PERAN ANGGOTA DEWAN PEREMPUAN DALAM MENJALANKAN FUNGSI LEGISLASI DI DPRD KABUPATEN BANTUL PERIODE 2019-2024 Novia Rahayu NPP. 28.0731 Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Program Studi Politik Indonesia Terapan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Email: ABSTRACT Problem/Background (GAP): The role of women council members in Indonesia is familiar, but the truth in Bantul Regency that the role of women is still considered only as a complement to the quota in the council. As seen in the 2019 legislative election in Bantul Regency, there were 204 women who became candidates, while only four people occupied council members, which only amounted to 8.8% of the total members. Looking at the existing human resources, does the role as a woman council members in carrying out the legislative function run according to its role and function. Purpose: to find out how the role of women council members in carrying out the legislative function in Bantul Regency Council, to find out the obstacles and efforts of women council members in carrying out the legislative function. Methods: descriptive qualitative method with an inductive approach and data collection techniques in the form of observation, documentation, and interview methods. Results/Findings: of the three Soerjono Soekanto's dimensions, it was found that none of them was optimal. Conclusion: The role of women council members in carrying out legislative functions in Bantul Regency Council has not been maximized. Suggestions that can be put are women council members are expected to be more active in maximizing their roles in every meeting, women council members must use obstacles as achievement and self-improvement motivation to develop further, and women council members are given additional education programs on law and legislation in order to understand and maximize its role in carrying out the legislative function. Keywords: Gender's Responsive, Role, Women Council Members 1
ABSTRAK Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Peran anggota dewan perempuan di Indonesia sudah tidak asing lagi, namun kenyaataan di Kabupaten Bantul ialah peran perempuan masih dianggap hanya sebagai pelengkap kuota di DPRD. Seperti yang terlihat pada pemilihan legislatif tahun 2019 di Kabupaten Bantul perempuan yang menjadi calon anggota DPRD sebanyak 204 orang sedangkan yang terpilih hanya empat orang saja dimana hanya 8,8% dari total anggota DPRD Kabupaten Bantul. Melihat dari sumber daya manusia yang ada apakah peran anggota DPRD perempuan dalam menjalankan fungsi legislasi berjalan sesuai dengan peran dan fungsinya. Tujuan: untuk mengetahui bagaimana peran anggota dewan perempuan dalam menjalankan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Bantul, untuk mengetahui kendala, dan upaya anggota dewan perempuan dalam menjalankan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Bantul. Metode: kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Hasil/Temuan: Dari ketiga dimensi yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto belum ada satupun indikator yang optimal. Kesimpulan: Peran anggota dewan perempuan dalam menjalankan fungsi Legislasi di DPRD Kabupaten Bantul belum maksimal. Saran yang dapat diajukan setelah melakukan penelitian adalah anggota dewan perempuan diharapkan dapat lebih aktif dalam memkasimalkan perannya di setiap rapat, anggota dewan perempuan harus menjadikan kendala sebagai motivasi prestasi dan motivasi peningkatan diri untuk lebih berkembang, serta anggota dewan perempuan diberikan program pendidikan tambahan tentang hukum maupun legislasi agar dapat memahami dan memaksimalkan perannya dalam menjalankan fungsi legislasi. Kata Kunci: Anggota Dewan Perempuan, Fungsi Legislasi, Peran, Responsif Gender I. 1.1 Latar Belakang PENDAHULUAN Kesadaran politik perempuan di Indonesia berdasarkan sejarah tercatat telah lahir sejak Kongres Perempuan pertama di Yogyakarta pada tahun 1928. Selanjutnya, kesadaran politik terlihat dalam partisipasi yang nyata pada pemilu tahun 1955 dimana kalangan perempuan dapat melaksanakan hak-hak mereka yaitu memilih dan dipilih dalam pesta demokrasi akbar. Penjelasan tersebut dikuatkan bersama banyak landasan instrumen hukum dengan banyak konferensi yang menjamin hak-hak perempuan dalam politik. Pemerintah memberikan hak yang sama baik kepada laki-laki maupun kepada perempuan untuk dapat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat baik di pusat maupun di daerah. Pasal 53 Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyebutkan syarat partai politik dapat mengikuti pemilu yaitu dengan mengikutsertakan sedikitnya 30% perempuan yang mewakili ada dalam daftar calon legislatifnya. jumlah keikutsertaan perempuan yang menyalonkan diri sebagai wakil parpol menunjukkan jumlah yang cukup besar yaitu berjumlah 204 dari total calon yaitu berjumlah 442. Hal tersebut menunjukkan bahwa partisipasi perempuan untuk andil di bidang politik cukup tinggi yaitu hampir setengah dari jumlah laki-laki. Pemilihan anggota legislatif di Kabupaten Bantul periode 2019-2024 DPRD Kabupaten Bantul pada periode 2019-2024 terdiri dari empat komisi dan satu dari empat komisi di DPRD Kabupaten Bantul yaitu Komisi A wakil ketuanya adalah perempuan. Hal tersebut menarik untuk diteliti karena meskipun minimnya jumlah perempuan yang duduk di kursi DPRD (empat orang perempuan), namun perempuan bisa menempati posisi yang cukup strategis. Perempuan dituntut agar dapat mengoptimalkan 2
