ir-`., BUPATI SANGGAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERATURAN BUPATI SANGGAU NOMOR 72 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 0RGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KE'IAHAr\IAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKul;TURA DAN PERIENAN KABUPATEN SANGGAU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SANGGAU, Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional guna mendukung kinelja pemerintahan daerah, perlu diatur kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja perangkat da.erah di lingkungan pemerintah daerah; b. bahwa sebagai dampak penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional di lingkungan pemerintah daerah, maka perlu dilakukan penataan kembali struktur organisasi dan tata kelja perangkat daerah; c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata. Keria Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perikanan Kabupaten Sanggau sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana konsep penyederhanaan birokrasi, sehingga perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana. dimaksud dalaln humf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Sangga.u Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susinan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Tanalnan Pangan, Holtikultura dan Perikanan Ka.bupaten Sanggau; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 IE
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerihtahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kelja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 6402) ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pega.wai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pega.wai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia. Nomor 6477) ; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforma.si Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalaln LJabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525) ; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaari Aparatur Negara dan Reforlnasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita. Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3); MEMUTUSEN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 0RCIANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KE'I`AIIANAN PANGAN, TAI\IAMAN PANGAN, HORTIKUIJTURA DAN PERIKANAN KABUPATEN SANGGAU. 2-
BABI KETENTUAN UMUM pasal 1 - Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Lirusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-1uasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagalmana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Bupati adalah Bupati Sanggau. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten San8gau. 5. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perikanan Kabupaten Sanggau. 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perikanan Kabupaten San8gau. 7. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Tananan Pangan, Holtikultura dan Perikanan Kabupaten San8gau. 8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalaln berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. 9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasal.kan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 10. Ja.batan Pelaksana adalah sekelompok pegawal aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. stncktur organisasi. 10. Ja.batan Pelaksana adalah sekelompok pegawal aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. stncktur organisasi. 12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelak§ana teknis pada dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan telmis penunj ang tertentu. 13.Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan F\ingsional yang selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah pengangkatan peja.bat administrasi ke dalaln jabatan fungsional melalui penyesuaian/thpciss!.7ig pada jabatan fungsional yang setara. 14. Jabatan Administra.si adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pela.yanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. 15. Pejabat Administrasi adalah pegawal aparatur sipil negara yang menduduki jabatan administrasi pada Pemerintah Kabupaten San8gau. 16. Pejabat Fungsional adalah pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan fungsional pada Pemerintah Kabupaten San88au. 3-
17, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pada Pemerintah Kabupaten Sanggau. 18. Pejabat Administrator adalah pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan administrator pada Pemerintah Ka.bupaten Sanggau. 19. Pejabat Pengawas adalah pegawai aparatur sipil negara yang menduduld jabatan penga.was pada Pemerintah Kabupaten Sanggau. 