LAPORAN AKHIR DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMILIHAN TAHUN 2020 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI JL. Garuda No. 1 Banaran, Boyolali Telp. (0276) 320420. Email :
KATA PENGANTAR Untuk melaksanakan sistem Demokrasi yang ada di Indonesia, maka dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah, hal tersebut merupakan salah satu cara agar warga Negara Indonesia bisa langsung menggunakan hak pilihnya untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Walikota. Pada tahun 2020 ini, akan diadakan pemilihan Kepala Daerah secara serentak yang berjumlah 270 daerah, yang terdiri dari 9 Provinsi, 224 Kabupaten, 37 Kota di seluruh Indonesia. Pilkada serentak tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Pemilihan Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan langsung Kepala Daerah menjadi consensus politik nasional. Salah satu tugas dan wewenang Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten Boyolali adalah mengawasi semua tahapan penyelenggaran Pemilihan Gubernurdan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020. Bawaslu Kabupaten Boyolali dalam melakukan tugas dan wewenang berusaha semaksimal mungkin, mengedepankan pencegahan sesuai slogan Bawaslu Cegah, Awasi dan Tindak. Juga mengedepankan sikap dan perilaku yang professional dan proporsional dalam pengawasan, untuk setiap tahapan berlangsung dan pola-pola penanganan pelanggaran kami mengedepankan obyektifitas dalam setiap kasus yang sedang ditangani. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali menghaturkan terima kasih kepada semua pihak : 1. Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi yang telah memberikan bimbingan, arahan serta supervisi kepada Bawaslu Kabupaten Boyolali. 2. Bapak Bupati Boyolali, DPRD Kabupaten Boyolali, Pemerintah Kabupaten Boyolali dan OPD yang telah memberikan Sarana dan Prasana serta fasilitasi kesekretariatan di jajaran Bawaslu Kabupaten Boyolali dan Panwaslu Kecamatan. 3. Seluruh Jajaran Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan dan Pengawas TPS Se- Kabupaten Boyolali atas kerjasamanya yang baik dalam melakukan kinerjanya yang optimal. LAPORAN AKHIR DIVISI ORGANISASI DAN SDM BAWASLU KABUPATEN BOYOLALI | i
4. Seluruh Staf Bawaslu Kabupaten Boyolali yang telah mempersiapkan dan melaksanakan kerja dengan penuh semangat. 5. Masyarakat Kabupaten Boyolali yang telah bekerjasama menjaga kondusifitas dan ikut mensukseskan atas terselenggaranya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020. Kami berharap laporan ini bermanfaat dan mohon maaf yang sebesar- besarnya apabila banyak kekurangan dalam pembuatan laporan ini. "Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu". Boyolali, Januari 2021 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI KOORDINATOR DIVISI ORGANISASI DAN SDM MUHAMAD MAHMUDI, S.Ag LAPORAN AKHIR DIVISI ORGANISASI DAN SDM BAWASLU KABUPATEN BOYOLALI | ii
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ... i DAFTAR ISI ... iii BAB I PENDAHULUAN ... 1 A. TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN ... 1 1. TUPOKSI PEMBINAAN DAN ANGGARAN ... 1 2. KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN ... 3 B. RUANG LINGKUP LAPORAN ... 3 BAB II DUKUNGAN SDM DAN ORGANISASI ... 5 A. PROGRAM DAN ANGGARAN APBN ... 5 1. Realisasi program Dan Anggaran APBN ... 5 2. Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Anggaran ... 6 B. Dukungan Anggaran APBD ... 7 1. Proses Pengajuan NPHD... 7 2. Realisasi Program dan Anggaran... .8 3. Evaluasi Kinerja Anggaran... .11 4. DUKUNGAN SDM... .12 1. PEMBENTUKAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ... 12 2. PEMBINAAN ... 47 BAB III EVALUASI DAN REKOMENDASI ... 59 1. EVALUASI ... 59 a. Pembentukan... ..59 b. Pembinaan... ..60 c. Anggaran... .60 2. Rekomendasi ... 60 a. Pembentukan... ..60 b. Pembinaan... .60 c. Anggaran... .60 LAPORAN AKHIR DIVISI ORGANISASI DAN SDM BAWASLU KABUPATEN BOYOLALI | iii
BAB I PENDAHULUAN A. TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN 1. TUPOKSI PEMBINAAN DAN ANGGARAN Salah satu unsur penting dalam dalam penyelenggaraan pemilu yaitu Badan Pengawas Pemilu. Sebagaimana diatur dalam UU No. 7 tahun 2017, disebutkan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu secara berjenjang sampai tingkat Kabupaten/kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di tingkatan Kabupaten/Kota di seluruh indonesia. Pemilihan Kepala Daerah/Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak pada gelombang ke-empat yang diikuti 270 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara serentak di seluruh Indonesia. Salah satunya Kabupaten Boyolali yang melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Paska putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada yang memberikan kepastian hukum legalitas Bawaslu sampai Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan fungsi pengawasan dalam Pilkada 2020. Dengan penguatan tersebut dimaksudkan agar polemik tentang tugas dan wewenang dalam pengawasan pemilihan kepala daerah sebagaimana Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua dari UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang merupakan momentum baru bagi perkembangan sistem demokrasi di Indonesia yang merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara konsep Pemilu/Pemilihan dapat dinilai demokratis jika memenuhi 5 (lima) syarat dasar. Pertama, Universalitas (Universality). Demokrasi itu sendiri merupakan nilai universal. Oleh karenanya pemilu yang demokratis juga harus dapat diukur secara universal. Artinya konsep, sistem, prosedur, perangkat dan LAPORAN AKHIR DIVISI ORGANISASI DAN SDM BAWASLU KABUPATEN BOYOLALI | 1
pelaksanaan pemilu harus mengikuti kaedah-kaedah demokrasi universal itu sendiri. Kedua, Kesetaraan (Equality), Pemilu yang demokratis harus mampu menjamin kesetaraan peserta pemilu untuk berkompetisi. Unsur penting yang menjadi tantangan prinsip kesetaraan ini adalah timpangnya kekuasaan dan kekuatan sumberdaya yang dimiliki peserta pemilu. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan terkait pemilu harus dapat meminimalisir terjadinya political inequality (ketidaksetaraan politik). Ketiga, Kebebasan (Freedom) dapat dimaknai para pemilih harus bebas menentukan sikap politiknya tanpa adanya tekanan, iming-iming janji, pemaksaan, pemberian hadiah tertentu yang yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pilihan pemilih. Oleh karenanya, penting dijalankan penegakan hukum. Keempat, Kerahasiaan (Secrecy). Kerahasiaan menentukan kebebasan pemilih dan independensinya untuk menentukan pilihan. Asas rahasia itu sendiri, merupakan jaminan hak asasi manusia bagi pemilih untuk menentukan sikap politiknya. Kelima, Keterbukaan (Transparency). Salah satu unsur dari demokrasi adalah keterbukaan. Prinsip ini penting dijalankan oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu serta pemangku kepentingan yang lain. Transparansi ini terkait dengan dua hal: kinerja dan penggunaan sumber daya manusia. Sebagai Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu, harus mampu meyakinkan masyarakat bahwa mereka mampu menjalankan wewenang, tugas dan fungsinya secara profesional, independen, adil dan tidak berpihak. Untuk menjalankan wewenang, tugas dan fungsinya Badan Pengawas Pemilu harus berpegang pada prinsip free, fair and competitive. Dalam hal tugas pembinaan sebagaimana pasal 104, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bahwa disamping tugas-tugas pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota juga mempunyai kewajiban dalam hal melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu/Pemilihan pada tingatan dibawahnya dalam hal ini adalah badan ad hoc yang dibentuk di tingkat kecamatan yang meliputi supervisi, pembinaan dalam menjalankan tugas dan wewenang pada Panwaslu Kecamatan. Selain pembinaan, Bawaslu Kabupaten/Kota juga mempunyai tugas pengelolaan anggaran yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja LAPORAN AKHIR DIVISI ORGANISASI DAN SDM BAWASLU KABUPATEN BOYOLALI | 2
Negara (APBN) dan juga Pengelolaan dari anggaran hibah daerah yang berupa APBD Bawaslu mendapatkan Dana Hibah sebesar Rp. 8.048.123.000, - dan Realiasi Belanja Bawaslu Kabupaten Boyolali sampai tanggal 31 desember 2020 sebesar Rp 7.082.382.339,- dengan presentasi realisasi sebesar 88 % Sedangkan prosentase pencairan dana hibah sebesar 100 % sampai bulan Desember 2020. Sedangan anggaran APBN sebesar Rp 2.901.767.000,- dengan realisasi sebesar Rp 2.729.579.066 dengan presentasi penyerapan 94% dan pertanggungjawaban anggaran tersebut kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Hal ini harus sejalan dengan visi dan misi lembaga Bawaslu yaitu: Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas baik dalam Pengawasan proses tahapan maupun dalam pengelolaan keuangan. 2. KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN Dalam lingkup tugas wewenang dan kewajiban Bawaslu Kabupaten Boyolali mempunyai kewajiban sebagaimana Pasal 104, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilihan secara priodik dan berdasarkan kebutuhan. Laporan juga dalam masa tahapan dapat dilakukan dalam bentuk laporan harian, mingguan dan bulanan sesuai dengan kebutuhan. Baik secara langsung maupun dalam bentuk aplikasi secara berjenjang. B. RUANG LINGKUP LAPORAN Ruang lingkup laporan meliputi tugas, wewenang dan kewajiban baik menyangkut tahapan dalam pengelolaan manajemen sumber daya manusia dan organisasi yang meliputi perekrutan badan adhoc, pembinaan, supervisi dan juga pengelolaan keuangan baik yang bersumber dari APBN dan juga APBD; 1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Pengawasan dalam semua tahapan dalam Pemilihan tahun 2020; 2. Sebagai pertanggungjawaban dan amanah pelaporan kepada Bawaslu Propinsi Jawa Tengah; LAPORAN AKHIR DIVISI ORGANISASI DAN SDM BAWASLU KABUPATEN BOYOLALI | 3
3. Mempubikasikan hasil Bawaslu Kabupaten Boyolali sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan transparansi dalam melakukan kinerja dalam pengelolaan SDM dan Organisasi; 4. Sebagai bahan evaluasi dalam melakukan kinerja sumber daya manusia untuk perbaikan dalam pengelolaan sumber daya manusia dalam pengawasan, penindakan selama masa tahapan Pemilihan 2020; LAPORAN AKHIR DIVISI ORGANISASI DAN SDM BAWASLU KABUPATEN BOYOLALI | 4
