KEBERLAKUAN HUKUM DISPENSASI NIKAH PADA MASYARAKAT KECAMATAN SERUYAN TENGAH KABUPATEN SERUYAN TESIS Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.) Oleh: AKHMAD MUJIYONO NIM. 19014082 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA PASCA SARJANA PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA TAHUN 1443 H/2021 M i
KEBERLAKUAN HUKUM DISPENSASI NIKAH PADA MASYARAKAT KECAMATAN SERUYAN TENGAH KABUPATEN SERUYAN Akhmad Mujiyono NIM. 19014082 ABSTRAK Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (2) adalah ketentuan diizinkanya menikah usia dibawah 19 dengan syarat mengunakan dispensasi alasan sangat mendesak di karenakan hamil atau di khawatirkan akan terjadi kehamilan. Dizinkanya Pernikahan dengan mengunakan dispensasi suatu keringanan bagi masyarakat yang harus dimanfaatkan, namun masyarakat di Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan tidak memanfaatkan hal tersebut dengan tidak memberlakukan dispensasi nikah ketika menikah usia dibawah 19. Fokus penelitian ini adalah masyarakat yang tidak memberlakukan hukum dispensasi nikah dan pandangan hukum Islam terhadap masyarakat yang tidak memberlakukan hukum dispensasi nikah di Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum kualitatif. Penelitan ini menggunakan metode pendekatan kasus dan metode budaya sadar hukum dengan melakukan observasi, wawancara pengumpulan dokumen guna mendapatkan data yang akurat.. Adapun teknik analisis menggunakan analisis deskriftip dengan menggunakan keberlakuan hukum, teori kesadaran hukum, teori penegakan hukum dan teori maslahah mursalah, teori udzur bil jahli. Hasil penelitian tidak diberlakukan hukum dispensasi nikah di Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan ditemukan masyarakat mengutamakan fiqih klasik, tidak ada sosialisasi, tidak mengetahui hukum dispensasi nikah baik dari segi manfaat dan mudarat disebabkan petugas kurang aktif mensosialisasikan, sehingga tidak berlaku secara efektif, mayarakat kuarang sadar hukum. Sarana dan prasarana yang kurang memadai, tidak adanya sanksi hukum pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang mengakibatkan hukum sulit di tegakan. Pandangan hukum Islam terhadap Masyarakat Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan yang tidak memberlakukan hukum dispensasi nikah karena tidak mengetahui hukum, baik dari segi manfaat dan mudarat, maka perbuatan mereka di katagorikan uzur bil jahli, yang dapat menggugur kan kewajiban untuk mengikuti Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (2). Kata Kunci : Masyarakat, Dispensasi Nikah v
ENFORCEABILITY OF MARRIAGE DISPENSATION LAW ON SOCIETY IN SERUYAN TENGAH SUB-DISTRICT SERUYAN REGENCY Akhmad Mujiyono SRN. 19014082 ABSTRACT Law Number 16 year 2019 Article 7 paragraph (2) is the provision of allowing marriage under the age of 19 with the condition of using dispensation of very urgent reasons because pregnant or worried about pregnancy. In the permission of marriage by using a dispensation of a waiver for the community that must be utilized, but the community in Seruyan Central District of Seruyan Regency does not take advantage of this by not imposing a marriage dispensation when married under the age of 19. The research focuses on Society who didn't do marriage dispensation law and Islamic law perspective toward Society who didn't do marriage dispensation law in Seruyan Tengah Sub-district Seruyan Regency. This research was qualitative and used case and law awareness culture approaches and did observation, interview and documents collection to get accurate data. While data analysis techniques used descriptive analysis and also used law enforceability, law awareness, law enforcement, mursalah maslahah and udzur bil jahli theory. The results of the study did not apply the marriage dispensation law in Seruyan Tengah District, Seruyan Regency, it was found that the community prioritized classical fiqh, there was no socialization, did not know the law of marriage dispensation both in terms of benefits and disadvantages because the officers were less active in socializing, so it did not apply effectively, people were less aware of the law. . Inadequate facilities and infrastructure, the absence of legal sanctions in Law Number 16 of 2019 concerning Marriage which makes the law difficult to enforce. Islamic law toward Society in Seruyan Tengah Sub-district Seruyan Regency who didn't do marriage dispensation law because they didn't know and didn't understand about the benefit and impact from it, so what they did can be categorized as uzur bil jahli, so they were not obligated to follow law No. 16 of 2019 Chapter 7 verse 2. Key Words: Society, Marriage Dispensation. vi
KATA PENGANTAR Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah SWT senantiasa kita ucapkan ke khadirat-Nya karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya berupa nikmat iman dan kesehatan yang pada akhirnya penulis bisa menyelesaikan tesis ini. Sholawat serta salam tercurahkan kepada seorang yang termulia dari segala makhluk, cinta dan kasing sayang ke pada umatnya yaitu Baginda Agung Rasulullah SAW, yang syafaatnya akan kita nantikan kelak. Adapun tesis berjudul "KEBERLAKUAN HUKUM DISPENSASI NIKAH PADA MASYARAKAT KECAMATAN SERUYAN TENGAH KABUPATEN SERUYAN" bertujuan untuk memenuhi salah satu kewajiban sebagai penyelesaian kuliah di pasca sarjana IAIN Palangkarya. Pada Tesis ini diuraikan BAB.I pendahuluan: latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, memfaat penelitian, BAB II. Kajian pustaka: Kerangka teori, penelitian terdahulu, BAB.III. metodologi penelitian, Jenis, Tempat dan Waktu Penelitian, Prosedur Penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analis data, pemeriksaan keabsahan data, kerangka berpikir. Akhirnya penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penulisan untuk itu saran yang sifatnya membantu demi kesempurnaan proposal ini sangatlah di harapkan, semoga proposal ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah mendukung serta membantu penyelesaian proposal ini. untuk itu penulis mengucapkan terima vii
kasih yang tak terhingga kepada: Bapak Dr. Ibnu Elmi.A.S. Pelu, S.H., M.H selaku Dosen pembimbing Utama, Bapak Dr. Elvi Soeradji, M.H.I selaku dosen pembimbing Pendamping. Palangkaraya, Oktober 2021 Penulis viii
PERNYATAAN ORISINALITAS ix
MOTO "jika engkau orang yang beriman jadilah orang yang taat hukum" x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. Berikut adalah pedoman transliterasi Arab Latin: A. Konsonan Tunggal HurufArab ا ب Nama Alif Ba Huruf Latin Tidak dilambangkan B Keterangan tidak dilambangkan Be ت Ta T Te ث Sa ṡ es (dengan titik di atas) ج Jim J Je ح ha' ḥ ha (dengan titik di bawah) خ kha' Kh ka dan ha د Dal D De ذ Zal Ż zet (dengan titik di atas) ر ra' R Er ز Zai Z Zet س Sin S Es ش Syin Sy es dan ye ص Sad ṣ es (dengan titik di bawah) ض Dad ḍ de (dengan titik di bawah) ط ta' ṭ te (dengan titik di bawah) ظ za' ẓ zet (dengan titik di bawah) ع 'ain ` koma terbalik غ Gain G Ge ف fa' F Ef ق Qaf Q Qi ك Kaf K Ka ل Lam L El م Mim M Em xi
ن Nun N En و Wawu W Em ه Ha H Ha ء Hamzah ' Apostrof ي ya' Y Ye B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap نيدقعتم Ditulis mutaʽaqqidin ةدع Ditulis ʽiddah C. Ta' Marbutah 1. Bila dimatikan ditulis h ةبه Ditulis Hibbah ةيزج Ditulis Jizyah (ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti solat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h. ءايلولأاةمرك Ditulis karāmah al-auliyā 2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah ditulis t. رطفلا ةاكز Ditulis zakātul fiṭri D. Vokal Pendek َ Fathah Ditulis A َ Kasrah Ditulis I َ Dammah Ditulis U xii
E. Vokal Panjang Fathah + alif ةيلهاج Fathah + ya' mati يعسي Kasrah + ya' mati ميرك Dammah + wawu mati Ditulis Ditulis Ditulis Ditulis Ditulis Ditulis Ditulis Ā Jāhiliyyah Ā yas'ā Ī Karīm Ū ضورف Ditulis Furūd F. Vokal Rangkap Fathah + ya' mati مكنيب Fathah + wawu mati لوق Ditulis Ditulis Ditulis Ditulis Ai Bainakum Au Qaulun G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof متنأأ Ditulis a'antum تدعأ Ditulis uʽiddat متركش نئل Ditulis la'in syakartum H. Kata sandang Alif+Lam 1. Bila diikuti huruf Qamariyyah نأرقلا Ditulis al-Qur'ān سايقلا Ditulis al-Qiyās 2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "l" (el)nya. xiii
ءامسلا Ditulis سمشلا Ditulis I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut penulisannya ضورفلا يوذ Ditulis ةنسلا لهأ Ditulis xiv as-Samā' asy-Syams żawi al-furūḍ ahl as-Sunnah
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ... ... i NOTA DINAS ... . Error! Bookmark not defined. PERSETUJUAN UJIAN TESIS ... . iError! Bookmark not defined. PENGESAHAN TESIS ... ... iv ABSTRAK ... .. v KATA PENGANTAR ... . vii PERNYATAAN ORISINALITAS ... ... ix MOTTO ... ... xi PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN ... .... xii DAFTAR ISI ... ...... xv BAB I PENDAHULUAN ... ... 1 A. Latar Belakang Masalah ... 1 B. Rumusan Masalah ... .... 5 C. Batasan masalah ... 6 D. Tujuan Penelitian ... . 6 E. Manfaat Penelitian ... 6 F. Sistematika Penulisan ... ... 7 BAB II KAJIAN PUSTAKA ... .. 9 A. Deskripsi Konsep ... ... 9 1. Sejarah Pembentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019..... . Tentang Perkawinan ... 9 2. Hukum Dispensi Nikah ... 11 3. Tujuan Hukum Dispensasi Nikah ... . 14 4. Landasan Filosofis, Sosiologis, Yuridis ... .. 15 B. Kerangka Teoretik ... .. . 23 1. Teori Keberlakuan Hukum ... . 24 2. Teori Kesadaran Hukum ... .. 29 xv
3. Teori Penegakan Hukum ... ... 31 4. Teori Maslahah Mursalah ... .. .. 38 5. Teori Udzur Bil Jahli ... . 45 C. PenelitianTerdahulu ... ... 48 BAB III METODE PENELITIAN ... . .. 51 A. Jenis, Tempat dan Waktu Penelitian ... .. 51 B. Prosedur Penelitian ... ... 53 C. Pendekatan Penelitian ... . 54 D. Data dan Sumber Data ... .. .. 55 E. Teknik Pengumpulan Data ... .. 55 F. Analisis Data ... .. 59 G. Pemeriksaan Keabsahan Data ... . 60 F. Kerangka Pikir ... ... 62 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ... ... 64 A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ... . . 64 B. Penyajian Data ... ... 72 C. Pembahasan Hasil Penelitian ... ... 84 1. Alasan Masyarakat Tidak Memberlakukan Hukum Dispensasisi Nikah ... ... 85 a. Mengutamakan Hukum fiqih Klasik ... .... 86 b. Tidak Ada Sosialisasi ... .. 87 c. Tidak Mengetahui ... . 87 2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Masyarakat Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan Yang Tidak Memberlakukan Hukum Dispensasi Nikah ... ..... .. 91 a. Dilihat dari Teori Maslahat Mursalah ... . 93 b. Dilihat dari Udzur Bil Jahli ... 100 BAB V PENUTUP ... 106 A. Kesimpulan ... . 106 B. Rekomendasi ... .. 106 DAFTAR PUSTAKA ... 108 xvi
A. Kitab Suci ... .... ... 108 B. Buku ... ... 108 C. Karya Ilmiah ... .. 110 D. Peraturan Perundang-Undangan ... .... 110 E. Internet ... ... 110 xvii
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Kehidupan di dunia manusia adalah makhluk yang tidak dapat hidup sendiri. Secara naluriah, manusia selalu hidup bersama dengan sesamanya dalam suatu masyarakat. Karena hanya dengan hidup bermasyarakat, manusia dapat mempertahankan kehidupannya. Hal ini disebabkan kebutuhan hidup manusia hanya akan terwujud dan terpenuhi apabila manusia hidup berdampingan dengan manusia lainnya. Sehingga makna hidup bermasyarakat sangat besar bagi manusia untuk bisa bertahan hidup, namun di sisi lain, ketika manusia hidup bersama dengan manusia lainnya dalam kehidupan bermasyarakat, terjadinya konflik sangat besar karena bukan tidak mungkin sesama anggota masyarakat memiliki kebutuhan dan kepentingan yang sama dan mereka sama- sama ingin agar kebutuhan dan kepentingannya terpenuhi. Timbulnya konflik berangkat dari kondisi kemajemukan struktur masyarakat dan konflik merupakan fenomena yang sering terjadi sepanjang proses kehidupan manusia. Dari sudut mana pun kita melihat bahwa konflik tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sosial. Didalam kenyataan kehidupan manusia dimana pun dan kapan pun selalu ada bentrokan sikapsikap, pendapat- pendapat, perilaku-perilaku, tujuan-tujuan, dan kebutuhan-kebutuhan yang selalu bertentangan sehingga proses yang demikian itulah yang akan mengarah pada suatu perubahan.1 Konflik pada masyarakat memerlukan suatu norma guna mengatur tatananan kehidupan sosial agar masyarakat dapat hidup dengan tertib dan teratur. Negara Indonesia yang wilayahnya besar dan memiliki beragam suku, budaya, bahasa sangat memerlukan norma atau aturan diantaranya aturan perkawinan. 1Sabian Utsman, Dasar-Dasar Sosioligi Hukum Makna Dialog Antara Hukum Dan Masyarakat, Yokyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, h.186. 1
Perkawinan adalah perbuatan hukum dan merupakan hal yang sangat penting dan esensial bagi setiap manusia, sebab dengan perkawinan dua insan manusia, pria dan wanita, akan membentuk kelompok masyarakat baru dan di samping itu hubungan antara pria dan wanita tersebut terjadi secara terhormat dan sesuai dengan norma yang berlaku. Perkawinan mempunyai tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pertimbangan agar terjaminannya hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagai mana di amanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka di bentuklah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Didalam Undang-Undang Perkawinan terkandung prinsip atau asas hukum perkawinan juga mengatur syarat-syarat, tata cara dan pencegahan perkawinan serta hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan. Perkawinan diharapkan terwujudnya tujuan dari perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Guna terwujudnya tujuan perkawinan dan pertimbangan perlindungan terhadap kekerasan dan diskkriminasi, dampak negatif pada pertumbuhan anak, tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak sosial anak, maka pemerintah merubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) yang semula berbunyi : " Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun sekarang dirubah 2
menjadi Perkawinan hanya diizinkan bila piha pria dan wanita mencapai umur 19 tahun. Menurut Ketua panitia kerja Rancangan Undang-Undang Perkawinan Sudiro Asno mengungkapkan : "Faktor fisik jadi salah satu alasan pertimbangan disepakatinya usia minimal tersebut."Faktor fisik itu 19 relatif lebih matang dari usia 18," Selain itu, Sudiro juga menilai faktor ekonomi dan kesehatan juga menjadi pertimbangan. Menurutnya banyak anak-anak usia di bawah 19 tahun yang secara finansial belum siap. Belum lagi, imbuhnya, jumlah kematian ibu dan anak saat melahirkan cukup tinggi. Jadi alasan fisik kesehatan, alat reproduksi wanita juga belum matang kalau 16 atau 18 tahun. Usia 19 lebih mateng lah."2 Ungkapan ketua panitia Rancangan Undang-Undang Perkawinan Sudiro Asno mengenai faktor fisik bahwa usia dibawah 19 tahun dianggap belum dewas dan masih kurang matang dalam finansial, fisik dan emosional, hal ini jua di perkuat oleh pendapat psikolog anak dan keluarga Astrid Wen yaitu : "bahwa usia 19 tahun adalah waktu yang cukup bagi laki-laki maupun perempuan untuk memasuki fase pernikahan. Meski menurutnya, ada beberapa hal yang perlu disiapkan termasuk oleh keluarga masing- masing pihak. "Pada usia 19 tahun berarti mereka (pasangan) diharapkan sudah lulus dari SMK. Sebenarnya sudah dianggap dewasa dan matang dari tiga sisi yaitu finansial, fisik, dan emosional."3 Pertimbangan usia nikah tersebut menjadi warning bagi orang tua ketika ingin menikahkan anak dibawah usia 19 tahun dengan harus berpikir secara matang akan dampak negatif dan dengan mengutamakan kemaslahatan rumah tangga anak, karena didalam agama Islam menjaga kemaslahatan di han19 tahun, tgl 21 September 2020, Jam 12.45 wib. 3 tahun-usia tepat untuk menikah-ini-kata-psikolog, tgl 25 September 2020, Jam 15.30 wib. 3
utumakan dari pada mendatangkan kemudaratan sebagaimana dalam ushul fiqh diistilahkan dengan Al-Maslahah al-Daruriyah. Walaupun demikian Undang-Undang Perkawinan tersebut masih memberikan kesempatan penyimpangan usia bagi orang tua yang ingin menikahkan anaknya yang usia di bawah 19 tahun dengan alasan sangat mendesak yakni hamil atau di khawatirkan terjadi kehamilan, maka orang tua boleh mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama, sebagaimana yang di sebutkan dalam Pasal 7 ayat 2 yang berbunyi : "Sementara apa bila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup".4 Maksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.5 Keringanan dalam Pasal 7 ayat (2) tersebut adalah membantu bagi orang tua atau pasangan yang ingin menikah dalam hal menutupi aib karena hamil, dan juga membantu pasangan yang menikah di dalam penyelesaian administrasi negara yang menjadi kewajiban sebagai warga negara. 4Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 7 ayat (2) 5 Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 7 ayat ( 2) 4
Berdasarkan observasi awal pada masyarakat Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan terdapat pernikahan usia di bawah19 tahun yang tidak memberlakukan hukum dispensasi nikah, sebagaimana yang terjadi pada salah satu kasus pasangan yang inisial AS tanggal lahir 20 september 2002 usia 18 tahun dan SR tanggal lahir 15 Nopember 2002 usia 18 tahun dari desa bukit buluh kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan menikah tanggal 06 Mei 2020 tanpa memberlakukan hukum dipensasi nikah .6 Melihat realita diatas terdapat ke tidak efektivan Pasal 7 ayat (2) pada masyarakat Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan maka penulis ingin mengadakan penelitian lebih detail yang akan penulis tuangkan dalam sebuah tesis yang berjudul "KEBERLAKUAN HUKUM DISPENSASI NIKAH PADA MASYARAKAT KECAMATAN SERUYAN TENGAH KABUPATEN SERUYAN". B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan kedalam rumusan masalah, yaitu: 1. Mengapa masyarakat Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan tidak memberlakukan hukum dispensasi nikah ? 2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap masyarakat kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan yang tidak memberlakukan Hukum dispensasi nikah ? 6Wawancara dengan SG di Rantau Pulut, tgl. 15 Juli 2020 5
C. Batasan Masalah Untuk membatasi penulisan agar tidak terlalu luas dan terfokus pada pokok bahasan yang ada,maka penulis batasi pada masalah sebagai berikut: 1. Pada masyarakat Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan yang tidak memberlakukan Hukum dispensasi nikah; 2. Pandangan hukum Islam terhadap masyarakat Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan yang tidak memberlakukan Hukum dispensasi nikah. D. Tujuan Penelitian Adapun tujuan penulisan adalah sebagai berikut: 1. Mengetahui mengapa masyarakat Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan tidak memberlakukan Hukum dispensasi nikah . 2. Mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap masyarakat Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan yang memberlakukan Hukum dispensasi nikah. E. Manfaat Penelitian Sebagai sebuah karya ilmiah yang dibuat secara sistematis dan logis, tentu memiliki nilai guna baik untuk peneliti khususnya maupun berguna untuk pembaca pada umumnya. Kegunaan penelitian yaitu menyatakan kemungkinan pemanfaatan yang dapat dipetik dari pemecahan permasalahan yang didapat dari penelitian. Kegunaan penelitian juga dapat disebut dengan signifikan penelitian. Secara umum kemanfaat penelitian diarahkan pada dua jenis manfaat, yakni: 1. Secara teoritis 6 tidak
a. Untuk menambah wawasan penulis tentang sejauh mana keberlakuan hukum dispensasi nikah pada pernikahan masyarakat Kecamatan SeruyanTengah Kabupaten Seruyan. b. Sebagai bahan literatur bagi masyarakat agar ketika menikahkan anak yang dibawah usia 19 tahun harus mengunakan dispensasi nikah. c. Sebagai bahan penelitian lebih spesifik lagi terhadap fenomena keberlakuan, penegakan hukum dan kemaslahatan hukum dispensasi pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. 2. Secara praktis a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi S-2 Program Magister Hukum Keluarga pada IAIN Palangkaraya. b. Sebagai in formasi kepada masyarakat bahwa pemerintah mengadakan dispensasi nikah adalah suatu kebijakan masih diberikannya kesempatan untuk nikah secara resmi bagi pernikahan usia dibawah 19 yang hamil atau dikhawatir hamil. c. Sebagai informasi kepada masyarakat tentang dampak negatif bagi yang nikah usia dibawah 19 tahun tidak mengunakan dispensasi nikah. F. Sistematika Penulisan Salah satu syarat sebuah karya ilmiah adalah sistematis. Selain sebagai syarat karya ilmiah, penulisan secara sistematis juga akan mempermudah penulisan dan pembahasan secara menyeluruh tentang penelitian. Oleh karena 7
itu, dalam tesis peneliti sistematika penulisan dan pembahasannya disusun menjadi lima bab, yang berisi hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami pembahasan ini. 1. Bab I: Pendahuluan, yang berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah,Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian dan Sistematika Penulisan. 2. Bab II: Kajian Pustaka, yang berisi tentang Deskripsi Konsep, Kerangka Teoretik, Penelitian Terdahulu. 3. Bab III: Metode Penelitian, yang berisi tentang Tempat dan Waktu Penelitian, Jenis dan Pendekatan Penelitian, Objek dan Subjek Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisi Data dan Kerangka Pikir dan Denah Pemikiran. 4. Bab IV: Hasil Penelitian 5. Bab V: Kesimpulan dan Rekomendasi 8
BAB II KAJIAN PUSTAKA A. Deskripsi Konsep 1) Sejarah Pembentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Proses terbentuknya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 berawal dari inisiatif pemerintah sendiri untuk membahasnya dilingkup Dewan Perwakilan Rakyat setelah sekian lama berbagai masukan silih berganti dari organisasi wanita untuk secepatnya dibuat Undang-Undang Perkawinan yang baru, proses tersebut memakan waktu hingga 7 bulan yaitu dari pemerintah menyerahkan hasil Rancangan Undang-Undang Perkawinan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat hingga sampai semua fraksi menyetujui pasal demi pasal yaitu dari 77 pasal menjadi 66 pasal. Namun banyak pertentangan antar fraksi yang terjadi saat akan disahkanya Rancangan Undang-Undang Perkawinan tersebut, dari fraksi Persatuan berpandangan bahwa Rancangan Undang-Undang tersebut banyak yang bertentangan dengan ajaran Islam, dan ini juga didukung oleh sebagian masyarakat dan organisasi Islam untuk merevisi pasal-pasal tersebut.15 Fraksi lainnya justru berpandangan lain seperti dari fraksi Karya yang menggangap Rancangan Undang-Undang tersebut sudah pas untuk dijadikan Undang-Undang Perkawinan karena sudah banyak menyoroti kaum perempuan untuk urusan berumah tangga, hal ini juga didukung oleh 15 Ahmad Rifai dkk., Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan dari Masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974, Journal of Indonesian History, Universitas Negeri Semarang, 2015, h. 1. 9
pemerintah, sedangkan fraksi PDI bersikap netral dan hanya menyoroti masalah poligami dan monogaminya saja. Setelah disahkan pada 2 Januari 1974 oleh pemerintah dampak yang terjadi adalah wanita memiliki hak dalam urusan berumah tangga terutama dalam hal poligami, perceraian dan poligami pun menjadi berkurang serta biaya untuk membayar pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang poligami pun dapat ditekan, namun dari hal itu dampak lain juga bermunculan seperti banyaknya perkawinan sirri serta semakin banyaknya masalah sosial akibat dari susahnya poligami.16 Seiring dengan perkembangannya Undang-Undang Perkawinan mengalami perubahan pada tahun 2019 dengan dikeluarkannya Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Pokok perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah pada ketentuan Pasal 7 ayat 1 yang menjelaskan bahwa salah satu syarat untuk dapat dilangsungkannya perkawinan ialah apabila usia calon mempelai pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan calon mempelai wanita mencapai usia 16 (enam belas) tahun yang kemudian diubah ketentuan umur tersebut menjadi 19 (sembilan belas) bagi keduanya. Namun di ayat 2, dijelaskan bahwa apabila terdapat penyimpangan ketentuan pada ayat 1 tersebut maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan oleh kedua orang tua pihak pria atau wanita.17 16Ibid. 17Eko Apriandi, Implementasi Hukum Acara Peradilan Anak dalam Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin,t.dt., h. 1. 10
