ヽ LAPORAN PRAKTIK KULIAH KEⅢ A LAPANGAN ANALISIS KOMISIA DPRD SUMATERA UTARA DALAPI PENGAWASAN PEMERINTAEAN UMUM PEMPROV SUmTERA UTARA Disusun Oleh Riski Ramadhan Rarnbe ( 17851002s0 ) tR PROGRAM STUDI LPIU PEPIERINTAHAN FAKIILTAS ILPIU SOS]AL DAN POLITIK UNⅣERSITAS MEDAN AREA Ⅷ DAN 2020 UNIVERSITAS MEDAN AREA
LAPORAN PRAKTIK KULIAH KERJA LAPANGAN ANALISIS KOⅣ I豪〕IA DPRD SUⅣLTERA UTARA DALAPI PENGAWASAN PEⅣ IERINTAⅡ AN UⅣIUⅣIPEPIPROV SUⅣIATERA UTARA E)isusun Olch Riski Ramadhan Rambc (1785100250) PROGRAM STUDIILMU PEMERINTAHAN FAKULTASILMU SOSIAL DAN POLITIK UNⅣERSITAS MIEDAN AREA MEDAN 2020
judul laporan KKL : Nama Npm Program Studi (Riski Ramadhan Rambe) LEPIBAR PENGESAⅡ AN ANALISIS KONIIISI A DPRD SLIMATERA UTARA DALANII PENGAWASAN PENlERINTAHAN UⅣ剛 PEMPROV SUⅣ IATERA UTARA Riski Ramadhan Rambc 178510025 11lnu Pclncrintahan Medan, 13 Agustus 2020 Mengetahui: Dosen Pembimbing Laporan (Yurial Arief Lubis S.Sos,Ⅳ I IP) Mengesahkan. Ketua Prodi llmu Pemerintahan (Ew Yunita Kurtliaty S.SOs,M.IP)
Ч KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan lirnpahan rahmat dan hidayahnya kepada penulis dapat menyelesaikan laporan kuliah kerja lapangan ( KKL ). Dengan baik Laporan ini disusun berdasarkan pengalaman penulis melaksanakan kuliah kerja lapangan ( KKL) pada tanggal 12 Juli 2020 sampai tanggal 12 agustus 2020 dlkantor Kornisi A DPRD Sumatera Utara. Kuliah kerja lapangan ( KKL ) ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengembangkan pola pikir,pengetahuan.sikap dan wawasan melalui proses praktik kerja dilingkungan instansi. Selain itu. Laporan rni disusun unt rk memenuhi kelengkapan persyaratan program studi ilmu pemerintahan. Fakultas ihnu sc al dan ilmu politik Universitas medan area Selama melaksanakan kuliah keria lapangan penulis banyak mendapatkan bantuan dan masukkan yang berharga dari berbagai pihak sehingga penulis dapat tnenr elesesaikan laporan kuliah kerja lapangan ini. Oleh karena itu. Penulis mengucapkan tenma kasih sehesar-bes arny a kepada . 1. Bapak dan ibu yang sudah membantuk dan rnemberikan semansat untuk melaksanakan kuliah kerj a lapangan 2. Bapak Prof.Dr.Dadan Ramdan.M.Eng.M.Sc Selaku Reldor unirersitas medan area 3. Bapak Dr.Hery kusmanto Selaku Dekan Fakultas ilmu sosial dan ilmu polrtik 4. Ibu Evy Kurniaty S,Sos.M.Ip Selaku Kaprodi ilmu pemerintahan fakultas ilmu sosial dan politik , 5. Bapak yurial arief lubis S.Sos.M.Ip Selaku dosen pembimbrng dalam penyusunan laporan kuliah kerja lapangan di universitas medan area 6. Seluruh staff,dose pengajar dan biro akademik fakultas ilmu sosial dan politik universitas medan area yang sudah banyak membantu dalam pen\ usunan laporan kuliah kerja lapangan 7. Bapak Hendro Susanto selaku Ketua Komisi A Dprd Sumatera utara -yang telah rnembimbing penulis selama kuliah kerja lapangan 8. Pengawai dan staff Komisi A yang telah mernberikan penults pengalaman dalam dunia kerja diKomisi A 9. Kepada kawan-kawan sekelompok kuliah ke{a lapangan vang telah berjuang bersama dalam kesulitan-kesulitan diwaktu kuliah kerja lapangan dikomisi A dprd sumatera utara 10. Kepada seluruh kawan-karvan stanbuk 17 khususnya prodi ilmu pemerintahan yang sudah rnendukung dan memberikan semangat dalam pen-vusunan laporan kuliah kerja lapangan Penulis menyadari bahwa laporan kuliah kerja lapangan ini masih masih .lauh dari kata sempurna. Oleh karena itu. Penulus mohon kritik dan saran vang mendukung dari berbagai pihak. Agar laporan kuliah kerja lapangan ini mencapai kesempurnaan. Atas segala bantua dan dukungan serta bimbingan yang telah penulis terima dan berbagai
pihak penulis mengucapkan terima kasih.semoga laporan kuliah kerja lapangan ini bermanfaat dan kiranya Allah Swt senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya Medan 12 Agustus 2020 Penulis Riski Ramadhan Rambe
