STRATEGI PERCEPATAN EKSPOR PRODUK HALAL USAHA KECIL DAN MENENGAH INDONESIA KOMITE NASIONAL EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH (KNEKS) 2021 Strategi Percepatan Ekspor Produk Halal Usaha Kecil Dan Menengah Indonesia iii a h a s U l a l a H k u d o r P r o p s k E n a t a p e c r e P a i s e n o d n I h a g n e n e M n a D l i c e K i g e t a r t S
STRATEGI PERCEPATAN EKSPOR PRODUK HALAL USAHA KECIL DAN MENENGAH DI INDONESIA Penasehat Ventje Rahardjo Soedigno Penanggung Jawab Putu Rahwidhiyasa Penyusun Divisi Kemitraan dan Akselerasi Usaha Syariah Direktorat Bisnis dan Kewirausahaan Syariah Manajemen Eksekutif KNEKS Ketua Penyusun Achmad Iqbal Tim Penulis: Akhmad Akbar Susamto Yudi Ahmad Faisal Ebi Junaedi Ardi Apriliadi Muhammad Ishak Razak Rasi Tamadhika Fajar Ramadhan Noer Aida Triandini Fakhrizal Fikri Handoko Suci Ramdania Miftahul Achyar Tim Desain & Layout: CORE Indonesia ISBN Edisi Pertama, Desember 2021 978-623-97413-4-1 Penerbit: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Strategi Percepatan Ekspor Produk Halal Usaha Kecil Dan Menengah Indonesia v a h a s U l a l a H k u d o r P r o p s k E n a t a p e c r e P a i s e n o d n I h a g n e n e M n a D l i c e K i g e t a r t S
DAFTAR ISI DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG 1.2 TUJUAN 1.3 METODOLOGI 1.4 STUKTUR PENULISAN BAB 2 PROSPEK EKSPOR PRODUK HALAL 2.1 PRODUK-PRODUK EKSPOR POTENSIAL 2.2 PASAR EKSPOR POTENSIAL 2.3 PERJANJIAN PERDAGANGAN DENGAN NEGARA-NEGARA POTENSIAL BAB 3 KONDISI DAN POTENSI UKM 3.1 DEFINISI UKM 3.2 PERKEMBANGAN UKM 3.3 PEMBERDAYAAN UKM EKSPORTIR HALAL BAB 4 PELUANG DAN TANTANGAN EKSPOR PRODUK HALAL UKM 4.1 PELUANG EKSPOR PRODUK HALAL UKM 4.2 TANTANGAN EKSPOR PRODUK HALAL UKM BAB 5 STRATEGI PERCEPATAN EKSPOR HALAL UKM DAFTAR PUSTAKA Strategi Percepatan Ekspor Produk Halal Usaha Kecil Dan Menengah Indonesia vii viii viii 1 2 9 9 10 11 12 16 27 41 42 43 45 51 52 53 67 84 vii a h a s U l a l a H k u d o r P r o p s k E n a t a p e c r e P a i s e n o d n I h a g n e n e M n a D l i c e K i g e t a r t S
viii a h a s U l a l a H k u d o r P r o p s k E n a t a p e c r e P a i s e n o d n I h a g n e n e M n a D l i c e K i g e t a r t S DAFTAR TABEL 5 Tabel 1 Peringkat Konsumsi dan Ekspor untuk Makanan Tahun 2019 6 Tabel 2 Peringkat Konsumsi dan Ekspor untuk Modest Fashion Tahun 2019 7 Tabel 3 Peringkat Konsumsi dan Ekspor Produk Farmasi dan Kosmetik Tahun 2019 15 Tabel 4 Potensi Permintaan Pasar Produk Halal Global 17 Tabel 5 Potensi Ekspor Produk Halal ke 16 Negara 57 Tabel 6 Perbandingan Logistic Performance Index (LPI) di Asia, 2018 Tabel 7 Tarif Produk Manufaktur Ekspor Pilihan Indonesia ke beberapa negara Muslim 59 60 Tabel 8 Standar Wajib 61 Tabel 9 Standar Umum 62 Tabel 10 Standar Khusus Tabel 11 Tarif Sertifikasi Balai Besar Industri Agro (BBIA) Kementerian Perindustrian 63 DAFTAR GAMBAR 3 Gambar 1 Jumlah Penduduk Muslim di Indonesia (Juta Orang) 8 Gambar 2 Jumlah Eksportir UKM dan Usaha Besar 8 Gambar 3 Kontribusi Nilai Ekspor UKM dan Usaha Besar 9 Gambar 4 Kontribusi Industri Manufaktur terhadap Total ekspor 10 Gambar 5 Tahapan Metode Delphi 16 Gambar 6 Diagram Venn Kriteria Negara Tujuan Ekspor Produk Halal 18 Gambar 7 Pasar Potensial Ekspor Produk Makanan & Minuman Halal Indonesia 21 Gambar 8 Pasar Potensial Ekspor Produk Farmasi & Kosmetik Halal Indonesia 22 Gambar 9 Pasar Potensial Ekspor Produk Tekstil dan Fesyen Halal Indonesia 24 Gambar 10 Matriks Strategi Ekspansi Pasar Ritel oleh Keegan & Green Gambar 11 Mapping Tujuan Ekspansi berdasar Pengembangan Model Keegan & Green 25 29 Gambar 12 Ekspor-Impor Perdagangan Indonesia-China, 2001-2019 30 Gambar 13 Neraca Perdagangan Indonesia-China, 2001-2019 31 Gambar 14 Ekspor-Impor Indonesia-India, 2001-2019 32 Gambar 15 Neraca Dagang Indonesia-India, 2001-2019 35 Gambar 16 Perdagangan Indonesia - Turki 36 Gambar 17 Perdagangan Indonesia - Nigeria 37 Gambar 18 Perdagangan Indonesia - Bangladesh 38 Gambar 19 Perdagangan Indonesia - Kenya 43 Gambar 20 Kontribusi UMKM terhadap PDB 43 Gambar 21 Statistik Unit, Tenaga Kerja dan Kontribusi PDB UMKM 44 Gambar 22 Statistik Ekspor, Investasi dan Penyaluran Kredit UMKM 45 Gambar 23 Pertumbuhan Kinerja Usaha di Indonesia Selama 5 tahun (2015-2019) 54 Gambar 24 Jumlah Kantor Promosi Beberapa Negara Asia Ekspor di Luar Negeri 55 Gambar 25 Jumlah Publikasi Market Brief ITPC 58 Gambar 26 Persentase Penggunaan Bahan Baku Impor Industri Menengah dan Besar 65 Gambar 27 Pembiayaan LPEI untuk Usaha Kecil Menengah Ekspor (UKME) 70 Gambar 28 Quick Win Strategies Percepatan Ekspor Halal UKM Strategi Percepatan Ekspor Produk Halal Usaha Kecil Dan Menengah Indonesia
KATA PENGANTAR DIREKTUR EKSEKUTIF ME KNEKS Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Salah satu strategi dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) adalah penguatan UMKM dan rantai nilai halal. UMKM merupakan pelaku usaha terbesar dalam rantai nilai halal, sehingga penguatan sektor UMKM akan secara langsung memperkuat industri halal dan mendorong pencapaian indikator atau capaian utama, baik pemerataan, kesejahteraan (welfare effect), dan juga kemandirian ekonomi bangsa. Berdasarkan hal tersebut, KNEKS berinisiatif menyusun strategi utama untuk menguatkan UMKM melalui 4 (empat) program utama yakni: (i) pembentukan program edukasi untuk usaha mikro; (ii) fasilitas pembiayaan terintegrasi untuk UMKM; (iii) pembangunan database UMKM; (iv) pembentukan program literasi UMKM. Dari segi kemandirian ekonomi bangsa terdapat 2 (dua) indikator utama pencapaian yaitu: (i) Peningkatan kontribusi atau share ekspor industri halal terhadap PDB Indonesia sebesar 100 persen dalam 10 tahun ke depan; dan (ii) Peningkatan swasembada pangan dan energi melalui penurunan share impor industri strategis tersebut sebesar 25 persen dalam 10 tahun ke depan. Potensi Pasar halal global memiliki potensi yang sangat besar. Pada tahun 2019, konsumsi produk pasar halal dunia mencapai 2,2 triliun US Dollar dan akan terus berkembang mencapai 3,2 triliun US Dollar pada tahun 2024. Indonesia dapat memanfaatkan potensi pasar halal dunia ini dengan meningkatkan ekspor produk halal yang saat ini baru berkisar 3,8% dari total pasar halal dunia. Salah satu indikator Pusat Produsen Produk Halal Dunia adalah volume ekspor produk halal yang sebagian besar dilakukan oleh Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Saat ini berbagai inisiatif telah banyak dilakukan oleh berbagai pihak untuk membantu UKM Industri Halal melakukan Ekspor. Namun demikian, kontribusi Ekspor UKM masih tergolong rendah yaitu sebesar 14,37% dari total ekspor nasional (Kemenkop & UKM dari BPS, 2019). Strategi Percepatan Ekspor Produk Halal Usaha Kecil Dan Menengah Indonesia ix a h a s U l a l a H k u d o r P r o p s k E n a t a p e c r e P a i s e n o d n I h a g n e n e M n a D l i c e K i g e t a r t S
x a h a s U l a l a H k u d o r P r o p s k E n a t a p e c r e P a i s e n o d n I h a g n e n e M n a D l i c e K i g e t a r t S Wakil Presiden selaku Ketua Harian KNEKS telah memberikan arahan menjadikan "Indonesia sebagai Produsen Halal Dunia". Salah indikator penting adalah meningkatnya nilai ekspor produk halal, utamanya dilakukan oleh pelaku UKM Industri Halal. Menindaklanjuti arahan tersebut, KNEKS bersama Pemangku Kepentingan ekspor terkait menyusun "Kajian Percepatan Ekspor UKM Industri Halal". Tujuan kajian ini untuk merumuskan strategi yang efektif dan berkelanjutan untuk mempercepat UKM Industri halal melakukan ekspor, baik nilai maupun jumlah eksportir. Strategi dimaksud perlu dilakukan oleh berbagai pihak yang saling sinergi dan terintegrasi. Dampaknya akan tumbuh jumlah eksportir dari UKM Industri Halal yang kompetitif di tataran dunia yang dapat menjadi tulang punggung rantai nilai industri produk halal Indonesia dalam menggarap pasar global di segala sektor industri halal yang mencakup sektor makanan minuman, fesyen, rekreasi, farmasi, dan pariwisata. Usaha mewujudkan percepatan ekspor yang masif, diperlukan dukungan dan kerjasama yang erat dari seluruh Pemangku Kepentingan terutama dari Kementerian & Lembaga anggota KNEKS, termasuk di dalamnya Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kamar Dagang Industri Indonesia, Bank Indonesia, Kementerian Koperasi & UKM dan Kementerian Agama sebagai penggerak utama, pemerintah daerah, pelaku industri, dan lainnya. Semoga apa yang kita cita-citakan bersama dapat terwujud demi kesejahteraan dan kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. VENTJE RAHARDJO Strategi Percepatan Ekspor Produk Halal Usaha Kecil Dan Menengah Indonesia
KATA PENGANTAR DIREKTUR BISNIS & KEWIRAUSAHAAN SYARIAH ME KNEKS DIREKTUR BISNIS & KEWIRAUSAHAAN SYARIAH ME KNEKS Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh Alhamdulillahirrabbil aalamiin, kami haturkan kepada Allah SWT atas terbitnya buku Rekomendasi Kebijakan: Strategi Percepatan Ekspor Produk Halal UKM. Shalawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan pengikutnya. Pengembangan sektor UKM merupakan amanat Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019- 2024. Pengembangan UKM harus diarahkan ke pasar ekspor produk halal yang masih terbuka lebar terutama ke negara-negara mayoritas Muslim. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, pada Januari-September 2020, jumlah UKM ekspor sebanyak 12.234 eksportir, yang mewakili 83,3 persen dari eksportir nasional. Namun, dari sisi nilai, kontribusinya hanya 4,4 persen dari total ekspor Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa ekspor UKM masih perlu lebih optimal. Dengan demikian, diperlukan kajian untuk dukungan yang memformulasikan strategi percepatan UKM ekspor industri halal. Strategi yang esensial harus dikembangkan untuk menguatkan industri halal di Indonesia ke dalam rantai nilai halal dunia. Percepatan ekspor UKM juga merupakan momentum untuk mendorong peningkatan nilai tambah ekspor dan meningkatkan kontribusi sektor manufaktur terhadap ekonomi nasional. Penyusunan "Kajian Percepatan Ekspor UKM Industri Halal" dilakukan melalui beberapa tahapan dengan melibatkan berbagai pihak, mulai Desk Study atau Literature inkubator ekspor, Study, Focus Group Discussion kementerian/lembaga terkait dan civitas akademika. Hasil FGD diperkaya melalui berbagai rapat koordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan Departemen Ekonomi Keuangan Syariah Bank Indonesia (DEKS-BI). Selanjutnya dituangkan dalam bentuk laporan yang diperkaya dengan beberapa data mengenai negara tujuan ekspor potensial produk halal Indonesia. (FGD) bersama eksportir, Strategi Percepatan Ekspor Produk Halal Usaha Kecil Dan Menengah Indonesia xi a h a s U l a l a H k u d o r P r o p s k E n a t a p e c r e P a i s e n o d n I h a g n e n e M n a D l i c e K i g e t a r t S
xii a h a s U l a l a H k u d o r P r o p s k E n a t a p e c r e P a i s e n o d n I h a g n e n e M n a D l i c e K i g e t a r t S Dari hasil kajian dirumuskan 4 (empat) Quick Win Strategies dengan berbagai inisiatif pengembangan yang dilakukan berbagai Kementerian/Lembaga yang bertugas menangani ekspor. Strategi tersebut dibagi ke dalam empat kelompok besar yaitu: pertama, pemasaran dan akses pemasaran; kedua, produk, proses produksi, dan teknologi; ketiga, aspek legal dan sertifikasi produk; dan keempat, sumber pembiayaan ekspor dan transaksi finansial. Kajian ini dapat diselesaikan berkat kerja sama dan dukungan dari berbagai Pemangku Kepentingan yang mengharapkan produk ekspor halal Indonesia mampu mendominasi pasar halal global. Manajemen Eksekutif KNEKS mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dan memberikan dukungan pada setiap tahap penyusunan Kajian Percepatan Ekspor UKM Industri Halal yaitu: 1. Bapak Ahmad Lutfie, Asisten Deputi Keuangan, Investasi dan Badan Usaha Setwapres; 2. Kementerian Keuangan: Bapak Agus Rofiudin dari Lembaga Nasional Single Window dan Bapak Rusdi Dahardin dari Lembaga Pembiayan Ekspor Indonesia; 3. Kementerian Perdagangan: Bapak Hari Widodo, Bapak Heriyanto Hedi, Ibu Merry Maryati, Bapak Aksamil Khair, Ibu Suci Mahanani, Ibu Titis Kusuma, beserta jajaran Kementrian Perdagangan lainnya; 4. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, Bank Indonesia: Bapak Anwar Bashori, Bapak Prijono, dan jajaran DEKS BI lainnya; 5. Universitas Padjajaran: Ibu Diana Sari, Bapak Ardi Apriliadi, Bapak Cupian, Bapak Yudi Ahmad beserta tim yang terlibat; 6. Core Indonesia: Bapak Mohammad Faisal, Bapak Akmad Akbar, Bapak Ebi Junadi, dan beserta seluruh tim yang terlibat; 7. Komunitas-Komunitas Pengusaha seperti: KADIN Timur-Tengah dan OKI, ID-SEED, Masyarakat Ekonomi Syariah, Indonesia Saudi Arabia Business Council, Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia, Asosiasi Chef Halal Indonesia, Ikatan Saudagar Muslim Indonesia, Indonesia Fashion Chamber, Tangan Di Atas, Indonesia In Your Hand, Code Margonda, Big Indonesia, PowerCommerce.Asia, Komunitas Riset Pasar Ekspor, dan Impala Space. 8. Pihak lainnya yang tanpa mengurangi rasa hormat, tidak dapat kami sebutkan satu per satu. Dengan diterbitkannya "Kajian Percepatan Ekspor UKM Industri Halal" diharapkan dapat memberikan rumusan strategi percepatan ekspor UKM Industri halal dan memperkuat capaian dari berbagai inisiatif yang telah dilakukan oleh berbagai Strategi Percepatan Ekspor Produk Halal Usaha Kecil Dan Menengah Indonesia
Kementerian/Lembaga pengembangan UKM khususnya UKM produsen halal yang berorientasi ekspor. dan Pemangku Kepentingan yang mendorong Akhir kata, terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada seluruh Pemangku Kepentingan atas masukan, dukungan moral dan material yang diberikan selama proses penyusunan Kajian ini. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kita semua untuk dapat menindaklanjuti rencana dan strategi ini. Aamiin ya rabbal aalamiin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh PUTU RAHWIDHIYASA Strategi Percepatan Ekspor Produk Halal Usaha Kecil Dan Menengah Indonesia xiii a h a s U l a l a H k u d o r P r o p s k E n a t a p e c r e P a i s e n o d n I h a g n e n e M n a D l i c e K i g e t a r t S
xiv a h a s U l a l a H k u d o r P r o p s k E n a t a p e c r e P a i s e n o d n I h a g n e n e M n a D l i c e K i g e t a r t S Strategi Percepatan Ekspor Produk Halal Usaha Kecil Dan Menengah Indonesia
BAB 1 PENDAHULUAN 01 PENDAHULUAN ▪ LATAR BELAKANG ▪ TUJUAN ▪ METODOLOGI ▪ STUKTUR PENULISAN Strategi Percepatan Ekspor Produk Halal Usaha Kecil Dan Menengah Indonesia 1 a h a s U l a l a H k u d o r P r o p s k E n a t a p e c r e P a i s e n o d n I h a g n e n e M n a D l i c e K i g e t a r t S
2 a h a s U l a l a H k u d o r P r o p s k E n a t a p e c r e P a i s e n o d n I h a g n e n e M n a D l i c e K i g e t a r t S 1.1 LATAR BELAKANG Industri halal adalah salah satu industri yang berkembang dan mempunyai potensi luar biasa di dunia. Industri ini mengacu pada prinsip dan persyaratan yang sesuai dengan Syariah. Munculnya industri halal bertujuan untuk memenuhi persyaratan produk dan layanan yang sesuai dengan syariah Islam. Uniknya, industri ini telah berkembang baik di negara-negara Muslim dan non-Muslim. Populasi muslim saja telah mencapai 24,7 persen dari total penduduk global dan jumlah tersebut akan terus meningkat menjadi 30 persen pada tahun 2050 (Pew Research Center, 2015). Realita tersebut menunjukkan bahwa industri halal diyakini dapat memiliki kesempatan yang lebih besar di masa mendatang karena pangsa pasar yang makin meluas. Hal ini dapat disimpulkan bahwa permintaan terhadap produk industri halal akan terus meningkat. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa industri halal mempunyai peluang dan prospek yang sangat layak untuk dikembangkan. Pertumbuhan pasar halal dunia menyebabkan beberapa negara mulai tertarik untuk masuk dalam industri halal, khususnya industri makanan dan minuman halal, melalui upaya perolehan sertifikat halal. Seiring dengan perkembangan populasi muslim, permintaan konsumsi mereka, termasuk pada produk-produk halal akan semakin besar. Dalam State of the Global Islamic Economy Report 2020/2021 diperkirakan bahwa penduduk Muslim menghabiskan USD 2,02 triliun untuk makanan, farmasi, kosmetik, sektor mode, perjalanan dan media/rekreasi yang dipengaruhi oleh etika Islam atas etis kebutuhan konsumsi. Pengeluaran ini tumbuh 3,2 persen dari tahun 2018, diperkirakan akan mencapai USD 2,4 triliun pada tahun 2024. Laporan tersebut juga menyatakan bahwa nilai konsumsi makanan - produk halal yang paling banyak dikonsumsi - mencapai USD 1,17 triliun dan akan mencapai USD 1,38 triliun pada 2024 (Dinar Standard, 2020). Potensi permintaan produk halal tersebut akan semakin besar sejalan dengan makin luasnya kesadaran konsumen bahwa istilah halal bukan hanya merupakan tuntutan ketaatan dalam beragama, namun juga identik dengan produk yang memiliki kualitas yang lebih baik dan berdampak positif bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Kondisi ini tentu merupakan peluang yang sangat besar bagi produsen produk halal. Permintaan yang besar tersebut menuntut mereka untuk berlomba menyediakan produk yang tidak hanya berkualitas tinggi, namun juga sesuai dengan tuntunan syariah. Dengan demikian, potensi pendapatan mereka akan lebih besar. Beberapa perusahaan yang mendapatkan sertifikasi halal mengalami peningkatan dalam aspek penjualan. Penjualan KFC, Burger King dan Taco Bell, misalnya, meningkat 20 persen setelah produk mereka mendapatkan sertifikat halal (Yener, 2014). Strategi Percepatan Ekspor Produk Halal Usaha Kecil Dan Menengah Indonesia
Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia berpotensi menjadi pemain terbesar dalam ekonomi dan keuangan syariah di dunia. Hal tersebut dilihat dari populasi dan tingkat religiositas masyarakatnya, konsumsi dan perdagangan produk-produk halal yang terus meningkat, serta semakin berkembangnya ekosistem yang mendukung pertumbuhan industri tersebut, termasuk dari aspek regulasi. 2050, atau 30 persen dari total populasi dunia (Pew Research Center, 2015). Di Indonesia sendiri, populasi muslim yang mencapai 87 persen dari total penduduk, akan berjumlah 256 juta jiwa pada tahun 2050. Pertambahan jumlah umat muslim Indonesia yang signifikan tersebut tentu merupakan potensi pasar yang sangat menggiurkan bagi berbagai industri di dunia. 1.1.1 Penduduk Muslim dan Tingkat Religiositas Dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia telah memiliki modal dasar yang kuat untuk menjadi pusat industri halal dunia. Berdasarkan data yang dirilis oleh Organisation of Islamic Conference, pada tahun 2020, penduduk Indonesia mencakup 14,2 persen total penduduk di 57 negara-negara muslim di dunia, yang jumlahnya mencapai 1,9 miliar. Jumlah penduduk di negara- negara muslim tersebut menurut perkiraan Pew Research Center, akan tumbuh menjadi 2,8 miliar pada tahun Di samping itu, preferensi penduduk Indonesia, khususnya yang muslim, untuk mengonsumsi produk-produk halal sangat tinggi. Survei yang dilakukan oleh Simlitbang Kementerian Agama (2018), menunjukkan bahwa penduduk muslim yang memiliki intensi yang sedang dan tinggi pada produk halal masing- masing sebesar 70 persen dan 15,9 persen, sementara sisanya, yaitu 14 persen, memiliki intensi yang rendah. Hasil tersebut sejalan dengan survei yang dilakukan oleh KNEKS pada tahun 2019 mengenai preferensi konsumen mengenai produk halal. Sebanyak 19,6 persen mengatakan sering menggunakan produk halal yang Gambar 1 Jumlah Penduduk Muslim di Indonesia (Juta Orang) Sumber : The future of World Religions: Population Growth Projections 2010-2015 Strategi Percepatan Ekspor Produk Halal Usaha Kecil Dan Menengah Indonesia 3 a h a s U l a l a H k u d o r P r o p s k E n a t a p e c r e P a i s e n o d n I h a g n e n e M n a D l i c e K i g e t a r t S
4 a h a s U l a l a H k u d o r P r o p s k E n a t a p e c r e P a i s e n o d n I h a g n e n e M n a D l i c e K i g e t a r t S berlogo MUI, dan sebanyak 74,9 persen menjawab selalu menggunakan produk tersebut. Adapun responden yang menjawab kadang-kadang dan tidak pernah menggunakan produk halal, masing-masing sebesar 4,5 persen dan satu persen. Sebagai catatan, responden yang beragama selain Islam sebanyak 5,8 persen (KNEKS, 2018). Tingginya preferensi penggunaan produk halal tersebut tidak dapat dipisahkan dari tingkat kesadaran beragama penduduk Indonesia, yang sebagian besar merupakan penganut agama Islam, untuk menggunakan produk-produk halal. Aspek kesadaran beragama dalam kehidupan atau tingkatan religiositas tersebut merupakan salah satu faktor penting dalam perilaku konsumen untuk membeli suatu produk. Indonesia sendiri, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Pew Research, masuk dalam kategori negara dengan tingkat religiositas muslim tertinggi di dunia. Menurut lembaga itu, sebanyak 93 persen penduduk Indonesia mengatakan agama menjadi hal penting dalam kehidupan mereka (Pew Research Center, 2018). Alhasil, tingginya tingkat kesadaran beragama tersebut akan menjadi salah satu hal penting yang mendorong permintaan produk-produk halal di Indonesia. Karena itu, potensi tersebut akan mendorong peningkatan produksi, perdagangan, dan investasi produk- produk halal di Indonesia. 1.1.2 Konsumsi dan Ekspor Produk Halal Pertumbuhan muslim yang cukup pesat di Indonesia pun menyebabkan Indonesia sebagai negara dengan konsumen produk halal terbesar di dunia. Menurut data Indonesia Halal Economy Strategy Roadmap 2018-2019 yang diterbitkan oleh Indonesia Halal Lifestyle Center, 2018, Indonesia memiliki angka konsumsi produk halal terbesar yang ada di dunia, mencapai USD 218 miliar pada tahun 2017 dan diprediksi akan meningkat sebesar 5,3 persen menjadi USD 330,5 miliar pada tahun 2025. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai pasar yang besar untuk produk halal. Industri Makanan dan Minuman Halal. Dalam laporan State of the Global Islamic Economy Report 2020/21 mencatat bahwa Indonesia mengalami peningkatan pesat di sektor makanan halal. Jika pada laporan tahun sebelumnya Indonesia tidak masuk 10 negara teratas di sektor makanan halal, tahun ini Indonesia berhasil menduduki peringkat ke-4. Secara skor, Indonesia juga mengalami peningkatan signifikan, dari 47 menjadi 71,5 di laporan tahun 2020/2021. Peningkatan ini terutama didorong oleh peningkatan ekspor makanan dan minuman halal dari Indonesia ke negara-negara OKI lainnya. Prestasi Indonesia di sektor makanan halal ini juga turut mendongkrak posisi Indonesia secara umum, dari peringkat 5 menjadi peringkat 4 di dunia. Strategi Percepatan Ekspor Produk Halal Usaha Kecil Dan Menengah Indonesia
Walaupun Indonesia berhasil meningkatkan peringkat di sektor makanan dan minuman halal, tetapi Indonesia belum menjadi produsen utama dunia. Indonesia menduduki peringkat pertama dalam total konsumsi makanan dan minuman halal, yang diperkirakan senilai USD 144 miliar pada tahun 2019. Namun demikian, ekspor terbesar ke negara- negara OKI masih didominasi negara mayoritas non-muslim seperti Brazil, India, Amerika Serikat, Rusia, dan Argentina. Fenomena ini menekankan besarnya potensi negara-negara OKI untuk meningkatkan produksi dan ekspor makanan dan minuman halal untuk mencukupi kebutuhan sesama negara anggotanya. Tabel 1 Peringkat Konsumsi dan Ekspor untuk Makanan Tahun 2019 Peringkat Konsumsi 1 2 3 4 5 Negara Indonesia Bangladesh Mesir Nigeria Pakistan Total Pengeluaran (USD miliar) 144 107 95 83 82 Peringkat Ekspor Negara OKI 1 2 3 4 5 Negara Brazil India USA Rusia Argentina Total Ekspor (USD miliar) 16,2 14,4 13,8 11,9 10,2 Sumber: Dinar Standard (2020) Industri Modest Fashion Halal. Pengeluaran Muslim untuk produk fashion diproyeksikan turun 2,9 persen pada tahun 2020 menjadi USD 268. Pandemi Covid-19 menghantam industri fashion global dan menyebabkan penurunan penjualan. Pebisnis fashion terdorong untuk mengurangi jumlah gerai fisik, dan beberapa bahkan terpaksa gulung tikar. Perancang modest fashion Indonesia juga terpengaruh secara negatif oleh Covid- 19 karena impor bahan baku polyester dari Tiongkok yang menurun. Hal tersebut menyebabkan kenaikan harga, jadwal produksi yang lebih lambat, dan penjualan internasional yang lebih rendah. Namun demikian, nilai penjualan modest fashion global diharapkan akan pulih ke angka yang dicapai di 2019 (USD 277 miliar) pada tahun 2021. Strategi Percepatan Ekspor Produk Halal Usaha Kecil Dan Menengah Indonesia 5 a h a s U l a l a H k u d o r P r o p s k E n a t a p e c r e P a i s e n o d n I h a g n e n e M n a D l i c e K i g e t a r t S