Perubahan mengenai batas usia tersebut berangkat dari putusan Mahkamah Kontitusi No.mor 22/PUU-XV/2017 yang menyatakan bahwa batas usia perkawinan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah inkonstitusional bertentangan dengan ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa anak adalah individu dengan usia di bawah 18 tahun dan orang tua wajib untuk mencegah terjadinya pernikahan dini.18 Pembedaan proses peradilan anak dengan orang dewasa memang seharusnya dilakukan karena perbedaan kondisi anak dengan orang dewasa dalam berbagai aspek. Namun, pembedaan proses peradilan ini baru diterapkan dalam perkara pidana melalui sistem peradilan pidana anak (SPPA), sementara dalam perkara perdata yang melibatkan dengan anak, pembedaan tersebut belum diterapkan, termasuk di dalamnya perkara dispensasi kawin. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Terlihat Perma Dispensasi Kawin ini mengadopsi ketentuan-ketentuan acara peradilan anak. Tentu ini patut diapresiasi karena merupakan langkah maju dalam sistem peradilan anak di Indonesia, khususnya dalam perkara perdata.19 2) Hukum Dispensasi Nikah Dispensasi kawin bisa diartikan sebagai pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan bagi laki-laki dan perempuan yang belum memenuhi persyaratan untuk menikah yaitu berupa pemberian izin oleh Pengadilan 18 Eko Apriandi, Implementasi Hukum ......h.1 19 Ibid ......, h. 2. 11
Agama20 kepada calon mempelai yang belum cukup umur sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang. Dispensasi kawin bisa juga diartikan sebagai suatu kelonggaran hukum yang diberikan kepada calon mempelai yang tidak memenuhi syarat sah perkawinan secara hukum positif sehingga undang-undang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memberikan dispensasi nikah dengan pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada undang-undang dan hukum Islam.21 Dispensasi nikah diberikan guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang memerlukan, terlepas apakah bermanfaat ataukah mengandung mudarat, hal tersebut bersifat kasuistis. Dispensasi nikah ada karena dispensasi berkenaan dengan batasan usia yang ditetapkan oleh aturan perundang-undangan dan sebagai sebuah pengecualian terhadap batasan usia minimal perkawinan sehingga diberikan pada saat batasan yang ditetapkan akan dilanggar.22 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (2) menegaskan bahwa dispensasi perkawinan dapat diberikan atas alasan mendesak. Adapun yang dimaksud 'alasan mendesak adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.23 20Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pasal 49. 21Kamarusdiana, Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 da Kompilasi Hukum Islam, Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i, Vol. 7 No. 1, Jakarta: UIN Sarif Hidayatullah, 2020, h. 50. 22Ibid 23Undang-Undang Nomor 16 Tahun 19 Pasal 7 ayat (2). 12
Nikah. Alasan mendesak itu tak bisa sekadar klaim harus ada bukti-bukti pendukung yang cukup. Menurut Undang-undang Perkawinan menjelaskan bukti-bukti pendukung yang cukup adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang- undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.24 Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2) bahwa penyimpangan hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak calon mempelai. Bagi pasangan yang beragama Islam, permohonan diajukan ke Pengadilan Agama.25 Proses memeriksa, mengadili dan mamutuskan perkara permohonan dispensasi nikah Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi nikah. Dalam Pasal 2 tentang Asas dan Tujuan dinyatakan bahwa Hakim dalam memeriksa, mengadili dan mamutuskan permohonan dispensasi kawin berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, non-diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.26 24Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 19 Pasal 7 ayat (2). 25Ibid, pasal 7 ayat (2) 26Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi 13
3) Tujuan Hukum Dispensasi Nikah Pengaturan usia minimal perkawinan adalah untuk menjaga agar keluarga/rumah tangga dibentuk dalam tataran ideal, hendaknya calon suami atau istri sudah memiliki kematangan fisik dan jiwa, sudah memiliki pengetahuan yang cukup, memiliki sumber pendapatan untuk menafkahi keluarga, serta diniatkan dalam rangka ibadah dan menjaga kesucian diri dari perbuatan-perbuatan tercela. namun dimasyakarat masih banyak kasus yang bergaul bebas antara anak muda bahkan hamil sebelum nikah padahal umur mereka masih di bawah 19 tahun. Lahirnya hukum dispensasi nikah pada undang-undang perkawinan diberikan bertujuan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang memerlukan karena adanya suatu hal yang mendesak dan bertujuan untuk kemaslahatan kehidupan manusia maka dispensasi perkawinan dapat diberikan kepada calon mempelai. Jelas sudah bahwa tujuan pemberian dispensasi terhadap perkawinan di bawah umur adalah untuk kepentingan kepastian hukum dan kemaslahatan kehidupan umat manusia, karena dengan pemberian dispensasi terhadap perkawinan di bahwah umur ini secara bernegara hukum harus memiliki kepastian hukum dan secara sosial kemasalahatan adalah hal-hal yang baik atau yang lebih baik, yang manakala ditingalkan akan menimbulkan kerusakan pada system sosial masyarakat. Hal ini pemberian dispensasi harusnya tanpa melihat sebab namun harus tertuju kepada akibat dengan tetap berpegang para koridor hukum yang berlaku. 14
4) Landasan Filosofis, Sosiologis, Yuridis a. Landasan Filosofis Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Butir-butir sila dalam Pancasila adalah landasan utama yang mengikat Penyelenggara Negara dalam merumuskan kebijakan yang berdimensi Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan. Kelima sila tersebut menjadi ruh dalam setiap kebijakan yang disusun oleh Penyelenggara Negara demi mewujudkan cita-cita Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Cita-cita tersebut hanya akan dapat digapai apabila Penyelenggara Negara menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk menjamin dan melindungi hak anak sebagai hak asasi manusia.27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 D menjamin setiap orang, tak terkecuali anak, laki-laki, maupun perempuan berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Hal tersebut sebagaimana juga termaktub dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 berbunyi: 27Tim Penyusun Naskah Akademik, Naskah Akademik RUU Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jakarta, 2019, h. 25. 15
"Membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".28 Kalimat ini mengandung makna bahwa Negara menjamin hak setiap orang dan berkewajiban untuk melindungi, memajukan, dan memenuhi hak tersebut dari perilaku diskriminatif. Selanjutnya, Negara menjamin pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia melalui batang tubuh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang terangkum dalam 40 hak konstitusional dalam 14 rumpun. Jaminan terhadap hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif itu tertuang dalam Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Adanya jaminan ini menunjukkan komitmen Negara untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang jauh dari perlakuan diskriminatif termasuk dalam batasan usia perkawinan bagi perempuan dan laki-laki. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 juga telah memberi jaminan perlindungan terhadap warga negaranya termasuk kelompok rentan. Jaminan ini melingkupi perlindungan dari tindakan kekerasan dan eksploitasi.29 Komitmen negara untuk menjamin kehidupan masyarakat yang berkeadilan tanpa ada diskriminasi telah dipertegas dengan peratifikasian 28 Ibid. 29 Ibid., h. 26 16
beberapa Konvensi Internasional yang meletakkan prinsip kesetaraan dan keadilan dan prinsip non diskriminasi sebagai dasar dari penjaminan hak- hak asasi manusia, seperti Kovenan Hak Sipil dan Politik, Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Konvensi Hak Perempuan (CEDAW), dan Konvensi Hak Anak.30 b. Landasan Sosiologis Praktik perkawinan anak di Indonesia merupakan persoalan yang secara persisten muncul dari waktu ke waktu, sejak era penjajahan kolonial hingga saat ini. Di masa kolonial ditemukan kasus-kasus dimana anak perempuan dikawinkan dalam usia yang cukup muda, seperti 8 atau 10 tahun. Pengabaian terhadap praktek perkawinan anak yang menimbulkan kekerasan dan ekploitasi seksual telah berlangsung cukup lama.31 Respon Negara kolonial baru muncul pada sekitar tahun 1890 ditandai dengan adanya dorongan agar persetubuhan terhadap anak termasuk di dalam perkawinan dianggap sebagai perbuatan perkosaan dan diadili di pengadilan. Selain itu muncul kebijakan larangan persetubuhan dengan anak di bawah umur yang di atur di dalam KUHP tahun 1915 untuk memerangi perkawinan anak. Pada tahun 1925, Gubernur Jenderal Belanda membuat Surat Edaran Nomor 403 kepada semua residen di Hindia Belanda (Indonesia) untuk memerangi perkawinan anak. Kebijakan ini tidak berjalan secara efektif karena penolakan tokoh agama di Indonesia. Pada tahun 1937 pemerintah kolonial Belanda mengusulkan 30 Ibid. 31 Ibid. 17
18 adanya ordonansi pencatatan perkawinan dengan menyebutkan batas usia kawin perempuan adalah 15 tahun. Namun Ordonasi ini juga ditolak oleh tokoh-tokoh dan pemimin agama di Indonesia.32 Pasca kemerdekaan, adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan cenderung mengubah politik hukum terkait dengan perkawinan anak. Gerakan perempuan pada saat itu mendesak adanya usia minimum perkawinan dan pembentuk kebijakan sepakat untuk membuat usia minimum 16 tahun untuk perempuan. Dengan demikian, keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada jamannya merupakan lompatan dari yang sebelumnya tidak ada minimum usia kawin. Bersamaan dengan adanya Undang-Undang tentang Perkawinan, pemerintah Orde Baru, menggalakan program Keluarga Berencana (KB), yang mendorong perkawinan anak tidak dilakukan sebelum usia 20 tahun dan dorongan kepada orang tua untuk menghindari anak menikah di bawah 20 tahun. Program penyuluhan KB ini lebih dianggap efektif untuk mencegah perkawinan anak pada masa itu.33 Aturan dalam Undang-undang tentang Perkawinan merupakan upaya Negara untuk melindungi institusi perkawinan dari penyalahgunaan perkawinan yang dapat merusak institusi keluarga. Sayang sekali implementasi aturan ini menghadapi kendala serius di lapangan. Perkawinan pada usia di bawah batas minimum dalam Undang-undang tentang Perkawinan masih terjadi karena berbagai alasan, baik terkait 32 Ibid. 33 Ibid. h. 27.
dengan substansi hukumnya, maupun terkait pengaruh dari faktor sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, pemahaman agama. Faktor-faktor di atas sangat berpengaruh terhadap munculnya praktek perkawinan anak. Berbagai cara dilakukan oleh keluarga agar pernikahan di usia anak bisa terwujud. Sebagai contoh, terjadi manipulasi data usia anak dibawah 16 tahun yang "didewasakan" dengan sengaja untuk kepentingan administrasi pernikahan Pembuatan dokumen tersebut demi dapat mengawinkan anak dan mendapatkan surat nikah.Selain itu, praktek pernikahan bawah tangan juga terjadi ketika sang anak tak memungkinkan mendapatkan legalitas hukum. Sekitar 2 juta perempuan Indonesia berusia di bawah 15 tahun sudah menikah dan putus sekolah. Jumlah itu diperkirakan naik menjadi 3 juta orang pada 2030.34 Terdapat perubahan data terkait dengan perkawinan anak di Indonesia. Perkiraan perkawinan usia anak di Indonesia tahun 2015 sebesar 23% dan di tahun 2017 mulai terjadinya penurunan menjadi 22%. Situasi ini perlu disambut secara positif dan karenanya upaya pencegahan perkawinan anak penting untuk diperkuat sehingga mencapai angka yang lebih rendah. Pada tahun 2015, perkawinan usia anak di daerah perdesaan hamper 1/3 lebih tinggi dibanding di daerah perkotaan (masing-masing 27,11% dan 17,09%). Pada 2017, angka prevalensi perkawinan anak di desa menurun secara perlahan sementara di tingkat perkotaan angka menaik. Peningkatan prevalensi perkawinan anak di perkotaan 34 Ibid. 19
20 diperkirakan pula dipengaruhi oleh keberadaan sosial media sebagai sisi negatif dari teknologi. Hal ini menimbulkan kekawatiran orang tua diperkotaan dan berdampak pada keinginan untuk menanamkan kembali nilai-nilai tradisional yang antara lain mendesak anak untuk menikah dalam usai muda.35 Hal di atas terkait dengan tingginya angka permohonan dispensasi perkawinan di bawah usia minimum perkawinan. Berdasarkan rekapitulasi data perkara yang diterima oleh Mahkamah Syariah/Pengadilan Agama Yuridiksi Mahkamah Syariah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama Seluruh Indonesia Tahun 2014, jumlah kasus yang mengajukan dispensasi kawin adalah sebanyak 12.202 (termasuk dispensasi untuk perkawinan usia di bawah batas minimum perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Pada tahun 2015 terdapat kenaikan permohonan dispensasi yaitu sejumlah 12.231. Data tersebut mengalami penurunan pada tahun 2016 terdapat sejumlah 11.075 pengajuan dispensasi perkawinan. Alasan utama dari pengajuan dispensasi adalah karena telah terjadi kehamilan yang tidak diinginkan atau mencegah agar kehamilan yang tidak diinginkan tidak terjadi. Pasal 7 Ayat (2) memberi peluang adanya permohonan dispensasi dan tidak ada batasan yang jelas pada saat kapan dan dalam situasi apa pemberian dispensasi oleh pengadilan dan instansi berwenang diberikan. Pencegahan kehamilan sebetulnya dapat 35 Ibid.
dilakukan dengan berbagai cara antara lain melalui tindakan perluasan informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi kepada kaum remaja dan orang tua dan dampak dari kehamilan dini.36 c. Landasan Yuridis Indonesia sebagai negara hukum di era reformasi telah memiliki peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan Anak. Undang- Undang ini merupakan hasil dari perkembangan politik hukum yang didasarkan pada penghormatan hak manusia khususnya hak anak. Undang- Undang Perlindungan Anak semakin memperkuat pemikiran pentingnya mempertimbangkan ulang pengaturan dalam Pasal 7 ayat (1) tentang batasan usia minimal perkawinan untuk perempuan dan Pasal 7 ayat (2) tentang dispensasi perkawinan di bawah usia minimal perkawinan.37 Perkembangan hukum yang lebih memberi perlindungan terhadap hak anak, keberadaan aturan batas usia minimum calon pengantin khususnya untuk perempuan dalam Pasal 7 ayat (1) mulai dianggap semakin tidak relevan dalam memberikan perlindungan Anak. Keberadaan Pasal 7 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Uundang Perlindungan Anak. Batasan usia anak menurut Undang-Uundang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-Uundang Perlindungan Anak menyatakan secara tegas dalam Pasal 26 ayat 1 (c) bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, 36 Ibid., h. 28 37Ibid. 21
tetapi pasal ini, sebagaimana Undang-Uundang Perkawinan, tidak disertai dengan ketentuan sanksi pidana sehingga ketentuan tersebut nyaris tak ada artinya dalam melindungi anak-anak dari ancaman perkawinan usia anak. Pasal 7 ayat (1) belum menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan kembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan.38 Pada tahun 2017, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian dari gugatan uji materi terkait perbedaan usia perkawinan dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1 yang mengatur batas minimal usia perkawinan 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan melalui putusan nomor 22/PUU-XV/2017. MK menyatakan perbedaan batas usia perkawinan laki-laki dan perempuan dalam Undang-Uundang tersebut menimbulkan diskriminasi.39 Pertimbangan Mahkamah Konstitusi menilai pasal itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasara Negara Republik Iindonesia Tahun 1945 yang menyebut bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan sama di hadapan hukum. Mahkamah Konstitusi juga menyatakan Undang-undang Perkawinan tidak sinkron dengan Undang-undang Perlindungan Anak yang mengatur bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Mahkamah Konsitusi juga menyampaikan sejumlah dampak buruk perkawinan anak, terkait aspek kesehatan dan pendidikan. Jika diletakkan dalam konteks lebih luas, perkawinan anak mengancam dan berdampak 38 Ibid. 39 Ibid., h. 29. 22
negatif terhadap kesehatan anak lantaran belum tercapainya batas kematangan ideal reproduksi. Potensi eksploitasi dan kekerasan terhadap anak pun turut meningkat.40 Putusan Mahkamah Konsitusi tersebut di atas, merupakan mandat konstitusional yang sesungguhnya mendukung politik hukum dan kebijakan Negara Indonesia di era reformasi untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap anak tanpa diskriminasi. Yang perlu segera dilakukan oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah: "Pertama melarang secara tegas dan melanjutkan upaya pencegah perkawinan anak, kedua, menghapuskan membedakan aturan batas usia perkawinan anak baik laki-laki dan perempuan melalui perubahan standar batas minimal usia perkawinan yang tertera dalam Pasal 7 ayat 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait usia perkawinan pada batas usia perkawinan dengan menaikkan standarnya, ketiga, memperketat dispensasi terhadap perkawinan di bawah usia minimum. Pasal 7 Ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila calon mempelai laki-laki telah berusia 19 tahun dan mempelai perempuan berusia 16 tahun, sudah dinilai tidak relevan lagi di masa sekarang baik dari sisi kesehatan biologis, psikologis, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan. Baik calon mempelai laki- laki dan perempuan setidaknya telah genap berusia 19 tahun jika hendak melangsungkan perkawinan. Selain pengetatan persyaratan terjadi dispensasi pelanggaran batasan usia perkawinan bila tidak ada faktor-faktor yang sifat mendesak untuk dilangsungkan perkawinan.41 juga perlu disertai dengan sanksi bila B. Kerangka Teoretik Kerangka kerja teoritis dalam penulisan ini membahas keterhubungan antar variabel yang dianggap terintegrasikan dalam dinamika situasi yang akan 40 Ibid. 41 Ibid. 23
24 diteliti. Melalui pengembangan kerangka kerja konseptual, memungkinkan penguji untuk menguji beberapa hubungan antar variabel, sehingga dapat diambil pemahaman yang komprehensif atas masalah yang sedang diteliti secara empiris. Dengan dasar pemikiran tersebut maka penulis menggunakan beberapa teori yang berkaitan, yaitu sebagai berikut: 1. Teori Keberlakuan Hukum Untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan atau peraturan hukum diperlukan landasan, karena landasan ini akan memberikan pengarahan terhadap perilaku manusia didalam masyarakat. Landasan hukum merupakan pokok pikiran yang bersifat umum yang menjadi latar belakang dari hukum yang konkrit. Dalam setiap landasan hukum terlihat suatu cita-cita yang hendak dicapai, oleh karena itu landasan hukum merupakan jembatan antara peraturan perundangundangan (peraturan hukum) dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya. Untuk menentukan sahnya suatu peraturan (hukum) maka dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (peraturan hukum) diperlukan adanya tiga landasan hukum yaitu:42 a. Landasan filosofis Peraturan perundang-undangan dapat dikatakan memiliki landasan filosofis apabila rumusannya atau normanya mendapat pembenaran bila dikaji secara filosofis. Jadi alasan dibuatnya peraturan tersebut sesuai dengan cita-cita pandangan hidup manusia dari 42 h. 33di akses tgl 28/10/2021
pergaulan hidup bermasyarakat dan sesuai cita-cita kebenaran, keadilan, jalan kehidupan, filsafah hidup bangsa serta kesusilaan. b. Landasan sosiologis Peraturan perundang-undangan dikatakan memiliki landasan sosiologis jika sesuai dengan keyakinan umum, kesadaran hukum masyarakat, dan tata nilai dan hukum yang hidup di masyarakat, agar peraturan yang dibuat dapat dijalankan. c. Landasan yuridis Peraturan perundang-undangan dikatakan memiliki landasan yuridis jika terdapat dasar hukum legalitas atau landasan yang terdapat dalam ketentuan hukum yang lebih tinggi derajatnya. Peraturan perundang-undangan (hukum) mempunyai persyaratan untuk dapat berlaku atau untuk mempunyai kekuatan berlaku. Ada tiga syarat kekuatan berlakunya Undang-Undang yaitu: kekuatan berlaku yuridis, sosiologis dan filosofis.43: a. Kekuatan berlaku yuridis Undang-undang memiliki kekuatan berlaku yuridis apabila persyaratan formal terbuatnya undang-undang itu terpenuhi. Menurut Hans Kelsen kaedah hukum mempunyai kekuatan berlaku apabila penetapannya didasarkan atas kaedah yang lebih tinggi tingkatannya. Satu kaedah hukum merupakan sistem kaedah secara hierarchies. 43 Ibid, h. 34 25
Dasar kekuatan berlaku secara yuridis pada prinsipnya harus menunjukkan: 1. Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan prundang- undangan, dalam arti harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. 2. Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang- undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat 3. Keharusan mengikuti tata cara tertentu seperti pengundangan atau pengumuman setiap undang-undang harus dalam lembaran negara atau perda harus mendapat persetujuan dari DPRD yang bersangkutan. 4. Keharusan bahwa tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi tingkatannya. b. Kekuatan berlaku sosiologis Dasar kekuatan berlaku sosiologis harus mencerminkan kenyataan penerimaan dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto bahwa landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum didasarkan pada dua teori yaitu: 1. Teori kekuasaan, bahwa secara sosiologis kaidah hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak diterima oleh masyarakat. 26
27 2. Teori pengakuan, kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku. c. Kekuatan berlaku filosofis Hukum mempunyai kekuatan berlaku filosofis apabila kaedah hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Dasar kekuatan berlaku filosofis ini menyangkut pandangan mengenai inti atau hakekat dari kaidah hukum itu, yaitu apa yang menjadi cita hukum, apa yang mereka harapkan dari hukum (misalnya apakah untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan, dan sebagainya). Ketiganya merupakan syarat berlakunya suatu peraturan perundangundangan yang diharapkan memberikan dampak positif bagi pencapaian efektivitas hukum itu sendiri. Dalam Teori Keberlakuan hukum terdapat 3 macam keberlakuan hukum yaitu keberlakuan hukum secara empiris, keberlakuan hukum secara normatif, dan keberlakuan hukum secara evaluatif. Sebagaimana yang di ungkapkan J.J.H.Brugink keberlakuan hukum sebagai berikut: a. Keberlakuan faktual atau empiris, yaitu perilaku sebenarnya dari para anggota masyarakat apakah mematuhi atau tidak mematuhi suatu aturan hukum, termasuk juga dalam pengertian ini adalah pejabat hukum yang berwenang menerapkan dan menegakkan atau tidak suatu aturan hukum tersebut. Keberlakuan ini mensyaratkan adanya penelitian adanya penelitian empiris mengenai perilaku masyarakat.
