HUKUM NIKAH SIRRI DALAM PANDANGAN NU DAN MUHAMMADIYAH SKRIPSI DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM OLEH : MUHAMMAD ZAINI NIM: 04360020 PEMBIMBING: FATHORRAHMAN, S.Ag., M.Si. WITRIANI, SS., M.Hum. PERBANDINGAN MADZHAB DAN HUKUM FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2011
ABSTRAK Penelitian ini mengangkat tentang nikah sirri dalam pandangan NU dan Muhammadiyah. Nikah sirri merupakan polemik yang terjadi di Indonesia, baik wacana yang berkembang di masyarakat ataupun di dunia akademik. Isu yang berkembang di masyarakat adalah prihal sah tidaknya nikah sirri terkait kebolehan nikah sirri di Indonesia dan pemidanaan yang tertuang dalam Rancangan Undang- Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan. Isu ini pun menarik respon penolakan dari NU karena bertentangan dengan Syari>'at Islam. Akan tetapi tidak dengan Muhammadiyah yang justru tidak mengesahkan nikah sirri. Skripsi ini membandingkan pandangan NU dan Muhammadiyah terhadap nikah sirri dari sudut metodologi penggalian hukumnya. Nikah sirri yang berkembang di Indonesia adalah pernikahan yang sah secara syar'i akan tetapi tidak dicatatkan di KUA sebagaimana diatur dalam undang-undang no. 1 tahun 1974 tantang pernikahan. Kedua organisasi ini memiliki pandangan yang berbeda dalam menyikapi hokum nikah sirri dalam konteks tersebut, sesuai dengan perbedaan tradisi keintelektualan masing-masing. Bagi NU yang menyandarkan penggalian hukumnya pada pendapat para ulama' terdahulu, memutuskan nikah sirri itu sah dan hukum Negara tidak bisa melarang apa yang telah sah ketentuannya dalam Islam. Lain halnya dengan Muhammadiyah yang mendasarkan pandangannya langsung pada al-Qur'an dan al-Hadits dengan penalaran us}u>li>, bependapat bahwa nikah sirri hukumnya tidak sah dan wajib mencatatkan pernikahan di depan Pegawai Pencatat Nikah. Disamping itu, Muhammadiyah memandang undang-undang pernikahan no. 1 tahun 1974 sebagai bentuk jaminan pernikahan. Kekhawatiran akan terjadinya ketidak adilan dalam perkawinan menjadi alasan yang paling kuat bagi Muhammadiyah. Penulis menggarap skripsi ini sebagai sebuah penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode us}u>li> yang menelaah metode penggalian hukum NU dan Muhammadiyah. Sedangkan data-data mengacu pada keputusan Lajnah Bahtsul Masa'il di Rembang dan keputusan Majlis Tarjih. Penelitian ini tidak berdasrkan pada keputusan NU dan Muhammadiyah secara institusional, akan tetapi secara kultural. Lajnah Bahtsul Mas'il dan Majlis Tarjih dan Tajdid merupakan tradisi keintelektualan dan kelembagaan kedua Organasasi tesebut. Berbagai persoalan keagamaan dan kemasyarakatan dibahas di sana sebagai bentuk kontrol dan penyelesaian masalah masyarakat. Selebihnya peneletian ini ingin menghadirkan kekayaan keintelektuan Islam di Indonesia yang patut dibanggakan. v
KATA PENGANTAR ﻢﻴﺣﺮﻟا ﻦﻤﺣﺮﻟا ﷲا ﻢﺴﺑ ﺪﻬﺷأ . و ضرﻷا تاﻮﻤﺴﻟا ﻖﻟﺎﺧ رﺎﻬﻨﻟا و ﻞﻴﻠﻟا ﺐّﻠﻘﻣ ﻦﻴﻤﻟﺎﻌﻟا ّبر ﷲ ﺪﻤﺤﻟا ﻰﻠﻋ ﻢﻠﺳو ﻞﺻ ﻢﻬﻠﻟا . ﻪﻟﻮﺳرو ﻩﺪﺒﻋ اﺪﻤﺤﻣ نأ ﺪﻬﺷأ و ﷲا ﻻا ﻻ ﻪﻟا نأ و ﻖﻠﺨﻟا ﻢﻴﺣﺮﻟا ىذ ﺐﻠﻘﻟا ﻦﻳﺮﺧﻷا و ﻦﻴﻟوﻷا ﺪﻴﺳ ﻪﻘﻠﺧ فﺮﺷأو ﻪﻠﺳر مﺮآا . ﻦﻴﻌﻤﺟأ ﻪﺑﺎﺤﺻأو ﻪﻟا ﻰﻠﻋو ﺪﻤﺤﻣ ﺎﻨﻴﺒﻧ ﻢﻴﻈﻌﻟا Puji syukur yang tiada terkira penulis panjatkan ke hadlirat Allah SWT. atas segala karunia dan rahmatnya, sehingga penulis bisa merampungkan tugas akhir ini, yang kalaupun tidak sempurna bisalah memenuhi perannya sebagai persyaratan akademik. Menulis sebuah skripsi adalah pekerjaan yang cukup melelahkan, terutama di saat penulis dilanda kekhawatiran meninggalkan dunia kemahasiswaan yang penuh gejolak. Menelusuri berbagai literatur, duduk berjam-jam di depan komputer, merumuskan tema dan kemudian mendiskusikannya dengan beberapa orang kawan merupakan proses tekhnis yang harus dilalui. Tetapi tuntutan dan kerisauan akan masa depanlah yang membuat stamina penulis turun-naik. Kerisauan yang bisa jadi menghinggapi rata-rata mahasiswa semester akhir, tentang dimanakah akhirnya tempat serta fungsinya dalam kehidupan masyarakat. Mengingat bahwa menjadi sarjana cuma awal dari perjalanan panjang yang jauh lebih rumit. Penulis menyadari bahwa hadirnya skripsi ini dalam bentuknya yang sekarang hanya dimungkinkan berkat dorongan dan bantuan dari banyak pihak. vi
Untuk itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada : 1. Bapak Prof. Dr. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2. Bapak Budi Ruhiatuddin, SH M.Hum., selaku Ketua jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum. 3. Bapak Fathorrahman, S.Ag., M.Si., sebagai pembimbing I dengan segala kebijakan dan persahabatanya yang berharga. 4. Witriani, SS., M.Hum., sebagai pembimbing II. Terimakasih atas keramahannya. 5. Bapak Drs. H. Fuad, MA., disamping Penasehat Akademik, anda adalah salah satu dosen yang memuaskan keilmuan saya di ruang kelas. Terimakasih. 6. Para Dosen yang sangat berkompeten, Agus Moh. Najib, Wawan Gunawan, Yudian, Fuad Zein, dll. yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Terimakasih. 7. Almarhumah Nyai' dan almarhum Kaeh atas segala dedikasi dan pengorbanannya selama ini. Saudara-saudara saya, Kyai Mahmud Ali wafa & Jamilah, Ummi Kulsum & Haidlori, yang telah memberi semangat dan berkorban materi di akhir perjuangan saya menghajar SI yang nggak menang- menang. Terimakasih. 8. Istri yang telah (dan akan lagi) melahirkan anugerah terindah seorang gadis kecil nan cantik bernama Indana Maiza Zharifa. Untuk merekalah skripsi ini terpersembahkan, sebab tanpa mereka, mungkin penulis masih nggelandang di vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1998 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987. Konsonan Tunggal Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan ا alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ب ba' b be ت ta' t te ث ׁsa' ׁs es (dengan titik di atas) ج jim j je ح ha' h} ha (dengan titik di bawah) خ kha' kh ka dan ha د dal d de ذ żal ż zet (dengan titik di atas) ر ra' r er ز zai z zet س sin s es ش syin sy es dan ye ص s}ād s{ es (dengan titik di bawah) ض d}ad} d} de (dengan titik di bawah) ط T}a' t} te (dengan titik di bawah) ظ Z}a' z} zet (dengan titik di bawah) ع 'ain ` koma terbalik di atas غ gain g ge ف fa' f ef ق qāf q qi ك kāf k ka
ل lam l 'el م mim m 'em ن nun n 'en و wawu w w ﻩ ha' h ha ء hamzah ' apostrof ي ya' y ye Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap ﻦﻳﺪﻘﻌﺘﻣ ditulis muta'aqqidīn ةﺪﻋ ditulis 'iddah Ta' marbutah 1. Bila dimatikan ditulis h ﺔﺒه ditulis hibah ﺔﻳﺰﺟ ditulis jizyah (ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). a. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h ءﺎﻴﻟوﻷا ﺔﻣاﺮآ ditulis karāmah al-auliyā' x
1 2 b. Bila ta` marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t. ﺮﻄﻔﻟا ةﺎآز ditulis Zakāt al fit}ri Vokal Pendek ___ Kasrah ditulis i ____ fathah ditulis a ____ dammah ditulis u Vokal Panjang 1 fathah + alif ditulis ā ﺔﻴﻠهﺎﺟ ditulis jāhiliyyah 2 fathah + ya' mati ditulis ā ﻰﻌﺴﻳ ditulis yas'ā 3 kasrah + ya' mati ditulis ī ﻢﻳﺮآ ditulis karīm 4 ditulis ū dammah + wawu mati ditulis furūd} ضوﺮﻓ Vokal Rangkap Fathah + ya' mati ditulis ai ﻢﻜﻨﻴﺏ ditulis bainakum fathah + wawu mati ditulis au لﻮﻗ ditulis Qaulun xi
Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof ﻢﺘﻥأأ ditulis a'antum تﺪﻋأ ditulis u'iddat ﻢﺕﺮﻜﺷ ﻦﺌﻟ ditulis la'in syakartum Kata Sandang Alif + Lam Bila diikuti Huruf Qamariyyah ن ﺁﺮﻘ ﻟا ditulis al-Qur' ān سﺎﻴﻘﻟا ditulis al-Qiyās Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya. ءﺂﻤﺴﻟا ditulis as-Samā' ﺲﻤﺸﻟا ditulis asy-Syams Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya. ضوﺮﻔﻟا يوذ ditulis żawī al-furūd} ﺔﻨﺴﻟا ﻞهأ ditulis ahl as-sunnah xii