6 a h a s U l a l a H k u d o r P r o p s k E n a t a p e c r e P a i s e n o d n I h a g n e n e M n a D l i c e K i g e t a r t S Tabel 2 Peringkat Konsumsi dan Ekspor untuk Modest Fashion Tahun 2019 Peringkat Konsumsi 1 2 3 4 5 Negara Iran Turki Arab Saudi Pakistan Indonesia Total Pengeluaran (USD miliar) 53 28 21 20 16 Peringkat Ekspor Negara OKI 1 2 3 4 5 Negara Tiongkok Turki India UAE Bangladesh Total Ekspor (USD miliar) 11.5 3.0 2.8 1.5 1.4 Sumber: Dinar Standard (2020) Indonesia sangat terbantu dengan semakin tingginya awareness masyarakat Indonesia terhadap industri halal. Namun demikian, Indonesia masih tertinggal dalam aspek nilai ekspor. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel di atas, Indonesia menduduki peringkat 5 sebagai konsumen modest fashion, tetapi belum masuk radar sebagai eksportir produk-produk fashion ke negara OKI. Data ini menekankan kondisi Indonesia yang masih sebagai pasar tujuan dan belum berperan aktif sebagai pemain yang dapat memproduksi dan mengekspor berbagai produk modest fashion. farmasi dan kosmetik Indonesia mengalami peningkatan yang sangat signifikan menempati posisi ke enam pada laporan Global Islamic Economy Indicator (GIEI) 2020-2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sama sekali tidak masuk dalam peringkat sepuluh besar. Meskipun demikian, tampaknya industri farmasi dan kosmetik halal Indonesia masih kesulitan bersaing dengan negara lain dalam kegiatan ekspor. Hal ini terlihat dari posisi Indonesia di GIEI report yang sampai saat ini masih belum bisa memasuki posisi lima besar negara pengekspor produk-produk farmasi dan kosmetik halal ke negara-negara OKI. Industri Farmasi Dan Kosmetik Halal. Di tingkat global, industri Strategi Percepatan Ekspor Produk Halal Usaha Kecil Dan Menengah Indonesia
Tabel 3 Peringkat Konsumsi dan Ekspor Produk Farmasi dan Kosmetik Tahun 2019 INDUSTRI FARMASI Peringkat Konsumsi Negara Total Pengeluaran (USD miliar) Peringkat Ekspor Negara OKI Negara Total Ekspor (USD miliar) 1 Turki 10 1 Jerman 5.2 2 Arab Saudi 8.1 2 Prancis 4.6 3 USA 7.3 3 USA 3.4 4 Indonesia 5.4 4 Swiss 3.3 5 Aljazair 3.9 5 India 2.5 INDUSTRI KOSMETIK Peringkat Konsumsi Negara Total Pengeluaran (USD miliar) Peringkat Ekspor Negara OKI Negara Total Ekspor (USD miliar) 1 India 6 1 Prancis 2.5 2 Indonesia 4 2 UEA 1.8 3 Rusia 4 3 Jerman 1 4 Malaysia 4 4 USA 0.94 5 Turki 5 5 India 0.84 Sumber: Dinar Standard (2020) 1.1.3 Optimalisasi potensi UKM dalam melakukan ekspor produk manufaktur Meskipun permintaan terhadap produk-produk industri halal Indonesia terus meningkat, namun potensinya masih berpeluang untuk dikembangkan lebih jauh sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Salah satu potensi besar yang belum berjalan optimal adalah masih rendahnya kontribusi UKM terhadap total produksi nasional. Meskipun menjadi pilar penting dalam perekonomian Indonesia, yang ditandai dengan besarnya jumlah unit usaha dan penyerapan tenaga kerja, namun kontribusi Ekspor UKM masih tergolong rendah yaitu sebesar 14,37 persen dari total ekspor nasional (Kemenkop & UKM dari BPS, 2019). Sementara itu, berdasarkan data Kementerian Perdagangan, pada Januari-September 2020, jumlah UKM ekspor sebanyak 12.234 eksportir, yang mewakili 83,3 persen dari eksportir nasional. Namun, dari sisi nilai, Strategi Percepatan Ekspor Produk Halal Usaha Kecil Dan Menengah Indonesia 7 a h a s U l a l a H k u d o r P r o p s k E n a t a p e c r e P a i s e n o d n I h a g n e n e M n a D l i c e K i g e t a r t S
8 a h a s U l a l a H k u d o r P r o p s k E n a t a p e c r e P a i s e n o d n I h a g n e n e M n a D l i c e K i g e t a r t S kontribusinya hanya 4,4 persen dari total ekspor Indonesia. Gambar 2 Jumlah Eksportir UKM dan Usaha Besar Usaha Besar, 2459, 17% UKM, 12234, 83% Sumber: Kementerian Perdagangan masih lebih besar dibandingkan dengan produk-produk olahan. Bahkan, berdasarkan data World Bank kontribusi ekspor manufaktur Indonesia jauh tertinggal dari negara- negara peer, seperti China, Thailand dan Vietnam (Gambar 4). Kondisi tersebut diperparah dengan tren deindustrialisasi pada sektor industri manufaktur, yang ditandai dengan terus menyusutnya peran sektor tersebut terhadap perekonomian nasional. Padahal, sektor tersebut merupakan pilar utama dalam meningkatkan nilai tambah produk-produk primer, yakni sektor pertanian dan sektor pertambangan, yang sangat melimpah di negara ini. Gambar 3 Kontribusi Nilai Ekspor UKM dan Usaha Besar UKM 4.4% Eksportir Besar 95.6% Sumber: Kementerian Perdagangan Selain itu, nilai tambah ekspor Indonesia masih lebih rendah dibandingkan potensinya. Sebab porsi produk-produk raw material ataupun setengah jadi terhadap total ekspor Oleh sebab itu, salah strategi yang esensial untuk dikembangkan adalah percepatan ekspor UKM produk halal, yang menjadi pilar penting dalam proses penguatan industri halal di Indonesia. Percepatan ekspor UKM tersebut juga merupakan momentum untuk mendorong peningkatan nilai tambah ekspor dan meningkatkan kontribusi sektor manufaktur terhadap ekonomi nasional. Peningkatan produksi produk-produk halal tersebut juga akan mendorong peningkatan produk-produk bersertifikasi halal yang diperdagangkan di Indonesia dan di pasar global. Strategi Percepatan Ekspor Produk Halal Usaha Kecil Dan Menengah Indonesia
Gambar 4 Kontribusi Industri Manufaktur terhadap Total ekspor 100 90 80 70 60 n e s r e P 50 40 30 20 10 0 Indonesia Thailand Vietnam China 1985 1995 2000 2005 2010 2015 2019 Sumber: World Bank 1.2 TUJUAN Kajian ini bertujuan untuk memberikan rumusan strategi percepatan ekspor UKM Industri halal. Kajian ini juga melengkapi kajian awal yang telah dilakukan oleh KNEKS dalam rangka menyajikan dokumen acuan terkait strategi yang efektif bagi Kementerian/Lembaga yang menangani ekspor dan para pemangku kepentingan yang terkait, dalam rangka mendorong ekspor dan pengembangan UKM ekspor produk halal di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat melengkapi dan memperkuat capaian dari berbagai inisiatif yang telah dilakukan oleh berbagai Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan yang mendorong pengembangan UKM khususnya UKM produsen halal yang berorientasi ekspor. 1.3 METODOLOGI Kajian ini menggunakan dua metode, yaitu studi literatur dan survei pendapat dari para ahli dengan menggunakan Metode Delphi. Studi literatur dilakukan pada bab 1-4 yang dilengkapi dengan wawancara kepada sejumlah pakar dan praktisi di bidangnya. Kemudian bab 5 yang berisi strategi percepatan ekspor menggunakan Metode Delphi untuk menyurvei pendapat para ahli di bidang ekspor UKM. Jumlah ahli yang disurvei sebanyak 26 orang yang mewakili Kementerian/Lembaga, perguruan tinggi, asosiasi pengusaha, dan pelaku usaha. Strategi Percepatan Ekspor Produk Halal Usaha Kecil Dan Menengah Indonesia 9 a h a s U l a l a H k u d o r P r o p s k E n a t a p e c r e P a i s e n o d n I h a g n e n e M n a D l i c e K i g e t a r t S
10 a h a s U l a l a H k u d o r P r o p s k E n a t a p e c r e P a i s e n o d n I h a g n e n e M n a D l i c e K i g e t a r t S Gambar 5 Tahapan Metode Delphi Sumber: KNEKS 1.4 STRUKTUR PENULISAN Struktur penulisan kajian ini terdiri atas 5 bab yang secara ringkas sebagai berikut: BAB 1 BAB 2 BAB 3 Kondisi dan Potensi UKM BAB 4 BAB 5 Pendahuluan Prospek Ekspor Produk Halal Peluang dan Tantangan Ekspor Produk Halal UKM Strategi Percepatan Ekspor Strategi Percepatan Ekspor Produk Halal Usaha Kecil Dan Menengah Indonesia
BAB 2 PROSPEK EKSPOR PRODUK HALAL 02 PROSPEK EKSPOR PRODUK HALAL ▪ PRODUK-PRODUK EKSPOR POTENSIAL ▪ PASAR EKSPOR POTENSIAL ▪ PERJANJIAN PERDAGANGAN DENGAN NEGARA-NEGARA PASAR HALAL POTENSIAL Strategi Percepatan Ekspor Produk Halal Usaha Kecil Dan Menengah Indonesia 11 a h a s U l a l a H k u d o r P r o p s k E n a t a p e c r e P a i s e n o d n I h a g n e n e M n a D l i c e K i g e t a r t S
12 a h a s U l a l a H k u d o r P r o p s k E n a t a p e c r e P a i s e n o d n I h a g n e n e M n a D l i c e K i g e t a r t S 2.1 PRODUK-PRODUK EKSPOR POTENSIAL Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim yang mencapai 87 persen secara nasional dan 13 persen secara global, besarnya angka konsumsi Muslim di dunia untuk produk dan jasa halal turut menghadirkan peluang bagi Indonesia untuk menjadi produsen terbesar untuk produk halal serta menjadi sentra halal dunia (global hub). Muslim di seluruh dunia menghabiskan USD 2,02 triliun atau setara dengan Rp 28.300 triliun pada tahun 2019 untuk makanan, obat-obatan/farmasi, kosmetik, fesyen, pariwisata serta media dan rekreasi, bertumbuh sebesar 3,2 persen dibandingkan pada tahun sebelumnya. Seiring dengan pandemi Covid-19 yang melanda dunia menyebabkan terjadinya pengeluaran Muslim di seluruh dunia hingga 8 persen pada tahun 2020. Hal ini juga berdampak kepada penurunan semua sektor di industri halal. Industri halal merupakan sektor prioritas karena memiliki potensi yang besar dalam mendukung optimalisasi pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam Sambutan Wakil Presiden Republik Indonesia (2020) menyebutkan bahwa menurut Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2020 Tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, upaya pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah difokuskan kepada 4 (empat) hal yaitu: (1) Pengembangan Industri Produk Halal, (2) Pengembangan Industri Keuangan Syariah, (3) Pengembangan Dana Sosial Syariah, dan (4) Pengembangan dan perluasan kegiatan usaha Syariah. Terkait poin pertama, penguatan industri produk halal dilakukan secara simultan dan kolaboratif melalui pembentukan kawasan-kawasan industri halal maupun zona-zona halal di dalam kawasan industri yang sudah ada, sehingga kapasitas produksi produk halal Indonesia bisa meningkat secara signifikan dan terintegrasi, semakin berkualitas serta berdaya saing global. Kawasan industri halal (KIH) yang tumbuh dan berkembang diharapkan akan menarik perhatian investor global untuk menjadikan Indonesia sebagai global hub produk halal dunia. Terbitnya regulasi Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 17 tahun 2020 Tentang Tata Cara Memperoleh Surat Keterangan Dalam Rangka Pembentukan Kawasan Industri Halal, merupakan langkah awal berkembangnya kawasan industri halal terpadu di Indonesia. Seluruh layanan yang berhubungan dengan kehalalan produk berada dalam satu atap atau one stop service. Selain itu, terkait dengan fokus ke- empat, pengembangan industri halal juga sebaiknya dijadikan sebagai pull factor bagi pengembangan usaha syariah skala mikro dan kecil agar menjadi bagian dari rantai nilai industri halal global (global halal value chain) untuk memacu pertumbuhan usaha dan peningkatan ketahanan ekonomi umat. Strategi Percepatan Ekspor Produk Halal Usaha Kecil Dan Menengah Indonesia
Karena itu, pengembangan industri halal juga harus dipastikan dilakukan bersamaan dengan berbagai kebijakan yang pro-UMKM seperti penyederhanaan dan percepatan proses perizinan serta pembinaan dalam rangka memfasilitasi UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal dengan standar yang ditetapkan BPJPH dan berdasarkan Fatwa MUI. Selanjutnya perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kapasitas UMKM agar dapat mendukung Indonesia menjadi produsen halal terbesar di dunia. Pelaku usaha syariah skala mikro dan kecil, perlu didorong agar menjadi bagian dari rantai nilai industri halal global. Oleh karena itu, perlu dibangun pusat- pusat inkubasi usaha halal di berbagai daerah sebagai pusat pembinaan dan penyemaian. Selain itu, perlu pula dibangun pusat-pusat bisnis syariah (Sharia Business Center) yang didukung oleh infrastruktur digital sebagai sarana interaksi antar pelaku bisnis syariah. Diharapkan Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian BUMN bersama KADIN dapat mengambil peran dalam mendorong terciptanya pusat-pusat inkubasi dan pusat-pusat bisnis syariah. Upaya-upaya pemerintah dalam mengeluarkan kerangka hukum untuk pengembangan industri produk halal dalam negeri, salah satunya adalah Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. UU tersebut mencakup, perlindungan, keadilan, kepastian Strategi Percepatan Ekspor Produk Halal Usaha Kecil Dan Menengah Indonesia hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi serta profesional. Dijelaskannya bahwa dengan adanya jaminan produk halal maka pelaku usaha dapat meningkatkan nilai tambah untuk memproduksi dan menjual produk halalnya. Selain itu, JPH juga meningkatkan daya saing produk di global market, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi bangsa. Selain UU Nomor 33 Tahun 2014, yang terbaru adalah UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Aturan ini kemudian diperkuat dengan turunan Peraturan Pemerintah (PP), yakni PP Nomor 39 Tahun 2021 dan PP Nomor 7 tahun 2021. PP Nomor 39 tahun 2021 berisi tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. PP ini memunkinkan pelaku usaha untuk memperoleh informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem Jaminan Produk Halal (JPH); pembinaan dalam memproduksi Produk Halal; dan pelayanan untuk mendapatkan Sertifikat Halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif. Selanjutnya terdapat PP Nomor 7 tahun 2021 yang mengatur Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Dalam PP ini diatur mengenai kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Koperasi; kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan UMKM; penyelenggaraan Inkubasi; 13 a h a s U l a l a H k u d o r P r o p s k E n a t a p e c r e P a i s e n o d n I h a g n e n e M n a D l i c e K i g e t a r t S
14 a h a s U l a l a H k u d o r P r o p s k E n a t a p e c r e P a i s e n o d n I h a g n e n e M n a D l i c e K i g e t a r t S dan Dana alokasi khusus kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Pengembangan industri produk halal secara lengkap juga termaktub dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024. Di dalam masterplan tersebut terdapat empat strategi utama, yakni (1) Penguatan rantai nilai halal; (2) Penguatan sektor keuangan syariah; (3) Penguatan usaha mikro, kecil dan menengah Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM); dan (4) Pemanfaatan dan penguatan ekonomi digital Industri halal global. melaksanakan strategi ini adalah: Membangun national halal fund untuk mendukung pertumbuhan industri halal dan mempercepat tumbuhnya sentra produksi halal berorientasi ekspor; Membangun Islamic Inclusive Financial Services Board (IIFSB) yang berpusat di Indonesia sebagai pusat pengembangan keuangan sosial Islam secara global; Integrasi sektor ZISWAF, fiskal, dan komersial untuk meningkatkan jangkauan dan inklusivitasnya dalam melayani seluruh segmen produksi; Pengembangan kerangka kerja dan Indikator bagi kebijakan moneter, makroprudensial, dan makroekonomi; dan Pembentukan Bank BUMN Syariah. Penguatan rantai nilai halal dilakukan secara menyeluruh dari hulu ke hilir. Langkah untuk menguatkan rantai nilai halal di Indonesia dilakukan melalui lima program utama: Membangun halal hub di berbagai daerah sesuai dengan keunggulan komparatif (comparative advantage) masing-masing daerah unggulan; Kampanye gaya hidup halal; Program insentif bagi pemain lokal dan global untuk berinvestasi dalam mendukung perkembangan industri rantai nilai halal (mulai dari bahan baku, produksi, distribusi dan promosi); serta Membangun pusat halal internasional untuk memperkuat kerja sama antarnegara. Mengembangkan standar halal yang efektif dan diterima di seluruh dunia. Strategi ketiga, yakni penguatan usaha mikro, kecil dan menengah Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). UMKM juga merupakan pelaku usaha terbesar dalam rantai nilai halal, sehingga penguatan sektor UMKM akan secara langsung memperkuat industri halal dan mendorong pencapaian indikator atau capaian utama, baik pemerataan, kesejahteraan (welfare effect), dan juga kemandirian ekonomi bangsa. Untuk itu, penguatan UMKM dilakukan melalui empat program: Pembentukan program edukasi untuk usaha mikro; Fasilitas pembiayaan terintegrasi untuk UMKM; Pembangunan database UMKM; serta Pembentukan program literasi UMKM. Berikutnya adalah penguatan sektor keuangan syariah. Sasaran utamanya adalah memastikan sektor keuangan syariah bisa menjadi pendorong utama bagi rantai nilai halal atau industri halal Tanah Air. Program utama untuk Terakhir pemanfaatan dan penguatan ekonomi digital Industri halal global yang merupakan bagian dari rantai nilai berbagai industri utama dunia seperti pangan, fesyen, dan farmasi. Ekonomi Strategi Percepatan Ekspor Produk Halal Usaha Kecil Dan Menengah Indonesia
dan platform digital juga bisa memperkuat beberapa strategi atau sasaran sekaligus, termasuk UMKM, rantai nilai halal, dan juga capaian skala produksi dan peringkat dalam laporan global. Oleh karenanya, program utama yang disusun adalah: Halal market place dan sistem pembiayaan syariah; Pembentukan fasilitas inkubator yang dapat memfasilitasi pertumbuhan perusahaan start up yang dapat memperkuat rantai nilai halal nasional dan memiliki cakupan global; Sistem informasi yang terintegrasi untuk traceability produk halal. Potensi pasar produk halal dalam negeri sangat besar. Apalagi saat ini industri berbasis syariah termasuk di dalamnya produk halal mengalami perkembangan pesat di tengah kecenderungan keagamaan masyarakat Indonesia yang semakin meningkat. Akibatnya, demand produk halal juga akan semakin meningkat di pasar domestik di masa mendatang. Tabel 4 Potensi Permintaan Pasar Produk Halal Global Jenis Sektor 1. Sektor Modest Fashion Nilai Prediksi 2024 (USD, miliar) 402 Posisi Indonesia 3 2. Sektor Makanan Dan Minuman Halal 1,97 1 3. Sektor Farmasi Halal 134 4 4. Sektor Kosmetik Halal 95 2 Sumber: Dinar Standard (2020) Hal ini tentu menunjukkan bahwa potensi akan perkembangan industri halal akan semakin besar. Tidak hanya di dalam negeri namun juga di negara- negara yang penduduk muslimnya minoritas, tidak hanya masyarakat muslim, namun juga non muslim. Pasar produk pangan halal yang menjadi porsi bisnis utama di dunia terdapat di negara-negara berpenduduk mayoritas muslim seperti Aljazair, Bahrain, Mesir, Indonesia, Iran, Irak, Yordania, Kuwait, Libanon, Yaman, Malaysia, Maroko, Oman, Qatar, Siria, Arab Saudi, Tunisia, Turki, dan Uni Emirat Arab. Pada negara-negara non- muslim, pasar utama pangan halal dunia terdapat di India dengan populasi penduduk muslim sekitar 195 juta jiwa menurut World Population Review 2021. Kemudian disusul China (28 juta penduduk muslim), Rusia (20 juta penduduk muslim), Filipina (7,9 juta penduduk muslim), Perancis (5,7 juta penduduk muslim), Jerman (4,7 juta penduduk muslim), dan Kanada (1,1 juta penduduk muslim). Strategi Percepatan Ekspor Produk Halal Usaha Kecil Dan Menengah Indonesia 15 a h a s U l a l a H k u d o r P r o p s k E n a t a p e c r e P a i s e n o d n I h a g n e n e M n a D l i c e K i g e t a r t S
16 a h a s U l a l a H k u d o r P r o p s k E n a t a p e c r e P a i s e n o d n I h a g n e n e M n a D l i c e K i g e t a r t S 2.2 PASAR EKSPOR POTENSIAL 2.2.1 Identifikasi negara dengan potensi pasar industri halal Identifikasi negara tujuan ekspansi produk halal dari Indonesia difokuskan dalam tiga jenis golongan produk, yakni: produk makanan dan minuman, produk farmasi dan kosmetik serta produk fesyen. Negara tujuan ekspansi produk halal dikatakan potensial apabila memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Adapun kriteria tersebut antara lain: Negara yang masuk top 100 importir produk halal global dengan pertumbuhan positif dalam 5 tahun terakhir. Importir produk halal Indonesia dengan nilai > USD 100 Juta. Negara dengan Impor produk halal dari Indonesia yang sedang tumbuh selama 5 tahun terakhir. Negara dengan populasi muslim > 1 juta. Gambar 6 Diagram Venn Kriteria Negara Tujuan Ekspor Produk Halal Importir produk halal Indonesia dengan nilai > USD 100 Juta Top 100 importir produk halal global dengan pertumbuhan positif dalam 5 tahun terakhir Negara Terpilih Negara dengan populasi muslim > 1 juta Negara dengan Impor produk halal dari Indonesia yang sedang tumbuh selama 5 tahun terakhir Sumber: CORE Indonesia (2021) Negara potensial adalah negara yang berada pada irisan dari diagram venn yang mencakup empat kriteria di atas. Pertama, tahapan seleksi dilakukan dengan mencari negara-negara yang memiliki permintaan produk halal global tertinggi. Hal tersebut dilihat dari daftar negara yang menempati 100 besar impor produk halal global dengan pertumbuhan impornya yang positif dalam kurun 5 tahun terakhir (2016-2020). Kedua, seratus besar importir produk halal global tersebut, disortir kembali berdasarkan negara mana saja yang memiliki nilai impor dari Indonesia di atas USD 100 Juta. Ketiga, negara-negara dengan nilai impor dari Indonesia di atas USD 100 Juta, dipilih hanya yang pertumbuhannya positif selama 5 tahun terakhir. Terakhir, daftar negara potensial yang sudah ada, diseleksi berdasarkan jumlah populasi muslim di masing-masing negara tersebut. Hasil identifikasi negara tujuan ekspor produk-produk halal dari Indonesia, Strategi Percepatan Ekspor Produk Halal Usaha Kecil Dan Menengah Indonesia
khususnya makanan dan minuman, farmasi dan kosmetik serta tekstil dan fesyen, menunjukkan terdapat 16 negara yang memenuhi kriteria sebagai negara potensial. Di antaranya adalah: China, Perancis, Italia, Spanyol, Rusia, India, Kanada, Arab Saudi, Malaysia, Thailand, Turki, Filipina, Bangladesh, Nigeria, Kenya dan Kamboja. Tabel 5 Potensi Ekspor Produk Halal ke 16 Negara POTENSI EKSPOR PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN HALAL Negara Dunia China France Canada Saudi Arabia Malaysia Thailand Turkey Philippines Bangladesh Nigeria Kenya Cambodia Ekspor Indonesia 2020 (USD Miliar) 36,4 5,7 0,2 0,1 0,4 2,0 0,8 0,3 1,2 0,8 0,2 0,3 0,3 Pertumbuhan Ekspor Indonesia 2016-2020, % 2,1 11,7 18,7 3,2 6,5 3,4 6,1 40,7 9,5 2,9 14,8 15,6 1,9 Impor dari Dunia 2020 (USD Miliar) 1.490,5 143,2 58,3 34,5 20,6 16,4 15,9 14,8 12,3 8,2 7,8 2,5 1,5 Pertumbuhan Impor dari Dunia 2016-2020, % 3,3 11,4 1,8 2,7 1,6 3,7 4,8 8,1 7,4 6,6 10,1 5,6 14,6 Populasi Muslim (Juta Jiwa) 1.876,2 28,1 5,7 1,1 31,9 16,3 3,0 79,9 7,9 153,7 99,0 5,5 3,1 POTENSI EKSPOR PRODUK FARMASI DAN KOSMETIK HALAL Dunia China Italy Spain India Philippines Nigeria 10,6 1,7 0,1 0,2 1,2 0,6 0,1 3,0 4,5 21,5 5,0 21,2 8,1 0,2 1,856,4 150,5 63,5 45,0 43,6 7,4 7,1 5,3 8,2 5,3 5,5 7,4 5,1 23,2 1.876,2 28,1 3,0 1,2 195,0 7,9 99,0 POTENSI EKSPOR PRODUK TEKSTIL DAN FESYEN HALAL Dunia China Russia Bangladesh India 15,8 1,3 0,1 0,2 0,2 1,4 5,8 4,6 0,6 10,8 852,6 35,8 14,6 11,0 6,0 1,9 3,4 7,1 1,8 0,2 1.876,2 28,1 20,0 153,7 195,0 Sumber: ITC Trademap, worldpopulationreview Strategi Percepatan Ekspor Produk Halal Usaha Kecil Dan Menengah Indonesia 17 a h a s U l a l a H k u d o r P r o p s k E n a t a p e c r e P a i s e n o d n I h a g n e n e M n a D l i c e K i g e t a r t S
