SALIN/IN i BUPATI BUTON PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 70TAHUN2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, PEGAWAI NON APARATUR SIPI NEGARA, DAN PIHAK LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2023 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BUTON, Menimbalg : a. b. c. Mengingat : 1. batrwa dalam rangka efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas serta tertibnya pelaksanaan perjalanan dinas bagr Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2023, perlu mengatur tata cara dan menetpfkan standar harga satuan biaya perjalanan dinas; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OLg tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, standar harga satuan pada masing-masing daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, dan pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2023; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undalg-Undang Nomor 29 Tahun L959 tentang pembentukal Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara 2. (
2- Republik Indonesia Tahun f959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20O3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O04 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356); 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2Ol4 tet:;tang Majelis Permusyawaratan Ralgrat, Dewan Perwakilan Ralryat, Dewan Perwakilan Daerah, dal Dewan Perwakilal Ralryat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Ralcyat, Dewal Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Ralyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahaa Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimala telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O20 tentang Cipta Ke{a (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65731; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OL9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Staldar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O20 Nomor 57); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinal dan Anggota Dewan Perwal<ilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 81 1);
Menetapkan 3- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahwn 2O2O tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2O2l tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berifa Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926); 13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangaa Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2O22 Nomor 183, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Buton Nomor 57); MEMUTUSKAN: : STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PERJAI..ANAN DINAS BAGI PE"IABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA, DAN PIHAK LAIN DI LINGKUNGAN PEMEzuNTAH KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2023. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Buton. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urus€rn pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Buton. 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Buton. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton. 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah. 7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah kepala satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 8. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan ke luar tempat kedudukal yang dilakukan dalam wilayah Negara
4- Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai ASN, Pegawai Non ASN, dan pihak lain. 9. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke kecamatan-kecamatan/desa yang dilaksanakan di dalam Daerah. 10. Dalam Daerah adalah dalam wilayah administratif Daerah. 11. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas yang melewati batas Daerah, meliputi perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dan perjalalan dinas luar daerah ke luar provinsi. 12. Luar Daerah adalah luar wilayah administratif Daerah. 13. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tenggara. 14. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan pe{alanan/kunjungan kerja ke negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh Pegawai ASN, Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD. 15. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang berwenang menerbitkan dan menandatangani surat perintah tugas dan surat perintah perjalanan dinas. 16. Surat Perintah Perjalanan Dinas, yang selanjutnya disingkat SPPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai ASN, Pegawai Non ASN, dan Pihak Lain. 17. Tempat Kedudukan adalah tempat/daerah/wilayah dimana kantor/ satuan kerja berada. 18. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas. 19. Transportasi Lokal adalah biaya transportasi yang digunakan di Tempat Tujuan selama melaksanalan perjalanan dinas di luar transportasi darat. 20. Transportasi Darat adalah biaya transportasi yang digunakan dari Tempat Kedudukan ke pelabuhan, Pelabuhan ke hotel, hotel ke kantor tujuan, dan kantor tujuan ke hotel, hotel ke pelabuhan, pelabuhan ke Tempat Kedudukan. 21. Pelaksana Perjalanan Dinas adalah Pejabat Negara, pejabat Daerah, Pegawai ASN, Pegawai Non ASN, dan Pihak Lain yang melaksanakan perjalanan dinas berdasarkan perintah pejabat yang berwenang.
5- 22.Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang. 23. Pejabat Daerah adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pejabat Daerah lainnya yang ditentukan oleh undang-undang. 24. Pimpinan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah, yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton. 25. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Buton. 26. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipit dan pegawai pemerintah dengan pedanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 27. Pegavrat Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 28. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK adalah w€rrga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. 29. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara adalah tenaga penunjang kegiatan yang ditunjuk/ diangkat oleh kepala satuan kerja perangkat Daerah selaku pengguna anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kemampuan keuangan daerah. 30. Pihak Lain adalah pihak selain Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN yang melaksanakan perjalanan dinas. 31. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen ya_ng memuat rencana pendapatan, rencana belanja, dan rencana pembiayaan yang
6- terinci sampai sub rincian objek disertai rencana realisasinya yang digunakan sebagai dasar pelaksanaErn anggaran. 32. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangal penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. 33. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksalalan sebagiaa kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. 34. Pejabat Penatausahaan Keuangan, yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. 35. Pengumandahan (deta,seringl adalah penempatan pegawai untuk bertugas di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu. 36. Uang Harian adalah penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai ASN, Pegawai Non ASN, dan Pihak Lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas lebih dari 8 (delapan) jam. 37. Uang Representasi adalah uang pengganti atas pengeluaran tambahan yang diberikan kepada Pejabat Negara, pejabat Daerah, Pejabat Eselon I, dan Pejabat Eselon II yang melaksanakan perja_lanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatannya. 38. Sewa Kendaraan Dalam Kota adalah biaya sewa kendaraan yang diberikan untuk pelaksanaan tugas di kota Tempat Tujuan selama melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Daerah. 39. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu Qtre-calculated amountl dan dibayarkan sekaligus. 40. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah. BAB II PRINSIP DAN RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS Pasal 2 Pedalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut: a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelengaraan pemerintahan;
b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD; c. efisiensi penggunaaan belanja daerah dengan memperhatikan frekuensi dan lamanya perjalanan dinas; dan d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas. Pasal 3 (1) Peraturan Bupati ini mengatur standar harga satuan, tata cara pelaksanaan dan pertanggungiawaban perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai ASN, Pegawai Non ASN dan Pihak Lain di lingkungan Pemerintah Daerah. (2) Ketentuan standar harga satuan, tata cara pelaksanaan dan pertanggungiawaban pedalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk calon PNS. BAB III JENIS DAN TUJUAN PEzuALANAN DINAS Pasal 4 (1) Perjalanan dinas, terdiri dari: a. Perjalanal Dinas Dalam Negeri; dan b. Perjalanan Dinas Luar Negeri. (2) Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari: a. Pe{alanan Dinas Dalam Daerah; dan b. Pe{alanan Dinas Luar Daera}r. Pasal 5 (1) Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dilakukan dalam rangka: a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya; c. penguman dahan (detaseringl; d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan; e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk,
8- untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan; f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas; g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri; dan h. mengikuti pendidikan dan pelatihan. (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain kegiatan konsultasi, koordinasi, kunjungan kerja, kajian antar daerah, dan kegiatan sejenis lainnya. (3) Setain tujuan peg'alanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peq'alanaa Dinas Dalam Negeri dapat juga dilakukan dalam rangka: a. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pejabat Daerah/Pegawai ASN yang meninggal dunia dalam melakukan pedalanan dinas; atau b. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jerrazatr Pejabat Negara/Pejabat Daerah/Pegawai ASN yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke Tempat Trrjuan (tempat pemakaman). Pasal 6 Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang Tempat Kedudukan dan Tempat T\rjuannya masih dalam I (satu) kecamatan yang sana hanya dapat dilakukan untuk kegiatan penagihan, pemeriksaan/audit, survei lapangan, sensus, perekaman dan pendataan, penegakan peraturan daera_h dan peraturan kepala daerah. pasal 7 (1) Perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja darl kajian antar daerah dibatasi baik jumlah orang, jumlah hari, maupun frekuensinya, dan dilakukan secara selektif serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah Daerah. (2) Perjalanan dinas untuk mengikuti undangal dalam rangka workshop, seminar, lokakarya, pagelaran seni dan budaya dan
9- sejenisnya atas undangan atau tawaran dari organisasi dan/atau lembaga tertentu di luar instansi pemerintah, dilakukan sangat selektif dengan memperhatikan aspek urgensi dan kualitas penyelenggaraan kegiatan dimaksud. (3) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan sepanjang memiliki nilai manfaat guna kemajuan Daerah. (4) Hasil kunjungan kerja atau studi banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang-undangan. Pasal 8 (1) Pe{alanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b hanya dapat dilakukan dalam rangka: a. kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri; b. pendidikan dan pelatihan; c. studi banding; d. seminar; e. lokakarya; f. konferensi; g. promosi potensi Daerah; h. kunjungan persahabatan atau kebudayaan; i. pertemuan internasional; dan/ atau j. penandatanganan perjanjian internasional. (2) Pe{alanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sangat selektif untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan peningkatan hubungan kerja sama luar negeri dan hasilnya secara konkrit dapat dimanfaatkan bAgr peningkatan kinerja pemerintah Daerah. (3) Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan dalam hal: a. terjadi bencana alam; b. terjadi bencana sosial; c. pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD; d. pemilihan umum presiden dan wakil presiden; dan/ atau e. pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
10- BAB IV PELAKSANA PERJALANAN DINAS Pasal 9 (1) Perjalanan Dinas Dalam Negeri dapat dilakukan oleh Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai ASN, calon PNS, Pegawai Non ASN, dan Pihak Lain. (2) Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain TP- PKK, Dharma Wanita, Dekranasda, BKMT, LASQI, BAZNAS, BPD, LPM, Perangkat Desa, Perangkat Kelurahan, Tenaga Ahli, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, dan peserta lomba/kontingen asal Daerah. (3) Calon PNS dan Pegawai Non ASN dapat melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi dengan ketentuan yang bersangkutan memiliki kemampuan teknis dan/ atau keahlian khusus untuk mengikuti kegiatan dan/atau mendampingi Pejabat yang melakukan perjalanan dinas di luar provinsi. (4) Pemberian perjalanan dinas kepada Pegawai Non ASN dan pihak Lain memperhatikan asas kepatutan dan kesesuaian dengan bidang tugas/ keahlian yang bersangkutan. Pasal 1O (1) Pe4'alanan Dinas Luar Negeri hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Negara, Pejabat Daerah, dan Pegawai ASN. (2) Pejabat Negara, Pejabat Daerah, dan Pegawai ASN yang akan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri dikoordinasikan oleh satuan ke{a perangkat daerah Provinsi yang menangani kerja sama luar negeri. Pasal 11 (1) Pelaksana perjalanan dinas digolongkan berdasarkan tingkatan sebagai berikut: a. tingkat I; b. tingkat II; c. tingkat III; d. tingkat IV; dan e. tingkat V. (2) Pelalsana pe{alanan dinas tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
11- a. Bupati; b. Wakil Bupati; c. Ketua DPRD; dan d. Pejabat Eselon I. (3) Pelaksana perjalanan dinas tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb, terdiri dari: a. AnggotaDPRD; b. Pejabat Eselon II; dan c. Ketua/Wakil Ketua TP-PKK/Dekranasda/BKMT/LASeI/ BAZNAS, (4) Pelaksana perjalanan dinas tingkat III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari: a. Pejabat Eselon III; b. PNS Golongan IV; c. fungsional ahli madya; d. Tenaga Ahli; e. Sekretaris TP-PKK/Dekranasda; dan f. Ketua Dharma Wanita. (5) Pelaksana perjalanan dinas tingkat IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari: a. Pejabat Eselon IV; b. PNS Golongan III; c. fungsional ahli pertama /ahli muda/penyelia; d. calon PNS; e. anggota TP-PKK/Dekranasda; f. sekretaris/€rnggota Dharma Wanita/BKMT/LASeI/ BAZNAS; g. Kepala Desa; dan h. Pegawai Non ASN (Tenaga Penunjang Kegiatan Operasional Khusus Bupati/Wakil Bupati). (6) Pelaksana perjalanan dinas tingkat V sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari: a. PNS Golongan I/II; b. fungsional pemula/pelaksana/pelaksana lanjutan; c. Pegawai Non ASN; dan d, perangkat desa/kelurahan, LPM, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan peserta lomba/kontingen asal Daerah.
t2- Pasal 12 Pe{alanan dinas Anggota DPRD dalam rangka kegiatan masa reses, kunjungan kerja, dan bimbingan teknis dapat mengikutsertakan staf pendamping paling banyak 2 (dua) orang. Pasal 13 (1) Pe{alanan Dinas Luar Negeri yang dilakukan secara rombongan dilakukan paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan. (2) Perjalanan Dinas Luar Negeri secara rombongan dapat dilakukan lebih dari 5 (lima) orang dalam hal: a. pendidikan dan pelatihan; b. perundingan dalam rangka kerja sama dengan pihak luar negeri; dan c. delegasi kesenian dalam rangka promosi potensi Daerah. BAB V LAMA PERJALANAN DINAS Pasal 14 Perjalanan Dinas Dalam Daerah diatur sebagai (1) Lamanya berikut: a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan dalam rangka: 1. koordinasi, konsultasi, dan kegiatan sejenis lainnya diberikan perjalanan dinas paling lama 2 (dua) hari; 2. reses bagi Anggota DPRD, diberikan pedalanan dinas paling lama 6 (enam) hari; dan 3. khusus kegiatan penagihan, pemeriksaan/audit, survei lapangan, sensus, perekaman dan pendataan, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah lamanya pe{alanan dinas disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran. b. Pengumandahan (defas eringl, mengfi,adap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan, memperoleh pengobatan berdasarkal surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu atau
13- karena melakukan tugas, mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri, diberikan perjalanan dinas paling lama I (satu) hari; dan c. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya, menempuh ujian dinas atau ujian jabatan, dan mengikuti pendidikan dan pelatihan, lamanya perjalanan dinas disesuaikan dengan kebutuhan/waktu/jadwal pelaksanaan kegiatan. (2) l,amanya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi diatur sebagai berikut: a. Pe{alanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi: 1. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan dalam rangka koordinasi, konsultasi, kunjungan kerja, kajian antar daerah dan kegiatan sejenis lainnya, diberikan perjalanan dinas paling lama 4 (empat) hari; 2. Penguman dahan (deta.seringl, diberikan perjalanan dinas paling lama 1 (satu) hari; 3. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan, memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas, mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan Pegawai negeri, dan kegiatan menjemput/mengantar jenazah, diberikan perjalanan dinas paling lama 3 (tiga) hari; dan 4. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya, menempuh ujian dinas atau ujian jabatan, dan mengikuti pendidikan dan pelatihan, lamanya disesuaikan dengan waktu /j adwal pelaksanaan kegiatan. b. Pe{alanan Dinas Luar Daera}r Luar Provinsi: l. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan dalam rangka koordinasi, konsultasi, kunjungan kerja, kajial antar daerah dal kegiatan sejenis lainnya, diberikan perjalanan dinas paling lama 5 (lima) hari; 2. khusus kunjungan kerja bagi Anggota DPRD diberikan perjalanan dinas paling lama 6 (enam) hari; 3. Pengumandahan (detas eringl, dlbenkan perjalanan dinas paling lam 1 (satu) hari;
14- 4. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjukuntuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan, memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas, mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan Pegawai negeri, dan kegiatan menjemput/mengantar jenazah, diberikan pe{alanan dinas paling lama 4 (empat) hari; dan 5. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya, menempuh ujian dinas atau ujian jabatan, dan mengikuti pendidikan dan pelatihan, lamanya disesuaikan dengan waktu/jadwal pelaksanaan kegiatal. (3) Perjalanan Dinas Luar Negeri dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari, kecuali untuk keperluan yang sifatnya khusus dapat dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari. BAB VI KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS Bagian Kesatu Umum Pasal 15 (1) Komponen biaya perjalanan dinas terdiri atas: a. uang harian; b. uang representasi perjalanan dinas; c. biaya penginapan; d. biaya transport; e. sewa kendaraan dalam kota; f. biaya menjemput/mengantar jenazah; dan g. biaya rapid test/ PCR test/ swab test/ anti gen. (2) Komponen biaya perjalanan dinas berupa biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I meliputi: a. biaya bagr penjemput/pengantar; dan b. biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