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ... ... i HALAMAN NOTA DINAS ... ... ii HALAMAN PENGESAHAN ... . iv ABSTRAK ... ... v KATA PENGANTAR ... . vi TRANSILETERASI ... ix DAFTAR ISI ... xiii BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ... ... 1 B. Rumusan Masalah ... 6 C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ... 7 D. Telaah Pustaka ... . 8 E. Kerangka Teori ... 11 F. Metode Penelitian ... 16 G. Sistematika Pembahasan ... .. 18 BAB II PANDANGAN UMUM TENTANG NIKAH SIRRI A. Pengertian Nikah Sirri ... .. 20 B. Nikah Sirri dalam Kajian Fiqh ... . 24 C. Nikah Sirri dalam Tinjauan Undang-Undang di Indonesia ... .. 29 D. Akta Nikah ... 33 xiii
BAB III NIKAH SIRRI DALAM PANDANGAN NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH A. NU dan Lajnah Bahtsul Masa'il 1. Nahdlatul Ulama' ... 37 2. Lajnah Bahtsul Masa'il ... .. 39 a. Sejarah Berdirinya ... 39 b. Metode Istinba>t} Lajnah Bahtsul Masa'il ... . 40 B. Muhammadiyah dan Majlis Tarjih 1. Muhammadiyah ... .. 42 2. Majlis Tarjih ... ... 44 a. Sejarah Berdirinya ... 45 b. Metode Istinba>t} ... ... 46 C. Nikah Sirri dalam Pandangan Nahdlatul Ulama' 1. Hasil Keputusan Bahtsul Masa'il Rembang ... .. 48 2. Istinba>t} Hukum ... 50 D. Nikah Sirri dalam Pandangan Muhammadiyah 1. Hasil Keputusan Majlis Tarjih ... ... 53 2. Metode Istinba>t} ... . 54 BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN ATAS PANDANGAN NU DAN MUHAMMADIYAH TERHADAP HUKUM NIKAH SIRRI A. Hukum Nikah Sirri: Sebuah Penalaran Ushu>liy dan Fiqhi>y ... 57 B. Relasi Undang-Undang Perkawinan dengan Tujuan Pensyari'atan . 62 xiv
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan ... 65 B. Saran-Saran ... ... 66 DAFTAR PUSTAKA ... 68 LAMPIRAN A. Keputusan Bahtsul Masa'il Rembang ... .. I B. Keputusan Majlis Tarjih ... IV C. Terjemah ... . IX D. Riwayat Hidup ... XI xv
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Perkawinan merupakan perjanjian yang sakral antara sepasang laki-laki dan perempuan. Allah menyebutnya dalam surat an-Nisa>' ayat 21 sebagai perjanjian yang kokoh (ﺎﻈﻴﻠﻏ ﺎﻗﺎﺜﻴﻣ), yang mana kata ini dalam al- Qur'a>n digunakan dalam perjanjian antara Allah dan Nabinya.1 Sebutan tersebut menggambarkan bahwa pernikahan adalah perjanjian yang sakral dan bertujuan untuk membangun hubungan yang kokoh sampai akhir hayat. Di sisi lain perkawinan dalam Islam merupakan basis dalam terbentuknya masyarakat yang kuat, karena perkawinan menjadi sarana dalam menyelamatkan keturunan dalam nasab yang jelas. Karena pentingnya sebuah perkawinan, maka Islam mengaturnya dengan tata cara yang sangat ketat. Sebuah pernikahan harus memenuhi rukun-rukun nikah, yaitu adanya kedua calon mempelai, wali, saksi, akad dan mas kawin. Dari ketentuan rukun-rukun ini, sebuah pernikahan tidak akan sah apabila satu di antaranya tidak terpenuhi. Termasuk pernikahan yang dilakukan secara diam-diam yang tidak melibatkan saksi dan tanpa 1 Kata ﺎﻈﻴﻠﻏ ﺎﻗﺎﺜﻴﻣ dijelaskan oleh Khoiruddin dengan menggunakan metode tematik dan holistik yang melihat penggunaan kata tersebut pada ayat-ayat yang lain. Lihat penjelasannya dalam bukunya, Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim : Studi Sejarah, Metode Pembaruan, Dan Materi & Status Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Keluarga Islam (Yogyakarta: Tazzafa: Academia, 2009), hlm. 219-223. 1
publikasi. Ulama' sepakat, bahwa perkawinan semacam ini tidak boleh, kerena persaksian merupakan bukti akan terjadinya sebuah pernikahan.2 Imam asy-Sya>fi'i>, Abu Hani>fah dan Ma>lik sepakat bahwa persaksian merupakan syarat sah perkawinan dan melarang perkawinan secara diam-diam, akan tetapi mereka berselisih pendapat apakah persaksian merupakan syarat sempurna perkawinan atau syarat sah dalam sebuah akad. Apabila dalam sebuah perkawinan kedua saksi diminta untuk merahasiakan perkawinan tersebut, mereka bersilang pendapat. Menurut Imam Ma>lik, perkawinan tersebut fasakh dan termasuk perkawinan diam- diam (sirri>). Sebab, menurut Ma>lik keharusan dalam sempurnanya perkawinan adalah publikasi dan persaksian berfungsi sebagai publikasi. Sedang menurut Imam asy-Sya>fi'i dan Abu Hani>fah, perkawinan tersebut bukan termasuk perkawinan yang sembunyi-sembunyi. Dengan alasan bahwa persaksian merupakan syarat sah dalam prosesi akad.3 Di Indonesia, perkawinan harus dicatat di depan pegawai pencatat nikah, sebagaimana yang diatur dalam UU Perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 2 ayat (2) bahwa, "perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku". Perkawinan yang tidak dicatatkan tidak diakui oleh Negara dan tidak memiliki kekuatan hukum. Akibatnya, jika di kemudian hari terjadi pertikaian dan persengketaan dalam pernikahan 2Dadi Nurhaedi, Nikah Di Bawah Tangan; Praktik Nikah Sirri Mahasiswa Jogja (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2003) hlm. 16-17. 3 Ibnu Rushd, Bida>yat al-Mujtahid Wa Niha>yat al-Muqtas}id, (Surabaya: Hidayah, t.t.) II: 13 2
tersebut, maka masalah dalam pernikahan yang tidak tercatat tidak bisa diajukan ke pengadilan. Istilah nikah sirri yang ada di Indonesia bermacam-macam, tergantung dari sisi mana melihatnya. Di dalam Islam, pemahaman istilah nikah sirri muncul dari Imam asy-Sya>fi'i, sebagaimana yang telah kami jelaskan di atas. Akan tetapi persoalan perkawinan sirri yang menjadi perdebatan di tengah-tengah masyarakat muslim di Indonesia adalah perkawinan yang tidak dicatat di depan Pegawai Pencatat Nikah (PPN).4 Menurut kalangan yang pro terhadap kawin sirri, perkawinan tersebut boleh dan sah menurut agama, hanya saja tidak (wajib) tercatat di KUA. Kalangan Nahdliyyin (NU) adalah satu di antaranya yang menyatakan kebolehannya, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam keputusan Bahtsul Masa'il FMPP XXI se Jawa-Madura dalam menanggapi Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan (RUU HMPABP) terkait kriminalisasi nikah sirri, poligami dan cerai yang dilakukan tidak di hadapan PPN, menyatakan bahwa undang-undang tersebut tidak bisa membatalkan perkawinan, karena secara hukum syar'i perkawinan tersebut telah sah.5 Di lain hal, 4 Lihat pemaparan beberapa istilah nikah sirri dalam Dadi Nurhaedi, Nikah Di Bawah Tangan; Praktik Nikah Sirri Mahasiswa Jogja, hlm. 159-169. 5 Bahtsul Masa'il membahas terkait rencana Kementrian Agama dalam Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS) tahun 2010, yang akan mengesahkan beberapa draf Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan. Antara lain: 1. Pasal 143, barang siapa melangsungkan perkawinan tidak di hadapan pejabat pencatat nikah, didenda paling banyak Rp 6 juta atau kurungan paling lama 6 bulan. 2. Pasal 144, melakukan perkawinan mut'ah diancam pidana paling lama 3 tahun penjara dan perkawinannya batal demi hukum. 3