Atau setidak-tidaknya mengenai keberlakuan ini haruslah didukung dengan data-data atau bukti-bukti yang valid yang menunjukkan adanya kepatuhan atau bahkan pembangkangan; b. Keberlakuan normatif atau formal, yaitu keberlakuan yang didasarkan pada eksistensi dari suatu aturan hukum di dalam suatu sistem aturan (hierarkhi peraturan). Aturan aturan hukum yang bersifat khusus dalam sistem aturan tersebut, haruslah bertumpu pada aturan-aturan hukum yang bersifat lebih umum. Aturan yang khusus ini haruslah merupakan derivasi dari aturan yang umum yang memiliki strata yang lebih tinggi dalam konteks hierarki aturan. Keberlakuan secara normatif ini tidak membicarakan mengenai isi atau substansi dari suatu aturan tersebut, melainkan membatasi diri bahwa suatu aturan itu haruslah dipandang berlaku apabila ia terbukti merupakan derivasi dari aturan umum yang berada diatasnya. Tempat suatu aturan khusus di dalam sistem aturan adalah fokus utama dari penilaian keberlakuan ini; c. Keberlakuan evaluatif, yaitu keberlakuan suatu aturan hukum itu, dari segi isinya, dipandang benar, bernilai taupun penting terhadap perilaku sosial masyarakat. Pendekatan terhadap keberlakuan evaluatif ini dapat dilakukan dengan dua jalan. Pertama yaitu melalui upaya abstraksi terhadap keberlakuan empiris, dimana keberlakuan empiris ini tetaplah merupakanpintu masuk utama untuk mendapatkan kesimpulan apakah suatu aturan hukum itu dipatuhi ataupun tidak 28
29 dipatuhi oleh masyarakat. Setelah itu, kenyataan empiris ini kemudian diabstraksi dan dinilai secara lebih filosofis. Sedangkan, yang kedua adalah pendekatan yang dilakukan langsung secara filosofis (pendekatan kefilsafatan) tanpa melalui penelitiann empiris terhadapnya.44 Hukum dikatakan efektif atau memiliki keberlakuan secara empiris jika masyarakat yang dikenai aturan hukum tersebut bertingkah laku sesuai dengan apa yang diatur dalam aturan hukum tersebut, atau dapat juga dimaknai bahwa hukum efektif ketika aparat penegak hukum menerapkan dan menegakkan aturan hukum. Kedua ukuran dalam keberlakuan hukum secara empiris ini bersifat alternatif, artinya adalah jika salah satu ukuran dijumpai, maka dapat dikatakan bahwa keberlakuan hukum secara empiris terpenuhi. 2. Teori Kesadaran Hukum Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Ketika kesadaran hukum berjalan di masyarakat maka hukum akan berjalan sesuai dengan tujuan hukum yang bersifat ingin mentertibkan, mengatur kehidupan masyarakat. Diantara Para ahli membuat pengertian tentang kesadaran hukum adalah sebagai berikut : 44Arief Sidharta, Refleksi Tentang Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, h. 147- 157.
a. Krabbe menyatakan bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nila - nilai yang terdapat di dalam diri manusia,tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.45 b. Soerjono soekanto bahwa kesadaran hukum itu merupakan persoalan nilai nilai yang terdapat pada diri manusia tentanghukum yang ada atau tentang hukum yang diharapakan ada.sebenarnya yang di tekankan adalah nilai-nilai tentang fungsihukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadiankejadian yang konkrit dala masyarakat yang bersangkutan.46 c. Paul Scholten yang dimaksud dengan kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusya hukum itu suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dari mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum antara yang seyogyanya dilakukandan tidak seyogyanya dilakukan.47 d. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyannya kita lakukan atau perbuatan atau yang seyogyannya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban kita masing- masing terhadap orang lain.48 45Achmad Ali dan Wiwie Heryani, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, , Jakarta: Kencana, 2012, h. 141. 46Soerjono Soekanto, Kesadaran hukum dan kepatuhan Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, h. 215 47Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, Bogor: Ghaila Indonesia, 2014, h. 88 48Sudikno Mertokusumo, Menigkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Edisi Pertama Yogyakarta: Liberti, 1981, h. 13. 30
31 Dari pengertian para ahli di atas hanya terdapat berbeda konteksnya saja namun pada hakekatnya meraka sama dalam mengartikan kesadaran hukum yakni kesadaran hukum adalah kesadaran manusia dalam berbuat atau bertindak berdasarkan sebuah hukum yang diberlakukan. Menurut Soerjono Soekanto mengemukakan empat indikator kesadaran hukum yang secara beruntun (tahap demi tahap) yaitu: a. Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. b. Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yangdimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yaknimengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut. c. Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupanmanusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum. d. Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana masyarakat hokum dalam masyarakat, sejauhmana mematuhinya.49 berlakunya itu dan Keempat indikator sesuatu hal yang tidak bisa di pisahkan, karena jika hanya salah satu ditingkalkan maka kesadaran hukum tidak dapat berjalan dengan semestinya. Menurut Scholten sebagaimana yang dikutip oleh Abdurahman , bahwa "kesadaran hukum masyarakat dalam masa transisi memberikan batasan bahwa pengertian kesadaran hukum itu meliputi, pengetahuan 49 Ibid.
tentang hukum, penghayatan terhadap hukum, dan ketaatan terhadap hukum. Satjipto Rahardjo telah membuat analisa bagaimana sebenarnya budaya hukum yang berlaku dalam masyarakat Indonesia pada umumnya. Landasan pendapatnya bertolak dari anggapan bahwa dalam hal berlakunya hukum, hal-hal yang tidak dapat diabaikan disamping mereka-mereka yang menjalankan hukum positif, juga peranan orang-orang atau anggota masyarakat yang menjadi sasaran berlakunya hukum positif tersebut. Apakah hukum itu dijalankan atau tidak dalam masyarakat, banyak ditentukan oleh sikap, nilai serta pandangan yang dihayati oleh anggota masyarakat 3. Teori Penegakan Hukum Pengertian penegakan hukum diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamian pergaulan hidup.50 Satjipto Raharjo penegakan hukum adalah 50Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: UI Pres, 1983, h. 35. 32
suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.51 Penegakan hukum secara kontrak ialah berlakunya hukum didalam praktek yang harus ditaati. Jadi memberikan keadilan didalam suatu perkara berarti memutuskan hukum secara konkret didalam menjamin dan mempertahankan ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara sesuai prosedur yang ditetapkan oleh hukum formal.52 Hukum dapat benar-benar berfungsi dan ditegakkan dengan baik, maka ada beberapa faktor yang menentukan, yaitu: a. Faktor hukumnya atau peraturannya sendiri; Faktor hukumnya sendiri yang harus menjadi persyaratan utama adalah mempunyai cukup kejelasan baik dari segi makna maupun arti ketentuan yang menjadi substansi peraturan tersebut. Di samping itu faktor sanksi merupakan salah satu faktor yang menentukan berlakunya suatu peraturan secara efektif. Secara empirikdampak sanksi baik yang bersifat negatif maupun positif akan nampak dari tingkat kepatuhan atau ketaatan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Disamping itu faktor lain yang berpengaruh terhadap ketaatan masyarakat adalah terletak pada kepentingan masyarakat yang dilindungi dengan berlakunya peraturan tersebut; 51Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta: Sinar Grafika, 1988, h. 33. 52Sudikno Mertokusumo, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 1993, h.1. 33
b. Faktor petugas atau penegak hukum. Secara sosiologis, antara hukum dan pelaksana hukum merupakan dua hal yang berbeda, dimana hukum termasuk perundang-undangan dan berbagai asas hukum yang mendasarinya merupakan suatu yang abstrak, sebaliknya penegakan hukumtermasuk Pengadilan merupakan suatu yang konkret. Penghubung antara yang abstrak dan konkret itu dalam bekerjanya hukum adalah penegak hukum, utamanya para hakim di Pengadilan; c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung pelaksanaan kaidah hukum. Faktor sarana dan fasilitas sangat penting dalam menentukan dan memperlancar penegakan hukum. Petugas penegak hukum apabila tidak ditunjang oleh ketersediaan fasilitas dan sarana sangat tidak mungkin secara optimal akan dapat melakukan penegakan hukum; d. Faktor masyarakat dan kebudayaan dari lingkungan tempat berlakunya peraturan tersebut. Masyarakat adalah suatu organisasi manusia yang saling berhubungan satu sama lain, sedangkan kebudayaan adalah suatu sistem norma dan nilai yang teorganisasi menjadi pegangan bagi masyarakat tersebut. Faktor masyarakat dan kebudayaan ini memegang peranan sangat penting, hal ini berkaitan dengan taraf kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat. Kesadaran hukum merupakan suatu proses yang mencakup unsur pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap 34
hukum dan perilaku hukum. Tingkat kesadaran hukum tercapai apabila masyarakat mematuhi hukum.53 Penegakan hukum terdapat dua perbedaan penegakan ditinjau dari subyeknya adalah penegakan hukum dalam arti luas melibatkan semua objek hukum pada setiap hubungan hukum. Dijalankannya atau tidak dijalankannya aturan normative yaitu dengan mendasarkan pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti juga harus menjalankan atau menegakkan aturan hukum tersebut. Penegakan hukum dalam arti sempit yaitu sebagai upaya aparatur penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Dan penegakan hukum ditinjau dari obyek hukumnya ialah penegakan hukum dalam arti luas mencakup pada nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Dan dalam penegakan hukum arti sempit yaitu hanya mengangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan didalam bersikap dan bertindak pada saat bergaul demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan menerapkan sanksi-sanksi. Dalam penegakan hukum menurut Sodikno Mertokusomo yang harus diperhatikan ada 3 hal yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, keadilan. a. Kepastian hukum 53Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,..... h. 54. 35
36 Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, setiap orang menginginkan dapat ditegakan hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi, dengan adanya kepastian hukum ketertiban, keamanan, kedamaian dalam masyarakat akan tercapai. Sabian ustman mengatakan bahwa diperlukan kepastian hukum, sehingga terpenuhinya kebutuhan dasar kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan. Hal ini dilakukan agar hukum tidak berada di ruang hampa. Ruang hampa dimaksud adalah kekosongan peran negara terhadap suatu proses hukum.54 b. Kemanfaatan hukum Hukum yang diberlakukan harus lah memberi manfaat kepada masyarakat, karena hukum dibuat untuk kepentingan masyarakat. Jangan sampai hukum yang diberlakukan dapat merugikan masyarakat yang pada akhirnya dapat menimbulkan keresahan pada masyarakat. Kemanfaat hukum menjadikan masyarakat bahagia dan mengurangi penderiataan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh sabian ustman bahwa hukum yang diberlakukan pada masyarakat bertindak untuk memperbanyak kebahgian dan mengurangi penderitaan.55 c. Keadilan 54Sabian Ustman, Hukum Masyarakat Nelayan Saka dalam Sistem Hukum Nasional, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Nomor. 3, 2013. 55Sabian Ustman, Dasar-Dasar Sosiologi Hukum, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,, 2018, h.153.
37 Keadilan menurut soerjono soekanto pada hakikatnya didasarkan du a hal: 1) Asa kesemarataan dimana setiap orang sama dimata hukum. 2) Didasarkan pada kebutuhan.Sehingga menghasilakan kesebandingan yang biasa diterapkan pada bidang hukum . Untuk menciptakan hukum baik dalam pembentukan dan penerapan hukum yang sesuai dengan ketiga unsur diatas, maka dibutuhkan sosiologi hukum, yakni untuk mengetahui latar belakang kemasyarakatan untuk pembentukan pendapat yuridis yang tepat. Untuk itulah peranan pembentukan peraturan perundang- undangan, penegakan hukum oleh aparat penegak hukum membutuhkan sosiologi hukum demi terciptanya ketiga unsur penegakan hukum yang telah dikemukakan diatas tadi. Karena sosiologi hukum yang pertama mempelajari kenyataan dalam masyarakat, baru yang kemudian mempelajari kaidah-kaidah hukum.56 Hal ini menurut Mochtar Kusuma Atmaja dikatakan: "Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman".57Untuk tegaknya hukum perlu kekuasaan yang mendukung, juga sebaliknya kekuasaan harus dibatasi kewenangannya oleh aturan-aturan hukum. Penegakan hukum 56Otje Salman dan Anton F. Susanto, Teori Hukum,Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali, Bandung: Refika Aditama, 2005, h. 61 Hakikat Kolerasi Hukum Dan Kekuasaan, tanggal 30 september 2020, pukul 10.45.
38 merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Hukum pada dasarnya dibuat untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian di dalam masyarakat, oleh karena itu hukum harus ditegakkan. Penegakan hukum adalah proses dilaksanakannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma- norma hukum secara nyata sebagai pedoman prilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pada dasarnya manusia adalah makhluk yang bertindak merespons dan beraksi, sehingga terciptalah berbagai kegiatan dalam kehidupan baik yang bersifat positif maupun negatif. Manakala tidak ada sistem sosial (aturan sosial) di masyarakat yang menertibkan dan mengorganisir tindakan tersebut, maka keberadaan peraturan perundangan atau hukumlah sebagai alat kontrolnya (hukum sebagai kontrol sosial dan sistem sosial).58 4. Teori Maslahat Mursalah Menurut bahasa, kata maslahah berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata maslahah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.59 Menurut bahasa aslinya kata maslahah berasal dari kata salahu, yasluhu, salahan, (احلاص , حلصي , حلص) artinya sesuatu 58Sabian Utsman, Dasar-Dasar..., h.185 59Munawar Kholil, Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah, Semarang: Bulan Bintang, 1955, h.43
39 yang baik, patut, dan bermanfaat.60 Sedang kata mursalah artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al- Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.61 Menurut Abdul Wahab Khallaf, maslahah mursalah adalah maslahah di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan maslahah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.62 Menurut Muhammad Abu Zahra, definisi m aslahah mursalah adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari'(dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.63 Dari kedua pendapat diatas tentang definis maslahah mursalah terlihat berbeda redaksi tetapi pada hakikatnya memiliki tujuan yang sama, bahwa suatu hukum dapat ditetapkan jika mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia walau didalam al-Qur-an maupun al-Sunnah tidak ada dalil menyatakan hukum tersebut dengan bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan. 60Muhammad Yunus, Kamus Arab Indonesia, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973, h. 219 61Munawar Kholil, Kembali Kepada..., h. 43 62Abdullah Wahab Khallaf, Ilmu Ushulul Fiqh, terjemah Noer Iskandar al-Bansany, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002, h. 123. 63Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum, et al., Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005, h. 424.