18 a h a s U l a l a H k u d o r P r o p s k E n a t a p e c r e P a i s e n o d n I h a g n e n e M n a D l i c e K i g e t a r t S 2.2.2 Pasar Potensial sebagai Tujuan Ekspor Produk Halal Indonesia a. Produk Makanan dan Minuman Halal Terdapat 12 negara terpilih yang potensial menjadi tujuan ekspansi produk makanan dan minuman halal Indonesia, di antaranya: China, Perancis, Kanada, Arab Saudi, Malaysia, Thailand, Turki, Filipina, Bangladesh, Nigeria, Kenya dan Kamboja (Gambar 7). Gambar 7 Pasar Potensial Ekspor Produk Makanan & Minuman Halal Indonesia 50 % , 0 2 0 2 - 6 1 0 2 a i s e n o d n I 40 Turkey; 8.1; 40.7 l a a H n a m u n M n a d n a n a k a M l i 30 20 France; 1.8; 18.7 Kenya; 5.6; 15.6 r o p s k E n a h u b m u t r e P 10 Saudi Arabia; 1.6; 6.5 Nigeria; 10.1; 14.8 Philippines; 7.4; 9.5 Thailand; 4.8; 6.1 China; 11.4; 11.7 Canada; 2.7; 3.2 Bangladesh; 6.6; 2.9 Cambodia; 14.6; 1.9 0 Malaysia; 3.7; 3.4 0 5 10 15 20 Pertumbuhan Impor Makanan dan Minuman Halal dari Dunia 2016-2020, % Sumber: ITC Trademap, worldpopulationreview 1) China menjadi negara dengan permintaan makanan & minuman halal terbanyak. Pada tahun 2020, nilai impornya mencapai USD 143,2 Miliar, angka pertumbuhan impornya dalam lima tahun terakhir pun cukup tinggi, sebesar 11,4 persen. Tren ekspor makanan & minuman halal Indonesia ke China juga cukup baik, terlihat dari pertumbuhannya yang mencapai 11,7 persen pada tahun 2016-2020. Selain itu, China memiliki penduduk muslim sebesar 28,1 Juta orang, angka yang tidak sedikit, meskipun persentase terhadap total populasinya kecil, tapi jika dibandingkan dengan negara muslim lain seperti Malaysia jumlah penduduk muslim di China masih lebih banyak. Strategi Percepatan Ekspor Produk Halal Usaha Kecil Dan Menengah Indonesia
2) Perancis berada di urutan kedua, dengan jumlah impor produk makanan dan minuman halal pada tahun 2020 sebesar USD 58,3 Miliar dari dunia. Permintaan impornya positif selama 5 tahun terakhir, di angka 1,8 persen. Menariknya dalam kurun 2016-2020, penetrasi ekspor makanan dan minuman halal Indonesia ke Perancis sedang tumbuh tinggi, yakni 18,7 persen. Artinya, permintaan produk makanan dan minuman halal dari Perancis kepada Indonesia sedang dalam kondisi yang baik. Meskipun jumlah penduduk muslim Perancis hanya 5,7 Juta orang. 3) Kanada hanya memiliki 1,1 Juta orang muslim di negaranya, kendati demikian, Impor Kanada untuk produk makanan dan minuman halal cukup besar, yakni USD 34,5 Miliar pada 2020. Pertumbuhan impornya selama 2016-2020 sebesar 2,7 persen, sedangkan pertumbuhan ekspor makanan minimum halal Indonesia ke Kanada tumbuh sebesar 3,2 persen. 4) Arab Saudi selama ini menjadi salah satu target pasar Indonesia, selain karena mayoritas penduduknya yang muslim dengan jumlahnya mencapai 31,9 Juta orang, permintaan impor makanan minuman halal dari dunia juga tinggi, senilai USD 20,6 Miliar pada 2020. Walaupun impornya hanya tumbuh 1,6 persen dalam 5 tahun terakhir, tapi permintaan makanan dan minuman halal dari Indonesia tumbuh cukup tinggi, terlihat dari Strategi Percepatan Ekspor Produk Halal Usaha Kecil Dan Menengah Indonesia pertumbuhan ekspor Indonesia ke Arab Saudi yang sebesar 6,5 persen selama 2016-2020. 5) Negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Thailand, Filipina dan Kamboja juga menjadi negara potensial untuk tujuan ekspor produk makanan minuman halal Indonesia. Malaysia menjadi negara dengan populasi muslim terbanyak di antara keempat negara tersebut, sebanyak 16,3 Juta orang, disusul Filipina 7,9 Juta orang, Thailand 3,3 Juta orang dan Kamboja 3,1 Juta orang. Jika diurutkan dari nilai impornya pada 2020, Malaysia memiliki impor makanan minuman halal dari dunia senilai USD 16,4 Miliar, lalu Thailand USD 15,9 Miliar, Filipina USD 12,3 Miliar dan Kamboja USD 1,5 Miliar. Meskipun nilainya kecil, namun permintaan impor makanan minuman halal dalam kurun 2016-2020 dari Kamboja sangat tinggi, sebesar 14,6 persen, kemudian diikuti Filipina yang pertumbuhannya sebesar 7,4 persen, Thailand 4,8 persen dan Malaysia 3,7 persen. Sayangnya permintaan yang tinggi dari Kamboja belum selaras dengan pertumbuhan ekspor makanan minuman halal Indonesia yang hanya sebesar 1,9 persen, berarti masih ada gap permintaan yang bisa diisi oleh Indonesia. Begitu juga dengan Malaysia, yang pertumbuhan ekspor Indonesia sebesar 3,4 persen masih lebih rendah dibanding pertumbuhan impor Malaysia dari dunia. Sementara itu, ekspor makanan dan minuman halal dari 19 a h a s U l a l a H k u d o r P r o p s k E n a t a p e c r e P a i s e n o d n I h a g n e n e M n a D l i c e K i g e t a r t S
20 a h a s U l a l a H k u d o r P r o p s k E n a t a p e c r e P a i s e n o d n I h a g n e n e M n a D l i c e K i g e t a r t S Indonesia ke Filipina dan Thailand mencatat pertumbuhan yang tinggi, masing-masing sebesar 9,5 persen dan 6,1 persen. Bangladesh adalah negara dengan populasi muslim sebesar 153,7 Juta orang atau terbanyak jika dibandingkan dengan 12 negara potensial lainnya. 6) Turki menjadi negara dengan prospek sebagai tujuan ekspor produk makanan dan minuman halal Indonesia. Pada tahun 2016- 2020, pertumbuhan impor Turki dari dunia mencapai 8,1 persen, dengan nilainya sebesar USD 14,8 Miliar pada tahun 2020. Lebih lagi permintaan makanan minuman halal Turki dari Indonesia juga sedang tumbuh sangat tinggi, tercermin dari ekspor Indonesia ke Turki yang tumbuh 40,7 persen dalam 5 tahun terakhir. Selain itu, populasi muslim di Turki juga besar, jumlahnya 79,9 Juta orang. 7) Bangladesh mengimpor produk makanan dan minuman halal dari dunia sebesar USD 8,2 Miliar pada 2020. Permintaan impor produk makanan dan minuman halal Bangladesh tumbuh sebesar 6,6 persen dalam 5 tahun terakhir. Namun, pertumbuhan ekspor Indonesia ke Bangladesh baru 2,9 persen dalam 5 tahun terakhir, artinya penambahan ekspor Indonesia belum secepat permintaan dari Bangladesh yang sedang tumbuh, terdapat potensi yang besar bagi Indonesia untuk mengisi selisih permintaan dari Bangladesh tersebut. Di sisi lain, 8) Negara-negara Afrika, yakni Nigeria dan Kenya bisa menjadi target ekspor produk makanan minuman halal Indonesia. Nigeria memiliki penduduk muslim yang besar, 99 Juta orang, dan Kenya sebesar 5,5 Juta orangnya adalah muslim. Nigeria dan Kenya mengimpor makanan dan minuman halal masing-masing senilai USD 7,8 Miliar dan USD 2,5 Miliar pada tahun 2020. Pertumbuhan impor makanan dan minuman halal dari Nigeria dan Kenya juga cukup tinggi, yaitu 5,6 persen dan 10,1 persen selama 5 tahun terakhir. Sementara itu, permintaan produk makanan dan minuman halal kedua negara tersebut dari Indonesia sedang tumbuh cukup tinggi, yang dilihat dari pertumbuhan ekspor Indonesia ke Nigeria mencapai 14,8 persen dan ke Kenya 15,6 persen dalam waktu lima tahun terakhir. b. Produk Kosmetik dan Farmasi Halal China, Italia, Spanyol, India, Filipina dan Nigeria merupakan negara potensial sebagai target pasar produk- produk farmasi dan kosmetik halal dari Indonesia (Gambar 8). Strategi Percepatan Ekspor Produk Halal Usaha Kecil Dan Menengah Indonesia
Gambar 8 Pasar Potensial Ekspor Produk Farmasi & Kosmetik Halal Indonesia 30 a i s e n o d n I l a a H k i t e m s o K n a d l i s a m r a F r o p s k E n a h u b m u t r e P % , 0 2 0 2 - 6 1 0 2 20 10 Italy; 5.3; 21.5 Philippines; 5.1; 8.1 Spain; 5.5; 5.0 India; 7.4; 21.2 China; 8.2; 4.5 Nigeria; 23.2; 0.2 0 0 25 15 5 Pertumbuhan Impor Farmasi dan Kosmetik Halal dari Dunia 2016-2020, % 10 20 30 Sumber: ITC Trademap, worldpopulationreview 1) China mempunyai permintaan impor produk farmasi dan kosmetik tertinggi, sebesar USD 150,5 Miliar pada tahun 2020. Dalam 5 tahun terakhir, impor produk farmasi dan kosmetik dari China tumbuh hingga 8,2 persen. Sedangkan ekspor Indonesia ke China untuk produk tersebut sebesar 4,5 persen, terdapat gap pertumbuhan permintaan dari China yang bisa menjadi potensi untuk meningkatkan ekspor Indonesia ke China. 2) Permintaan impor produk farmasi dan kosmetik dari Italia tumbuh sebesar 5,3 persen selama 2016- 2020. Pada tahun 2020, Italia mengimpor produk tersebut senilai USD 63,5 Miliar. Di sisi lain, meskipun jumlah penduduk muslimnya hanya 3 Juta orang, namun permintaan Italia akan produk farmasi dan kosmetik dari Indonesia cukup tinggi, ditunjukkan dari pertumbuhan ekspor Indonesia ke Italia yang tumbuh 21,5 persen dalam kurun 5 tahun terakhir. 3) Spanyol memiliki penduduk muslim sebanyak 1,2 Juta orang. Spanyol mengimpor produk farmasi dan kosmetik sebesar USD 45 Miliar pada tahun 2020. Pertumbuhan impor Spanyol mencapai 5,5 persen dalam 5 tahun terakhir. Sementara itu, ekspor Indonesia untuk Spanyol tumbuh sebesar 5 persen selama tahun 2016-2020. 4) India menjadi negara dengan populasi muslim sebesar 195 Juta orang atau yang terbesar di antara enam negara potensial lainnya. Impor produk farmasi dan kosmetik India sebesar USD 43,6 Miliar pada Strategi Percepatan Ekspor Produk Halal Usaha Kecil Dan Menengah Indonesia 21 a h a s U l a l a H k u d o r P r o p s k E n a t a p e c r e P a i s e n o d n I h a g n e n e M n a D l i c e K i g e t a r t S
22 a h a s U l a l a H k u d o r P r o p s k E n a t a p e c r e P a i s e n o d n I h a g n e n e M n a D l i c e K i g e t a r t S tahun 2020. Permintaan impor India untuk produk tersebut juga tumbuh hingga 7,4 persen selama 5 tahun terakhir. Sedangkan untuk ekspor Indonesia ke India tumbuh cukup tinggi pada periode 2016-2020, yakni sebesar 21,2 persen. 5) Filipina merupakan negara satu Kawasan dengan Indonesia yang potensial untuk dijadikan sebagai destinasi ekspor produk farmasi dan kosmetik halal. Pada tahun 2020, Filipina mengimpor produk farmasi dan kosmetik senilai USD 7,4 Miliar, dan pertumbuhannya mencapai 5,1 persen untuk lima tahun terakhir. Ekspor produk farmasi dan kosmetik dari Indonesia juga cukup tinggi, yang sebesar 8,1 persen untuk tahun 2016-2020. Miliar pada tahun 2020. Dalam kurun tahun 2016-2020, permintaan impor dari Nigeria untuk produk tersebut tumbuh sangat tinggi hingga 23,2 persen. Sementara itu, pertumbuhan ekspor Indonesia ke Nigeria hanya sebesar 0,2 persen dalam 5 tahun terakhir, artinya terdapat ekspor produk farmasi dan kosmetik Indonesia yang berpotensi didorong untuk memenuhi tingginya permintaan dari Nigeria. c. Produk Halal Tekstil dan Fesyen Muslim Empat negara, yaitu China, Russia, Bangladesh dan India bisa menjadi opsi sebagai negara potensial untuk tujuan pemasaran produk-produk Textile Halal dan fesyen muslim dari Indonesia (Gambar 9). 6) Nigeria mengimpor produk farmasi dan kosmetik halal sebesar USD 7,1 Gambar 9 Pasar Potensial Ekspor Produk Tekstil dan Fesyen Halal Indonesia 14 % , 0 2 0 2 - 6 1 0 2 a i s e n o d n I 12 10 8 India; 0.2; 10.8 l a a H n e y s e F r o p s k E n a h u b m u t r e P l 6 4 2 0 Bangladesh; 1.8; 0.6 China; 3.4; 5.8 Russia; 7.1; 4.6 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pertumbuhan Impor Fesyen Halal dari Dunia 2016-2020, % Sumber: ITC Trademap, worldpopulationreview Strategi Percepatan Ekspor Produk Halal Usaha Kecil Dan Menengah Indonesia
Secara umum, berdasarkan data Trademap permintaan global dari Indonesia untuk produk-produk feysen sedang mengalami penurunan, dalam 5 tahun terakhir (2016-2020) pertumbuhan tahunan ekspor fesyen Indonesia negatif sebesar 1,4 persen. Kabar baiknya meskipun secara global permintaannya lesu, namun masih ada negara pengimpor produk fesyen dari Indonesia yang tumbuh, antara lain: 1) China memiliki pertumbuhan impor produk feysen yang positif, angkanya sebesar 3,4 persen selama 5 tahun terakhir. China mengimpor sebesar USD 35,8 Miliar, permintaan China dari Indonesia juga mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir, ditunjukkan oleh pertumbuhan ekspor Indonesia ke China yang sebesar 5,8 persen. 2) Bangladesh dan India, dua negara bertetangga yang menunjukkan pertumbuhan permintaan positif terhadap produk fesyen, masing- masing sebesar 1,8 persen dan 0,2 persen dalam kurun tahun 2016- 2020. Bangladesh mengimpor produk fesyen sebesar USD 11 Miliar dan India senilai USD 6 Miliar pada tahun 2020. Di tengah lemahnya permintaan global produk fesyen dari Indonesia, pertumbuhan ekspor ke kedua negara tersebut masih mengalami peningkatan. Selama lima tahun terakhir, ekspor Indonesia ke Bangladesh tumbuh sebesar 0,6 persen dan ke India naik cukup tinggi, yakni 10,8 persen. 3) Rusia masuk ke dalam 100 besar importir global untuk produk fesyen. Strategi Percepatan Ekspor Produk Halal Usaha Kecil Dan Menengah Indonesia Permintaan fesyen Rusia dari global tumbuh sebesar 7,1 persen selama 2016-2020. Rusia mengimpor produk fesyen sebesar USD 14,6 Miliar dari dunia pada 2020. Begitupun juga dengan ekspor Indonesia ke Rusia yang tumbuh mencapai 4,6 persen dalam lima tahun terakhir, artinya permintaan Rusia untuk produk fesyen Indonesia sedang dalam tren peningkatan. 2.2.3 Global Retailing Strategies dan Akses Ekspor Akses masuk pasar ke negara potensial akan memerlukan pendekatan yang berbeda dibanding mendistribusikan produk pada pasar domestik. Keegan & Green (2011) dalam bukunya "Global Marketing, Seventh Edition" mengidentifikasi empat strategi dalam melakukan ekspansi pasar. Empat strategi ekspansi itu ialah: organik, waralaba, akuisisi perusahaan lain, dan perusahaan patungan. Kombinasi faktor-faktor tersebut ditunjukkan dalam matriks pada Gambar 10. Jika satu negara memiliki kedekatan dengan negara lain secara budaya dan di saat bersamaan akses masuk pasarnya mudah, maka para pelaku usaha retail dapat menumbuhkan usahanya secara organik, artinya perusahaan bisa menggunakan sumber dayanya sendiri untuk membuka toko di negara tujuan atau bisa juga dengan memanfaatkan satu atau lebih fasilitas ritel yang sudah ada dari perusahaan lain. Apabila satu negara memiliki kedekatan dengan negara lain secara 23 a h a s U l a l a H k u d o r P r o p s k E n a t a p e c r e P a i s e n o d n I h a g n e n e M n a D l i c e K i g e t a r t S
24 a h a s U l a l a H k u d o r P r o p s k E n a t a p e c r e P a i s e n o d n I h a g n e n e M n a D l i c e K i g e t a r t S budaya, namun terdapat kendala dalam mendapat akses masuk pasarnya, maka para pelaku usaha retail dapat melakukan akuisisi perusahaan, dalam praktek ritel global, akuisisi adalah strategi masuk pasar dengan membeli perusahaan yang mempunya beberapa lokasi ritel di negara asing. rendah namun secara budaya berbeda dalam hal perilaku pelanggan atau struktur ritel di negara tujuan. Kalau satu negara ternyata tidak memiliki kedekatan dengan negara lain secara budaya dan akses masuk pasarnya juga sulit, maka strategi yang dapat diterapkan adalah perusahaan patungan. Selanjutnya waralaba adalah strategi yang tepat ketika hambatan masuk Gambar 10 Matriks Strategi Ekspansi Pasar Ritel oleh Keegan & Green Culturally close Chain acquisition Organic Difficult to enter Easy to enter Joint venture Franchise Culturally distant Sumber: Keegan dan Green (2011) Berdasarkan identifikasi negara potensial untuk tujuan ekspansi produk-produk halal dari Indonesia: makanan dan minuman, farmasi dan kosmetik serta tekstil dan fesyen, setidaknya terdapat 16 negara yang memenuhi kriteria sebagai negara yang potensial. Negara-negara tersebut ialah China, Perancis, Italia, Spanyol, Rusia, India, Kanada, Arab Saudi, Malaysia, Thailand, Turki, Filipina, Bangladesh, Nigeria, Kenya dan Kamboja. Lima belas negara tersebut kemudian dapat dipetakan ke dalam matriks berdasarkan Model Keegan & Green di atas. Pemetaan negara-negara potensial dapat dilihat pada Gambar 11. Strategi Percepatan Ekspor Produk Halal Usaha Kecil Dan Menengah Indonesia
Gambar 11 Mapping Tujuan Ekspansi berdasar Pengembangan Model Keegan & Green 100 Chain acquisition Culturally close Organic MALAYSIA ) r a l i m i s ( PHILIPPINES 0 0 1 - 1 , x e d n I y t i r a l i m S y r t n u o C i 50 r e t n o e ult fic Dif t BANGLADESH CAMBODIA INDIA NIGERIA KENYA SAUDI ARABIA RUSSIA ITALY SPAIN THAILAND TURKEY CHINA FRANCE CANADA r e t n o e t y s a E 0 Joint venture Culturally distant Franchise 0.0 3.5 7.0 Goods market efficiency Index, 7 (best) - 1 (worst) Sumber: Kalkulasi CORE Indonesia, objectivelists, weforum Kesamaan budaya antara Indonesia dengan 16 negara potensial dilihat dengan menggunakan proksi Country Similarity Index yang dikembangkan oleh Jones (2020). Nilainya berkisar antara 1-100, dengan semakin nilainya mendekati 100 maka negara tersebut memiliki kemiripan. Country Similarity Index disusun berdasarkan lima aspek utama dari suatu negara: demografi, budaya, politik, infrastruktur, dan geografi. Kemudian untuk kemudahan akses masuk pasar, proksi yang digunakan adalah Goods market efficiency Index yang nilainya 1-7, jika skor suatu negara semakin mendekati 7 maka kondisi pasarnya akan semakin baik untuk menjalankan usaha, sehingga hambatan masuknya semakin rendah. Goods market efficiency Index dihitung dengan mempertimbangkan persaingan usaha secara domestik maupun asing, yang dihimpun dari indikator-indikator seperti seberapa ketat persaingan di pasar lokal, luasnya dominasi pasar, efektivitas kebijakan anti monopoli, pengaruh perpajakan terhadap insentif untuk berinvestasi, tarif pajak, jumlah prosedur untuk memulai bisnis, hambatan non-tarif, tarif perdagangan, prevalensi kepemilikan asing, beban prosedur bea cukai dan impor barang dan jasa. Selain itu, indeks ini juga melihat kualitas kondisi permintaan Strategi Percepatan Ekspor Produk Halal Usaha Kecil Dan Menengah Indonesia 25 a h a s U l a l a H k u d o r P r o p s k E n a t a p e c r e P a i s e n o d n I h a g n e n e M n a D l i c e K i g e t a r t S
26 a h a s U l a l a H k u d o r P r o p s k E n a t a p e c r e P a i s e n o d n I h a g n e n e M n a D l i c e K i g e t a r t S yang disusun berdasarkan perilaku konsumen. Pada Gambar 11, terlihat seluruh 16 negara potensial tersebut memiliki akses masuk pasar yang relatif mudah, sehingga negara-negara itu bisa masuk ke dalam kolom Organik atau Waralaba. Distribusi produk atau usaha secara organik dapat dilakukan di Malaysia, Filipina, Bangladesh, Thailand, India, Kamboja, Nigeria, Kenya, Turki dan China karena memiliki kemiripan sosial budaya dengan Indonesia. Sementara untuk Kanada, Arab Saudi, Rusia, Perancis, Spanyol dan Italia, untuk pengembangan produknya lebih cocok untuk menggunakan strategi waralaba, karena kondisi sosial budayanya yang relatif berbeda jauh dengan Indonesia. Negara Lain yang Berpotensi namun Tidak Memenuhi Kriteria 1. Mesir merupakan pasar yang potensial dari sisi jumlah populasi muslimnya yang mencapai 85,7 Juta jiwa, namun pertumbuhan ekspor Indonesia untuk produk halal makanan minuman, fesyen dan kosmetik farmasi ke Mesir cenderung mengalami penurunan bahkan negatif dalam lima tahun terakhir. Pertumbuhan ekspor makanan minuman halal Indonesia ke Mesir minus 3,2 persen selama 2016-2020. Pertumbuhan ekspor produk fesyen bahkan cukup dalam negatifnya, sebesar -9,5 persen, selain itu nilai ekspornya pada tahun 2020 di bawah USD 100 Juta atau hanya USD 85,5 Juta. Kemudian ekspor produk kosmetik farmasi pertumbuhannya -3,7 persen dalam rentang 2016-2020 dan nilainya juga di bawah USD 100 Juta pada tahun 2020. Artinya permintaan produk halal Mesir dari Indonesia mengalami tren perlambatan. 2. Uni Emirat Arab (UAE) sebetulnya pasar yang cukup potensial dengan jumlah populasi muslimnya mencapai 4,6 Juta jiwa, namun permintaan produk Indonesia untuk produk halal makanan minuman, fesyen dan kosmetik farmasi dari UAE cenderung melemah dalam lima tahun terakhir. Pertumbuhan ekspor makanan minuman halal Indonesia ke UAE minus 2,2 persen selama 2016-2020, bahkan impor UAE dari dunia juga negatif 3,9 persen. Pertumbuhan ekspor produk fesyen negatif cukup tinggi, yakni 20,5 persen. Lalu ekspor produk kosmetik farmasi pertumbuhannya - 4,1 persen dalam rentang 2016-2020 dan juga nilai ekspor Indonesia ke UAE masih kurang dari USD 100 Juta pada tahun 2020. Strategi Percepatan Ekspor Produk Halal Usaha Kecil Dan Menengah Indonesia
2.3 PERJANJIAN PERDAGANGAN DENGAN NEGARA-NEGARA PASAR HALAL POTENSIAL 2.3.1 ASEAN Economic Community (AEC) Empat dari 16 negara potensial tujuan ekspor berasal dari Kawasan Asia Tenggara, yakni: Malaysia, Thailand, Filipina dan Kamboja. Indonesia tergabung dan merupakan salah satu inisiator terbentuknya kerja sama antar negara-negara Asia Tenggara dalam satu perjanjian regional bernama Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Perjanjian perdagangan ASEAN telah berkembang dari Common Effective Preferential Tariff (CEPT) menjadi ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) yang lebih komprehensif. Untuk memungkinkan perdagangan yang lebih lancar, ATIGA telah diratifikasi pada Februari 2009. Secara total, ASEAN telah menghapus 96,01 persen dari kontribusi tarif. Manfaat AEC bagi UMKM Sejak 2016, Kementerian Koperasi dan UKM berperan sebagai focal point dalam ASEAN Coordinating Committee on Micro, Small, and Medium Enterprises (ACCMSME). Forum kerja sama tersebut menghubungkan sinergi dan integrasi program kerja di tingkat ASEAN dengan program kerja nasional, khususnya dalam pengembangan UMKM. Partisipasi Kementerian Koperasi dan UKM dalam ACCMSME dilakukan melalui partisipasi dalam kegiatan dan program pengembangan UMKM yang dilakukan di negara-negara anggota ASEAN, mengacu pada Rencana Aksi Strategis Pengembangan UMKM ASEAN (Strategic Action Plan on SMEs Development) (ASEAN, 2021). Beberapa program yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM, di antaranya sebagai berikut: a) ASEAN SME Online Academy. Pada tahun 2016, ASEAN meluncurkan ASEAN SME Academy sebuah situs web yang menyediakan pelatihan online untuk UKM, khususnya di kawasan ASEAN. Tujuan dari pembuatan website ini adalah untuk meningkatkan akses UKM terhadap keuangan, akses pasar dan informasi teknologi dan inovasi, dengan harapan UKM dapat memanfaatkannya secara langsung. ASEAN SME Academy menawarkan 50 jenis kursus pelatihan yang ditawarkan oleh 500 perusahaan dan anggota US- ASEAN Business Alliance for Competitive SMEs. Tersedia juga 350 link informasi bisnis yang relevan dengan kebutuhan UKM, seperti informasi akses keuangan, program bisnis, dan jaringan yang bisa diakses langsung oleh UKM. b) ASEAN SME Service Center (SME Portal). ASEAN SME Service Center (SME Portal) merupakan sebuah website yang dibuat sebagai portal layanan untuk memperluas akses informasi terintegrasi bagi UKM di ASEAN. Sejak Strategi Percepatan Ekspor Produk Halal Usaha Kecil Dan Menengah Indonesia 27 a h a s U l a l a H k u d o r P r o p s k E n a t a p e c r e P a i s e n o d n I h a g n e n e M n a D l i c e K i g e t a r t S
28 a h a s U l a l a H k u d o r P r o p s k E n a t a p e c r e P a i s e n o d n I h a g n e n e M n a D l i c e K i g e t a r t S peluncurannya pada tahun 2015, website tersebut digunakan dalam rangka memenuhi kebutuhan UKM untuk dapat berkembang melalui berbagai layanan yang dapat secara langsung diakses dan dimanfaatkan oleh UKM. Layanan yang dapat diakses dalam portal tersebut antara lain: layanan keuangan, investasi, sales & marketing, peningkatan kualitas, research & technology (R&D), science & technology, peningkatan kapasitas, perizinan, pendaftaran & perizinan, dsb. Selain itu terdapat pula layanan informasi mengenai Free Trade Area (FTA), konsultasi, pameran, berita, serta layanan dan informasi dan kegiatan lainnya yang ada di setiap negara anggota ASEAN. Selain itu terdapat direktori yang dapat dimanfaatkan sebagai media pemasaran produk produk UKM, di mana para UKM dapat memasarkan produknya melalui portal tersebut. bekerja sama dengan Asosiasi Inkubator Bisnis Indonesia (AIBI) dalam pelaksanaan proyek. Program yang dilaksanakan dalam proyek ini meliputi: (1) implementasi model penciptaan bisnis ASEAN, (2) pembentukan database informasi, (3) organisasi pencocokan bisnis untuk UKM yang diinkubasi, (4) Implementasi program bersama inkubasi ASEAN , (5) Mengadopsi program inkubator bisnis virtual, dan (6) Mengidentifikasi pakar inkubator bisnis UKM yang dapat menggunakan inkubator bisnis ASEAN. Dengan adanya proyek ini, diharapkan dapat lebih mengembangkan dan mengoptimalkan peran dan fungsi inkubator dalam pelaksanaan program-program inkubator bagi UKM, yang akan berdampak pada peningkatan kapasitas dan daya saing UKM di ASEAN. c) ASEAN Business Incubator Network (ABINeT) Project. Proyek ASEAN Business Incubator Network (ABINeT) merupakan hasil kerja sama antara ASEAN dan Jepang, dengan sumber pendanaan dari JAIF. Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk mengembangkan inkubator bisnis dan teknologi untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM di ASEAN. Proyek ini dimulai pada pertengahan 2018 hingga 2020, dengan Deputi Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM bertindak sebagai sponsor proyek d) ASEAN Mentorship for Entrepreneurs Network (AMEN). ASEAN Mentorship for Entrepreneurs Network (AMEN) merupakan program jaringan mentor bisnis ASEAN yang melibatkan private sector dan pemerintah diinisiasi oleh Filipina. Proyek ini direncanakan dimulai pada pertengahan tahun 2018. Proyek ini bertujuan untuk meningkatan kapasitas UMKM melalui program capacity building dengan bimbingan dari sejumlah mentor UKM dari ASEAN. Program mentorship ini tidak hanya diharapkan dapat mencetak mentor Strategi Percepatan Ekspor Produk Halal Usaha Kecil Dan Menengah Indonesia