一― DAFTAR ISI HALAⅣfAN PENGESAHAN... ... ・1 KATA PENGANTAR.... ... 2 DAFTAR ISI... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4 DAFTAR TABEL... ... ... ... 5 DAFTAR LAMPIRAN.... ... ... ... ... 5 BABIPENDAHULUAN... .... ... ... ... 6 1.l LATAR BELAKANG KKL... ... ... 6 1.2 TUJUAN KKL... ... ... ... ... 7 1 3 SEJARAH SINGKAT... ... ... ... 8 BAB H TINJAUAN PUSTAKA... ... ■ ... ... ... ... 14 PENGAurASAN... ... ... ... ... 14 BAB III PIETODOLOGIPELAKSANAAN KKL... ... ... ... 18 TENIPAT DAN WAKTU KKL.... ... 18 ⅣETODOLOGIPELAKSANAAN KKL... ... ... ... 18 RANGKUⅣ IAN SELAN臥 KKL... ... ... ... ... 19 BAB IV HASIL DAN PENIIBAHASAN... ... ... 24 PEMERINTAHAN LIMLIM.... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 24 PEGAWASAN KOⅣ fISI A DPRD SllMATERA UTARA TERHADAP PENIERINTAHAN UNILINII... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 26 BAB V KESINIIPULAN DAN SARAN... ... ... ... 27 ESIMPULAN.... ... ... ... ... 27 SARAN.... ... ... 27 DAFTAR PUSTAKA.... .... ... ... ・... 28 UNIVERSITAS MEDAN AREA
DAFTAR TABEL Tabel 1 Kegiatan harian DAFTAR LANIIPRAN LEMBAR PENGESAHAN SURATJAWABAN PERMOHONAN KKL LEⅣIBAR NILAI KKL
BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG PELAKSAIYAAN KKL Kuliah Kerja Lapangan (KKL) suatu bentuk kegiatan yang rnernberikan pengalarnan ataupun pengetahuan tentang dalam dunia lapangan kerja kepada Mahasiswa/i Universitas Medan Area. Kegiatan ini langsung mengaplikasikan ilmu yang di peroleh selama dalam perkuliahan berlangsung, sekaligus mengetahui bagairnana yang akan di hadapr di dunia kerja kelak. Sehingga memberi pengalaman dalam dunia kerja. Universitas Medan Area Fakultas Iknu Sosial dan llmu Politik Prodi Ilmu Pemerintahan telah diadakannya Kerja Kuliah Lapangan ( KKL). Kuliah Ker.ya Lapangan iru salah satu mata kuliah pada semester 6 yang mempunya bobot 3 (tiga) SKS. Laporan Kerja Praktik merupakan pertanggung jawaban selama melaksanakan kegiatan Kerja Praktik pada Komisi A DPRD Sumatera Utara selama kurang lebih 4 rninggu. Tujuan laporan Kerja Praktik ini adalah untuk rnemenuhi salah satu syarat untuk mahasiswa/i yang akan ment'elesaikan studinya di Universitas Medan Area, guna memperoleh gelar Strata-l Program Studi ihnu Pemerintahan Adapun lokasi praktek kuliah kerja lapangan penulis adalah di Kantor DPRD Sumatera Utara. Kantor tersebut menjadi ketertarikan penulis untuk rnenjadikan tempat praktek kuliah kerja lapangan dengan berbagai hal yang salah satu diantaranya adalah adanya sinkronisasi lntara jurusan atau program studi penulis dengan kantor tersebut. Hal demikian dapat Jrkatakan bahwa Kantor DPRD tersebut mempunyai salah satu tugas pokok dan fungsi yang >angat menjurus bagi penulis untuk drladikan tempat praktek kuliah kerja lapangan yaitu e gislasi, Anggaran dan Pengawasan. Jervan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara adalah lembaga perwakilan rakyat daerah .:ns berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Provinsi Sumatera iara DPRD r,matera Utara beranggotakan 100 orang yang dipilih melalui pernilihan umum setiap 5 ::un sekal. Pimpinan DPRD Sumut terdiri dari 1 Ketua dan 4 Wakil Ketua. Berdasarkan :,.a1 110 Undang - Undang Republik lndonesia No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan -*':i3h. Alat Kelengkapan DPRD (AKD) Provinsi terdiri dari :
1. Pimpinan 2. Badan Musyawarah (Bamus) 3. Komisi 4. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) 5. Badan Anggaran (Banggar) 6. Badan Kehonnatan (BK) dan 7. Alat kelengkapan lain (dibentuk rnelalui Rapat Paripuma) Berdasarkan uraian uraian di atas Penulis mencoba untuk menyelesaikan laporan KKL ini dengan judul "'ANALISIS KOMISI A DPRD SLII\4ATERA UTARA DALAM PENGAWASAN PEMERINTAHAN UMLM PEMPROV SUMATERA UTARA " 1.2 TUJUAN KULIAII KERJA LAPANGAN Adapun tuiuan uffIun dari kuliah kerja lapangan adalah . 1. Menerapkan ihnu pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama perkuliahan dalam bentuk praktek kerja pada instansi / lembaga i industri juga menelaah apakah terladi perbedaan. 2. Mampu berbicara dan bersosialisasi dengan dunia industri / , instansi llembaga. 3. Melatih mahasiswa untuk bekerla mandiri di lapangan dan menyesuaikan diri dengan kondisi lapangan pekerjaan yang akan ditekuni nanti 4. Menambah wawasan mahasiswa tentang ke4a dan manajeman instans i/l embagalindustri. Adapun tujuan khusus dari kuliah kerja lapangan adalah : 1. Mengasah kemampuan serta menambah wawasan khususnya di bidang ilmu pemerintahan dengan berbagai proses, yang tentunya sesuai dengan pengalaman penulis dalam sebuah instansi. 2. Untuk memenuhi sebahagian dari syarat-syarat civitas akademik dan mencari informasi yang berkaitan dengan ihnu pemerintahan yang kelak dapat dladikan bahan acuan atau bacaan dimasa yang akan datang.
