Vol. 6. No. 2 Juni 2024 Ensiklopedia Social Review PERAN HUKUM PIDANA DALAM MENEGAKAN KEADILAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORPORASI STUDI KASUS EKSPLOITASI PEKERJA ANAK 1HASRUDDIN PAGAJANG, 2VIENTJE RATNA MULTIWIJAYA, 3APRIMA SUAR 1, 2, 3 Ilmu Hukum Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Trisakti hasruddin_pagajang@yahoo.co.id 1 Vientje.rm@trisakti.ac.id 2 3 Abstrak: Tulisan Ini mengkaji tentang bagaimana peran hukum pidana dalam menegakan keadilan terhadap tindak pidana korporasi dengan studi kasus eksploitasi pekerja anak. Hal ini disebabkan oleh masih banyaknya kasus dan pelanggaran yang dilakukan korporasi terhadap pekerja-pekerja dan khususnya bagi anak-anak yang masih dibawah umur. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dan berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pada dasarnya korporasi dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana ketenagakerjaan, seperti mempekerjakan anak dibawah umur, memaksa anak bekerja dalam kondisi yang tidak layak dan lain sebagainya. Kata Kunci: Tindak Pidana Korporasi, Ketenagakerjaan, Eksploitasi Anak secara pidana jika terbukti melakukan A. Pendahuluan Korporasi berperan sebagai aktor sosial yang sangat besar dan penting dengan seiringnya waktu yang semakin kompleks dan majunya kehidupan masyarakat. Namun seringkali yang menjadi permasalahan adalah terhadap ketidak jelasan mengenai konsep dari pada korporasi sebagai subjek hukum pidana dan entitas apa yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Selain itu juga bahwa dalam pembebanan pertanggungjawaba pidana bagi korporasi masih sangat minim, terutama dalam hal mengenai pemisahan pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurus (subjek manusia ketika terjadinya suatu perbuatan pidana didalam korporasi itu sendiri. Seperti yang diketahui bahwa kejahatan korporasi bukan hanya dapat menimbulkan kerugian dalam bentuk materi, tetapi juga dalam bentuk lainnya. Dalam beberapa pandangan menjelaskan mengenai apa itu korporasi. Satjipto Rahardjo (Dwidja, 2004), menyampaikan korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakan itu terdiri corpus, yaitu struktur fisiknya dan kedalamanya hukum memasukan unsur animus yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Sedangkan dalam pandangan Subekti dan Tjitrosidibio menyatakan bahwa Corporatioe atau korporasi adalah suatu perseoran yang merupakan badan hukum. Seperti halnya yang dikenal dalam hukum pidana tentang asas Actus Facit reum, nisi mens sit rea, atau yang dikenal dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan. Sebenarnya dalam menerapkan asas tersebut dalam perkara korporasi membuat secara kaku dan mengakibatkan suatu kesulitan untuk dapat mempertanggungjawabkan korporasi dalam hukum pidana. Dalam beberapa tahun terakhir kita telah banyak mengetahui telah terjadinya kasus-kasus yang diakibatkan oleh para petinggi negeri yang luar biasa dalam jumlah besar dan ukuran korporasi. Memang seharusnya kita dituntut lebih cepat untuk menyadari bahwa sebenarnya semua kegiatan ekonomi, sosial dan politik sebagian besar dipengaruhi oleh perilaku korporasi. Kejahatan yang dilakukan oleh korporasi jika dilihat dari aspek penegakan hukum maka sering kali terlihat murah senyum sehingga ratu keadilan yang semula matanya tertutup rapat menjadi tidak rapat lagi. Kejahatan korporasi menimbulkan akibat yang lebih luas dan korbannya lebih banyak walaupun terkadang bukan korban secara langsung. Sama halnya kejadian kecelakaan kerja yang terjadi ditempat kerja akibat kelalain dari pada pemberi kerja dalam memahami konsep keselamatan bagi para pekerja. Seperti yang kita ketahui bahwa ada banyak pelaku korporasi melakukan suatu indikasi kejahatan pidana terhadap para pekerja Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa KUHP tidak mengenal korporasi sebagai subejk hukum. Salah satu indikasi yang digunakan adalah adanya pasal 59 dalam buku 1 KUHP yang menyatakan "dalam hal menentukan hukuman karena pelanggaran terhadap pengurus, anggota P-ISSN 2622-9110 E-ISSN 2654-8399 Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia 47