UKM yang handal dan berkualifikasi, namun juga dapat membuka kesempatan bagi UMKM untuk mendapatkan akses terhadap pasar global dan menjalin business networking di antara UMKM di ASEAN. 2.3.2 ACFTA (ASEAN-China Free Trade Area) Kerja sama antara Indonesia dan China dilakukan bersama dengan negara- negara di Kawasan ASEAN. Sebelum ACFTA disepakati, Indonesia bisa memperoleh surplus tiap tahunnya, namun sejak ACFTA terbentuk pada tahun 2007, neraca dagang Indonesia dengan China didominasi oleh defisit perdagangan bagi Indonesia, bahkan kecenderungannya semakin melebar dari tahun ke tahun ketika ACFTA sudah dilaksanakan sepenuhnya secara resmi pada 2010. Hal tersebut seperti yang terlihat pada Gambar 12 dan Gambar 13. China menjadi pihak yang lebih mampu memanfaatkan perjanjian dagang ini. Perdagangan ASEAN- China Free Trade Agreement (ACFTA) akhirnya membuat produk impor China membanjiri pasar domestik Indonesia Gambar 12 Ekspor-Impor Perdagangan Indonesia-China, 2001-2019 50 Ekspor Impor 44.9 45 45.5 40 ACFTA TERBENTUK ACFTA DIMULAI 35 D S U 30 r a i l i 25 27.1 27.9 M 20 15 10 5 2.2 0 1.8 Sumber: ITC Trademap Strategi Percepatan Ekspor Produk Halal Usaha Kecil Dan Menengah Indonesia 29 a h a s U l a l a H k u d o r P r o p s k E n a t a p e c r e P a i s e n o d n I h a g n e n e M n a D l i c e K i g e t a r t S
30 a h a s U l a l a H k u d o r P r o p s k E n a t a p e c r e P a i s e n o d n I h a g n e n e M n a D l i c e K i g e t a r t S Gambar 13 Neraca Perdagangan Indonesia-China, 2001-2019 5 SESUDAH ACFTA- 0.4 0.5 0.8 0.5 0.8 1.7 1.1 0 D S U 5 SEBELUM ACFTA - 3.6 2.5 4.7 3.3 r a i l i M 10 ACFTA TERBENTUK 7.7 -7.2 15 ACFTA DIMULAI 13.0 14.4-14.0 12.7 17.0 20 18.4 Sumber: ITC Trademap Pada akhirnya, para UKM lokal selain bersaing antar sesama, kini juga harus bersaing dengan produk-produk dari China. Meskipun kualitas produk impor dari China tidak lebih baik dari produk lokal, konsumen lebih cenderung memilih produk impor karena harganya lebih murah. Kondisi ini juga didukung oleh sikap konsumen Indonesia yang lebih bangga menggunakan produk luar negeri dari pada produk Indonesia. Iklan produk impor yang banyak disebarluaskan melalui media turut berkontribusi terhadap citra positif produk impor tersebut, sehingga membuat produk lokal semakin kurang diminati (Suyatna, 2010). Berbagai jenis produk industri yang termasuk dalam ACFTA antara lain: mesin, tekstil dan produk tekstil, logam, bahan kimia hulu, elektronik, makanan dan minuman, bahan kimia hilir, aneka industri, hasil hutan/perkebunan, energi dan mineral, pertanian, transportasi dan kehutanan, artisanal, perkapalan hingga kelautan dan perikanan memberikan tekanan besar bagi pelaku UMKM di dalam negeri. Khususnya untuk produk dari industri baja, elektronik, produksi tekstil dan tekstil (TPT) dan Kerajinan Tangan (alas kaki dan furnitur). 2.3.3 AIFTA (ASEAN-India Free Trade Area) Kerangka kerja sama ekonomi antara ASEAN dan India ditandatangani pada Oktober 2003 dan menjadi dasar hukum untuk membuat kesepakatan lebih lanjut, termasuk Trade in Goods Agreement, Trade in Services Agreement dan Investment Agreement yang membentuk ASEAN-Indian Free Trade Area (AIFTA). Perjanjian perdagangan barang ASEAN-India ditandatangani dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010. Berdasarkan Perjanjian tersebut, Negara-negara Anggota Strategi Percepatan Ekspor Produk Halal Usaha Kecil Dan Menengah Indonesia
ASEAN dan India telah sepakat untuk membuka pasar masing-masing dengan secara progresif mengurangi dan menghilangkan bea atas cakupan barang sebesar 76,4 persen. Perjanjian perdagangan jasa ASEAN- India ditandatangani pada November 2014. Ini berisi ketentuan tentang transparansi, peraturan domestik, pengakuan, akses pasar, perlakuan nasional, dan penyelesaian sengketa. Perjanjian Investasi ASEAN-India juga ditandatangani pada November 2014. Perjanjian Investasi menetapkan perlindungan investasi untuk memastikan perlakuan yang adil dan setara bagi investor, perlakuan non- diskriminatif dalam pengambilalihan atau nasionalisasi serta kompensasi yang adil. Kegiatan kerja sama ekonomi di bawah AIFTA sekarang sedang dilakukan di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan; jasa; pertambangan dan energi; ilmu pengetahuan dan teknologi; transportasi dan infrastruktur; manufaktur; pengembangan sumber daya manusia; dan sektor lainnya seperti kerajinan, usaha kecil dan menengah (UKM), kebijakan persaingan, Pengembangan Cekungan Mekong, hak kekayaan intelektual dan pengadaan pemerintah. Hubungan perjanjian dagang Indonesia dengan India yang melalui Kawasan ASEAN sejauh ini menguntungkan Indonesia. Hal ini tercermin dari surplus perdagangan Indonesia dengan India yang terus melebar sejak diberlakukan AIFTA. Pelebaran surplus dagang Indonesia tersebut ditunjukkan oleh Gambar 14 dan 15. Gambar 14 Ekspor-Impor Indonesia-India, 2001-2019 16 BERLAKU AIFTA 14.1 14 11.8 12 D S U 10 r a 8 i l i M 6 4 2 1.1 4.0 4.3 0 0.5 Ekspor Impor Sumber: ITC Trademap Strategi Percepatan Ekspor Produk Halal Usaha Kecil Dan Menengah Indonesia 31 a h a s U l a l a H k u d o r P r o p s k E n a t a p e c r e P a i s e n o d n I h a g n e n e M n a D l i c e K i g e t a r t S
32 a h a s U l a l a H k u d o r P r o p s k E n a t a p e c r e P a i s e n o d n I h a g n e n e M n a D l i c e K i g e t a r t S Gambar 15 Neraca Dagang Indonesia-India, 2001-2019 12 SEBELUM AIFTA - SESUDAH AIFTA- 10.0 10 9.0 8.2 9.1 8.3 9.0 8.7 D S U 8 6.6 7.2 7.5 r a 6 5.2 i l i M 4 3.3 4.3 2 0.6 0.7 1.1 1.1 1.8 2.0 0 Sumber: ITC Trademap 2.3.4 IEU-CEPA (Indonesia - European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement) Terdapat tiga negara, yakni Perancis, Italia dan Spanyol dari 16 negara yang berpotensi sebagai tujuan ekspor produk halal Indonesia. Ketiga negara tersebut tergabung dalam Uni Eropa (EU). Saat ini kerja sama IEU-CEPA sedang dalam tahap penyelesaian. Hubungan Indonesia dengan Uni Eropa pada dasarnya diatur dalam Perjanjian Kemitraan dan Kerja sama, yang ditandatangani pada tanggal 9 November 2009 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2014. Perjanjian ini menjadi dasar bagi bidang politik dan kerja sama sektoral secara reguler dan membawa hubungan bilateral ke tingkat yang lebih tinggi. Sebagai negara berpenghasilan menengah ke bawah, Indonesia menikmati perlakuan khusus berupa tarif rendah pada sejumlah produk di bawah skema EU Generalized Scheme of Preferences (GSP). Namun, fasilitas ini akan dihapus jika status Indonesia dinaikkan di luar negara berpenghasilan menengah ke bawah. Oleh karena itu, Indonesia harus meningkatkan kerja sama saat ini dengan segera merundingkan CEPA dengan Uni Eropa. Negosiasi tersebut dapat memberikan dampak yang signifikan bagi Indonesia, antara lain dengan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja baru, transfer teknologi dan menciptakan peluang baru bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Uni Eropa adalah mitra dagang terpenting keempat bagi Indonesia. Ekspor utama Indonesia ke Uni Eropa meliputi produk pertanian. Produk lain yang diekspor dari Indonesia adalah mesin dan peralatan, tekstil dan alas kaki, plastik dan karet. Meskipun Indonesia merupakan mitra dagang terbesar kelima EU di Asia Tenggara, Strategi Percepatan Ekspor Produk Halal Usaha Kecil Dan Menengah Indonesia
namun Indonesia hanya menempati peringkat ke-30 dalam perdagangan EU di dunia. Ekspor EU ke Indonesia terutama adalah produk industri, termasuk mesin dan peralatan, sarana transportasi dan bahan kimia. Implikasi bagi UMKM Perundingan IEU-CEPA menghasilkan dua usulan strategis tentang UKM, yaitu portal informasi (information sharing) dan SME Contact Points. Pertama, Indonesian National Single Window (INSW) diusulkan sebagai lembaga yang memungkinkan pertukaran informasi. Website INSW nantinya bertujuan untuk memberikan informasi yang komprehensif tentang kegiatan bisnis antara Indonesia dan Uni Eropa, seperti pajak, kuota perdagangan, tarif, aturan asal barang, standar produk, statistik dan informasi penting lainnya yang dapat digunakan oleh UKM. Dari sisi Uni Eropa, akan dibuat situs web Trade Helpdesk. Pertukaran informasi antara kedua belah pihak diharapkan dapat memfasilitasi perolehan informasi pasar serta peluang perdagangan dan investasi bagi UKM. Usulan kedua dibahas dan disetujui oleh kedua delegasi terkait SME Contact Points. Untuk Uni Eropa, European Commission ditunjuk sebagai point of contact, sedangkan untuk Indonesia Kementerian Koperasi dan UKM sebagai Contact Point. Strategi Percepatan Ekspor Produk Halal Usaha Kecil Dan Menengah Indonesia Yang juga harus diperhatikan dalam perundingan kerja sama antara Indonesia dan Uni Eropa ini adalah kesesuaian dan persamaan hak antara UKM di Indonesia dan UKM di Uni Eropa. Adanya perbedaan definisi UKM di kedua belah pihak, menyebabkan perbedaan tingkat bisnis, sehingga perlu dicari titik tengahnya. Secara khusus, pengaturan umum, pertukaran informasi dan contact point UKM yang akan dibahas akan menjadi bagian dari kerja sama antara Indonesia dan Uni Eropa. Perundingan antara Indonesia dan Uni Eropa juga membahas konten Draft Chapter SME yang terdiri dari tiga artikel, yaitu General Provision, Information Sharing dan SME Contact Points yang akan menjadi bagian dari kerja sama antara Indonesia dan Uni Eropa. 2.3.5 Indonesia - EAEU FTA (Indonesia - Eurasian Economic Union Free Trade Agreement) Presiden Rusia Vladimir Putin menyarankan untuk mengkaji pembentukan perjanjian perdagangan bebas (FTA) antara Indonesia dan EAEU di sela-sela KTT ASEAN-Rusia di Sochi pada Mei 2016. EAEU beranggotakan Rusia, Kazakhstan, Belarus, Armenia dan Kirgistan. Indonesia dan Rusia telah sepakat untuk menghilangkan hambatan perdagangan untuk memenuhi target volume perdagangan. Kesepakatan tersebut dicapai dalam Forum Konsultasi Bilateral Indonesia-Rusia 33 a h a s U l a l a H k u d o r P r o p s k E n a t a p e c r e P a i s e n o d n I h a g n e n e M n a D l i c e K i g e t a r t S
34 a h a s U l a l a H k u d o r P r o p s k E n a t a p e c r e P a i s e n o d n I h a g n e n e M n a D l i c e K i g e t a r t S IV yang yang berlangsung secara virtual pada 3 Maret 2021. Indonesia menyoroti 3 langkah utama untuk memperkuat kerja sama kedua negara, yaitu, menciptakan kemitraan strategis yang lebih berorientasi pada aksi, memperkuat diplomasi ekonomi, dan reorientasi prioritas kerja sama di era baru. Untuk menghilangkan hambatan perdagangan, kedua belah pihak menyepakati perlunya pembicaraan khusus yang juga melibatkan pemangku kepentingan dari kedua negara (setengah jalan) untuk mencapai target volume perdagangan sebesar USD 5 miliar. Kedua pihak juga telah mengidentifikasi beberapa potensi kerja sama, termasuk di bidang pariwisata, kesehatan dan pendidikan. Indonesia juga mengakui kemajuan hubungan ekonomi antara kedua belah pihak, khususnya terkait dengan investasi Rusia di Indonesia, dan berencana untuk meningkatkan investasi di sektor minyak, perkebunan, dan teknologi tinggi. Di sisi lain, Rusia akan mendukung percepatan pembentukan perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Eurasia Economic Union (EAEU) yang telah berlaku sejak 2019. Rusia merupakan salah satu mitra dagang dan sumber investasi utama Indonesia dengan rata-rata volume perdagangan USD 2,3 Miliar dalam lima tahun terakhir. Di tengah pandemi Covid-19, neraca perdagangan pihak Indonesia 2020 mencatat surplus USD 16 Juta dengan total volume perdagangan USD 1,93 Miliar. Di sisi lain, nilai investasi langsung dari Rusia pada 2020 tercatat sebesar UD 4,6 Juta dengan 202 proyek terutama di industri kimia dan farmasi. 2.3.6 IT-CEPA (Indonesia-Turkey Comprehensive Economic Partnership Agreement) Indonesia dan Turki masih dalam pembicaraan mengenai Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (IT-CEPA). Berbagai isu terkait masih dalam tahap perundingan seperti perdagangan termasuk akses pasar dan draft teks, bea cukai dan fasilitas perdagangan (CTF), trade remedies (TR), hambatan perdagangan teknis (TBT), sanitasi dan fitosanitasi (SPS), dan kesepakatan hukum. CEPA antara Indonesia dan Turki akan memainkan peran penting dalam hubungan kedua negara di masa depan. Turki merupakan salah satu pasar ekspor potensial untuk produk halal Indonesia. Selain itu, pesaing Indonesia, Malaysia, telah menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan Turki, sehingga volume perdagangan antara Turki dan Malaysia meningkat signifikan karena pemberlakuan tarif perdagangan bebas untuk komoditas, termasuk minyak sawit mentah (CPO). Strategi Percepatan Ekspor Produk Halal Usaha Kecil Dan Menengah Indonesia
Gambar 16 Perdagangan Indonesia - Turki 1800 1600 1400 1200 D S U a t u J 1000 800 600 Ekspor, 1,146.63 Neraca, 804.40 400 200 Impor , 342.23 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Sumber: ITC Trademap Sejauh ini perdagangan Indonesia dengan Turki menguntungkan Indonesia. Dalam 10 tahun terakhir, Indonesia selalu mengalami surplus perdagangan dengan Turki. Pada tahun 2019. Indonesia melakukan ekspor ke Turki sebesar USD 1,14 miliar dan hanya mengimpor dari Turki sebesar USD 0,34 miliar, sehingga neraca dagang Indonesia surplus USD 0,8 miliar. Kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Turki akan semakin mendorong akses pasar produk-produk kedua negara. Komponen penting dari kerja sama ini, seperti capacity building, peningkatan standar mutu produk akan membantu komunitas bisnis kedua negara, khususnya UMKM dalam meningkatkan kualitas produk sehingga menunjang penerimaan pasar di negara tujuan ekspor. Menurut KBRI Ankara sebelum menjajaki perjanjian ini, Indonesia dan Turki sebelumnya sudah memiliki ikatan secara historis. Meski secara geografis jauh, hubungan perdagangan, diplomatik, dan militer telah terjalin antara Turki dan Indonesia sejak Kesultanan Aceh. Saat ini, hubungan Indonesia dan Turki sangat baik dan jauh lebih kuat dari hubungan lama dan sebelumnya. Buktinya adalah pertemuan intensif dan kontak rutin antara kepala negara dan pemerintahan, menteri dan perwakilan pemerintah, politisi, ilmuwan dan mahasiswa, serta perusahaan. Kedua negara telah menegaskan kembali keinginan kuat mereka untuk meningkatkan hubungan bilateral melalui kerja sama praktis yang berkelanjutan di bidang yang lebih luas dan membangun kemitraan berwawasan ke depan. Kedua negara juga telah berjanji untuk memperdalam hubungan ekonomi dan membangun sinergi antara sektor publik dan swasta. Kontak antara orang-orang dari kedua negara juga semakin intensif. Jumlah Strategi Percepatan Ekspor Produk Halal Usaha Kecil Dan Menengah Indonesia 35 a h a s U l a l a H k u d o r P r o p s k E n a t a p e c r e P a i s e n o d n I h a g n e n e M n a D l i c e K i g e t a r t S
36 a h a s U l a l a H k u d o r P r o p s k E n a t a p e c r e P a i s e n o d n I h a g n e n e M n a D l i c e K i g e t a r t S orang yang masuk-keluar kedua negara meningkat. Hingga saat ini, Indonesia dan Turki telah menandatangani sejumlah perjanjian atau perjanjian bilateral, antara lain Protokol Kerja sama antara Badan Pengembangan Ekspor Nasional (NAFED) Republik Indonesia dan Pusat Promosi Ekspor Turki (IGEME) (17 Juni 2005) dan Notulen Kesepakatan Komisi Bersama untuk Kerja sama Ekonomi dan Teknik (13 Oktober 2006) 2.3.7 IN-PTA (Indonesia-Nigeria Preferential Trade Agreement) Nigeria merupakan salah satu negara dengan prospek pertumbuhan ekonomi yang baik di Afrika. Wacana pembentukan perjanjian dagang antara Indonesia dan Nigeria sudah bergulir sejak 2013, namun hingga saat ini, prosesnya masih menjadi pending issues. Indonesia dan Nigeria saat ini sama- sama tergabung sebagai anggota Organization of Islamic Cooperation (OIC). Di bidang ekonomi dan perdagangan, volume perdagangan bilateral kedua negara tidak mencerminkan potensi yang sebenarnya. Pada tahun 2019, volume perdagangan kedua negara mencapai USD 2,34 Miliar yang masih didominasi oleh sektor migas. Nilai perdagangan bilateral kedua negara diperkirakan akan meningkat di tahun- tahun mendatang, terutama untuk produk selain minyak dan gas. Dalam rangka mendorong peningkatan nilai perdagangan antara kedua negara, perlu dibuat perjanjian perdagangan preferensial (PTA) untuk menghilangkan hambatan tarif dan non-tarif perdagangan. Beberapa produk Indonesia masih dikenakan tarif impor yang tinggi ke Nigeria, seperti minyak sawit sebesar 35 persen, produk kertas sebesar 20 persen, penyedap makanan sebesar 20 persen, lilin dan sabun sebesar 35 persen, serta produk mebel/furniture sebesar 20 persen. Gambar 17 Perdagangan Indonesia - Nigeria 4000 2000 Impor , 1,917.43 D S U a t u J 0 Ekspor, 425.01 Neraca, -1,492.42 2000 4000 2009 2010 2011 2012 2014 Sumber: ITC Trademap 2013 2015 2016 2017 2018 2019 Strategi Percepatan Ekspor Produk Halal Usaha Kecil Dan Menengah Indonesia
Apabila menilik aktivitas perdagangan antara Indonesia dan Nigeria pada Gambar 17, sebetulnya Indonesia selalu mengalami defisit selama 10 tahun terakhir. Tercatat pada tahun 2019, necara dagang Indonesia dengan Nigeria mengalami defisit sebesar USD 1,49 Miliar. Meskipun demikian, defisit tersebut memang dikarenakan impor bahan bakar mineral Indonesia dari Nigeria yang sangat dominan. Artinya produk yang diimpor bukanlah produk saingan dalam skala UMKM dan di sisi lain Indonesia memang kekurangan dalam hal produksi bahan bakar mineral. Sehingga apabila nanti telah disepakati perjanjian dagang dengan Nigeria, ancaman produk impor dari Nigeria terhadap produk UKM lokal akan sangat sedikit. 2.3.8 IB-PTA (Indonesia-Bangladesh Preferential Trade Agreement) perundingan. Terakhir proses negosiasi sempat terhambat oleh pandemi Covid-19. Kedua negara melakukan pertemuan ke-3 Trade Negotiating Committee (TNC) IB-PTA yang dilaksanakan secara virtual pada 21-22 Oktober 2020. Agendanya melanjutkan pembahasan dari putaran sebelumnya, termasuk draft text perjanjian IB-PTA, akses pasar, dan Rules of Origin (ROO). Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah Kementerian Perdagangan periode Januari-September 2021, ekspor Indonesia ke Bangladesh mencapai USD 1,15 miliar, meningkat 79,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar USD 2,06 miliar. Sementara itu, impor Indonesia dari Bangladesh sebesar USD 53,08 juta atau naik 46 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang senilai USD 77,5 juta. Indonesia-Bangladesh Preferential Trade Agreement (IB-PTA) masih dalam tahap Gambar 18 Perdagangan Indonesia - Bangladesh 2200 2000 Ekspor, 1,920.0 1800 1600 D S U a t u J 1400 1200 1000 800 Neraca, 1,823.8 600 400 200 Impor, 96.1 0 2009 2010 2011 2012 2014 Sumber: ITC Trademap 2013 2015 2016 2017 2018 2019 Strategi Percepatan Ekspor Produk Halal Usaha Kecil Dan Menengah Indonesia 37 a h a s U l a l a H k u d o r P r o p s k E n a t a p e c r e P a i s e n o d n I h a g n e n e M n a D l i c e K i g e t a r t S
38 a h a s U l a l a H k u d o r P r o p s k E n a t a p e c r e P a i s e n o d n I h a g n e n e M n a D l i c e K i g e t a r t S Total perdagangan kedua negara mencapai USD 2,02 miliar pada 2019. Neraca perdagangan Indonesia menunjukkan surplus USD 1,82 miliar selama periode yang sama, seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 18. Bangladesh menduduki peringkat ke- 20 sebagai negara tujuan ekspor Indonesia dan peringkat ke-68 sebagai negara sumber impor bagi Indonesia. Ekspor utama dari Indonesia ke Bangladesh pada 2019 adalah minyak kelapa sawit; batu bara; bubur kayu; semen; dan kereta api. Sedangkan Indonesia mengimpor kaos, singlet, dan rompi lainnya; benang rami; jas wanita; jas pria; serta baju jerseys, pullover, dan cardigan dari Bangladesh. 2.3.9 IK-PTA (Indonesia-Kenya Preferential Trade Agreement) Pada Juli 2017, Indonesia memulai negosiasi perjanjian perdagangan baru dengan Kenya. Perjanjian perdagangan ini merupakan perjanjian perdagangan preferensial antara kedua negara. Perjanjian perdagangan preferensial adalah blok perdagangan yang memberi negara mitra akses ke produk tertentu. Perjanjian perdagangan preferensial tidak menghilangkan tarif apa pun. Sebaliknya, terdapat pengurangan biaya. Hal ini berbeda dengan Free Trade Agreement (FTA) yang umumnya menghilangkan hambatan perdagangan, termasuk tarif. Pada tahun 2020, nilai perdagangan antara Kenya dan Indonesia adalah USD 414 Juta. Angka itu masih jauh dari nilai perdagangan Indonesia dengan mitra dagang tradisional di kawasan seperti Malaysia (USD 15 Miliar) atau dengan mitra dagang di Afrika Barat dan Afrika Selatan yaitu Nigeria dan Afrika Selatan (masing- masing USD 1,2 Miliar). Gambar 19 Perdagangan Indonesia - Kenya 450 400 Ekspor, 388.34 350 300 D S U a t u J 250 200 Neraca, 361.69 150 100 50 Impor, 26.65 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Sumber: ITC Trademap Strategi Percepatan Ekspor Produk Halal Usaha Kecil Dan Menengah Indonesia
Berbagai produk yang diperdagangkan dari Indonesia ke Kenya diantaranya: produk minyak sawit, lemak nabati dan hewani, kertas, bahan kimia, garam, karet, peralatan mekanik, suku cadang pesawat, barang pecah belah dan sabun. Sedangkan Kenya mengekspor berbagai produk seperti teh, kopi, kulit, minuman ringan, tembaga, serat tanaman, peralatan logam dan kacang-kacangan ke Indonesia. 2.3.10 Indonesia-GCC FTA (Indonesia-Gulf Cooperation Council Free Trade Agreement) Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi sepakat untuk bekerja sama dalam pengembangan strategi perdagangan luar negeri, studi pasar, promosi kegiatan dan kursus bersama dalam perdagangan dan pertukaran informasi perdagangan. Kedua negara juga sepakat untuk berbagi pengalaman dalam database komersial dan mendorong partisipasi bisnis dalam forum, lokakarya dan seminar. Upaya untuk meningkatkan kerja sama perdagangan antara Indonesia dengan Arab Saudi dilakukan melalui penjajakan Preferential Trade Agreement (PTA) atau Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA). Namun, karena Arab Saudi terikat dengan Serikat Pabean Dewan Kerjasama Teluk, maka perjanjian perdagangan harus diselesaikan dengan Gulf States Cooperation (GCC). Di samping mendorong agar Arab Saudi menginisiasi studi kelayakan bersama Strategi Percepatan Ekspor Produk Halal Usaha Kecil Dan Menengah Indonesia dalam kerangka kerja sama Indonesia- GCC, Indonesia juga meminta dukungan Arab Saudi untuk mendorong negara-negara anggota GCC untuk membentuk CEPA GCC- Indonesia. Arab Saudi merupakan negara tujuan ekspor ke-23 dan negara asal impor ke- 10 bagi Indonesia. Pada Januari- November 2019, total perdagangan kedua negara mencapai USD 4,61 Miliar. Produk ekspor Indonesia ke Arab Saudi antara lain mobil dan kendaraan bermotor, kayu lapis, kertas dan produk kertas, kelapa/kopra dan minyak inti sawit atau babassu, ikan olahan dan produk ikan, serta minyak sawit dan turunannya. Sedangkan produk Indonesia yang diimpor dari Arab Saudi antara lain minyak bumi dan minyak mentah, alkohol asiklik, polimer etilen, polimer propilen, hidrokarbon asiklik, dan emas. Di sektor investasi, Arab Saudi berinvestasi di Indonesia pada 2014- 2018 dengan 160 proyek senilai USD 43 Juta (Biro Humas Kemendag RI, 2020). 2.3.11 ICA-CEPA (Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement) Indonesia dan Kanada telah sepakat untuk memulai negosiasi Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA). Manfaat terbesar dari Comprehensive Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Kanada (ICACEPA) bagi pelaku ekonomi termasuk penghapusan berbagai pos pabean, penyederhanaan bea cukai. prosedur, 39 a h a s U l a l a H k u d o r P r o p s k E n a t a p e c r e P a i s e n o d n I h a g n e n e M n a D l i c e K i g e t a r t S
