BAB III KEBIJAKAN NEGARA FILIPINA UNTUK MELAKUKAN PENEMBAKAN MATI A. Hak Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun. Hak untuk hidup adalah hak asasi yang paling mendasar bagi diri setiap manusia. Sifat keberadaan hak ini tidak dapat ditawar lagi (non derogable rights).1 Hak-hak asasi manusia yang sifatnya non derogable adalah hak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan pribadi; larangan terhadap perbudakan dan kerja paksa; larangan terhadap penganiayaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam hak atas equality before the law; larangan atas penangkapan sewenang-wenang; hak akan praduga tak bersalah; hak beragama; hak terhadap perlindungan kaum minoritas dan beberapa hak lain.2 Hak asasi manusia telah disahkan di seluruh 1 Eva Achjani Zulfa, Menelaah Arti Hak Untuk Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia, Vol. 3, No. 1 April 2005, hal. 13. 2 Todung Mulya Lubis, Jalan Panjang Hak Asasi Manusia, Gramedia, Jakarta, 2005, hal. 221.
dunia, maka dari itu hak tersebut dihormati dan dijunjung tinggi, sehingga dikeluarkan suatu peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Suria Kusuma mengatakan, bahwa hak tersebut sercara definitif memiliki arti kekuasaan atau wewenang yang seseorang miliki atas sesuatu di luar dari dari dirinya, kebalikan dari hak merupakan kewajiban yang berarti tugas yang harus dilaksanakan oleh seseorang mengakui kekuasaan itu.3 Hak untuk hidup merupakan suatu prinsip moral yang didasarkan pada keyakinan bahwa seorang manusia memiliki hak untuk hidup dan, terutama, tidak seharusnya dibunuh oleh manusia lainnya. Istilah "hak untuk hidup" dikemukakan oleh Paus Pius XII dalam ensiklik kepausan tahun 1951 "Setiap manusia, bahkan anak di dalam kandungan, memiliki hak untuk hidup secara langsung dari Allah dan bukan dari orang tuanya, bukan dari otoritas manusia atau masyarakat mana pun. Dengan demikian, tidak ada orang, tidak ada masyarakat, tidak ada otoritas manusia, tidak ada ilmu pengetahuan, tidak ada "indikasi" mana pun entah itu secara medis, eugenika, sosial, ekonomi, ataupun moral, yang dapat menawarkan atau memberikan suatu label yudisial yang sahih atas suatu pembuangan secara langsung satu kehidupan manusia yang tak bersalah."4 Menurut Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta (2004), pengertian hak pada dasarnya berintikan kebebasan untuk 3 Dwi Winarno, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan, Bumi Aksara, Surakarta, 2006, hal. 88. 4 Hak Untuk Hidup, Diakses pada 11 Juni 2021.
melakukan atau tidak melakukan sesuatu berkenaan dengan sesuatu atau terhadap subjek hukum tertentu atau semua subjek hukum tanpa halangan atau gangguan dari pihak manapun, dan kebebasan tersebut memiliki landasan hukum (diakui atau diberikan oleh hukum) dan karena itu dilindungi hukum.5 Karakteristik HAM adalah sebagai berikut: 1. Secara qodrati, HAM adalah anugerah dari Tuhan untuk setiap manusia agar hidupnya tetap terhormat. Tak seorangpun dapat/ boleh mencabut hak setiap orang, kecuali dengan cara yang tidak sah/ melanggar hukum 2. Secara hakiki, HAM melekat pada setiap manusia, tanpa memandang latar belakang kehidupannya. HAM itu tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Selagi manusia itu hidup, maka hak itu akan tetap melekat dengan sendirinya sebagai anugerah Tuhan agar manusia itu bermartabat. 3. Secara universal, HAM itu berlaku umum tidak boleh dicabut dalam keadaan bagaimanapun, HAM bagi setiap orang tetap ada. Siapapun manusianya tak didiskriminasi baik berpangkat maupun ia rakyat jelata tetap mempunyai HAM. 5 Mochtar Kusumaatmadja dan B. A. Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Hukum, Alumni, Bandung, 2000, hal. 90.