15- (3) Komponen biaya perjalanan dinas berupa biaya rapid testl PCR test/ stuab testl anti gen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dapat diberikan sepanjang dalam masa pandemi corana uirus diseose 2019 (COIr'ID-19l'. (4) Ketentuan mengenai penggunaan dan standar komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pedalanan Dinas Dalan Negeri tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (5) Standar komponen biaya Pe{alanan Dinas Luar Negeri mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang standar biaya masukan. BAB VN PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS Pasal 16 (1) Dokumen pelaksanaan dan pertanggungiawaban peq'alanan dinas meliputi: a. Surat Perintah Tugas (SPT); b. SPPD; c. bukti transportasi; d. bukti sewa kendaraan dalam kota; e. bukti penginapan/ hotel; dan f. laporan hasil pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas. (2) Dalam hal bukti transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pada perjalanan dinas dalam Daerah atau bukti penginapan/hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak dapat dibuktikan, dapat menggunakan daftar pengeluaran riil. (3) Selain dokumen pelalsanaan dan pertalggungjawaban perjalanal dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus Perjalanan Dinas Luar Negeri dilengkapi dengan dokumen sesuai peraturan perundang-undangan. (4) Format dokumen pelaksanaan dan pertanggungjawaban pe{alanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
16- Pasal 17 (U SPT dan SPPD sebaqaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, dan huruf b, merupakan dasar pelaksanaan perjalalan dinas yang diterbitkan oleh Pejabat yang Berwenang. (2) Pejabat yang Berwenang dalam menandatangani SPT dan SPPD harus memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas. (3) Kewenangan penandatanganan SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut: a. perjalanan dinas Bupati, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati; b. bagi Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah, SpT dan SppD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati; c. bagi Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN Sekretariat Daerah yang melakukan perjalanan dinas baik Dalam Daerah maupun Luar Daerah, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati; d. bagi Kepala SKPD yang melakukan perjalanan dinas baik Dalam Daerah maupun Luar Daerah, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati dan SppD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan; e. bagi Inspektur yang melakukan perjalanan dinas baik Dalam Daerah maupun Luar Daerah dalam rangka pemeriksaan, SPT ditandatangani oleh Inspektur atas nama Bupati; f. bagi Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN pada SKpD selain Sekretariat Daerah yang melakukan perjalanan dinas baik Dalam Daerah maupun Luar Daerah, SPT dan SppD ditandatangani oleh Kepala SKPD atas nama Bupati; g. bagl Pimpinan/Anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas, SPT ditandatangani oleh Ketua DpRD dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD atas nama Bupati; h. bagi Camat yang melakukan Pe{alanan Dinas Dalam Daerah, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Camat yang bersangkutan, sedangkan untuk perjalanan dinas ke Luar Daerah, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati dan SPPD ditandatangani oleh Camat atas nama Bupati; i. khusus untuk kegiatan yang pengelolaannya dilimpahkan kepada KPA, SPPD ditandatangani oleh KpA yarrg
L7- bersangkutan, sedangkan SPT ditandatangani oleh Kepala SKPD; j. bag Kepala Sekolah, Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN pada SD/SMP, Kepala UPT, Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN pada UPT SKPD yang melakukan Perjalanan Dinas Dalam Daerah, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Sekolah/Kepala UPTD yang bersangkutan, sedangkan untuk pe{alanan dinas ke Luar Daerah, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD; k. bagi Lurah, Pegawai ASN, dan Pegawai Non ASN pada Kelurahan, dan Sekretaris Desa yang melakukan perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Camat, sedangkan untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati; 1. bagi Kepala Desa/Ketua BPD/Ketua LpM yang melakukan Pe{alanan Dinas Dalam Daerah dan peq'alanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Camat, sedalgkan untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati; dan m. bagi TP-PKK, Dharma Wanita, Dekranasda, BKMT, LASQI, BAZNAS, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, dan peserta lomba/kontingen asal Daerah yang melakukan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Pe{alanan Dinas Luar Daera}r, SpT dan SppD ditandatangani oleh Kepala SKPD penyelenggara kegiatan. (a) Dalam hal Pejabat yang Berwenang menandatangani SpT dan SPPD sebagaimana dimalsud pada ayat (3) berhalangan sementara dan atau berhalangan tetap, SPT dan SppD dapat ditandatangani oleh Pelaksana T\rgas atau Pelaksana Harian. (5) SPPD merupakan bukti dan pertanggungiawaban pelaksanaan perjalanan dinas. (6) Pada lembaran SPPD memuat catatan tentang: a. tanggal berangkat dari Tempat Kedudukan/tempat berada dan ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang/pejabat lain yang ditunjuk; b. tanggal tiba dan berangkat di/dari Tempat Tujuan dan ditandatangani oteh pihak/pejabat di intansi/tempat yang dituju; dan
18- c. tanggal tiba kembali di Tempat Kedudukan dan ditandatangani Pejabat yalg Berwenang/ pej abat lain yang ditunjuk. (7) Pada lembaran SPPD tidak boleh terdapat penghapusan- penghapusan atau cacat-cacat dalam tulisan. (8) Perubahan-perubahan pada lembaran SPPD dapat dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari pejabat yang berwenang. Pasal 18 (1) Pelaksana Perjalanan Dinas yang telah melakukan perjalanan dinas wajib membuat laporan perjalanan dinas yang memuat laporan hasil pelalsanaan kegiatan dan ha-t-hal yang direkomendasikan untuk diambil malfaatnya bagi kepentingan Pemerintah Daerah. (2) Laporan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pelaksana Perjalanan Dinas dan diketahui oleh atasan langsung. Pasal 19 (1) Paling lambat 5 (lima) hari setelah peq'alanan dinas dilaksanakan, Pelaksana Perjalanan Dinas wajib menyampaikan bukti asli atas semua pengeluaran / biaya dalam pelaksanaan perjalanan dinas termasuk laporan pejalanan dinas kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu. (2) Berdasarkan bukti asli atas semua pengeluaran/biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu melakukan perhitungan rampung biaya perjalanan dinas untuk selanjutnya disampaikan kepada PA/KPA. (3) Pembayaran biaya perjalanan dinas dicatat pada rincian SppD dengan dibubuhi tanda bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu SKpD yang bersangkutan dan ditandatangani oleh Pelaksana perjalanan Dinas sebagai tanda terima serta diketahui oleh pejabat yang berwenang. tangan (4) Apabila terdapat kelebihan pembayaran, pihak yang telah melakukan perjalanan dinas wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu.
19- (5) Apabila terdapat kekurangan pembayaran, atas persetu-iuan PA/KPA, bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu membayar kekurangan tersebut kepada Pelaksana Perjalanan Dinas. Pasal 20 (1) Metode pembayaran biaya perjalanan dinas, diatur sebagai berikut: a. Uang Harian dibayarkan secara Lumpsum berdasarkan batasan tertinggi; b. biaya transport perjalanan dinas dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil berdasarkan batasan estimasi; c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan Biaya RiiI berdasarkan batasan tertinggi; d. Sewa Kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dengan batas tertinggi; e. Uang Representasi dibayarkan secara Lumpsum berdasarkan batasan tertinggi; f. biaya rapid test/ PCR test/ suab tesl dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil; g. biaya bagi penjemput/pengaltar jenazah dibayarkan secara Lumpsum; dan h. biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah dibayarkan secara Rill. (2) Pembayaran biaya peq'alanan dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA-SKpD yang bersangkutan. (3) Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat dilakukan dengan mekanisme UP/GU/TU dan/atau mekanisme pembayaran Langsung (LS). (4) Pembayaran biaya perjalanan dinas melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan apabila: a. biaya perjalanan dinas telah dapat dipastikan jumlahnya sebelum perjalanan dinas dilaksanalan; dal b. perjalanan dinas telah dilakukan sebelum biaya perjalanan dinas dibayarkan. (5) Biaya pe{alanan dinas yang dibayarkan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, berlaku ketentuan sebagai berikut:
20- a. apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan ternyata melebihi biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan oleh Pelaksana Perjalanan Dinas, maka kelebihan pembayaran tersebut harus disetorkan ke Kas Daerah; dan b. apabila biaya pe{alanan dinas yang dibayarkan kurang dari biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan oleh Pelaksana Perjalanan Dinas, maka kekurangan tersebut tidak memperoleh penggantian. (6) Pembayaran biaya perjalanan dinas melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS), sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 21 (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjaJaaan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA-SKPD berkenaan. (2) Pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal: a. adanya pembatalan atau perubahan jadwal kegiatan dari penyelenggara kegiatan yang seharusnya dihadiri; b. adanya perintah Pimpinan untuk melaksanakan kegiatan lain yang sifatnya mendesak; dan/ atau c. adanya pembatalan kedatangarr dari tenaga ahli atau narasumber yang diundang dalam kegiatan di Daerah. (3) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas dari pejabat yang menandatangani SPT/ SPPD berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); b. surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh PPK; dan c. pernyataan ltanda bukti besaran pengembalian biaya transpor dari perusahaan jasa transportasi yang disahkan oleh PPK. (4) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DpA-SKpD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. biaya pembatalan tiket transportasi; atau b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi yang tidak dapat dikem b alikar, / refund.
