BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Nahdhotul Ulama (NU) adalah salah satu organisasi sosial keagamaan di Indonesia yang didirikan pada tanggal 16 Rajab 1344 atau bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya atas prakasa dua ulama tradisional terkemuka waktu itu, K.H Hasyim Asy'ari dan K.H Abdul Wahab Hasbullah. "Sebelum adanya NU, didirikan Nahdhotul Wathan (Kebeangkitan Tanah Air) pada 1914 M di Surabaya oleh Abdoel Wahab dan Mas Mansoer. Atas inisiatif Oemar Said Chasboellah dan Soenjoto".1 Sebagian besar Anggota dari Nahdotul Wathan merupakan ulama dan para santri. Ia lahir karena didorong keinginan untuk memepertahankan paham ahlu al-sunnah wa al-jama'ah. Keinginan itu timbul karena adanya serangan dari kelompok yang tidak setuju dengan sistem barmazhab dan tradisi-tradisi yang di lakukan oleh kaum tradisionlis. Namun berdirinya NU juga tidak lepas situasi dan kondisi masyarakat Indonesia serta kondisi pusat dunia Islam, Mekkah dan Madinah waktu itu. Dalam konteks keindonesiaan, sebelum tahun 1920-an, perbedaan pendapat di antara kaum muslimin belum mengarah pada masalah ideologi keagamaan. Ketika itu, sudah ada Syarikat Islam, namun di dalamnya didominasi kaum moderenis yang tidak bisa mengakomodir kepentingan dari kaum tradisionalis, aktifitas ulama Syarikat Islam adalah dalam 1Ahmad Mansur Suryanegara, Api Sejarah, Salamadani, Bandung, 2010, Hlm. 451. 1
bidang politik berusaha mengesampingkan diskusi mengenai masalah- masalah keagamaan (furu'iyah) seperti jumlah rakaat dalam solat tarawih dan do'a qunut dalma solat Subuh. Selain itu, "Muhamadiyah yang didirkan pada tahun 1912, masih memfokuskan dari dalam bidang sosial- pendidikan".2Namun sepeninggal pendirinya, K.H Ahmad Dahlan, organisasi ini mulai mengalami perubahan dalam usaha memurnikan praktik-praktik keagamaan yang telah berlaku di masyarakat Muslim, seraya mempertanyakan otoritas ulama. Kalangan reformis ini menuduh ulama bertanggung jawab menjauhkan umat Muslim dari ajaran Islam sejati.3 Celaan serupa juga dilontarkan oleh Persatuan Islam dengan keras bahkan lebih radikal dalam pidato-pidato dan brosur mereka mengenai slametan dan talqin yang dianggap sebagia perbuatan syirik dan dosa. Untuk mempertahankan kepercayaan, praktek keagamaan, serta tradisi yang telah mereka lakuakan, kaum tradisionalis merasa wajib menghimpun diri guna membentuk sebuah organisasi yang dinamakan NU. Kelahiran NU juga tidak lepas dari reaksi dan situasi yang dihadapi umat Islam dunia secara keseluruhan waktu itu. Pada permulaaan abad XX, umat Islam di seluruh dunia mengalami kegoncangan akibat kehancuran imperium Turki Ustmani yang dipandang sebagai kejatuhan dunia Islam. Penghapusan gelar khalifah Islam oleh Mustafa Kemal Ataturk, pemimpin Turki modern, serta situasi di wilayah Hejaz yang telah 2Delian Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942, LP3ES, Jakarta, 2000, Hlm. 80. 3Jajat Burhanudin, Ulama dan Kekuasaan Pergumulan Elite Muslim dalam Sejarah Indonesia, Mizan, Bandung, 2012, Hlm.332. 2