4. Secara keberadaan, HAM tidak dapat dibagi-bagi, utuh tidak dapat diwakili, dialihkan ataupun dipisah-pisah bulat keberadaannya. Setiap orang punya hak secara utuh, artinya tak dapat sebagiannya diberi atau dijual ataupun dipindahkan ke orang yang disukainya.6 Kandungan nilai HAM sebagai berikut:7 1. Kebebasan/ kemerdekaan Manusia dilahirkan dalam keadaan merdeka, diharapkan juga merdeka dalam menjalani hidupnya, misalnya merdeka memilih negara, tempat tinggal, bergerak, bekeluarga, berkumpul, berserikat, mendapatkan pekerjaan, dan lain-lain 2. Kemanusiaan/ perdamaian Manusia dalam menjalani kehidupannya juga mendambakan ketentraman, bebas dari rasa takut, terjamin keamanannya, dan senantiasa dalam suasana damai 3. Keadilan/ kesederajatan/ persamaan Diperlakukan secara wajar dan adil, tidak membeda- bedakan dengan alasan apapun, tanpa diskriminasi serta 6 Moch Sudi, Implementasi Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945, CV. Rasi Terbit, Bandung, 2016, hal. 9. 7 ibid, hal. 10-11.
mendapatkan kesempatan yang sama dalam menjalani kehidupannya adalah bagian dari nilai-nilai dasar HAM. Prinsip utama HAM:8 1. Hak Asasi Manusia adalah konsep etika Apa yang ada dalam HAM adalah merupakan suatu etika atau tata cara berperilaku, tata cara berbicara, tata cara menghargai milik orang lain. Sehingga bila kita menghormati hak orang lain berarti kita melakukan etika/ tata krama/ sopan santun terhadap orang lain. 2. Hak Asasi Manusia menyatu dalam seluruh aspek kehidupan Dalam kehidupan sehari-hari kita melakukan suatu perbuatan kalau dipilah kita melakukan dalam aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, dan aspek HANKAM. Dimanapun kita melakukannya setiap hari berarti kita melaksanakan hak. Ketika melakukan sesuatu yang dilarang berarti kita melanggar hak, setiap kita melakukan yang boleh berarti melakukan hak. 3. Hak Asasi Manusia berlaku universal 8 ibid, hal. 12-13.
HAM bersifat universal artinya tidak mengenali batasan- batasan, entah itu bersifat kewarga-negaraan, kewilayahan, atau yang lainnya. HAM bersifat universal itu artinya berlaku dimanapun dan kapanpun, jadi dimanapun berada HAM tetap berlaku. 4. Hak Asasi Manusia tak terpisahkan dengan kewajiban asasi Yang dimaksudkan adalah HAM melekat pada manusia, HAM tidak dapat dipindahkan, dihilangkan dari diri manusia, karena apabila HAM hilang pada diri manusia, maka hilanglah kemanusiaannya. 5. Hak Asasi Manusia menjadi program internasional Semua negara didunia secara moral wajib menghormati HAM, sebab itu HAM menjadi program negara di dunia. Karena menghormati HAM berarti berupaya menciptakan persahabatan dan perdamaian dengan negara lain. 6. Hak Asasi Manusia berkembang sangat dinamis Kalau dicermati dari sejarah HAM, maka HAM berkembang secara cepat seiring dengan perkembangan pemikiran manusia. HAM akan mengikuti peradaban manusia mengikuti
perkembangan pemikiran manusia. Contoh bila disuatu negara berubah suatu aturan, maka hak juga akan menyesuaikannya. B. Hukuman Mati Menurut Hukum Internasional Hukum adalah seperangkat norma tentang apa yang benar dan apa yang salah, yang dibuat atau diakui eksistensinya oleh pemerintah, yang dituangkan baik sebagai aturan tertulis (peraturan) ataupun yang tidak tertulis, yang mengikat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya secara keseluruhan, dan dengan ancaman sanksi bagi pelanggar aturan itu. Hukum tidak harus dibuat oleh pemerintah, tetapi harus diakui berlakunya oleh pemerintah. Demikian pula konvensi-konvensi internasional, bukan produk pemerintah, tetapi agar dapat berfungsi sebagai hukum di suatu negara, harus diratifikasi oleh negara tersebut.9 Hukum internasional secara tradisional dimengerti sebagai hukum yang mengatur hubungan antara negara-negara, dengan menggunakan norma-norma yang mengikat negara bersangkutan, yang disepakati dengan sukarela.10 Pemberian hukuman mati masih menjadi pro dan kontra di masyarakat dunia internasional, hal ini dikarenakan pemberian sanksi tersebut dianggap merampas hak untuk hidup seseorang. Sedangkan, jika dilihat dari kejahatan 9 Achmad Ali, Menguak Realitas Hukum Rampai Kolom & Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal. 2. 10 Adnan B Nasution, Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1997, hal. 13.