BAB II DUKUNGAN SDM DAN ORGANISASI A. PROGRAM DAN ANGGARAN APBN 1. Realisasi program Dan Anggaran APBN a. Anggaran APBN untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan pemilihan tahun 2020, meliputi berbagai kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran, Teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu, Pengelolaan Administrasi dan Manajemen Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Pengelolaan Kehumasan dan Data Informasi dan Layanan Sarana dan Prasarana Internal. Besaran pada masing-masing kegiatan tersebut pada awal tahun 2020 telah disusun sedemikian rupa dalam rangka mendukung seluruh kegiatan pengawasan pemilihan, namun akibat dari adanya Pandemi Covid- 19 pada pertengahan bulan Maret 2020 maka terjadi perombakan baik dalam jumlah, volume maupun besaran anggaran. Restrukturisasi dan optimalisasi anggaran APBN dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu guna mengoptimalkan anggaran yang telah dipangkas berdasarkan instruksi dari Menteri Keuangan RI. Sehingga kegiatan-kegiatan pengawasan maupun sosialisasi serta peningkatan SDM di lingkungan Bawaslu Kabupaten menjadi berkurang. b. Terdapat beberapa kegiatan sosialisasi yang tidak didukung oleh APBN dalam rangka pengawasan pemilihan tahun 2020 antara lain sosialisasi kegiatan Bawaslu Kabupaten dan sosialisasi pengawasan partisipatif yang mau tidak mau hal tersebut wajib dilakukan agar kesadaran masyarakat untuk pengawasan partisipatif tetap dapat meningkat. c. Serapan Anggaran APBN Anggaran No Kabupaten Besaran Serapan 1 Boyolali Rp 2.901.767.000 Rp 2.729.579.066 Sumber data : bag. Keuangan LAPORAN AKHIR DIVISI ORGANISASI DAN SDM BAWASLU KABUPATEN BOYOLALI | 5
2. Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Anggaran Pada dasarnya dalam pelaksanaan program dan anggaran APBN untuk kebutuhan operasional Bawaslu Kabupaten Boyolali dalam melaksanakan tugas pengawasan pemilihan tahun 2020 mengacu pada program dan anggaran dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Dalam pelaksanaannya sebagaimana Rencana Anggaran dan Belanja APBN untuk kabupaten Boyolali tahun 2020 terdapat serangkaian program-program sosialisasi, peningkatan kapasitas, pembinaan desa anti politik uang dan lain-lain. Akan tetapi pada perkembangannya mengalami optimalisasi akibat wabah Covid-19 pada bulan Maret tahun 2020 sehingga anggaran-anggaran tersebut dikurang dan sebagian dihilangkan untuk dialokasikan ke program-program dukungan penanggulangan Covid-19 di lingkungan Bawaslu. Namun demikian beberapa program kegiatan telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Boyolali antara lain : No Program/ Kegiatan Tujuan Sasaran 1 Penyusunan Renja dan RKA/KL Menyusun rencana kerja dan program kerja tahun 2020 Internal Bawaslu Kab. Boyolali 2 Bimtek PPL Meningkatkan kapasitas PPL dalam menghadapi Pilkada Boyolali Tahun 2020 Pengawas Pemilu Desa/ Kelurahan se Kabupaten Boyolali 3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Monitoring dan evaluasi ke Panwascam Panwascam dan jajarannya Pelaporan, konsultasi dan koordinasi ke Bawaslu Provinsi/ Pusat Internal Bawaslu Kab. Boyolali 4 Pembinaan Desa Anti Politik Uang Melakukan Monitoring dan Pembinaan bagi masyarakat desa terhadap Anti Politik Uang Desa-desa yang telah dicanangkan sebagai Desa Anti Politik Uang yang telah dibentuk pada tahun 2019 5 Penerbitan Buletin Memberikan informasi terkait kegiatan Bawaslu Stakeholder dan masyarakat LAPORAN AKHIR DIVISI ORGANISASI DAN SDM BAWASLU KABUPATEN BOYOLALI | 6
Kabupaten Boyolali dalam bentuk penerbitan buletin 6 Pengembangan Website Mengembangkan Website Bawaslu Kabupaten Boyolali yang sudah ada ditambah dengan website PPID Internal Bawaslu Kab. Bawaslu 7 Operasional dan Pemeliharaan Kantor Mendukung kegiatan operasional Bawaslu Kabupaten Boyolali dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor Internal Bawaslu Kab. Bawaslu Sumber data : bag. keuangan B. Dukungan Anggaran APBD 1. Proses Pengajuan NPHD Pengajuan rencana anggaran APBD untuk kebutuhan pengawasan Pilkada tahun 2020 bagi Bawaslu Kabupaten Boyolali ke Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali dimulai pada bulan November 2018. Pada bulan Juli tahun 2019, Bawaslu Kabupaten Boyolali secara resmi mengajukan permohonan dana Hibah sebesar Rp. 19.228.101.000,- yang kemudian pada bulan Agustus 2019 mendapatkan masukan dari Pemda Kabupaten Boyolali untuk dilakukan penyesuaian dengan ketersediaan anggaran Pilkada kabupaten Boyolali maka RAB Hibah Pikada diajukan kembali sebesar Rp. 11.862.782.000,-. Pada bulan September 2020, Pemerintah Kabupaten Boyolali mengadakan rapat bersama Bawaslu Kabupaten Boyolali untuk menyamakan persepsi besaran rencana anggaran hibah Pilkada dan meminta Bawaslu untuk mengajukan ulang RAB Hibah pilkada dengan melakukan penyesuaian indeks anggaran Boyolali. Untuk itu Bawaslu kabupaten Boyolali selanjutnya mengajukan revisi usulan RAB Hibah Pilkada sebesar Rp. 8.593.650.000.- Setelah Pemda Kabupaten Boyolali mengadakan rapat bersama Bawaslu, KPU dan DPRD Kabupaten Boyolali pada bulan September 2020, maka disetujui adanya revisi anggaran RAB Hibah Pilkada Kabupaten Boyolali untuk Bawaslu Kabupaten Boyolali sebesar Rp. 8.048.123.000,- disesuaikan dengan kemampuan daerah kabupaten Boyolali. Sehingga pada bulan Oktober 2020 ditanda tangani LAPORAN AKHIR DIVISI ORGANISASI DAN SDM BAWASLU KABUPATEN BOYOLALI | 7
NPHD anggaran Hibah Pilkada Bawaslu Kabupaten Boyolali sebesar Rp. 8.048.123.000,- Adapun secara rinci tahapan pengajuan NPHD Dana Hibah Pilkada 2020 Bawaslu Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut : Anggaran No Kabupaten Keterangan Usulan Realisasi 1 Boyolali 19.228.101.000,- Juli 2019 11.862.782.000,- Agustus 2019 8.593.650.000,- 8.048.123.000,- September 2019 Sumber data : bag. Keuangan 2. Realisasi Program dan Anggaran Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Boyolali telah menganggarkan Dana Hibah Pilkada sebesar Rp. 8.048.123.000,- dan telah disetujui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali sebagaimana NPHD Hibah Pikada Tahun 2020 Nomor 900/39/185.736/36/2019 dan 339/Bawaslu-Prov.JT- 05/HK.02.00/X/2019 Tanggal 1 Oktober 2019. Adapun secara rinci Rancangan Anggaran dan Belanja (RAB) Dana Hibah Pilkada Tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Boyolali terdiri dari : a. Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah sebesar Rp. 3.916.256.000,- b. Honorarium Kesekretariatan sebesar Rp. 663.399.000,- c. Kelompok Kerja Pengawasan sebesar Rp. 495.750.000,- d. Perencanaan Program dan Anggaran sebesar Rp. 5.375.000,- e. Sewa Gedung/ Peralatan Kantor sebesar Rp. 168.000.000,- f. Pemeliharaan/ BBM Kendaraan Operasional sebesar Rp. 25.938.000,- g. Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp. 895.998.000,- h. Pembentukan Panwas Kecamatan, PPD/K dan Pengawas TPS sebesar Rp. 32.120.000,- LAPORAN AKHIR DIVISI ORGANISASI DAN SDM BAWASLU KABUPATEN BOYOLALI | 8
i. Pelantikan & Bimtek/ Pelatihan Pengawas Pemilu sebesar Rp. 605.920.000,- j. Sosialisasi Pengawasan Pemilu sebesar Rp. 78.380.000,- k. Rakor/ Pelatihan Dalam Rangka Pengawasan Pilkada Partisipatif sebesar Rp. 1.055.000,- l. Musyawarah Penyelesaian Sengketa sebesar Rp. 11.175.000,- m. Penindakan Pelanggaran Administrasi, Kode Etik dan Perundangan sebesar Rp. 17.000.000,- n. Kegiatan Sentra Gakkumdu sebesar Rp. 46.476.000,- o. Rapat Kerja/ Rapat Koordinasi/ Rapat Kerja sebesar Rp. 285.331.000,- p. Koordinasi Dengan Stakeholder Pilkada sebesar Rp. 8.000.000,- q. Perjalanan Dinas/Transport dalam Rangka Konsultasi/Undangan sebesar Rp. 791.950.000,- Sebagaimana laporan keuangan bulan Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Boyolali telah melaksanakan serangkaian kegiatan berdasarkan time shcedule kegiatan dan telah mencairkan dana hibah sebesar Rp. 7.082.382.339,- atau sekitar 88,00%. Adapun serapan anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut : Anggaran No Kabupaten Besaran Serapan 1 Boyolali Rp 8.048.123.000 Rp 7.082.382.339 Sumber data : bag. keuangan Dalam mendukung program kerja khususnya dalam rangka peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) Bawaslu Kabupaten Boyolali, maka telah dilaksanakan serangkaian kegiatan antara lain : No Program/ Kegiatan Tujuan Sasaran Keterangan 1 Rapat Biasa dengan Staf Menyampaikan Staf/ 2 - 4 kali per dan atau Panwascam/ informasi/ penyamaan Panwascam/ bulan atau Sekretariat persepsi dengan Staf/ Sekretariat sesuai Panwascam/ Panwascam kebutuhan Sekretariat LAPORAN AKHIR DIVISI ORGANISASI DAN SDM BAWASLU KABUPATEN BOYOLALI | 9
2 Bimtek dan Meningkatkan Ketua dan Peningkatan Kapasitas kemampuan dan Anggota Panwaslu Kecamatan Soliditas Panwaslu Panwaslu Kecamatan Kecamatan serta Kepala Sekretariat dan PUMK 3 Pembekalan Pengawas Membekali Pengawas Pengawas Desa/ Desa/ Kelurahan di Desa/ Kelurahan dan Kelurahan se Kecamatan Pengenalan Tugas dan Kabupaten Wewenang PPD/K Boyolali 4 Bimtek bagi Pengawas Meningkatkan Pengawas Desa/ Desa/ Kelurahan di pengetahuan Pengawas Kelurahan se Kecamatan Desa/ Kelurahan Kabupaten Boyolali 5 Pembekalan bagi Membekali Pengawas Pengawas TPS se Pengawas TPS TPS tentang tugas dan Kabupaten wewengan PTPS Boyolali 6 Bimtek bagi Pengawas Meningkatkan Pengawas TPS se TPS Pengetahuan Pengawas Kabupaten TPS Boyolali 7 Rapat Koordinasi Menyamakan persepsi Panwaslu dengan Panwaslu dan memberikan Kecamatan Kecamatan informasi terbaru terkait Pilkada 2020 8 Rapat Koordinasi Menyampaikan Kepala Staf/ dengan Sekretariat informasi terkait PUMK dan atau Panwaslu Kecamatan Kesekretariatan dan staf Sekretariat koordinasi dengan sekretariat Panwaslu Kecamatan LAPORAN AKHIR DIVISI ORGANISASI DAN SDM BAWASLU KABUPATEN BOYOLALI | 10 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 6 kali 4 kali