2t - (5) Format surat pemyataan pembatalan tugas perjalanan dinas tercantum dalam Lampiran II yang merupakal bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal22 (1) Dalam hal Pelaksana Perjalanan Dinas masih berada di Tempat T\rjuan dan mendapatkan penambahan penugasan/perintah lain dari Pejabat yang Berwenang dan berakibat pada batalnya tiket transportasi pulang, biaya tiket transportasi dimaksud dapat digantikan dan dibebankan pada DPA-SKPD. (2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya penggantian tiket transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan tiket perjalanan dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang menandatangani SPT/ SPPD; dan b. tanda bukti besaran biaya transport (tiket) dari perusahaan jasa transportasi yang disahkan oleh PPK. (3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DpA-SKpD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. biaya pembatalan tiket transportasi; atau b. sebagan atau seluruh biaya tiket transportasi yang tidak dapat dikemb alikarr / refund. (4) Format surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan tiket perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (21huruf a, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 23 (1) Pejabat yang Berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas dengan memperhatikan hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting, serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan. (2) Kepala SKPD menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan kerjanya.
22- (3) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilalsanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Pasal 24 (1) Pejabat yang Berwenang, serta pihak yang melakukan peq'alanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesa_lahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan pe{alanan dinas berkenaan. (2) Terhadap kesalahan, kelalaian atau kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (f) dapat dikenakan tindakan berupa: a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku; dan/atau b. sanksi administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku. BAB Ix KE"TENTUAN LAIN-LAIN Pasal 25 Biaya perjalanan dinas bagi pejabat pelaksana tugas, disetarakan dengan biaya perjalanan dinas pejabat defenitif. Pasal 26 (1) Ajudan Bupati dan/atau Wakil Bupati dan/atau ajudan Ketua DPRD dalam melaksakan perjalanan dinas Luar Daerah Dalam Provinsi dan/ atau Luar Daerah Luar Provinsi, dalam mendampingi Bupati dan/ atau Wakil Bupati dan/atau Ketua DPRD dapat menggunakan Penginapan pada Hotel yang sama dengan Bupati dan/ atau Wakil Bupati dan/atau Ketua DpRD dengan menggunakan standar harga kelas kamar yang terendah. (2) Asisten pribadi Bupati dalam melaksakan perjalanan dinas Luar Daerah Dalam Provinsi dan/atau Luar Daerah Luar Provinsi, dalam mendampingi Bupati dapat menggunakan Penginapan pada Hotel yang sama dengan Bupati dengan menggunakan standar harga kelas kamar yang terendah.
23- Pasal 27 Biaya transportasi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal yang pembebanannya merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang berlaku dibayarkan secara rill cost. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasd 28 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton. Ditetapkan di Pasarwajo pada tanggal 8 Desember 2O22 q. BUPATT BUTON, ttd BASIRAN Diundangkan di Pasarwajo padatanggal 8 Desember 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON, ttd ASNAWI JAMALUDDIN BERTTA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2022NOMOR 41V sesuai dengan aslinya Kepala Hukum Setda n Buton, FAKHAR NIP.19681 519 H 1002 MH
25- LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BUTON NOMoR 7c) TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PF^IABAT DAERAH, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA, DAN PIHAK LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2023 STANDAR KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI A. SATUAN UANG HARTAN PER.IALANAN DINAS Beberapa ketentuan mengenai penggunaan uang harian perjalanan dinas diatur sebagai berikut: 1) Standar satuan uang harian biaya perjalanan dinas berfungsi sebagai Batasan Tertinggi yang tidak dapat dilampaui; 2l Satuan biaya uang harian perjalanan dinas merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai ASN, Pegawai Non ASN, dan Pihak Lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas lebih dari 8 (delapanljam; 3) Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uaJrg makan. 4l Perjalanan dinas Pulang Perg (PP) yang tidak lebih dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal, dengan perhitungart L/3 (sepertiga) dad Uang Harian; 5) Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan diluar kota; 6) Dalam hal perjalanan dinas dalam rangka mengikuti rapat kerja, diklat, bimtek, workshop, konsinyering, seminar, lokakaqra dan kegiatan lain sejenis dengan biaya penginapan dan uang harian ditanggung oleh penyelenggara, maka Pelaksana Perjalanan Dinas hanya diberikan biaya u€ulg harian pada saat kedatangan dan kepulangan. Apabila Penyelenggara kegiatan dimaksud tidak mengalokasikan/memberikan uang saku kepada peserta, maka Pelaksana Perjalanan Dinas diberikan uang saku selama mengikuti kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut:
26- a) sampai dengan 3O (tiga puluh) hari, diberikan uang saku sebesar 2Oo/o (dua puluh persen) dari uang harian; b) diatas 30 (tiga puluh) hari sampfl dengan 6O (enam puluh) hari, diberikan uang saku sebesar 15% (lima belas persen) dari uang harian; dan c) diatas 60 (enam puluh) hari sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari, diberikan uang saku sebesar 1O% (dua puluh persen) dari uang harian. 7) Pelaksana Perjalanan Dinas yang sedang melakukan peq'alanan Dinas darr mendapatkan perintah untuk mengikuti kegiatan lain baik pada daerah yang sEuna maupun pada daerah lain yang mengakibatkan terjadinya penambahan jumlah hari perjalanan dinas, diberikan tambahan uang harian selama 2 (dua) hari. Adapun Satuan biaya Uang Harian Perjalanan Dinas terinci pada Tabel 1.1 berikut: TABEL 1.1 UANG HARI.AN PER.IALANAN DINAS NO T\rjuan Satuan Uang Harian (Rp) Uang Harian I(husus Diklat (np) 1 2 Dalam Daera-h (paling singkat 8 Jam) 3 OH 4 150.000 110.O00 2 Luar Daerah Dalam Provinsi OH 380.OOO 110.OOO 3 Luar Daerah Luar Provinsi a. Aceh b. Sumatera Utara c. Riau d. Kepulauan Riau e. Jambi f. Sumatera Barat g. Sumatera Selatan h. Lampung i. Bengkulu j. Bangka Belitung k. Banten 1. Jawa Barat m. DKI Jakarta n. Jawa Tengah o. D.I Yograkarta p. Jawa Timur q. Bali r. Nusa Tenggara Ba-rat s. Nusa Tenggara Timur t. Kalimantan Barat OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH 360.OOO 370.OOO 370.000 370.OOO 370.000 380.OOO 380.000 380.000 380.000 410.OOO 370.OOO 430.000 530.000 370.OOO 420.OOO 41o.ooo I 480.000 440.OOO l10.oo0 110.OO0 110.000 110.OOO 110.OO0 110.OO0 110.OOO 110.000 110.000 120.OOO 110.OOO 130.000 160.OOO 110.OOO 130.OOO 120.OOO 140.O00 130.OOO 430.OOO 130.OOO 380.OOO 110.OOO