dikuasai oleh gerakan wahabi oleh Ibn sa'ud yang mempunyai tujuan memurnikan ajaran Islam dengan memusnahkan seluruh tradisi dan kepercayaan yang dianggapanya sebagai bid'ah, seperti ziarah ke makam Nabi dan makam orang-orang suci di sekitar Makkah serta kehidupan tarekat dilarang untuk dilakukan. Hal ini menjadi pukulan berat bagi pendidikan tradisional di seluruh dunia Islam jika ajaran Fiqih Syafi'i dilarang di Makkah, juga merupakan sebab kenapa NU didirikan.4 Ketika para pemimpin muslim semakin menyadari keterkucilan mereka dari perkembangan-perkembangan politik-budaya masa itu akibat berbagai pertentangan di dalam umat Islam sendiri serta menghadapi rezim kolonial Belanda yang semakin mencengkram, maka meredalah mengenai masalah-masalah khilafiyah furu'iyah yang berkisar pada soal- soal talqin, selamatan dan ziarah kubur. Mereka sama-sama menyadari, bahwa ketika pertikaian itu terus berlanjut maka mereka sendiri yang akan mudah terpecah belah serta menerima ajakan K.H Hasyim Asy'ari untuk memikirkan nasib agama, negara, dan umat Islam dari ancaman kolonialisme.5 Rekonsiliasi yang diprakasai oleh K. H Hasyim Asy'ari dengan berbagai aliran Islam Indonesia tersebut merupakan respon terhadap beberapa kebijakan pemerintah Belanda yang membuat kaum muslimin merasa perlu membentuk sebuah front bersama. Salah satu kebijkan 4Martin Van Bruinessen, NU Tradisi, relasi-relasi Kuasa, dan Pencarian Wacana Baru, LKIS, Yogyakarta, 1994, Hlm. 33. 5Choirul Anam, Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdhotul Ulama, Jatayu, solo, 1985, Hlm. 96. 3
Belanda yang memaksa kaum muslimin menbentuk bersama adalah diserahkannya maslah-masalah yang berkaitan dengan hukum Islam kepada kaum adat yaitu masalah draft hukum perkawinan yang secara langsung bertentengan denga syariah.6 Akhirnya, pada bulan September 1937, pemimpin NU dan Muhamadiyyah sepakat untuk mendirikan organisasi yang dapat mengakomodir dan melindungi kepentingan umat Islam sehingga terbentuklah MIAI ( Majlis Islam A'laa Indonesia). Kemudian pada tahun 1939, lewat MIAI NU bergabung dengan GAPI ( Gabungan Partai Politik Indonesia) mengusulkan kepada pemerintah Hindia-Belanda untuk menuntuk Indonesia berparlemen. Ketika Jepang berhasil menaklukkan wilayah Hindia-Belanda awal tahun 1942.7 Jepang mulai membuat penyesuaian-penyesuaian kebijakan yang sudah lama direncanakan. Prioritas utama kebijakan Jepang adalah menghapuskan pengaruh Barat dalam bidang kehidupan masyarakat Indonesia.8 Kebijakan tersebut diterapkan karena adanya kesamaan persepsi antar jepang dengan bangsa Indonesia dalam penghapusan pengaruh Barat. Dalam hal ini, umat Islam Indonesia termasuk warga NU menganggap bahwa penjajah Belanda yang sadis dan kejam identik 6Razikin Damam, Membidik NU, Dilema Politik NU Pasca Khittah, Gama Media, Yogyakarta,2001, Hlm. 45. 7Sartono Kartodirjo, Marwati Djoened Poesponegoro, dan Nuggroho Notosusanto, Sejarah Nasional, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1977, Ham. 2. 8M.C. Riclefs, Sejarah Indonesia Modern 1200-2008, Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2008, Hlm. 300. 4
5 dengan "kaum kafir" yang harus dilawan. Itulah sebabnya tekad perang melawan penjajah Belanda, senantiasa bergelora dalam hati mereka.9 Kebencian yang berakar terhadap pemerintah Belanda tersebut, dimanfaatkan oleh jepang untuk memobilisasi massa ditingkat pedesaan(grassroot). Mobilisasi itu pada mulanya hanya untuk meningkatkan produksi pertanian bagi keuntunangan " para pembebas dan pelindung Islam Indonesia". Akan tetapi, pada tahap selanjutnya mobilisasi itu di gunakan untuk kepentingan yang lebih besar, yakni Perang Asia Timur Raya.10 Karena keinginan menggalang kekuatan anti Barat, Jepang juga merasa bahwa dengan menciptakan hubungan baik dengan Islam merupakan suatu hal yang lebih mendesak dari pada memenuhi keinginan