dalam pandangan beberapa pengamat, kriminalisasi terhadap nikah sirri ini dianggap berlebihan, karena pelanggaran yang dilakukan hanya berupa pelanggaran administratif bukan pelanggaran pidana.6 Lebih jauh lagi, ada yang beranggapan bahwa Rancangan Undang-Undang ini dikhawatirkan mengobsesi seseorang untuk berzina daripada menikah.7 Beberapa kalangan yang menolak praktek nikah sirri beralasan bahwa perkawinan tersebut merugikan. Perempuan adalah korban yang paling dirugikan dan sering menjadi korban kekerasan. Sebab ikatan dari perkawinan sirri tidak memiliki kekuatan hukum, jika suatu saat suami meninggalkan si istri dalam perkawinan sirri, maka pihak istri tidak bisa menuntut pertanggungjawaban suami di depan hukum. Di samping itu, anak dari hasil perkawinan sirri statusnya tidak diakui oleh hukum. Setidaknya ada enam alasan yang disebutkan oleh Musadah Mulia, mengapa masyarakat tidak mencatatkan pernikahannya (menikah sirri), yaitu keinginan berpoligami, tidak memiliki identitas yang jelas, tidak direstui oleh orang tua (wali), mencari kepuasan seksual (salah satunya 3. Pasal 145, melangsungkan perkawinan dengan istri kedua, ketiga dan keempat tanpa izin dari pengadilan, dipidana denda paling banyak Rp 6 juta atau kurungan paling lama 6 bulan. 4. Pasal 146, menceraikan istri tidak di depan pengadilan didenda paling banyak Rp 6 juta atau hukuman 6 bulan penjara. 5. Pasal 147, menghamili perempuan yang belum nikah dan ia menolak mengawini, dipidana paling lama 3 bulan penjara. Lihat dalam "Hasil Keputusan Bahtsul Masa'il FMPP XXI Se Jawa-Madura Dalam 2010," angka madura, akses 18 Agustus 2010.- Peringatan Satu Abad PP. Lirboyo 02-03 Juni 6Pidana Nikah Sirri dinilai Berlebihan, akses Rabu, 17 Februari 2010. 7 Lihat dalam Draf RUU HMPAP Dorong Timbulnya Anak Tanpa Ayah, akses Jum'at, 12 Februari 2010. 4
kasus nikah mut'ah), perkawinan di bawah umur (pedolifi), dan untuk tujuan trafficking.8 Motif pernikahan seperti inilah yang dianggap berdampak buruk. Salah satu contohnya adalah poligami, yang banyak terjadi di masyarakat adalah poligami tanpa sepengetahuan istri pertama dan tanpa seijin pengadilan. Tentu poligami tersebut merugikan pihak istri, baik yang pertama (sebagai istri sah) ataupun yang kedua. Di lain hal, praktek poligami tersebut rupa-rupanya menjadi jalan pintas dalam memudahkan pelaksanaannya, karena tanpa harus meminta perstujuan istri pertama dan dari pengadilan. Kalangan yang menolak praktek nikah sirri ini setuju terhadap pencatatan perkawinan. Karena akta nikah memberikan maslahat bagi sebuah perkawinan, sebagai bukti tertulis yang berguna dalam pembuatan paspor, pembuatan akta kelahiran anak dan sebagai bukti adanya perkawinan jika terjadi sengketa di kemudian hari dan sebagainya. Akta nikah juga bisa berfungsi preventif yang bisa mencegah terjadinya penyimpangan rukun dan syarat perkawinan, baik secara hukum Islam atuapun hukum Negara, (sebagaimana yang biasa terjadi pada praktek poligami dan mut'ah). Fungsi preventif lainnya supaya tidak terjadi pemalsuan identitas, apakah sudah berstatus menikah atau belum, juga menghindari dari terjadinya akad yang yang dilarang.9 8 Siti Musdah Mulia, "Memahami Realitas Kawin Siri", Jawa Pos: Senin, 22 Februari 2010. 9 Fatwa Tarjih, "Hukum Nikah Sirri," Suara Muhammadiyah, No. 12, Th. Ke-92 (Juni 2007), 38. Lihat juga, akses 01 Juli 2010. 5
Beberapa alasan tersebut, dari sekian alasan-alasan yang lain, yang diungkapkan oleh Majlis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam memutuskan sah tidaknya perkawinan yang dilakukan tidak di depan pengadilan. Berbeda dengan keputusan NU yang mengesahkan perkawinan sirri (tidak di depan PPN), muhammadiyah tidak mensahkan perkawinan sirri. Menurut mhammadiyah fungsi pencatatan nikah hampir sama dengan fungsi saksi, bahkan lebih kuat perannya. Dalam Islam saksi berfungsi sebagai yang menegaskan sah dan tidaknya akad nikah dan sebagai bukti adanya perkawinan (publikasi). Akan tetapi seiring perkembangan waktu, saksi tidak lagi mencukupi akan terpenuhinya fungsi persaksian. Oleh karena itu Muhammadiyah mewajibkan mencatatkan perkawinan di KUA.10 Penelitian ini mencoba mengangkat dua pandangan, antara Muhammadiyah yang tidak mensahkan perkawinan sirri dan NU yang membolehkan menikah sirri. Dilihat dari peran kedua ormas besar ini, tentu pandangan akan perkawinan sirri memiliki dampak pada ummat muslim kebanyakan di Indonesia dalam menanggapi dan mematuhi perundang-undangan Indonesia umumnya dan tentang perkawinan pada khususnya. B. Rumusan Masalah Dari latar belakang yang telah penulis utarakan di atas perlulah dirumuskan beberapa pokok permasalahan, agar supaya pembahasan 10 Ibid. 6
dalam skripsi ini terfokus dan tidak melebar. Untuk itu ada beberapa poin yang menjadi rumusan dalam penelitian ini, yaitu: 1. Bagaimana pandangan Muhammadiyah dan NU tentang hukum nikah sirri> (yang tidak tercatat di KUA) di Indonesia? 2. Metodologi istinba>t} apakah yang digunakan NU dan Muhammadiyah dalam menetapkan hukum nikah sirri? C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 1. Tujuan Penelitian a. Dalam rangka menjelaskan status nikah sirri yang berkembang di Indonesia, baik menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ataupun pandangan hukum Islam secara umum. b. Untuk menggambarkan pandangan Muhammadiyah dan NU terhadap status nikah sirri, karena kedua ormas ini memiliki perbedaan metode istinba>t} dan keduanya merupakan organisasi yang memiliki pengaruh kuat bagi kebanyakan umat Islam di Indonesia. 2. Kegunaan penelitian a. Memberikan sumbangan wawasan dan keilmuan baik dalam dunia akademik maupun dalam praktek kehidupan. b. Memperluas khazanah keilmuan dalam memetakan pemikiran dua ormas besar NU dan Muhammadiyah. Dan dengan harapan hasil penelitian ini dijadikan sebagai titik tolok untuk dikembangkan lebih jauh dan mendalam pada penelitian yang lain.. 7
D. Telaah Pustaka Penelitian tentang nikah sirri ini bukanlah hal baru. Sejauh penelusuran penulis, ada beberapa buku, jurnal dan skripsi yang mengulas permasalahan nikah sirri. Penulis menemukan sebuah buku yang cukup menarik, sebuah penelitian terhadap praktek nikah sirri di kalangan mahasiswa Jogja yang dilakukan oleh Dadi Nurhaedi dengan judul buku, Nikah di Bawah Tangan; Praktik Nikah Sirri Mahasiswa Jogja. Penulis buku ini menginterview beberapa mahasiswa yang melakukan praktik nikah sirri. Menurut data yang didapat oleh Dadi, jenis pernihan sirri> yang dilakukan oleh mahasiswa (responden) adalah pernikahan yang tidak tercatat di KUA. Buku ini memberikan gambaran tentang berbagai jenis praktek kawin sirri umumnya , pada khususnya bagi mahasiswa jogja. Terkait dengan penelitian dalam (membantu) skripsi penulis, buku ini memberikan gambaran (data) sejauh mana praktetek tersebut telah mengakar di kalangan masyarakat.11 Satu di antara buku yang membahas tentang kawin sirri adalah tulisan Wannimag Habsul yang berjudul, Perkawinan Terselubung Di Antara Berbagai Pandangan. Buku ini mengulas persoalan perkawinan sirri dari berbagai pandangan. Walaupun buku ini masih belum cukup mendalam dalam membahas nikah sirri, baik dalam pandangan hukum 11 Dadi Nurhaedi, Nikah di Bawah Tangan; Praktik Nikah Sirri Mahasiswa Jogja (Yogyakarta: Saujana, 2003) 8
Islam dan hukum positif, tetapi buku ini mampu mengantarkan secara ringkas terhadap pemahaman nikah sirri.12 Tulisan yang cukup komprehensif menyorot masalah perkawinan dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia dan beberapa hukum di Negara tetangga, adalah karangan Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, yang berjudul Hukum Perdata Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim : Studi Sejarah, Metode Pembaruan, Dan Materi & Status Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Keluarga Islam. Terbilang cukup komprehensif, karena dalam penulisannya, buku ini menggunakan metode tematik dan holistik. Spesifikasi bahasan dan data dari berbagai sumber menjadikan buku ini kaya dan memberikan perbandingan dari berbagai sudut pandang. Persoalan pencatatan nikah dalam buku ini dibahas dari beberapa sistem perundangan perkawinan di beberapa Negara. Walaupun perihal pencatatan nikah belum ditemukan dalam literatur Islam, buku ini memberikan semacam gambaran dengan mengurai masalah nikah sirri dan persaksian dalam perkawinan Islam yang fungsi persaksian hampir sama dengan pencatatan nikah.13 Tulisan Kamal Muchtar dalam Jurnal al-Jami'ah, Nikah sirri di Indonesia, memberikan pemahaman yang cukup luas dan mendalam 12 Wannimag Habsul yang berjudul, Perkawinan Terselubung Di Antara Berbagai Pandangan, (Jakarta: PT. Golden Terayon Press, 1994) 13Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim : Studi Sejarah, Metode Pembaruan, Dan Materi & Status Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Keluarga Islam, (Yogyakarta: Tazzafa: Academia, 2009) 9