40 Hasbi Asy-Siddieqy mengatakan suatu kemaslahatan harus lah di utamakan dan kemudhratan harus di hilangkan, jikalau pun ada kemudaratan maka cari kemudaratan yang paling ringan atau kemudaratan khusus yang tidak memberikan mudharat bagi orang banyak didalam menentukan suatu hukum.64 Salah satu contoh pencatatan berbagai aktivitas transaksi di lembaga-lembaga pemerintahan, perkantoran dan Pengadilan menjadi alasan atau ilat hukum terwujudnya kemaslahatan memelihara dan menjamin hak-hak terutama pada masa modern ini yang telah muncul berbagai masalah muamalah yang tidak jarang menimbulkan kecurangan dan kurangnya kepercayaan, misalnya, keharusan pencatatan akad nikah (Buku Nikah) dan perceraian di laksanakan di Pengadilan Agama dibuktikan dengan Akta Cerai. Menurut Jumhur Ulama bahwa maslahah mursalah dapat sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut: a. Maslahah tersebut haruslah "maslahah yang haqiqi" bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemazdaratan. Akan tetapi kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemazdaratan, maka pembinaan hukum 64Hasbi Asy-Siddieqy, Falsafah Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1975, h. 373.
semacam itu adalah berdasarkan wahm (prasangka) saja dan tidak berdasarkan syari'at yang benar. b. Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudaratan terhadap orang banyak pula. c. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalm al-Qur'an dan al-Hadits baik secara zdahir atau batin. Oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan nash seperti menyamakan bagian anak laki-laki dengan perempuan dalam pembagian waris, walau penyamaan pembagian tersebut berdalil kesamaan dalam pembagian.65 Al-Sunnah yang dipakai landasan dalam mengistimbatkan hukum dengan metode maslahah mursalah adalah Hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah yang berbunyi: َراََيض َاََ َرَََض َا : . َلاَق ﷺ يللها َلْوُسَر َّنَأ ُهْنَع ُللها َييضَر ِّييرْدُلخا ٍناَن يس ينْب يكيلاَم ينْب يدْعَس ٍدْييعَس يبَِأ ْنَع ْهَجاَم ُنْبا ُهاَََر ( ) 65Mukhsin Jamil (ed.), Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam, Semarang: Walisongo Press, 2008, h. 24 41
42 Artinya: Rasulullah SAW bersabda, "tidak boleh membuat mazdarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mazdarat pada orang lain". (HR. Ibn Majjah)66 Dari hadist di atas bahwa tujuan syarak adalah untuk memelihara kemaslahatan umat manusia, maka ketika aturan perundangan-undangan mengandung kemaslahatan umat menjadi sebuah kemestian yang tidak dapat di abaikan bagi masyarakat. Karena syarak bertjuan mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Kemestian masyarakat melaksanakan suatu peraturan perundangan-undangan yang mengandung kemaslahatan bagi umat telah di anjurkan Allah SWT. dalam surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi : ْمُكْنيم يَْمَْلْا يلَُِأََ َلوُسََّلا اوُعييطَأََ َهَّللا اوُعييطَأ اوُنَمآ َنييذَّلا اَهُّ يَأ اَي Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri diantara kalian. (QS.An-nisa : 59)."67 66Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, Sunan Ibn Majah, Juz 2, Bairut: Dar al- Fikr, tt., h. 784 (Hadits hasan, HR. Ibnu Majah, no. 2340; Ad-Daraquthni no. 4540, dan selain keduanya dengan sanadnya, serta diriwayatkan pula oleh Malik dalam Al- Muwaththa' no. 31 secara mursal dari Amr bin Yahya dari ayahnya dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tanpa menyebutkan Abu Sa'id, tetapi ia memiliki banyak jalan periwayatan yang saling menguatkan satu sama lain). 67An-Nisa (4):59, asbabun nuzul quran surat an nisa ayat 59 ialah peristiwa sahabat Abdullah bin Hudzafah bin Qais. Ketika beliau diutus oleh Nabi Muhammad untuk memimpin pasukan perang. Ketika Abdullah memerintahkan para pasukan untuk mengumpulkan kayu untuk dibakar. Maka ketika api tersebut sudah menyala, Abdullah menyuruh para sahabat untuk memasuki api tersebut. Maka ada salah satu pasukan yang bertanya? Sesungguhnya jalan keluar dari api ini hanyalah Nabi Muhammad. Oleh karna itu jangan tergesa-gesa sebelum menemui beliau. Maka jika Nabi Muhammad memerintahkan kepada kita semua untuk memasuki api ini, maka akan aku masuki api tersebut. Pergilah para pasukan menghadap kepada Nabi Muhammad, kemudian menceritakan hal tersebut. Maka Nabi Muhammad melarang memasuki api tersebut serta menegaskan bahwa ketaan hanyalah dalam kebaikan, lihat Ibnu kasir, KitabTafsir Al- Adzim, Jilid IV, Cet. Makkah Th. 1889, h. 465
Dalam kitab Tafsir Al-Adzim jilid III karya Ibnu Katsir, ayat ini menjelaskan bahwanya Allah SWT menjadikan ketaatan kepada pemimpin68 pada urutan ketiga setelah ketaatan pada Allah SWT dan Rasul-Nya. Namun, untuk pemimpin disini tidaklah datang dengan lafadz "Ta'atilah" karena ketaatan kepada pemimpin merupakan ikutan dari ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. maksudnya selama seorang pemimipin tidak memerintahkan untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya maka wajib taat dan mendengarkan seorang pemimpin.69 Hadist Nabi SAW. juga menerangkan tentang perintah mentaati pemimpin, diantaranya hadis : َّللا يدْيَ بُع ْنَع ٌثْيَل اَنَ ثَّدَح ٍدييعَس ُنْب ُةَبْيَ تُ ق اَنَ ثَّدَح ىَّلَص ِّ يبَِّنلا ْنَع َََمُع ينْب َأ َّايإ َهيََكََ َّبَحَأ اَمييف ُةَعاَّطلاََ ُعْمَّسلا يميلْسُمْلا يءََْمْلا ىَلَع َلاَق ُهَّنَأ َمَّلَسََ يهْيَلَع ُهَّللا َََمُْْ ي ْن َط َاََ َعَْسَ َلََف ٍةَي يصْعَيبِ ََيمُأ ْنيإَف ٍةَي يصْعَيبِ َّنََّ ثُمْلا ُنْب ُدَّمَُمََُ يب يهَّللا يدْيَ بُع ْنَع اَُهُ َلَيك يبَِأ اَنَ ثَّدَح ٍْيَُْنُ ُنْبا اَنَ ثَّدَح َ ُناَّطَقْلا َوُهََ َيََْيَ اَنَ ثَّدَح َااَق اَذ َ ُهَلْ ثيم يداَنْسيْلْا ا ْنَع ٍعيفاَن ْنَع يه ٍبََْح ُنْب َُْ يَهُز هاَنَ ثَّدَح َ َةَعا Artinya: "telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Said telah menceritakan kepada kami Laits dari 'Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi SAW bersabda : "Wajib atas seorang Muslim untuk mendengar dan taat (kepada penguasa) pada apa-apa yang ia cintai atau ia benci kecuali jika ia disuruh untuk berbuat kemaksiatan. Jika ia disuruh untuk berbuat kemaksiatan, maka tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat". Dan telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb dan Muhammad bin Al Mutsanna keduanya berkata; telah 68Pemimpin dengan pengertian orang yang berkedudukan sebagai pengganti tugas kenabian dalam hal menjaga agama dan mengatur urusan keduniaan umat merupakan pendapat alMawardiy. Lihat Ali bin Muhammad al-Mawardiy, al-Ahkâm al- Sulthâniyyah, Beirut: Dâr alKutub al-Ilmiyyah, 1398 H, cet. I, h. 15 69Tafsir Al-Adzim, jilid IV, Makkah, 1889, h. 465 43
menceritakan kepada kami Yahya -yaitu Al Qatthan-. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair telah menceritakan kepada kami ayahku keduanya dari 'Ubaidullah dengan isnad seperti ini." (HR. Al-Bukhari dan Muslim).70 Dalam Hadist lain lagi Rasulullah bersabda: َعيَسَ ُهَّنَأ ين ْنَمََ َهَّللا ََاَطَأ ْدَقَ ف ينِي َْحََّلا يدْبَع ُنْب َةَمَلَس وُبَأ ينَََِ بْخَأ ِّييَْهُّزلا ْنَع َسُنوُي ْنَع يهَّللا ُدْبَع اَنَََ بْخَأ ُناَدْبَع اَنَ ثَّدَح يهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص يهَّللا َلوُسَر َّنَأ ُهْنَع ُهَّللا َييضَر َةََْ يََُه اَبَأ ينِاَصَع ْدَقَ ف يييْيمَأ ىَصَع ْنَمََ ينِيَعاَطَأ ْدَقَ ف يييْيمَأ ََاَطَأ ْنَمََ َهَّللا ىَصَع ْدَقَ ف ينِاَصَع َعاَطَأ ْنَم َلاَق َمَّلَسََ Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abdan, telah menghabarkan kepada kami Abdullah dari Yunus dari Alkarmani telah menghabarkan kepada ku Abu Salamah bin Abdurrahman, ia mmendengar Abu Hurairah berkata Rasulullah shollahu alaihi wassalam bersabda : barang siapa yang mentaatiku maka ia telah mentaati Allah, barang siapa yang membantah kepadaku maka ia telah membantah kepada Allah, barang siapa yang mentaati pemimpin maka ia telah mentaatiku, dan barang siapa telah membantah yang membantah pemimpin maka kepadaku."71 ia Hadis-hadis yang menerangkan tentang perintah mentaati pemimpin pada umumnya masih bersifat umum, tetapi sudah dapat dipastikan yang dimaksud dengan mentaati pemimpin di sini adalah apabila perintah-perintah itu tidak bertentangan dengan alquran dan sunnah. Ulama telah sepakat bahwa aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemimpin Muslim di negara yang mayoritas penduduknya Muslim 70Kitab Hadist Muslim, no.3423, kitab : kepemimpinan, Bab : wajibnya taat kepada pemimpin selama bukan dalam kemaksiatan, status hadis menurut jumhur Ulama Shohih. 71Bukhari, No. 6604, Bab : kitabul ahkam, status hadist menurut jumhur ulama shohih. 44
wajib ditaati apabila perintah itu untuk kemaslahatan manusia serta tidak bertentangan dengan alquran dan sunnah ditaati.72 Ahmad Musthafa Al-Maraghi menjelaskan yang dimaksud dengan (Pemimpin), baik pemerintah pusat ataupun pemerintah di bawahnya, di mana tugasnya adalah memelihara kemaslahatan umat manusia. Dengan demikian aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk kemaslahatan manusia wajib ditaati selama aturan-aturan tersebut tidak bertentangan dengan alquran dan sunnah.73 Imam al-Qadhi 'Ali bin 'Ali bin Muhammad bin Abi al-'Izz ad- Dimasqy (terkenal dengan Ibnu Abil 'Izz wafat th. 792 H) rahimahullah berkata: "Hukum mentaati ulil amri adalah wajib (selama tidak dalam kemaksiatan) meskipun mereka berbuat zhalim, karena kalau keluar dari ketaatan kepada mereka akan menimbulkan kerusakan yang berlipat ganda dibanding dengan kezhaliman penguasa itu sendiri. Bahkan bersabar terhadap kezhaliman mereka dapat melebur dosa-dosa dan dapat melipatgandakan pahala. Karena Allah Azza wa Jalla tak akan menguasakan mereka atas diri kita melainkan disebabkan kerusakan amal perbuatan kita juga. Ganjaran itu bergantung pada amal perbuatan. Maka hendaklah kita bersungguh-sungguh memohon ampunan, bertaubat dan memperbaiki amal perbuatan.74 tanggal 5 Juli 2021, Pukul 09.40 Wib. 73 Ibid. tgl 19 Juli 2021, pukul 11.10 WIB. 45
5. Teori Udzur Bil Jahli Udzur bil jahli adalah toleransi bagi orang yang jahil atau tidak mengetahui hukum. Syaikhu Islam Ibnu Taimiyah menyampaikan suatu kaedah tentang udzur : يمْليعْلا ْنيم ينُّكَمَّتلا َعَم َّاإ ُتُبْثَ ي َا َمْكُْلْا َّنَأ Artinya: "Hukum tidaklah ditetapkan kecuali setelah sampainya ilmu." 75 Beliau juga mengatakan yang maksudnya sama : يغ َلََبْلا َدْعَ ب َّاإ ُباَطيْلخا ُتُبْثَ ي َاََ Artinya:"Tidaklah ditetapkan hukum melainkan setelah sampainya ilmu." 76 Kaidah di atas berdasarkan dalil-dalil berdasarkan firman Allah yaitu sebagai berikut: ًاْوُسَر َثَعْ بَ ن ىٰتَّح َْيْيبِّذَعُم اَّن اَمََ ُك Artinya: "Dan Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang rasul." (QS. Al Isra': 15).77 dahulu melakukan keharaman sekarang haramnya.html, tgl 12 juli 2021, pukul 13.51 76Ibid 77Al-Isra'(17):15, Tafsir Ringkas Kemenag RI, Barang siapa mendapat hidayah sehingga ia berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dan kebahagiaan dirinya sendiri; dan barang siapa yang sesat tidak mendapat petunjuk Allah maka sesungguhnya ia tersesat dari jalan yang benar dan yang demikian itu mendatangkan kerugian bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, yakni setiap orang memikul dosanya sendiri yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Perbuatan yang baik mendapat ganjaran dan perbuatan yang buruk mendapat siksaan yang pedih. Dan Kami tidak akan berbuat aniaya dengan menyiksa manusia sebelum Kami mengutus seorang rasul yang menunjukkan kepada mereka jalan yang benar dan mencegah dari kesesatan. 46 tahu
47 Begitu juga pendapat Al Imam Abu Hanifah tentang kejahilan dalam ilmu maka di anggap udzur kecuali tentang ma'rifat sebagaimana berkata Al Imam Abu Hanifah berkata: Tidak ada udzur bagi seorangpun dalam kejahilannya terhadap ma'rifat Khaliq-nya; karena hal yang wajib atas semua makhluq adalah ma'rifah Rabb Subhanahu Wa Ta'la dan mentauhidkan-Nya, dikarenakan dia melihat (tanda-tanda keagungan-Nya) dari penciptaan langit dan bumi serta semua apa yang Allah ta'ala faraidl maka barangsiapa yang belum ciptakan. Adapun mengetahuinya dan belum sampai kepadanya, maka sesungguhnya orang ini belum tegak hujjah hukmiyyah terhadapnya.78 Dalil yang membolehkan adanya keringan di dalam agama terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 185 : ََْسُعْلا ُمُكيب ُدييَُي َاََ ََْسُيْلا ُمُكيب ُهَّللا ُدييَُي Artinya: Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (QS. Al-Baqarah 185).79 Hal ini jua terdapat dalam surah an-Nisa ayat 28 : ْمُكْنَع َفِّفَُّيُّ ْنَا ُهىٰللا ُدْييَُي Artinya : Allah menginginkan kemudahan bagi kamu sekalian.80 Bukti lain yang mengisyaratkan adanya udzur bagi orang yang jahil adalah kisah dalam hadis: َق َلاَق ٌََمْعَم اَنَأَبْ نَأ يقاَّزََّلا ُدْبَع اَنَ ثَّدَح َااَق ٍروُصْنَم َاَأ ُّييَْهُّزلا َلا يهَّللا يلوُسَر ْنَع َةََْ يََُه يبَِأ ْنَع ينَْحََّلا يدْبَع ُنْب ُدْيَُح ينَََِ بْخَأ ي ْيَْ بي يجَع يْيَْ ثييدَ يهْيَلَع ُهَّللا ىَّل َص ينِوُقيَ ْحَأَف ُّتيم اَنَأ اَذيإ َلاَقَ ف يهيينَب ىَصََْأ ُتْوَمْلا ُهَََضَح اَّمَلَ ف يه يسْفَ ن ىَلَع ٌلُجَر َفََْسَأ َلاَق َم َُّث اوُلَعَفَ ف َلاَق اًدَحَأ ُهَبَّذ ُنْب ُقَحْسيإََ َيََْيَ ُنْب ُدَّمَُمُ اَنَ ثَّدَح يبِ َكُثِّدَحُأ َّلَسََ َع اَم اًباَذَع ينِيُبِّذَعُ يَل ِّبَِر َّيَلَع َرَدَق ْنيئَل يهَّللاَوَ ف يَْحَبْلا يفِ يحيَِّلا يفِ ينَُِّرَذ َُّث ينِوُقَحْسا 78Badaiush Shanaai milik Al Kasaaniy 9/4378, Al Fiqhul Akbar dengan Syarah Ali Al Qariy hal 7, dari 'Aridlul Jahli hal 153 79 Al-Baqarah(1) : 185 80 An-Nisa ( 3 ) : 28
َخ َلاَق َتْعَ نَص اَم ىَلَع َكَلََح اَم ُهَل َلاَقَ ف ٌميئاَق َوُه اَذيإَف يتْذَخَأ اَم يِّدَأ يضْرَ ْلْيل َلاَقَ ف َكيلَذ يهيب ْش َكُتَي d َكيلَذيل ُهَل َََفَغَ ف ِّبَر اَي َكُتَ فاََمَ ََْأ Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya dan Ishaq bin Manshur keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq telah memberitakan kepada kami Ma'mar dia berkata; Az Zuhri berkata; "Maukah aku ceritakan kepadamu dua hadits yang menakjubkan? Telah mengabarkan kepadaku Humaid bin Abdurrahman dari Abu Hurairah dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Seorang laki-laki telah berbuat aniaya terhadap dirinya sendiri, ketika kematian telah tiba, ia berwasiat kepada anaknya seraya berkata; "Apabila aku mati, maka bakarlah jasadku, kemudian jadikanlah aku debu, dan tebarkanlah debu itu biar di terpa angin laut. Demi Allah, seandainya Rabbku telah menentukan adzabku, tidaklah akan ada yang dapat mengadzabku." Beliau kembali bersabda: "Kemudian mereka melaksanakannya, lantas di katakanlah kepada bumi; "Kembalikanlah apa yang telah kamu ambil." Maka tiba-tiba orang tersebut telah berdiri, lalu di tanyakan kepadanya; "Apa yang mendorongmu melakukan perbuatan itu?" lelaki itu menjawab; "Karena takut kepada-Mu wahai Rabbku." Maka ia pun di ampuni."81 Kejahilan bagi orang tidak mengetahui undang-undang yang dinamakan udzur khafy dengan ketentuan sebagai berikut: a. Syariat tersebut kurang familiar di kalangan sebagian besar kaum muslimin. b. Adanya syubhat yang menyertai landasan (dalil) perkara tersebut c. Adanya alasan (udzur) yang menghalangi seorang muslim untuk mengenali perkara tersebut. Misalnya, karena orang tersebut baru masuk agama Islam, atau faktor domisili di tempat terpencil sehingga tidak banyak syariat Islam yang sampai di situ. Yang juga termasuk udzur adalah peliknya permasalahan tersebut bagi 81Sunan Ibnu Majah No. 4245, Kitab Zuhud, Bab : Tentang Taubat, Status hadist shohih menurut Muhammad Nashiruddin Al Albani. 48
kebanyakan kaum muslimin, atau dalam memahami permasalahan tersebut terjadi perbedaan pendapat di kalangan ahlussunnah sejak zaman dahulu.82 C. PenelitianTerdahulu Dari beberapa penelitian terdahulu peneliti mengambil tiga penelitian yang dianggap relevan dengan masalah yang akan diteliti tentang keberlakuan hukum dispensasi nikah,sebagai berikut: 1. Tesis Uswatun N, yang berjudul Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Studi Pandangan Masyarakat Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. Dalam tesisnya Uswatun meneliti tentang bagaimana pandangan masyarakat kelurahan Buring kecamatan Kedungkandang kota Malang terhadap perkawinan dibawah umur. Uswatun menyadari bahwa walaupun telah ditetapkan peraturan tentang batasan seseorang untuk melakukan perkawinan, namun realitannya masih banyak terjadi perkawinan usia muda di berbagai wilayah di Indonesia. Dalam tesisnya Uswatun meneliti apa yang melatarbelakangi maraknya terjadi pernikahan dibawah umur yang terjadi di masyarakat terutama di kelurahan Buring kecamatan Kedung kandang kota Malang. Hasil tesis ini mengungkap tentang apa saja yang menjadi faktor banyaknya masyarakat Kelurahan Buring melakukan pernikahan dibawah umur. Persamaan tesis Uswatun dengan penelitian ini sama- sama meneliti tentang perkawinan di bawah umur. tgl, 12 Juli 2021 pukul: 13.40 49
2. Tesis Mutsla Sofyan Tasfiq dengan judul dispensasi kawin pada Pasal 7 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimanfaatkan untuk kawin sebab hamil (Studi Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten dan Kota Malang Perspektif Efektivitas Hukum) dari hasil penelitiannya ditemukan bahwa 1. Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang dispensasi kawin pada dasarnya merupakan antisipasi dari adanya penyimpangan yang terjadi. Penyimpangan yang dimaksud adalah penyimpangan atas ayat 1 pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Antisipasi dispensasi kawin ayat (2) pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 diperuntukkan bagi pasangan di bawah umur yang berada pada kondisi darurat. 2. Ayat 1 menjelaskan tentang peraturan batas usia minimal sesorang dapat melakukan pernikahan sedangkan ayat 2 berisi tentang antisipasi apabila terjadi pelanggaran terhadap ayat 1. Dianalisis dengan teori efektivitas hukum, maka ayat 1 pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 kurang efektif terhadap masyarakat Malang. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Malang. Akan tetapi pasal 2 yang berisi tentang peraturan dispensasi kawin menunjukkan bahwa pasal 2 efektif dan berjalan di masyarakat. Karena banyak dari masyarakat yang menikah tapi belum mencapai usia minimal menggunakan dispensasi kawin. 3. Tesis Sabriansyah dengan judul Studi Kritis Amandemen Pasal 7 U n da n g - U n da n g Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan penelitian. Dalam tesisnya Sabriansyah mengemukakan bahwa 50
kesamaan usia didalam perkawinan tidak lah ideal, karena rentan dengan kekerasan dalam rumah tangga, percerain. Lelaki seharusnya berusia lebih tua 3 tahun atau lebih dari permpuan agar bisa mengayomi istrinya dengan begitu terciptalah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah yang dinginkan setiap pasangan suami istri. 51
BAB III METODE PENELITIAN A. Jenis, Tempat dan Waktu Penelitian a. Jenis Penelitian Penelitian yang akan dilakukan adalah berupa fenomena hukum yang terjadi dalam masyarakat, hal ini tentunya harus ditentukan jenis dan tipe penelitian yang sesuai dengan objek penelitian, Sabian Utsman menyatakan bahwa penelitian hukum yang dilakukan haruslah sesuai dengan jenis atau tipenya masing-masing, sehingga akurasi hasil penelitian hukum yang dilakukan menjadi fungsional.150 Secara khusus menurut jenis, sifat dan tujuan suatu penelitian hukum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.151 Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Penelitian hukum empiris merupakan istilah lain yang digunakan dalam penelitian hukum sosiologis, dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan.152 Penelitian yang dilakukan penulis termasuk jenis penelitian hukum empiris atau socio-legal research karena melakukan penelitian lapangan terhadap fenomena hukum yang terjadi di masyarakat tentang penerepan despensasi nikah Undang-Undang Nomor 150 Sabian Utsman, Metodologi Penelitian Hukum Progresif,Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, h.3 151 Ibid., h. 53 152 Suratman Philip Dillah, Metode Penelitian Hukum, Bandung: CV. Alpabeta, 2015. h.51 51
