna. Maka dari itu, kami meminta dukungan dan masukan dari para pembaca. Akhir kata mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan buku ini dan terimakasih yang sebesar-besarnya untuk para pembaca buku ajar ini khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trisakti yang kami cintai. Jakarta 17 Oktober 2021 Penulis v
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR v DAFTAR ISI vii BAB 1 KONSEP PERKAWINAN DAN SEJARAH HUKUM PERKAWINAN 1.1 Makna Perkawinan 5 1.2 Konsep Perkawinan 9 1.3 Fungsi Pranata Perkawinan 11 1.4 Sejarah Hukum Perkawinan 12 1.5 Sistem Perkawinan Adat 16 1.6 Kerangka Pengaturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 20 1.7 Lembaran Kerja 21 1.8 Bahan Bacaan 22 BAB 2 ASAS DAN PRINSIP HUKUM PERKAWINAN 2.1. Pengertian Asas dan Prinsip 27 2.2. Asas Hukum Perkawinan 27 2.3. Prinsip Hukum Perkawinan 42 vii
2.3.1. Prinsip Berkesesuaian dengan Falsafah Undang-Undang Dasar 42 2.2.2. Prinsip Kedewasaaan 44 2.3. Lembaran Kerja 48 2.4. Bahan Bacaan 49 BAB 3 PERKAWINAN SAH 3.1. Pengertian Perkawinan Sah 53 3.2. Syarat Perkawinan Sah 55 3.3. Lembaran Kerja 64 3.4. Bahan Bacaan 66 BAB 4 PUTUSNYA PERKAWINAN 4.1. Pengertian Putusnya Perkawinan 69 4.2. Akibat Putusnya Perkawinan 70 4.3. Sebab Putusnya Perkawinan 72 4.4. Lembaran Kerja 78 4.5. Bahan Bacaan 79 BAB 5 PERKAWINAN DI LUAR KETENTUAN, DI LUAR WILAYAH INDONESIA DAN PERKAWINAN CAMPURAN 5.1. Perkawinan di Luar Ketentuan 83 5.1.1. Perkawinan Karena Telah Hamil Terlebih Dahulu 83 5.1.2. Perkawinan Dini 84 5.1.3. Kawin Yang Memiliki Hubungan Darah 88 5.1.4. Kawin Sirri 89 5.2. Perkawinan di Luar Wilayah Indonesia 91 5.3. Perkawinan Campuran 92 5.4 Lembaran Kerja 98 viii
5.5 Bahan Bacaan 100 BAB 6 PERJANJIAN PERKAWINAN 6.1. Pengertian Perjanjian Perkawinan 103 6.2. Perjanjian Perkawinan 104 6.3. Syarat Perjanjian Perkawinan 105 6.4. Lembaran Kerja 112 6.5. Bahan Bacaan 113 BAB 7 PENCEGAHAN DAN PEMBATALAN PERKAWINAN 7.1. Pencegahan Perkawinan 119 7.2. Pembatalan Perkawinan 124 7.3. Lembaran Kerja 129 BAB 8 KASUS-KASUS PERKAWINAN DI INDONESIA 8.1. Kasus Beda Agama 133 8.2. Kasus Beda Kewarganegaraan 140 8.3. Kasus Perkawinan di Luar Ketentuan 140 8.3.1 Tradisi Kawin Lari di Negeri Luhu 140 8.3.2 Kawin Ganti Suami di Lampung Tengah 142 8.3.3 Perkawinan Sedarah 143 8.4. Pandangan Pengadilan 145 8.5. Lembaran Kerja 158 BAB 9 KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) 9.1. Tentang Kompilasi Hukum Islam 163 9.2. Landasan Hukum Kompilasi Hukum Islam 164 9.3. Isu Kunci Dalam Kompilasi Hukum Islam 164 9.4. Dasar-Dasar Perkawinan 172 9.5. Rukun Perkawinan 175 ix
9.6. Penerapan Kompilasi Hukum Islam 178 9.7. Bahan Bacaan 183 BAB 10 ANALISIS KASUS HUKUM PERKAWINAN 10.1. Kasus Poligami Eyang Subur 189 10.2. Permohonan Pengesahan Anak Machica Mochtar 195 10.3. Landasan Hukum 196 10.4. Permasalahan 202 10.5. Kasus Ahmad Dhani dan Maia Estianty 202 x
Pengantar Mata Kuliah A. Petunjuk Umum Perkuliahan 1. Penilaian Penilaian akan dilakukan dengan menggunakan Kriteria Penilaian yang sesuai dengan Peraturan Akademik, yang bobot nilai dari masing- masing unsur, yaitu: a. Kuis 10%, b. Tugas Rumah 25%, c. Ujian Tengah Semester 25% dan d. Ujian Akhir Semester 40%. 2. Informasi Mata Kuliah a. Nama Mata Kuliah : Hukum Perkawinan b. Kode Mata Kuliah : MKK 2 c. Bobot : 2 SKS d. Mata Kuliah Prasyarat : PHI dan PIH e. Waktu Pertemuan : 4 x 50 Menit/Pertemuan 3. Tujuan Instruksional Umum Setelah Mata Kuliah Hukum Perdata ini, mahasiswa semester II (dua) Fakultas Hukum Minimal akan dapat mengetahui dan menjelaskan materi Hukum Perkawinan 1
4. Tujuan Instruksional Khusus Mahasiswa akan dapat mengetahui dan menjelaskan tentang Ruang Lingkup Hukum Perkawinan B. Satuan Acara Perkuliahan (SAP) 1. Pertemuan Pertama dan Kedua 1.1. Pokok Bahasan: 1.1.1. Ruang Lingkup Hukum Perkawinan a. Istilah dan Pengertian Hukum Perkawinan b. Sumber-sumber Hukum Perkawinan c. Subjek dan Objek Hukum Perkawinan d. Sistematika Hukum Perkawinan 1.2. Kegiatan Belajar Mengajar 1. 2.1. Tahap Kegiatan Pengajar dan Kegiatan Mahasiswa Pendahuluan 1. Perkenalan, kontrak pembelajaran, sistem penilaian, Pokok Bahasan 2. Menjelaskan TIU dan TIK yang akan dicapai. Mencatat dan mendengarkan. Papan Tulis Hand out 1. Menanyakan kepada mahasiswa tentang Hukum Perkawinan 2. Menjelaskan dan Penyajian Menguraikan tentang: a) Istilah dan Makna Perkawinan b) Sejarah Perkawinan Memberi komentar Bertanya bila ada penjelasan yang kurang jelas Papan Tulis Hand out c) Subjek dan objek Hukum Perdata d) Sistematika Hukum Perdata 2
1. Memberikan kesempatan bertanya dan menanggapi 2. Menunjukkan Penutup beberapa mahasiswa untuk menjawab pertanyaan Memberi komentar 3. Memberi rangkuman dan penguatan. Memperhatikan 4. Menyampaikan materi kuliah berikutnya. 1. 2.2. Evaluasi Dan Tugas Buat beberapa pertanyaan berkaitan dengan topik yang telah disajikan dalam bentuk essei dan dibahas bersama 2. Bahan Bacaan Ahmad Azhar, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta, Fakultas Hukum UII, 1977. Alhamdani, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, Jakarta, Pustaka Imani, 1980. Amir Martosedono, Apa dan Bagaimana Undang-undang No.1.1974, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2001. Arifin Nurdin, Hukum Perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan, (UU No. 1/ 1974) Pustaka Jaya Bandung, 1981. Hilman Hadikusumo, Hukum Perkawinan Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1990. Mr. H.Abdullah Siddiqi, Hukum Perkawinan Islam, Tintamas Indonesia, Jakarta, 1983. Mohd, Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 1999. Mustika I Ketut dan Prakoso Djoko, Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1987. O. S, Eoh, Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek, PT. Grafindo, Jakarta, 2001. 3
Soerjono Soekanto, Hukum Perkawinan di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, Timur 1982. Sution Usman Adji, Kawin lari dan Kawin antar Agama, cetakan pertama Liberty, Yogyakarta, 1989. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2003. Wirjono Prodjodikoro, R., Hukum Perkawinan di Indonesia, Cetakan ke enam Sumur Bandung, Bandung, 1974. 4
BAB 1 Konsep Perkawinan dan Sejarah Hukum Perkawinan 1.1. Makna Perkawinan Secara etimologis perkawinan berasal dari kata kawin yang ditambahkan dengan imbuhan per dan an. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kawin berarti "membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri; menikah."1 Perkawinan adalah pembentukan keluarga dengan lawan jenis. Perkawinan adalah ikatan dua manusia heteroseksual, seorang pria dengan seorang wanita. Perkawinan yang dilakukan dua orang sesama jenis bukan termasuk pengertian perkawinan. Kata perkawinan berasal dari kata "kawin" yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab "nikah." Kata "nikah" mengandung dua pengertian, yaitu dalam arti yang sebenarnya (haqikat) berarti berkumpul dan dalam arti kiasan berarti aqad atau mengadakan perjanjian perkawinan.2 Kata kawin merupakan padanan dari kata marriage dalam bahasa Inggris. Dalam sejarah Inggris, perkawinan adalah hubungan yang bukan dalam pengertian modern, tetapi ia adalah sarana strategis untuk membangun ikatan diplomatik dan perdagangan menurut Stephanie 1 2 Anton Moeliono, et.al., Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, hlm. Trusto Subekti (2010), "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian," Jurnal Dinamika HukumVol. 10 No. 3 September 2010, hlm. 333. 5
Coontz, penulis buku How Love Conquered Marriage.3 Tujuan perkawinan melampaui atau malah mengabaikan unsur personal dari pria dan wanita yang melangsungkan perkawinan. Perkawinan dilakukan demi kepentingan politik atau bisnis. Sejarah mencatat perkawinan yang pertama terjadi pada tahun 2035 Sebelum Masehi (SM) di Mesopotamia, kini termasuk wilayah Irak.4 Di masa itu perkawinan yang dimaksud adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita. Dalam catatan, perkawinan di masa itu sudah merupakan kegiatan yang umum dilakukan dan bersifat heteroseksual, dan bukan perkawinan homoseksual. Tujuan perkawinan adalah ikatan heteroseksual untuk memenuhi kebutuhan biologisnya dan memiliki keturunan. Secara naluriah, manusia memiliki kecenderungan untuk hidup bersama dengan seseorang dalam ikatan perkawinan. Perkawinan adalah satu sunnatuLlah yang berlaku pada semua mahluk Allah, manusia, hewan dan tumbuhan.5 Perkawinan adalah hasrat seksual yang dimiliki oleh semua mahluk hidup. Tentunya, manusia diciptakan Allah sebagai mahluk yang sempurna. Kitab suci mengajarkan dan menuntun bagaimana melakukan perkawinan sebagai suatu kebaikan yang harus dilakukan oleh manusia. Perkawinan sejak lama telah menjadi amatan para ahli sosiologi dan antropologi. Cara manusia untuk melakukan perkawinan berbeda dengan mahluk hidup lainnya. Dalam kehidupan manusia, perkawinan tidak hanya berkaitan dengan hasrat dan kesenangan, tetapi juga sebagai bagian dari aspek kemasyarakatan. Mata rantai hidup manusia bergantung pada keinginan untuk meneruskan keturunan. Tanpa itu, manusia dapat dipastikan punah. Beberapa negara yang penduduknya menganut pandangan yang bervariasi terkait dengan lembaga perkawinan. Sebagian masih mempercayai lembaga perkawinan sebagai cara terbaik untuk meneruskan perpanjangan eksistensi diri, sekaligus mewujudkan 3 4 5 Mesopotamia adalah wilayah yang demikian subur diapit sungai Euphrats dan Tigris. Mesopotamia merupakan peradaban yang maju di saat itu. Kekayaan alamnya memampukan Mesopotamia mencapai kejayaan hingga ke wilayah Persia. Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat. (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hlm. 8. 6
naluri dan kehendak untuk menyalurkan hasrat seksual dengan lawan jenisnya secara bermartabat. Sebagai satu bagian dari siklus hidup manusia, perkawinan merupakan hal yang kaya akan budaya dimana perkawinan itu dilaksanakan. Hal ini merupakan landasan bagi terbentuknya suatu keluarga. Keluarga merupakan suatu kelompok individu yang ada hubungannya, hidup bersama dan bekerja sama di dalam satu unit.6 Keberlangsungan suatu bangsa bergantung pada keberadaan unit kecil yang disebut keluarga yang diawali dengan perkawinan. Di Indonesia dikenal dan dipraktikkan beberapa bentuk perkawinan oleh masyarakat. Soerjono Soekanto menyebutkan tiga bentuk perkawinan yaitu: 1. Bentuk perkawinan jujur (bride gift marriage); 2. Bentuk kawin semendo (suitor servisse marriage); 3. Bentuk kawin bebas (exchange marriage).7 Perkawinan jujur adalah bentuk perkawinan dimana mempelai pria memberikan jujur kepada pihak wanita, berupa benda-benda yang berkekuatan magis. Alasannya pembelian jujur tersebut diterangkan lebih lanjut oleh Soekanto bahwa benda jujur tersebut diberikan untuk mengembalikan keseimbangan magis yang goyah akibat kekosongan pada keluarga wanita sebagai akibat perginya wanita tersebut.8 Bentuk perkawinan dalam masyarakat adat. Ini adalah praktik perkawinan yang umum dilakukan oleh masyarakat Indonesia, dengan berbagai variannya. Wanita yang menikah akan mengikuti kemana suaminya pergi dan tinggal bersamanya atau tinggal bersama suami di lingkungan keluarga suami. Ini model perkawinan patrilokal. Bentuk kedua perkawinan yang dipraktikkan di Indonesia adalah perkawinan semendo. Menurut penjelasan Soekanto, perkawinan semendo adalah perkawinan dimana isteri tidak berkewajiban tinggal 6 7 8 Lindha Pradhipti Oktarina, Mahendra Wijaya,Argyo Demartoto, "Pemaknaan Perkawinan: Studi Kasus Pada Perempuan lajang Yang Bekerja Di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri," Jurnal Analisa Sosiologi April 2015, 4 (1): 75-90, hlm. 75. Soerjono Soekanto, Intisari Hukum Keluarga, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989, hlm. 23. Ibid., hlm. 24. 7
di kediaman (keluarga) suami. Praktik perkawinan ini ditemukan di masyarakat Minangkabau dan merupakan bentuk perkawinan yang umum.9 Sedangkan perkawinan bebas adalah bentuk perkawinan yang tidak menentukan secara tegas dimana suami atau isteri harus tinggal.10 Perkawinan adalah pranata kemasyarakatan atau bagian dari sistem kekerabatan yang menjadi fondasi bagi bangsa. Kekuatan dan ketahanan bangsa dapat dilihat dari eksistensi lembaga perkawinan. Apapun bentuk dan praktiknya, pada hakikatnya, perkawinan adalah landasan kehidupan berbangsa dan bernegara bermula. Tanpa lembaga perkawinan, negara dapat diperkirakan akan mengalami defisit jumlah penduduk. Ketahanan negara dari aspek kependudukan dibangun melalui perkawinan. Tentunya, kegagalan lembaga perkawinan dapat melemahkan ketahanan suatu negara. Negara yang kekurangan penduduk lantaran penduduknya enggan melakukan perkawinan. Hasrat seksualnya tetap diwujudkan, tetapi tidak dilakukan dalam ikatan mulia perkawinan. Tujuan hubungan itu berada dalam tempo yang amat singkat dan tidak ada kesinambungan. Hakikat perkawinan sebagai hubungan seorang pria dengan seorang wanita tidak terwujud. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang pada umumnya berasal dari lingkungan yang berbeda terutama dari lingkungan keluarga asalnya, kemudian mengikatkan diri untuk mencapai tujuan keluarga yang kekal dan bahagia.11 Nilai luhur perkawinan kemudian diadopsi ke dalam hukum. Tujuan dari hal itu adalah untuk memberikan legitimasi dari berbagai sudut pandang, agama, sosial budaya, bahkan kesehatan. Satu tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban. Pemberlakuan hukum perkawinan adalah untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat terkait dengan pelaksanaan perkawinan. Peran negara di situ adalah untuk menyelenggarakan sistem pendaftaran perkawinan, setelah tentunya 9 10 11 Ibid., hlm. 24-25. Ibid. Rosramadhana dan Nofriani Taufan (2016), "Fenomena Perkawinan Dini di Kalangan Perempuan Jawa Deli-Deli Serdang," Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya, 2 (1) (2016): 62-75, hlm. 62. 8
persoalan di antara pria dan wanita, komunikasi antar keluarga bersepakat. 1.2. Konsep Perkawinan Hukum Indonesia memandang perkawinan sebagai perikatan sebagaimana dinyatakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 26. Artinya, kehendak para pihak merupakan modal terjadinya perkawinan, kendati secara sosial budaya. Sebagai urusan sosial budaya, perkawinan merupakan pertemuan kepentingan dua keluarga. Tidak hanya para pihak yang melakukan perkawinan yang berperan besar dalam pengambilan keputusan, tetapi juga orang tua dari kedua belah pihak. Hal itu disebabkan pemahaman orang Indonesia tentang keluarga. Ada keluarga kecil atau keluarga inti, ada keluarga besar. Dalam pelaksanaan perkawinan, keluarga inti dan keluarga besar terlibat. Selain sebagai gejala sosial budaya, perkawinan dipersepsikan atau dikaitkan dengan agama. Prosesi perkawinan merupakan bagian dari pelaksanaan ajaran agama. Dalam ajaran Islam, pengucapan ijab kabul bukan hanya janji seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang diwakili oleh sang ayah, melainkan juga janji seorang hamba kepada Allah untuk memperlakukan, menjaga dan mencintai isterinya sebagai bentuk ibadah, sebagai bentuk ketaatannya pada anjuran dan perintah Allah. Dimensi hukum, agama dan sosial budaya terangkum dalam perkawinan. Tidak terlalu pas, jika dikatakan bahwa perkawinan dipandang sebagai perikatan mengingat sifat masyarakat Indonesia pada umumnya menjunjung nilai sosial budaya, selain tentunya norma agama. Perikatan merupakan dasar pelaksanaan perkawinan yang yang berisikan hak dan kewajiban suami dan isteri. Konsep perikatan dalam perkawinan tersebut kemudian diperkuat dan disesuaikan dengan kondisi sosial budaya Indonesia. Pada tahun 1974, Pemerintah Indonesia memberlakukan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.12 Disebutkan 12 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019 Tahun 1974. 9
dalam ketentuan tersebut definisi perkawinan dalam Pasal 1 bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Dari definisi tersebut terdapat sejumlah konsep, pertama ikatan lahir bathin; kedua, membentuk keluarga bahagia; ketiga, kekal; keempat, berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Dimensi religius dan kualitas hidup dibunyikan dalam itu. Dengan begitu, konsep perkawinan sebagai pengertian perikatan diperdalam. Perkawinan tidak hanya merupakan urusan keperdataan, sosial budaya, melainkan juga ada dimensi keagamaan pada tujuan luhur dan cita-cita hidup yang berkualitas. Perkawinan adalah pintu masuk menuju peningkatan kehidupan manusia yang berkualitas. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sama-sama menyatakan bahwa perkawinan adalah perikatan. Perkawinan merupakan perikatan yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita untuk mengikatkan diri membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan memiliki tujuan jangka panjang, selama mungkin seorang pria dan wanita untuk menjalani kehidupan sebagai suami isteri. Perbedaannya adalah pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memperluas kandungan perkawinan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan aspek keagamaan, tujuan luhur dan pencapaian kualitas hidup yang demikian baik. Dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memandang pranata perkawinan sebagai modal awal dan fondasi bagi pembangunan manusia Indonesia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya merupakan perikatan perdata. Sedangkan, perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, selain merupakan perikatan perdata juga merupakan "perikatan keagamaan." Perkawinan ialah aqad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya sebagai suami isteri dan dihalalkannya 10
hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni, keadaan yang lazim disebut sakinah. 13 Perkawinan merupakan lembaga yang luhur bagi pria dan wanita untuk menyalurkan hasrat seksual dengan rasa kasih sayang dan saling menyantuni atau saling melindungi. Perkawinan dianjurkan bertujuan sebagai upaya memelihara kehormatan diri (hifzh al-'irdh) agar tidak terjerumus dalam perbuatan diharamkan, memelihara kelangsungan kehidupan manusia/keturunan (hifzh an-nasl) yang sehat mendirikan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang antara suami dan isteri serta saling membantu antara keduanya untuk kemashlahatan bersama dunia dan akhirat.14 Perkawinan memiliki banyak kebaikan dan keluhuran yang manusiawi. 1.3. Fungsi Pranata Perkawinan Perkawinan adalah unsur yang universal dalam sistem kekerabatan, kendati demikian, sebagai unsur kebudayaan universal, sistem perkawinan adalah kompleks budaya dan kompleks sosial.15 Hal ini disebabkan perkawinan merupakan suatu peristiwa dengan banyak rangkaian kegiatan seperti pelamaran, upacara pernikahan, perayaan, mas kawin, harta pembawaan pengantin wanita, adat menetap sesudah menikah, poligami, poliandri, perceraian dan sebagainya.16 Oleh sebab itu, perkawinan disebut sebagai sistem. Perkawinan merupakan pengatur perikelakuan manusia yang bersangkut paut dengan kehidupan seksual, yakni keteraturan kehidupan seksual tersebut. 17 Tentunya, lembaga perkawinan tidak hanya berurusan dengan menjaga keluhuran martabat manusia dalam menjalani kehidupan seksualnya, melainkan juga berfungsi sebagai: 13 14 Nurhadi, "Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Di Tinjau Dari Maqashid Syariah," UIR Law Review Volume 02, Nomor 02, Oktober 2018, hlm. 415 Koentjaraningrat, cetakan kesepuluh, Pengantar Ilmu Antropologi, Jakarta: Rineka Cipta, 2015, hlm. 169. Ibid. Soekanto, Intisari Hukum Keluarga ..., hlm. 16. Subekti (2010), "Sahnya Perkawinan Menurut...," hlm. 333. 15 16 17 11
1. Sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia akan kawan hidup; 2. Lembaga yang berisikan hak dan kewajiban mengenai hubungan suami dan isteri; 3. Sarana untuk mendapatkan kedudukan sosial tertentu; 4. Sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia akan harta benda; 5. Lembaga untuk memelihara hubungan baik antara kelompok kekerabatan dalam masyarakat; 6. Sarana untuk melakukan asimilasi; 7. Lembaga untuk membentuk keluarga batih yang berfungsi sebagai: a. tempat mendapatkan proses sosialisasi b. tempat berlindung dimana manusia mencapai ketentraman c. kesatuan sosial-ekonomis.18 Dapat dikatakan bahwa perkawinan merupakan lembaga yang paling penting bagi manusia. Kekuatan suatu bangsa berada pada kekukuhan lembaga perkawinan yang dibangun dan dipelihara oleh warganegaranya. Rubuhnya suatu bangsa berawal dari hancurnya atau hilangnya kepercayaan pada lembaga perkawinan sebagai suatu yang tendensius manusia yang diberikan Tuhan dalam naluri seksual, naluri hidup dengan pasangan, naluri untuk memiliki keturunan. Ketentraman jiwa bermula dari keluarga. Kekuatan dan kesehatan mental sangat mengandalkan keluarga. Tentunya, keluarga yang kuat dan penuh kasih sayang akan memberikan kekuatan pada anggotanya 1.4. Sejarah Hukum Perkawinan Sejarah hukum perkawinan di Indonesia sudah berlangsung sejak lama. Jauh sebelum Belanda datang dan menjajah Indonesia. Masyarakat di bumi Nusantara telah mengenal dan mempraktikkan perkawinan dengan merujuk pada ketentuan (hukum) adat. Secara normatif, perkawinan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 26. Artinya, hukum perkawinan hadir bersamaan dengan kolonialisme di Indonesia. Belanda menerapkan asas konkordansi dengan membawa ketentuan hukum yang berlaku di negaranya untuk diterapkan di tanah jajahan Hindia Belanda. 18 Ibid., hlm. 16-17. 12
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dikenal dengan istilah Burgerlijk Wetboek (BW) adalah kodifikasi hukum perdata yang disusun oleh sebuah panitia yang diketuai oleh Mr. J.M. Kemper dan selesai pada 5 Juli 1830, diberlakukan pada 1 Oktober 1838 di Belanda. 19 Desain dan substansinya merujuk pada pemikiran, kondisi sosial budaya Eropa Daratan (Eropa Kontinental). Kepentingan kolonialisme lah yang menyebabkan BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diterapkan di Indonesia. Before enactment of the Marriage Law in 1974, the institutions of marriage and family in Indonesia were governed by four different bodies of law: the adat, or customary, law of the village, *704 found especially in eastern Indonesia; the Islamic law, which held sway in the heavily-populated islands of western Indonesia; the "Ordinance on Marriages for Christian Indonesians in Java, Minahasa and Amboina"; and the Dutch-inspired Civil Code for Indonesians of European or Chinese descent. The Islamic law, both before and after 1974, was administered by a separate set of courts, Islamic religious courts having jurisdiction over matters relating to marriage and the family. The adat law before 1974, which varied from island to island and sometimes within a given island, was also administered separately by the informal dispute resolution bodies in the villages. 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan hukum perkawinan yang menyatukan segenap variasi pelaksanaan perkawinan dengan hukum adat mengisi aspek lokalnya. Bertahun-tahun setelah merdeka, dengan semangat nasionalisme yang tinggi, Indonesia membuat sejumlah ketentuan hukum untuk menggantikan ketentuan hukum yang berasal dari Belanda. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah satu di antaranya. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19 Penyusunan tersebut sangat dipengaruhi oleh Hukum Perdata Prancis (Code Napoleon). Code Napoleon sendiri disusun berdasarkan hukum Romawi (Corpus Juris Civilis) yang pada waktu itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Di tahun yang sama pula Belanda memberlakukan Wetboek van Koophandel voor Indonesie (WvK) atau di Indonesia dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). 20 Dolores A. Donovan, "Codification In Developing Nations: Ritual And Symbol In Cambodia And Indonesia," U.C. Davis Law Review Vol. 31, 1998, hlm. 703-704. 13
1974 Tentang Perkawinan mengakhiri pemberlakuan ketentuan antar golongan terkait dengan pelaksanaan perkawinan. Pelaksanaan perkawinan mengikuti agama yang dianut oleh pihak yang melakukan. WNI beragama Islam yang melakukan perkawinan, prosesnya dilakukan sesuai dengan ajaran Islam. WNI beragama selain Islam, melakukan perkawinan dengan mengikuti ajaran agama pihak yang melakukan perkawinan. Perbedaan muncul pada saat melakukan perceraian. WNI yang beragama Islam mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. WNI yang beragama selain Islam mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri. Perkawinan tidak hanya urusan keperdataan, baik perdata Barat sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maupun hukum Islam dan hukum adat, tetapi juga berkenaan dengan Hak Asasi Manusia. Oleh sebab itu, hukum perkawinan dirumuskan dengan mengacu aspek-aspek HAM seperti batas usia, asas kemudahan melakukan perkawinan, asas pencatatan. Additional legal sources have their origin in international human rights law. Indonesia has ratified six core human rights instruments, including the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, in 1981, and the Convention on the Rights of the *361 Child in 1990. Moreover, in the early 2000s, during the period of legal reforms following the resignation of President Suharto in 1998, four constitutional amendments enshrined human rights principles in the constitution. With the establishment of the Constitutional Court in 2003, this means that Indonesian laws can now be challenged and reviewed on the basis of the human rights provisions in Indonesia's constitution. The 2012 Constitutional Court case about the filiation of children born out of wedlock is such a case. However, the adoption of human rights does not mean that human rights are automatically applied without any contextualization. As we explain below, rulings of the Constitutional Court pertaining to the 1974 Marriage Law have to be applied by the Islamic courts. This means that these rulings are interpreted by Islamic judges who have been trained within an Islamic family law framework in which certain core Islamic concepts are considered to be unalterable. One of these core Islamic concepts is nasab, or Islamic descent based on the concept of the marital child, which regulates Islamic rules of filiation. 21 21 Euis Nurlaelawati, Stijn Cornelis van Huis, " The Status of Children Born Out Of Wedlock And Adopted Children In Indonesia: Interactions 14
Kendati Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan lebih dekat kepada hukum Islam, tetapi substansinya merupakan bersifat nasional yang mencakup segenap agama-agama yang ada di Indonesia. Sifat Undang-Undang yang bersifat nasional harus memberi ruang kepada semua warganegara dengan agama-agama yang ada di Indonesia. Dengan kata lain, hukum perkawinan mencakup semua agama-agama. Bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-Undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita.22 Untuk merangkum semua sumber, hukum perkawinan merupakan hukum yang menggabungkan hukum yang hidup dan berlaku di bumi Indonesia. Hukum nasional yang menyerap hukum adat dan hukum Islam serta hukum perdata. Indonesian family law pertaining to Muslims is a blend of statutory laws concerning marriage and personal status, state-compiled Islamic law, and uncodified Islamic and customary law. This legal *360 pluralism relates not only to the legal sources of Indonesian family law; rather the jurisdiction of courts responsible for the adjudication of family law matters is divided based on religious affiliation as well. Except for a limited number of issues for which a concurrent jurisdiction exists, national Islamic courts are responsible for the adjudication of family law cases pertaining to Muslims and general courts are responsible for family-law cases pertaining to non-Muslims. The Islamic courts are part of the national legal system under the supervision and administration of the Supreme Court. Parties can appeal judgments of a first-instance Islamic court to high Islamic courts and can appeal in cassation at the Supreme Court level. The Islamic courts are subject to national laws that regulate jurisdiction and procedure. 23 Indonesia merupakan negara yang sangat kaya dengan keragaman adat dan budaya serta agama. Pluralisme hukum berkenaan dengan berlakunya hukum perkawinan mengikuti agama anutan kedua mempelai. 22 23 Between Islamic, Adat, And Human Rights Norms," Journal of Law and Religion Vol. 34 December, 2019, hlm. 361. Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, hlm. 6. Nurlaelawati, van Huis., The Status of Children ..., hlm. 390. 15
Pluralisme hukum perkawinan Indonesia merupakan fakta. Indonesia is one of the world's leading examples of legal pluralism. Within its boundaries, multiple legal systems exist. These systems include Islamic law, the Dutch- derived system of national laws, and the many different systems of customary law scattered over the far-flung archipelago that comprise this modern nation- state.24 Indonesia adalah negara dengan keragaman suku bangsa dan budaya, dimana hukum adat merupakan bagian dari keragaman itu. Pluralisme hukum di Indonesia telah lama menjadi perhatian dari ahli dari manca negara. Cornelis Van Vollenhoven, seorang profesor hukum Adat dari Universitas Leiden, meneliti tentang hukum adat di Indonesia. Pluralisme hukum merupakan suatu keniscayaan di Indonesia mengingat begitu banyak suku bangsa dengan hukum adatnya, termasuk berkaitan dengan perkawinan. Untuk mengakui dan mengakomodasi sifat nasional dari hukum perkawinan, Pemerintah Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan orientasi hukum dalam rangka pembaharuan dan pembangunan Hukum Nasional tidak mengenal pergolongan rakyat dan diterapkannya unifikasi hukum bagi warganegara Indonesia. 25 Tetapi unifikasi tidak serta merta menghilangkan hukum agama, melainkan menempatkannya pada kedudukan sebagai syarat untuk melakukan perkawinan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum agama diakui dan mendapatkan legitimasi dalam hukum perkawinan. Tidak ada pertentangan antara hukum agama dengan hukum (perkawinan) nasional. 1.5. Sistem Perkawinan Adat Adat adalah fakta sosiologis yang ditemukan di Indonesia. Menurut hukum adat, sistem perkawinan ada 3 macam yaitu: 1) Sistem Endogami Dalam sistem ini orang hanya diperbolehkan kawin dengan seseorang dari suku keluarganya sendiri. Sistem perkawinan ini jarang terjadi di Indonesia. Menurut Van Vollenhoven 24 25 Donovan, "Codification In Developing...," hlm. 704. Subekti, "Sahnya Perkawinan Menurut...," hlm. 331. 16
hanya ada satu daerah saja secara praktis mengenal sistem endogami ini, yaitu daerah Toraja. Tapi sekarang di daerah ini pun sistem akan lenyap dengan sendirinya kalau hubungan darah itu dengan daerah lainnya akan menjadi lebih mudah, erat dan meluas. Sebab sistem tersebut di daerah ini hanya terdapat secara praktis saja, lagi pula endogami sebetulnya tidak sesuai dengan sifat susunan kekeluargaan yang ada di daerah itu, yaitu Parental.26 2) Sistem Exogami Dalam sistem ini, orang diharuskan menikah dengan suku lain. Menikah dengan suku sendiri merupakan larangan. Namun demikian, seiring berjalannya waktu, dan berputarnya zaman lambat laun mengalami proses perlunakan sedemikian rupa, sehingga larangan perkawinan itu diperlakukan hanya pada lingkungan kekeluargaan yang sangat kecil saja. Sistem ini dapat dijumpai daerah Gayo, Alas, Tapanuli, Minangkabau, Sumatera Selatan, Buru dan Seram. 3) Sistem Eleutherogami Sistem Eleutherogami berbeda dengan kedua sistem diatas, yang memiliki larangan-larangan dan keharusan-keharusan. Eleutherogami tidak mengenal larangan-larangan dan keharusan-keharusan tersebut. Larangan-larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah larangan yang berhubungan dengan ikatan kekeluargaan yang menyangkut nasab (keturunan) seperti kawin dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu, juga dengan saudara kandung, saudara bapak atau ibu. Atau larangan kawin dengan musyahrah (periparan) seperti kawin dengan ibu tiri, mertua, anak tiri.27 4) Bentuk Perkawinan Adat Di Indonesia dapat dijumpai tiga bentuk perkawinan adat, antara lain: 26 27 Soerjono Soekanto, Intisari Hukum Keluarga, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1992, hlm.132 Ibid. 17
1) Bentuk perkawinan jujur Kawin jujur merupakan bentuk perkawinan di mana pihak laki-laki memberikan jujurkepada pihak perempuan. Benda yang dapat dijadikan sebagai jujur biasanya benda-benda yang memiliki magis. Pemberian jujur diwajibkan adalah untuk mengembalikan keseimbangan magis yang semula menjadi goyah, oleh karena terjadinya kekosongan pada keluarga perempuan yang telah pergi karena menikah tersebut. Perkawinan jujur di jumpai pada masyarakat Patrineal. Ciri-ciri perkawinan jujur adalah patrilokal, artinya isteri bertempat tinggal di kediaman suami atau keluarga suami.28 Di samping itu perkawinan jenis ini bersifat exogami yaitu larangan untuk menikah dengan warga yang se-clan atau se-marga. 2) Bentuk Perkawinan Semendo semendo pada hakikatnya bersifat Perkawinan matrilokal dan exogami. Matrilokal berarti bahwa isteri tidak berkewajiban untuk bertempat tinggal di kediaman suami. Dalam perkawinan ini biasa dijumpai dalam keadaan darurat, di mana perempuan sulit mendapatkan jodoh atau karena laki-laki tidak mampu untuk memberikan jujur. Masyarakat Batak Toba bersistem kekerabatan patrilineal (menarik garis keturunan laki-laki/bapak) dengan sistem perkawinannya, yaitu"perkawinan jujur". Diterimanya barang atau uang jujur tersebut, maka perempuan mengikatkan diri pada pihak laki-laki sebagai suaminya, baik pribadi maupun harta benda yang dibawa akan tunduk pada hukum adat suaminya. Kedudukan anak laki-laki dalam masyarakat Batak Toba sebagai penerus keturunan orang tuanya/bapaknya dan sebagai ahli waris. Oleh sebab itu anak perenpuan bukan sebagai penerus keturunan, dan bukan sebagai ahli waris dari orangtuanya/bapaknya. Berdasarkan anak perempuan perkembangan zaman, maka 28 Ibid. 18
mendapatkan harta waris dari orangtuanya/bapaknya melalui hibah dan melalui yurisprudensi dan putusan hakim. Ada dua rumusan permasalahan yaitu: (1) Perkembangan perkawinan jujur yang berada di dalam wilayah hukum adatnya dan di luar hukum adatnya (orang Batak Toba yang merantau) terkait dengan hukum waris adat Batak Toba. (2) Akibat Hukum dari perkembangan perkawinan jujur dalam hukum waris adat Batak Toba. Ada dua pembahasan, yaitu pertama, perkawinan jujur pada masyarakat Batak Toba mutlak harus dilaksanakan oleh orang Batak Toba yang ada di wilayah hukum adatnya sendiri maupun orang Batak Toba yang ada di luar wilayahnya, karena perkawinan jujur merupakan kewajiban adat pada masyarakat Batak Toba. Apabila uang jujur tersebut belum dilaksanakan atau masih belum dibayar (hutang) maka akibat hukumnya, yaitu (1) orang Batak Toba tersebut dianggap masih mempunyai hutang adat kepada pihak kerabat perempuan, (2) orang Batak Toba tersebut ketika mengawinkan anak- anaknya tidak boleh dilaksanakan secara hukum adat, (3) karena uang jujur belum lunas, maka anak perempuan tidak berhak mendapat harta pauseang dari orang tuanya (bapaknyanya), dan kedudukan suami harus mengabdi kepada orang tua perempuan (isterinya) sampai uang jujur tersebut lunas terbayar ( perkawinan jujur mengabdi). Namun perkawinan jujur pada masyarakat Batak Toba mengalami perkembangan baik di wilayah hukum adatnya maupun yang ada di luar wilayah hukum adatnya. 29 29 Dr. Ellyne Dwi Poespasari, S.H., M.H., Dr. Mohammad Sumedi, S.H. M.H., Christiani Widowati, S.H., LL.M., Perkembangan Perkawinan Jujur Dan Hukum waris Adat Pada Masyarakat Batak Toba Di Perantauan," melalui 19
1.6. Kerangka Pengaturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pemerintah Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada 2 Januari 1974 dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memuat empat belas Bab dengan 67 Pasal. Bab I Bab Ketentuan Umum; Bab II Syarat-Syarat Perkawinan; Bab III Pencegahan Perkawinan; Bab IV Batalnya Perkawinan; Bab V Perjanjian Perkawinan; Bab VI Hak dan Kewajiban Suami Isteri; Bab VII Harta Benda Dalam Perkawinan; Bab VIII Putusnya Perkawinan dan Akibatnya; Bab IX Kedudukan Anak; Bab X Hak dan Kewajiban Orangtua dan Anak; Bab XI Perwalian; Bab XII Ketentuan-Ketentuan Lain; XIII Ketentuan Peralihan; Bab XIV Penutup. 20
1.7. Lembaran Kerja 1. Apa makna dari perkawinan, dari makna bahasa? ... ... 2. Apa yang dimaksud dengan konsep perkawinan? ... ... 3. Jelaskan fungsi lembaga perkawinan? ... ... 4. Jelaskan sejarah perkawinan ... ... 5. Bagaimana sejarah hukum perkawinan Indonesia ... ... 6. Sebutkan macam perkawinan dalam masyarakat adat? ... ... 7. Apa yang dimaksud dengan perkawinan endogami? ... ... 8. Apa yang dimaksud dengan perkawinan eksogami? ... ... ... 9. Apa yang dimaksud dengan perkawinan jujur? ... ... 21