perihal pencatatan nikah. Ia mengulasnya dari sisi persaksian, baik dalam literature hukum Islam dan hukum positif. Kemudian mengkaji pencatatan nikah dengan perspektif us}u>l fiqh.14 Dari penelusuran penulis terhadap skripsi-skripsi yang meneliti permasalahan nikah sirri, penulis menemukan tulisan Abdul Basith, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Nikah Sirri Di Indonesia. Skripsi ini mengkaji permasalahan nikah sirri yang terjadi di Indonesia dengan menelaah pandangan fuqaha>'. Namun penulis melihat, dalam skripsi ini kurang begitu tegas dalam mendefinisikan nikah sirri, apakah menurut Islam atau menurut hukum positif Indonesia.15 Adapaun tulisan Maman Suriaman, Kriminalisasi Nikah Sirri Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam, mengkaji dari sisi pidana Islam, dengan sebuah rumusan apakah nikah sirri harus dikriminalkan.16 Dalam tulisan skripsi yang lain juga ditemukan penelitian yang membahas pencatatan nikah, seperti yang ditulis oleh Zaiful Rizal yaitu, Pencatatan Nikah Sebagai Sistem Hukum Di Indonesia (Studi perbandingan antara Fiqh dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974). Skripsi ini mencoba menelaah hukum pencatatan nikah dalam hukum Islam dengan melacak 14 Kamal Muchtar, "Nikah sirri di Indonesia," Jurnal al-Jami'ah, No. 56 (1994) 15 Abdul Basith, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Nikah Sirri Di Indonesia," Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga (2002). 16 Maman Suriaman, "Kriminalisasi Nikah Sirri Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam,", Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga (2004). 10
pada sumber-sumber hukum isalam dan kaidah-kaidah fiqh kemudian membandingkannya dengan hukum positif.17 Dari penelusuran pustaka yang telah dilakukan, penyusun belum menemukan buku ataupun penelitian yang mencoba memperbandingkan antara NU dan Muhammadiyah permasalahan status nikah sirri. Oleh karena itu penyusun akan mencoba mengangkat permasalahan status nikah sirri ini sebagai wacana baru. E. Kerangka Teori Persaksian pernikahan dalam Islam merupakan bukti terjadinya akad antara pasangan laki-laki dan perempuan. Saksi menjadi jaminan atas kepercayaan masyarakat dan jika suatu saat terjadi perselisihan dalam sebuah perkawinan maka posisi saksi menjadi bukti jika salah satu pasangan mengelak atas terjadinya perkawinan. Pentingnya saksi dalam sebuah perkawinan ditegaskan oleh Nabi dengan melarang sebuah perkawinan yang tidak dihadiri dua orang saksi dan wali, 18 ﺪﺵﺮﻣ ﻲﻝوو لﺪﻋ يﺪهﺎ ﺸﺑ ﻻإ حﺎﻜﻧ ﻻ Bahkan dalam rangkaian sebuah perkawinan nabi menganjurkan untuk mempublikasikannya dengan tabuh-tabuhan, 19 فﻮﻓﺪﻝﺎﺑ ﻪﻴﻠﻋ اﻮﺑﺮﺿاو ﺪﺟﺎ ﺴﻤﻝا ﻲﻓ ﻩﻮﻠﻌﺟاو حﺎﻜﻨﻝا اﺬه اﻮﻨﻠﻋأ 17Zaiful Rizal, "Pencatatan Nikah Sebagai Sistem Hukum Di Indonesia; Studi Perbandingan Antara Fiqh dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974," Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga (2004) 18 As-Sanadi>, Musnadu asy-Sya>fi'i> Tarti>bu as-sanadi> (Maktabah asy-Sya>milah, tt), hlm. 1107 19 At-Turmudzi>, al-Ja>mi'u as}-S{ahi>h Sunan at-Turmu>żi (Maktabah asy-Sya>milah, tt), IV: 373. 11
Ulama jumhu>r sepakat bahwa perkawinan tidak sah apabila dilakukan tidak di depan kedua saksi. Akan tetapi beberapa ulama berbeda pendapat terhadap posisi saksi dalam perkawinan, sebagaimana yang telah penulis uraikan di latar belakang. Imam asy-Sya>fi'i> membolehkan merahasiakan perkawinan dengan meminta saksi untuk tidak mempublikasikan terjadinya akad perkawinan. Tetapi dalam pandangan Ma>lik perkawinan tersebut dikategorikan sebagai sirri, sebab fungsi saksi, menurut malik, sebagai media publikasi. Sebuah perkawinan tidak dihadiri dua orang saksi menurut pendapat Malik hukumnya sah, asal perkawinan tersebut diumumkan ke khalayak umum.20 Dari pendapat asy-Sya>fi'i inilah pemahaman nikah sirri muncul, yang kemudian menjadi dasar bolehnya kawin sirri. Berbeda halnya dengan pemahaman perkawinan sirri di Indonesia, yaitu perkawinan yang tidak dicatatkan di depan pegawai pencatat nikah. hal tersebut sebagaimana telah diatur dalam undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 2 ayat (2). Dari dua hukum inilah memunculkan reaksi yang berbeda dalam memahami boleh tidaknya kawin sirri. Pencatatan nikah dilihat sebagai kebutuhan yang penting dalam menjaga kewajiban dan hak-hak yang harus dipenuhi dalam sebuah perkawinan dan bermanfaat sebagai fungsi administrasi kenegaraan. Di pihak lain memandang bahwa perkawinan sah walaupun dilakukan tidak di depan pegawai pencatat 20 Rushd, Bida>yat al-Mujtahid Wa Niha>yat al-Muqtas}id, Juz, II, hlm. 13 12
nikah dan hukum Negara tidak bisa membatalkan perkawinan yang sudah sah secara syar'i tersebut. Pencatatan nikah memang tidak dibahas oleh ulama' mutaqaddimi>n. Akan tetapi dalam persoalan muamalat yang lain, pencatatan menjadi alat bukti yang diperhitungkan. Dalam surat an-Nisa>' ayat: 282, al-Qur'an menganjurkan untuk menulis persoalan muamalat (masalah hutang, jual beli dan lain-lain) yang dibayar secara angsuran, sebab dengan cara itu (pencatatan) merupakan cara yang adil di sisi Allah menguatkan persaksian dan menjauhkan dari keraguan.21 Perkawinan adalah persoalan muamalat yang disana terdapat akad antara dua orang dan melibatka keduabelah pihak keluarga. Sebagaimana yang tertera dalam surat an-Nisa>' ayat: 21, Allah menyebut akad tersebut dengan perjanjian yang sangat kuat. Jika melihat kedua konteks ini dan menggunakan metode qiya>s aula>wi>, maka akan ditemukan kesamaan 'illat antara mencatat persoalan muamalat (hutang piutang) dan perkawinan untuk dicatatkan. 'Illat yang bisa dilihat dalam pencatatan keduanya adalah menghilangkan keraguan dan keadilan. Melihat kedua persoalan ini dengan qiya>s aula>wi>, sebab perkawinan merupakan akad yang telah ditegaskan oleh Allah sebagai perjanjian yang sangat kuat. Jadi, mencatatkan perkawinan justru lebih diutamakan (harus) daripada mencatatkan persoalan muamalat yang lain, sebab perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang sangat kuat di sisi 21 Kamal Muchtar, "Nikah sirri di Indonesia," hlm. 19 13
