Photo by Tom Fisk on Pexels
iv DAFTAR TABEL Tabel 1 Pertumbuhan PDB Global (dalam %) Tabel 2 Tabel 3 Tabel 4 Pertumbuhan Perekonomian Indonesia Tabel 5 Tabel 6 Global Competitiveness Index (GCI) Keseimbangan Fiskal (persentase terhadap PDB) Rasio Hutang terhadap PDB (dalam persen) Stok Pangan Bulog
DAFTAR GRAFIK Grafik 1. Pertumbuhan Volume Perdagangan Global Grafik 2. Pertumbuhan Volume Permintaan Impor Grafik 3. Proporsi Barang Impor yang terdampak oleh Eskalasi Konflik Dagang Tahun 2018 Grafik 4. Perkiraan Harga Komoditas Grafik 5. Harga Minyak Mentah Grafik 6. Suku Bunga Obligasi Pemerintah AS Grafik 7. Aliran Modal Portofolio Negara Berkembang Grafik 8. Pergerakan Mata Uang Negara Berkembang sejak April 2018 (berdasarkan Neraca Berjalan, kecuali PMA) Grafik 9. Penerbitan Obligasi di Kawasan Negara-negara Berkembang Grafik 10. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2014 - Kuartal I 2019 Grafik 11. Perkembangan PMTB dan Pengeluaran Inventori Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Grafik 12. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Tahun 2014-2019 Grafik 13. Tingkat Inflasi Grafik 14. Pergerakan Nilai Tukar Rupiah terhadap USD Tahun 2014-2018 (harian) Grafik 15. Perkembangan Kebijakan Moneter dan Dana Pihak Ketiga Grafik 16. Pertumbuhan Kredit (%) dan Distribusi Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan Grafik 17. Perkembangan Non-Performing Loan Tahun 2014-2018 (%) Grafik 18. Transaksi Modal dan Finansial (dalam US$) Grafik 19. Pertumbuhan PDB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%) Grafik 20. Perkembangan Distribusi PDB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%) Grafik 21. Pertumbuhan PDB Subsektor Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%) Grafik 22. Perkembangan Distribusi PDB Subsektor Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Grafik 23. Perkembangan Distribusi PDB Sektor Pertambangan dan Penggalian (%) Grafik 24. Pertumbuhan PDB Sektor Pertambangan dan Penggalian (%) Grafik 25. Pertumbuhan PDB Sektor Industri Pengolahan (%) Grafik 26. Pertumbuhan PDB Sektor Pengadaan Listrik dan Gas (%) Grafik 27. Pertumbuhan PDB Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang (%) Grafik 28. Pertumbuhan PDB Sektor Konstruksi (%) Grafik 29. Suku Bunga Kredit Investasi Sektor Konstruksi (%) Grafik 30. Pertumbuhan PDB Sektor Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil Dan Motor (%) Grafik 31. Pertumbuhan PDB Sektor Transportasi dan Pergudangan (%) Grafik 32. Perkembangan Distribusi PDB Sektor Transportasi dan Pergudangan (%) Grafik 33. Pertumbuhan PDB Subsektor Sektor Transportasi dan Pergudangan (%) Grafik 34. Perkembangan Distribusi PDB Subsektor Sektor Transportasi dan Pergudangan Grafik 35. Pertumbuhan Sektor Akomodasi Makanan Dan Minuman (%) Grafik 36. Distribusi PDB Sektor Informasi dan Komunikasi (%) Grafik 37. Pertumbuhan PDB Sektor Informasi dan Komunikasi (%) Grafik 38. Pertumbuhan PDB Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi (%) v
vi Grafik 39. Perkembangan Distribusi PDB Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi Grafik 40. Pertumbuhan PDB Subsektor Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi (%) Grafik 41. Perkembangan Distribusi PDB Subsektor Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi Grafik 42. Pertumbuhan PDB Sektor Real Estate (%) Grafik 43. Pertumbuhan PDB Sektor Jasa Perusahaan (%) Grafik 44. Pertumbuhan PDB Sektor Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (%) Grafik 45. Pertumbuhan PDB Sektor Jasa Pendidikan (%) Grafik 46. Distribusi PDB Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Grafik 47. Pertumbuhan PDB Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (%) Grafik 48. Pertumbuhan PDB Sektor Jasa Lainnya (%) Grafik 49. Inflasi Tahunan Indonesia Tahun 2014-2018 Grafik 50. Tingkat Partisipasi Evaluasi Kinerja TPID Grafik 51. Produksi Minyak Dunia Grafik 52. Perubahan Permintaan Minyak Grafik 53. Pergerakan Harga Batu Bara Grafik 54. Pergerakan Harga Minyak Nabati Grafik 55. Pergerakan Harga Barang Mentah Pertanian Grafik 56. Neraca Perdagangan 2017-2019 Grafik 57. Total Ekspor dalam Miliar (US$) Grafik 58. Perbandingan Ekspor Migas dan Nonmigas Bulan Maret 2017 - 2019 (Miliar US$) Grafik 59. Total Impor (Migas dan Nonmigas) dalam Miliar (US$) Grafik 60. Golongan Barang dengan Peningkatan Ekspor Terbesar April 2019 terhadap Maret 2019 Grafik 61. Golongan Barang dengan Penurunan Ekspor Terbesar April 2019 terhadap Maret 2019 (juta US$) Grafik 62. Golongan Barang dengan Peningkatan Impor Terbesar April 2019 terhadap Maret 2019 (juta US$) Grafik 63. Golongan Barang dengan Penurunan Impor Terbesar April 2019 terhadap Maret 2019 (juta US$)
DAFTAR GAMBAR Gambar 1. Gambar 2. Gambar 3. Realisasi Penyaluran KUR Menurut Wilayah Gambar 4. Realisasi Program SNKI hingga Tahun 2018 Gambar 5. Reforma Agraria Gambar 6. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Tahun 2019 Gambar 7. Metode Evaluasi DNI Gambar 8. Gambar 9. Strategi Kebijakan untuk Mendorong Ekspor Gambar 10. Proses Memulai Usaha Gambar 11. Kebijakan Pengembangan Sislognas Gambar 12. Capaian Integrasi Peta Tematik Gambar 13. Peta Pengembangan KEK Gambar 14. Proyeksi Realisasi PSN tahun 2019 Gambar 15. Kemajuan Program 35 GW Gambar 16. Perbandingan Pangsa Ekspor (%) dengan skor GCI Akumulasi KUR 2015 - 31 Maret 2019 Penyaluran KUR 2015 - 31 Maret 2019 Berdasarkan Skema Industri 4.0 dan Non 4.0 untuk Mendorong Ekspor vii
viii AEC AHU APEC APJII ASEAN BI BIMP EAGA BLK BMKG Brexit BPJS BPKP BPS BRTI BTX BWA CBP CPO DKI DNI DPR DTF DUDI ECB EoDB FAME FBC FFR FTAs GAP GR IJEPA GVC HEV HPP HPB IA CEPA ICP IEU CEPA IGD IGT DAFTAR SINGKATAN : ASEAN Economic Community : Administrasi Hukum Umum : Asia-Pacific Economic Cooperation : Asosiasi Penyedia Jaringan Internet Indonesia : Association of Southeast Asian Nations : Bank Indonesia : Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia and the Philippines East ASEAN Growth Area : Balai Latihan Kerja : Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika : British Exit : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial : Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan : Badan Pusat Statistik : Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia : benzene, toluene, xylene : Broadband Wireless Access : Cadangan Beras Pemerintah : Crude Palm Oil : Daerah Khusus Ibukota : Daftar Negatif Investasi : Dewan Perwakilan Rakyat : Distance to Frontier : Dunia Usaha dan Industri : European Central Bank : Ease of Doing Business : Fatty Acid Methyl Esters : Final Business Case : Fed Fund Rate : Free Trade Agreements : Good Agricultural Practices : General Review Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement : Global Value Chain : Hybrid Electric Vehicle : Harga Pembelian Pemerintah : Harga Patokan Beras : : : : : Indonesia- Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement Indonesia Crude Price Indonesia- European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement Informasi Geospasial Dasar Informasi Geospasial Tematik
IHKEI IJP IK CEPA INSW IP PTA IT CEPA JCM JKN/KIS KEK KITE KKIP KLHK KPE KPPIP KSP KUR KV K/L/D LCEV LRT LTV/FTV MEF MICE MoU MRT MYB NAFTA NIA NIB NKRI NPWP NSPK OBC OMP OPEC OSS PDAM PDB Pemilu PHEV PIHPS Pileg Pilkada Pilpres PITTI PKE PKEU : : : : : : : Joint Crediting Mechanism : Jaminan Kesehatan Nasional/ Kartu Indonesia Sehat : Kawasan Ekonomi Khusus : Kemudahan Impor Tujuan Ekspor : Komite Kebijakan Industri Pertahanan : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan : Kebijakan Pemerataan Ekonomi : Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas : Koperasi Simpan Pinjam : Kredit Usaha Rakyat : Koefisien Variasi : Kementerian/Lembaga/Daerah : Low Carbon Emission Vehicle : Light Rail Transit : Loan to Value/Financing to Value : Minimum Essential Force : Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition : Memorandum of Understanding : Mass Rapid Transit : Multi Years Bond : North American Free Trade Agreement : National Interest Account : Nomor Induk Berusaha : Negara Kesatuan Republik Indonesia : Nomor Pokok Wajib Pajak : Norma, Standar, Prosedur, Kriteria : Outline Business Case : One Map Policy : Organization of the Petroleum Exporting Countries : Online Single Submission : Perusahaan Daerah Air Minum : Produk Domestik Bruto : Pemilihan Umum : Plug in Hybrid Electric Vehicle : Pusat Informasi Harga Pangan Strategis : Pemilihan Legislatif : Pemilihan Kepala Daerah : Pemilihan Presiden : Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT : Paket Kebijakan Ekonomi : Program Kemitraan Ekonomi Umat Indeks Harga Komoditas Ekspor Indonesia Imbal Jasa Penjaminan Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement Indonesia National Single Window Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement Indonesia-Turkey Comprehensive Economic Partnership Agreement ix
x PKO PKSP PMSE PNBP PPTKH PSO PSR PSR PSTE PT PTA PTSL RAPS RCEP RED II RTRLN RUEN RUU SDF SDG SERASI SIUP SMK SNKI SPE SPT SR TDP TJCA TOD TORA TPI TPIP TPIN TPPI TPT TVET UB UE UMKM UNFCCC VF WTO : Peace Keeping Operation : Percepatan Kebijakan Satu Peta : Perdagangan Melalui Sistem Elektronik : Penerimaan Negara Bukan Pajak : Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan : Public Service Obligation : Program Sawit Rakyat : Peremajaan Sawit Rakyat : Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik : Perseroan Terbatas : Preferential Trade Agreement : Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap : Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial : Regional Comprehensive Economic Partnership : Renewable Energy Directive II : Rencana Tata Ruang Laut Nasional : Rencana Umum Energi Nasional : Rancangan Undang-Undang : Skill Development Fund : Sustainable Development Goals : Selamatkan Rawa, Sejahterakan Petani : Surat Ijin Usaha Perdagangan : Sekolah Menengah Kejuruan : Strategi Nasional Keuangan Inklusif : Surat Perizinan Ekspor : Surat Pemberitahuan Tahunan : Sambungan Rumah : Tanda Daftar Perusahaan : Tax Cuts and Jobs Act : Transport Oriented Development : Tanah Objek Reforma Agraria : Tuban Petro Industries : Tim Pengendalian Inflasi Pusat : Tim Pengendalian Inflasi Nasional : Trans Pacific Petrochemical Indotama : Tekstil dan Produk Tekstil : Technical and Vocational Education and Training : Unemployment Benefit : Uni Eropa : Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah : United Nation Framework Convention on Climate Change : Volatile Foods : World Trade Organization
KATA PENGANTAR Memasuki tahun 2019, pemerintah tetap konsisten dalam melakukan perbaikan di berbagai sisi guna meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian dan perlambatan perekonomian global. Fundamental perekonomian domestik yang membaik, kondisi APBN yang semakin kredibel, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, dan penerbitan serangkaian kebijakan prioritas membangun optimisme dalam mencapai pertumbuhan ekonomi sekitar 5,3% di tahun 2019 ini. Laporan Outlook perekonomian Indonesia ini disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran kondisi perekonomian yang diproyeksikan terjadi di tahun ini dan beberapa kebijakan yang didorong untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi. Laporan ini dimulai dengan membahas perkembangan perekonomian secara global yang digambarkan dalam narasi pertumbuhan ekonomi, perdagangan, pasar komoditas, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan pasar finansial. Bagian selanjutnya akan fokus terhadap kondisi perekonomian Indonesia yang dilihat dari perkembangan Produk Domestik Bruto (PDB), inflasi, nilai tukar, pasar finansial, dan neraca pembayaran. Pembahasan berikutnya adalah tantangan dan peluang perekonomian Indonesia yang dilihat dari sisi internal dan eksternal. Dari sisi internal dijelaskan mengenai defisit transaksi berjalan, impor, daya saing, ketenagakerjaan, dan industri 4,0. Dari sisi eksternal dijelaskan mengenai pelonggaran kebijakan moneter Amerika Serikat, ketegangan hubungan perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok, isu Brexit di Uni Eropa, kebijakan proteksionisme, dan harga komoditas dunia. Selanjutnya, pembahasan berfokus pada proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2019 yang dijabarkan dari sisi sektoral. Pada bagian akhir, laporan outlook perekonomian ini membahas mengenai kebijakan-kebijakan prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih untuk seluruh pihak yang telah membantu penyusunan laporan outlook perekonomian Indonesia 2019 ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan, baik Kementerian/Lembaga, pelaku usaha, asosiasi, akademisi, dan media. TIM PENULIS xi
xii SAMBUTAN MENTERI "Meningkatkan Daya Saing Untuk Mendukung Ekspor" Seraya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, laporan "Outlook Perekonomian Indonesia 2019" ini dapat diterbitkan. Laporan Outlook ini merupakan bagian dari tools Kemenko Perekonomian untuk memonitor target- target ekonomi yang menjadi sasaran pemerintah, serta menjadi instrumen untuk memonitor kebijakan-kebijakan perekonomian yang dijalankan oleh Kementerian/Lembaga di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian. Di tengah perekonomian dunia yang mengalami ketidakpastian dan perlambatan, kondisi fundamental perekonomian Indonesia cukup baik dan stabil dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dibuktikan dari capaian pertumbuhan ekonomi 5,17% pada tahun 2018, tertinggi dalam 5 (lima) tahun terakhir. Kemenko Perekonomian optimis pertumbuhan ekonomi tahun ini dapat mencapai 5,3%. Laju pertumbuhan pada triwulan I-2019 sendiri mampu mencapai 5,07%, meningkat dibandingkan capaian triwulan I-2019 yang sebesar 5,06%. Tren pertumbuhan pada triwulan I tersebut konsisten dengan perkembangan pertumbuhan tahunan yang juga meningkat dari tahun ke tahun. Tentunya Kemenko Perekonomian telah menyiapkan berbagai kebijakan dan program strategis unggulan yang tepat sasaran untuk mendukung target tersebut. Kemenko Perekonomian bersama dengan Kementerian/Lembaga di bawah koordinasinya senantiasa konsisten dalam menjalankan sejumlah kebijakan dan program strategis mulai dari sisi fiskal, sektor riil, maupun moneter guna mendorong investasi dan ekspor sebagai faktor kunci pertumbuhan ekonomi saat ini. Secara garis besar, terdapat 5 (lima) kebijakan utama jangka pendek yang dilakukan untuk mendorong angka pertumbuhan tersebut. Dari kebijakan-kebijakan tersebut, tiga di antaranya sudah dilakukan dan akan terus dioptimalkan implementasinya, yaitu (i) perbaikan iklim usaha melalui Online Single Submission (OSS), (ii) Fasilitasi Insentif Perpajakan, dan (iii) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi. Ke depannya, melalui semangat untuk meningkatkan daya saing dalam mendukung ekspor, Pemerintah akan melakukan (iv) Penyederhanaan Prosedur untuk Mengurangi Biaya Ekspor, dan (v) Pemilihan Komoditas Ekspor Unggulan. Dari sisi sektoral, pertumbuhan signifikan diproyeksikan terjadi pada sektor-sektor unggulan seperti (i) industri pengolahan; (ii) konstruksi; (iii) perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; (iv) transportasi dan pergudangan; (v) penyediaan akomodasi dan makan minum, (vi) informasi dan komunikasi, serta (vii) jasa keuangan dan asuransi, sejalan dengan arah kebijakan ekonomi untuk mendorong industri, pariwisata, dan ekonomi digital. Selanjutnya, sektor jasa pendidikan dan jasa kesehatan juga diproyeksi akan tumbuh ke arah yang positif, seiring dengan prioritas kebijakan pemerintah tahun 2019 untuk semakin meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sinergi antar pemerintah, BI, OJK, LPS, asosiasi, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing Indonesia di tengah dinamika perekonomian global. Sinergi tersebut diperlukan agar kebijakan yang dikeluarkan pemerintah lebih optimal dan tepat sasaran. Kebijakan pemerintah yang tepat sasaran diharapkan mampu menjadikan struktur perekonomian Indonesia semakin produktif dan efisien, serta memiliki kapasitas produksi, teknologi, dan sumber daya manusia yang mampu mendukung peningkatan ekspor. Semoga dengan adanya laporan "Outlook Perekonomian Indonesia 2019" ini dapat memberikan informasi kepada seluruh pemangku kepentingan mengenai proyeksi perekonomian Indonesia di tahun 2019 dan arah kebijakan pemerintah untuk mencapai kondisi yang diharapkan. Darmin Nasution