1.8. Bahan Bacaan Ahmad Azhar, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta, Fakultas Hukum UII, 1977. Alhamdani, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, Jakarta, Pustaka Imani, 1980. Amir Martosedono, Apa dan Bagaimana Undang-undang No.1.1974, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2001. Arifin Nurdin, Hukum Perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan, (UU No. 1/ 1974) Pustaka Jaya Bandung, 1981. Hilman Hadikusumo, Hukum Perkawinan Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1990. Mr. H.Abdullah Siddiqi, Hukum Perkawinan Islam, Tintamas Indonesia, Jakarta, 1983. Mohd, Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 1999. Mustika I Ketut dan Prakoso Djoko, Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1987. O. S, Eoh, Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek, PT. Grafindo, Jakarta, 2001. Soerjono Soekanto, Hukum Perkawinan di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, Timur 1982. Soekanto, Intisari Hukum Perkawinan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989. Sution Usman Adji, Kawin lari dan Kawin antar Agama, cetakan pertama Liberty, Yogyakarta, 1989. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2003. Wirjono Prodjodikoro, R., Hukum Perkawinan di Indonesia, Cetakan ke enam Sumur Bandung, Bandung, 1974. 22
Perkuliahan Ke 3 dan 4 1. Tujuan Instruksional Umum Setelah Mata Kuliah Hukum Perdata ini, mahasiswa semester II (dua) Fakultas Hukum Minimal akan dapat mengetahui dan menjelaskan materi Hukum Perkawinan 2. Tujuan Instruksional Khusus Mahasiswa akan dapat mengetahui dan menjelaskan tentang Asas dan Prinsip Hukum Perkawinan 3. Satuan Acara Perkuliahan (SAP) 3.1. Pokok Bahasan: 3.1.1. Asas Hukum Perkawinan 1. Pengertian Asas dan Prinsip 2. Asas Hukum Perkawinan a) Asas Perkawinan Kekal; b) Asas Perkawinan Menurut Hukum Agama atau Kepercayaan Agamanya; c) Asas Perkawinan Harus Dicatatkan d) Asas Monogami e) Asas Poligami Bersyarat f) Asas Tidak Mengenal Poliandri g) Asas Mempersulit Perceraian 23
3. Prinsip Hukum a) Prinsip Berkesesuaian Dengan Falsafah Undang-Undang Dasar b) Prinsip Kedewasaan 3. 2. Kegiatan Belajar Mengajar 3. 2.1. Tahap Kegiatan Pengajar dan Kegiatan Mahasiswa Pendahuluan 1. Perkenalan, kontrak pembelajaran, sistem penilaian, Pokok Bahasan 2. Menjelaskan TIU dan TIK yang akan dicapai. Mencatat dan mendengarkan. Papan Tulis Hand out 1. Menanyakan kepada mahasiswa tentang Hukum Perkawinan 2. Menjelaskan dan Menguraikan tentang: a). Pengertian Asas dan Prinsip b) Asas Hukum Perkawinan 1) Asas Perkawinan Kekal; Penyajian 2) Asas Perkawinan Menurut Hukum Agama atau Kepercayaan Agamanya; 3) Asas Perkawinan Harus Dicatatkan 4) Asas Monogami Memberi komentar Bertanya bila ada penjelasan yang kurang jelas Papan Tulis Hand out 5) Asas Poligami Bersyarat 6) Asas Tidak Mengenal Poliandri 7) Asas Mempersulit Perceraian c) Prinsip Hukum 1) Prinsip Berkesesuaian Dengan Falsafah Undang-Undang Dasar 2) Prinsip Kedewasaan 24
5. Memberikan kesempatan bertanya dan menanggapi 6. Menunjukkan Penutup beberapa mahasiswa untuk menjawab pertanyaan Memberi komentar 7. Memberi rangkuman dan penguatan. Memperhatikan 8. Menyampaikan materi kuliah berikutnya. 3.4. Evaluasi Dan Tugas Buat beberapa pertanyaan berkaitan dengan topik yang telah disajikan dalam bentuk essei dan dibahas bersama 3.5. Bahan Bacaan Ahmad Azhar, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta, Fakultas Hukum UII, 1977. Alhamdani, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, Jakarta, Pustaka Imani, 1980. Amir Martosedono, Apa dan Bagaimana Undang-undang No.1.1974, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2001. Arifin Nurdin, Hukum Perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan, (UU No. 1/ 1974) Pustaka Jaya Bandung, 1981. Hilman Hadikusumo, Hukum Perkawinan Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1990. Mr. H.Abdullah Siddiqi, Hukum Perkawinan Islam, Tintamas Indonesia, Jakarta, 1983. Mohd, Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 1999. Mustika I Ketut dan Prakoso Djoko, Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1987. O. S, Eoh, Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek, PT. Grafindo, Jakarta, 2001. 25
Soerjono Soekanto, Hukum Perkawinan di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, Timur 1982. Sution Usman Adji, Kawin lari dan Kawin antar Agama, cetakan pertama Liberty, Yogyakarta, 1989. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2003. Wirjono Prodjodikoro, R., Hukum Perkawinan di Indonesia, Cetakan ke enam Sumur Bandung, Bandung, 1974 26
BAB 2 Asas dan Prinsip Hukum Perkawinan 2.1. Pengertian Asas dan Prinsip Kata Asas menurut KBBI berarti dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat).30 Asas perkawinan berarti dasar yang dijadikan tumpuan berpikir untuk melakukan perkawinan. Kata prinsip memiliki arti yang tidak berbeda dengan kata asas. Menurut KBBI kata prinsip berarti asas (kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya); dasar.31 Kata asas dan prinsip dipergunakan secara bergantian untuk merujuk pada maksud yang kurang lebih sama. Asas dan prinsip merupakan hal yang dimuat dalam ketentuan hukum. Asas dan prinsip adalah konsep abstrak yang dimuat dalam pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan. Secara terminologis, kata asas dan prinsip memiliki arti yang sering dipergunakan secara bergantian. Berikut ini adalah sejumlah asas yang dianut dan dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 2.2. Asas Hukum Perkawinan Perkawinan merupakan suatu lembaga atau pranata yang telah dikenal dalam sejarah manusia. Ahli antropologi memandang 30 31 27
perkawinan merupakan bagian dari perkembangan bangsa. Bagi ahli hukum, perkawinan yang merupakan perikatan harus mengacu pada sejumlah asas yang bersumber dari hukum dan dari kebiasaan atau adat yang hidup dalam masyarakat atau nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Hasil dari penyerapan nilai-nilai dari masyarakat kemudian dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Beberapa asas perkawinan antara lain: 1. Asas Perkawinan Kekal Asas kekekalan merupakan tujuan teleleogis. Menurut KBBI teleologis berarti adalah ajaran bahwa semua kejadian (setiap gejala) terarah pada suatu tujuan.32 Menurut pengertian ini, perkawinan dilakukan untuk satu kali seumur hidup. Perkawinan hanya dipisahkan oleh maut. Hal itu disuarakan dengan tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang menyatakan bahwa, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa." Satu perkawinan dibangun untuk selamanya. Satu pria menjadi suami bagi satu wanita untuk selamanya. Hal itu dimungkinkan, karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita yang diucapkan di hadapan penghulu atau petugas dan saksi-saksi, sehingga tujuan teleologis perkawinan adalah perkawinan yang kekal. Muatan spiritual dari perkawinan berasal nilai agama dan nilai kemasyarakatan dilekatkan pada pranata perkawinan. Pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah bentuk ketundukan manusia (Indonesia) pada Kebesaran dan Keagungan Tuhan. Asas perkawinan yang kekal merupakan bentuk ketundukan dan ketaatan manusia Indonesia pada ajaran agama mengenai ketinggian manusia sebagai mahluk Tuhan. 2. Asas Perkawinan Menurut Hukum Agama atau Kepercayaan Agamanya Perkawinan dianggap sah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan agama yang dianut calon 32 28
mempelai. Perkawinan sudah dinyatakan sebagai ikatan lahir batin yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa mengimplikasikan pada ketundukan pada anjuran atau perintahnya. Oleh sebab itu asas perkawinan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 1 menegaskan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu." Kedua calon mempelai harus yang seagama atau seiman, kecuali hukum agama atau kepercayaannya itu menentukan lain. Dengan perumusan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) ini, maka tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.33 Perkawinan harus dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan yang dianut oleh mempelai pria dan wanita. Tanpanya, perkawinan tidak memenuhi persyaratan. 3. Asas Perkawinan Harus Dicatatkan Implikasi hukum dari perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan mempelai pria dan wanita adalah terkait dengan pengakuan negara. Tiap-tiap perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu akan dianggap mempunyai kekuatan hukum bilamana dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan adalah asas yang penting bagi administrasi perkawinan administratif yang mendasari keluarnya hak kependudukan lainnya terkait dengannya. Tahapan berikutnya setelah terpenuhinya syarat sah, perkawinan harus dicatat sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang- undangan. Pemenuhan persyaratan perkawinan berdasarkan agama dan kepercayaan dari mempelai pria dan wanita adalah munculnya 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Penjelasan Pasal 2 29
hak bagi keduanya untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pengakuan negara terhadap perkawinan mereka. Pencatatan perkawinan pun tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Lembaga pencatatan perkawinan adalah Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil (Kantor Dukcapil). Keberadaan lembaga ini penting. Kantor Dukcapil merupakan lembaga negara yang bertugas untuk melayani kepentingan rakyat terkait dengan pencatatan perkawinan. Di sisi negara, dalam hal ini kewajiban pencatatan perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menjadikan Kantor Dukcapil merupakan pusat layanan dan pendataan catatan administrasi perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 2 menyebutkan kewajiban untuk mencatatkan perkawinan. Pencatatan tersebut menjadi penting, karena pencatatan tersebut berkenaan dengan hak administrasi kependudukan lainnya seperti akta lahir bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan. Pencatatan merupakan penyempurna proses administratif perkawinan. Kunci dari segala hak administrasi kependudukan salah satunya terkait dengan pencatatan ini. Implikasi dari ketiadaan pencatatan terhadap perkawinan menimbulkan persoalan di berbagai kebutuhan dokumen administratif terkait dengannya. Akibat hukum dari kegagalan pencatatan tersebut seperti tidak berujung. Karena, The discussion of marriage registration in Indonesia often ends in deadlock because failing to register a marriage is not considered a criminal offense. However, there have been some recent efforts undertaken to prevent frequent occurrence of unregistered marriage, such as a proposed bill, Material Law of Religious Court in Marriage (Rancangan Undang-undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan). Article 143 of the proposed bill states: "Anyone with the intention to conduct marriage not in front of the Marriage Registrar as mentioned in art. 5, no. (1) shall be subject to a fine of not more than 6,000,000 (six million rupiah [USD 455]) or sentenced to a maximum of 6 (six) months." The illegal marriage registrar that is involved in this practice will be sentenced to a maximum of three years of imprisonment. 34 34 Eva F. Nisa,"The Bureaucratization Of Muslim Marriage In Indonesia," Journal of Law and Religion Vol. 33 August, 2018 hlm. 300. 30
Perkawinan yang tidak dilakukan di hadapan Petugas dari KUA diancam hukuman denda. Ketentuan ini dimaksudkan untuk penyalahgunaan pencatatan untuk perkawinan yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan. Kendati perkawinan merupakan ranah perdata, tetapi pencatatannya adalah ranah negara. oleh sebab itu, siapa pun yang melakukan pencatatan pada perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan diancam hukuman penjara. 4. Asas Monogami Asas perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah monogami. Pada asasnya, dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami pada waktu yang bersamaan. Prinsip ini terdapat dalam Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa, "Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami." Secara prinsip atau asas, monogami adalah asas utama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Monogami merupakan asas yang dikenal dalam banyak masyarakat. Tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di negara lain. Bahkan hal itu sudah dianut oleh bangsa-bangsa lain. Jika mengacu pada catatan sejarah Mesopotamia, monogami sudah dinyatakan pada masa itu. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut asas monogami. KUH Perdata Pasal 27 menyatakan bahwa "dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai isteri, seorang perempuan hanya satu laki-laki sebagai suaminya. Hukum perdata yang dilahirkan di dunia Barat yang sebagian besar penduduknya menganut agama Kristen. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa di dalam hal perkawinan, Agama Kristen berpegang pada prinsip bahwa seorang laki-laki hanya dapat kawin dengan perempuan saja dan seorang perempuan hanya dapat kawin dengan seorang laki-laki.35 Asas monogami merupakan hakikat perkawinan yang dikenal pada agama-agama. Asas ini bukan hanya milik ajaran Islam, tetapi semua agama-agama. 35 Ali Afandi, Hukum Waris Hukum Keluarg Hukum Pembuktian: Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Bina Aksara, 1986, hlm. 97. 31
5. Asas Poligami Bersyarat Diskursus dan diskusi mengenai monogami dan poligami telah terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan masih menjadi draf. In 1973, the central government, then under the authoritarian rule of Soeharto, introduced a Draft Marriage Law that caused great concern amongst Indonesia's more conservative Muslims. The bill proposed to prohibit polygamy and unilateral divorce, both regarded by many Muslims as permissible under Islamic law. The bill also sought to transfer to the general courts jurisdiction over all marriage issues--including Islamic marriage and divorce, which up to that point had been the core of religious court work. This was seen as a serious symbolic and practical threat to Islamic law in Indonesia. Left with jurisdiction over very few matters, the religious courts--the only institution of state that could apply Islamic law with executorial force--may have withered into insignificance. The central government was said to have several motives to enact the bill. These included improving the legal status of women in marriage and reducing Islam's potential as a source of political and legal authority competing with that of the state.36 Hukum perkawinan menggambarkan pentingnya status perempuan, terlepas dari motif politik Pemerintah Soeharto saat memberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pada intinya, ketentuan tersebut ingin melindungi perempuan tanpa melanggar hukum Islam. In this regard, the Marriage Law did not do away entirely with polygamy. It did, however, make entering into a valid state- recognised polygamous marriage legally difficult. It requires a man who wishes to marry polygamously to first obtain consent from a religious court. 37 Keyakinan umat Islam bahwa Al Qur'an adalah benar. Oleh sebab itu, melarang poligami dianggap bertentangan dengan Al Qur'an. Jika demikian bunyi substansialnya, maka Pemerintah akan mengambil risiko berhadapan dengan umat Islam. Namun poligami juga diingatkan sebagai perbuatan yang amat sulit dilakukan oleh seorang pria, lantaran ada kewajiban untuk bersikap adil. Seimbang apa yang dinyatakan dalam Al Qur'an terkait dengan poligami. 36 37 Simon Butt,"Islam, The State And The Constitutional Court In Indonesia," Pacific Rim Law & Policy Journal Vol. 19 April, 2010, hlm. 288. Ibid. 32
Jalan tengah pengaturan poligami adalah menetapkan syarat persetujuan isteri untuk suami yang hendak melakukannya. A polygamous marriage concluded without judicial consent is considered to have never taken place, leaving the man open to fines and imprisonment under the Indonesian Criminal Code.38 Poligami tidak dilarang sepenuhnya, tetapi diatur secara ketat agar tidak disalahgunakan. Pengaturan mengenai poligami mengikuti pesan yang dimuat dalam Al Qur'an. Pengadilan menjadi tempat terbaik untuk membuktikan bahwa pembatasan melakukan poligami memiliki justifikasi. In the Polygamy Case, the Court sought to justify the government's restriction of unbridled polygamy by reference to Islamic law, including the Quran. The Constitutional Court's approach resembles the state's strategy adopted through the issuance of the Kompilasi. The Kompilasi did not merely set out the parameters for the operation of Islamic law. It did not, for example, declare simply that the Islamic courts should apply Islamic family law as propounded by a particular school of Islamic law. Rather, the Kompilasi set out, exhaustively, the principles of Islamic law that the state recognises and enforces. The very act of "engaging" with Islamic law and purporting to compile it into a law of the state denied traditional sources of Islamic law independent potency. Furthermore, despite its ruling in the Religious Courts Case, the Constitutional Court in the Polygamy Case was not content to declare merely that state law trumps Islamic law. Rather, it "engaged" with arguments on Islamic law, declaring, for example, that Islamic law was not entirely permissive of polygamy and permitted the state to play a role in non- ibadah matters such as these. The Court eschewed conservative interpretations of Islam permitting polygamy, and embraced the more moderate and inclusive interpretations of Islamic law generally favoured by the state and many Indonesian Muslims. By incorporating such a discussion within its decision the Court has solidified both the state's predominance over Islam and the preferred interpretations of Islam by the state and less conservative Muslim groups. 39 Pemilihan Pengadilan sebagai dasar institusi legal untuk melaksanakan poligami adalah untuk menghindari pertentangan dengan berkepanjangan, sehingga menghabiskan waktu produktif. Salah paham mengenai poligami berbahaya bagi ketahanan dan 38 39 Ibid. Ibid., hlm. 298-299. 33
kehidupan berbangsa dan bernegara. Untungnya, kendati saat itu otoriter, tetapi terkait dengan isu hukum perkawinan Pemerintah Orde Baru membuka ruang komunikasi dan diskusi. Beruntungnya, diskusi negara dengan kelompok muslim mengenai isu poligami dari sisi hukum nasional dan hukum Islam kemudian berkembang ke arah yang kondusif. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan bentuk pengakuan pada asas monogami dan poligami di sisi yang lain sebagai solusi terhadap persoalan khusus yang ditentukan sebagai syarat. Kemampuan ekonomi bagi pria yang hendak melakukan poligami tidak menjadi persyaratan mutlak, melainkan tujuan melangsungkan perkawinan lebih dari satu. Kebolehan itu tentunya tidak serta merta bagi laki-laki (suami) karena harta yang cukup, tetapi juga tetap harus memperhatikan akan tujuan perkawinan itu sendiri, yakni untuk melindungi kaum perempuan (para istri) bukan semata-mata mengejar nafsu syahwat. Sebaliknya bagi istri merupakan pihak yang harus dilindungi, dijaga, disayang dan dihormati, maka apabila istri bersuami lebih dari satu orang, apa yang akan terjadi, tentunya akan banyak menimbulkan masalah, misalnya siapa yang harus menafkahi, apabila punya anak, bagaimana keabsahannya dan lain sebagainya, bahkan dalam kondisi seperti ini seolah-olah suami tidak punya harga diri.40 Tentunya, kemampuan ekonomi adalah hal yang penting untuk seorang pria untuk melangsungkan perkawinan kedua dan seterusnya. Selain memiliki kemampuan ekonomi, pria yang melakukan poligami adalah pria yang mampu bersikap adil, mampu menyayangi tanpa membeda-bedakan isteri satu dengan yang lain. Keadilan adalah suatu konsep dan nilai yang harus direalisasikan dalam kehidupan berupa keseimbangan, kesetaraan, kesamaan perlakuan, pemberian. Terhadap perkawinan yang dilakukan oleh pria yang tengah terikat perkawinan dapat dilakukan pencegahan perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 40 A. Ja'far, "Larangan Muslimah Poliandri: Kajian Filosofis, Normatif Yuridis, Psikologis dan Sosiologis," AL-'ADALAH Vol. X, No. 3 Januari 2012, hlm. 327. 34
1974 Tentang Perkawinan Pasal 13 - 21). Tujuan dari pencegahan perkawinan didasarkan pada kepentingan yang lebih besar, misalnya untuk melindungi pihak isteri terkait dengan perkawinan yang dilakukan oleh suaminya atau perkawinan yang dipaksakan kepada anak di bawah umur. Perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita. Maksud dari pembuat Undang-Undang untuk menetapkan asas ini adalah berkaitan dengan asas kekekalan. Sulit mengharapkan kekekalan jika perkawinan berasaskan perkawinan satu pria dengan beberapa wanita (poligami). Dengan kata lain, poligami adalah sesuatu perkawinan yang tidak prinsip, melainkan satu solusi terhadap persoalan yang dihadapi oleh pasangan. Dengan demikian, poligami bukan suatu perbuatan yang dilarang menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kendati poligami tidak sepenuhnya dilarang dan ditetapkan dengan persyaratan tertentu. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan. Jika untuk melaksanakan perkawinan, tidak boleh ada paksaan pada mempelai pria dan wanita untuk melakukannya. Sebaliknya, untuk poligami, dibutuhkan kehendak dari pihak terkait. Pengadilan dianggap sebagai tempat yang tepat untuk melaksanakan poligami untuk menghindari perselisihan yang berkepanjangan. Jika isteri dan suami ingin tetap mempertahankan perkawinan, kendati suami melakukan poligami, maka Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa asas monogami tidak bersifat absolut, tetapi ia merupakan prinsip. Perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari satu orang wanita dimungkinkan dengan syarat yang amat ketat. Perkawinan lebih dari satu orang istri tidak dilarang bahkan diberikan izin oleh Undang-Undang dengan syarat dan ketentuan 35
yang berlaku, di antaranya:41 1. Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 3 ayat (2): "Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan." Pengadilan yang memastikan bahwa poligami dilakukan suami dengan sepengetahuan oleh sang isteri. 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa: "Dalam hal suami akan beristri lebih dari seorang, wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya; Pengadilan dirujuk sebagai tempat yang legitimate untuk mewujudkan kehendak pria untuk memiliki isteri lebih dari satu. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 4 ayat (2), "Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari satu orang apabila: a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri (kebutuhan lahir dan batin); b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. d. Pada Pasal 5 ayat (1) huruf a, b, c, disebutkan bahwa: "Untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan, maka harus dipenuhi syarat-syarat di bawah ini: 1) Adanya persetujuan dari istri/istri-istri; 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka; 3) Adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri- istri dan anak-anak mereka. Itu adalah aspek normatif yang digariskan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Persyaratan dan prosedur perlu diperhatikan bagi pria yang hendak melakukan poligami. 41 Dedi Ismiranto, "Asas Monogami Dalam Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia Dan Tunisia," hlm. 4. Diakses melalui 36
Kendati poligami adalah perbuatan yang dilakukan dengan syarat tertentu, tetapi Pemerintah mengatur secara limitatif untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS). Untuk PNS, soal poligami diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Ketentuan mengenai poligami diatur dalam Pasal 10,11,12. Syarat poligami diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 10. Izin untuk beristeri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3 Pasal 10. Lebih lanjut, syarat alternatif tersebut adalah: a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Realitas kegagalan pada perempuan dijadikan alasan untuk mengizinkan PNS melakukan poligami. Itu perlu dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang menyatakan satu alasan kesehatan tersebut. Sedangkan syarat kumulatif menyebutkan: a. Ada persetujuan tertulis dari isteri; b. Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan c. Ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri- isteri dan anak-anaknya. Izin untuk berpoligami tidak akan diberikan oleh Pejabat atau Atasan jika: a. Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan; 37
b. Tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 10 ayat 2; c. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. Alasan dikemukakan bertentangan dengan akal sehat; dan atau e. Ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan. Mekanisme untuk melaksanakan poligami diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 5 dan 10: 1. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diajukan kepada pejabat melalui saluran tertulis. 2. Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian atau untuk beristeri lebih dari seorang, maupun untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud. Pemerintah mengubah ketentuan mengenai poligami untuk PNS melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1945 Tahun 1990 Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 9. 1. Pejabat yang menerima permintaan izin beristri lebih dari seorang sebgaimana dimaksud dalam pasal (4) ayat 1 wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. 2. Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat harus meminta keterangan tambahan dari isteri/ suami dari Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin itu atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan. 38
3. Sebelum mengambil keputusan, Pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami isteri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasehat. 6. Asas Tidak Mengenal Poliandri terbuka untuk dilakukan dengan mengutamakan perkawinan monogami, maka perkawinan yang dilakukan oleh satu orang wanita dengan lebih dari satu orang laki-laki sama sekali tertutup. Undang - undang Perkawinan tidak membolehkan adanya poliandri. Seorang wanita hanya memiliki seorang suami pada waktu yang bersamaan. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa: "Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami." Ini adalah idealisasi dari lembaga perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jika poligami masih Sebaliknya, poliandri dilarang untuk diterapkan. Hikmah utama perkawinan poliandri dilarang yaitu untuk menjaga kemurnian keturunan, jangan sampai bercampur aduk dan kepastian hukum seorang anak mengenai ayah biologisnya. Poliandri berkaitan dengan upaya untuk menjaga kejelasan sperma laki-laki yang membuahi. Karena anak sejak dilahirkan bahkan dalam keadaan tertentu walaupun masih dalam kandungan telah berkedudukan sebagai pembawa hak, sehingga perlu mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum. Apabila terjadi poliandri maka akan sulit untuk menentukan garis keturunan dari anak yang dilahirkan, hal ini nantinya juga akan berdampak pada sistem kewarisan terhadap anak dan suami-suami wanita manakala salah satu suami dari wanita tersebut meninggal dunia.42 Implikasi dari poliandri juga berkaitan dengan kewarisan, karena sulitnya menentukan ayah biologis dari anak. 42 Misran Muza Agustina Faktor-Faktor terjadinya Poliandri di Masyarakat(Studi Kasus di Kabupaten Pidie Jaya) Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 1 No. 1. Januari-Juni 2017, hlm. 250 ISSN: 2549 -3132; E-ISSN: 2549 -3167. Diakses melalui 39
Dalam perspektif filosofis bahwa poliandri merupakan bentuk perkawinan yang dilarang, karena pada dasarnya bertentangan dengan fitrah/kodrat sebagai wanita. Sementara dalam perspektif normatif bahwa poliandri hukumnya haram, hal ini berdasarkan dalil Alquran surat al-Nisa [4]: 24, dan al-Sunnah hadis riwayat Ahmad. Dalam perspektif yuridis, bahwa poliandri bertentangan dengan pasal 3 ayat 1, yakni bahwa seorang istri hanya boleh menikah dengan seorang suami (asas monogami). Sementara dalam perspektif psikologis bahwa poliandri sangat bertentangan dengan fitrah manusia, bahkan dapat mengganggu ketenangan hati atau jiwa. Terakhir, dalam perspektif sosiologis bahwa poliandri dapat mendatangkan masalah, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat, bahkan bertentangan dengan nilai-nilai sosial budaya.43 Dasar pelarangan poliandri mencakup alasan filosofis, psikologis, sosiologis. Semua aspek tersebut tidak ada yang mendukung praktik poliandri. Poliandri tidak dikenal dalam masyarakat Indonesia yang menganut sistem patriarki yang menjunjung harkat pria sebagai pihak yang memimpin wanita. Selain faktor-faktor tersebut, masalah kesehatan, ikatan biologis anak dengan orangtuanya merupakan faktor penting. Oleh sebab itu poliandri sulit untuk diterapkan di masyarakat Indonesia. Terlebih lagi dalam masyarakat patrilineal, poliandri menghancurkan kewibawaan pria sebagai pemimpin keluarga, sehingga tidak mungkin poliandri secara sosiologis tidak mungkin diterima di masyarakat Indonesia. 7. Asas Mempersulit Perceraian Sejalan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan bila ada alasan - alasan tertentu dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan setelah hakim atau juru sita pendamai tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. 43 Ja'far, "Larangan Muslimah Poliandri ...", hlm. 329 40
Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, yaitu perceraian itu harus dilakukan di depan Pengadilan yang di sertai dengan alasan-alasan yang telah di tentukan. Hal ini bertujuan membantu para pihak mencari jalan keluar dari permasalahan keluarga yang dihadapinya, jangan sampai ia mengambil langkah yang salah yaitu perceraian. Semaksimal mungkin dapat mengendalikan dan menekan angka perceraian ke titik yang paling rendah. 44 Perceraian adalah sesuatu yang sedapat mungkin dihindari. Sedapat mungkin semua pihak yang berkepentingan mencegah perceraian. Asas mempersulit terjadinya perceraian bukanlah berarti menutup rapat pintu perceraian, tetapi hanya mempersulit pelaksanaanya, artinya tetap dimungkinkan terjadinya perceraian jika seandainya benar-benar tidak dapat dihindarkan. 45 Perceraian adalah ujung terjauh dari perkawinan. Perceraian adalah suatu perbuatan yang diambil setelah upaya untuk mempertahankan telah dilakukan. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu, serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan. Prinsip ini ditegaskan dalam Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 yang menyatakan : (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri. 44 45 Suhaimi Afan, Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian Dalam Penjelasan Umum UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Teori Efektifitas Hukum (Studi Pengadilan Agama Kota Malang), Tesis, Program PascasarjanaUniversitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017, hlm. 26-27. Ibid., hlm. 27. 41
Perceraian adalah sesuatu yang tidak diharapkan terjadi. Jika terjadi perselisihan yang kemudian berujung pada pertengkaran yang berkepanjangan, maka perceraian hanya dapat dilakukan melalui Pengadilan. Maksud pembuat Undang-Undang adalah untuk menahan suami dan isteri agar tetap bersama dalam ikatan perkawinan, hakim dapat menawarkan perdamaian kepada kedua pihak sebelum masuk ke pokok perkara. Perceraian harus dilakukan dengan alasan yang cukup bahwa antara suami dan isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri. Perceraian terpaksa ditempuh karena sudah tidak ada lagi kecocokan di antara suami dan isteri, pertengkaran yang berkepanjangan yang akan sangat buruk dampaknya pada anak-anak, sehingga perceraian, dengan sangat terpaksa dan demi kepentingan yang lebih besar, harus dilakukan. 2.3. Prinsip Hukum Perkawinan Beberapa prinsip hukum perkawinan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Merujuk pada teori dan doktrin hukum, keabsahan ketentuan hukum dikaitkan pada konstitusi. 2.3.1. Prinsip Berkesesuaian dengan Falsafah Undang-Undang Dasar Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945, maka Undang-Undang ini di satu fihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan di lain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang-Undang Perkawinan ini telah menampung di dalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan Hukum Agamanya dan Kepercayaannya itu dari yang bersangkutan. 46 Sumber hukum yang ideal dan material berasal dari Hukum 46 Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Penjelasan Umum Angka 3. 42
Agama dan kepercayaan, adat istiadat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merujuk pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana dinyatakan dalam poin menimbang dan mengingat. Secara hukum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah menyatakan dirinya mengikuti nilai-nilai yang termuat dalam Pancasila dan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusionalnya. Poin pertimbangan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Berkeluarga adalah hak asasi bagi setiap orang. Perkawinan dilakukan secara bermartabat untuk melanjutkan keturunan, melanjutkan hidup, tumbuh dan berkembang bagi segenap anggota keluarga. Dasar konstitusional untuk pelaksanaan perkawinan adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B menyatakan bahwa: setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perkawinan adalah hak asasi bagi setiap warganegara Indonesia. Tidak ada satu pihak pun yang berwenang untuk menghalangi, kecuali terdapat alasan yang dapat dibenarkan oleh Undang-Undang untuk itu. Perkawinan adalah hak yang dijamin oleh konstitusi. 43
Mengikuti pandangan positivisme Hans Kelsen, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berkesesuaian dengan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan untuk membentuk Undang-Undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sedangkan kewenangan DPR didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20 ayat 1. Perkawinan adalah hak asasi bagi setiap warganegara. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 1 menjamin kedudukan sama bagi semua warganegara di dalam hukum dan pemerintahannya, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Perkawinan adalah hak bagi setiap warganegara yang dijamin oleh hukum dan wajib difasilitasi oleh Pemerintah untuk kebutuhan administrasi dan pencatatannya. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 menjamin kemerdekaan setiap warga negara untuk menjalankan ibadah dan kepercayaannya, termasuk hal yang berkaitan dengan perkawinan. 2.3.2. Prinsip Kedewasaaan Undang-Undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur. Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyatalah bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka Undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi, wanita.47 Dalam 47 Indonesia, Undang-Undang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan Penjelasan 44
perkembangannya, kedewasaan merupakan isu hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa usia anak adalah 18 tahun. Usia lebih dari 18 tahun sudah masuk sebagai usia dewasa. Selain kematangan atau masak jiwa, tentunya batas usia tersebut berkaitan dengan perkembangan organ reproduksi yang sudah menuju matang, tetapi belum pasti jika dihubungkan dengan kematangan psikologis yang bersangkutan. Hukum membatasi usia pria dan wanita yang melaksanakan perkawinan dimaksudkan untuk melindungi kepentingan kesehatan yang bersangkutan, sekaligus mencegah dilakukan perkawinan oleh pria atau wanita yang masih kanak-kanak. Perkawinan adalah kerelaan atau kesediaan kedua calon mempelai untuk melakukannya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa, "Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai." Karena perkawinan adalah perikatan, maka kesepakatan atau persetujuan kedua calon mempelai merupakan dasar untuk melangsungkan perkawinan. Tidak ada satu pihak pun dapat memaksakan seseorang untuk melakukan perkawinan. Tidak juga orangtua dari salah satu calon mempelai dan/atau kedua calon mempelai untuk memaksa melangsungkan perkawinan. Hanya kedewasaan yang menjadi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Syarat kedewasaan, dengan merujuk pada Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, tidak hanya mencakup usia, tetapi juga kematangan berpikir. Setelah usia terpenuhi, kondisi mental dan kematangan jiwa calon mempelai menjadi syarat atau kesiapan calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Tentang kedewasaan terkait dengan usia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 mengubah Umum Angka 4 huruf d. 45