Allah. Sebagai pertimbangan, mencatatkan perkawinan berfungsi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam sebuah perkawinan. Seperti penelantaran hak-hak keluarga oleh suami (sering terjadi pada istri dan anak), trafficking dan lain sebagainya. Hal ini sesuai dengan metode saddu adz-dza>ri'ah dengan tujuan menutup jalannya kejahatan dan juga senada dengan sebuah kaidah fiqh yang berbunyi: ﺢﻝﺎﺼﻤﻝا ﺐﻠﺟ ﻦﻣ ﻲﻝوأ ﺪﺱﺎﻔﻤﻝا ءرد Jika meninjau pentingnya pencatatan nikah dengan konsep maqa>s}id asy-sya>ri'ah, menurut Yudian Wahyudi, maka tuntutan akan adanya akta nikah masuk pada tataran d{aru>ry. Pada mulanya, pencatatan nikah berada pada tingkatan ha>jiyyah, yaitu sebagai kelengkapan administrasi, dokumentasi dan sebagainya. Akan tetapi ketika akta nikah berkaitan dengan perlindungan hak-hak kemanusiaan, dan menghindari kejahatan dalam rumah tangga, maka pencatatan nikah menjadi tuntutan yang bersifat dlarury (Al-ha>jah tanzilu manzilata ad{-d{aru>rah).22 Di Indonesia, perkawinan tidak sah jika belum dicatatkan di KUA. Pencatatan pada mulanya dianjurkan, akan tetapi pencatatan kemudian menjadi syarat sempurna suatu perbuatan, maka pencatatan menjadi wajib dipenuhi untuk kesempurnaan suatu perbuatan tersebut. Sesuai dengan kaidah fiqh: 22Yudian Wahyudi, "Rancangan Undang-Undang Hukum Materil Peradilan Agama Bidang Perkawinan Dari Maqashid Syariah ke Fikih Indonesia," (Sebuah Catatan Metodis), .pdf, akses 28 Agustus 2010. Lihat juga dalam bukunya, Ushul Fiqh Versus Hermeneutika; Membaca Islam Dari Kanada dan Amerika, Cet. Ke-6 (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2010), hlm 44. 14
ﺐﺟاو ﻮﻬﻓ ﻪﺑ ﻻإ ﺐﺟاﻮﻝا ﻢﺘی ﻻ ﺎﻣ Sedangkan di Indonesia, pencatatan perkawinan merupakan keharusan untuk sahnya perkawinan di mata hukum, sebagaimana telah ditetapkan aturan untuk mencatatkan perkawinan yang tertera dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2).23 Oleh karena itu, melihat pada kaidah di atas, mencatatkan nikah di Indonesia menjadi wajib hukumnya dalam Islam. Sebuah kaidah lain mengatakan, "bahwa sebuah keputusan hukum harus mengikuti maslahat yang lebih unggul".24 Keputusan pemerintah untuk mengatur perkawinan dengan adanya pencatatan nikah tentu sudah melewati beberapa pertimbangan-pertimbangan kemashlahatan untuk masyarakatnya, sebagaimana yang telah kami paparkan di muka. Pemerintah tidak selayaknya membuat aturan yang menyengsarakan rakyatnya, dan jika itu terjadi, maka aturan tersebut tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan hukum oleh pemeritah. Dalam sebuah kaidah, ﺔﺤﻠﺼﻤﻝﺎﺑ طﻮﻨﻣ ﺔﻴﻋﺮﻝا ﻰﻠﻋ مﺎﻣﻹا فﺮﺼﺕ Selama undang-undang yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk menjamin kemashlahatan ummat, maka wajib hukumnya untuk mentaatinya. Allah pun menegaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa>' ayat: 59, tentang ketaatan terhadap pemerintah yang posisinya ada setelah mentaati Allah dan RasulNya. 23 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan. 24 Hasan Ahmad al-Khatib, al-Fiqhu al-Muqa>ran, (Kairo: Daru al-Ta'lif, 1825), hlm. 09. 15
ﻢﻜﻨﻣ ﺮﻣﻻا ﻰﻝوأو لﻮﺱﺮﻝا اﻮﻌﻴﻃأو ﷲا اﻮﻌﻴﻃأ اﻮﻨﻣأ ﻦیﺬﻝا ﺎﻬیﺄی Namun beberapa bangunan teori di atas hanya merupakan salah satu kerangka berpikir saja dari sekian kerangka berpikir dalam memahami hukum islam. Dari sana muncul perbedaan pemahaman terhadap maksud nas} yang kemudian menghasilkan produk hukum yang berbeda. Beberapa hal yang menjadi penyebab berbedanya hasil ijtiha>d adalah perbedaan pemahaman terhadap teks al-Qur'an dan al-Sunnah, perbedaan mengenai al-qawa>'idu al-us}u>liyyah dan al-qawa>>'id al-fiqhiyyah dan perbedaan dalam menggunakan metodologi istinba>t}.25 Sama halnya ketika memahami sebuah hukum yang hanya bersadar pada pendapat ulama terdahulu yang memberikan hasil pemahaman yang berbeda ketika menyelesaikan suatu perkara kontemporer yang belum tersentuh hukum Islam. Dari sini keragaman dalam berijtiha>d tercipta dengan menggunakan berbagai metodologi berbeda yang mampu memperkaya dan memperluas khazanah keilmuan Islam. F. Metode Penelitian Untuk menjelaskan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini, kami akan menguraikan jenis dari penelitian yang akan kami lakukan. 1. Jenis Penelitian 25 Huzaimah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab (Jakarta: Logos, 1971), hlm. 52 16
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber pustaka.26 2. Sifat Penelitian Penelitian yang dilakukan oleh penulis bersifat deskriptif-Analitis, yaitu dengan mendeskripsikan hukum nikah sirri dan pandangan Muhammadiyah dan NU terhadap nikah sirri dan pencatatan nikah. Kemudian dengan menggunakan analisis-interpretatif, kami memperbandingkan kedua pendapat Muhammadiyah dan NU terhadap nikah sirri dan pencatatan nikah untuk menemukan titik temu dan perbedaan yang melatarbelakanginya. 3. Objek Penelitian Objek penelitian penulis adalah Muhammadiyah dan NU, akan tetapi yang menjadi bidikan penelitian penulis bukan pada Muhammadiyah atau NU secara kelembagaan akan tetapi secara kultural keilmuan yang dikaji oleh Bahtsul Masail dan Majlis Tarjih dan Tajdid sebagai lembaga Muhammadiyah dan NU. Dengan jenis penelitian semacam itu, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut: 1. Pengumpulan Data Karena kajian ini adalah kajian pustaka, maka pengumpulan datanya dilakukan secara literer yakni dengan meneliti buku-buku dan 26 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta : Andi Offset, 1990), hlm. 9 17
sumber-sumber yang memiliki kaitan dengan penelitian ini, baik yang sifatnya primer ataupun yang sekunder. 2. Analisis Data Analisis data adalah usaha konkrit untuk memberikan interpretasi terhadap data-data yang telah tersedia. Penelitian ini akan menggunakan analisis kualitatif karena data-data yang digunakan adalah data kualitatif, serta penjelasannya dalam bentuk ungkapan-ungkapan dan kalimat. Pendekatan Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan ushuliy. Yaitu untuk melacak metodologi NU dan Muhammadiyah dalam penetapan hukum dan mengkaji hasil keputusannya menggunakan kaidah-kaidah ushuli. G. Sistematika Pembahasan Sebagai upaya memudahkan pemahaman beberapa ide pokok yang menjadi landasan keseluruhan penulisan skripsi ini, maka penulis menyusunnya kedalam suatu sistematika pembahasan secara sedemikian rupa. Skripsi ini terdiri dari lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub-bab dengan kerangka penulisan sebagaimana berikut : Bab I adalah pendahuluan, di dalamnya diuraikan garis besar penulisan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan perangkat 18
dasar sebagai kerangka pijak penelitian yang akan menjadi landasan bagi bab-bab selanjutnya. Sementara bab II menjelaskan wacana nikah sirri secara umum, berbagai teori serta latar belakang kemunculannya. Pembahasan nikah sirri akan dilihat dari berbagai segi, yaitu dari hukum Islam dan undang-undang yang berlaku di Indonesia serta tinjauan pemikiran terkini terhadap nikah sirri. Bab III memberikan bahasan tentang NU dan Muhammadiyah, yang meliputi sketsa sejarah kedua ormas tersebut, baik secara kultural maupun kelembagaan, serta bagaimana motodologi istinbath hukum keduanya. Bab IV adalah upaya pembandingan terhadap pemikiran NU dan Mhammadiyah dalam memandang status nikah sirri dan pencatatan nikah dalam hukum Islam. Sedangkan bab V, adalah bagian penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran-saran. 19
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Maka berdasarkan pembahasan dan penelitian kepustakaan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, diperoleh kesimpulan sebagaimana berikut: 1. NU dan Muhammadiyah berbeda pandangan dalam melihat persoalan nikah sirri dalam konteks di Indonesia. Pandangan NU, sebagaimana keputusan Bahtsul Masa'il di Rembang, merespon Rancangan Undang-undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan yang memuat aturan pemidanaan terhadap nikah sirri. Dalam keputusannya, dengan menggunakan metode qauli>y, NU menolak rumusan RUU tersebut karena melarang apa yang dibolehkan oleh syari>'at. Berbeda halnya dengan pandangan Muhammadiyah, dalam keputusan Majlis Tarjih dan Tajdid pada tanggal 25 Mei 2007, bahwa nikah sirri hukumnya tidak sah dan mengharuskan sebuah pernikahan untuk dicatatkan di KUA. Dasar yang digunakan adalah penalaran Us}uli>y, dengan menggunankan metode qiya>s dan saddu aż-Ża>ri'ah. 2. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, bahwa yang menjadi perbedaan antara pandangan Muhammadiyah dan NU dalam melihat hukum nikah sirri adalah perbedaan metodologi. NU yang sangat hati-hati dalam berijtihad menggunakan metode qauly>, 65