peran dan fungsinya di DPRD Kabupaten Bantul baik dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan tentang perempuan maupun permasalahan lainnya. 1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian) Berdasarkan data yang diperoleh dari Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul maupun KPUD Kabupaten Bantul didapati kesenjangan masalah berupa: 1. Kuota minimum keterwakilan perempuan yang terpilih menjadi anggota dewan di Kabupaten Bantul dari periode ke periode belum terpenuhi; 2. Anggota DPRD Kabupaten Bantul sebagian adalah petahana dan dua dari empat anggota perempuan yang terpilih diantaranya merupakan petahana; 3. Keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Bantul paling rendah dibandingkan dengan seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi D. I. Yogyakarta; 4. Perempuan belum memaksimalkan hak inisiatif yang dimilikinya untuk membuat peraturan daerah yang mengangkat isu-isu tentang perempuan; 5. Meskipun minimnya jumlah perempuan yang duduk di kursi DPRD Kabupaten Bantul, namun perempuan bisa menempati posisi yang cukup strategis dalam fungsi legislasi. 1.3 Penelitian Terdahulu Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, yaitu Penelitian Denda Devi Sarah Mandini (2016) dengan judul "Peran Anggota Legislatif Perempuan dalam Menjalankan Fungsi DPRD di Kabupaten Lombok Utara Tahun 2014-2019". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. HasiI peneIitian ini menunjukkan bahwa belum maksimalnya anggota legislatif perempuan dalam menjalankan 3 fungsi utama DPRD dan perlu adanya peningkatan kemampuan dan kapabilitas anggota legislatif perempuan agar lebih terbukanya masyarakat dalam menyampaikan pendapat aspirasi maupun ide-ide mereka dengan adanya keterwakilan perempuan dalam DPRD dibanding dengan DPRD laki-laki. Selanjutnya Herald G. Balirante (2021) melakukan penelitian dengan juduI "Peran Perempuan dalam Perumusan Kebijakan di DPRD Kota Manado Periode 2014-2019". Metode peneIitian yang digunakan adaIah pendekatan deskriptif. HasiI peneIitian ini menunjukkan bahwa anggota perempuan di DPRD Kota Manado periode 2014-2019 belum berperan aktif dalam menjalankan fungsinya sebagai representasi masyarakat kota Manado. Sehingga membuat kinerja legislatif di DPRD kota Manado periode 2014-2019 belum berjalan dengan maksimal. Dan pasifnya anggota dewan perempuan dalam hal merumuskan kebijakan disebabkan oleh faktor internal yakni dominasi fraksi, sedangkan faktor eksternalnya yaitu konstruksi sosial anggota perempuan yang masih mempertahankan nilai- nilai patriarki Nahdia, Frans, dan Alfon (2018) juga melakukan penelitian dengan juduI "Peran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perempuan dalam Memperjuangkan Kepentingan Perempuan di Kabupaten Boolang Mongondow Utara". Metode yang digunakan peneIiti adaIah metode pendekatan kuaIitatif. HasiI peneIitian dapat disimpuIkan bahwa anggota DPRD perempuan di Bolaang Mongondow Utara hanya berjumlah 3 orang saja, sehingga dalam merepresentasikan untuk diperjuangkan. kepentingan-kepentingan perempuan pun sulit Hairul Anwar (2018) melakukan penelitian dengan juduI "Perempuan dan Politik (Keterwakilan Politik Perempuan di Lembaga Legislatif dalam Menjalankan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep Periode 2014-2019)". DaIam peneIitiannya, peneIiti menggunakan metode kuaIitatif deskriptif. HasiI peneIitian menunjukkan Keterwakilan perempuan dalam berpolitik secara kuantitas masih rendah. Kendala yang mempengaruhi rendahnya jumlah keterwakilan perempuan dipengaruhi budaya patriarki, faktor keluarga, modal atau cost politik yang tinggi. Hambatan keterwakilan dalam 3
menjalankan fungsi DPRD di Sumenep yaitu kompetensi anggota legislatif perempuan yang masih rendah; kurang aktifnya anggota legislatif perempuan dalam setiap kegiatan; budaya patriarki; keterbatasan kemampuan fisik. Joseph Allan (2017) melakukan penelitian dengan juduI "Peranan Anggota Legislatif Perempuan dalam Pembahasan Rancanganan Peraturan Daerah Kota tentang Trafficking di DPRD Kota Medan". DaIam peneIitiannya, peneIiti menggunakan metode kuaIitatif deskriptif. HasiI peneIitian dapat disimpuIkan bahwa masih minimnya Peranan Anggota Legislatif Perempuan dalam Pembahasan Rancanganan Peraturan Daerah Kota tentang Trafficking di DPRD Kota Medan. Hal ini dapat dilihat melalui absensi dan ketika pemberian pendapat dan pemikiran dalam rapat pembahasan rancangan peraturan daerah yang masih sangat minim; Ketidaktahuan dan keaktifan anggota legislatif perempuan dalam rapat masih sangat lemah dan berpengaruh terhadap jalannya rapat dan hasil rapat. 1.4 Pernyataan Kebaharuan Ilmiah Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni peran anggota dewan perempuan dalam menjalankan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Bantul Periode 2019-2024. Pada lima penelitian sebelumnya dapat dilihat bahwa melihat penelitian-penlitian sebelumnya tersebut di atas mempunyai persamaan dengan penelitian yang akan diteliti ialah tentang anggota dewan perempuan dalam menjalankan fungsi DPRD. Selain itu, mempunyai persamaan dengan metode penelitian yang akan peneliti gunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Perbedaannya terletak pada fokus, lokus, periode serta presentase anggota perempuan, jabatan anggota perempuan, dan masalah yang berbeda-beda pada masing-masing daerah serta penelitian ini juga memberikan upaya dalam mengatasi kendala yang ada pada penelitian. Selain itu, penelitian ini menggunakan teori peran oleh Soerjono Soekanto yang dalam menganalisisnya menggunakan teknik analisis maupun pembahasan yang berbeda dengan penelitian sebelumnya yang mana penelitian ini menggunakan operasionalisasi konsep dengan berbagai indikator yang peneliti buat untuk menjawab masalah yang ada di lokasi peneliti. Lalu, penelitian yang akan peneliti bahas lebih menekankan pada fungsi legislasi. Dengan keterbatasan perempuan yang ada di DPRD, perempuan dapat menduduki jabatan yang strategis. Berdasarkan hal tersebut peneliti akan melihat optimal tidaknya peran anggota dewan perempuan dalam hal menjalankan fungsi legislasi. 