40 a h a s U l a l a H k u d o r P r o p s k E n a t a p e c r e P a i s e n o d n I h a g n e n e M n a D l i c e K i g e t a r t S fasilitas komersial, bantuan komersial, mobilisasi jasa/tenaga kerja dan fasilitasi investasi. Dengan jumlah penduduk 38,2 juta jiwa, Kanada merupakan pasar potensial bagi Indonesia. Perjanjian tersebut juga akan memberikan manfaat yang lebih besar dalam hal akses ke pasar Amerika Serikat dan Meksiko dengan kerja sama perdagangan bebas antara ketiga negara. Dengan adanya kesepakatan ICA-CEPA, Indonesia juga dapat lebih bersaing dengan negara-negara Asia Tenggara seperti Thailand dan Vietnam. Kanada merupakan tujuan ekspor terbesar ke-32 Indonesia dan sumber impor Indonesia terbesar ke-16. Pada tahun 2016-2019, perdagangan Indonesia-Kanada menunjukkan tren yang meningkat dengan defisit yang cukup signifikan di pihak Indonesia. Meskipun perdagangan bilateral dengan Kanada masih rendah, namun potensi pertumbuhannya cukup besar. Perdagangan bilateral antara Kanada dan Indonesia hanya sekitar USD 3,7 miliar pada 2019, jauh jika dibandingkan dengan tetangganya, Amerika Serikat, yang mencapai USD 30 miliar pada tahun yang sama. Strategi Percepatan Ekspor Produk Halal Usaha Kecil Dan Menengah Indonesia
BAB 3 KONDISI DAN POTENSI UKM 03 KONDISI DAN POTENSI UKM ▪ DEFINISI UKM ▪ PERKEMBANGAN UKM ▪ PEMBERDAYAAN UKM EKSPORTIR HALAL Strategi Percepatan Ekspor Produk Halal Usaha Kecil Dan Menengah Indonesia 41 a h a s U l a l a H k u d o r P r o p s k E n a t a p e c r e P a i s e n o d n I h a g n e n e M n a D l i c e K i g e t a r t S
42 a h a s U l a l a H k u d o r P r o p s k E n a t a p e c r e P a i s e n o d n I h a g n e n e M n a D l i c e K i g e t a r t S Kondisi dan potensi UKM memiliki karakter yang berbeda dengan usaha besar. Pengembangan ekspor halal yang dilakukan oleh UKM memiliki pendekatan yang berbeda dengan usaha besar yang saat ini mendominasi ekspor Indonesia. Bab ini akan menguraikan definisi UKM, potensinya, serta beberapa kebijakan Kementerian dan Lembaga Pemerintah dalam rangka mengembangkan ekspor UKM, khususnya ekspor halal. 3.1 DEFINISI UKM Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PP UMKM), yang merupakan turunan pelaksana Undang- undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) didefinisikan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Kriteria modal tersebut terdiri atas: (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sedangkan pengelompokan UMKM berdasarkan kriteria hasil penjualan tahunan terdiri atas: a) Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha b. Usaha Kecil memiliki modal b) Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) usaha lebih dari Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp 5.000.000.000 c) Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah). Strategi Percepatan Ekspor Produk Halal Usaha Kecil Dan Menengah Indonesia
3.2 PERKEMBANGAN UKM Peran UMKM terhadap perekonomian nasional sangat signifikan, terutama dari aspek jumlah, kontribusi terhadap PDB, dan penyerapan tenaga kerja. Kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) secara marginal terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 kontribusinya sebesar 58,1 persen dan pada tahun 2019 mencapai 60 persen, atau meningkat naik sebesar 0,2 persen setiap tahunnya. Gambar 20 Kontribusi UMKM terhadap PDB 60.3 60 61 58.1 57.8 57.6 57.5 57.6 57.8 57.2 57.1 n e s r e P 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* Sumber: BPS Jika dirinci, unit usaha UMK merupakan usaha yang paling dominan, baik dari sisi jumlah, tenaga kerja yang diserap, dan kontribusi terhadap PDB. Gambar 21 Statistik Unit, Tenaga Kerja dan Kontribusi PDB UMKM Jumlah Unit Usaha (ribu unit) Jumlah Tenaga Kerja (juta orang) Kontribusi terhadap PDB (ribu triliun) UMK, 65.400 (99,9%) UMK, 116 (93,8%) UMK, 7,4 (46,9%) UM, 65,5 (0,1%) UM, 3,8 (3,1%) UM, 2,2 (13,6%) UB, 5,6 (0,01%) UB, 3,8 (3,1%) UB, 6,3 (39,5%) Sumber: BPS Namun, dari sisi ekspor peran UMKM masih lebih rendah, yang perannya baru sebesar 15,65 persen pada 2019. Angka tersebut relatif stagnan jika Strategi Percepatan Ekspor Produk Halal Usaha Kecil Dan Menengah Indonesia 43 a h a s U l a l a H k u d o r P r o p s k E n a t a p e c r e P a i s e n o d n I h a g n e n e M n a D l i c e K i g e t a r t S
44 a h a s U l a l a H k u d o r P r o p s k E n a t a p e c r e P a i s e n o d n I h a g n e n e M n a D l i c e K i g e t a r t S dibandingkan dengan tahun 2015 yang mencapai 15,73 persen, terutama pada skala usaha menengah dan usaha kecil. Investasi juga lebih banyak tersalurkan ke Usaha Besar dan Usaha Menengah, yang masing-masing mencapai 40 persen dan 30 persen, sementara sisanya sebesar 30 persen mengalir ke UMK. Penyaluran kredit juga lebih banyak tersalur ke Usaha Besar dan Usaha Menengah, yang masing-masing mencapai 44 persen dan 9 persen, sementara yang mengalir ke UMK hanya sebesar 11 persen. Hal tersebut kontras dengan jumlah usahanya yang mencapai 99,9 persen. Gambar 22 Statistik Ekspor, Investasi dan Penyaluran Kredit UMKM Ekspor Non-Migas (triliun rupiah) Investasi (triliun rupiah) Penyaluran Kredit (triliun rupiah) UMK, 86,7 (4%) UMK, 1.313 (30,1%) UMK, 627,5 (11,1%) UM, 252 (11,7%) UM, 1.306 (29,9%) UM, 483,8 (8,6%) UB, 84,3 (84,3%) UB, 1744 (40%) UB, 2502,7 (44,4%) Sumber: BPS Sementara itu, dari sisi pertumbuhan sejumlah indikator di atas sepanjang lima tahun terakhir (2015-2019), kinerja Usaha Mikro paling tinggi dari aspek ekspor non-migas dan investasi yang masing-masing tumbuh di atas 18 persen dan 11 persen per tahun. Sementara dari sisi jumlah, Usaha Kecil mengalami pertumbuhan tertinggi dibandingkan dengan usaha lainnya. Strategi Percepatan Ekspor Produk Halal Usaha Kecil Dan Menengah Indonesia
Gambar 23 Pertumbuhan Kinerja Usaha di Indonesia Selama 5 tahun (2015-2019) berdasarkan Kategori Usaha (CAGR) Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah Usaha Besar % 1 8 1 . % 9 5 1 . % 1 6 1 . % 4 6 1 . % 5 1 1 . % 7 0 1 . % 0 1 1 . % 8 7 . % 2 8 . % 2 8 . % 0 8 . % 6 7 . % 5 2 . % 0 4 . % 5 2 . % 1 3 . J U M L A H U S A H A P D B K O N S T A N I N V E S T A S I E K P O R N O N - M I G A S Sumber: BPS Dari sisi kategori bidang usaha, baik UMK dan Usaha Menengah Besar, sebagian besar merupakan usaha yang bergerak di sektor jasa, khususnya sektor perdagangan besar dan kecil dan reparasi kendaraan. Porsi industri manufaktur pada UMK hanya sebesar 17 persen, sementara Usaha Menengah Besar mencapai 10 persen. Usaha Mikro Kecil berdasarkan Lapangan Usaha, 2016 Usaha Menengah dan Besar berdasarkan Lapangan Usaha, 2016 Pengangkutan dan Pergudangan; 5% Industri Pengolahan ; 17% Informasi dan Komunikasi ; 2% Lainnya; 13% Industri Pengolahan; 10% Aktivitas Keuangan dan Asuransi; 8% Konstruksi; 8% Jasa Perusahaan ; 7% Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum ; 17% Perdagangan Besar dan Eceran; 46% Perdagangan Besar dan Eceran; 45% Lainnya; 22% Sumber: BPS, diolah 3.3 PEMBERDAYAAN UKM EKSPORTIR HALAL Langkah pemberdayaan UMKM agar mampu menjadi eksportir, khususnya produk halal, tidak dapat dilakukan oleh hanya satu pihak, melainkan membutuhkan sinergi antar lembaga. Berbagai Kementerian/Lembaga Strategi Percepatan Ekspor Produk Halal Usaha Kecil Dan Menengah Indonesia 45 a h a s U l a l a H k u d o r P r o p s k E n a t a p e c r e P a i s e n o d n I h a g n e n e M n a D l i c e K i g e t a r t S
46 a h a s U l a l a H k u d o r P r o p s k E n a t a p e c r e P a i s e n o d n I h a g n e n e M n a D l i c e K i g e t a r t S Indonesia selama ini telah melakukan berbagai inisiasi untuk mewujudkan hal tersebut, termasuk melakukan kolaborasi antar lembaga dalam implementasinya. Di antara inisiatif Kementerian/Lembaga tersebut antara lain: 3.4.1 Kementerian Perdagangan Di samping mengoptimalkan berbagai institusi di bawah Kementerian Perdagangan dalam meningkatkan ekspor, salah satu terobosan yang dilakukan oleh kementerian tersebut untuk menciptakan, memajukan, dan mengembangkan ekspor adalah membentuk Dewan Pendukung Ekspor (DPE). Ada dua pasar utama yang bisa dikelola oleh Dewan Pendukung Ekspor (DPE) yaitu Indonesia Islamic fashion dan industri halal Indonesia. Kedua industri tersebut di samping memiliki pasar yang sangat besar, namun tingkat kompetisinya cukup tinggi. Karena itu, keterlibatan berbagai pihak sangat dibutuhkan. Salah satunya mengembangkan produk pakaian muslim yang berkualitas tinggi dengan menggandeng desainer yang mumpuni untuk mengembangkannya. Adapun peran Dewan Pendukung Ekspor adalah membantu UMKM untuk meningkatkan produksi, desain sampai pengemasan. Hasilnya adalah kualitas produk yang lebih baik yang dapat meningkatkan daya saing UMKM dan mendorong ekspor UMKM. Di samping itu, Kementerian Perdagangan juga mengelola Trade Expo Indonesia (TEI) yang menjadi peluang untuk meningkatkan perdagangan halal di negara-negara tujuan ekspor. Sebagai contoh, pada tahun 2021, TEI secara khusus menyelenggarakan halal trade forum, yang mempertemukan 500 tamu baik offline dan online, termasuk instansi/organisasi pemerintah, asosiasi, bisnis, pemerintah daerah, media dan perwakilan industri dari seluruh dunia, yang dikemas dalam berbagai rangkaian acara, mulai dari trade forum, matching forum, bisnis konseling, hingga fashion week. Produk dan layanan utama Indonesia yang dipamerkan terbagi dalam delapan kategori, yaitu manufactured product, digital lifestyle & services, medical & healthcare, renewable energy, food & beverage products, living comfort & amenities, fashion & beauty products, dan halal product. Nilai transaksi bisnis dari kegiatan tersebut diperkirakan sebesar USD 1,5 miliar atau Rp 21,5 triliun. 3.4.2 Kementerian Koperasi & UKM a. Dukungan Kebijakan Pengembangan Ekonomi Syariah. Kementerian Koperasi dan UKM mendorong agar pengembangan industri halal harus sesuai dengan kebijakan Pro- UMKM, yang antara lain penyederhanaan dan percepatan perizinan, fasilitasi sertifikasi halal, program pembinaan melalui pusat Strategi Percepatan Ekspor Produk Halal Usaha Kecil Dan Menengah Indonesia
inkubasi halal di berbagai daerah sebagai coaching dan seed center. Program lainnya adalah pendirian Sentra Usaha Syariah yang didukung oleh infrastruktur digital sebagai sarana interaksi antar pelaku Syariah. Selain itu, data perdagangan terintegrasi pada industri produk halal juga sedang dikembangkan, yang akan menyatukan dan mengkodifikasi database data sertifikasi produk halal dengan data komersial dan ekonomi (KemenkopUKM, 2021). Kemenkop & UKM bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait, bersama-sama memfasilitasi ekspor untuk memenuhi kebutuhan haji dan mendistribusikan dana syariah kepada koperasi BMT dan pesantren, serta mengembangkan platform BMT 4,0. Program lainnya adalah sinergi percepatan UMKM industri halal berbasis digital kepada pelaku UMKM (KNEKS, 2021). b. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM). Melalui LPDB- KUMKM, Kementerian UMKM mendorong peningkatan ekspor melalui pembiayaan ekspor UKM berbasis Koperasi dengan skema pinjaman atau pembiayaan sesuai dengan karakteristiknya, dan pelonggaran persyaratan melalui suku bunga rendah, sistem keuangan mikro dan distribusi yang cepat. Strategi Percepatan Ekspor Produk Halal Usaha Kecil Dan Menengah Indonesia LPDB-KUMKM memiliki lima strategi percepatan untuk pemulihan dan pertumbuhan ekonomi. Pertama, mengakselerasi perluasan penyaluran ke masyarakat. Kedua, memberikan fleksibilitas layanan dengan menawarkan biaya rendah dan masa tenggang. Ketiga, fokus pada koperasi sektor riil di bidang pertanian, perikanan dan peternakan. Keempat, mengembangkan pendekatan risiko untuk mendorong koperasi di sektor pangan atau ekspor. Kelima, optimalisasi peran koperasi besar untuk mencapai multiplayer effect. Selain memberikan pendampingan kepada koperasi potensial, lembaga yang telah memiliki Direktorat khusus Syariah ini, akan menggandeng lebih banyak lagi koperasi syariah (Baitul Maal wa Tamwil/BMT). Pada tahun 2020, LPDB-KUMKM mengucurkan dana bergulir Rp 2,06 triliun, dari target Rp 1,85 triliun. Hingga 13 Agustus 2021, LPDB- KUMKM telah menyalurkan dana bergulir sebesar Rp 1 triliun yang telah disalurkan kepada 119 mitra LPDB-KUMKM di Indonesia. Jumlah tersebut terdiri dari pola pinjaman konvensional sebesar Rp 506 miliar kepada 75 mitra, dan pola pembiayaan syariah sebesar Rp 498 miliar kepada 44 mitra. 47 a h a s U l a l a H k u d o r P r o p s k E n a t a p e c r e P a i s e n o d n I h a g n e n e M n a D l i c e K i g e t a r t S
48 a h a s U l a l a H k u d o r P r o p s k E n a t a p e c r e P a i s e n o d n I h a g n e n e M n a D l i c e K i g e t a r t S c. Satgas Percepatan Pengembangan UMKM. Bersama dengan 15 K/L Kementerian Koperasi dan UKM membentuk Satgas Percepatan Pengembangan UMKM. Upaya kolaborasi tersebut berupaya untuk mendorong transformasi usaha informal menjadi usaha formal dan digitalisasi UKM dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait, pelatihan dan pendampingan standardisasi dan sertifikasi produk, dukungan kebijakan kemudahan akses keuangan dan akses pasar nasional dan internasional, pembentukan Satgas untuk percepatan ekspor bagi UKM dapat menjadi solusi atas permasalahan UKM dan mempromosikan produk UKM Indonesia di pasar global. dari seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan untuk membantu UMKM menghasilkan produk berkualitas tinggi dan mempromosikan akses pasar melalui berbagai pameran dan kegiatan seperti Karya Kreatif Indonesia dan PWN. 3.4.3 Kementerian Agama Salah satu bentuk sinergi Kementerian dan Lembaga dalam mendorong ekspor adalah kerja sama Kementerian Agama, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UMKM beserta Kamar Dagang dan Industri (KADIN) melalui penandatanganan Nota Kesepahaman/MoU tentang optimalisasi peran usaha kecil menengah (UKM) dalam memenuhi kebutuhan jemaah haji dan umrah. d. Pusat Wastra Nusantara (PWN). Kementerian Koperasi dan UKM bersama Bank Indonesia (BI) juga telah meluncurkan Pusat Wastra Nusantara (PWN). PWN merupakan etalase bagi wastra atau kain nusantara berkualitas tinggi yang berasal dari UMKM binaan 46 kantor perwakilan BI. PWN dibentuk sebagai inovasi kerja sama lintas kementerian/lembaga, dengan dari hulu hingga hilir, terintegrasi, dan bersinergi dengan stakeholders serta otoritas terkait. Kementerian Koperasi UKM dan Bank Indonesia berupaya mendorong pengembangan wastra UMKM yang kini telah mencapai 179 UMKM Peluang pelaku ekonomi nasional khususnya UKM untuk memenuhi kebutuhan jemaah haji dan umrah di Arab Saudi sangat besar. Pada tahun 2018 dan 2019 jumlah jemaah haji Indonesia masing-masing sebanyak 204.000 dan 221.000. Sementara itu, jemaah umrah Indonesia rata-rata 1 juta orang pada 2018 dan 2019. Dengan asumsi 204 ribu orang jamaah haji menghabiskan USD 3 untuk setiap kali makan, maka potensi ekspor yang dapat diperoleh dari pemenuhan kebutuhan jamaah haji tersebut sebesar USD 56,7 juta per tahun, atau 4,11 persen dari total nilai ekspor Indonesia ke Arab Saudi pada 2017. Produk- produk yang dapat diekspor melalui Strategi Percepatan Ekspor Produk Halal Usaha Kecil Dan Menengah Indonesia
pemenuhan kebutuhan haji tersebut antara lain, produk makanan dan minuman, seperti kecap, sambal, kopi, dan teh; dan produk-produk perlengkapan mandi seperti handuk, sabun, sampo, dan pasta gigi. Salah satu strategi untuk meningkatkan ekspor tersebut adalah mewajibkan penggunaan juru masak dan produk Indonesia dalam pemenuhan konsumsi makanan jamaah haji. Kemudian, untuk mendorong impor produk dan bahan baku di wilayah Arab Saudi dari Indonesia maka perlu kerja sama antara importir dan penyedia jasa katering Arab Saudi dengan eksportir. Di samping itu, pemerintah perlu mencari terobosan agar biaya logistik produk Indonesia ke Arab Saudi dapat ditekan sehingga harga produk ekspor Indonesia - yang lebih tinggi 35-40 persen dibandingkan harga produk sejenis dari negara lain - dapat lebih kompetitif. 3.4.4 Bank Indonesia Di antara program Bank Indonesia untuk mendukung pengembangan industri halal mendirikan Industri Kreatif Syariah Indonesia atau disingkat IKRA Indonesia, yang bekerja sama dengan beberapa pihak di Negara Tujuan Ekspor. IKRA merupakan platform yang mempertemukan para pelaku ekonomi syariah di bidang fashion dan makanan/minuman halal. IKRA Indonesia mencakup pengembangan Strategi Percepatan Ekspor Produk Halal Usaha Kecil Dan Menengah Indonesia bisnis Syariah secara komprehensif, termasuk peningkatan kapasitas, branding, penguatan pemasaran, dan penyediaan outlet di pasar domestik dan luar negeri. Adapun tujuan dari platform tersebut adalah meningkatkan penetrasi produk komersial syariah unggulan sehingga dapat menembus dan bersaing di pasar dunia serta meningkatkan peluang kerja sama antar pelaku komersial syariah. IKRA Indonesia menawarkan kesempatan bagi para pelaku bisnis yang memiliki komitmen dan semangat dalam bisnis Syariah untuk bertahan dan bersaing di pasar global. IKRA Indonesia aktif terlibat dalam berbagai kegiatan internasional seperti Placemaking dan Business Matching Pelaku Usaha Syariah dengan NetAsia Singapura. Sebanyak 12 pelaku usaha syariah yang merupakan anggota IKRA Indonesia sektor fesyen ikut serta dalam acara tersebut pada 1 April 2021. Di samping itu, Bank Indonesia secara reguler menyelenggarakan Indonesia Sharia Economic Festival. Acara ini merupakan bentuk inisiatif yang dibuat oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan terkait dengan ekonomi dan keuangan Syariah di Indonesia. ISEF merupakan acara tahunan terbesar di Indonesia sebagai wadah integrasi berbagai kegiatan di bidang ekonomi dan keuangan syariah. ISEF telah berkembang dari inisiatif nasional menjadi salah satu program paling 49 a h a s U l a l a H k u d o r P r o p s k E n a t a p e c r e P a i s e n o d n I h a g n e n e M n a D l i c e K i g e t a r t S
50 a h a s U l a l a H k u d o r P r o p s k E n a t a p e c r e P a i s e n o d n I h a g n e n e M n a D l i c e K i g e t a r t S bergengsi di dunia sejak diakui sebagai bagian dari Forum Ekonomi Global Syariah. 3.4.5 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) LPEI merupakan salah satu lembaga yang dibentuk pemerintah untuk memberikan dukungan finansial dan non finansial kepada UKM untuk menjadi eksportir. Salah satu program lembaga tersebut adalah Pembiayaan Program Khusus Ekspor (PKE) Kawasan dan PKE UKM. Ada tiga tiga misi khusus dari program tersebut, yaitu: Pertama PKE usaha kecil dan menengah (UKM) berorientasi ekspor yang programnya hingga 2025 yang jumlah berkisar Rp 500 miliar. Kedua, PKE trade finance, juga mencapai Rp 500 miliar yang merupakan modal kerja. Ketiga, PKE kawasan sebesar Rp 1,6 triliun. Selain itu, suku bunga yang diberikan kepada pelaku UMKM berorientasi ekspor lebih rendah dibandingkan dengan tingkat suku bunga komersial yang berlaku. Adapun dari aspek non finansial, LPEI memiliki program Coaching Program for New Exporter (CPNE) yaitu program pelatihan rintisan eksportir baru. Selanjutnya, Desa Devisa yaitu program pengembangan masyarakat berbasis komoditas untuk menghasilkan devisa, dan marketing handholding yaitu program untuk memasarkan UMKM lokal ke pasar global. Strategi Percepatan Ekspor Produk Halal Usaha Kecil Dan Menengah Indonesia
BAB 4 PELUANG DAN TANTANGAN EKSPOR PRODUK HALAL UKM 04 PELUANG DAN TANTANGAN EKSPOR PRODUK HALAL UKM ▪ PELUANG EKSPOR PRODUK HALAL UKM ▪ TANTANGAN EKSPOR PRODUK HALAL UKM Strategi Percepatan Ekspor Produk Halal Usaha Kecil Dan Menengah Indonesia 51 a h a s U l a l a H k u d o r P r o p s k E n a t a p e c r e P a i s e n o d n I h a g n e n e M n a D l i c e K i g e t a r t S
52 a h a s U l a l a H k u d o r P r o p s k E n a t a p e c r e P a i s e n o d n I h a g n e n e M n a D l i c e K i g e t a r t S Percepatan ekspor halal UKM membutuhkan kebijakan yang padu antara pemangku kepentingan. Pemahaman mengenai peluang dan tantangan ekspor menjadi penting dipahami agar berbagai strategi dan program percepatan ekspor UKM halal tersebut dapat berjalan secara efektif. Bab ini menguraikan secara singkat beberapa peluang ekspor halal khususnya untuk UKM. Bagian berikutnya menguraikan beberapa kendala yang dihadapi oleh UKM dalam melakukan ekspor halal ke mancanegara. Kendala-kendala tersebut diperoleh berdasarkan hasil kajian yang sebelumnya telah dilakukan oleh KNEKS. 4.1 PELUANG EKSPOR PRODUK HALAL UKM Jumlah UMKM di Indonesia merupakan skala usaha yang paling banyak jumlahnya dibandingkan dengan Usaha Besar. Jika menilik struktur ekonomi Indonesia yang 99 persen pelaku usaha adalah UMKM, artinya potensi pertumbuhan skala ekonominya masih sangat tinggi. UMKM memiliki kontribusi terbesar dalam menyediakan lapangan pekerjaan, 116 juta orang atau 93,8 persen dari angkatan kerja bekerja pada skala UMKM. Sumbangan UMKM terhadap PDB juga yang paling tinggi, sejumlah 46,7 persen atau senilai 7,4 triliun rupiah. Perkembangan ekonomi halal di Indonesia - meskipun berdasarkan Global Islamic Economy Indicator (GIEI) 2020 masih berada di bawah Malaysia, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab--telah mengalami banyak kemajuan. Bahkan, jika berkaca pada potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, serta menguatnya peran ekosistem ekonomi halal, peluang Indonesia menjadi pemain utama industri halal global sangat besar. Karena itu, target pemerintah Indonesia untuk menjadi produsen produk halal terbesar dunia pada tahun 2024 bukan hanya sulit untuk dicapai. Salah satu aspek pengembangan industri halal yang memiliki potensi untuk dikembangkan adalah ekspor produk-produk halal, terutama makanan dan minuman, farmasi, kosmetik dan fesyen. Ketiga sub-sektor manufaktur tersebut memiliki basis produksi domestik yang cukup kuat. Dari sisi produksi, industri makanan dan minuman menjadi kontributor utama industri manufaktur dengan share sebesar 34,5 persen. Industri makanan dan minuman pada umumnya merupakan industri padat karya. Sebanyak 27,1 persen tenaga kerja industri manufaktur berada pada industri ini. Kontribusi industri farmasi dan tekstil pada manufaktur non-migas masing-masing mempunyai share 10,2 persen dan 5,4 persen. Industri farmasi menyerap tenaga kerja 3 persen dari total tenaga kerja manufaktur, sedangkan industri tekstil dan pakaian sejak dulu dikenal sebagai industri Strategi Percepatan Ekspor Produk Halal Usaha Kecil Dan Menengah Indonesia
padat karya yang menyerap tenaga kerja terbanyak setelah industri makanan minuman, yakni sebesar 20,7 persen dari total tenaga kerja (BPS, 2021). Dari sisi perdagangan, ketiga sub- sektor manufaktur memberikan kontribusi yang signifikan terhadap total ekspor Indonesia. Pada tahun 2020, ekspor produk makanan minuman mencapai USD 36,5 Miliar atau 22,4 persen dari total ekspor Indonesia. Selama lima tahun terakhir (2016-2020), produk makanan minuman juga mencatatkan pertumbuhan yang positif sebesar 2,1 persen. Ekspor barang kosmetik dan farmasi, yang tercermin dari penjualan produk kimia mencapai USD 10,6 miliar atau sebesar 6,5 persen total ekspor. Pertumbuhan industri kosmetik dan farmasi relatif baik, yakni 3 persen dalam kurun lima tahun terakhir. Ekspor produk-produk fesyen, yang dilihat dari ekspor produk tekstil, memberikan sumbangan devisa sebesar USD 15,8 miliar di tahun 2020, setara dengan 9,7 persen dari total ekspor Indonesia. Meningkatnya persaingan global ditambah dengan pandemi menghambat kinerja hampir seluruh sektor ekonomi, menyebabkan ekspor tekstil mengalami kontraksi 1,4 persen pada periode 2016-2020 (BPS, 2021). Secara umum, masih rendahnya pangsa ekspor UKM disebabkan oleh masih rendahnya export mindset di kalangan UKM sehingga sebagian masih berorientasi pasar domestik. Di samping itu, sebagian UKM yang telah memiliki export mindset dan bahkan telah melakukan ekspor menghadapi kendala dalam mengembangkan pangsa pasar ekspor mereka. 4.2 TANTANGAN EKSPOR PRODUK HALAL UKM Secara umum, beberapa kendala yang kerap dialami UKM dalam mengembangkan ekspor halal. Kendala-kendala tersebut dapat dibagi menjadi empat bagian, yaitu kendala dalam pemasaran akses pemasaran; produk, proses produksi, dan teknologi; isu aspek legal dan sertifikasi produk; sumber pembiayaan ekspor dan transaksi finansial. 4.2.1 Marketing dan Market Access for Halal Products a) Peran ITPC belum optimal dibandingkan dengan besarnya pasar negara tujuan ekspor potensial Meskipun sejumlah UKM mampu menembus pasar ekspor di berbagai negara, namun kebanyakan UKM memiliki kemampuan terbatas dalam memasarkan produk mereka di negara- negara potensial. Karena itu, peran Strategi Percepatan Ekspor Produk Halal Usaha Kecil Dan Menengah Indonesia 53 a h a s U l a l a H k u d o r P r o p s k E n a t a p e c r e P a i s e n o d n I h a g n e n e M n a D l i c e K i g e t a r t S