para elit nasionalis. di samping perhatianya yang besar terhadap pentingnya Islam di wilayah pedesaan, Jepang juga memilih para pemimpin Islam seperti para kyai dan ulama yang notabene kebanyakan adalah kaum tradisionalis yang terhubung dalam NU sebagai "Unsur Dunia Timur" yang paling dipercaya.11 Mereka mempunyai kekuatan tawar yang tinngi karena lebih dari unsur manapun di Indonesia. Mereka mewakili basis massa yang luas dan langgeng. Mereka mempunyai 9Khoirul fatoni dab Muhammad Zein, NU Pasca Khittah, Prospek Ukhwah dengan Muhammadiyah, MW Mandala, Yogjakarta, 1992, Hlm. 29. 10Bahtiar Effendi, Islam Dan Negara : Tranformasi Gagagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia, Demokrasi Projct, Jakarta, 2011, Hlm. 139. 11Ibid, Hlm. 140-141.
pengaruh pada masyarakat pedesaan dan menjadi rujukan moral dari pada seorang kepala desa yang masih dicap sebagia sebagai pegawai kolonial.12 Meskipun sejak awal berdirinya NU bukan merupakan organisasi politik, tetapi hal ini tidaklah berarti NU anti politik.13 hal itu dapat d lihat dalam setiap aktivitasnya yang tidak bisa menghindarkan dirinya dari dimensi politis. Karena itu sifat nonpolitisnya tidak bisa bertahan lama, bahkan pada awal pendirianyapun sudah mulai bersinggungan dengan masalah politik. Keterlibatan NU dalam MIAI mengawali keterlibatan politik organisasi para ulama ini. Konggres terahir di Surabaya NU melarang bagi anggota NU untuk ikut dalam milisi Belanda. Ketika Jepang menguasai Indonesia, NU telah mengambil peran yang tidak sedikit dalam politik praktis, seperti keterlibatan dalam Shumubu (Kantor Urusan Agama), mendirikan sekolah tinggi Islam yang digunakan untuk mendidik dan mengarahkan anak didiknya untuk menjadi calon seorang pemimpin dikemudian hari, serta keterlibatan dalam Masyumi. Walaupun NU terlihat aktif dalam politik praktis dan mendapatkan posisi yang strategis dalam pemerintahan, bukan berarti NU lupa akan segalanya, ia hanya memanfaatkan keadaan yang telah diciptkan oleh Jepang sebagai saraba untuk memberdayakan masyarakat Indonesia guna menyongsong kemerdekaan yang sudah di depan mata. Dengan demikain peran politik NU dapat dilihat ketika komite Hejaz NU berhasil mempengarui pemerintah Arab Saudi untuk mengurungkan 12Ibid, Hlm. 138. 13Choirul Anam, Op. Cit, Hlm. 112 6
rencananya menghancurkan makam-makam historis serta mendapat jaminan bahwa pemerintah itu akan menghargai penganut empat mazhab. Dan NU lewat MIAI menggalang aksi solidaritas umat Islam Indonesia terhadap bangsa Arab di Palestina bersama GAPI (Gabungan Partai Politik Indonesia) memperjuangkan tuntutan nasional kepada pemerintah Hindia- Belanda yang dikenal dnegan aksi menuntut Indonesia berparlemen. NU juga besikap tegas dan anti penjajah (Belanda dan Jepang) bahwa bangsa Indonesia bukanlah tipe bangsa yang suka menjual diri. Hal ini terbukti ketika kepada Belanda. NU menolak pembentukan milisi dan kepada Jepang NU mengharamkan saekerei (menghormat ke arah istana Tenno Haika di Tokyo yang sikap seperti ruku). Terjadinya kekalahan Jepang melawan tentara Inggris dan Amerika, serta dikeluarkannya maklumat Perdana Menteri Koiso tentang kemerdekaan Indonesia, NU mendesak Jepang agar mau mendidik pemuda-pemuda Indonesia dalam bidang kemiliteran lahirlah Hizbullah, Peta, Sabilillah, dan Mujahidin.14 Nahdhotul Ulama (NU) adalah salah satu organisasi Islam terbesar yang masih bertahan sampe saat ini, sehingga perlu diketahui bahwa keberadaan NU dengan para Ulama dan Kyainya serta masyarkat mewakili basis massa yang luas, menjadi motor penggerak terjadinya perubahan yang sangat signifikan pada saat Penjajahan Jepang di Indonesia . Penulisan sejarah Islam di Indonesia, terutama tentang peran politik NU pada masa pendudukan Jepang dalam perjuangan kemerdekaan, 14Ibid, Hlm. 173. 7