1.5 Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran, kendala, serta upaya mengatasi kendala anggota dewan perempuan dalam menjalankan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Bantul Periode 2019-2024. II. METODE Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan induktif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis induktif yang mana memungkinkan hasil penelitian akan muncul dari keadaan tema-tema dominan dan signifikan yang ada dalam data, tanpa mengabaikan struktur metodenya, hal ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman tentang arti dari data yang kompleks melalui pengembangan tema yang dirangkum dari data awal. Maka dari itu peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dengan maksud peneliti dapat menggambarkan masalah-masalah yang sesungguhnya terjadi secara berurutan sehingga dapat diinterpretasikan secara akurat tentang masalah dan hubungan antar fenomena yang terjadi untuk mencapai suatu kesimpulan dalam penyelesaian masalah 4
yang ada. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. dan teknik pengumpulan data berupa metode observasi, dokumentasi, dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti melalui dua tahap yaitu reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan dan verifikasi data. Teori yang peneliti gunakan untuk menganalisis peran anggota dewan perempuan adalah teori peran menurut Soerjono Soekanto yang mencakup norma, konsep individu terhadap masyarakat sebagai organisasi, dan perilaku.Untuk memperoleh data yang dibutuhkan secara jelas, akurat dan terpercaya, peneliti menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling untuk menentukan sumber data person atau informan. III. HASIL DAN PEMBAHASAN Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan beberapa dokumentasi dan wawancara terkait peran anggota dewan perempuan dalam menjalankan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Bantul periode 2019-2024, hasil yang peneliti dapatkan adalah: 3.1 Peran Anggota Dewan Perempuan dalam Menjalankan Fungsi Legislasi di DPRD Kabupaten Bantul Periode 2019-2024 Pada penelitian ini, peneliti akan menjelaskan bagaimana peran anggota dewan perempuan dalam menjalankan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Bantul Periode 2019- 2024. Dalam menganalisa peran anggota dewan perempuan dalam menjalankan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Bantul periode 2019-2024, peneliti berpacu pada perspektif teoritis yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Dimana terdapat tiga dimensi dalam peran yaitu norma, konsep individu terhadap masyarakat sebagai organisasi, dan perilaku. Pada dimensi yang pertama ialah norma. Dalam dimensi ini peneliti menggunakan indikator penggunaan hak inisiatif yang mana dalam pelaksanaannya belum maksimal. Dimensi yang kedua ialah konsep individu terhadap masyarakat sebagai organisasi, yang mana dalam dimensi ini terdapat dua indikator yang peneliti bahas. Indikator yang pertama ialah keikutsertaan anggota dewan perempuan dalam setiap rapat, hasil yang didapat ialah kehadiran anggota dewan dalam setiap rapat sangat tinggi namun dalam melaksanakan perannya di setiap rapat masih kurang maksimal. Indikator yang kedua ialah bentuk kebijakan.perda responsif gender, hasil yang diperoleh yaitu jumlah kebijakan/perda responsif gender yang dapat dikatakan masih sedikit yaitu hanya tiga buah perda meskipun banyak perda inisiatif anggota dewan yaitu 15 dari 29 perda yang dihasilkan. Dimensi yang ketiga ialah perilaku. Dimensi ini memiliki dua indikator yang mana indikator pertama yaitu reaksi anggota dewan satunya lagi reaksi tokoh masyarakat terhadap adanya anggota dewan perempuan di DPRD Kabupaten Bantul periode 2019-2022. Hasil yang diperoleh ialah kehadiran perempuan dalam legislatif sangat dinantikan karena dengan adanya perempuan dalam legislatif dapat mempengaruhi dan sangat dibutuhkan khususnya dalam hal responsif gender. Namun kenyataannya dengan keterbatasan jumlah anggota dewan perempuan, hal tersebut membuat perannya kurang maksimal dalam menjembatani kaum perempuan. Dari analisis pembahasan ketiga dimensi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa peran anggota dewan perempuan dalam menjalankan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Bantul periode 2019-2024 belum maksimal. 3.2 Kendala Anggota Dewan Perempuan dalam Menjalankan Fungsi Legislasi di DPRD Kabupaten Bantul Periode 2019-2024 Dalam menjalankan fungsi legislasi anggota dewan perempuan juga tidak berjalan mulus, tentu memiliki beberapa kendala. Pelaksanaan dalam menjalankan fungsi legislasi tidak semudah yang dipelajari secara teori. Pelaksanaan tersebut harus melalui berberapa proses terlebih dahulu sebelum fungsi legislasi dapat dimaksimalkan oleh anggota dewan 5