Vol. 6. No. 2 Juni 2024 Ensiklopedia Social Review salah satu pengurus, atau komisaris maka hukuman tidak dijatuhkan atas pengurus atau komisaris, jika nyata bahwa pelanggaran itu terjadi diluar tanggungannya". Berdasarkan latar belakang diatas masalah pertanggungjawaban korporasi masih menjadi perdebatan walaupun beberapa perundang-undang di luar KUHP sudah mencantumkan korporasi sebagai subjek tindak pidana. Yang dimana hal ini berkaitan dengan asas kesalahan (geen strafzonder schuld), batas kemampuan bertanggungjawab dan bentuk pertanggungjawaban pidana. Oleh sebab itu tindak pidana korporasi muncul permasalahan-permasalah yang lebih kompleks mengigat bahwa tindak pidana korporasi adalah tindak teroganisir. Untuk itu penelitian ini akan membahas bentuk bagaimana peran hukum pidana dalam menegakan keadilan terhadap tindak pidana korporasi studi kasus eksploitasi pekerja anak? B. Metodologi Penelitian Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yang bersifat Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan (Soekanto, 1995). Dan jenis penelitian hukum normatif yang dipakai peneliti khusus terhadap bahan-bahan hukum. Dalam penelitian ini menggunakan tipe perencanaan penelitian case study design (studi kasus). Penggambaran secara lengkap mengenai ciri-ciri perencanaan studi kasus (case study design) dapat pula diterapkan, baik dalam penelitian hak normatif maupun empiris atau sosiologis. Analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif, dengan menggunakan logika berfikir deduktif. Analisa kualitatif merupakan analisa yang menghasilkan data deskriptif (menggambarkan). C. Hasil dan Pembahasan 1. Pengertian Korporasi Dan Perilaku Kejahatan Korporasi Korporasi merupakan suatu istilah yang biasa digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk mendefenisikan istilah hukum lain khususnya dalam bidang hukum perdata yang dikenal sebagai badan hukum atau dalam bahasa Belanda disebut rechtpersoon. Dalam hukum pidana positif konsep korporasi mempunyai pengertian dalam pemaknaan yang lebih luas dari pengertian sekedar badan hukum. Dalam ketenagakerjaan Korporasi di defenisikan sebagai suatu badan usaha yang secara hukum sah, yang memiliki tujuan untuk membuka peluang kerja untuk berbagai pihak tenaga kerja dengan keahlian yang dimiliki (Envato, 2024). Dari pengertian tersebut bisa dilihat bahwa pengertian korporasi tidak hanya sebatas pengertian badan hukum yang diartikan dalam konsep hukum perdata. Ataupun dapat dikatakan bahwa setiap badan hukum merrupakan korporasi, tetapi tidak semua korporasi merupakan badan hukum, karena ada korporasi-korporasi yang bukan merupakan badan hukum yaitu kumpulan yang terorganisir dari orang dan atau kekayaan yang bukan merupakan badan hukum, misalnya perseoran firma. Benar bahwa korporasi secara seubjek hukum pidana masih terbatas dalam ketentuan undang-undang yang diatur diluar KUHP. Ketentuan-ketentuan tersebut mempunyai konsep korporasi sebagai bentuk kumpulan yang terorganisir dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam pengertian bahwa ketidak samaan dan ketidaksempurnaan dalam perundang-undangan tentang arti dan makna korporasi tidak menjadi suatu halangan untuk menyatakan arti dan kedudukan korporasi. Black law's Dictoinary 6th menyebutkan pengertian korporasi yaitu sebagai suatu entitas legal yang pembentukannya berada di bawah otoritas hukum dalam sebuah negara. Dalam proses pembentukannya korporasi bisa dilakukan oleh beberapa individu atau entitas legal. Dalam pengertian apa yang dimaksud korporasi dapat dilihat dari pada ciri-ciri serta karekterisktik dari sebuah korporasi antara lain yaitu (Sjahdeini, 2003): 1) Orientasi Bisnis, yang dimana dalam menjalankan aktivitas bisnis, korporasi mempunyai orientasu untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, korporasi akan melakukan berbagai upaya dengan tujuan untuk memaksimalkan keuntungan yang bisa mereka dapatkan. Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia 48 P-ISSN 2622-9110 E-ISSN 2654-8399
