JURNAL SUTASOMA | E-ISSN 2964-8114 Vol.01 No.02 - Juni 2023 | DOI : Publishing : Universitas Tabanan Perlindungan Hukum Terhadap Pasar Tradisional Dari Keberadaan Pasar Modern di Kabupaten Jembrana Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi1 Ida Bagus Wirya Dharma2 1 Magister Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai Jln Kampus Ngurah Rai No.30, Penatih, Denpasar, Indonesia 2 Fakultas Hukum Universitas Tabanan Jln Wagimin No.8, Tabanan, Indonesia e-mail: Received : Juni, 2023 Accepted : Juni, 2023 Published : Juni, 2023 Abstract Jembrana Regency has 26 modern shopping centers spread across five districts. The rapid development of the trading business in the form of modern shops has created new problems for small traders and traders in traditional markets. This study examines how the existence of traditional markets amid the rise of modern markets in Jembrana district, and how legal protection efforts are provided by the Jembrana district government for traditional markets. The legal research method used in this paper is empirical legal research, which focuses on phenomena in people's lives. The results of the study found that there were more modern markets than traditional markets, based on this the Jembrana Regency Government issued Regional Regulation of Jembrana Regency Number 8 of 2010 concerning Arrangement and Empowerment of Traditional Markets, Shopping Centers and Modern Shops. This Regency Regional Regulation aims that economic development between traditional markets and modern markets can jointly develop the Jembrana Regency economy in a balanced manner. Keywords: protection, law, traditional market Abstrak Kabupaten Jembrana memiliki 26 pusat perbelanjaan modern yang tersebar di lima kecamatan. Dengan pesatnya perkembangan usaha perdagangan berupa toko-toko modern memunculkan masalah baru bagi pedagang kecil dan pedagang di pasar tradisional. Penelitian ini mengkaji bagaimana keberadaan pasar tradisional ditengah maraknya pasar modern di kabupaten jembrana, dan bagaimana upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kabupaten jembrana terhadap pasar tradisional. Metode penelitian hukum yang dipergunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum empiris, yang fokus kajiannya, ada pada fenomena dalam hidup masyarakat. Hasil Penelitian menemukan bahwasanya keberadaan pasar modern lebih banyak daripada pasar tradisional, berdasarkan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Jembrana menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional,Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Peraturan Daerah Kabupaten ini bertujuan agar pembangunan ekonomi antara pasar tradisional dan pasar modern secara bersama-sama dapat membangun ekonomi kabupaten jembrana secara seimbang. Kata Kunci: perlindungan, hukum, pasar tradisiona 1. Pendahuluan Jurnal SUTASOMA | 92
daerah Peningkatan sebenarnya dari pertumbuhan ekonomi. Pada daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang positif, terdapat peluang untuk meningkatkan pendapatan utama daerah. Sehingga diharapkan masyarakat hasil keuntungan mendapatkan daerah pendapatan pertumbuhan ini. Sehingga masyarakat di daerah dapat menikmati haknya sebagai Warga Negara Indonesia khususnya masayarakat di daerah ini sesuai dengan Pasal 28C tersebut. Hal Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Serta amanah dari Pasal 28 H UUD 1945. Dimana untuk mencapai tujuan dari amanah Pasal-pasal tersebut diatas, maka daerah berlomba-lomba megenjot Pendapat Asli Daerahnya melalui kebijakan daerahnya masing-masing. Pasar tradisional merupakan bagian dari kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk dan pendapatan meningkatkan meningkatkan kesejahteraan penduduk