legislasi adalah membentuk peraturan daerah bersama perempuan. Karena fungsi pemerintah daerah. Dari kata-kata tersebut tentu memiliki berbagai macam kendala dalam pelaksanaannya yaitu: a). Jumlah Anggota Dewan yang Relatif Sedikit Berdasarkan data yang diperoleh bahwa jumlah anggota dewan perempuan di DPRD Kabupaten Bantul pada periode 2019-2024 hanya empat orang dari jumlah keseluruhan 45 orang. Keterwakilan perempuan hanya mencapai angka 8,8% saja. Dengan adanya keterbatasn jumlah anggota dewan perempuan itu ternyata mempengaruhi peran mereka khususnya dalam proses pembuatan suatu peraturan daerah. Ternyata suara mereka masih sangat kurang didengar dalam mengupayakan kepentingan kaum perempuan itu sendiri. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Ibu Novi Sarhati, yang menyatakan bahwa salah satu faktor minimnya perda yang responsif gender. Dalam proses pengusulan pembuatan peraturan daerah yang mana di dalam mengusulkan membutuhkan dukungan fraksi baik dalam raperda usulan komisi maupun bapemperda. Yang jelas adalah tingkat keterwakilan perempuan sendiri yang kurang, saat kita berbicara tentang kepentingan perempuan kita kalah dengan laki-laki yang bicara tentang infrastrukur dan perbaikan jalan. b). Kemampuan Anggota Dewan Perempuan yang Kurang Mumpuni Kendala ini dapat dilihat melalui wawancara menurut Bapak Pambudi Mulya: Bukan maksud saya meremehkan atau bagaiamana namun untuk menjawab wawancara yang mbak tanyakan jadi saya menjawab ya, jadi menurut saya pendidikan di DPRD tidak menjadi persyaratan yang khusus untuk menjabat jadi latar belakang pendidikan bisa dikatakan bebas tidak tergantung pada suatu tingkatan. Dari situ kan mbal bisa dilihat bahwa pendidikan sangat berpengaruh di pemerintahan, dalam hal ini pada anggota dewan perempuan ada juga yang masih lulusan SMA. Jadi perlu ditingkatkan lagi pendidikan biar ada wawasan dan lebih terbuka lagi lebih bisa mensejahterakan masyarakat. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kata saya yang kurang tepat ya mbak. Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa latar belakang pendidikan sangat penting untuk menunjang kompetensi diri terutama anggota dewan perempuan dalam menjalankan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Bantul. c). Kurangnya Dukungan Fraksi terhadap setiap Usulan Anggota Dewan Perempuan yang Khususnya Berkaitan tentang Isu-Isu Responsif Gender. Fraksi yang merupakan wadah berhimpunnya anggota DPRD dalam satu partai politik atau gabungan beberapa partai politik ini memiliki peran yang besar dalam tersalurkannya aspirasi dari salah satu anggota dewan. Salah satu langkah yang harus dilakukan anggota dewan dalam menyalurkan aspirasi atau inisiatifnya yaitu melewati keputusan dari fraksi masing-masing. Dalam mengeluarkan inisiatifnya, anggota dewan perempuan banyak mengalami penolakan dari fraksinya. Salah satu kendala yang dialami oleh anggota dewan perempuan dalam melaksanakan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Bantul periode 2019- 2024 adalah jumlah suara yang mendukung aspirasi anggota dewan perempuan. Dapat disimpulkan bahwa anggota dewan perempuan sudah aktif menyuarakan hak inisiatifnya sebagai anggota dewan, namun karena dukungan fraksi yang kurang dan anggota dewan perempuan hanya minoritas tentunya akan mengganggu jalannya pembentukan perda sebagai penerapan fungsi legislasi. Fungsi legislasi akan menjadi berjalan lancar sesuai dengan proses yang harus dijalani untuk dapat mencapai perda yang akan dibuat. Dalam perjalanan pembuatan perda butuh dukungan fraksi dan dewan atau pejabat fungsional yang mendukung keberlangsungan kelancaran pembuatan perda tersebut. d). Budaya Patriarki Budaya partiarki ialah budaya dimana laki-laki memiliki kedudukan lebih tinggi daripada perempuan. Dalam budaya ini perbedaan antara laki-laki dan perempuan memiliki 6
perbedaan yang signifikan di kehidupan bermasyarakat. Laki-laki dianggap memiliki kekuatan yang lebih dibandingankan dengan perempuan. Perempuan dianggap lemah dan tidak mempunyai wibawa. Budaya partiarki mengidentifikasi perempuan memiliki sifat lemah lembut dan membutuhkan perlindungan laki-laki. Laki-laki memiliki otoritas terhadap perempuan, anak-anak, serta harta benda. Secara tersirat sistem ini melembagakan pemerintah dan hak istimewa laki-laki dan menempatkan perempuan di bawah laki-laki. Budaya patriarki memang tidak semua berfikiran seperti itu, namun dapat dilihat dari segi budaya Indonesia sejak dahulu identik dengan suatu kerajaan yang mana banyak yang menjabat raja maupun duduk di pemerintahan adalah seorang laki-laki karena dianggap memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan perempuan. Walaupun tidak semua pemerintahan dipimpin oleh laki-laki namun sudah menjadi image di masyarakat kebanyakan bahwa perempuan lebih layak untuk mengurus rumah tangga dibandingkan mengurus pemerintahan. Sudah selayaknya sebagai seorang perempuan harus menjaga dari kedekatan terhadap manusia lainya dalam hal ini adalah menjaga diri dari sesuatu hal yang negatif yang bisa saja terjadi sewaktu menjalankan kunjungan kinerja secara resmi maupun tidak resmi. Suatu hal lagi yang menjadi pertimbangan adalah waktu, ketika malam hari juga perempuan akan dianggap tidak etis apabila keluar malam menghadiri acara di masyarakat. Terlebih lagi apabila sudah mejadi ibu rumah tangga, selain gambaran masyarakat yang bisa saja berfikiran negatif bisa saja terjadi hal-hal yang negatif yang banyak kemungkinan terjadi pada perempuan. 