Menimbang : A5: d. PARAF HIERARKIS WAKIL BUPATI : SEKDA : ASISTEN I : ASISTEN II 2 ASISTEN III "Yk KADIS PARIWISATA : DIN KADIS PEMDES KABID EKRAF KABID PEMDES 3 V BUPATI BONE BOLANGO PROVINSI GORONTALO PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG KAWASAN DESA WISATA DI KABUPATEN BONE BOLANGO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BONE BOLANGO, bahwa pariwisata merupakan penggerak perekonomian masyarakat sebagai sebagai salah satu sektor unggulan yang diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan, bahwa Desa Wisata mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah, serta mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat, dan menjaga kelestarian alam, bahwa dalam rangka pemberdayaan Desa Wisata diperlukan kemandirian dan kesejahteraan melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta pemanfaatan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Undang-Undang Nomor 23 Pd Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan dalam pengelolaan kepariwisataan di Daerah, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang kawasan Desa Wisata Kabupaten Bone Bolango,
Mengingat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269), Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan | Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966): Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495), . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679), Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan, MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG KAWASAN DESA WISATA DI KABUPATEN BONE BOLANGO
10. 11. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Bone Bolango. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bone Bolango yang mempunyai tugas dan menyelenggarakan fungsi menangani kepariwisataan. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat 2hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu
12. 13. 14. (1) (2) struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Pengelola Desa Wisata adalah kelompok masyarakat atau lembaga masyarakat setempat sebagai pihak yang bertanggungjawab mengelola Desa Wisata. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Pengusaha Pariwisata adalah orang, sekelompok orang, atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata. Bagian Kedua Maksud, Tujuan dan Prinsip Pasal 2 Maksud pengaturan Desa Wisata adalah memberikan dasar hukum dan pedoman bagi penyelenggaraan Desa Wisata. Pengaturan Desa Wisata bertujuan untuk: a. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya pelestarian dan pendayagunaan potensi alam, b. menjamin pelestarian nilai-nilai budaya lokal, dan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa. Pasal 3 Desa Wisata diselenggarakan berdasarkan asas: Pp manfaat, kelestarian: partisipatif, dan kearifan lokal. Pasal 4 Desa Wisata diselenggarakan dengan prinsip: a. b. Cc. pemberdayaan masyarakat: potensi dan pengembangan budaya lokai, dan kelestarian alam dan perlindungan lingkungan hidup. Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pasal 5 Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi: a. penetapan Desa Wisata, dan
pembinaan dan pengawasa. BAB II PENETAPAN DESA WISATA Bagian Kesatu Umum Pasal 6 Penetapan Desa Wisata dilakukan melalui tahapan: a. b. Cc. (1) (2) (3) (4) (1) (2) pencanangan Desa Wisata, penilaian Desa Wisata, dan penetapan Desa Wisata. Bagian Kedua Pencanangan Desa Wisata Pasal 7 Pencanangan Desa Wisata dapat dilakukan oleh kelompok masyarakat, Badan Usaha Milik Desa, atau pihak lain melalui Kepala Desa atau Lurah. Kepala Desa atau Lurah mengajukan permohonan penetapan Desa Wisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal permohonan penetapan Desa Wisata lintas Kabupaten dalam wilayah Provinsi, Bupati mengajukan permohonan penetapan Desa Wisata kepada Gubernur. Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilampiri dokumen pendukung paling sedikit berupa: data profil wilayah, potensi wisata yang akan dikembangkan, data pengunjung Desa Wisata, kelembagaan calon Pengelola Desa Wisata, kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah, dan m0 Oo rencana mitigasi bencana. Bagian Ketiga Penilaian Desa Wisata Pasal 8 Bupati melakukan penilaian usulan permohonan penetapan Desa Wisata di Daerah. Pengajuan permohonan penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melakukan: a. sosialisasi kepada masyarakat yang memuat pengetahuan
Cc. d. rencana dan pembangunan Desa Wisata: inventarisasi dan penggalian potensi daya tarik wisata yang harus dipertahankan, manajemen pemasaran pariwisata, dan penilaian kelayakan sebagai Desa Wisata. (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi: a. b. 0 M 9 atraksi wisata yang paling menarik dan atraktif di Desa: kondisi geografis Desa menyangkut masalah-masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik, dan luas wilayah desa yang berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu Desa, sistem kepercayaan dan kemasyarakatan yang merupakan aspek khusus pada komunitas sebuah Desa, ketersediaan infrastruktur meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, pengolahan limbah, telepon, dan sebagainya, perkembangan jumlah pengunjung Desa Wisata, rencana kelembagaan pengelola Desa Wisata, analisis kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah, dan . analisis rencana mitigasi bencana. Pasal 9 Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bupati menugaskan Perangkat Daerah Teknis. Bagian Keempat Penetapan Desa Wisata Pasal 10 (1) Bupati menetapkan sebuah Desa menjadi Desa Wisata setelah dilakukan penilaian dengan memperhatikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. (2) Kategori dan Kriteria Desa Wisata setelah dilakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. Pasal 11 Bupati menetapkan Desa menjadi Desa Wisata dengan Keputusan Bupati.