1 | Perkembangan Perekonomian Global | OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 Photo by Deva Darshan on Pexels
2 | Perkembangan Perekonomian Global | OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 PERTUMBUHAN EKONOMI Pertumbuhan ekonomi dunia di tahun 2019 tren diproyeksi akan memperlihatkan konvergensi menuju moderasi, setelah di tahun 2018 menunjukkan divergensi tren pertumbuhan dengan adanya variasi dinamika di beberapa kawasan. Tren moderasi pertumbuhan global tersebut dapat dilihat dari revisi perhitungan dan proyeksi pertumbuhan ekonomi IMF untuk tahun 2018 dan 2019 di bulan April, yang mengoreksi pertumbuhan PDB dunia 2018 menjadi 3,6% dari estimasi sebesar 3,7% arah tahun. Konvergensi di pertumbuhan dunia selanjutnya terlihat dalam perlambatan yang terjadi di AS, Kawasan Euro, Tiongkok, dan Jepang yang mendorong koreksi lanjut terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2019 sebesar 3,3%, dari proyeksi di bulan Oktober 2018 sebesar 3,7% (lihat Tabel 1). awal lebih Tabel 1. Pertumbuhan PDB (dalam %) Ekonomi 2016 2017 2018 2019p Dunia 3,4 3,8 3,6 3,3 AS 1,6 2,2 2,9 2,3 Kawasan Euro 2,0 2,4 1,8 1,3 Jepang 0,6 1,9 0,8 1,0 Tiongkok 6,7 6,8 6,6 6,3 India 8,2 7,2 7,1 7,3 ASEAN-51 4,9 5,3 5,2 5,1 Indonesia 5,0 5,1 5,2 5,2 Sumber: IMF, 2019 Catatan dalam dinamika perekonomian global 2018 pengaruh memperlihatkan kebijakan perekonomian AS terhadap kondisi global. Kebijakan ekonomi yang pada secara sepanjang tahun besarnya signifikan berdampak 1 Filipina, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam perekonomian global adalah kebijakan normalisasi moneter serta kebijakan perdagangan berupa penetapan tarif impor tambahan bagi beberapa negara mitra dagang, terutama Tiongkok. Kebijakan AS lain yang terhadap turut berpengaruh kondisi global adalah pengenaan sanksi tidak ekonomi kepada menjadi faktor penyebab satu-satunya, kebijakan tersebut berpengaruh pada kondisi pasar komoditas, terutama minyak. Iran. Meskipun ikut Peristiwa mempengaruhi pertumbuhan perekonomian global di tahun 2018 adalah perlambatan pertumbuhan ekonomi di Tiongkok, Jepang, dan kawasan Euro. Secara agregat, perlambatan di negara- negara ekonomi utama dunia tersebut turut menyebabkan permintaan global, yang selanjutnya berdampak pada perlambatan ekonomi di negara-negara yang terhubung dalam rantai nilai dan komoditasnya. Fluktuasi harga minyak dan logam tekanan mendorong terhadap proyeksi pertumbuhan di negara-negara eksportir dan importir komoditas terkait. Ketidakpastian kondisi ekonomi global yang terjadi sepanjang tahun 2018 tersebut terhadap memiliki negara-negara perekonomian berkembang, baik dari sisi moneter maupun perdagangan. Kondisi tersebut secara lebih jauh mendorong kekhawatiran pasar terhadap kerentanan perekonomian di negara-negara berkembang. penting yang lain penurunan terhadap komoditas revisi terjadinya domino efek Pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2018 sendiri masih berpusat di Asia, dengan Asia Timur - Pasifik sebagai kawasan dengan pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 6,4%. Meskipun hanya mencatatkan pertumbuhan angka moderat, pertumbuhan kawasan ini masih lain tergolong tinggi, yang di sisi
kawasan menunjukkan terhadap volatilitas ekternal. Pertumbuhan di kawasan Asia Timur dan Pasifik secara umum ditopang oleh tingginya permintaan domestik serta penguatan harga minyak dunia, mengimbangi adanya penurunan ekspor regional, peningkatan ketegangan perdagangan, serta pengetatan kebijakan keuangan negara. Pertumbuhan di atas rata-rata dengan neraca berjalan positif masih dicatatkan oleh Tiongkok, Malaysia, Thailand, Filipina dan Vietnam. Ketahanan kawasan terhadap kondisi eksternal juga didukung oleh penguatan kebijakan terkait nilai tukar serta diversifikasi ekonomi di berbagai negara. ketahanan di berbagai IMF menyebutkan pertumbuhan Tiongkok pada 6,6% di tengah tekanan eksternal dari AS. Pencapaian angka tersebut ditopang oleh kondisi domestik, terefleksikan dari akselerasi pertumbuhan di semester pertama yang didorong oleh tingginya ekspansi konsumsi perdagangan di sektor jasa. Untuk tahun 2019, IMF memperkirakan pertumbuhan Tiongkok akan stagnan pada 6,3% karena keperluan pengetatan kebijakan keuangan serta tensi konflik perdagangan dengan AS. Tren perlambatan pertumbuhan di Tiongkok sudah terlihat dari angka yang dicatatkan pada kuartal pertama 2019 dengan capaian 6,4%, rendah dibandingkan pertumbuhan pada kuartal tahun 2018 yang mencapai 6,8%. domestik serta lebih itu, pertumbuhan ekonomi Sementara 0,8%, sebesar Jepang merefleksikan kontraksi yang terjadi di kuartal pertama dan ketiga karena cuaca buruk dan bencana. Untuk tahun 2019, IMF memperkirakan kenaikan pertumbuhan akan terjadi di Jepang hingga berada pada angka 1,0% sebagai dampak adanya kebijakan fiskal yang dikeluarkan pada tahun 2019 ini. tercatat OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 | Perkembangan Perekonomian Global | 3 IMF menyebutkan pertumbuhan sebesar 5,2% untuk ASEAN-5 di tahun 2018, turun dari 5,4% di tahun 2017, dengan beberapa faktor penyebab. Investasi di Malaysia mengalami pelemahan di tengah tahun pertama terkait dengan adanya transisi rezim pemerintahan dan kebijakan yang lebih berorientasi pada konsumsi daripada investasi. Arus modal keluar terjadi di Indonesia, Filipina. Pertumbuhan ekspor moderat terjadi di Indonesia. Meskipun demikian, terjadi peningkatan impor kawasan sebagai dampak dari program pembangunan oleh dijalankan infrastruktur Indonesia, Filipina, dan pemerintah di Thailand. Untuk IMF turun memproyeksikan menjadi 5,1%. Thailand, dan yang tahun 2019, pertumbuhan Asia Selatan menjadi kawasan dengan tahun 2018 tercepat di pertumbuhan meskipun mengalami penurunan 0,1% dari tahun sebelumnya. India sebagai ekonomi mencatatkan terbesar pertumbuhan pada 7,1% di tahun 2018, ditopang dengan konsumsi domestik yang tinggi serta pertumbuhan ekspor, terutama di sektor manufaktur. Meskipun demikian, perekonomian juga menghadapi tantangan dengan adanya depresiasi Rupee, volatilitas pasar finansial eksternal, dan IMF memproyeksikan pertumbuhan India akan menguat dengan angka pertumbuhan mencapai 7,3%. Penguatan pertumbuhan tersebut didorong oleh harga minyak yang akomodatif dan pelonggaran kebijakan moneter, seiring dengan laju inflasi yang semakin terkendali. kawasan India inflasi. Untuk tahun 2019, Pertumbuhan di Kawasan Euro pada tahun 2018 mengalami perlambatan pada 1,8%, turun 0,6% dari tahun sebelumnya. Kondisi ini terjadi karena adanya pelemahan ekspor sebagai akibat penguatan Euro di periode sebelumnya serta penurunan eksternal. Ketidakpastian permintaan
4 | Perkembangan Perekonomian Global | OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 politik di beberapa negara seperti Perancis dan Italia serta kompleksitas negosiasi Brexit kontribusi terhadap perlambatan di kawasan Euro. Untuk tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Kawasan Euro diprediksi akan melanjutkan tren moderasi hingga berada pada angka 1,3%. Pertumbuhan di Kawasan Euro tersebut masih akan dipengaruhi oleh moderasi yang terjadi di Jerman dan Italia, serta dinamika politik dalam negeri di Perancis. juga memberikan Pertumbuhan AS tahun 2018 sendiri menguat melebihi proyeksi di awal tahun sebanyak 0,2% dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 2,9% pada akhir tahun. Tren positif tersebut disebabkan oleh penguatan ekonomi AS yang didorong oleh stimulus fiskal serta kebijakan moneter domestik yang masih akomodatif. Penguatan ekonomi AS terlihat dari pasar tenaga kerja terus tumbuh, sehingga turut serta mendorong konsumsi domestik. level Tingkat pengangguran terendah dalam 50 tahun serta terjadi peningkatan produktivitas. Tren positif di pasar tenaga kerja AS juga terlihat dari pertumbuhan upah riil, yang disebabkan oleh kenaikan upah nominal yang melebihi inflasi. Meskipun mengalami pertumbuhan tinggi di tahun 2018, IMF memperkirakan perekonomian AS akan mengalami moderasi pertumbuhan menjadi 2,3% di tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi AS pada kuartal pertama 2019 sendiri masih tercatat positif, dengan pertumbuhan sebesar dari pertumbuhan kuatal pertama 2018 yang hanya sebesar 2,6%. turun ke 3,2%, lebih tinggi Perdagangan Perdagangan global pada tahun 2018 melemah lebih cepat daripada yang dengan diekspektasikan, penurunan aktivitas industri seperti yang 1. dapat bersamaan dilihat dalam Grafik Ketidakpastian kebijakan perdagangan terus naik memperkecil investasi dan perdagangan global. Borrowing cost di terus negara-negara mengetat, mengikuti depresiasi terhadap Dollar AS. Kondisi juga dipengaruhi oleh harga minyak yang bergejolak di paruh kedua tahun 2018 terutama karena faktor suplai, diikuti penurunan tajam mendekati akhir tahun. Harga komoditas lain, terutama logam, terus melemah merefleksikan tingginya tekanan perdagangan. berkembang tersebut Grafik 1. Pertumbuhan Volume Perdagangan Global Persen Rata-rata 2000-18 5,4 3,8 3,6 3,5 3,4 2,6 6 1 0 2 7 1 0 2 8 1 0 2 9 1 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 Sumber: Bank Dunia, 2019 Dari sisi produksi, pada tahun 2018 terjadi perlambatan produksi barang modal di rantai Eropa dan Asia yang secara pertambahan nilai memiliki koneksi yang erat (mesin dari Eropa, elektronik dan bahan baku dari Asia). Perlambatan aktivitas perdagangan juga dipengaruhi oleh kebijakan di berbagai negara, seperti pembatasan impor atau pengenaan tarif di tengah capital outflow terjadi di Mesir, Indonesia, Iran, Pakistan, Sri Lanka dan Turki.
Grafik 2. Pertumbuhan Volume Permintaan Impor Persen Negara Maju Negara Berkembang 8,0 4,9 5,2 5,4 5,4 2,7 2,3 4,3 3,5 3,0 2,7 2,6 6 1 0 2 7 1 0 2 8 1 0 2 9 1 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 Sumber: Bank Dunia, 2019 isu konflik Kemudian jeda 90 hari dagang AS-Tiongkok, kenaikan tarif yang disetujui AS dan Tiongkok dalam pertemuan G20 di awal dan Desember keberhasilan renegosiasi NAFTA telah mengurangi ketidakpastian kebijakan, meskipun masih terkait dengan terjadi ketidakpastian adanya pembatasan perdagangan di masa mendatang. Kondisi ini mengurangi keinginan perusahaan untuk berinvestasi, mengekspor, dan berhubungan dalam kerangka GVC. terkait dengan 2018 kemungkinan Tercatat sepanjang tahun 2018, AS telah mengenakan tarif impor tambahan untuk beberapa strategis komoditas perdagangannya secara unilateral untuk negara-negara mitra dagangnya, yaitu: 30% untuk panel surya, 20% untuk mesin cuci, 25% untuk baja dan 10% untuk aluminium. Sebagai tambahan, AS juga mengenakan tarif tambahan sebesar 25% terhadap impor Tiongkok senilai US$ 50 miliar, yang dibalas oleh Tiongkok dengan besaran yang sama. Di bulan September, AS mengenakan tarif tambahan 10% untuk impor Tiongkok senilai US$ 200 miliar, dan ditingkatkan menjadi 25% pada Januari dengan Tiongkok merespon 2019. OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 | Perkembangan Perekonomian Global | 5 memberikan tarif tambahan sebesar 10% terhadap impor AS senilai US$ 60 miliar, yang dinaikkan menjadi 25% di akhir tahun 2018. Eskalasi ketegangan hubungan dagang antara telah mempengaruhi pertumbuhan PDB masing- masing negara, dengan estimasi 0,5% bagi Tiongkok dan 0,1% bagi AS per 24 September 2018. Eskalasi konflik dagang antara kedua negara ekonomi terbesar dunia tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap negara-negara lain, saling mengingat ketergantungan dalam perdagangan yang muncul karena adanya rantai pertambahan nilai global. Meskipun demikian, negara- negara juga dapat memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan efek trade diversion yang terjadi dalam struktur rantai pertambahan nilai global, terutama untuk negara-negara dengan produksi yang sama. kedua ekonomi hubungan lain Grafik 3. Proporsi Barang Impor yang terdampak oleh Eskalasi Konflik Dagang Tahun 2018 Dalam persen (%) 14 12 10 8 6 4 2 0 S A k o k g n o T i a n u D i o k s k e M i E U a r a g e N n a b m e k r e B i l a u c e k ( g ) k o k g n o T i Sumber: Bank Dunia, 2019 Isu perdagangan antara AS dan Tiongkok sendiri masih akan bergulir di tahun 2019. Ketegangan antar kedua negara tersebut tereskalasi setelah negosiasi semakin berakhir tanpa mencapai kesepakatan, diikuti oleh kenaikan tarif impor oleh kedua negara. Pemerintah AS pada bulan Mei 2019 merevisi kebijakan perdagangannya
6 | Perkembangan Perekonomian Global | OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 dengan menaikkan tarif impor menjadi 25% dari semula 10% (per September 2018) untuk produk Tiongkok senilai US$200 miliar. Langkah AS selanjutnya direspon oleh Pemerintah Tiongkok dengan rencana kenaikan tarif untuk produk AS senilai US$60 miliar yang akan berlaku bulan Juni mendatang. Pasar Komoditas Secara umum, kondisi pasar komoditas bervariasi, menunjukkan mengikuti kebijakan dunia makroekonomi seperti perlambatan prospek pertumbuhan terutama di Tiongkok, apresiasi Dolar AS, serta meningkatnya tensi perdagangan. Fluktuasi pada komoditas energi sendiri utamanya terjadi karena pengaruh harga minyak. tren dinamika yang dan negara-negara Grafik 4. Perkiraan Harga Komoditas Indeks, 100=2010 110 Energi Agrikultur Logam 90 70 50 30 6 1 - n a J 7 1 - n a J 8 1 - n a J 9 1 - n a J Sumber: Bank Dunia, 2019 Tren harga minyak dunia di tahun 2018 merupakan kelanjutan dari penguatan yang telah terjadi sejak pertengahan tahun 2017. Tren penguatan tersebut mencapai titik tertinggi di bulan Oktober 2018, ketika jenis WTI mencapai harga minyak US$70,75/barel sementara jenis Brent pada US$80,47/barel, sebelum mengalami penurunan bertahap hingga Desember 2018. secara Kenaikan harga minyak hingga Oktober 2018 disebabkan oleh faktor suplai, yaitu adanya penurunan produksi beberapa negara eksportir dunia, yaitu Angola dan utama Venezuela, serta dampak sanksi AS terhadap Iran yang semakin ketat. Merespon kondisi tersebut, negara-negara OPEC pada bulan Juni 2018 sepakat untuk meningkatkan tiap negara produksi sebesar 0,7 juta barel/hari sebagai upaya stabilisasi harga. Faktor lain yang juga mendorong stabilitas harga di akhir tahun 2018 adalah naiknya produktivitas kilang minyak di AS. Sementara itu, harga gas alam dan batu bara secara relatif juga mengalami penguatan sepanjang tahun 2018, mengikuti tingginya permintaan dari Tiongkok dan India. Grafik 5. Harga Minyak Mentah US$/bbl Brent WTI 90 80 70 60 50 40 8 1 - n a J 8 1 - r p A 8 1 - l u J 8 1 - t c O 9 1 - n a J Sumber: Bank Dunia, 2019 Secara umum, di tahun 2019 harga komoditas energi diproyeksikan akan mengalami moderasi dengan catatan potensi downside dan upside risk dibandingkan 2018. Energy Information Administration AS pada April 2019 memprediksi harga minyak dunia di tahun 2019 akan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan harga jenis dan WTI US$65,15/barel untuk jenis Brent. Dalam kuartal I 2019 sendiri, Bank Dunia mencatat perbaikan harga minyak dunia dengan harga US$59,3/barel di bulan Januari meningkat menjadi US$66,4/barel tahun rata-rata US$58,8/barel 9 1 - r p A