3.3 Upaya Anggota Dewan Perempuan untuk Mengatasi Kendala yang Muncul dalam Menjalankan Fungsi Legislasi di DPRD Kabupaten Bantul Periode 2019- 2024 Tentu dalam setiap masalah mempunyai solusi dan setiap manusia wajib berupaya menjadi lebih baik. Berdasarkan hasil penelitian, DPRD Kabupaten Bantul mempunyai upaya-upaya dalam mengatasi setiap kendala yang dialami anggota dewan khususnya dalam menjalankan fungsi legislasi, yaitu: 1. Meningkatkan Kualitas Calon Anggota Dewan Perempuan. Untuk meningkatkan jumlah anggota dewan perempuan, syarat maupun langkah- langkah rekruitmen pencalonan harus diperbaiki agar mendapatkan kualitas calon yang unggul serta meningkatkan jumlah anggota dewan perempuan yang terpilih menjadi anggota dewan tetap pada periode selanjutnya hal tersebut dapat memaksimalkan peran anggota dewan perempuan dalam menjalankan fungsi legislasi seperti halnya menurut pendapat Bapak Pambudi Mulya: Karena bagaimanapun dari keseluruhan jumlah calon anggota dewan di Kabupaten Bantul belum mencapai 30% yang terpilih menjadi anggota dewan. Dari hal tersebut sebagai calon perempuan harus lebih fight dalam mencalonkan dirinya di DPRD, dalam hal ini yaitu sebagai calon perempuan harus dapat membuktikan prestasinya dan dedikasinya kepada masyarakat maupun partai untuk dapat dipercayai oleh banyak orang mewakili masyarakat di pemerintahan khususnya DPRD. Karena itu perlu ditambah lagi keterminatan dan bisa menunjukan prestasi nya kepada masyarakat publik pada umumnya. Peningkatan kualitas diri sangat berpengaruh terhadap image masyarakat tentang anggota dewan perempuan. Mulai dari tingkat pendidikan, pencapaian prestasi dan lain sebagainya yang dapat membuat minat masyarakat percaya. 2. Meningkatkan Kemampuan Anggota Dewan Perempuan dalam Bidang Legislasi Menurut Bapak Praptanugraha hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan anggota dewan perempuan dalam bidang legislasi dapat dilihat melalui wawancara berikut ini: 7
...kalau dilihat apabila saya memberikan tanggapan saya ya mbak, kan kalau pemilu di DPRD tidak ada atau belum diterapkannya batasan pendidikan terakhir jadi semua kalangan bisa mencalonkan diri DPRD Kabupaten Bantul. Nah dalam hal ini kan mbak tanya tentang anggota dewan perempuannya, beliau-beliau ini sudah berperan aktif tapi perlu dalam menjalankan hal dan kewajibanya menjadi anggota dewan ditingkatkan lagi untuk rasa ingin selalu belajar apalagi masalah pendidikan bisa sekolah lagi, ikut seminar, diklat tiga bulan sekali serta kajian agar bisa mempunyai ilmu yang lebih tinggi untuk dapat memaksimalkan kinerjanya dalam hal legislasi serta dapat mensejahterakan masyarakat Bantul khusunya kaum perempuan. Tabel 3.1 Daftar Nama dan Pendidikan Terakhir Anggota Dewan Perempuan DPRD Kabupaten Bantul Periode 2019-2024 No 1 2 3 4 Nama Nur Yuni Astuti, S.Sos, SH Novi Sarhati, SE Suratun, SH Arni Tyas Palupi, ST Pendidikan Terakhir S1 S1 S1 S1 Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul, diolah oleh peneliti,2022 Berdasarkan hasil wawancara sebelumnya dan tabel 3.1 tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan anggota dewan perempuan yang terpilih pada periode 2019-2024 berpendidikan terakhir strata-1, yang mana dapat dikatakan sudah cukup baik meskipun hanya satu orang saja yang berpendidikan hukum. Sebagai anggota dewan yang dapat dikatakan minoritas harus dapat membuktikan kompetensi diri di DPRD maupun pada masyarakat. Dengan cara meningkatkan pendidikan melalui sekolah ke jenjang lebih tinggi, mengikuti seminar, diklat, kursus, kajian, terjun ke lapangan, dan banyak kegiatan untuk meningkatan kemampuan lainnya. Hal tersebut berguna untuk anggota dewan perempuan dalam hal meningkatkan kinerjanya dalam hal fungsi legislasi. 3. Berusaha Melakukan Tugas dan Wewenang Semaksimal Mungkin Dalam mengatasi kendala yang ketiga yaitu kurangnya dukungan fraksi, hal yang perlu dilakukan ialah dengan berusaha melakukan tugas dan wewenang semaksimal mungkin seperti yang dikatakan oleh Ibu Suratun: Kalau saya yang penting berusaha melakukan tugas dan wewenang saya semaksimal mungkin mbak dengan selalu hadir tepat waktu, aktif dalam rapat, reses, pengusulan dan pembahasan raperda maupun tugas lainnya khususnya dalam menjalankan fungsi legislasi karena tujuannya demi kesejahteraan masyarakat mbak kalaupun usulan atau pendapat saya ditolak atau tidak ditindak lanjuti yang penting saya sudah mencoba dan memperjuangkan hak-hak saya sebagai anggota dewan perempuan. Pendapat di atas diperkuat dengan hasil wawancara dengan Ibu Novi Sarhati yang mengatakan bahwa: Sebagai angggota dewan perempuan merupakan suatu tanggungjawab yang tidak mudah. Karena kaum wanita selama ini juga dianggap kurang bisa menjadi pemimpin apalagi di pemerintahan. Kita berempat disini sebagai anggota dewan perempuan harus bisa membuktikan bahwa kita layak dan berkompetensi tinggi bukan hanya sebagai pelengkap saja disini tapi memiliki peran penting. Upaya yang saya lakukan dalam meraih dukungan fraksi ya dengan cara bekerja dengan maksimal, untuk membuat fraksi menyetujui usulan dan pendapat yang saya ucapkan dalam setiap rapat. Berdasakan beberapa wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa diharapkan perempuan juga dapat lebih aktif dalam terjun ke masyarakat agar dapat menemukan aspirasi 8