16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (2) pada pernikahan masyarakat di Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan. 1. Tempat Penelitian dan Waktu Penelitian Tempat objek yang akan diteliti dalam penelitian ini berlokasi di kecamatan Seruyan Tengah Kabupten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah, penentuan lokasi ini berdasarkan letak geografis yang sangat jauh namun stategis untuk di teliti. Keadaan masyarakat majemuk yang tidak membeda-bedakan status sosial baik dari suku maupun ras manapun. Adapun waktu penelitian dilaksanakan selama enam bulan dengan rancangan rencana penelitian sebagai berikut: Table 1 2021 No Kegaiatan April Mei Juni Juli Agust Sept Okt Nop 1 Menyusun proposal dan konsultasi x 2 Seminar Proposal X Menyusun instrument penggali data Mengolah, menganaliss data dan konsultasi 5 Ujian tesis 3 4 x x x x x x B. Prosedur Penelitian Penelitian yang dilakukan perorangan atau kelompok adalah merupakan aktivitas yang memerlukan proses berfikir dengan mengasah 52
dan mengembangkan rasa ingin tahu, kalau dilakukan dalam konteks sosiologi hukum, maka keingintahuan itu adalah lebih banyak tentang proses hukumnya (ketimbang peristiwa hukumnya) yaitu proses sosiologis hukum yang pernah atau sedang dilihat, didengar, dipikirkan, dan atau dirasakan (diamati).153 Untuk mengaplikasikan rasa ingin tahu tentang apa yang dilihat, didengar dan diamati tertuang dalam sebuah hasil penelitian tentang fenomena hukum yang terjadi dalam masyarakat maka diperlukan sebuah metode penelitian untuk menjawab hal ini. Penelitian ini megunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy J. Moleong adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang- orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menerangkan gambaran- gambaran atas dasar kenyataan- kenyataan emperik sebagaimana difahami dari permasalahan yang dirumuskan.154 C. Pendekatan penelitian 1. Metode pendekatan kasus adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi 153Sabian Utsman, Dasar-Dasar..., h. 309 154Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004, h. 133 53
hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.155 2. Metode pendekatan budaya sadar hukum, metode ini untuk mengetahui Indikator-indikator masalah kesadaran hukum baik tentang Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum ("law awareenes"), Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum ("law acquaintance"), Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum ("legal attitude"), Pola perilaku hukum ("legal bihavior") .156 Jadi untuk mengetahui sekaligus mengukur kesadaran hukum orang (masyarakat) yang mengindikasikan pula tingkat budaya hukum masyarakat dapat diketahui lewat empat indikator tersebut.157 Hasil dari penelitian ini menggambarkan fenomena keberlakuan hukum despensasi nikah yang terjadi pa da masyarakat di Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan. D. Data dan Sumber Data 1. Data 155 penelitian-hukum di akses tgl. 8 Nopember 2021, pukul 21.39 WIB. 156Anak Agung Gede Oka Parwata, S.H., M.Si dkk, Memahami Hukum dan Budaya, Pustaka Ekspresi, 2016, h.59 157Ibid ..... h. 62 54
Untuk penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis empiris/sosiologis diperlukan data (baik data primer dan sekunder yang diperoleh dari penelitian lapangan). Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data hasil pencatatan peneliti dari hasil observasi, wawancara dan dukomen, berupa fakta yang terjadi di lapangan terhadap keberlakuan hukum despensasi nikah pada masyarkat Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan. Sedangkan yang dimaksud data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa data-data yang diperoleh dari informan baik berupa dokumen, foto, maupun benda- benda yang dapat dijadikan informasi bagi peneliti. 2. Sumber Data Menurut Lofland yang dikutif oleh Lexy J. Moleong dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Kualitatif, mengemukakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata- kata dan tindakan, selebihnya berupa data tambahan seperti dokumen.158 Sumber data dalam penelitian ini ada dua yakni manusia dan bukan manusia. Sumber data manusia berfungsi sebagai informan kunci dan data yang diperoleh melalui informan bersifat data lunak. Sedangkan sumber data yang bukan berasal dari bukan manusia berupa dokumen yang relevan dengan fokus penelitian seperti gambar, foto, catatan atau 158Ibid., h. 146 55
tulisan yang ada kaitannya dengan fokus penelitian, data yang diperoleh melalui dokumen bersifat data keras.159 Dalam hal ini peneliti berusaha menggali data dari sumber data yang tepat dan relevan tentang keberlakuan hukum despensasi pada masyarakat Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan. Dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel yang berkenaan dengan keberlakuan hukum despensasi nikah dengan rincian sebagai berikut: a. Responden 1) Orang tua mempelai. 2) Pasangan pengantin. b. Informan Penghulu E. Teknik Pengumpulan Data Untuk mendapatkan data, penelitian ini menggunakan berbagai metode pengumpulan data antara lain: 1. Observasi Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan cara mengadakan pengamatan terhadap obyek penelitian. Peneliti mengamati fakta yang terjadi di lapangan yang berhubungan dengan keberlakuan hukum despensasi nikah pada masyarakat Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan. 2. Wawancara Mendalam (Indepth Interview) 159S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, Bandung: Tarsito, 2003, h. 55 56
Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.160 Pedoman yang digunakan dalam wawancara ini berupa garis- garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Metode ini digunakan untuk memperoleh secara lisan dari masyarakat Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan dalam hal keberlakuan, kesadaran hukum, penegakan dan kemaslahatan hukum despensasi nikah. Adapun pedoman wawancara dalam penelitian ini adalah: a. Apakah suadara tau berapa usia menikah menurut undang-undang perkawinan? b. Berapa usia anda menikah? c. Kalau nikah dibawah usia di bawah 19 tahun harus menggunakan dispensasi nikah kenapa tidak mengunakan dispensasi nikah? d. Apakah ketika ingin menikah saudara/saudari melapor ke penghulu? e. Apakah penghulu tidak memberitahukan saudara/saudari ketika melapor ingin menikah di bawah usia 19 tahun mengunakan dipensasi nikah? 160Dedy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung:Remaja Rosda karya, 2003, h.180 57
58 f. Pernikahan anda tidak tercatat atau tidak memiliki buku nikah apakah saudara/suadari tidak khawatir akan dampak administrasi pemerintah ? 3. Dokumentasi Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, dan penyimpanan informasi dibidang pengetahuan; pemberian atau pengumpulan bukti-bukti dan keterangan.161 Dari pengertian dokumentasi tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan dokumentasi adalah pengumpulan atau penyimpanan bukti-bukti ataupun informasi. Dalam penelitian ini teknik dokumentasi merupakan suatu cara mengumpulkan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data dukung yang lengkap, sah dan bukan yang berdasarkan perkiraan. Dokumen yang dikumpulkan peneliti adalah berupa data pasangan pengantin yang nikah dibawah usia 19 tahun yang menunakan despensasi nikah dan yang tidak mengunakan despensasi nikah pada masyarakat Kecamatan SeruyanTengah Kabupaten Seruyan yang menjadi subjek penelitian. F. Analisis Data Setelah data primer dan data sekunder dikumpulkan, selanjutnya kategorisasikan, diklasifikasikan, ditabulasikan, dan diinterpretasikan, serta 161Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 2007, h. 240
kemudian dianalisis datanya atau melakukan analisis bahan hukum (untuk penelitian hukum normatif). Jadi analisis ini akan sangat tergantung dari bentuk data yang terkumpul serta jenis penelitian yang dilakukan dan pendekatan yang digunakan.162 Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang terkumpul dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya.163 Metode analisa data dalam penelitian ini menggunakan model Milles dan Huberman yaitu aktifitas dalam analisis data kualitatif yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Analisis data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, yakni: 1. Pengurangan Data Mereduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan membuang yang tidak perlu sehingga data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Langkah ini dilakukan dengan memilih data yang relevan dan kurang relevan. Hal ini dilakukan agar data yang disajikan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. 162Suratman Philip Dillah. Metode Penelitian..., h. 107 163LexyJ.Moleong, Metodologi Penelitian..., h.178 59
2. Penampilan Data Dari hasil data yang direduksi maka tahapan selanjutnya adalah penampilan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan dan sejenisnya. Penampilan data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi. 3. Penarikan Kesimpulan Dari hasil tampilan data berupa uraian singkat, bagan dan sejenisnya selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan data hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang masih bersifat sementara. Dengan melakukan langkah-langkah analisis data sebagaimana di atas, maka peneliti dapat menemukan hasil penelitian yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan tentang keberlakuan hukum despensasi nikah pada masyarakat di Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan. G. Pemeriksaan Keabsahan Data Pemeriksaan keabsahan data dimaksud untuk memperoleh tingkat kepercayaan yang berkaitan dengan seberapa jauh kebenaran hasil penelitian, mengungkapkan dan emperjelas data dengan fakta-fakta aktual di lapangan. Keabsahan data dilakukan sejak engumpulan data dengan menggunakan derajat kepercayaan, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian.164 164Tohirin, Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling, Jakarta: Rajawali Prsess, 2012, h. 3 60
Pemeriksaan keabsahan data dapat dilakukan dengan teknik triangulasi data karena menurut sugiyono triangulasi data merupakan salah satu cara untuk mengecek keabsahan data atau kebenaran data dan penafsirannya. 165 Demikian juga menurut Sabian Utsman teknik triangulasi merupakan salah satu dari banyak teknik yang dapat digunakan dalam pemeriksaan keabsahan bahan dan data hukum yang sudah terkumpul.166 Teknik triangulasi ada empat yaitu teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyelidikan dan teori. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Teknik triangualasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik kredibilitas data sesuai informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda, hal ini dapat dicapai dengan jalan: (1) membandingkan hasil data observasi di lapangan berupa pengamatan, baik secara langsung kepada subjek penelitian maupun secara tidak langsung dengan informan dengan data-data hasil wawancara di lapangan dengan subjek penelitian; (2) membandingkan data-data hasil wawancara, baik secara subjek penelitian atau informan dengan suatu dokumen yang didapat dari penelitian tersebut; (3) membandingkan data yang diperoleh dari informan dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa. Teknik triangulasi inilah yang dilakukan peneliti untuk menyimpulkan keabsahan informasi tentang keberlakuan hukum 165Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2006, h. 320 166Sabian Utsman, Metode Penelitian..., h. 110 61
despensasi nikah pada masyarakat kecamatan Seruyan Tengah Kabupeten Seruyan. H. Kerangka Pikir Dalam proses keberlakuan hukum despensasi nikah pada masyarakat kecamatan seruyan tengah kabupaten seruyan kebanyak dari mereka yang nikah dibawah usia 19 tahun tidak mengunakan despensasi nikah hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran dalam melaksanakan hukum tersebut, padahal pemerintah telah memberikan suatu pembolehan bagi mereka yang hamil nikah resmi di KUA asalkan mengunakan despensasi nikah. Mereka berpikiran yang penting nikah walau harus dibawah tangan, namun mereka tidak berpikir akan dampak negatif setelah itu. Untuk memudahkan dalam memahami proses penelitian, dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut: 62
Mengapa masyarakat Kecamatan Kabupaten Seruyan Seruyan melakukan nikah siri prespektif keberlakuan hukum dispensasi nikah ? Tengah Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap masyarakat kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan yang melakukan nikah siri prespektif hukum dipensasi nikah ? Metode Penelitian Hasil /Analisis Kesimpulan/saran Teori Keberlakuan Hukum, Toeri Kesadaran Hukum, Teori Penegakan Hukum Teori Maslahat Mursalah Teori Udzur Bil Jahli 63
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Berdasarkan posisi geografisnya, Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut: di sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Seruyan Hulu; sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kotawaringin Timur; sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Batu Ampar dan Danau Seluluk; dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kotawaringin Barat.92 Tata letak geografis wilayah Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan menggambarkan luasnya wilayah kecamatan yang dipilih menjadi lokasi penelitian. Menurut data pemerintah Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan total luas wilayah kecamatan adalah 1.343,32 km2 dengan memiliki dua puluh (19) desa dan satu (1) kelurahan. Desa terluas adalah desa Pangke dengan luas 280 km2, sementara desa paling kecil adalah desa Bumi Jaya dan Sukorejo dengan luas masing-masing 9,13 km2. Gambaran daftar nama dan luas desa/kelurahan pada Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan dapat di lihat di tabel berikut : Tabel I 92BPS Seruyan, Geografi Dan Pemerintahan Kecamatan Seruyan Tengah Tahun 2019 64
DESA NO /KELURAHAN 1 Bumi Jaya 2 Sukorejo 3 Suka Maju 4 Suka Makmur 5 Suka Jaya 6 Batu Agung 7 Panca Jaya 8 Ringin Agung 9 Gantung Pengayuh 10 Teluk Bayur 11 Sukamandang 12 Ayawan 13 Mugi Panyuhu 14 Bukit Buluh 15 Tumbang Bai 16 Durian Tunggal 17 Rantau Pulut 18 Panyumpa LUAS/AREA (KM²) 9,13 9,13 9,23 9,23 9,31 9,31 9,23 9,18 59,88 67,97 79,00 74,00 50,00 60,00 86,00 54,00 83,00 147,00 JALUR TANSPORTASI 0,68 0,68 0,69 0,69 0,96 0,96 0,96 0,68 4,46 5,06 5,58 5,51 3,72 4,47 6,40 4,02 6,18 10,94 65
19 Pangke 280,00 20,84 20 Tangga Batu 228,72 17,03 Seruyan Tengah 1343,32 100 Jarak tempuh dan transportasi Desa/kelurahan menuju ibu kota Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan terlihat pada table berikut :93 Tabel II Desa No /Kelurahan Jarak Menuju Ibu Kota KM2 Jalur transportasi 1 Bumi Jaya 73.00 Darat 2 Sukorejo 65.00 Darat 3 Suka Maju 50.00 Darat 4 Suka Makmur 40.00 Darat 5 Suka Jaya 38.00 Darat 6 Batu Agung 30.00 Darat 7 Panca Jaya 25,00 Darat 8 Ringin Agung 20,00 Darat 9 Gantung 50,00 Darat/sungai Pengayuh 93Ibid. 66
10 Teluk Bayur 45,00 Darat/sungai 11 Sukamandang 20,00 Darat/sungai 12 Ayawan 26,00 Darat/ sungai 13 Mugi Panyuhu 20,00 Darat/sungai 14 Bukit Buluh 9,00 Darat/sungai 15 Tumbang Bai 7,00 Darat/ sungai 16 DurianTunggal 6,00 Darat/sungai 17 Rantau Pulut 0 Darat 18 Panyumpa 27,00 Darat/sungai 19 Pangke 47,00 Darat/sungai 20 Tangga Batu 36,00 Darat/sungai Panjang jalan berdasarkan jenis permukaan jalan pada Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan rata-rata belum aspal, terlihat pada tabel berikut :94 Tabel III Nomor Jenis Permukaan Jalan Kilo Meter 1 Aspal 19,59 km 2 Tidak aspal 39,21 3 Lainya 166,65 94Ibid. 67
Kondisi jalan pada Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan rata- rata belum aspal, terlihat pada tabel berikut : 95 Tabel IV Nomor Kondisi jalan Kilometer 1 Baik 19,56 2 Sedang 39,21 3 Rusak 8,05 4 Rusak berat 158,6 Jumlah penduduk Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan berjumlah 22.550 jiwa terlihat pada tabel berikut :96 Tabel V No Desa /Kelurahan Laki-laki Perempuan Jumlah 1 Bumi Jaya 1105 929 2034 2 Sukorejo 976 862 1838 3 Suka Maju 843 736 1579 4 Suka Makmur 801 641 1442 5 Suka Jaya 598 549 1147 6 Batu Agung 897 815 1709 7 Panca Jaya 294 270 564 95Ibid. 96Ibid. 68
8 Ringin Agung 711 494 1205 9 Gantung Pengayuh 366 411 777 10 Teluk Bayur 104 226 430 11 Sukamandang 2202 1908 4110 12 Ayawan 1347 1201 2548 13 Mugi Panyuhu 151 104 255 14 Bukit Buluh 215 185 400 15 Tumbang Bai 591 470 1061 16 Durian Tunggal 229 219 448 17 Rantau Pulut 1946 1792 3738 18 Panyumpa 154 157 311 19 Pangke 362 372 734 20 Tangga Batu 209 171 380 Jumlah penduduk peragama Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan berjumlah 22.550 jiwa terlihat pada tabel berikut :97 Tabel VI No Agama Jumlah penduduk 1 Islam 16086 97Ibid.. 69
2 Kristen 2697 3 Khatolik 1598 4 Hindu 2159 5 Khonghucu 9 6 Kepercayaan 1 Sumber sektor ekonomi penduduk Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan rata pertanian hal ini terlihat dari tabel berikut :98 Tabel VII No Desa /Kelurahan Sektor Ekonomi 1 Bumi Jaya Pertanian 2 Sukorejo Pertanian 3 Suka Maju Pertanian 4 Suka Makmur Pertanian 5 Suka Jaya Pertanian 6 Batu Agung Pertanian 7 Panca Jaya Pertanian 8 Ringin Agung Pertanian 98Ibid. 70
9 Gantung Pengayuh Pertanian 10 Teluk Bayur Pertanian 11 Sukamandang Pertanian 12 Ayawan Pertanian 13 Mugi Panyuhu Pertanian 14 Bukit Buluh Pertanian 15 Tumbang Bai Pertanian 16 Durian Tunggal Pertanian 17 Rantau Pulut Pertanian 18 Panyumpa Pertanian 19 Pangke Pertanian 20 Tangga Batu Pertanian Jumlah tempat ibadah di Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan terlihat dari tabel berikut :99 Tabel VIII Nomor Jenis Tempat Ibadah Jumlah 1 Masjid 21 2 Musholla/Langgar 24 3 Gereja Kristen 10 99Data Kementerian Agama Kabupaten Seruyan 71
4 Gereja Katolik 13
5 Kuil
6 Balai 3 Jumlah mejelis taklim di Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan terlihat pada tabel berikut:100 Tabel IX Nomor Nama Mejelis Taklim Alamat Majelis taklim fardu Jl. Taji Rantau Pulut 1 kipayah Majelis Taklim Nurul Jl. Taji Rantau Pulut 2 Iman Majelis Taklim Jam'iyyah Desa panca jaya ex. Sukamandang 3 Muslimat "Al-Muhajirin Trans DT.1 Seruyan Tengah. Majelis Taklim Dzikir Desa Suka Jaya 4 Akbar Syifaul Qulub Majelis Sholawat Bina Desa Durian Tunggal Seruyan Tengah. 5 Raya Tabel X Jumlah KUA, Kepala KUA, dan Penghulu di Kabupaten Seruyan terlihat dari tabel sebagai berikut :101 100Ibid. 101Data Kementerian Agama Kabupaten Seruyan. 72
N o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nama KUA KUA Kecamatan Seruyan Hilir KUA Kecamatan Hanau KUA Kecamatan Seruyan Hulu KUA Kecamatan Seruyan Tengah KUA Kecamatan Danau Sembuluh KUA Kecamatan Seruyan Hilir Timur KUA Kecamatan Seruyan Raya KUA Kecamatan Danau Seluluk KUA Kecamatan Batu Ampar KUA Kecamatan Suling Tambun Nama Kepala KUA H. Ending Badrudin, S.Ag. Zainal Abidin, S.Ag. Zainal Abidin, S.Ag. (Plt) H. Ending Badrudin, S.Ag. (Plt) Lamsuni, SH. Ariyadi,S.A g. Lamsuni, SH. (Plt) Zainal Abidin, S.Ag. (Plt) Ariyadi,S.A g. (Plt) Tidak Ada Kepala KUA Nama Penghulu Fungsional H. Ending Badrudin, S.Ag. Zainal Abidin, S.Ag.
Lamsuni, SH.
Ariyadi,S.A g.