sangatlah menarik untuk dikaji lebih lanjut, mengingat NU sebagai organisasi sosial keagamaan yang mempunyai andil yang tidak sedikit dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, khususnya pada masa pendudukan Jepang. B. Rumusan Masalah Berangkat dari latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut: 1. Apa yang melatarbelakangi peran politik NU pada masa pendudukan Jepang dalam perjuangan kemerdekaan ? 2. Bagaimana wujud dari peran politik NU pada masa pendudukan jepang dalam perjuangan kemerdekaan ? C. Tujuan Penelitian Skripsi Berangkat dari masalah di atas, maka kajian ini mempunyai tujuan untuk: 1. Mengungkap dan menguraikan kondisi NU pada awal penjajahan Jepang. 2. Mengetahui sebab-sebab yang melatar belakangi NU terjun dalam bidang politik. 3. Serta mengetahui sejuh mana peran NU dalam menghantarkan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaaan. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan dalam bidang sejarah Nasional Indonesia umumnya dan 8
9 sejarah Islam khususnya secara utuh serta menambah literatur perpustakaan juga memberikan sumbangan karya ilmiah yang mampu memberikan informasi secara lengkap kepada pembaca. D. Tinjauan Pustaka Buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan tentang Islam Indonesia pada masa Jepang antara lain adalah 1. M. A Aziz, Japan's Colonialism and Indonesia (Martinus Nijhoff The Haque 1955). Dalam buku ini, ia memaparkan tentang konsep dan rencana Jepang untuk menguasai Asia sampai Indonesia, karena mereka menganggap bahwa Indonesia mempunyai letak yang strategis untuk perluasan kekuasaanya di Asia Timur maupun Asia Tenggara. Hal ini disebabkan karena Indonesia mempunyai sumber daya alam yang cukup melimpah yang dapat digunakan untuk kepentinganya. Di dalam bukunya tersebut M.A Aziz, mengungkap tentang kebijakan Jepang terhadap Indonesia dengan dua ketegori kebijakan, yakni kebijakan jepang terhdap umat Islam dan kebijakan terhadap golongan Nasioanalis. Aziz tidak begutu mendetail dalam menganalisa kondis umat Islam Indonesia pada masa itu, karean ia lebih menekankan kajianya dari sisi bagaimana Jepang menerapkan berbagai kebijakaknya terhadap bangsa Indonesia. 2. Kajian yang mendalam dan representatif mengenai Islam Indonesia pada masa pendudukan Jepang adalah buku Harry J. Benda, The
Cresent and The Rising Sun, Indonesia Islam Under the Japanese Occupation 1942-1945, diterjemahkan Daniel Dhakidae, Bulan Sabit Matahari Terbit: Islam Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang ,(Pustaka Jaya, Jakarta, 1980). Dalam pembahasan buku tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Bagian pertama menjelaskan tentang warisan kolonial yang terdiri dari tiga bab. Kemudian dalam bagian dua, yang terdiri atas lima bab menerangkan awal mula pendudukan atau masa coba-coba, konsolidasi politik Jepang terhadap Umat Islam dan kebangkitan Masyumi serta persiapan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada bab dua Benda menjelaskan adanya polarisasi serta kebijakan yang diambil oleh umat Islam dalam menghadapi penjajahan Jepang. Pembahasan