dan permasalahan yang ada di lapangan. Semakin berkompetennya anggota dewan perempuan, semakin bisa menjadi contoh dan membimbing masyarakat khususnya perempuan untuk bisa mandiri dan dapat menunjukkan bahwa perempuan sama dengan laki- laki tidak ada perbedaan gender dengan adanya keterwakilan perempuan di pemerintahan. 4. Manajemen Waktu Sebaik Mungkin dan Tunjukkan Kualitas Diri Upaya anggota dewan dalam mengatasi kendala yang keempat menurut Ibu Nur Yuni Astuti: ...kalau menjawab pertanyaan ini berdasarkan apa yang saya lakukan saja ya mbak, jadi kalau saya mengatasi kendala waktu untuk bekerja sebagai wakil rakyat di DPRD dan mengatur diri sebagai istri dan ibu rumah tangga saya biasanya mengatur waktu di pagi hari masuk jam 9 pagi karna untuk jam pagi menyiapkan diri sebagai ibu rumah tangga di rumah dan untuk itu sudah izin apabila harus seperti itu, namun jika tidak bisa masuk on time jam 8. Tapi juga tidak setiap hari seperti itu juga, karena sebelum menjadi anggota dewan sudah siap untuk terbagi dan memberatkan sebagai anggota dewan perempuan. Kalau terjun langsung di masyarakat saya mengajak suami minimal untuk menjaga diri dan juga omongan masak perempuan kok sampe malam kan kesanya tidak enak dimasyarakat kan ya mbak. Seperti itu kalau saya mengatasi kendala keterbatasan mbak ya kita harus bekerja lebih ekstra dan fight sebagai anggota dewan perempuan harus bisa membuktikan bisa berprestasi dan kompetensi tinggi bukan pelengkap saja. Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa terkait dengan anggota dewan perempuan adalah memiliki dua peran penting yaitu sebagai wakil rakyat di pemerintahan dan sebagai ibu rumah tangga yang berkewajiban di keluarga. Dalam mengupayakan tugas meminimalisir kendala pemerintahan dan keluarga. Bisa saja dengan berbagi peran dan saling membantu dari suami yang dapat mengoordinasikan rumah tangga apabila anggota dewan perempuan sedang menjalankan kewajibannya sebagai wakil rakyat. Atau terkait dengan masalah di keluarga dapat di atasi dengan berkoordinasi dengan baik terhadap keluarga bagaimana mengatasi permasalahan tersebut. Karena apabila sudah menjadi anggota dewan perempuan keluarga harus menerima konsekuensinya. tersebut yaitu dengan pintar membagi waktu antara Selanjutnya, dalam mengupayakan dan meminimalisir kendala tentang keterbatasan dewan perempuan terjun di lapangan dan apabila waktu telah malam yaitu dengan membawa pendamping dalam hal ini yaitu suami, karena apabila anggota dewan perempuan terjun langsung ke lapangan akan memiliki potensi negatif yang cukup membahayakan diri apabila sendiri. Dan yang paling cocok untuk mengatasi kendala tersebut adalah mengajak keluarga untuk mendampingi dan meghilangkan image masyarakat terhadap tindakan anggota dewan perempuan terjun langsung ke lapangan terlebih pada waktu malam hari. Kultur budaya masyarakat Indonesia yang masih memiliki anggapan bahwa perempuan itu tugasnya di rumah dan tidak layak untuk memimpin di kursi pemerintahan. Terkait hal tersebut akan dibahas oleh Bapak Pambudi Mulya melalui hasil wawancara berikut ini: ...Sistem pemilu melalui partai jadi untuk kualitas calon tidak terlalu diperhatikan ya bisa saja dikatakan money politik. Semua mempunyai kepentingan dan tujuan masing masing. Oleh karna itu sebagai calon atau yang sudah menduduki kursi dewan harus senantiasa meningkatkan kualitas diri dan selalu belajar pengalaman. Kekurangan anggota dewan perempuan adalah kultur budaya, jadi image masyarakat terhadap perempuan yang mencalonkan diri sebagai wakil rakyat di pemerintahan masih rendah dan memiliki pandangan perempuan itu layaknya atau sebaiknya mengurusi rumahlah. Budaya kayak gini kan sudah ada sejak dulu ya tidak dapat dipungkiri juga turun temurun sejak zaman kerajaan dulu juga yang memipin itu laki laki bukan perempuan jadi kebawa image tersebut sampai sekarang. Menurut saya itu pandangan yang sudah 9
tidak pada zamanya ya , karena kita kan sekarang sudah ada kesetaraan gender dan itu bagus semua punya hak dan suara yang sama. Kinerja anggota ibu ibu dewan di bantul juga bagus, tidak hanya sebagai pelengkap saja namun bisa memiliki peran yang pokok pada jabatanya masing-masing. Perempuan harus bisa membuktikan kepada publik lewat prestasi dan kompetensinya bahwa perempuan bisa dan layak untuk menjadi wakil rakyat di permerintahan. Hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Pambudi Mulya di atas dapat disimpulkan bahwa kultur budaya di masyarakat yang masih menganggap bahwa perempuan kodratnya adalah mengurus rumah tangga dan tugas di luar rumah tangga adalah laki-laki. Dilihat dari sisi budaya memang banyak pandangan orang kurang percaya dengan perempuan di pemerintahan namun tidak sedikit juga masyarakat yang sudah menghargai kesetaraan gender bahwa perempuan juga memiliki hak yang sama. Dalam hal ini upaya yanga dapat dilakukan yaitu dengan cara meningkatkan kualitas diri seperti tingginya pendidikan, kedekatan dengan masyarakat sehingga mimiliki banyak kepercayaan, dan membuktikan kompetensi diri. Upaya-upaya tersebut di atas semua bertujuan mengangkat calon perempuan agar dapat dinilai layak menjadi wakil rakyat di pemerintahan. Setelah dapat membuktikan kompetensi diri dan prestasi dengan masyarakat seperti memberikan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat sehingga mendapat kepercayaan publik dan bisa mensejahterakan masyarakat khususnya Kabupaten Bantul. 