yaitu menggunakan pendapat para ulama terdahulu. Kitab yang menjadi rujukan NU adalah Al-Tasyri>' al-Jana>'i> al-Isla>mi> Muqa>ranan bi al-Qa>nu>ni al-Wad{'i> dan Al-Fiqhu al-Isla>mi> wa Adillatuhu>. Pendapat yang menjadi landasan NU dalam kitab tersebut bahwa hukum positif tidak boleh bertentangan dengan hukum syari>'at. Oleh karena itu undang-undang positif tidak bisa membatalkan ketentuan pernikahan yang sudah sah menurut ketentuan syari'at. Berbeda halnya dengan landasan yang digunakan oleh Muhammadiyah yang menggunakan pendekatan metodologi us}u>li>y langsung terhadap al- Qur'an dan al-Hadits. Metodologi us}u>li>y yang digunakan oleh Muhammadiyah adalah metode qiya>s aula>wiy yang menyandarkan 'illat pencatatan nikah pada ayat-ayat muda>yanah ('illat pencatatan piutang) dan metode saddu aż-Ża>ri'ah. Muhammadiyah menggunakan kaidah fiqh yang berbunyi, "satu tindakan pemerintah berintikan terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya." Dari motodologi inilah Muhammadiyah memutuskan bahwa pernikahan harus dicatatkan dan tentu melarang praktik nikah sirri. B. Saran-Saran Skripsi ini hanyalah penelitian awal terhadap nikah sirri dalam pandangan NU dan Muhammadiyah. Dari sekian penilitian tentang nikah sirri, penelitian ini mencoba memberikan sumbangan dari sudut pandang yang berbeda. Tentu dalam penelitian ini banyak keterbatasan dan kekurangan, baik dari kematangan data dan metodologi ataupun karena 66 juga
perkembangan pemikiran yang tak mungkin terangkum sempurna dalam penelitian ini. Di samping itu, karena penelitian ini bersifat kepustakaan, maka perlulah penelitian lapangan dalam rangka kontekstualisi ilmiyah. Adalah tugas penelitian selanjutnya untuk terus mengali dan mengembangkan pemahaman nikah sirri agar terus memberikan investasi keilmuan bagi dunia akademik. 67
DAFTAR PUSTAKA A. Kelompok Hadits As-Sana>di>, Musnad as-Sya>fi'i> as-Sanadi> (Maktabah as-Sya>milah, tt) At-Turmudzi>, al-Ja>mi'u as}-S{ahi>h Sunan at-Turmu>żi (Maktabah asy- Sya>milah, tt) B. Kelompok Fiqh dan Us}ul Fiqh 'Audah, Abdu al-Qa>dir, Al-Tasyri>' al-Jana>'i> al-Isla>mi>; Muqa>ranan bi al- Qa>nu>ni al-Wad{'i> (Da>ru al-Ka>tib: Beirut, tt) Al-Kasa>ni>, Bada>i'u as}-S{ana>i'u fi> Tarti>bi asy-Syara>i' (Maktabah asy- Sya>milah, tt) Al-Khatib, Hasan Ahmad, al-Fiqhu al-Muqa>ran, (Kairo: Daru al-Ta'lif, 1825) al-Khin, Mushthafa Sa'id, As}aru al-Ikhtila>f Fi> al-Qawa>'id al-Us{u>liyyah Fi> al-Ikhtila>f al-Fuqaha>', (Kairo: Mu'assisa>t al risala>t, 1969) Al-Qayyim, Ibnu, I'la>mu al-Muwaqqi'i>n 'an Rabbi al-'A<lami>n, (Maktabah asy-Sya>milah, tt)Ibnu Rushd, Bida>yat al-Mujtahid Wa Niha>yat al-Muqtas}id, (Surabaya: Hidayah, t.t.)Syaltout, Mahmud, al-Fata>wa> cet. Ke-8 (Kairo: Dar asy-Syuru>q, 1421H/2001M) Asy-Sya>fi'i>, al-Umm (Ttp, Da>ru al-Wafa>', 1422H/2001M) Asy-Sya>t}ibi>, al-Muwa>faqa>t fi Us}u> al-Syari>'ah (Beirut: Da>rul Ma'ri>fat, tt) At-Tanu>khi, Muhammad sah}nu>n bin sa'id >, Al-Mudawwanatu al-Kubra> (Maktabah asy-Sya>milah, tt) Az-Zuh}aili Wahbah >, al-Fiqhu al-Isla>mi> wa Adillatuhu> (Da>r al-Fikr: Damsyiq, 1428H/2008M) Zaidan, Abdul Kari>m, al-Waji>z fi> Us}uli al-Fiqh (Beirut: Muassasah ar- Risa>lah, 1415H/1994M) Abdillah, Musa, Kedudukan Kitab-Kitab Karya Ulama' Dalam Majlis Terjih Muhammadiya Dan Lajnah Bahtsul Masail Nu, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga (2003) 68
Abdurrahman, Asymuni, Manhaj Tarjih Muhammadiyah; Metodologi dan Aplikasi, (pustaka pelajar: yogyakarta, 2007) Basith, Abdul, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Nikah Sirri Di Indonesia, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga 2002. Bruinessen, Martin Van, NU; Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru, (LKIS: Yogyakarta, 1994) Habsul, Wannimag, Perkawinan Terselubung Di Antara Berbagai Pandangan, (Jakarta: PT. Golden Terayon Press, 1994) Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta : Andi Offset, 1990) Jurdi, Syarifuddin, Muhammadiyah Dalam Diamika Politik Indonesia 1966-2006 (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2010) Nasution, Khoiruddin, Hukum Perdata Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim : Studi Sejarah, Metode Pembaruan, Dan Materi & Status Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Keluarga Islam (Yogyakarta: Tazzafa: Academia, 2009), hlm. 219-223. Islam Nurhaedi, Dadi, Nikah Di Bawah Tangan; Praktik Nikah Sirri Mahasiswa Jogja (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2003) hlm. 16-17. Rizal, Zaiful, Pencatatan Nikah Sebagai Sistem Hukum Di Indonesia; Studi Perbandingan Antara Fiqh dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, (Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga 2004) skripsi tidak diterbitkan, Suriaman, Maman, Kriminalisasi Nikah Sirri Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga 2004. Wahyudi, Yudian, Ushul Fiqh Versus Hermeneutika; Membaca Islam Dari Kanada dan Amerika, Cet. Ke-6 (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2010) Yanggo, Huzaimah Tahido, Pengantar Perbandingan Mazhab (Jakarta: Logos, 1971) Zahro, Ahmad, Tradisi Intelektual NU, (LKIS: Yogyakarta, 2004) Zein, Satria Effedi M., Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah (Yogyakarta: Prenada media, 2004) 69
C. Kelompon Jurnal dan Website "Draf RUU HMPAP; Dorong Timbulnya Anak Tanpa Ayah," akses Jum'at, 12 Februari 2010. Fatwa Sirri," akses 01 Juli 2010. Tarjih, "HukumNikah "Hasil Keputusan Bahtsul Masa'il FMPP XXI Se Jawa-Madura PP. Lirboyo Dalam Rangka 02-03Juni2010," 18 Agustus 2010. Peringatan Satu Abad akses Muchtar, Kamal, "Nikah sirri di Indonesia," Jurnal al-Jami'ah, No. 56 (1994) Pidana Nikah Sirri dinilai Berlebihan, akses Rabu, 17 Februari 2010. Siti Musdah Mulia, "Memahami Realitas Kawin Siri", Jawa Pos: Senin, 22 Februari 2010. Wahyudi, Yudian, "Rancangan Undang-Undang Hukum Materil Peradilan Agama Bidang Perkawinan Dari Maqashid Syariah ke Fikih kalahyudian.pdf,akses 28-Agustus-2010 D. Kelompok Kamus Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed III, (Balai Pustaka: Jakarta 2005) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka: Jakarta 1990) Munawwir, Kamus al-Munawwir, (Yogyakarta: 1984) E. Kelompok Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam Peraturan Pemerintah. No. 9 Tahun 1975 Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan 2007 70