di bulan Maret untuk jenis Brent serta US$51,5/barel menjadi US$58,2/barel untuk jenis WTI di periode yang sama. Pergerakan pada bulan April 2019 juga masih melanjutkan tren positif di bulan- bulan sebelumnya, dengan harga minyak jenis Brent pada US$71,2/barel dan US$63,9/barel untuk jenis WTI. Beberapa upside risk yang dapat mempengaruhi antara lain adalah krisis yang terjadi di Libya dan Venezuela serta sanksi ekonomi AS dapat Iran mempengaruhi pasokan minyak dunia. Meskipun demikian, terdapat downside risk yang perlu diwaspadai seperti perlambatan pertumbuhan akan global termaterialisasi ke dalam penurunan permintaan, terutama dari Tiongkok. terhadap yang yang Perlambatan proyeksi pertumbuhan global juga akan mempengaruhi pergerakan di lainnya. komoditas Komoditas batubara (Australia) diprediksi Bank Dunia akan mengalami penurunan dengan harga rata-rata US$100/mt di tahun 2019 dari US$108/mt di tahun 2018. Tren tersebut mulai dapat dilihat dari pergerakan harga batu bara di kuartal dengan pembukaan pertama 2019, US$98,6/mt di bulan Januari menjadi US$93,1/mt di bulan Maret 2019. Tren perlambatan masih berlanjut di bulan April 2019, dengan harga yang kembali turun menjadi US$85,8/mt. Untuk komoditas batubara, perlambatan ekonomi Tiongkok kembali menjadi downside risk yang perlu diwaspadai. logam dan energi Gas alam juga melanjutkan tren penurunan harga di tahun 2019 dengan prediksi harga rata-rata US$7,5/mmbtu untuk gas Eropa dari US$8/mmbtu di tahun 2018, serta penurunan menjadi US$9,7/mmbtu untuk jenis LNG. Tren penurunan tersebut sudah dapat dilihat dari pergerakan harga di kuartal pertama 2019, dengan harga gas alam Eropa sebesar US$7,26/mmbtu di bulan Januari US$0,3/mmbtu OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 | Perkembangan Perekonomian Global | 7 turun menjadi US$5,18/mmbtu di bulan Maret. Untuk periode yang sama, gas alam LNG juga mengalami penurunan tipis dari US$12,01/mmbtu menjadi US$11,81 /mmbtu. Tren penurunan terus berlanjut di bulan April 2019, dengan harga gas alam Eropa menjadi US$4,92/mmbtu dan US$11,29/mmbtu untuk jenis LNG. juga Pada logam menjadi komoditas yang paling terdampak oleh kebijakan penambahan tarif impor oleh AS. Setelah mengalami penguatan di paruh pertama tahun 2018, harga komoditas logam mengalami penurunan tajam di paruh kedua 2018 mengikuti eskalasi konflik dagang antara AS dan Tiongkok. dalam Meningkatnya ekonomi global mendorong kekhawatiran akan perdagangan dan investasi global, sehingga mempengaruhi harga komoditas logam yang tinggi tingkat penggunaannya dalam industri manufaktur. tahun 2018, ketidakpastian logam salah satunya Volatilitas harga terlihat dalam harga alumunium, yang sempat mengalami kenaikan hingga bulan Mei, mengikuti pengenaan sanksi oleh AS pada bulan April kepada perusahaan aluminium besar dunia asal Rusia, United Company Rusal, kemudian mengalami penurunan hingga akhir tahun mengikuti implementasi kebijakan tambahan oleh AS. Sementara harga global mengalami terjadi kenaikan harga baja dan alumunium di pasar AS sebagai akibat dari pengenaan tarif tambahan terhadap impor komoditas- komoditas tersebut dari berbagai negara importir. tarif tren penurunan, Secara umum, harga komoditas logam akan mengalami perbaikan di tahun 2019. Bank Dunia memproyeksikan kenaikan harga aluminium, tembaga, nikel, dan timah, mengikuti tren di tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, komoditas seperti bijih besi, tin, dan zinc untuk komoditas
8 | Perkembangan Perekonomian Global | OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 tren diproyeksi penurunan harga di tahun 2019. Ketika harga komoditas energi dan logam mengalami fluktuasi, komoditas pertanian secara umum memperlihatkan tren stabil di sepanjang tahun 2018. Beberapa faktor yang mempengaruhi harga komoditas pertanian adalah konflik dagang dan cuaca. juga akan mengikuti Komoditas kedelai sempat mengalami fluktuasi akibat konflik dagang AS- Tiongkok. Dengan adanya retaliasi oleh Tiongkok tarif tambahan, harga kedelai di AS turun signifikan sementara harga kedelai Brazil mengalami penguatan untuk sementara gandum mengalami waktu. Harga kenaikan kecil akibat cuaca buruk di Eropa. Komoditas lain yang terdampak oleh cuaca di tahun 2018 adalah cokelat dan kapas. berupa pengenaan Komoditas pertanian juga diprediksi akan mengalami penurunan harga secara merata di tahun 2019, kecuali untuk harga cokelat, gandum, dan daging sapi. Penurunan juga terjadi untuk komoditas CPO, yang diproyeksi akan mengalami penurunan dari US$639/juta ton di tahun 2018 menjadi US$600/juta ton di tahun 2019. Kebijakan Moneter Kebijakan moneter yang diambil oleh negara-negara di tahun 2018 secara umum bertujuan untuk menjaga inflasi dan nilai tukar, terkait dengan adanya penguatan Dolar AS. Apresiasi Dolar AS yang terjadi akibat kenaikan suku bunga The Fed sendiri merupakan bagian dari kebijakan normalisasi moneter, yang telah dilakukan sejak tahun 2015. Kebijakan normalisasi moneter AS menunjukkan tren yang lebih agresif di tahun 2018 dengan adanya kenaikan sebanyak empat kali dalam kurun waktu satu tahun, yaitu pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember dengan kenaikan masing masing 25 basis poin. Sehingga secara kumulatif, suku bunga The Fed telah mengalami kenaikan sebanyak 100 basis poin sepanjang tahun 2018. mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi serta kondisi di pasar keuangan, diperkirakan The Fed akan menahan kenaikan suku bunga acuannya dengan mempertahankan suku bunga akomodatif di tahun 2019. Langkah tersebut terlihat dari kebijakan the Fed untuk kembali mempertahankan suku bunga acuan 2,25%-2,50% pada Maret 2019 dengan target tingkat inflasi tahunan sebesar 2%. Dengan Meskipun demikian, kebijakan normalisasi dilanjutkan melalui moneter instrumen neraca keuangannya dengan melepas surat hutang yang dibeli dari Pemerintah Federal pasca Krisis Finansial 2008. Tercatat pada telah membeli tahun 2014, The Fed Treasury bonds senilai US$2,5triliun dan lebih dari US$1,5 triliun mortgage bonds pemerintah. Dengan adanya perubahan kebijakan normalisasi tersebut, tercatat The Fed telah melepas simpanan Treasury bonds yang dimiliki secara bertahap dengan target senilai US$300 miliar di tahun 2019. tetap pengurangan ECB masih Euro, Di mempertahankan kebijakan moneter stabil dan longgar dengan suku bunga negatif setidaknya hingga pertengahan 2019. Untuk tahun 2019, kebijakan moneter ECB ditujukan untuk menjaga kestabilan harga dengan target inflasi rata-rata sedikit di jangka menengah. bawah 2% untuk Kondisi di kawasan tersebut juga ikut dipengaruhi oleh peningkatan borrowing cost di Italia, mencerminkan ketidakpastian terhadap kondisi hutang negara. Kebijakan moneter Kawasan Euro juga didukung oleh keputusan ECB untuk kawasan tersebut
menahan quantitative easing yang telah dilakukan sejak Maret 2015 melalui pembelian obligasi pemerintah maupun swasta senilai €2,6 triliun atau US$3 triliun. Sebagai catatan, implementasi kebijakan quantitative easing tersebut telah membuat neraca ECB meningkat hingga €4,65 triliun, melonjak hampir dua kali lipat dari jumlah di tahun 2015. Sementara kebijakan di kawasan Euro lebih ditujukan untuk menjaga inflasi demi stabilitas ekonomi domestik kawasan, kebijakan responsif terhadap depresiasi terhadap Dolar AS dilakukan oleh negara- negara berkembang. pelonggaran Tiongkok kebijakan moneter respon terhadap tekanan konflik dagang yang terjadi dengan AS. Negara-negara ASEAN yang masih banyak tergantung pada arus modal portofolio juga memberlakukan pengetatan kebijakan moneter sebagai respon penguatan ekonomi AS, seperti yang dilakukan oleh Indonesia dan Filipina. Upaya lain seperti peningkatan suku bunga juga dilakukan untuk mencegah arus modal keluar, seperti yang dilakukan oleh Chile. Sementara itu, Bank sentral Uruguay dan Brazil memilih untuk melakukan dengan intervensi menggunakan instrumen derivatif untuk mengurangi tukar, volatilitas sentral Kolombia sementara melakukannya memperkuat cadangan negara. melakukan sebagai pasar valas nilai bank untuk Kebijakan AS yang menaikkan suku bunga The Fed dan apresiasi Dolar AS turut menyebabkan krisis mata uang di beberapa negara, seperti Turki dan Argentina. Lira Turki terdepresiasi hingga 30% di tahun 2018, merefleksikan tren keluarnya arus modal sebagai respon peningkatan inflasi, lambatnya kebijakan pengetatan moneter serta meningkatnya hutang luar negeri sektor swasta. Krisis OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 | Perkembangan Perekonomian Global | 9 mata uang dan pengetatan kebijakan terjadi di moneter serta fiskal Argentina. Kondisi terjadi bersamaan dengan kekeringan yang melanda sektor pertanian sehingga turut menyebabkan kontraksi ekonomi. Catatan penting lain di tahun 2018 adalah semakin perekonomian kondisi menurunnya Venezuela, kebijakan di redenominasi yang telah dilakukan tidak mampu memberikan dampak signifikan terhadap hiperinflasi yang terjadi. juga tersebut mana Kebijakan Fiskal Defisit fiskal negara-negara dunia secara rata-rata di tahun 2018 sebesar 2,8% dari PDB, dengan defisit 2,1% untuk kelompok negara maju dan 4,0% untuk negara- negara berpendapatan menengah serta rendah. Untuk tahun 2019, diproyeksi defisit global akan meningkat hingga 3,3% dari PDB dunia, dengan peningkatan defisit tertinggi negara-negara berpendapatan menengah (4,8%), diikuti kelompok negara maju sebesar 2,4%, dan stagnansi negara berpendapatan rendah. terjadi di di kelompok Tabel 2. Keseimbangan Fiskal (persentase terhadap PDB) Ekonomi 2016 2017 2018 2019p Dunia 3,4 2,9 2,8 3,3 Negara Maju 2,5 2,1 2,1 2,4 AS 3,9 3,8 4,3 4,6 Kawasan Euro 1,6 1,0 0,6 1,0 Jepang 3,7 3,2 3,2 2,8 Negara berpendapatan menengah 4,8 4,3 4,0 4,8 Tiongkok 3,7 3,9 4,8 6,1 India 7,1 7,0 6,7 6,9 Indonesia 2,5 2,5 1.8 1.8 Negara berpendapatan rendah Sumber: IMF, 2019 3,9 4,2 4,0 4,0
10 | Perkembangan Perekonomian Global | OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 Posisi fiskal agregat negara-negara maju mengalami relaksasi di tahun 2018 setelah relatif tahun-tahun sebelumnya. Pelonggaran tersebut terjadi terutama didorong oleh kebijakan fiskal procyclical di AS yang dijalankan melalui ekspansi belanja dan pengurangan tingkat pajak yang berlaku berdasarkan 2017 Tax Cuts and Jobs Act (TCJA). Posisi fiskal di negara-negara maju secara umum pada tahun 2019 diperkirakan akan mengalami pelonggaran lebih lanjut, didorong oleh ekspansi di beberapa negara utama AS, Kawasan Euro, Korea Selatan, dan Australia. netral selama Dari sisi pelonggaran fiskal, Pemerintah AS telah melakukan peningkatan belanja pemerintah hingga US$150 miliar/tahun, atau setara 0,7% PDB, untuk tahun 2018- 2019. Sementara melalui implementasi TCJA, Pemerintah AS menurunkan pajak pendapatan perusahaan perorangan, akan menyebabkan kelebihan defisit hingga US$1 triliun hingga tahun 2020, atau lebih dari 5% PDB. Stimulus fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah AS dapat memperkuat pertumbuhan jangka pendek, termasuk meningkatnya pendapatan secara umum berkat naiknya keuntungan akan usaha, meningkatkan permintaan tenaga kerja dan Peningkatan pendapatan diestimasikan akan dirasakan terutama oleh seperlima teratas piramida distribusi oleh seperlima terjadi kekosongan di tengah piramida (hollow in the middle). Defisit anggaran AS sendiri diproyeksikan sebesar 4,6% di tahun 2019, naik 0,3% dari defisit tahun 2018. dan yang pajak setidaknya selanjutnya yang upah. akhirnya, pendapatan, diikuti terbawah, sementara Di Kawasan Euro, keseimbangan fiskal diperkirakan akan menurun di tahun 2019 kebjakan dengan stimulus fiskal di beberapa negara anggota utama. Stimulus fiskal yang akan diberikan adanya berbagai oleh Pemerintah Jerman diproyeksikan termasuk sebesar 0,67% dari PDB, pengampunan pendapatan perorangan serta beberapa belanja untuk jaminan juga merencanakan stimulus sebesar 0,5% PDB untuk peningkatan kualitas sumber Italia daya manusia. Sementara merencanakan sebesar pelonggaran 0,33% PDB untuk program pendapatan minimum yang baru dan reformasi dana pensiun. pajak sosial. Belanda itu, Di negara maju lain seperti Korea Selatan, akan terjadi pelonggaran belanja sebesar 0,67% PDB yang digunakan untuk meningkatkan belanja program-program sosial. Terakhir, Australia diproyeksikan akan melakukan pelonggaran sebesar 0,25% PDB untuk investasi infrastruktur. negara maju Sementara mengalami peningkatan defisit fiskal, tren penurunan defisit diperlihatkan oleh kelompok negara-negara berpendapatan menengah dalam terakhir, utamanya disebabkan oleh penyesuaian fiskal di negara-negara eksportir minyak. fiskal yang Perbaikan keseimbangan terjadi di negara-negara tersebut terjadi di semester pertama 2018, seiring dengan dan peningkatan kemampuan untuk beradaptasi dengan penurunan harga yang terjadi menjelang tren tahun. Meskipun demikian, akhir berlawanan terjadi di negara-negara berkembang non- eksportir minyak, seperti di Tiongkok dan Turki yang mengalami pelebaran defisit hingga menyentuh 1%, merefleksikan kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk merespon pelemahan pertumbuhan. beberapa tiga tahun harga minyak Di Tiongkok, pelebaran defisit fiskal terjadi karena pemotongan pajak pendapatan perorangan maupun perusahaan, pajak pertambahan nilai, serta adanya investasi publik. Pelebaran defisit fiskal diperkirakan
akan terus berlanjut di tahun 2019 dengan adanya yang dianggarkan sekitar 1,25% PDB untuk memitigasi perlambatan pertumbuhan. program stimulus Posisi fiskal di negara-negara eksportir minyak diperkirakan akan mengalami penurunan dengan adanya prospek berkurangnya pemasukan dari ekspor rencana minyak, sementara India peningkatan diperkirakan akan mempertahankan posisi keseimbangan jangka fiskal menengah dengan menjaga belanja modal dukungan dan pendapatan petani pedesaan yang baru diperkenalkan. Sementara itu di Indonesia, pemerintah akan mempertahankan posisi fiskal di defisit 1,8% di tahun 2019 dengan meningkatkan pendapatan pajak untuk mengimbangi pengeluaran di belanja infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan reformasi struktural lainnya. terdapat pengeluaran. untuk adanya kebijakan negara-negara Untuk berpendapatan rendah, posisi fiskal di tahun 2018 menunjukkan pengetatan minor perbaikan keseimbangan neraca di negara-negara pengekspor komoditas di awal tahun 2018. Di tahun 2019, diproyeksikan tidak akan terjadi perubahan signifikan dalam posisi fiskal ini, meskipun terjadi pelebaran defisit di beberapa negara karena adanya peningkatan pengeluaran untuk sosial program-program (Uzbeksitan) investasi modal (Kirgiztan, Madagaskar, dan Uganda). Pelebaran defisit juga menjadi resiko seiring dengan adanya program-program untuk mencapai yang Sustainable Development Goals (SDGs) di negara-negara tersebut. kelompok adanya dengan kelompok negara-negara akan diperkirakan dan dilakukan pemerintah Peningkatan pengeluaran sebagai kebijakan fiskal untuk menahan perlambatan pertumbuhan ekonomi yang OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 | Perkembangan Perekonomian Global | 11 negara dilakukan berdampak pada meningkatnya rasio hutang negara terhadap PDB, yang secara akumulatif terefleksi dalam meningkatnya rasio hutang global. Meningkatnya hutang global sendiri merupakan refleksi atas kondisi ekonomi dunia pasca Krisis Finansial 2008, turunnya harga komoditas di tahun 2014, serta pertumbuhan pengeluaran yang tinggi di negara-negara berpendapatan rendah. Tingginya hutang pemerintah, atau dengan kata lain defisit anggaran, menjadi perhatian setidaknya karena empat alasan. oleh berbagai kerentanan Pertama, meningkatnya negara keperluan karena pembiayaan hutang jatuh tempo, terutama Kedua, jika meningkatnya negara terhadap shock antara lain karena realisasi hutang bersyarat, pengeluaran quasi- fiscal, atau defisit yang tidak terlaporkan. Ketiga, pemerintah dengan tingkat hutang tinggi akan kesulitan membuat yang kebijakan countercyclical untuk merespon krisis finansial. Keempat, tingginya tingkat hutang pemerintah berpeluang menekan potensi pertumbuhan ekonomi karena dapat menurunkan investasi swasta, selain juga meningkatkan ketidakpastian akan pajak di masa mendatang. besarnya berjangka pendek. kerentanan Rasio hutang terhadap PDB di negara- negara maju mengalami penurunan bertahap untuk periode tahun 2016-2018, sebelum diproyeksikan akan mengalami peningkatan kembali di tahun 2019. Rekor tertinggi dalam dekade terakhir tercatat pada tahun 2016 dengan defisit mencapai 106,7%, rekor tertinggi dalam sejarah setelah periode Perang Dunia II. Hutang publik diproyeksikan akan menurun di Kawasan Euro kecuali Italia. Tingkat hutang akan mengalami peningkatan di AS, sementara peningkatan minor akan terjadi di Jepang dan Korea Selatan.