3. Untuk mengetahui bagairnana sistem dan peraturan-peraturan serta tupoksi dari DPRD Sumut I.3 SEJARAH SINGKAT Propinsi Sumatera Utara pertama kalinya dibentuk pada tanggal 15 April 1948 berdasarkan Undang * Undang No. 10 Tahun 1948, daerah ini meliputi Keresidenan Aceh, Sumatera Timur dan Tapanuli Utara.Pembentukan Propinsi Sumatera Utara di atas berdasarkan surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 19 Tahun 1973 tertanggal 13 Agustus yang ditetapkan sebagai Hari Jadi Propinsi Sumatera Utara.Sebelumnya berdasarkan surat penetapan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ( PPKI ) tanggal 19 Agustus 1945, Sumatera Utara rnenjadi sebuah propinsi dan daerah administrasi. Seperti halnya di Pulau Jawa, berangsur - angsur dibentuk Komite Nasional Daerah yang kedudukannya diatur melalui Maklumat Gubernur Sumatera Utara tertanggal 12 April 1946 No 2 / MGS yang isinya sesuai dengan Undang - Undang No 1 Tahun t945.Dalam Maklurnat tersebut ditetapkan bahrva Komite Nasional Daerah dibentuk di Propinsi dan Keresidenan, sehingga Propinsi dan keresidenan itu rnenjadi kota otonom. Dearah - daerah tersebut rnemiliki Dewan Penvakilan Rakyat yang mengatur rumah tangganya sendiri. DPRD membentuk suatu Badan Eksekutif, yang terdin dari 5 orang anggota Dewan yang bertugas menjalankan pemerintahan sehari - hari dan kepala daerah rnenjadi ketua serta merangkap anggota. Berdasarkan maklurnat tersebut di atas,'anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Sumatera Utara berjumlah 100 orang yang mewakili 100.000 penduduk.Dalam sidangnya pada tanggal 17 sld 19 April 1946 di Bukit Tinggi, Dervan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara secara sub administratif dibagi dalam sub propinsi, yaitu : .Sub Propinsi Sumatera Utara yang meliputi Keresidenan Aceh, Sumatera Timur dan Tapanuli. .Sub Propinsi Sumatera Tengah meliputi Keresidenan Sumatera Barat, Jarnbr dan Riau. .Sub Propinsi Sumatera Selatan meliputi Keresidenan Bangka, Belitung, Lampung dan Palembang. Tiap sub propinsi dikepalai oleh Gubernur Muda yang bertindak sebagai koordinator dari Keresidenan dan jawatan pemerintah yang ada di wilayahnya.Pemerintahan Sumatera Utara Jrjalankan sesuai dengan maklumat Gubernur Sumatera Utara tanggal 30 Agustus 1946, yang :renyatakan bahwa pemerintah propinsi disesuaikan dengan pemerintahan
:usat.Pembentukan DPR Sumatera menjadi Daerah Otonom yang dilegalisasi oleh :emerintah pusat. Ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 1974 yang :lenyatakan dengan tegas bahrva Propinsi Sumatera Utara dijalankan oleh Gubernur dan ilserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Eksekutif.Pemerintah Daerah Sumatera Utara berhubungan langsung dengan Pemerintah Pusat dan berada di bawah \{enteri-Menteri dan selanjutnya dalarn Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 1974 dinyatakan \ ang merupakan daerah otonom di Sumatera adalah Keresidenan dan daerah- daerah yanh dituryuk sebagai daerah otonom.Kepernimpinan Gubernur Muda di setiap sub propinsi oerjalan terus sebagai suatu daerah administratif yang dalarn prakteknya mengatur rumah tangganya masing-masing, sehingga propinsi Sumatera Utara seolah-olah terdiri atas 3 propinsi.Pemerintah Pusat menyadari hal tersebut lalu menetapkan UU No 10/ 1948 tentang pembagian Sumatera menjadi 3 Propinsi, yaitu : I Propinsi Sumatera Utara l.Propinsi Sumatera Tengah 3 Propinsi Sumatera Selatan Pada tanggal 13 Desember 1948 untuk pertama kalinya dilantik anggota DPRD Tingkat I Sumatera Utara yang bertempat di Tapak Tuan, yang anggota - anggotanya berasal dari nasing - masing sub propinsi terdahulu. Dengan Undang - Undang No 24 I 1956 libentuklah Propinsi Aceh dibekas Keresidenan Aceh, dengan demikian Propinsi Sumatera tara otomatis menjadi tersendiri dari Keresidenan Sumatera Timur dan Tapanuli. Sebagai Pelaksanaan Undang - Undang No. 10 I 1974 dan Undang- Undang Tertanggal 15 \pril 1948 tentang penetapan Kornisariat Pemerintahan Pusat di Sumatera yang kemudian liubah menjadi Peraturan Pemerintah No 42 I T948 maka komisariat ini rnenjalankan tugas iubernur Sumatera sehingga tugas - tugas tersebut diserahkan kepada pelaksananya. (ornisariat Pusat di Sumatera yang berkedudukan di Bukit Tinggi dipimpin oleh Mr. Teuku \1 Hasan. Berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun2014 :entang Pemerintahan Daerah, Alat Kelengkapan DPRD (AKD) Provinsi terdiri dari: : Pirnpinan r Badan Musyawarah (Bamus)