daerah tersebut. Pasar tradisional juga menjadi salah satu tempat usaha kecil dan menengah (UKM). Usaha kecil dan menengah adalah kegiatan perdagangan dapat meningkatkan lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang menyeluruh kepada masyarakat, serta berpartisipasi dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong dan berkontribusi pada stabilitas nasional. Namun di tengah pesatnya arus era globalisasi dan modernisasi, pasar tradisional mulai ditinggal berganti dengan usaha modern yang berbentuk Swalayan,minimarket dan lain sebagainya. Mal modern saat ini menjadi daya tarik karena menawarkan banyak hal yang dapat menarik perhatian masyarakat. Selain karena pusat perbelanjaan modern biasanya terletak di lokasi juga menawarkan yang strategis, mereka penawaran lengkap untuk cukup kebutuhan sehari-hari masyarakat. Pusat bisnis modern juga menawarkan kamar yang nyaman, bersih, dan ber-AC. Beberapa juga menawarkan ATM untuk lebih menarik pembeli dengan keamanan dan fasilitas yang memadai, dan lainnya. Dan untuk mencegah kejahatan beberapa di antaranya beroperasi 24 jam, yang di mata masyarakat umum merupakan nilai tambah bagi toko-toko modern, itulah sebabnya lebih memilih pusat kebanyakan orang perbelanjaan modern pasar tradisional. Dapat dikatakan bahwa pasar pendapatan merupakan asli ekses dari asli daerah yang ekonomi pertumbuhan terwujudnya bagi masyarakat umum yang daripada tradisional kalah bersaingan dengan pusat perbelanjaan modern.Di dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menyatakan, perekonomian nasional harus berdasrakan demokrasi ekonomi hal ini bertjuan untuk tercapai kesejahteraan keadilan bagi seluruh masyarakat, tanpa terkecuali para pelaku usaha pasar tradisional maupun para pelaku usaha kecil. Karena alasan tersebut, maka pemerintah pusat menerbitkan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomr 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Tergesernya pasar tradisional dengan pusat perbelanjaan modern hampir terjadi diseluruh Kabupaten Indonesia Jembrana, sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Kabupaten Jembrana merupakan kabupaten yang terletak di ujung barat Provinsi Bali memiliki permasalahan yang sama dengan kota lain di Indonesia. Di Kabupaten Jembrana terdapat 26 (dua puluh enam) pusat perbelanjaan modern yang tersebar di lima kecamatan yaitu tiga di Kecamatan Pekutatan, lima toko modern di Kecamatan mendoyo, enam toko di Kecamatan Jembrana, enam toko berada di Kecamatan Negara, enam di Kecamatan Melaya serta terdapat dua pusat perbelanjaan di Kabupaten Jembrana. Dengan pesatnya perkembangan usaha perdagangan berupa toko-toko modern memunculkan masalah baru bagi pedagang kecil dan pedagang di pasar tradisional. Ada beberapa ancaman terhadap keberadaan pasar modern. Pertama, penutupan warung tradisional karena adanya perubahan kebiasaan konsumsi. letak super, hyper atau mini market dengan pasar tradisional terlalu dekat membuat para pembeli pasar tradisional berpindah ke pasar modern demi keuntungan mereka. Kedua, berkaitan dengan masalah ekonomi local, peredaran uang di daerah pada awalnya mempengaruhi sebagian besar peredaran uang usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), namun pada saat yang sama terjadi penurunan relatif terhadap UKM dan pasar tradisional karena kalah bersaing dengan pasar modern (Rahadi Wasi Bintoro; 2010). Berdasarkan kajian awal di lapangan, ternyata dibalik merebaknya perkembangan usaha bisnis toko modern, memunculkan berbagai macam problema yang secara kasat mata tidak tampak, namun sangat meresahkan masyarakat. Untuk itu dalam rangka usaha perlindungan dan tradisioanal agar mampu penataan pasar tanpa terkecuali Jurnal SUTASOMA | 93