12 | Perkembangan Perekonomian Global | OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 Tabel 3. Rasio Hutang terhadap PDB (dalam persen) Ekonomi 2016 2017 2018 2019p Dunia 82,9 81,7 82,0 82,9 Negara Maju 106,7 104,6 103,6 104,0 AS 106,9 106,2 105,8 106,7 Kawasan Euro 89,1 86,8 85,0 83,6 Jepang 236,3 235,0 237,1 237,5 Negara berpendapatan menengah 46,8 48,5 50,8 53,4 Tiongkok 44,2 46,8 50,5 55,4 India 69,0 69,8 69,8 69,0 Indonesia 28,3 28,9 29,2 29,3 Negara berpendapatan rendah Sumber: IMF, 2019 41,3 43,7 45,0 45,1 Sementara itu untuk kelompok negara- negara berpendapatan menengah, rasio hutang tahun 2018 mencapai 50,8%, mengulang tren yang terjadi pada saat krisis hutang tahun 1980- an, dengan kemungkinan terus meningkat untuk menengah. terjadi di hampir Peningkatan hutang setengah dari kelompok negara tersebut, dengan seperlima kelompok negara memiliki rasio hutang melebihi 70% dari PDB. Peningkatan hutang yang beresiko tersebut terjadi terutama karena depresiasi mata uang terhadap Dolar AS dan peningkatan biaya pinjaman pemerintah. Peningkatan hutang akibat depresiasi utamanya terjadi di negara dengan hutang dalam Dolar AS, seperti Angola dan Argentina. Peningkatan suku bunga untuk obligasi berdenominasi Dolar AS juga meningkatkan rasio hutang, seperti yang terjadi di Indonesia, Meksiko, dan Turki yang masih bergantung pada pembiayaan eksternal. terhadap PDB di jangka waktu Dengan merujuk pada posisi fiskal yang diambil oeh negara-negara berpendapatan terutama Tiongkok, untuk menengah, mengatasi mengantisipasi perlambatan global, diperkirakan tren peningkatan rasio hutang terhadap PDB akan kembali berlanjut di tahun 2019. Rata-rata defisit kelompok negara-negara berpendapatan menengah atau diproyeksi mencapai mengalami peningkatan sebesar 2,6% dari tahun sebelumnya. Tekanan terhadap terjadi karena rasio hutang naiknya rasio hutang Tiongkok yang mencapai 55,4%, mencapai hampir 5% dari rasio hutang tahun sebelumnya. dan pertumbuhan 53,4% terutama Di tahun 2019, diproyeksikan rasio hutang di negara-negara berpendapatan rendah akan relatif stabil dari tahun 2018, yaitu sebesar 45,1% dari 45,0% di tahun sebelumnya. Meskipun demikian, terdapat tren kenaikan rasio hutang yang terjadi dalam dekade terakhir, yang antara lain disebabkan oleh adanya peningkatan akses terhadap pasar internasional dan perluasan penerbitan hutang domestik untuk kalangan bukan penduduk dalam bentuk pembiayaan non-konsesi. Tren pergeseran bentuk pembiayaan non- konsensi yang mencapai 46% dari total hutang di tahun 2016 telah meningkatkan kerentanan ekonomi di negara-negara tingginya porsi tersebut, selain masih hutang berdenominasi uang asing, yaitu sekitar dua pertiga dari total. Di beberapa negara, kerentanan juga disebabkan oleh hutang badan usaha negara yang dijamin oleh di masa mendatang, sehingga meningkatkan resiko tekanan harga komoditas yang terkait dapat terjadi. ekspor komoditas Pasar Finansial Di tahun 2018, kebijakan suku bunga negatif masih diambil oleh negara-negara maju seperti di Kawasan Euro dan Jepang, sementara AS mengambil kebijakan keuangan agresif dengan menaikkan suku
panjangnya. Adanya bunga kenaikan tersebut dimanfaatkan oleh para investor untuk mencari aset aman di tengah perlambatan pertumbuhan global, sehingga mendorong kompresi pada kurva yield AS, meskipun di sisi lain terjadi peningkatan inflasi dan defisit seiring dengan stimulus fiskal yang dilakukan AS. jangka suku bunga Grafik 6. Suku Bunga Obligasi Pemerintah AS 3,5 3,0 2,5 n e s r e P 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Jan-17 1/2/2017 Jan-18 1/2/2018 Jan-19 1/2/2019 Tenor 10 Tahun Tenor 2 Tahun Sumber: US Treasury Grafik 7. Aliran Modal Portofolio Negara Berkembang Miliar USD, cumulative daily flows Saham Hutang 6 6 24 8 17 7 Taper Tantrum (2013) Penurunan harga saham China (2015) Tekanan Global 2018 Sumber: Institute of International Finance, World Bank negara-negara Sementara berkembang terjadi arus modal keluar sebagai dampak apresiasi Dollar AS dan investor meningkatnya terhadap rrisiko atas kerentanan dalam struktur perekonomian negara-negara itu, di kekhawatiran OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 | Perkembangan Perekonomian Global | 13 berkembang. Sejak penguatan Dolar AS di bulan April 2018, mata uang negara- negara berkembang mengalami depresiasi rata-rata sebesar 10%, dengan tekanan paling dirasakan oleh Turki dan Argentina. Negara berkembang lain yang terdampak oleh penguatan ekonomi AS adalah negara-negara dengan neraca berjalan defisit serta tergantung pada arus modal portofolio, serta negara-negara dengan hutang luar negeri jangka pendek yang besar. Grafik 8. Pergerakan Mata Uang Negara Berkembang sejak April 2018 (berdasarkan Neraca Berjalan, kecuali PMA Persen 0 4 3 8 12 10 16 Defisit Surplus Sumber: Bloomberg, IMF, Bank Dunia Penerbitan mengalami obligasi perlambatan sejak pertengahan 2018, terutama di Amerika Latin dan Karibia, Eropa Timur, dan Asia Tengah (lihat Grafik 9). Terjadi peningkatan suku bunga obligasi negara-negara berkembang hingga 140 basis poin di tahun 2018 serta penurunan peringkat hhutang di beberapa negara hingga di bawah peringkat investasi. Dua peristiwa tersebut merefleksikan kekhawatiran pasar terhadap meningkatnya hutang dan melambatnya pertumbuhan prospek Permintaan negara-negara terhadap hutang lintas batas negara juga mengalami penurunan seiring dengan apresiasi Dolar AS. Untuk merespon kondisi finansial global tersebut, bank sentral di negara-negara berkembang telah internasional tersebut.
14 | Perkembangan Perekonomian Global | OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 menaikkan suku bunga, yang di beberapa kasus turut menyebabkan perlambatan pertumbuhan permintaan domestik dan kredit. Grafik 9. Penerbitan Obligasi di Kawasan Negara-negara Berkembang Miliar USD 200 2016 2017 160 2018 120 80 40 0 r u m T a s A i i k i f i s a P n i t a L a k i r e m A a b i r a K n a d i h a g n e T r u m T i a s A n a d a p o r E i h a g n e T n a a e S a s A t l i a r a h a S - b u S a k i r f A Sumber: Bank Dunia Di tahun 2019, pasar keuangan global diprediksi masih akan dipengaruhi oleh kondisi seperti kerentanan yang terjadi di beberapa negara berkembang sejak pertengahan 2018, ketegangan geopolitik yang masih akan terjadi di Timur Tengah dan Semenanjung Korea, serta disrupsi politik di beberapa negara. kedua tahun
OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 | Perkembangan Perekonomian Global | 11 Photo by Nicole Law on Pexels
16 | Perkembangan Perekonomian Indonesia | OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 Pada Tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat menjadi pertumbuhan ekonomi tahun terakhir, yaitu sebesar 5,17%. Selain itu, kondisi inflasi sepanjang tahun 2018 juga masih terjaga yaitu sebesar 3,13%. Pencapaian-pencapaian tersebut terjadi di tengah gejolak perekonomian global akibat ketidakpastian moneter Amerika Serikat hingga eskalasi tensi dalam hubungan dan perdagangan Amerika Serikat menunjukkan Tiongkok, ketahanan Indonesia menghadapi ketidakpastian global. tertinggi dalam lima sehingga perekonomian PRODUK DOMESTIK BRUTO Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator asumsi dasar ekonomi makro utama yang dipakai untuk mengukur kinerja negara. juga digunakan Pertumbuhan ekonomi sebagai dasar untuk menghitung target- target pembangunan di tahun berikutnya. Perekonomian Indonesia pasca reformasi dalam dua dekade terakhir didorong oleh konsumsi rumah tangga dan investasi. Dengan kata lain, perekonomian Indonesia lebih didominasi oleh aktivitas domestik dibandingkan eksternal sektor (perdagangan luar negeri). ekonomi suatu rata-rata Pada pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,0%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sempat mengalami perlambatan seiring dengan perlambatan ekonomi global di tahun 2014 dan 2015, meskipun kembali menunjukkan perbaikan sejak tahun 2016. periode 2014-2017, Krisis keuangan di beberapa negara Eropa, kebijakan moneter di AS, dan rebalancing ekonomi Tiongkok menjadi faktor eksternal yang mempengaruhi dinamika domestik. perekonomian Lemahnya volume perdagangan dunia serta penurunan harga komoditas juga sempat menekan kinerja ekspor dan impor. Namun demikian, kondisi fundamental ekonomi domestik masih cukup kuat. Pertumbuhan ekonomi mencapai titik balik pada tahun 2016, dengan tumbuh sebesar 5,0% tren peningkatan sampai dengan tahun 2017. Hal ini ditunjukkan dengan kinerja konsumsi rumah tangga yang tumbuh relatif stabil dan didukung oleh perbaikan kinerja investasi dan perdagangan. Sejalan dengan itu, kinerja sektoral juga terus membaik sehingga memberikan optimisme pertumbuhan peningkatan terhadap ekonomi secara bertahap. dan terus melanjutkan 5,4 5,3 5,2 5,1 5 4,9 4,8 4,7 4,6 4,5 4,4 Grafik 10. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2014 - Kuartal I 2019 5,01 5,03 5,07 4,88 5,17 5,07 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Pertumbuhan Tahunan (yoy) Sumber: BPS, 2019
Perekonomian Indonesia pada tahun 2018 mencatat beberapa pencapaian yang menggembirakan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,17%, meningkat dibanding tahun 2017 sebesar 5,07% dan inflasi sebesar 3,13%. Pertumbuhan ekonomi tahun 2018 tercatat menjadi pertumbuhan ekonomi terakhir, lima tertinggi dalam didorong pertumbuhan kinerja oleh investasi dan perdagangan internasional yang lebih baik akibat penciptaan iklim semakin baik dan investasi yang percepatan pembangunan infrastruktur. tahun 2018, ketiga Pada pertumbuhan PDB secara umum tetap stabil sebesar 5,17 % yoy (year on year) di tengah defisit neraca perdagangan barang yang disebabkan karena peningkatan permintaan dalam negeri. yaitu Indonesia pada tahun triwulan Pada sepuluh bulan pertama di tahun 2018, Indonesia mengalami arus modal keluar, depresiasi mata uang, naiknya imbal hasil obligasi pemerintah, serta diikuti dengan tekanan akibat kenaikan harga minyak dunia. Arus modal masuk ke dalam negeri terbatas karena kebijakan moneter yang semakin ketat di negara- negara maju. Meskipun terdapat tekanan- tersebut, tekanan dari sisi eksternal tetap perekonomian mampu bertahan dan melanjutkan rebound yang terjadi di tahun 2016 dan 2017 yang ditunjukkan dari pertumbuhan ekonomi Indonesia pada sebesar 5,17% pada tahun 2018. Indonesia masih telah merilis Badan Pusat Statistik pertumbuhan ekonomi pada kuartal I tahun 2019 yaitu sebesar 5,07%. Pertumbuhan ekonomi kuartal I 2019 yang lebih besar dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I di tahun - tahun sebelumnya ini merupakan bagi tahun perekonomian 2019. Tingginya pertumbuhan ekonomi ini dipengaruhi oleh meningkatnya kinerja sinyal Indonesia untuk positif OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 | Perkembangan Perekonomian Indonesia| 17 Grafik 11. Perkembangan PMTB dan Pengeluaran Inventori Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 35 5,17 5,2 30 5,15 25 5,01 5,03 5,07 5,1 5,05 20 5 4,95 15 4,9 10 4,88 4,85 4,8 5 4,75 0 4,7 2014 Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto Perubahan Inventori Pertumbuhan Ekonomi 2015 2016 2017 2018 Sumber: BPS(2019) sektor informasi komunikasi akibat meningkatnya aktivitas kampanye menjelang pemilihan umum. Selain industri pengolahan non migas juga menunjukkan pertumbuhan yang positif sebesar 4,80%. perdagangan dan itu kinerja sektor Berdasarkan komponen PDB dari sisi pengeluaran, pertumbuhan pengeluaran rumah tertinggi adalah pada pengeluaran untuk hotel dan restoran yaitu sebesar 5,7% yang selanjutnya diikuti oleh pengeluaran untuk transportasi dan komunikasi sebesar 5,5%. Hal tersebut mengenai memberikan perubahan aktifitas konsumsi masyarakat yang gemar melakukan cenderung perjalanan wisata. tangga gambaran Pada periode periode 2014 hingga 2017, komponen Pembentukan Modal Tetap tumbuh rata-rata 5,0% Bruto (PMTB) dengan kontribusi terhadap perekonomian mencapai 32,4%. Pada periode 2014-2016 pertumbuhan PMTB cenderung melambat utamanya dipengaruhi oleh ketidakpastian dan belum stabilnya perekonomian global, sehingga berpengaruh terhadap investasi
18 | Perkembangan Perekonomian Indonesia | OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 termasuk pada negara berkembang, Indonesia. Memasuki tahun 2017 kinerja PMTB kembali membaik seiring dengan percepatan program berjalannya pembangunan infrastruktur pemerintah. Selain itu, upaya perbaikan iklim investasi serta kondusifnya kondisi ekonomi makro dan fiskal menjadi insentif positif bagi investor dan untuk Indonesia. mengembangkan usaha di Pada tahun 2018 kinerja PMTB tetap mampu tumbuh positif yaitu sebesar 5,17% seiring dengan berbagai pembangunan infrastuktur serta kebijakan perbaikan iklim usaha dan penyederhanaan prosedur perijinan, yaitu Online Single Submission (OSS). melakukan Peningkatan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga didukung oleh pulihnya investasi di sektor konstruksi. Sementara konsumsi sedikit menurun, lonjakan konsumsi pemerintah menjaga pertumbuhan konsumsi secara total tetap terjaga. Oleh karena investasi peralatan tetap impor tinggi, pertumbuhan nilai lipat dari besarnya hampir dua kali pertumbuhan ekspor. Dengan demikian, ekspor membebani pertumbuhan, meskipun ekspor meningkat selama delapan triwulan secara berturut- turut. Berdasarkan rilis BPS pada kuartal I 2019 PMTB tumbuh sebesar 5,03 persen. Pertumbuhan ini terutama didukung oleh pertumbuhan barang modal jenis sumber Biological daya Resources/CBR), kekayaan intelektual, mesin dan perlengkapan. swasta neto terus hayati (Cultivated produk Berbagai upaya perbaikan iklim dan kemudahan berinvestasi terus dilanjutkan antara lain pemberian insentif fiskal berupa tax allowance maupun tax holiday kepada sektor yang produktif, serta keberlanjutan melalui pembangunan pemanfaatan skema KPBU/PPP untuk dalam peran meningkatkan infrastruktur swasta infrastruktur. Kementerian membangun Keuangan dalam Nota Keuangan APBN 2019 memperkirakan pertumbuhan PMTB pada tahun 2019 adalah sebesar 7,0%. Kinerja konsumsi pemerintah dalam lima tahun tercatat mengalami pertumbuhan yang relatif baik sejalan dengan yang dilaksanakan pemerintah, meskipun mengalami kontraksi pada tahun 2016. Penurunan pada tahun 2016 terutama diakibatkan oleh adanya penyesuaian belanja non-produktif guna meningkatkan efisiensi dan kualitas belanja pemerintah. serta Upaya peningkatan terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas belanja pemerintah yang lebih baik. terakhir program-program reformasi birokrasi belanja efisiensi Grafik 12. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (dalam miliar Rupiah) 1000000 900000 800000 850000 600000 800000 400000 750000 200000 700000 0 650000 Konsumsi Individu Konsumsi Kolektif Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Sumber: BPS, 2019 Pada tahun 2019, Kementerian Keuangan melalui Nota Keuangan APBN 2019 memperkirakan pemerintah tumbuh sebesar 5,4%. Alokasi belanja pemerintah diarahkan untuk meningkatkan value for money agar lebih efektif dan efisien dengan mendorong kinerja sektor unggulan terutama pada sektor pangan, energi, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif dan industri. konsumsi Selain itu, pelaksanaan Pemilu presiden dan legislatif juga turut mempengaruhi tahun 2019, belanja pemerintah di
termasuk revitalisasi pendidikan untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia serta perbaikan akses dan layanan kesehatan. Berdasarkan rilis BPS pada kuartal I 2019, pengeluaran pemerintah 5,21%. Kenaikan tumbuh pengeluaran pemerintah terjadi pada realisasi belanja barang dan jasa untuk konsumsi kolektif pada barang operasional dan non operasional serta peningkatan pada belanja pegawai. sebesar Perekonomian nasional pada tahun 2019 diperkirakan masih melanjutkan tren perbaikan dengan tumbuh sebesar 5,3%. Pada tingkat keyakinan masyarakat akan terus dijaga agar tingkat konsumsi, keberlangsungan usaha, dan investasi tetap meningkat sejalan dengan berlangsungnya pemilu, baik legislatif maupun presiden dan wakil presiden. Selain itu, penyelesaian pembangunan infrastruktur dan keberlanjutan reformasi kebijakan yang merupakan prioritas utama terus dilakukan untuk meningkatkan daya saing dan daya tarik investasi agar dapat mendorong kinerja pertumbuhan ekonomi. tahun 2019, target mencapai Dalam pertumbuhan yang telah ditetapkan di tahun 2019, pemerintah dihadapkan pada berbagai tantangan, baik itu yang berasal dari sisi eksternal maupun sisi internal. Beberapa tantangan dari sisi eksternal dihadapi merupakan yang keniscayaan perkembangan dari perekonomian global yang saat ini sedang menuju baru. Dinamika perekonomian global tersebut berimbas pada kinerja perekonomian jalur sektor domestik baik perdagangan keuangan internasional. upaya akan pada keseimbangan itu melalui maupun Dari sisi internal, tantangan pembangunan yang menjadi perhatian utama di tahun 2019 adalah mengakselerasi investasi dan saing agar dapat perbaikan daya OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 | Perkembangan Perekonomian Indonesia| 19 ekonomi memperkuat menghindari middle trap. Akselerasi investasi dan peningkatan daya saing untuk mendorong ekspor akan dilakukan melalui pemberian insentif bagi pelaku ekonomi, mendorong reformasi diberbagai bidang, membangun sentra ekonomi baru, memperkuat poros maritim nasional, peningkatan produktivitas serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Peningkatan kapasitas sumber fokus daya manusia merupakan untuk pemerintah 2019 di mendukung pembangunan infrastruktur fisik dan ekonomi yang secara masif dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. pertumbuhan income tahun INFLASI Pergerakan laju inflasi pada tahun 2014 dan 2015 terutama dipengaruhi oleh dinamika harga komoditas pangan dan energi. Tekanan harga energi yang cukup besar, terutama minyak mentah memaksa langkah pemerintah untuk mengambil antisipasi dengan melakukan reformasi subsidi energi. Kebijakan reformasi subsidi energi dilakukan untuk mengurangi beban fiskal dengan merealokasi anggaran belanja subsidi ke belanja yang lebih produktif. Meskipun sisi administered price cukup besar, namun pemerintah tetap dapat mengendalikan laju inflasi pada level single digit, yaitu sebesar 8,36% di tahun 2014 dan 3,35% di tahun 2015. Momentum penurunan laju inflasi ini mendorong pemerintah untuk terus melakukan evaluasi dan penguatan kebijakan pada tahun-tahun selanjutnya dengan mempertimbangkan besarnya dampak tingkat kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat miskin, serta kesinambungan fiskal dan target pembangunan. dampak inflasi di inflasi,