9 Rakernis dengan Menyamakan persepsi Pengawas Desa/ 2 kali Pengawas Desa/ dan strategi dalam Kelurahan dan Kelurahan dan pelaksanaan tugas Pengawas TPS Pengawas TPS di pengawasan pada hari Kecamatan H pemungutan suara Sumber data : Bag. Keuangan 3. Evaluasi Kinerja Anggaran Dana Hibah Pilkada Kabupaten Boyolali Tahun 2020 pada Bawaslu Kabupaten Boyolali didapat dengan serangkaian pengajuan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali. Hal ini dikarenakan kurangnya komunikasi dari Pemda mengingat setiap kali Bawaslu Kabupaten Boyolali mengajukan secara resmi perihal RAB Pilkada, Pemda Kabupaten Boyolali tidak langsung memberikan jawaban resminya, namun selalu berkoordinasi secara lesan kepada beberapa pihak lainnya sehingga tidak langsung mendapatkan jawaban ataupun koreksi. Setelah beberapa kali diadakan pertemuan baik formal maupun informal dengan Sekretaris Daerah baru didapat hasil revisi secara bersama-sama dan disetujui oleh kedua belah pihak tentang mata anggaran ataupun besaran/ volume anggaran rencana NPHD. Dan dalam waktu 1 minggu disepakati dan ditandatangan NPHD Dana Hibah Pilkada pada tanggal 1 Oktober 2019 di Kantor Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali dengan nilai Hibah sebesar Rp. 8.048.123.000,- Dalam pelaksanaannya, Bawaslu Kabupaten Boyolali mendapatkan transfer dana Hibah Pilkada pada bulan Februari 2020 sebesar 40% yaitu sebesar Rp. 3.219.249.200,- dan dana tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan sampai dengan bulan Mei tahun 2020. Sedangkan sisanya sebesar 60% diterimakan ke Bawaslu pada bulan Juli 2020 sebesar Rp. 4.828.873.800,- untuk pelaksanaan kegiatan mulai bulan Juli 2020 - Februari 2021. Pelaksanaan kegiatan Bawaslu Kabupaten Boyolali dari bulan Januari - Maret 2020 berjalan dengan lancar sesuai dengan Rencana Anggaran dan Belanja serta time schedule kegiatan, namun pada bulan Maret 2020 Pemerintah RI di semua Departemen diminta untuk melaksanakan penanggulangan Covid-19 yang sedang melanda Indonesia. Untuk itu dengan dikeluarkannya SE Nomor LAPORAN AKHIR DIVISI ORGANISASI DAN SDM BAWASLU KABUPATEN BOYOLALI | 11
0159/K.Bawaslu/PR.03.00/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020 tentang Penyesuaian Standar Kebutuhan Pendanaan Dana Hibah Pilkada 2020, maka seluruh Kabupaten/ Kota diminta untuk melakukan optimalisasi anggaran dan dilakukan penyisiran anggaran untuk dilakukan penyesuaian bentuk/ jenis kegiatan yang tidak melibatkan orang banyak. Dari hasil optimalisasi tersebut didapat hasil perubahan metode/ model/ jenis kegiatan yang kurang berdampak maksimal terhadap sosialisasi, peningkatan kapasitas dan koordinasi baik dengan Panwaslu Kecamatan, Pengawas Desa/ Kelurahan dan Pengawas TPS maupun dengan Stakeholder dan Masyarakat pada umumnya. Karena model yang dipakai untuk mengadakan pertemuan sangat dibatasi yaitu dengan penerapan protokol kesehatan. Hal ini tentu saja sedikit menghambat dalam usaha memberikan pengetahuan baik kepada masyarakat maupun berkoordinasi dengan jajaran dibawahnya serta kerja sama dengan stakeholder Pilkada. Namun demikian seluruh kegiatan dalam rangka pengawasan jalannya Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Boyolali tahun 2020 telah berjalan dengan lancar. Khususnya dalam hal sosialisasi, pembinaan ke dalam dan koordinasi dengan para pihak pemangku kebijakan di lingkungan Kabupaten Boyolali telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak khususnya stakeholder Pilkada, dibuktikan dengan adanya kerjasama yang baik selama ini dan hasil pengawasan Pilkada tahun 2020 ini telah berjalan dengan sukses. 4. DUKUNGAN SDM 1. PEMBENTUKAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU a. Peranan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pembentukan Panwaslu Ad Hoc Dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, maka perlu membentuk Panwaslu Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan Panwas Kecamatan, Panwas Kelurahan/Desa, dan Panwaslu Luar LAPORAN AKHIR DIVISI ORGANISASI DAN SDM BAWASLU KABUPATEN BOYOLALI | 12
Negeri dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama Penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tahapan Penyelenggaraan Pemilu selesai. Pembentukan Panwaslu Kecamatan merupakan tugas Bawaslu Kabupaten/Kota. Peranan Bawaslu Kabupaten/Kota tertuang dalam Perbawaslu Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemiliihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemiliihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Pengawas Tempat Pemungutan Suara b. Proses Pembentukan Panwaslu Ad Hoc Sebagaimana yang telah tertuang pada huruf a tentang pembentukan pengawas Ad Hoc, Bawaslu Kab/Kota membentuk Panwaslu Kecamatan dengan berpedoman pada surat edaran Bawaslu Republik Indonesia, sedangkan Panwaslu Kecamatan membentuk Panwaslu Kelurahan dan Pengawas TPS berdasarkan turunan dari Bawaslu Kab/Kota dengan berpedoman pada Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia. 1) Panwaslu Kecamatan. Dalam tahapan pembentukan Panwas Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota diberi tugas membentuk Panwas Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 yang dalam pelaksanaannya membentuk kelompok kerja (POKJA) yang terdiri dari unsur anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dan unsur Sekretariat Bawaslu LAPORAN AKHIR DIVISI ORGANISASI DAN SDM BAWASLU KABUPATEN BOYOLALI | 13
Kabupaten/Kota. Jumlah 9 (Sembilan) orang untuk Bawaslu Kabupaten/Kota yang beranggota 5 (lima) sesuai ketentuan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia. Dalam SK Pokja tersebut, ketua dari Pokja adalah Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sekretaris Pokja adalah Koordinator Sekretariat (Korsek) Bawaslu Kabupaten /Kota. Dengan masa tugas pokja paling lama 2 (dua) bulan sejak tahapan awal proses perekrutan Panwas Pemilihan Kecamatan. a. Tugas dan Kewajiban Kelompok Kerja: Kelompok Kerja Memiliki Tugas: 1) Melaksanakan Proses pembentukan sesuai prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilihan; 2) Menyusun rencana kerja pembentukan Panwas Kecamatan; 3) Melaksanakan kegiatan pembentukan Panwas Kecamatan yang terdiri atas; a) Pengumuman pendaftaran; b) Penerimaan berkas pendaftaran; c) Pemeriksaan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas pendaftaran; d) Pengumuman hasil pemeriksaan administrasi; e) Tes tertulis; f) Penilaian dan pemeriksaan hasil tes tertulis bagi yang menyelenggarakan tes tertulis tidak online; g) Penerimaan masukan/ tanggapan masyarakat terhadap calon anggota Panwas Kecamatan. h) Tes wawancara; dan i) Pengumuman hasil tes tertulis dan wawancara Dari Pokja perekrutan mempunyai kewenangan Menjaga prinsip penyelenggara Pemilihan; Menjaga kerahasiaan; dan Melaporkan kegiatan pembentukan Panwas Kecamatan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota. Tahapan pembentukan dapat kami sampaikan sebagai berikut : LAPORAN AKHIR DIVISI ORGANISASI DAN SDM BAWASLU KABUPATEN BOYOLALI | 14
a) Sosialisasi : 6-12 November 2019 b) Pengumuman Pendaftaran : 13-26 November 20192019 c) Pendaftaran dan Penerimaan Berkas : 27 November-3 Desember 2019 d) Penelitian kelengkapan berkas : 27 November-3 Desember 2019 e) Pengumuman Perpanjangan : 5 Desember 2019 f) Penerimaan Berkas Perpanjangan : 6-10 Desember 2019 g) Penelitian Kelengkapan Berkas perpanjangan : 6-11 Desember 2019 h) Pengumuman hasil penelitian administrasi : 12 Desember 2019 i) tanggapan dan masukan masyarakat : 12-15 Desember 2019 j) Tes Tertulis : 13-17 Desember 2019 k) Tes Wawancara : 13-17 Desember 2019 l) Pengumuman Calon Terpilih berdasarkan Hasil Tes Tertulis dan Tes Wawancara : 18 Desember 2019 m) Pelantikan Panwas Kecamatan : 22-23 Desember 2019 b. Pelaksanaan Kegiatan Pembentukan Panwas Kecamatan 1) Pengumuman pendaftaran, Proses sebelum pengumuman adalah sosialisasi baik dimedia sosial Bawaslu Kabupaten Boyolali, Website dan juga pengumuman di radio dan pemasangan form pengumuman dimasing-masing Kecamatan se-Kabupaten Boyolali dilaksanakan mulai tanggal 13 November sampai dengan tanggal 27 November 2019 sesuai tahapan dari perekrutan. 2) Penerimaan berkas pendaftaran (Sekurang-kurangnya berisi tempat, waktu ,jumlah pendaftar), Penerimaan berkas di laksanakan di ruang penerimaan pendaftaran Calon Panwas Kecamatan yang dimulai tanggal 27 November s/d 3 Desember 2019 disertai dengan masa perpanjangan pendaftaran yang dilaksanakan tanggal 6-10 Desember 2019, jumlah pendaftar Panwas Kecamatan se Kabupaten Boyolali sebanyak 289 orang (laki-laki 203, perempuan 86). LAPORAN AKHIR DIVISI ORGANISASI DAN SDM BAWASLU KABUPATEN BOYOLALI | 15
REKAPITULASI AKHIR PENDAFTARAN PANWASCAM KAB. BOYOLALI NO KECAMATAN 27 NOV 2019 28 NOV 2019 29 NOV 2019 30 NOV 2019 1 DES 2019 2 DES 2019 3 DES 2019 L P L P L P L P L P L P L P 1 SELO 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 2 0 2 2 AMPEL 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 3 4 3 CEPOGO 0 0 2 1 1 0 0 1 0 1 2 2 3 1 4 MUSUK 3 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 2 5 BOYOLALI 1 3 2 1 2 0 1 1 0 0 2 1 10 3 6 MOJOSONGO 1 1 1 0 4 0 0 0 0 0 1 0 5 0 7 TERAS 2 0 1 0 1 1 2 1 0 0 2 0 2 0 8 SAWIT 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 2 4 3 9 BANYUDONO 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 1 1 2 3 10 SAMBI 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 4 2 2 4 11 NGEMPLAK 3 1 0 1 2 0 0 1 0 0 6 0 3 0 12 NOGOSARI 1 0 0 0 0 0 2 1 2 0 1 2 3 3 13 SIMO 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 1 3 0 14 KARANGGEDE 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 8 3 15 KLEGO 0 0 2 0 1 0 1 0 1 0 3 0 2 2 16 ANDONG 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 4 2 2 1 17 KEMUSU 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 5 1 18 WONOSEGORO 0 0 1 1 0 0 2 0 1 0 3 0 2 0 19 JUWANGI 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 2 0 1 0 20 WONOSAMUDRO 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 21 GLADAGSARI 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5 2 5 0 22 TAMANSARI 2 0 3 2 0 2 0 0 1 0 1 0 4 0 TOTAL 22 7 21 9 16 7 16 9 9 2 47 20 72 32 Sumber data : divisi SDM 3) Pelaksanaan tes tertulis bertempat di Ruang Lab. Komputer SMK 4 Boyolali. Pelaksanaan tes tertulis pertama dilaksanakan pada hari Jumat, 13 Desember 2019. Sebelum peserta memasuki ruang ujian, peserta wajib mengisi daftar hadir yang sudah di sediakan dan wajib membaca petunjuk dalam pelaksanaan ujian. Peserta test tertulis pertama yaitu dari Kecamatan Juwangi, Kecamatan Wonosegoro, Kecamatan Wonosamudro, Kecamatan Karanggede, Kecamatan Kemusu, Kecamatan Klego, Kecamatan Andong. Pada pelaksanaan hari LAPORAN AKHIR DIVISI ORGANISASI DAN SDM BAWASLU KABUPATEN BOYOLALI | 16 TOTAL 9 12 14 11 27 13 12 13 12 15 17 15 12 16 12 13 10 10 8 9 14 15 289