berkembang dan bersaing dengan pasar modern jembrana maka mengeluarkan yang Peraturan berhubungan dengan perlindungan hukum untuk pasar rakyat. ini Berdasarkan hal mengkaji permasalahan: Bagaimana keberadaan pasar tradisional dan pasar modern di Kabupaten Jembarana-Bali dan (2) Bagaimana upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada Pasar Tradisional oleh Pemerintah Kabupaten Jembarana. pemerintah Kabupaten Daerah tersebut, penelitian (1) 2. METODE PENELITIAN Metode penelitian hukum yang dipergunakan dalam tulisan ini adalah bersumber pada hukum empiris, yang fokus kajiannya, pada peristiwa hukum yang terjadi dilapangan. Kemudian peristiwa hukum tersebut diteliti lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum 3. HASIL DAN PEMBAHASAN 3.1. Keberadaan Pasar Tradisional dan Pasar Modern di Kabupaten Jembrana-Bali Berdasarkan aturan hukum tertulis mengenai serta yang perdagangan ataupun pasar berhubungan dengan hal tersebut, terutama Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern sebagaimana yang telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan . Beberapa kabupaten maupun Indonesia mulai membentuk dan kota di menetapkan berupa Peraturan Pemerintah Deputi/Perda Kota. Tata Cara Teritorial Kerajaan/Kota. Peraturan daerah dikeluarkan untuk melindungi pasar tradisional. Kewenangan untuk menerbitkan peraturan daerah merupakan dan konsep desentralisasi.Keberadaan Peraturan Daerah sudah dikukuhkan secara konstitusional sebagai perwujudan dari konsep Otonomi Daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 "Pemda memiliki kewenangan untuk membentuk perda dan peraturan lain untuk melaksanakan tugas otonomi pembantuan". Hakekat otonomi daerah adalah pemberian wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah peraturan turunan pemerintah daerah otonomi daerah dan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan pemberlakuan Perda ini terutama untuk meningkatkan pelayanan terselenggaranya publik, kesejahteraan masyarakat dan sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal (Siswanto Sunomo, 2014).Tak terkecuali permasalahan mengenai Pasar Tradisional yang tentunya juga menjadi salah satu permasalahan di Kabupaten Jembrana Bali. Perekonomian Kabupaten Jembrana masih didominasi oleh sektor pertanian. Keadaan ini disebabkan oleh berkembangnya industri pertanian memiliki pariwisata. Sektor pertumbuhan yang lambat sehingga masih menjadi andalan. Pertanian masih menjadi perekonomian andalan Kabupaten ini Jembrana, namu diperkirakan akan mengalami penurunan setiap tahunnya. Penurunan tersebut disebabkan oleh lahan pertanian yang semakin berkurang setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi Jembrana terlihat dengan adanya perubahan yang signifikan dalam kontribusi sektor usaha terhadap produk lokal. Akibat adanya transfer tenaga kerja, tenaga kerja berpindah dari pertanian ke dunia usaha dan kemudian ke jasa. Ekonomi kerakyatan merupakan salah satu program Pemerintah Kabupaten Jembrana salah satunya adalah perbaikan pasar tradisional. Dengan peningkatan pasar ini, diharapkan peritel tradisional mampu bersaing dengan yang supermarket mengutamakan kenyamanan. Pekerjaan sektor publik merupakan prioritas bagi pekerja. Namun akibat krisis ekonomi di Indonesia banyak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor formal, sehingga perlu adanya perluasan kesempatan kerja di sektor informal, karena tidak mampu sektor informal tenaga kerja. Sektor menyerap diharapkan mampu menyelamatkan masalah ketenagakerjaan Indonesia. Banyak sektor informal yang berpotensi menjadi sektor ekonomi yang menghasilkan keuntungan dan pendapatan keluarga melalui pekerjaan.Seperti pembangunan ekonomi di setiap daerah terkonsentrasi di perkotaan seperti Kabupaten Jembrana yang terbagi menjadi lima kecamatan yaitu: Melaya, Negare, Jembrana, Mendoyo dan Pekutatan. Meskipun kegiatan ekonomi yang berbeda tumbuh di setiap daerah, pusat ekonomi Kabupaten Jembrana terkonsentrasi di wilayah Negare. mempercepat dalam tatanan sektor chain store atau informal sepertinya Jurnal SUTASOMA | 94
