Jurnal Konstruksi Hukum | ISSN: 2746-5055 | E-ISSN: 2809-9648 Vol. 4 No 2 - Juni 2023, Hal.214-219| Tersedia online di DOI: PENJATUHAN SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERKAIT HAK ASASI MANUSIA (STUDI KEJAKSAAN NEGERI BADUNG) Putu Amalia Diva Prasista, Ketut Kasta Arya Wijaya, Luh Putu Suryani Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia Abstrak Hukuman mati adalah suatu hukuman yang sangat berat yang bisa berikan kepada para pelaku kejahatan narkotika di Indonesia. Penerapan hukuman ini di Indonesia masih menjadi perbincangan di antara mata pihak setuju dan tidak setuju. Tujuan penelitian ini adalah Untuk memahami bagaimana penjatuhan hukuman pidana mati terhadap pelaku kejahatan pidana narkotika di Indonesia, Untuk mengetahui bagaimana jika pidana mati jika dilihat dari sudut pandang hak asasi manusia, Untuk mengetahui efektivitas penjatuhan sanksi hukuman mati terhadap pelaku kejahatan pidana narkotika di Indonesia. Penelitian ini memakai metode penelitian campuran yaitu gabungan antara metode penelitian empiris yaitu dengan melakukan wawancara ke Kejaksaan Negeri Badung dan normatif yaitu dengan mengacu kepada Undang-undang yang ada di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan keuletan pemerintah dalam hal menanggulangi kasus narkotika dengan memberlakukan hukuman mati bagi pelaku kejahatan pidana narkotika, walaupun yang nyatanya terjadi ialah semakin bertambahnya angka kasus peredaran gelap narkotika di Indonesia setiap tahunnya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pengenaan suatu hukuman mati bagi pelaku kejahatan narkotika tidak menentang suatu norma tentang perlindungan hak terhadap asasi manusia sehingga dapat dipakai di dalam hukum Indonesia. Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Narkotika, Pidana Mati Abstract The death penalty is a very severe punishment that can be given to drug offenders in Indonesia. The application of this punishment in Indonesia is still a matter of discussion between the eyes of those who agree and disagree. This research raises the issue of how the death penalty is regulated for drug offenders in Indonesia? And what about the imposition of capital punishment against perpetrators of narcotics crimes from a human rights perspective? The purpose of this study is to understand how the death penalty is imposed on perpetrators of narcotics crimes in Indonesia, to find out what if the death penalty is seen from a human rights perspective, to find out the effectiveness of imposing capital punishment on narcotics criminals in Indonesia. This study used a mixed research method, namely a combination of empirical research methods, namely by conducting interviews with the Badung State Prosecutor's Office and normative, namely by referring to the existing laws in Indonesia. The results of the study show the tenacity of the government in tackling narcotics cases by imposing the death penalty for perpetrators of narcotics crimes, even though what is actually happening is the increasing number of cases of illicit drug trafficking in Indonesia every year. The conclusion of this research is that the imposition of a death penalty for narcotics offenders does not contradict a norm regarding the protection of human rights so that it can be used in Indonesian law. Keywords: Death Penalty, Human Right, Narcotics I. PENDAHULUAN Narkotika yaitu suatu bahan berbentuk zat/berbentuk obat-obatan yang bersifat terlarang yang penggunaannya diawasi dan dibatasi dan diatur oleh undang-undang di Indonesia (Hartanto, 2017). Di satu sisi, narkoba adalah suatu jenis obat suatu bahan yang punya manfaat di bidang ilmu praktik kedokteran/bidang kesehatan, namun di sisi lainnya dampak lain dari narkotika juga dapat menimbulkan adiksi atau ketergantungan yang begitu merugikan diri kalau disalahgunakan atau digunakan jika tidak dikendalikan dan diawasi yang dari dokter tertentu. Seperti yang tersirat dalam UU Narkotika tepatnya pada Pasal 1 Angka 1 yang menyatakan bahwa Narkotika adalah berupa suatu obat/zat yang bersumber dari beberapa jenis tanaman maupun yang bukan tanaman, baik dalam 214