20. Pejabat Pelaksana adalah pega.wai apara.tur sipil negara yang menduduhi jabatan pelaksana pada Pemerintah Kabupaten San88au. BAB 11 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORCIANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 2 (1) Dinas merupakan unsur pelaksana Lirusan Pemerintahan Daerah dibidang pangan, bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan, dan fLmgsi penyuluhan. (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada aya.t (1) dipimpin oleh Kepala Dines yang berkedudukan di bawah dan bertanggung ja.wab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 3 (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang pangan, bidang pertanian, bidang kela.utan dan perikanan, dan fungsi penyuluhan, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada a.yat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan dibidang pangan, bidang pertanian, bidang kela.utan dan perikanan, dan fungsi penyuluhan; b. pelaksanaan kehijakan Lirusan pemerintahan dibidang pangan, bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan, dan fungsi penyuluhan; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang pangan, bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan, dan fungsi penyuluhan; d. pelaksanaan adinnistrasi di lingkup Dinas; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberihan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kedua Susunan Organisasi, 'Thgas dan Fungsi Pasal 4 (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas: a. Kepala Dinas; 4-
b. Sekretariat; c. Bidang Ketahanan Pangan; d. Bidang Tanaman Pangan; e. Bidang Hortikultura; f. Bidang Perikanan; 9. Bidang Penyuluhan; h. UPT; dan i. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada a.yat ( 1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Paragraf 1 Kepala Dina.s Pasal 5 (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 a.yat (1) huruf a, mempunyal tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang pangan, bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan, dan fungsi penyuluhan, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Da.erah. (2) Untuk melaksanakarl tugas sebagaimana dimaksud pada a.yat ( 1) Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi: a. merumuskan kebijakan urusan pemerintahan dibidang pangan, bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan, dan fungsi penyuluhan; b.. melaksanakan kebijakan urusan pemerintahan dibidang pangan, bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan, dan fimgsi penyuluhan; c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang pangan, bidang pertanian, bidang kelaufan dan perikanan, dan fungsi penyuluhan; d. melaksanakan administrasi di lingkup Dinas; dan e. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Kepala Dinas ditetapkan dalam Keputusan Bupati berdasarkan hasil analisis jabatan. Paragral 2 Sekretariat Pasal 6 (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 a.yat (1) hunrf b merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pa.da ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris. (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi 3 (tiga) subbagian yaitu: a. Subbagian umum dan Kepegawaian; b. Subbagian Perencanaan dan Ainmtabilitas Kinelja; dan c. Subbagian Keuangan dan Aset. 5-
(4) Subbagian §ebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh kepala. subbagian. (5) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membawahi •abatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja. Pasal 7 (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tuga.s, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh Unit Organisasi di lingkungan Dinas. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran Dinas; b. koordinasi dan pelaksanaan kelja sama di lingkungan Dinas; c. koordinasi pengelolaan laporan kineH.a dan keuangan di haghagan Dinas; d. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat dibidang ketahanan pangan, tanalnan pangan, hortikultura, perikanan dan penyuluhan; e. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang ketahanan pangan, tanaman pangan, hortikultura, perikanan dan penyuluhan; f. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang- undangan dan koordinasi bantuan hukum di lingkungan Dinas; 9. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas; h. pengelolaan data dan informasi di lingkungan Dinas; i. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas; j. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas ; k. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Dinas; 1. pela.poran terhadap pelaksanaan reforma.si birokrasi, sistem akuntabilitas kineq.a instansi pemerintah dan pelayanan publik di lingkungan Dinas; linghagan Dinas; 1. pela.poran terhadap pelaksanaan reforma.si birokrasi, sistem akuntabilitas kineq.a instansi pemerintah dan pelayanan publik di lingkungan Dinas; linghagan Dinas; n. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi dibidang kesekretariatan; o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas; dan p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan p erundang-undangan. Pasal 8 (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang administrasi umuln dan kepegawaian yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keria sama, pembinaan organisasi, tata laksana, kehumasan, keprotokolan, peljalanan dinas, koordinasi bantuan hukum, ketatausahaan, kemmahtanggaan dan tugas lain yang 6-