pertama terjadi permasalahan dari pusat terkait dengan server Bawaslu RI yang mengalami down sehingga tidak dapat dilakukan tes tertulis (socrative). Akibat kendala tersebut maka test tertulis di hari pertama digantikan hari kedua. Pelaksanaan tes tertulis kedua sekaligus terakhir dilaksanakan pada hari Sabtu, 14 Desember 2019 diikuti oleh seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Boyolali, tes tertulis berjalan dengan baik dan lancar. Pelaksanaan tes tertulis dilaksanakan sebanyak 5 sesi, dimulai dari jam 08.00 pagi sampai dengan jam 20.30 malam, dengan urutan sesi sebagai berikut : a. Sesi I dimulai dari jam 08.00 sampai 09.30 WIB b. Sesi II dimulai dari jam 10.00 sampai 11.30 WIB c. Sesi III dimulai dari jam 12.30 sampai 14.00 WIB d. Sesi V dimulai dari jam 16.30 sampai 18.00 WIB e. Sesi VI dimulai dari jam 19.00 sampai 20.30 WIB Dapat diketahui bahwa pelaksanaan test tertulis dari hari pertama hingga hari terakhir sebanyak 253 orang dan 25 orang tidak dapat hadir tanpa keterangan. Hasil dari tes tertulis dapat langsung diketahui oleh peserta setelah menyelesaikan tes tertulis dan diumumkan di papan pengumuman Kantor Bawaslu Kabupaten Boyolali. 4) Pada tahapan pembentukan anggota panitia pengawas pemilihan Kecamatan, Bawaslu Kabupaten Boyolali menyediakan formulir masukan / tanggapan dari masyarakat terhadap calon panitia pengawas pemilihan kecamatan. Masyarakat dapat memberikan tanggapan dan masukan terhadap calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) Pilkada Tahun 2020 yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi dengan cara mengisi Formulir yang telah disediakan. Selanjutnya, masyarakat dapat langsung menyampaikan tanggapan kepada Bawaslu LAPORAN AKHIR DIVISI ORGANISASI DAN SDM BAWASLU KABUPATEN BOYOLALI | 17
Kabupaten Boyolali dengan membawa formulir masukan / tanggapan masyarakat beserta bukti-bukti yang valid. Sedangkan, identitas masyarakat yang telah memberikan masukan / tanggapan bersifat rahasia. Laporan mengenai masukan / tanggapan masyarakat di buka selama 4 hari mulai tanggal 12 Desember 2019 hingga 15 Desember 2019. Terkait dengan laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Boyolali telah menerima laporan masukan / tanggapan masyarakat sebanyak 1 laporan. Dalam laporan tersebut berisi bahwa pelapor yang berasal dari mantan anggota PPD Kecamatan Banyudono mengadukan salah seorang calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan beserta bukti-bukti bahwasanya terlapor yang merupakan calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan bernama Suprapto Teguh Prasetyo tersebut pernah menjabat sebagai anggota Panwascam pada pemilihan sebelumnya dan pada masa jabatan berlangsung, Suprapto dinilai kurang beretika baik dan disertai dengan ancaman dalam memerintah bawahannya. Dalam laporan tersebut Suprapto sempat mengirim pesan via WhatsApp tentang pengunduran diri dari keanggotaan Panwascam karena memiliki perselisihan dengan salah satu anggota PPD, hal tersebut dilakukan tanpa koordinasi dengan Ketua Panwascam setempat. Pesan tersebut sengaja dikirim kepada beberapa anggota PPD yang lain meski tidak mengetahui permasalahannya. Bukti yang disertakan berupa Screen shoot pesan WhatsApp yang dikirim kepada PPD. Hal tersebut yang menjadikan alasan pelapor untuk memberi laporan masukan/tanggapan masyarakat agar Bawaslu Kabupaten Boyolali dapat mempertimbangkan hasil akhirnya. Dengan adanya hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Boyolali menerima laporan tersebut dan menjadikan bahan LAPORAN AKHIR DIVISI ORGANISASI DAN SDM BAWASLU KABUPATEN BOYOLALI | 18
pertimbangan pada saat wawancara dan rapat pleno penentuan hasil akhir seleksi pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020. 5) Pelaksanaan tes wawancara dilaksanakan mulai tanggal 13 - 17 Desember 2019 dengan jadwal sebagai berikut : a) Tes wawancara hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 dimulai jam 13.00 - 20.00 WIB dengan daftar kecamatan tes wawancara sebagai berikut : 1. Juwangi 2. Wonosegoro 3. Wonosamudro 4. Kemusu 5. Andong b) Tes wawancara hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 dimulai jam 08.00 - 20.00 WIB dengan daftar kecamatan tes wawancara sebagai berikut : 1. Andong 2. Karanggede 3. Klego 4. Simo 5. Sambi c) Tes wawancara hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 dimulai jam 08.00 - 20.00 WIB dengan daftar kecamatan tes wawancara sebagai berikut : 1. Sambi 2. Nogosari 3. Boyolali 4. Mojosongo 5. Teras LAPORAN AKHIR DIVISI ORGANISASI DAN SDM BAWASLU KABUPATEN BOYOLALI | 19
d) Tes wawancara hari Senin tanggal 16 Desember 2019 dimulai jam 08.00 - 20.00 WIB dengan daftar kecamatan tes wawancara sebagai berikut : 1. Teras 2. Ampel 3. Musuk 4. Cepogo 5. Ampel 6. Selo 7. Gladagsari e) Tes wawancara hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 dimulai jam 08.00 - 20.00 WIB dengan daftar kecamatan tes wawancara sebagai berikut : 1. Gladagsari 2. Ngemplak 3. Sawit 4. Tamansari 5. Banyudono Jumlah peserta yang hadir pada pelaksanaan tes wawancara sebanyak 250 orang. Hasil tes wawancara dapat dilihat oleh peserta tes pada pengumuman akhir hasil seleksi pendaftaran penerimaan Panitia Pengawas (Panwascam) Kecamatan se-Kabupaten Boyolali pada hari Rabu, 18 Desember 2019 pada pukul 00.00 WIB di seluruh papan pengumuman Kantor Bawaslu Kabupaten Boyolali dan seluruh kanal informasi Bawaslu Kabupaten Boyolali. Tanggal 16 dan 17 Desember dilakukan pleno lolos sebagai 3 besar anggota Panwas Kecamatan dari berbagai latar belakang terdiri dari Guru Swasta 6 orang, Guru PNS 2 orang, Pensiunan PNS 1 orang, 1 orang pengacara dan 38 anggota lainnya berlatar belakang pada pekerjaan swasta/wiraswasta. Setelah terbentuknya anggota Panwas Kecamatan Kabupaten Boyolali sejumlah 66 Orang di 22 Kecamatan berdasarkan LAPORAN AKHIR DIVISI ORGANISASI DAN SDM BAWASLU KABUPATEN BOYOLALI | 20 se
pleno, pengumuman lolos 3 besar di publikasi melalui media sosial, dan penempelan pengumuman pada mading Bawaslu Kabupaten Boyolali. LAPORAN AKHIR DIVISI ORGANISASI DAN SDM BAWASLU KABUPATEN BOYOLALI | 21
DAFTAR PANWASCAM TERPILIH SE-KABUPATEN BOYOLALI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020 NO KECAMATAN NO PENDAFTARAN NAMA PANWASCAM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 SELO SELO SELO AMPEL AMPEL AMPEL CEPOGO CEPOGO CEPOGO MUSUK MUSUK MUSUK BOYOLALI BOYOLALI BOYOLALI MOJOSONGO MOJOSONGO MOJOSONGO TERAS TERAS TERAS 002/pokjawascam05/selo/XI/2019 003/pokjawascam05/selo/XI/2019 008/pokjawascam05/selo/XII/2019 005/pokjawascam05/ampel/XlI/2019 001/pokjawascam05/ampel/XI/2019 010/pokjawascam05/ampel/XlI/2019 001/pokjawascam05/Cepogo/XI/2019 002/pokjawascam05/Cepogo/XI/2019 003/pokjawascam05/Cepogo/XI/2019 004/pokjawascam05/Musuk/XI/2019 007/pokjawascam05/Musuk/XI/2019 003/pokjawascam05/Musuk/XI/2019 013/pokjawascam05/Boyolali/XII/2019 014/pokjawascam05/Boyolali/XII/2019 018/pokjawascam05/Boyolali/XII/2019 004/pokjawascam05/Mojosongo/XI/2019 002/pokjawascam05/Mojosongo/XI/2019 001/pokjawascam05/Mojosongo/XI/2019 006/pokjawascam05/Teras/XI/2019 003/pokjawascam05/Teras/XI/2019 011/pokjawascam05/Teras/XII/2019 Mujianto Widodo Istriyani Sri Harto Gunarto Silawati Sakti Abdul Majid Aris Hermawan Indri Hapsari Sayuk Susilo Setya Lini Margono Muchamad Na'man Kukuh Tri Agus Kristiawan Agus Budiyanto Purwanto Anung Suseno Yuli Kusmiyati Heru Purnomo, S.E Eko Bambang Setiawan M. Dwi Sugiarto Mivtachur Roja'i LAPORAN AKHIR DIVISI ORGANISASI DAN SDM BAWASLU KABUPATEN BOYOLALI | 22 JENIS KELAMI N L L P L L P L L P L P L L L L L P L L L L
22 23 24 SAWIT SAWIT SAWIT 003/pokjawascam05/Sawit/XIXI/2019 004/pokjawascam05/Sawit/XII/2019 002/pokjawascam05/Sawit/XI/2019 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 BANYUDONO BANYUDONO BANYUDONO SAMBI SAMBI SAMBI NGEMPLAK NGEMPLAK NGEMPLAK NOGOSARI NOGOSARI NOGOSARI SIMO SIMO SIMO KARANGGEDE KARANGGEDE KARANGGEDE KLEGO 003/pokjawascam05/Banyudono/XI/2019 005/pokjawascam05/Banyudono/XII/2019 007/pokjawascam05/Banyudono/XII/2019 002/pokjawascam05/Sambi/XI/2019 008/pokjawascam05/Sambi/XII/2019 010/pokjawascam05/Sambi/XII/2019 015/pokjawascam05/Ngemplak/XII/2019 004/pokjawascam05/Ngemplak/XI/2019 003/pokjawascam05/Ngemplak/XI/2019 003/pokjawascam05/Nogosari/XI/2019 008/pokjawascam05/Nogosari/XII/2019 006/pokjawascam05/Nogosari/XII/2019 008/pokjawascam05/Simo/XII/2019 005/pokjawascam05/Simo/XI/2019 003/pokjawascam05/Simo/XI/2019 001/pokjawascam05/Karanggede/XI/2019 013/pokjawascam05/Karanggede/XII/2019 009/pokjawascam05/Karanggede/XII/2019 005/pokjawascam05/Klego/XII/2019 44 45 46 47 48 49 KLEGO KLEGO ANDONG ANDONG ANDONG KEMUSU 009/pokjawascam05/Klego/XII/2019 006/pokjawascam05/Klego/XII/2019 001/pokjawascam05/Andong/XI/2019 006/pokjawascam05/Andong/XII/2019 002/pokjawascam05/Andong/XI/2019 004/pokjawascam05/Kemusu/XI/2019 LAPORAN AKHIR DIVISI ORGANISASI DAN SDM BAWASLU KABUPATEN BOYOLALI | 23 Indra Wijaya Saputra Bambang Sriatmojo Na'imus Shohif Nur Rohmatush Sholihah Amin Sunarto Brojol Margi Santoso Warsito Dwi Listyaningsing Nuri Muhroji Angga Prastyo Kusumawati Bambang Riyanto Trisnaningsih Hartono Nur Fauzan Sudarmono Muhsin Aditama Ruthania Sumarti Restu Setyawan Muhammad Sukron Lukito Erma Wahyu Emilawati Sunardi Tamar Jaya Ibnuhadi Muhammad Nur'aziz Joko Sriyono Sri Purnawati L L L P L L L L P L L P L P L L L L P L L L P L L L L P
50 51 52 53 KEMUSU KEMUSU WONOSEGORO WONOSEGORO 002/pokjawascam05/Kemusu/XI/2019 001/pokjawascam05/Kemusu/XI/2019 008/pokjawascam05/Wonosegoro/XII/2019 001/pokjawascam05/Wonosegoro/XI/2019 54 55 56 57 58 59 WONOSEGORO JUWANGI JUWANGI JUWANGI GLADAGSARI GLADAGSARI 005/pokjawascam05/Wonosegoro/XII/2019 002/pokjawascam05/Juwangi/XI/2019 005/pokjawascam05/Juwangi/XI/2019 004/pokjawascam05/JuwangiXI//2019 006/pokjawascam05/Gladagsari/XII/2019 009/pokjawascam05/Gladagsari/XII/2019 60 61 62 63 GLADAGSARI TAMANSARI TAMANSARI TAMANSARI 001/pokjawascam05/Gladagsari/XI/2019 006/pokjawascam05/Tamansari/XI/2019 001/pokjawascam05/Tamansari/XI/2019 014/pokjawascam05/Tamansari/XII/2019 64 WONOSAMUDRO 003/pokjawascam05/Wonosamudro/XI/201 9 65 WONOSAMUDRO 004/pokjawascam05/Wonosamudro/XI/201 9 66 WONOSAMUDRO 005/pokjawascam05/Wonosamudro/XI/201 9 Sumber data : divisi SDM LAPORAN AKHIR DIVISI ORGANISASI DAN SDM BAWASLU KABUPATEN BOYOLALI | 24 Paino Supiyani Nike Indra Prasetya Yhosi Hanesa Muhammad Chauzaini Nowo Wibowo Sri Wahyuni Erwin Sapardi Agung Nugroho Meiliya Restu Ajeng Arumsari Suranto Soleh Santoso Muljadi Yunsoni Muhammad Rohzani Ima Nurhidayah L L L L L L P L L L P L L L L L P
Terdapat satu Pergantian Antar Waktu pada jajaran Pengawas Ad Hoc Panwaslu Kecamatan Kabupaten Boyolali bernama Bambang Sri Atmojo digantikan dengan Durrotun Malihah Nurdianah, A.Ma. Pust. Pergantian Antar Waktu tersebut dilakukan karena sdr. Bambang Sri Atmojo meninggal dunia akibat menderita Tumor Otak pada 19 November 2020. NO KECAMATAN JUMLAH ANGGOTA PANWASLU KECAMATAN TERPILIH JUMLAH ANGGOTA YANG DIAKTIFKAN KEMBALI JUMLAH PAW PEMBENTUKAN BARU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 WONOSEGORO 19 20 21 22 WONOSAMUDRO JUMLAH SELO AMPEL CEPOGO MUSUK BOYOLALI MOJOSONGO TERAS SAWIT BANYUDONO SAMBI NGEMPLAK NOGOSARI SIMO KARANGGEDE KLEGO ANDONG KEMUSU JUWANGI GLADAGSARI TAMANSARI L 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 51 P 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 15 L+P L+P 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 66 51 15 66 L 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 P 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 L P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 L+P 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 L+P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sumber data : Divisi SDM LAPORAN AKHIR DIVISI ORGANISASI DAN SDM BAWASLU KABUPATEN BOYOLALI | 25
