8J~~PlJ~~ e2Y~~ KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1689 TAHUN 2014 TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN WISMA CIMACAN YANG TERLETAK DI DESA PALASARI, KECAMATAN CIPANAS, KABUPATEN CIANJUR PROVINSI JAWA BARAT SERTA SEBAGIAN BANGUNAN GEDUNG LANTAIIII DAN LANTAI VI GEDUNG NYI AGENG SERANG KEPADA YAYASAN PUTERA BAHAGIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang a. bahwa pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan Wisma Cimacan yang terletak di Desa Palasari, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat serta sebagian bangunan Gedung Lantai III dan Lantai VI Gedung Nyi Ageng Serang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 722/2009 tanggal 5 Mei 2009 dan Perjanjian Kerjasama Sewa tanggal 15 Juni 2009 telah berakhir jangka waktu pemanfaatan pada tanggal14 Juni 2014; oleh Yayasan Putera Bahagia sebagaimana J b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan atas surat Yayasan ~ Putera Bahagia tanggal 20 Januari 2014 Nomor 003/YPB Jaya/l/2014 hal Perpanjangan Kontrak Sewa Wisma di Cimacan, Badan Pengelola Keuangan Daerah telah melaporkan sesuai Nota Dinas v Nomor 3883/-076.11 tanggal 24 September 2014, permohonan perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah dimaksud dalam bentuk sewa dapat dipertimbangkan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk tertib administrasi pengelolaan Barang tentang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Persetujuan Perpanjangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Wisma Cimacan yang terletak di Desa Palasari, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat serta sebagian Bangunan Gedung Lantai III dan Lantai VI Gedung Nyi Ageng Serang Kepada Yayasan Putera Bahagia; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Ibukota Negara Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Kesatuan Republik Indonesia; .A
Menetapkan KESATU 2 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah; 9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 11. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah; 12. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah; MEMUTUSKAN : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN WISMA CIMACAN YANG TERLETAK DI DESA PALASARI, JAWA KECAMATAN CIPANAS, KABUPATEN CIANJUR PROVINSI BARAT SERTA SEBAGIAN BANGUNAN GEDUNG LANTAI III DAN LANTAI VI GEDUNG NYI AGENG SERANG KEPADA YAYASAN PUTERA BAHAGIA. Menyetujui perpanjangan pemanfaatan Sarang Milik Daerah berupa tanah seluas ± 12.245 m2 (Iebih kurang dua belas ribu dua ratus empat puluh lima meter persegi) dan bangunan Wisma seluas ± 4.163 m2 (Iebih kurang empat ribu seratus enam puluh tiga meter persegi) yang terletak di Desa Palasari, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Sarat serta sebagian bangunan Gedung Lantai III dan Lantai VI Gedung Nyi Ageng Serang seluas ± 63 m2 (Iebih kurang enam puluh tiga meter persegi) kepada Yayasan Putera Bahagia. .,M
KEDUA 3 Tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercatat dalam buku daftar inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut : a. Luas Tanah Nomor Inventaris Barang 2 + 12.245 m 0.3.11.06.00.00.000.1952 01.01.11.04.001.00001 b. Luas Bangunan Wisma Cimacan ± 4.163 m2 Yang terdiri dari : Bangunan Pompa Air Nomer Inventaris Barang ± 16 m2 0.3.11.06.00.00.000.1993 03.11.01.04.001.0001 Bangunan Guest House Nomor Inventaris Barang ± 270 m2 0.3.11.06.00.00.000.1995 03.11.01.04.999.00001 Bangunan Rumah Genset Nomor Inventaris Barang ± 12 m2 0.3.11.06.00.00.000.1996 03.11.01.04.999.00002 Bangunan Musolla Nomor Inventaris Barang ± 196 m2 0.3.11.06.00.00.000.1993 03.11.01.08.001.00001 Bangunan Ruang Aula Nomor Inventaris Barang ± 532 m2 0.3.11.06.00.00.000.1993 03.11.01.09.001.0001 Bangunan Gedung Pertemuan Nomor Inventaris Barang ± 594 m2 0.3.11.06.00.00.000.1995 03.11.01.09.001.00002 Bangunan Ruang Ganti Nomor Inventaris Barang ± 70 m2 0.3.11.06.00.00.000.1993 03.11.01.11.002.0001 Bangunan Kolam Renang Nomer Inventaris Barang ± 551 m2 0.3.11.06.00.00.000.1993 03.11.01.11.004.0001 Bangunan Lapangan Tenis Nomor Inventaris Barang ± 684 m2 0.3.11.06.00.00.000.1993 03.11.01.11.004.00002 Bangunan Rumah Nomor Inventaris Barang ± 136 m2 0.3.11.06.00.00.000.1993 03.11.02.01.001.00001 Bangunan Rumah Pengurus Nomor Inventaris Barang ± 77 m2 0.3.11.06.00.00.000.1995 03.11.02.03.002.00001 Bangunan Asrama Nomor Inventaris Barang ± 864 m2 0.3.11.06.00.00.000.1993 03.11.02.04.001.00001 Bangunan Asrama Nomor Inventaris Barang ± 161 m2 0.3.11.06.00.00.000.1993 03.11.02.05.001.00001 t