73 Alamat Kecamatan Jl. DI Panjaitan Kuala Pembuang Jl. Akasia Ds.Pembuan g Hulu Seruyan Hilir Hanau Desa Tumbang Manjul Seruyan Hulu Keluarahan Rantau Pulut Seruyan Tengah Jl. P. HOBA Ds Telaga Pulang Jl. Putri Junjung Buih Ds. K. Bhakti Danau Sembuluh Seruyan Hilir Timur Desa Bangkal Seruyan Raya Desa Asam Baru Danau Seluluk Desa Sandul Batu Ampar
Suliang Tambun
Tabel XI Data jumlah p3n di Kecamatan Seruyan Tengah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :102 DAFTAR PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT PERKAWINAN ( P4 ) KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN SERUYAN KABUPATEN SERUYAN NO NAMA PENGHULU DESA PENDIDIKAN USIA 1 2 3 4 5 6 7 SUGIANTORO RANTAU PULUT SMA/SEDERAJAT DAWAMI SUKOREJO SMA/SEDERAJAT KHUSAINI SUKAMAJU SMA/SEDERAJAT ABDUL JALAL BUMIJAYA SMA/SEDERAJAT MUNADI BATU AGUNG SMA/SEDERAJAT H. SYAFII SUKAMAKMUR SMA/SEDERAJAT SHODIKUN PANCA JAYA SMA/SEDERAJAT 46 TAHUN 52 TAHUN 49 TAHUN 51 TAHUN 43 TAHUN 57 TAHUN 45 TAHUN 44 TAHUN 8 ALI MAHFUD SUKAJAYA SMA/SEDERAJAT 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
- DURIAN TUNGGAL TUMBANG BAI BUKIT BULUH MUGI PANYUHU AYAWAN SUKAMANDANG TANGGA BATU GANTUNG PENGAYUH TELUK BAYUR RINGIN AGUNG PANYUMPA
- 102 Data KUA kecamatan Seruyan Tengah 74
75 20
PANGKE
B. Penyajian Data 1. Obsevasi Peneletian dengan melalui observasi terhadap masyarakat di Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan mengapa tidak memberlakukan hukum dispensasi nikah di temukan bahwa ketika melaksanakan pernikahan usia di bawah 19 tahun ditemukan bahwa masyarakat ketika ada pristiwa anak yang hamil atau di khawatirkan hamil yang masih berusia di bawah 19 tahun, mereka memilih segera untuk melakukan pernikahan agar aib cepat tertutupi. Pernikahan yang mereka lakukan mengutamakan sahnya perkawinan secara agama, dengan mengabaikan nikah tercatat, karena berangapan bahwa ketika usia 19 tahun mereka juga akan menerima buku nikah atau pernikahan mereka akan tercatat (mendapatkan buku nikah).103 Mengutamakan sahnya pernikahan dan anggapan akan mendapatkan buku nikah di usia 19 tahun di tambah lagi tidak mengetahui keberlakuan dispensasi nikah baik dari segi manfaat mengunakan dan mudarat tidak mengunakan membuat hukum dispensasi nikah sebagai syarat tercatatnya pernikahan bagi mempelai usia di bawah 19 tahun dengan alasan sangat 103 Observasi Keberlakuan Hukum Dispensasi Nikah di Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan, tgl 6-7 maret 2021
mendesak karena hamil atau dikhawatirkan hamil di sebab karena tidak adanya sosialisasi dari petugas yang berwenang menjadi akibat tidak di berlakukanya hukum dispensasi nikah di Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan. 2. Wawancara Penelitian ini dilakukan oleh peneliti di Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan dengan proses wawancara pada pihak Responden dan informen tentang Mengapa masyarakat Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan tidak memberlakukan hukum dispensasi nikah ? Adapun hasil wawancara dengan responden peneliti sebagai berikut: a. FT FT tempat lahir sukamandang tanggal 10 september 2002 status janda, pendidikan sekolah menengah pertama (SMP), alamat jalan Singa Tibung Sukamandang Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan, menikah berumur 18 tahun yaitu pada hari senin tanggal 21 Nopember 2020 dengan seorang laki-laki inisial AR. Kepada FT di tanyakan tentang Mengapa ketika menikah tidak memberlakukan hukum dispensasi nikah ? FT mengatakan bahwa : "aku nah je waktu nikah diya hapan dispensasi nikah, awi aku diya katawan narai te dispensasi nikah, je katawan ku nah nikah te nah ijab Kabul ih. Awi penghulu te nah jatun basanan syarat nikah ji penda umur 19 tahun mahapan dispensasi nikah, iye basanan imbah nikah tuh aku diya dinun buku nikah sampai umur ku jeleteyen tahun.104 104 Wawancara dengan FT di Desa Sukamndang, tgl 8 februari 2021 76
Artinya " saya di waktu nikah tidak mengunakan dispensasi nikah, karena tidak tahu tentang dispensasi nikah, yang saya tahu nikah tu ijab Kabul saja, karena penghulu tidak memberitahukan kepada saya bahwa syarat nikah di bawah usia 19 tahun menggunakan dispensasi nikah, dia bilang setelah nikah saya tidak bisa dapat buku nikah sampai usia saya 19 tahun". SOE sebagai orang tua FT ditanyakan mengapa ketika menikahkan FT tidak memberlakukan hukum dispensasi ? SEO mengatakan : "Anakku FT je waktu nikah diya hapan dispensasi nikah, awi diya katawai dipensasi nikah tenah jadi syarat huang nikah je penda teyen blas tahun, awi penghulu diya basuman, penghulu basuman kaleka anakku, amun ketoh jadi nikah diya dapat buku nikah, sampai umur keton teyen blas harun keton supa buku nikah, aku nah je penting anak ku nikah helu supaya nehau kamen". 105 Artinya :"anak saya FT disaat nikah tidak mengunakan dispensasi di karenakan ketidak tahuan tentang dispensasi nikah sebagai persyaratan menikah bagi usia di bawah 19 tahun, di sebabkan penghulu tidak memberitahukan hal tersebut, penghulu hanya mengatakan bahwa anak saya setelah menikah tidak mendapatkan buku nikah sampai umur anak saya 19 tahun baru dapat buku nikah, saya yang penting anak saya nikah dulu agar hilang rasa malu". b. SR SR seorang perempuan yang bertempat lahir Ayawan tangal 13 Agustus 2002 pendidikan sekolah Menengah Pertama (SMP) alamat Desa Ayawan RT.08 RW.02 Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan menikah di usia 18 tahun yaitu pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2020 dengan seorang laki-laki inisial MDH. Peneliti menanyakan tentang Mengapa ketika menikah tidak memberlakukan hukum dispensasi nikah ? SR mengatakan : 105Wawancara dengan SEO di Desa Sukamandang, tgl 8 februari 2021 77
"Kula bere paham te dispensasi nikah, waktu kula menikah bare injaroman hawi panghulu dispensasi nikah akan jadi syarat bila kula menikah si penda Sembilan belas tahun, sidaa te bajaroman kareh ketoh nikah bare dapat buku nikah, sampai ketoh te baumur sembilas taun".106 Artinya "Saya tidak mengerti apa itu dispensasi nikah, karena saat saya menikah tidak ada pemberitahuan tentang dispensasi nikah itu sebagai persyaratan bagi usia yang di bawah umur 19 tahun, penghulu mengatakan bahwa saat saya menikah tidak mendapatkan buku nikah sampai saya berusia 19 tahun". MR sebagai orang tua SR ditanyakan tentang Mengapa ketika menikahkan SR tidak memberlakukan hukum dispensasi ? MR mengatakan: "Yaku bare katawan en te dispensasi nikah, en hindai amun dispensasi nikah te jadi syarat amun nikah umur a si penda sembilan blas tahun, siwaktu yaku bajaroman handak manikah akan anaku, panghulu bare bajaroman dengan yaku, panghulu bajaroman anak mu tun manikah bare duan buku nikah, sampai inya ba umur sembilan blas taun hanyar inya dapat buku nikah". 107 Artinya " saya belum tahu apa itu dispensasi nikah , apalagi kalau dispensasi nikah itu suatu persyaratan untuk menikah di bawah usia 19 tahun, karena saat melaporkan pernikahan anak saya SR penghulu tidak di beritahu kan kepada saya, penghulu bila anak mu disaat menikah belum bisa dapat buku nikah karena belum mencukup umur 19 tahun, nanti kalau cukup umur 19 tahun baru buku dapat buku nikah". c. SM SM seorang perempuan yang bertempat lahir Ayawan tangal 15 September 2002 pendidikan Sekolah Dasar (SD) alamat Desa Ayawan RT.06 RW.02 Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan menikah di usia 18 106Wawancara dengan SR di Desa Ayawan, tgl 8 februari 2021 107Wawancara dengan MR di Desa Ayawan, tgl 9 februari 2021 78
tahun yaitu pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2020 dengan seorang laki-laki inisial AMA yang juga berumur 18 tahun yaitu lahir tanggal 20 September 2002. Peneliti menanyakan tentang mengapa ketika menikah tidak memberlakukan hukum dispensasi nikah ? SM mengatakan : "kula bare katawan dispensasi nikah te akan jadi syarat amun handak menikah Sembilan blas tahun, andau te waktu kula handak nikah pangulu te bare bajaroman dengan kula dispensasi nikah te jadi syarat si waktu handak menikah umur Sembilan blas taun, sidaa te bajaroman kula tun si waktu nikah bare duan buku nikah, sampai umur kula sembilas bulan hanyar en nengan".108 Artinya :" saya tidak tahu adanya dispensasi nikah sebagai persyaratan untuk menikah jika masih berumur di bawah 19 tahun karena kemaren di saat saya mau menikah penghulu tidak memberitahukan kepada saya bahwa ada persyaratan lain ketika ingin menikah di bawah 19 tahu yaitu dispensasi nikah, makanya saat saya menikah tidak mengunakan dispensasi nikah, penghulu bilang bahwa kami menikah tidak bisa langsung dapat buku nikah karena usia saya belum mencapai 19 tahun, kecuali nanti usia saya sdh mencapai 19 tahun baru diserahkan buku nikah". AD selaku orang tua SM ditanyakan tentang Mengapa ketika menikahkan SM tidak memberlakukan hukum dispensasi ? AD mengatakan : "Yaku bare kawatan en te dispensasi nikah, setahin tun bareda biji mahining ada dispensasi nikah jadi huang syarat amun handak manikahkan anak nang ba umur 18 taun, bareda nang manjarom ai dengan ku, pangulu te bajaroman anak mu bare manarima buku nikah, sampai kareh anak ku ba umur Sembilan blas taun".109 Artinya :"Saya tidak tahu apa itu dispensasi nikah, selama ini tidak ada yang mendengar adanya dispensasi nikah sebagai persyaratan ketika 108Wawancara dengan ASA di Desa Ayawan , tgl 9 februari 2021 109Wawancara dengan AD di Desa Ayawan, tgl 9 februari 2021 79
ingin menikahkan anak yang berumur 18 tahun, tidak ada yang memberitahukan saya, penghulu bilang bahwa anak saya tidak bisa menerima buku nikah untuk sementara waktu sampai kelak anak saya sdh berumur 19 tahun'. d. END END seorang perempuan yang bertempat lahir Bukit Buluh tangal 26 September 2002 pendidikan Sekolah Dasar (SD) alamat Jalan Darma Bakti Desa Ayawan RT.02 RW.01 Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan menikah di usia 18 tahun yaitu pada hari Kamis tanggal 07 April 2020 dengan seorang laki-laki inisial GP. Peneliti menanyakan tentang mengapa ketika menikah tidak memberlakukan hukum dispensasi nikah ? END mengatakan : "Kula bare katawan ada aturan nang mahapan dipensasi nikah jadi syarat amun handak nikah si penda 19 tahun, waktu te kula handak nikah pangulu bare bajaroman dengan kula akan syarat nikah sipenda umur Sembilan blas tahun, pangulu te baya bajaroman kula bare dapat buku nikan, sampai kula baumur Sembilan blas tahun hanyar kula dapat buku nikah".110 Artinya tidak mengetahui bahwa ada aturan yang memberlakukan dispensasi nikah menjadi syarat untuk nikah bagi usia yang di bawah 19 tahun, karena ketika saya menikah penghulu tidak memberitahukan tentang persyaratan nikah usia di bawah 19 tahun, penghulu hanya bilang bahwa ketika saya menikah belum bisa menerima buku nikah sampai saya berumur 19 tahun baru bisa menerima buku nikah". :"saya 110Wawancara dengan END di desa Ayawan, tgl 9 februari 2021 80
SK selaku orang tua END ditanyakan tentang Mengapa ketika menikahkan END tidak memberlakukan hukum dispensasi ? SK mengatakan : "Yaku bare katawan ada dispensasi nikah te akan syarat nikah anakku nang waktu anak ku ba umur 18 tahun, waktu yaku mandaftar akan anakku nikah pangulu bareda bajaroman dengan yaku en te dispensasi nikah, pangulu bajaroman anak kuu bare tau manarima buku nikah waktu tun, sampai anak mu kareh ba umur Sembilan blas taun".111 Artinya :"Saya tidak tahu adanya dispensasi nikah sebagai persyaratan untuk menikahkan anak saya yang pada saat itu masih berumur 18 tahun, karena waktu saya mendaftarkan anak saya menikah penghulu tidak memberitahukan kepada saya tentang dispensasi nikah penghulu bilang bahwa anak saya tidak bisa menerima buku nikah untuk sementara waktu sampai kelak anak saya sdh berumur 19 tahun'. e. EL El seorang perempuan yang bertempat lahir Rantau Pulut tangal 03 Juni 2006 pendidikan Sekolah Dasar (SD) alamat jln naga kusuma RT.10 Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan menikah di usia 15 tahun yaitu pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 dengan seorang laki-laki inisial SJ yang usia saat itu 18 tahun. Peneliti menanyakan mengapa ketika menikah tidak memberlakukan hukum dispensasi nikah ? El mengatakan : "Je waktu yaku malapor handak nikah dengan pangulu, yaku insanan awi pangulu harus hapan dispensasi nikah awi umur ku te nah baya lime blas tahun, amun yaku diya paham ente dispensasi nikah, awi pangulu diya menjelas akan narai dipensasi nikah te nah. Aku nah in nolak manikah secara tertulis, awi aku jatun dispensasi nikah, lalu ai 111Wawancara dengan SK di Desa Ayawan, tgl 9 februari 2021 81
kau manikah diya tercatat melai tokoh masyarakat, niat ku kareh amun aku sampai umur teyen blas harun aku nikah resmi melai KUA".112 Artinya :"ketika saya lapor ingin nikah ke penghulu saya diberitahukan oleh penghulu bahwa harus mengunakan dispensasi nikah karena umur saya baru 15 tahun, namun saya tidak paham apa tu dispensasi nikah karena pak penghulu tidak menjelaskan manfaat dispensasi nikah. Lalu saya ditolak untuk menikah secara tercatat karena persyaratan saya kurang dispensasi nikah, kemudian saya nikah tidak tercatat dengan tokoh masyarakat, niat saya nanti ketika saya sudah umur 19 tahun nikah lagi secara resmi di KUA". BD selaku orang tua EL ditanyakan tentang Mengapa ketika menikahkan EL tidak memberlakukan hukum dispensasi ? BD mengatakan : "Je waktu aku basanan manikahkan anaku EL kalekan pangulu, aku nah in nolak manikah secara tatulis, alasai a anaku te nah harun ba umur lime blas taun harus tege syarat je elengkap ya ite dispensasi nikah, lalu ai aku maniakh akan anaku te nah melai tokoh agama, kareh lamun anak ku tenah ba umur teyen blas taun harun aku menikah akan anaku secara ter tulis supaya anaku dapat buku nikah".113 Artinya :"ketika saya melaporkan pernikahan anak saya EL ke penghulu saya di tolak untuk menikahkan anak saya secara tercatat, alasannya anak saya masih berumur 15 tahun harus melengkapi persyaratan untuk nikah dengan dispensasi nikah, lalu saya menikahkan anak saya EL ke tokoh agama, nanti setelah umur 19 tahun baru saya menikahkan anak saya EL ke penghulu agar bisa tercatat dan dapat buku nikah. f. DA 112Wawancara dengan SJ di Rantau Pulut, tgl 10 februari 2021 113Wawancara dengan BD di Rantau Pulut, tgl 10 februari 2021 82
DA seorang perempuan yang bertempat lahir Rantau Pulut tangal 05 Maret 2005 pendidikan Sekolah Dasar (SD) alamat jln Poros Trans RT. 12 RW. 2 Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan menikah di usia 16 tahun yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2021 dengan seorang laki-laki inisial HT. Peneliti menanyakan tentang mengapa ketika menikah tidak memberlakukan hukum dispensasi nikah ? DA mengatakan : "kula bare katawan en te dispensasi nikah, karena waktu malapor handak nikah kaleka pangulu te bapak kula, tapi waktu kula manikah dengan tokoh agama ma, jadi kula bare duan buku nikah, ensek kula dengan uluh bakas men maka kula barenikah si KUA, kuan uluh bakas kula umur te hanyar jahawen blas taun, hindai sampai umur sembilas tahun, kareh mun ikau jadi Sembilan blas taun hanyar nikah si KUA.114 Artinya :"saya tidak tahu apa itu dispesasi nikah, karena saat melaporkan pernikahan ke penghulu adalah orang tua saya, tapi waktu saya nikah sya tanyakan dengan orang tua saya kenapa tidak nikah di KUA, orang tua saya bilang usia sya baru 16 tahun belum mencapai 19 tahun, nanti ketika saya berumur 19 tahun baru saya menikah di KUA. Ditanyakan UJ selaku orang tua DA ditanyakan tentang Mengapa ketika menikahkan DA tidak memberlakukan hukum dispensasi ? UJ mengatakan : "Kula bare katawan en te dispensasi nikah dan en faedah , karena waktu kula malapor handak manikah akan anak kula ke panghulu sida baya bajaroman anak mu te hanyar jahawen blas umur a kurang dari Sembilan taun, dan harus mahapan dispensasi nikah huang pengadilan Agama, ngaran anggap kula dispensasi nikah te akan syarat nang biasa ma, maka in nikah akan kula ai pendah lenge dengan tokoh agama, sampai kareh anak kula ba umur 19 taun , hanyar kula menikah akan ya ka pangulu supaya tacatat, kula tun asal anak kula te nikah be hilu, amun impalambat mekeh inya batihi, en haur baduean tarus ".115 114Wawancara dengan DA di Rantau Pulu, tgl 9 februari 2021 115Wawancara dengan UJ di Rantau Pulut, tgl 9 februari 2021 83
Artinya :"saya kurang paham apa itu dispensasi nikah dan apa manfaatnya dispensasi nikah, karena saat saya melaporkan pernikahan anak saya penghulu hanya mengatakan kalo usia anak saya baru 16 tahun kurang dari 19 tahun dan harus mengunakan dispensasi nikah yang di dapat di Pengadilan Agama, karena saya anggap dispensasi nikah itu persyaratan biasa maka saya nikahkan anak saya DA di bawah tangan dengan tokoh agama, sampai nanti usia anak saya 19 tahu baru saya menikahkan kembali di penghulu secara tercatat. Saya yang penting anak saya nikah dulu, di perlambat takun anak saya hamil, karena selalu berduaan". g. ML ML seorang perempuan yang bertempat lahir Rantau Pulut tangal 26 Juni 2004 pendidikan Sekolah Dasar (SD) alamat jln Batu Belitung, RT.05 RW. 2 Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan menikah di usia 17 tahun yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 dengan seorang laki-laki inisial EH. Peneliti menanyakan tentang mengapa ketika menikah tidak memberlakukan hukum dispensasi nikah ? ML mengatakan : "Je waktu aku malapor kalekan pangulu handak manikah, aku in sanan pangulu kueh surat dispensasi nikah, in sanan ku jatun, imbah te pangulu basanan kareh ikau manikah diya dinun buku nikah atau nikah ku te diya in catat, sampai kareh aku ba umur teyen blas taun, hanyar aku tau dapat buku nikah dan incatat.116 Artinya :"Ketika saya melapor ke penghulu keinginan saya untuk menikah saya ditanya oleh penghulu mana surat dispensasi nikah, saya bilang tidak ada, lalu penghulu bilang berarti kamu ketika menikah tidak bisa menerima buku Nikah atau pernikahannya belum tercatat, sampai nanti usia saya 19 tahun baru bisa menerima buku Nikah atau pernikahan saya tercatat. 116Wawancara dengan ML di Rantau Pulut, tgl 9 februari 2021 84
Di tanyakan kepada HR selaku orang tua ML tentang Mengapa ketika menikahkan ML tidak memberlakukan hukum dispensasi ? mengatakan : "Yaku diya paham narai te dispensasi nikah, jatun je basanan setahin tuh tege segala dispensasi nikah huang syarat nikah je penda umur tiyen blas, je waktu ML handak nikah iye nah malapor kabuata kalekan penghulu beken aku, ML basanan dengan ku waktu nikah i, eye basanan diya dinu buku nikah awi usia ML hindai cukup 19 tahun".117 "Saya kurang mengerti bahkan tidak paham apa itu Dispensasi nikah, tidak ada yang memberitahukan selama ini bahwa ada syarat dispensasi nikah bila ingin menikah ketika usia di bawah umur 19 tahun, ketika melaporkan pernikahan ML sendiri bukan saya, dan ML hanya bilang sama saya waktu pernikannya saja dan pernikahnya tidak mendapatkan buku nikah karena usia ML belum mencapai 19 tahun." Berdasarkan konfimasi penilti kepada penghulu yang berinisal SG, sebagai penghulu kelurahan rantau pulut tentang apakah betul ada pernikahan di bawah usia 19 tahun dan apakah betul penghulu tidak memberitahukan persyaratan dispensasi nikah untuk usia di bawah 19 tahun pada tanggal 7 Februari 2021, SG mengatakan : " bahwa memang ada terjadi pernikahan bagi usia yang di bawah usia 19 tahun di Kelurahan Rantau Pulut yang tidak mengunakan dispensasi nikah. Ketika melaporkan pernikahan mereka membawa persyarat yang dibuat oleh kelurahan, namun mereka tidak melampirkan surat dispensasi nikah. Mereka ketika sudah melapor kan di kelurahan kami kalau ingin menikah selalu mendesak untuk di nikahkan walaupun disampaikan bahwa usia pernikahan harus mencapai 19 tahun dan ketika ingin menikah belum mencapai 19 tahun harus mengunakan dispensasi nikah. Karena desakan 117Wawancara dengan HR di Rantau Pulut, tgl 9 februari 2021 85 HR
masyarakat yang ingin nikah di bawah 19 tahun maka saya nikahkan kalau tidak di nikah di bilang mereka mempersulit, namun dengan ketentuan buku nikah tidak bisa di terima sampai usia 19 tahun dan meraka pun menerima ketentuan tersebut".118 Ketika peneliti menanyakan tentang keberlakuan hukum dispensasi nikah kepada SG, SG mengatakan : "Tahu adanya persyaratan dispensasi nikah bagi yang berusia di bawah 19 tahun, namun dari segi manfat dan mudaratnya dispensasi nikah saya tidak tahu".119 Peneliti Konfirmasi dengan penghulu inisial BY sebagai penghulu dua wilayah yaitu desa Ayawan dan desa Sukamandang pada tanggal 8 februari 2021 tentang apakah betul ada pernikahan di bawah usia 19 tahun dan apakah betul penghulu tidak memberitahukan persyaratan dispensasi nikah untuk usia di bawah 19 tahun, BY mengatakan : "bujur be ada nang menikah hindai cukup umur a tiyen blas tahun, tapi buhan keluarga te mangasak yaku mengawin akan kaluarga a te hawi anak a tea ada nang jadi batihi, ada nang sarantang saruntung jadi, elen te kahwatir mahamen akan kaluarga. Injaruman ku usia kawin wayah tut e umur tiyen blas tahun, amun bare sampai maka bare tau dapat buku nikah, sampai kareh ba umur tiyen blas tahun.120 Peneliti lanjutkan pertanyaan tentang keberlakuan dispensasi nikah kepada penghulu BY, BY mengakatakan : "yaku bare katawan, nang katawan ku umur nikah te tiyen blas tahun ma".121 118Wawancara dengan SG, tgl 7 februari 2021 119Ibid 120Wawancara dengan BY di Desa Ayawan, tgl 8 februari 2021 121ibid 86