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4, No. 2, 2023 bentuk sintetis maupun bentuk semi sintetis, yang dapat menyebabkan hilangnya kesadaran manusia, memberikan sensasi terbang, hilangnya rasa pada tubuh, menghilangkan rasa nyeri di bagian-bagian tubuh tertentu, dan dapat menyebabkan kecanduan yang sangat berat, yang dapat dibagi ke dalam tiga golongan. Disamping berasal dari sebuah tanaman narkotik bisa diracik menggunakan jenis suatu zat kimia atau bersumber bahan suatu kimia yang sering disebut atau dipanggil dengan nama prekursor. Namun dalam dalam hal ini narkotika sudah sangat banyak disalahgunakan sehingga terjadinya kecanduan berlebihan terhadap remaja yang memakai narkotika tersebut. Penegakan suatu sanksi yang berbentuk pidana kepada peredaran secara gelap narkotika harus diperhatikan dengan sangat begitu tegas, penegasan itu sudah harus dan semestinya dilakukan disebabkan penyebaran narkotika merupakan bentuk perbuatan haram yang masuk kedalam kejahatan besar yang melawan hukum sehingga dapat ditindak pidana dengan pidana yang berat (Sugiartha I, 2021). Narkotika bisa mempengaruhi kondisi kejiwaan manusia yang menyebabkan gangguan kecemasan, perubahan suasana hati yang ekstrim, gangguan sosial dan halusinasi jika digunakan terus menerus dan tanpa pengawasan pihak medis. Dampak negatif dari kecanduan narkotika sangat besar dan merugikan bagi individu, masyarakat, bangsa maupun negara. Indonesia adalah "Negara berkembang", dan perkembangan itu seringkali berkembang bersamaan dengan proses untuk penyesuaian terhadap diri yang terkadang proses tersebut kadang terjadi secara melenceng dan takseimbang dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan kuatnya "arus globalisasi" yang memang terjadi di Indonesia saat ini, sudah menyebabkan bermacam masalah di setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Seluruh aspek "sosial budaya", "agma", "politic,' "ekonomic", "Pendidikan", "ilmu pengetahuan dan teknologi" mengakibatkan menjadi suatu daerah rawan sebab adanya perubahan yang begitu signifikan itu. Dari sekian banyak aspek itulah terdapat banyak permasalahan yang sangat memprihatinkan terkait perilaku penduduk Indonesia khususnya anak milenial yang terjebak pada penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan nya di Indonesia adalah permasalahan yang memang cukup miriss sebab posisi Indonesia terkini tidak saja menjadi daerah transit ataupun pemasaran narkotika, namun menjadi suatu daerah yang menghasilkan narkotika yang cukup besar adanya. Secara sosial, penyalahgunaan narkotika berdampak pada ketertiban, keamanan dan kenyamanan masyarakat karena dapat meningkatkan angka kriminalitas yang disebabkan oleh para pemakai yang sedang berada dalam pengaruh Narkotika yang dipicu oleh halusinasi dan perubahan suasana hati yang drastis. Penyalahgunaan Narkotika di kalangan masyarakat dewasa ini telah mencapai tingkat yang semakin memprihatinkan (Abdul, 2006). Dewasa ini sudah banyak masyarakat yang paham akan bahaya Narkoba, namun masih saja banyak masyarakat yang menyalahgunakannya. Undang-undang narkoba. Menjelaskan sesungguhnya bahwa generasi milenial sebagai tulang punggung bangsa saat ini sudah terekspos ke dalam pergaulan bebas yang menarik mereka ke dalam aksi peredaran gelap narkotika, yang masing-masing berperan sebagai "pembeli" dan "pengguna" atau yang paling sederhana adalah sebagai tukang kirim. Hal tersebutlah yang biasanya terjadi pada anak usia remaja yang masih polos dengan dihasut dan dijadikan sebagai kambing hitam dan perantara dalam tindak pidana kejahatan ini sebagaimana telah diaturnya dalam UU sistem dalam peradilan anak, sedangkan jika mereka sebagai penderita telah diatur dlm Undang-Undang mengenai restorative justice berkaitan dengan tindak pidana Narkoba terhadap Anak (Sugiartha I, 2022). UUD 1945 tepatnya pada pasal 1 Ayat 3 yang dapat diartikan bahwa Indonesia merupakan