diberikan Sekretaris maupun Kepala Dinas sesuai bidang tuga.s dan fungsinya. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagalmana dimaksud pada ayat (1) , Subbagian Umuln dan Kepegawaian mempunyai fungsi: a. melakukan koordinasi dan pelaksanaan kelja sama di lingkungan Dinas; b. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi, hubungan masyaraka.t, keprotokolan dan pengelolaan peljalanan dinas; c. menyusun bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan koordinasi bantuan hukum di lingkungan Dinas; d. mengelola kepegawaian di lingkungan Dinas; e. melaksanakan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas; f. melaksanakan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di linghagan Dinas; 9. menyusun pelaporan pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinqu.a instansi pemerintah dan pe]ayanan publik di lingkungan Dinas; dan h.melaksanakan fungsi lain yang diberikan atasan yang berkaitan dengan tugasnya. Pasal 9 ( 1) Subbagian Perencanaan dan Akuntabilitas Kinelja sebagaimana perencanaan dan akuntabilitas kinelja meliputi penyusunan dokumen perencanaan strategis, perencanaan kineria tahunan, pemanta.uan dan evaluasi kinelja, pengelolaan data dan inforlnasi, pertanggungjawaban dan pelaporan kineH.a, serta tugas lain yang diberikan Sekretaris maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada a.yat (1), Subbagian Perencanaan dan Akuntabilitas KineH.a mempunyal fungsi: a. menyusun dokumen perencanaan strategis dan perencanaan kinerj a tahunan; b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja; c. melaksanakan pengelolaan data dan informasi; d. menyusun dan bertanggung ja.wab atas pelaporan kinelja; e. menyusun pelaporan pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pelayanan publik di lingkungan Dinas; dan f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan atasan yang berkaitan dengan tugasnya. Pasal 10 (1) Subbagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang administrasi keuangan dan aset yang meliputi perbendaharaan, verifikasi, pelaporan realisasi anggaran, pengelolaan aset, dan tugas lain yang diberikan Sekretaris maupun Kepala Dinas sesual bidang tugas dan fungsinya. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagainana dimaksud pada ayat ( 1), Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi: a. melaksanakan urusan perbendaharaan; 7-
b. melaksanakan verifikasi keuangan dan pelaporan realisasi anggaran; c. melaksanakan Lirusan pengelolaan aset; d. menyusun pelaporan pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinelja instansi pemerintah dan pela.yanan publik di lingkungan Dinas; dan e. melaksanakan fungsi lain yang diberikan atasan yang berkaitan dengan tugasnya. Pasal 1 1 Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas pimpinan Unit Organisasi, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional di lingkungan Sekretariat ditetapkan dalam Keputusan Bupati berdasarkan analisis jabatan. Paragraf 3 13idang Pasal 12 (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 a.ya.t (1) huruf c, hurmf d, huruf e, huruf f dan hunrf g merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. (2) Bidang sebagalmana. dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bidang. (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi Jabatan Pelaksana dan iJabatan Fungsional yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja. Pasal 13 (1) Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan keamanan pangan serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi dibidang ketahanan pangan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dinaksud pada ayat ( 1), Bidang Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan dibidang ketahanan pangan meliputi ketersediaan, kerawanan, distribusi, cadangan, konsumsi dan keamanan pangan; b. pelaksanaan kebijakan dibidang ketahanan pangan meliputi ketersediaan, kerawanan, distribusi, cadangan, konsumsi dan keamanan pangan; c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang ketahanan pangan meliputi ketersediaan, kerawanan, distribusi, cadangan, konsumsi dan keamanan pangan; d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang ketahanan pangan meliputi ketersediaan, kerawanan, distribusi, cadangan, konsumsi dan keamanan pangan; e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang ketahanan pangan meliputi ketersediaan, kerawanan, distribusi, cadangan, konsumsi dan keamanan pangan; f. pelaksanaan administrasi bidang ketahanan pangan; dan 8-
9. pelaksanaan fLmgsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 14 ( 1) Bidang Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perbenihan dan produksi tanaman pangan, sarana dan prasarana tanaman pangan, dan perlindungan tanaman pangan serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi dibidang tanaman pangan. (2) Dalaln melaksanakan tugas sebagainana dimaksud pada ayat ( 1), Bidang Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan dibidang tanalnan pangan meliputi perbenihan, produksi, sarana, prasarana, dan perlindungan tanaman pangan; b. pelaksanaan kebijakan dibidang tanaman pangan meliputi perbenihan, produksi, sarana, prasarana, dan perlindungan tanaman pangan; c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi tanaman pangan meliputi perberihan, produksi, prasarana, dan perlindungan tanalnan pangan; dibidang sarana, d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tanaman pangan meliputi perbenihan, produksi, prasarana, dan perlindungan tanaman pangan; e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi tanaman pangan meliputi perbenihan, produksi, prasarana, dan perlindungan tanaman pangan; dibidang sarana, dibidang sarana, f. pelaksanaan administrasi bidang tanaman pangan; dan 9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 15 (1) Bidang Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bumf e mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kehijakan dibidang pembibitan dan produksi hortikultura, pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura, dan sarana, prasarana dan perlindungan hortikultura serta bertanggungjawab memimpin selunih kegiatan pelayanan dan administrasi dibidang hortikultura. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) , Bidang Hortikultura menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan dibidang pengembangan hortikultura meliputi pembibitan, produksi, pengolahan, pemasaran basil, sarana, prasarana, dan perlindungan hortikultura; b. pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan hortikultura meliputi pembibitan, produksi, pengolahan, pemasaran hasil, sarana, prasarana, dan perlindungan hortikultura; c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang pengembangan hortikultura meliputi pembibitan, produksi, pengolahan, pemasaran hasif, sarana, prasarana, dan perlindungan hortikultura; d. pelaksanaan pemanta.uan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengembangan hortikultura meliputi pembibitan, produksi, pengolahan, pemasaran hasil, sarana, prasarana, dan perlindungan hortilmltura; e. pelaksanaan bimbingan telmis dan supervisi dibidang pengembangan hortikultura meliputi pembibitan, produksi, 9-
pengolahan, pemasaran hasil, sarana, prasarana, dan perlindungan hortikultura; f. pelaksanaan administrasi bidang hortikultura; dan 9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 16 (1) Bidang Perikanan sebagainana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang produksi dan sarana budida.ya perikanan, pengelolaan sumber da.ya ikan dan pengendalia].I penangkapan, dan bina usaha dan pengendalian mutu perikanan serta bertanggungjawab memimpin selunin kegiatan pela.yanan dan administrasi dibidang perikanan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Bidang Perikanan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan dibidang perikanan meliputi produksi, sarana budidaya, pengelolaan sumber daya ikan, pengenda]ian penangkapan, bina usaha, dan pengendalian mutu perikanan; b. pelaksanaan kebijakan dibidang perikanan meliputi produksi, sarana budidaya, pengelolaan sumber daya ikan, pengendalian penangkapan, bina usaha, dan pengendalian mutu perikanan; c. pelaksanaan pembinaan umum dan lroordinasi dibidang perikanan meliputi produksi, sarana budidaya, pengelolaan sumber daya ikan, pengendalian penangkapan, bina. usaha, dan pengendalian mutu perikanan; d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang perikanan meliputi produksi, sarana. budidaya, pengelolaan sumber daya ikan, pengendalian penangkapan, bina usaha, dan pengendalian mutu perikanan; e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang perikanan meliputi produksi, sarana budida.ya, pengelolaan sumber daya ikan, pengendalian penangkapan, bina usaha, dan pengendalian mutu perikanan; f. pelaksanaan administrasi bidang perikanan; dan 9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 17 (1) Bidang Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 aya.t (1) huruf g mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang program penyuluhan dan supervisi, kelembagaan penyuluhan, teknologi dan informasi serta bertanggung).awab memimpin seluruh kegiatan pela.yanan dan administrasi dibidang penyuluhan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Bidang Penyuluhan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan dibidang penyuluhan pertanian dan perikanan meliputi program penyuluhan dan supervisi, kelembagaan penyuluhan, dan teknologi dan informasi; b. pelaksanaan kebijakan dibidang penyuluhan pertanian dan perikanan meliputi program penyuluhan dan supervisi, kelembagaan penyuluhan, dan telmologi dan informasi; c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang penyuluhan pertanian dan perikanan meliputi program 10-
penyuluhan dan supervisi, kelembagaan penyuluhan, dan teknologi dan informasi; d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang penyuluhan pertanian dan perikanan meliputi program penyuluhan dan supervisi, kelembagaan penyuluhan, dan teknologi dan informasi; e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang penyuluhan perfanian dan perikanan meliputi program penyuluhan dan supervisi, kelembagaan penyuluhan, dan telmologi dan informasi; f. pelaksanaan administrasi bidang penyululian; dan 9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olen Kepala Dinas. Pasal 18 Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas pimpinan Unit Organisasi, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional di linglmngan bidang ditetapkan dalam Keputusan Bupati berdasarkan hasil analisis jabatan. Paragraf 4 Upr Pasal 19 (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan telmis operasional atau kegiatan teknis penunjang Dinas. (2) UPI` sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. Dina.s melalui Sekretaris. (3) UPI` sebagaimana dimaksud pada a.yat (1) dipimpin oleh kepala UPT. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai UPI` Dinas diteta.pkan dengan Peraturan Bupati tentang pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata keria UPI` Dinas. Paragraf 5 Kelomp ok Jabatan Fungsional Pasal 20 (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 aya.t (1) humf i berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. (2) Kelompok Ja.batan Fungsional yang diangka.t melalui penyesualan/I.npassing berkedudukan di ba.wah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pra.tama, Pejabat Administrator, dan Pejaba.t Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan p elayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilannya sesual dengan ketentuan pera.turan perundang-undangan. 11-