"bahwa membenarkan adanya pernikahan yang belum mencapai 19 tahun, namun pihak keluarga selalu mendesak agar keluarga mereka dinikahkan dengan alasan sudah hamil duluan dan selalu bersama di khwatirkan akan terjadi hal-hal yang memalukan keluarga lalu saya nikahkan saja. Penguhulu desa Ayawan menjelaskan kepada mempelai atau pihak keluarga bahwa usia pernikahan sekarang harus 19 tahun dan jika belum mencapai usia 19 tahun maka tidak bisa mendapatkan buku nikah, sampai berusia 19 tahun". Ketika peneliti menanyakan tentang keberlakuan hukum dispensasi nikah kepada BY, BY mengatakan "Saya belum tahu, yang saya tahu usia nikah 19 tahun". Hal ini juga peneliti konfirmasikan dengan penghulu berinisial JL penghulu desa Bukit Buluh pada tanggal 9 februari 2021 tentang apakah betul ada pernikahan di bawah usia 19 tahun dan apakah betul penghulu tidak memberitahukan persyaratan dispensasi nikah untuk usia di bawah 19 tahun, JL mengatakan : "bujur dingan ada nang manikah si penda usia tiyen blas tahun dan inya bare mangunakan dispensasi nikah. Elen te handak manikah mandasak handak in nikahan, karena alasanya a batihi bahilu sehindai umur tiyen blas tahun, ngarai a in dasak elen yaku nikahan ku ay, tapi kuan ku kituh bare duan buku nikah, sampai umur kituh tiyen blas tahun".122 Artinya "Bahwa memang betul ada yang menikah di bawah usia 19 tahun dan tidak mengunakan surat dispensasi nikah. Dan ketika ingin menikah selalu mendesak untuk dinikahkan karena alasan hamil duluan sebelum menikah padahan usia masih di bawah usia 19 tahun. Karena desakan masyarakat maka saya nikahkan, dengan ketentuan bahwa buku nikah tidak bisa di terima sampai mempelai berusia 19 tahun". 122Wawancara dengan JL di Desa Bukit Buluh, tgl 9 februari 2021 87
Ketika peneliti menanyakan tentang keberlakuan hukum dispensasi nikah kepada JL, JL mengatakan : "yaku bare katawan am syarat dispensasi nikah te akan ulun nang handak nikah sehindai umur tiyen blas tahun, maka am hawi ku daftar pemerikasaan nikah a".123 Artinya :"saya belum tahu adanya persyaratan dispensasi nikah jika usia pernikahkan di bawah umur, yang saya tahu usia nikah 19 tahun, makanya saat buatkan daftar pemeriksaan nikah bagi mempelai". 3. Dokumen Dokumen penelitian tentang pernikahan usia dibawah 19 tahun yang tidak memberlakukan dispensasi nikah pada masyarakat kecamatan seruyan tengah adalah berkas permohonan perkawinan. C. Pembahasan Hasil Penelitian Pada bagian ini peneliti akan memaparkan hasil analisis dari data yang telah digali dan didapat dari serangkaian proses penelitian baik dari hasil observasi, wawancara yang kemudian dipaparkan secara sitemamtis Analisis ini membahas secara berurutan pada 2 fokus masalah yaitu Mengapa masyarakat Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan tidak memberlakukan Hukum dispensasi nikah ? dan Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap masyarakat Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan memberlakukan hukum dispensasi nikah ? Adapun uraian analisis dimaksud sebagai berikut: 123 Ibid 88
1. Alasan Masyarakat Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan Tidak Memberlakukan Hukum Dispensasi Nikah. a. Mengutamakan Hukum Fiqih Klasik Masyarakat Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan masyoritas beragama Islam dan taat dengan agama. hal ini terlihat dari kebiasan mereka dalam beribadah, pelaksanaan kematian, dan lain sebagainyan mereka lakukan sesuai dengan agama Islam. Fanatisme yang kuat terhadap agama maka mereka terkadang mengabaikan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Hal ini sebagaimana yang ditemukan peneliti pada saat observasi, wawancara dan dokumen yang ada, bahwa saat melaksanakan ibadah pernikahan anak usia dibawah 19 tahun karena hamil atau di khawatirkan hamil guna segera menutup aib keluarga, mengutamakan pernikahan menurut agama, mereka berangapan yang penting pasangan nikah dulu secara agama. b. Tidak ada sosialisasi Dari hasil penelitian peneliti menemukan dokumen bahwa di Kabupaten Seruyan memiliki sepuluh kecamatan, di setiap kecamatan terdapat Kantor Urusan Agama Kecataman. Dari sepuluh Kantor urusan Agama tersebut hanya memiliki 5 penghulu yang pegawai negeri sipil, dan 4 kepala Kantor Urusan Agama yang definitif sebagaimana terdapat pa tabel X. Kecamatan Seruyan Tengah salah satu kecamatan di Kabupaten Seruyan 89
yang tidak memiliki penghulu dan kepala Kantor urusan Agama yang definitif. Tidak adanya kepala KUA dan penghulu di Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan sebagai petugas yang berwenang untuk mensosialisasikan hukum dispensasi nikah. Kurangnya petugas yang berwenang yang menjadi penyebab kurang disosialisasikan hukum dispensasi nikah, sehingga masyarakat kabupaten seruyan tidak memberlakukan hukum dispensasi nikah dengan alasan sangat mendesak karena hamil atau di khawatirkan hamil. c. Tidak Mengetahui Hukum Dispensasi Nikah Tidak diberlakukannya hukum dispensasi nikah pada masyarakat Kecamatan Seruyan Tengah selain tidak ada sosialisasi, juga tempat tinggal masyarakat di plosok desa, sehingga masyarakat tidak mengetahui keberlakuan hukum dispensasi nikah. Keberadaan Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan jarak tempuh 350 kilo meter menuju kabupaten dengan ke adaan jalan masih belum memadai, jalan menuju desa dari 166, 65 km 39,21 kilo meter tidak aspal, 8,05 rusak dan 158 rusak berat dapat dilihat pada table II, III dan IV. Dari realita di atas ditinjau dari filosofis dibuatnya aturan sebagai cita- cita pandangan hidup manusia dari pergaulan hidup bermasyarakat dan sesuai cita-cita kebenaran, keadilan, jalan kehidupan, filsafah hidup bangsa serta 90
kesusilaan, maka Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (2) dari segi filosofis sebagai falsafah dalam perkawinan belum dapat terlaksana secara efektiv, karena masyarakat di Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan mengutamakan hukum agama dari pada undang-undang belum ada sosialisasi dan tidak mengetahui adanya hukum dispensasi nikah baik dari segi manfaat mengunakan dan mudarat tidak menggunakan dispensasi nikah. Secara Sosiologis Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perkawinan Pasal 7 ayat (2) sesuai dengan keyakinan umum, kesadaran masyarakat, hukum sesuai dengan kehidupan masyarakat, dan tata nilai hukum di masyarakat, Pada Pasal 7 ayat (2) memiliki nilai hukum bagi masyarakat guna menjaga agar perkawinan dapat tercatat, dan guna menutup aib pada keluarga ketika terjadi hamil atau dikawatirkan hamil namun tidak ada nilai hukum ketika masyarakat lebih mengutamakan agama dari pada undang-undang ditambah lagi tidak mengetahui hukum baik segi manfaat mengunakan dan mudarat tidak mengguna dispensasi nikah. Secara yuridis Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (2) secara hukum memiliki legalitas karena sudah di setujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan di sahkan oleh Presiden atas dasar pertimbangan Mahkamah Kontitusi dalam putusan nomor 22/PUU-XV/2017, namun ketika hukum dispensasi nikah tidak diberlakukan karena adanya masyarakat mengutamakan agama dari undang-undang di tambah lagi tidak mengetahui 91
adanya hukum dispensasi nikah baik segi manfaat pengunaan dan mudarat tidak mengunakan menjadikan kekuatan hukum tidak dapat berfungsi. Berdasarkan penjelasan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan, maka dengan diberlakukannya peraturan perundang-undangan dalam ketentuan ini setiap orang dianggap telah mengetahuinya.124 Secara subtansi hukum setelah diundang-undangkannya hukum dispensasi nikah, maka masyarakat Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan yang tidak mengetahui adanya keberlakuan hukum, tidak mengerti manfaat penggunaan dan mudarat tidak mengunakan dispensasi nikah dianggap mengetahui.yang berdampak pada pernikahan tidak dapat dilakukan secara tercatat Melihat peraturan diatas bahwa masyarakat yang tidak mengetahui hukum dan mengutamakan akad nikah maka dianggap telah mengetahui sehingga pernikahan tidak dapat dilakukan secara tercatat atau tidak mendapatkan buku nikah. Berdasarkan Teori kesadaran hukum untuk mengetahui sekaligus mengukur kesadaran hukum orang (masyarakat) yang mengindikasikan pula tingkat budaya 124lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang- undangan Pasal 18 . 92
hukum masyarakat dapat diketahui lewat empat indikator. 125 Hal ini sebagaimana di ungkapkan oleh Syamsudin berdasarkan pendapat Soekanto dan Taneko menunjukkan indikator-indikator kesadaran hukum tersebut adalah sebagai berikut : 1. Pengetahuan orang tentang peraturan-peraturan hukum (law awareness); 2. Pengetahuan orang tentang isi peraturan hukum (law acquaintance); 3. Sikap orang terhadap peraturan-peraturan hukum (legal attitude); 4. Pola perilaku hukum (legal behavior).126 Dari hasil penelitian peneliti berdasarkan metode pendekatan budasya sadar hukum melalui observasi dan wawancara di masyarakat Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan tentang keberlakukan hukum dispensasi nikah di temukan : 1. Tidak berprilaku berdasarkan hukum 2. Tidak mengerti isi dari peraturan baik dari segi manfaat mengunakan dan mudarat tidak mengunakan hukum dispensasi nikah 3. Sikap masyarakat terhadap hukum dispensasi nikah cendurung menggunakan hukum Islam 4. Pola prilaku masyarakat tidak mematuhi hukum Berdasarkan empat indikator yang di ungkapkan oleh samsudin diatas di ketahui bahwa masyarakat kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan 125Anak Agung Gede Oka Parwata, S.H., M.Si dkk, Memahami Hukum dan Budaya, ...... h.59 126Ibid ..... h. 62 93
94 kurang sadar hukum, sehingga terindikasi masyarakat kecamatan seruyan Tengah Kabupaten Seruyan belum budayakan hukum dispensasi nikah. Teori penegakan hukum menyatakan bahwa hukum dapat di tegak secara maksimal adanya hukum atau peraturan yang cukup jelas baik dari segi makna maupun arti ketentuan yang menjadi substansi peraturan tersebut, faktor sanksi, faktor petugas dan penegak hukum, dan faktor sarana atau fasilitas juga harus mendukung. Dari beberapa faktor di atas merupakan salah satu faktor yang menentukan berlakunya suatu peraturan secara efektif hal sebagaimana di ungkapkan oleh Soerjono Soekanto hukum dapat benar-benar berfungsi dan ditegakkan dengan baik, maka ada beberapa faktor yang menentukan, yaitu: 1. Faktor hukumnya atau peraturannya sendiri; Faktor hukumnya sendiri yang harus menjadi persyaratan utama adalah mempunyai cukup kejelasan baik dari segi makna maupun arti ketentuan yang menjadi substansi peraturan tersebut. Di samping itu faktor sanksi merupakan salah satu faktor yang menentukan berlakunya suatu peraturan secara efektif. Secara empirikdampak sanksi baik yang bersifat negatif maupun positif akan nampak dari tingkat kepatuhan atau ketaatan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Disamping itu faktor lain yang berpengaruh terhadap ketaatan masyarakat adalah terletak pada
kepentingan masyarakat yang dilindungi dengan berlakunya peraturan tersebut; 2. Faktor petugas atau penegak hukum. Secara sosiologis, antara hukum dan pelaksana hukum merupakan dua hal yang berbeda, dimana hukum termasuk perundang-undangan dan berbagai asas hukum yang mendasarinya merupakan suatu yang abstrak, sebaliknya penegakan hukum termasuk Pengadilan merupakan suatu yang konkret. Penghubung antara yang abstrak dan konkret itu dalam bekerjanya hukum adalah penegak hukum, utamanya para hakim di Pengadilan; 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung pelaksanaan kaidah hukum. Faktor sarana dan fasilitas sangat penting dalam menentukan dan memperlancar penegakan hukum. Petugas penegak hukum apabila tidak ditunjang oleh ketersediaan fasilitas dan sarana sangat tidak mungkin secara optimal akan dapat melakukan penegakan hukum; 4. Faktor masyarakat dan kebudayaan dari lingkungan tempat berlakunya peraturan tersebut. Masyarakat adalah suatu organisasi manusia yang saling berhubungan satu sama lain, sedangkan kebudayaan adalah suatu sistem norma dan nilai yang teorganisasi menjadi pegangan bagi masyarakat tersebut. Faktor masyarakat dan kebudayaan ini memegang peranan sangat penting, hal ini berkaitan dengan taraf kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat. Kesadaran hukum merupakan suatu proses yang mencakup unsur pengetahuan hukum, pemahaman hukum, 95
sikap hukum dan perilaku hukum. Tingkat kesadaran hukum tercapai apabila masyarakat mematuhi hukum.127 Fakta di lapangan hukum dispensasi nikah belum di ketahui hukum dipensasi nikah, baik dari segi manfaat mengunakan dan mudarat tidak mengunakan dispensasi nikah oleh masyarakat Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan, di tambah lagi Undang-Undang Perkawinan adalah hukum perdata yang tidak ada mengandung sanksi hukum, dan sarana dan prasarana belum memadai maka hukum sulit untuk di tegakan walaupun dari segi makna atau pun arti kententuan substansi hukum sudah cukup jelas. 2. Pandangan hukum Islam terhadap masyarakat Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan yang tidak memberlakukan Hukum dispensasi nikah. a. Ditinjau Dari Teori Maslahah Mursalah Hukum Islam adalah suatu hukum yang bertujuan memberi manfaat bagi umat Muslim di seluruh dunia. Hukum Islam bertindak sebagai pedoman hidup yang harus dipatuhi oleh semua Muslim yang berlandaskan al-Qur'an dan hadits. Berkenaan dengan permasalahan hukum mengunakan atau tidak mengunakan surat dispensasi nikah bagi yang ingin menikah di bawah usia 19 127Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cet Keempat, Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2002 96
tahun merupakan permasalahan yang tidak ditemui penetapannya baik pada al-qur'an dan hadist maupun ijma ulama terdahulu. Sebelum kita memberikan suatu hukum mengunakan dan tidak mengunakan dispensasi nikah, maka kita akan melihat dulu fungsi dari dispensasi nikah. Dispensasi nikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi Sementara apa bila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasikepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.128 Yang dimaksud dengan "penyimpangan" adalah hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasioleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, apabila pihak pria dan wanita berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun. Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga 128 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 (2) 97
kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.129 Melihat dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (2) dan penjelasan ayat tersebut maka pemerintah masih memberikan kesempatan dalam hal sangat mendesak bagi usia di bawah 19 tahun untuk menikah secara tercatat karena hamil atau di khawatirkan hamil yang dibuktikan dengan dispensasi nikah yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama. Diberikannya kesempatan untuk menikah guna jua membantu menutupi aib keluarga dan dalam menyelesaikan administrasi negara diantaranya membuat Kartu keluarga, mengubah status, membuat paspor, akte kelahiran anak, klim BPJS, Klim ansuransi. Kemaslahatan Hukum Dispensasi nikah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bagi mereka yang alasan sangat mendesak karena hamil atau di khawatirkan hamil guna menutupi aib keluarga dan mudarat tidak mengunakan dispensasi nikah tidak dapat menyelesaikan administrasi negara maka masyarakat Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan wajib untuk mengunakan dispensasi nikah. Kewajiban perintah pengunaan dispensasi nikah ini sebagimana tertuang dalam surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi: ٓ ْم كْن م رْم ْلْا ى لو ا و لْو سَّرلا او عْ ي ط ا و ه للا او عْ ي ط ا ا ٓ ْو ن م ا نْي ذَّلا ا هُّ ي ا 129 Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (2) 98 ي ٓ
Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul- Nya, dan ulil amri diantara kalian. (QS.An-nisa : 59 )."130 Hadist Nabi SAW. juga menerangkan tentang perintah mentaati pemimpin, diantaranya hadis : َ ثَّدَح ٍدييعَس ُنْب ُةَبْيَ تُ ق اَنَ ثَّدَح ىَّلَص ِّ يبَِّنلا ْن َأ َّايإ َهيََكََ َّبَحَأ اَمييف ُةَعاَّطلاََ ُعْمَّسلا يميلْسُمْلا يءََْمْلا ىَلَع َلاَق ُهَّنَأ َمَّلَسََ يهْيَلَع ُهَّللا َََمُْْ ي ْن ْب ُدَّمَُمََُ ٍبََْح ُنْب َُْ يَهُز هاَنَ ثَّدَح َ َةَعاَط َاََ َعَْسَ َلََف ٍةَييص ْعَيبِ ََيمُأ ْنيإَف ٍةَي يصْعَيبِ َّنََّ ثُمْلا ُن يب يهَّللا يدْيَ بُع ْنَع اَُهُ َلَيك يبَِأ اَنَ ثَّدَح ٍْيَُْنُ ُنْبا اَنَ ثَّدَح َ ُناَّطَقْلا َوُهََ َيََْيَ اَنَ ثَّدَح َااَق اَذ َ ُهَلْ ثيم يداَنْسيْلْا َع َََمُع ينْبا ْنَع ٍعيفاَن ْنَع يهَّللا يدْيَ بُع ْنَع ٌثْيَل اَن Artinya: "telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Said telah menceritakan kepada kami Laits dari 'Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi SAW bersabda : "Wajib atas seorang Muslim untuk mendengar dan taat (kepada penguasa) pada apa- apa yang ia cintai atau ia benci kecuali jika ia disuruh untuk ia disuruh untuk berbuat berbuat kemaksiatan. kemaksiatan, maka tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat". Dan telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb dan telah Muhammad bin Al Mutsanna keduanya berkata; menceritakan kepada kami Yahya -yaitu Al Qatthan-. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair telah menceritakan kepada kami ayahku keduanya dari Jika 130An-Nisa (4):59, asbabun nuzul quran surat an nisa ayat 59 ialah peristiwa sahabat Abdullah bin Hudzafah bin Qais. Ketika beliau diutus oleh Nabi Muhammad untuk memimpin pasukan perang. Ketika Abdullah memerintahkan para pasukan untuk mengumpulkan kayu untuk dibakar. Maka ketika api tersebut sudah menyala, Abdullah menyuruh para sahabat untuk memasuki api tersebut. Maka ada salah satu pasukan yang bertanya? Sesungguhnya jalan keluar dari api ini hanyalah Nabi Muhammad. Oleh karna itu jangan tergesa-gesa sebelum menemui beliau. Maka jika Nabi Muhammad memerintahkan kepada kita semua untuk memasuki api ini, maka akan aku masuki api tersebut. Pergilah para pasukan menghadap kepada Nabi Muhammad, kemudian menceritakan hal tersebut. Maka Nabi Muhammad melarang memasuki api tersebut serta menegaskan bahwa ketaan hanyalah dalam kebaikan, lihat Ibnu kasir, KitabTafsir Al-Adzim, Jilid IV, Cet. Makkah Th. 1889, h. 465 99
100 'Ubaidullah dengan isnad seperti ini." (HR. Al-Bukhari dan Muslim).131 Dalam Hadist lain lagi Rasulullah bersabda: َْحََّلا يدْبَع ُنْب َةَمَلَس وُبَأ ينَََِ بْخَأ ِّييَْهُّزلا ينَع َسُنوُي ْنَع يهَّللا ُدْبَع اَنَََ بْخَأ ُناَدْبَع اَنَ ثَّدَح ُهَّنَأ ين ىَّلَص يهَّللا َلوُسَر َّنَأ ُهْنَع ُهَّللا َييضَر َةََْ يََُه اَبَأ َعيَسَ ْدَقَ ف ينِيَعاَطَأ ْنَم يييْيمَأ ىَصَع ْنَمََ ، ينِيَعاَطَأ ْدَقَ ف يييْيمَأ ََاَطَأ ْنَمََ ،َهَّللا ىَصَع ْدَقَ ف ينِاَصَع ْنَمََ ،َهَّللا ََاَطَأ ينِاَصَع ْدَقَ ف". Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abdân, telah mengabarkan kepada kami Abdullâh, dari Yûnus, dari al-Zuhriy, telah mengabarkan kepadaku Abû Salamah bin Abdirrahmân bahwasanya dia mendengar Abû Hurairah Ra berkata bahwasanya Rasûlullâh Saw bersabda: "Barangsiapa taat kepadaku maka sungguh dia telah taat kepada Allah, dan barangsiapa durhaka kepadaku maka sungguh dia telah durhaka kepada Allah. Barangsiapa taat kepada pemimpinku maka dia telah taat kepadaku, dan barangsiapa durhaka kepada pemimpinku maka sungguh dia telah durhaka kepadaku."132 َق َمَّلَسََ يهْيَلَع ُهَّللا " : َلا Hadis-hadis yang menerangkan tentang perintah mentaati pemimpin pada umumnya masih bersifat umum, tetapi sudah dapat dipastikan yang dimaksud dengan mentaati pemimpin di sini adalah apabila perintah-perintah itu tidak bertentangan dengan alquran dan sunnah. Ulama telah sepakat bahwa aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemimpin Muslim di negara yang mayoritas penduduknya Muslim wajib 131Kitab Hadist Muslim, no.3423, kitab : kepemimpinan, Bab : wajibnya taat kepada pemimpin selama bukan dalam kemaksiatan, status hadis menurut jumhur Ulama Shohih. 132Shahîh al-Bukhâriy, kitab: al-Ahkâm, Bab: Firman Allah, "Athî'ullah wa Athîur Rasûl wa Ulil Amri Minkum", nomor hadis: 7137, hlm. 1268.