suatu negara yang berdasarkan suatu hukum. Negara Hukum yaitu negara yang bukan diperintah oleh orang-orang atau partai-partai tertentu, melainkan oleh hukum (UU serta peraturan lain), sehingga di sistem pemerintahan dalam suatu negara yang berdasarkan hukum ini, hak-hak dari masyarakat memang telah dijamin secara utuh, kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh masyarakat harus terpenuhi secara tunduk terhadap aturan itu dan taat terhadap segala bentuk peraturan pemerintahan serta UU Negara. Di Indonesia, hukuman yang terberat mungkin yang dijatuhkan kepada pelaku para kejahatan pidana berkaitan dengan narkotika yaitu hukuman dengan cara mati, yang peraturannya dalam beberapa pasal diatur UU narkotika, salah satunya Pasal 114 Ayat 2. Sanksi Pidana Mati itu sendiri adalah vonis hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap para tersangka kejahatan extra ordinary crime contohnya dapat seperti kegiatan Terorisme, Pembunuhan, Pemerkosaan, Eksploitasi, Penganiayaan dan Psikotropika sebagai bentuk hukuman terberat terhadap seseorang akibat dari perbuatannya (Oka, 2016). Sesuai dgn UU No. 2/PNPS/1996 No. 38 Tanggal 27/4/1964 mengenai tata cara eksekusi mati di negara Indonesia dilakukan dengan 215
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4, No. 2, 2023 menembak seorang yang memang telah terbukti sebagai narapidana hingga tewas yang dilakukan regu tembak, dilakukan pada area tertentu dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan tersebut (Pasal 2 Ayat 1) (Hamzah, 2010). Sanksi pidana mati telah banyak dijatuhkan kepada para pelaku kejahatan Narkotika, Namun yang sebenarnya terjadi di dalam masyarakat ialah semakin intensifnya hukum diberlakukan, maka semakin meningkat pula angka kriminal yang terjadi di kalangan masyarakat Indonesia (Aflah, 2002). Hal itu menandakan masyarakat tidak menyadari akan bahaya penyalahgunaan narkoba dan kurangnya efek jera yang diberikan oleh Undang-undang Narkotika di Indonesia (Makarao, 2003). Hukuman mati sampai sekarang ini masih menimbulkan perdebatan di dalam masyarakat. Adanya pihak pro dan kontra membuat hukuman mati masih jadi perdebatan hingga saat ini. Sebagian masyarakat yang pro menganggap penjatuhan hukuman mati kepada pelaku kejahatan luar biasa memang sangat tepat agar pelaku kejahatan merasakan efek jera dan merupakan suatu pembelajaran bagi yang lainnya agar tidak melakukan kejahatan yang sama, namun di sisi lain pihak kontra berpendapat bahwa hukuman mati adalah hukuman berat yang melampaui batas kemanusiaan dan melanggar Undang-undang peradilan HAM (Makarao, 2003). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam Undang- Undang Narkotika dan penjatuhan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana Narkotika terkait Hak Asasi Manusia. II. METODE PENELITIAN Menyelesaikan tulisan ilmiah ini, penulis memilih dan menggunakan suatu metode penelitian yang terdiri dari metode penelitian hukum normatife dengan empiris. Metode ini juga sering diberikan nama metode penelitian campuran karena memang terdiri dari dua metode penelitian. Menggunakan metode ini mengartikan permasalahan yang ada dapat diselesaikan dengan menggunakan bahan kepustakaan dan hanya juga dapat diselesaikan dengan metode penelitian secara lapangan (Jonaedi Efendi, 2018). III. HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Pengaturan Tindak Pidana Mati Dalam Undang-Undang Narkotika Hukuman Mati diartikan suatu hukuman yang dikategorikan paling berat yang dapat diberikan untuk seorang narapidana yang timbul akibat dari suatu kejahatan yang memang terbukti ia lakukan berkaitan merebut nyawa milik narapidana. Hukuman mati dibilang hukuman yang paling dan sangat berat dikarenakan tidak ada jenis sanksi yang lebih berat dari eksekusi mati (R.Soesilo, 1960). Pidana mati sudah diatur dalam UU No. 10 KUHP yang notabene bagian dari sistem hukum Indonesia. Proses pelaksanaan hukuman mati di Indonesia bukan sembarangan, sangat pemalu dan cenderung hati hati. Hukuman mati buat untuk