(4) iJenis dan jumlah Jabatan Flmgsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Pembinaan terha.clap Kelompok Jabatan Fungsional dilakukan berdasarkan ketentuan p eraturan p erundang-undangan. Pasal 2 1 (1) Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat berdasarkan Penyetaraan Jabatan, melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional. (2) Pengangkatan dan pelantikan melalui Penyetaraan Jabatan dilakukan sesuai dengan rekomendasi peneta.pan persetujuan dari Kementerian terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagainana dinaksud pada ayat (1) berkedudulzan di ba.wah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pej aba.t Administrator. (4) Dalam nasa transisi, bagi Perangkat Daerah yang dilakukan Penyetaraan iJabatan da.pat ditetapkan koordinator dan/atau subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas a.ta.u fungsi tertentu yang dipimpin oleh Pejabat Fungsional a.tau oleh Pejabat Pelaksana yang ditunjuk, sampai ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentamg penyesualan sistem kerja. (5) Penetapan, rincian tugas dan fungsi koordina.si, tugas tambahan serta pengelolaan kegiatan koordinator dan/atau subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional sebagainana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan pera.turan perundang-undangan. Pasal 22 (1) Pada masa transisi, Pejabat Administrasi yang diangkat dan dilantik ke dalam Jabatan Fungsional melalui mekanisme Penyetaraan iJabatan diberikan penghasilan yang sama dengan ja.batan yang diduduki sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan. (2) Penetapan kelas Jabatan Fungsional yang akan diduduki disetarakan dengan kelas iJabatan Administrasi yang diduduki sebelumnya sampai dengan diteta.pkannya ketentuan tentang penyesuaian sistem keja Pejabat Fungsional hasil Penyetaraan Jabatan. Pasal 23 Ketentuan lebih lanjut mengenai uralan tugas Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas ditetapkan dalam Keputusan Bupati berdasarkan hasil analisis jabatan. BAB Ill TATA KERiJA Pasal 24 Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas hams menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar Unit Organisasi di linghaingan Dinas. 12-
Pa.sal 25 Setiap unsur di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam rna.upun antar Unit Organisasi di lingkungan Dinas dan dengan instansi lain di luar lingkungan Dinas sesuai dengan fugas masing-masing. Pasal 26 Setiap pimpinan Unit Organisasi Dinas hams menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerj a yang terintegrasi. Pasal 27 Setiap pimpinan Uriit Organisasi di lingkungan Dinas: .a. bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan; b. wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dan bila teljadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesual dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan c. wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan linelja secara berkala dan tepat pada wa]rfunya sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 28 (1) Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugasnya secara. berkala atau sesuai kebutuhan dan dapat ditembuskan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan ken.a. (2) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan kinelja kepada Bupati secara tepat waktu yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Setiap pimpinan Unit Organisasi di lingkungan Dinas wajib mematuhi kebijakan yang ditetaphan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tuga.s serta. memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing-rna.sing sesual dengan tugas dan fungsinya. (4) Setiap pimpinan Unit Organisasi wajib mengolah laporan yang diterima dari ba.wahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris guna dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan. BAB IV KE'IENTUAN PERALIHAN Pasal 29 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh jaba.tan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di Dinas, tetap 13-
melaksanakan tugas dan fungsinya sampal dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian. BABV KETENTUAN PENUTUP Pasal 30 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perikanan Kabupaten Sanggau (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2016 Nomor 43) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 31 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau. Ditetapkan di Sanggau pada tanggal 4 November 2021 BUPATI SANGGAU, ttd PAOLUS HADI Diundangkan di Sanggau pada tanggal 4 November 2021 SEKRETARIS DABRAH KABUPATEN SANGGAU, ttd KUKUH TRIYATMAKA BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2021 NOMOR 72 NIP.19770315 200502 2 002 14-
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU NOMOR : 72TAHUN2021 TENTANG: KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DI NAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERI KANAN KABU PATEN SANGGAU BAGAN SUSUNAN 0RGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERIKANAN KABUPATBN SANGGAU BUPATI SANGGAU, ttd PAOLUS HADI NIP.19770315 200502 2 002 15-