Vol. 6. No. 2 Juni 2024 Ensiklopedia Social Review 2) Modal perusahaan, proses kepemilikan modal dalam sebuah korporasi bisa diketahu dalam bentuk obligasi dan saham. Yang dimana setiap kepemilikan pun tercatat secara rapi dengan disertai surat obligasi dan sertifikat saham. 3) Tanggung jawab pemilik saham, kepemilikan saham memang menjadi bukti kepemilikan modal dalam sebuah korporasi. Walaupun demikian para pemilik saham tidak mempunyai tanggungjawab secara menyeluruh terhadap kinerja perusahaan. 4) Keuntungan pemilik saham, dalam proses kepemilikan saham memang tidak bisa terlihat secara langsung dalam oprasional perusahaan korporasi. Walaupun demikian, para pemegang saham mempunyai hak untuk memperoleh hasil keuntungan dari oprasional bisnis perusahaan dalam bentuk deviden. 5) Kekuasaan di dalam perusahaan, direksi mempunyai kuasa pada aktivitas operasional bisnis. Walaupun demikian, kekuasaan tertinggi pada ada pada sebuah perusahaan korporasi bukan ada ditangan direksi, melainkan para pemilik saham lewat Rapat Umum Pemegang saham (RUPS). 2. Kejahatan Korporasi Dan Kerugian Tindak Pidana Korporasi Bentuk kejahatan yang dilakukan oleh suatu korporasi sangatlah beraneka ragam, bisa meliputi dalam bidang Ekonomi, bidang sosial budaya, bidang ketenagakerjaan dan yang menyangkut masyarakat luas secara umum. Menurut Josep F. Shely suatu bentuk tindak pidana korporasi sebagai berikut (Djadjamihardja, 1991): 1. Defrauding Stockholders, yaitu menggelapkan atau menipu para pemegang saham (misalnya tidak melaporkan dengan sebenarnya keuntungan perusahaan). 2. Defrauding the public, yaitu menipu masyarakat/publik (misalnya penentuan harga dan produk-produk yang tidak representatif atau iklan yang menyesatkan. 3. Defrauding the government, yaitu menipu pemerintah (misalnya menghindar pajak). 4. Endangering the public welfare, yaitu membahayangkan kesejahteraan umum (misalnya menimbulkan polusi industri). 5. Endangering employees, yaitu membahayakan pekerja (misalnya tidak mempedulikan keselamatan kerja). Sejalan dengan perkembangan ekonomi praktik tindak pidana korporasi yang sering dilakukan adalah pemberian keterangan yang tidak benar seperti halnya transfer pricing, under invocing, over invocing, dan window dressing (Sahetapy, 1994). Transfer pricing merupakan suatu kejahatan persengkokolan dalam penentuan harga jual sesama korporasi untuk bisa memperkecil jumlah pajak yang akan dibayarkan ke negara. Under Invocing merupakan persekongkolan antara pengimpor dan pengekspor barang untuk menerbitkan dua Invoice. Over Invocing, yakni memanipulasi harga dalam kegiatan pengadaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi bagi pihak-pihak pelaksana transaksi atau yang berwenang melakukannya. Window dressing merupakan tindakan mengelabui masyarakat, yang pada umumnya berupa kegiatan untuk menciptakan citra yang baik di mata masyarakat, yang pada umumny berupa kegiatan untuk menciptkan citra yang baik dimata masyrakat dengan cara menyajikan informasi yang tidak benar (fraudulent misrepresentation), misalnya dengan menyajikan angka-angka neraca yang kurang atau tidak benar dibuat dengan menyajikan angka-angka neraca yang kurang atau tidak benar. Di bidang sosial budaya tindak pidana korporasi yang dilakukan berupa tindakan- tindakan yang merugikan pemegang hak cipta, merek dan kurang memperhatikan keamanan dan kesehatan kerja para pekerja/buruh, tindak pidana yang berakibat merusak pendidikan dan generasi muda seperti penyalahgunaan narkotika dan piskotropika (Kusumo, 2024). Sedangkan suatu tindak pidana korporasi yang menyangkut masyarakat luas antara lain dapat terjadi pada lingkungan hidup (pencemaran air,udara,tanah dari suatu wilayah), pada konsumen (produk-produk cacat yang membahayakan konsumen,iklan yang menyesatkan), pada pemegang saham (pemberian keterangan yang tidak benar dalam pasar modal, proses praktik- praktik penipuan dan perbuatan curang dapat dilakukan oleh emiten/korporasi sendiri atau dengan bantuan profesi atau lembaga lain), dan lain sebagainya. P-ISSN 2622-9110 E-ISSN 2654-8399 Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia 49