ketentuan mengenai usia perkawinan. Jika di dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 menyebutkan usia wanita untuk melaksanakan perkawinan adalah 16 tahun. Namun dengan berlakunya Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka usia 16 tahun masih dianggap usia anak. Belum saatnya untuk melangsungkan perkawinan dan hidup sebagai sepasang suami isteri. Usia dewasa menurut ketentuan ini adalah di atas 18 tahun. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 menetapkan usia pria dan wanita untuk melaksanakan perkawinan adalah 19 tahun, tanpa pembedaan. Ukuran atau penilaian kedewasaan tidak hanya didasarkan pada usia. Karena, Kedewasaan merupakan perpaduan yang seimbang antara jiwa, raga dan intelektual. Ukuran kedewasaan memang sangat relatif, tergantung dari perspektif mana kita melihatnya. Kedewasaan menurut pandangan sosiologi belum tentu sama dengan kedewasaan menurut pandangan hukum, begitu juga kedewasaan menurut pandangan adat belum tentu sama dengan kedewasaan menurut pandangan agama. Dari beberapa ukuran yang umum digunakan antara lain adalah keseimbangan mental dan kemapanan sosial sebagai indikator kedewasaan, sedangkan hukum pada umumnya mengukur suatu kedewasaan dengan patokan usia dan tindakan perkawinan dan Hukum Islam menentukan kedewasaan dari tanda/ ciri biologis tertentu untuk menentukan seseorang telah memasuki pase"akil baligh", misalnya pada laki-laki ditandai dengan mimpi basah (ejaculation), sedangkan perempuan ditandai dengan datangnya masa haid (menstruasi). Dalam perspektif adat jawa istilah kedewasaan relevan dengan istilah "kemandirian"yang artinya mampu untuk mengurus kepentingannya sendiri secara bertanggungjawab atau dikenal dengan istilah "mencar" dan "kuat gawe".48 48 Sucipto (2014), "Kedewasaan Dalam Akad Nikah Dalam Perspektif Interdisipliner," ASAS, Vol.6, No.2, Juli 2014, hlm. 41. 46
Buku Ajar Hukum Perkawinan Ukuran ideal kedewasaan merupakan perpaduan dari usia, fisik dan mental (rohani). Tidak hanya usia, tetapi yang tidak kalah penting adalah aspek psikologis dari yang bersangkutan. Seorang laki-laki yang telah berusia 19 tahun dan sudah mandiri dianggap siap untuk melangsungkan perkawinan dan memimpin keluarga. Usia sudah mencapai 19 tahun, sudah bekerja, siap secara mental untuk memimpin keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga, bertanggung itu dibutuhkan mengingat perkawinan adalah ikatan kekal lahir batin seorang pria dan seorang wanita. Dengan kemampuan mencari nafkah tersebut, bahtera perkawinan akan mampu mengarungi kehidupan dengan segala tantangannya. jawab. Hal 47
2.4. Lembaran Kerja 1. Apa makna dari Asas dan Prinsip? 2. Apa yang dimaksud asas perkawinan kekal? 3. Apa yang dimaksud dengan asas perkawinan menurut hukum agama atau kepercayaan agamanya? 4. Apa yang dimaksud dengan asas perkawinan harus dicatatkan? 5. Apa yang dimaksud dengan asas monogami? 6. Apa yang dimaksud dengan asas perkawinan tidak mengenal poliandri? 7. Apa yang dimaksud dengan asas mempersulit perceraian? 8. Apa yang dimaksud dengan prinsip berkesesuaian dengan falsafah Undang-Undang Dasar? 9. Apa yang dimaksud dengan prinsip kedewasaan? 48
2.5. Bahan Bacaan Ahmad Azhar, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta, Fakultas Hukum UII, 1977. Alhamdani, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, Jakarta, Pustaka Imani, 1980. Amir Martosedono, Apa dan Bagaimana Undang-undang No.1.1974, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2001. Arifin Nurdin, Hukum Perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan, (UU No. 1/ 1974) Pustaka Jaya Bandung, 1981. Hilman Hadikusumo, Hukum Perkawinan Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1990. Mr. H.Abdullah Siddiqi, Hukum Perkawinan Islam, Tintamas Indonesia, Jakarta, 1983. Mohd, Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 1999. Mustika I Ketut dan Prakoso Djoko, Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1987. O. S, Eoh, Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek, PT. Grafindo, Jakarta, 2001. Soerjono Soekanto, Hukum Perkawinan di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, Timur 1982. Soekanto, Intisari Hukum Perkawinan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989. Sution Usman Adji, Kawin lari dan Kawin antar Agama, cetakan pertama Liberty, Yogyakarta, 1989. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2003. Wirjono Prodjodikoro, R., Hukum Perkawinan di Indonesia, Cetakan ke enam Sumur Bandung, Bandung, 1974. 49
Pertemuan Kuliah Ke 5 dan 6 1. Tujuan Instruksional Umum Setelah Mata Kuliah Hukum Perdata ini, mahasiswa semester II (dua) Fakultas Hukum Minimal akan dapat mengetahui dan menjelaskan materi Hukum Perkawinan 2. Tujuan Instruksional Khusus Mahasiswa akan dapat mengetahui dan menjelaskan tentang Perkawinan Sah 3. Satuan Acara Perkuliahan Pertemuan Kelima dan Keenam 3.1. Pokok Bahasan: 3.1.1. Ruang Lingkup Hukum Perkawinan a. Istilah dan Pengertian Hukum Perkawinan b. Sumber-sumber Hukum Perkawinan c. Subjek dan Objek Hukum Perkawinan d. Sistematika Hukum Perkawinan 51
3.2. Kegiatan Belajar Mengajar 3. 2.1. Tahap Kegiatan Pengajar dan Kegiatan Mahasiswa Pendahuluan Menjelaskan TIU dan TIK yang akan dicapai. Mencatat dan mendengarkan. Papan Tulis Hand out 1. Menanyakan kepada mahasiswa tentang Hukum Perkawinan 2. Menjelaskan dan Menguraikan tentang: Perkawinan Sah Memberi komentar Papan Tulis Penyajian e) f) Istilah dan Makna Perkawinan Sejarah Perkawinan Bertanya bila ada penjelasan yang kurang jelas Hand out g) Subjek dan objek Hukum Perdata h) Sistematika Hukum Perdata 9. Memberikan kesempatan bertanya dan menanggapi 10. Menunjukkan Penutup beberapa mahasiswa untuk menjawab pertanyaan Memberi komentar 11. Memberi rangkuman dan penguatan. Memperhatikan 12. Menyampaikan materi kuliah berikutnya. 32.2. Evaluasi Dan Tugas Buat beberapa pertanyaan berkaitan dengan topik yang telah disajikan dalam bentuk esai dan dibahas bersama. 52
BAB 3 Perkawinan Sah 3.1. Pengertian Perkawinan Sah Agama merupakan faktor yang terpenting dalam melaksanakan perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) menyatakan Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pengertian hukum masing-masing agama adalah agama yang dianut oleh kedua mempelai. Agama yang dimaksud di sini adalah agama kedua mempelai bukan agama yang dianut oleh masing-masing mempelai. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan salah satu agama calon suami/istri.49 Agama merupakan faktor kunci untuk memperoleh keabsahan dari pelaksanaaan perkawinan. A marriage is valid when it is concluded according to the religious laws and customs of both spouses (Article 2(1)). This means that the validity of the marriage primarily depends on the fulfillment of the religious requirements for marriage. In turn, this validity determines the legal status of a child. The 1974 Marriage Law and the 1991 Compilation do not regulate a timeframe in which a child must be born to be considered a marital child. According to 49 Sonya Rosely, Sihabudin, Nurini Aprilianda, "Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Kajian Berdasarkan Hukum Gereja Bagi Perkawinan Kristen Di Indonesia)," Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, tanpa tahun, hlm. 3. 53
Article 66 of the 1974 Marriage Law, an absence of regulation means that the previous relevant legal provisions still apply. The relevant provisions are Article 251 and Article 255 of the 1848 Civil Code. Article 251 states that when a child is born within 180 days of the conclusion of the marriage, the husband may deny paternity of the child, except where he knew of the pregnancy at the time of marriage, where he signed the birth certificate, or where the child was born dead. Thus, if a child is born within six months of marriage, and the husband does not deny paternity of the child, the rule applies *363 that the child will be presumed to be a legitimate child.Article255 stipulates that when a child is born 300 days or more after the dissolution of the marriage it is considered born out of wedlock. Although this matter is not regulated in the 1991 Compilation of Islamic Law, according to Islamic doctrine a child who is born within six months of marriage is a premarital child. Hence, application of Article 251 is controversial in the Islamic courts. 50 Maksud dari pembuat Undang-Undang terkait hal ini adalah untuk menghindari kerumitan yang akan timbul di masa mendatang jika perkawinan dilangsungkan dengan dua agama yang berbeda dari mempelai. Implikasi hukum dari ketentuan ini adalah sahnya perkawinan apabila dilaksanakan menurut tata tertib salah satu agama. Perkawinan yang hanya dilakukan di hadapan pegawai pencatatan sipil adalah tidak sah. Tidak ada perkawinan yang tidak dilakukan di hadapan pegawai pencatat sipil. Kantor pencatatan sipil hanya menerima buku nikah yang dikeluarkan oleh petugas dari Kantor Urusan Agama (KUA). Itu adalah syarat administratif untuk pencatatan perkawinan. 292 The bureaucratization of Muslim marriages through the process of marriage registration is a major component in the bureaucratization of Islam. The government uses well-known rhetoric to justify this bureaucratization project, namely to protect the rights of vulnerable citizens--especially women and children- -and to ensure public order. The bureaucratization of Indonesian Muslim marriages was considered a significant move--particularly 50 Euis Nurlaelawati, Stijn Cornelis van Huis, "The Status Of Children Born Out Of Wedlock And Adopted Children In Indonesia:: Interactions Between Islamic, Adat, And Human Rights Norms," Journal of Law and Religion Vol. 34. December, 2019, hlm. 362-363. 54
by women activists and women's organizations--to emancipate family law from the "anti-egalitarian provisions of Islam."51 Tujuan pencatatan perkawinan untuk tertib administrasi dan juga mencegah perkawinan siri. Secara sosiologis, perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan atau perkawinan berdasarkan agama atau istilah lain yang dipakai untuk menyebut perkawinan yang tidak mengikuti persyaratan yang ditentukan oleh Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Untuk menerapkan syarat ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengarahkan pada kelayakan (eligible) untuk mendapatkan layanan administratif berupa pencatatan perkawinan. Perkawinan yang sah, yang dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing, yaitu agama dari kedua mempelai. Kalimat ini mengandung multi tafsir. Apa yang dimaksud dengan agama dan kepercayaannya masing-masing? Apakah agama dan kepercayaan merupakan dua hal yang berbeda? Dengan kalimat yang demikian, terbuka kemungkinan untuk melakukan penafsiran mengenai agama dan kepercayaan. Pada prinsipnya, hukum agama yang melandasi pelaksanaan perkawinan merupakan syarat sahnya. Dengan demikian, perkawinan yang mengikuti hukum agama dari mempelai menjadi syarat sah dan kelayakan untuk memperoleh layanan pencatatan dari negara untuk perkawinan tersebut. Perkawinan harus dilakukan dengan satu agama dan kepercayaan yang dianut oleh mempelai. 3.2. Syarat Perkawinan Sah Setelah menetapkan agama sebagai syarat untuk melaksanakan perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan ada 2 macam syarat materiil dan formil. 1. Syarat Materiil, yaitu syarat-syarat yang menyangkut pribadi calon suami dan calon isteri: a. Persetujuan calon suami dan istri ini ditentukan dalam Undang-Undang Persyaratan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 6 ayat 1. Ini merujuk pada prinsip kebebasan dalam melakukan 51 Nisa, "The Bureaucratization of...," hlm. 292. 55
perikatan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III. Perkawinan dilangsungkan karena kehendak kedua calon mempelai. Kehendak atau persetujuan itu datang dari keduanya, tanpa ada intervensi dari pihak mana pun, bahkan orangtua sekalipun tidak dapat dibenarkan untuk menentukan kedua calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Kehendak ini merupakan bentuk pengakuan dari kedewasaan para pihak yang melangsungkan perkawinan. b. Tidak ada/boleh ada paksaan, ancaman atau salah sangka mengenai diri suami istri. Ini adalah prinsip hukum mengenai keabsahan perjanjian dimana tidak boleh ada paksaan, ancaman atau pun salah sangka atau kekhilafan dari calon mempelai ketika melangsungkan perkawinan. Secara prinsip hal ini sangat penting dan mendasar, karena satu atau beberapa hal tersebut terdapat dalam perkawinan, maka perkawinan tersebut dianggap batal demi hukum. c. Pemenuhan Syarat Umur Minimal Umur adalah persyaratan yang ditentukan oleh Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1. Batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan: 19 Tahun untuk pria 16 tahun untuk wanita Ketentuan ini sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 yang menyatakan bahwa batas usia seorang pria dan wanita untuk melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun. Ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak mengenai usia anak, yaitu 18 tahun. Dengan demikian, mempelai wanita harus berusia lebih dari 18 tahun, menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak. 56
d. Kalau perkawinan akan dilangsungkan sebelum mencapai batas umur minmal, harus dimintakan dispensasi dari pengadilan/pejabat yang ditunjuk oleh orang tua kedua calon suami istri. Kondisi ideal tidak selalu terjadi. Ada kalanya situasi kondisi tertentu terjadi dan mengharuskan dilangsungkannya perkawinan. Artinya, saja dikesampingkan demi kepentingan yang lebih besar dan urgent. Dalam hal terjadi kehamilan, misalnya, sedangkan kedua mempelai masih berusia di bawah 19 tahun, maka perkawinan harus dilangsungkan. Orangtua dari pihak pria dan/atau orangtua dari pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 2. kedewasaan dapat Kendati terdapat kondisi yang mengharuskan perkawinan dilangsungkan, tidak dapat serta merta memberikan dispensasi tersebut, kecuali telah mendengarkan pendapat kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 3. Pengadilan harus memperoleh keterangan langsung dari kedua calon mempelai terkait dengan permintaan dispensasi perkawinan untuk memastikan bahwa tidak ada pemaksaan terhadap kedua calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Konfirmasi pengadilan adalah untuk memastikan bahwa dispensasi memang dibutuhkan karena kondisi yang mengharuskannya. tetapi Pengadilan e. Calon suami dan calon isteri harus tidak terikat dalam tali perkawinan dengan orang lain sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 9. Bagi mempelai wanita, poliandri tidak mungkin dilakukan. Larangan itu tidak hanya merujuk 57
pada perintah Al Qur'an, tetapi juga berkaitan dengan penentuan hubungan darah dengan anak (nasab). Tentunya dibutuhkan upaya yang lebih rumit untuk mendapatkan kepastian mengenai ayah biologis dari seorang anak jika ibunya memiliki suami lebih dari 1 (satu) orang. Oleh sebab itu, alasan nasab dan kepentingan anak larangan ini memiliki dasar. Sedangkan untuk pria masih dibuka kemungkinan untuk melakukan perkawinan, kendati sudah terikat dengan perkawinan. Tetapi ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh pria yang melakukan poligami. f. Bagi wanita ada kewajiban memenuhi suatu jangka waktu tertentu untuk melangsungkan perkawinan tunggu (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 11 dan Peraturan P No. 9 tahun 1975 Pasal 39) 2. Syarat Formil, yaitu syarat-syarat yang menyangkut formalitas yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan. Syarat formil adalah syarat yang harus dilakukan sebelum dilangsungkan perkawinan, dan syarat-syarat yang harus dipenuhi berbarengan dengan dilangsungkannya perkawinan itu sendiri.52 Ada dua tahap dalam syarat formil yaitu sebelum perkawinan, pada saat dilangsungkannya perkawinan. Syarat formil diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 12 yang mengamanatkan pembuatan peraturan tersendiri untuk tata cara pelaksanaan perkawinan. Setahun kemudian Pemerintah memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Ketentuan tersebut memuat tata cara melakukan perkawinan dalam Pasal 10-13. Beberapa syarat formil perkawinan adalah: 1. Permohonan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 10 ayat 1 menyebutkan bahwa "Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak 52 Afandi, Op.cit., hlm. 109. 58
pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini." Secara prosedural, calon mempelai mengajukan permohonan untuk melangsungkan perkawinan. 10 hari setelah dicatat permohonan tersebut, perkawinan dilangsungkan. 2. Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu; Perkawinan hanya dapat dilakukan dengan mengikuti ajaran agama dan kepercayaan kedua mempelai sebagaimana dinyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 10 ayat 2 3. Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi; Hal itu ditegaskan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 10 ayat 3. Pelaksanaan perkawinan menurut agama dan kepercayaan kedua mempelai harus dipastikan dengan kehadiran pegawai pencatat dan saksi. 4. Penyiapan Akta Perkawinan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 11 ayat (1) mengarahkan tahap, "sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku." Sesaat setelah ijab kabul, pegawai pencatat menyodorkan akta perkawinan untuk ditanda tangani oleh kedua mempelai. 5. Penandatanganan Akta Perkawinan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang 59
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 11 ayat (2) menyebutkan bahwa, "akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya." Saksi dan pegawai pencatat harus membubuhkan tanda tangan pada akta perkawinan tersebut. 6. Penandatangan Akta Perkawinan Sebagai Pencatatan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 11 ayat (3) menegaskan bahwa, "dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi." Penanda tanganan akta perkawinan, secara otomatis negara telah mencatat perkawinan tersebut. 7. Informasi di Akta Perkawinan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 12 Akta tersebut berisikan sejumlah informasi: a. Nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami-isteri; Apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu; b. Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka; c. Izin sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5); d. Dispensasi sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2); e. Izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 4; 60
f. Persetujuan sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 6 ayat (1); g. Izin dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/ PANGAB ini Panglima Tentara Nasional Indonesia) bagi anggota Angkatan Bersenjata (kini Tentara Nasional Indonesia); (saat h. Perjanjian perkawinan apabila ada; i. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman para saksi, dan wali nikah bagi yang beragama Islam ; j. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa. 8. Penyimpanan Dokumen Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 13 ayat (1) Akta perkawinan dibuat dalam rangkap 2 (dua), helai pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat, helai kedua disimpan pada Panitera Pengadilan dalam wilayah Kantor pencatatan Perkawinan itu berada. Ada dua dokumen atau akta perkawinan yang disimpan oleh pegawai pencatat (Kantor Urusan Agama) dan pengadilan di wilayah KUA berdomisili. 9. Kutipan Akta untuk Suami dan Isteri Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 13 ayat (2) Kepada suami dan isteri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan. Kutipan akta perkawinan berupa buku nikah diberikan kepada suami dan isteri. Sebagai suatu perikatan, maka perkawinan memuat hak dan kewajiban suami dan isteri. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 30 mengatur soal itu. Kewajiban dalam perkawinan setidaknya adalah luhur dan demi menegakkan 61
rumah tangga, yang pada akhirnya akan menjadi sendi yang kokoh masyarakat. Rubuh bangunnya bangsa dapat dikatakan sangat bergantung pada kekokohan rumah tangga. Undang-Undang ini memandang amat penting rumah tangga, sehingga menegaskan bahwa berumah tangga adalah perbuatan yang luhur dan memperkuat masyarakat. Keluarga-keluarga yang kuat akan menguatkan bangsa. Tentunya, tujuan mulia dan luhur itu tidak mungkin dapat dicapai jika tidak ada pelaksanaan kewajiban dan hak oleh suami dan isteri. Pria dan wanita memiliki kedudukan yang setara dalam perkawinan dengan peran dan tanggung jawab yang berbeda dan saling melengkapi. Mengenai hal itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 31 ayat 1 menyatakan Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Kesetaraan kedudukan suami dan isteri terkait dengan hak dan kewajiban ini ditekankan. Sebagai manusia dewasa, suami dan isteri merupakan pribadi yang memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum terkait dengan kepentingan keluarga sebagaimana dinyatakan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 31 ayat 2. Perbuatan hukum yang dilakukan suami dan isteri merupakan bagian dari penegakan keluarga. Untuk mencapai tujuan, suami dan isteri memiliki peran yang saling sinergis. Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga. Keduanya merupakan komplementer. Satu tidak berperan, maka biduk rumah tangga akan goyah atau oleng mengarungi lautan kehidupan yang kadang bergelombang di tengah ketenangan, ketentraman dan harmonis. Untuk menetapkan hidup yang teratur, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 32 ayat 1 mengingatkan bahwa keluarga harus memiliki tempat kediaman yang tetap. Pembuat Undang-Undang mengingatkan bahwa rumah adalah kebutuhan dasar. Bukan soal mewahnya, tetapi kediaman adalah suatu kebutuhan dasar dan pokok. Pencapaian untuk memiliki 62
kediaman sepenuhnya berada dalam keputusan suami dan isteri dengan melihat pada kondisi dan situasi yang ada sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 32 ayat 2. Kediaman merupakan kebutuhan, tetapi suasana merupakan rumah bagi hati suami dan isteri. Di kediamanlah suami dan isteri saling menumpahkan rasa cinta, saling menghormati, membangun dan mengukuhkan kesetiaan, serta siap dan rela memberikan bantuan lahir bathin satu kepada lainnya. Substansi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 33 mengungkapkan "isi perabotan" mental dan jiwa keluarga. Rasa cinta, hormat, rela bantuan, setia mengikat kuat dua hati. Dalam kehidupan sehari-hari, suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan. Kualitas hidup menjadi lebih penting disoroti oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 34 ayat 1. Sebagai pasangan, suami bekerja untuk mencari nafkah, sedangkan isteri mengatur rumah tangga sebaik-baiknya. Kedua peran itu dijalankan dengan baik oleh suami dan isteri. Titik kritisnya adalah peran itu diisi dengan rasa dan terpenuhi kebutuhan hidup wajar selayaknya. Tanpa itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 34 ayat 3 mengingatkan bahwa Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugutan kepada Pengadilan. Artinya, kewajiban itu menjadi kunci kelanggengan keluarga. Satu pihak tidak menjalankan kewajiban, maka tiang penyangga keluarga akan lepas. Jika tidak dapat diselesaikan oleh suami dan isteri, maka pengadilan menjadi tumpuan untuk menyelesaikan biduk perkawinan. 63
3.3. Lembaran Kerja 1. Apa makna dari asas dan prinsip? 2. Apa yang dimaksud asas perkawinan kekal? 3. Apa yang dimaksud asas perkawinan monogami? 4. Apa yang dimaksud asas larangan poliandri? 5. Apa makna dari asas dan prinsip? 6. Apa yang dimaksud asas perkawinan kekal? 64
7. Apa yang dimaksud asas perkawinan monogami? 8. Apa yang dimaksud asas larangan poliandri? 9. Apa makna dari asas dan prinsip? 10. Apa yang dimaksud asas perkawinan kekal? 11. Apa yang dimaksud asas perkawinan monogami? 12. Apa yang dimaksud dengan poligami dengan syarat terbatas? 13. Apa yang dimaksud asas larangan poliandri? 65
3.4. Bahan Bacaan Ahmad Azhar, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta, Fakultas Hukum UII, 1977. Alhamdani, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, Jakarta, Pustaka Imani, 1980. Amir Martosedono, Apa dan Bagaimana Undang-undang No.1.1974, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2001. Arifin Nurdin, Hukum Perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan, (UU No. 1/ 1974) Pustaka Jaya Bandung, 1981. Hilman Hadikusumo, Hukum Perkawinan Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1990. Mr. H.Abdullah Siddiqi, Hukum Perkawinan Islam, Tintamas Indonesia, Jakarta, 1983. Mohd, Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 1999. Mustika I Ketut dan Prakoso Djoko, Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1987. O. S, Eoh, Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek, PT. Grafindo, Jakarta, 2001. Soerjono Soekanto, Hukum Perkawinan di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, Timur 1982. Sution Usman Adji, Kawin lari dan Kawin antar Agama, cetakan pertama Liberty, Yogyakarta, 1989. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2003. Wirjono Prodjodikoro, R., Hukum Perkawinan di Indonesia, Cetakan ke enam Sumur Bandung, Bandung, 1974. 66
Pertemuan Ke 5 dan 6 1. Tujuan Instruksional Umum Setelah Mata Kuliah Hukum Perdata ini, mahasiswa semester II (dua) Fakultas Hukum Minimal akan dapat mengetahui dan menjelaskan materi Hukum Perkawinan 2. Tujuan Instruksional Khusus Mahasiswa akan dapat mengetahui dan menjelaskan tentang Putusnya Perkawinan 3. Satuan Acara Perkuliahan (SAP) 3.1. Pokok Bahasan: 1)Putusnya Perkawinan 3.2. Kegiatan Belajar Mengajar 1. 2.1. Tahap Kegiatan Pengajar dan Kegiatan Mahasiswa 67
Pendahuluan 1. Perkenalan, kontrak pembelajaran, sistem penilaian, Pokok Bahasan Mencatat dan mendengarkan. Papan Tulis Hand out 2. Menjelaskan TIU dan TIK yang akan dicapai. 1. Menanyakan kepada mahasiswa tentang Putusnya Perkawinan 2. Menjelaskan dan Menguraikan tentang: Penyajian a) Pengertian Putusnya Perkawinan b) Akibat Hukum Putusnya Perkawinan Memberi komentar Bertanya bila ada penjelasan yang kurang jelas Papan Tulis Hand out c) Sebab Putusnya Perkawinan 1. Memberikan kesempatan bertanya dan menanggapi Penutup 2. Menunjukkan beberapa mahasiswa untuk menjawab pertanyaan Memberi komen- tar 3. Memberi rangkuman dan penguatan. 3. Memberi rangkuman dan penguatan. 4. Menyampaikan materi kuliah berikutnya. 3.2.3. Evaluasi Dan Tugas Buat beberapa pertanyaan berkaitan dengan topik yang telah disajikan dalam bentuk esai dan dibahas bersama 68
BAB 4 Putusnya Perkawinan 4.1. Pengertian Putusnya Perkawinan lahir batin seorang pria ikatan dengan seorang wanita yang tujuannya adalah untuk menciptakan kebahagiaan, kedamaian. Tetapi kehidupan memiliki misterinya sendiri. Sepertinya halnya dengan takdir hidup dan mati, perkawinan pun memiliki takdirnya. Ada perkawinan yang bertahan hingga maut yang memisahkan, tetapi ada perkawinan yang berakhir dalam waktu yang cukup singkat maupun yang telah bertahan bertahun- tahun. Perkawinan merupakan Putusnya perkawinan merupakan suatu hal yang sangat mungkin terjadi, sehingga ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pun memberikan jalan darurat berupa perceraian sebagai cara terbaik dalam kondisi yang buruk. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 38 menyebutkan sebab putusnya perkawinan karena beberapa sebab, yaitu: a. kematian, b. perceraian dan c. atas keputusan Pengadilan Jika mengacu pada asas perkawinan yang bersifat kekal, maka hanya cerai yang disebabkan oleh kematian yang menggambarkan 69
perkawinan ideal. Artinya, perkawinan tersebut hanya terputus lantaran satu dari keduanya meninggal dunia. Selebihnya, perkawinan putus karena perceraian dan atas keputusan pengadilan. Prosedur perceraian tidak akan disegerakan. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Hakim akan meminta kedua belah pihak untuk memikirkan kembali keinginan bercerai. Hakim harus menasihati kedua belah pihak agar keduanya berdamai dan kembali hidup rukun. Dalam hal, Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim harus memroses gugatan atau permohonan cerai. Karena asas hukum perkawinan mempersulit perceraian, maka ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 2 menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Kebersamaan hanya akan memperpanjang pertengkaran dalam rumah tangga. Tidak ada jalan lain bagi Hakim kecuali mengabulkan permohonan cerai atau memenangkan gugatan cerai. diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Perceraian harus dilakukan dengan tatacara di depan sidang pengadilan. Artinya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 ayat 3 tidak memungkinkan dilakukan cerai secara diam-diam, melainkan harus dilakukan melalui proses hukum. Pilihan untuk bercerai dilakukan melalui gugatan cerai kepada pengadilan sebagaimana dinyatakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 40 ayat 1 dengan tata cara pengajuan gugatan yang diatur dalam peraturan perundang- undangan tersendiri. Perceraian 4.2. Akibat Putusnya Perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41 menyebutkan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : 70
a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya; b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Kendati perkawinan sudah putus, kewajiban suami isteri berakhir bertransformasi menjadi kewajiban bapak dan ibu kepada anak-anak berdasarkan putusan Pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memperhatikan kepentingan anak. Tanggung jawab orangtua yang bercerai pada anak tidak berhenti. Yang lebih penting adalah bagaimana membesarkan anak dalam keadaan orangtua sudah bercerai. Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin mengatakan angka perceraian di Indonesia khususnya yang beragama Islam, pada tahun 2019 mencapai 480.618 kasus. Angka tersebut mengalami peningkatan setiap tahun sejak tahun 2015. Ini berdasarkan data Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung. Amin merinci pada tahun 2015 terdapat 394.246 kasus, kemudian pada tahun 2016 bertambah menjadi 401.717 kasus, lalu pada tahun 2017 mengalami peningkatan yaitu 415.510 kasus dan tahun 2018 terus alami peningkatan menjadi 444.358 kasus. Sementara itu, pada 2020, per Agustus jumlahnya sudah mencapai 306.688 kasus.53 Tingkat perceraian terus meningkat dari tahun ke tahun. Banyak sebabnya. Sudah menjadi keprihatinan jika mencermati angka-angka perceraian tersebut. Artinya, bukan berarti perkawinan saat ini tidak dianggap sebagai pranata luhur, tetapi lebih pada persoalan-persoalan lain yang dialami pasangan suami dan isteri dalam mengarungi bahtera rumah tangganya. 53 71
4.3. Sebab Putusnya Perkawinan Kendati asas kekekalan merupakan asas teleleogis, tetapi perceraian adalah suatu hal yang mungkin terjadi. Beberapa hal yang tercatat sebagai sebab perceraian, antara lain: 1. Finansial Persoalan finansial menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian. Semua urusan terkait keuangan, seperti penghasilan, tagihan, utang, cicilan, hingga kebiasaan belanja, ada baiknya dibicarakan bersama. Jika tak dibicarakan dengan baik, maka bisa memicu timbulnya perceraian. 54 Persoalan finansial membuat rentan perkawinan. Di tengah kebutuhan yang kian meningkat, suami yang gagal memperoleh cukup uang untuk memenuhi kebutuhan dasar menyebabkan isteri dan anak-anak bermasalah. Isteri menuntut suami untuk mampu memberikan kelayakan hidup yang normal. Tentunya tidak mudah persoalan finansial ini terselesaikan jika posisi kebutuhan dan kemampuan tidak sejalan. Masalah finansial sebagai sebab perceraian tercatat terjadi di Kabupaten Bandung. Juni 2020 masuk di atas 1012 gugatan cerai. Agustus 2020 masuk 596 gugatan cerai.55 Situasi pandemi makin memperparah keadaan ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang minus, aktivitas bisnis yang banyak terhenti menyebabkan banyak perusahaan yang dengan sangat terpaksa memutuskan hubungan kerja dengan pegawainya. Peristiwa ini menyebabkan krisis pada keluarga-keluarga yang mana para suami mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) atau usaha yang dilakukan mengalami kegagalan akibat pandemi. Tantangan berat bagi suami dan isteri untuk mempertahankan rumah tangga karena persoalan finansial. Dalam kondisi normal pun, hal ini kerap terjadi pada keluarga goyah ketika suami tidak lagi memiliki pekerjaan atau usaha yang dilakoni oleh suami tidak memberikan hasil. Terlihat betapa keadaan keuangan merupakan fondasi dasar untuk menjaga perkawinan dari putus. Fenomena yang sama juga ditemukan di Samarinda, Kalimantan Selatan. Menurut catatan Kantor Pengadilan Agama Klas I 54 perlu-anda-ketahui-apa-saja. 55 72
Samarinda, sepanjang Januari 2020 hingga akhir Agustus 2020, sebanyak 1.415 pengajuan cerai masuk. Dari jumlah tersebut, 1.054 perkara cerai dikabulkan pengadilan. Perinciannya terdiri dari 361 talak (diajukan suami) dan 885 gugat (diajukan istri). Sebanyak 25 perkara ditolak, 56 tidak diterima, dan 107 perkara dicabut. Sebanyak 107 perkawinan terselamatkan. Perkara yang masuk dan diproses di Pengadilan Agama Klas I sepanjang 2020 ini terbilang tinggi. Jika dirata-ratakan, pengadilan menerima 177 perkara per bulan pada tahun ini. Sementara pada 2019, pengadilan menerima 2.169 kasus atau 180 kasus per bulan. Adapun pengajuan kasus pada 2018 sebanyak 2.092 atau 174 kasus per bulan.56 Tidak dapat dipungkiri bahwa masalah finansial adalah satu dari beberapa faktor yang menjadi penyebab perceraian. Data berikut ini menunjukkan bahwa masalah ekonomi merupakan faktor penyebab kedua perceraian, sebesar 28,2%, di bawah pertengkaran sebesar 46,6%. Pandemi menjadi sangat determinan terhadap kondisi keuangan para suami yang kemudian menyebabkan rentannya tiang rumah tangga. Fakta statistik menunjukkan betapa pentingnya keadaan keuangan merupakan aspek yang harus dipastikan para suami untuk terus mempertahankan rumah tangga. Tabel 4.1. Angka Perceraian dan Alasannya 57 56 57 73
Yang menarik poligami sebagai sebab perceraian sangat kecil 0,3%. Data ini menunjukkan bahwa kecenderungan rakyat Indonesia lebih banyak yang menjalani perkawinan monogami. Dapat dikatakan bahwa poligami disadari betul konsekuensinya yang tidak ringan dari banyak aspek. Secara umum angka perceraian berdasarkan data Mahkamah Agung yang dikutip oleh BBC Indonesia adalah sebagai berikut Tabel 4.2. Angka Perceraian (2015-Agustus 2020)58 Data tersebut menunjukkan kenaikan jumlah perceraian dari tahun ke tahun sejak 2015. Jumlah perceraian di tahun 2020, per Agustus masih tinggi. situasi pandemi Covid-19 sangat berpengaruh dimana banyak suami yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja akibat perusahaan dimana tempat mereka bekerja mengalami kerugian selama pandemi. 2. Anak Selain finansial, hal lain yang juga sangat penting dalam berumah tangga adalah masalah anak yang tak bisa dianggap sepele. Mulai dari keinginan memiliki momongan, pola pengasuhan, pembagian peran dan tugas, dan lainnya. Jika persoalan anak tak diselesaikan dengan baik, maka persoalan bisa menjadi hal yang serius. 59 Anak 58 59 Data Mahkamah Agung yang dikutip oleh perlu-anda-ketahui-apa-saja. 74
adalah sumber pemersatu suami dan isteri, tetapi anak pun dapat menjadi sumber perpecahan antara suami dan isteri. Mempunyai anak merupakan dambaan setiap pasangan, tetapi perlu kekompakan di antara suami dan isteri. Menurut ajaran agama, ada beberapa hikmah dari keberadaan anak dalam keluarga. Pertama, anak merupakan amanat Allah kepada pasangan suami dan isteri. Sebagai amanat, maka suami dan isteri harus memperlakukan anak sebagaimana tuntunan agama. Suami dan isteri berkewajiban membesarkan anak-anak sebaik-baiknya dengan memberikan Pendidikan yang baik, mengajarkan hal-hal yang mendasar kepada anak. Suami harus menyediakan semua kebutuhan anak, termasuk kebutuhan akan Pendidikan. Kedua, anak adalah ujian atau cobaan dari Allah. Suami dan isteri harus saling bahu membahu membesarkan dan mendidik anak. Nilai dari keberhasilan dari suami dan isteri membesarkan anak adalah akhlak mulia dari anak. Ketiga, anak adalah sumber kebahagiaan suami dan isteri. Dengan adanya anaknya, kebahagiaan menghuni hati suami dan isteri. Kebersamaan suami dan isteri dalam membesarkan anak amat penting. Tetapi dalam beberapa hal, anak menjadi sumber penyebab perceraian. Anak menjadi sumber perebutan suami dan isteri yang bercerai. Tentunya, hal ini sangat berpengaruh pada kejiwaan anak. 3. Seks Ketidaknyamanan atau ketidakpuasan dalam hubungan seks bisa mengurangi keintiman. Kalau tidak ada komunikasi yang jujur dan terbuka soal seks, masalah yang ada bisa berlarut-larut dan menghapuskan rasa cinta yang sempat dibangun. Artinya, kehidupan seksual bisa memengaruhi keharmonisan hubungan rumah tangga. 60 Seks merupakan aktivitas yang sangat menyenangkan bagi suami dan isteri. Sebagai bentuk kasih sayang dan pemenuhan kebutuhan biologis, seks merupakan aktivitas yang berpusat pada kebutuhan dan kesenangan bersama. Keseimbangan itu menjaga hubungan suami dan isteri menjadi harmonis. Saling memberikan kesempatan untuk mengekspresikan perasaannya dalam seks merupakan 60 perlu-anda-ketahui-apa-saja. 75