KETIGA 4 c. Luas Bangunan Kantor Sekretariat di Gedung Nyi Ageng Serang ± 63 m2 Nomor Inventaris Barang 9.3.09.00.00.00.002 06.01.01.01.00020 Persetujuan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak 14 Juni 2014 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019. b. Besarnya uang sewa yang disanggupi oleh Yayasan Putera Bahagia sebesar Rp 1.157.559.375,00 (satu miliar seratus lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) untuk 5 (lima) tahun masa sewa yaitu dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut: Tahun Pertama (2014-2015) sebesar Rp 231.511.875,00 (dua ratus tiga puluh satu juta lima ratus sebelas ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) yang dibayarkan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak ditandatanganinya Perjanjian Sewa Menyewa; Tahun Kedua (2015-2016) sebesar Rp 231.511.875,00 (dua ratus tiga puluh satu juta lima ratus sebelas ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah); Tahun Ketiga (2016-2017) sebesar Rp 231.511.875,00 (dua ratus tiga puluh satu juta lima ratus sebelas ribu delapan ratus tUjuh puluh lima rupiah); Tahun Keempat (2017-2018) sebesar Rp 231.511.875,00 (dua ratus tiga puluh satu juta lima ratus sebelas ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah); dan Tahun Kelima (2018-2019) sebesar Rp Rp 231.511.875,00 (dua ratus tiga puluh satu juta lima ratus sebelas ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah). c. Uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b, disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan kode rekening 4.1.4.03.01 (sewa tanah dan bangunan) dan dibayarkan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah Perjanjian Sewa Menyewa ditandatangani. d. Apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memerlukan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU maka Pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa sewa. e. Hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa Menyewa sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. f. Yayasan atas pemanfaatan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pad a diktum KESATU kepada pihak lain serta tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk dan cara apapun. Putera Bahagia dilarang mengalihkan sewa g. Yayasan Putera Bahagia wajib mengembalikan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam keadaan baik setelah masa sewa berakhir; dan h. Pemanfaatan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada seminar dan diktum KESATU hanya untuk tempat pelatihan, penginapan. r
5 KEEMPAT Pelaksanaan harus mengikuli persyaratan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan Iingkungan sekitarnya dan biaya sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Yayasan Putera Bahagia. pemanfaalan Barang Milik Oaerah . KELIMA Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dibual antara Pemerintah Provinsi OKI Jakarta dengan Yayasan Putera Bahagia paling lambal 3 (tiga) bulan lerhilung sejak tanggal ditetapkan Keputusan Gubernur ini. KEENAM Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Perjanjian Sewa Menyewa belum dapat sebagaimana ditandalangani oleh kedua belah pihak, maka Kepulusan Gubernur ini dinyatakan balal dan segala risiko yang limbul sepenuhnya menjadi langgung jawab Yayasan Pulera Bahagia. dimaksud pada diktum KELIMA KETUJUH Menugaskan Kepala Badan Pengelola Keuangan Oaerah Provinsi OKI Jakarta unluk memproses dan menandalangani Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diklum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemanlauan terhadap pelaksanaan penyewaan Barang Milik Oaerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai ketenluan peraturan perundang-undangan. KEOELAPAN Kepulusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal dilelapkan. Tembusan: 1. Sekretaris Oaerah Provinsi OKI Jakarta 2. Para Asislen Sekda Provinsi OKI Jakarta 3. 4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Oaerah Inspektur Provinsi OKI Jakarta Provinsi OKI Jakarta 5. Walikola Jakarta Selalan 6. Kepala Oinas Pendidikan Provinsi OKI Jakarta 7. Kepala Oinas Tala Ruang Provinsi OKI Jakarta 8. Kepala Oinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi OKI Jakarta 9. Kepala Oinas Perumahan dan Gedung Pemerinlah Oaerah Provinsi OKI Jakarta 10. Kepala Biro Hukum Selda Provinsi OKI Jakarta 11. Kepala Biro Umum Setda Provinsi OKI Jakarta 12. Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota Selda Provinsi OKI Jakarta 13. Kepala Biro Kesejahleraan Sosial Selda Provinsi OKI Jakarta 14. Kepala Pengelola Gedung Nyi Ageng Serang 15. Kelua Yayasan Pulera Bahagia