yang dipaparkan sangat mendetail karena ia lebih menekankan kajiannya dari sisi bagaimana umat Islam Indonesia merespon berbagai kebijakan Jepang yang diterapkan pada mereka. Adapun penelitian yang mengkaji peran politik NU dalam percaturan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia sudah dilakuakan oleh beberapa orang yang antara lain : 1. Penelitian yang ditulis oleh Khaerudin, berupa skripsi pada Fakultas Adab 1999 UIN Jogjakarta dengan judul Politik Nahdlatul Ulama Periode 1952-1984, yang di dalamnya singgung mengenai situasi politik Indonesia pada tahun tersebut, yang meliputi tiga masa yakni pada massa demokrasi liberal, demokrasi terpimpin dan Demokrasi 10
Pancasila. Dalam tiga masa tersebut Nahdlatul Ulama telah terlibat langsung dan mengambil bagian dalam perpolitikan Indonesia. 2. Sedangkan yang dilakukan oleh Sudarisma yang berjudul Nahdlatul Ulama sebagia Partai Politik Periode 1952-1972, berupa skripsi yang ditulis sebagai tugas ahkir pada Fakultas Adab UIN Kalijaga Jogjakarta pada tahun 2003 didalamnya menjelaskan tentang situasi dan kondisi NU pasca kemerdekaan serta dalam bab empat berisi sejarah perjalanan NU ke partai politik. Setelah dilakukan pelacakan sementara, pembahasan mengenai penelitian tentang "Peran Politik NU pada masa Pendudukan Jepang dalam Perjuangan Kemerdekaan 1942-1945" belum ada yang membahasnya, sedangkan peneliti mengenai peran politik yang telah ada, hanya memfokuskan kajian pada peran politk NU pasca kemerdekaan dan sampai sekarang. Hal ini dikarenakan NU terjun langsung dalam bidang politik adalah pada tahun 1952. E. Landasan Teori Dalam landasan teori ini penulis memakai strategi pergerakan dan perjuangan umat Islam Indonesia menurut Kuntowijoyo ada 3 strategi pergerakan dan perjuangan umat Islam antara lain, strategi struktural, dan mobilitas sosial. Di sini strategi struktural juga disebut sebagai strategi politik karena strategi struktural menggunakan saran politik. Artinya 11
12 melalui penjelasan mengenai hak-hak warga negara/buruh/petani/pedagang dan sebagainya, dapat diterapkan adanya persamaan persepsi yang mampu melahirkan aksi bersama. Dalam strategi ini akan dibentuk aliansi-aliansi antara berbagai kepentingan yang mempunyai persepsi sama. Strategi struktural bertujuan untuk memobilisasi kolektifitas untuk keperluan jangka pendek dengan menggunakan metode pemberdayaan dan aliansi.15 Dalam strategi kultural yang muncul adalah Islam politik dan Islam kultural. Strategi ini mempunyai tujuan untuk mengubah cara pandang dan berfikir perorangan. Strategi ini dianggap efektif, karena pengubahan cara berfikir serta pendebatan individu lebih tahan lama bila dibandingkan dengan pendekatan kolektif. Hal ini disebabkan karena kesadaran yang bersifat akan mudah dipengarui. Jadi dalam strategi kultural lebih menitikberatkan pada individu untuk kepentingan jangka panjang, sedangkan metode yang dipakai adalah metode penyadaran.16 Sedangkan dalam strategi yang terahir, mobilitas sosial yang berusaha baik secara kolektif maupun individu untuk bisa naik dalam tangga sosial yang berjangka panjang. Metode yang dipakai adalah pendidikan Sumber Daya Manusia, yang secara sadar bertujuan untuk memobilisasi masyarakat, serta tidak hanya sekedar menyesuaikan diri dengan 15Kuntowijoyo, Muslim Tanpa Masjid, Esai-esai Agama, Budaya, dan Politik dalam Bingkai Strukturalisme Transedental, Mizan, Bandung, 2011, Hlm. 112-123 16Ibid, Hlm. 118.