Vol. 6. No. 2 Juni 2024 Ensiklopedia Social Review 3. Peran Dan Tanggungjawab Korporasi Dalam Hukum Pidana Terhadap Eksploitasi Pekerja. Untuk kasus-kasus tindak pidana korporasi di negara indonesia merupakan suatu bentuk hal yang masih sulit untuk dimintakan pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana. Seperti yang kita ketahui bahwa hal ini disebabkan oleh masih adanya kelemahan-kelemahan dalam perundang-undangan di indonesia. Secara harafiah dalam hukum pidana telah diakui bahwa korporasi sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, namun dalam bentuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana masih bisa dikatakan abu-abu. Bila beranjak dan melihat dalam kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) yang lama memang tindak pidana korporasi tidak dapat dijaring, sebab korporasi tidak termasuk sebagai subyek hukum atau pelaku. Sama halnya yang kita ketahui bahwa dalam KUHP yang menjadi subyek hukum adalah manusia/orang saja. Akan tetapi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terbaru bahwa tindak pidana korporasi menjadi bagian terpenting. Dimana dalam kitab Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur mengenai badan hukum atau korporasi sebagai pihak yang bertanggungjawab dan dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam KUHP terbaru juga mengatur pidana tambahan, dan tindakan dikenakan kepada korporasi dan orang-orang yang terlibat dalam kejahatan korporasi tersebut, baik pengurus yang memiliki kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, hingga pemilik manfaat. Adapun dalam pengenaan sanksi pidana pada KUHP terbaru adalah Pidana denda untuk korporasi dijatuhi paling sedikit kategori IV, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun, pidana denda paling banyak untuk korporasi adalah kategori VI; pidana penjara paling lama tujuh sampai dengan paling lama 15 tahun, pidana denda paling banyak untuk korporasi adalah kategori VII; atau pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun, pidana denda paling banyak untuk korporasi adalah kategori VIII. dunia ketenagakerjaan/atau buruh. Seringkali banyak kita temui bagaimana sebuah korporasi melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap para pekerja di Indonesia. Tindak pidana korporasi dalam ketenagakerjaan di Indonesia melibatkan berbagai pelanggaran hukum yang dampaknya menghambat berbagai akses yang dimulai dari menyebabkan terbatasnya pendidikan dan menggangu keselamatan pekerja dan khusunya bagi anak-anak yang dipekerjakan dibawah umur. Lebih lanjut bahwa kejahatan korporasi juga merambat dalam Dalam hal pengakuan prinsip dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pada dasarnya bagian dari prinsip perlindungan hukum. Istilah hak asasi manusia di Indonesia, sering kali disejajarkan dengan istilah hak-hak kodrat, hak-hak dasar manusia. Atau natural rights, human rights, fundamental rights, gronrchtten, mensenrechten, rechten van den mens dan fundamental rechten. International labour organization (ILO), mendefenisikan anak yang bekerja adalah anak-anak yang terlibat dalam aktivitas produkso apa pun yang termasuk dalam sistem neraca nasional (SNN). Menurut resolusi internasional, anak-anak yang bekerja terdiri dari 3 kategori, yaitu mereka yang bekerja sesuai dengan SNN, anak-anak berumur 13-14. Dalam pandangan Effendi, menyatakan bahwa terdapat dua teori yang menjelaskan mengapa anak bekerja yaitu, teori strategi kelangsungan rumah tangga (household survival strategy). Menurut teori ini dalam masyarakat pedesaan yang mengalami transisi dan golongan miskin kota, mereka akan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia bila kondisi ekonomi mengalami perubahan. Yang dimana salah satu upaya yang digunakan yaitu tenagakerja keluarga, dan biasanya anak- anak yang belum dewasa pun diikut sertakan dalam menopang kehidupan ekonomi keluarga. Kedua teori transisi industrial, dengan semakin bertumbuhnya industrialisasi membutuhkan pemupukan modal untuk meningkatkan produksi. Biasanya para pengusaha ingin menekan biaya produksi. Dan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan mencari tenaga kerja anak dan wanita karena bisa dibayar dengan upah murah tetapi mempunyai tingkat produktivitas yang tinggi (Effendi, 1993). Eksploitasi terhadap anak-anak yang bekerja dibawah umur terdiri dari tiga kondisi, yaitu anak yang bekerja melebihi jam kerja normal yang diperbolehkan, anak yang mendapatkan upah dibawah upah minimum provinsi (UMP) yang telah disesuaikan dengan jam kerja dan Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia 50 P-ISSN 2622-9110 E-ISSN 2654-8399