2) Panwaslu Kelurahan/Desa Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa diawali dengan melakukan Pengumuman pendaftaran rekruitmen calon Pengawas Pemilu Kelurahan dengan pemasangan pengumuman di papan pengumuman di Kecamatan dan di Kelurahan se-Kecamatan Kabupaten Boyolali disertai dengan Formulir Pendaftaran. Sesuai dengan timeline dari Bawaslu kabupaten Boyolali pengumuman mulai tanggal 10 - 16 Februari 2020. Pemeriksaan administrasi dan Tes Wawancara (Sekurang-kurangnya berisi tempat, waktu, jumlah yang menuhi syarat dan tidak menuhi syarat administrasi, dan Pengumuman Calon Terpilih dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Boyolali. KEGIATAN DURASI NO 1 Pengumuman pendaftaran TANGGAL 10-16 Feb (HARI) 7 2 Pendaftaran dan penerimaan berkas 3 Penelitian Kelengkapan berkas persyaratan administrasi 4 Pemeriksaan keabsahan dan legalitas 16-22 Feb 16-22 Feb 16-22 Feb 7 7 7 5 Pelaksanaan Tes Wawancara 16-22 Feb 7 6 Pengumuman hasil seleksi administrasi dan tes 25-27 Feb 3 7 Perpanjangan pendaftaran wawancara Penelitian Kelengkapan berkas 27 Feb-4 Maret 7 9 persyaratan administrasi pada 27 Feb-4 Maret 7 masa perpanjangan pendaftaran 10 Pemeriksaan keabsahan dan legalitas 27 Feb-4 Maret 7 pada masa perpanjangan 11 Pelaksanaan Tes Wawancara pada masa perpanjangan pendaftaran 27 Feb-4 Maret 7 LAPORAN AKHIR DIVISI ORGANISASI DAN SDM BAWASLU KABUPATEN BOYOLALI | 26
12 Pengumuman hasil seleksi administrasi dan wawancara pada 4-5 Maret 2 13 Tanggapan masyarakat dan klarifikasi atas perpanjangan pendaftaran tanggapan dan masukan dari masyarakat 6-10 Maret 5 14 Pengumunan Panwaslu Kelurahan /Desa Terpilih 12 Maret 1 15 Pelantikan Sumber data : divisi SDM 13-20 Maret 8 Setelah terbentuknya Panwaslu Kelurahan di 267 Kelurahan/Desa se- Kabupaten Boyolali, Panwaslu Kecamatan melakukan laporan akhir paska terbentuknya Panwaslu Kelurahan/Desa ke Bawaslu Kabupaten Boyolali dengan rincian nama-nama sebagai berikut : 01. KECAMATAN SELO NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NOMOR PESERTA 18 15 17 13 8 1 4 14 2 5 NAMA CALON EXSAN CHIRTIADI KARJO NUR SHOLIKIN SAWIT SLAMET WIDODO SUTIYO SUWARNO TRI PRASETYO TUMINAH WARDI JENIS KELAMIN (P/L) L L L L L L L L P L BERTUGAS DI DESA / KELURAHAN TLOGOLELE SAMIRAN SENDEN KLAKAH TARUBATANG LENCOH SELO JERUK SUROTELENG JRAKAH 02. KECAMATAN AMPEL NO NOMOR PESERTA NAMA CALON JENIS KELAMIN (P/L) BERTUGAS DI DESA / KELURAHAN 1 2 1 4 DWI PARTINI BAGUS SETIAWAN P L NGENDEN GONDANG LAPORAN AKHIR DIVISI ORGANISASI DAN SDM BAWASLU KABUPATEN BOYOLALI | 27
3 4 5 6 7 8 9 10 16 14 21 5 10 11 6 9 HANDAYANI PRATINA N HERMAWAN CAHYO SUSILO ISMUJOKO JAKA KARSONO PUJIYATI SUPARMO SUTADI TEGUH RIYADI P L L L P L L L SLAMET NGARGOSARI SELODOKO URUT SEWU CANDI TANDUK SIDOMULYO BANYUANYAR NGAMPON 03. KECAMATAN CEPOGO NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NOMOR PESERTA 11 14 31 38 23 22 7 28 2 1 19 29 17 13 20 NAMA CALON ADIB MUSTOFA AGUS SETIAWAN EFI NURHANIFAH FELANI ADE WIDAKDO JOKO TRI CAHYONO MARYANTO MUCHAMAD RIVAI MUFIT MUSTOFA MUH ROFAIN NINIK APRIYANTI ROFIQ SRI KADARWATI SUPAMA SUPRIYADI UJANG PARWITO JENIS KELAMIN (P/L) L L P L L L L L L P L P L L L BERTUGAS DI DESA / KELURAHAN CANDI GATAK JOMBONG JELOK CEPOGO GUBUG KEMBANG KUNING SUKABUMI MLIWIS CABEANKUNTI WONODOYO BAKULAN PARAS GEDANGAN SUMBUNG GENTING 04. KECAMATAN MUSUK NO 1 2 NOMOR PESERTA 8 11 NAMA CALON ARIS PUJIANTO BIMA HERMAWAN JENIS KELAMIN (P/L) L L BERTUGAS DI DESA / KELURAHAN KEBONGULO MUSUK LAPORAN AKHIR DIVISI ORGANISASI DAN SDM BAWASLU KABUPATEN BOYOLALI | 28
3 4 5 6 7 8 9 10 20 13 5 7 12 2 3 1 DWI ASTUTI INDRO SUTIKNO MARSONO ROHMAT SURYANTO SARJIYANTO SUBARJO SUWARDI WARSONO P L L L L L L L SUKORAME PUSPORENGGO SRUNI CLUNTANG PAGERJURANG RINGINLARIK KEMBANGSARI SUKOREJO 05. KECAMATAN BOYOLALI NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NOMOR PESERTA 009 011 010 006 007 008 019 004 003 NAMA CALON ABDUL AZIZ ALFIAN NUR ROSIDI HARTANTI GUNAWAN MUH FATCHUR ROHMAN RANDY SETIYANTOKO RISQI MUMPUNI DYASTUTI ROHMAD HARYADI SUWARNO JENIS KELAMIN (P/L) L L P P L L P L L BERTUGAS DI DESA / KELURAHAN PENGGUNG KEBONBIMO PULISEN KARANGGENENG BANARAN WINONG SISWODIPURAN MUDAL KIRINGAN 06. KECAMATAN MOJOSONGO NO NOMOR PESERTA NAMA CALON JENIS KELAMIN (P/L) BERTUGAS DI DESA / KELURAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 006 027 007 015 021 005 004 012 010 ANJARI ARIS SANTOSO ARIS TYANINGSIH DANANG SETYAWAN EKO DWI HARTANTO INDRAWATI AGUSTINA JARWANTO LIYANA WITRIYASTUTI MARTONO P L P L L P L P L KARANGNONGKO BUTUH TAMBAK KRAGILAN KEMIRI JURUG MOJOSONGO MADU BRAJAN LAPORAN AKHIR DIVISI ORGANISASI DAN SDM BAWASLU KABUPATEN BOYOLALI | 29
10 11 12 13 003 002 008 009 SANTOSA SARDJONO SRI MAKMUR SUGITO L L P L MANGGIS METUK SINGOSARI DLINGO 07. KECAMATAN TERAS NO NOMOR PESERTA NAMA CALON JENIS KELAMIN (P/L) BERTUGAS DI DESA / KELURAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 12 2 24 1 11 3 5 8 15 9 4 18 13 DANANG PPRASETYA FIDIAR DEDEK R GUNADI JOKO WALUYO NANIK SULISTYOWATI PURWANINGTYAS B U SARMINI SETYO PURNOMO SRIYANA SUBAGIYO SUJIMAN THOATUN SITI NURJANAH WAHYU TRI UTOMO L L L L P P P L L L L P L DOPLANG KOPEN NEPEN SUDIMORO TERAS GUMUKREJO KADIRESO MOJOLEGI RANDUSARI BANGSALAN TAWANGSARI KRASAK SALAKAN 08. KECAMATAN SAWIT NO NOMOR PESERTA NAMA CALON JENIS KELAMIN (P/L) BERTUGAS DI DESA / KELURAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 015 003 016 014 009 007 019 006 012 024 022 ADI GUNA LELANA ANIK KRISTYANINGSIH ENY NOOR ROCHMANTI HANUNG ANGGO YUDANTO MUDJIMANTO MULYONO RIRIN ENUK SUSANTI RETNO MARUTI HASRI PANUNTUN SARNO SRI MURYADI SUGENG RIYADI L P P L L L L P L L L TEGALREJO GUWOKAJEN JATIREJO KATEGUHAN CEPOKOSAWIT TLAWONG JENENGAN MANJUNG KEMASAN GOMBANG BENDOSARI LAPORAN AKHIR DIVISI ORGANISASI DAN SDM BAWASLU KABUPATEN BOYOLALI | 30
12 008 SURATMINI P KARANGDUREN 09. KECAMATAN BANYUDONO NO NOMOR PESERTA NAMA CALON JENIS KELAMIN (P/L) BERTUGAS DI DESA / KELURAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 004 018 006 012 016 020 014 022 027 008 033 001 011 028 024 ARI MULYANTO ISTINARI EDI S JAYADI JUMINO JUWITO MULYATNO PARDI SRI SAPTA SUJIATMIKA SUPARDI SUTAMI TEGUH GALIH SAPUTRA TRI MULYONO TRI YULIANTO WAHYU SETYO W WAHYUNI L P L L L L L L L P L L L L P JIPANGAN KETAON JEMBUNGAN CANGKRINGAN BENDAN BANYUDONO NGARU-ARU BATAN DENGGUNGAN SAMBON TANJUNGSARI DUKUH KUWIRAN TRAYU BANGAK 10. KECAMATAN SAMBI NO NOMOR PESERTA NAMA CALON JENIS KELAMIN (P/L) BERTUGAS DI DESA / KELURAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 033 011 009 017 006 008 029 020 013 031 AAN EKA YULIYANTO ALI MURTOPO ANIK DHURRIYAH KHUSNI ARIF PURNOMO BIBIT WIBOWO DIDIK SUPRIYANTO EVA ERLIS LIANAWATI EVI KUSMINARTI HAPPY ANANDARI JOKO IMAM SANTOSO L L P L L L P P P L GLINTANG TROSOBO TAWENGAN CATUR CANDEN KEPOH JATISARI CERMO NGLEMBU DEMANGAN LAPORAN AKHIR DIVISI ORGANISASI DAN SDM BAWASLU KABUPATEN BOYOLALI | 31
11 12 13 14 15 16 026 023 003 004 014 015 ROCHMAD HARYONO SRIYONO SAPUTRO SUMADI SUWARNO WAHYU UTAMI YUNI WIDYASTUTI L L L L P P SAMBI SENTING TEMPURSARI JAGOAN NGANGLIK BABADAN 11. KECAMATAN NGEMPLAK NO NOMOR PESERTA NAMA CALON JENIS KELAMIN (P/L) BERTUGAS DI DESA / KELURAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 014 022 018 017 005 012 019 004 020 029 008 015 AGUS ARIBOWO BAMBANG SRI GUNAWAN HARTANTO JOKO SUPRIYANTO MUHAMMAD IKHSAN BURHANUDIN MUHTAR YASIN MULYADI RUMI MAWARTININGSIH SAEBANI TRI INDRAYANA P TRI ISTANTO YAN BERLIN ANGGA W L L L L L L L P L L L L SAWAHAN DONOHUDAN SINDON MANGGUNG GAGAKSIPAT KISMOYOSO SOBOKERTO PANDEYAN NGARGOREJO DIBAL GIRIROTO NGESREP 12. KECAMATAN NOGOSARI NO 1 2 3 4 5 6 7 8 NOMOR PESERTA 007 008 004 001 026 018 023 014 NAMA CALON AGUS SUSILO ARIF SETYAWAN ARIS KUSUMO DADI WIYONO DESI KRISTIANA DHONI HENDRO WIBAWA KURNIAWAN YULIYANTO LASEMAN JENIS KELAMIN (P/L) L L L L P L L L BERTUGAS DI DESA / KELURAHAN SEMBUNGAN KETITANG POTRONAYAN KEYONGAN JERON BENDO REMBUN POJOK LAPORAN AKHIR DIVISI ORGANISASI DAN SDM BAWASLU KABUPATEN BOYOLALI | 32
9 10 11 12 13 009 005 012 019 010 MUJIYANTO NAVIRI SUHADI SUNARTO WIYANTO L L L L L KENTENG GULI TEGALGIRI GLONGGONG PULUTAN 13. KECAMATAN SIMO NO NOMOR PESERTA NAMA CALON JENIS KELAMIN (P/L) BERTUGAS DI DESA / KELURAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 5 23 19 2 16 32 24 9 27 24 1 4 20 Atin Muyasaroh Bisri Mustofa Dedi Priyono Eko Supriyadi Irwan Susilo Joko Mulyono Qomarudin Ristu Kristiani Samsudi Supandi Wahid Suwadi Waluyo Sejati Warjono P L L L L L L P L L L L L TALAKBROTO PELEM SUMBER SIMO WALEN BLAGUNG TEMON GUNUNG BENDUNGAN TETER KEDUNGLENGKONG PENTUR WATES 14. KECAMATAN KARANGGEDE NO NOMOR PESERTA NAMA CALON JENIS KELAMIN (P/L) BERTUGAS DI DESA / KELURAHAN 1 2 3 4 5 6 7 004 001 011 003 008 021 012 028 AHMAD WAHYUDI ARI ADI NUGROHO DWI PREHARTANTI DWI WINARNI EKO FIRLIYANTO FATONI AFIF FAUZI DIMAS MUCH KUSUMA MUCHAMMAD ICHSANUDIN L L P P L L P L KLARI KLUMPIT SENDANG GROGOLAN KEBONAN PENGKOL TEGALSARI MOJOSARI 8 LAPORAN AKHIR DIVISI ORGANISASI DAN SDM BAWASLU KABUPATEN BOYOLALI | 33
9 10 11 12 13 14 15 16 009 013 002 010 024 015 007 005 MUHAMMAD ABDURROHMAN MUHAMMAD NASIRUDIN MUHAMMAD ZAINUDIN PENI PURWANINGSIH PURWANTO SLAMET TIMOTIUS SUKIRNO YANTI SURYANTI L L L P L L L P BANGKOK MANYARAN SEMPULUR SRANTEN DOLOGAN PINGGIR KARANGKEPOH BANTENGAN 15. KECAMATAN KLEGO NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. NOMOR PESERTA 07 02 01 16 10 09 12 20 13 05 14 15 03 NAMA CALON ACHMAD YUSUF BAMBANG KUSNOHADI HARYANTO KASMIN M. KHOZIM MUH NAHROWI MUHTARHADI RETNO MULYANI RIYAN MUSTAWA ROHANI SUPOYO Sutarto VERA DIYAHWATI JENIS KELAMIN (P/L) L L L L L L L P L L L L P BERTUGAS DI DESA / KELURAHAN BANYUURIP SENDANGREJO KLEGO SANGGE KARANGGATAK GONDANGLEGI KARANGMOJO TANJUNG SUMBERAGUNG BADE BLUMBANG KALANGAN JATEN 16. KECAMATAN ANDONG NO NOMOR PESERTA NAMA CALON JENIS KELAMIN (P/L) BERTUGAS DI DESA / KELURAHAN 1 2 3 4 23 13 2 14 DANIS SANG EKO TANOWO AHMAD HAFIDZ ZAINI ALWANTO BUDIYANTO L L L L ANDONG BEJI MOJO KEDUNGDOWO LAPORAN AKHIR DIVISI ORGANISASI DAN SDM BAWASLU KABUPATEN BOYOLALI | 34