Pembangunan khususnya perdagangan local daerah bertujuan untuk agar arus barang dan jasa lebih lancar, meningkatkan produksi dan daya saing, menjaga kestabilan harga yang dapat diterima oleh produsen dan harga yang wajar bagi masyarakat luas, serta memberikan rasa aman kepada konsumen untuk mengalihkan konsumsi atau penggunaan produk-produk yang diterapkan adalah: pengendalian pergerakan barang dan jasa di tingkat produsen, distributor, sub distributor dan pengecer. Kemudian penataan mengadakan perusahaan sektor komersial.Arah kebijakan berikutnya adalah melalui pembangunan dan revitalisasi pasar Berikut adalah data pasar tradisional dan pasar modern yang ada di wilayah Kabupaten Jembrana. perdagangan tersebut. Kebijakan pelatihan dan yang beroperasi di DAFTAR PASAR TRADISIONAL/PASAR RAKYAT KABUPATEN JEMBRANA NO. NAMA PASAR KEC. JUMLAH PEDAGANG (Orang) 1 2 3 Pasar Umum Gilimanuk Pasar Umum Melaya Pasar Anyar Banjar Tengah Melaya Melaya Negara 272 221 190 4 5 Pasar Umum Negara Pasar Senggol Negara Jembrana Jembrana 956 88 6 Pasar Dauhwaru Jembrana 108 7 8 9 10 11 12 Peken Ijogading Pasar Umum Tegalcangkring Pasar Umum Yehembang Pasar Umum Pekutatan Pasar Tradisional Pekutatan Pasar Desa Adat Lelateng Pasar Desa Pekraman Poh Santen Jembrana Mendoyo Mendoyo Pekutata n Pekutata n Negara 192 156 112 206 29 345 13 Mendoyo 8 14 Pasar Desa Pekraman Kertajaya Pendem Jembrana 17 15 16 Pasar Desa Pekraman Baler Bale Agung Pasar Desa Tukadaya Negara Melaya 92 17 17 Pasar Desa Ekasari Melaya 120 Sedangkan toko modern di kabupaten jembrana di bagi ke dalam 5 (lima) kecamatan. Kecamatan Jembrana memiliki sembilan (9) toko modern; Kecamatan Pekutatan memiliki empat (4) toko; (enam); Kecamatan Kecamatan Negara 6 Mendoyo enam (6) toko, Kecamatan Melaya (5) toko. Berdasarkan data yang ada, bahwa keberadaan pasar modern lebih banyak daripada pasar tradisional. Menimbang latar belakang tersebut serta untuk melindungi keberadaan pasar tradisional Pemerintah Kabupaten Jembrana menerbitkan Perkab Jemb. No.8 th 2010(Perkab Jemb. No.8 th 2010). Jurnal SUTASOMA | 95
3.2 Upaya Perlindungan Hukum yang Diberikan kepada upaya perlindungan hukum oleh Pemerintah Kabupaten Jembarana. Pasar Tradisional Sebagai bentuk pemberdayaan dan kemandirian daerah, dasar pemikiran desentralisasi dan otonomi daerah adalah untuk memberikan ruang bagi rakyat agar aktif berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik di tingkat lokal. Sebagai langkah konkrit dalam mengatur hak dan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan daerah, diperlukan suatu perangkat hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai pembangunan daerah. Perangkat hukum dimaksud ada yang berupa produk hukum daerah, dan peraturan dan peraturan (Jazim hamidi,2011). Pada dasarnya produk hukum daerah ini dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi, tugas pembantuan lanjut peraturan lebih dan penjabaran perundang-undangan yang lebih tinggi (M. Suharjono, 2014) Perda merupakan strategis dalam alat menjalankan konsep desentralisasi di daerah. Keberadaan Perda dalam UUD 1945 sebelum tidak diatur, sehingga Perda amadement menjadi tidak penting dalam peraturan perundang-undangan (Roihan,2016). Setelah Undang-Undang Dasar 1945 diamademen, eksistensi Peraturan Daerah dikukuhkan secara konstitusional sebagaimana dituangkan dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945. Peraturan Daerah merupakan