Lampiran I HASIL KEPTUSAN BAHTSUL MASA'IL FMPP XXI SE JAWA-MADURA DALAM RANGKA PERINGATAN SATU ABAD PP. LIRBOYO 02-03 JUNI 2010 MEMUTUSKAN: A. PRO-KONTRA RUU PERKAWINAN 1. Deskripsi Diantara daftar Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS) tahun 2010 ini, Kementrian Agama berencana mengesahkan beberapa draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan, yang meliputi ketentuan nikah sirri (perkawinan di bawah tangan), nikah mut'ah (kawin kontrak), poligami dan thalaq (cerai). Beberapa pasal dalam draft RUU tersebut juga memuat ketentuan pidana kurungan mulai 6 bulan hingga 3 tahun, serta denda mulai Rp 6 juta hingga Rp 12 juta. Misalnya pada: − Pasal 143, barang siapa melangsungkan perkawinan tidak di hadapan pejabat pencatat nikah, didenda paling banyak Rp 6 juta atau kurungan paling lama 6 bulan; − Pasal 144, melakukan perkawinan mut'ah diancam pidana paling lama 3 tahun penjara dan perkawinannya batal demi hukum; − Pasal 145, melangsungkan perkawinan dengan istri kedua, ketiga dan keempat tanpa izin dari pengadilan, dipidana denda paling banyak Rp 6 juta atau kurungan paling lama 6 bulan; − Pasal 146, menceraikan istri tidak di depan pengadilan didenda paling banyak Rp 6 juta atau hukuman 6 bulan penjara; − Pasal 147, menghamili perempuan yang belum nikah dan ia menolak mengawini, dipidana paling lama 3 bulan penjara. I
Draft RUU tersebut dimaksudkan sebagai wujud perlindungan akibat buruk pada pihak-pihak yang menjadi korban. Misalnya nikah sirri, kawin kontrak dan poligami dipandang banyak merugikan perempuan dan sering disalahgunakan menjadi perzinahan terselubung yang dimanfaatkan sebagai media singgahan pemuasan dan pelampiasan seks tanpa tanggung jawab, yang berakibat istri dan anak- anak terlantar, tidak ada pengakuan dari istri pertama dll. RUU ini juga diharapkan akan mempermudah istri atau anak memperoleh haknya secara hukum positif, seperti hak warisan, hak perwalian, tunjangan kesehatan, pembuatan KTP atau paspor dll. Kendati demikian, khusus RUU nikah sirri dan poligami tersebut mendapat respon penolakan keras dari berbagai kalangan, karena disamping dinilai menyudutkan dan mempersulit amaliah umat Islam, RUU tersebut juga dikhawatirkan justru akan mengobsesi seseorang memilih melakukan zina ketimbang harus menikah. Lebih dari itu, pemidanaan dengan denda dan atau hukuman penjara terhadap perkawinan tanpa dokumentasi itu dinilai sangat berlebihan, karena praktek nikah sirri sebenarnya hanya merupakan pelanggaran administratif keperdataan, yaitu melanggar Pasal 2 UU Nomor 1 tentang Perkawinan, bukan bentuk pelanggaran pidana sehingga tidak proporsional jika harus dikriminalisasi. 2. Pertanyaan: a. Dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, dapatkah dibenarkan peberlakuan pasal nikah sirri dan poligami di atas? b. Bagaimana hukum pemidanaan pelanggaran UU nikah sirri dan poligami di atas? c. Jika pemerintah benar-benar memberlakukan, bagaimana konsekuensi hukum perkawinan atau perceraian yang melanggar pasal nikah sirri dan poligami di atas? Sa'il: PP. Langitan & Panitia II
3. Jawaban: a. UU Perkawinan sesuai yang termaktub dalam KHI yang membatasi pernikahan sirri dengan tidak mengabsahkannya, tidak dapat dibenarkan karena memvonis batal pernikahan yang sudah absah secara syar'i. b. Gugur c. Gugur 4. Referensi: a. Al-Fiqh Al-Islami, vol. 9 hal. 6674 b. Bughyah al-Mustarsyidin hal. 271 c. At Tasyri' al-Jana'i, vol. 1, hal. 254 d. Al Fiqh al-Islami, vol. 9 hal. 339 III
Lampiran II FATWA TARJIH TERHADAP HUKUM NIKAH SIRRI Pertanyaan dari: Pengurus salah satu BPH Amal Usaha di lingkungan Persyarikatan, disampaikan lisan pada sidang Tarjih (disidangkan pada: Jum'at, 8 Jumadal Ula 1428 H / 25 Mei 2007 M) A. Pertanyaan: Sampai sekarang masih ada orang Islam yang melakukan nikah sirri, yaitu pernikahan yang ilakukan oleh wali pihak perempuan dengan seorang laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, tetapi tidak dilaporkan atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Bagaimana hukum pernikahan seperti ini? (Pengurus salah satu BPH Amal Usaha di lingkungan Persyarikatan, disampaikan lisan pada sidang Tarjih) B. Jawaban: Istilah nikah sirri atau nikah yang dirahasiakan memang dikenal di kalangan para ulama, paling tidak sejak masa imam Malik bin Anas. Hanya saja nikah sirri yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah sirri pada masa sekarang. Pada masa dahulu yang dimaksud dengan nikah sirri yaitu pernikahan yang memenuhi unsur- unsur atau rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syari'at, yaitu adanya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, adanya ijab qabul yang dilakukan oleh wali dengan mempelai laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, hanya saja si saksi diminta untuk merahasiakan atau tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada i'lanun-nikah dalam bentuk walimatul-'ursy atau dalam bentuk yang lain. Yang dipersoalkan adalah apakah pernikahan yang dirahasiakan, tidak diketahui oleh orang lain sah atau tidak, karena nikahnya itu sendiri sudah memenuhi unsur- IV
unsur dan syarat-syaratnya. Adapun nikah sirri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini ialah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam, sehingga dengan sendirinya tidak mempunyai Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perkawinan yang demikian di kalangan masyarakat selain dikenal dengan istilah nikah sirri, dikenal juga dengan sebutan perkawinan di bawah tangan. Nikah sirri yang dikenal masyarakat seperti disebutkan di atas muncul setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan selain harus dilakukan menurut ketentuan agama juga harus dicatatkan. Dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agama dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan dari pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal-pasal yang berkaitan dengan tatacara perkawinan dan pencatatannya, antara lain Pasal 10, 11, 12, dan 13. Pasal 10 PP No. 9 Tahun1975 mengatur tatacara perkawinan. Dalam ayat (2) disebutkan: "Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya". Dalam ayat (3) disebutkan: "Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai V
Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi". Tentang pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 11: Sesaat setelah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan- ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya. Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Dalam Pasal 12 diatur hal-hal apa saja yang dimuat dalam akta perkawinan, dan dalam Pasal 13 diatur lebih lanjut tentang akta perkawinan dan kutipannya, yaitu: Akta perkawinan dibuat dalam rangkap 2 (dua), helai pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat, helai kedua disimpan pada Panitera Pengadilan dalam wilayah Kantor pencatatan Perkawinan itu berada Kepada suami dan isteri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan. Dari ketentuan perundang-undangan di atas dapat diketahui bahwa peraturan perundang-ndangan sama sekali tidak mengatur materi perkawinan, bahkan ditandaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masingmasing agama dan kepercayaannya itu. Peraturan perundangan hanya mengatur perkawinan dari formalitasnya, yaitu perkawinan sebagai sebuah peristiwa hukum yang harus dilaksanakan menurut peraturan agar terjadi ketertiban dan kepastian hukumnya. Berkaitan dengan pencatatan perkawinan, pada awalnya hukum Islam tidak secara konkret mengaturnya. Pada masa Rasulullah saw maupun sahabat belum dikenal adanya pencatatan perkawinan. Waktu itu VI