yang dilakukan, pemberian hukuman mati bisa saja merupakan langkah yang adil atau setimpal sebagai tebusan atas tindakan pelaku. Menurut Djoko Prakoso, hukuman mati tersebut masih diterapkan sebagai salah satu sanksi bagi mereka yang terbukti melakukan salah satu tindak kejahatan. Hukuman mati dapat dikategorikan sebagai pidana paling kejam, karena tidak ada lagi harapan bagi terpidana untuk memperbaiki kejahatannya.11 Hukuman mati sebagai suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan (atau tanpa pengadilan) merupakan bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Tanggal 10 Oktober merupakan hari dunia menentang hukuman mati dan diperingati sebagai Hari Anti Hukuman Mati Sedunia. Peringatan ini ditetapkan pada sebuah kongres yang diadakan di Roma pada Mei 2002 oleh organisasi-organisasi yang menentang hukuman mati.12 Beberapa jenis hukuman mati di dunia serta penjelasannya:13 1. Suntik mati, dengan cara tawanan dibawa ke ruang eksekusi dan dua tabung mengapit dirinya. Dari tabung-tabung ini kemudian racun disuntikkan. 2. Kursi Listrik, dengan cara tahanan diikat ke kursi dengan tali logam dan spons basah ditempatkan di kepalanya untuk membantu 11 Djoko Prakoso, Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1997, hal. 32. 12 10 Oktober: Ini Sejarah Hari Anti Hukuman Mati, Diakses pada 11 Juni 2021. 13 16 Jenis Hukuman Mati Yang Pernah Ada Dan Masih Ada Di Dunia, Diakses pada 11 Juni 2021.
konduktivitas. Elektroda ditempatkan pada kepala dan kaki untuk membuat sirkuit tertutup. 3. Ruang gas beracun, dengan cara tahanan dibawa dan diamankan di kursi. Ruang ini disegel dan algojo menuangkan sejumlah asam sulfat pekat (H2SO4) melalui tabung yang mengarah ke kompartemen di kursi eksekusi. 4. Single person shooting, Eksekusi dengan penembakan adalah metode eksekusi yang paling umum di dunia. 5. Regu Tembak, dianggap menjadi metode eksekusi yang paling terhormat, dan untuk alasan itu tidak secara khusus digunakan pada penjahat perang. Namun metode yang berbeda secara luas dari satu negara ke negara lain, tetapi umumnya menutup mata napi. 6. Hukum gantung, dilakukan dalam berbagai cara: drop pendek yaitu tahanan tersebut berdiri pada sebuah objek yang kemudian didorong meninggalkan napi hingga mati tercekik. Ada juga cara dengan napi berdiri di tanah dengan tali di leher mereka dan tiang gantungan kemudian diangkat ke udara. 7. Pisau guillotine, kayu besar dengan celah di bagian bawah untuk leher dari tahanan. Di bagian atas mesin adalah pisau besar. Setelah
napi disiapkan, pisau dijatuhkan, memutuskan kepala dan membawa kematian segera. 8. Rajam sampai mati adalah melempar batu ke arah napi sampai mati. 9. Snake pit, salah satu bentuk tertua penyiksaan dan hukuman Mati, lubang (ruang) ular yang sangat umum adalah bentuk hukuman mati. Narapidana dilemparkan ke dalam lubang yang mendalam dengan ular berbisa. 