20 | Perkembangan Perekonomian Indonesia | OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 Tren inflasi menurun berlanjut dengan laju sebesar 3,02% di tahun 2016, kemudian 3,61% di tahun 2017 hingga 3,13% di sisi tahun permintaan dan penawaran yang dapat dijaga dan terkendalinya inflasi komponen administered price menjadi faktor-faktor yang berpengaruh pada pergerakan inflasi. Komponen core mengalami tren menurun seiring dengan moderasi pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Selain itu, stabilnya harga pangan dan lancarnya distribusi berdampak pada cukup terkendalinya inflasi komponen volatile food, terutama pada masa hari-hari besar keagamaan nasional (HBKN). 2018. Keseimbangan Grafik 13. Tingkat Inflasi Tahunan (yoy) (%) 18 16 14 12 10 8 6 4 2,83 2 0 2 n a J y a M p e S n a J y a M p e S n a J y a M p e S n a J i e M t p e S n a J i e M p e S n a J 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Headline Administrated Price Core Volatile Food Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2019 Secara umum, inflasi hingga bulan April 2019 masih terkendali. IHK secara tahunan mencapai 2,83% (yoy), meningkat dari inflasi bulan lalu sebesar 2,48% (yoy). Koordinasi pemerintah dengan K/L terkait ditempuh dalam mengendalikan inflasi pada bulan suci Ramadhan dan hari raya Idul Fitri 1440 H. Inflasi kelompok volatile food tercatat masih cukup rendah yakni sebesar 2,05% (yoy), meskipun meningkat dari bulan sebelumnya sebesar 0,16% (yoy). terutama bersumber dari komoditas bawang merah, bawang putih, cabai merah, tomat sayur, telur ayam ras, tomat buah, dan cabai rawit. Selanjutnya, kelompok administered price mencatat inflasi sebesar 3,17% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar 3,25% (yoy). Inflasi kelompok administered price ini terutama bersumber dari tarif angkutan udara dan rokok kretek filter. Terakhir, inflasi inti (core) tercatat sebesar 3,05% (yoy), tidak banyak berubah dibandingkan dengan inflasi bulan lalu sebesar 3,03% (yoy). Komoditas utama penyumbang inflasi kelompok core ialah tarif kontrak rumah, tarif sewa rumah, dan mobil. Inflasi core yang terkendali tersebut tidak terlepas dari konsistensi kebijakan pemerintah dalam mengarahkan ekspektasi inflasi, termasuk dalam menjaga pergerakan nilai tukar sesuai fundamentalnya. Inflasi kelompok ini Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan melalui Nota Keuangan APBN 2019 memperkirakan tingkat inflasi pada tahun 2019 adalah sebesar 3,5% sesuai dengan rentang sasaran inflasi tahun 2019 sebesar 3,5% ± 1,0%. Komitmen inflasi pemerintah dalam pengendalian program-program tercermin dari pengendalian semakin yang terencana dan terukur, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah juga merancang roadmap pengendalian inflasi sebagai acuan dalam pencapaian target inflasi dengan tren menurun. Strategi pengendalian inflasi ini difokuskan pada ketersediaan keterjangkauan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. inflasi di harga,
NILAI TUKAR Pergerakan nilai tukar Rupiah sepanjang terdepresiasi periode 2014-2018 relatif seiring dengan ketidakpastian kondisi perekonomian global dan pengaruh kebijakan moneter dan fiskal negara- negara besar dunia. Nilai tukar Rupiah mengalami pelemahan dari rata-rata tahun 2014 sebesar Rp11.878/US$ menjadi Rp14.317/US$ di tahun 2018 (Januari- Desember). Nilai tukar Rupiah sejak tahun 2014 mengalami pelemahan sampai dengan puncaknya di tahun 2015 seiring pemberhentian dengan quantitative easing (QE) di Amerika Serikat (AS). kebijakan Kenaikan harga Dolar AS secara umum dipicu oleh naiknya harga aset keuangan AS secara relatif terhadap aset keuangan negara lain sebagai dampak perbaikan ekonomi AS dan normalisasi kebijakan moneter The Fed. Perbaikan ekonomi AS juga mendorong menyempitnya perbedaan pertumbuhan ekonomi (real GDP growth differential) antar negara berkembang dan AS, sehingga memperlambat insentif investasi ke luar AS. Selain itu, kenaikan suku bunga The Fed juga memperkecil perbedaan suku bunga pasar keuangan (interest rate differential) antar negara berkembang dan AS. Kondisi tersebut mendorong pelemahan capital flow melalui dan investasi investasi lainnya ke negara berkembang. Di sisi lain, pergerakan nilai tukar Rupiah juga dipengaruhi oleh keseimbangan neraca pembayaran Indonesia, baik dari sisi transaksi berjalan maupun transaksi modal dan finansial. langsung, portofolio, OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 | Perkembangan Perekonomian Indonesia| 21 Grafik 14. Pergerakan Nilai Tukar Rupiah Terhadap USD Tahun 2014 - 2018 (Harian) 16.000,00 15.329 15.000,00 14.802 14.000,00 13.000,00 12.000,00 11.000,00 10.000,00 Sumber: Bank Indonesia, 2019 Memasuki tahun 2018, pelemahan nilai tukar Rupiah masih terjadi. Peningkatan risiko akibat ketidapastian yang terjadi pada pasar keuangan dunia menjadi faktor utama yang mempengaruhi pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS. Perekonomian dunia saat ini bergerak ke arah keseimbangan baru (a new normal) yang dipengaruhi oleh dampak normalisasi kebijakan moneter AS. Selain itu, tekanan eksternal juga datang dari kebijakan perdagangan AS di bawah pemerintahan baru, perang dagang antara AS dengan Tiongkok dan negara lainnya, depresiasi Yuan, rebalancing ekonomi Tiongkok, dan ketidakpastian permasalahan geopolitik, terutama antara AS dengan Korea Utara. Dari sisi domestik, pelemahan nilai tukar Rupiah dipengaruhi antara lain oleh meningkatnya kebutuhan pembiayaan impor yang mengalami peningkatan cukup besar serta untuk keperluan pembayaran utang luar negeri yang jatuh tempo. Pada tahun 2019, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan melalui Nota Keuangan APBN 2019 memperkirakan nilai sebesar Rp15.000,00/US$. Untuk terus menjaga tukar Rupiah
22 | Perkembangan Perekonomian Indonesia | OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 stabilisasi nilai tukar, pemerintah dengan seluruh stakeholders terkait akan terus melakukan seperti mendorong peningkatan daya saing, industrialisasi, ekspor dan investasi, serta penguatan sinergi kebijakan ekonomi nasional antara instansi pemerintah pusat rilis Bank dan daerah. Berdasarkan Indonesia, nilai tukar Rupiah pada kuartal I 2019 terlihat mulai menguat dibandingkan tahun sebelumnya dengan nilai rata - rata nilai tukar pada kuartal I 2019 adalah sebesar Rp 14.069/US$. Penguatan ini disebabkan oleh meningkatnya aliran masuk modal asing yang besar ke pasar keuangan domestik dan pasar saham akibat perekonomian domestik. berbagai upaya menguatnya PASAR FINANSIAL Pentingnya peran pasar keuangan dalam perekonomian menjadikannya sebagai sesuatu yang mutlak untuk dijaga kestabilannya. Dalam berbagai diskusi terkait stabilitas sistem keuangan, fokus utama tertuju pada bagaimana upaya otoritas terkait untuk menjaga stabilitas sistem dari elemen-elemen keuangan. Stance kebijakan moneter di Indonesia dicerminkan dari penetapan suku bunga kebijakan yaitu BI Rate dan sejak Agustus 2016 menggunakan BI 7 Days Repo. Pada tahun 2018 sebagai kondisi terhadap respon bentuk perekonomian global, Bank Indonesia menaikkan BI 7 Days Repo sebanyak lima kali dengan besaran kenaikan 25-50 basis poin. Sedangkan, Dana Pihak Ketiga (DPK) secara umum terus mengalami pertumbuhan rata-rata pertumbuhan sebesar 8% (yoy) pada tahun 2018. Pada Februari 2019, DPK tumbuh 0.07 % (yoy). penting dengan Grafik 15. Perkembangan Kebijakan Moneter dan Dana Pihak Ketiga 8,00 6.000.000 7,50 7,00 5.500.000 6,50 5.000.000 6,00 5,50 4.500.000 5,00 4,50 4.000.000 4,00 3.500.000 3,50 3,00 n a J y a M p e S n a J y a M p e S n a J y a M p e S n a J y a M p e S n a J y a M p e S n a J 3.000.000 2014 2015 2016 2017 20182019 BI Rate/ BI 7-day (Reverse) Repo Rate Dana Pihak Ketiga (DPK) Sumber: Bank Indonesia, 2019 Dari intermediasi, pertumbuhan kredit ditahun 2018 tercatat sebagai yang tertinggi dalam kurun waktu lima tahun yaitu sebesar 12,1 % (yoy). Hal tersebut menunjukkan fungsi intermediasi perbankan di Indonesia. fungsi peningkatan Pada tahun 2019 pertumbuhan kredit semakin baik, dimana pada Februari 2019 kredit yang disalurkan tumbuh 0.12 % (yoy). Apabila dilihat dari penggunaannya kredit investasi tumbuh 0.14% (yoy) lebih tinggi di ikuti kredit modal kerja tumbuh 0.13% (yoy) dan kredit konsumsi tumbuh 0.10% (yoy).
OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 | Perkembangan Perekonomian Indonesia| 23 Grafik 16. Pertumbuhan Kredit (%) dan Distribusi Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan 6000000,0 14,00 5000000,0 11,65 10,40 12,05 12,00 4000000,0 7,85 8,35 10,00 8,00 3000000,0 6,00 2000000,0 4,00 1000000,0 2,00
0,00 2014 2015 2016 2017 2018 Kredit Investasi Kredit Modal Kerja Kredit Konsumsi Pertumbuhan Kredit Sumber: Bank Indonesia, 2019 Dari sisi risiko kredit, rasio Non Performing Loan (NPL) atau rasio kredit bermasalah total menurun menjadi 2,37% secara dibandingkan tahun 2017, yaitu sebesar 2,59%. Pada Triwulan I 2019 NPL perbankan secara gross pada Februari 2019 mencapai 2,59%, naik dari bulan sebelumnya 2,56%. Sedangkan NPL secara nett naik dari 1,13% menjadi 1,17%. yang tercatat NERACA PEMBAYARAN neraca Pada mencatat pembayaran perbaikan oleh keberhasilan sinergi kebijakan stabilisasi yang ditempuh Bank Indonesia dan pemerintah sehingga mencatat surplus US$15,2 miliar. Namun pada tahun 2015, neraca pembayaran Indonesia mengalami tekanan hingga defisit sebesar US$1,1 miliar akibat dinamika perekonomian global yang menyebabkan menurunnya surplus transaksi modal dan finansial. Sedangkan pada tahun 2016 hingga 2017, neraca pembayaran tercatat Indonesia mengalami surplus masing masing sebesar US$12,1 miliar dan US$11,6 miliar akibat kenaikan surplus di sisi neraca transaksi modal dan finansial, didukung oleh peningkatan surplus baik pada asing maupun investasi portofolio. tahun 2014 Indonesia kinerja signifikan didukung langsung Grafik 18. Transaksi Modal dan Finansial (dalam juta US$) Grafik 17. Perkembangan Non Performing Loan Tahun 2014 - 2019 (%) 50000 40000 30000 100 80 60 3,1 2,9 2,7 2,5 2,3 2,1 1,9 1,7 1,5 2,37 2,59 20000 10000 0 2014 2015 2016 2017 2018 Transaksi Finansial Transaksi Modal 40 20 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019* Sumber: Bank Indonesia, 2019 Sumber: Bank Indonesia, 2019 Namun demikian, perbaikan risiko kredit perbankan di tahun 2018 lebih banyak disebabkan konsolidasi perbankan melalui restrukturisasi kredit dan hapus buku atau pelunasan lebih awal, dibandingkan hasil perbaikan kinerja debitur. oleh upaya Berdasarkan data Bank Indonesia, neraca pembayaran Indonesia 2018 mengalami defisit sebesar US$7,1 miliar akibat defisit transaksi berjalan karena surplus transaksi modal dan finansial tidak mampu menutupi defisit tersebut. Surplus transaksi finansial tahun 2018 juga mengalami penurunan sebesar 0,12% dibandingkan tahun sebelumnya karena menurunnya investasi langsung dan investasi portofolio pada tahun 2018.
24 | Perkembangan Perekonomian Indonesia | OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 Defisit neraca transaksi berjalan 2018 juga disebabkan karena adanya defisit neraca perdagangan sebesar US$431 juta yang dipengaruhi oleh meningkatnya defisit neraca perdagangan migas yang tidak mampu ditutupi oleh surplus perdagangan nonmigas. Dengan perkembangan tersebut, posisi cadangan devisa pada akhir triwulan IV 2018 menjadi sebesar US$120,7 miliar, cukup kebutuhan pembayaran impor dan utang luar negeri pemerintah selama 6,5 bulan, serta berada di atas standar kecukupan internasional sebesar tiga bulan impor. Perkembangan NPI pada tahun 2018 secara keseluruhan menunjukkan Indonesia menghadapi tekanan sektor eksternal yang terlihat dari defisit neraca transaksi berjalan yang masih dalam batas aman yaitu sebesar 2,98% dari PDB atau sebesar US$ 31,1 miliar. untuk membiayai ketahanan Kinerja neraca transaksi berjalan pada tahun 2018 mengalami defisit yang meningkat sejalan dengan menguatnya defisit permintaan transaksi berjalan pada tahun 2018 tercatat sebesar US$31,1 miliar atau tinggi 2,98% dibandingkan dengan defisit pada tahun sebelumnya sebesar US$16,2 miliar atau 1,60% terhadap PDB. Peningkatan defisit transaksi oleh penurunan kinerja neraca perdagangan barang dan peningkatan defisit neraca jasa. Neraca perdagangan barang berbalik menjadi karena meningkatnya defisit neraca perdagangan migas, sementara peningkatan surplus neraca perdagangan nonmigas masih relatif terbatas. Peningkatan defisit neraca perdagangan migas terjadi seiring dengan meningkatnya impor minyak di tengah naiknya harga minyak dunia. domestik. Total terhadap PDB, lebih dipengaruhi berjalan defisit terutama Peningkatan surplus neraca perdagangan nonmigas yang relatif terbatas dipengaruhi impor nonmigas yang masih tumbuh cukup tinggi merespon pertumbuhan permintaan domestik terbatasnya peningkatan ekspor nonmigas. Defisit neraca transaksi berjalan yang meningkat juga bersumber dari naiknya defisit neraca jasa, khususnya jasa transportasi, sejalan dengan peningkatan impor barang dan pelaksanaan kegiatan ibadah haji. Meski demikian, defisit neraca transaksi berjalan yang oleh meningkatnya pertumbuhan ekspor produk manufaktur dan kenaikan surplus jasa perjalanan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, antara lain terkait penyelenggaraan Asian Games di Jakarta dan Palembang. di tengah lebih tertahan besar seiring naiknya Menurut dan realisasi Penanaman Modal investasi pada kuartal I 2019 Rp 195,1 triliun tahun tumbuh 5,3% dibandingkan kuartal I 2018, nilai realisasi investasi sepanjang kuartal pertama tersebut telah memenuhi 25,6% dari target investasi sepanjang tahun ini yaitu Rp 792 triliun. Pertumbuhan investasi ini ditopang oleh meningkatnya nilai investasi asing yang masuk ke Indonesia karena semakin menguatnya perekonomian dalam negeri. Badan Koordinasi (BKPM), Pada Triwulan I 2019, neraca pembayaran Indonesia mengalami surplus sebesar 2,4 miliar dolar AS. Hal ini didorong dengan defisit transaksi berjalan yang kian menyempit dan surplus transaksi modal dan finansial yang cukup tinggi. Defisit neraca transaksi berjalan tercatat sebesar USD7.0 miliar atau 2.60% PDB. Nilai ini lebih rendah dibandingkan defisit pada triwulan IV 2018 sebesar USD9.2 miliar atau 3.59 % PDB. Disamping itu, Surplus transaksi modal dan tercatat sebesar USD10.1 miliar atau 3.72% PDB. finansial
transaksi berjalan Membaiknya neraca pada I 2019 sejalan dengan triwulan penurunan impor baik migas dan non migas. Secara umum, perbaikan defisit transaksi oleh peningkatan kinerja neraca perdagangan barang yang mampu mencatatkan surplus USD1.1 miliar. Hal ini sejalan dengan surplus neraca dengan peningkatan perdagangan Neraca nonmigas mencatatkan Perdagangan surplus USD3,0 miliar pada triwuan I 2019, nilai ini lebih tinggi dari dari surplus USD 0,3 miliar pada triwulan sebelumnya. berjalan didorong nonmigas. Kinerja pembayaran yang baik neraca mendorong posisi pada turut OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 | Perkembangan Perekonomian Indonesia| 25 cadangan devisa pada akhir Maret 2019 meningkat dari USD120.7 miliar pada akhir triwulan IV 2018 menjadi sebesar 124,5 miliar dolar AS. Kinerja yang baik pada Triwulan I tahun 2019 dan di tengah tantangan yang cukup berat dari sisi eksternal berupa ketidakpastian arah kebijakan perdagangan negara-negara mitra dagang terkait dengan keberlanjutan konflik dagang antara AS dan Tiongkok, diharapkan neraca pembayaran Indonesia tetap menunjukkan pergerakan yang positif hingga akhir tahun. Pemerintah akan terus berupaya menguatkan sinergitas ekspor, industrialisasi melalui investasi, dan perluasan pasar potensial dan penguatan kerjasama bilateral.