perkawinan sah apabila telah memenuhi unsur-unsur dan syarat-syaratnya. Untuk diketahui warga masyarakat, pernikahan yang telah dilakukan hendaknya di'ilankan, diumumkan kepada khalayak luas, antara lain melalui media walimatul-'ursy. Nabi saw bersabda: "Umumkanlah pernikahan dan pukullah rebana" [HR. Ibnu Majah dari 'Aisyah]. "Adakanlah walimah (perhelatan) meskipun hanya dengan memotong seekor kambing" [HR. al-Bukhari dari 'Abdurrahman bin 'Auf]. Apabila terjadi perselisihan atau pengingkaran telah terjadinya perkawinan, pembuktiannya cukup dengan alat bukti persaksian. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya karena perubahan dan tuntutan zaman dan dengan pertimbangan kemaslahatan, di beberapa negara muslim, termasuk di Indonesia, telah dibuat aturan yang mengatur perkawinan dan pencatatannya. Hal ini dilakukan untuk ketertiban pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat, adanya kepastian hukum, dan untuk melindungi pihak-pihak yang melakukan perkawinan itu sendiri serta akibat dari terjadinya perkawinan, seperti nafkah isteri, hubungan orang tua dengan anak, kewarisan, dan lain-lain. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, apabila terjadi perselisihan di antara sumai isteri, atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh haknya masing-masing, karena dengan akta nikah suami isteri memiliki bukti otentik atas perkawinan yang terjadi antara mereka. Perubahan terhadap sesuatu termasuk institusi perkawinan dengan dibuatnya Undang-undang atau peraturan lainnya, adalah merupakan kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan dan bukan sesuatu yang salah menurut hukum Islam. Perubahan hukum semacam ini adalah sah sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi: "Tidak diingkari perubahan hokum karena perubahan zaman." Ibnu al-Qayyim menyatakan : "Perubahan fatwa dan perbedaannya terjadi menurut perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan adat istiadat" [I'lam al-Muwaqqi'in, Juz III, hlm. 3]. VII
Selain itu pencatatan perkawinan selain substansinya untuk mewujudkan ketertiban hukum juga mempunyai manfaat preventif, seperti supaya tidak terjadi penyimpangan rukun dan syarat perkawinan, baik menurut ketentuan agama maupun peraturan perundang-undangan. Tidak terjadi perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang antara keduanya dilarang melakukan akad nikah. Menghindarkan terjadinya pemalsuan identitas para pihak yang akan kawin, seperti laki-laki yang mengaku jejaka tetapi sebenarnya dia mempunyai isteri dan anak. Tindakan preventif ini dalam peraturan perundangan direalisasikan dalam bentuk penelitian persyaratan perkawinan oleh Pegawai Pencatat, seperti yang diatur dalam Pasal 6 PP Nomor 9 Tahun 1975. Keharusan mencatatkan perkawinan dan pembuatan akta perkawinan, dalam hukum Islam, diqiyaskan kepada pencatatan dalam peroalan mudayanah yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya, seperti disebutkan dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya... . Akad nikah bukanlah muamalah biasa akan tetapi perjanjian yang sangat kuat, seperti disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 21: "Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Apabila akad hutang piutang atau hubungan kerja yang lain harus dicatatkan, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan." Dengan demikian mencatatkan perkawinan mengandung manfaat atau kemaslahatan, kebaikan yang besar dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya apabila perkawinan tidak diatur secara jelas melalui peraturan perundangan dan tidak dicatatkan akan digunakan oleh pihak-pihak yang melakukan perkawinan hanya untuk kepentingan pribadi dan merugikan pihak lain terutama isteri dan anak-anak. Penetapan hukum atas dasar VIII
kemaslahatan merupakan salah satu prinsip dalam penetapan hukum Islam, sebagaimana disebutkan dalam qaidah: "Suatu tindakan pemerintah berintikan terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya. Atas dasar pertimbangan di atas, maka bagi warga Muhammadiyah, wajib hukumnya mencatatkan perkawinan yang dilakukannya. Hal ini juga diperkuat dengan naskah Kepribadian Muhammadiyah sebagaimana diputuskan dalam Muktamar Muhammadiyah ke-35, bahwa di antara sifat Muhammadiyah ialah "mengindahkan segala hukum, undangundang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah". Wallahu a'lam bish-shawab. IX
Lampiran III Terjemahan Bab I No Hlm. Terjemahan 01 11 Pernikahan tidak terlaksana kecuali (dihadiri oleh) adanya dua orang saksi adil dan wali mursyid. Umumkanlah pernikahan ini dan sebarkanlah di masjid-masjid serta tabuhlah rebana. 02 11 03 14 Mencegah kerusakan lebih utama daripada mendatangkan 04 15 kemaslahatan Apabila perkara wajib tidak sempurna kecuali dengan satu perkara (lain), maka perkara tersebut menjadi wajib. 05 15 Satu tindakan pemerintah berintikan terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya. Terjemahan Bab II No. Hlm. Terjemahan 01 24 Umumkanlah pernikahan ini dan sebarkanlah di masjid-masjid serta tabuhlah rebana. Pernikahan tidak terlaksana kecuali (dihadiri oleh) adanya dua orang saksi adil dan wali mursyid. 02 25 03 04 05 25 Menikahkan diri sendiri tanpa ada alat bukti adalah perbuatan zina 25 Sendainya persaksian bukan merupakan syarat, maka pernikahan tanpa menggunakan persaksian bukan merupakan perzinahan. Karena kebutuhannya (persaksian) adalah untuk menghindari tuduhan zina. Tuduhan zina tidak akan terjadi ketika pernikahan sudah terpublikasi, dan publikasi muncul dari pernyataan para saksi. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.. 32 X
Terjemahan Bab III No. Hlm. Terjemahan 01 50 Sesungguhnya wewenang hakim terhadap urusan keluarga adalah urusan yang sia-sia karena tidak tepat pada persoalan yang sebenarnya. Sebab, apabila tepat pada permasalahannya, maka wewenang tersebut akan membuka aib dalam kehidupan sebuah keluarga, mengintervensi kebebasan dalam keluarga, mengekang kebebasan manusia, menempatkan perintah dan larangan tidak pada semestinya. Pernikahan dalah murni urusan keluarga yang disepakati oleh mempelai dan walinya. Tidak ada seseorang yang bias merubahnya dan juga merubah ketentuannya. Sesungguhnya rahasia dalam rumah tangga itu tertutup dan tidak ada yang mengetahui kecuali kedua pasangan. Seorang hakim dalam menangani jarimah, harus bersesuaian dengan yang telah ditentukan oleh syariat, apabila ketentuan dalam undang- undang membedai hokum-hukum syariat. Apabila permasalahan jarimah hanya terdapat dalam undang-undang, maka seorang hakim boleh menggunakannya apabila tidak keluar dari nas-nas syariat, sumber-sumber universalnya, atau ruhnya dalam pensyariatan. Apabila keluar dari ketentuan syariah, maka seorang hakim tidak berwenang dalam memutuskan perkara jarimah, karena tidak berpandangan sesuai dengan apa yang menjadi pijakan syariat. Perubahan fatwa dan perbedaannya terjadi menurut perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan adat istiadat. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.. (wewenang hakim) 52 02 54 03 54 04 05 55 bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami- isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat. XI
Lampiran IV RIWAYAT HIDUP Nama : Muhmmad Zaini Tempat Tanggal Lahir : Probolinggo, 12 Januari1985 Jenis Kelamin : Laki-Laki Agama : Islam Pekerjaan : Mahasiswa Alamat di Yogya : Jl. Paris KM. 14 Patalan Jetis Bantul Alamat Asal : Jl. Mayjen Panjaitan no. 12 Sidomukti Kraksaan Probolinggo Pengalaman Organisasi : GMNI Yogyakarta Teater ESKA Yogyakarta Latar Belakang Pendidikan : 1. MINU. Kraksaan, Probolinggo, JATIM, Lulus tahun 1997. 2. MTs. Darullughah WK., Kraksaan, Probolinggo, JATIM, Lulus tahun 2000. 3. MAK. Nurul Jadid Paiton, Probolinggo, JATIM, Lulus tahun 2004. 4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Angkatan tahun 2004 Yogyakarta, 03 Februari 2011 Hormat Kami, Muhammad Zaini XII