Hlm. 69. perkembangan zaman.17 Dengan demikian, pemulihan sejarah ini mengacu pada tahapan-tahapan sebagai berikut: 1. Heuristik : yaitu mengumpulkan data sejarah yang berkaitan dengan kajian yang diteliti. Dalam hal ini penulis berusaha menulis data sejarah sebanyak mungkin melalui library research yang berupa buku, majalah, artikel, dan sebagainya. 2. Verifikasi (kritik), yaitu mengadakan kritik terhadap data yang telah terkumpul baik secara intern (kredibilitas) maupun ekstern (otentitas) sehingga dapat diperoleh data yang kredibel. 3. Interpretasi, tahapanyang memberikan penafsiran atas data yang tersusun menjadi fakta. Interpretasi dilakukan dengan menggunakan metode analisis atau menguraikan dan mensintesiskan (menyatuakan) fakta-fakta dengan tema penilitian ini, kemudian disusun dalam suatu interpretasi yang menyeluruh.18 4. Historiografi, dalam hal ini mencakup cara penulisan, pemaparan atau pelaporan peniliti sejarah yang telah dilakukan19 Penulisan karya ilmiah ini meliputi pengantar, hasil penilitian serta kesimpulan. Dalam setiap bagian dijabarkan dalam bab-bab, kemudian diperinci dalam sub-sub bab dengan memperhatikan korelasi antarbagian. Dengan tiga strategi yang ditawarkan kuntowijoyo tersebut, peneliti berusaha untuk menggunakanya dalam melihat NU pada massa 17Ibid, Hlm, 121. 18Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah, Benteng Budaya, Yogyakarta, 1995, Hlm. 102. 19Dudung Abdurrahman, Metode Penelitian Sejarah, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2007, 13
pendudukan Jepang dalam perjuangan kemerdekaan. Maka pendekatan yang dipakai untuk mengkajinya lebih lanjut akan digunakan pendekatan fungsialisme struktural. Dengan asumsi bahwa dalam sebuah penelitian terdapat sistem-sistem yang saling berkaitan, masing-masing sistem mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Apabila salah satu dari sistem tidak melakukan fungsinya maka yang terjadi adalah konflik, namun sistem- sistem tersebut berjalan sebagaimana mestinya maka sistem yang ada akan berjalan beriringan dan saling menopang. F. Metode Penelitian Metode penelitian adalah gambaran garis besar dari langkah kerja yang merupakan rangkaian yang utuh dan terpadu mengenai pemilihan jenis, tipe dan sifat penelitian, pendekatan yang dipakai, metode pengumpulan data yang meliputi tehnik-tehnik pengumpulan data, termasuk sampling dan analisis data.20 Peristiwa sejarah berlangsung dalam suatu garis linier, garis lurus yang menuju ke arah progres dan perfeksi yang indikatornya adalah peristiwa atau fakta-fakta sejarah sebagai hasil perbuatan manusia yang mengandung nilai kesejarahan.21 Dari pengertian di atas, diperlukan suatu cara atau metode untuk menelitinya. Metode yang digunakan dalam metode ini adalah metode sejarah, yaitu suatu proses menguji dan 20Didik Ahmad Supadie, Bimbingan Praktis Menyusun Skripsi, cet. 2, (Semarang: Unissula Press, 2009), hlm. 26 21Rustam F. Tambukara, Pengantar Ilmu Sejarah, Teori Filsafat dan Sejarah Filsafat, Bnineka Cipta, Jakarta, 1999, Hlm. 1. 14