hal yang amat penting untuk menjaga keharmonisan suami dan isteri. Sebaliknya, seks yang tidak seimbang antara keinginan dan kebutuhan suami dan isteri dapat menjadi sumber atau penyebab perceraian. 4. Waktu Berdua Rutinitas yang terlalu padat sampai membuat intensitas berduaan jadi makin jarang. Akibatnya muncul perasaan asing satu sama lain. Pernikahan tak lagi diselimuti rasa cinta. Segalanya terasa hambar. Jika hal ini tak segera diatasi, ikatan pernikahan bisa makin renggang dan tak ada lagi rasa peduli untuk mempertahankan cinta yang ada.61 Kesibukan suami dan isteri tidak boleh menghilangkan waktu bersama. Kebersamaan yang sangat intim tersebut merupakan sarana untuk merawat perasaan sayang suami dan isteri. Kesibukan seringkali melenyapkan bentuk-bentuk kecil ekspresi kasih sayang, atau perhatian suami kepada isteri atau sebaliknya. Dunia modern saat ini merupakan tantangan yang besar pada eksistensi keluarga. Kesibukan dalam pekerjaan yang demikian menyita waktu, tenaga dan pikiran menyebabkan hilangnya waktu berdua suami dan isteri. Kebutuhan yang demikian besar dan banyak memaksa suami, bahkan isteri untuk berjuang mencari uang. Dalam titik kesibukan inilah, perlu, bahkan amat dibutuhkan waktu berdua suami dan isteri. Waktu berdua merupakan kesempatan dan suasana yang sangat personal dan intim untuk merawat kasih sayang suami dan isteri. Dalam beberapa kasus, sedikitnya waktu bersama menjadi alasan suami dan isteri untuk bercerai. 5. Berbagi Peran Pekerjaan rumah tangga yang kelihatan sepele, tapi bila tak dilakukan secara baik bisa menimbulkan masalah. Apalagi, kalau saling menuduh dan menyalahkan atas pekerjaan rumah tangga yang tak pernah selesai, perasaan yang sudah terluka dan tersinggung bisa menjadi pemicu terjadinya perceraian.62 Tidak dapat dipungkiri bahwa dunia modern berpengaruh pada keluarga. Peran suami sebagai pencari nafkah kadang kala tidak menghasilkan pendapatan 61 62 perlu-anda-ketahui-apa-saja. perlu-anda-ketahui-apa-saja. 76
Buku Ajar Hukum Perkawinan yang cukup, sehingga isteri pun ikut bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarga. Tentunya, hal ini membutuhkan komitmen akan peran dan tanggung jawab suami dan isteri. Kuncinya ada pada pembagian peran dan kesediaan saling membantu suami dan isteri. Dalam beberapa kasus, pembagian peran ini tidak berjalan seimbang. Isteri tetap menangani semua urusan domestik dan bekerja di kantor, sementara suami hanya bekerja dan tidak turun tangan membantu untuk menangani hal-hal lain, sehingga isteri memiliki peran dan pekerjaan domestik dan non-domestik yang lebih besar dan banyak ketimbang suami. 77
4.3. Lembaran Kerja 1. Apa makna dari pengertian putusnya perkawinan? 2. Sebutkan dan jelaskan penyebab putusnya perkawinan! 3. Jelaskan akibat putusnya perkawinan 78
4.4. Bahan Bacaan Ahmad Azhar, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta, Fakultas Hukum UII, 1977. Alhamdani, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, Jakarta, Pustaka Imani, 1980. Amir Martosedono, Apa dan Bagaimana Undang-undang No.1.1974, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2001. Arifin Nurdin, Hukum Perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan, (UU No. 1/ 1974) Pustaka Jaya Bandung, 1981. Hilman Hadikusumo, Hukum Perkawinan Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1990. Mr. H.Abdullah Siddiqi, Hukum Perkawinan Islam, Tintamas Indonesia, Jakarta, 1983. Mohd, Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 1999. Mustika I Ketut dan Prakoso Djoko, Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1987. O. S, Eoh, Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek, PT. Grafindo, Jakarta, 2001. Soerjono Soekanto, Hukum Perkawinan di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, Timur 1982. Sution Usman Adji, Kawin lari dan Kawin antar Agama, cetakan pertama Liberty, Yogyakarta, 1989. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2003. Wirjono Prodjodikoro, R., Hukum Perkawinan di Indonesia, Cetakan ke enam Sumur Bandung, Bandung, 1974. 79
Pertemuan Kuliah Ke 8 dan 9 5.1. Tujuan Instruksional Umum Setelah Mata Kuliah Hukum Perdata ini, mahasiswa semester II (dua) Fakultas Hukum Minimal akan dapat mengetahui dan menjelaskan materi Hukum Perkawinan. 5.2. Tujuan Instruksional Khusus Mahasiswa akan dapat mengetahui dan menjelaskan tentang Putusnya Perkawinan 5.3. Satuan Acara Perkuliahan (SAP) 5.3.1. Pokok Bahasan: 5.3.1.1. Putusnya Perkawinan a) Pengertian Putusnya Perkawinan b) Akibat Putusnya Perkawinan c) Sebab Putusnya Perkawinan 5.3.2.. Kegiatan Belajar Mengajar 81
5.3.1. Tahap Kegiatan Pengajar dan Kegiatan Mahasiswa Pendahuluan 1. Perkenalan, kontrak pembelajaran, sistem penilaian, Pokok Bahasan Mencatat dan mendengarkan. Papan Tulis Hand out 2. Menjelaskan TIU dan TIK yang akan dicapai. 1. Menanyakan kepada mahasiswa tentang Hukum Perkawinan Penyajian 2. Menjelaskan dan Menguraikan tentang: a) Pengertian Perkawinan b) Akibat Putusanya Perkawinan Sebab Putusnya Perkawinan c) Memberi komentar Bertanya bila ada penjelasan yang kurang jelas Papan Tulis Hand out 1. Memberikan Penutup kesempatan bertanya dan menanggapi 2. Menunjukkan beberapa mahasiswa untuk menjawab pertanyaan 3. Memberi rangkuman dan penguatan. 4. Menyampaikan materi kuliah berikutnya. Memberi komentar Memperhatikan 5.3.2. Evaluasi Dan Tugas Buat beberapa pertanyaan berkaitan dengan topik yang telah disajikan dalam bentuk esa dan dibahas bersama 82
BAB 5 Perkawinan di Luar Ketentuan, di Luar Wilayah Indonesia dan Perkawinan Campuran Sebagai perbuatan perdata, perkawinan merupakan hak privat setiap orang untuk memilih melaksanakannya. Beberapa perkawinan dilakukan oleh Warganegara Indonesia dengan berbagai kondisi khusus yang menyebabkan pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 5.1. Perkawinan di Luar Ketentuan Perkawinan di luar ketentuan merupakan perkawinan yang dilaksanakan kedua belah pihak tanpa memenuhi syarat sah perkawinan. Kendati syaratnya tidak terpenuhi, dengan terpaksa perkawinan harus dilakukan. Penelitian mengenai hal itu dilakukan dan ditemukanlah jawaban mengapa perkawinan di luar ketentuan terjadi. 5.1.1. Perkawinan Karena Telah Hamil Terlebih Dahulu Faktor-faktor penyebab terjadinya nikah di luar ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam masyarakat Aceh Besar adalah, karena hamil di luar nikah, adhal wali atau tidak mendapat izin wali nasab atau orang tua, kawin poligami, dan karena pelaksanaan sanksi hukum adat.63 Itu merupakan Sebagian sebab dilakukannya 63 Alidar, Amiruddin A. Wahab, Mohd baud Yusuf, Syamcill Arifin, "Intisari Pelaksanaan Nikah dan Talak di Luar Ketentuan UU No. 1 83
perkawinan di luar ketentuan. Tentunya, ketika seorang perempuan berusia 15 tahun yang telah hamil harus yang menghamilinya. dinikahkan dengan Mengenai kawin hamil, Kompilasi Hukum Islam mengenai Hukum Perkawinan Pasal 53 ayat 1 menegaskan bahwa seorang wanita yang hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Ketentuan ini menarik pertanggung jawaban kepada pria yang telah menghamili. Yang kedua, tentunya ketentuan ini memastikan bahwa pria yang menghamili adalah ayah biologis dari anak yang dikandung sang wanita. laki-laki Ada banyak sekali kasus demikian terjadi di Indonesia, tidak hanya di Aceh. Perkawinan yang terpaksa dilangsungkan lantaran kehamilan sudah terjadi pada sang wanita. Demi kepentingan anak dan wanita, perkawinan dalam kondisi yang demikian harus dilangsungkan. 5.1.2. Perkawinan Dini Kasus perkawinan di luar ketentuan terjadi di Desa Tungkap, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, yaitu perkawinan yang dilakukan oleh dua anak yang berusia 15 dan 14 tahun. Pernikahan anak ini diketahui dari media sosial yang viral. 64 Pernikahan dini ini kemudian dibatalkan karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan dini tersebut diketahui masyarakat dan aparat setelah viral video mengenai acara perkawinan tersebut. Kepala Desa beserta jajaran kepolisian dan kecamatan mengambil tindakan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan usia dewasa adalah 18 tahun ke atas. Semua warga yang berusia di bawah itu dikategorikan sebagai anak-anak. Tabun 1974 Dalam Masyarakat (Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Besar )," USU Repository, tanpa tahun. 64 84
Fakta sosiologis juga berperan dalam terjadinya perkawinan dini, yaitu rata-rata warga yang berusia 15 atau 16 tahun sudah bekerja. Berkat teknologi informasi yang demikian maju dan pengaruh globalisasi, perkawinan dini banyak dilakukan dengan berbagai sebabnya masing-masing. Provinsi Kalimantan Selatan merupakan satu daerah di Indonesia yang memiliki jumlah perkawinan dini yang banyak.65 Kasus perkawinan dini juga terjadi di Sulawesi Selatan. Mempelai pria sudah berusia cukup yaitu 21 tahun, tetapi mempelai wanita masih berusia SD. Perkawinan ini dibatalkan oleh pihak keluarga, lantaran tidak ada penghulu yang berani menikahkan mereka, karena berbenturan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tentang usia anak. 66 Dengan pembatalan perkawinan tersebut, kedua anak tersebut dikembalikan kepada orangtuanya dan diminta oleh aparat untuk kembali bersekolah. Tidak jauh waktu dari kasus tersebut, di Sulawesi Barat, tepatnya di Bantaeng, dua anak SMP mengajukan dispensasi untuk menikah ke Pengadilan Agama dan disetujui. 67 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyediakan dispensasi menikah karena memang ada kondisi yang mengharuskan perkawinan dilangsungkan. Ratusan kasus perkawinan anak dilaporkan terjadi selama pandemi Covid-19 di Indonesia. Selain dengan alasan "menghindari zinah", pernikahan anak juga didorong faktor kesulitan ekonomi. "Nyesel sekali, nyesel," kata Eni, bukan nama sebenarnya, warga sebuah desa di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), yang anaknya baru saja menikah Mei lalu. Pada malam minggu pekan lalu, Eni berkeluh kesah, ia gelisah membayangkan nasib putrinya, 65 66 67 85
Mona, (bukan nama sebenarnya), yang menjadi istri orang di usia di usia 14 tahun.68 Berbagai faktor berkontribusi pada fenomena ini. Dalam banyak kasus perkawinan dini yang terjadi di Indonesia lantaran banyak faktor. Kondisi sosial ekonomi, kurangnya pemahaman mengenai aspek kesehatan reproduksi, perkembangan psikologis, sebab lainnya seperti kondisi darurat. Di atas itu semua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan melindungi kepentingan warganegaranya untuk melaksanakan perkawinan sesuai dengan yang digariskan dalam ketentuan tersebut. Jumlah perkawinan dini atau perkawinan anak di Indonesia mencapai 193 ribu kasus. 69 Angka tersebut sangat penting jika dikaitkan dengan implikasi dan konsekuensi selanjutnya dari perkawinan anak tersebut dari aspek psikologis, kesehatan, sosial ekonomi. Kematangan mental merupakan faktor yang menyiapkan perkawinan untuk berlangsung dan bertahan serta berkembang. Biro Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini masih umum terjadi di Indonesia. Data ini ditunjukkan melalui data statistik angka kelahiran menurut usia wanita berdasarkan periode waktu, yaitu pada tahun 2009 dengan periode waktu dari tahun 2001 sampai 2009 menunjukkan untuk daerah perkotaan di Indonesia terdapat 29% wanita muda usia yang melahirkan di usia 15 sampai 19 tahun. Di daerah pedesaan justru menunjukkan lebih tinggi yaitu 58% dan wanita yang melahirkan di usia 15 sampai 19 tahun. Provinsi Kalimantan Selatan menduduki peringkat pertama dari 33 provinsi di Indonesia dengan jumlah perkawinan usia muda paling tinggi, yakni 19 persen dari jumlah penduduk. Menurut kepala Dinas Kalimantan Selatan data tersebut dapat diketahui dari hasil survei yang dilakukan oleh BKKBN. Demikian pula hasil survei demografi Kesehatan Indonesia pada tahun 2010 menunjukkan 68 69 86
angka yang mencengangkan, bahwa Provinsi Kalimantan Selatan merupakan peringkat pertama usia perkawinan Dini antara 10 tahun sampai 14 tahun sebesar 9 persen dan usia antara 15 sampai 19 sebesar 48,8%.70 Perkawinan dini merupakan fenomena yang terjadi di perkotaan dan pedesaan. Artinya, perkawinan dini lebih mengarah pada pemahaman orangtua, calon mempelai dan mungkin kerabat serta masyarakat di sekitar. Jika perkawinan dini masih tinggi jumlahnya, maka peran pemerintah, terutama pegawai pencatatan perkawinan dan aparat dari Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil, menjadi penting dan strategis dalam mengkampanyekan perkawinan di usia matang dan dewasa. Tetapi, berkenaan dengan kedewasaan, pemahaman masyarakat beragam. Perkawinan dalam masyarakat adat Suku Anak Dalam pada kenyataannya di lapangan tidak mengenal adanya batasan usia sebagaimana telah diatur menurut hukum positif yang ada di Indonesia karena seorang anak laki-laki yang telah pandai berburu atau mencari hasil hutan untuk bisa dijual guna memenuhi kehidupannya sehari-hari, hal-hal tersebut bisa sebagai bukti bahwa laki-laki itu telah mampu menjadi seorang suami walaupun umurnya masih berkisar 15 tahun sampai 17 tahun, sedangkan perempuan yang telah dianggap mampu mengurus dirinya sendiri dan bisa mengumpulkan hasil hutan, maka dianggap sudah bisa melakukan perkawinan, walaupun umur dari perempuan tersebut kurang dari 15 tahun.71 Pandangan masyarakat adat dengan pandangan pada umumnya dan pandangan yang dianut oleh 70 Surmiati Ali, "Perkawinan Usia Muda di Indonesia Dalam Perspektif Negara dan Agama Serta Permasalahannya (The Teen Marriage In Indonesia On The Country Perspective And Religion As Well As The Problem," Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 12, No 2 (2015) hlm. 2. 71 Keabsahan Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Adat Suku Anak Dalam Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan(Studi Kasus Di Bukit Duabelas, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi) Muhammad Andri Primadhani, Yunanto LEGALITATUM Volume 1 Edisi 1 Oktober 2019, hlm. 19. Melalui : 87
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbeda. Masyarakat adat lebih sederhana mengukur pada kedewasaan yang dirujukkan pada kemandirian dalam mengelola kehidupan. 5.1.3. Kawin Yang Memiliki Hubungan Darah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 8 melarang perkawinan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang: 1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas; 2. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; 3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri; 4. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan; Larangan bagi siapapun untuk melakukan perkawinan sedarah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Tetapi kasus tetap ditemukan di beberapa daerah. Selain alasan usia, kedekatan hubungan darah kedua mempelai pria dan wanita di Desa Tungkap, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan merupakan penyebab pembatalan perkawinan tersebut. Di tempat lain, juga ditemukan kasus. Diberitakan bahwa terjadi pernikahan sedarah di Bulukumba. Cinta terlarang yang dilakukan pasangan ini bikin geger Bulukumba, Sulawesi Selatan. Bagaimana tidak, sang kakak menikahi adik kandungnya sendiri. Cerita ini berawal dari video viral yang tersebar di media sosial yang kemudian diketahui oleh istri sah pelaku perzinahan sedarah itu. Hervina (28) istri Ansar (32) lalu melaporkan kasus tersebut ke Polres Bukukumba. Ansar menikah dengan adik bungsunya di Balikpapan, Kalimantan Timur. Dari hasil hubungan gelap keduanya, adik perempuan Ansar kini tengah mengandung 88
4 bulan. 72 Kasus ini menunjukkan praktik perkawinan terlarang terjadi dengan berbagai sebab. Tentunya, tugas aparat pemerintah setempat untuk menghentikan perkawinan sedarah ini. 5.1.4. Kawin Sirri Satu bentuk perkawinan di luar ketentuan adalah kawin sirri. Dalam banyak istilah, kawin sirri adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita hanya berdasarkan agama. Kawin sirri adalah perkawinan yang dilakukan di hadapan saksi, penghulu tetapi tidak mengikuti administrasi negara. Perkawinan demikian tidak dapat dicatatkan, karena perkawinan tersebut dilakukan oleh seorang pria yang terikat perkawinan. Seorang pria yang hendak mengawini perempuan lain, kendati sudah beristri, melakukan perkawinan di luar ketentuan, karena tidak memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari istrinya. Dan inilah yang lebih banyak terjadi. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 menyebutkan tentang usia dewasa calon mempelai, yaitu 19 tahun bagi pria maupun wanita. Dalam beberapa kasus ditemukan bahwa pernikahan dini terjadi dengan berbagai alasan. Dengan demikian pernikahan dini merupakan perkawinan di luar ketentuan. Perkawinan sirri adalah perkawinan yang dilaksanakan secara bawah tangan dengan berbagai alasan merupakan perkawinan di luar ketentuan. Implikasi hukum dari perkawinan di luar ketentuan adalah kegagalan mendapatkan hak administrasi kependudukan berupa pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan pemberian buku nikah kepada pasangan suami dan isteri. Dalam perjalanannya, kegagalan memperoleh pencatatan perkawinan berimbas pada kegagalan perolehan akta kelahiran anak yang mana menjadi persyaratan untuk mendaftar sekolah. 72 89
Praktik perkawinan dini dan sirri merupakan fenomena yang banyak ditemui dalam masyarakat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah memberikan persyaratan untuk melangsungkan perkawinan. Tujuan pembuat Undang- Undang adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi pria dan wanita terkait dengan perkawinan yang dilakukan. Permasalahan dalam hukum perkawinan yaitu perkawinan/ nikah sirri baik secara langsung maupun tidak langsung (online). Dewasa ini pernikahan sirri secara online (melalui teknologi internet) sudah banyak terjadi, dan menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat.73 Kemudahan teknologi memberikan celah untuk melaksanakan perkawinan yang tidak mengikuti ketentuan, yaitu perkawinan seorang pria dan wanita yang tidak berada di tempat yang sama, melainkan dihubungkan dengan aplikasi teknologi informasi yang memungkinkan terjadinya komunikasi visual dan verbal secara real time. Interaksi langsung antara pengantin pria dengan wali dari pengantin wanita tidak terjadi, melainkan melalui aplikasi dwimuka (interface). Selain untuk kepastian hukum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjadi sarana untuk melindungi kepentingan wanita dan anak dalam perkawinan. Dengan begitu, negara, dalam hal ini Pengadilan dan lembaga, memiliki rujukan dan dasar hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan perkawinan. Dalam perspektif yang lebih luas, ketentuan hukum perkawinan penting bagi Indonesia jika merujuk pada pengalaman negara lain yang tidak menempatkan perkawinan sebagai pranata strategis bagi ketahanan suatu negara. 73 Novita Lestari, "Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia," MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan KeagamaanVolume 4, No. 1, 2017, hlm. 451. 90
5.2. Perkawinan di Luar Wilayah Indonesia Selain perkawinan di luar ketentuan, fenomena lainnya yang juga terlihat menonjol adalah perkawinan yang dilakukan oleh WNI dan WNI di luar negeri atau perkawinan WNI dan WNA di luar negeri. Dalam beberapa kasus, terlihat bahwa perkawinan di luar negeri merupakan fakta. Ini merupakan pilihan yang dapat ditempuh oleh WNI untuk melangsungkan perkawinan karena satu dan lain hal tidak dapat dilakukan di Indonesia. Sebagian warganegara Indonesia tidak melangsungkan perkawinannya di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan ketentuan yang mencakup isu ini. Secara prinsip, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak melarang perkawinan yang dilangsungkan di luar wilayah Indonesia. Pembuat Undang-Undang menyadari bahwa perkawinan juga menyangkut hak asasi dan hak keperdataan, sehingga Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus memuat ketentuan untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut. Perkawinan di luar wilayah Indonesia dimungkinan untuk dilakukan oleh WNI dengan memenuhi syarat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 56 ayat 1 menyatakan: Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan- ketentuan Undang-undang ini. Dua hal yang penting untuk diperhatikan mengenai perkawinan di luar wilayah Indonesia adalah hukum negara dimana perkawinan itu dilakukan dan hukum perkawinan Indonesia. WNI yang melangsungkan perkawinan di luar wilayah Indonesia tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan dilangsungkan. Artinya, asas yurisdiksi nasional perlu dipatuhi. Yang kedua, WNI juga tidak boleh melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Artinya, syarat perkawinan yang dilangsungkan harus tetap mengacu pada 91
apa yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Implikasi dari perkawinan yang dilangsungkan di luar wilayah Indonesia adalah terkait dengan pencatatan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 56 ayat 2 menyatakan Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka. Setelah melangsungkan perkawinan, pencatatan adalah suatu hal yang harus dilakukan. Akta atau bukti nikah yang dikeluarkan oleh lembaga di negara yang bersangkutan menjadi syarat untuk dilakukan pencatatan perkawinan tersebut. administratif perkawinan merupakan hak kependudukan yang memiliki implikasi pada hak administratif berikutnya. Demi tertib administratif, perkawinan yang telah dilangsungkan di luar wilayah Indonesia harus segera didaftarkan untuk dicatatkan di Kantor Pencatatan Perkawinan. Waktunya telah ditentukan. Pendaftaran dan pencatatan tersebut harus dilakukan oleh suami isteri dalam kurun waktu 1 tahun setelah suami isteri tersebut telah kembali ke wilayah Indonesia. Titik waktu penentuannya adalah kembalinya pasangan WNI dengan WNI atau WNI dengan WNA ke Indonesia dan menetap. Waktu 1 tahun dirasakan cukup untuk melakukan pendaftaran dan pencatatan perkawinan bagi pasangan WNI dengan WNI atau WNI dengan WNA. Pencatatan 5.3. Perkawinan Campuran Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, keadaan hukum perkawinan di Indonesia beragam. Setiap golongan penduduk berlaku hukum perkawinan yang berbeda dengan golongan penduduk yang lain. Persoalan ini menimbulkan masalah hukum perkawinan antargolongan, yaitu tentang hukum perkawinan manakah yang akan diberlakukan untuk perkawinan antara dua orang dari golongan yang berbeda? Dalam rangka memecahkan masalah tersebut, maka pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Penetapan Raja tanggal 29 Desember 92
1896 No. (Stb.1898 No. 158) yang merupakan peraturan tentang Perkawinan Campuran atau Regeling op de Gemengde Huwelijken (GHR). Pemerintah kolonial Belanda memandang fakta pluralisme masyarakat Indonesia sebagai hal yang perlu mendapat perhatian secukupnya, sehingga perkawinan campuran adalah suatu keniscayaan. Pengertian perkawinan campuran dapat dilihat pada GHR Pasal 1 yang menyatakan bahwa perkawinan campuran ialah perkawinan antara orang-orang di Indonesia yang tunduk kepada hukum- hukum yang berlainan. Berdasarkan pasal GHR tersebut, para ahli hukum berpendapat bahwa yang dimaksud perkawinan campuran adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang masing- masing pada umumnya takluk pada hukum yang berlainan. Dalam menentukan hukum mana yang berlaku bagi orang-orang yang melakukan perkawinan campuran, GHR menyatakan bahwa dalam hal seorang perempuan melakukan perkawinan campuran, maka selama perkawinannya itu belum putus, tunduk kepada hukum yang berlaku bagi suaminya, baik di lapangan hukum publik maupun hukum sipil (Pasal 2).74 Demi kepastian hukum, Pemerintah Kolonial Belanda menentukan bahwa hukum yang berlaku adalah pada hukum yang terkait pada suaminya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal Pasal 57 yang menyatakan: campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Yang dimaksud dengan perkawinan Jadi, perkawinan campuran yang diakui oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimuat dalam Pasal 57 adalah perkawinan antarwarga negara. Untuk syarat formal, formalitas perkawinan campuran di Indonesia dilakukan menurut ketentuan hukum perkawinan Indonesia mengakomodasi perkawinan campuran Indonesia. 74 Sri Wahyuni, M.Ag., M.Hum. "Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia," hlm. 3. 93
melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 59 ayat (2). Untuk keabsahan perkawinan campuran yang dilakukan di luar wilayah Indonesia harus dilakukan menurut perkawinan yang berlaku di negara dimana perkawinan tersebut dilangsungkan sebagaimana dinyatakan dalam Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie (AB) sesuai Pasal 18 75 dan bagi Warga Negara Indonesia tidak melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 56 ayat (2). Secara khusus tempat dan tata cara pencatatan Perkawinan campuran tidak ada diatur di dalam Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi sesuai dengan Pasal 59 ayat (2) dari Undang-Undang tersebut dan AB Pasal 1 ayat (1) menegaskan bahwa bentuk suatu perbuatan hukum dilakukan menurut hukum dimana perbuatan hukum itu dilakukan. Oleh karena itu tata cara dan pencatatan perkawinan campuran itu dilakukan menurut hukum Nasional Indonesia. Tata cara pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, termasuk di dalamnya perkawinan campuran menyangkut tata cara yang mendahului perkawinan dan tata cara pada saat pencatatan dan perkawinan dilangsungkan, tata cara ini harus didukung oleh syarat - syarat perkawinan yang diperlukan yang ditentukan agar perkawinan dapat dilangsungkan. Untuk melakukan perkawinan campuran dibutuhkan pelaksanaan tiga tahap, yaitu pra perkawinan berupa surat keterangan terpenuhinya persyaratan untuk melangsungkan perkawinan campuran; pada saat pelaksanaan dan setelah perkawinan berupa pencatatan perkawinan campuran. Mengenai tempat pencatatan perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 59 ayat (2) ialah dilakukan pada pegawai pencatatan perkawinan pada kantor Catatan Sipil di wilayah dimana perkawinan itu 75 Peraturan Umum Mengenai Perundang-Undangan Untuk Indonesia (Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesie; disingkat AB). S. 1847-23, diumumkan secara resmi pada tanggal 30 April 1847. Melalui perpres-no-68-2005/ 94
dilangsungkan.76 Yurisdiksi kewilayahan untuk pencatatan dilakukan di tempat dimana perkawinan dilakukan merupakan hal yang praktis dan mendukung kemudahan bagi pemohon dan institusi pencatatannya. perkawinan campuran diakui dan dengan demikian, pengakuan negara melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus disambungkan dengan pendaftaran dan pencatatannya. Dengan kata lain, perkawinan campuran adalah perkawinan yang dinyatakan sah dan diakui oleh Negara. Tidak ada halangan hukum untuk melakukan pendaftaran dan pencatatan sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan nyatakan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Untuk pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 60 dan 61. Perbedaan kewarganegaraan tidak mengimplikasikan perbedaan persyaratan untuk melangsungkan perkawinan. Pertama, tentunya berkaitan dengan memenuhi persyaratan perkawinan sesuai dengan hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 60 ayat (1), "Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat- syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah terpenuhi." Bukti persyaratan perkawinan campuran harus disampaikan dahulu kepada petugas dan atau lembaga yang berwenang itu. Bukti tersebut merupakan legalitas untuk melangsungkan perkawinan campuran. Terpenuhinya syarat untuk melakukan perkawinan campuran diberikan surat keterangan yang menyatakan bahwa syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan campuran sebagaimana dinyatakan dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 60 ayat 2. Namun dalam praktik, tidak selalu pejabat yang bersangkutan bersedia memberikan surat keterangan terpenuhinya syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan campuran. Dalam hal terjadi 76 Ade Nurhidayat, Herni Widanarti, Kashadi, "Analisis Yuridis Perkawinan Campuran Pria Warga Negara Asing (WNA) Menikah Dengan Wanita Warga Negara Indonesia (WNI) Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Diponegoro Law Journal Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 hlm. 5-6. Website : 95
penolakan terkait dengan surat keterangan tersebut, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 60 ayat 3 menyebut Pengadilan sebagai tempat untuk meminta. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa keputusan Pengadilan mengenai surat keterangan terpenuhinya syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan campuran bersifat final atau tidak dapat dibanding sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 60 ayat 4. Bentuk dari solusi final dari persoalan penolakan pemberian surat keterangan terpenuhinya persyaratan untuk melakukan perkawinan campuran adalah keputusan Pengadilan sebagai pengganti keterangan yang dimaksud. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 60 ayat 4. Tetapi, untuk menjamin kepastian hukum, surat keterangan yang dikeluarkan pejabat atau keputusan pengadilan hanya berlaku selama 6 bulan setelah surat keterangan atau keputusan Pengadilan itu diberikan. Hal itu ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 60 ayat 5. Dengan demikian, hak administratif warganegara untuk melakukan perkawinan tidak terabaikan. Setelah dipenuhinya persyaratan tersebut, maka perkawinan campuran pun diperlakukan sama, yaitu berhak dicatatkan oleh negara, perkawinan tersebut dicatatkan oleh pegawai pencatat yang berwenang sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 61 ayat 1. Petugas yang dimaksud adalah petugas yang berasal dari Kantor Urusan Agama (KUA) untuk perkawinan yang dilakukan oleh penganut Islam atau Kantor Catatan Sipil untuk perkawinan yang dilakukan oleh penganut selain Islam. Surat keterangan bukti terpenuhinya syarat untuk melangsungkan perkawinan campuran atau surat keputusan Pengadilan harus diperlihatkan kepada petugas pencatat, sebelum petugas melakukan pencatatan perkawinan. Tanpa itu, petugas pencatat perkawinan campuran diancam hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 61 ayat 2. Ancaman ini dimaksudkan untuk menjaga kredibilitas 96
petugas untuk menegakkan aturan mengenai pemenuhan syarat untuk melangsungkan perkawinan campuran. Ancaman makin berat. Jika petugas pencatat mengetahui bahwa surat keterangan terpenuhinya syarat untuk melangsungkan perkawinan campuran, atau keputusan Pengadilan untuk kepentingan itu, maka dalam hal perkawinan tetap dicatatkan, maka petugas pencatat perkawinan dihukum kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan disertai dengan sanksi terkait jabatan. Ketentuan ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 61 ayat 3. Pencatatan sedemikian penting, sehingga syarat, aspek prosedural dan formalitas perkawinan harus dipenuhi. Ancaman hukuman tersebut ditetapkan untuk menjaga tertib administrasi pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan merupakan dasar untuk memperoleh layanan administrasi kependudukan lainnya, seperti kartu keluarga, akta kelahiran anak. 97
1.6. Lembaran Kerja 1. Apa yang dimaksud dengan perkawinan di luar ketentuan ? 2. Apa penyebab pelaksanaan perkawinan dini yang banyak terjadi di Indonesia? 3. Apa yang dimaksud dengan perkawinan dini? 4. Siapa yang dapat memainkan peran penting untuk mencegah perkawinan dini? 5. Apa yang dimaksud dengan perkawinan sirri? 6. Jelaskan perkawinan di luar wilayah Indonesia? 7. Jelaskan syarat untuk mendapatkan pengakuan negara untuk perkawinan yang dilakukan di luar wilayah Indonesia? 98
8. Apa yang dimaksud dengan perkawinan campuran? 9. Sebutkan persyaratkan untuk melakukan perkawinan campuran? 10. Mengapa terdapat ancaman hukuman kurungan terhadap pegawai pencatatan perkawinan yang melakukan pencatatan perkawinan yang tidak memenuhi syarat? 99
5.7. Bahan Bacaan Ahmad Azhar, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta, Fakultas Hukum UII, 1977. Alhamdani, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, Jakarta, Pustaka Imani, 1980. Amir Martosedono, Apa dan Bagaimana Undang-undang No.1.1974, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2001. Arifin Nurdin, Hukum Perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan, (UU No. 1/ 1974) Pustaka Jaya Bandung, 1981. Hilman Hadikusumo, Hukum Perkawinan Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1990. Mr. H.Abdullah Siddiqi, Hukum Perkawinan Islam, Tintamas Indonesia, Jakarta, 1983. Mohd, Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 1999. Mustika I Ketut dan Prakoso Djoko, Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1987. O. S, Eoh, Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek, PT. Grafindo, Jakarta, 2001. Soerjono Soekanto, Hukum Perkawinan di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, Timur 1982. Sution Usman Adji, Kawin lari dan Kawin antar Agama, cetakan pertama Liberty, Yogyakarta, 1989. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2003. Wirjono Prodjodikoro, R., Hukum Perkawinan di Indonesia, Cetakan ke enam Sumur Bandung, Bandung, 1974. 100
Pertemuan Kuliah Ke 9 dan 10 6.1. Tujuan Instruksional Umum Setelah Mata Kuliah Hukum Perdata ini, mahasiswa semester II (dua) Fakultas Hukum Minimal akan dapat mengetahui dan menjelaskan materi Hukum Perkawinan 6.2. Tujuan Instruksional Khusus Mahasiswa akan dapat mengetahui dan menjelaskan tentang Perjanjian Perkawinan 6.3. Satuan Acara Perkuliahan (SAP) 6.3.1. Pokok Bahasan: Perjanjian Perkawinan a) Istilah dan Pengertian Hukum Perkawinan b) Sumber-sumber Hukum Perkawinan c) Subjek dan Objek Hukum Perkawinan d) Sistematika Hukum Perkawinan 6.3.2. Kegiatan Belajar Mengajar 6.3.2.1. Tahap Kegiatan Pengajar dan Kegiatan Mahasiswa 101
Pendahuluan 1. Perkenalan, kontrak pembelajaran, sistem penilaian, Pokok Bahasan Mencatat dan mendengarkan. Papan Tulis Hand out 2. Menjelaskan TIU dan TIK yang akan dicapai. 1. Menanyakan kepada mahasiswa tentang Hukum Perkawinan 2. Menjelaskan dan Penyajian Menguraikan tentang: i) Istilah dan Makna Perkawinan j) Sejarah Perkawinan Memberi komentar Bertanya bila ada penjelasan yang kurang jelas Papan Tulis Hand out k) Subjek dan objek Hukum Perdata l) Sistematika Hukum Perdata 5. Memberikan kesempatan bertanya dan menanggapi Penutup 6. Menunjukkan beberapa mahasiswa untuk menjawab pertanyaan Memberi komentar 7. Memberi rangkuman dan penguatan. Memperhatikan 8. Menyampaikan materi kuliah berikutnya. 6.3.2.2. Evaluasi Dan Tugas Buat beberapa pertanyaan berkaitan dengan topik yang telah disajikan dalam bentuk esai dan dibahas bersama 102
BAB 6 Perjanjian Perkawinan 6.1. Pengertian Perjanjian Perkawinan Perjanjian kawin memiliki sampai saat ini memiliki definisi yang beragam. Soetojo Prawiromidjojo dan Asis Safioedin, menjelaskan bahwa perjanjian kawin adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat dilangsungkan perkawinan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Senada dengan Soetojo Prawiromidjojo dan Asis Safioedin, R. Subekti juga menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan mereka yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang. Sejalan dengan definisi sebelumnya, Komar Andasasmita mengemukakan bahwa perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang diadakan oleh bakal atau calon suami istri dalam mengatur (keadaan) harta benda atau kekayaan sebagai akibat dari perkawinan mereka.77 Di Indonesia, terdapat 3 (tiga) produk peraturan perundang- undangan yang mengatur masalah perjanjian perkawinan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek (BW), Undang-Undang Nomor 1 tahun l974 mengenai Perkawinan, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1974 tentang Kompilasi Hukum Islam. 77 Dyah Ochtorina Susanti, Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syari'ah), Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam1Vol. 1, No. 2, April 2018, 1-30 103