pelaku-pelaku pidana yang sangat meresahkan dan merugikan, juga membahayakan bagi keberlangsungan hidup individu dan keamanan serta ketentraman hidup masyarakat Indonesia dan tentunya bagi keamanan negara, seperti kejahatan psikotropika dan narkotika, kejahatan teroris dan pelanggaran berat terhadap kejahatan kemanusiaan lainnya. Indonesia masuk kedalam negara yang tetap mempertahankan dan masih melaksanakan hukuman mati kepada pelaku kejahatan yang tergolong berat/luar biasa untuk diberikan hukuman mati. Selain di KUHP, pengenaan hukuman ini (mati) diatur di perundang-undangan lainnya, seperti UU Psikotropika dan Teori. Eksistensinya ini masih dipertahankan hingga saat ini. Hukuman mati sampai saat ini tetap akan di ancamkan di UU Psikotropika. Hukuman mati dalam UU Psikotropika diantaranya ditulis dalam Pasal 113 ayat (2), lalu pasal 114 ayat (2), lalu pasal 116 ayat (2), lalu pasal 118 ayat (2), lalu pasal 119 ayat (2), lalu pasal 121 ayat (2) dan terakhir pasal 133 ayat (1) (Oka, 2016). Sejatinya tujuan dari penjatuhan sanksi pidana mati sebenarnya dimaksudkan untuk memberikan pelajaran dan efek jera serta rasa takut atau untuk memberikan hukuman yang setimpal terhadap pelaku kejahatan pidana narcotics ini yang notabene merupakan tindak pidana luar biasa, yang dimana hal tersebut berkemungkinan besar dapat mempengaruhi serta merusak moral dan generasi bangsa Indonesia. Dilihat secara yuridis, pengenaan ancaman secara pidana mati tertulis dalam aturan KUHP, dalam aturan ini terdapat enam tindak pidana yang diberikan ancam berupa eksekusi mati. Dapat dilihat pada Pasal 104 KUHP, selain itu pada Pasal 111 Ayat 2 KUHP, dapat ditemukan juga pada 216
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4, No. 2, 2023 Pasal 124 ayat 3 KUHP, Pasal 140 Ayat 4, lalu juga Pasal 340 KUHP dan untuk terakhir Pasal 365 ayat 4 KUH. Selain yang disebutkan dalam aturan KUHP, diluar KUHP, dapat ditemukan terdapat empat aturan undang-undang yang juga memuat suatu ancaman pidana untuk mati, yaitu, UU Tipikor yang termuat pada beberapa aturan pada UU 31/1999, UU Psikotropika, UU Teroris, UU Perlindungan Anak dan perubahannya. 2. Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Terkait Hak Asasi Manusia Indonesia merupakan Negara yang berlandaskan pada hukum. Oleh karena itu segala sesuatu baik tindakan, tuntutan, pengambilan keputusan maupun pelaksanaan dari pada putusan dalam suatu proses hukum harus sejalan dgn hukum yang ada di Indonesia. Pengadilan sendiri tidak dapat memvonis bahwa seseorang itu terbukti bersalah sebelum kesalahan terpidana memang dapat dibuktikan kebenarannya. Untuk membuktikannya pengadilan harus memeriksa ttg tindak kejahatan yang diperbuat dengan cara mengumpulkan banyak sekali bukti sampai diketahui bahwa tersangka tersebut terbukti benar melakukan kejahatan atau melanggar hukum yang berlaku di Indonesia (Anwar, 2016). Hal itu tersirat juga dalam penjatuhan sanksi pidana mati, bahwa pengadilan tidak dapat langsung mengeksekusi terpidana mati, karena terdapat berbagai tahapan yang harus dilalui sebelum seorang terpidana dihukum mati, terpidana akan tetap diberikan hak-haknya sebagai seorang narapidana yaitu hak untuk dapat mengajukan suatu upaya hukum seperti mengajukan "Peninjauan Kembali" (PK) dan mengajukan upaya hukum terakhir yaitu Permohonan Pengampunan Kepada Presiden "(Grasi)". Jika Presiden menerima Permohonan Pengampunan yang diajukan oleh terpidana mati, maka eksekusi mati tidak akan dilakukan, namun jika presiden menolak grasi yang diajukan oleh terpidana mati maka eksekusi mati akan tetap dilakukan. Selain pengajuan "PK" dan "Grasi" hal lain yang harus diperhatikan ketika seseorang akan di eksekusi mati adalah apabila terpidana mati seorang Wanita dan sedang mengandung, maka pidana mati akan ditunda sampai 40 hari semenjak anaknya lahir hal titu sekiranya telah diatur dalam sebuah aturan yang termuat pada pasal 7 Undang-undang No. 2 Pnps Tahun 1964 yang mengatur : "Apabila terpidana mengandung, makna pelaksanaan eksekusi mati boleh