c.Komisi d. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) e.Badan Anggaran (Banggar) f.Badan Kehormatan (BK) g Alat Kelengkapan Lain (dibentuk melalui Rapat Paripurna) l.Kepemimpinan Sesuai peraturan perundang-undangan, DPRD Provinsi yang beranggotakan: 35-44 orang dipimpin oleh 1 ketua dan 2 wakil ketua;45- 84 orang dipimpin oleh I ketua dan 3 wakil ketua; dan 85-100 orang dipirnpin oleh 1 ketua dan 4 wakil ketua. Pimpinan DPRD Sumut terdiri dari 1 Ketua dan 4 Wakil Ketua yang berasal dari partai politik peralh kursi dan suara terbanyak secara berurutan Berikut ini adalah daftar Ketua DPRD Sumut dalam ernpat periode terakhir. l.Badan Musyawarah (Banmus) \{eskipun para anggota DPRD dipilih secara demokratis dan langsung oleh rakl,at melalui ?emilu, tetapi tidak mudah untuk menemukan apa dan siapa alat kelengkapan DPRD ?rovinsi, Kabupaten dan Kota yang bemarna Bamus dalam tIU No. l7l20l4 sebagaimana :elah diubah dengan UU No. 4212014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3 Z0I4). -'ati diri Bamus DPRD Kabupaten justru diatur dalam Peraturan Pemerintah (pp) yang .ebenarnya juga tidak adaamanat dari UU tentang MD3 2014. Pasal 375 ayat (3) iru UO: :014 hanya menyatakan: "Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, susunan, serta 'r ervefl?Ilg dan tugas alat kelengkapan DPRD kabupatenlkota diatur dalam peraturan DpRD "abupaten/kota tentang tata tertib." \'lenurut Pasal 46 PP No. 1612010, Bamus adalah alat kelengkapan DpRD yang :ersifat tetap dan dibentuk pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD serta ditetapkan :relalui Rapat Paripurna. Kornposisi keanggotaan Bamus DPR berlumlah paling banyak .etengah dari jumlah anggota DPRD, terdiri atas unsur-unsur fraksi berdasarkan perimbangan ,rm lah anggota fraksi masing-masing. 10
Struktur organisasi Bamus terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota. Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya merupakan Pimpinan Bamus sekaligus merangkap anggota. Sekretaris Bamus drlabat oleh Sekretaris DPRD tetapi tidak merangkap sebagai anggota Bamus. Menyimak bahwa komposisi keanggotaan Bamus terdiri atas wakil semua fraksi yang ada di DPRD tersebut di dipimpin oleh Ketua DPRD, maka Bamus dapat disebut sebagai miniatur Dewan.Sebagai miniatur Dewan, posisi Bamus sangat strategis yaitu sebagai perencana, "pernadam kebakaran" atas deadlock nya kuorum rapat paripurna. Kerena itu Bamus juga menjadi hulu dari baik atau buruknya kinerja Dewan maupun anggotanya. Sebab tugas Bamus menurut Pasal4T PP No. l6l2Arc meliputi. .menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka rvaktu penyelesaian rancangan peraturan daerah, dengan tidak mengurangi kervenangan rapat paripurna untuk mengubahnya; .memberikan pendapat kepada pirnpinan DPRD dalam menentukan garis kebljakan yang rnenyangkut pelaksanaan tugas dan wervenang DPRD; .meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk rnemberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing- masing: .menetapkan jadwal acata rapat DPRD; . memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan; . merekomendasikan pernbentukan panitia khusus; dan .nelaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Badan Musyawarah. renurut Pasal 63 dan 64 PP No. 1612010, Bamus juga merupakan pernberi :ertirnbangan perlu atau tidaknya dibentuk Panitia Khusus DPRD dan penetapan jadwal serta .:giatan acara selama masa reses. Bahkan menurut Pasal 66 ayat (3) PP tersebut, Rapat ::ripurna DPRD diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRD berdasarkan ::iri al rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah. 卜,onllsl 11
Sesuai ketentuan perundang-undangan, DPRD Provinsi yang beranggotakan 35-55 orang dapat membentuk 4 komisi dan DPRD Provinsi yang beranggotakan lebih dari 55 orang dapat membentuk 5 komisi. DPRD Sumut memiliki lima komisi sebagai berikut: 'Komisi A Bidang Pemerintahan .Komisi B Bidang Perekonomian .Komisi C Bidang Keuangan .Komisi D Bidang Pembangunan .Komisi E Bidang Kesejahteraan Rakyat 4. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA ) Badan Pembentukan Perda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna. Tugas Badan Pembentukan Perda diantaranya adalah menyusun rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Properda] yang memuat skala prioritas Raperda beserta alasannya pada setiap tahun anggaran. Melakukan koordinasi dengan Komisi danlatau panitia khusus, mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan Raperda dan memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas Raperda yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah. BPP membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah dibidang perundang-undangan pada masa akhir masa keanggotaan DPRD. 5.Badan Anggaran (BANGGAR) Menurut pasal 55 PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedornan Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tugas Badan Anggaran (Banggar) DPRD adalah: a.memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalarn mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD b.melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan KUA serta PPAS;