27 - u Kalimantan Tengah v. Kalimantan Selatan w. Kalimantan Timur x. Kalimantan Utara y. Sulawesi Utara z. Gorontalo aa. Sulawesi Barat bb. Sulawesi Selatan cc. Sulawesi Tengah dd. Maluku ee. Maluku Utara ff. Papua gg. Papua Ba-rat OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH 360.000 380.OOO 430.OOO 430.000 370.O00 370.000 410.000 430.000 370.OOO 380.OOO 430.OOO 580.000 480.OOO 110.000 110.OO0 130.OOO 130.O00 110.OO0 110.OOO 120.OOO 130.OOO l10.ooo 150.O00 170.OOO 230.OOO l90.ooo B. UANG REPRESENTASI PERJAI,ANAN DINAS Beberapa ketentuan mengenai penggunaan Uang Representasi peq'alanan dinas diatur sebagai berikut: 1) Standar satuan Uang Representasi perjalanan dinas berfungsi sebagai Batasan Tertinggi yang tidak dapat dilampaui; 2l Ueng Representasi perjalanan dinas hanya diberikaa kepada pejabat negara, pejabat daerah, dan pejabat eselon II yang melaksaaakan perjalanaa dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan. 3) Uang representasi perl'alanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka pe4'alanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsum. Adapun Satuan biaya Uang representasi Pe{alanan Dinas terinci pada Tabel 1.2 berikut: TABEL 1.2 UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS N0. Pelaksana Perjalanan Dinas Satuan Luar Daerah Dalam Daerah Lebih Dari 8 (Delapan) Jam 1 j (Rp) 4 Bp) 5 I Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD OH 250.OO0,- 125.OO0,- o Pejabat Eselon I OH 200.ooo,- 100.oo0,- 3 Pejabat Eselon II OH 150.OOO,- 75.OO0,-
28- C. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS Beberapa ketentuan mengenai penggunaan biaya penginapan perjalanan dinas diatur sebagai berikut: 1) Standar satuan Biaya Penginapan peq'alanan dinas berfungsi sebagai Batasan Tertinggi yang tidak dapat dilampaui; 2l Satuan biaya penginapan perjalanan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menJrusun perenczlnaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas. 3) Standar Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas sesuai Tingkatan Pelaksana Perjalanan Dinas; 4l Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. 5) Perjalanan dinas dalam daerah yang lama perjalanan Pergr Pulang (PP) termasuk pelaksanaan kegiatannya lebih dari 8 (delapan) jam tetapi tidak menginap di tempatyang dituju, Pelaksana Perjalanan Dinas tidak diberikan biaya penginapan dan hanya diberikan biaya transport dan uang harian; 6) Dalam hal pelaksElnaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 3O% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum. Adapun Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas terinci pada Tabel 1.3 berikut: TABEL 1.3 SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS NO 1 TUJUAN 2 SATUAN 3 TINGKAT I 4 TARIF HOTEL (Rp) PELAKSANA PERJAANAN DINAS (Rp) TINGKAT III TINGKAT II 5 TINGKAT tV 6 7 1 2 3 Dalam daerah Luar Daerah Dal,am Provinsl Luar Daerah Luar Provlnsi a. D.I Aceh b. Sumatera Utara OH OH OH OH 300.000 250.000 200.ooo 2.475.OOO 2.O59.OOO l.297.OOO 4.420.OOO 3.526.OOO l.294.OOO 4.960.000 1.518.000 1.000.00o i75.OOO 786.OOO 556.000 530.000 c. Riau OH 3.820.OOO 3.119.OOO 1.650.000 852.OOO d. Kepulauan Riau OH 4.275.OOO 1.854.000 1.037.000 792.OOO e. Jambi f. Sumatera Barat g. Sumatera Selatan h. Lampung i. Bengkulu j. Bangka Belitung OH OH OH OH OH 4.OOO.OOO 5.236.000 5.8sO.OOO 4.491.OOO 2.O7t.OOO 3.337.0O0 3.320.OOO 3.O83.OOO 2.067.OOO 1.628.000 r.2t2.ooo 1.3s3.000 1.571.0OO 1.140.0O0 1.546.000 580.OOO 650.OOO 861.OOO 580.000 630.000 OH 3.827.000 2.838.0OO 1.957.000 622.OOO TINGKAT V 8 150.000 600.ooo 450.O00 450.000 650.O00 550.000 450.000 500.ooo 650.OOO 450.OOO 500.000 500.ooo
29- k. Banten l. Jawa Barat OH OH 5.725.000 5.381.000 2.373.000 2.755.000 1.000.000 1.006.OOO 718.OOO 570.000 m. D.K.I. Jakarta OH 5.850.0OO 1.490.000 992.000 730.O00 n. Jawa Tengah OH 4.242.OOO 1.480.O0O 954.000 600.000 o. D.L Yograkarta OH 5.017.000 2.69s.000 1.384.000 845.000 p. Jawa Timur OH 4.400.000 1.605.000 1.076.O00 664.000 q. Bali r. Nusa Tenggara Barat OH OH 4.890.0OO 3.s00.000 1.946.OOO 2.648.000 990.OOO 1.418.000 910.000 580.000 s. Nusa Tenggara Timur OH 3.000.000 1.493.000 1.355.000 550.000 t. Kalimantan Tengah u. Kalimantan Timur OH OH 4.901.000 4.000.000 3.391.000 2.188.000 1.160.000 1.507.000 659.000 804.OOO v. Kalimantan Utara OH 4.0O0.000 2.188.000 1.507.000 804.000 w. Kalimantan Selatan OH 4.797.OOO 3.316.000 1.500.000 s40.ooo x. Sulawesi Utara y. Gorontalo z. Sulawesi Barat OH OH OH 4.919.000 4.168.000 4.076.000 2.290.OOO 2.549.000 2.581.000 924.OOO 1.431.000 1.075.OOO 782.OOO 764.OOO 704.OOO aa. Sulawesi Selatan OH 4.820.OOO 1.550.000 1.020.000 732.OOO bb. Sulawesi Tengah cc. Maluku OH OH 2.309.000 3.467.OOO 2.027.OOO 3.240.000 1.567.000 1.048.000 951.000 667.OOO dd. Maluku Utara OH 3.440.000 3.17s.000 1.073.000 600.000 ee. Papua ff. Papua Barat OH OH 3.859.0O0 3.872.000 3.318.000 3.2t2.OOO 2.52t.OOO 2.056.000 829.OOO 718.000 D. SATUAN BTAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS 1. Biaya Transportasi Perjatanan Dinas Dalam Daerah Satuan biaya transportasi darat dalam daerah (One WaAl berlaku ketentuan sebagai berikut: a) Satuan biaya transportasi darat dalam daerah (One Way atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk men5nrsun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, Pegawai ASN, Pegawai Non ASN, dan pihak lain dari tempat kedudukan ke tempat tujuan atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah; b) Perjalanan Dinas dalam daerah yang tempat kedudukan dan tempat tujuannya masih dalam 1 (satu) kecamatan yang sama tidak diberikan biaya transportasi darat; 600.000 450.000 550.OOO 450.000 650.000 500.000 650.OOO 450.000 450.000 500.000 650.000 650.000 450.OOO 600.ooo 600.ooo 600.ooo 600.ooo 650.000 500.000 500.ooo 650.OOO 550.OOO
30- c) Biaya transportasi perjalanan dinas dalam daerah dengan menggunakaa kendaraan dinas hanya diberikan uang pengganti Bahan Bakar Minyak (BBM) sesuai dengan kebutuhan jarak tempuh Pergi - Pulang (PP) yang dibuktikan dengan nota pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM). Adapun Satuan Biaya Transportasi Da-lam Daerah lOne Wagl terinci pada Tabel 1.4 berikut: TABEL 1.4 STANDAR SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DALAM DAERAH (oNEWAYI NO Tempat Kedudukan Tempat T\.rjuan Satuan Besaran (Rp) 1 2 3 4 5 1 Pasarwajo Wabula Orang/KaIi 50.ooo Wolowa Orang/ Kali 50.ooo Siotapina Orang/KaIi 75.000 Lasalimu Selatan Orang/ Kali 100.o00 Lasalimu Orang/KaIi 125.000 Kapontori Orang/ Kali 150.OOO .) Wabula Pasarwajo Orang/ Kali 50.oo0 Wolowa Orang/ Kali 75.OO0 Siotapina Orang/ Kali 100.o00 lasalimu Selatan Orang/ Kali 125.O00 Lasalimu Orang/ KaIi 150.OOO Kapontori Orang/Kali 175.000 o Wolowa Pasarwajo Orang/ Kali 50.000 Wabula Orang/ Kali 75.OOO Siotapina Orang/ Kali s0.000 Lasalimu Selatan Orang/ Kali 75.OOO Lasalimu Orang/ Kali 100.ooo Kapontori Orang/KaIi 125.OOO 4 Siotapina Wolowa Orang/ Kali 50.000 Pasarwajo Orang/ Kali 75.O00 Wabula Orang/KaIi 100.ooo Lasalimu Selatan Orang/Kali 50.000 Lasalimu Orang/ Kali 75.OOO Kapontori Orang/ Kali l00.ooo 5 Lasalimu Selatan Lasalimu Orang/ KaIi 50.000