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 4 17 9 20 5 1 15 24 21 11 27 CUCUK SEMI WIDOYO EKO SUGENG YULIANTO FUAD RASIS MUQORROBIN JAMHARI TRI PRASTOWO SAMURI SIGIT ANDRIYANTO SODIQ SUWARTO TRIYONO UPIT SUKA DERMAWAN WAHYUDI YUSUF DERMAWAN L L L L L L L L L L L L KACANGAN MUNGGUR PAKANG SEMAWUNG KUNTI PAKEL KADIPATEN PELEMREJO SEMPU PRANGGONG SENGGRONG GONDANGRAWE 17.KECAMATAN KEMUSU NO NOMOR PESERTA NAMA CALON JENIS KELAMIN (P/L) BERTUGAS DI DESA / KELURAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 8 5 23 3 1 20 19 6 4 DAVID OKA HENDRA SAKTI FRIO TRI CAHYO JATMIKO JOKO SUSILO M.ALI MUNAWAR PRIYANTO PURWANTO TAFRIKAN TRI PURWANTO YATNO L L L L L L L L L L GENENGSARI WONOHARJO SARIMULYO KEMUSU KENDEL BAWU KEDUNGREJO KLEWOR WATUGEDE KEDUNGMULYO 18. KECAMATAN WONOSEGORO NO NOMOR PESERTA NAMA CALON JENIS KELAMIN (P/L) BERTUGAS DI DESA / KELURAHAN 1 2 3 018 005 016 AGUS BAMBANG SUPRIYANTO ARI SUTOKO ARIS KRISTANTO L L L BANYUSRI KAUMAN WONOSEGORO LAPORAN AKHIR DIVISI ORGANISASI DAN SDM BAWASLU KABUPATEN BOYOLALI | 35
4 5 6 7 8 9 10 11 002 023 015 020 001 008 007 010 MUNGGUH MURTANTYO NIKEN DYAH RAHMAWATI DEWI NUR LAILA MAHEPI RINI MUBYARTI SARWI SUNARSO WAGINAH L L P P P L L P BOLO BOJONG KETOYAN BANDUNG GOSONO KARANGJATI GUWO LEMAHIRENG 19. KECAMATAN JUWANGI NO NOMOR PESERTA NAMA CALON JENIS KELAMIN (P/L) BERTUGAS DI DESA / KELURAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 04 05 07 08 02 01 10 06 11 03 DWI CAHYANINGSIH KRISTIANTI MARIAH PRILUS GUNARTO ROSIANA PROBONINGSIH RUKANI SUTRISNO TAMAM TEGUH SANTOSO TRI NURYANTI P P P L P L L L L P NGAREN KALIMATI PILANGREJO JERUKAN SAMBENG NGLESES KROBOKAN CERME KAYEN JUWANGI 20. KECAMATAN WONOSAMUDRO NO NOMOR PESERTA NAMA CALON JENIS KELAMIN (P/L) BERTUGAS DI DESA / KELURAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 018 002 017 006 005 020 009 007 Bambang P.St Bambang Supagi, S.Pd Dwi Haryanto Giyanto Miftakul Janah, S.Pd Muhamad Arif Ratna wulandari Rohmat, S.Pd L L L L P L P L Ngablak Kedungpilang Bengle Bercak Jatilawang Repaking Gunungsari Garangan LAPORAN AKHIR DIVISI ORGANISASI DAN SDM BAWASLU KABUPATEN BOYOLALI | 36
9 10 004 001 Suprihatin, S.Pd Sutoto P L Gilirejo Kalinanas 21. KECAMATAN GLADAGSARI NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NOMOR PESERTA 006 022 010 004 007 025 016 001 003 024 NAMA CALON Ahmad Chamim Fajar Iriyanto Joko Sunarso Joko Yuwono Judi Suratno Listanti Ruwanto Siswoyo Taufik Akbar Mustofa Tri Hardiyanto JENIS KELAMIN (P/L) L L L L L P L L L L BERTUGAS DI DESA / KELURAHAN Candisari Sampetan Kembang Ngagrong Jlarem Ngargoloko Kaligentong Ngadirojo Gladagsari Seboto 22. KECAMATAN TAMANSARI NO NOMOR PESERTA NAMA CALON JENIS KELAMIN (P/L) BERTUGAS DI DESA / KELURAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 21 08 10 26 19 15 03 06 05 JARWANI LAMTA RAHARJA NYARI NYARIADI SRI HASTONO SUKRIYATI SULISTYORINI SUMARNO SUNARTO TRIYONO P L L L L P P L L L SANGUP MRIYAN JEMOWO KEPOSONG SUMUR KARANGKENDAL KARANGANYAR LANJARAN DRAGAN LAMPAR Sumber data : divisi SDM Ada 5 Panwaslu Kelurahan/Desa yang di lakukan Pergantian Antar Waktu yaitu disebabkan karena yang bersangkutan tidak bersedia mengikuti test rapid covid-19. LAPORAN AKHIR DIVISI ORGANISASI DAN SDM BAWASLU KABUPATEN BOYOLALI | 37
NO KECAMATAN JUMLAH DESA JUMLAH ANGGOTA PANWASLU KECAMATAN TERPILIH JUMLAH ANGGOTA YANG DIAKTIFKAN KEMBALI SELO 1 AMPEL 2 CEPOGO 3 4 MUSUK BOYOLALI 5 6 MOJOSONGO TERAS 7 SAWIT 8 BANYUDONO 9 SAMBI 10 11 NGEMPLAK 12 NOGOSARI SIMO 13 14 KARANGGEDE 15 KLEGO 16 ANDONG 17 KEMUSU 18 WONOSEGORO JUWANGI 19 20 GLADAGSARI 21 TAMANSARI 22 WONOSAMUDRO JUMLAH Sumber data : Divisi SDM 10 10 15 10 9 13 13 12 15 16 12 13 13 16 13 16 10 11 10 10 10 10 267 L 9 7 12 9 6 8 9 8 12 10 11 12 11 11 11 16 10 7 5 9 7 7 207 P 1 3 3 1 3 5 4 4 3 6 1 1 2 5 2 0 0 4 5 1 3 3 60 L+P 10 10 15 10 9 13 13 12 15 16 12 13 13 16 13 16 10 11 10 10 10 10 267 L 9 7 12 9 6 8 9 8 12 10 11 12 11 11 11 16 10 7 5 9 7 7 207 P 1 3 3 1 3 5 4 4 3 6 1 1 2 5 2 0 0 4 5 1 3 3 60 L+P 10 10 15 10 9 13 13 12 15 16 12 13 13 16 13 16 10 11 10 10 10 10 267 3) Pengawas TPS Berdasarkan surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0380/K.Bawaslu/HK.01.00/XI/2020 Tanggal 9 November 2020 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0329/K.Bawaslu/HK.01.00/IX/2020 Tanggal 29 September 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Pengawas TPS pada Pemilihan Tahun 2020, perubahan atas Surat Edaran Bawaslu LAPORAN AKHIR DIVISI ORGANISASI DAN SDM BAWASLU KABUPATEN BOYOLALI | 38 JUMLAH PAW PKD 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Nomor Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0337/K.Bawaslu/TU.03/IX/2020 tanggal 30 September 2020 Perihal Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Bawaslu Kabupaten Boyolali melaksanakan Pembentukan Pengawas TPS se-Kabupaten Boyolali melalui Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Boyolali (22 Kecamatan) dengan mengadakan Rapat Koordinasi Pembentukan Pengawas TPS di Kantor Bawaslu Kabupaten Boyolali. Dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Boyolali juga melakukan Sosialiasi terhadap masyarakat melalui media Online, media cetak maupun media offline tentang perekrutan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS). Salah satu aspek penting dalam tahapan menghadapi Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang secara serentak tanggal 9 Desember 2020 adalah tentang Pembentukan kelembagaan Pengawas secara berjenjang. Sebagaimana surat Bawaslu Repubik Indonesia Nomor Nomor 0380/K.Bawaslu/HK.01.00/XI/2020 Tanggal 9 November 2020 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0329/K.Bawaslu/HK.01.00/IX/2020 Tanggal 29 September 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Pengawas TPS pada Pemilihan Tahun 2020. NO KEGIATAN WAKTU 1 Pengumuman Pendaftaran 29 September - 2 Oktober 2020 2 Pendaftaran, Penerimaan dan Penelitian Berkas Administrasi serta Wawancara 3 - 15 Oktober 2020 LAPORAN AKHIR DIVISI ORGANISASI DAN SDM BAWASLU KABUPATEN BOYOLALI | 39
3 Perpanjangan Pendaftaran I a. Pengumuman Perpanjangan Masa Pendaftaran 16 Oktober 2020 b. Pendaftaran, Penerimaan dan Penelitian Berkas Administrasi serta Wawancara 17 - 19 Oktober 2020 4 Perpanjangan Pendaftaran II a. Pengumuman Perpanjangan Masa Pendaftaran 20 Oktober 2020 b. Pendaftaran, Penerimaan dan Penelitian Berkas Administrasi serta Wawancara 21 - 26 Oktober 2020 5 6 7 Pengumuman Hasil Seleksi Calon Pengawas TPS Penyampaian Tanggapan dan Masukan dari masyarakat Klarifikasi Atas Tanggapan Masyarakat 28 Oktober 28 Oktober - 12 November 2020 28 Oktober - 12 November 2020 8 Perpanjangan Pendaftaran III a. Pengumuman Perpanjangan Pendaftaran 28 Oktober b. Pendaftaran, Penerimaan dan Penelitian Berkas Administrasi serta Wawancara c. Pengumuman Hasil Seleksi Calon Pengawas TPS 3 - 10 November 2020 11 November 2020 d. Penyampaian Tanggapan dan Masukan Masyarakat 11 - 12 November 2020 9 10 e. Klarifikasi atas Tanggapan Masyarakat Pengumuman Pengawas TPS Terpilih Pelantikan 11 - 12 November 2020 13 November 2020 14 - 16 November 2020 11 Bimbingan Teknis Pengawas TPS a. Tahap I b. Tahap II 12 Rapid Test Pengawas TPS 14 - 16 November 2020 3 Desember 2020 26 - 28 November 2020 13 Penyampaian Laporan a. Panwaslu Kecamatan kepada Bawaslu 27 November - 3 Desember LAPORAN AKHIR DIVISI ORGANISASI DAN SDM BAWASLU KABUPATEN BOYOLALI | 40
Kabupaten/Kota b. Bawaslu Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi 4-5 Desember c. Bawaslu Provinsi kepada Bawaslu 6-7 Desember Sumber data : SDM Pengumuman terhadap calon Pengawas TPS dilaksanakan oleh 22 Kecamatan dengan metode penempelan pengumuman disetiap Balai Kelurahan dan kantor Panwaslu Kecamatan serta melalui media informasi online Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Boyolali dengan metode per kelurahan dan akumulatif perkecamatan dengan kategori orang yang memiliki kemampuan dan wawasan dalam kepemiluan serta mampu mengaplikasikan ke dalam tugas dan wewenangnya. Pengumuman terhadap Pengawas TPS terpilih kepada mereka yang mendaftarkan diri dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan serta mampu mengemban tugas dan kewajiban sebagai Pengawas TPS yaitu sejumlah dua ribu dua ratus tujuh puluh tujuh (2.277) dilaksanakan oleh 22 Kecamatan dengan metode penempelan pengumuman disetiap Balai Kelurahan yang di backup oleh Panwaslu Kelurahan di masing-masing Kecamatan dan kantor Panwaslu Kecamatan dengan di backup oleh Sekretariat Panwaslu Kecamatan serta melalui media informasi online Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Boyolali dengan metode per kelurahan dan akumulatif perkecamatan. LAPORAN AKHIR DIVISI ORGANISASI DAN SDM BAWASLU KABUPATEN BOYOLALI | 41
Berikut table jumlah Pengawas TPS dari masa pendaftaran awal hingga perpanjangan II di masing-masing Kecamatan : JUMLAH JUML JUMLAH PENDAFTAR AH JU PENDAFTAR AWAL + NO KECAMATAN KELU RAHA ML AH AWAL PERPANJANGAN I 20 Okt N / TPS DESA L P total L P total L P total 1 MOJOSONGO 13 119 126 103 229 129 109 238 0 0 0 2 SAWIT 12 73 85 66 151 85 66 151 0 0 0 3 JUWANGI 10 78 97 60 157 97 60 157 0 0 0 4 KLEGO 13 103 85 72 157 122 85 207 0 0 0 5 SAMBI 16 98 102 69 171 117 82 199 0 0 0 6 SELO 10 74 84 68 152 84 68 152 0 0 0 7 BOYOLALI 9 156 125 80 205 167 131 298 0 1 1 8 NGEMPLAK 12 180 159 32 191 170 59 229 3 12 15 9 AMPEL 10 90 83 26 109 124 58 182 0 0 0 10 BANYUDONO 15 108 98 58 156 146 79 225 0 0 0 11 CEPOGO 15 132 146 122 268 146 122 268 0 0 0 12 SIMO 13 108 154 71 225 154 71 225 0 0 0 13 KARANGGEDE 16 103 79 45 124 135 88 223 0 0 0 14 MUSUK 10 68 88 35 123 98 38 136 0 0 0 15 ANDONG 16 141 181 107 288 181 107 288 0 0 0 16 WONOSEGORO 11 84 112 74 186 112 74 186 0 0 0 17 WONOSAMUDRO 10 69 77 64 141 77 64 141 0 0 0 18 TAMANSARI 10 67 80 54 134 80 54 134 0 0 0 19 GLADAGSARI 10 92 122 79 201 122 79 201 0 0 0 20 KEMUSU 10 87 90 84 174 90 84 174 0 0 0 21 NOGOSARI 13 146 189 113 302 189 113 302 0 0 0 22 TERAS 13 101 78 39 117 90 58 148 2 3 5 JUMLAH 267 2277 2440 1521 3961 2715 1749 4464 5 16 21 LAPORAN AKHIR DIVISI ORGANISASI DAN SDM BAWASLU KABUPATEN BOYOLALI | 42 L 0 0 0 0 0 0 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 22 21 Okt P 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 total 0 0 0 0 0 0 1 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 32 L 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 22 Okt P 0 0 0 0 0 0 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 18 PERPANJANGAN II 23 Okt total L P tot al 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 8 10 28 3 8 11 24 Okt 25 Okt L P total L P total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 11 0 0 0 6 7 13 0 0 0 L 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 18 26 Okt P 0 0 0 0 0 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 17 tota l 0 0 0 0 0 0 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 35 JUMLAH TOTAL pendaftaran dan perpanjangan I &II L P total 129 109 238 85 66 151 97 60 157 122 85 207 117 82 199 84 68 152 170 135 305 203 103 306 124 58 182 146 79 225 146 122 268 154 71 225 135 88 223 98 38 136 181 107 288 112 74 186 77 64 141 80 54 134 122 79 201 90 84 174 189 113 302 118 86 204 2779 1825 4604