10. Execution by elephant, di Selatan Asia dan Tenggara, gajah telah menjadi metode hukuman mati selama ribuan tahun. Hewan dilatih untuk mengeksekusi dua cara. Perlahan-lahan menyiksa dalam cara yang berkepanjangan dan menewaskan korban hampir seketika itu juga. Universal Declaration of Human Rights ( UDHR ) adalah dokumen internasional yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB (Perserikatan Bangsa- Bangsa) yang mengabadikan hak dan kebebasan dari semua manusia. Diterima oleh Majelis Umum pada 10 Desember 1948 di Palais de Chaillot di Paris, Prancis. Deklarsi ini terdiri dari 30 pasal yang mengumandangkan seruan agar rakyat mengalakkan dan menjamin pengakuan yang efektif dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan yang telah ditetapkan dalam deklarasi. Pasal 1 dan 2 menegaskan bahwa semua
orang dilahirkan dengan martabat dan hak-hak yang sama dan berhak atas semua hak dan kebebasan sebagaimana yang ditetapkan oleh deklarasi tanpa membeda-bedakan baik dari segi ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pandangan politik, maupun yang lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, hak milik, kelahiran, atau kedudukan yang lain.14 UDHR mewajibkan negara- negara untuk mengakui semua manusia sebagai dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak terlepas dari kebangsaan, tempat tinggal, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, warna kulit, agama, bahasa, atau status lainnya. Empat puluh delapan (48) negara memberikan suara mendukung Deklarasi ini salah satunya adalah negara Filipina.15 Pemberian hukuman mati menurut Universal Declaration of Human Rights pada Pasal 3:16 "Everyone has the right to life, liberty and security of person" Yang berarti: "Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan sebagai individu". Dan Pasal 11 ayat (1) UDHR: "Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence". Yang berarti: 14 Thor B. Sinaga, Peranan Hukum Internasional Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia, Vol.1, No.2 April-Juni 2013, hal. 101. 15 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Diakses pada 20 Juni 2021. 16 Pasal 3 Universal Declaration of Human Rights 1948.
"Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, di mana dia memperoleh semua jaminan yang perlukan untuk pembelaannya". Penembakan mati tanpa proses peradilan juga mencederai HAM sesorang termasuk penyalahguna narkoba yang juga memiliki hak yang dijamin dihadapan hukum. Jadi masyarakat Filipina yang diduga menyalahgunakan narkoba, tidak dianggap bersalah sampai dibuktikan dalam suatu persidangan yang dilakukan. Saat dilakukannya persidangan, masyarakat Filipina sebagai terduga penyalahgunaan narkoba memperoleh jaminan atas dirinya yang diperlukan sebagai upaya untuk pembelaan.17 Dalam hukum HAM internasional, ketentuan Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights) 1966 telah menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup dan tidak boleh ada seorang pun yang boleh dirampas hak hidupnya, Sebagaimana Pasal 6 ayat (1) ICCPR "Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang". Namun pada ayat selanjutnya terdapat pengecualian, yakni pada Pasal 6 ayat (2) "Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa 17 Pasal 11 Universal Declaration of Human Rights.
kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan kovenan dan konvensi tentang Pencegahan dan Hukum Kejahatan Genosida".18 Meskipun PBB telah meletakkan norma dan landasan etis serta upaya- upaya hukum penegakan hak-hak asasi manusia, tidak serta merta semua itu mendorong terciptanya kedamaian dan ketentraman dalam hubungan antarmanusia, kelompok, masyarakat negara atau bangsa. Pada kenyataannya, pelanggaran dan tindakan menginjak-injak hak-hak asasi manusia tetap berlangsung dan sulit dibendung. Namun dengan adanya Deklarasi HAM dan Konvenannya, masyarakat dunia memiliki parameter untuk bertindak, dan mempunyai landasan etis-moral internasional untuk menilai pelanggaran- pelanggaran HAM oleh siapa pun dan dimana pun. Parameter diatas dapat digunakan sebagai acuan nilai, atau bahkan landasan hukum untuk pengaduan tindakan-tindakan pelanggaran hak dan kebebasan manusia, serta komunitas dan bangsa yang telah dijamin oleh traktat atau konvensi-konvensi internasional.19 Pelanggaran terhadap instrumen internasional HAM oleh negara- negara anggota PBB, penanganan perkaranya dapat ditempuh melalui mekanisme PBB yakni melalui mekanisme Komite Pemantau masing-masing konvensi/konvenan (treaties body) dan mekanisme Dewan HAM. Hasil akhir 18 Pasal 6 ayat 1 & 2 Covenant on Civil and Political Rights 1966 (ICCPR). 19 Anas Urbaningrum, Islam Dan Hak Asasi Manusia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, hal. 8-9.
dari mekanisme itu hanyalah sebatas rekomendasi kepada negara pelanggar. Karena rekomendasi tidak bersifat memaksa, maka dalam kondisi seperti inilah kemudian diperlukan kehadiran hukum pidana internasional untuk memberi sanksi pidana yang bersifat memaksa terhadap aparat-aparat negara yang melakukan pelanggaran berat HAM. Dengan demikian, hukum pidana internasional dapat dipandang sebagai upaya akhir untuk menegakkan hukum HAM internasional yang tertuang dalam berbagai instrumen HAM. Sehubungan dengan hal itu, Cryer c.s menyatakan "human rights obligation are imposed primary, and it is frequently state agents who are the transgressor; where states are not implementing their human rights obligation, the principles of international criminal law are useful and necessary alternative to state responsibility". Yang berarti "kewajiban hak asasi manusia dikenakan utama, dan seringkali agen negara yang melanggar; di mana negara tidak melaksanakan kewajiban hak asasi manusia mereka, prinsip-prinsip hukum pidana internasional berguna dan alternatif yang diperlukan untuk tanggung jawab negara". Atau dikatakan bahwa kewajiban melindungi HAM ada pada negara dan kerap kali terjadi dimana justru aparat negara melakukan pelanggaran, sehingga bila negara tidak memenuhi kewajiban HAM-nya maka prinsip-prinsip hukum pidana internasional perlu dikedepankan sebagai alternatif lain agar negara memenuhi tanggung jawabnya.20 20 I Made P Diantha, Hukum Pidana Internasional Dalam Dinamika Pengadilan Pidana
C. Kebijakan Filipina Untuk Melakukan Penembakan Mati Pelaku Kejahatan Narkoba Perkembangan narkotika dan obat bius di Filipina menjadi persoalan yang serius karena dari tahun ke tahun cenderung tidak terselesaikan akibat persoalan, teknis ataupun political will (keinginan politik) yang lemah. Peredaran narkotika dan obat bius di Filipina merupakan bagian dari dinamika peredaran di wilayah Asia Tenggara. Metamfetamin hidroklorida, atau shabu, adalah obat terlarang yang paling banyak digunakan di negara Filipina, selain itu masyarakat juga mengonsumsi ganja. Karena letak geografisnya, Filipina telah menjadi pusat utama obat terlarang di Asia Tenggara. Besarnya sindikat narkoba di Filipina menyebabkan banyak orang Filipina ditangkap di negara lain karena mengangkut atau menjual shabu. Shabu biasanya dibawa ke negara itu dari Jepang, China, dan Korea tapi juga ditanam di dalam negeri yaitu di "meth labs" (laboratorium sabu). Masyarakat Filipina kerap menyalahgunakan narkoba dan usaha yang dilakukan oleh pemerintah Filipina belum membuahkan hasil yang baik dan belum dapat diatasi. Setelah terpilihnya Rodrigo Duterte menjadi presiden Filipina membawa perubahan besar terkait permasalahan narkoba dimana setelah terpilih beliau langsung melaksanakan janji kampanye yaitu melakukan pemberantasan narkoba di Filipina dengan cara perang terhadap narkoba. Internasional, Prenada Media, Jakarta, 2017, hal. 15-16.
