Menimbang : Mengingat : 1. 2. BUPATI MERANGIN PROVINSI JAMBI PERATURAN BUPATI MERANGIN NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MERANGIN, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Jangka Rencana Panjang Menengah, Rencana Cara Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang (RKPD) Kabupaten Merangin Tahun 2024; Tata Evaluasi Cara dan Pembangunan Perubahan Daerah Tata serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang Undang-Undang Pembentukan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor Indonesia 50, Nomor 2755); Nomor Tahun 12 1956 Otonomi Daerah Kabupaten Tahun Indonesia 1956 Republik Nomor Tingkat 1965 tentang Pembentukan Daerah Republik Negara Tambahan Lembaran tentang 28 Undang-Undang dari yang Penyelenggaraan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Nomor Negara Tahun Bersih 1999 dan Bebas Dipindai dengan CamScanner
tentang Undang-Undang Tebo, Pembentukan Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Tahun 54 Tebo, Sarolangun, Pembentukan Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); Nomor Kabupaten Tahun 54 Sarolangun, 1999 Kabupaten Nomor Kabupaten 1999 Kabupaten Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 2007 (Lembaran Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); Republik Indonesia Tahun Negara Undang-Undang tentang 12 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang tentang 12 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Nomor 2022, Negara Tambahan Indonesia Nomor 6801); Nomor 2011 Tahun Tahun 2011 Indonesia Republik Nomor Tahun 2011 Nomor Republik Indonesia Tahun 2022 Negara Lembaran Republik tentang 23 Undang-Undang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun Pemerintah Penetapan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Nomor 2014 Tahun tentang 2023 Peraturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Ancaman Membahayakan Perekonomian Sistem Keuangan Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); tentang Kebijakan Keuangan Negara Menghadapi Yang Dan/Atau Nasional Stabilitas Undang-Undang (Lembaran Menjadi Dipindai dengan CamScanner
10. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); tentang Peraturan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Republik Ruang Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042); Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Republik Nomor Indonesia Negara Negara (Lembaran Wilayah Nasional tentang Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Peraturan dengan diubah Daerah Perangkat Peraturan tentang Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); sebagaimana telah Peraturan tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); tentang Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); tentang Peraturan Laporan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan Evaluasi Penyelenggaraan Peraturan Penyelenggaraan Republik Indonesia Tahun 2021 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 (Lembaran tentang Negara Nomor 31, Tambahan Penataan Ruang 2017 tentang Peraturan Pembangunan Pelaksanaan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); Presiden Nomor Pencapaian 59 Tahun Tujuan Dipindai dengan CamScanner
20. 21, 22. 23. 24, 25. 26. 27. 28. 29. tentang Peraturan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 2020 18 Nomor Tahun Presiden Peraturan Menteri Dalam Nomor 80 Tahun 2015 tentang Negara Pembentukan Hukum Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Jangka Rencana Panjang Rencana Cara Menengah, Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indenesia Tahun 2017 Nomor 1312); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); Produk (Berita Daerah Cara Evaluasi Tata Daerah, Pembangunan Perubahan dan Daerah Tata serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Kodefikasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); Klasifikasi, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor Evaluasi 13 Tahun Penyelenggaraan Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288); 2019 tentang Laporan Daerah Dan (Berita Pemerintahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Disease (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); Percepatan Penanganan Corona Virus Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang (Berita Minimal Standar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); Penerapan Pelayanan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 10); Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Rencana Pembangunan Nomor 6 Tahun 2009 Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 6); Dipindai dengan CamScanner
Menetapkan 30. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Provinsi Jambi 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 11); 31. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 03 Tahun 2008 Panjang Daerah Kabupaten Merangin 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 03); tentang Rencana Pembangunan Jangka 32. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 04 Tahun 2014 Kabupaten Merangin Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 04); tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 33. Peraturan Dacrah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10); tentang Pembentukan dan Susunan 34, Peraturan Bupati Merangin Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2023 Nomor 4); MEMUTUSKAN: : PERATURAN BUPATI MERANGIN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN MERANGIN TAHUN ANGGARAN 2024 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Merangin. 2. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pemerintahan urusan Penyelenggaran adalah Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut prinsip azas otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana Republik Indonesia Tahun 1945. Bupati adalah Bupati Merangin. Daerah otonomi dan tugas pembantuan dengan dimaksud dalam UUD Negara 4. 5. 6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Daerah. 7. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat baik dalam aspek pendapatan, kesempatan yang nyata, akses terhadap pengambilan kerja, kebijakan, saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. lapangan berusaha, berdaya Dipindai dengan CamScanner