c.memberikan saran dan pendapat kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungj arvaban pelaksanaan APBD; d.melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan gubernur bagi DPRD kabupaterVkota bersama tim anggaran pemerintah daerah; e.melakukan pembahasan bersama TAPD terhadap rancangan KUA serta rancangan PPAS yang disampaikan oleh kepala daerah; dan f.memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD. 6.Badan Kehormatan (BK) Badan kehormatan DPRD mempunyai tugas : l.Mengarnati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral para Anggota DPRD dalam rangka menjaga rnartabat dan kehormatan sesuai dengan Kode Etik DPRD 2.Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRD terhadap Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD 3.Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan/ atau pemilih 4.Menyarnpaikan laporan atas keputusan Badan Kehormatan kepada paripurna DPRD 13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.2 PENGAWASAN Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahr.va tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang di rencanakan dengan instruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan. Pengawasan yang dr-leRobert J. M Ockler berikut ini telah menjelaskan unsur- unsur esensial proses pengawasan vaitu suatu usaha sistematika untuk menetapkan standar pelaksanaan dan tujuantujuan perencanaan merancang sistem informasr, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnl'a. Islilah pengawasan dalarn bahasa Indonesia asal katanya adalah "awas", sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi saja. Sarwoto memberikan definisi tentang pengawasan sebagai berikut : "Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan auar pekerjaan- pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil )'ang dikehendaki". Manullang memberikan suatu definisi pengawasan yakni suatu proses untuk menetapkan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Kernudian Henry Favol mengatakan bahwa pengawasan adalah "Definisi pengwasan yakni pengawasan terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dengan intruksi yang telah digariskan, ia bertujuan untuk menunjukan (menentukan) keiemahan- kelemahan dan kesalahankesalahan dengan maksud untuk memperbaikinl,a dan mencegah terulangnya kembali. Pengawasan terhadap pemerintahan daerah terdirr atas pengawasan hirarki dan pengawasan fungional. Pengawasan hirarki berarti penga\\.asan terhadap pernerintah daerah yang dilakukan oleh otoritas yang lebih tinggi. Pengauasan fungsional adalah pengawasan terhadap pemerintah daerah, yang dilakukan secara fungsional baik oleh departemen sektoral maupun oleh pemerintahan yang menyelenggarakan pemerintahan umum (departemen dalam negeri). Menurut Bagir Manan sebagaiman dikutip oleh Hanif Nurcholis, menjelaskan bahwa hubungan antara perneritah pusat dengan pemerintah daerah sesuai dengan UUD 1945 adalah hubungan yang desentralistik. Artinya bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah hubungan antara dua badan hukum yang diatur dalam undang-undang terdesentralisasi, tidak semata-mata hubungan antara atasan dan bawahan. Dengan demikian pengawasan terhadap pemerintahan daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia lebih ditujukan untuk memperkuat otonomi daerah, bukan 14
untuk "mengekang" dan "membatasi". Selanjutnya, pengawasan yang dikemukakan oleh Victor M. Situmorang, pengawasan adalah setiap usaha dan tindalian dalam rangka mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai. Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terladi kesalahan dan penyimpangan yang sesunagguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lernbaga atau organisasi yang bersangkutan. 1. Tipe- Tipe Pengawasan Dilihat dari tipenya, pengawasan ini memiliki ti-ea tipe pengawasan, yaitu . a. Pengawasan pendahuluan (steering controls). Pengawasan ini direncanakan untuk rnengatasi masalah-masalah atau penyimpanganpenyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu kegiatan tertentu diselesaikan. b. Pengawasan yang dilakukan bersama dengan pelaksanaan kegiatan (Concurrent Contrls). Pengawasan ini dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Tipe pen_sa\\asan ini merupakan proses dimana aspek tertentu harus dipenuhi dahulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan atau menjadi semacam peralatan "double check" yang lebih menjamin ketetapan pelaksanaan suatu kegiatan. c. Pengawasan umpan balik yaitu pengawasan yang megukur hasil-hasil dari kesiatan tertentu yang telah diselesaikan. Menurut Handayaningrat Pengawasan ialah suatu proses dirnana pirnpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan -vang telah ditentukan Melihat dari tipe-tipe pengawasan tersebut maka suatu pemenntah vang baik perlu rnelakukan pengawasan terhadap bawahanya dengan melihat proses pelaksanaan program atau hasil dari kegiatan yang telah diselesaikan. 2. Maksud dan Tujuan Pengawasan Maksud dan tujuan pengawasan menurut Handayaningrat adalah : a. Untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penl'impangan, ketidaksesuaian penyelenggaraan yang lain-lain yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan. 15