54 a h a s U l a l a H k u d o r P r o p s k E n a t a p e c r e P a i s e n o d n I h a g n e n e M n a D l i c e K i g e t a r t S pemerintah menjadi sangat krusial membantu mereka dalam memasarkan produk-produk mereka. Salah satu upaya pemerintah untuk membantu proses tersebut adalah mendirikan Indonesia Trade Promotion Centre di sejumlah negara. Sayangnya, dibandingkan dengan negara-negara lain yang menjadi peer Indonesia, jumlah ITPC baru terdapat di 19 negara. Jumlah tersebut paling rendah dibandingkan dengan Korea Selatan, Thailand, Malaysia, dan Cina (Gambar 24). Sementara itu, jumlah ITPC di negara-negara muslim di Timur Tengah, yang merupakan pasar potensial ekspor produk-produk halal, hanya terdapat di Jeddah dan Dubai. Alhasil, peran mereka masih sangat terbatas dalam mencari dan mengembangkan pasar ekspor di berbagai negara. Gambar 24 Jumlah Kantor Promosi Beberapa Negara Asia Ekspor di Luar Negeri K O R E A T R A D E - I N V E S T M E N T P R O M O T I O N A G E N C Y ( K O T R A ) 127 D E P A R T M E N T O F I N T E R N A T I O N A L T R A D E P R O M O T I O N , M I N I S T R Y O F C O M M E R C E T H A I L A N D 59 M A L A Y S I A E X T E R N A L T R A D E D E V E L O P M E N T C O R P O R A T I O N ( M A T R A D E ) 46 C H I N A C O U N C I L F O R T H E P R O M O T I O N O F I N T E R N A T I O N A L T R A D E ( C C P I T ) 30 I N D O N E S I A N T R A D E P R O M O T I O N C E N T E R ( I T P C ) 19 0 20 40 60 80 100 120 140 Sumber: website masing-masing lembaga b) Rendahnya kemampuan UKM dalam menganalisis market trends di negara-negara tujuan ekspor produk halal Perubahan gaya hidup, yang dipengaruhi oleh antara lain perkembangan teknologi dan komunikasi, turut mempengaruhi perubahan permintaan konsumen di negara-negara tujuan ekspor, termasuk produk-produk halal. Perubahan yang dinamis tersebut belum mampu dianalisis dengan baik oleh sebagian besar eksportir UKM halal. Sementara itu, peran pemerintah dipandang belum optimal dalam menjalankan fungsinya untuk membantu UKM dalam menganalisis potensi pasar di suatu Strategi Percepatan Ekspor Produk Halal Usaha Kecil Dan Menengah Indonesia
negara. Sebagai contoh, ITPC yang menjadi garda terdepan dalam melakukan riset pasar di berbagai negeri masih sangat terbatas. Hal tersebut ditandai dengan belum semua ITPC melakukan publikasi secara berkala market brief di wilayah kerja mereka. Sementara itu, ITPC di masing-masing negara memiliki produktivitas yang berbeda-beda dalam mempublikasikan produk tersebut (Gambar 25). Gambar 25 Jumlah Publikasi Market Brief ITPC Jumlah Publikasi Market Brief Rata-rata Publikasi Pertahun 3 9 8 8 0 7 6 1 1 . 1 1 7 7 . 7 4 1 . 6 3 I T P C O S A K A ( 2 0 1 3 - 2 0 2 0 ) I T P C B U S A N 2 0 1 3 - 2 0 2 0 ) I T P C B U D A P E S T ( 2 0 1 2 - 2 0 1 9 ) I T P C J E D D A H ( 2 0 1 6 - 2 0 2 0 ) I T P C D U B A I ( 2 0 1 8 - 2 0 1 9 ) Sumber: website masing-masing lembaga 4.2.2 Halal Products, Production Process dan Technology a) Sebagian produk ekspor UKM halal belum memilih produk- produk yang memiliki keunikan, khususnya yang memiliki keunggulan komparatif Salah satu dampak dari kurangnya keunikan produk ekspor adalah mudahnya produk tersebut diimitasi oleh produsen dari negara-negara lain. Keunikan tersebut pada dasarnya dibentuk berdasarkan faktor keunggulan yang bersifat komparatif, yang sifatnya alamiah, dan yang bersifat kompetitif, yang sifatnya dapat dikembangkan. Sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, Indonesia memiliki potensi bahan baku industri yang melimpah, termasuk untuk bahan baku produk makananan dan minuman, garmen dan fesyen, dan komestik dan farmasi. Semestinya hal tersebut dapat menjadi keunggulan komparatif, bahkan menjadi keunggulan absolut, bagi pelaku usaha Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain, yang memiliki biaya oportunitas yang lebih tinggi (high opportunity cost) untuk memproduksi barang serupa. Strategi Percepatan Ekspor Produk Halal Usaha Kecil Dan Menengah Indonesia 55 a h a s U l a l a H k u d o r P r o p s k E n a t a p e c r e P a i s e n o d n I h a g n e n e M n a D l i c e K i g e t a r t S
56 a h a s U l a l a H k u d o r P r o p s k E n a t a p e c r e P a i s e n o d n I h a g n e n e M n a D l i c e K i g e t a r t S Sementara itu, pengembangan produk UKM yang berbasis keunggulan kompetitif, juga memiliki pasar yang luas. Keunggulan kompetitif pada umumnya ditentukan oleh keunggulan dari sisi biaya (cost leadership), diferensiasi, dan fokus. Untuk bersaing dengan produk pakaian jadi dengan harga murah dari Cina misalnya akan lebih sulit ketika sebagian bahan baku justru diproduksi dari negara itu. Produk-produk yang masuk kategori ini biasanya merupakan produk yang lahir dari investasi yang besar, baik dari sisi riset, bahan baku, dan teknologi, dan juga didukung oleh lingkungan bisnis yang kondusif, seperti biaya logistik yang rendah, biaya energi yang murah, akses kredit yang gampang, dan sebagainya. meskipun memiliki kemampuan dalam hal tersebut, seperti pada sebagian program yang dijalankan pemerintah, memiliki keterbatasan dari aspek anggaran tugas pokok dan fungsi, sehingga tidak bisa melakukan pendampingan secara komprehensif, solutif, dan berkelanjutan. Kalaupun ada, maka kapasitas yang dimilikinya sangat terbatas, sehingga hanya mampu menghasilkan UKM berhasil ekspor dalam jumlah yang sangat terbatas, sementara jumlah UKM yang memiliki potensi ekspor namun belum mendapatkan pendampingan ekspor, sangat besar. c) Biaya Logistik yang tinggi untuk mendistribusikan produk ekspor b) Program pendampingan yang belum sesuai dengan kebutuhan UKM ekspor Program pendampingan UKM yang berorientasi berkembang cukup pesat baik yang dilakukan pihak pemerintah ataupun swasta. Meskipun demikian, tidak sedikit dari program pendampingan tersebut belum mampu mendorong UKM untuk mampu menjadi eksportir. Di antaranya penyelenggara program tersebut belum memiliki pengetahuan yang memadai dalam hal pemasaran ekspor. Pasalnya, pendampingan ekspor relative lebih kompleks dibandingkan sekedar mengetahui aspek kualitas produk, packaging, keuangan, dan pemasaran. Beberapa pendamping lainnya Ketersediaan dan keandalan infrastruktur yang tidak merata, menyebabkan biaya logistik beberapa daerah di Indonesia menjadi relatif mahal, sehingga secara rata-rata biaya logistik Indonesia lebih mahal dibandingkan dengan negara-negara lain. Konsekuensinya, produk-produk yang berorientasi ekspor, termasuk UKM ekspor, mengalami penurunan daya saing akibat kondisi tersebut. Rata-rata biaya logistik Indonesia mencapai 24 persen dari PDB, di atas negara-negara ASEAN seperti Vietnam (20 persen), Thailand (15 persen), China (14 persen), dan Malaysia (13 persen) (Katadata, 2019). Karena itu, Logistic Performance Index Indonesia juga masih paling rendah dibandingkan dengan beberapa negara Asia lainnya (Tabel 6). Strategi Percepatan Ekspor Produk Halal Usaha Kecil Dan Menengah Indonesia
Tabel 6 Perbandingan Logistic Performance Index (LPI) di Asia, 2018 Country LPI Rank LPI Score Customs Infrastructure International shipments Logistics competence Tracking & tracing Timeliness Singapore 7 4 3,89 4,06 3,58 4,1 4,08 4,32 HongKong 12 3,92 3,81 3,97 3,77 3,93 3,92 4,14 South Korea China 25 26 3,61 3.61 3,4 3,29 3,73 3,75 3,33 3,54 3,59 3,59 3,75 3,65 3,92 3,84 Taiwan 27 3,6 3,47 3,72 3,48 3,57 3,67 3,72 Thailand 32 3,41 3,14 3,14 3,46 3,41 3,47 3,81 Vietnam 39 3,27 2,95 3,01 3,16 3,4 3,45 3,67 Malaysia 41 3,22 2,9 3,15 3,35 3,3 3,15 3,46 Indonesia 46 3,15 2,67 2,89 3,23 3,1 3,3 3,67 Philippines 60 2,9 2,53 2,73 3,29 2,78 3,06 2,98 Sumber: World Bank (2018) d) Kurangnya warehouse untuk mendistribusikan produk ekspor UKM dengan lokasi yang dapat menekan biaya logistik. Warehouse merupakan salah satu pilar penting dalam supply chain, terutama untuk kegiatan kegiatan ekspor-impor. Dalam perkembangannya, warehouse bukan hanya berperan dalam penyimpanan barang, tetapi juga dalam menyediakan informasi, mengatur proses keluar masuk barang, menyediakan data yang memudahkan untuk melakukan inventory tracking, dan meng-handle barang jadi dan bahan baku. Peran warehouse juga penting dalam menentukan bentuk packaging yang sesuai dengan keinginan konsumen dan kecepatan di dalam men-delivery produk, khususnya untuk tujuan ekspor (Emmet, 2005; Zaroni, 2015). Karena itu, keberadaan warehouse tidak hanya perlu disesuaikan dengan jenis dan kualitas produk, namun juga Namun, dengan kapasitas usaha yang relatif terbatas, kebanyakan UKM ekspor menghadapi kendala dalam mengakses warehause yang sesuai dengan jenis produk mereka. Di samping jumlahnya relatif terbatas, aksesnya juga relatif mahal, sehingga biaya logistik yang mereka keluarkan menjadi lebih mahal, sehingga pada akhirnya mengurangi kualitas dan daya saing produk mereka. e) Ketersediaan bahan baku lokal yang terbatas Pasokan bahan baku industri yang rendah mengakibatkan sejumlah industri pengolahan domestik bergantung pada bahan baku impor. Hal yang sama juga dirasakan oleh banyak UMKM, termasuk yang berorientasi ekspor. Produk-produk ekspor halal, yaitu makanan, tekstil, Strategi Percepatan Ekspor Produk Halal Usaha Kecil Dan Menengah Indonesia 57 a h a s U l a l a H k u d o r P r o p s k E n a t a p e c r e P a i s e n o d n I h a g n e n e M n a D l i c e K i g e t a r t S
58 a h a s U l a l a H k u d o r P r o p s k E n a t a p e c r e P a i s e n o d n I h a g n e n e M n a D l i c e K i g e t a r t S dan pakaian jadi, dan farmasi, merupakan industri yang banyak bergantung pada bahan baku impor. Kondisi tersebut berdampak pada harga bahan baku yang lebih mahal, khususnya ketika terjadi pelemahan nilai tukar rupiah, sehingga daya saing produk mereka di pasar ekspor lebih rendah dibandingkan dengan negara- negara yang memiliki bahan baku yang lebih melimpah atau mampu memproduksi sendiri bahan baku mereka. Gambar 26 Persentase Penggunaan Bahan Baku Impor Industri Menengah dan Besar 2015 2016 2017 2018 75 65 55 45 35 25 15 5 5 Pengolahan susu, produk dari susu dan es krim Pemintalan, penenunan, dan penyelesaian akhir tekstil Tekstil lainnya Pakaian jadi dan perlengakapannya Pakaian jadi rajutan dan sulaman/bordir Kulit dan barang dari kulit, termasuk kulit buatan Alas kaki Sumber: Badan Pusat Statistik 4.2.3 Export Legal Issues dan Product Certification a) Kesulitan dalam memenuhi persyaratan sertifikasi produk negara tujuan ekspor Beberapa negara yang menjadi pasar potensial ekspor produk-produk halal memiliki hambatan tarif yang relatif tinggi untuk produk-produk Indonesia. Sementara itu, beberapa negara yang menjadi kompetitor Indonesia mendapatkan tarif yang lebih rendah, khususnya negara-negara yang telah menjalin kerja sama perdagangan dengan negara potensial tersebut. Akibatnya, produk-produk Indonesia menjadi kurang kompetitif. Selain itu, negara-negara tujuan ekspor juga memiliki variasi dalam menerapkan hambatan non-tarif. Hambatan tersebut ada yang berbentuk kebijakan proteksionisme, seperti kuota Impor, persyaratan kandungan lokal, dan praktik pengadaan publik; ataupun kebijakan non proteksionisme dalam rangka melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, dan tumbuhan, serta menjaga lingkungan di negara mereka, seperti persyaratan perizinan, pengemasan, dan pelabelan, aturan sanitasi makanan, inspeksi makanan, tumbuhan dan hewan (Deardorff, 2012). Berbagai trade barrier Strategi Percepatan Ekspor Produk Halal Usaha Kecil Dan Menengah Indonesia
pada akhirnya menghambat arus ekspor ke negara tersebut, terutama dari UKM yang memiliki kemampuan yang lebih terbatas dibandingkan eksportir usaha besar dalam mengatasi berbagai hambatan tersebut. Tabel 7 Tarif Produk Manufaktur Ekspor Pilihan Indonesia ke beberapa negara Muslim Negara Tarif (%) >0-5 Contoh Produk Staple fibres of viscose rayon; Cotton, carded or combed >5-10 Parts of slide fasteners, Single cotton yarn Bangladesh >10-20 Margarine (excluding liquid); Food preparations, n.e.s. >20 Soap in the form of flakes; Woven fabrics of cotton 0 Oilcake and other solid residues; Parts of slide fasteners; Essential oils, whether or not terpeneless >0-5 Multiple "folded" or cabled yarn containing >= 85% polyester staple fibres; Cocoa powder; Filament yarn of nylon or other polyamides >5-10 Woven fabrics of yarn containing >= 85% by weight of non-textured polyester Turki filaments; Flat-rolled products of stainless steel, of a width of >= 600 mm; Men's or boys' trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts of cotton >10-20 Sports footwear >20 0 Food preparations, n.e.s; Vegetable fats and oils and their fractions; Tobacco, unstemmed or unstripped Medicaments containing hormones or steroids used as hormones >0-5 Fatty acids Nigeria >10-20 Preparations for sauces and prepared sauces; Men's or boys' trousers, bib and brace >20 overalls Soap and organic surface-active products and preparations; Surface-active preparations, washing preparations Sumber: Trademap, diolah Salah satu non-tariff measure yang jamak dilakukan adalah mengenakan berbagai standar produk, baik yang bersifat wajib, umum, ataupun yang bersifat khusus. Penerapan berbagai jenis standar yang berbeda-beda antara satu negara dengan negara lain tersebut menjadi salah satu kendala produsen ekspor, termasuk UKM ekspor untuk menembus pasar-pasar ekspor yang potensial. Berikut ini adalah beberapa standar yang lazim dikenakan oleh negara- negara importir terhadap produk- produk makanan dan tekstil, yang menjadi komponen utama ekspor halal UKM Indonesia. Strategi Percepatan Ekspor Produk Halal Usaha Kecil Dan Menengah Indonesia 59 a h a s U l a l a H k u d o r P r o p s k E n a t a p e c r e P a i s e n o d n I h a g n e n e M n a D l i c e K i g e t a r t S
60 a h a s U l a l a H k u d o r P r o p s k E n a t a p e c r e P a i s e n o d n I h a g n e n e M n a D l i c e K i g e t a r t S Produk Makanan Tekstil Standar Wajib Residu Pestisida Kontaminan Kontaminasi Mikrobiologi Aditif, Enzim, dan Perasa Pengemasan Pelabelan Ketentuan Keamanan Produk Bahan Kimia Aturan Bahan dari Tanaman Liar atau Hewan Pengemasan Pelabelan Tabel 8 Standar Wajib Penjelasan Batas maksimal residu yang boleh ada pada makanan, seperti Aldicarb, Endosulfan, Imidacloprid Batas maksimal kontaminan tertentu (barang yang tidak dikehendaki tercampur) pada makanan, seperti Zinc, Copper, Mercury, Tin Kriteria mikrobiologi yang tidak diperbolehkan pada produk makanan, seperti E-Coli, Salmonella, Yeast Daftar aditif, enzim, dan perasa yang diizinkan penggunaannya dalam bahan makanan, seperti monosodium glutamate (MSG) Bahan baku yang diperbolehkan bersentuhan dengan makanan, khususnya pada kemasan makanan individu atau jumlah besar (bulk) Persyaratan informasi pelabelan pada produk makanan, termasuk label yang menguraikan kandungan gizi dan bahan baku yang menyebabkan alergi bagi konsumen Masing-masing negara memiliki ketentuan mengenai keamanan produk tekstil, seperti kemudahan terbakar, kemudahan tersobek, atau keamanan untuk anak kecil Daftar bahan kimia yang tidak diperbolehkan pada produk tekstil Daftar tanaman liar atau hewan yang tidak diperbolehkan untuk dijadikan bahan dalam produk tekstil (seluruh atau sebagian) Standar bahan kemasan yang diperbolehkan untuk produk tekstil individu atau jumlah besar (bulk) Standar pelabelan pada produk tekstil yang biasanya berkaitan dengan komposisi bahan, penamaan bahan, lokasi produk, serta instruksi pencucian dan penyimpanan Sumber: UKM Indonesia Strategi Percepatan Ekspor Produk Halal Usaha Kecil Dan Menengah Indonesia
Tabel 9 Standar Umum Produk Jenis Standar Umum Tujuan Makanan Tekstil Sistem Pertanian Makanan Sistem Manufaktur Makanan Sistem Manajemen Kualitas Sistem Manajemen Lingkungan Sistem Ketenagakerjaan Sistem Kesehatan dan Keselamatan Kerja Sistem Manufaktur Tekstil Sistem Manajemen Kualitas Sistem Manajemen Lingkungan Sistem Ketenagakerjaan Sistem Kesehatan dan Keselamatan Kerja Standar Ukuran Menunjukkan bahwa proses pertanian meminimalisir penggunaan bahan kimia dan bertanggung jawab terhadap petani Memastikan keamanan proses produksi, pengemasan, penyimpanan, sampai distribusi produk makanan Secara konsisten mendapatkan kepuasan dari konsumen terhadap produk/jasa Menunjukkan bahwa perusahaan bertanggungjawab terhadap lingkungan Menunjukkan kesejahteraan karyawan dan menunjukkan akuntabilitas sosial Menyediakan tempat kerja yang aman bagi karyawan dengan mengelola risiko kesehatan dan keselamatan kerja Mempromosikan proses manufaktur yang legal, manusiawi, dan etis pada produk pakaian, alas kaki, dan tekstil lainnya Secara konsisten mendapatkan kepuasan dari konsumen terhadap produk/jasa Menunjukkan bahwa perusahaan bertanggung jawab terhadap lingkungan Memastikan kesejahteraan karyawan dan menunjukkan akuntabilitas sosial Menyediakan tempat kerja yang aman bagi karyawan dengan mengelola risiko kesehatan dan keselamatan kerja Memastikan ukuran produksi tekstil sesuai yang dibutuhkan konsumen Memastikan preferensi konsumen dalam pencucian produk tekstil terpenuhi Standar Pencucian Sumber: UKM Indonesia Strategi Percepatan Ekspor Produk Halal Usaha Kecil Dan Menengah Indonesia Standar yang paling diakui GLOBAL G.A.P HACCP, GMP, ISO 22000, FFSC 22000, BRC Global Standards ISO 9001 ISO 14001 SA 8000 OHSAS 18001 WRAP ISO 9001 ISO 14001 SA 8000 OHSAS 18001 Standar di negara tujuan, ISO 10652: 1991 ISO 3758: 2012 61 a h a s U l a l a H k u d o r P r o p s k E n a t a p e c r e P a i s e n o d n I h a g n e n e M n a D l i c e K i g e t a r t S
62 a h a s U l a l a H k u d o r P r o p s k E n a t a p e c r e P a i s e n o d n I h a g n e n e M n a D l i c e K i g e t a r t S Tabel 10 Standar Khusus Jenis Standar Khusus Tujuan Standar yang paling diakui Makanan Organik Fairtrade Rainforest Alliance Keanekaragaman Hayati (Biodiversity) Halal Kosher Memastikan proses pertanian hingga pengolahan dilakukan dengan metode organik, seperti menghindari penggunaan kimia dan GMO Memastikan perdagangan yang etis dan adil terhadap para petani dan UMKM di negara-negara berkembang Memastikan bahwa produk menggunakan sistem pertanian yang berkelanjutan Memastikan bahwa proses pertanian hingga pengolahan dilakukan dengan metode yang menjaga ekosistem Memastikan kepada konsumen muslim bahwa produk diproduksi sesuai metode halal Memastikan kepada konsumen Yahudi bahwa proses produksi sesuai metode Kosher Memastikan bahwa produk tidak mengandung atau terkontaminasi gluten EU Organic, USDA Organic, IFOAM, sertifikat lainnya di masing-masing negara Fairtrade International, Fairtrade Ecocert, Fair for Life Rainforest Alliance International (terintegrasi dengan UTZ) Demeter, Forest Garden Products Sertifikat Halal di masing- masing negara Kosher Check, OK Kosher Gluten Free Gluten-Free Certification Organisation (GFCO) Vegan Memastikan bahwa produk hanya mengandung bahan nabati saja Vegan.org Kopi Memastikan bahwa kopi ditanam dan diolah dengan sistem berkelanjutan C.A.F.E Practices, Nespresso AAA, 4C Makanan Spesifik Ikan dan Seafood Memastikan proses penangkapan ikan dan seafood menggunakan sistem yang ramah lingkungan MSC (Marine Steawardship Council), ASC (Agriculture Stewardship Council) Gula Rempah-rempah Memastikan bahwa produk gula diolah dengan sistem yang berkelanjutan Memastikan pertanian dan pengolahan rempah-rempah memakai sistem berkelanjutan Bonsucro Sustainable Species Initiative Sumber: UKM Indonesia Selain prosesnya relatif rumit bagi sebagian UMKM, penerapan standar- standar di atas yang dibuktikan dengan sertifikat membutuhkan biaya yang relatif mahal bagi sejumlah UMKM. Sebagai contoh, untuk mendapatkan Sertifikat ISO 9001:2008, HACCP, atau ISO 22000, biaya yang dikeluarkan Strategi Percepatan Ekspor Produk Halal Usaha Kecil Dan Menengah Indonesia
dapat mencapai Rp25 juta, atau bahkan bisa lebih mahal bergantung tingkat kecepatan di dalam mendapatkan sertifikasi tersebut. Tabel 11 merupakan contoh tarif yang dikenakan oleh Balai Besar Industri Agro (BBIA) Kementerian Perindustrian. Khusus untuk eksportir halal, salah kendala yang mereka hadapi adalah adanya perbedaan standar halal yang berlaku di negara-negara tujuan ekspor. Beberapa negara bahkan tidak mengakui beberapa sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh suatu lembaga dari negara lain. Produk-produk halal yang diekspor oleh UKM dan telah mendapatkan sertifikasi halal dari BPJPH, belum tentu diakui oleh negara-negara tujuan ekspor yang mensyaratkan adanya sertifikasi halal. Oleh sebab itu, tanpa adanya perjanjian kerja sama atau mutual recognision aggrement (MRA) terkait dengan standar halal antara negara asal barang dan negara tujuan barang, kelancaran ekspor akan terhambat dan akan mengurangi daya saing produk ekspor, terutama UKM, sebab mereka harus melakukan sertifikasi ulang di negara tujuan ekspor. Tabel 11 Tarif Sertifikasi Balai Besar Industri Agro (BBIA) Kementerian Perindustrian No Jenis Layanan Satuan Harga (Rp) 1 Biaya permohonan per permohonan Rp 500.000 2 Audit kecukupan per permohonan Rp 1.000.000 3 Proses Sertifikasi per permohonan Rp 1.800.000 4 5 6 7 8 Audit Surveillance Sertifikasi ISO 9001:2008 / HACCP/ ISO 22000 (2 man/days) Sertifikasi ISO 9001:2008/ HACCP/ ISO 22000 (6 man/days) Sertifikasi Gabungan ISO 9001:2008 & SNI & HACCP (12 man/days) Sertifikasi Gabungan ISO 9001:2008 dengan SNI atau gabungan HACCP dengan SNI (6 man/days) Sertifikasi Gabungan SNI & ISO 9001 & HACCP & ISO 22000 (14 man/days) Per perusahaan Per perusahaan Per perusahaan Per perusahaan Per perusahaan Rp 5.000.000 Rp 16.000.000 Rp 39.000.000 Rp 23.000.000 Rp 50.000.000 Sumber: Balai Besar Industri Agro (BBIA) Kementerian Perindustrian b) Kurangnya jumlah perjanjian perdagangan dengan negara tujuan potensial ekspor halal, termasuk Mutual Recognition Agreement (MRA) Sertifikat Halal Berdasarkan data kementerian Perdagangan, hingga 2019, Indonesia baru memiliki 14 perjanjian PTA/FTA/CEPA. Perjanjian tersebut mencakup perjanjian bilateral dengan Jepang, Pakistan, Chile, EFTA, Strategi Percepatan Ekspor Produk Halal Usaha Kecil Dan Menengah Indonesia 63 a h a s U l a l a H k u d o r P r o p s k E n a t a p e c r e P a i s e n o d n I h a g n e n e M n a D l i c e K i g e t a r t S