Vol. 6. No. 2 Juni 2024 Ensiklopedia Social Review produktivitas anak, dan anak yang tidak bersekolah (terhadap akses pendidikan). Ada beberapa tempat kerja yang menjadi tempat sasaran pekerja anak yang melebihi dari pada ketentuan seperti diladang tembakau, indonesia adalah produsen tembakau terbesar kelima di dunia, memerlukan tenaga kerja yang banyak. Namun banyak anak dibawah umur disana ditemukan bekerja diladang tembakau yang mengalami eksploitas fisik dan sosial. Mereka bekerja 8 jam perhari, yang terutama di sore hingga malam dan rawan terhadap tindakan kriminal. Kedua pekerja anak di industri kelapa sawit juga mengalami eksploitasi mereka bekerja dalam lingkungan yang memprihatikan dan rawan terhadap tindakan kriminal. Ketiga eksploitasi pekerja anak di pabrik, banyak anak di bawah umur yang bekerja di pabrik, mengalami eksploitasi fisik dan sosial. Mereka bekerja dalam lingkungan yang memperihatikan dan rawan terhadap tindakan kriminal. Dari kasus-kasus diatas anak-anak dapat dikatakan tereksploitasi oleh korporasi dikatakan jika berdasarkan upah apabila upah perjam yang diterima kurang dari UMP perj jam. Produktifitas anak yang berumur kurang dari 15 tahun diasumsikan 0,5 produktivitas oleh orang dewasa. Dari kasus-kasus diatas korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana, dimana seperti yang ketahui dalam ketenagakerjaan dikenal suatu tindak pidana yang terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran. Tindak pidana kejahatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 Pasal 183 ayat (1), pasal 184 ayat (1), pasal 185 ayat (1), dan undang-undang republik Indonesia nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh yaitu: pasal 43 ayat (1). Akan tetapi dari pasal-pasal yang mengatur tentang pidana dalam ketenagakerjaan memberikan dua pengecualian umum yang berkenaan dengan pemberian pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Peratama, korporasi tidak dapat dinyatakan bersalah pada berbagai tindak pidana yang sanksinya hanya berupa hukuman badan. Kedua, korporasi tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana jika tidak mungkin dilakukan oleh korporasi, seperti bigami atau pemerkosaan (Hasbullah, 2013). D. Penutup Tindak pidana Korporasi berbeda dengan manusia sehingga memerlukan konsep pertanggungjawaban pidana yang berbeda juga. Dalam konsep peranan hukum pidana korporasi terhadap eksploitasi anak dalam dunia ketenagkerjaan juga memiliki sejumlah konsep dan cara dalam memberikan pertanggungjawaban pidana korporasi yang dimana bentuk tersebut yaitu pertanggungjawaban pidana yang didasarkan pada pertanggungjawaban mutlak dan tidak membutuhkan adanya Proof of fault dan cukup hanya dibuktikan bahwa pelaku telah melakukan dasarnya actus reus yaitu perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum pidana. Dan korporasi dapat mempertanggungjawabkan secara pidana jika terbukti melakukan tindak pidana ketenagakerjaan, seperti mempekerjakan anak dibawah umur, memaksa anak bekerja dalam kondisi yang tidak layak dan lain sebagainya. pada Daftar Pustaka Hasbullah F. Sjawie, Direksi Perseoran Terbatas Serta pertanggungjawaban pidana korporasi, Bandung: PT Citra, Aditya Bakti, 2013. Agusmidah, 2007, Politik Hukum Dalam Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan, Disertasi, FH USU, Medan.. Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni. Beta S. Iryani, D.S. Priyarsono, Eksploitasi terhadap Anak yang Bekerja di Indonesia, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, Volume 13-Nomor 2, 2018. Ajeng Gayatri Octorani Putri, Eksploitasi Pekerja Anak dibawah Umur sebagai Bentuk Penyimpangan Sosial, Jurnal Sosietas, Volume 5-Nomor 1, 2015, hlm 2. J. E. Sahetapy, Kejahatan Korporasi, Makalah sebagai Bahan Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi, 8-23 November 1993, Semarang P-ISSN 2622-9110 E-ISSN 2654-8399 Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia 51