bagian dari peraturan perundang- undangan, sebagai produk hukum. Peraturan Daerah , harus memiliki tujuan hukum. Satjipto Raharjo menyatakan tujuan hukum adalah bermacam-macam untuk mensinergikan kepentingan masyarakat, dalam mencapainya pembatasan kepentingan (perlindungan hukum)(Hendria dan Maiyestati, 2022). Seperti yang telah disampaikan pada sub bab 3.1 mengenai keberadaan pasar tradisional di kabupaten Ekonomi satu program kerakyatan menjadi Pemerintah Kabupaten Jembrana, salah satunya dengan merevitalisasii pasar-pasar tradisional. Sejalan dengan hal tersebut maka Kabupaten Jembrana membutuhkan aturan-aturan yang bersifat struktural, berdaya dan aman untuk tumbuh serta memberikan jaminan hukum yang pasti bagi masyarakat Jembrana. karena ada perlu sector jembrana, salah serasi dan berkeadilan, Kesempatan berusaha merupakan suatu hak yang wajib dilindungi melalui peluang usaha yang lebih terbuka, berkeadilan, kompetitif, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pasar tradisional berdasarkan Pasal 1 angka 15 Perda Kab Jembrana Nomor 8 Tahun 2010 merupakan kawasan berdagang milik negara ataupun swastadapat berupa los, kios, toko atapun berbentuk tenda yang dapat dimiliki oleh pedagang kecil, menengah, koperasi ataupun swadaya. Sedangkan toko modern merupakan toko dengan pelayanan mandiri, yang menjual berjenis-jenis barang secara eceran toko modern dapat berbentuk minimarket; supermarket; departemen store; hypermarket (pasal 1 angka 28). Berdasarkan Perda Kab. Jembrana Nomor 8 Tahun 2010, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana untuk melindungi keberadaan pasar tradisional diwujudkan dalam pernyataan di beberapa pasalnya. Bab II Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Pasal 2 Perkab Jembrana Nomor 8 Tahun 2010 Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang dibagi menjadi tiga (3) ayat , dalam mendirikan pasar menyatakan rakyatharus mengacu pada rencana daerah kab jembrana dan rencana rinci wilayah administrasi serta peraturan zonasinya. Pendirian pasar tradisional harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. Mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi keberadaan pusat , toko modern UMKM di daerah perbelanjaan wilayah tersebut , pasar, 2. Pasar harus memiliki tempat parkir yang nyaman, dan 3. fasilitas yang disediakan harus bersih, sehat (higienis), aman, tertib dan yang nyaman. Pernyataan Pasal 2 tersebut dapat dinyatakan Pemda Jembrana memacu pengelola Pasar Tradisional menghapus stigma Pasar yang terkesan kotor, kumuh dan becek sehingga jarang ada pembeli yang mau berbelanja di pasar tradisional. Dengan adanya ketentuan diatas diharapkan pasar tradisional yang bersih dan memiliki areal parkir yang luas dapat menyaingi fasilitas yang terdapat pada pasar modern. Selanjutnya pada Pasal 4 Perkab Jembrana Nomor 8 Tahun 2010 yang pada intinya , pembangunan retail modern harus: Mempertimbangkan keadaan ekonomi dan jembrana, keberadaan reatail sosial rakyat Jurnal SUTASOMA | 96
tradisional dan jarak antara supermarket dengan pasar yang ada; toko modern harus tersedia tempat parkir untuk kendaraan roda empat paling sedikit 1 (satu) dari jumlah tempat parkir yang dibutuhkan; dan menyediakan ruang publik yang bersih, sehat (higienis), aman, terawat, dan nyaman. Pasal 5 Jembrana Nomor 8 Tahun 2010 Perkab menyatakan mengatur perihal letak toko-toko modern yang dibatasi , Berdasarkan pernyataan pasal tersebut diatas , memberikan kebebasan pasar tradisional untuk bertempat dimana saja, agar mudah dijangkau oleh masyarakat dimanapun. Sedangkan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 tahun 2010 mengatur jam operasional toko modern dan pasar tradisional yaitu, jam buka toko modern adalah sebagai berikut: Senin sampai Jumat pukul 10.00 sampai 22.00 WITA; pada hari Sabtu dan Minggu mulai pukul 10:00 pagi. sampai pukul 11:00 malam. Pada hari libur gereja, hari libur nasional atau hari lainnya, Gubernur dapat menetapkan jam kerja setelah pukul 22.00. menurut waktu setempat. Dari pernyataan pasal ini dapat dikatakan memberikan batasan operasional bagi pasar modern, berarti memberi ruang gerak yang lebih besar bagi waktu operasional pasar tradisional. Sehingga bagi para pembeli tidak dibatasi oleh waktu jika ingin berbelanja di pasar tradisional. Dalam pasal selanjutnya Pasal 10 Perda Kab Jembrana Nomor 8 Tahun 2010 yang pada dasarnya memberikan pemberdayaan kepada pasar, maksud dari pemberdayaan disini adalah Jembrana, upaya yang dilakukan Pemda Pengelola Pusat Perbelanjaan modern di Jembrana, dan masyarakat bersama-sama melakukan kegiatan yang dapat menumbuhkan dan pengembangan UMKM menjadi usaha yang mandiri tangguh (Pasal 1 angka 5 Perda Kab Jembrana Nomor 8 Tahun 2010). Bahwa pembangunan ekonomi antara pasar tradisional dan pasar modern secara bersama- sama akan mengembangkan perekonomian wilayah Jembrana secara seimbang yang bertujuan agar masayarakat adil, makmur sejahtera. IKM; memperhatikan tertentu 4. Kesimpulan Keberadaan Swalayan dan toko lebih banyak tersebut daripada pasar, berdasarkan hal Pemda Jembrana menerbitkan Perda Kab Jembrana No 8 Tahun 2010. Perda ini bertujuan agar pembangunan ekonomi antara pasar tradisional dan pasar modern secara bersama- sama dapat membangun ekonomi kabupaten jembrana secara seimbang. Untuk mewujudkan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pernyataan Penghargaan Ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi- tingginya kepada I b u Dr . Ni P u t u T i r k a Wi d a n t i , MM. , M. Hu m s eb a ga i Rekt o r Un i v er s i t a s Ngu r a h Ra i d a n Ba p a k Dr. Ir. I Nengah Karnata, MSi sebagai Rektor dan Universitas yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk berpartisipasi menulis dalam jurnal ilmiah ini. Pengahargaan setinggi-tinginya penulis ucapkan kepada Pemerintah Kabupaten Jembarana atas ijinnya membantu penelitian dalam tulisan ini. Tabanan, DAFTAR PUSTAKA Hamidi, J. (2011). Paradigma Baru Pembentukan Dan Analisis Peraturan Daerah (Studi Atas Perda Pelayanan Publik Dan Perda Keterbukaan Publik). Jurnal Informasi Hukum Ius Quia Iustum Hendria, P., Maiyestati, M., & Zarfinal, Z. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN UNTUK MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN LANGSUNG OLEH DOKTER PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN DI RUMAH SAKIT PENDIDIKAN UTAMA PADANG (Doctoral dissertation, Universitas Bung Hatta) RAWAT JALAN H.Siswanto Hukum Sunarno,2014, Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika,Jakarta Rahadi Wasi Bintoro, Aspek Hukum Zonasi Pasar Tradisional dan Pasar Modern, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10, No. 3 edisi September 2010. Roihan, M. I. (2016). Analisis Peraturan Daerah Bernuansa Syari'ah Dalam Tatanan Hukum dissertation, di Universitas Islam Indonesia). Indonesia (Doctoral Suharjono, M. (2014). Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Ilmu Otonomi Daerah. DiH: Hukum, 10(19). Jurnal Pitriyantini, P. E., & Astariyani, N. L. G,(2021) Consequences of Non-compliance with the in Judicial Constitutional Court Decision Review of the UUD 1945. Jurnal Magister Jurnal SUTASOMA | 97
Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)10, 4. Undang-Undang Dasar Negara Republi Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Bidang tentang Perdagangan Penyelenggaraan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 tahun 2010 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Jurnal SUTASOMA | 98