ANALISIS KEBIJAKAN PENGUATAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN CIANJUR JAWA BARAT Adang Agustian*1), Sunarsih1) dan Wahyudi2) 1) Peneliti Pada Badan Riset dan Inovasi Nasional, Jl. Tentara Pelajar 3B Bogor 2) Analis Kebijakan pada Pusat Sosek dan Kebijakan Pertanian, Jl. Tentara Pelajar 3B Bogor 3) Staf Biro Perencanaan, Kementerian Pertanian RI, Jakarta. *Email: Abstrak Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, disebutkan bahwa dalam mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan, pemerintah menetapkan Cadangan Pangan Nasional (CPN). CPN terdiri atas Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) dan Cadangan Pangan Masyarakat (CPM). CPPD mencakup cadangan pangan di pemerintah provinsi dan kabupaten. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan: penetapan volume, pengelolaan dan kebijakan penguatan CPPD di Kabupaten Cianjur. Kajian di lakukan pada tahun 2021, dengan lokasi kajian di Kabupaten Cianjur. Sampel kajian terdiri dari aparat di Dinas Pangan di Kabupaten Cianjur, petugas Penyuluh pertanian, dan petani padi di lokasi kajian. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder, serta analisis data dilakukan secara kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Hasil kajian menunjukan bahwa: (1) Kebijakan pengelolaan CPPD bertujuan untuk mendukung penyediaan cadangan pangan di daerah dalam menghadapi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam/sosial dan kondisi kemanusiaan lainnya; (2) Kebijakan penetapan CPPD di Kabupaten Cianjur diatur melalui Peraturan Bupati No. 27 tahun 2017 dan untuk pengadaan cadangan pangannya dilakukan dengan bermitra dengan Bulog; (3) Cianjur merupakan salah satu sentra produksi padi di Jawa Barat, sehingga bentuk cadangan pangannya adalah berbentuk beras, serta rataan volume selama 4 tahun terakhir (2018-2021) mencapai 70,75 ton; dan (4) Kebijakan penguatan pengelolaan CPPD antara lain dapat ditempuh dengan dukungan fasilitasi kegiatan cadangan pangan daerah, peningkatan anggaran daerah untuk pengadaan cadangan pangan, advokasi kebijakan agar bersinergi untuk tetap menjaga keberadaan CPPD, fasilitasi dan pengembangan gudang penyimpanan CPPD, dan dukungan permodalan usahatani agar produksi pangan meningkat. Kata Kunci: CPPD, Kabupaten Cianjur, Beras, Kebijakan penguatan PENDAHULUAN Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, disebutkan bahwa dalam mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan, pemerintah menetapkan Cadangan Pangan Nasional (CPN). CPN terdiri atas Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) dan Cadangan Pangan Masyarakat (CPM). CPPD mencakup cadangan pangan di pemerintah provinsi dan kabupaten. Pengembangan cadangan pangan nasional dimaksudkan untuk mengantisipasi kekurangan ketersediaan pangan, kelebihan ketersediaan pangan, gejolak harga pangan dan atau keadaan darurat. Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan/atau pemerintah desa menetapkan jenis dan jumlah cadangan Pangan tertentu sesuai dengan kebutuhan konsumsi masyarakat setempat. Cadangan Pangan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah desa bersumber dari produksi dalam negeri. Pada peraturan Menteri Pertanian No. 11 Tahun 2018 telah diatur mengenai Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah. Pada peraturan ini antara lain disebutkan bahwa Cadangan Beras Nasional yang selanjutnya disingkat CBN merupakan persediaan beras di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia, dan untuk menghadapi masalah kekurangan beras, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat. Cadangan Beras Pemerintah (CBP) merupakan persediaan beras yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah. Cadangan Beras Pemerintah Provinsi (CBPP) adalah persediaan beras yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah Daerah provinsi. Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut CBPK adalah persediaan beras yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Perhitungan jumlah CBPP dan CBPK didasarkan pada kriteria: (1) jumlah penduduk; (2) konsumsi beras per kapita per tahun; dan (3) proporsi terhadap cadangan beras 464
Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Agribisnis VI Volume 6, Nomor 1, Tahun 2022 : 464-469 nasional. Perhitungan jumlah CBPP dan CBPK serta Cadangan Beras Pemerintah Desa ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut BKP (2021) bahwa secara umum permasalahan dalam pengadaan hal cadangan pangan daerah antara lain mencakup: masih bervariasinya keberadaan CPPD antar provinsi dan kabupaten, bervariasinya pengelolaan CPPD serta terdapatnya permasalahan dalam hal pengelolaan dan pengembangannya. Bervariasinya keberadaan CPPD yang melingkupi cadangan di tingkat provinsi dan Kabupaten/kota sesuai kemampuan pemerintah daerah serta keberadaan daerah tersebut apakah merupakan sentra produksi pangan atau bukan. Saat ini, bahwa dari total 508 kab/kota, baru sekitar 292 kab/kota (57%) telah memiliki cadangan pangan dan sisanya sebanyak 216 kab/kota (43%) belum memiliki cadangan pangan. Adapun pada umumnya, jenis CPPD di kabupaten/kota adalah beras. Berbagai Studi tentang kinerja cadangan pangan telah banyak dilakukan. Salah satu diantaranya adalah hasil studi Rachman et al. (2005) yang mengungkapkan bahwa dalam upaya memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, baik secara fisik maupun ekonomi, dibutuhkan manajemen cadangan pangan di seluruh lini pemerintahan dan semua unsur masyarakat. Cadangan pangan beras dikelola oleh pemerintah pusat secara sentralistik, untuk cadangan operasi, penyangga, dan pipe line. Selain itu, cadangan pangan untuk stok darurat seperti bencana alam dan konflik sosial, yang tidak berskala nasional, termasuk cadangan pangan lokal non beras, secara desentralisasi dikelola oleh pemerintah daerah. Menurut hasil penelitian Suryana et al. (2016) bahwa besarnya kebutuhan cadangan pangan pemerintah (CPP) yang harus dimiliki pemerintah untuk menjaga stabilisasi harga beras tergantung pada besarnya volume beras yang dikelola pemerintah untuk program bantuan pangan bagi golongan masyarakat tertentu. Selanjutnya menurut hasil kajian Suroso (2017) bahwa di Kabupaten Pati-Jawa Tengah, dalam kaitannya dengan peningkatan kebijakan pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) dapat ditempuh dengan kebijakan yang diarahkan pada pembangunan gudang pangan daerah yang dekat dengan kawasan potensi defisit cadangan pangan dengan tetap mempertimbangkan pertimbangan pola distribusinya untuk mengeliminasi resiko kerawanan pangan ketika ada bencana. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan dalam penetapan volume, pengelolaan dan kebijakan penguatan CPPD di lokasi Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. METODE PENELITIAN Kajian ini dilakukan di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021. Objek atau responden penelitian terdiri dari aparat di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Pangan Kabupaten Cianjur, petugas Penyuluh pertanian, dan 30 responden petani padi. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data primer dilakukan terhadap responden di lokasi penelitian dengan kuesioner terstruktur dan semi terstruktur. Untuk data sekunder dikumpulkan dari laporan, literatur jurnal dan Pustaka lainnya yang relevan kajian. Analisis data dilakukan secara kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dalam menghitung cadangan pangan pemerintah Kabupaten secara ideal menurut potensi produksi wilayah sesuai Permentan No. 11 tahun 2018. HASIL DAN PEMBAHASAN Kebijakan Penetapan Volume CPPD Penetapan CPPD di Jawa Barat dan di Kabupaten lokasi kajian juga sangat tergantung pada kemampuan anggaran pemerintah daerah. Kebijakan pengelolaan CPPD di Jawa Barat ditetapkan melalui Peraturan Gubernur No. 37/2017 tentang penyediaan dan penyaluran CPPD. Menurut Pergub No. 37/2017 tersebut disebutkan bahwa: (1) Penyediaan cadangan pangan pokok daerah dimaksudkan untuk menyediakan cadangan pangan komoditi beras sebagai cadangan pangan pokok daerah, untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya 465
Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Agribisnis VI Volume 6, Nomor 1, Tahun 2022 : 464-469 masyarakat rawan pangan pasca bencana alam dan/atau keadaan darurat; (2) Cadangan Pangan Pokok Daerah adalah cadangan pangan pokok Daerah hasil penyediaan melalui APBD Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, besaran cadangan pangan pokok pemerintah daerah bervariasi dan sangat tergantung pada kemampuan APBDnya; (3) Penyaluran cadangan pangan pokok daerah yaitu guna memenuhi kebutuhan beras masyarakat rawan pangan pasca bencana alam dan/atau keadaan darurat; (4) Sasaran penyaluran cadangan pangan pokok daerah yaitu masyarakat rawan pangan di Daerah Provinsi, yang disebabkan karena bencana alam dan/ atau keadaan darurat; dan (5) Besaran cadangan pangan pokok daerah, meliputi: (a) sisa cadangan pangan pokok daerah dari alokasi pengadaan yang bersumber dari APBD yang dikelola oleh Dinas; dan (b) cadangan pangan pokok daerah hasil penyediaan tahun berjalan bersumber dari APBD yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan. Penetapan CPPD di Jawa Barat dan di Kabupaten lokasi kajian juga sangat tergantung pada kemampuan anggaran pemerintah daerah. Kebijakan pengelolaan CPPD di Jawa Barat ditetapkan melalui Peraturan Gubernur No. 37/2017 tentang penyediaan dan penyaluran CPPD. Menurut Pergub No. 37/2017 tersebut disebutkan bahwa: (1) Penyediaan cadangan pangan pokok daerah dimaksudkan untuk menyediakan cadangan pangan komoditi beras sebagai cadangan pangan pokok daerah, untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya masyarakat rawan pangan pasca bencana alam dan/atau keadaan darurat; (2) Cadangan Pangan Pokok Daerah adalah cadangan pangan pokok Daerah hasil penyediaan melalui APBD Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, besaran cadangan pangan pokok pemerintah daerah bervariasi dan sangat tergantung pada kemampuan APBDnya; (3) Penyaluran cadangan pangan pokok daerah yaitu guna memenuhi kebutuhan beras masyarakat rawan pangan pasca bencana alam dan/atau keadaan darurat; (4) Sasaran penyaluran cadangan pangan pokok daerah yaitu masyarakat rawan pangan di Daerah Provinsi, yang disebabkan karena bencana alam dan/ atau keadaan darurat; dan (5) Besaran cadangan pangan pokok daerah, meliputi: (a) sisa cadangan pangan pokok daerah dari alokasi pengadaan yang bersumber dari APBD yang dikelola oleh Dinas; dan (b) cadangan pangan pokok daerah hasil penyediaan tahun berjalan bersumber dari APBD yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan. Hal yang sama pada lokasi kajian, yaitu di Kabupaten Cianjur, besaran CPPD diatur dengan Peraturan Bupati Cianjur No. 27 tahun 2017. Intinya peraturan tersebut merupakan penegasan dan penguatan dari Pergub No. 37/2017. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa perhitungan volume (besaran) CPPD baik di level provinsi dan kabupaten lokasi kajian belum sepenuhnya mengikuti formula sesuai Permentan 11 tahun 2018. Sesuai formula tersebut, maka penentuaan CPPD dapat mempertimbangkan: (1) jumlah penduduk provinsi, (2) Jumlah penduduk kabupaten Cianjur serta (3) Konsumsi per kapita. Menurut hasil perhitungan sesuai formula yang ada, maka idealnya CPPD di Provinsi Jawa Barat dan di lokasi kajian disajikan pada Tabel 1. Tabel 1. Volume CPPD beras sesuai formula Permentan 11/2018 di Provinsi Jawa Barat dan di Lokasi Kajian, 2021. Lokasi Cianjur Jumlah Penduduk (Orang) 2.477.560 Proporsi penduduk (%) 5,13 Konsumsi beras (Kg/Kap) xxx Konsumsi Beras Total (Ton) xxx CBPP (Ton) xxx CBPP & CBPK (Ton) 1.098 Jawa Barat 48.274.160 xxx 110,8 26.743,88 5.349 5.349 Sumber: Data hasil analisis (2021). Pada lokasi kajian di Kabupaten Cianjur, kecenderungan volume cadangan pangan mengalami penurunan. Pada tahun 2018, cadangan pangan yang disediakan sekitar 100 ton, dan tetap 100 ton pada tahun 2019, namun 466
Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Agribisnis VI Volume 6, Nomor 1, Tahun 2022 : 464-469 menurun pada tahun 2020 menjadi 33 ton. Selanjutnya pada tahun 2021 ditargetkan penyediaan cadangan pangan sebesar 50 ton (Tabel 2). Masih eksisnya penyediaan cadangan pangan di Kabupaten Cianjur disebabkan karena kesungguhan Pemerintah Kabupaten dalam memahami pentingnya CPPK seiring dengan kemampuan anggaran daerah. Selain itu, hal ini juga merupakan keberhasilan dari advokasi kebijakan mengenai pentingnya CPPD dan CPPK yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Berdasarkan kebijakan pengelolaan dan besaran cadangan pangan di lokasi penelitian, diketahui bahwa penentuan besaran cadangan pangan kabupaten sangat dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran. Selain itu, dalam hal kesungguhan pemerintah daerah untuk meningkatkan cadangan pangan juga menjadi hal penting dalam penentuan besaran cadangan pangan di suatu wilayah kabupaten. Cadangan pangan ini sangat penting bagi daerah untuk mencukupi masyarakat sasaran terutama pada saat pasca bencana. Pentingnya cadangan pangan di suatu wilayah dan bahkan di tingkat petani seperti terlihat dari hasil penelitian Zakaria (2009) yang mengungkapkan bahwa petani di Provinsi Lampung mempunyai cadangan gabah kering giling sekitar 1,9 ton yang setara dengan 1,23 ton beras/tahun dan digunakan untuk konsumsi 4 anggota keluarga. Demikaian halnya untuk cadangan pangan di tingkat nasional (Muttaqin dan Martianto 2009). Tabel 2. Besaran Cadangan Pangan Beras di Kabupaten Cianjur, 2018-2021. No. Tahun Volume (Ton) 1. 2018 100 2. 2019 100 3 2020 33 4. 2021 50 Rataan 70,75 Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cianjur (2021) dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut (2021). Pengelolaan CPPD di Kabupaten Cianjur Pada Provinsi Jawa Barat, mekanisme penyediaan cadangan pangan pokok daerah dilakukan melalui Perjanjian Kerjasama antara Dinas dengan Perum BULOG Divisi Regional Jawa Barat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok daerah, dilaksanakan untuk kelompok sasaran penerima bantuan. Biaya penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok daerah dari Gudang Sub Divisi Regional Perum BULOG Jawa Barat ke titik bagi kelompok sasaran penyaluran, menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Provinsi. Pada Kabupaten Cianjur, pengaturan pengelolaan CPPD diatur melalui Perbup No. 21 tahun 2020 tengan Pengadaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah. Dalam pengelolaan dan pelaksanaan CPPD dan CPM pada Dinas Ketahanan pangan di Kabupaten Cianjur diwadahi dalam satu unit bagian yaitu dibawah Bidang Ketersediaan Pangan. Untuk pengadaan cadangan pangan berupa beras dilakukan dengan cara