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008-2028 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2028. 9. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026, yang disingkat RPD Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 3 (tiga) tahun. selanjutnya 10.Rencana selanjutnya perencanaan adalah disingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 3 (tiga) tahun. Strategis Perangkat Daerah yang Renstra-PD dokumen 11.Rencana Kerja Pemerintah selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode (satu) atau rencana pembangunan tahunan Daerah. Daerah yang tahun 1 disebut dengan 12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Organisasi Renja-PD dokumen Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 1 (satu) tahun. perencanaan adalah 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. keuangan rencana adalah APBD 14. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu ) tahun. pendapatan, kebijakan belanja, bidang 15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) sebelum disepakati dengan DPRD. 16. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang oleh Perencanaan Pembangunan Daerah. dikoordinasikan mencapai sasaran Badan tujuan serta dan BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKPD Pasal 2 Sistematika RKPD terdiri atas : BABI : PENDAHULUAN BABII : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Dipindai dengan CamScanner
BAB IIl : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAEARAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH BABIV :SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BABV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH BAB VII : PENUTUP Pasal 3 RKPD Kabupaten Merangin Tahun 2024 mengacu pada RKP Tahun 2024 dan RKPD Provinsi Jambi Tahun 2024, memuat Kerangka Ekonomi Daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, yang dilaksanakan langsung partisipasi oleh masyarakat. Pemerintah Daerah guna mendorong BAB III PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN RKPD TAHUN ANGGARAN 2024 Pasal 4 (1) RKPD Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan program Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru. Nomor 52 Tahun 2022 (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dalam penyusunan KUA, PPAS, dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024. pedoman bagi Pemerintah Daerah Pasal 5 (1) Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024 dikelompokkan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah; (2) Setiap Kepala Perangkat daerah berkewajiban mendukung pelaksanaan program prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dipindai dengan CamScanner
Pasal 6 (3) RKPD Kabupaten rinci tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Merangin Tahun 2024 secara Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. memerintahkan Agar pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin. setiap orang mengetahuinya, Ditetapkan di Bangko pada tanggal 1-3- 2023 BUPATI MERANGIN > e Diundangkan di Bangko Pada tanggal 7 - :'
2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN FAJ. BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2023 NOMOR..!} Dipindai dengan CamScanner
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MERANGIN NOMOR 13} TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pembangunan merupakan suatu upaya sistemik menuju perubahan secara kehidupan bertahap, fokus dan berkesinambungan. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian tanggung jawab pemerintahan daerah dalam merespen permasalahan pembangunan daerah yang diwujudkan dengan dan depan dalam prinsip langkahlangkah harmoni. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen rencana pembangunan periode tahunan yang wajib disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kaedah-kaedah perencanaan pembangunan daerah sistem perencanan pembangunan nasional. sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Sesuai dengan amanat tersebut, maka setiap pemerintah daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut salah satunya adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). masyarakat sejahtera, yang yang lebih dilakukan dari sinergi, masa kolaborasi dalam RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Penyusunan Rancangan Akhir RKPD tahun 2024 merupakan salah satu tahapan dalam proses penyusunan Dokumen RKPD 2024. Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024 paling sedikit memuat analisis gambaran umum kondisi daerah; analisis rancangan kerangka ekonomi daerah; keuangan daerah; penelaahan perumusan permasalahan pembangunan daerah; terpisahkan dalam tahapan penyusunan kapasitas Perangkat analisis riil Daerah; rancangan Renja Dipindai dengan CamScanner
VII PENUTUP Rancangan Akhir Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) (dua) subbab terbagi menjadi 2 Kabupaten Merangin Tahun 2024 yaitu : Kaidah Pelaksanaan dan Kesimpulan. 1. Kaidah Pelaksanaan 2024 daerah. merupakan dokumen penyusunan RKPD Tahun 2024 berlandaskan pada prioritas Proses pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 dan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026. Keterkaitan antara dokumen-dokumen tersebut sangat erat, kedudukan dokumen yang lebih tinggi ini masih bersifat makro, dan dalam peraturan yang ada dokumen yang lebih tinggi menjadi dasar pijakan dalam penjabaran dokumen dibawahnya secara operasional. (RKPD) Tahun Daerah perencanaan pembangunan tahunan Pemerintah Kerja Rencana sebagai landasan, pedoman dan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam bentuk nota kesepakatan antara Eksekutif dan Legislatif. Nota kesepakatan Perubahan akan dasar penyusunan RAPBD. Adapun fungsi RKPD digunakan sebagai lainnya adalah sebagai bahan evaluasi RAPBD untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan pada RKPD dan dokumen RKPD dijadikan sebagai acuan/pedoman bagi dalam fungsinya menyusun dalam dan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. berfungsi Merangin Kabupaten RKPD Dokumen dan KUA PPAS ini Perangkat Daerah dan Organisasi tugas melaksanakan Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya sadar dan terencana yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimasa yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi sumberdaya yang dimiliki oleh daerah, upaya tersebut pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup, meningkatkan kualitas Untuk sumberdaya mempercepat capaian target pembangunan maka harus memperhatikan kunci sukses pembangunan daerah yaitu perencanaan yang baik, berkualitas, akuntabel dan benar-benar dijadikan dasar pelaksanaan. Kualitas suatu rencana pembangunan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasarat dokumen tersebut ditaati oleh seluruh pemangku kepentingan manusia dan kesejahteraan masyarakat. Dipindai dengan CamScanner