64 a h a s U l a l a H k u d o r P r o p s k E n a t a p e c r e P a i s e n o d n I h a g n e n e M n a D l i c e K i g e t a r t S Australia, dan Mozambik. Ada pula perjanjian perdagangan yang dilakukan Indonesia dalam lingkup ASEAN, yaitu dengan ASEAN, Jepang, India, Australia dan New Zealand (AANZ), China, dan Hong Kong. Perjanjian- perjanjian tersebut meliputi 22 negara mitra dagang Indonesia. Dari jumlah tersebut, perjanjian yang telah diimplementasikan dan dapat dimanfaatkan baru sembilan perjanjian, yaitu Jepang, Pakistan, Chile. Sementara itu, sebagai bagian dari ASEAN, perjanjian tersebut meliputi ATIGA, ASEAN-India, ASEAN- Jepang, ASEAN-Korea, ASEAN- China, dan ASEAN-Australia-New Zealand (AANZ) (Kemendag, 2020). Dari data tersebut tampak bahwa kerja sama tersebut belum menjangkau beberapa negara-negara potensial, seperti negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara, seperti yang disebutkan pada bab sebelumnya. Padahal, dengan melakukan perjanjian perdagangan dengan negara-negara tersebut berbagai fasilitas ekspor dapat dimanfaatkan untuk mendorong ekspor ke negara-negara tersebut, termasuk produk-produk halal yang diproduksi oleh UMKM. Meskipun demikian, assesment mengenai cost and benefit dampak perjanjian tersebut perlu dibuat secara matang sehingga tidak menyebabkan kerugian bagi perekonomian domestik, khususnya bagi UMKM. Khusus untuk produk ekspor halal, salah satu kendala yang masih dijumpai oleh para eksportir adalah masih adanya penolakan terhadap sertifikasi halal yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang di Indonesia. Akibatnya produk ekspor tersebut harus mendapatkan sertifikasi halal dari negara itu agar dapat memasuki pasar ekspor tersebut sehingga biaya yang dikeluarkan menjadi lebih banyak. Selain bertujuan sebagai non-tariff barriers, adanya perbedaan mazhab mengenai standar halal yang berbeda- beda antara satu lembaga dengan lembaga lain. Tanpa adanya upaya memperluas kerja sama untuk saling mengakui perbedaan standar tersebut (Mutual Recognition Agreement), maka kemampuan penetrasi ekspor produk halal akan menjadi lebih terbatas. c) Belum tersedia data volume perdagangan luar negeri produk halal, termasuk yang diproduksi oleh UMKM Salah satu kendala untuk menilai perkembangan ekspor UMKM halal adalah belum adanya data yang secara khusus mencatat perdagangan luar negeri, baik ekspor ataupun impor, berdasarkan klasifikasi barang-barang yang masuk kategori produk halal ataupun tidak. Dalam dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) belum ada keharusan untuk menginformasikan bahwa barang yang diekspor adalah produk halal yang telah mendapatkan sertifikasi halal ataupun tidak. Dampaknya, volume Strategi Percepatan Ekspor Produk Halal Usaha Kecil Dan Menengah Indonesia
dan nilai produk-produk halal yang diekspor ke negara lain belum tercatat dengan baik. Padahal, jika sistem pendataan tersebut diwujudkan maka akan ikut membantu pemerintah untuk mengetahui seberapa banyak produk- produk ekspor yang bersertifikasi halal yang beredar di pasar dunia. Hal ini akan sejalan dengan arahan Wakil Presiden yang ingin mewujudkan Indonesia sebagai Pusat Produsen Produk Halal Dunia dapat diukur capaiannya dengan baik. 4.2.4 Source of Export Financing dan Financial Transaction a) Masih terbatasnya pembiayaan Syariah untuk membantu masalah keterbatasan modal UKM Ekspor pembiayaan ekspor adalah memberikan penugasan pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) untuk membantu pembiayaan ekspor, termasuk UMKM. Namun, pembiayaan lembaga tersebut untuk UKM, terutama yang berdasarkan prinsip syariah masih kurang. Hal tersebut ditandai dengan masih rendahnya utilitas pemanfaatan berbagai fasilitas yang disediakan oleh lembaga itu. Pada tahun 2019 realisasi pembiayaan untuk Usaha Kecil Menengah Ekspor (UKME) mencapai Rp 14,1 triliun (15,6 persen) dari total pembiayaan senilai Pembiayaan Rp 90,4 triliun. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 15,4 triliun dari total pembiayaan sebesar Rp 97,8 triliun (Indonesia Eximbank, 2020). Salah satu solusi yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu Gambar 27 Pembiayaan LPEI untuk Usaha Kecil Menengah Ekspor (UKME) Outstanding Pembiayaan Segmen UKME Porsi terhadap Total Pembiayaan LPEI 20 18 15.0% 15.8% 15.6% 18% 16% h a p u R n u i i l i r T 16 14 12 10 8 6 11.0% 9.7 13.0% 12.0 16.0 15.5 14.1 14% 12% 10% 8% 6% 4 4% 2 2% 0 0% 2016 2017 2018 2019 2020 Sumber: LPEI Strategi Percepatan Ekspor Produk Halal Usaha Kecil Dan Menengah Indonesia 65 a h a s U l a l a H k u d o r P r o p s k E n a t a p e c r e P a i s e n o d n I h a g n e n e M n a D l i c e K i g e t a r t S
66 a h a s U l a l a H k u d o r P r o p s k E n a t a p e c r e P a i s e n o d n I h a g n e n e M n a D l i c e K i g e t a r t S b) Rendahnya literasi teknologi informasi UKM untuk mendukung kegiatan ekspor Meskipun perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi berkembang dengan sangat cepat, namun sebagian kalangan, termasuk pelaku UKM masih mengalami kendala dalam memanfaatkan berbagai teknologi yang tersedia yang dapat mendukung perkembangan usaha mereka termasuk dalam melakukan ekspor ke negara lain. Di antaranya adalah kesulitan dalam memanfaatkan e-commerce baik yang bersifat lokal ataupun global yang dapat memperluas jangkauan pemasaran mereka. Sebagian mereka juga mengalam kesulitan untuk memanfaatkan berbagai informasi digital untuk membantu mereka melakukan market research. Perkembangan digital payment yang semestinya mampu mengefisienkan transaksi bisnis UKM pada kenyataannya, belum dimanfaatkan secara maksimal oleh para pelaku UKM, termasuk yang memiliki orientasi ekspor. Rendahnya literasi terhadap teknologi informasi tersebut antara lain disebabkan oleh belum meratanya akses jaringan internet yang handal di beberapa wilayah di Indonesia. Strategi Percepatan Ekspor Produk Halal Usaha Kecil Dan Menengah Indonesia
BAB 5 STRATEGI PERCEPATAN EKSPOR HALAL UKM 05 STRATEGI PERCEPATAN EKSPOR HALAL UKM Strategi Percepatan Ekspor Produk Halal Usaha Kecil Dan Menengah Indonesia 67 a h a s U l a l a H k u d o r P r o p s k E n a t a p e c r e P a i s e n o d n I h a g n e n e M n a D l i c e K i g e t a r t S
68 a h a s U l a l a H k u d o r P r o p s k E n a t a p e c r e P a i s e n o d n I h a g n e n e M n a D l i c e K i g e t a r t S Sebagaimana dipaparkan pada bagian awal laporan ini, tujuan kajian ini adalah untuk mengidentifikasi potensi ekspor produk halal UKM pada tiga sektor utama, yaitu makanan dan minuman, sektor tekstil dan fesyen, dan sektor farmasi kosmetik. Ketiga sektor ini memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan, baik dari sisi potensi produksi domestik maupun potensi pasar ekspor. Berdasarkan kriteria yang dipaparkan pada bab dua terdapat beberapa negara yang memiliki potensi pengembangan ekspor produk halal ketiga kelompok komoditas di atas. Negara-negara potensial tujuan ekspansi untuk produk makanan dan minuman halal Indonesia, di antaranya: China, Perancis, Kanada, Arab Saudi, Malaysia, Thailand, Turki, Filipina, Bangladesh, Nigeria, Kenya dan Kamboja. Kemudian, negara potensial sebagai target pasar produk-produk farmasi dan kosmetik halal dari Indonesia, yaitu China, Italia, Spanyol, India, Filipina dan Nigeria. Adapun negara potensial untuk tujuan pemasaran produk-produk tekstil Halal dan fesyen muslim antara lain China, Rusia, Bangladesh dan India. kontribusi terhadap PDB yang mencapai 61 persen. Meskipun demikian, kontribusi ekspor UMKM baru sebesar 14,7 persen. bahkan jika merujuk pada data Kementerian Perdagangan, meskipun jumlah pelaku ekspor UKM mencapai 83 persen dari total eksportir pada Januari-September 2020, namun kontribusi mereka dari sisi nilai hanya sebesar 4,4 persen, sementara sisanya disumbangkan oleh eksportir usaha besar. Pangsa pasar tersebut diperkirakan akan semakin membaik sejalan dengan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah melalui berbagai kementerian dan Lembaga untuk meningkatkan peran UKM dalam melakukan ekspor produk-produk halal, seperti yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Agama, Bank Indonesia, dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Pada bab empat dipaparkan beberapa kendala yang dihadapi oleh UKM dalam melakukan ekspor, yang dibagi menjadi empat kategori, yaitu: UKM merupakan salah satu skala usaha yang memiliki potensi sangat besar yang dapat didorong untuk mempercepat pengembangan ekspor halal Indonesia. Seperti dipaparkan pada bab tiga, UMKM memberikan kontribusi yang signifikan pada perekonomian domestik, seperti a) Aspek marketing dan market access for halal products, yaitu: peran ITPC belum optimal dibandingkan dengan besarnya pasar negara tujuan ekspor potensial, rendahnya kemampuan UKM dalam menganalisis market trends di negara-negara tujuan ekspor produk halal. Strategi Percepatan Ekspor Produk Halal Usaha Kecil Dan Menengah Indonesia
b) Aspek halal products, production process dan technology, terdapat beberapa kendala seperti: sebagian produk ekspor UKM halal belum memilih produk-produk yang memiliki keunikan, khususnya yang memiliki keunggulan komparatif, program pendampingan yang belum sesuai dengan kebutuhan UKM ekspor, biaya logistik yang tinggi untuk mendistribusikan produk ekspor, kurangnya warehouse untuk mendistribusikan produk ekspor UKM, dan ketersediaan bahan baku lokal yang terbatas. c) Aspek export legal issues dan product certification, terdapat beberapa kendala yaitu: kesulitan dalam memenuhi persyaratan sertifikasi produk negara tujuan ekspor, kurangnya jumlah perjanjian perdagangan dengan negara tujuan potensial ekspor halal, termasuk Mutual Recognition Agreement (MRA) Sertifikat Halal, belum tersedia data volume perdagangan luar negeri produk halal, termasuk yang diproduksi oleh UMKM. d) Aspek source of export financing dan financial transaction beberapa kendala UKM adalah masih terbatasnya pembiayaan Syariah untuk membantu masalah keterbatasan Strategi Percepatan Ekspor Produk Halal Usaha Kecil Dan Menengah Indonesia modal UKM Ekspor, masih rendahnya literasi teknologi informasi UKM untuk mendukung kegiatan ekspor. Oleh karena itu, berbagai kendala yang menghambat percepatan ekspor halal UKM tersebut di atas membutuhkan penguatan koordinasi berbagai pemangku kepentingan khususnya kementerian dan lembaga yang terkait. Meskipun berbagai upaya perbaikan terus dilakukan, namun terdapat beberapa hal yang memerlukan perhatian yang lebih besar. Beberapa strategi percepatan tersebut dijelaskan singkat pada bab ini. Strategi tersebut diperoleh berdasarkan hasil kajian KNEKS yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pihak pemerintah terkait, pelaku usaha, dan pihak akademisi. Hasil rumusan strategi diselaraskan dengan berbagai inisiatif pengembangan yang dilakukan berbagai Kementerian/Lembaga yang bertugas menangani ekspor. Strategi tersebut dibagi ke dalam empat kelompok besar yaitu: pertama, pemasaran dan akses pemasaran; kedua, produk, proses produksi, dan teknologi; ketiga, aspek legal dan sertifikasi produk; dan keempat, sumber pembiayaan ekspor dan transaksi finansial (Gambar 28). 69 a h a s U l a l a H k u d o r P r o p s k E n a t a p e c r e P a i s e n o d n I h a g n e n e M n a D l i c e K i g e t a r t S
70 a h a s U l a l a H k u d o r P r o p s k E n a t a p e c r e P a i s e n o d n I h a g n e n e M n a D l i c e K i g e t a r t S Gambar 28 Quick Win Strategies Percepatan Ekspor Halal UKM Sumber: KNEKS Berikut urgensi dari Strategi Percepatan Ekspor UKM Ekspor Industri halal: a. Penguatan koordinasi ekspor. Variable utama ini dianggap sebagai faktor penting dalam meningkatkan peran UKM berdasarkan dukungan faktor eksternal (external determinants). Kementerian/Lembaga beserta pelaku UKM Ekspor dan pemangku kepentingan terkait lainnya dalam mengakselerasi UKM ekspor industri halal harus mengoptimalkan empat (4) variable utama, yaitu: (i) akses pasar, (ii) produk unggulan dan teknologi produksi; (iii) legalitas dan sertifikasi; dan (4) sumber pendanaan; Empat variabel utama dalam pengembangan kebijakan percepatan UKM Ekspor Industri Halal mengacu kepada sumber- sumber teoritis, riset terkini, opini responden ahli (expert panel) dan rapat koordinasi yang dilakukan KNEKS dengan Kementerian /Lembaga yang bertugas menangani b. Penguatan koordinasi Pemerintah di bidang pengembangan akses pasar dapat dilakukan melalui optimalisasi: (i) peran perwakilan Indonesia di luar negeri untuk membuka akses pasar produk halal Indonesia; (ii) branding dan marketing produk- produk halal Indonesia di negara tujuan ekspor produk halal; dan (iii) sinergi antar Kementerian dan Lembaga Pemerintahan dalam menata penyelenggaraan/ keikutsertaan pameran produk Indonesia di luar negeri; Hasil kajian KNEKS menginformasikan bahwa perlunya mengoptimalkan peran Atase Strategi Percepatan Ekspor Produk Halal Usaha Kecil Dan Menengah Indonesia
Perdagangan dan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) untuk menyediakan market intelligence dan business matching, Penyediaan Indonesian Corners (online & offline) dan iklan di negara-negara tujuan ekspor, dan optimalisasi sinergi antara Kementerian dan Lembaga Pemerintahan dalam menata penyelenggaraan/ keikutsertaan pameran produk Indonesia di luar negeri. Penilaian tiga indikator tertinggi ini berdasarkan pengalaman empiris responden ahli dalam bidang ekspor. Atas dasar ini, ketiga indikator tersebut dapat dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan UKM ekspor industri halal. c. Penguatan koordinasi Pemerintah di bidang pengembangan produk unggulan dan kapasitas produksi dapat dilakukan melalui optimalisasi: (i) program Ekspor Bareng UKM Industri Halal; (ii) produk unggulan halal Indonesia yang memiliki keunikan dibandingkan dengan produk masal yang ada di pasar ekspor global; (iii) program pendampingan UKM ekspor industri halal yang disesuaikan dengan kondisi dan karakter UKM. Hasil kajian memberikan penilaian maksimum kepada indikator perlunya produk unggulan halal Indonesia yang memiliki keunikan dibandingkan dengan produk masal yang ada di pasar ekspor global; Strategi Percepatan Ekspor Produk Halal Usaha Kecil Dan Menengah Indonesia (ii) meningkatkan program pendampingan UKM ekspor industri halal yang disesuaikan dengan kondisi dan karakter UKM; dan (iii) menciptakan rumah produksi bersama produk halal yang telah memenuhi sertifikasi produk dasar (basic specifications) di pasar tujuan ekspor, seperti seperti Good Manufacturing Practice (GMP), Global Food Safety Initiative (GFSI) Certification, Hazard Analisys and Critical Control Point (HACCP), ISO 22000:2018, dan Sertifikasi Halal. Penilaian tiga indikator tertinggi ini berdasarkan pengalaman empiris responden ahli dalam bidang ekspor. Atas dasar ini, ketiga indikator tersebut dapat dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan UKM Ekspor Industri Halal. d. Penguatan koordinasi Pemerintah di bidang legalitas dan sertifikasi dilakukan melalui: (i) pembenahan data volume ekspor UKM produk halal nasional; (ii) peningkatan kerjasama-kerjasama bilateral dengan negara tujuan ekspor; (iii) peningkatan literasi e- commerce & digital marketing UKM produk halal. Kajian KNEKS menginformasikan bahwa responden ahli memberikan penilaian maksimum kepada indikator perlunya menciptakan Kawasan Industri Halal yang telah menyediakan layanan terintegrasi yang memudahkan proses ekspor dari awal sampai akhir (end to end); 71 a h a s U l a l a H k u d o r P r o p s k E n a t a p e c r e P a i s e n o d n I h a g n e n e M n a D l i c e K i g e t a r t S
72 a h a s U l a l a H k u d o r P r o p s k E n a t a p e c r e P a i s e n o d n I h a g n e n e M n a D l i c e K i g e t a r t S meningkatkan kerjasama bilateral dengan negara tujuan ekspor misalnya Mutual Recognition Agreement (MRA) antara BPJPH dengan otoritas sertifikasi halal di negara tujuan ekspor. MRA akan mempercepat proses masuknya produk halal di negara tujuan; dan membenahi data volume UMKM yang sudah ekspor. Hal ini dikarenakan dalam dokumen PEB tidak ada identitas untuk UMKM, sehingga hanya dilihat dari omzet. Penilaian tiga indikator tertinggi ini berdasarkan pengalaman empiris responden ahli dalam bidang ekspor. Atas dasar ini, ketiga indikator tersebut dapat dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan UKM Ekspor Industri Halal. pemerintah untuk (i) menyediakan pembiayaan Syariah UKM Industri Halal; (ii) Meningkatkan pembiayaan berbasis digital untuk UKM Ekspor Industri Halal; dan (iii) optimalisasi literasi dan pembinaan terkait dengan instrumen pembiayaan ekspor kepada para pelaku UKM produk halal. Penilaian tiga indikator tertinggi ini berdasarkan pengalaman empiris responden ahli dalam bidang ekspor. Atas dasar ini, ketiga indikator tersebut dapat dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan UKM Ekspor Industri Halal. Adapun gambaran umum beberapa strategi tersebut dijabarkan sebagai berikut: e. Penguatan koordinasi 5.1.1 Marketing dan Market Access Pemerintah di bidang sumber pendanaan ekspor industri halal dilakukan melalui optimalisasi: (i) peran Lembaga pembiayaan ekspor pemerintah untuk menyediakan pembiayaan Syariah UKM industri halal; (ii) pembiayaan berbasis digital untuk UKM Ekspor Industri Halal; dan (iii) literasi dan pembinaan terkait dengan instrumen pembiayaan ekspor kepada para pelaku UKM produk halal. Kajian KNEKS menginformasikan bahwa responden ahli memberikan penilaian maksimum kepada indikator perlunya meningkatkan peran Lembaga Pembiayaan Ekspor for Halal Products a) Mengoptimalkan peran perwakilan Indonesia di luar negeri untuk meningkatkan promosi ekspor. Quick Win: penguatan peran Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) menjadi trade representative, research & trade advisor. Salah satu Lembaga yang sangat vital dalam membantu pengembangan ekspor Indonesia di luar negeri adalah Atase Perdagangan dan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC). Peran lembaga itu sangat dibutuhkan untuk membantu eksportir domestik dalam melakukan ekspor, Strategi Percepatan Ekspor Produk Halal Usaha Kecil Dan Menengah Indonesia
baik dalam menyediakan market brief pasar ekspor, market intelligence, promosi ekspor, hingga business matching. Namun, seperti yang dipaparkan pada bab sebelumnya, peran kedua lembaga tersebut masih belum optimal. Karena itu, peran-peran strategis lembaga tersebut dapat direvitalisasi. Bukan hanya meningkatkan anggaran dan meningkatkan kualifikasi SDM yang bertugas di lembaga itu, beberapa pendekatan lain dapat dilakukan, seperti menjadikan lembaga itu sebagai lembaga khusus semacam BUMN, memprioritaskan peran mereka di pasar-pasar potensial, hingga memberikan insentif yang berbasis kinerja, seperti peningkatan ekspor, di wilayah kerja mereka. Meskipun demikian, beberapa peran-peran elementer, seperti menyediakan platform informasi yang terbaru, menarik, komprehensif, dan mudah dijangkau oleh para calon eksportir, semestinya dapat dilakukan jika ada perhatian yang lebih besar terhadap lembaga tersebut. Selain itu peran Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) perlu dperkuat menjadi trade representative, berarti ITPC turut memberi nasihat kepada Presiden tentang masalah perdagangan, memimpin negosiasi perdagangan internasional mengawasi penyelesaian perselisihan, tindakan penegakan hukum. ITPC dalam menjalankan tugasnya juga menjalin komunikasi dengan pemerintah, kelompok bisnis, legislator, dan masyarakat umum untuk mengumpulkan masukan tentang masalah perdagangan dan mendiskusikan posisi kebijakan perdagangan Presiden. b) Mengintensifkan branding dan marketing produk-produk halal di luar negeri. Quick Win: Kampanye Produk Halal Indonesia, Value for Everyone. Salah satu program yang dapat dilakukan adalah menyediakan Indonesian Corners (online & offline) dan iklan di negara-negara tujuan ekspor. Pemerintah dapat bekerja sama dengan berbagai kantor-kantor pemerintahan dan BUMN, serta organisasi-organisasi diaspora di negara-negara tujuan ekspor. Di samping itu, optimalisasi industri digital dengan memanfaatkan berbagai platform-platform e-commerce, baik yang dikembangkan oleh swasta maupun pemerintah merupakan bagian yang sangat esensial. Di antara platform marketplace yang disediakan pemerintah adalah Indonesian Corners, yang bersifat online dan offline di berbagai institusi pemerintah dan BUMN yang berada di luar negeri, dan platform InaExport.id. Platform-platform tersebut idealnya dapat ditingkatkan Strategi Percepatan Ekspor Produk Halal Usaha Kecil Dan Menengah Indonesia 73 a h a s U l a l a H k u d o r P r o p s k E n a t a p e c r e P a i s e n o d n I h a g n e n e M n a D l i c e K i g e t a r t S
74 a h a s U l a l a H k u d o r P r o p s k E n a t a p e c r e P a i s e n o d n I h a g n e n e M n a D l i c e K i g e t a r t S perannya hingga dapat mendukung promosi ke negara-negara tujuan ekspor halal secara lebih masif. Pemerintah juga dapat berperan lebih besar untuk memfasilitasi eksportir halal untuk mempromosikan produk-produk mereka di berbagai platform marketplace global, seperti Alibaba, eBay, Amazon, Rakuten. Jalur promosi dan pemasaran lainnya yang juga perlu dioptimalkan adalah memanfaatkan diaspora Indonesia yang tersebar di berbagai negara, khususnya di negara-negara memiliki potensi pasar produk halal yang besar. Mereka dapat diajak bekerja sama bukan hanya sebagai brand ambassador produk-produk halal Indonesia, tetapi juga mengoptimalkan berbagai jaringan dan organisasi yang dimotori oleh diaspora Indonesia yang saat ini tersebar di berbagai negara untuk mengkampanyekan produk-produk halal Indonesia, misalnya dengan menggunakan tagline: Halal Indonesia, Value For Everyone. Di sisi lain, berbagai event-event pameran dagang di berbagai negara merupakan jalur yang paling efektif dalam mempromosikan produk Indonesia di pasar global, produk- produk ekspor UKM halal Indonesia. Event-event yang diselenggarakan oleh pemerintah misalnya Kementerian Koperasi dan UKM yang memfasilitasi stand bagi Koperasi dan UKM di berbagai acara seperti Malaysia International Halal Expo (MIHAS) di Malaysia, Food Hotel Asia (FHA) di Singapura, Manila Fame di Filipina), serta berbagai asosiasi non- pemerintahan, merupakan sarana yang efektif untuk mempromosikan. Salah satu upaya untuk mengoptimalkan manfaat dari event- event tersebut adalah meningkatkan sinergi Kementerian/Lembaga Pemerintahan dalam menata penyelenggaraan dan keikutsertaan pameran produk Indonesia di luar negeri, termasuk UKM halal. c) Meningkatkan akses pasar negara tujuan ekspor halal yang potensial. Quick Win: Fasilitasi diaspora Indonesia di 16 negara tujuan ekspor untuk menjadi agregator/importir Beberapa negara di Kawasan Asia, Eropa, Timur Tengah dan Afrika, merupakan pangsa pasar potensial bagi produk-produk halal Indonesia. Untuk produk makanan dan minuman halal Indonesia, di antaranya: China, Perancis, Kanada, Arab Saudi, Malaysia, Thailand, Turki, Filipina, Bangladesh, Nigeria, Kenya dan Kamboja. Kemudian, negara potensial sebagai target pasar produk-produk farmasi dan kosmetik halal dari Indonesia, yaitu China, Italia, Spanyol, India, Filipina dan Nigeria. Adapun negara potensial untuk tujuan pemasaran Strategi Percepatan Ekspor Produk Halal Usaha Kecil Dan Menengah Indonesia
produk-produk tekstil halal dan fesyen muslim antara lain China, Rusia, Bangladesh dan India. Oleh sebab itu, negara-negara tersebut perlu mendapatkan perhatian besar agar ekspor ke negara-negara tersebut dapat tumbuh lebih tinggi. Di antaranya adalah memperkuat peran ITPC di negara itu dalam melakukan promosi produk-produk ekspor, khususnya UKM halal. Selain itu, level kerja sama perdagangan dengan negara-negara tersebut dapat ditingkatkan sehingga hambatan tarif dan non-tarif dapat dikurangi sehingga produk-produk ekspor UKM dapat lebih kompetitif di negara-negara tersebut. Meskipun demikian, kerja sama tersebut dipastikan dapat memberikan keuntungan bagi peningkatan ekspor UKM Indonesia dan tidak berdampak negatif terhadap perkembangan UKM di dalam negeri akibat meningkatnya produk-produk impor. Di samping negara-negara potensial tersebut, beberapa negara yang tersebar di sejumlah kawasan lain juga memiliki potensi untuk memperluas pangsa pasar produk-produk halal. Di antara negara-negara tersebut adalah negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim di kawasan Asia Tenggara, seperti Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina; negara- negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Mesir. Strategi Percepatan Ekspor Produk Halal Usaha Kecil Dan Menengah Indonesia Beberapa negara yang mayoritas berpenduduk muslim, namun memiliki permintaan produk halal yang cukup potensial adalah negara- negara di kawasan Asia Timur, seperti Jepang dan Korea Selatan dan negara-negara di Eropa, Amerika, Australia, dan Rusia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penetrasi tersebut adalah melibatkan diaspora di negara-negara tujuan ekspor tersebut untuk menjadi agregator ekspor atau importir produk-produk halal yang diproduksi oleh UKM nasional. Total ada 16 negara potensial sebagai tujuan ekspansi produk halal. Berdasarkan Keegan & Green (2011) mengidentifikasi empat strategi dalam melakukan ekspansi pasar. Empat strategi ekspansi itu ialah: organik, waralaba, akuisisi perusahaan lain, dan perusahaan patungan. Enam belas negara potensial tersebut memiliki akses masuk pasar yang relatif mudah, sehingga secara akses pasar, negara-negara itu masuk ke dalam strategi Organik atau Waralaba. Distribusi produk atau usaha secara organik dapat dilakukan di Malaysia, Filipina, Bangladesh, Thailand, India, Kamboja, Nigeria, Kenya, Turki dan China karena memiliki kemiripan sosial budaya dengan Indonesia. 75 a h a s U l a l a H k u d o r P r o p s k E n a t a p e c r e P a i s e n o d n I h a g n e n e M n a D l i c e K i g e t a r t S