101 ditaati apabila perintah itu untuk kemaslahatan manusia serta tidak bertentangan dengan alquran dan sunnah ditaati.133 Ahmad Musthafa Al-Maraghi menjelaskan yang dimaksud dengan Pemimpin, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah di bawahnya, di mana tugasnya adalah memelihara kemaslahatan umat manusia. Dengan demikian aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk kemaslahatan manusia wajib ditaati selama aturan-aturan tersebut tidak bertentangan dengan alquran dan sunnah.134 Imam al-Qadhi 'Ali bin 'Ali bin Muhammad bin Abi al-'Izz ad- Dimasqy (terkenal dengan Ibnu Abil 'Izz wafat th. 792 H) rahimahullah berkata: "Hukum mentaati ulil amri adalah wajib (selama tidak dalam kemaksiatan) meskipun mereka berbuat zhalim, karena kalau keluar dari ketaatan kepada mereka akan menimbulkan kerusakan yang berlipat ganda dibanding dengan kezhaliman penguasa itu sendiri. Bahkan bersabar terhadap kezhaliman mereka dapat melebur dosa-dosa dan dapat melipatgandakan pahala. Karena Allah Azza wa Jalla tak akan menguasakan mereka atas diri kita melainkan disebabkan kerusakan amal perbuatan kita juga. Ganjaran itu bergantung pada amal perbuatan. Maka 133 tanggal 5 Juli 2021, Pukul 09.40 Wib. 134 Ibid.
hendaklah kita bersungguh-sungguh memohon ampunan, bertaubat dan memperbaiki amal perbuatan.135 Taat kepada pemimpin ada urutan ketiga setelah Allah SWT. dan Rasulullah SAW. namun ketaat dengan lafadz "taatilah hanya lah sebagai ikutan yang apa bila pemimpin memerintahkan kebaikan maka harus diikuti jika pemimpin memerintahkan kepada kemaksiatan maka wajib tidak mengikuti.136 Pernikahan usia di bawah 19 tahun dengan alasan sangat mendesak karena hamil atau dikhawatikan hamil tidak memberlakukan hukum dispensasi nikah agar segera tertutup aib keluarga dengan mengutamakan pernikahan sah menurut agama adalah suatu kesalahan karena pada akhirnya akan mendatangkan mudarat. Dalam qawidul fiqhiyah cegah mafsadat lebih utama dari ambil manfaat artinya suatu keharusan bagi masyarakat kecamatan seruyan tengah mengutamakan manfaat dispensasi nikah agar mudarat dapat terhindari. Menurut Hasbi Asy-Siddieqy mengatakan suatu kemaslahatan harus lah di utamakan dan kemudhratan harus di hilangkan, jikalau pun tgl 19 Juli 2021, pukul 11.10 WIB. 136Ibnu katsir, Tafsir Al-Adzim, j IV, Cet. Makkah Th. 1889, h. 465, ayat ini menjelaskan bahwanya Allah SWT menjadikan ketaatan kepada pemimpin pada urutan ketiga setelah ketaatan pada Allah SWT dan Rasul-Nya. Namun, untuk pemimpin disini tidaklah datang dengan lafazdz "Ta'atilah" karena ketaatan kepada pemimpin merupakan ikutan dari ketaatan kepada Allah SWT dan RasulNya. 102
ada kemudaratan maka cari kemudaratan yang paling ringan atau kemudaratan khusus yang tidak memberikan mudharat bagi orang banyak didalam menentukan suatu hukum.137 Dalam al-Qur'an Allah menyukai orang yang berbuat baik melarang untuk melalukan yang mudarat sebagai mana dalam Surah Al-Baqarah ayat 195 : َْيْين يسْحُمْلا ُّبيُيَ َهىٰللا َّنيا ۛ اْوُ ن يسْحَاََ ۛ يةَكُلْهَّ تلا َلَيا ْمُكْييدْيَايب اْوُقْلُ ت َاََ artinya: Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Rasulullah SAW, melarang berbuat suatu mudarat sengaja atau pun tidak sengaja. Sebagaimana sabda Rasulullah : َراََيض َاََ َرَََض َا : َلا . ﷺ َق يللها َلْوُسَر َّنَأ ُهْنَع ُللها َييضَر ِّييرْدُلخا ٍناَن يس ينْب يكيلاَم ينْب يدْعَس ٍدْييعَس يبَِأ ْنَع ْهَجاَم ُنْبا ُهاَََر ( ) Artinya : Dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tidak boleh memberikan mudarat tanpa disengaja atau pun disengaja. (HR. Ibn Majjah)138 137Hasbi Asy-Siddieqy, Falsafah Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1975, h. 373. 138Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, Sunan Ibn Majah, Juz 2, Bairut: Dar al- Fikr, tt., h. 784 (" (Hadits hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni serta lainnya dengan cara musnad, juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwattha' secara mursal dari Amr bin Yahya dari bapaknya dari Rasulullah, dia tidak menyebutkan Abu Sa'id. Akan 103
b. Ditinjau Dari Teori Udzur Bil Jahli Kecamatan Seruyan Tengah yang jarak tempuh 350 kilo meter menuju kabupaten dengan ke adaan jalan masih belum memadai, jalan menuju desa dari 166, 65 km 39,21 kilo meter tidak aspal, 8,05 rusak dan 158 rusak berat, pekerjaan rata-rata petani, memiliki kantor KUA yang memiliki satu staf honor dan tidak miliki kepala definitif. Keterbatasan tenaga penghulu PNS dan daerah yang kebanyak susah terjangkau maka diangkat penghulu di desa. Dari 20 desa di kecamatan seruyan tengah hanya ada 8 penghulu pembantu pencatat nikah. Bedasarkan Keadan itulah peneliti temukan kurang proaktifnya petugas mensosialisasikan hukum dispensasi nikah sehingga kebanyakan masyarakat ketika pernikahan usia dibawah 19 tahun dengan alasan sangat mendesak karena hamil atau di khawatirkan hamil tidak memberlakukan hokum dispensasi nikah di karenkan tidak mengetahui keberlakuan hukum dispensasi nikah baik dari segi manfaat mengunakan dan mudarat tidak mengunakan sehingga memberlakukan hokum dispensasi nikah. tetapi hadits ini memiliki jalan-jalan yang saling menguatkan). Lihat Muhyiddin Yahya Bin Syaraf Nawawi, Hadits Arba'in Nawawiyah, Penerjemah: Abdullah Haidhir , Maktab Dakwah Dan Bimbingan Jaliyat Rabwah, 2007, h. 94 104
105 Menurut ketentuan dapat di katakan uzdur sebagaimana ketentuan di bawah ini : 1. Syariat tersebut kurang familiar di kalangan sebagian besar kaum muslimin. 2. Adanya syubhat yang menyertai landasan (dalil) perkara tersebut 3. Adanya alasan (udzur) yang menghalangi seorang muslim untuk mengenali perkara tersebut. Misalnya, karena orang tersebut baru masuk agama Islam, atau faktor domisili di tempat terpencil sehingga tidak banyak syariat Islam yang sampai di situ. Yang juga termasuk udzur adalah peliknya permasalahan tersebut bagi kebanyakan kaum muslimin, atau dalam memahami permasalahan tersebut terjadi perbedaan pendapat di kalangan ahlussunnah sejak zaman dahulu.139 Menurut pendapat Syaikhu Islam Ibnu Taimiyah : يمْليعْلا ْنيم ينُّكَمَّتلا َعَم َّاإ ُتُبْثَ ي َا َمْكُْلْا َّنَأ Artinya: "Hukum tidaklah ditetapkan kecuali setelah sampainya ilmu." 140 Beliau juga mengatakan yang maksudnya sama : يغ َلََبْلا َدْعَ ب َّاإ ُباَطيْلخا ُتُبْثَ ي َاََ tgl, 12 Juli 2021 pukul: 13.40 dahulu melakukan keharaman sekarang tahu haramnya.html, tgl 12 juli 2021, pukul 13.51
106 Artinya: "Tidaklah ditetapkan hukum melainkan setelah sampainya ilmu."141 Begitu juga pendapat Al Imam Abu Hanifah tentang kejahilan dalam ilmu maka di anggap udzur kecuali tentang ma'rifat sebagaimana berkata Al Imam Abu Hanifah: "Tidak ada udzur bagi seorangpun dalam kejahilannya terhadap ma'rifat Khaliq-nya; karena hal yang wajib atas semua makhluq adalah ma'rifah Rabb Subhanahu Wa Ta'la dan mentauhidkan- Nya, dikarenakan dia melihat (tanda-tanda keagungan-Nya) dari penciptaan langit dan bumi serta semua apa yang Allah ta'ala ciptakan. Adapun faraidl maka barangsiapa yang belum mengetahuinya dan belum sampai kepadanya, maka sesungguhnya orang ini belum tegak hujjah hukmiyyah terhadapnya".142 Allah Subahanahu wata'ala dalam Al-Qur'an memberikan dalil adanya keringan di dalam agama terdapat dalam surah al- Baqarah ayat 185 : َرْسُعْلا ُمُكِب ُديِرُي َلََو َرْسُيْلا ُمُكِب ُ هاللَّ ُديِرُي Artinya: Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (QS. Al-Baqarah 185).143 Dalam surah an-Nisa ayat 28 : ْمُكْنَع َفِّفَُيُّ ْنَأ ُللها ُدْييَ ُي 141 Ibid. 142 Badaiush Shanaai milik Al Kasaaniy 9/4378, Al Fiqhul Akbar dengan Syarah Ali Al Qariy hal 7, dari 'Aridlul Jahli hal 153 143 Al-Baqarah(1) : 185
107 Artinya : "Allah menginginkan kemudahan bagi kamu sekalian".144 Dalam surah Al-Isra' ayat 15 : ًاْوُسَر َثَعْ بَ ن ىٰتَّح َْيْيبِّذَعُم اَّنُك اَمََ Artinya: "Dan Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang rasul." (QS. Al Isra': 15). 145 Hal ini jua terdapat dalam surah an-Nisa 165 : ُهىٰللا َناَكََ ۛ يلُسَُّل ا َدْعَ ب ۛ ٌةَّجُح يهىٰللا ىَلَع يساَّنليل َنْوُكَي َّلََئيل َنْييريذْنُمََ َنْييَِّشَبُّم ًلَُسُر اًمْييكَح اًزْ ييزَع Artinya: "Rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu diutus. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.." (QS. An Nisa': 165). Hadis Rasulullah SAW: َق ُّييَْهُّزلا َلا ىَّلَص يهَّللا يلوُسَر ُّتيم ا اَم اًباَذَع ينِيُبِّذَعُ يَل ِّبَِر َّيَلَع َر َكَل َكيلَذيل ُه َلاَق ٌََمْعَم اَنَأَبْ نَأ يقاَّزََّلا ُدْبَع اَنَ ثَّدَح َااَق ٍروُصْنَم ُنْب ُقَحْسيإََ َيََْيَ ُنْب ُدَّمَُمُ اَنَ ثَّدَح َع َةََْ يََُه يبَِأ ْنَع ينَْحََّلا يدْبَع ُنْب ُدْيَُح ينَََِ بْخَأ ي ْيَْ بي يجَع ي ْيَْ ثييدَ يبِ َكُثِّدَحُأ َاَأ َنَأ اَذيإ َلاَقَ ف يهيينَب ىَصََْأ ُتْوَمْلا ُهَََضَح اَّمَلَ ف يه يسْفَ ن ىَلَع ٌلُجَر َفََْسَأ َلاَق َمَّلَسََ يهْيَلَع ُهَّللا َق ْنيئَل يهَّللاَوَ ف يَْحَبْلا يفِ يحيَِّلا يفِ ينَُِّرَذ َُّث ينِوُقَحْسا َُّث ينِوُقيَْحَأَف َد ََح اَم ُهَل َلاَقَ ف ٌميئاَق َوُه اَذيإَف يت ْذَخَأ اَم يِّدَأ يضْرَ ْلْيل َلاَقَ ف َكيلَذ يهيب اوُلَعَفَ ف َلاَق اًدَحَأ ُهَبَّذَع ْن َل َََفَغَ ف ِّبَر اَي َكُتَ فاََمَ ََْأ َكُتَيْشَخ َلاَق َتْعَ نَص اَم ىَلَع 144 An-Nisa ( 3 ) : 28 145 Al Isra'(17):15. Ibnu abdil barr meriwayatkan dalam at-Tamhid dengan snad yang lemah dari Aisyah. Khadijah pernah bertanya kepda Rasulullah tentang anak-anak musyrikin. Beliau menjawab, 'mereka bersama-sama dengan orang tua mereka'. Kemudian aku bertanya setelah itu dan beliau menjawab,'Allah lebih mengetahui apa yang dahulu mereka perbuat.' Aku kembali bertanya setelah islam sempurna. Maka turunlah ayat ini. Beliau bersabda.'mereka berada di atas fitrah" aau bersabda, '..... di surga'. Lihat tgl 28 September 2021, pukul 15.43
Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya dan telah Ishaq bin Manshur keduanya berkata; menceritakan kepada kami Abdurrazaq telah memberitakan kepada kami Ma'mar dia berkata; Az Zuhri berkata; "Maukah aku ceritakan kepadamu dua hadits yang menakjubkan? Telah mengabarkan kepadaku Humaid bin Abdurrahman dari Abu Hurairah dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Seorang laki- laki telah berbuat aniaya terhadap dirinya sendiri, ketika kematian telah tiba, ia berwasiat kepada anaknya seraya berkata; "Apabila aku mati, maka bakarlah jasadku, kemudian jadikanlah aku debu, dan tebarkanlah debu itu biar di terpa angin laut. Demi Allah, seandainya Rabbku telah menentukan adzabku, tidaklah akan ada yang dapat mengadzabku." Beliau kembali bersabda: "Kemudian mereka melaksanakannya, lantas di katakanlah kepada bumi; "Kembalikanlah apa yang telah kamu ambil." Maka tiba-tiba orang tersebut telah berdiri, lalu di tanyakan "Apa yang mendorongmu melakukan kepadanya; perbuatan itu?" lelaki itu menjawab; "Karena takut kepada- Mu wahai Rabbku." Maka ia pun di ampuni."146 Berdasarkan keadaan, Alqur'an, hadis, dan pendapat ulama diatas tidak diberlakunnya hukum dispensasi nikah bagi yang ada alasan mendesak karena hamil atau di khawatirkan hamil pada masyarakat Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan di karenakan tidak mengetahui adanya aturan, tidak mengerti manfaat mengunakan dan mudarat tidak mengunakan hukum dispensasi nikah hal ini dapat di katakan udzur bil jahli yang dapat 146Sunan Ibnu Majah No. 4245, Kitab Zuhud, Bab : Tentang Taubat, Status hadist shohih menurut Muhammad Nashiruddin Al Albani. 108
menggugurkan kewajiban untuk melaksanakan pemberlakuan hokum dispensasi nikah. 109 aturan
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan 1. Tidak diberlakukan hukum dispensasi nikah pada masyarakat Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan disebabkan masyarakat lebih menutamakan pernikahan secara agama, petugas kurang aktif mensosialisasikan, sarana dan prasarana kurang memadai, tidak adanya sanksi hukum pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (2) yang mengakibatkan hukum kurang berlaku, masyarakat kurang sadar hukum, hukum sulit di tegakan. 2. Pandangan hukum Islam terhadap hukum dispensasi nikah adalah wajib untuk diikuti karena mengandung kemaslahatan, namun berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan pendapat ulama, karena petugas yang berwenang belum mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (2) yang mengakibatkan masyarakat di Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan tidak mengetahui adanya keberlakuan hukum baik dari segi manfat manfaat penggunaan dispensasi nikah dan mudarat tidak mengunakan dispensasi nikah, kewajiban untuk mengikuti undang-undang mendapatkan keringan karena adanya adanya uzdur dengan kejahilan. B. Rekomendasi Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, terdapat beberapa rekomendasi untuk dicermati dan ditindaklanjuti. Adapun yang peneliti rekomendasikan dari hasil penelitian ini, sebagai berikut: 110
1. Kepada instansi yang berwenang agar melakukan mensosialisasikan dengan pendekatan budaya sadar hukum kepada masyarakat, aparat kecamatan, kepala desa terutama kepada penghulu, agar tidak ada lagi pemahaman pernikahan hanya sebatas umur 19 tahun, padahan ketika ada sesuatu yang sangat mendesak maka pernikahan di bawah usia 19 tahun bisa di lakukan secara tercatat dengan ketentuan memiliki surat despensasi nikah dari Pengadilan Agama. 2. Kepada orang tua/mempelai ketika ingin menikah agar menikahkan anak berusia 19 tahun, jika pernikah terjadi di bawah usia 19 tahun dengan alasan yang mendesak gunakanlah despensasi nikah agar pernikahan bisa tercatat atau pernikahan langsung dapat buku nikah, sehingga belakangan hari setelah menikah tidak ada lagi permasalahan yang timbul seperti pembuatan KK, perubahan status di KTP, pembuatan akte kelahiran anak, pembuatan passport, klim BPJS, Klim Asuransi dan lain-lain. 111
DAFTAR PUSTAKA A. Kitab Suci Departemen Agama, Alqur'an dan Terjemahanya, CV. Nala Dana, 2007 B. Buku Abu Bakar bin Abi Qasim al-Ahdal, al-Faraid al-Bahiyah dalam al-Mawahib as- Saniyah Syarh Fawaid al-Bahiyah, t.k, Darur Rasyid, t.t, Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, Abi, Sunan Ibn Majah, Juz 2, Bairut: Dar al- Fikr, tt. Abu Zahrah, Muhammad, Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum, et al., Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005. Achmad Ali dan Wiwie Heryani, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, Jakarta: Kencana, 2012. Apriandi, Eko, Implementasi Hukum Acara Peradilan Anak dalam Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin. Asy-Siddieqy, Hasbi, Falsafah Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1975. BPS Seruyan, Geografi Dan Pemerintahan Kecamatan Seruyan Tengah Tahun 2019. Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 2007. Erwin, Muhammad, Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012. J. Moleong, Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004. Jamil, Mukhsin (ed.), Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam, Semarang: Walisongo Press, 2008. Kholil, Munawar, Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah, Semarang: Bulan Bintang, 1955. 112
Manan, Bagir, Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia, Jakarta: Ind-Hill Co., 1992. Mas, Marwan, Pengantar Ilmu Hukum, Bogor: Ghaila Indonesia, 2014. Mertokusumo, Sudikno, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 1993. , Menigkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Edisi Pertama Yogyakarta: Liberti, 1981. Mulyana, Dedy, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung:Remaja Rosda karya, 2003. Nasution, S., Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, Bandung: Tarsito, 2003. Otje Salman dan Anton F. Susanto, Teori Hukum,Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali, Bandung: Refika Aditama, 2005. Philip Dillah, Suratman, Metode Penelitian Hukum, Cet.III, Bandung: CV. Alpabeta, 2015. Shant, Dellyana, Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta: Sinar Grafika, 1988. Sidharta, Arief, Refleksi Tentang Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999. Soekanto, Soerjono, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: UI Pres, 1983. , Kesadaran hukum dan kepatuhan Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002. Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2006. Tafsir Al-Adzim, j IV, Cet. Makkah Th. 1889. Tim Penyusun Naskah Akademik, Naskah Akademik RUU Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jakarta, 2019. Tohirin, Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling, Jakarta: Rajawali Prsess, 2012. 113
Ustman, Sabian, Dasar-Dasar Sosiologi Hukum, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018. , Metodologi Penelitian Hukum Progresif ,Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014. Wahab Khallaf, Abdullah, Ilmu Ushulul Fiqh, terjemah Noer Iskandar al-Bansany, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002. Yunus, Muhammad, Kamus Arab Indonesia, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973. C. Karya Ilmiah Kamarusdiana, Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 da Kompilasi Hukum Islam, Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i, Vol. 7 No. 1, Jakarta: UIN Sarif Hidayatullah, 2020. Rifai, Ahmad dkk., Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan dari Masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974, Journal of Indonesian History, Universitas Negeri Semarang, 2015. Sabian Ustman, Hukum Masyarakat Nelayan Saka dalam Sistem Hukum Nasional, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 3, 2013. D. Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pasal 18 tentang Peraturan Perundang- undangan. Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. E. Internet malpernikahan19tahun , tgl 21 September 2020. tgl 25 September 2020. 114
Hakikat Kolerasi Hukum Dan Kekuasaan, tanggal 30 september 2020. tanggal 5 Juli 2021. muslimin.html, Tgl 19 Juli 2021. tgl, 12 Juli 2021. haramnya.html, tgl 12 juli 2021. 115