Perang narkoba Filipina atau perang melawan narkoba (war on drugs) adalah kebijakan dan tindakan anti-narkoba pemerintah Filipina di bawah Presiden Rodrigo Duterte, yang mulai menjabat pada 30 Juni 2016. Namun dalam penanganan narkoba bersama dengan pihak kepolisian serta warga sipil yang terjadi adalah para pelaku tersebut tetap dibunuh meskipun telah menyerahkan dirinya untuk ditangkap serta memohon agar tetap dibiarkan hidup saat polisi mendatangi rumah mereka yang mengatasnamakan satuan anti-narkoba. Duterte mendesak anggota masyarakat untuk membunuh penjahat dan pecandu narkoba. Penelitian oleh organisasi media dan kelompok hak asasi manusia telah menunjukkan bahwa polisi secara rutin mengeksekusi tersangka narkoba yang tidak bersenjata dan kemudian menanam senjata dan obat-obatan sebagai bukti. Dalam pelaksanaannya polisi tidak memerlukan surat perintah penggeledahan atau penangkapan untuk melakukan penggerebekan dirumah-rumah. Banyak diantaranya korban yang tidak terkait kasus narkoba sama sekali yang turut menjadi korban.21 Hal tersebut dikarenakan Setiap 1 orang yang terbunuh polisi tersebut mendapatkan bayaran sebesar $300 (tiga ratus dolar) oleh atasannya dan tidak ada insentif bagi penangkapan yang kemudian dibawa pada peradilan yang seharusnya dilakukan. Daftar pengguna Narkoba yang dimiliki oleh pihak 21 Gabriel Mallatang Sianturi dan Anak A Sri Utari, Perang Terhadap Narkoba Serta Penarikan Diri Dari Pengadilan Pidana Internasional Oleh Filipina: Perspektif Hukum Internasional, Vol. 9, No. 3 2021.
kepolisian didapatkan hanya berdasarkan asumsi masyarakat yang belum terbukti kebenarannya. Jenis Narkoba yang dilarang penggunaannya terdapat di dalam Republict Act no. 9165 yaitu opium, morfin, heroin, kokain atau kokain hidroklorida, shabu, ganja, ekstasi, dan obat-obatan yang dirancang atau yang baru diperkenalkan dan turunannya.22 Kebijakan war on drugs (perang melawan narkoba) oleh Presiden Filipina tahun 2016 sebagai berikut: 1. Menembak mati pelaku narkoba 2. Double Barrel merupakan kampanye untuk memerangi narkoba ilegal yang ditangani oleh Kepolisisan Nasional Filipina. Dari kebijakan tersebut Presiden Rodrigo Duterte telah menyalahi aturan HAM baik didalam negerinya sendiri maupun perjanjian internasional. Adapun peraturan maupun perjanjian HAM yang dilanggar oleh Presiden Duterte adalah hukum Filipina yaitu pada Konstitusi Filipina dan pada hukum internasional yaitu DUHAM dan ICCPR. Dalam pelaksanaan kebijakannya, Presiden Duterte tidak menggunakan dasar hukum terhadap ribuan jiwa pelaku dan tersangka narkoba yang terbunuh dan mengabaikan komitmennya terhadap perlindungan HAM baik di negaranya maupun di kancah 22 Extrajudicial Killings in Filipinas, Diakses pada 20 Juni 2021.