78 Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sehingga di negara Indonesia telah terjadi unifikasi dalam bidang Hukum Perkawinan, kecuali sepanjang yang belum atau tidak diatur dalam undang-undang tersebut, maka peraturan lama dapat dipergunakan. Meskipun undang-undang tersebut mengatur tentang perkawinan, tapi lebih jauh substansinya mengatur pula mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan atau segala akibat hukum yang berkaitan dengan perkawinan, sehingga hal ini dapat dikategorikan sebagai Hukum Keluarga. 6.2. Perjanjian Perkawinan Perjanjian perkawinan merupakan istilah yang diambilkan dari judul Bab V Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, berisikan satu pasal, yaitu pasal 29. Sedangkan pengertian perjanjian perkawinan ini tidak diperoleh penjelasan, yang ada hanya pengaturan kapan perjanjian kawin itu dibuat, mengatur keabsahan, saat berlakunya, dan dapat diubahnya perjanjian itu. Tidak diatur mengenai materi perjanjian. seperti telah diatur dalam KUHPerdata. Perjanjian Perkawinan merupakan perjanjian atau persetujuan yang dibuat oleh calon suami isteri, sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.79 Istilah perjanjian perkawinan memiliki arti yang mendua. Wahyono Darmabrata menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan sesungguhnya adalah perjanjian di bidang hukum keluarga yang mengacu pada asas perkawinan yang kekal abadi, sedangkan sifat perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak abadi. Dua hal yang diulas oleh Darmabrata mengenai perjanjian perkawinan, pertama adalah janji kawin yang merupakan janji seseorang pada orang yang lain untuk mengawini dan perjanjian pemisahan harta kekayaan yang dimiliki oleh kedua mempelai sebelum perkawinan dilaksanakan. 78 J. Satrio, Hukum Harta Perkawinan, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993, hlm. 28. 7Wirjono Prodjodikoro,Hukum Perkawinan di Indonesia, Sumur Bandung, Jakarta, 1981, hlm. 8. 79 104
Perjanjian perkawinan diatur dalam satu pasal dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang- Undang tersebut mendefinisikan perjanjian sebagai perbuatan yang dilakukan sebelum dilakukannya perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 29 ayat (1) "Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut." Suatu perkawinan merupakan perjanjian. Perkawinan merupakan suatu perikatan, yang mempunyai ciri bahwa perkawinan tersebut akan berlangsung untuk seumur hidup. Perkawinan dimaksudkan untuk berlangsung kekal abadi, dan diharapkan akan berakhir apabila salah satu pihak meninggal dunia, sehingga perceraian dianggap sebagai pengecualian terhadap asas kekal abadinya perkawinan tersebut.80 Perjanjian perkawinan, pada dasarnya merupakan perjanjian yang semata-mata berkaitan dengan harta benda perkawinan, dan tidak dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada para pihak mengatur hak dan kewajiban lain dalam perjanjian perkawinan, selain mengenai harta kekayaan perkawinan: Apakah memang demikian? Apabila kita baca ketentuan dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian perkawinan memang dimaksudkan hanya memberikan keleluasaan bagi calon suami isteri sebelum perkawinan dilangsungkan untuk mengatur hak dan kewajiban mereka di bidang hukum harta kekayaan. 81 6.3. Syarat Perjanjian Perkawinan Kendati keleluasaan diberikan oleh hukum, tetapi perjanjian perkawinan tetap tidak dapat terlepas dari syarat yang ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 yang diadopsi ke dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 80 Wahyono Darmabrata, "Perjanjian Perkawinan Dan Pola Pengaturannya Dalam Undang-Undang Perkawinan," Jakarta: Jurnal Hukum Pembangunan Nomor 1 Tahun XXVI, Februari 1996, hlm. 15. Darmabrata, Ibid., hlm. 21. 81 105
Perkawinan Pasal 29 ayat 2 yang menegaskan Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Kesepakatan bersama merupakan prinsip dasar yang menentukan keabsahan kontrak atau perjanjian.82 Kesepakatan merupakan jiwa dari hukum perjanjian. Sebagai bentuk dari kemerdekaan dan kemandirian manusia, perjanjian adalah ranah dimana manusia dewasa dan mandiri menentukan apa yang mau dilakukan atau diatur berkaitan dengan hubungannya dengan manusia lain. Dulu pandangan ini belum dianut. Hukum Perdata menentukan seorang wanita yang bersuami, untuk mengadakan suatu perjanjian, memerlukan bantuan atau izin (kuasa tertulis) dari suaminya sebagaimana dinyatakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 108.83 Lebih lanjut, Subekti menjelaskan mengenai hal itu Ketidakcakapan seorang perempuan yang bersuami dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada hubungannya dengan sistem yang dianut dalam Hukum Perdata Barat yang menyerahkan kepemimpinan dalam keluarga kepada sang suami... saat ini ketentuan mengenai hal itu di Belanda dan juga Indonesia sudah dicabut karena tidak sesuai dengan kemajuan zaman. Hal itu dibuktikan dengan Surat Edaran No. 3/1963 tanggal 4 Agustus 1963 kepada semua Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia. Kedudukan wanita setara dengan pria terkait perjanjian perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menempatkan kedudukan pria dan wanita setara. Tentunya hal ini konsisten dengan syarat perjanjian yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 mengenai syarat sah perjanjian, yaitu kecakapan yang mencakup usia dan kematangan pribadi kedua belah pihak. Dengan demikian, perjanjian perkawinan secara formal telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dianut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 29 ayat 3 mulai berlaku sejak 82 83 Rosa Agustina, Hans Niewenhuis, Jaap Hijma, Suharnoko, Hukum Perikatan (Law Of Obligation), Denpasar: Pustaka Larasan, 2012, hlm. 81. Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 1989, hlm. 18. 106
perkawinan dilangsungkan. Artinya, begitu penghulu menyatakan sah perkawinan, maka perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak itu. Perjanjian perkawinan sesungguh adalah perjanjian aktif di saat perkawinan putus. Di saat itu, satu pihak tidak dapat mengklaim harta kekayaan yang diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan tersebut. Dapat dikatakan bahwa perjanjian perkawinan bertentangan dengan asas perkawinan yang kekal abadi. Jika yang diusung adalah janji untuk saling mencintai hingga maut yang memisahkan, maka perjanjian perkawinan yang terkait dengan harta bawaan menjadi kontradiktif. Lalu apakah perjanjian perkawinan dapat diubah? Pada prinsipnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 29 ayat 4 menyatakan bahwa "selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga." Asas perjanjian perkawinan tidak dapat diubah tidak bersifat absolut, karena kehendak para pihaklah yang menjadi landasan hukum untuk mengubah isi perjanjian perkawinan. Pada pengertian bahwa perjanjian perkawinan merupakan perjanjian pemisahan harta bawaan, maka perjanjian perkawinan tidak dapat lepas dari ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 35 ayat 1 yang menyatakan Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pengertian ini merujuk pada asas perkawinan yang kekal dan monogami. Sehingga semua harta yang diperoleh dalam perkawinan adalah harta suami dan isteri. Kembali pada perjanjian perkawinan yang berisikan pemisahan harta, maka ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 35 ayat 2 lah yang menjadi rujukan. Ketentuan tersebut berbunyi "Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing- masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain." Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 36 ayat (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Perkawinan 107
menghasilkan harta. Dalam konteks ini Undang-Undang ini menyebutkannya sebagai harta bersama. Artinya, harta yang diperoleh suami dan isteri dalam masa perkawinan. Keduanya memiliki hak yang sama atas harta bersama sepanjang disepakati oleh suami dan isteri. Maksud dari ketentuan ini adalah untuk mengkonsistenkan prinsip perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita dengan harta yang diperoleh sejak perkawinan dilangsungkan, sehingga sudah pada tempatnya jika harta yang diperoleh dalam perkawinan merupakan harta milik suami dan isteri. Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 36 ayat (2) menyebutkan soal harta bawaan. Ketentuan ini menyatakan bahwa harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Oleh sebab itu, suami dan isteri dapat membuat perjanjian perkawinan yang ditujukan pada harta bawaan. Berbeda dengan harta bersama, harta bawaan merupakan hak sepenuhnya dari suami atau isteri, kecuali telah disepakati lain dari itu. Hal ini dimaksudkan untuk menentukan kepemilikan harta yang ada. Jika diperoleh dalam perkawinan, maka harta itu merupakan miliki suami dan isteri. Jika harta tersebut merupakan pemberian dari orangtua atau merupakan hasil yang diperoleh sebelum perkawinan, maka harta bawaan tersebut sepenuhnya merupakan milik suami atau isteri. ialah perjanjian mengenai harta benda suami-isteri selama perkawinan mereka, yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang. Harta bawaan sepenuhnya milik suami atau isteri, sedangkan harta bersama merupakan harta gono gini. Jika terjadi perceraian, maka harta gono gini atau harta bersama yang menjadi objek hak suami dan isteri untuk dibagi. Pada dasarnya, perjanjian perkawinan Pandangan Mahkamah Konstitusi terhadap perkawinan beda kewarganegaraan Kasus Ike Farida Ike Farida seorang WNI menikah dengan seorang WNA 108
Jepang terkendala untuk membeli property di Indonesia karena ada ketentuan yang melarang orang asing atau WNA memiliki tanah dan bangunan di Indonesia. Ike Farida yang tidak pernah melepaskan kewarganegaraannya kemudian mengupayakan untuk membeli property secara tunai. Tidak melalui kredit pemilikan rumah dimana Bank menolak memberikan KPR kepada Ike Farida lantaran ia bersuamikan seorang WNA Jepang Bahwa Pemohon dengan ini mengajukan pengujian Pasal 21 ayat (1), ayat (3), dan Pasal 36 ayat (1) UUPA; Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan terhadap UUD 1945.6. Bahwa substansi pasal-pasal dari 2 (dua) Undang- Undang a quoyang hendak diuji adalah menyangkut hak-hak warga negara Indonesia yang kawin dengan warga negara asing yang tidak memiliki perjanjian perkawinan pisah harta untuk mempunyai Hak Milik dan Hak Guna Bangunan atas tanah. Mengadili,Menyatakan:1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;1.1.Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut"; 1.2.Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuataan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut"; 1.3.Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 109
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan";1.4.Pasal 29 ayat (3) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: 157 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan"; 1.5.Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga";1.6.Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga";2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.Demikian diputuskan dalam Rapat 110
Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Manahan M.P Sitompul, Patrialis Akbar, Aswanto, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh satu, bulan Maret, tahun dua ribu enam belas, dan hari Selasa, tanggal delapan belas, bulan Oktober, tahun dua ribu enam belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh tujuh, bulan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: 158 Oktober, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan Pukul 10.51 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Manahan M.P Sitompul, Patrialis Akbar, Aswanto, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. 111
6.4. Lembaran Kerja 1. Apa makna dari perjanjian perkawinan? 2. Apa yang diatur dalam perjanjian perkawinan? 3. Syarat sah perjanjian perkawinan? 112
6.4. Bahan Bacaan Ahmad Azhar, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta, Fakultas Hukum UII, 1977. Alhamdani, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, Jakarta, Pustaka Imani, 1980. Amir Martosedono, Apa dan Bagaimana Undang-undang No.1.1974, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2001. Arifin Nurdin, Hukum Perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan, (UU No. 1/ 1974) Pustaka Jaya Bandung, 1981. Hilman Hadikusumo, Hukum Perkawinan Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1990. Mr. H.Abdullah Siddiqi, Hukum Perkawinan Islam, Tintamas Indonesia, Jakarta, 1983. Mohd, Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 1999. Mustika I Ketut dan Prakoso Djoko, Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1987. O. S, Eoh, Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek, PT. Grafindo, Jakarta, 2001. Soerjono Soekanto, Hukum Perkawinan di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, Timur 1982. Sution Usman Adji, Kawin lari dan Kawin antar Agama, cetakan pertama Liberty, Yogyakarta, 1989. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2003. Wirjono Prodjodikoro, R., Hukum Perkawinan di Indonesia, Cetakan ke enam Sumur Bandung, Bandung, 1974. 113
Pertemuan Kuliah Ke 10 dan 11 1. Tujuan Instruksional Umum Setelah Mata Kuliah Hukum Perdata ini, mahasiswa semester II (dua) Fakultas Hukum Minimal akan dapat mengetahui dan menjelaskan materi Hukum Perkawinan 2. Tujuan Instruksional Khusus Mahasiswa akan dapat mengetahui dan menjelaskan tentang Ruang Lingkup Hukum Perkawinan 3. Satuan Acara Perkuliahan (SAP) 3.1. Pokok Bahasan: 3.1.1. Ruang Lingkup Hukum Perkawinan e. Istilah dan Pengertian Hukum Perkawinan f. Sumber-sumber Hukum Perkawinan g. Subjek dan Objek Hukum Perkawinan h. Sistematika Hukum Perkawinan 1.2. Kegiatan Belajar Mengajar 1. 2.1. Tahap Kegiatan Pengajar dan Kegiatan Mahasiswa 115
Pendahuluan 1. Perkenalan, kontrak pembelajaran, sistem penilaian, Pokok Bahasan Mencatat dan mendengarkan. Papan Tulis 2. Menjelaskan TIU dan TIK yang akan dicapai. Hand out 1. Menanyakan kepada mahasiswa tentang Hukum Perkawinan 2. Menjelaskan dan Menguraikan tentang: Penyajian e. f. Istilah dan Makna Perkawinan Sejarah Perkawinan Memberi komentar Bertanya bila ada penjelasan yang kurang jelas Papan Tulis Hand out g. Subjek dan objek Hukum Perdata h. Sistematika Hukum Perdata 9. Memberikan kesempatan bertanya dan menanggapi Penutup 10. Menunjukkan beberapa mahasiswa untuk menjawab pertanyaan Memberi komentar 11. Memberi rangkuman dan penguatan. Memperhatikan 12. Menyampaikan materi kuliah berikutnya. 5.32. Evaluasi Dan Tugas Buat beberapa pertanyaan berkaitan dengan topik yang telah disajikan dalam bentuk essei dan dibahas bersama 2. Bahan Bacaan 116
Ahmad Azhar, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta, Fakultas Hukum UII, 1977. Alhamdani, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, Jakarta, Pustaka Imani, 1980. Amir Martosedono, Apa dan Bagaimana Undang-undang No.1.1974, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2001. Arifin Nurdin, Hukum Perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan, (UU No. 1/ 1974) Pustaka Jaya Bandung, 1981. Hilman Hadikusumo, Hukum Perkawinan Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1990. Mr. H.Abdullah Siddiqi, Hukum Perkawinan Islam, Tintamas Indonesia, Jakarta, 1983. Mohd, Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 1999. Mustika I Ketut dan Prakoso Djoko, Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1987. O. S, Eoh, Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek, PT. Grafindo, Jakarta, 2001. Soerjono Soekanto, Hukum Perkawinan di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, Timur 1982. Sution Usman Adji, Kawin lari dan Kawin antar Agama, cetakan pertama Liberty, Yogyakarta, 1989. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2003. Wirjono Prodjodikoro, R., Hukum Perkawinan di Indonesia, Cetakan ke enam Sumur Bandung, Bandung, 1974. 117
BAB 7 Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan 7.1. Pencegahan Perkawinan Pencegahan perkawinan adalah suatu usaha yang digunakan untuk menghindari terjadinya perkawinan yang bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang. Suatu perkawinan dapat dicegah apabila terdapat pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. 84 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal l3 menyatakan bahwa perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Oleh sebab itu, pencegahan perkawinan adalah suatu hal yang dimungkinkan untuk dilakukan. Pihak-pihak yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke bawah dan ke atas, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai, pihak-pihak yang berkepentingan dan pejabat yang ditunjuk.85 Hubungan darah yang melekat adalah syarat bagi pihak yang dapat melakukan pencegahan perkawinan, yaitu keluarga dalam garis keturuan lurus ke bawah yakni orangtua, kakak, ke atas yakni kakek dan atau nenek; sedangkan adik atau kakak dari orangtua termasuk dalam kategori saudara. Kewenangan untuk mencegah perkawinan karena jabatan adalah wali nikah, pengampu, pihak-pihak lain 84 85 R. Soetojo Prawirohamidjodjo dan Marthalena Pohan, Hukum Orang dan Keluarga (Surabaya: Airlangga University Press, 1991). hlm. 26. Ibid. 119
yang berkepentingan dan pejabat. Hal ini diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 14 ayat 1. Kedewasaan adalah syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dalam hal mempelai masih berada di bawah pengampuan, maka semua pihak yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 14 ayat 1 dapat mencegah dilangsungkannya perkawinan. Jika petugas atau pejabat di daerah dimana perkawinan pada mempelai yang berada di bawah pengampuan dilangsungkan dapat mencegah perkawinan tersebut. Pertimbangan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 14 ayat 2 tersebut adalah kesengsaraan jika perkawinan yang akan dialami oleh calon mempelai dilangsungkan. Ketentuan ini relevan dengan fenomena perkawinan dini atau perkawinan anak yang banyak terjadi di daerah-daerah. Dengan ketentuan inilah, perkawinan dini kemudian dapat dicegah dan menempatkan anak pada tahap yang semestinya. Jika merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan adalah di atas 18 tahun. Di bawah itu, semua orang dikatakan masih sebagai anak-anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pencegahan perkawinan tidak hanya dilakukan dengan alasan usia atau kedewasaan, tetapi juga dapat dilakukan pada perkawinan yang dilakukan oleh satu dari kedua belah pihak yang masih terikat pada perkawinan. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 15. Maksud dari pembuat Undang-Undang adalah untuk melindungi isteri dari perbuatan poligami yang dilakukan suaminya. Kendati poligami tidak dilarang sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 4. Poligami yang merugikan isteri atau tanpa sepengetahuan isteri dapat dicegah oleh isteri dari suami yang hendak melangsungkan perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Per- kawinan Pasal 16, pejabat dapat melakukan pencegahan perkawinan dengan beberapa alasan. 120
Pertama, dalam hal mempelai pria dan wanita belum berusia dewasa menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kedua, pejabat dapat melakukan pencegahan perkawinan karena melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 8 terkait hubungan darah yakni: 1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas; 2. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; 3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri; 4. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan; 5. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang; 6. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Ketiga, pejabat berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan karena satu dari kedua mempelai masih terikat dengan perkawinan dengan tanpa melepaskan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 4. Kendati perkawinan merupakan hak asasi dan hak perdata setiap warga negara, dalam hal perkawinan tersebut melibatkan satu dari kedua mempelai yang masih terikat perkawinan, pejabat dapat mencegah dilangsungkannya perkawinan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 16. Keempat, pejabat dapat mencegah perkawinan karena alasan "apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain." 121
Kelima, pejabat dapat mencegah perkawinan, jika perkawinan tersebut dilangsungkan dengan tata cara pelaksanaan perkawinan sebagai diatur dalam peraturan perundung- undangan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 12. Peran pejabat di tingkat kelurahan merupakan pihak yang sangat penting dalam pencegahan perkawinan. Wahyu Eko Susanto menyebutkan peran pemerintah desa untuk mencegah pernikahan dini tidak mengikuti Upaya yang di lakukan pemerintah Desa Gladagsari dalam meminimalisir perrnikahan di bawah umuradalah tahap awal dengan dinasehati oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada saat mendaftar dan ternyata masih di bawah umur, melakukan sosialisasi kepada orang tua, ditangguhkan surat nikah, dan memperketat aturan perkawinan di bawah umur. Adapun bentuk perlindungan Pemerintah Desa Gladagsari terhadap anak yang melakukan pernikahan di bawah umuradalah dengan menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya, berupa hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi serta mendapat perlindungan kekerasan dan diskriminasi.86 Penunjukkan pejabat yang memiliki kewenangan untuk mencegah perkawinan diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan. Artinya, penunjukkan pejabat tersebut didasarkan pada peraturan lain di luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu peraturan pemerintah atau peraturan Menteri. Tata cara melakukan pencegahan perkawinan menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19. Yang pertama, Pasal 17 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa pencegahan perkawinan dilakukan melalui Pengadilan dalam hukum dimana perkawinan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan dan kedua calon mempelai juga harus diberitahukan juga oleh pegawai pencatat perkawinan. Hukum selalu memberikan keseimbangan atau imparsialitas atas proses yang diselenggarakannya. Pencegahan perkawinan dapat dicabut melalui putusan Pengadilan dengan menarik kembali 86 Wahyu Eko Susanto, "Peran Pemerintah Desa Dalam Pencegahan Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Kasus di DesaGladagsari, Kecamatan Ampel,Kabupaten Boyolali)" FakultasSyariah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2018. Melalui: 122
permohonan pencegahan pada Pengadilan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 18. Sebagai suatu permohonan, maka pencabutan pencegahan perkawinan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang mengajukan. Tanpa itu, perkawinan tidak dapat dilangsungkan jika pencegahan tersebut belum dicabut sebagaimana dinyatakan dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19. Pasal 20 dari Undang-Undang ini memberikan kewenangan kepada pegawai pencatat perkawinan untuk tidak memperbolehkan dilangsungkannya perkawinan atau membantu melangsungkan perkawinan, bila yang bersangkutan mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12, sekalipun tidak ada permohonan pencegahan perkawinan pada Pengadilan. Dalam tingkatan tertentu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 21 ayat 1 memberikan kewenangan untuk menolak melangsungkan perkawinan, jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terdapat larangan untuk melangsungkan perkawinan. Bahkan Undang-Undang ini dalam Pasal 21 ayat pun melindungi pegawai pencatat perkawinan dari paksaan pihak tertentu untuk melangsungkan perkawinan yang diketahui ada larangan. Pegawai pencatat perkawinan akan memberikan keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya. Secara hukum, penolakan tersebut dapat dilawan. Pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan didalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 21 ayat 3. Hukum memberikan penghormatan pada perlawanan tersebut. Pengadilan akan memeriksa dengan acara singkat permohonan dari pihak yang perkawinannya ditolak oleh pegawai pencatat perkawinan dan akan memberikan ketetapan dengan keputusan 123
menguatkan penolakan atau memerintahkan agar perkawinan dilangsungkan. Hal itu ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 21 ayat 4. Dalam hal Pengadilan menemukan bahwa rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan untuk melangsungkan perkawinan hilang, maka ketetapan pegawai pencatatan mengenai penolakan untuk perkawinan menjadi hilang. Akibatnya, pihak yang hendak melangsungkan perkawinan memperoleh haknya kembali untuk melangsungkan perkawinan dengan mengulangi pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini ditegaskan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 21 ayat 5. 7.2. Pembatalan Perkawinan Jika pencegahan merupakan tindakan ex ante atau tindakan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, maka pembatalan perkawinan adalah tindakan post ante, yaitu tindakan yang dilakukan setelah pelaksanaan. Pembatalan perkawinan adalah tindakan setelah perkawinan dilangsungkan. Alasan pembatalan perkawinan adalah tidak terpenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Hal itu ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 22. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 23 menyebutkan pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan, yaitu: a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri; b. Suami atau isteri; c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan; d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang- undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus. ini adalah yang memiliki kewenangan untuk mengajukan pembatalan, lantaran kerugian yang dialaminya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan pihak yang ditunjuk negara. Pihak-pihak 124
tindakan guna memperoleh keputusanpengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan batal. Pengetahuan pihak KUA terhadap keabsahan calon mempelai tidak lain karena akan berimbas pada sah dan tidaknya perkawinan tersebut. Sehinggadipandang penting adanya pencegahan yang dilakukan, guna tidak terjadinya pembatalan perkawinan. Maka diperlukanlah langkah-langkah yang harus ditempuh seperti lembaga pemerintah Kantor Urusan Agama (KUA) supaya dapat mengambil tindakan untuk mengantisipasi terjadinya pembatalan perkawinan.87 Pembatalan perkawinan merupakan suatu Pembatalan perkawinan tidak diasosiasikan sebagai lawan dari poligami. Pembatalan perkawinan oleh pihak yang memiliki ikatan perkawinan terhadap pasangannya dilakukan karena kerugian yang dialaminya. Dalam banyak kasus, perkawinan kedua dan atau seterusnya diajukan pembatalan, karena pasangannya meninggalkan kewajibannya pada isteri dan anaknya, sehingga kerugian demikian dapat diterima dan diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 24. Prinsip perkawinan monogami menjadi dasar mengapa pembatalan perkawinan pada pihak yang masih terikat perkawinan, kendati poligami dimungkinkan dengan syarat yang telah ditentukan oleh Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pembatalan harus dilakukan melalui Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilakukan atau jika tidak diketahui tempat dilaksanakannya perkawinan tersebut, maka permohonan pembatalan harus dilakukan pada Pengadilan didalam daerah hukum dimana suami isteri bertempat tinggal. Hal itu dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 25. Pengadilan menjadi tempat yang legitimate untuk mengajukan pembatalan perkawinan. Mengingat pembatalan adalah perlawanan terhadap perkawinan yang sudah dilakukan oleh seseorang yang tidak memenuhi persyaratan. Beberapa alasan untuk mengajukan pembatalan perkawinan disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 26, Pasal 27. Pasal 26 menyebutkan penyebab 87 Faisal, " Pembatalan Perkawinan dan Pencegahannya," AL-QADHA Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-undanganVol. 4 No. 1 Tahun 2017 125
pembatalan perkawinan dapat dibatalkan karena perkawinan dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang; wali nikah yang tidak sah; dilangsungkan tanpa dihadiri 2 (dua) orang saksi. Dalam kondisi demikian, lebih lanjut Pasal 26 menyebutkan pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, yakni orangtua, atau kakek-nenek; jaksa; dan suami atau isteri. Terkait dengan perkawinan yang dianggap tidak dilaksanakan di muka pegawai pencatat perkawinan yang berwenang, wali nikah yang sah atau tanpa dihadiri oleh dua saksi, dalam hal pihak yang tertuju dalam pembatalan perkawinan tersebut dapat membuktikan sebaliknya dengan memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang menjadi gugur pengajuan pembatalan tersebut, dengan demikian perkawinan harus diperbarui supaya sah. Hal ini dinyatakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 26 ayat 2. Selain alasan-alasan tersebut, pembatalan perkawinan pun dapat diajukan jika diketahui apabila perkawinan tersebut dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum. Perkawinan yang disebut sebagai perjanjian, maka berlaku pula prinsip-prinsip perjanjian. Satu hal yang dapat menjadi batalnya perjanjian adalah adanya ancaman untuk melangsungkan perkawinan. Dengan kondisi demikian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 27 ayat 1 memberikan kewenangan kepada suami atau isteri untuk mengajukan pembatalan perkawinan. Pengajuan permohonan pembatalan perkawinan juga dapat dilakukan dengan alasan perkawinan terjadi karena salah sangka mengenai diri suami atau isteri. Hal ini ditegaskan dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 27 ayat 2. Syarat perjanjian yang sah adalah tiadanya salah sangka terhadap suami atau isteri. Misalnya, seorang isteri tidak mengetahui sepak terjang suaminya sebelum melangsungkan perkawinan. Apa yang diketahui oleh sang isteri adalah suami adalah orang baik. Dalam kenyataannya, ternyata suami terlibat suatu tindak pidana. Dalam keadaan demikian, sang isteri dapat mengajukan pembatalan perkawinan. 126
Demi kepastian hukum, untuk hal-hal yang berkaitan dengan ancaman atau salah sangka terjadi pada pasangan yang bersangkutan, untuk kepentingan demikian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa pasangan dari pihak yang diancam untuk melangsungkan perkawinan atau bersalah sangka harus menggunakan haknya, hak untuk mengajukan pembatalan perkawinan dalam waktu 6 setelah hidup bersama sebagai suami isteri. Terlampaui waktu tersebut, maka hak untuk mengajukan pembatalan perkawinan menjadi gugur. Pihak yang diancam atau bersalah sangka mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlansgungnya perkawinan. Hal itu dinyatakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 28 ayat 1. Maksud dari putusan yang berkekuatan hukum yang tetap berkaitan dengan hak hukum yang diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk menggunakan semua hak hukumnya. Lebih lanjut Pasal 28 ayat 2 menegaskan bahwa putusan yang berkekuatan hukum tetap mengenai pembatalan perkawinan tersebut tidak berimplikasi pada: a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; pembatalan perkawinan tidak akan menghilangkan hak anak pada orangtuanya. Anak berhak mendapatkan pendidikan, terpenuhinya segala kebutuhan oleh orangtuanya. Kedua orangtuanya yang kemudian berpisah karena adanya putusan mengenai pembatalan perkawinan tetap berkewajiban untuk membesarkan, mendidik dan membimbing anak-anaknya. b. Suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu; Terhadap harta bawaan, pembatalan perkawinan juga tidak berimplikasi. c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap. 127
Putusan pembatalan perkawinan tidak berimplikasi pada orang-orang ketiga, selama itikad baik ada dalam memperoleh hak. Hukum memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang beritikad baik. Pembatalan perkawinan hanya berimplikasi pada pihak-pihak yang dimaksud, yaitu pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan. 128
7.3. Lembaran Kerja 1. Apa makna dari asas dan prinsip? 2. Apa yang dimaksud asas perkawinan kekal? 3. Apa yang dimaksud asas perkawinan monogami? 4. Apa yang dimaksud asas larangan poliandri? 5. Apa makna dari asas dan prinsip? 6. Apa yang dimaksud asas perkawinan kekal? 129
7. Apa yang dimaksud asas perkawinan monogami? 8. Apa yang dimaksud asas larangan poliandri? 9. Apa makna dari asas dan prinsip? 10. Apa yang dimaksud asas perkawinan kekal? 11. Apa yang dimaksud asas perkawinan monogami? 12. Apa yang dimaksud asas larangan poliandri? 130
Pertemuan Kuliah Ke 11 dan 12 1. Tujuan Instruksional Umum Setelah Mata Kuliah Hukum Perdata ini, mahasiswa semester II (dua) Fakultas Hukum Minimal akan dapat mengetahui dan menjelaskan materi Hukum Perkawinan. 2. Tujuan Instruksional Khusus Mahasiswa akan dapat mengetahui dan menjelaskan tentang Perjanjian Perkawinan. 3. Satuan Acara Perkuliahan (SAP) 3.1. Pokok Bahasan: Perjanjian Perkawinan a. Makna Perjanjian Perkawinan b. Syarat Sah Perjanjian c. Perjanjian Perkawinan 3.2. Kegiatan Belajar Mengajar 3. 2.1. Tahap Kegiatan Pengajar dan Kegiatan Mahasiswa 131
Pendahuluan 1. Perkenalan, kontrak pembelajaran, sistem penilaian, Pokok Bahasan Mencatat dan mendengarkan. Papan Tulis 2. Menjelaskan TIU dan TIK yang akan dicapai. Hand out 1. Menanyakan kepada mahasiswa tentang Perjanjian Perkawinan 2. Menjelaskan dan Menguraikan tentang: Memberi komentar Papan Tulis Penyajian a) Istilah dan Makna Perkawinan b) Syarat Sah Perjanjian c) Perjanjian Bertanya bila ada penjelasan yang kurang jelas Hand out Perkawinan 1. Memberikan kesem- patan bertanya dan menanggapi Penutup 2. Menunjukkan beberapa mahasiswa untuk men- jawab pertanyaan Memberi komen- tar 3. Memberi rangkuman dan penguatan. Memperhatikan 4. Menyampaikan materi kuliah berikutnya. 3.2.2 Evaluasi Dan Tugas Buat beberapa pertanyaan berkaitan dengan topik yang telah disajikan dalam bentuk esai dan dibahas bersama 132
BAB 8 Kasus-Kasus Perkawinan di Indonesia Beberapa waktu lalu, di dekade 1980-an dan 1990-an sejumlah artis atau selebritis Indonesia melangsungkan perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Belum lagi perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di masyarakat. Banyak kasus perkawinan yang ditemukan di masyarakat. Beberapa kasus itu merupakan perkawinan beda agama, di luar ketentuan dan perkawinan campur. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama menjadi tempat untuk menyelesaikan kasus perkawinan. Secara karakteristik, kasus perkawinan yang ditangani oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama mencakup permohonan untuk pengesahan perkawinan yang tidak sesuai dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan seperti perkawinan beda agama, perkawinan beda kewarganegaraan, perkawinan di luar wilayah Indonesia. 8.1. Kasus Beda Agama Perkawinan beda agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita yang memiliki agama yang berbeda. Ini adalah realitas yang hadir di masyarakat, terutama masyarakat yang plural seperti Indonesia. Beberapa contoh kasus perkawinan beda agama disajikan di sini untuk memberikan gambaran mengenai 133
realitas perkawinan di Indonesia dan implementasi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 1. Kasus Ahmad Nurcholish dan pernikahan beda agama Lebih dari sepuluh tahun silam, ketika dia akan menikahi seorang perempuan Konghucu, muncul reaksi keras dari pimpinan masjid tempat dia beraktivitas. Namun demikian, pria ini tetap meneruskan niatnya untuk menikahi Ang Mei Yong, perempuan Konghucu itu. Dan saat pernikahan mereka -yang digelar secara Islam dan Konghucu- pada 8 Juni 2003 diliput oleh media massa, masyarakat kemudian menyikapinya secara berbeda. Ada banyak yang mendukung langkahnya, tetapi yang menghujat lebih banyak lagi. Tidak pelak lagi, pernikahan beda agama ini memunculkan kembali isu sensitif selama ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Bagaimanapun, kejadian ini kelak berpengaruh besar terhadap keputusan pria tersebut untuk mendampingi dan membantu pasangan beda agama yang mengalami kebuntuan untuk menikah, karena sebagian agama tidak menganjurkannya. Pria kelahiran 1974 itu adalah Ahmad Nurcholish, aktivis LSM Pusat Studi Agama dan Perdamaian (ICRP), yang dikenal sebagai pendamping dan penasehat pasangan beda agama. "Saya memang terjun dan kemudian menjadi counsellor (penasehat), dan juga memberikan advokasi, terhadap teman-teman (pasangan beda agama yang mau menikah) itu mulanya tidak sengaja," kata Ahmad Nurcholish dalam wawancara khusus dengan BBC Indonesia, Selasa (23/06) siang di kantornya. Indonesia yang merupakan negara majemuk, tentunya perkawinan beda agama akan sangat terbuka kemungkinan terjadinya. Secara faktual, berdasarkan Sensus BPS tahun 2010 Indonesia memiliki 1340 suku bangsa.88 Dengan jumlah suku bangsa yang demikian banyak dan jumlah penduduk terbesar kelima di dunia, tentunya, interaksi pria dan wanita dari agama akan bervariasi. Untuk mereduksi Mengenai agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan sahnya 88 indonesia-ada-berapa. 134