3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian Dalam penelitian yang peneliti lakukan di DPRD Kabupaten Bantul ditemukan bahwa peran anggota Dewan Perempuan dalam menjalankan fungsi legislasi 2019-2024 belum berjalan maksimal. Selain itu terdapat beberapa kendala anggota Dewan Perempuan dalam menjalankan fungsi legislasi di Kabupaten Bantul yaitu jumlah anggota dewan yang relatif sedikit, kemampuan anggota dewan perempuan yang kurang mumpuni, kurangnya dukungan fraksi terhadap setiap usulan anggota dewan perempuan yang khususnya berkaitan tentang isu-isu responsif gender, dan budaya patriarki. Di sini dapat dilihat bahwa ini merupakan temuan baru yang ditemukan oleh peneliti dalam penelitiannya dimana hal ini berbeda dengan kelima penelitian sebelumnya yang dijadikan referensi peneliti dalam melakukan penelitian. Selain itu upaya yang dilakukan DPRD Kabupaten Bantul berbeda dengan penelitian sebelumnya. IV. KESIMPULAN Berdasarkan data-data yang penulis kumpulkan pada saat pelaksanaan penelitian di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kemudian dilakukan analisis tentang bagaimana peran anggota dewan perempuan dalam menjalankan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Bantul periode 2019-2024 dan dari analisis tersebut penulis dapat menarik beberapa kesimpulan. Berikut merupakan kesimpulan penulis dalam penyusunan skripsi terkait Peran Anggota Dewan Perempuan dalam Menjalankan Fungsi Legislasi di DPRD Kabupaten Bantul Periode 2019-2024. Setelah peneliti melakukan analisa berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa: 1. Peran Anggota Dewan Perempuan dalam Menjalankan Fungsi Legislasi di DPRD Kabupaten Bantul Periode 2019-2024 belum maksimal. Karena dari keempat anggota dewan perempuan tersebut hanya ada satu orang yang memiliki peran lebih dalam pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Bantul Periode 2019-2024 yaitu Ibu Nur Yuni Astuti. Keempat anggota dewan perempuan ikut dalam panitia khusus yang mana anggota dewan perempuan juga berperan dalam pembahasan raperda. Dari keeempat anggota dewan perempuan yang duduk dalam jabatan 10
fungsional hanya satu orang yaitu Ibu Suratun sebagai Wakil Ketua Komisi A dan tiga lainnya hanya sebagai anggota komisi. Meskipun mereka berperan juga dalam mengusulkan dan membahas raperda prakarsa DPRD namun mereka belum bisa maksimal dalam mewakili aspirasi masyarakat khususnya kaum perempuan dalam hal memperjuangkan peraturan daerah yang responsif gender. 2. Kendala Anggota Dewan Perempuan dalam Menjalankan Fungsi Legislasi di DPRD Kabupaten Bantul Periode 2019-2024 a) Jumlah Anggota Dewan yang Relatif Sedikit Keterwakilan perempuan hanya mencapai angka 8,8% saja dengan adanya jumlah yang minim itu ternyata mempengaruhi peran mereka khususnya dalam proses pembuatan suatu peraturan daerah. Ternyata suara mereka masih sangat kurang dalam mengupayakan kepentingan kaum perempuan itu sendiri. b) Kemampuan Anggota Dewan Perempuan yang Kurang Mumpuni Latar belakang pendidikan sangat penting untuk menunjang kompetensi diri terutama anggota dewan perempuan dalam menjalankan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Bantul. c) Kurangnya Dukungan Fraksi terhadap setiap Usulan Anggota Dewan Perempuan yang Khususnya Berkaitan tentang Isu-Isu Responsif Gender Anggota dewan perempuan sudah aktif menyuarakan hak inisiatifnya sebagai anggota dewan, namun karena dukungan fraksi yang kurang dan anggota dewan perempuan hanya minoritas tentunya akan mengganggu jalannya pembentukan perda sebagai penerapan fungsi legislasi. Fungsi legislasi akan menjadi berjalan lancar sesuai dengan proses yang harus dijalani untuk dapat mencapai perda yang akan dibuat. Dalam perjalanan pembuatan perda butuh dukungan fraksi dan dewan atau pejabat fungsional yang mendukung keberlangsungan kelancaran pembuatan perda tersebut. d) Budaya Patriarki Laki-laki dianggap memiliki kekuatan yang lebih dibandingankan perempuan. Perempuan dianggap lemah,tidak berdaya dan tidak mempunyai wibawa. Dalam budaya partiarki perempuan diidentifikasi memiliki sifat lemah lembut dan membutuhkan perlindungan terhadap perempuan, anak-anak dan harta benda. laki-laki. Laki-laki memiliki otoritas 3. Upaya Mengatasi Kendala Anggota Dewan Perempuan dalam Menjalankan Fungsi Legislasi di DPRD Kabupaten Bantul Periode 2019-2024 a) Meningkatkan Kualitas Calon Anggota Dewan Perempuan Untuk menambah jumlah anggota dewan perempuan, syarat maupun langkah- langkah rekruitmen pencalonan harus diperbaiki agar mendapatkan kualitas calon yang unggul serta menambah jumlah keterwakilan perempuan yang duduk dalam kursi legislatif pada periode selanjutnya. Hal tersebut dapat memaksimalkan peran anggota dewan perempuan khususnya dalam menjalankan fungsi legislasi. b) Meningkatkan Kemampuan Anggota Dewan Perempuan dalam Bidang Legislasi Pendidikan dan peningkatan kualitas diri sangat penting bagi anggota dewan terutama perempuan. Sebagai anggota dewan yang dapat dikatakan minoritas harus dapat membuktikan kompetensi diri di DPRD maupun pada masyarakat. Dengan cara meningkatkan pendidikan melalui sekolah ke jenjang lebih tinggi, mengikuti diklat, kursus, dan banyak lainnya. Hal tersebut berguna untuk anggota dewan bisa menjadi contoh dan membimbing masyarakat khususnya perempuan untuk bisa mandiri dan dapat menunjukkan bahwa perempuan sama dengan laki-laki tidak ada perbedaan gender dengan adanya keterwakilan perempuan di pemerintahan. 11