b. Agar hasil pelaksanaan peke{aan diperoleh secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. 3. Prinsip- Prinsip Pengawasan Handayaningrat mengemukakan bahwa . a. Pengarvasan berorientasi paa tujuan organisasi b. Pengawasan harus obejktif, jujur dan mendahulukan kepentingan umurl. c. Pengarvasan harus berorientasi terhadap kebenaran menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku, berorientasi terhadap kebenaran tujuan dalam pelaksanaan pekerjaan. d. Pengawasan harus menjamin sumber daya dan hasil guna peke{aan. e. Pengawasan harus berdasarkan atas standar yang objektif, teliti dan tepat. f. Pengawasan harus bersifat terus menerus g. Hasil pengawasan, harus dapat memberikan umpan balik terhadap perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan, perencanaan serta kebijaksanaan waktu r ans akan datang. Pelaksanaan Pengar.vasan Kewenangan Pemerintah dilakukan oleh: a. Pihak Pemimpin pada masing-masing Organisasi perangkat daerah b. Pihak luar organisasi Perangkat Daera, seperti Auditor/ BPK/ KPK/ Inspektorat Adapun syarat-syarat untuk rnenjalankan pengawasan yang baik yaitu : a. Pengawasan harus mendukung sifat dan kebutuhan kegiatan pemerintah b. Pengar.vasan harus melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi dengan segera c. Pengawasan harus mempunyai pandangan kedepan d. Pengawasan harus objektif, teliti dan sesuai dengan standar yang digunakan. e. Pengawasan harus luwes dan fleksibel f. Pengawasan harus serasi dengan pola organisasi. g. Pengawasan harus ekonomis h. Pengawasan harus mudah dimengerti. 16
i. Pengawasan harus diikuti dengan perbaikan atau koreksi. 4. Proses Pengarvasan Pemerintah ‐ a. Pengarvasan Preventif dan Refressif Pengawasan terhadap penyelenggaraan pernerintah ‐ ― ― ‐ daerah dilakukan secara preventif dan secara represif. Pengawasan prefentif dilakukan sebelu ― ― ― ‥ suatu keputusan pememerintah daerah mulai berlaku dan terhadap peraturan Daerah sebelum l l l peraturan itu diundangkan pengawasan preventif tidak dilakukan terhadap semua keputusan 重 棧 慢 atau peraturan mengenai hal-hal tertentu, yang menurut ketentuan dalam Peraturan 1 1 l E Pernerintah atau Undang-Undangbaru dapat berlaku sesudah memperoleh pengesahan dari E E E pejabat yang berwenang. Wujud dari pengawasan preventif ialah memberi pengesahan atau E E E I tidak pengesahan. Pengawasan secara repressif dapat dilakukan pada setiap saat dan terhadap I 隆 躍 睡 semua keputusan dan Peraturan Daerah. Wujud dari pengawasan represif ialah membatalkan 睡 踵 E atau menangguhkan berakunya suatu Peraturan Daerah. Menangguhkan merupakan suatu E E E tindakan persiapan dari suatu pembatalan, akan tetapi yang demikian itu tidak berartr bahrva E E E E setiap pembatalan harus selalu didahului oleh suatu penangguhan, ataudengan perkataan lain, pembatalan dapat dilakukan tanpa adanya penangguhan lebih dahulu. Instansi ),ang berwenang menjalankan pengawasan adalah pej abat berwenang. E E 雷 ― 睡 睡 ― □ 鵬 曜 E b. Pengawasan Aktif dan Pasif Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai, bentuk "Pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan "Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh (pasif) yang dilakukan melalui, " Penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggungjawaban yang diserttai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran". Disisi lain, Pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran lormil menurut 暉 睡 曰 E E E E E 巨 鵬 冒 鵬 躍 躍 亜 ■ 騒 ■ hak (rechmatigheid) adalah "pemeriksaan terhadappengeluaran apakah telah sesuai dengan 睡 E E E peraturan, tidak kadaluarsa, dan hak itu terbukti kebenaranya". Sementara. hak berdasarkan kebenaran materil mengenai maksaud tujuan pengeluaran ( doelmatighid) adalah "pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu E 腱 E 睡 馨 腱 E E 睡 鵬 pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang sederhana mungkrn 睡 E 藤 E E E E E 睡 睡 睡 腱 ■ 睡 睡 睡 睡 睡 ■ 鵬 ■ E 睡 睡 UNIVERSITAS MEDAN AREA □ 睡 睡 17 睡
BAB III METODOLOGI PELAKSANAAN KKL 3.1 TEMPAT /TANGGAL KKL Adapun lokasi praktek kuliah kerja lapangan penulis adalah di Kantor DPRD Sumatera Utara yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 5, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota medan, Sumatera Utara. Kegiatan KKL ini dilaksanakan mulai tanggal 13 Juli 2020 sarnpai dengan tanggal 12 Agustus 2020. 3.2 METODOLOGI PELAKSANAAI{ KKL Dalam Kuliah Kerla Lapangan (KKL) ini metode pelaksanaan yang diambil yaitu metode studi kasus. Dirnana menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang diambil, yaitu. l.Observasi Observasi langsung dalam penelitian ini merupakan pengamatan langsung yang dilakukan di DPRD Sumatera Utara. Observasi dilakukan untuk mendapatkan data mengenai,kegiatan yang dilakukan pada waktu tertentu, memperhatikan apa yang terjadi, mendengarkan, menanyakan, mempelajari kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan kasus yang dibahas 2.Dokumentasi Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, maupun elektronik dari seseorang (Sugiyono, 2010. 329) lnformasi-inforrnasi yang digunakan berasal dari berbagai sumber, baik yang dihasilkan sendiri maupun dari surnber lainnya. Data dokumentasi ini didapatkan berdasarkan dari catatan , dan buku vang berkaitan langsung dengan objek penelitian 18