dilaksanakan empat puluh hari setelah anak nya dilahirkan". Disamping itu, putusan mahkamah konstitusi nomor 21/PUU-VI/2008 mengatakan untuk cara proses hukuman mati yaitu menembak narapidana sampai mati seperti yang telah direalisasikan dalam sebuah UU No. 02/Pnps/1964 tersebut serta memang tidak bertentangan dengan UUD 1945, dan itu bisa disimpulkan bahwa pelaksanaan pidana mati dengan menembak narapidana sampai mati bukan merupakan pelanggar HAM khususnya hak untuk tidak mendapatkan suatu siksaan sebagaimana yang direalisasikan pada suatu Pasal, yaitu pasal 281 Ayat (1) UUD 1945. Sanksi hukuman Mati ialah suatu bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia lainnya karena penyalahgunaan Narkotika menciptakan kerugian yang begitu besar bagi warga Indonesia dan kehancuran bagi Bangsa dan Negara. Indonesia ialah Negara yang sampai detik ini masih menganut hak asasi manusia di sistem hukumnya. HAM itu ialah hak-hak yang memang dapat dipunyai seseorang bukan karena dia memang manusia. Seluruh manusia tentu mempunyai suatu hak tersebut bukan karena diberikan kepadanya oleh partai-partai tertentu, penduduk atau pemerintah, melainkan karena martabatnya sebagai seorang manusia. Meskipun setiap org melahirkan dgn jenis dan warna kulit yang berbeda, klamin yang berbeda, Bahasa yang beragam, budaya, agama, ras dan suatu kewarganegaraan yang ia tetap mempunyai hak-hak tsb. Hal ini disebut sifat menyeluruh dari suatu yang disebut HAM itu, selain memiliki suatu sifat menyeluruh, hak memang tidak dapat dihapuskan dari dan oleh sebab apapun itu. Mengartikan apapun perbuatan buruk yang diperbuat tetap punya yang disebut suatu hak yang melekat pada dirinya sebagai suatu subjek yaitu manusia. Pengertian HAM dapat diketahui artinya berdasarkan apa yang diatur dalam aturan UU HAM yang ada di Pasal 1 Butir 1 dan UU pengadilan hak asasi manusia pasal 1 butir 1. Berdasarkan dari kedua aturan yang telah dijelaskan itu diinyatakan sesungguhnya HAM itu ialah suatu hak yang memang ada seperti perekat pada diri dari insan manusia, melihat dari hakikat manusia itu yang merupakan makhluk ciptaan dari tuhan yang maha esa yang diberikan akal serta budi serta memiliki hak untuk dihormati, dilindungi serta diberikan kebebasan oleh negara, hukum yang memang sesuatu yang berlaku. 217
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4, No. 2, 2023 Tetapi, dalam kasus ini yang notabene suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia untuk makhluk hidup lainnya, karena jika seseorang menyebarkan narkotika kepada orang lain, maka secara tidak langsung orang yang mengedarkan barang haram tersebut telah merebut hak hidup orang lain secara perlahan dengan memberikan barang berbahaya tersebut kepadanya yang jika barang tersebut disalahgunakan atau digunakan secara terus-menerus sehingga menyebabkan kecanduan dan ketergantungan maka dapat merebut nyawa orang yang memakainya. Oleh karena itu tidak pidana narkotika masuk ke dalam kategori kejahatan yang berat dan oleh karena itu pelaku kejahatan narkotika harus diberikan hukuman yang juga beritagar para pelaku kejahatan merasa takut dan kapok dengan perbuatan yang dilakukannya, pidana mati tidak semata-mata dapat dijatuhkan kepada terpidana karena ia melakukan kejahatan berat, namun vonis hukuman mati telah dipertimbangkan dan dipikirkan secara matang oleh pihak pengadilan atau pihak yang bersangkutan. IV. SIMPULAN DAN SARAN Berdasarkan pada pembahasan yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Simpulan Berdasarkan hasil yang dicapai setelah melakukan penelitian dapat diambil sebuah suatu kesimpulan berupa: Tindak Pidana Narkotika adalah tindakan yang sangat merugikan dan berbahaya dan dapat merugikan banyak pihak, baik untuk negara, masyarakat maupun lingkungan sekitar. Penjatuhan hukuman mati terhadap penjahat Narkotika merupakan hal yang tepat guna memberikan rasa takut, kapok, efek jera dan mencegah semakin maraknya kasus peredaran gelap narkotika. Dengan adanya pelaksanaan eksekusi mati dalam UU