31 - Kapontori Orang/Kali 75.OOO Siotapina Orang/Kali so.000 Wolowa Orang/ KaIi 75.OOO Pasarwaj o Orang/ Kali 100.ooo Wabula Orang/ KaIi 125.000 6 Lasalimu Kapontori Orang/ Kali 50.000 Lasalimu Selatan Orang/ Kali 50.000 Siotapina Orang/ Kali 75.O00 Wolowa Orang/KaIi 100.o00 Pasarwqio Orang/ Kali 125.O00 Wabula Orang/ KaIi 150.000 7 Kapontori Lasalimu Orang/ Kali 50.ooo Lasalimu Selatan Orang/ Ka.li 75.000 Siotapina Orang/ Kali 100.o00 Wolowa Orang/ Kali 125.000 Pasarwajo Orang/KaIi 150.OOO Wabula Orang/ Kali 175.000 2. Biaya Transportasi Pe4'alanan Dinas Luar Daerah a) Satuan Biaya Transportasi darat dari Kabupaten Buton ke Kabupaten/Kota Wilayah Daratal Butorr (One Wagl Satuan biaya transportasi darat dari Kabupaten Buton ke Kabupaten / Kota Wilayah Daratan Buton (One WaA ata.u sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi begi Pelaksana Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan di ibu kota Kabupaten Buton ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota tujuan dalam Provinsi Sulawesi Tenggara di wilayah daratan Buton atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi. Biaya transportasi darat dari Kabupaten Buton ke Kabupaten/Kota Wilayah Daratan Buton dengan menggunakan kendaraan dinas, diberikan uang pengganti Bahan Bakar Minyak (BBM) sesuai dengan kebutuhan jarak tempuh Pergi - Pulang (PP) yang dibuktikan dengan nota pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) termasuk penggantian biaya penyeberangan laut kendaraan dinas jika tempat tujuan di lalui dengan menggunakan Penyebrangan Laut. Adapun Satuan Biaya Transportasi darat dari Kabupaten Buton ke Kabupaten / Kota Wilayah Daratan Buton, terinci pada Tabel 1.5 berikut:
32- TABEL 1.5 STANDAR SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI KAE}UPATEN BUTON KE KABUPATEN/KOTA WILAYAH DARATAN BUTON NO Kabupaten / Kota Tujuan Satuan Transport Darat (np) 1 2 4 1 Baubau Orang/Kali 250.O00 2 Buton Selatan Orang/ Kali 300_ooo 3 Buton Utara Orang/ KaIi 425.O00 Untuk pe4'alanan dinas luar daerah dalam provinsi menuju kabupaten/kota di wilayah daratan kendari (One Wagl, maka perhitungan biaya tranportasi ditambahkan setelah Pelaksana Pe{alanan Dinas berada di Ibukota Provini Sulawesi Tenggara di kendari. Adapun rinciannya diatur pada Tabel 1.6 berikut: TABEL 1.6 STANDAR SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA NO Ibukota Provinsi Kabupaten/Kota Tujuan Satuan Transport Darat (Rp) 2 3 4 5 I Kendari Bombana Orang/Ka1i 355.000 2 Kendari Kolaka Orang/KaIi 370.OOO J Kendari Kolaka Timur Orang/KaJi 300.ooo 4 Kendari Kolaka Utara Orang/Kali 425.O00 5 Kendari Konawe Orang/ Kali 300.ooo 6 Kendari Konawe Selatan Orang/Kali 305.O00 7 Kendari Konawe Utara Orang/Kali 300.000 b) Satuan Biaya Transportasi Penyeberangan Kapal Very perjalaaan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi (One Wagl Satuan biaya transportasi penyeberalgan Kapal Very perjalanan dinas luar daera-h dalam provinsi (One Wag atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi perjalanan dinas bagi Pelaksala Perjalanan Dinas yang menggunakan kendaraan roda 4 (empat) dari tempat kedudukan di ibu kota Kabupaten Buton ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota tujuan dalam Provinsi Sulawesi Tenggara atau sebaliknya
33- dengan menggunakan jasa penyeberangan Kapal Very dalam rangka pelal<sanaan perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi. Adapun Satuan Biaya Transportasi Penyeberangan Kapal Very peg'alanan dinas luar daerah dalam provinsi, terinci pada Tabel 1.7 berikut: TABEL 1.7 STANDAR SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PENYEBERANGAN KAPAL VERY PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI NO PELAI}UHAN SATUAN BIAYA TIKET KENDARAAN RODA 4 (EMPAT) (Rp) ASAL 2 TUJUAN BUS/TRUK 4 MINI BUS 5 I c Baubau Tampo Wamengkoli Torobulu 400.ooo 600.ooo 200.ooo 300.ooo l,abuan Amolengo 520.O00 200.oo0 4 Kamarr Wanci 600.ooo 300.ooo c) Satuan Biaya Transportasi Kapal Cepat Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi (One Wagl Satuan biaya transportasi penyeberangan Kapal Cepat pe4'alaaan dinas luar daerah dalam provinsi (One Wag atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menJrusun perenc€rnaan kebutuhan biaya transportasi perjalanan dinas bagi Pelaksana Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan di ibu kota Kabupaten Buton ke tempat tujuan di Kabupaten / Kota tujuan dalam provinsi Sulawesi Tenggara atau sebaliknya dengan menggunakan jasa transportasi kapal cepat dalam rangka pelaksaaaan peq'alanan dinas luar daerah dalam provlnsl. Adapun Satuan Biaya Transportasi Kapal Cepat peq'alanal dinas luar daerah dalam provinsi, terinci pada Tabel 1.8 berikut: TABEL 1.8 STANDAR SATUAN BIAYA TRANSPORTASI KAPAL LAUT PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DAI.,AM PROVINSI NO PELABUHAN ASAL PELABUHAN TUJUAN VIP (Rp) EKONOMI/ EXECUTIF (Rp) 1 2 3 4 5 I Baubau Raha 270.OOO 185.OOO 2 Baubau Kendari 327.OOO 247.OOO 3 Baubau Wakatobi 250.OOO 150.OO0
34- 4 Baubau Bombana 250.000 175.000 5 Pasarwajo Wakatobi 250.OOO 175.000 d) Satuan Biaya Transportasi Kapal Laut (Petri) Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi (One Wagl Satuan biaya transportasi penyeberangan Kapal Laut (Petni) peq'alaaan dinas luar daerah luar provinsi (One Wag atau sekali jalan) mempakan satuan biaya untuk menJrusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi perjalanan dinas bagr Pelaksana Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan di ibu kota Kabupaten Buton ke tempat tujuan di Kabupaten / Kota tujuan luar Provinsi Sulawesi Tenggara atau sebaliknya dengan menggunakan jasa transportasi Kapal Laut (Pelni) dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi. Adapun Satuan Biaya Transportasi Kapal Laut (Peini) perjalanan dinas luar daerah luar provinsi, terinci pada Tabel 1.9 berikut: TABEL 1.9 STANDAR SATUAN BIAYA TRANSPORTASI KAPAL LAUT (PELNI) PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI NO PELABUHAN ASAL PELABUHAN TUJUAN EKONOMI (Rp) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 Baubau Baubau Baubau Baubau Baubau Baubau Baubau Baubau 2 3 Makassar Ambon Surabaya Jakarta Bali Wanci Raha Kendari 4 200.000 350.000 400.000 450.O00 450.OOO 90.000 65.000 150.OOO e) Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanarr Dinas Luar Daerah pergi pulang (pp) Satuan biaya tiket pesawat peq'alanan dinas luar daerah adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pularrg (pp) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggafan. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas luar daerah dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat pefalanan dinas luar daerah, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara of cosfl.