15 menganalisa secara kritis rekaman dan peniggalan masa lampau guna menemukan data yang otentik dan dapat dipercaya serta melakukan sintesis terhadap data, agar menjadi suatu hal yang dapat dipercaya. G. Penegasan Istilah Penelitian yang dilakukan agar jelas dan memahamkan, diperlukan adanya pemahaman yang tepat serta menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul skripsi ini, maka penulis menjelaskan pengertian kata kunci dalam judul tersebut, serta memberikan batasan- batasan istilah agar dapat dipahami secara konkret. Adapun penjelasan dari istilah tersebut adalah sebagai berikut : 1. Peran Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Peran adalah " Perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang atau kelompok yang berkedudukan dalam masyarakat.22 2. Politik Politik adalah cara bertindak dalam menghadapi atau menangani suatu masalah, baik itu berupa kebijakan, siasat dn sebagainya.23 3. NU Nahdhotul Ulama (Kebangkitan 'Ulama atau Kebangkitan Cendekiawan Islam), disingkat NU, adalah sebuah organisasi Islam besar di Indonesia.[3] Organisasi ini berdiri
pada 31 Januari 1926 dan bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi.24 4. Pendudukan Pendudukan di sini berarti perebutan atau menguasai suatu daerah.25 Adapun peran NU yang dimaksud di atas adalah bagaimana NU berperan aktif pada masa pendudukan Jepang dalam mengantarkan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdakaan dalam bidang politik yang menghasilkan kebijakan-kebijakan yang tidak bertentangan dengan visi dan misinya sebagai organisasi sosial keagamaan yang mempunyai ciri kultural. H. Sistematika Penulisan Kajian ini secara keseluruhan akan dibagi 3 kerangka besar yang dijabarkan dalam lima bab. 1. Bab pertama, pendahuluan, di dalamnya menerangkan beberapa hal pokok mengenai latar belakang masalah, batasan, dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tujuan pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan 2. Bab dua berisikan tentang kondisi sosial politik Indonesia pada akhir penjajahan Belanda dan awal pendudukan Jepang meliputi, kondisi 16
awal umat Islam, Kebijakan politik Jepang terhadap umat Islam, serta implikasi dari kebijakan yang dibuat Jepang bagi umat Islam. 3. Bab tiga menguraikan gambaran umum NU pada tahun 40-an sebagai bagian dari umat Islam, apa signifikasi posisi NU sebagai jam'iyah nahdlah (sosial keagamaan), bagaimana respon terhadap kebijakan yang diambil oleh Jepang. Hal ini dimaksudkan agar pembaca mengetahui gambaran tentang NU baik itu pada tahun 1940 an maupun sebelumnya, sebelum memasuki inti pembahasan. 4. Bab empat, menguraikan pola-pola atau bentuk dari peran politik yang dihasilkan Nahdhotul Ulama serta implikasinya, meliputi, keterlibatan dalam Masyumi dan Sumubu, dalam tentara Peta dan pembentukan Hisbullah sebagai taktik awal dalam mendekati Jepang untuk mendapatkan pengajaran militer yang nantinya berguna dalam rangka perjuanagan kemerdekaan, serta dampak dari peran politik NU bagi kelangsungan hidup dalam rangka perjuangan kemerdekaan. 5. Bab kelima, berisi ikhtisar dari pembahasan seluruh bab dalam penelitian ini dengan disertai saran-saran. 17