internasional. Menjalankan kebijakan war on drugs dengan mengabaikan HAM merupakan bentuk pelanggaran terhadap HAM. Fungsi Kepolisian adalah fungsional dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara. Fungsi Kepolisian harus dilihat dalam perspektif bahwa individu, masyarakat dan negara, masing-masing merupakan sebuah sistem yang secara keseluruhan memproses masukan-masukan program pembangunan untuk menghasilkan keluaran berupa kemakmuran, keadilan, dan kesejahteraan. Ilmu Kepolisian sebagai ilmu yang memiliki paradigma keamanan, keteraturan, ketertiban dan penegakan hukum. Maka Ilmu Kepolisian memiliki konsep pelayanan, perlindungan dan pengayoman, serta memiliki metodologi untuk menelaah modus operandi yang bersifat tradisional sampai modern dengan mengakomodir pengaruh budaya yang bersifat universal maupun lokal.23 Berdasarkan data PNP (Philippine National Police) dan PDEA (Philippine Drug Enforcement Agency) sejak Juni 2016 hingga Juli 2019, telah dilakukan 134.583 operasi antinarkoba, 193.086 orang ditangkap, dan 5.526 tersangka tewas dalam operasi polisi. Narkoba senilai 34,75 miliar disita. 421.275 orang menyerah di bawah Program Pemulihan dan Kesehatan PNP. Perang narkoba berlangsung dari 30 Juni 2016 sampai 23 Dedi Prasetyo, Ilmu Dan Teknologi Kepolisian: Implementasi Penanggulangan Terorisme Dan Radikalisme Di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2021, hal. 9 & 13.
sekarang (sedang berlangsung), korban tewas per 28 Februari 2021 adalah 6.069 orang.24 Konstitusi Filipina (Filipina: Saligang Batas ng Pilipinas atau Konstitusyon ng Pilipinas, Spanyol: Constitución de la República de Filipinas) adalah konstitusi atau hukum tertinggi Republik Filipina diratifikasi oleh plebisit nasional pada 2 Februari 1987.25 Hak asasi manusia di Filipina dilindungi oleh Konstitusi Filipina, untuk memastikan bahwa orang-orang di Filipina dapat hidup damai dan bermartabat, aman dari penyalahgunaan individu atau lembaga, termasuk negara. Pada Pasal 2 Bagian 3: 26 Civilian authority is, at all times, supreme over the military. The Armed Forces of the Philippines is the protector of the people and the State. Its goal is to secure the sovereignty of the State and the integrity of the national territory. Yang berarti : Otoritas sipil, setiap saat, adalah yang tertinggi di atas militer. Angkatan Bersenjata Filipina adalah pelindung rakyat dan negara. Tujuannya adalah untuk mengamankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah nasional. Bagian 4: The prime duty of the Government is to serve and protect the people. The Government may call upon the people to defend the State and, in the fulfillment thereof, all citizens may be required, under conditions provided by law, to render personal military or civil service. 24 Philippine Drug War, Diakses pada 3 Juli 2021. 25 Konstitusi Filipina, Diakses pada 3 Juli 2021. 26 Philippines's Constitution of 1987.
Yang berarti: Tugas utama pemerintah adalah melayani dan melindungi rakyat. Itu Pemerintah dapat menyerukan kepada rakyat untuk membela Negara dan, dalam pemenuhannya daripadanya, semua warga negara dapat diminta, di bawah kondisi yang ditentukan oleh hukum, untuk memberikan layanan militer pribadi atau layanan sipil. Bagian 11: The State values the dignity of every human person and guarantees full respect for human rights. Yang berarti: Negara menghargai martabat setiap pribadi manusia dan menjamin penghormatan penuh terhadap hak asasi Manusia. Pasal 3 Bagian 1: No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor shall any person be denied the equal protection of the laws. Yang berarti: Tidak ada orang yang akan dirampas kehidupan, kebebasan, atau propertinya tanpa proses hukum,juga tidak akan ada orang yang diingkari perlindungan hukum yang sama. Negara Filipina sendiri memiliki Ombudsman dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, keduanya dapat menerima pengaduan individu. Ada sejumlah badan hak asasi manusia lainnya di dalam pemerintahan, termasuk Inter- Agency Committee (IAC), yang dilantik pada 2013, yang bertugas menyelidiki kasus pembunuhan di luar proses hukum, penghilangan paksa, dan penyiksaan. Komite ini termasuk perwakilan dari pasukan keamanan negara