c) Berusaha Melakukan Tugas dan Wewenang Semaksimal Mungkin Diharapkan perempuan juga dapat lebih aktif dalam terjun ke masyarakat agar dapat menemukan aspirasi dan permasalahan yang ada di lapangan. Semakin berkompetennya anggota dewan perempuan, semakin bisa menjadi contoh dan membimbing masyarakat khususnya perempuan untuk bisa mandiri dan dapat menunjukkan bahwa perempuan sama dengan laki-laki tidak ada perbedaan gender dengan adanya keterwakilan perempuan di pemerintahan. d) Manajemen Waktu Sebaik Mungkin dan Tunjukkan Kualitas Diri Anggota dewan perempuan adalah memiliki dua peran penting yaitu sebagai wakil rakyat di pemerintahan dan sebagai ibu rumah tangga yang berkewajiban di keluarga. Dalam mengupayakan meminimalisir kendala tersebut yaitu dengan pintar membagi waktu antara tugas pemerintahan dan keluarga. Bisa saja dengan berbagi peran dan saling membantu dari suami yang dapat mengoordinasikan rumah sedang menjalankan kewajibannya sebagai wakil rakyat. tangga apabila anggota dewan perempuan Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dalam penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada DPRD Kabupaten Bantul saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan Teori Peran menurut Soerjono Soekanto. Arah Masa Depan Penelitian (future work). Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan bagaimana peran anggota dewan perempuan dalam menjalankan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Bantul untuk menemukan hasil yang lebih mendalam. V. UCAPAN TERIMAKASIH Ucapan terimaksih terutama kepada ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Bantul khususnya DPRD Kabupaten Bantul yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta KPUD Kabupaten Bantul yang berkenan membantu peneliti dalam melengkapi data yang diperlukan dalam penelitan, seluruh keluarga besar yang membantu, dan menyukseskan pelaksanaan penelitian. VI. DAFTAR PUSTAKA Allan, J. 2017. Peranan Anggota Legislatif Perempuan dalam Pembahasan Rancanganan Peraturan Daerah Kota tentang Trafficking di DPRD Kota Medan. Skripsi. Universitas Sumatra Utara. Anwar, H. 2018. Perempuan dan Politik (Keterwakilan Politik Perempuan di Lembaga Legislatif dalam Menjalankan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep Periode 2014-2019). Tesis. Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Arikunto, S. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta Balirante, Herald G. 2021. Peran Perempuan dalam Perumusan Kebijakan di DPRD Kota Manado Periode 2014-2019. Jurnal. Universitas Sam Ratulangi. Budiardjo, M. 1999. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Caldeira, Gregory A., et.al. 1993. Political Respect in the Legislature. Legislative Studies Quarterly Vol.18 No.1. Comparative Legislative Research Center. Cresswell, J. W. 2013. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Belajar 12
Fathkhurohman & M. Sjuhad. Implikasi Hukum Terjadinya Dis-fungsi Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Kebenaran Kaidah Pembentukan Peraturan Daerah. Jurnal. Universitas Widyagama. Fuad, A. B. Barul. 2000. DPRD Dalam Masa Transisi Menuju Demokrasi. Jurnal Administrasi Negara Vol.1 No.1. Universitas Gajah Mada. Habibah, St. 2005. Partisipasi dan Peran Perempuan dalam Politik. Jurnal-Almaiyyah Vol.8 No.2. STAI Al-Furqon. Handoyo, E., dkk. 2010. Etika Politik dan Pembangunan. Semarang: Widya Karya Ihromi, et.al., 2000. Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita. Bandung: Alumni Bandung Koderi, M. 1999. Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara. Jakarta: Gema Insani Press Mandini, Denda D. S. 2016. Peran Anggota Legislatif Perempuan dalam Menjalankan Fungsi DPRD Kabupaten Lombok Utara Tahun 2014-2019. Jurnal. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Marbun, B.N. 2005. DPRD dan Otonomi Daerah. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan Miles & Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia Press Mokodenseho, N., dkk. 2018. Peran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perempuan dalam Memperjuangkan Kepentingan Perempuan di Kabupaten Boolang Mongondow Utara. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol.1 No.1. Universitas Sam Ratulangi. Mukarom, Z. 2008. Perempuan dan Politik: Studi Komunikasi Politik tentang Keterwakilan Perempuan di Legislatif. Jurnal Komunikasi Vol.9 No.2. MediaTor. Universitas Islam Bandung. Nambo, Abdul K. B., & M. R. Puluhuwa. 2005. Memahami tentang Beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah dari Sistem Politik). Jurnal Vol.21 No.2. Universitas Negeri Gorontalo. Peraturan Rektor Institut Pemerintahan DaIam Negeri Nomor 07 Tahun 2021 tentang Pedoman PenuIisan Karya IImiah Program Sarjana Terapan Institut DaIam Negeri Tahun Ajaran 2020/2021 Rasyidin & F. Aruni. 2016. Gender dan Politik: Keterwakilan Perempuan dalam Politik. Lhokseumawe: Unimal Press Rosidin, U. 2010. Otonomi Daerah dan Desentralisasi. Bandung: Pustaka Setia Sinamo, N. 2010. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta: Pustaka Mandiri Soekanto, S. & B. Sulistyowati. 2015. Sosiologi Suatu Pengantar (Rev.ed). Jakarta: Rajawali Pers Subono, Nur I. 2009. Menuju Representasi Politik Perempuan yang lebih Bermakna. Jurnal Sosial Demokrasi edisi 6. Pergerakan Indonesia dan Komite Persiapan Yayasan Indonesia Kita. Sunarto. 2012. Dasar-Dasar Pemahaman Hukum Tata Negara. Semarang: UNNES Press Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 050/1232/SJ tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender 13