35- Adapun besaran satuarr biaya tiket pesawat perja-lanan dina luar daerah Pergi Pulang (PP) terinci pada Tabel l. 1O berikut: TABEL 1.10 SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALqNAN DINAS LUAR DAERAH PERGI PUI-ANG (PP) KOTA SATUAN BTAYA TIKET NO ASAL TUJUAN BISNIS (Rp) EKONOMI (Rp) 1 2 3 5 1 Baubau Aceh 18.O00.000 10.600.ooo 2 Baubau Sumatera Uta-ra 16.500.OOO 10.200.ooo o Baubau Riau 15.700.OOO 9.500.ooo 4 Baubau Kepulauan Riau 16.300.000 10.200.000 5 Baubau Jambi 13.400.00O 13.500.OO0 6 Baubau Sumatera Barat 17.050.000 10.200.ooo 7 Baubau Sumatera Selatarr 17.O50.000 8.600.0oo 8 Baubau Lampung 17.700.000 8.600.ooo 9 Baubau Bengkulu 13.800.000 7.800.ooo lo Baubau Bangka Belitung 15.000.00o 7.500.o00 11 Baubau Banten 15.OOO.O00 7.200.ooo t2 Baubau Jawa Barat 17.OO0.OOO 7.O50.OOO 13 Baubau DKI Jakarta 15.OO0_OOO 7.200.ooo t4 Baubau Jawa Tengah 17.000.000 5.350.OOO l5 Baubau D.I Yograkarta 14.OOO.OOO 5.150.OOO 16 Baubau JawaTimur i2.ooo.o00 5.450.OOO t7 Baubau Bali 12.000.000 5.450.OOO t8 Baubau Nusa Tenggara Barat 12.000.ooo 7.200.000 l9 Baubau Nusa Tenggara Timur 12.000.ooo 11.020.OOO 20 Baubau 2t Baubau Kalimantan Barat Kalimantaa Tengah 11.000.000 11.000.000 9.O50.000 9.O50.OOO 22 Baubau Kalimantan Selatan 11.000.000 8.521.000 23 Baubau Kalimaatan Timur r 1.ooo.oo0 8.s21.OO0 24 Baubau Kalimantan Utara 1 1.OOO.OOO 8.521.OOO 25 Baubau Sulawesi Utara 8.500.000 6.200.oo0 26 Baubau Gorontalo 8.500.o00 6.100.oo0 27 Baubau Sulawesi Barat 7.500.ooo 6.200.ooo
36- 2A Baubau Sulawesi Selatan 5.500.ooo 6.500.ooo 29 Baubau Suiawesi Tengah 6.500.o00 6.400.ooo 30 Baubau Kendari 2.200.ooo 4.450.OOO 31 Baubau MaIuku 7.s00.000 6.100.o00 32 Baubau Maluku Utara 7.500.o00 6.000.oo0 33 Baubau Papua 19.O00.000 14.550.OOO 34 Baubau Papua Barat 19.000.oo0 6.900.ooo fl Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah Satuan biaya taksi perjalanan dinas luar daerah adalah Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali peq'alanan taksi: 1) Keberangkatan dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan; dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan; 2) kepulangan dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal. Peq'alanan dinas yang dilakukan lebih dari 1 (satu) orang dan/atau kelompok (sampai dengan 3 orang) dalam satu surat tugas dengan tujuan dan kegiatan yang sama, dengan pesawat dan jam keberangkatan yang sama, maka untuk biaya taksi dari bandara ke tempat tujuan dibebankan pada satu orang sedangkan yang lainnya menjadi pengikut. Dalam hal perl'alanan dinas yang dilakukan berbeda jam keberangkatan, maka biaya taksi dari bandara ke tempat tujuan dapat dibebankan pada masing-masing pelaksana perjalaaan dinas. Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satua-n biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.
37 - Pembiayaan satuan biaya taksi pe{alanan dinass luar daerah dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi yang diatur, sepanjang didukung dengan bukti pengeiuaran riil (pembiayaan secara at cost). Adapun Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah terinci pada Tabel 1. 1 1 berikut: TABEL 1.11 SATUAN BIAYA TAKSI PERJAI,ANAN DINAS LUAR DAERAH NO Kabupaten /Kota Tujuan Satuan Besaran (Rp) 1 2 I Aceh Orang/ KaIi 123.OOO o Sumatera Utara Orang/ Kali 232.OOO 3 Riau Orang/ KaIi 94.OOO 4 Kepulauan Riau Orang/ Kali 137.000 5 Jambi Orang/ Kali 147.000 6 Sumatera Barat Orang/ Kali 190.O00 7 Sumatera Selatan Orang/Kali 128.000 8 Lampung Orang/ Kali t67.OOO 9 Bengkulu Orang/Kali 109.OOO 10 Bangka Belitung Orang/Kali 90.000 11 Banten Orang/ KaIi 446.OOO t2 Jawa Barat Orang/ Kali 166.OOO 13 DKI Jakarta Orarg/ Kali 2s6.000 14 Jawa Tengah Orang/ItuIi 75.OOO 15 D.I Yoryakarta Orang/Kali 118.O00 16 Jawa Timur Orang/ Kali 194.OOO t7 Bali Orang/Kali 159.O00 18 Nusa Tenggara Barat Orang/ Kali 231.000 19. Nusa Tenggara Timur Orang/ Kali 108.000 20 Kalimantan Barat Orang/KaIi 135.OOO 21 Kalimantan Tengah Orang/ Kali 1 1 l.OOO 22 Kalimantan Selatan Orang/KaJi 150.OOO 23 Kalimantan Timur Orang/Kali 450.OOO 24 Kalimantan Utara Orang/ KaIi l02.ooo 25 Sulawesi Utara Orang/ Kali 138.OOO
38- 26 Gorontalo Orang/Kali 240.OOO 27 Sulawesi Barat Orarg/ Kali 312.000 28 Sulawesi Selatan Orang/ Kali 145.000 29 Sulawesi Tengah Orang/KaIi 165.000 30 Sulawesi Tenggara Orang/ Kali 171.OOO 31 Ma1uku Orang/KaIi 240.OOO 32 Maluku Utara Orang/ Kali 215.000 33 Papua Orang/ Kali 431.OOO 34 Papua Barat Orang/ Kali 182.OOO E. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN DALAM KOTA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH Satuan biaya sewa kendaraan dalam kota pedalanan dinas luar daerah merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhal biaya sewa kendaraan dalam kota bagr Pelaksana Perjalanan Dinas Tingkat I. Sewa Kendaraaa Dalam Kota adalah biaya dari tempat penginapan/hotel ke tempat kegiatan begitu pr.rla sebaliknya dari tempat kegiatan kembali ke tempat penginapan/hotel, yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah dan dibayarkan secara Rill. Adapun Satuan Biaya Sewa Kendaraan Dalam Kota pada Tabel 1.12 berikut: IABEL 1.12 SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN DALAM KOTA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH NO. 1 I Pelaksana Perjalanan Dinas c Bupati dan Wakil Bupati Satuan 3 Orang/ Hari Besaran (Rp) 4 l.500.ooo I I F. SATUAN BIAYA BAHAN BAKAR KENDARAAN DINAS RODA EMPAT DALAM RANGKA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI SULAWESI TENGGARA Satuan biaya bahan bakar Kendaraan dinas roda empat, digunaka-n untuk men)msuo. perencanaan kebutuhan biaya dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan bagi aparatur yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi, melalui sarana transportasi darat. Adapun Satuan Biaya Bahan Bakar Kendaraan dinas untuk perjalanan dinas melalui jalur darat tercantum pada Tabel 1.13 berikut:
38- TABEL 1.13 STANDAR SATUAN BIAYA BAFIAN BAKAR MII{YAK YANG MENGGUNAKAN KENDARAAN DINAS RODA EMPAT DARI TEMPAT KEDUDUKAN KE TEMPAT TUJUAN PERJAI.ANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI SULAWESI TENGGARA NO Uraian Satuan Besaran (Rp) 1 2 3 4 1 Kendaraan 2000 cc keatas Pergr - Pulang 2.000.000 2 Kendaraan 20OO cc Pergr - Pulang 1.s00.000 3. Kendaraan 2000 cc ke bawah Pergr - Pulang 1.200.0oo G. SATUAN BIAYA RAPID TEST/PCR TEST/SWAB TEST/ANTI GEN DAI.AM RANGKA PERJALANAN DINAS Satuan biaya Rapid Test/Pcr Test/Swab Test/Anti Gen, digunakan untuk menyusun perenc€rnaan kebutuhan biaya dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan bagi aparatur yang melaksanakan perjalanan dinas. Adapun Satuan Braya Rapid Test/Pcr Test/Swab Test/Anti Gen untuk perjalanan dinas, tercantum pada Tabel 1.14 berikut: TABEL 1.14 STANDAR SATUAN BIAYA RAPID TEST/PCR TEST/SWAB TEST/ANTI GEN NO Uraian Satuan Besaran (Rp) 1 2 3 4 1 Rapid Test/Pcr Test/Swab Test/Anti Gen OlKali 300.000 H. BUPATI BUTON, ttd. BASIRAN
40- LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BUTON NoMoR 7O TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PER.JALANAN DINAS BAGI PF^IABAT NEGARA, PB"IABAT DAERAH, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA, DAN PIHAK LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2023 FORMAT DOKUMEN PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS A. FORMAT SURAT TUGAS Jalan PEMERINTAH KARUPATEN BUTON (sKPDl Tlp. (OaO2) Fax. (0aO2) PASARWA.IO SURAT TUGAS Nomor : 80O. 1. 1 l. 1 /... / ... / 2}nr. Dasar 1. Peraturan Bupati Buton Nomor... Tahun 2o>or tentang Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Aparatur Siiil Negara, Pegawai Non Aparatur sipil Negara, dan pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2Otx; 2. Surat Undangan/Radio Gram/formulir berita/.. 3. dst... ; MEMERINTAHKAN Kepada Nama NIP Pangkat/Gol Jabatan Untuk 2 Pasarwajo, Tanggal... 2O:o< An. BUPATI BUTON* PIMPINAN SKPD, NAMA NIP ) Penggunaan kalimat a.n BUPATI BUTON, Jika Surat T\rgas di Tandatangani oleh Sekretaris Daerah atau pejabat pelaksana tugas/pelaksana harian sekretaris daerah
4L- B. FORMAT SPPD @ Jalan PEMERINTAH KABUPATEN BUTON (sKPDl Tlp. (0ao2) PASARWA.IO Fax. (oao2) Lembar Ke Kode No Nomor SURAT PERJAI,ANAN DINAS (SPPD) Pej abat Pembuat Komitmen Nama / NIP Pegawai yang melaksanakan Perjalanan Dinas 1 2 3. a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tinekat biaya perialanan dinas a. b. c. 4 Maksud Perjalanan Dinas 5 Alat angkutan yang dipergunakan 6 7 a. Tempat berangkat b. Tempat tuiuan a. l,amanya perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali / ttba a. b. a. b. c. di tempat baru") 8. Pengikut: Nama Tangqal L"ahir Keterangan 1 2 3 4 5 9 Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Akun a. b. 10 Keterangan lain-lain Dikeluarkan di: .......... Tanggal Pejabat Pembuat Komitmen *) NIP. ) Penggunaan kalimat a.n BUPATI BUTON, Jika Surat T\rgas di Tandatangani oleh Sekretaris Daerah atau pejabat pelaksana tugas/pelaksana harian sekretaris daerah
42- C. FORMAT LAMPIRAN SPPD I. Berangkat dari Ke Pada tanggal Kepala II. Tiba di : Pada tanggal : Kepala : (..... Nip. Berangkat dari Ke Pada tanggal Kepala (.... NIP III. Tiba di : Pada tanggal : Kepala : ) Nip. Berangkat dari Ke Pada tanggal Kepala .) NIP IV.Tiba di : Pada tanggal Kepala ) ( Nip Berangkat dari Ke Pada tanggal Kepala (.... NIP V, Tiba di : Pada tanggal Kepala ) ( Nip. Berangkat dari Ke Pada tanggal Kepala .) (. .. NIP VI. Tiba di : (.......... NIP. Pada tanggal Kepala (.... NIP ) Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat- singkatnya. r'II. Catatan Lain-[,ain PERHATIAN: PPK yang menerbitkan SPPD pegawai yang melalukan perjalan dinas para pejabat yang yang mengesakan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggungiawab berdasarkan Peraturan-peraturan keuangan negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan kelalaian dan kealpaannya. PE"IABAT PEMBUAT KOMITMEN, NIP ) Penggunaan kalimat a.n BUPATI BUTON, Jika Surat Tugas di Tandatangani oleh Sekretaris Daerah atau pejabat pelaksana tugas/pelaksana harian Sekretaris daerah.
43- D. FCIRMAT I,APORAI{ PER"IAI"ANAT{ DINAS Jalan PEMERINTAH KABUPATEN BI'TON (sKPDl flp. (Oao2) Fax. (oao2) PASAIRSA'O IAPORAN PER.JAIANAN DINAS A. Yang melakukan ffialanan dinas: Nama Pangkat/col/Ruang : MP: Jabatan : : B. Dasar IGgiatan Ferjalanan Dinas: 1. 2. C. Maksud & Tlrjuan Perjalanan Dinae: D. Isi Laporan Perajalanan Dinas: Demikian laporan k%iatan perjalanan dinas ini dibuat untuk menjadi bahan Mengetahui: Atasan Langsung, NAMA/MP Tembusan: . Pimpinan SKPD; 1 2 3 4 Arsip. Pembuat Laporan, NAMA tr
44- E. FORMAT DAFTAR PENGELUARAN RIIL DAITA'R' PEITGELUARAIT RIIL Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama NIP Jabatan Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas ( SPPD ) tanegal ... , Nomor dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : 1 Biaya transport pegawai di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi: NO I'RAIAIT JI'UIJIII JI'UL,IIII 2 Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan pe{alanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebui ke Kas Daerah- Demikian pernyataan sebagaimana mestinya. 1n1 dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan ., tanggal, bulan, tahun Mengetahui/ Menyetujui PA/KPA, Pejabat Negara/ Pegawai Negeri yang melakukan pedalanan dinas, NIP NIP.
45- F. FORMAT RINCIAN BIAYA PER.'AI,ANAN DINAS RINCIAN BIAYA PER.'AI.ANAN DINAS Lampiran SPFD Nomor Tangd NO. I PERINCTAN BIAYA JUMI.AH KETERANGAN 2 3 4 5 JUMLi{H Rp TERBIIANG: Pasarsajo,... ?elah dibayar sejumlah Telah menerima jumlah uang sebesar Rp Rp. Bendahara Yang menerima, NIP PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG Dit€tapkan sejumlah Yang telah dibayar semula Sisa Kurang/ Lebih Rp. Rp. Rp. Fejabat yang berwenang/ Pejabat lain yang ditunjuk NIP... Catatan : fgjaUa! VanS lerwenang / Pejabat yang ditunjuk untuk menghitung SppD Rampung ditetapkan oleh I(epala SKPD masing-masing / Fengguna Angaran-/ Kuasa penggrina Anggaran.
qUEIa 46- G. FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBATAI"AN TUGAS PER-]AI,ANAN DINAS JABATAIY PEMERINTAH KABUPATEN BUTON (srPrrl flp. (OaO2) Fax. (oao2) Jalan PASARYA.'O SURAT PERNYATAAN PBMBATAI"AN TUGAS PER.'AI.ANAN DINAS JABATAN NOMOR. Yang bertanda tangan di bawah ini: : Nama NIP Jabatan : Instansi : : men5ratakan dengan sesungguhnya, batrwa tugas Pefjalanan Dinas Jabatan atas nama: Nama MP: Jabatan : Instansi : : dibatatlen atau tidakdapatdilaksanakan disebabkan adanyakeperluan dinaslainnyayang sangat mendesak/penting dan tidak dapat dihrnda yaitu Sehubungan dengan pembatalan tersebut pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat/pegawai negeri lain. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternlrata surat pernyataan ini tidak benar, saye bertangung jawab penuh dan bersedia diproses sesuai denganketentuan hulnmyangberlaku. Yang Membuat Pemyataan Fejabat Fenandatangan SPT ..........(Nama|........ Nip.
I 46- H. FORMAT SURAT PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON (sKPDl Tlp. (0a02) Jalan.... Fax. (0402) SURAT PERT{YATAAN PEMBEBANAN BI.AYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama NIP Jabatan Instansi : : : : Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Perjalanan Dinas Jabatan berdasarkan Surat T\rgas Nomor: ... tanggal... dan SPD Nomor... tanggal... atas nama: Nama NIP Jabatan Instansi : : : : Dibatalkan sesuai dengan surat Pernyataan Pembatalan T\rgas Perjalanan Dinas Jabatan Nomor... tanggal dan biaya Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transpor berupa penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA tidak dapat sebesar Rp... , sehingga dibebankan pada DPA Nomor:... tanggal... Satker ... Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, saya bertanggung jawab penuh danbersedia menyetorkan kerugian negara tersebut ke Kas Negara. Yang Membuat Pernyataan (PPK-SKPD) ... (Nama)... Nip Pj. BUPATT BUTON, ttd. BASIRAN