perkawinan jika dilakukan menurut agama mempelai. Variasi budaya dan suku bangsa tidak berimplikasi pada perkawinan, tetapi agama merupakan persyaratan yang disebutkan sebagai keabsahan perkawinan. 2. Kasus Tuan JM dan Nyonya LK yang melaksanakan perkawinan di Tahun 1986 Perjuangan panjang mereka tempuh. Sebagai warganegara yang taat hukum, JM dan LM melakukan segenap upaya untuk dapat melakukan perkawinan. Langkah awal JM dan LK mengajukan permohonan ke Kantor Urusan Agama, namun upaya itu ditolak oleh KUA. Kemudian mereka ke Kantor Catatan Sipil, tetapi itu juga tidak bisa dilalui mereka dengan lancar, upaya JM dan LK tidak berhenti sampai disitu. Pengadilan menjadi tumpuan mereka untuk memperoleh ijin untuk menikah. Hakim Endang Sri Kawuryan mengizinkan mereka menikah. Dengan izin itu, pada 30 Juni 1986, JM dan LK resmi menikah. Perkawinan mereka bertahan hingga tahun 2013. Tidak disebutkan alasan perceraian tersebut, tetapi pasangan ini menjadi rujukan atau model pasangan beda agama yang mampu mengarungi biduk perkawinan di tengah gelombang kehidupan. 3. Kasus Tuan KB dan Nyonya IW yang melaksanakan perkawinan di tahun 1990-an. Selebritas lain yang juga melakukan perkawinan beda agama dilakukan oleh Tuan KB dan Nyonya IW di tahun 1996. Perkawinan mereka memperoleh perhatian luas dari masyarakat. Tuan KB yang beragama Katolik dan sudah menikah serta memiliki anak, kemudian menikahi IW yang beragama Islam. Perkawinan pun terlaksana dengan segenap dinamika yang terjadi dan mengikutinya. Tuan KB pun memutuskan berganti agama menjadi Kristen, sedangkan IW tetap menganut agama Islam. Perkawinan mereka bertahan selama 13 tahun. Pada 2012 mereka memutuskan untuk bercerai. Tidak semua perkawinan beda agama berakhir dengan perceraian, masih ditemukan fakta bahwa perkawinan beda agama yang dilakukan Sebagian kecil warganegara mampu bertahan. Artinya, perkawinan beda agama adalah realitas dalam 135
masyarakat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah fakta normatif dan legal yang berlaku di Indonesia. Perceraian adalah fakta lain yang tidak serta merta dipicu oleh perbedaan agama tersebut. Perkawinan adalah ranah personal, sehingga putusnya perkawinan juga merupakan bagian atau hal yang hanya menjadi milik mereka. Secara hukum, perkawinan yang diakui oleh Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang beragama sama. Mengenai agama Mahkamah Konstitusi (MK) telah menolak seluruh permohonan uji materi terhadap Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya mengenai perkawinan beda agama. Umat Islam patut bersyukur atas keputusan itu. Namun, Dr. Neng Djubaedah S.H., M.H. sebagai salah seorang wakil dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam kasus uji materi ini menengarai pihak yang kalah akan terus berusaha dan berjuang untuk menggolkan upaya dibolehkannya perkawinan beda agama di Indonesia di lain waktu dan kesempatan. Pasalnya, seusai sidang, Neng Djubaedah mendengar para penggugat berbicara di belakang arena sidang: "Kita siapkan lagi untuk berikutnya." "Jadi, nak, kita tetap harus waspada," tutur Neng, dosen FH Universitas Indonesia dan anggota MUI, dalam pesan pendek yang beredar di lingkungan MUI. Fahira Idris, anggota DPD yang termasuk menerima pesan itu, langsung menjawab, "Benar bunda Neng, kita harus tetap waspada karena 'mereka' tidak akan tinggal diam." Dalam sidang pembacaan keputusan di Gedung MK, Kamis (18/6/2015), MK menolak seluruh permohonan uji materi terhadap Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Seluruhnya. Menurut hakim, undang- undang tersebut sama sekali tidak melanggar konstitusi. "Mahkamah berpendapat bahwa permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum dan menolak seluruh permohonan yang diajukan pemohon," ujar Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam sidang putusan. Dalam pertimbangannya, hakim berpendapat bahwa agama menjadi landasan bagi 136
komunitas, individu, dan mewadahi hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Sementara negara, menurut hakim, berperan menjamin kepastian hukum serta melindungi pembentukan keluarga yang sah. Menurut hakim, bunyi pasal yang menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan dicatat sesuai aturan perundangan, bukanlah suatu pelanggaran konstitusi. Hakim berpendapat bahwa perkawinan tidak boleh dilihat dari aspek formal, tapi juga aspek spiritual dan sosial. Perkara ini teregistrasi dengan Nomor 68/PUU-XII/2014. Pemohon perkara ini adalah empat orang warga negara Indonesia atas nama Damian Agata Yuvens, Rangga Sujud Widigda, Varida Megawati Simarmata, dan Anbar Jayadi.89 Guru Besar Hukum Perdata Universitas Indonesia Prof. Wahyono Darmabrata, menjabarkan ada empat cara yang populer ditempuh pasangan bedaagama agar pernikahannya dapat dilangsungkan. Empat cara tersebut adalah: 1. Meminta penetapan pengadilan 2. Perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama 3. Penundukan sementara pada salah satu hukum agama 4. Menikah di luar negeri.90 Untuk perkawinan beda agama, mantan Menteri Agama Quraish Shihab berpendapat agar dikembalikan kepada agama masing-masing. Yang jelas dalam jalinan pernikahan antara suami dan istri, pertama harus didasari atas persamaan agama dan keyakinan hidup. Namun pada kasus pernikahan beda agama, harus ada jaminan dari agama yang dipeluk masing- masing suami dan istri agar tetap menghormati agama pasangannya. Jadi jangan ada sikap saling menghalangi untuk menjalankan ibadah sesuai agamanya, kata Quraish. Pernyataan Quraish ternyata senada dengan pernyataan Romo Andang Binawan SJ., dosen Sekolah Tinggi Filsafat 89 MK Tolak Uji Materi Soal Perkawinan Beda Agama 90 diakses pada 21 Maret 2021. PRAKTIKPERKAWINANBEDA AGAMA DI INDONESIA1Oleh: Dra. Hj. Siti Baroroh, M.S.I. tanpa tahun tanpa halaman 137
Driyakarya. Romo Andang juga menerangkan hukum gereja Katholik memperbolehkan perkawinan beda agama selama calon mempelai non-Katholik bersedia berjanji tunduk pada hukum perkawinan Katholik, monogami dan tidak bercerai seumur hidup, serta membiarkan pasangannya tetap memeluk Katholik. Sudhar Indopa, pegawai Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta, Mei lalu di depan seminar tentang perkawinan beda agama yang diselenggarakan Lembaga Kajian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Indonesia terang-terangan menyatakan negara bukannya tidak mau mengakomodir perkawinan beda agama. Larangan tersebut tidak datang dari negara melainkan dari agama. Sepanjang tidak ada pengesahan agama, adalah tidak mungkin catatan sipil mencatat sebuah perkawinan, tandas Sudhar. Pendapat berbeda disampaikan pengajar hukum Islam di UI Farida Prihatini. Farida menegaskan bahwa MUI melarang perkawinan beda agama. Pada prinsipnya, lanjut Farida, agama- agama lain juga tidak membolehkan, bukan hanya agama Islam. Semua agama tidak memperbolehkan kawin beda agama. Umatnya saja yang mencari peluang-peluang. Perkawinannya dianggap tidak sah, dianggap tidak ada perkwianan, tidak ada waris, anaknya juga ikut hubungan hukum dengan ibunya. Itu zina, tandas Farida. Ketua Program Kenotariatan UI ini menolak anggapan jika dikatakan lebih baik menikah daripada kumpul kebo. Ia menilai hukum tidak akan tegak dengan baik jika masih ada penyelundupan hukum. Menurut ia, jika peraturannya sudah tegas, cukup ditegakkan saja. Solusi terakhir adalah menikah di luar negeri. Lies melihat banyak artis yang lari ke luar negeri seperti Singapura dan Australia untuk melakukan perkawinan beda agama. Ia menjelaskan jika melakukan perkawinan di luar negeri, berarti tunduk pada hukum di luar negeri. Pasangan tersebut mendapat akte dari negara itu, kemudian akte di bawa pulang untuk dicatatkan saja. Artinya tidak memperoleh akte lagi dari negara. 138
Masalahnya kalau nanti mau cerai, apakah bisa di sini di Pengadilan Negeri? Saya rasa sih bisa kalau di Pengadilan Negeri. Tapi kalau luar negerinya ada yang beragama KUA, karena di luar negeri tidak ada KUA. Di luar negeri semua perkawinan dicatatkan di catatan sipil. Kalau Islam ya paling- paling di mesjid sana, tidak ada KUA, kata Lies saat dihubungi hukumonline. Farida menilai Pemerintah tidak tegas. Meskipun UU tidak memperbolehkan kawin beda agama, tetapi Kantor Catatan Sipil bisa menerima pencatatan perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri. Padahal, lanjut ia, Kantor Catatan Sipil merupakan produk negara. Dengan demikian, seharusnya yang dicatat KCS adalah sesuai dengan hukum Indonesia. Secara hukum tidak sah. Kalau kita melakukan perbuatan hukum di luar negeri, baru sah sesuai dengan hukum kita dan sesuai dengan hukum di negara tempat kita berada. Harusnya kantor catatan sipil tidak boleh melakukan pencatatan, kata Farida. Dalam satu seminar di Depok, Guru Besar Hukum Perdata Universitas Indonesia Prof. Wahyono Darmabrata, menjabarkan ada empat cara yang populer ditempuh pasangan beda agama agar pernikahannya dapat dilangsungkan. Empat cara tersebut adalah meminta penetapan pengadilan, perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama, penundukan sementara pada salah satu hukum agama dan menikah di luar negeri. Meminta penetapan pengadilan terakhir kali dilakukan oleh Andi Vonny Gani pada 1989. Jika RUU Adminduk yang saat ini sedang dibahas DPR disahkan, akan lebih banyak lagi penetapan pengadilan dimohonkan. Ketua Konsorsium Catatan Sipil Lies Sugondo menyatakan bahwa solusi penetapan pengadilan yang disarankannya turut dimasukkan dalam RUU Adminduk. Perkawinan menurut masing-masing agama merupakan interpretasi lain dari pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pagi menikah sesuai agama laki-laki, siangnya menikah sesuai dengan agama perempuan. Masalahnya adalah perkawinan mana yang sah? Terhadap cara ini, Prof Wahyono menyatakan perlu penelitian lebih jauh lagi. 139
8.2. Kasus Beda Kewarganegaraan Kasus perkawinan lainnya yang juga umum terjadi adalah perkawinan seorang WNI dengan WNA. Banyak perempuan WNI yang menikah dengan pria yang berkewarganegaraan asing. 1. Kasus Perkawinan Beda Kewarganegaraa di Daerah Perbatasan Papua dan Papua Nuigini Wanita-wanita Indonesia dari kampung-kampung Tobati, Enggoros dan Skouw (Papua) tersebut yang kawin dengan pemuda-pemuda di Vanimo dan Aitape atau Kubilas di Papua New Guinea, tentunya memenuhi semua persyaratan perkawinan menurut hukum Adat Perkawinan di Papua. Mereka mempunyai struktur masyarakat yang sama yaitu sistem kepemimpinan keondoafian dan sama-sama menganut sistem kekerabatan patrilineal. Hal itulah yang membuat perkawinan tersebut tampak tidak ada permasalahan mengingat hanya bertumpu secara hukum adat. Lain halnya apabila didasarkan pada hukum perkawinan negara, dimana ini sudah termasuk perkawinan campur karena adanya perbedaan kewarganegaraan.91 Secara hukum, tidak ada halangan yang disebutkan dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk melangsungkan perkawinan antar warganegara. Ketentuan ini mengakui perkawinan campuran yang merujuk pada perbedaan kewarganegaraan. 2. Kasus Perkawinan di Kalimantan Utara dan Serawak Secara geografis, Indonesia memiliki batas negara dengan Malaysia merentang dari Kabupaten Sambas, Kabupaten Putussibau di Kalimantan Barat hingga di wilayah Kalimantan Utara. 8.3. Kasus Perkawinan di Luar Ketentuan 8.3.1. Tradisi Kawin Lari di Negeri Luhu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 91 Liza Marina, Dessy Sunarsi, "Perkawinan Campuran Pada Masyarakat Adat Papua dan Papua New Guinea," WIDYA Tahun 29 Nomor 318 Maret 2012, hlm. 16. 140
Perkawinan. Aturan tersebut menjadi dasar pelaksanaan perkawinan di Indonesia, akan tetapi di tengah masyarakat sering terjadi tradisi perkawinan muda-mudi di masyarakat Maluku pada umumnya dan secara khusus pada Negeri Luhu terkadang mengagetkan orangtuanya. Tradisi di negeri Luhu tersebut unik jika merujuk pada caranya. Perkawinan yang unik dengan cara seorang gadis dan seorang pemuda yang saling mencintai bersepakat melarikan si gadis yang telah setuju menikah, meninggalkan rumahnya pada malam hari dan berpindah sesaat ke rumah pemuda tersebut sebagai pacarnya, atau berpindah ke rumah imam atau tetua adat (tokoh adat) didampingi orang yang mereka percaya tanpa sepengetahuan orang tua gadis. Peristiwa tersebut oleh masyarakat Negeri Luhu disebut dengan lari kawin. Hal ini dilakukan atas dasar suka sama suka, dan saling mencintai. Tradisi lari kawin sering dilakukan pada malam hari ketika orang sementara tidur dan suasana malam yang sepi, tidak diketahui dan tidak terlihat orang lain.92 92 Bagi Dewi Wulansari, kawin lari yang terjadi merupakan perbuatan yang tidak semestinya dilakukan oleh kedua pasangan kekasih yang sedang menjalani hubungan asmara, karena perbuatan tersebut sangat merugikan kedua orang tua.93 Untuk itu tradisi lari kawin atau kawin lari selayaknya tidak dilakukan. Karena tidak relevan dengan kebiasaan atau tradisi yang terbentuk pada masyarakat Negeri Luhu yang mendahului suatu perkawinan dengan cara meminang seorang gadis yang telah saling cinta dengan seorang pemuda sebagai tunangannya. Peminangan merupakan tanda telah adanya ikatan antara keduanya sebagai calon suami dan calon istri yang akan hidup dalam sebuah mahligai rumah tangga. Cara tersebut menandakan tidak boleh pemuda atau laki-laki maupun gadis lain yang mengganggu atau memacari salah satu dari keduanya. Ikatan tersebut akan dilanjutkan dengan tata cara pernikahan atau perkawinan Ismail Kaliki, "Perkawinan Dan Sanksi Adat Pada Masyarakat Negeri Luhu," TahkimVol.XII, No.2, Desember2016, hlm 22. Ibid. 93 141
dalam tradisi masyarakat yang ditandai dengan sebuah aqad nikah. Perkawinan yang akan dilangsungkan dengan beberapa syarat, rukun dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam perkawinan.94 Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tentunya tradisi demikian tidak sesuai atau bertentangan. Ketentuan ini mengembalikan proses perkawinan secara normal sebagaimana pada umumnya yang berlaku di banyak daerah. Proses perkawinan dimulai dengan komunikasi antar calon dengan orangtua calon dan atau orangtua calon dengan orangtua calon untuk merealisasikan perkawinan tersebut. 8.3.2. Kawin Ganti Suami di Lampung Tengah Di Desa Pugungraharjo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Tengah, ada tradisi perkawinan yang disebut perkawinan ganti suami. Ketika suami dari seorang perempuan meninggal, dan suaminya itu mempunyai saudara laki-laki yang cukup umur, maka saudara laki-laki dari suami secara otomatis menggantikan posisi sebagai suami dari yang ditinggalkannya. Dengan demikian si istri atau saudara dari suami yang telah meninggal tidak bisa menolak tradisi perkawinan seperti ini. Dalam perkawinan ganti suami ini, si pengganti suami atau saudara laki-laki dari suami yang telah meninggal, tidak perlu lagi melakukan pelamaran kepada pihak perempuan. Selain itu, pemberian mahar/mas kawin diberikan dalam jumlah yang relatif kecil. Tidak sebanding dengan jumlah mahar yang diberikan oleh saudaranya yang telah meninggal. Hal terpenting dalam perkawinan adat ganti suami adalah pada saat akad nikah. Tetapi, ketika suami yang telah meninggal tidak mempunyai saudara laki-laki, maka si janda akan dikembalikan kepada keluarganya dan diperbolehkan untuk menikah lagi dengan laki-laki lain.95 94 95 Kaliki, TahkimVol.XII,No.2, Desember2016, hlm. 23. S Syafriadi · 2010 pdf 142
8.3.3 Perkawinan Sedarah Ada kasus perkawinan sedarah terjadi di Depok, Jawa Barat. Kedua pihak tidak mengetahui hubungan darah keduanya dan perkawinannya telah berlangsung lama dengan 3 anak. 96 Artinya, tidak ada upaya pencegahan dan juga pembatalan dari pihak-pihak yang mengetahui dan berkepentingan dengan hal itu. Perkawinan sedarah tersebut berjalan lama hingga menghasilkan 3 orang anak. Sang suami dan isteri beragama Islam sehingga perceraiannya ditangani Pengadilan Negeri Depok. Semula perkawinan tersebut berjalan harmonis, namun sejak kondisi dan manajemen keuangan keluarga tersebut berantakan dengan adanya utang yang tidak terbayar. Perselisihan dan pertengkaran terjadi. Faktor finansial menjadi sumber pertengkaran yang pada akhirnya mendorong keduanya untuk menempuh jalan perceraian melalui permohonan ke Pengadilan Agama Depok. Menariknya, fakta bahwa keduanya merupakan saudara sedarah baru terungkap berkat kesaksian dari saksi yang merupakan paman dari keduanya; Saksi mengenali Pemohon karena Pemohon adalah keponakan dari saksi dan Termohon juga adalah keponakan saksi. Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Saksi mengatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah saudara seibu, lain ayah. Pemohon adalah anak dariH.Tohiri, dan Termohon anak dari Sukadi Hasan. Saksi juga mengatakan bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dan Termohon menikah, namun setelah menikah baru saksi mengetahui bahwa Pemohon danTermohon menikah, padahal keduanya masih saudara seibu. Seharusnya Pemohon dan Termohon mengetahui bahwa mereka masih saudara walaupun bertemu ketika sudah sama-sama dewasa. Saksi memohon kepada Majelis Hakim untuk diputuskan perkawinannya 96 Lihat, Oken Shahnaz Pramasantya, Akibat Hukum Putusan Pengadilan Tentang Pembatalan Perkawinan," Skripsi yang diajukan pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015. 143
karena Pemohon dan Termohon saudara seibu lain ayah. 97 Jika berpikir kebalikan dari fakta atau alasan permohonan cerai, apakah perceraian akan tetap terjadi jika masalah keuangan tidak terjadi atau rumah tangga keduanya dikarunia kehidupan yang berkecukupan? Menjadi dilematis terkait dengan keberadaan anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut, jika merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 8 poin b yang menyebutkan bahwa "perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya." Majelis Hakim menyampaikan fakta sebagai berikut: 1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak, namun ternyata masih ada hubungan darah seibu, yaitu lain ayah. 2. Bahwa Pemohon Termohon memohon karena Pemohon dan Termohon masih ada ikatan saudara seibu dan ada ikatan pernikahan maka mohon diputuskan perkawinannya. 3. Bahwa saksi dari Pemohon yang kedua (paman pemohon) menyatakan perkawinan Pemohon dan Termohon harus diputuskan karena ada larangan yang dilanggar oleh Pemohon dan Termohon dalam menikah secara Hukum Islam. 98 Merujuk pada fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon karena masih seibu sedangkan perkawinan tersebut dilarang sesuai dengan Pasal 39 ayat 1 huruf b, yang menyatakan dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu karenanya Majelis Hakim berpendapat maha pernikahan Pemohon dengan Termohon fasid, karena pernikahan Pemohon dengan Termohon dilarang Islam. Keputusan Majelis Hakim yaitu menolak permohonan terhadap Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak 97 98 Ibid. Ibid. 144
Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Depok. Keputusan Majelis Hakim Primer: Menolak permohonan terhadap Pemohon untuk mengucapkan Termohon di depan sidang pengadilan Agama Depok. ikrar talak Subsider : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon. 2. Menyatakan perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2001, di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Jakarta Timur, Fasid. 3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon pelipur lara berupa : uang sebesar Rp 900.000 dan cincin emas seberat 5 Gram. 4. Menghukum Pemohon untuk memberi nafkah tiga orang anak yang berada dalam asuhan Termohon minimal sebesar Rp 1.000.000 setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri. 5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000. 8.4. Pandangan Pengadilan 1. Pandangan Pengadilan Terhadap Perkawinan Beda Agama Sebagai bangsa yang plural dengan suku bangsa yang amat banyak, agama dan kepercayaan yang beragam, adat istiadat yang berbeda-beda, tentunya, perkawinan beda agama adalah suatu hal yang sangat mungkin dilakukan oleh warganegara. Terlebih lagi, di beberapa kelompok masyarakat di banyak tempat, praktik beragama berlainan sudah lama terjadi. Tidak ada masalah dengan masyarakat yang demikian. Toleransi dan saling menghormati merupakan kunci terhadap penerimaan fakta demikian. Sebagai contoh permohonan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri di Jawa Tengah Penetapan Pengadilan 145
Negeri Magelang Nomor: 04/Pdt.P/2012/PN.MGL Pemohon Yudi Kristanto dan Yeni Aryono. Penetapan Pengadilan Negeri Magelang Nomor: 06/Pdt.P/2014/PN.MGL Pemohon Feri Anggoro dan Brigitta Yuli Susanti.Dan Penetapan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor: 08/Pdt.P/2013/PN.UNG Pemohon Ary Jokopriyanto dan Natalia Sutrisno.99 Hakim dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan beda agama Nomor : 04/Pdt.P/2012/PN.Mgl dan Nomor : 06/Pdt.P/2014/PN.Mgl melihat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana Undang-Undang tersebut tidak secara tegas dan jelas mengatur perkawinan beda agama. sementara itu, Undang-Undang tersebut juga tidak melarang secara tegas tentang perkawinan beda agama sehingga terjadilah kekosongan hukum. 100 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1139 / Pdt.P / 2018 / PN JKT.SEL mengabulkan permohonan Tanggal 16 pemohon Edhu Mario Purwadiadji dan Diana Stevani untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Putusan tersebut menetapkan beberapa hal, yaitu: Januari 2019 a) Mengabulkan Permohonan Para Pemohon; b) Memberikan untuk melangsungkan perkawinan beda agama di hadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan; ijin kepada Para Pemohon c) Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan untuk melakukan pencatan perkawinan beda agama Para Pemohon tersebut ke dalam Register Pencatatan Perkawinan yang digunakan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perkawinan tersebut; kepada Pejabat 99 100 Lysa Setiabudi," Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Izin Perkawinan Beda Agama)," Skripsi yang diajukan pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2016, hlm. 8-9. Ibid., hlm. 86-87 146
d) Membebani biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah); Hakim tunggal Hartim Khaeruddin memandang perkawinan sebagai hak asasi manusia, sehingga memerintahkan pejabat Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mencatat akta perkawinan. Pandangan ini konsisten dengan Putusan PN Surakarta Nomor 367/Pdt.P/2019/PN Skt tanggal 1 Oktober 2019 dengan pemohon Bayu Awal Martono dan Lilia Cahyaningrum 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon; 2. Memberikan izin kepada para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda Agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta; 3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk melakukan pencatatan tentang perkawinan para Pemohon tersebut kedalam Register Pencatatan Perkawinan beda Agama Para Pemohon tersebut diatas kedalam Register Pecatatan Perkawinan yang digunakan untuk itu ; 4. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan saat ini ditetapkan sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah); Demikian pula halnya dengan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 333/Pdt.P/2018/PN Skt Tanggal 2 November 2018 dengan Hakim Tunggal Fredrik Frans Samuel Daniel yang mengabulkan permohonan ijin nikah beda agama pasangan Gigih Prayogo dan Aurora Hanggarani Ponda. Dengan pengabulan ini, maka keduanya diberikan izin untuk mencatatkan perkawinan beda agama di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. Hakim Fredrik juga memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk melakukan pencatatan perkawinan beda agama ini ke dalam Register Pencatatan Perkawinan. Dapat dikatakan bahwa putusan Pengadilan serupa mengenai permohonan perkawinan beda agama yang diajukan 147
pasangan-pasangan di berbagai daerah. Pengadilan memutuskan untuk mengijinkan pelaksanaan perkawinan beda agama dan memerintahkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencatatkan perkawinan tersebut dengan bukti memberikan buku nikah kepada para pemohon. 2. Pandangan Pengadilan Terhadap Perkawinan Beda Kewarganegaraan Gugatan pembatalan pernikahan,yang diajukan olehseorang warga negara Jerman, bernama Ludwig Franz Willibald Maria Joseph Leonard Erbgraf von Waldburg Wolfegg Waldsee yang lahir di Ravensburg, Jerman, kepada presenter Jessica Iskandar seorang yang berkewarganegaraan Indonesia pernikahan Ludwig dan Jessica diketahui dilaksanakan di Gereja Yesus Sejati, Jakarta Pusat, Indonesia Kasus gugatan pembatalan pernikahan yang diajukan oleh Ludwig kepada Jessica tersebut adalah termasuk ke dalam kasus hukum perdata Internasional, karena terdapat unsur asing berupa faktor personal yaitu status kewarganegaraan dimana Ludwig adalah seorang warga negara Jerman sedangkan Jessica adalah warga Indonesia pernikahan mereka dilakukan di Indonesia Dimana fokus kasus ini adalah tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak Jessica yakni berupa pembuatan akta nikah berdasarkan bukti- bukti surat palsu.101 Perkara pembatalan pernikahan yang dilayangkan Ludwig Franz Willibald kepada Iskandar telah diputus. Jessica Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan seluruh gugatan Ludwig. "Mengabulkan secara seluruhnya gugatan penggugat, perkawinan penggugat dan tergugat dinyatakan batal," ujar Made Sutrisna, Hakim Ketua di PN Jaksel, Kamis (15/10/2015).102 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan Ludwig karena ada bukti-bukti palsu yang diajukan untuk pembuatan akta nikah. Perkawinan adalah 101 Lihat Nurhidayanti, Gugatan pembatalan pernikahan beda kewarganegaraan dalam Hukum perdatainternasional analisis terhadap kasus pernikahan jessica Iskandar, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, tanpa tahun 102 dibatalkan 148
perjanjian dimana syarat sahnya mengacu pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 yaitu objek yang halal. Kehalalan ini berkaitan dengan kesesuaian perkawinan yang dilaksanakan dengan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon pengantin berkewarganegaraan asing ialah Izin dari Kedutaan/Konsulat perwakilan di Indonesia melampirkan Fotokopi paspor yang masih berlaku, Fotokopi VISA/KITAS yang masih berlaku dan dibuktikan dengan Surat tanda melapor diri (STMD) dari kepolisian dan Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil apabila yang bersangkutan menetap di Indonesia serta Fotokopi Akta Kelahiran yang jika sudah menikah ataupun cerai maka harus melampirkan surat Akta cerai bagi Janda/ Duda cerai. 103 3. Pandangan Pengadilan Terhadap Perkawinan di Luar Ketentuan Kasus 1 Sebagai bangsa yang sangat kaya dengan keragaman budaya, beberapa kelompok masyarakat memiliki kepercayaan yang berbeda dengan warga negara Indonesia pada umumnya. Agama lokal adalah istilah yang disematkan pada sistem kepercayaan asli nusantara, yaitu agama tradisional yang telah ada sebelum kedatangan agama-agama besar seperti, Hindu, Budha, Islam dan Kristen di bumi Nusantara ini, seperti Sunda Wiwitan yang dipeluk oleh masyarakat Sunda di Kanekes, Lebak, Banten; Sunda Wiwitan aliran Madrais, juga dikenal sebagai agama Cigugur (dan ada beberapa penamaan lain) di Cigugur, Kuningan, Jawa Barat; agama Buhun di Jawa Barat; Kejawen di Jawa Tengah dan Jawa Timur; agama Parmalim, agama asli Batak; agama Kaharingan di Kalimantan; kepercayaan Tonaas Walian di Minahasa, Sulawesi Utara; Tolottang di Sulawesi Selatan; Wetu Telu di Lombok; Naurus di Pulau Seram di Propinsi Maluku.104 Yoga Sahari, "ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAANPERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA," Skripsi Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2018, hlm. 55. 104 Ahmad Muttaqien, "Spritualitas Agama Lokal (Studi A jaran Sunda Wiwitan aliran Madrais di Cigugur Kuningan Jawabarat)," Al-AdYaN/Vol.VIII, N0.1/Januari-Juni/2013, hlm. 89. 103 149
Konsep ajaran Sunda Wiwitan ini memiliki sebuah konsep yang dikenal dengan Pikukuh tilu yang menekankan kesadaran tinggi kodrat, manusia (cara cirri manusa), kodrat kebangsaan (cara cirri bangsa), serta mengabdi kepada yang seharusnya (madep ka ratu raja). Pikukuh Tilu merupakan ajaran kuno suku sunda, Istilah ini merupakan frase berbahasa Sunda. Dilihat dari segi bahasa, Pikukuh tilu berasal dari dua kata, Pikukuh dan Tilu. Pikukuh berasal dari kata Kukuh, yang diberi awalan pi. Kukuh berarti Pati, tegas, teguh dan konsisten. Sedangkan awalan pi, berfungsi mengubah kata kerja menjadi kata benda. Jadi Pikukuh berarti: Suatu hal yang harus dipegang teguh, karena sudah menjadi suatu kepastian. Sedangkan kata Tilu, merupakan kata bilangan yang dalam bahasa Indonesia berarti tiga. Jadi secara sederhana Pikukuh tilu, bisa diartikan tiga hal yang harus senantiasa dipegang dalam kehidupan. Pikukuh tilu, tidak lain merupakan perluasan atau lebih tepatnya diambil dari Frase, tri tangtu atau tangtu teluTri tangtu, pikukuh tilu, atau hukum tilu, adalah sebuah konsep atau gagasan berpikir filosofis yang rasionalitasnya digunakan untuk menjaga keselarasan dalam berkehidupan, baik secara vertikal maupun horizontal. Filosofi tri paradoksal, menyatu ke dalam dan mengembang ke luar; dari luar tampak tenang, teguh, satu; dan di dalam aktif dengan berbagai aktivitas. Dalam praktiknya, para penganut kepercayaan Sunda Wiwitan menerapkan sistem monotheisme kuno lewat kehadiran kekuasaan tertinggi. Kekuasaan tertinggi itu biasa disebut sebagai sang hyang kersa atau gusti sikang sawiji-wiji (Tuhan yang maha tunggal).105 Segenap aspek kehidupan di masyarakat Sunda Wiwitan mengikuti adat Jawa Barat, tri tangtu adalah meliputi tiga aspek berkehidupan: 1) tri tangtu dina raga atau salira, 2) tri tangtu di buana dan 3) tri tangtu di nagara.106 105 Konsep tri tangtu dina raga, misalnya,adalah pakem atau tuntunan yang menyangkut pribadi (ego) sebagai manusia. Melalui konsep ini, manusia diberi tuntunan untuk memahami dan mempertanyakan dirinya sendiri: dari mana asal, mau ke masyarakat-di-jawa-barat.html. 106 Muttaqien, Spiritualitas Agama Lokal..., hlm. 96. 150
mana, dan apa tujuan hidup ini? Oleh sebab itu, gagasan tri tangtu dina raga, senantiasa mengingatkan kita pada hal-hal yang berkaitan dengan moralitas kehidupan atau ahlak budaya. Konsep ini pun Ungkapan, dzat, sifat, atma; sir, rasa, pikir; tekad, ucap, lampah; silih asah, silih asuh, silih asih; nyawa, raga, pakean,naluri, nurani, nalar (SQ, EQ, dan IQ)dan sederet ungkapan lainnya, pada dasarnya adalah rucita (tuntunan) berkehidupan itu. Ungkapan tiga yang disatukan itu, adalah sebuah sistem hubungan yang masing-masing menjelaskan dan mempunyai makna kausalitasnya. Persoalannya, bagaimana kita bisa membaca sistem hubungan dibalik masing-masing aktivitas itu. Bahwa konsep pemikiran primordial tersebut memang memerlukan perenungan, namun intinya adalah, bagaimana manusia mengubah dirinya menjadi manusia yang lebih luhur sehingga bisa mencapai yang transenden, yakni mencapai apa yang berada di luar dunia nyata. Tekad dan Ucap tidak akan berbuah apapun tanpa Lampah. Demikian pula, tidak akan ada Lampah tanpa Tekad dan Ucap. Itulah salah satu makna asas kesatuan tiga dina raga.Konsep tri tangtu di buana (nagara), adalah hukum yang mengatur kehidupan masing-masing individu dan kelompok di dalam sebuah wilayah kekuasaan, atau ketatanegaraan, baik luas maupun sempit. Secara luas, konsep tuntunan kehidupan bernegara secara umum, dan secara sempit adalah tuntunan kehidupan bermasyarakat di wilayah kehidupan adat yang mereka anut. Tri tangtu di nagara di dua wilayah kekuasaan yang berlainan itu terkadang menimbulkan perubahan bagi pihak-pihak yang terlibat. Hubungan di antara keduanya membentuk sistemnya sendiri dengan tetap berpedoman pada makna yang tersebut adalah Ahmad Muttaqien, Spiritualitas Agama Lokal.....Al-AdYaN/ Vol.VIII, N0.1/Januari-Juni/2013 98 disebut baik, benar, dan bagus. Ungkapan resi, ratu, rama, misalnya, adalah sebuah pengaturan potensi dari sebuah sistem kekuasaan. Resi adalah mahaguru agama, adat, dan yang menciptakan ajaran-ajaran. Ia adalah pemilik kekuasaan yang sesungguhnya, namun tidak menjalankan mandat kekuasaan. Ratu adalah yang menjalankan dan melaksanakan pemerintahan yang dikenal dengan raja. 151
Rama adalah rakyat yang menjalankan apa yang diperintahkan Resi dan diundangkan Ratu dan segala aturannya harus ditaati. Di kalangan penganut kepercayaan Sunda Wiwitan di Cigugur- Kuningan, dikenal ungkapan Rama Panyipta, Rama Pangwedar, dan Rama Panyusun. Hal ini sejalan dengan ungkapan lainnya, parentah, panyaur dan pamundut yang berlaku di masyarakat adat Kampung Naga. Tri tangtu dibuana, sejajar dengan konsep Tria Politika (Montesquieu) yang membagi kekuasaan menjadi tiga: Yudikatif, Legislatif, dan Eksekutif. Dalam kaitannya dengan penataan lingkungan kehidupan, dikenal pula ungkapan yang membagi ekosistem ke dalam tiga bagian: leuweung larangan, leuweung tutupan, dan leuweung garapan. Dengan demikian, makna tri tangtu adalah keseimbangan dalam berkehidupan. Sistemnya bersifat atomik, seperti halnya atom yang terdiri atau neutron, proton, dan elektron. Jika salah satu dari ketiga hal itu lepas, maka kehidupan menjadi tidak harmonis dan akhirnya menimbulkan ketidakselarasan, kekacauan, dan bencana. Kekacauan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat akhir-akhir ini, atau kerusakan alam yang mengakibatkan berbagai bencana, adalah akibat dari lepasnya salah satu ikatan tadi. Disamping ajaran dasar Pikukuh Tilu diatas, ajaran Sunda wiwitan aliran Madrais adalah membangkitkan rasa kepercayaan dan membangkitkan rasa kemanusiaan yang konsepnya ini dikenal menyaring roh kehidupan alam untuk menyempurnakan menjadi roh insan. Konsep ini cara pandang yang sangat luas dalam wawasan kebangsaan dan kemanusiaan melalui ajaran yang Ahmad Muttaqien, Spiritualitas Agama Lokal.....Al-AdYaN/ Vol.VIII, N0.1/Januari-Juni/2013 99 (cinta kasih), tata krama (aturan berperilaku), undak-usuk (etika bersikap), budi daya- daya budi (kreativitas dan sopan santun berbahasa), wiwaha yuda na raga (sikap bijak dan penuh aksara, adat, dan budaya. Ajaran ini diungkapkan oleh Juwita salah seorang Putri dari Pangeran Djatikusuma (sebagai pimpinan Kelompok Madrais Saat ini) : .......Mengajarkan kesadaran bahwa setiap manusia, lahir dan tercipta sesuai hukum kodrat illahi, baik adat istiadat, bahasa, warna kulit dsb. Dan dibalik kodrat itu ada satu pesan; 152
atau amanah pada setiap manusia yang harus kita gali sendiri. Demikian juga kesadaran kebangsaan, bahwa tidak mungkin suatu bangsa akan menjajah bangsa lain ketika menyadari akan hukum kodratnya. Mereka akan memelihara bangsanya tanpa harus merampas hak-hak orang lain. Dengan demikian kita dapat berfikir secara universal dengan saling menghargai tanpa ada keinginan saling menguasai dan keberagaman ini adalah keagungan Tuhan. Dan setiap upaya penyeragaman sesungguhnya sudah melanggar kodrat yang Tuhan gariskan12. Madrais juga mengajarkan penghormatan terhadap Dewi Sri (Sanghyang Sri) melalui upacara-upacara keagamaan penanaman padi. Ia memuliakan Maulid serta semua Nabi yang diturunkan ke bumi. Selain itu karena non muslim Agama Sunda atau ajaran Madrais ini tidak mewajibkan khitanan. Jenazah orang yang meninggal harus dikuburkan dalam sebuah peti mati. Negara sulit mengakui perkawinan Sunda Wiwitan. Hingga kini, warga Adat Karuhun Urang (Akur) Sunda Wiwitan di kampung tersebut masih kesulitan agar pernikahan adatnya diakui negara atau tercatat dalam dokumen pencatatan sipil. Begitu terjal dan berlikunya upaya warga supaya pernikahannya secara adat diakui demi menghindari stigma dari masyarakat umum. 107 Seorang penghayat keyakinan tersebut, Dewi Kanti Setianingsih (39), mengaku, sejak menikah 2002 silam hingga sekarang, ia dan suaminya tak memiliki akta nikah. Alasannya klasik, yaitu karena Dewi Kanti penghayat Sunda Wiwitan. Dampak tak memiliki akta nikah ini sangat luas. Dewi Kanti tak berhak atas berbagai tunjangan, seperti tunjangan kesehatan dari kantor suaminya. Sebab, meski faktanya sudah menikah, karena tak memiliki akta nikah, sang suami tetap dianggap sebagai bujang. Perusahaan pun tak berkewajiban memberikan tunjangan istri. Begitu pun saat nanti Dewi hamil dan melahirkan, anak yang dikandungnya tak akan mendapatkan akta kelahiran. Imbasnya ialah merembet pada kehidupan si anak pada masa depan.108 107 108 153