JUMLAH PENGAWAS TPS TERPILIH SE-KABUPATEN BOYOLALI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020 NO. KECAMATAN JUMLAH DESA JUMLAH PENGAWAS TPS JUMLAH PTPS YANG DILANTIK LAKI-LAKI PEREMPUAN 1 AMPEL 10 90 71 19 2 ANDONG 16 141 105 36 3 BANYUDONO 15 108 79 29 4 BOYOLALI 9 156 102 54 5 CEPOGO 15 132 88 44 6 GLADAGSARI 10 92 74 18 7 JUWANGI 10 78 45 33 8 KARANGGEDE 16 103 65 38 9 KEMUSU 10 87 43 44 10 KLEGO 13 103 71 32 11 MOJOSONGO 13 119 76 43 12 MUSUK 10 68 54 14 13 NGEMPLAK 12 180 151 29 LAPORAN AKHIR DIVISI ORGANISASI DAN SDM BAWASLU KABUPATEN BOYOLALI | 43 TOTAL 90 141 108 156 132 92 78 103 87 103 119 68 180
14 NOGOSARI 13 15 SAMBI 16 16 SAWIT 12 17 SELO 10 18 SIMO 13 19 TAMANSARI 10 20 TERAS 13 21 WONOSAMODRO 10 22 WONOSEGORO 11 TOTAL KAB. BOYOLALI 267 LAPORAN AKHIR DIVISI ORGANISASI DAN SDM BAWASLU KABUPATEN BOYOLALI | 44 146 98 73 74 108 67 101 69 84 2277 112 65 49 37 86 48 67 44 53 1585 34 33 24 37 22 19 34 25 31 692 146 98 73 74 108 67 101 69 84 2277
DATA PEMBENTUKAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU NO KECAMATAN JUMLAH PENGAWAS TPS HASIL TERPILIH JUMLAH PAW KECAMATAN DESA TPS L P L+P L P L+P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 SELO AMPEL CEPOGO MUSUK BOYOLALI MOJOSONGO TERAS SAWIT BANYUDONO SAMBI NGEMPLAK NOGOSARI SIMO KARANGGEDE KLEGO ANDONG KEMUSU WONOSEGORO JUWANGI GLADAGSARI TAMANSARI WONOSAMUDRO 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 10 10 15 10 9 13 13 12 15 16 12 13 13 16 13 16 10 11 10 10 10 10 74 90 132 68 156 119 101 73 108 98 180 146 108 103 103 141 87 84 78 92 67 69 37 71 88 54 102 76 67 49 79 65 151 112 86 65 71 105 43 53 45 74 48 44 37 19 44 14 54 43 34 24 29 33 29 34 22 38 32 36 44 31 33 18 19 25 74 90 132 68 156 119 101 73 108 98 180 146 108 103 103 141 87 84 78 92 67 69 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 5 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 JUMLAH 66 267 2277 1585 692 2277 6 8 14 Sumber : Divisi SDM LAPORAN AKHIR DIVISI ORGANISASI DAN SDM BAWASLU KABUPATEN BOYOLALI | 45 PEMBENTUKAN BARU L P L+P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PENUGASAN PKD SEKRE PANWASCAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
LAPORAN AKHIR DIVISI ORGANISASI DAN SDM BAWASLU KABUPATEN BOYOLALI | 46
DAFTAR PAW PTPS PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020 BAWASLU KABUPATEN BOYOLALI NO NAMA KECAMATAN NAMA LAMA PTPS DESA BARU 1 2 3 4 SELO AMPEL BOYOLALI MOJOSONGO SUPRIYADI SHOLEH SRI LESTARI SRI MARTANA INDRI BUDI SANTOSO TLOGOLELE TANDUK WINONG METUK KETAON MURDININGSIH DESI RUSIANAWATI DWI WAHYU KUSUMA RAHARJA ANGGORO SAKTI AGUNG DARMAWAN BAYU AJI 5 6 7 8 BANYUDONO NOGOSARI WONOSEGORO JUWANGI GUNAWAN ANDI AGUSTIN SUNARNO DENGGUNGAN LURI JEMBUNGAN TANJUNGSARI ANWARI SRI PUJIYANTI JOKO TIMBUL BUSONO NAVIRI DESI KRISTIANI AGUS SETIONO SUPRASIYEM HARYONO CANGKRINGAN MUHAMMAD ADUL QOFUR GULI SITRIANI YUDHO PRAMONO FERI IRAWAN JERON LEMAHIRENG SAMBENG 9 WONOSAMODRO ISTIQOMAH GUNUNGSARI YATMIYATUN 21 Sumber data : Divisi SDM 2. PEMBINAAN Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pembinaan terhadap Pengawas di tingkat bawahnya. Khususnya Divisi SDM dan Organisasi, pada pasal 25 Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2020, huruf d, yang menyatakan bahwa Divisi SDM dan Organisasi mengkoordinasikan fungsi pembinaan Panwaslu Panwaslu Kecamatan sampai Pengawas TPS. Pelaksanaan pembinaan tersebut diatur dalam Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2020. Pembinaan dilaksanakan melalui 3 hal, yaitu Peningkatan Kapasitas Pengawas Pemilu, Pengawasan Kinerja Pengawas Pemilu dan Penanganan Pelanggaran Kinerja Pengawas Pemilu. Bawaslu Kabupaten Boyolali dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 juga LAPORAN AKHIR DIVISI ORGANISASI DAN SDM BAWASLU KABUPATEN BOYOLALI | 47
melaksanakan pembinaan sebagaimana disebut diatas. Berikut merupakan pembinaan yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Boyolali. a. Bimbingan Teknis 1) Bentuk-bentuk kegiatan bimbingan teknis yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota Bimbingan teknis merupakan penguatan kapasitas berupa peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta pembentukan karakter pengawas Pemilu dalam penyelenggaraan Pengawasan. Bimtek juga merupakan salah satu bentuk kegiatan peningkatan kapasitas Pengawas Pemilu. Bawaslu Kabupaten Boyolali dalam melaksanakan peningkatan kapasitas, pada dasarnya tidak hanya bimtek saja, akan tetapi dipadukan dengan kegiatan lain seperti penyediaan wadah konsultasi bagi Pengawas ad hoc, untuk mengatasi masalah yang muncul di lapangan. Kemudaian pelatihan teknis pengawasan serta fasilitas terhadap kegiatan tersebut misalnya dengan pendampingan penggunaan alat kerja pengawasan, bedah modul/buku panduan pengawasan dan lainnya. Kegiatan-kegiatan tersebut dikemas dalam pertemuan tatap muka dengan Pengawas ad hoc. Tak hanya itu, kegiatan lain selain tatap muka juga dilakukan, misalnya konsultasi melalui telepon dan email. Berikut akan diuraikan dalam tabel kegiatan bimbingan teknis Bawaslu Kabupaten Boyolali. LAPORAN AKHIR DIVISI ORGANISASI DAN SDM BAWASLU KABUPATEN BOYOLALI | 48
NO PROVINSI NAMA/KOTA JUMLAH KECAMATAN JUMLAH KELURAHAN/DESA JUMLAH TPS PROGRAM/KEGIATAN 1 JAWA TENGAH KABUPATEN BOYOLALI 22 267 2277 Rapat Biasa dengan Staf dan atau Panwascam/ Sekretariat 2 JAWA TENGAH KABUPATEN BOYOLALI 22 267 2277 Bimtek dan Peningkatan Kapasitas Panwaslu Kecamatan 3 JAWA TENGAH KABUPATEN BOYOLALI 22 267 2277 Pembekalan Pengawas Desa/ Kelurahan di Kecamatan 4 JAWA TENGAH KABUPATEN BOYOLALI 22 267 2277 Bimtek bagi Pengawas Desa/ Kelurahan di Kecamatan 5 JAWA TENGAH KABUPATEN BOYOLALI 22 267 2277 Pembekalan bagi Pengawas TPS LAPORAN AKHIR DIVISI ORGANISASI DAN SDM BAWASLU KABUPATEN BOYOLALI | 49 MATERI Menyampaikan informasi/ penyamaan persepsi dengan Staf/ Panwascam/ Sekretariat Meningkatkan kemampuan dan Soliditas Panwaslu Kecamatan Membekali Pengawas Desa/ Kelurahan dan Pengenalan Tugas dan Wewenang PPD/K Meningkatkan pengetahuan Pengawas Desa/ Kelurahan Membekali Pengawas TPS tentang tugas dan wewengan PTPS BIMTEK SARANA PENUNJANG PKPU & PERBAWASLU PERBAWASLU PERBAWASLU PERBAWASLU PERBAWASLU, JUKNIS PTPS FREKUENSI DENGAN PESERTA PANWASCAM PKD PTPS 4
1 KET
6 JAWA TENGAH KABUPATEN BOYOLALI 22 267 2277 Bimtek bagi Pengawas TPS 7 JAWA TENGAH KABUPATEN BOYOLALI 22 267 2277 Rapat Koordinasi dengan Panwaslu Kecamatan 8 JAWA TENGAH KABUPATEN BOYOLALI 22 267 2277 Rapat Koordinasi dengan Sekretariat Panwaslu Kecamatan 9 JAWA TENGAH KABUPATEN BOYOLALI 22 267 2277 Rakernis dengan Pengawas Desa/ Kelurahan dan Pengawas TPS di Kecamatan Sumber data : Bag. keuangan LAPORAN AKHIR DIVISI ORGANISASI DAN SDM BAWASLU KABUPATEN BOYOLALI | 50 Meningkatkan Pengetahuan Pengawas TPS Menyamakan persepsi dan memberikan informasi terbaru terkait Pilkada 2020 Menyampaikan informasi terkait Kesekretariatan dan koordinasi dengan sekretariat Panwaslu Kecamatan Menyamakan persepsi dan strategi dalam pelaksanaan tugas pengawasan pada hari H pemungutan suara AKP, PKPU, Perbawaslu, Video Tutorial PKPU & PERBAWASLU PERBAWASLU AKP, PKPU, Perbawaslu, Video Tutorial, Siwaslu
6 4
b. Penanganan Pelanggaran Kinerja Penanganan Pelanggaran Kinerja Pengawas Pemilu merupakan sarana untuk menilai perbuatan Pengawas dalam melaksanakan tugas yang melekat pada jabatannya. Bawaslu Kabupaten Boyolali, khususnya Divisi SDM dan Organisasi melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas Pengawas ad hoc, dalam hal ini penilaian terhadap kualitas pembentukan Pengawas ad hoc. Artinya, penilaian terhadap Panwaslu Kecamatan dalam membentuk Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS yang merupakan kewenangannya. Indikator yang digunakan dalam penilaian ialah kinerja pembentukan yang rendah yaitu pembentukan tidak sesuai prosedur dan tidak sesuainya jumlah kebutuhan. Kemudian dari penilaian tersebut akan muncul rekomendasi terhadap Panwaslu Kecamatan yang bersangkutan. Hal tersebut, akan diuraikan dalam tabel, sebagai berikut : LAPORAN AKHIR DIVISI ORGANISASI DAN SDM BAWASLU KABUPATEN BOYOLALI | 51
No 1 2 3 4 PENILAIAN ATAS PEMBENTUKAN PENGAWAS AD HOC PROVINS I KABUPATEN /KOTA KECAMATAN PANWASLU KEL/DESA TDK SESUAI PANWASCAM TDK SESUAI SESUAI SESUAI PENGAWAS TPS SESUAI TDK SESUAI JAWA TENGAH KABUPATEN BOYOLALI SELO √
JAWA TENGAH KABUPATEN BOYOLALI AMPEL
JAWA TENGAH KABUPATEN BOYOLALI CEPOGO
JAWA TENGAH KABUPATEN BOYOLALI MUSUK √
LAPORAN AKHIR DIVISI ORGANISASI DAN SDM BAWASLU KABUPATEN BOYOLALI | 52 KET 1 orang anggota Panwaslu Kecamatan dan 7 orang PKD tidak bersedia melakukan Swab Covid 19 tahap pertama pada bulan September 1 orang anggota Panwaslu Kecamatan tidak bersedia melakukan Swab Covid 19 tahap pertama pada bulan September
REKOMENDASI
1 anggota panwascam dan 7 orang PKD yang tidak bersedia mengikuti swab covid-19 dilakukan pembinaan oleh Ketua Anggota Bawaslu Kabupaten Boyolali, sehingga yang semula tidak bersedia akhirnya bersedia melakukan swab covid-19 dengan jadwal yang sudah di koordinasikan dengan Dinkes 1 anggota panwascam PKD yang tidak bersedia mengikuti swab covid-19 dilakukan pembinaan oleh Anggota dan Ketua bawaslu kabupaten Boyolali, sehingga yang semula tidak bersedia akhirnya bersedia melakukan swab covid-19 dengan jadwal yang sudah di koordinasikan dengan Dinkes
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 JAWA TENGAH KABUPATEN BOYOLALI BOYOLALI √
JAWA TENGAH KABUPATEN BOYOLALI MOJOSONGO √
JAWA TENGAH KABUPATEN BOYOLALI TERAS √
JAWA TENGAH KABUPATEN BOYOLALI SAWIT √
JAWA TENGAH KABUPATEN BOYOLALI BANYUDONO √
JAWA TENGAH KABUPATEN BOYOLALI SAMBI √
JAWA TENGAH KABUPATEN BOYOLALI NGEMPLAK √
JAWA TENGAH KABUPATEN BOYOLALI NOGOSARI √
JAWA TENGAH KABUPATEN BOYOLALI SIMO √
JAWA TENGAH KABUPATEN BOYOLALI KARANGGEDE √
JAWA TENGAH KABUPATEN BOYOLALI KLEGO √
LAPORAN AKHIR DIVISI ORGANISASI DAN SDM BAWASLU KABUPATEN BOYOLALI | 53 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