3.3 RANGKU■IAN PERKEJAAN SELAPIA KKL NO. HAR1/ TANGGAL ICEGIATAN HARIAN 1 Scnln 13/07/2020 Perkenalan di tempat KKL mendapat pengarahan 2. Sclasa Mengarsipkan nota perjalanan Dinas/ 14/07/2020 Kunker ke daerah 3. Rabu 15/07/2020 Menyusm arsip surat masuk ke kollllsi A DPRD― SU Wengantar Surat Kamis 4 16/07/2020 Ⅵcmbutt Surat RDP Jum江 5. 17/07/2020 Mengikuti raptt dengar 6 Scnln 20/07/2020 pendapat(RDP)antam komisi A DPRD‐SU dengan OPD Pemprov... SU 7 Sclasa 21/07/2020 Mengikuti rapat LPPJ antara Komisi A DPRD-SU dengan 7 OPD Pemprov-SU 19 KETERANGAN Pada hari pertama ini kami tidak banyak melakukan kegiatan. Karni hanya melakukan perkenalan dan mendapat pengarahan tentang pembagian tugas harian di lokasi kkl Menyusun nota perjalanan Dinasi kunker anggota Komisi A DPRD-SU ke daerah Diberikan tugas untuk menvusun kembali surat-surat masuk dan tahun 2019 * 2020 (yg terbaru) Mengantar surat dari komisr A ke lainnva untuk komisi yang pemberitahuan undangan rapat dengar pendapat (RDP) Ditugaskan untuk membuat surat a undangan untuk rapat dengar pendapat (RDP) antara komisi A DPRD-SU bersama OPD Pemprov- SU Mendengarkan dan menganalisi seperti apa jalannya rapat dengar pendapat untuk pertama kalinl'a dan belajar memahami fungsi pengawasan Komisi A DPRD-SU melalui RDP Rapat LPP" adalah rap激 pcrtanggungjawabanOPDPcmprov ―SU yang dilaporkan kcpada Kolnisi A DPRD― SU
― Diberikan tugas untuk menyusun surat- Menyusun surat kunker Rabu surat yang diperlukan untuk kegiatan 8. anggota 22/07/2020 kunj ungan kerja anggota komisi A ke Tapsel Komisi A DPRD-SU Membuat surat untuk rapat pendapat (RDP) antara komisi A DPRD-SU Ditugaskan untuk membuat surat dengar undangan untuk rapat dengar pendapat (RDP) antara kornisr A DPRD-SU Kamis 9, 23/07/2020 bersama Masyarakat. dengan masyarakat Jumat Membuat notulen hasil rapar dengar Membuat rangkuman 10. 24/07/2020 pendapat untuk diarsipkan Audiensi ini membahas tentang bagaimana maraknya penyebaran hasil RDP Audiensi Antara Komisi A dan oflnas GANNAS (Gerakan Anti Scnln narkoba di sumut sekaligus perkenalan diri orrnas GANNAS sebagai ormas yang ikut membantu 27/07/2020 Narkoba Nasional) pemerintah dalam mengurangi dan memberantas penyebaran narkobd di sumatera utara. RDP Komisi A bersama RDP (Rapat Dengar Kominfo Pendapat) Selasa 28/07/2020 RDP Komisi A bersama masyarakat desa kuala getah - RDP komisi A bersama KPID 12. RDP (Rapat Dengar RDP komisi A bersama PT. Naga Jaya, Yayasan Apindo Sumut dan Gapoktan Pendapat) Rabu 29/07/2020 13 tentang perizinan perluasan tanah dan sengketa tanah. UNIVERSITAS MEDAN AREA 20
14. (alnis 30/07/2020 Izin tidak masuk 15 "umat 31/07/2020 Libur ldul Adha 16. Scnin Э3/08/2020 Izin tidak lnasuk 17. Sclasa Э4/08/2020 Menyusun kunkeranggota kornisi surat A ke Toba 18. Rabu Э5/08/2020 Rapat Kerja Dengar Pendapat (RKPJ) LDP Komisi A DPRD 19. Kamis 〕6/08/2020 Sumut 21 Izin tidak masuk Libur ldhul Adha izin tidak masuk Diberikan tugas untuk menvusun surat- surat yang diperlukan untuk kegiatan kunj ungan kerj a anggota Komisi A DPRD-SU d Rapat ke{a Pembahasan Prosrarn dan Anggaran BNN Sumut deniran Komisi A DPRD Sumut RDP Komisi A bersama PT. Cisadane dan Ibu Nadimah terkait Permasalahan sengketa tanah RDP Komisi A bersama PT.
F ‥ ‥ l l l Leadong dan masyrakat terkait pennasalahan lahan Leadongdanmasyaraka tterkaitpennasal anhan sengketa tanah. Mengarsip surat Wenyusun dan merapikan surat masuk Jumat )710812020 20. masuk Vlembantu mengarsip surat masuk atau Mengarsip Senin t010812020 <eluar Komisi A DPRD komisi A Sumut Mengikuti kegiatan Rapat paripurna Rapat Paripurna Selasa 11t08t2020 22. DPRD bersama Gubernur Sumut Sumut Iari Tcrakhir KKL Kegiatan perpisahan KKL Rabu 1210812020 23. UNIVERSITAS MEDAN AREA 22
BAB IV PENIBAHASAN 4.1 PEMERINTAHAN UMUM Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dirnaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan Daerah di Indonesia terdiri dari Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas kepala daerah dan Dervan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh Perangkat Daerah a. Pembagian Urusan Pemerintahan Urusan pernerintahan berdasarkan [fU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan daerah. 1. Urusan Pemerintahan Absolut Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnva menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Dalam menyelenggarakan urusan pemenntahan absolut, Pemerintah Pusat dapat melaksanakan sendiri atau melirnpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi. Urusan pemerintahan absolut rneliputi. politik luar negeri; pertahanan; keamanan; yustisi; Moneter dan fiskal nasional: dan Agama.[] 23
2. Urusan Pemerintahan Konkuren Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dan menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah serta didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan ekstemalitas, serta kepentingan strategis nasional. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pernenntahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. 3. Urusan Pernerintahan Wajib Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelavanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi. pendidikan; kesehatan; pekerjaan unurn dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukirnan; ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
sosial. メa π Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar mdliputi:
tenaga kerja; pernberdayaan perempuan dan pelindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependuduhan dan pencatatan sipil; pernberdayaan masyarakat dan Desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olahraga; statistik;
persandian;
kebudayaan;
perpustakaan; dan
kearsipan. ″ヽ フ Urusan Pernerintahan Pilihan Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi: kelautan dan perikanan; pariwisata; perlanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; perdagangan; perindustrian; dan transmigrasi. 6. Urusan Pemerintahan Umum Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kertenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/wali kota di wilayah kerja masing-masing dibantu oleh Instansi Ver-tikal. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, gubernur bertanggunu jariab kepada Presiden melalui Menteri dan bupati/wali kota bertanggung jawab kepada Nlenteri rnelalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan umum meliputi: . pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal lka serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesi a: pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa; pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional; penanganan konfl ik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, 25
koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pernerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasl lranusia, pemerataan, keadilan, keistimervaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasi la. dan
pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan ke*enangan Daerah
dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal. 4.2 PEGAWASAN KOMISI A DPRD SUMATERA UTARA TER}IADAP PEMERINTAHAN UMUM Untuk menciptakan good governance dibutuhkan adanya pegawasan terhadap kekuasaan hal ini dilakukan oleh Komisi A DPRDSU terhadap Kebijakan-kebijakan van_u diarnbil oleh Pemprov Sumatera utara . diadakannya Rapat dengar pendapat ( RDP ) ]'ang dilakukan oleh Komisi A DPRDSU terhadap Organisasi perangkat daerah ( OPD) Sumatera utara ,vang bermitra dengan Komisi A DPRDSU seperti RDP yang dilakukan diruang rapat Komisi A pada tanggal 20 juli 2020 dengan Inpektorat Provinsi sumatera utara,Brro Otonorni daerah dan kerjasama setdaprovsu dan Kesatuan bangsa dan politik Provsu. Rapat tersebut rnenjelaskan program kerja dan aflggaran yang disampaikan masing-masing Ot)P vang mengikuti rapat dengar pendapat. Disini DPRDSU dalam hal ini Komisi A mendengarkan dan memberikan saran salah satu fungsi pegawasan terhadap pemerintahan umurr Jika ada yang kurang cocok DPRDSU dalam hal ini Komisi A bisa memberikan masukkan untuk ― ‥ , ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ i dijalankan OPD yang diberi masukkan. Inilah salah satu tugas legislatif khususnva Komisi A L ‥ ‥
‥ 目 DPRDSU dalam bentuk pengawasan pemerintahan Sumatera utara.Harus bersinergi dengan 日 ξ l 菖 覆 Pemerintahan provinsi untuk mewujudkan kesej ahteraaan rakyat E E E 焉 F E E 目 Gambar 1.1 Rapat dengar pendapat ( RDP ) bersama dengan utara,Biro Otonomi daerah dan kerjasama setdaprovsu dan Inpektorat Provinsi sumatera 瞳 L 震 L 摩 朦 Kesatuan bangsa dan politik E F 臨 巨 腱 Provsu 魔 L E E E E E E E E E 腱 曜 鵬 E E 睡 E E E E E E 臓 腱 震 朧 睡 睦 睡 藤 膠 UNIVERSITAS MEDAN AREA 朦 睡 睡 廣 睡 "
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN KESIMPULAN Kuliah Kerja Lapangan (KKL) rnerupakan salah satu mata kuliah walib dalam setiap perkuliahan untuk menyelesaikan program studi yang diambil. Dimana, KKL adalah bentuk kegiatan dilakukan mahasisrva/i untuk terjun langsung dalarn dunia kerja di instansi atau perusahan-perusahan terkait. Agar mahasiswa/i dapat merasakan langsung dunia keqa. Kuliah Kerja Lapangan (KKL) ini tidak hanya bermanfaat bagi mahasisu'a untuk terjun langsung kedalam dunia kerja dan merasakan apa yang ada di lapangan, tetapi Kuliah Kerta Lapangan ini juga mempunyai manfaat untuk Fakultas Fisipol Universitas Medan Area itu sendiri dan dan Instansi terkait. Salah satu manfaat Kuliah Kerla Lapangan ba-si Fakultas Fisipol Universitas Medan Area, yaitu: a) Menjalin hubungan dan keqasama vang baik antara Fakultas Fisipol Universitas Medan Area dengan instansi dalam pelaksanaan Praktik Kuliah Kerja Lapangan pada waktu yang akan datang. b) rnenrperoleh umpan bahk dalam upava penyempurnaan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan lingkungan instansi perusahaan serta tuntutan pembangunan pada umumnya. c) rnengetahui atau menilar kemampuan mahasiswa dalam menyerap dan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di rnasa perkriiahan Dan Dalam menwujudkan good govennent harus ada pengawasan legisiatif terhadap eksekutif agar tidak terjadi kekuasaan yang absolut dan untuk menciptakan keselahteraan rakyat provinsi sumatera utara SARAN Saran terhadap komisi A DPRDSU dalam rnenjalankan tugas sebagai ri'akil rak.vat harus benar-benar merakyat ikhlas membantu pennasalahan rakyat karena hanva pada u,akil rakyat rnereka berharapa besar terhadap masalah yang mereka jalani. 27
DAFTAR PUSTAKA ‐ smut.ptov.2o.ld daerah di lndonesia#:〜 :text=Urusan%20pemerintahan dig‖ ib.uinsgd.ac.id 28