Filipina. Dari sepuluh negara anggota Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), Filipina yang paling banyak meratifikasi perjanjian hak asasi manusia internasional.27 Negara secara tradisional terdiri dari rakyat, wilayah, kedaulatan dan pemerintahan. Pemerintah berarti pihak yang diberikan mandat mewakili negara untuk menyelengarakan negara, membuat dan mengubah Undang- Undang dan peraturan serta merumuskan dan menjalankan kebijakan administrasi serta mengatur kehidupan masyarakat. Sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah (governed) oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan (kontrol) monopoistis dari kekuasaan yang sah. Negara harus menghargai, melindungi serta memenuhi hak asasi manusia, karena merupakan bagian dari kehidupan bermasyarakat, dan dipastikan perlindungan maupun penegakan hak asasi manusia sangat tergantung dari konstitensi lembaga-lembaga negara. Persoalan HAM bukanlah berada dalam wilayah politik, namun dalam praktek bernegara, terlaksana-nya HAM secara 27 Aturan Hukum & Hak Asasi Manusia Filipina, Diakses pada 3 Juli 2021.
baik dan bertangungjawab sangat tergantung kepada Polotical will dan political action dari penyelenggara negara (Efendi: El -Muhtaj, 2005).28 Setiap negara adalah negara yang berdaulat. Kedaulatan yang dimiliki memberikan kewenangan kepada sebuah negara untuk mengatur segala kegiatan maupun hubungan yang ada dalam wilayah tersebut yang dapat disebut dengan aspek teritorial kedaulatan yaitu kekuasaan penuh dan eksklusif yang dimiliki oleh negara atas individu-individu dan benda-benda yang terdapat di wilayah tersebut. Kewenangan negara untuk mengatur diwujudkan dalam pemberlakuan hukum dalam wilayah negara tersebut. Dalam kehidupan bernegara baik dalam lingkup nasional maupun internasional, kedua bidang hukum tersebut tidak terlepas satu sama lain. Keduannya saling melengkapi tetapi tidak jarang saling berbenturan.29 Negara adalah subjek hukum internasional, sebagai subjek hukum negara memiliki personalitas internasional. Personalitas internasional dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk memiliki hak dan kewajiban internasional. Singkatnya, fakta bahwa negara memiliki personalitas internasional maka negara tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum internasional. Sebagai subjek hukum internasional, negara memiliki kedaulatan yang diakui oleh hukum internasional. Namun demikian, terdapat 28 Lucia Ch. O. Tahamata, Hak Hidup Anak Dalam Kandungan Di Luar Perkawinan Yang Sah Dalam Pandangan Hak Asasi Manusia, Vol. 21, No. 2 Juli - Desember 2015, hal. 61-62. 29 Tolib Effendi, Hukum Pidana Internasional, Media Pressindo, Yogyakarta, 2014, hal. 3-4.
prinsip yang juga berlaku bahwa di dalamnya terkandung suatu kewajiban untuk tidak menyalahgunakan kedaulatan tersebut. Karena itu, suatu negara dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan-tindakannya yang melawan hukum atau atas kelalaiannya. Negara merupakan suatu kesatuan hukum yang bersifat abstrak, tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya sendiri melainkan dilakukan oleh segenap orangnya yang terdiri dari para individu. Dan mereka yang menjalankan kewenangan negara dikenal sebagai aparatur negara. Tindakan aparatur negara (untuk berbuat atau tidak berbuat) serta akibat yang timbul dari suatu kewenangan sah yang dimilikinya dan dapat dipertanggungjawabkan kepada negara. Dan suatu negara bertanggung jawab secara internasional terhadap pelanggaran, hanya apabila pelanggaran tersebut dapat diatribusikan kepada negara dan apabila keterkaitan tersebut terbukti.30 30 Andrey Sujatmoko, Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM : Indonesia, Timor Leste dan Lainnya, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2005, hal. 14-20.