16 JAWA TENGAH KABUPATEN BOYOLALI ANDONG √ 17 JAWA TENGAH KABUPATEN BOYOLALI KEMUSU √ 18 JAWA TENGAH KABUPATEN BOYOLALI WONOSEGOR O √ 19 JAWA TENGAH KABUPATEN BOYOLALI JUWANGI √ 20 JAWA TENGAH KABUPATEN BOYOLALI GLADAGSARI √ 21 JAWA TENGAH KABUPATEN BOYOLALI TAMANSARI √ 22 JAWA TENGAH KABUPATEN BOYOLALI WONOSAMUD RO √ Sumber data : Divisi SDM LAPORAN AKHIR DIVISI ORGANISASI DAN SDM BAWASLU KABUPATEN BOYOLALI | 54 √ √ √ √ √ √ √
c. Supervisi Supervisi merupakan salah satu kegiatan guna menilai Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan tugas pengawasan. Hasil dari supervisi tersebut ialah perbaikan terhadap tata kerja dan tata cara pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu. Supervisi merupakan salah satu lingkup pembinaan dalam hal pengawasan pelaksanaan kinerja Pengawas Pemilu. Bawaslu Kabupaten Boyolali melaksanakan supervisi yang dipadukan dengan kegiatan pengawasan kinerja lain yaitu inpeksi mendadak, pemantauan kemudian melakukan evaluasi terhadap temuan kegiatan tersebut. Divisi SDM dan Organisasi melakukan supervisi dalam hal pembentukan dan penggantian antarwaktu (PAW), bimbingan teknis, serta penanganan kinerja Pengawasa ad hoc. Berikut akan diuraikan dalam tabel hasil supervisi yang dilakukan serta tindak lanjut terhadap hasil tersebut. LAPORAN AKHIR DIVISI ORGANISASI DAN SDM BAWASLU KABUPATEN BOYOLALI | 55
NO 1 2 3 TEMPAT SUPERVISI/MONITORING MATERI TUJUAN KAB/KOTA KECAMATAN KEL/DESA TPS KABUPATEN BOYOLALI KEC. AMPEL, TAMANSARI, BANYUDONO, SAMBI, NOGOSARI, CEPOGO, NGEMPLAK, WONOSEGORO, ANDONG, WONOSAMUDRO, KARANGGEDE, SIMO, KLEGO, SELO, KEMUSU SUPERVISI LAPORAN LPJ DAN SPJ FISIK SEKRETARIAT PANWASLU KECAMATAN MENINJAU REALISASI ANGGARAN PADA TINGKAT KECAMATAN
-- KABUPATEN BOYOLALI KEC. ANDONG DAN NGEMPLAK SUPERVISI PELAKSANAAN RAPID TEST PANWASCAM DAN PKD MENINJAU PROSES RAPID TEST YANG BERLANGSUNG
-- KABUPATEN BOYOLALI KEC. CEPOGO DAN NGEMPLAK SUPERVISI PEMBENTUKAN PTPS MENINJAU PELAKSANAAN PENDAFTARAN DAN WAWANCARA CALON PTPS
LAPORAN AKHIR DIVISI ORGANISASI DAN SDM BAWASLU KABUPATEN BOYOLALI | 56 TEMUAN 1. BEBERAPA KECAMATAN ADA YANG BELUM MELENGKAPI PENOMORAN SURAT TUGAS,TIDAK MELAMPIRKAN SK PADA SPJ PENERIMAAN HONORARIUM, TERDAPAT BEBERAPA PKD YANG TIDAK DAPAT HADIR PADA PELAKSANAAN RAPID TEST BEBERAPA KECAMATAN SULIT MEMENUHI KEBUTUHAN PENDAFTAR PTPS YANG MEMENUHI SYARAT DAN MEMASUKAN PENDAFTAR YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT TINDAK LANJUT MENGINTRUKSIKAN UNTUK KEDEPANNYA PADA SAAT PENGUMPULAN KEMBALI SPJ YANG MENJADI TEMUAN HARUS SUDAH DIPERBAIKI PESERTA YANG TIDAK HADIR PADA PELAKSANAAN RAPID TEST HARUS MENGIKUTI RAPID TEST PADA JADWAL SUSULAN YANG SUDAH DITENTUKAN Intruksi kepada Panwascam untuk aktif mencari calon potensial PTPS melalui PKD dengan berpedoman pada Pedoman Pembentukan PTPS serta menggunakan wawancara sebagai alat mencari PTPS berkualitas, wawancara dapat dilakukan sesuai dengan Korwil Anggota Panwascam KET
4 5 6 7 KABUPATEN BOYOLALI KEC. MOJOSONGO, AMPEL, GLADAGSARI, JUWANGI, WONOSAMUDRO, NOGOSARI, SELO, BOYOLALI, NGEMPLAK, KEMUSU SUPERVISI PENDAFTARAN PTPS Meninjau jumlah keterpenuhan kebutuhan Pendaftar PTPS
KABUPATEN BOYOLALI KEC. MOJOSONGO, SAMBI, SIMO, BANYUDONO, WONOSEGORO, NOGOSARI SUPERVISI PENDAFTARAN PTPS DAN SPJ BULAN OKTOBER Meninjau jumlah keterpenuhan kebutuhan Pendaftar PTPS
KABUPATEN BOYOLALI KEC. WONODAMUDRO SUPERVISI PENGUMUMAN HASIL SELEKSI CALON PTPS MENINJAU KESIAPAN MENYAMPAIKAN PENGUMUMAN HASIL SELEKSI PTPS
KABUPATEN BOYOLALI KEC. CEPOGO
SUPERVISI PELANTIKAN PTPS Meninjau pelaksanaan pelantikan dan pembekalan PTPS (Penyampaian Materi) dan penerapan Protokol Kesehatan LAPORAN AKHIR DIVISI ORGANISASI DAN SDM BAWASLU KABUPATEN BOYOLALI | 57 BEBERAPA KECAMATAN DAN DESA MASIH TERDAPAT 0 PENDAFTAR DI BEBERAPA TPSNYA BEBERAPA KECAMATAN DAN DESA MASIH TERDAPAT 1 PENDAFTAR DI BEBERAPA TPSNYA
Pelantikan dan pembekalan dilaksanakan dengan metode membagi dalam beberapa sesi, namun terdapat beberapa kecamatan kurang menerapkan Protokol Kesehatan Koordinasi dengan stakeholder untuk ikut bertanggungjawab pada pelaksanaan Pilkada 2020 dengan membantu mensosialisasikan Pendaftaran PTPS Koordinasi dengan stakeholder untuk ikut bertanggungjawab pada pelaksanaan Pilkada 2020 dengan membantu mensosialisasikan Pendaftaran PTPS - Intruksi kepada Panwascam untuk menerapkan Protokol Kesehatan dan mengurangi kerumunan
8 9 10 11 KABUPATEN BOYOLALI KEC. ANDONG DAN KEMUSU Monitoring Kinerja Meninjau keaktifan Kinerja Panwaslu Kecamatan
KABUPATEN BOYOLALI KEC. KARANGGEDE, SAWIT, MOJOSONGO, BOYOLALI, AMPEL SUPERVISI Penggantian Antarwaktu PKD Meninjau proses Penggantian Antarwaktu PKD Paduraksa
KABUPATEN BOYOLALI KEC. SELO, BOYOLALI, MOJOSONGO, BANYUDONO, WONOSEGORO, JUWANGI, WONOSAMUDRO
Supervisi Penggantian Antarwaktu PTPS Meninjau proses Penggantian Antarwaktu PTPS KABUPATEN BOYOLALI KEC. SAWIT SUPERVISI PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANWASCAM Meninjau proses Penggantian Antarwaktu PTPS
Sumber data : Bag. keuangan LAPORAN AKHIR DIVISI ORGANISASI DAN SDM BAWASLU KABUPATEN BOYOLALI | 58 Pada jam kerja tidak terdapat Personil di Kantor Sekretariat BEBERAPA Panwascam kurang memahami proses dan berkas Penggantian Antarwaktu PKD beberapa Panwascam kesulitan mencari pengganti PTPS
Pembinaan dan Pengawasan terhadap Panwaslu Kecamatan terkait dan mengingatkan untuk mengaktifkan Sekretariat Pembinaan dengan pendampingan terhadap proses Penggantian Antarwaktu PKD Intruksi pada Panwascam untuk mencari pengganti PTPS dari TPS lain atau Desa/Kelurahan lain dalam wilayah Kecamatan dengan mempertimbangkan jarak
BAB III EVALUASI DAN REKOMENDASI 1. EVALUASI a. Pembentukan Pada dasarnya dalah hal pembentukan Pengawas Ad Hoc di Kabupaten Boyolali berjalan dengan lancar. Hal ini dibuktikan dengan telah terbentuknya 66 Anggota Panwaslu Kecamatan, 267 Panwaslu Kelurahan/Desa dan 2.277 Pengawas TPS. Serta seluruh Pengawas tersebut telah melaksanakan tugas pengawasan dengan baik. Namun demikian terdapat hal-hal yang perlu dilakukan evaluasi agar dalam pembentukan kedepan menjadi lebih baik. Hal hal tersebut diantaranya kurangya sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Pembentukan. Pedoman yang dikeluarkan berdekatan dengan waktu pelaksanaan membuat pedoman harus langsung dilaksanakan. Artinya, kurang waktu untuk mempelajari pedoman tersebut. Sehingga, dalam pelaksanaan pembentukan muncul berbagai masalah sebab kurangnya pemahaman jajaran terhadap pedoman yang ada. Selain itu, kerap kali pedoman yang ada terdapat perubahan secara mendadak atau pedoman dianggap tidak konsisten. adanya aturan yang konsisten tentunya dapat mempermudah pelaksanaan kegiatan, sebab dalam pelaksanaan kegiatan perlu adanya perencanaan yang matang, dengan memperhitungkan masalah-masalah yang dapat timbul dalam pelaksanaannya. Adanya perubahan pedoman secara mendadak tentu dapat merubah perencanaan yang dibuat. Adanya pandemi Covid-19 juga menimbulkan masalah tersendiri dalam pelaksanaan pembentukan Pengawas Ad Hoc. Pada pembentukan Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa mungkin masalah pandemi tidak begitu terasa, karena memang waktu pembentukan sebelum adanya pandemi. Namun hal tersebut juga berdampak pada penonaktifan sementara Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa selama kurang lebih 2 bulan. Pada pembentukan Pengawas TPS yang dilaksanakan pada keadaan pandemi menimbulkan masalah baru, diantaranya sulitnya mencari calon PTPS karena adanya syarat baru yaitu PTPS wajib Rapid Test. Hal tersebut membuat masyarakat takut dan menurunkan minat menjadi PTPS. Selain itu masalah yang sudah menjamur ialah kurangnya SDM yang LAPORAN AKHIR DIVISI ORGANISASI DAN SDM BAWASLU KABUPATEN BOYOLALI | 59
cukup memenuhi syarat umur dan pendidikan akhir di Kabupaten Boyolali, menambah sulitnya mencari PTPS yang berkualitas. b. Pembinaan Bawaslu Kabupaten Boyolali terus memberikan yang terbaik kepada jajaran dibawahnya untuk tetap bertugas berdasarkan tugas dan fungsinya dan selalu bertanggung jawab terhadap proses tahapan yang berjalan dan selalu berkoordinasi dan membangun komunikasi dengan baik kepada sekretariat dan jajaran lainnya c. Anggaran Sama sepertihalnya pembentukan dan pembinaan, kendala yang muncul dalam hal anggaran ialah pandemi Covid-19. Anggaran harus beberapa kali mengalami revisi dengan adanya situasi pandemi, baik APBD maupun APBN. Akibatnya beberapa kegiatan harus digeser, dikurangi atau bahkan dihilangkan, untuk APBD contohnya kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif, Rapat Koordinasi dengan Stakeholder, Kepala Desa dan ASN, yang dihilangkan karena harus terpenuhinya anggaran untuk Pengawas TPS yang menglami penambahan, otomatis biaya honor PTPS, pelantikan PTPS, Bimtek PTPS, transport PTPS, dan perlengkapan PTPS menjadi membengkak. Sedangkan untuk APBN juga mengalami revisi untuk membiayai Alat Pelindung Diri (APD) serta kegiatan Rapid Test Pengawas. Walaupun memang, secara umum hal tersebut tidak menurunkan kinerja anggaran dalam memfasilitasi tugas pengawasan. Namun demikian, berkurangnya kegiatan tersebut membuat pelaksanaan tugas pengawasan kurang maksimal. Selain itu penyerapan anggaran juga mengalami kendala karena penghapusan kegiatan karena situasi pandemi, sehingga penyerapan menjadi kurang maksimal. 2. Rekomendasi a. Pembentukan Terkait dengan pembentukan PKD, kedepannya PKD diberikan fasilitasi sekretariat dan staf. Untuk pembentukan PTPS agar dapat menurunkan minimal usia Pengawas TPS yaitu 20 Tahun. LAPORAN AKHIR DIVISI ORGANISASI DAN SDM BAWASLU KABUPATEN BOYOLALI | 60
b. Pembinaan Rekomendasi dalam hal pembinaan ialah diharapkan pelaksanaan kegiatan pembinaan didasarkan pada aturan dan materi. Adanya sandaran aturan membuat pembinaan berjalan lebih terstrukturdan efektif, efisien. Dalam hal ini sebenarnya sudah ada aturan yang berlaku, yaitu Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Pengawas Pemilu. Namun, dalam gelaran Pilkada Serentak Tahun 2020 aturan tersebut dikeluarkan di masa akhir tahapan. Harapannya kedepan, aturan tersebut dikeluarkan sebelum tahapan Pemilihan, sehingga dapat dipelajari kemudian diaplikasikan dalam tugas-tugas Pengawas. Selain itu materi juga menjadi hal yang penting, sebab materi sebagai salah satu pendukung pelaksanaan pembinaan yang terstruktur secara vertikal. c. Anggaran Pada dasarnya kinerja anggaran dalam mendukung tugas pengawasan berjalan dengan baik. Namun beberapa kegiatan memang terkendala dengan adanya pandemi Covid-19. Kendala merupakan suatu musibah yang tidak dapat diprediksi serta dikendalikan. LAPORAN AKHIR DIVISI ORGANISASI DAN SDM BAWASLU KABUPATEN BOYOLALI | 61
LAPORAN AKHIR DIVISI ORGANISASI DAN SDM BAWASLU KABUPATEN BOYOLALI | 62