kemitraan dengan Bulog. Selanjutnya dalam kemitraan yang dilaksanakan tersebut ditempuh melalui sistem Penunjukan Langsung (PL) ke Bulog. Adapun Kontrak kerja selama 2 tahun artinya apabila ada beras di gudang Bulog dan belum dipergunakan, maka beras tersebut akan ditambahkan ke penyediaan beras pada tahun berikutnya (akumulatif). Apabila dalam masa 2 tahun beras tersebut masih ada di gudang Bulog, maka Dinas Ketahanan Pangan akan dikenakan penambahan biaya penyimpanan. Untuk beras yang dibagikan kepada pihak sasaran, akan terlebih dahulu dikemas dalam karung. 467
Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Agribisnis VI Volume 6, Nomor 1, Tahun 2022 : 464-469 Strategi penguatan CPPD Penguatan cadangan pangan ditingkat provinsi dan kabupaten telah dilakukan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat, melalui Menteri Pertanian telah mengirimkan surat No. 88 tgl 20 Mei 2021 ke seluruh Gubernur dan Bupati/Wali Kota se Indonesia yang intinya tentang Penguatan CPPP dan CPPK. Volume (besaran) CPPP dan CPPK agar sesuai dengan Permentan 11/2018. Selanjutnya, juga terdapat Surat Menteri Pertanian No. 91 Tgl 27 Mei 2021 ke Mendagri mengenai penguatan CPPD. Intinya tetap sama bahwa CPPD agar sesuai Permentan 11/2018. Sebagai balasan atas surat Menteri Pertanian ke Mendagri, maka Mendagri berkirim surat ke Gubernur & Bupati/Wali Kota No. 510 tgl 10 Juni 2021 yang intinya juga dalam rangka Penguatan CPPD. CPPD yang ditetapkan juga agar sesuai Permentan 11/2018. Selanjutnya, terdapat surat Kepala BKP (Nomor B-601/KN.130/J/12/2020 Tanggal 3 Desember 2020) kepada seluruh Kepala SKPD Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang belum memiliki CPPD. Surat juga ditembuskan kepada Mentan, Gubernur/Bupati/Walikota dan ketua DPRD. Intinya surat adalah terkait penguatan CPPD, melalui (BKP 2021a): 1) Koordinasi dan Advokasi Kebijakan CPPD 2) Dukungan Regulasi CPPD 3) Dukungan Lintas Sektor (Kemendagri, DPRD) Berdasarkan hasil kajian, dapat sintesakan bahwa berbagai faktor dapat mempengaruhi besaran dan pengelolaan CPPD di lokasi kajian. Hal ini tentunya tergantung pada potensi dan kemampuan daerah dalam menyediakan dan memfasilitasi penyediaan cadangan pangan daerah. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi besaran dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah antara lain: 1) Kemampuan anggaran daerah dalam pengadaan cadangan pangan; 2) Dukungan kebijakan pengelolaan cadangan pangan; 3) Infrstruktur dan prasarana pergudangan komoditas pangan pokok. 4) Kesungguhan pemerintah daerah serta dukungan berbagai pihak dalam penetapan volume dan pengelolaan CPPD. 5) Ketersediaan potensi produksi padi (sumber cadangan pangan) di daerah. Berpijak dari faktor di atas, maka strategi yang dapat ditempuh dalam rangka penguatan CPPD adalah: 1) Untuk strategi jangka pendek adalah melalui: a. Terdapatnya program berupa fasilitasi kegiatan cadangan pangan daerah, sehingga dengan bantuan yang ada digunakan untuk membeli cadangan pangan; b. Meningkatkan anggaran daerah untuk pengadaan cadangan pangan; c. Advokasi kebijakan: dukungan politis baik dari pihak eksekutif dan legisltif daerah agar bersinergi untuk tetap menjaga dan meningkatkan keberadaan CPPD; d. Fasilitasi dan pengembangan gudang penyimpanan CPPD; e. Dukungan permodalan usahatani, sehingga ke depan produksi pangan di daerah semakin meningkat; f. Dukungan SRG dalam mendukung pengembangan CPPD. 2) Untuk Strategi jangka menegah dan panjang, ditempuh melalui: a. Dukungan infrastruktur seperti sarana irigasi dan prasarana lainnya untuk pengembangan produksi usahatani ke depan; b. Dukungan regulasi: berbagai peraturan turunan agar secara eksplisit menyebutkan urgensi pentingnya penyediaan CPPD; 468
Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Agribisnis VI Volume 6, Nomor 1, Tahun 2022 : 464-469 c. Sinergi antar instansi (Kementan, Kemendagri, KemenDesa, Kemendag, BUMN: Bulog, Perbankan) untuk mendukung penguatan kemampuan pemerintah daerah dalam penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan secara terpadu. KESIMPULAN DAN SARAN Kebijakan pengelolaan CPPD bertujuan untuk mendukung penyediaan cadangan pangan di daerah dalam menghadapi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam/sosial dan kondisi kemanusiaan lainnya. Kebijakan penetapan CPPD di Kabupaten Cianjur diatur melalui Peraturan Bupati No. 27 tahun 2017 dan untuk pengadaan cadangan pangannya dilakukan dengan bermitra dengan Bulog. Kabupaten Cianjur merupakan salah satu sentra produksi padi di Jawa Barat, sehingga bentuk cadangan pangannya adalah berbentuk beras, serta rataan volume selama 4 tahun terakhir (2018-2021) mencapai 70,75 ton. Kebijakan penguatan pengelolaan CPPD antara lain dapat ditempuh dengan dukungan fasilitasi kegiatan cadangan pangan daerah, peningkatan anggaran daerah untuk pengadaan cadangan pangan, advokasi kebijakan agar bersinergi untuk tetap menjaga keberadaan CPPD, fasilitasi dan pengembangan gudang penyimpanan CPPD, dan dukungan permodalan usahatani agar produksi pangan meningkat. UCAPAN TERIMA KASIH Ucapan terima kasih disampaikan kepada pihak Dinas Pertanaian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Cianjur yang telah memberikan data dan informasi kajian, serta membantu dalam pelaksanaan kajian. Ucapan lainnya juga disampaikan kepada pihak manajemen Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian atas dukungan sumberdaya dalam pelaksanaan kajian ini. DAFTAR PUSTAKA [BKP] Badan Ketahanan Pangan. 2021. Bahan Rakornas Ketahanan Pangan 2021. Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian. Jakarta. [BKP] Badan Ketahanan Pangan. 2021a. Bahan Pembahasan Makalah Seminar Hasil penelitian PSEKP TA 2021. Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian . Jakarta. Bulog, 2010. Sekilas CBP (Cadangan Beras Pemerintah). sekilascbp_v2.php. Diunduh pada 18 Juni 2017. [DKPP] Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jawa Barat. 2021. Laporan Dinas DKPP. Bandung. Kurnia AW, Sundari S, Purwanto DA. 2020. Implementasi Kebijakan Cadangan Pangan Nasional dalam Kondisi Keadaan Darurat di Badan Ketahanan Pangan Guna Mendukung Pertahanan Negara. Manajemen Pertahanan, Vol. 6, No. 1 Juni 2020 pp.73-99. Tersedia media/ Di Unduh 25 Februari 2021. Muttaqin AZ, Martianto D. 2009. Konsumsi, Kebutuhan dan Kecukupan Beras Nasional Tahun 2002-2007. Jurnal Gizi dan Pangan. 4(3): 116 - 122. Tersedia dari: 12025-1-10-20120313.pdf. Di Unduh 25 Februari 2021. Naufal I. 2019. Analisis Pengaruh Produksi Beras, Jumlah Penduduk dan Cadangan Devisa terhadap impor Beras di Indonesia Tahun 2007-2017 dalam Perspektif Ekonomi Islam. Skripsi UIN-Lampung. Tersedia dari: radenintan.ac.id/7942/1/ SKRIPSI.pdf. Di Unduh 25 Februari 2021. Rachman HPS, Purwoto A, Hardono GS. 2005. Kebijakan Pengelolaan Cadangan Pangan Era Otonomi Daerah dan Perum Bulog. FAE. 23(2):73-83). Tersedia dari: none-f8be7 d88. pdf. Di Unduh 25 Februari 2021. Suryana A, Kariyasa IK, Hermanto, Agustian A, Yofa RD. 2016. Keberadaan Surplus dan Kebutuhan Cadangan Pangan Pemerintah untuk Menjaga Stabilitas Harga Beras. Ragam Pemikiran Menjawab Isu Aktual Pertanian. 159-187. Tersedia dari; pdffiles/ragam-5-art06.pdf. Di Unduh 25 Februari 2021. Zakaria WA. 2009. Analisis Cadangan Beras Masyarakat di Provinsi Lampung. SOCA. 9(2). Tersedia dari: Cadangan%20 Di Unduh 25 Februari 2021. 469