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR : 16 TANGGAL : 3 Hei TAHUN 2021 2021 TENTANG : KAWASAN DESA WISATA DI KABUPATEN BONE BOLANGO NO NAMA DESA PRODUK UNGGULAN PAREKRAF USULAN NAMA TEMA/TOPIK PENGEMBANGAN SDM PAREKRAF KECAMATAN KEUNIKAN KEARIFAN LOKAL KATEGORI WISATA 2 3 TI 3 1 8 LOMBONGO Wisata Alam 1. Pelatihan Tata Kelola Destinasi Wisata 2. Pelatihan Keterampilan Pembuatan Souvenir Suwawa Tengah Sumber air panas, Kolam Renang air dingin, Air terjun, Kawasan Penyangga Hutan Lindung, Souvenir& Kuliner Budaya, Adat Istiadat MANDIRI PANGI Wisata Alam 1. Pelatihan Tata Kelola Destinasi Wisata Suwawa Timur Sumber Air Panas, River Tubing/ Arung Jeram. Budaya, Adat Istiadat BERKEMBANG PODUWOMA Wisata Alam 1, Pelatihan Tata Kelola Destinasi Wisata Suwawa Timur River Tubing/Arung Jeram (Sungai Bone) Budaya, Adat Istiadat MAJU TULABOLO Wisata Alam (Konservasi), Hungayono 1. Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu 2 Pelatihan Homestay Pengelolaj Suwawa Timur Suaka Marga Satwa, Pengamatan dan Penangkaran Maleo, Babirusa, Tarsius, Rangkong dan berbagai habitat etnik Sulawesi, Jungle Tracking, Camping Ground Budaya, Adat Istiadat MANDIRI ULANTA Wisata Buatan, Wisata Alam, Kawasan Ekonomi Khusus 1. Pelatihan Fotografi 2. Pelatihan Keterampilan Suwawa Benteng Ulanta,Taman Tagwa, Bukit Kelapa Dua. Danau Perintis Budaya, Adat Istiadat BERKEMBANG HULUDUOTAM Oo Wisata Alam, Kawasan Ekonomi Khusus 1. Pelatihan Fotografi 2 .Pelatihan Keterampilan Suwawa Danau Perintis, Spot Foto, Lomba Perahu, Pemancingan Budaya, Adat Istiadat BERKEMBANG
ILOHELUMO Wisata Kawasan Ekonomi Khusus Buatan, 1. Pelatihan Fotografi 2. Pelatihan Keterampilan Tilongkabila Monumen Center Point, Spot Foto, Sowvenir&Kuliner Budaya, Adat Istiadat MAJU TOTO SELATAN Wisata Kawasan Ekonomi Khusus Buatan, 1. Pelatihan Fotografi 2. Pelatihan Keterampilan Tilongkabila Matobonebol, Spot Foto, Musik Jalanan, Souvenir&Kuliner Budaya, Adat Istiadat BERKEMBANG TUNGGULO Wisata Alam 1. Pelatihan Fotografi 2. Pelatihan Keterampilan Tilongkabila Bukit Peapata, Camping Ground, Spot Foto, Suaka Marga Satwa, Paralayang Budaya, Adat Istiadat MANDIRI 10 LONUO Wisata Alam 1. Pelatihan Fotografi 2. Pelatihan Keterampilan Tilongkabila Bukit Arang, Camping Ground, Spot Foto, Agrowisata, Paralayang Budaya, Adat Istiadat MANDIRI 11 BONDAUNA Wisata Sejarah 1. Pelatihan Keterampilan Pembuatan Souvenir Suwawa Selatan Bele Seni, Markas Tentara Pejuang Kemerdekaan (Nani Wartabone), Perkebunan, Kerajinan Budaya, Adat Istiadat RINTISAN 12 HUNTU SELATAN Wisata Sawah, Pasar Rakyat Pelatihan Tata Kelola Destinasi Wisata Bulango Selatan Spot Foto, Wisata Sawah, Pasar Seni Budaya, Adat Istiadat MANDIRI 13 MERANTI Wisata Alam 1. Pelatihan Keterampilan Pembuatan Souvenir Tapa Kolam Pemandian, River Tubing/Arung Jeram Budaya, Adat Istiadat BERKEMBANG 14 LONGALO Wisata Alam 1. Pelatihan Tata Kelola Destinasi Wisata Bulango Ulu River Tubing/Arung Jeram Budaya, Adat Istiadat RINTISAN 15 ILOMATA Wisata Alam 1. Pelatihan Tata Kelola Destinasi Wisata Bulango Ulu River Tubing/Arung Jeram Budaya, Adat Istiadat BERKEMBANG 16 BOTUBARANI Wisata Bahari 1. Pelatihan Tata Kelola Destinasi Wisata 2. Pelatihan Pemandu Wisata Kabila Bone Hiu Paus (Whale Shark), Pantai Kurinai, Puncak Botubarani, Terumbu Karang, Kuliner Budaya, Adat Istiadat MANDIRI