4. Pandangan Pengadilan Terhadap Pembatalan Perkawinan a. Kasus 1 Pembatalan perkawinan No. 3512/pdt.G/2009 yang terjadi di Pengadilan Agama Sumber ialah berawal dari adanya perkawinan seorang pria yang bernama S.W dengan seorang wanita yang bernama E.D yang kemudian setelah perkawinannya berlangsung cukup lama, tiba-tiba ada laporan dari seorang wanita yang mengaku sebagai istri sah dari S.W yang bernama E.K melaporkan kepada pihak KUA bahwa E.K adalah istri sah dari S.W dengan menunjukkan akta nikah kepada pihak KUA. Hal ini disebabkan karena S.W menikah lagi tanpa sepengetahuan dan seijin dari E.K dan Pengadilan Agama dengan menunjukkan akta nikah kepada pihak KUA, setelah mendengar laporan dari E.K akhirnya pihak KUA memutuskan untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dengan alasan melakukan poligami tanpa ijin kepada Pengadilan Agama.109 Implikasi hukum dari putusan Pengadilan untuk pembatalan perkawinan adalah suatu perbuatan hukum untuk menyatakan tidak sahnya suatu perkawinan melalui proses putusan pengadilan, dengan adanya pembatalan perkawinan berarti perkawinan tersebut tidak pernah ada dan para pihak dianggap belum pernah melangsungkan perkawinan. 110 Dalam hal putusan Pengadilan untuk pembatalan perkawinan, maka kedudukan hukum dari mempelai adalah orang-orang atau pria dan wanita yang belum pernah melangsungkan perkawinan. b. Kasus 2 Pengadilan pun memutuskan untuk membatalkan perkawinan yang dilangsungkan dengan paksaan. Kasus pembatalan perkawinan Nomor : 0327/Pdt.G/2012/ PA.AGM, kasus ini bermula dari Penggugat (suami) yang mengajukan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama Arga 109 Listya Pramudita, "Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama: (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sumber No.3512/Pdt.G/2009), Skripsi diajukan Fakultas IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2011, hlm. 4. 110 Albert Lodewyk Sentosa Siahaan, Balwanti, "Akibat Hukum Putusan Pengadilan Terhadap Pembatalan," Vol. 03, No. 03, (Desember, 2020), pp. 558--570. Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin, GeuthèëInstitute, Banda Aceh, Open access: 154
Makmur, karena perkawinan tersebut dilaksanakan atas paksaan dan di bawah ancaman dari pihak orangtua Tergugat (isteri), karena pihak keluarga Tergugat (isteri) bersikeras menikahkan Tergugat (isteri) tersebut dengan alasan Penggugat (suami) dan Tergugat (isteri) telah melakukan hubungan suami isteri sehingga terjadilah perkawinan Penggugat (suami) dan Tergugat (isteri) dalam keadaan terpaksa jika tidak menikahi Tergugat (isteri), Penggugat (suami) akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib. 111 Menurut penulis ada beberapa masalah hukum yang ingin penulis teliti mengenai putusan tersebut. Dalam putusan Pengadilan Nomor bahwa pembatalan perkawinan akibat kawin paksa ternyata dalam duduk perkara tersebut keluarga Pemohon (suami) menerima lamaran Termohon (isteri) dikarenakan dipaksa oleh orang tua Termohon (isteri) dan menikah dalam keadaan tertekan dan dibawah ancaman. Maka berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 27 ayat 1 dapat ditarik kesimpulan bahwa Pembatalan perkawinan bisa diajukan apabila perkawinan tersebut dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum., tetapi berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti majelis Hakim menemukan fakta bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat terjadi karena desakan dari pihak keluarga dan Penggugat menikah belum memenuhi Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 dan 2 bahwa perkawinan hanya diizinkan jika Pria berusia 19 tahun dan wanita berusia16 tahun. Dalam kasus pembatalan perkawinan Nomor: 0445/Pdt.G/2013/ PA.AGM, kasus ini bermula dari Penggugat (isteri) yang mengajukan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama Arga Makmur, karena perkawinan tersebut dilaksanakan atas paksaan (perjodohan yang dipaksa) oleh orangtua Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami), pada dasarnya antara Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) tidak mengenal satu sama lain sehingga terjadilah 0327/Pdt.G/2012/PA.AGM 111 Henni Zein, "Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas 1B Tahun 2012 dan 2013 Nomor: 0327/ Pdt.G/2012/PA.AGM dan Nomor: 0445/Pdt.G/2013/PA.AGM)," Pengadilan Agama Arga Makmur, tanpa tahun, hlm. 4. 155
perkawinan antara Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami), yang mana perkawinan tersebut tidak didasari oleh rasa suka sama suka. Dalam putusan Pengadilan Nomor 0445/Pdt.G/2013/ PA.AGM bahwa pembatalan perkawinan akibat kawin paksa, ternyata dalam duduk perkara tersebut adalah atas paksaan dari orangtua Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami), padahal antara Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) tidak saling mengenal satu sama lain, sehingga terjadilah perkawinan antara Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami), yang mana perkawinan tersebut tidak didasari oleh rasa suka sama suka. Maka berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan telah memenuhi pemaksaan sesuai dengan Pasal 71 huruf f Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. 112 Dalam Pertimbangan Hakim dari perkara 0327/Pdt.G/2012/ PA.AGM, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan Majelis Hakim berpendapat bahwa dari proses pendaftaran nikah Penggugat dengan Tergugat, ada unsur ketidakjelian dari pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur sehingga terlaksana pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1 dan 2) dijelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta Dispensasi Kawin kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita, bahwa berdasarkan maksud Pasal tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa proses pendaftaran nikah Pemohon dengan Termohon belum sesuai dengan prosedur karena pihak pria (Pemohon) masih berumur 17 tahun dan sesuai Pasal 20 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 seharusnya Pegawai Pencatat Perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan 112 Ibid. 156
perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 71 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan "Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."113 Perkawinan adalah suatu perbuatan perjanjian yang sangat mengedepankan kehendak dan kesepakatan para pihak. Tidak ada seorang pun yang berwenang untuk memaksakan dilakukannya perkawinan, termasuk orang tua atau keluarga dekat. Pengadilan mengambil posisi yang konsisten dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 6 ayat 1. 3. Kasus 3 Identitas Suami (Studi Analisis Putusan N0. 297/Pdt.G/2013/PA.Po). Keputusan pembatalan perkawinan yang didasarkan pada pertimbangan fakta-fakta hukum yang dinyatakan telah terbukti dan cukup alasan bahwa suami (Termohon) terbukti telah melakukan penipuan dengan sengaja dimana Termohon mengaku sebagai duda mati dengan melampirkan surat kematian istrinya, padahal kenyataannya Termohon masih berstatus suami dari istri pertama yang sah dan masih hidup.114 Identitas pihak yang melangsungkan perkawinan harus benar. Identitas adalah informasi yang valid mengenai siapa orang tersebut. Jika identitas sudah tidak dapat dipastikan kebenarannya, maka tidak ada alasan lain, kecuali membatalkan perkawinan. Dengan demikian, Pengadilan yang mengabulkan permohonan pembatalan terkait dengan identitas palsu atau identitas yang tidak benar dalam melangsungkan perkawinan. Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan 113 114 Ibid. Frieda Eka Maulidda, Sholahuddin Harahap, "Analisis terhadap Putusan No. 297/ Pdt.G/2013/Pa.PoTentang Pembatalan Perkawinan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. HIR/Reglemen Indonesia yang diperbarui," Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Prosiding Ilmu Hukum. ISSN: 2460-643x. 157
8.5. Lembaran Kerja 1. Apa pandangan pengadilan terhadap kasus perkawinan beda agama? 2. Apa pandangan pengadilan terhadap kasus perkawinan beda? 3. Apa pandangan pengadilan terhadap kasus perkawinan dini? 4. Apa pandangan pengadilan terhadap kasus pembatalan perkawinan? 5. Apa pandangan pengadilan terhadap perkawinan di luar ketentuan? 158
6. Bagaimana dengan perkawinan yang mengikuti agama atau kepercayaan lokal? 159
Pertemuan Kuliah Ke 13 dan 14 1. Tujuan Instruksional Umum Setelah Mata Kuliah Hukum Perdata ini, mahasiswa semester II (dua) Fakultas Hukum Minimal akan dapat mengetahui dan menjelaskan materi Hukum Perkawinan 2. Tujuan Instruksional Khusus Mahasiswa akan dapat mengetahui dan menjelaskan tentang Ruang Lingkup Hukum Perkawinan 3. Satuan Acara Perkuliahan (SAP) 3.1. Pokok Bahasan: Kompilasi Hukum Islam 3.1.1. Ruang Lingkup Kompilasi Hukum Islam i. Istilah dan Pengertian Hukum Perkawinan j. Sumber-sumber Hukum Perkawinan k. Subjek dan Objek Hukum Perkawinan l. Sistematika Hukum Perkawinan 3.1.2. Kegiatan Belajar Mengajar Tahap Kegiatan Pengajar dan Kegiatan Mahasiswa 161
Pendahuluan 1. Perkenalan, kontrak pembelajaran, sistem penilaian, Pokok Bahasan Mencatat dan mendengarkan. Papan Tulis Hand out 2. Menjelaskan TIU dan TIK yang akan dicapai. 1. Menanyakan kepada mahasiswa tentang Kompilasi Hukum Islam Penyajian 2. Menjelaskan dan Menguraikan tentang: Istilah dan Makna i. Perkawinan j. Sejarah Perkawinan k. Subjek dan objek Memberi komentar Bertanya bila ada penjelasan yang kurang jelas Papan Tulis Hand out Hukum Perdata l. Sistematika Hukum Perdata 1. Memberikan kesempatan bertanya dan menanggapi Penutup 2. Menunjukkan beberapa mahasiswa untuk menjawab pertanyaan 3. Memberi rangkuman dan penguatan. Memberi komentar Memperhatikan 4. Menyampaikan materi kuliah berikutnya. 3.1.2 Evaluasi Dan Tugas Buat beberapa pertanyaan berkaitan dengan topik yang telah disajikan dalam bentuk esai dan dibahas bersama 162
BAB 9 Kompilasi Hukum Islam (KHI) 9.1. Tentang Kompilasi Hukum Islam Perkawinan merupakan salah satu bentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dengan seorang wanita yang memiliki segi- segi keperdataan dengan beberapa asas yang terkandung.115 Begitu pentingnya perkawinan, karena dari perkawinan akan terbentuk keluarga yang kemudian menjadi sumber kekuatan dan perkembangan jiwa dan agama.116 Asas hukum perkawinan adalah (1) kesukarelaan, (2) persetujuan kedua belah pihak, (3) kebebasan memilih, (4) kemitraan suami-isteri, (5) untuk selama-lamanya, dan (6) monogami terbuka. 117 Asas tersebut diadopsi ke dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 115 Mohammad Daud, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 1993, hlm.124. 116 Daniel S. Lev, Peradilan Agama Islam di Indonesia: Suatu Studi Tentang Landasan Politik Lembaga-Lembaga Hukum, Jakarta: PT. Intermasa, 1986, hlm.173. 117 Daud, Op.cit., hlm. 124. 163
9.2. Landasan Hukum Kompilasi Hukum Islam Secara hukum, Pemerintah baru mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdiri dari Buku I tentang Hukum Perkawinan; Buku II tentang Hukum Kewarisan; Buku III tentang Perwakafan. Inpres tersebut diikuti dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 untuk menyebar luaskan KHI untuk dipergunakan oleh instansi Pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya. 9.3. Isu Kunci dalam Kompilasi Hukum Islam KHI unik. Sebagai hukum, ia memuat hukum materil dan formil sekaligus. KHI memuat tata cara perceraian, tata cara rujuk. KHI merupakan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dikhususkan pada umat Islam. Kerangka KHI terdiri dari Bab I Ketentuan Umum; Bab II Dasar-Dasar Perkawinan; Bab III Peminangan; Bab IV Rukun dan Syarat Perkawinan; Bab V Mahar; Bab VI Larangan Kawin; Bab VII Perjanjian Perkawinan; Bab VIII Kawin Hamil; Bab IX Beristeri Lebih Dari Satu Orang; Bab X Pencegahan Perkawinan; Bab XI Batalnya Perkawinan; Bab XII Hak dan Kewajiban Suami Isteri; Bab XIII Harta Kekayaan Dalam Perkawinan; Bab XIV Pemeliharaan Anak; Bab XV Perwalian; Bab XVI Putusnya Perkawinan; Bab XVII Akibat Putusnya Perkawinan; Bab XVIII Rujuk; Bab XIX Masa Berkabung. Dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, KHI memiliki lebih banyak Bab dan Pasal. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memiliki tiga belas Bab, 67 Pasal, sedangkan KHI memiliki empat sembilan belas Bab 170 Pasal. KHI, sama halnya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengakui perkawinan adalah perjanjian. KHI memberikan kebebasan kepada kedua belah pihak untuk merumuskan sendiri apa yang akan diperjanjikan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 yang 164
menyatakan bahwa kedua belah pihak dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk ta'lik talak dan selanjutnya Pasal 46 menjelaskan bahwa isi perjanjian perkawinan batasannya hanyalah tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Ini berarti KHI yang menjadi hukum materil di lingkungan Peradilan Agama yang telah diberi bentuk formal dengan Inpres dan selanjutnya ditindaklanjuti Menteri Agama dengan Mengeluarkan Instruksi Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tanggal 26 Juni 1991 tidak mengatur membuat aturan memberi mandat kepada Menteri Agama untuk membuat isi yang diperjanjikan pada perjanjian perkawinan sebagai aturan pelaksana perjanjian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam, karena PMAKPPN tidak mungkin dijadikan petunjuk teknis, KHI. Sebab PMAKPPN lebih dahulu diberlakukan dari KHI. 118 Penyusunan KHI ditempuh dengan empat jalur, yaitu jalur kitab-kitab fiqih, wawancara dengan ulama-ulama Indonesia, yurisprudensi Peradilan Agama,dan studi banding ke Maroko, Turki, dan Mesir. Keempat jalur itu diambil karena beberapa alasan: pertama, karena dalam sejarah perkembangannya, kitab-kitab fiqih adalah bentuk perkembangan pemikiran hukum Islam; kedua, karena ulama-ulama Indonesia dianggap paling mengetahui kondisi Indonesia dari sisi tradisi, kebudayaan, dan kemasyarakatannya; ketiga, karena melalui yurisprudensi dapat diketahui bagaimana praktik yang berlaku di masyarakat Indonesia: dan keempat, untuk mengetahui bagaimana negara-negara Muslim lain memberikan respons terhadap fenomena kontemporer.119 Dari KHI tersebut dapat diuraikan beberapa konsep kunci pengaturan sebagai berikut:120 118 Yuli Prastiwi, "Perjanjian Kawin Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan," Tesis Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2011, hlm. 98. 119 Eva Mir'atun Niswah," HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIAPERSPEKTIF CEDAW, Al-Ah}wa>l, Vol. 5,No. 2, 2012M/1434HUIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 96. 120 Umi Sumbulah, "Ketentuan Perkawinan Dalam KHI Dan Implikasinya Bagi Fiqh Mu'asyarah:: Sebuah Analisis Gender," UIN Malang, tanpa tahun, hlm. 87-93. 165
1. Dasar Perkawinan Dalam KHI Pasal 12 disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghaliidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. pernikahan pada hakikatnya adalah reunifikasi antara laki-laki dan perempuan pada tingkat praksis, setelah didahului dengan reunifikasi pada tingkat hakikat, yakni berupa kesamaan asal-usul kejadian umat manusia dari diri yang satu.121 Perkawinan merupakan penyatuan pria dan wanita dengan peran dan tanggung jawab yang saling mengisi. Penyatuan mengimplikasikan kedudukan yang setara antara pria dan wanita, tanpa ada dominasi dan menciptakan relasi suami- isteri yang santun, beradab, dan berkeadilan. 122 Perkawinan merupakan ikatan mulia yang menyatukan seorang pria dan wanita sebagai pemenuhan harkat kemanusiaan. 2. Kedua, Rukun dan Syarat Perkawinan a. KHI Pasal 15, tentang batasan minimal bagi calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. 123 Ketentuan ini berubah seiring dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai usia dewasa adalah 18 tahun lebih. Pemberian batas minimal usia perkawinan bagi perempuan yang tidak sama dengan laki-laki, sesunguhnya masih dipengaruhi oleh konstruksi patriarkhi bahwa laki-laki diposisikan pada tempat yang superior. Karena itu, ia diharapkan bisa memberikan pengaruh dan menjalankan posisinya itu seara baik. Hal ini bisa dilakukan ketika umur laki-laki lebih dewasa dibandingkan umur isterinya. Kendati penulis sepakat bahwa umur seseorang tidak menjamin kematangan dan kedewasaan berfikirnya, baik laki-laki maupun perempuan, lantas apa gunanya batas usia minimal perkawinan laki-laki dan perempuan dibedakan. 121 122 123 Ibid., hlm. 87. Ibid. Ibid. 166
b. Bagian ketiga, pasal 20,tentang wali nikah dalam perkawinan adalah laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni muslim, akil dan baligh. Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Syarat-syarat bagi yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islamyakni muslim, aqil dan baligh.Wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam terdiri dari Wali nasab dan Wali hakim. Mengenai urutan Kedudukan Wali Nikah Dalam KHI pasal 21 ayat (1) s.d. (4), pasal 22 dan pasal 23 secara singkat dapat dipahami bahwa untuk melakukan perwalian ialah dari wali aqrab, kemudian bergeser kepada wali ab'ad kemudian bergeser kepada kepada wali hakim setelah ada putusan dari Pengadilan Agama yang disebabkan wali nasab tidak ada dan atau adlal.124 Aturan normatif tentang wali yang dijadikan sebagai salah satu rukun perkawinan itu, kemudian berdampak pada konstruksi masyarakat bahwa hanya laki-laki yang memiliki hak dan pantas menjadi wali karena posisinya sebagai pemimpin keluarga. Dalam konteks ini, kemudian makna wali yang seharusnya melindungi, bergeser pada sekedar laki-laki atau yang penting laki-laki. 125 Wali merupakan laki-laki yang tidak hanya diposisikan sebagai pemenuhan syarat untuk dilaksanakannya perkawinan. c. KHI Pasal 21 tentang wali nasab yang semuanya berasal dari garis keturunan laki-laki. Urutan wali nikah dari posisi pertama hingga seterusnya, tidak satupun menyebut perempuan dan jalur perempuan. Seluruh jalur perwalian hanya berasal dari laki-laki dan bermuara juga pada laki-laki. Ketentuan ini semakin mengukuhkan ideologi patriarkhi pada produk ijtihad para ulama fiqih.126 Hakikat wali adalah 124 125 126 Falah Wahid Muharam, Tamyiez Derry, Ilham Mujahid, "Konsep Wali Nikah Menurut KHI dan Dewan Hisbah PERSIS," Prosiding Peradilan Agama Volume 5, No.2, Tahun 2019, hlm. 21. ISSN: 2460-6391. Sumbulah, "Ketentuan Perkawinan Dalam...," hlm. 90 Ibid. 167
adanya perlindungan dan pertanggung jawaban orang tua terhadap keberlangsungan anaknya. Namun tampaknya fungsi wali sejauh ini hanya terbatas pada aturan formal bagi didapatkannya status sahnya sebuah pernikahan. Padahal hakikat wali berimplikasi pada perjalanan rumah tangga yang dibangun oleh anak perempuan bersama laki- laki yang menjadi suaminya. Keikutsertaan wali dalam perjalanan rumah tangga anaknya tersebut, merupakan wujud dari fungsi wali yang sebenarnya.127 Wali nikah adalah pihak yang melepaskan seorang perempuan untuk hidup dengan pria. Ikatan darah lah yang paling kuat untuk menempatkan pihak yang menjadi wali nikah. Ayah lah yang paling tepat untuk melepaskan anak perempuannya untuk hidup dengan pria dalam ikatan perkawinan. d. KHI Pasal 25, tidak berbeda dengan konsep wali, saksi pernikahan juga dibatasi pada laki-laki. Bahkan secara eksplisit ditegaskan bahwa yang ditunjuk menjadi saksi nikah adalah laki-laki, muslim, adil, akil baligh dan seterusnya. Dari persyaratan saksi dalam konteks ketentuan ini, tampaknya yang menjadi prioritas adalah jenis kelamin laki-laki, muslim, akal baligh, bukan pada aspek adilnya.128 Saksi nikah merupakan pihak yang harus ada dalam pelaksanaan perkawinan dengan syarat tersebut dan pria yang menjadi saksi nikah. 3. Mahar Diatur dalam KHI Pasal 34 ayat 1 menegaskan bahwa mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan. Artinya, mahar bukan syarat sah perkawinan, bahkan kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan KHI Pasal 34 ayat 2. Sifat dari mahar adalah tidak memberatkan, sehingga di dalam KHI Pasal 31 disebutkan bahwa mahar itu ditentukan berdasarkan kesederhanaan dan kemudahan 127 128 Ibid. Ibid. 168
yang dianjurkan oleh ajaran Islam.129 Namun sesungguhnya mahar juga mengandung aspek-aspek yang perlu dikritisi, yakni terkait dengan hakikat mahar itu sendiri dan batasan maksimal pemberian mahar oleh suami kepada isterinya.Jika ditinjau dari sisi substansinya, sesungguhnya mahar adalah lambang atau simbol adanya keseriusan dari laki-laki untuk bertanggung jawab secara ekonomis, memberikan nafkah kepada isterinya. 130 Kendati mahar tidak merupakan rukun perkawinan, tetapi ia merupakan simbolisasi dari keseriusan, kemapanan atau kebertanggungjawaban secara ekonomi. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa mahar adalah suatu yang aspek yang mendapat perhatian dari calon mempelai dan keluarganya. 4. Poligami Ketentuan beristeri lebih dari satu dalam rumusan KHI ini, sebenarnya lebih maju dari ketentuan fiqih tradisional, terkait dengan adanya keharusan izin isteri tidak saja secara lisan namun juga tertulis. Permasalahan yang muncul akibat ketentuan ini, seperti adanya pemaksaan dari pihak laki-laki kepada isteri pertamanya agar memberikan persetujuan atas keinginan suaminya berpoligami, memang tidak terjangkau oleh ketentuan hukum tersebut.131 Ketentuan KHI menyangkut poligami tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hanya saja di dalam KHI dijelaskan antara lain bahwa pria beristeri lebih dari satu diberikan pembatasan, yaitu seorang pria tidak boleh beristeri lebih dari 4 (empat) orang. Selain itu, syarat utama seorang pria untuk mempunyai isteri lebih dari satu adalah pria tersebut harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya dan anak-anaknya (Pasal 55 KHI).Menurut KHI, suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama. 129 130 131 Sifa Maharani, "Konsep Mahar Menurut Imam Syafi'i Dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam," Skripsi pada Jurusan Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Syariah Institut Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2018, hlm. 6-7. Sumbulah, "Ketentuan Perkawinan Dalam..," hlm. 90. Ibid.," hlm. 91. 169
Jika perkawinan berikutnya dilakukan tanpa izin dari Pengadilan Agama, perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum (Pasal 56 KHI).132 Jika poligami dimungkinkan, sebaliknya, Hukum Islam melarang praktik poliandri. Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 huruf (a) dan (b) menyatakan: "dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam keadaan tertentu: (a) karena wanita yang bersangkutan masih terikat suatu perkawinan dengan pria lain (b) seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah suaminya.133 5. Pencegahan Perkawinan KHI Pasal 62, tentang ayah kandung tidak gugur hak kewaliannya untuk mencegah perkawinan yang akan dilakukan oleh wali nikah yang lain. Rumusan tentang tidak gugurnya ayah kandung dalam posisinya sebagai wali kendati ia tidak melaksanakan tugasnya sebagai seorang ayah, semakin mengukuhkan ideologi patriarkhi bahwa seorang ayah yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya, diposisikan lebih terhormat dibanding seorang ibu yang membanting tulang untuk menghidupi anak-anaknya, juga dibanding dengan walinya yang bukan ayah kandungnya, namun merawat dan mendidiknya sebagaimana layaknya seorang ayah. Namun demikian, fungsi ayah kandung yang digantikan oleh ayah bukan kandung dan ibu kandungya, sama sekali tidak merubah status hukum kewalian ayah kandung terhadap anak kandungnya. Dengan demikian, lagi-lagi mengalahkan peran aturan substantifnya. 134 fomal-normatif, 6. Hak dan Kewajiban Suami-Isteri a. Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 ayat 1 menyebutkan bahwa: "Kewajiban utama bagi seorang istri ialah 132 133 134 poligami-yang-sah/ Syahrizal Abbas Datul Mutia Putusan Talak Raj'i pada Kasus Poliandri: Analisis Hukum Islam terhadap Putusan HakimMahkamah Syar'iyah Jantho Nomor216/ Pdt.G/2015/MS-JTH Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 3 No. 1. Januari-Juni 2019 hlm. 207. ISSN: 2549 -3132; E-ISSN: 2549 -3167 Sumbulah, "Ketentuan Perkawinan Dalam...," hlm. 91. 170
berbakti lahir dan batin kepada suami didalam batas- batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Ketentuan normatif tentang hak dan kewajban suami istri sebagaimana yang diatur dalam KHI ini, sesungguhnya telah mencerminkan pembagian tugas bersama secara seimbang antara suami dan isteri. Misalnya, kewajiban masing-masing membantu yang lain dalam masalah memberikan bantuan lahir dan batin, saling menghormati, saling menghargai, dan seterusnya. 135 b. Ikatan lahir batin antara suami dan isteri mewujud dalam pelaksanaan kewajiban demi tegaknya keluarga. Dengan cinta kasih, suami dan isteri sangat kuat dan saling mengisi dalam menjalankan peran dan kewajiban.Sifat dari kedudukan tersebut digambarkan dalam KHI Pasal 79 dengan menempatkan suami sebagai pemimpin keluarga sebagai demi menjaga keutuhan keluarga di tengah tantangan hidup. c. Suami bertanggung jawab untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam konstruksi sosiologis, laki-laki adalah pihak yang bertanggung jawab untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Dalam kehidupan modern, isteri pun membantu mencari nafkah dengan bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarga yang makin hari makin meningkat. 7. Putusnya Perkawinan KHI mengatur soal akibat putusnya perkawinan. Kembali lagi kepada definisi perkawinan yang bernuansa kontrak seksual, maka ketentuan iddah juga hanya diberlakukan bagi perempuan, karena ia dipandang "bertanggung jawab" atas hasil hubungan seksual dengan mantan suaminya. Sehingga waktu tunggu (iddah) hanya diberlakukan bagi isteri, tidak pada suami. Padahal sesungguhnya iddah merupakan masa transisi, yang bisa saja suami juga mengalami perubahan atau mengalami gejala kejiwaan yang berubah ketika masa iddah. Namun demikan, dalam rumusan fiqih maupun KHI, 135 Ibid. 171
iddah tidak diberlakukan bagi suami.136 Penerapan masa iddah pada wanita berkaitan dengan aspek reproduktif. Masa iddah merupakan cara untuk memastikan apakah seorang wanita hamil atau tidak sebelum menikah kembali. 8. Masa Berkabung Berbeda dengan masa ihdad bagi isteri yang telah ditentukan masanya, ihdad bagi suami tidak ditentukan masanya, hanya berdasarkan kepatutan. Di samping itu, klausul hukum bahwa perempuan harus melakukan ihdad untuk menghindari fitnah, tampaknya merupakan akibat dari cara pandang patriarkhi yang memposisikan perempuan sebagai mahluk kelas dua, dan mahluk yang mendatangkan bahaya bagi masyarakat. Padahal sesungguhnya, tidak hanya perempuan, laki-laki pun juga bisa didera fitnah. Karena itu, ketentuan ihdad bagi mantan suami atau isteri mestinya ditentukan dengan semangat yang menjunjung tinggi kesetaraan dan keadilan bagi laki-laki maupun perempuan.137 Ihdad merupakan masa untuk suami atau wanita untuk melewati masa berduka. Ketentuan Kompilasi Hukum Islam Bab Hukum Perkawinan Pasal 53 ayat 2 juga memudahkan dan mempercepat perkawinan terkait dengan kondisi hamil pada sang wanita. Perkawinan dapat dilakukan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran sang anak. Ketentuan dimaksudkan agar kepastian ikatan pria yang menghamili dengan wanita yang dihamili terwujud. Dengan begitu, tanggung jawab pria terhadap wanita yang telah dihamilinya dilaksanakan. 9.4. Dasar-Dasar Perkawinan KHI menetapkan sejumlah ketentuan sebagai dasar perkawinan. KHI Pasal 2 Perkawinan menurut hukun Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. KHI menegaskan bahwa Perkawinan adalah perbuatan ibadah muslim dan muslimah untuk menaati perintah Allah. Perkawinan adalah perbuatan mulia manusia sebagai mahluk Allah. 136 137 Ibid., hlm. 93 Ibid. 172
Kemuliaan perkawinan menurut KHI Pasal 3 Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Secara bahasa, sakinah memiliki arti ketenangan, ketentraman, aman, dan damai. Tentunya setiap pasangan sangat mendambakan hubungan yang seperti ini. Hubungan yang jauh dari pertikaian dan perselihan yang akan membawanya pada perpisahan. Pernikahan sakinah tidak dapat terwujud jika hanya salah satu pihak yang berjuang. Masing-masing pihak hendaknya saling menghargai, bersikap sopan dan lemah lembut, serta saling menjaga pasangan dalam keadaan apapun. Mawaddah berasal dari bahasa Arab yang artinya perasaan cinta dan kasih sayang. Perasaan ini merupakan fitrah yang dimiliki oleh setiap insan. Sepasang suami istri hendaknya senantiasa mencintai dan menyayangi pasangannya dalam keadaan apapun. Kehidupan pernikahan mawaddah bisa diekspresikan dengan cara saling memberi hadiah, mengingat kebaikan pasangan, dan selalu berkomunikasi dengan jujur satu sama lain. Terakhir, kata warahmah memiliki arti ampunan, rahmat, rezeki, dan karunia. Jodoh adalah rezeki sekaligus titipan dari Allah yang wajib kita syukuri. Jika seorang Muslim bersyukur dan ikhlas menerima takdir pernikahannya, Allah akan memberinya rahmat dan keberkahan dalam ikatan pernikahannya. Sehingga pernikahannya senantiasa diliputi hal-hal yang baik. Pernikahan warahmah dapat diwujudkan dengan sikap saling menjaga, melindungi, saling membantu, dan memahami hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri.138 KHI menegaskan soal keabsahan perkawinan dalam Pasal 4 yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang- undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Setiap muslim dan muslimah untuk melakukan perkawinan harus dilakukan sesuai dengan hukum Islam. 138 173
Pasal 5 (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954. Pasal 6 (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum. Pasal 7 (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal- hal yang berkenaan dengan : (a) Adanya perkawinan dalam rabgka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keragan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawian; (d) Adanyan perkawinan yang terjadisebelum berlakunya Undang- undang No.1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Thaun 1974; (4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Pasal 8 Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian,ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak. Pasal 9 (1) Apabila bukti sebagaimana pada pasal 8 tidak ditemukan karena hilang dan sebagainya, dapat dimintakan salinannya kepada Pengadilan Agama. (2) Dalam hal surat bukti yang dimaksud dala ayat (1) tidak dapat diperoleh, maka dapat diajukan permohonan ke Pengadilan Agama. Pasal 10 Rujuk hanya dapat dibuktikan dengan kutipan Buku Pendaftaran Rujuk yanh dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. 174
9.5. Rukun Perkawinan Rukun Nikah Rukun merupakan hal pokok yang tidak boleh ditinggalkan atau masuk di dalam substansi, berbeda dengan syarat yang tidak masuk ke dalam substansi dan hakikat sesuatu. Rukun dalam pernikahan harus memperhatikan hal-hal pokoknya yang tidak boleh ditinggalkan, sebagai berikut : a. Wali Dalam sebuah pernikahan bahwa wali merupakan salah satu rukun yang harus ada. Wali berasal dari pihak perempuan yang akan dinikahkan kepada pengantin laki-laki. Karena kemutlakan adanya wali dalam sebuah akad nikah adalah menghalalkan kemaluan wanita yang wanita tersebut tidak mungkin akan menghalalkan kemaluannya sendiri tanpa adanya wali.5Salah satu rukun nikah yaitu wali juga terdapat dalam HR Abu Daud, At-Tirmidzy dan Ibnu Majah bahwa "Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, batal, batal." Adanya wali merupakan suatu yang harus ada, apabila wanita tersebut tidak mampu menyediakan wali dari pihaknya atau seorang yang dapat menjadi hakim maka ada tiga cara, yaitu : 1) wanita tersebut tetap tidak dapat menikah tanpa ada wali. 2) wanita tersebut dapat menikahkan dirinya sendiri karena keadaan darurat. 3) wanita menyuruh kepada seseorang untuk menjadi wali atau mengangkat wali (hakim) untuk dirinya ketika akan menikah menurut Imam Nawawi seperti yang telah dinukil oleh imam Mawardi. 6Imam Syafi'i pernah menyatakan, "Apabila dalam suatu rombongan (dalam perjalanan jauh) ada seorang perempuan yang tidak ada walinya, lalu ia memperwalikan seseorang laki-laki untuk menikahkannya, maka yang demikian itu diperbolehkan. Hal ini dapat disamakan dengan memperwalikan seseorang hakim (penguasa Negara atau pejabat yang mewakilinya) dikala tidak terdapat seorang wali nikah yang sah." Pernikahan merupakan sesuatu yang sangat sakral sehingga untuk melakukannya harus dilakukan yang terbaik agar dapat terlaksana. Wali nikah pun diatur di Kompilasi Hukum Islam dalam beberapa pasal, sebagai berikut : Beberapa pasal tentang wali nikah salah satunya Pasal 19 yang berbunyi "wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya". Pasal 20 berbunyi "ayat (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang 175
memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. Ayat (2) Wali nikah terdiri dari : a. Wali nasab; b. Wali hakim". Dan pasal 21 yang berbunyi, ayat (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Kelompok pertama adalah kerabat laki-laki garis lurus keatas yaitu ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kelompok kedua adalah kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan dari mereka. Kelompok ketiga adalah kerabat paman yaitu saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan dari mereka. Kelompok keempat adalah saudara laki-laki kandung kakek, suadara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Ayat (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Ayat (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah. Ayat (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama- sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali. Pasal 22 yang berbunyi, "apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurit derajat berikutnya". Pasal 23 yang berbunyi, ayat (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. Ayat (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut. Dua Orang Saksi Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam bersabda : "Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. "(HR Al-Baihaqidan Ad-. Asy-Syaukani dalam Nailul Athaar berkata : "Hadist dikuatkan dengan hadits-hadits lain)" Perkawinan harus 176
Buku Ajar Hukum Perkawinan disaksikan oleh dua orang saksi, menurut golongan syafi'i pernikahan yang dilakukan oleh saksi apabila belum diketahui adil atau tidaknya maka akan tetap sah. Karena pernikahan tidak semua tempat ada, di kampung, daerah terpencil ataupun kota sehingga tidak dapat disama ratakan. Pada saat itu adil dapat dilihat dari segi lahiriahnya wali tidak terlihat fasik, jika terlihat fasik maka akad nikah yang telah terjadi tidak akan terpengaruh.7Dalam pernikahan hadirnya seorang saksi adalah rukun yang harus dipenuhi, karena apabila pernikahan tanpa adanya saksi maka pernikahan tersebut tidak sah. Meskipun dalam pernikahan tersebut diumumkan kepada kalayak ramai maka pernikahan tersebut tetap tidak sah. Berbeda dengan sebaliknya, apabila pernikahan tanpa diumumkan di kalayak ramai tetapi terdapat saksi dalam pernikahan tersebut maka pernikahan tersebut tetap sah. Hal ini karena saksi sangat penting untuk ke depannya apabila nanti ada sengketa antara suami dan istri, maka saksi yang akan diminta keterangannya. Seperti dalam hadis Nabi yang artinya : "Telah menceritakan Yusuf bin Hammad al-Mughl al-Bashri, telah menceritakan Abd al-'Ala dari Said dari Qatadah dari Jabir bin Zaid dari Ibn Abbas, sesungguhya Rasulullah telah bersabda "Pelacur adalah perempuan-perempuan yang mengawinkan tanpa saksi"". Saksi nikah pun diatur juga di dalam Kompilasi Hukum Islam di beberapa pasal, sebagai berikut: Pasal 24, ayat (1) menyatakan saksi dalam perkawinan adalah rukun dalam akad nikah. Ayat (2) pernikahan harus di saksikan oleh dua orang saksi. Pasal 25, yang ditunjuk menjadi saksi adalah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Pasal 26, bahwa saksi harus hadir dan menyaksikan langsung pernikahan tersebut dan ikut menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan. c. Ijab dan Qabul Ijab qobul merupakan salah satu rukun nikah yang harus dilaksanakan, ijab mempunyai makna penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qobul adalah penerimaan dari pihak kedua. Ijab dari pihak wali perempuan mengucapkan : "Saya nikahkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kitab Riyadhus Shalihin." Qabul adalah penerimaan dari pihak suami dengan ucapannya, misalnya: "Saya terima nikahnya anak Bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah kitab Riyadhus Shalihin."8Ijab dan qabul juga diatur 177
di dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 27 dan 29,sebagai berikut: Pasal 27 yang berbunyi, Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu. Pasal 29 yang berbunyi, ayat (1) yang mengucapkan qobul adalah calon mempelai laki-laki sendiri. (2) qobul dalam hal tertentu dapat diwakilkan kepada pihak lain dengan syarat mempelai laki-laki memberikan kuasa secara tegas dan tertulis untuk mewakilkannya. (3) apabila calon mempelai wanita atau walinya keberatan jika dikuasakan maka pernikahan tidak dapat berlangsung. d. Calon Suami Syarat sah menikah adalah ada mempelai laki-laki, seorang laki-laki telah memenuhi persyaratan yang disebutkan oleh Imam Zakaria al-Anshari dalam Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj al-Thalab (Beirut: Dar al-Fikr), juz II, hal. 42: "Syarat calon suami ialah halal menikahi calon istri yakni Islam dan bukan mahram, tidak terpaksa, ditertentukan, dan tahu akan halalnya calon istri baginya." Dan dilarang untuk memperistri perempuan yang haram untuk dinikahi seperti pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan dan wanita tersebut masih terikat dengan pernikahannya, seorang wanita dalam masa iddah dan seorang wanita yang tidak beragama islam dan seorang pria diilarang menikah dengan wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali dan dengan seorang wanita bekas istrinya yang dili`an. Dan itu semua sudah diatur juga di dalam Kompilasi Hukum Islam juga dalam Pasal 39-43. e. Calon Istri Calon istri adalah rukun yang harus dipenuhi, wanita yang masih terdapat pertalian darah, hubungan sepersusuan atau kemertuaan haram untuk dinikahi. Diatur pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, bahwa wanita Islam dilarang menikah dengan pria yang tidak beragama Islam.139 9.6. Penerapan Kompilasi Hukum Islam 1. Permohonan Poligami Pengadilan Agama Surakarta mengadili permohonan melakukan poligami dengan perkara No. 840/Pdt.G/2015/ 139 Aisyah Ayu Musyafah Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam Jurnal Crepido, Volume 02, Nomor 02, November 2020, halaman 111-122 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 178
PA.SKA tentang poligami. 1) Bahwa alasan Pemohon mengajukan izin poligami adalah karena pada pokoknya Termohon telah 3 tahun menderita sakit mata sampai tidak bisa melihat dan sulit diharapkan untuk bisa disembuhkan sehingga Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. Selain itu, Pemohon juga telah lama menjalin hubungan dengan Calon Isteri Kedua dan dari hubungannya tersebut telah melahirkan dua orang anak.2) Pemohon dalam mengajukan permohonannya telah disertai dengan Surat Pernyataan tidak keberatan dimadu dari Termohon, Surat Keterangan Penghasilan Pemohon yaitu sebesar Rp 4.500.000., (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan Surat Pernyataan sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak Pemohon. Termohon juga telah menyampaikan jawaban secara lisan terhadap semua dalil yang diajukan Pemohon dan tidak keberatan terhadap keinginan Pemohon yang ingin menikah lagi, yang mana hal tersebut telah sesuai dan memenuhi syarat di dalam Pasal 3 dan Pasal 5 Undang- Undang Perkawinan.3) Berdasarkan jawaban Termohon yang tidak membantah atas dalil yang diberikan oleh Pemohon bahwa Termohon telah 3 (tiga) tahun menderita penyakit mata (tidak dapat melihat) yang sulit diharapkan untuk segera dapat sembuh, sehingga Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri untuk melayani dan memenuhi kebutuhan Pemohon. Sehingga, mejelisa hakim berpendapat bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perkawinan.4) Pemohon berkeinginan untuk mentaati syariat islam serta untuk mentaati ketentuan hukum perkawinan yaitu agar pernikahannya dengan Calon Isteri Kedua dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan menurut keterangan para saksi, Pemohon termasuk orang yang baik dan bertanggung jawab, maka langkah Pemohon lagi (poligami) dengan menempuh untuk menikah jalur resmi yaitu dengan mengajukan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Surakarta dapat untuk dipertimbangkan.140 140 Allysa Arum Savitry, Pranoto, ANALISIS KASUS PERMOHONAN POLIGAMI YANG DIDAHULUI NIKAH SIRRI BERDASARKAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA(Studi Kasus Putusan No. 840/Pdt.G/2015/PA.SKA), Privat Law Vol. VI No 2 Juli - Desember 2018 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, hlm. 156 179
2. Pencatatan Perkawinan Secara administratif, perkawinan harus dicatatkan, kegunaannya adalah agar lembaga perkawinan memiliki sebuah tempat yang sangat penting dan strategis dalam masyarakat Islam, dapat melindungi dari upaya-upaya negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sebagai antisipasi dari pengingkaran akad nikah oleh salah satu pihak yang bersangkutan. Pencatatan perkawinan diberlakukan hampir semua negara muslim di dunia, meskipun satu sama lain berbeda dalam pelaksanaannya. Melalui proses pencatatan perkawinan, suatu perkawinan yang dilakukan dapat dibuktikan bahwa benar-benar ada sehingga terwujud kepastian hukum bagi anak-anak yang terlahir dari ikatan perkawinan tersebut. Anak-anak dapat membuktikan kedudukannya dengan mudah di hadapan hukum maupun di dalam lingkungan masyarakat sebagai anak yang sah dari orang tuanya sebagai pasangan yang sah. Akta nikah merupakan salah satu alat bukti tertulis yang sah. Akta tersebut menjadi bukti autentik bahwa perkawinan telah dilangsungkan secara sah menurut normatif dan yuridis, sehingga negara dapat melindungi hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang lahir dari tindakan hukum yang ada. Undang-undang hukum perdata pasal 1865 menjelaskan bahwa tujuan diadakannya alat bukti adalah bukan hanya sekedar menunjukkan bahwa perbuatan hukum yang telah dilakukan mengakibatkan adanya hak-hak dan kewajiban kewajiban hukum, tetapi juga melindungi hak-hak hukum tersebut jika terjadi pelanggaran. Oleh karena itu, keterangan lengkap mengenai identitas dan persyaratan dan kelengkapan administratif lain yang berhubungan dengan pencatatan perkawinan harus disertakan dalam akta perkawinan. Akta perkawinan dibuat rangkap dua, untuk helai yang pertama disimpan oleh pegawai pencatat perkawinan dan helai yang kedua diberikan kepada penitera pengadilan di wilayah kantor pencatatan perkawinan berada. Sedangkan untuk suami dan istri masing-masing diberi kutipan akta perkawinan.141 141 Arini Zubaidah Pencatatan Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukumdalam Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'ahdwi Al-Aḥwāl, Vol. 12, No. 1, Tahun 2019 M/1439 H Universitas Islam Negeri (Uin) Sunan Kalijaga, Hlm. 20-21. 180
3. Akta Nikah sesuai dengan syarat-syarat akta otentik, maka akta nikah sebagai akta otentik harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1) Akta nikah harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berhak membuatnya. Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka perkawinan bagi mereka yang beragama Islam sejak tanggal 22 Juli 1991 berlaku Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5 s.d 7, yang mengatur pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah. Adapun pejabat yang berhak melakukan pencatatan perkawinan adalah Pegawai pencatat Nikah (PPN) (2) Akta Nikah dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang. Bentuk akta nikah ditentukan dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1990 adalah akta dalam bentuk tertulis dengan Model N, sedangkan kepada suami isteri masing-masing diberikan kutipan akta nikah Model N.A. Adapun isi Akta Nikah, sesuai dengan ketentuan pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut: (1) Nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal suami isteri: apabila salah satunya atau keduanya pernah kawin maka sebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu; (2) Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua mereka; (3) Izin sebagaimana dimaksud dalamn pasal 4 Udang-undang; (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Undang- udang; (5) Izin dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hankam/Pangab bagi Anggota Angkatan Bersenjata; (6) Perjanjian perjawinan apabila ada; (7) Nama, umur, agama kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal para saksi dan wali nikah bagi yang beragama Islam; (8) Nama, umur, agama kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui kuasa.142 142 Nunung Rodliyah Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam Pranata Hukum Volume 8 Nomor 1 Januari 2013, Hlm. 28. 181
4. Penceraian Perceraian memang tidak dilarang dalam agama Islam, namun Allah membenci sebuah perceraian. Bercerai adalah jalan terakhir ketika terjadi permasalahan dan saat semua cara telah dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga, namun tetap tidak ada perubahan. Sebelum perceraian kita mengenal istilah talak. Talak ialah terurainya ikatan nikah dengan perkataan yang jelas. Misal, suami berkata kepada istrinya, "Engkau aku ceraikan." Atau dengan bahasa sindirian dan suami meniatkan perceraian. Misalnya, suami berkata kepada istrinya, "Pergilah kepada keluargamu." Talak jika bertujuan untuk menghilangkan madzarat dari salah satu, entah itu dari suami atau istri. Sebagaimana Allah SWT berfirman, "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik," (QS. Al-Baqarah: 229). tidak diperbolehkan Allah SWT juga berfirman, "Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)," (QS. Ath-Thalaq: 1). Bisa jadi talak itu hukumnya wajib jika madzarat yang menimpa salah satu dari suami-istri tidak bisa dihilangkan kecuali dengan talak. Karena itu Rasulullah bersabda kepada orang yang mengeluh kepada beliau tentang kejahatan istrinya, "Ceraikan dia," (Diriwayatkan Abu Daud. Hadis ini shahih). Bisa jadi talak itu diharamkan karena menimbulkan madzarat pada salah seorang dari suami-istri dan tidak menghasilkan manfaat yang lebih baik dari madzaratnya, atau manfaatnya sama dengan madzaratnya. Rasulullah bersabda, "Istri mana pun yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan, maka aroma surga diharamkan baginya," (Diriwayatkan seluruh penulis Sunan. Hadis ini shahih).143 143 menurut-pandangan-islam.html. 182
9.5. Bahan Bacaan Ahmad Azhar, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta, Fakultas Hukum UII, 1977. Alhamdani, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, Jakarta, Pustaka Imani, 1980. Amir Martosedono, Apa dan Bagaimana Undang-undang No.1.1974, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2001. Arifin Nurdin, Hukum Perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan, (UU No. 1/ 1974) Pustaka Jaya Bandung, 1981. Hilman Hadikusumo, Hukum Perkawinan Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1990. Mr. H.Abdullah Siddiqi, Hukum Perkawinan Islam, Tintamas Indonesia, Jakarta, 1983. Mohd, Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 1999. Mustika I Ketut dan Prakoso Djoko, Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1987. O. S, Eoh, Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek, PT. Grafindo, Jakarta, 2001. Soerjono Soekanto, Hukum Perkawinan di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, Timur 1982. Sution Usman Adji, Kawin lari dan Kawin antar Agama, cetakan pertama Liberty, Yogyakarta, 1989. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2003. Wirjono Prodjodikoro, R., Hukum Perkawinan di Indonesia, Cetakan ke enam Sumur Bandung, Bandung, 1974. 183
184
Pertemuan Kuliah Ke 15 dan 16 PENGANTAR MATA KULIAH A. Petunjuk Umum Perkuliahan 1. Penilaian Penilaian akan dilakukan dengan menggunakan Kriteria Penilaian yang sesuai dengan Peraturan Akademik, yang bobot nilai dari masing-masing unsur, yaitu: m. Kuis 10%, n. Tugas Rumah 25%, o. Ujian Tengah Semester 25% dan p. Ujian Akhir Semester 40%. 2. Informasi Mata Kuliah f. Nama Mata Kuliah : Hukum Perkawinan g. Kode Mata Kuliah : MKK 2 h. Bobot : 2 SKS i. Mata Kuliah Prasyarat : PHI dan PIH j. Waktu Pertemuan : 4 x 50 Menit/Pertemuan 3. Tujuan Instruksional Umum Setelah Mata Kuliah Hukum Perdata ini, mahasiswa semester II (dua) Fakultas Hukum Minimal akan dapat mengetahui dan menjelaskan materi Hukum Perkawinan 185
4. Tujuan Instruksional Khusus Mahasiswa akan dapat mengetahui dan menjelaskan tentang Ruang Lingkup Hukum Perkawinan B. Satuan Acara Perkuliahan (SAP) 1. Pertemuan Pertama dan Kedua 1.1. Pokok Bahasan: 1.1.1. Ruang Lingkup Hukum Perkawinan m. Istilah dan Pengertian Hukum Perkawinan n. Sumber-sumber Hukum Perkawinan o. Subjek dan Objek Hukum Perkawinan p. Sistematika Hukum Perkawinan 1.2. Kegiatan Belajar Mengajar 1. 2.1. Tahap Kegiatan Pengajar dan Kegiatan Mahasiswa 1. 2.1. Tahap Kegiatan Pengajar dan Kegiatan Mahasiswa 1. Perkenalan, kontrak Pendahuluan pembelajaran, sistem penilaian, Pokok Bahasan 2. Menjelaskan TIU dan TIK yang Mencatat dan mendengarkan. Papan Tulis Hand out akan dicapai. 1. Menanyakan kepada mahasiswa tentang Hukum Perkawinan 2. Menjelaskan dan Menguraikan tentang: q. r. s. t. Istilah dan Makna Perkawinan Sejarah Perkawinan Subjek dan objek Hukum Perdata Sistematika Hukum Perdata Memberi komentar Bertanya bila ada penjelasan yang kurang jelas Papan Tulis Hand out 13. Memberikan kesempatan bertanya dan menanggapi 14. Menunjukkan beberapa mahasiswa untuk menjawab pertanyaan 14. Menunjukkan beberapa mahasiswa untuk menjawab pertanyaan 15. Memberi rangkuman dan penguatan. 15. Memberi rangkuman dan penguatan. 16. Menyampaikan materi kuliah berikutnya. Evaluasi Dan Tugas Buat beberapa pertanyaan berkaitan dengan topik yang telah disajikan dalam bentuk essei dan dibahas bersama 186
2. Bahan Bacaan Ahmad Azhar, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta, Fakultas Hukum UII, 1977. Alhamdani, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, Jakarta, Pustaka Imani, 1980. Amir Martosedono, Apa dan Bagaimana Undang-undang No.1.1974, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2001. Arifin Nurdin, Hukum Perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan, (UU No. 1/ 1974) Pustaka Jaya Bandung, 1981. Hilman Hadikusumo, Hukum Perkawinan Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1990. Mr. H.Abdullah Siddiqi, Hukum Perkawinan Islam, Tintamas Indonesia, Jakarta, 1983. Mohd, Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 1999. Mustika I Ketut dan Prakoso Djoko, Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1987. O. S, Eoh, Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek, PT. Grafindo, Jakarta, 2001. Soerjono Soekanto, Hukum Perkawinan di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, Timur 1982. Sution Usman Adji, Kawin lari dan Kawin antar Agama, cetakan pertama Liberty, Yogyakarta, 1989. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2003. Wirjono Prodjodikoro, R., Hukum Perkawinan di Indonesia, Cetakan ke enam Sumur Bandung, Bandung, 1974. 187
188
BAB 10 Analisis Kasus Hukum Perkawinan 10.1. Kasus Poligami Eyang Subur a. Kronologis Kasus : Pada tahun 2013 Indonesia dihebohkan dengan berita seorang laki-laki yang kemudian dikenal dengan panggilan eyang subur. Diberitakan eyang subur memiliki isteri 8 sampai 9 orang. Konon, Meski menjadi istri yang dipoligami, namun kedelapan istri Eyang Subur sepertinya sangat bahagia. Mereka bahkan tak mau dicerai Eyang Subur dang ingin terus bersatu menjadi istri-istri Eyang Subur. Hal itu bisa dilihat dari pernyataan ketiga istri Eyang Subur yang muncul di media, yakni Hery (istri pertama), Ani (istri ke-7) dan Nita (istri ke-8). Nita bahkan mengatakan, poligami yang dilakukan Eyang Subur bukan poligami biasa."Menurut saya ini bukan poligami biasa, luar biasa. Karena tujuannya bukan untuk menikah saja, itu kami rasakan sesama istri," kata Nita, yang diamini Hery dan Ani, di kawasan Kuningan. "Ani misalnya, dia diangkat derajatnya. Dia dulu pembantu, dia pembantu Arya (Arya Wiguna, seteru Eyang Subur), dia jadi pengasuh. Eyang kasihan sama Ani, lalu dinikahi," timpal Hery soal alasan Eyang Subur menikahi Ani. 189
Terkait istri Eyang Subur yang berjumlah hingga sembilan orang, Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Ni'am mengatakan apa yang dilakukan Eyang Subur tersebut adalah zina. Menurut Ni'am, pada hakikatnya menikah lebih dari satu kali tidak dilarang dalam Islam. Namun seorang laki- laki hanya diperbolehkan mempunyai istri maksimal empat orang. Terhadap kasus eyang subur tersebut bagaimana hukum melihatnya, apakah ada pelanggaran hukum dalam kasus ini. b. Landasan Hukum Fenomena poligami selalu mewarnai berbagai media di tanah air setiap tahunnya.. Berbagai sikap pro kontra yang diberikan masyarakat terhadap pelaku poligami baik dari kalangan perempuan ataupun dari kalangan pria. Tidak sedikit yang menentang perilaku poligami namun tidak sedikit pula yang mendukung peraktek poligami. Sebagian masyarakat yang menentang praktek poligami memfokuskan pokok permasalahan kepada kemaslahatan wanita baik dari segi mental maupun keadilan. Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menunjukan bahwa UU Perkawinan menganut asas monogami terbuka, Dalam Undang-undang ini memungkinkan dalam keadaan terpaksa suami dapat melakukan poligami yang sifatnya tertutup atau poligami yang tidak begitu saja dapat dibuka tanpa pengawasan hakim. Jadi dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, tetapi apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan maka suami dapat beristri lebih dari seorang jika telah memenuhi syarat. Bagi laki-laki yang akan berpoligami Undang-undang Perkawinan mengharuskan adanya ijin dari isteri dan ijin dari hakim pengadilan agama. Namun Pada prakteknya banyak masyarakat yang melakukan poligami tanpa memenuhi persyaratan poligami, seperti yang dilakukan eyang subur. Dengan sesuka hati melakukan poligami terhadap istri-istri mereka dan fenomena seperti ini 190
dikhawatirkan dapat menimbulkan kesewenang wenangan suami terhadap istrinya. Mari kita lihat kasus Eyang Subur dari kacamata hukum perkawinan yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. 1. Poligami menurut Undang-undang 1 Tahunn1974 Peraturan tentang poligami diatur mulai dari pasal 3 sampai dengan Pasal 5. Pasal 3 (1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Pasal 3 ayat (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan. Pasal 4 (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. (2) Pengadilan dimaksud pada ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan Pasal 5 ayat (1) Untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 1) Adanya persetujuan dari isteri / isteri-isteri; 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak- anak mereka; 191
3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku isteri-isteri dan anak-anak adil terhadap mereka. Izin berpoligami oleh Pengadilan Agama dapat diberikan apabila alasan suami telah memenuhi alasan-alasan alternatif sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan syarat-syarat komulatif yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana tersebut di atas. Adapun ketentuan-ketentuan yuridis formil yang menjadi dasar hukum pemberian izin poligami diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, juncto Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, junto Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (2) junto Pasal 43 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, menyatakan izin bahwa "Pengadilan dapat memberi kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki pihak-pihak yang bersangkutan". Selain itu dalam Pasal 4 ayat (1) dinyatakan "dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang- undang ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat (Depag RI, 1997). Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur ketentuan pelaksanaan pemberian izin poligami dalam pasal 43 disebutkan bahwa "apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang". ini, maka tinggalnya" 192
2. Poligami menurut Kompilasi Hukum Islam Pada dasarnya asas perkawinan dalam Islam adalah monogami. Hal ini dapat dipahami dari surat an- nisa' ayat (3) , kendati Allah SWT memberi peluang untuk beristeri sampai empat orang, tetapi peluang itu dibarengi oleh syaratsyarat yang sebenarnya cukup berat untuk ditunaikan kecuali oleh orang-orang tertentu saja. Allah SWT membarengi kebolehan berpoligami dengan ungkapan "jika kamu takut atau cemas tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah satu perempuan saja". Firman Allah SWT surat an- Nisa' ayat (3) tersebut selalu dipahami sebagai dasar kebolehan berpoligami. Dalam ayat tersebut untuk kebolehan berpoligami hanya dipersyaratkan dapat berlaku adil. Hal ini dipahami secara kontradiktif dari mafhum ayat yang jika dungkapkan secara lengkap akan menjadi "jika kamu tidak yakin dapat berlaku adil cukupkanlah dengan isteri satu saja, namun apabila kamu benar-benar yakin akan dapat berlaku adil, silahkan menikahi perempuan dua atau tiga atau empat sebagai isterimu. "144 syarat-syarat untuk melaksanakan poligami telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam 6 Pasal 55 : 1. Beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri. 2. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. 3. Apabila syarat utama tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang. 144 Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam Di Pengadilan Agama Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, Setyawan Bima diunduh pada tanggal 25 April 2021 193
Pasal 56: 1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama 2. Pengajuan permohonan izin dimaksud dilakukan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin istri dan Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum. Pasal 57: Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri. b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Pasal 58 : Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 55 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu: a. Adanya persetujuan istri, b. Adanya kepastin bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Dalam pasal diatas dapat dipahami bahwa poligami diperbolehkan apabila telah memenuhi ketentuan yang telah diatur dan harus mendapatkan izin dari pengadilan dengan mengemukakan alasan-alasannya. c. Permasalahan Setelah membaca kasus eyang subur dan mengetahui landasan hukum berpoligami. Bagaimanakah poligami yang dilakukan eyang subur ?buatlah Analisa terhadap kasus tersebut. 194
10.2. PERMOHONAN PENGESAHAN ANAK MACHICA MOCHTAR Kronologis Kasus Hj. Aisyah Mochtar alias Machica Mochtar binti H. Mochtar Ibrahim, pada tanggal 20 Desember 1993, dinikahi oleh Moerdiono (Menteri Sekretaris Negara) di Jakarta dengan wali nikah almarhum H. Mochtar Ibrahim, disaksikan oleh 2 orang saksi, masing-masing bernama almarhum KH. M. Yusuf Usman dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, uang 2.000 Real (mata uang Arab), satu paket perhiasan emas dan berlian dibayar tunai. Moerdiono merupakan seorang laki-laki yang sudah beristri, menikah lagi dengan istri kedua, Machica Mokhtar, dengan akad nikah secara agama Islam tetapi tidak di hadapan PPN/KUA Kecamatan yang berwenang sehingga tidak dicatat dalam buku akta nikah dan tidak memiliki kutipan akta nikah. Dari perkawinan tersebut lahir seorang anak laki-laki bernama Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono. Menurut UU RI/1/1974 Pasal 2 ayat (2) bahwa; "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Pasal 43 ayat (1) menetapkan; "anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya". Berdasarkan ketentuan tersebut, Machica Mochtar maupun Muhammad Iqbal Ramadhan merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena tidak diakui menurut hukum sebagai isteri, dan anaknya, Muhammad Iqbal Ramadhan, tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya, Moerdiono, dan keluarga ayahnya. Machica Mochtar yang berkedudukan sebagai perorangan warga negara Indonesia mengajukan permohonan pengujian ( judicial review) ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU RI/1/1974 yang pada intinya adalah: a. Menurut para Pemohon ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU RI/1/1974 menimbulkan 195
ketidakpastian hukum yang mengakibatkan kerugian bagi para Pemohon, khususnya yang berkaitan dengan status perkawinan dan status hukum anak yang dihasilkan dari hasil perkawinan Pemohon 1; b. Hak konstitusional para Pemohon telah dicederai oleh norma hukum dalam UU RI/1/1974. Norma hukum ini jelas tidak adil dan merugikan karena perkawinan Pemohon 1 adalah sah dan sesuai dengan rukun nikah dalam agama Islam. Pengujian terhadap UU RI/1/1974 dilakukan untuk mengetahui akan keabsahan dari suatu perkawinan. Sebab perkawinan adalah suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan yang tidak sedarah, dilakukan menurut agama atau kepercayaan masing-masing secara sah. Ada ketidaksesuaian antara Pasal 2 UU RI/1/1974 dengan Pasal 28B ayat (1) UUD NRI 1945. Jika merujuk pada norma konstitusional yang termuat dalam Pasal 28B ayat (1) UUD NRI 1945, maka perkawinan Pemohon 1 yang dilangsungkan sesuai rukun nikah adalah sah tetapi terhalang oleh Pasal 2 UU RI/1/1974. 10.3. Landasan Hukum Tuntutan Aisyah Mokhtar dikabulkan oleh Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Pebruari 2012 yang menyatakan; mengabulkan sebagian dari gugatan yang diajukan oleh Aisyah Mochtar alias Machicha binti Mochtar Ibrahim yaitu Pasal 43 ayat (1) bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pasal ini dipandang menimbulkan ketidak adilan bagi si anak dan bertentangan dengan Konstitusi, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 28B ayat (1). Dengan adanya Putusan MK tersebut anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan yang tidak dicatatkan 196
akan memiliki status dan hak keperdataan yang sama dengan perkawinan yang dicatatkan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Mahkamah Konstitusi (MK) pada Februari 2012 membuat putusan terkait dengan kedudukan hukum anak luar kawin, yaitu Putusan MK Nomor 46/ PUU-VIII/2010. Putusan ini mengabulkan tuntutan Hj. Aisyah Mochtar alias Machica Mochtar yang mengajukan judicial review terhadap Undang- undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UU RI/1/1974) khususnya Pasal 34 ayat (1). Perkawinannya menjadi tidak Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sah menurut norma hukum perkawinan. Pemberlakuan norma hukum ini juga berdampak terhadap status hukum anak (Pemohon II) yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I, menjadi anak di luar nikah berdasarkan ketentuan norma hukum dalam Pasal 34 ayat (1) UU RI/1/1974. Pemohon I memandang ini sebagai perlakuan diskriminatif yang menimbulkan permasalahan karena status seorang anak di muka hukum menjadi tidak jelas dan tidak sah. Ketentuan ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Sebagian permohononan tersebut dikabulkan oleh MK dengan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, bahwa Pasal 43 ayat (1) UU RI/1/1974 Indonesia Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RI. No. 3019) yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", bertentangan dengan UUD NRI 1945, dan tidak mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan lakilaki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Ayat tersebut harus dibaca: Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan 197
perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan lakilaki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Maksudnya, anak luar kawin akan menjadi anak yang sah jika dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai anak dari ayahnya. Pembuktian melalui ilmu pengetahuan dan teknologi biasanya dengan melakukan tes golongan darah atau DNA (Deoksiribo Nuklead Acid). Tes DNA berguna untuk mengetahui apakah ada kesamaan golongan darah anak dengan ayah dan keluarga ayahnya atau tidak. Tes DNA berlaku sacara umum, baik untuk anak luar kawin yang dilahirkan dari pernikahan tidak dicatatkan, anak luar kawin dari hasil perzinahan, anak yang tidak diakui oleh ayahnya ( li'an), anak yang tertukar, ataupun anak yang tidak diketahui asal-usul orang tuanya. Dengan dikabulkannya permohonan judicial review tersebut status Mohammad Iqbal Ramadhan menjadi jelas, yaitu anak dari hasil perkawinan Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Machica Mochtar dengan Moerdiono. Hak keperdataan Machica Mochtar sebagai Pemohon I dan Mohammad Iqbal Ramadhan sebagai Pemohon II juga terjamin secara hukum. Putusan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan beberapa landasan hukum di bawah ini: 10.3.0.1. Pelaksanaan perkawinan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) harus dicatatkan. Lembaga yang diberi kewenangan untuk pencatatan perkawinan adalah Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam, dan Catatan Sipil bagi non Islam. Tujuannya untuk memperoleh legalitas hukum, sebab perkawinan juga termasuk ikatan keperdataan. 198
10.3.0.2. Namun demikian masih banyak orang yang melangsungkan perkawinan tidak dicatatkan atau "kawin bawah tangan". Ada beberapa istilah untuk menunjuk suatu perkawinan yang tidak dicatatkan di Indonesia, yaitu perkawinan siri, perkawinan di bawah tangah, kawin kyai, dan kawin lari. Sebenarnya terdapat perbedaan yang sangat prinsip antara perkawinan siri dengan perkawinan tidak dicatatkan. 10.3.0.3. Perkawinan siri jika merujuk pada pembahasan dalam iqh adalah perkawinan yang syarat syaratnya tidak terpenuhi, seperti tidak adanya wali dari mempelai wanita, tidak adanya saksi, ataupun perkawinan tersebut sengaja dirahasiakan. Adapun perkawinan siri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia ialah perkawinan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) sebagai petugas resmi pemerintah.145 10.3.0.4. Aturan yang mendasar dalam suatu perkawinan ialah terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan. Syarat sahnya perkawinan adalah; adanya calon calon mempelai mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan harus sudah baligh (berakal); adanya persetujuan bebas antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, yang tidak ada paksaan dari manapun; wanita yang hendak dikawini oleh seorang lakilaki bukan termasuk salah satu macam wanita yang haram untuk dikawini. Ketentuan tersebut dapat dilihat dalam Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan (2): Pasal 1: (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya itu. laki-laki dan perempuan; 145 M. Quraish, Perempuan, Jakarta: Lentera Hati, 2006, h. 216. 199
Persoalan yang sering muncul akibat perkawinan yang tidak dicatatkan adalah perkawinannya dianggap ilegal sehingga isteri dan anak-anak yang dilahirkan tidak mendapatkan perlindungan hukum seperti hubungan perdata dengan ayahnya. 10.3.0.5. Disebutkan dalam pasal 43 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinanbahwa: Perkawinan anak sah adalah anak yang lahir pada masa perkawinan anak sah adalah anak yang dilahirkan melalui perkawinan yang sah, yakni perkawinan yang tercatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. "anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya". 146 10.3.0.6. Pasal 99 KHI : Anak yang sah adalah: anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah; anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah; 10.3.0.7. Pasal 272 KUH Perdata menguraikan bahwa: Anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri. 10.3.0.8. Anak Zina Menurut KUHPER: 10.3.0.9. anak zina merupakan anak yang lahir dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, saat salah satu atau keduanya masih terikat dalam perkawinan lain. 10.3.0.10. Pasal 283 KUHPer anak yang dilahirkan karena perzinaan atau penodaan darah (incest, sumbang), tidak boleh diakui tanpa mengurangi ketentuan 146 Achmad Irwan Hamzani, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 1, Maret 2015 200
Pasal 273 KUHPer mengenai anak penodaan darah. 10.3.0.11. Zina Menurut Hukum Perdata Barat: Pasal 284 KUHP, perbuatan dikatagorikan sebagai tindakan pidana zina salah seorang pelakunya harus terikat perkawinan dan berlaku ketentuan Pasal 27 BW. Penuntutan terhadap pelaku dapat dilakukan apabila ada pengaduan (absolut) dari pihak yang dirugikan, yang diikuti dengan perceraian atau pisah tempat tidur dan meja makan 10.3.0.12. Dalam Kompilasi Hukum Islam, tergolong pula sebagai anak zina adalah anak yang lahir sebagai hasil hubungan orang tua yang memang tidak mau melangsungkan pernikahan di antara keduanya ("kumpul kebo"). 10.3.0.13. Sedangkan dilihat dari Hukum Islam mengenai anak sebagaimana dikatakan dalam artikel Fatwa MUI Juga Melindungi Anak Hasil Perzinaan, berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dibuat pada 10 Maret 2012, setidaknya ada 6 (enam) poin ketentuan hukum yang ditelurkan oleh Komisi Fatwa MUI yang dipimpin oleh Prof. Hasanuddin AF ini. Beberapa di antaranya adalah: zina, 1. anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah (nafkah) dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya; 2. anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya; 3. pemerintah berwenang menjatuhkan huku- man ta'zir (jenis dan hukuman yang diberikan oleh pihak yang berwenang) terhadap lela- ki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk: 201
a. mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut; b. memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah 10.3.0.14. Zina Menurut Hukum Perdata Barat: Pasal 284 KUHP, perbuatan dikatagorikan sebagai tindakan pidana zina salah seorang pelakunya harus terikat perkawinan dan berlaku ketentuan Pasal 27 BW. Penuntutan terhadap pelaku dapat dilakukan apabila ada pengaduan (absolut) dari pihak yang dirugikan, yang diikuti dengan perceraian atau pisah tempat tidur dan meja makan. 10.4. Permasalahan 10.4.0.1. Bagaimanakah implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010 terhadap kedudukan perkawinan tanpa pencatatan 10.4.0.2. Bagaimanakah implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010 terhadap kedudukan anak luar kawin. 10.5. Kasus Ahmad Dhani dan Maia Estianty 1. Mengabulkan untuk sebahagian.-----------------------------------------2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (Tergugat) atas diri Penggugat Menetapkan (Penggugat).-------------------3. Penggugat (Maya Estianty binti Ir.Harijono Sigit) sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat, sampai anak-anak tersebut dewasa, yaitu :---- ANAK I, laki-laki, lahir 1 September 1997, akta kelahiran tanggal 06 April 2001, No. 3020/DISP/JS/2001/1997, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan.------------------------------------------------------------3.2. ANAK II, laki-laki, lahir 30 Mei 1999, akta kelahiran No. tanggal 06 April 2001, yang 3021/DISP/JS/2001/1999 dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan.--------------------------------------------------------------3.3. gugatan Penggugat 202
Buku Ajar Hukum Perkawinan ANAK III, laki-laki, lahir 23 Agustus 2000, akta kelahiran No. 3022/DISP/JS/2001/2000 tanggal 06 April 2001, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan.--------------------------------------------------------------4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak-anak yang tersebut pada point 3 putusan di atas kepada Penggugat dewasa.------------5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar kewajiban nafkah anak-anaknya tersebut di atas masing-masing sebesar Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus rupiah) untuk setiap bulannya, yang dibayarkan melalui Penggugat.-------------------------------6. Menyatakan sita yang telah diletakkan atas harta bersama milik Penggugat dan Tergugat berdasarkan penetapan majelis hakim tanggal 19 Agustus 2008 No. 1514/Pdt.G/2008/PAJS, sesuai dengan berita acara sita masing-masing No.1514/Pdt.G/2007/PAJS tanggal 28 Agustus 2008 oleh jurusita Pengadillan Agama Jakarta Selatan dan No.1514/Pdt.G/2007/PAJS tanggal 4 September 2008 oleh jurusita Pengadilan Agama Cibinong, adalah sah dan berharga.-----------------------------------------7. Menetapka harta- harta yang terdiri dari --------7.1. Tanah dan bangunan yang terletak di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik No.606/Pondok Pinang yang terletak di Jln Pinang Emas VII No.D/4 RT.008/03 Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Kota Madya Jakarta Selatan yang diuraika dalam Surat Ukur tanggal 19-06-1998 No.75/1998 seluas 477 M 203
204