76 a h a s U l a l a H k u d o r P r o p s k E n a t a p e c r e P a i s e n o d n I h a g n e n e M n a D l i c e K i g e t a r t S Sementara untuk Kanada, Arab Saudi, Rusia, Perancis, Spanyol dan Italia, untuk pengembangan produknya lebih cocok untuk menggunakan strategi waralaba, karena kondisi sosial budayanya yang relatif berbeda jauh dengan Indonesia. 5.1.2 Halal Products, Production Process dan Technology a) Meningkatkan produk unggulan halal Indonesia terutama yang memiliki keunikan. Quick Win: Bantuan penyediaan warehouse di 16 negara tujuan ekspor. Produk halal Indonesia, khususnya makanan dan minuman, tekstil dan fesyen, serta farmasi dan kosmetik memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan produsen dari negara-negara lain, baik dari aspek bahan baku yang melimpah, proses produksi yang kreatif, SDM yang terampil, dan dipengaruhi oleh corak budaya lokal yang unik. Oleh karena itu, salah satu strategi untuk meningkatkan pangsa pasar ekspor halal, khususnya bagi UKM adalah memprioritaskan untuk memproduksi produk-produk yang memiliki keunggulan tersebut dibandingkan dengan produk- produk massal yang ada di pasar internasional, yang dapat dimasuki oleh banyak eksportir dari negara lain. Meskipun demikian, produk- produk tersebut harus tetap memperhatikan aspek kualitas produk yang harus sejalan dengan kebutuhan pasar, kemampuan untuk menyediakan produk (bahan baku, bahan penolong, dan jasa penunjang) secara berkelanjutan dengan kualitas yang stabil, serta kapasitas pasokan yang dapat ditingkatkan di masa mendatang. Dengan demikian, produk yang diekspor tidak hanya memiliki keunggulan dari sisi ekspor, namun memiliki prospek pengembangan secara berkelanjutan di masa mendatang. UKM yang telah melakukan ekspor sering kali terkendala oleh mahalnya biaya logistik, baik secara domestik maupun di negara tujuan ekspor. Kendala logistrik yang kerap dikeluhkan adalah belum tersedianya warehouse bersama di negara tujuan ekspor. Warehouse bersama dapat menjadi penyimpanan sementara hingga produk siap dikirim kepada pembeli di negara tersebut atau negara-negara sekitarnya. Oleh karena itu, penyediaan warehouse bersama yang difasilitasi oleh pemerintah setidaknya di 16 negara tujuan ekspor, dapat mengurangi biaya logistik UKM eksportir produk-produk halal sehingga pelaku UKM dapat meningkatkan pangsa pasarnya secara berkelanjutan di negara tujuan ekspor. Strategi Percepatan Ekspor Produk Halal Usaha Kecil Dan Menengah Indonesia
b) Menyediakan program pendampingan yang terintegrasi berdasarkan kondisi UKM. Quick Win: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia (DESK BI), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), dan Kementerian BUMN menyediakan Coaching & Mentoring Ekspor Produk Halal bersama Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia (BB PPEI). Kondisi UKM yang sangat beragam dari sisi kapasitas usaha, kategori produksi, hingga kesiapan ekspor, membutuhkan dukungan dari pihak stakeholders yang juga berbeda-beda. Dalam konteks pengembangan ekspor halal UKM, salah satu program yang dibutuhkan adalah program pendampingan yang sesuai dengan kesiapan ekspor UKM, baik yang masuk dalam kategori UKM Eksportir, Siap Ekspor, dan Menuju Ekspor. UKM yang menuju ekspor misalnya lebih banyak membutuhkan dukungan dari aspek mendapatkan izin usaha dan peningkatan kualitas produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar ekspor, termasuk pengemasan yang berstandar internasional. Adapun UKM yang siap ekspor lebih banyak membutuhkan pendampingan dari aspek teknis dalam mengakses pasar ekspor, di antaranya: mengurus dokumen ekspor, dan mengakses Strategi Percepatan Ekspor Produk Halal Usaha Kecil Dan Menengah Indonesia beberapa fasilitas kemudahan ekspor yang disediakan pemerintah, seperti membantu mendapatkan Surat Keterangan Asal (SKA) untuk mendapatkan penurunan atau pembebasan tarif bea masuk di negara tujuan ekspor; mengurus izin ekspor tertentu; membantu mengetahui kriteria barang ekspor, tracking ekspor, lartas, dan informasi lainnya; mendapatkan bantuan dari perwakilan dagang Indonesia, seperti atase perdagangan dan ITPC di berbagai negara; dan membantu mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan, khususnya yang berbasis syariah. Salah satu aspek teknis yang dapat dilakukan untuk meningkatkan potensi produk ekspor halal UKM adalah mendorong stakeholder terkait untuk mendukung pengembangan ekspor UKM, antara lain DESK BI, LPEI dan BUMN untuk menyediakan coaching dan mentoring ekspor produk halal bersama dengan BB-PPEI. c) Mendukung ekosistem pengembangan UKM Ekspor melalui Rumah Produksi Bersama, kluster produk halal, dan Kawasan Industri Halal. Quick Win: Kementerian BUMN dan Kemenkop & UKM menyediakan Rumah Produksi Halal Bersama untuk ekspor. 77 a h a s U l a l a H k u d o r P r o p s k E n a t a p e c r e P a i s e n o d n I h a g n e n e M n a D l i c e K i g e t a r t S
78 a h a s U l a l a H k u d o r P r o p s k E n a t a p e c r e P a i s e n o d n I h a g n e n e M n a D l i c e K i g e t a r t S Salah satu kendala ekspor UKM halal adalah biaya produksi, logistik, pemasaran, dan manajemen ekspor yang relatif mahal. Kendala tersebut dapat diatasi antara lain dengan melalui kolaborasi UKM yang berorientasi ekspor pada level yang teknis, seperti program ekspor bersama, pengembangan klaster- klaster UKM berorientasi ekspor halal, hingga menggandeng Kawasan Industri Halal yang memfasilitasi UKM yang berorientasi ekspor. Rumah Produksi Bersama juga akan membantu UKM berproduksi sesuai standar ekspor, mendapatkan sertifikasi lebih mudah, dan mampu menjaga keberlanjuran produksi. disebabkan oleh mahalnya biaya untuk mendapatkan sertifikasi tersebut. Pemerintah memang telah memberikan insentif kepada UKM untuk mendapatkan sertifikasi halal, namun pemerintah perlu membedakan UKM yang berorientasi ekspor dan yang berorientasi pasar domestik. UKM berorientasi ekspor perlu diberikan proses sertifikasi yang lebih cepat dan pemberian insentif fiskal yang lebih besar untuk mendapatkan kemudahan dalam memenuhi berbagai macam standar pasar ekspor. b. Menciptakan Kawasan 5.1.3 Export Legal Issues dan Product Certification a. Memberikan insentif kepada UKM siap ekspor untuk mendapatkan sertifikasi agar dapat mengakses pasar ekspor. Quick Win: Prioritas sertifikasi halal bagi UKM Eksportir Produk Halal. Seperti yang dipaparkan pada bab sebelumnya bahwa salah satu kendala ekspor UKM adalah kesulitan dalam memenuhi standar yang ditetapkan oleh negara-negara importir, baik standar yang bersifat wajib, umum, khusus, dan spesifik (seperti GMP, GFSI, HACCP, ISO 22000:2018, dan Sertifikasi Halal). Kesulitan tersebut terutama Industri Halal yang memiliki keterkaitan supply chain dengan UKM Ekspor Halal. Quick Wins: Pengembangan KIH yang menyediakan fasilitas end-to-end bagi UKM Industri Halal Berorientasi Ekspor Salah satu kendala yang dihadapi oleh UKM ekspor halal adalah mahalnya biaya logistik, terbatasnya sarana infrastruktur, seperti warehouse yang tepat untuk menyimpan produk mereka, dan kerumitan di dalam memenuhi berbagai syarat legal untuk melakukan ekspor. Di antara solusi untuk mengatasi hal itu adalah dengan mengembangkan Kawasan Industri Halal (KIH). Pengembangan KIH merupakan Strategi Percepatan Ekspor Produk Halal Usaha Kecil Dan Menengah Indonesia
salah satu strategi yang tidak hanya mendukung pengembangan industri halal, namun juga dapat menjadi penunjang perkembangan ekspor halal, termasuk oleh pelaku UKM. Kawasan Industri sendiri memiliki keunggulan dari aspek sarana dan prasarana penunjang yang lebih lengkap. Selain itu, Kawasan Industri tersebut juga mendapatkan berbagai fasilitas, seperti kemudahan dalam perizinan lahan, ketersediaan infrastruktur, air baku, energi, ketenagakerjaan, perizinan dan pelayanan satu pintu, hingga layanan ekspor yang terintegrasi dari awal sampai akhir (end to end). Sementara KIH memiliki keunggulan tambahan berupa adanya layanan sertifikasi yang terintegrasi di kawasan tersebut dan fasilitas yang mendukung proses produksi dan logistik yang sesuai dengan standar halal. Dengan berbagai insentif tersebut, diharapkan KIH dapat menarik minat industri halal, termasuk UKM, untuk memanfaatkan berbagai fasilitas tersebut, sehingga akan ikut mendukung berkembangnya industri halal, termasuk mendukung pertumbuhan ekspor halal. Meskipun demikian, diperlukan dukungan insentif yang lebih khusus kepada KIH dibandingkan dengan Kawasan Industri pada umumnya sehingga Strategi Percepatan Ekspor Produk Halal Usaha Kecil Dan Menengah Indonesia akan menarik UKM-UKM Halal untuk bergabung ke dalam kawasan industri tersebut yang pada akhirnya akan ikut mendorong peningkatan produk ekspor halal. Pemerintah saat ini telah memberikan izin kepada tiga Kawasan Industri Halal (KIH). Ketiga KIH tersebut adalah Modern Cikande Industrial Estate di Serang (Banten), Safe n Lock Halal Industrial Park di Sidoarjo (Jawa Timur), serta Kawasan Industri Halal Bintan Inti Halal Hub, di Kabupaten Bintan. Kawasan Industri Halal (KIH) Cikande merupakan area yang didesain dengan sistem dan fasilitas untuk mengembangkan industri yang memproduksi produk halal sesuai prinsip syariat. Di KIH Cikande misalnya, fasilitas pendukung yang telah ada dan akan tersedia di KIH tersebut akan mendukung kegiatan produksi dan supply chain yang sesuai dengan prinsip syariat, seperti, proses yang terintegrasi berserta fasilitas pendukung, pusat penelitian dan pengembangan, politeknik teknologi pangan, sistem manajemen mutu halal, lembaga pembiayaan syariat, pelabuhan, dan fasilitas kepabeanan. Sementara itu, KIH Safe n Lock ditargetkan akan menjadi pusat industri halal yang mengakomodasi pelaku UKM. Meskipun demikian, pengembangan KIH tersebut masih memerlukan insentif yang berbeda dengan 79 a h a s U l a l a H k u d o r P r o p s k E n a t a p e c r e P a i s e n o d n I h a g n e n e M n a D l i c e K i g e t a r t S
80 a h a s U l a l a H k u d o r P r o p s k E n a t a p e c r e P a i s e n o d n I h a g n e n e M n a D l i c e K i g e t a r t S Kawasan Industri lainnya, sehingga dapat menarik lebih banyak pelaku UKM halal untuk menjadi tenant di KIH tersebut. Selain tiga Kawasan tersebut, masih ada 11 Kawasan Industri yang sedang mengajukan permohonan KIH ke Kementerian Perindustrian. Dengan demikian, eksportir tidak lagi menghadapi kendala akibat standar halal yang mereka dapatkan di negara asal ditolak di negara tujuan ekspor sehingga mengharuskan mereka melakukan sertifikasi ulang, yang mengakibatkan biaya pemasaran menjadi lebih mahal. c. Mempercepat masuknya produk halal ke negara tujuan melalui Mutual Recognition Agreement (MRA) antara BPJPH dengan otoritas sertifikasi halal di negara tujuan ekspor. Quick Win: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mempercepat penyelesaian MRA Sertifikasi Halal. d. Mengoptimalkan kerja sama perdagangan dengan negara- negara-negara tujuan ekspor. Quick Win: Kementerian Perdagangan bersama BPJPH dan Kementerian Luar Negeri melakukan/meningkatkan perjanjian perdagangan produk halal di 16 negara tujuan ekspor. Secara spesifik, pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), bila diperlukan, menjalin dan memperluas kerja sama dengan 16 negara tujuan ekspor halal, yakni China, Perancis, Italia, Spanyol, Rusia, India, Kanada, Arab Saudi, Malaysia, Thailand, Turki, Filipina, Bangladesh, Nigeria, Kenya dan Kamboja untuk menyepakati Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan otoritas sertifikasi halal mereka, sehingga ekspor produk halal ke negara-negara tersebut menjadi lebih mudah. Di samping itu, BPJPH perlu mempercepat proses pengesahan sejumlah MRA yang sebelumnya telah dibuat LPPOM- MUI dengan negara-negara lain. Sebanyak 16 perjanjian perdagangan (PTA/FTA) yang telah dijalin pemerintah. Namun, seperti yang dipaparkan pada bab sebelumnya, perjanjian perdagangan saat ini belum banyak menjangkau negara- negara potensial ekspor halal, khususnya di kawasan Timur Tengah dan Negara-negara Afrika Utara (MENA). Karena itu, perluasan kerja sama perdagangan dengan negara-negara ekspor halal potensial tersebut berpotensi untuk meningkatkan pangsa pasar Indonesia di negara-negara tersebut. Dengan demikian, hambatan daya saing ekspor Indonesia, termasuk UKM ekspor halal terhambat oleh pengenaan tarif yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara Strategi Percepatan Ekspor Produk Halal Usaha Kecil Dan Menengah Indonesia
pesaing yang menjalin kerja sama perdagangan dengan negara tujuan ekspor tersebut. Kemudian, berdasarkan identifikasi negara potensial, berdasarkan pengembangan Model Keegan & Green (2011), untuk target ekspansi produk-produk halal dari Indonesia untuk produk makanan dan minuman, farmasi dan kosmetik serta fesyen, setidaknya terdapat 16 negara yang memenuhi kriteria sebagai negara yang potensial. Di antaranya adalah: China, Perancis, Italia, Spanyol, Rusia, India, Kanada, Arab Saudi, Malaysia, Thailand, Turki, Filipina, Bangladesh, Nigeria, Kenya dan Kamboja. Hal penting lainya adalah peningkatan literasi pelaku ekspor untuk memanfaatkan fasilitas kerja sama perdagangan tersebut, yang ditandai dengan peningkatan rasio nilai ekspor yang menggunakan Surat Keterangan Asal (SKA) preferensi terhadap total ekspor mengalami peningkatan. Pemerintah sebenarnya telah mendirikan FTA Center yang bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai perjanjian perdagangan bebas yang telah dimiliki Indonesia, sehingga dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha. Oleh sebab itu, sosialisasi FTA Centre kepada para calon eksportir perlu ditingkatkan sehingga pemanfaatan fasilitas perjanjian perdagangan melalui penggunaan SKA preferensi dapat Strategi Percepatan Ekspor Produk Halal Usaha Kecil Dan Menengah Indonesia ditingkat, yang pada tahun 2017 baru sebanyak 35,5 persen. e. Pembenahan data volume ekspor UKM produk halal nasional. Quick Win: Pertukaran data antara DJBC, LNSW dan BPJPH serta pelaporan data produk halal ekspor/impor Ketersediaan data ekspor dan impor produk halal merupakan bagian dari ekosistem yang fundamental mendukung pengembangan industri halal. Data tersebut merupakan dasar untuk mengetahui sejauh mana perkembangan industri halal termasuk dalam transaksi perdagangan luar negeri yang dilakukan oleh pelaku usaha di Indonesia. Perkembangan pencatatan digital yang semakin modern sangat memungkinkah untuk mendata perkembangan transaksi perdagangan tersebut. Apalagi saat ini penyampaian dan pemrosesan dokumen kepabeanan dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor, seperti PIB (Pemberitahuan Impor Barang) dan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) melalui satu pintu, yaitu Indonesia National Single Submission (INSW). Dengan demikian, proses identifikasi produk ekspor produk halal, termasuk kategori eksportirnya, menjadi sangat mudah. Apalagi, sejalan dengan regulasi yang menuntut seluruh produk yang beredar harus 81 a h a s U l a l a H k u d o r P r o p s k E n a t a p e c r e P a i s e n o d n I h a g n e n e M n a D l i c e K i g e t a r t S
82 a h a s U l a l a H k u d o r P r o p s k E n a t a p e c r e P a i s e n o d n I h a g n e n e M n a D l i c e K i g e t a r t S bersertifikat halal, maka pengumpulan data ekspor halal, termasuk yang dilakukan oleh UKM menjadi lebih mudah dilakukan. Sistem pendataan tersebut juga akan membantu pemerintah untuk melakukan penilaian merumuskan strategi yang tepat untuk mendorong kemajuan industri halal di Indonesia. sangat rendah (15 persen). Oleh karena itu, salah satu strategi untuk mendorong pembiayaan LPEI adalah meningkatkan obligatory kepada lembaga itu untuk meningkatkan pangsa pasar pembiayaan kepada Usaha Kecil Menengah Ekspor (UKME), termasuk meningkatkan pembiayaan yang berbasis syariah untuk produk- produk halal. 5.1.4 Source of Export Financing dan Financial Transaction a) Meningkatkan peran lembaga pembiayaan ekspor pemerintah untuk menyediakan pembiayaan Syariah produk halal. Quick Win: LPEI, LPDB dan Lembaga Jasa Keuangan Syariah BUMN memberikan kemudahan pembiayaan ekspor syariah kepada Eksportir dan Importir. Salah satu kendala dari UKM ekspor adalah masalah pembiayaan ekspor. Di sisi lain, peran lembaga keuangan untuk membiayai UKM, khususnya UKM yang berorientasi ekspor masih relatif terbatas. LPDB dan LPEI sering kali dalam menyalurkan pembiayaan memakan proses yang lama dan alokasinya kecil. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, peran LPEI, salah satu lembaga yang ditugaskan untuk melakukan dukungan pembiayaan ekspor pemerintah, dalam mendukung untuk menyediakan pembiayaan ekspor untuk UKM ekspor masih Di samping itu, pemerintah juga bisa fokus pada mendorong sektor perbankan untuk ikut terlibat dalam mendorong memajukan UKM ekspor halal, bukan hanya sebatas memberikan batas minimal penyaluran kredit kepada UMKM, namun lebih spesifik mendorong mereka untuk memberikan kredit untuk tujuan ekspor, termasuk terlibat dalam dalam mendorong kegiatan ekspor. Seperti Kantor Cabang Bank Syariah BUMN di luar negeri yang juga dapat memberikan fasilitas pembiayaan untuk importir yang berada di negara tujuan ekspor. b) Meningkatkan literasi dan pembinaan pelaku ekspor UMKM halal mengenai instrument pembiayaan ekspor serta strategi pembiayaan UKM halal. Quick Win: LPEI, LPDB dan Lembaga Keuangan Syariah BUMN menyediakan modul dan video pelatihan pembiayaan ekspor syariah Strategi Percepatan Ekspor Produk Halal Usaha Kecil Dan Menengah Indonesia
Salah satu kendala UKM ekspor adalah adanya keterbatasan informasi mengenai berbagai fasilitas pembiayaan ekspor yang disediakan oleh pemerintah, sehingga berbagai fasilitas tersebut tidak diserap dengan optimal. Oleh karena itu, di samping mendorong peran lembaga pembiayaan pemerintah (LPEI dan LPDB) baik yang bertujuan membiayai UKM halal dan secara khusus membiayai ekspor, partisipasi pelaku UKM juga perlu didorong melalui peningkatan literasi mereka mengenai berbagai fasilitas tersebut yang disampaikan dalam bentuk modul pelatihan praktis serta video pelatihan yang singkat, padat dan jelas yang dapat diakses pelaku Eksportir dari mana pun dan kapan pun juga. c) Platform pembayaran digital untuk memfasilitasi kegiatan ekspor UKM halal baik melalui pemerintah maupun swasta. Quick Win: Kementerian BUMN menyediakan pembayaran ekspor digital. Pertumbuhan financial technology (fintech) dapat menjadi salah faktor yang dapat mendukung percepatan Strategi Percepatan Ekspor Produk Halal Usaha Kecil Dan Menengah Indonesia ekspor halal pelaku UKM. Layanan fintech misalnya dapat menjadi alternatif pembayaran yang lebih cepat dan sederhana dibandingkan lembaga keuangan konvensional seperti bank. Layanan fintech juga dapat menjadi alternatif bagi pelaku UKM untuk melakukan transaksi yang lebih mudah dan aman. Selain itu, pelaku UKM juga dapat memanfaatkan platform fintech untuk mempermudah mereka dalam mengatur pencatatan transaksi dan laporan keuangan perusahaan. Bahkan, beberapa fintech di dunia saat ini seperti Paypal dan Payoneer dapat digunakan UKM eksportir untuk melakukan transaksi pembayaran lintas negara dengan proses yang lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan transaksi konvensional. Oleh karena itu, peningkatan literasi UKM terhadap fintech yang mendukung kegiatan ekspor menjadi salah satu bagian yang penting dalam mendukung percepatan ekspor halal di Indonesia. 83 a h a s U l a l a H k u d o r P r o p s k E n a t a p e c r e P a i s e n o d n I h a g n e n e M n a D l i c e K i g e t a r t S
84 a h a s U l a l a H k u d o r P r o p s k E n a t a p e c r e P a i s e n o d n I h a g n e n e M n a D l i c e K i g e t a r t S DAFTAR PUSTAKA ASEAN. (2021, October 14). ASEAN Economic Community, HOW viable is investing? Diambil kembali dari Invest in ASEAN: Bappenas. (2018). Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan. Biro Humas Kemendag RI. (2020, January 24). Bertemu Mendag Arab Saudi, Mendag RI Dorong Percepatan Indonesia-GCC CEPA. Diambil kembali dari Kementerian Perdagangan RI: Deardorff, A. (2012). Easing the burden of non-tariff barriers. International Trade Center. Dinar Standard. (2020). State of the Global Islamic Economy Report: Thriving in Uncertainty. Dubai: Salaam Gateway. Emmet, S. (2005). Excellence in Warehouse Management: How to Minimise Costs and Maximise Value. England: John Wiley & Sons, Ltd. Indonesia Eximbank. (2020). Laporan Tahunan 2020: Menjadi Penggerak Pembangunan di Masa Pandemi & Beraspirasi Menuju Resiliensi dengan Agility. Jakarta: Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Jones, J. M. (2020). Country Similarity Index. Diambil kembali dari Objective Lists: Katadata. (2019). Biaya Logistik Indonesia Tertinggi di Asia. Diambil kembali dari Katadata: Keegan, W. J., & Green, M. C. (2011). Global Marketing, Seventh Edition. New Jersey: Pearson Education, Inc. Kemendag. (2020). Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan. KemenkopUKM. (2021). MenkopUKM: Pengembangan Industri Halal harus Sejalan dengan Kebijakan Pro UMKM. Diambil kembali dari Kementerian Koperasi dan UKM: Kemenlu RI. (2021, April 12). Dubes RI Abuja dan Menlu Nigeria Sepakati Pentingnya Peningkatan Kerja Sama Bilateral Indonesia-Nigeria. Diambil kembali dari Strategi Percepatan Ekspor Produk Halal Usaha Kecil Dan Menengah Indonesia
Kedutaan Besar Republik Indonesia di Abuja, Republik Federal Nigeria: KNEKS. (2018). Strategi Nasional Pengembangan Produk Halal Indonesia. Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan SYariah. KNEKS. (2021). Sinergi Akselerasi Pengembangan UMKM Industri Halal. Diambil kembali dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah: industri-halal?category=3 Pew Research Center. (2015). The Future of World Religions: Population Growth Projections 2010-2050. Diambil kembali dari Pew Research Center: Pew Research Center. (2018). How religious commitment varies by country among people of all ages. Diambil kembali dari Pew Research Center: Simlitbangdiklat. (2018). Policy Brief Survei Intensi Masyarakat Muslim dalam Mengonsumsi Produk Halal. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama . Suyatna, H. (2010). Reorientasi Kebijakan UMKM di Era ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA). Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol 13, No 3. doi:10.22146/jsp.10957 Tambunan, T. (2019, January 23). Recent evidence of the development of micro, small and medium enterprises in Indonesia. Journal of Global Entrepreneurship Research, 9:18. doi:10.1186/s40497-018-0140-4 Thomson Reuters & Dinar Standard. (2020). State of the global Islamic economy report 2020/21. Dubai: Thomson Reuters. Wapres RI. (2020). Sambutan Webinar Strategis Nasional Indonesia Menuju Pusat Produsen Halal Dunia. Jakarta: Wakil Presiden Republik Indonesia. Yener, D. (2014). Factors that affect the attitudes of consumers toward halal- certified products in Turkey. Journal of Food Products Marketing, 21, no. 2 (2015): 160-178. Zaroni. (2015). Prinsip-Prinsip Warehousing. Diambil kembali dari Supply Chain Indonesia: Strategi Percepatan Ekspor Produk Halal Usaha Kecil Dan Menengah Indonesia 85 a h a s U l a l a H k u d o r P r o p s k E n a t a p e c r e P a i s e n o d n I h a g n e n e M n a D l i c e K i g e t a r t S
88 a h a s U l a l a H k u d o r P r o p s k E n a t a p e c r e P a i s e n o d n I h a g n e n e M n a D l i c e K i g e t a r t S Strategi Percepatan Ekspor Produk Halal Usaha Kecil Dan Menengah Indonesia