17 BOTUTONUO Wisata Pantai . Pelatihan Tata Kelola Destinasi Wisata . Pelatihan Pemandu Wisata Kabila Bone Pantai Botutonuo, Perahu Wisata, Transplantasi Terumbu Budaya, Adat Karang, Istiadat Kuliner MANDIRI 18 MOLUTABU Wisata Pantai A . Pelatihan Pemandu Wisata . Pelatihan Keterampilan Pembuatan Souvenir Kabila Bcne Pantai, Perahu Wisata, Kuliner, Kerajinan,Terumbu Budaya, Adat Karang Istiadat MANDIRI 19 OLELE Wisata Bahari 2. 1. Pelatihan Pengelola Homestay Pelatihan Keterampilan Pembuatan Souvenir Kabila Bone Taman Laut, Katamaran, Diving, Snorkling, Kerajinan, Budaya, Adat Kuliner Istiadat MANDIRI 20 PINOMONTIGA Wisata Pantai . Pelatihan Tata Kelola Destinasi Wisata . Pelatihan Keterampilan Pembuatan Souvenir Bulawa Pasir Putih, Terapi Pasir, Kuliner Budaya, Adat Istiadat, Kesenian MAJU 21 ILOHUUWA Wisata Alam Pelatihan Pemandu Wisata Pelatihan Keterampilan Pembuatan Souvenir Bone Air Terjun Tiga Bidadari, Camping Ground, Kerajinan, Kuliner Budaya, Adat Istiadat MAJU 22 BULOTALANGI TIMUR Wisata Alam . Pelatihan Pemandu Wisata . Pelatihan Fotografi Bulango Timur Wisata Sawah, Pemancingan, Terapi Ikan, Agrowisata, Air Terjun, Budaya, Adat Camping Ground, Kuliner y Istiadat, Kesenian RINTISAN 23 LAMAHU Kampung Digital . Pelatihan Digitalisasi Pembuatan Content . Pelatihan Fotografi Bulango Selatan Command Center, CCTV di permukiman warga, Aplikasi Tikades| Budaya, Adat Istiadat, Kesenian MANDIRI
1. Pelatihan Fotografi 2. Pelatihan Keterampilan Pembuatan Souvenir 24 TINELO AYULA Wisata Buatan Bulango Selatan Wahana Permainan Anak, Green House Hidroponik, Kuliner/Sayuran dan Buah segar Budaya, Adat Istiadat, Kesenian RINTISAN 25 SEJAHTERA Wisata Alam 1. Pelatihan Fotografi Bulango Selatan Wisata Sawah, Pemancingan, Kuliner Budaya, Adat Istiadat, Kesenian RINTISAN PARAF HIERARKISI) WAKIL BUPATI SEKDA F ASISTEN I ASISTEN II AL ASISTEN III KADIS PARIWISATA : Y KADIS PEMDES KABID EKRAF KABID PEMDES : / 1 e HAMIM POU
skm 7 PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO Aa SEKRETARIAT DAERAH Te KABUPATEN BONE BOLANGO Jln. Prof. DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO Nomor : 180/Hkm-Ks/Setda/ /2021 Suwawa, Mei 2021 Kepada Yth, BUPATI BONE BOLANGO Di Tempat LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO OBJEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG KAWASAN DESA WISATA DI KABUPATEN BONE BOLANGO | PENGELOLA : DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI LAMPIRAN : 1 (Satu) Berkas UNTUK :Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati Bone Bolango KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA JEN AWAL ABDULYAW PAKAYA, SH NIP. 19730606 200604 1 031
PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Jin. Prof Dr. Ingg B.J Habibie Kec. Suwawa Kabupaten Bone Bolango TELAAHAN STAF Kepada Yth. : Bapak Bupati Bone Bolango Dari : Kepala Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif Kab. Bone Bolango Nomor : 800/Dispar-Ek-BB/ /I1/2021 Tanggal : 10 Februari 2021 Perihal : Usulan Peraturan Bupati Tentang Kawasan Desa Wisata Kabupaten Bone Bolango ae aa aa EA We ee TR Ea DASAR 1, Undang - undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, tambahan lembaran Negara Nomor 4060) 2. Undang - undang Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo: 3. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Ngara Republik Indoesia Nomor 4438), 4. Undang-undang nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Lembaran Negara Republik Indoeia Tahun 2007 " or 68, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indoesia NX omor 4723): (| 5, ang - undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang epariwisataan, (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, tambahan lembaran Negara Nomor 4966) "1 - 6. Undang - Undang Nomor 28 Taun 2009 Tentang Pajak "/ Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168): 8. Undang - undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya ( Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168), Negara Republik Indonesia Nomor 5049), Yes - Undang nomor 32 Tahun 2009 Tentang
PERTIMBANGAN 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. a. Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesai Nomor 5495): Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang penyelengaraan Kepariwisataan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658): Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang rencana induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262): Peraturan Menteri Dalam negeri nomor 30 Tahun 2006 tentang tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota Kepala Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia 2036, sebagaiamana telah di ubah dengan peraturan menteri dalam negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157): Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk pembangunan Kepariwisataan Propinsi dan Kabupaten/Kota: Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tetang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5679): Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata: Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bone Bolango: Bahwa pengembangan potensi sumber daya lokal melalui Desa Wisata merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan potensi dan kapasitas sumber daya lokl disektor pariwisata,
SARAN PENUTUP Bahwa untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan, maka di perlukan upaya diversifikasi objek wisata yang berorentasi pada peningkatan kesejateraan masyarakat, pelestarian seni budaya dan ramah lingkungan, Bahwa dalam upaya pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, perlu di bentuk dan didorong wisata pedesaan yang dapat menjadi percontohan bagi kawasan desa lainnya, Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Kawasan Desa Wisata Kabupaten Bone Bolango: Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dengan hormat kami mengajukan Peraturan Bupati tentang Desa Wisata di Kab. Bone Bolango: Demikian telaahan staf ini disampaikan, atas perkenan dan kesediaan Bapak di ucapkan terima kasih NIP. 19710412499702 1001