Narkotika yang ditetapkan di Negara Indonesia harusnya dapat mengurangi jumlah dari suatu tindakan kejahatan berhubungan dengan narkotika di Indonesia. Pasal- pasal Pidana Mati tersebut selalu diusahakan untuk diganti dengan suatu sanksi pidana lain, yaitu dapat berupa pidana penjara dengan waktu seumur hidup dan atau pidana penjara yang dikatakan dapat sangat lama yaitu 20 thn. Dengan demikian suatu pidana mati tidak dikatakan hanya satu-satunya hukuman pidana yang dikatakan berat tetapi ada juga hukuman yang berat lainnya juga sehingga hukuman mati dapat diterapkan terakhir yang mengartikan bahwa hukuman lainnya tidak mempan diberikan sehingga tidak melanggar apa yang ada dalam HAM yaitu hak yang dimiliki semua orang yaitu hak untuk hidup. Suatu putusan mahkamah konstitusi RI No.21/PUU-VI/2008 menyatakan bahwa hukuman berupa mati yang dimasukkan dalam sanksi di UU Narkotika sudah tidak melanggar hak dasar yaitu hak hidup manusia sebagai apa yang dijamin adanya oleh UUD 1945 sebab tidak adanya suatu bentuk penyiksaan terlebih dahulu sebelum dieksekusi mati sehingga jika bentuk eksekusi berupa penembakan tidak melanggar apa yang disebut hak dasar yaitu hak hidup. tujuan adanya hukuman mati untuk memberikan efek takut atau ketidak beranian orang lain untuk berurusan dengan Narkotika sehingga HAM tetap aman dan terlindung dari bentuk suatu kejahatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan suatu narkotika serta segala bentuk dampak negatifnya. Pemberian efek jera berupa hukuman mati ini diberikan sebagai bentuk terakhir sanksi supaya memberikan efek jera, oleh karena itu pemberian efek jera berupa hukuman mati dirasa paling tepat dilakukan agar seseorang tidak berpikir untuk melakukan perbuatan yang sangat amat merugikan tersebut. 2. Saran Pemerintah hendaknya melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika di kalangan remaja dengan melakukan sosialisasi tentang narkotika ke sekolah-sekolah karena potensi penyalahgunaan Narkotika terbesar merupakan anak remaja. Pemerintah juga hendaknya menerapkan suatu pidana mati sebagai suatu hal pidana khusus/istimewa, pidana mati dapat digantikan dengan hukuman lain seperti pidana untuk seumur hidup atau denda sebesar-besarnya dan tidak menerapkan dari hukuman mati sebagai suatu pidana utama yang diterapkan secara utama, penggunaan pidana mati sebaiknya hanya cuma terhadap suatu perbuatan pidana yang memang berat yang menimbulkan akibat kematian orang lain/ membahayakan dari nyawa manusia dan lain negara saja. Hendaknya kita selalu taat terhadap hukum yang berlaku di Negara Ini, Pemerintah harus lebih tegas menegakan hukuman untuk para pelanggar hukum berat terutama pelanggaran hak asasi manusia agar tercipta kehidupan yang aman dan tentram bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. 218
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4, No. 2, 2023 DAFTAR PUSTAKA Abdul. (2006). Remaja dan Bahaya Narkotika. Jakarta: Prenada Media. Aflah, R. N. (2002). Barang bukti dan Proses Pidana. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Anwar, U. (2016). Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (Analisa Kasus Hukuman Mati Terpidana Kasus Bandar Narkoba; Freddy Budiman). Jurnal Legislasi Indonesia, 13(2). Hamzah. (2010). Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Hartanto, W. (2017). Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara. Jurnal Legislasi Indonesia, 14(1). Jonaedi Efendi, J. I. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Depok: Prenadamedia Group. Makarao. (2003). Tindak Pidana Narkotika. Jakarta: Ghalia Indonesia. Oka. (2016). Skripsi dengan Judul Pelaksanaan Pidana Mati Terhadap Terpidana Narkotika. Denpasar. R.Soesilo. (1960). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bogor: Gramedia. Sugiartha I, N. (2021). Fungsi Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Polisi Dalam Tindak Pidana Narkotika. Denpasar. Sugiartha I, N. (2022). Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Narkotika Pada Anak. Denpasar. 219