26 | Perkembangan Perekonomian Indonesia | OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 Halaman ini sengaja dikosongkan
PAGE \* MERGEFORMAT 26 | Tantangan dan Peluang Perekonomian Indonesia | OUTLOOK Photo by Julius Silver on Pexels
28 | Tantangan dan Peluang Perekonomian Indonesia | OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 Internal Tantangan perekonomian yang dihadapi tahun 2019 diperkirakan Indonesia di masih cukup besar. Namun demikian, dari setiap tantangan tentunya akan muncul peluang yang dapat dimanfaatkan untuk Indonesia perekonomian membawa menjadi lebih baik lagi. Dari sisi internal, terdapat beberapa tantangan yang akan dihadapi Indonesia, antara lain: 1. Defisit Transaksi Berjalan Indonesia Defisit kembali melebar. Pada kuartal IV 2018, defisit mencapai US$9,1 miliar atau 3,57% ini meningkat terhadap PDB. Nilai dibandingkan kuartal sebelumnya yang mengalami defisit sebesar 8,6 miliar dollar AS PDB. 3,28% transaksi berjalan Peningkatan defisit dipengaruhi oleh menurunnya kinerja perdagangan pada perdagangan barang nonmigas. Hal ini disebabkan oleh tingginya impor yang diikuti permintaan domestik. Di sisi lain, perbaikan kinerja neraca jasa mendorong perbaikan defisit melalui kenaikan surplus jasa perjalanan. transaksi berjalan atau terhadap khususnya dengan kuatnya Terkait defisit transaksi berjalan, Menko Perekonomian, Nasution, menjelaskan bahwa masalah defisit transaksi berjalan bukan berarti menjadi penyakit begitu muncul. Namun, masalah ini muncul jika tidak ada penutupnya, yaitu neraca modal dan finansial. Penyebab Indonesia defisit adalah normalisasi The Fed sejak awal tahun 2018 yang mendorong aliran dana yang mana Indonesia keluar dari seharusnya menjadi penutup defisit. Darmin transaksi berjalan di Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani, defisit neraca transaksi berjalan terjadi akibat permintaan barang-barang impor yang meningkat sebagai konsekuensi pertumbuhan ekonomi. Melebarnya defisit pada berjalan menunjukkan kebutuhan valuta asing jasa (valas) untuk semakin tidak bisa diimbangi oleh pasokan valas dari ekspornya. Kondisi ini membuat Indonesia menjadi semakin bergantung termasuk yang pada sifatnya jangka pendek untuk menambah pasokan valas. Akibatnya, hal ini membuat kurs Rupiah menjadi lebih rentan. neraca transaksi impor barang dan investasi asing Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah terus melakukan berbagai upaya, antara serta lain mendorong mendorong kebijakan pengurangan impor. Selain itu, dalam menekan defisit neraca modal, pemerintah merelaksasi DNI yang diharapkan mengurangi pembatasan investasi dari luar negeri sehingga dapat meningkatkan daya saing. Pada tahun 2019, Bank Indonesia memproyeksikan defisit transaksi berjalan berada di angka 2,5% dari PDB. Nilai ini lebih rendah transaksi berjalan dibandingkan defisit tahun lalu yang sebesar 2,98% dari PDB. pariwisata 2. Tingginya Impor Tingginya tantangan impor menjadi tersendiri yang dihadapi oleh pemerintah. Impor terus meningkat seiring peningkatan kebutuhan bahan baku produksi serta permintaan domestik terhadap barang jadi. Pemerintah memperkirakan pertumbuhan impor tahun 2019 sebesar 7,1%, lebih rendah dari proyeksi tahun lalu sebesar 13,4%. Meskipun pertumbuhan impor diperkirakan menurun, namun angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekspor yang diperkirakan sebesar 6,3%. Pada Outlook Perekonomian Indonesia 2019, Menteri Hartanto, Perindustrian, menyampaikan Indonesia memerlukan teknologi dari negara lain acara Seminar Airlangga bahwa
OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 | Tantangan dan Peluang Perekonomian Indonesia| 29 karena Indonesia bukan negara inventor sementara teknologi perkembangan berjalan sangat cepat. Sebagai contoh, impor network dan device Indonesia masih tergantung yang mendominasi pasar dunia. Tantangan lain yang perlu diantisipasi adalah dampak dari terhadap tingginya industri nasional. Sebagai contoh, dengan adanya penurunan tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area, menjadikan besarnya biaya produksi dan bea masuk hampir sama, sehingga produsen TV dalam negeri kalah bersaing dengan TV impor dari Tiongkok. pada Tiongkok impor barang jadi Untuk mengatasi isu potensi impor ilegal, Kementerian melalui pemerintah Keuangan melakukan program penertiban importir berisiko tinggi. Program ini perlu dilakukan dengan koordinasi yang baik tidak menyebabkan kekosongan agar pasokan di pasar. Tantangan yang dihadapi di sini adalah bagaimana langkah untuk menjaga merumuskan keseimbangan agar tidak terjadi excess atau yang berdampak pada konsumen, sementara tetap mendorong agar importir mengimpor melalui jalan legal. shortage bahan baku yang rendah. Laporan World Economic (WEF) yang berjudul Global Forum Competitiveness Index 2018 mencatat Indonesia menempati peringkat ke-45 dari 140 negara, naik dua peringkat dari tahun sebelumnya. negara-negara Untuk ASEAN, peringkat Indonesia masih kalah dibandingkan Singapura, Malaysia, dan Thailand. Berdasarkan paparan yang disampaikan dalam Seminar Outlook Perekonomian 2019 lalu, terdapat berbagai hal yang dapat membentuk daya saing itu sendiri, seperti produktivitas, nilai tambah, serta logistik. Dari sisi produktivitas, hal yang perlu dibenahi adalah kualitas sumber daya manusia, di mana faktanya sebagian besar pekerja di Indonesia memiliki pendidikan yang rendah. Dari sisi nilai tambah, hal yang perlu dibenahi adalah pemanfaatan teknologi serta inovasi, di mana sebagian besar perusahaan di Indonesia baru melakukan ekspor manufaktur pada tingkat processing atau co-manufacturing product. Dari sisi logistik, hal yang perlu dibenahi adalah biaya logistik nasional yang lebih tinggi logistik internasional. dibandingkan biaya Selain itu, untuk menghadapi masalah tingginya telah menyiapkan kebijakan. berbagai Pemerintah memberlakukan pembatasan impor melalui kenaikan PPh impor bagi 1.147 pos tarif yang diharapkan dapat impor dari sisi nonmigas. menekan memberlakukan Pemerintah berupa kebijakan Mandatori B20 implementasi biodiesel sebesar 20% yang diharapkan dapat menekan impor dari sisi migas. impor, pemerintah juga pencampuran Bidang Menteri Nasution, Perekonomian, menyebutkan terdapat berbagai masalah dan Indonesia dalam meningkatkan daya saing global yang dibedakan menjadi jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, permasalahan yang dihadapi adalah pertumbuhan ekspor impor yang tidak seimbang. Saat ini pertumbuhan laju impor lebih cepat dibandingkan laju ekspor. panjang, Sedangkan permasalahan yang dihadapi adalah pemenuhan infrastruktur, peningkatan investasi, serta peningkatan kualitas SDM. Koordinator Darmin tantangan di tantangan dalam jangka 3. Peningkatan Daya Saing Permasalahan Indonesia sejak lama salah satunya adalah daya saing industri Untuk menghadapi permasalahan jangka telah menyiapkan pendek, pemerintah
30 | Tantangan dan Peluang Perekonomian Indonesia | OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 berbagai kebijakan yang berfokus pada Kebijakan pengurangan tentunya pengurangan tidak merupakan menganggu kegiatan produksi domestik. Adapun untuk menghadapi permasalahan jangka panjang, pemerintah sudah dan infrastruktur. akan Selain telah juga itu, menyiapkan fasilitas perpajakan, perbaikan prosedur perizinan, serta pengembangan kualitas manusia melalui program vokasi. impor. impor di sini kebijakan yang terus membangun pemerintah peningkatan 4. Industri 4.0 Saat ini Indonesia tengah menghadapi era Industri 4.0 yang merupakan tren di dunia industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Tren ini mengubah berbagai bidang kehidupan manusia termasuk perekonomian. Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, menyebutkan terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam era Industri 4,0. Pertama, industri hulu (upstream) dan antara (midstream) kurang berkembang, yang ditandai oleh bahan baku dan komponen kunci yang sangat impor. Kedua, belum tergantung oleh yang optimalnya komprehensif, serta belum optimalnya perkembangan dan penggunaan kawasan industri. Ketiga, tren sustainability global yang mewajibkan produk dan produksi yang ramah lingkungan. Keempat, industri kecil dan menengah yang masih tertinggal. Kelima, infrastruktur digital yang belum memadai dan platform digital yang belum optimal. Keenam, pendanaan domestik terbatas. Ketujuh, dan tenaga kerja yang tidak terlatih. Kedelapan, inovasi. belum Kesembilan, pusat penelitian dan pengembangan, serta belum adanya terkait industri. Terakhir, persoalan teknologi zona industri teknologi yang adanya pusat-pusat belum adanya insentif fiskal peraturan dan kebijakan yang masih tumpang tindih. Di sisi lain, peluang bagi dunia usaha di era Industri 4,0 adalah kemunculan era digital. Pelaku usaha dalam negeri dapat memanfaatkan momentum ini sebagai peluang bagi perkembangan bisnisnya. Adanya platform perdagangan digital atau e-commerce turut membantu pemasaran produk-produk pelaku usaha dalam negeri, baik pengusaha besar maupun UMKM. Selain itu, adanya transportasi online juga mampu memberikan manfaat bagi pelaku usaha dengan memudahkan proses distribusi produk hingga ke level daerah. 5. Ketenagakerjaan Saat ini, jarak antara produktivitas dan labor cost semakin melebar. Labor cost perusahaan di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan, sementara tidak diikuti dengan peningkatan produktivitas. Dengan demikian, permasalahan kualitas pendidikan Indonesia harus menjadi perhatian bagi pembangunan nasional. tenaga kerja Selain setiap menjadi tahunnya semakin bertambah, tetapi tidak diikuti dengan yang lapangan pembukaan mencukupi. itu, penyerapan isu penting pencari karena kerja kerja bidang Lembaga Institute ketenagakerjaan, lima Indonesia, mencatat permasalahan di Indonesia. Kelima permasalahan tersebut adalah pemutusan hubungan kerja (PHK) otomatisasi, akibat isu BPJS, tenaga kerja, informalisasi tingginya kecelakaan dan keselamatan kerja (K3), dan outsourcing. swadaya Labor terdapat ketenagakerjaan digitalisasi dan Labor Institute Indonesia mencatat kurang lebih 100 kehilangan ribu pekerja pekerjaannya di tahun 2018 dikarenakan
OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 | Tantangan dan Peluang Perekonomian Indonesia| 31 digitalisasi perekonomian, dan diprediksi di tahun 2019 PHK akan semakin masif terjadi. Sebagai akibat terjadinya PHK tersebut, timbul informalisasi tenaga kerja dengan menjamurnya Pekerja Kaki Lima (PKL) atau pekerja mandiri yang dapat berdampak terhadap permasalahan sosial. juga Selain menimbulkan permasalahan penarikan dana Jaminan Hari Tua (JHT) secara masif di BPJS Ketenagakerjaan yang dapat menyebabkan kekacauan pendataan. Permasalahan K3 yang masih cukup tinggi terjadi di tahun 2018 juga akan terjadi di 2019 dikarenakan perhatian perusahaan terhadap K3 rendah. Kemudian, permasalahan outsourcing terkait masih memerlukan perhatian minimnya perlindungan bagi tenaga kerja outsourcing. itu, terjadinya PHK yang masih Eksternal internal, terdapat beberapa Selain tantangan yang akan dihadapi Indonesia dari sisi eksternal. Sama halnya seperti isu internal, isu eksternal juga merupakan isu- isu lanjutan yang bermunculan sejak tahun 2018. Isu eksternal tersebut antara lain: isu Rupiah telah terdepresiasi lebih dari 10%. Pengetatan kebijakan merupakan respon terhadap dan mencerminkan fokus pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi. Meskipun bergejolak, pasar ketahanan secara ekonomi makro keseluruhan telah dipertahankan. kondisi eksternal keuangan global BI Di tahun akan The memperkirakan mempertahankan FFR. Selain itu, respons kebijakan moneter global diperkirakan tidak seketat perkiraan awal. Namun risiko ketidakpastian pasar demikian, keuangan global tetap perlu diwaspadai. 2019 dan 2020, Fed Gubernur BI, Perry Warjiyo, menyatakan terdapat tiga tantangan bagi Indonesia agar lolos dari dampak negatif perubahan kebijakan AS. Pertama, menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan. Salah satu indikator ekonomi yang harus dipastikan stabil adalah defisit transaksi berjalan. Kedua, menerapkan kebijakan moneter yang bersifat pre-emptive, front loading, Terakhir, dan ahead memperkuat pembentuk Indonesia, yaitu pertumbuhan ekonomi konsumsi rumah tangga, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor. the komponen curve. 1. Pelonggaran Kebijakan Moneter AS Sepanjang tahun 2018, AS melakukan pengetatan kebijakan moneter melalui kenaikan suku bunga acuannya yaitu FFR. Terhitung sejak bulan Maret hingga Desember 2018, Bank Sentral AS (The telah menaikkan suku bunga Fed) acuannya (FFR) sebanyak empat kali dengan total kenaikan sebesar 100 basis dari 1,5% menjadi 2,5%. Pengetatan tersebut berdampak pada perekonomian negara- negara berkembang. Di Indonesia, hal tersebut berdampak kuat terhadap nilai tukar Rupiah. Sejak awal tahun 2018, kebijakan AS 2. Ketegangan Hubungan Perdagangan AS dan Tiongkok Tensi hubungan perdagangan antara AS dan Tiongkok terjadi sejak awal tahun 2018 pengetatan ketika ekonominya melalui peningkatan bea masuk pada beberapa komoditas ekspor Tiongkok. Hal ini berimplikasi pada kinerja ekspor Tiongkok sebagai salah satu importir utama AS. Sebagai respon dari kebijakan yang diterapkan AS tersebut, memberlakukan Tiongkok peningkatan bea masuk pada sejumlah produk AS. AS melakukan turut
32 | Tantangan dan Peluang Perekonomian Indonesia | OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 Di tataran global, dampak eskalasi tensi dalam hubungan dagang AS dengan sejumlah mitra dagang terutama Tiongkok akan semakin terasa di sektor riil. Bagi Indonesia, terdapat peluang maupun tantangan dalam menghadapi fenomena perang dagang ini. Pertama, peluang hadir dari adanya kemungkinan capital outflow dari AS maupun Tiongkok akibat adanya pertimbangan untuk mengalihkan modal ke negara berkembang yang potensial. Namun, tantangannya adalah Indonesia harus bersaing dengan negara-negara seperti Malaysia, Thailand, lainnya Vietnam, dan India. Strategi pemerintah untuk menarik tertuang dalam Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) ke- 16. investor asing Kedua, untuk meningkatkan ekspor ke AS maupun Tiongkok. Dengan adanya perang dagang, tentunya pasokan produk akan berkurang dari masing-masing negara tersebut. Hal ini dapat menjadi peluang ekspor bagi Indonesia. Namun yang dihadapi adalah kualitas dan harga produk yang dapat bersaing dengan negara lain. Di sisi lain, terdapat resiko lonjakan impor karena pasar pengalihan khususnya dari AS dan Tiongkok. peluang juga hadir tantangan adanya Ketiga, peluang muncul melalui trade diversion akibat adanya kenaikan tarif di tarif AS maupun Tiongkok. Kenaikan tersebut membuat dapat mencari produk serupa dari negara lain yang memiliki tarif lebih rendah, seperti negara-negara telah memiliki yang perjanjian perdagangan dengan Indonesia. Indonesia 3. Isu Brexit di Uni Eropa Isu keluarnya Inggris dari Uni Eropa, yang terkenal dengan sebutan Brexit (British Exit), terjadi sejak tahun 2016 lalu. Isu ini ini yang terus bergulir sampai saat ketidakpastian menyebabkan perekonomian Uni Eropa. Ketidakpastian ini perlambatan perekonomian Inggris yang tentunya akan berdampak pula terhadap perekonomian secara Inggris global mengingat merupakan ekonomi terbesar kelima di dunia. Hal ini secara tidak langsung juga berpengaruh perekonomian terhadap domestik. berdampak pada Permasalahan terkait isu Brexit terhadap Indonesia berpengaruh perekonomian melalui beberapa transmisi. Pengaruh langsung melalui transmisi perdagangan pada dasarnya tidak terlalu signifikan, mengingat Inggris hanya menyerap sekitar 0,8% dari total ekspor Indonesia dan sekitar 0,6% dari total impor Indonesia. Namun, Indonesia perlu mewaspadai risiko ketidakpastian perekonomian Uni Eropa. Uni Eropa sendiri merupakan pasar terbesar keempat bagi ekspor maupun impor Indonesia. Tantangan lainnya yang dihadapi adalah penghentian stimulus European Central Bank (ECB) yang akan mengurangi program stimulusnya dan dapat berimbas negatif pada pergerakan mata uang Asia, termasuk Rupiah. 4. Kebijakan Proteksionisme Terjadinya hubungan ketegangan perdagangan antara AS dan Tiongkok serta isu Brexit di Uni Eropa membuat munculnya terhadap ketidakpastian perekonomian global. Hal ini berakibat pada kebijakan proteksionisme oleh negara-negara di Padahal menurut Menteri dunia. Perdagangan, Lukita, kebijakan proteksionisme melalui kenaikan tarif sebenarnya akan merugikan negara itu sendiri karena dapat meningkatkan inflasi dan merugikan konsumen. meningkatnya Enggartiasto Perubahan pola kebijakan ekonomi dunia menjadi proteksionisme tentunya menjadi
OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 | Tantangan dan Peluang Perekonomian Indonesia| 33 tantangan terbesar bagi Indonesia untuk tahun meningkatkan kinerja ekspor di 2019. Bukan tarif, saja berbentuk proteksionisme juga dapat diberlakukan dalam bentuk hambatan non-tarif seperti standar-standar bagi komoditas tertentu. Hambatan non-tarif ini banyak diterapkan oleh negara-negara maju yang memiliki terhadap standarisasi komoditasnya. perluasan proteksionisme dari negara-negara dunia perlu dicermati khususnya bagi negara tujuan ekspor utama Indonesia. Tantangan isu kebijakan proteksionisme ini dapat direspon melalui negosiasi perdagangan. Oleh karena itu, relasi ekonomi baik dalam bentuk regional bilateral maupun instrumen diplomasi yang merupakan diperlukan untuk terus menjaga stabilitas perdagangan Indonesia. lebih tinggi Potensi 5. Harga Komoditas Perubahan harga komoditas dunia menjadi tantangan tersendiri bagi perekonomian Indonesia. Harga dapat mempengaruhi perdagangan kinerja domestik yang selanjutnya mempengaruhi neraca perdagangan Indonesia. IMF, Bank Dunia, maupun EIA memprediksi harga komoditas dunia akan memperlihatkan tren menurun seiring kecenderungan dengan melambatnya pertumbuhan volume perdagangan dunia. Penurunan tercermin dari harga komoditas penurunan IHKEI hingga triwulan I 2019. komoditas ini yang berdampak pada produksi minyak dunia. Untuk ke depannya, harga minyak diperkirakan masih akan melanjutkan tren yang volatile. Hingga April 2019, rata-rata nilai ICP masih berada di bawah angka yang ditetapkan dalam UU APBN 2019 yaitu sebesar US$70 per barel. Hal ini menjadi tantangan tersendiri mengingat realisasi PNBP migas tahun 2018 yang lebih targetnya didukung oleh tingginya harga minyak dunia. tinggi dibandingkan Dari sisi nonmigas, Harga Batubara Acuan (HBA) menurun sejak akhir tahun 2018 yang dipengaruhi oleh pengetatan kebijakan impor batubara di Tiongkok. Komoditas minyak kelapa sawit (CPO) juga mengalami penurunan harga sejak awal tahun 2019 yang dipengaruhi oleh peningkatan produksi dari negara- negara penghasil CPO serta adanya pembatasan penggunaan CPO yang berpotensi mengurangi permintaan global. Demikian pula komoditas kopi yang mengalami penurunan harga sejak awal tahun 2019. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan produksi dari negara-negara penghasil kopi serta adanya penurunan permintaan global. Selain itu, komoditas karet mengalami peningkatan harga sejak awal tahun 2019. Namun, perlu diwaspadai adanya peningkatan pasokan karet sintetis dari Tiongkok yang dapat menekan harga karet alam. diperkirakan Dari sisi migas, harga minyak dunia mengalami penurunan sejak pertengahan tahun 2018 hingga awal tahun 2019. Penurunan harga ini dipengaruhi oleh komitmen belum implementasi OPEC+ cut. Sejak Februari terjadi kenaikan harga minyak 2019, karena lain perdagangan hubungan ketegangan antara AS dan Tiongkok, serta krisis politik dan ekonomi di Venezuela, Iran, dan Libya terpenuhinya faktor geopolitik, antara
34 | Tantangan dan Peluang Perekonomian Indonesia | OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 Halaman Ini Sengaja Dikosongkan
OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 | Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan Sektoral 2019 | 19 Photo by PhotoMIX Ltd. on Pexels
36 | Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan Sektoral 2019 | OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 Indonesia ditahun 2018 Perekonomian tetap mampu mencatatkan pertumbuhan di tengah ketidakpastian kondisi global pada angka 5,17%. Tren pertumbuhan di atas 5% tersebut diproyeksikan akan tetap berlanjut, dengan proyeksi pertumbuhan sebesar 5,30% di tahun 2019. Dari angka tersebut, sektor-sektor unggulan seperti: industri konstruksi; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; serta jasa keuangan dan asuransi mencatatkan diproyeksi pertumbuhan yang signifikan pada tahun ini, sejalan dengan arah kebijakan pengolahan; akan untuk perekonomian mendorong pariwisata dan ekonomi digital. Sektor jasa pendidikan juga diproyeksi akan dan kesehatan tumbuh ke arah yang positif, seiring dengan prioritas kebijakan pemerintah untuk semakin meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selanjutnya, sektor primer seperti pertanian, kehutanan dan perikanan serta pertambangan dan penggalian diproyeksi akan mengalami perlambatan, sejalan dengan kebijakan hilirisasi yang didorong oleh pemerintah. Dampak dari kebijakan tersebut akan tercermin dalam pertumbuhan sektor- sektor sekunder terkait di dari tahun ke tahun. pemerintah industri, Tabel 4. Pertumbuhan Perekonomian Indonesia (dalam persen)1 No. PDB Lapangan Usaha (Seri 2010) 2018 2019p % thdp PDBp 1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 3,91 3,88 12,36 2 Pertambangan dan Penggalian 2,16 1,81 7,38 3 Industri Pengolahan 4,27 4,77 20,93 4 5 6 7 8 Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan 5,47 5,46 6,09 4,97 7,01 6,04 5,93 6,82 5,47 8,18 1,03 0,08 10,20 13,23 4,29 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 5,66 6,25 3,05 10 Informasi dan Komunikasi 7,04 9,32 5,39 11 Jasa Keuangan dan Asuransi 4,17 6,43 4,03 12 Real Estate 3,58 3,97 2,84 13 14 15 Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan 8,64 7,02 5,36 8,48 5,85 6,17 1,85 3,37 3,10 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 7,13 7,68 1,15 17 Jasa lainnya 8,99 8,91 1,84 Produk Domestik Bruto Agregat 5,17 5,30 100 1 Data untuk penghitungan proyeksi ini diperoleh dari CEIC BPS dan Bank Indonesia
OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 | Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan Sektoral 2019 | 37 PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN Grafik 20. Perkembangan Distribusi PDB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%) dan Sektor perikanan terdiri dari tiga subsektor, yaitu 1) subsektor pertanian, peternakan, dan jasa pertanian, 2) subsektor kehutanan dan penebangan kayu, dan 3) subsektor perikanan. Pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan selama lima tahun terakhir bergerak cukup stabil di kisaran 22). Pertumbuhan sektor ini sempat mengalami penurunan dari 4,24% di tahun 2014 hingga mencapai 3,37% di tahun 2016. Selanjutnya pertumbuhan ini mengalami peningkatan hingga mencapai 3,91% di tahun 2018. Di tahun 2019, pertumbuhan sektor ini diproyeksi akan mengalami sedikit penurunan menjadi 3,88%. pertanian, kehutanan, 3-4% (lihat Grafik sektor Grafik 19. Pertumbuhan PDB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%) 4,50 13,60 13,40 13,20 13,00 12,80 12,60 12,40 12,20 12,00 11,80 11,60 13,34 13,49 13,48 13,15 12,81 12,36 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Sumber: BPS, Kemenko Perekonomian, 2019 Pergerakan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan selama lima tahun terakhir didukung oleh pertanian, subsektor jasa pertanian yang peternakan, dan memiliki kontribusi terbesar dengan rata- rata sebesar 75% terhadap sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pertumbuhan sempat subsektor mengalami penurunan dari 3,85% di tahun 2014 menjadi 3% di tahun 2015. Peningkatan pertumbuhan subsektor ini kemudian terjadi di tahun-tahun berikutnya hingga mencapai 3,68% di tahun 2018. ini 4,00 4,24 3,50 3,75 3,87 3,91 3,88 3,00 3,37 2,50 2014 2015 2016 2017 2018 2019 BPS, Kemenko Perekonomian, 2019 Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDB selalu berada pada terbesar dengan kisaran nilai 12-13% (lihat Grafik 23). Kontribusi sektor ini mengalami peningkatan dari 13,34% di tahun 2014 menjadi 13,49% di tahun 2015. Namun, sektor ini mengalami penurunan di tahun- tahun berikutnya hingga mencapai 12,81% di tahun 2018. Di tahun 2019, kontribusi ini diproyeksi akan mengalami sektor penurunan kembali menjadi 12,36%. tiga sektor kontributor Subsektor pertanian, peternakan, dan jasa pertanian meliputi kegiatan ekonomi yang menghasilkan komoditas serta kegiatan jasa yang berkaitan dengan pertanian. Subsektor ini terbagi menjadi tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, serta jasa pertanian dan perburuan. Kelompok tanaman perkebunan memiliki kontribusi tertinggi pada subsektor ini yaitu rata-rata sebesar 34,7%, diikuti oleh kelompok tanaman pangan dengan kontribusi rata- rata sebesar 32,9%, kelompok peternakan dengan kontribusi rata-rata sebesar 15,7%, kelompok tanaman hortikultura dengan kontribusi rata-rata sebesar 14,8%, serta kelompok jasa pertanian dan perburuan dengan kontribusi rata-rata sebesar 1,9%. seluruh
38 | Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan Sektoral 2019 | OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 subsektor Subsektor perikanan yang meliputi seluruh kegiatan penangkapan, pembenihan, dan budidaya segala jenis ikan dan biota air lainnya serta kegiatan jasa penunjang yang berkaitan dengan perikanan. Subsektor ini memiliki kontribusi terbesar kedua yaitu rata-rata sebesar 20% terhadap sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pertumbuhan subsektor ini memiliki nilai yang cukup tren yang dinamis dan menunjukkan menurun. Pada tahun 2014 pertumbuhan subsektor ini sebesar 7,35% dan bergerak di tahun-tahun berikutnya hingga mencapai pertumbuhan sebesar 5,2% di tahun 2018. kedua adalah 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 2,00 Grafik 21. Pertumbuhan PDB Subsektor Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%) 2014 2015 2016 2017 2018 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian Kehutanan dan Penebangan Kayu Perikanan Subsektor subsektor kehutanan dan penebangan kayu yang meliputi seluruh kegiatan penebangan dan pengambilan hasil hutan serta kegiatan jasa penunjang yang berkaitan dengan ini memiliki kehutanan. Subsektor kontribusi terendah yaitu rata-rata sebesar 5% terhadap sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pertumbuhan subsektor ini memiliki nilai yang cukup dinamis dan menunjukkan tren yang meningkat. Pada tahun 2014 pertumbuhan subsektor ini sebesar 0,58% dan bergerak di tahun- tahun hingga mencapai pertumbuhan sebesar 2,76% di tahun 2018. ketiga adalah berikutnya Grafik 22. Perkembangan Distribusi PDB Subsektor Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (persen) 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2014 2015 2016 2017 Perikanan Kehutanan dan Penebangan Kayu 2018 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian Sumber: BPS, 2019 Pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada tahun 2019 diproyeksi sebesar 3,88% dengan kontribusi sektor terhadap PDB diproyeksi sebesar 12,36%. Angka tersebut menempatkan sektor ini pada posisi kontributor tertinggi ketiga setelah sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan besar dan eceran. Pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di tahun 2019 yang sedikit menurun apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain cuaca dan harga komoditas dunia. Sektor dan perikanan memang erat berkaitan dengan cuaca mengingat cuaca berpengaruh terhadap musim tanam. Pada akhir tahun 2018, BMKG telah memberikan informasi terkait potensi terjadinya anomali cuaca berupa El Nino di tahun 2019. El Nino akan berdampak signifikan pada produksi pangan seperti yang telah terjadi pada tahun 2015 lalu. Meskipun BMKG menyatakan bahwa El Nino tahun 2019 tidak separah tahun 2015 lalu, Kemenko Perekonomian akan tetap melakukan antisipasi terhadap fenomena ini. pertanian, kehutanan,
OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 | Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan Sektoral 2019 | 39 yang mempengaruhi Faktor ini adalah harga pertumbuhan sektor yang mengalami komoditas penurunan. Bank Dunia mencatat harga minyak kelapa sawit menurun dari US$ 602/juta ton di Februari 2019 menjadi US$ 588/juta ton di April 2019. Selain itu, indeks harga komoditas pertanian termasuk komoditas pangan dan bahan mentah juga mengalami penurunan sebesar 2,4% terhitung Februari-April 2019. lain dunia Dalam rangka mendorong pertumbuhan dan sektor perikanan, Kemenko Perekonmian telah mengeluarkan berbagai kebijakan. Terkait lahan pertanian, luas isu penurunan pemerintah tengah melakukan perluasan areal tanam melalui program SERASI (Selamatkan Rawa, Sejahterakan Petani). Program ini dilakukan melalui optimalisasi lahan rawa dan lahan kering. Optimalisasi lahan rawa ditargetkan sebesar 500.000 hektar terutama di Provinsi Kalimantan Selatan. Selatan dan Sedangkan optimalisasi lahan kering dengan budidaya tumpangsari ditargetkan itu, sebesar 1,05 Kemenko Perekonomian juga melakukan pengembangan model klaster bisnis padi pada tahun 2019 yang ditargetkan akan diimplementasikan di Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Karanganyar. pertanian, kehutanan, Sumatera juta hektar. Selain Dari sisi produksi, Kemenko Perekonomian dan Kementerian Pertanian menargetkan peningkatan produksi pada sejumlah Indonesia di tahun komoditas pangan 2019. Komoditas lain produksi padi ditargetkan mencapai 84 juta tahun ton, meningkat sebelumnya sebesar 80 juta ton. Produksi jagung ditargetkan mencapai 33 juta ton, meningkat dari target tahun sebelumnya sebesar 30 juta ton. Produksi kedelai ditargetkan mencapai 2,8 ton, meningkat dari target tahun sebelumnya tersebut antara dari target juta ton. Produksi karet sebesar 2,2 ditargetkan mencapai 3,81 ton, meningkat dari target tahun sebelumnya ton. Produksi sapi sebesar 3,68 ditargetkan mencapai 0,75 ton, meningkat dari target tahun sebelumnya sebesar 0,69 juta ton. juta juta juta juta Dari sisi subsidi, di tahun 2019 pemerintah meningkatkan belanja subsidi pupuk untuk petani menjadi sebesar Rp 29,9 triliun dari Rp 28,5 tahun sebelumnya. Bantuan pemerintah lainnya adalah dalam bentuk KUR. Target penyaluran KUR sektor pertanian dan peternakan pada tahun 2019 sebesar Rp 28 triliun, yaitu 20% dari total penyaluran KUR tahun ini sebesar Rp 140 triliun. Target KUR sektor pertanian dan peternakan ini meningkat dari realisasi tahun sebelumnya yang sebesar Rp 25,3 triliun. triliun di tahun Dari Kemenko Perekonomian menargetkan rehabilitasi jaringan irigasi untuk mendukung produksi pertanian. Rehabilitasi ditujukan untuk irigasi tersier seluas 67.037 hektar, irigasi perpompaan sebanyak 467 unit, irigasi unit, perpipaan pembangunan embung/dam parit/long storage sebanyak 400 unit, dan cetak sawah seluas 6.000 hektar. Selain itu, kebijakan terkait perhutanan dilakukan melalui Reforma Agraria. Reforma Agraria terdiri dari tiga bagian, yaitu TORA dengan target seluas 9 juta hektar, Perhutanan Sosial dengan target seluas 12,7 hektar, dan Moratorium Sawit. sisi infrastruktur, sebanyak 138 Program yaitu peremajaan komoditas perkebunan. Untuk peremajaan kelapa sawit melalui PSR, Kemenko Perekonomian menargetkan peremajaan dilakukan seluas 200.000 hektar. Total realisasi peremajaan kelapa sawit hingga tahun 2018 adalah seluas 48.634 hektar dengan rincian 14.792 hektar pada tahun 2017 dan 33.842 hektar pendorong lainnya
40 | Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan Sektoral 2019 | OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 pada tahun 2018. Selain kelapa sawit, Kemenko juga menargetkan peremajaan pohon karet seluas 50.000 hektar per tahun yang dimulai tahun 2019. Perekonomian termasuk sawit melakukan kajian ulang terhadap kerja sama bilateral Indonesia dengan UE dan serta negara-negara menempuh proses litigasi melalui forum WTO. tetap dilanjutkan, anggotanya Mengingat strategisnya posisi komoditas perkebunan seperti kelapa sawit dan karet dalam perekonomian Indonesia, Kemenko Perekonomian beserta K/L terkait telah melakukan upaya diplomasi ekonomi untuk memperkuat sisi permintaan di subsektor ini. Terkait dengan komoditas karet, menjelang akhir tahun 2018 Pemerintah telah membuat kesepakatan Indonesia dengan Pemerintah Thailand dan Malaysia sebagai tiga negara produsen karet alam utama dunia untuk menjaga kestabilan harga di pasar dunia. Pemerintah telah Indonesia melakukan upaya diplomasi dengan UE terkait isu implementasi RED II yang akan berdampak pada ekspor kelapa sawit Indonesia ke kawasan tersebut. Upaya diplomasi terakhir yang dilakukan dalam kunjungan ke Brussel, Belgia, pada pertengahan April 2019 sebagai tindak lanjut dari keberatan bersama yang telah disampaikan oleh Presiden Indonesia dan Perdana Menteri Malaysia beserta Ketua telah DPR RI. Kunjungan menghasilkan beberapa lanjut, yaitu: (1) agenda diskusi lanjutan antara Pemerintah Indonesia dengan parlemen UE yang baru akan terbentuk setelah 2019, bulan Mei Pemilu (2) forum pembentukan komunikasi industri kepentingan antarpemangku kelapa sawit di UE dengan misi utama kampanye positif kelapa sawit di kawasan tersebut, serta (3) diperolehnya dukungan dari pelaku usaha di UE terkait upaya Pemerintah Indonesia dalam menanggapi kebijakan diskriminatif RED II. Selain itu, telah Indonesia Pemerintah menyampaikan yang akan dilakukan jika diskriminasi kelapa juga tersebut tindak di juga langkah-langkah Berdasarkan rilis BPS, sepanjang triwulan I tahun 2019 sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tumbuh positif sebesar 1,81%. Hal ini didukung oleh pengendalian organisme tanaman pengganggu hortikultura dan penanganan pasca panen yang baik, serta peningkatan produksi dan permintaan unggas, ikan tangkap dan budidaya. Namun, terdapat pergeseran masa panen dan tanam padi dari triwulan I menjadi triwulan II yang menyebabkan angka pertumbuhan masih berada di bawah angka proyeksi tahun 2019. Pemerintah optimis dapat mengoptimalkan terkait sektor kinerja serta kebijakan pertanian, kehutanan, dan perikanan di triwulan selanjutnya untuk mencapai nilai yang tahun pertumbuhan diproyeksikan sebesar 3,88%. 2019 PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN Sektor pertambangan dan penggalian terbagi atas 1) subsektor pertambangan migas dan panas bumi, 2) subsektor pertambangan batubara dan lignit, 3) subsektor pertambangan bijih logam, dan 4) pertambangan dan penggalian lainnya. Secara umum, pergerakan dari subsektor pertambangan migas dan panas bumi masih menjadi faktor utama penggerak sektor ini, karena subsektor ini memiliki proporsi terbesar terhadap PDB sektor pertambangan dan penggalian. Namun di sisi lain, subsektor pertambangan batubara dan lignit mengalami tren penguatan yang akan mampu mengikuti diprediksi besarnya subsektor pertambangan migas dan panas bumi. Dalam empat tahun terakhir telah terjadi subsektor dominasi pergeseran kontribusi
OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 | Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan Sektoral 2019 | 41 pertambangan migas dan panas bumi sebagai bila dibandingkan subsektor pertambangan batubara dan lignit, yaitu 49:25 di tahun 2014 menjadi 38:33 di tahun 2018. Kedua subsektor ini mengalami penurunan kontribusi terhadap PDB sektor pertambangan dan penggalian periode tahun 2014-2016. Namun demikian, kontribusi pertambangan batubara dan lignit mampu tumbuh kembali melebihi pertumbuhan sebelum terjadinya resesi pasar komoditas dunia. Berbeda halnya dengan subsektor pertambangan migas dan panas bumi yang tidak berhasil tumbuh kembali pada posisi pertumbuhan yang sama seperti di awal tahun 2014, hal posisi ini menyebabkan dominasi dalam sektor pertambangan dan penggalian. Sementara itu, dinamika sektor pertambangan dan penggalian yang dipengaruhi oleh subsektor pertambangan migas dan panas bumi, subsektor batubara dan lignit, subsektor pertambangan bijih logam, serta subsektor pertambangan dan penggalian lainnya yang menunjukkan tren kontribusi yang stabil terhadap PDB dengan kecenderungan nilai naik secara moderat dalam empat tahun terakhir. subsektor terbesar, dengan subsektor penurunan subsektor pertambangan dan penggalian lainnya memberikan kontribusi sebesar 1,52% atau senilai Rp158 triliun ditahun 2018. Pada tahun 2019, sektor pertambangan dan penggalian diproyeksi tumbuh sebesar 1,81% dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 7,38%. Pertumbuhan di tahun 2019 diperkirakan lebih rendah daripada faktor eksternal dan karena adanya internal. Dari sisi eksternal, masih terdapat volatilitas harga komoditas energi dan harga logam yang secara umum diprediksi bergerak stabil di tahun 2019. Sementara itu dari sisi domestik, pertumbuhan akan dipengaruhi oleh faktor produksi, dengan adanya prediksi kenaikan lifting gas serta penurunan lifting minyak bumi dan produksi batubara. Grafik 23. Perkembangan Distribusi PDB Sektor Pertambangan Dan Penggalian (%) Pertambangan dan Penggalian Lainnya Pertambangan Bijih Logam Pertambangan Batubara dan Lignit Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi Di tahun 2018, sektor pertambangan dan penggalian memberikan kontribusi sebesar 8,08% terhadap PDB dengan nilai Rp796 triliun. Dari angka tersebut, subsektor migas dan panas bumi memberikan kontribusi sebesar 3,1% dengan nilai Rp298 triliun. Subsektor pertambangan batubara dan yang menjadi lignit kontributor terbesar kedua dalam sektor pertambangan penggalian menunjukkan tren positif dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 2,7% dengan nilai Rp235 triliun. Sejalan dengan penguatan harga komoditas di awal tahun 2018, subsektor pertambangan bijih logam mencatatkan kenaikan kontribusi sebesar 0,06% dari tahun 2017 menjadi 0,75% dengan nilai Rp103 triliun. Sementara itu, dan 12 10 8 6 4 2 0 2014 2015 Sumber: BPS, 2019 2016 2017 2018
42 | Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan Sektoral 2019 | OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 3 2 1 0 1 2 Grafik 24. Pertumbuhan PDB Sektor Pertambangan dan Penggalian (%) 2,16 0,43 0,95 0,66 1,81 pelemahan jika negosisasi penyelesaian konflik dagang antara Tiongkok dan AS belum mencapai kesepakatan selain juga tren penurunan pertumbuhan adanya ekonomi Tiongkok. telah memprediksi indeks harga logam akan rata-rata menurun 3,7% dari tahun latar belakang sebelumnya, dengan kemungkinan adanya pelonggaran sanksi terhadap produsen logam serta regulasi lingkungan di Tiongkok. IMF sendiri 3 4 3,42 2014 2015 2016 2017 2018 2019f Tahun Sumber: BPS, Kemenko Perekonomian, 2019 Pertumbuhan untuk komoditas minyak bumi akan terdorong oleh pergerakan harga yang stabil di level global meskipun di sisi lain akan terjadi penurunan lifting di tahun 2019. Untuk pergerakan harga di level global akan dipengaruhi oleh beberapa kondisi. Pertama, adanya kebijakan peningkatan produksi minyak sebesar 1,2 juta barrel/hari selama enam bulan terhitung sejak Januari 2019 yang telah disepakati oleh OPEC. Kedua, terdapat ekspektasi peningkatan produksi di AS sebesar satu juta barel/hari yang akan terjadi di paruh kedua 2019, yaitu setelah pipa yang baru mulai difungsikan. Secara agregat, produksi AS sendiri diperkirakan dapat mencapai 11,7 juta barrel/hari pada tahun 2019, sementara pertumbuhan produksi minyak di Kanada juga diperkirakan akan stabil. Adanya peningkatan produksi di kedua produsen tersebut diharapkan mampu menjaga pasokan dan harga minyak dunia, meredam dampak penurunan produksi minor yang terjadi karena faktor penurunan produksi di Angola dan Nigeria serta faktor ekonomi-politik terkait sanksi AS terhadap Iran dan Venezuela serta krisis yang terjadi di Libya. Proyeksi di tahun 2019 untuk komoditas logam bergerak stabil dengan prediksi Dari sisi domestik, lifting minyak bumi di tahun 2019 ditetapkan dalam APBN 2019 sebesar 775 ribu barrel/hari, mengalami penurunan sebesar 25 ribu barrel dari lifting target tahun 2018. Penurunan tersebut dilakukan mengingat adanya penurunan produksi pada kilang minyak yang masih sementara menunggu program revitalisasi lima kilang (Cilacap, Balongan, Dumai, minyak Balikpapan dan Plaju) yang ditargetkan baru akan beroperasi di tahun 2021 serta pembukaan kilang minyak Bontang dan dan Tuban yang baru mencapai tahap transaksi di tahun 2019 ini. beroperasi, Sementara lifting minyak bumi diprediksi akan mengalami penurunan, lifting gas bumi ditargetkan dalam APBN 2019 naik sebesar 50 ribu barrel setara minyak/hari dari tahun 2018 menjadi 1.250 ribu barrel setara minyak/hari. Kenaikan kecil di tahun 2019 diharapkan akan meningkat lebih signifikan di beberapa tahun mendatang dengan dioperasikannya Lapangan Abadi WK Masela dan Lapangan Unitisasi Jambaran, Tiung Biru. Produksi batubara di tahun 2019 diprediksi sebesar 400 juta ton/tahun atau turun 6 juta ton dari level produksi tahun 2018, sebagai bagian dari implementasi konservasi batubara yang merupakan mandat dari Rencana Jangka Pembangunan Menengah (RPJM) 2015-2019 dan diatur dalam Perpres No. 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). kebijakan
OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 | Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan Sektoral 2019 | 43 Sementara itu, harga batubara sendiri diekspektasikan akan menurun dari level tahun sebelumnya karena kembalinya pasokan global dan sejalan dengan stabilisasi harga minyak dan gas global. industri produksi manufaktur. Sektor pengolahan ini masih menjadi sektor dengan kontribusi terbesar terhadap total perekonomian. Di tetap mendorong optimalisasi pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian di tengah ketidakpastian global dan prospek stabilisasi harga di pasar komoditas. Dengan mempertimbangkan potensi di pasar ekspor, untuk periode tahun 2019 pemerintah mengeluarkan penerbitan izin tembaga untuk PT. ekspor konsentrat Amman Mineral Nusa Tenggara dengan volume sebesar 336.100 ton dan izin ekspor nikel sebesar 2.716.948 wet ton untuk PT Antam. Sementara untuk PT Freeport Indonesia sendiri, pemerintah memberikan Surat Perizinan Ekspor (SPE) dengan volume sebesar 198.282 wet ton. tahun 2019, pemerintah Sektor industri pengolahan tumbuh rata- rata sebesar 4,4% dalam periode 2014- periode 2017. Pertumbuhan tersebut kontraksi dipengaruhi oleh pertumbuhan industri pengilangan migas, sejalan dengan penurunan produktivitas kilang-kilang migas yang ada. dalam Grafik 25. Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Dan Proyeksi 2019 Dalam Persen (%) 4,9 4,8 4,77 4,7 4,64 4,6 4,5 4,4 4,29 4,3 4,33 Rilis BPS untuk pertumbuhan triwulan I tahun 2019 mencatatkan angka 2,32% yang didorong oleh peningkatan produksi pertambangan batubara dan lignit, seiring dengan meningkatnya permintaan dari luar negeri. Dengan adanya realisasi yang positif pada I dan adanya peningkatan produksi domestik, Kemenko Perekonomian optimis untuk mampu mencapai pertumbuhan sebesar 1,81% untuk sektor ini di tahun 2019. triwulan INDUSTRI PENGOLAHAN Sektor industri pengolahan diharapkan penggerak tetap motor menjadi perekonomian nasional, sejalan dengan upaya menumbuhkan industrialisasi dan pengembangan produk - produk prioritas berdaya saing global. Sektor-sektor lain yang terkait dengan aktivitas manufaktur seperti sektor konstruksi, transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, serta jasa keuangan juga diperkirakan tumbuh lebih baik guna mendukung kinerja 4,2 4,26 4,27 4,1 4 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 F Sumber: BPS, Kemenko Perekonomian, 2019 Di sisi lain, kinerja industri nonmigas masih tumbuh cukup baik terutama didukung oleh industri makanan-minuman, kelompok kimia, mesin, serta industri logam dasar yang merupakan industri dengan basis pasar domestik yang besar. Akan tetapi, juga perkembangan dipengaruhi oleh pelemahan ekonomi global dan harga komoditas yang tercermin dari kinerja industri berbasis komoditas seperti industri karet, kayu, furnitur dan tekstil yang tumbuh lambat sejalan dengan kinerja ekspor nasional. Pada tahun 2018, sektor pengolahan tumbuh sebesar 4,27%, menurun pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 4,29%. Hal ini disebabkan menurunnya kinerja Industri Makanan dan Minuman; Industri Kimia Farmasi dan Obat Tradisional; Industri industri nonmigas dibandingkan
44 | Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan Sektoral 2019 | OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 Logam, Komputer, Barang Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik, Industri Furnitur. Apabila melihat distribusi subsektor yang terdapat dalam PDB sektor industri pengolahan periode 2014 hingga 2018, subsektor industri pengolahan nonmigas selalu memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB sektor industri pengolahan dibandingkan dengan subsektor industri pengolahan migas. Pada tahun 2018 subsektor industri pengolahan nonmigas khususnya industri makanan dan minuman memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB sektor industri pengolahan yaitu sebesar 6,25%, kemudian diikuti oleh subsektor industri alat angkutan sebesar 1,76%. Apabila dilihat dari pertumbuhan antarsubsektor, pertumbuhan subsektor pengolahan nonmigas juga mencatat tertinggi, yaitu sebesar pertumbuhan 4,77%. Industri yang memiliki pertumbuhan tertinggi ditahun 2018 adalah industri mesin dan perlengkapan yaitu sebesar 9,49%. Selanjutnya terdapat kebijakan di bidang perizinan, yaitu regulasi kemudahan berusaha seperti Online Single Submission (OSS) untuk mempermudah investasi dan kebijakan industri berorientasi ekspor yang meliputi penyederhanaan prosedur ekspor (peniadaan laporan surveyor). Terdapat pula kebijakan di bidang pembiayaan bagi industri berbasis ekspor yaitu program National (NIA) oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank. Interest Account turut Kebijakan-kebijakan mendukung industri pengolahan adalah Making Indonesia 4.0 pada industri makanan dan minuman, industri tekstil, industri otomotif, industri elektronik, dan industri kimia serta peningkatan hilirisasi industri dan aktivitas luar Jawa, seiring dengan industri di industri Konawe percepatan kawasan (industri agro), Kuala (logam), Palu Tanjung (oleochemical), dan Teluk Bintuni (petrochemical). lain yang kinerja sektor Terdapat beberapa kebijakan prioritas telah disusun oleh Kemenko yang Perekonomian bersama K/L di bawah koordinasinya mendorong pertumbuhan sektor industri pengolahan pada tahun 2019. Di bidang perpajakan, terdapat tax allowance dan tax holiday pada sektor industri pengolahan untuk mendorong investasi. Selain itu, terdapat kebijakan super deduction tax yang meliputi: pemberian insentif pajak sebesar 200% bagi pelaku industri yang turut dan berinvestasi pelatihan vokasi, fasilitas PPn di Kawasan Berikat, serta harmonisasi PPnBm berupa insentif bagi kendaraan bermotor beremisi karbon rendah Low Carbon Emission Vehicle (LCEV), Hybrid Electric Vehicle (HEV), Plug in Hybrid Electric Vehicle (PHEV). untuk untuk pendidikan Operasionalisasi Ekonomi Khusus (KEK) seperti KEK Sei Mangkei serta Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) sebagai basis industri petrokimia yang dilakukan untuk menekan impor produk petrokimia diekspektasikan akan meningkatkan aktivitas industri dalam negeri. Pemilu juga merupakan salah satu momentum yang mempengaruhi kinerja sektor industri khususnya pada industri kemasan. Kawasan implementasi Trans Selain itu terdapat pula kebijakan terkait kerjasama internasional yaitu Indonesia- Australia Economic Comprehensive Partnership Agreement (IA-CEPA) yang berisikan penurunan tarif bea masuk ke Australia mencapai 0%. Berdasarkan rilis BPS, kinerja sektor industri pengolahan pada kuartal I 2019 adalah sebesar 3,86%. Kinerja sektor industri pengolahan pada kuartal I 2019 industri didorong oleh pertumbuhan pengolahan nonmigas, seperti industri makanan dan minuman yang berbasis
OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 | Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan Sektoral 2019 | 45 CPO, industri tekstil dan pakaian jadi, industri pengolahan industri kimia, industri farmasi dan obat tradisional, industri logam dasar, dan industri furnitur. tembakau, PDB sektor industri pengolahan diprediksi akan meningkat kembali pada kuartal- kuartal berikutnya akibat adanya berbagai implementasi kebijakan pemerintah serta meningkatnya ekspektasi pasar pasca pemilu yang tercermin dari meningkatnya investasi pada sektor industri pengolahan dalam negeri. PMDN diekspektasikan dapat tumbuh stabil sementara PMA didorong untuk terus meningkat. Dengan implementasi kebijakan prioritas terkait dan ekspektasi tren investasi, Perekonomian memprediksi pertumbuhan sektor industri pengolahan pada tahun 2019 akan mampu tumbuh sebesar 4,77%. terhadap penguatan Kemenko PENGADAAN LISTRIK DAN GAS Sektor pengadaan listrik dan gas meliputi kegiatan pengadaan tenaga listrik, gas alam dan buatan, uap panas, air panas, udara dingin, produksi es dan sejenisnya melalui jaringan, saluran atau pipa infrastruktur permanen. Dimensi jaringan/ infrastruktur tidak dapat ditentukan dengan pasti, termasuk kegiatan pendistribusian listrik, gas, uap panas dan air panas serta pendingin udara dan air untuk tujuan produksi es. Produksi es untuk kebutuhan makanan/minuman dan tujuan non- makanan. Kategori ini juga mencakup pengoperasian mesin dan gas yang menghasilkan, dan menyalurkan listrik atau gas, pengadaan uap panas dan AC. mengontrol tenaga ini dibedakan menjadi dua Sektor subsektor subsektor, ketenagalistrikan subsektor pengadaan gas dan produksi es. Ruang lingkup ketenagalistrikan mencakup pembangkitan, pengiriman dan kepada penyaluran yaitu: dan subsektor tenaga listrik konsumen, baik yang diselenggarakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun oleh perusahaan swasta (non- PLN), seperti pembangkitan listrik oleh perusahaan milik pemerintah daerah, dan listrik yang diusahakan oleh swasta/ perseorangan maupun perusahaan) dengan tujuan untuk dijual. Listrik yang dibangkitkan atau diproduksi meliputi listrik yang dijual, dipakai sendiri, hilang dalam transmisi dan distribusi serta listrik yang dicuri. Subsektor subsektor es pengadaan menghasilkan gas alam, gas buatan, uap/air panas, udara dingin dan produksi ini mencakup kegiatan es. Subsektor pembuatan gas dan pendistribusian gas alam atau gas buatan ke konsumen melalui suatu sistem saluran pipa, dan kegiatan juga penjualan gas. Subsektor gas melalui mencakup berbagai pengangkutan, pendistribusian dan penyediaan semua jenis bahan bakar gas, penjualan gas kepada konsumen melalui saluran pipa. Termasuk penyaluran, distribusi dan pengadaan semua jenis bahan bakar gas melalui sistem saluran, perdagangan gas kepada saluran, konsumen melalui kegiatan agen gas yang mengurus perdagangan gas melalui sistem distribusi gas yang dioperasikan oleh pihak lain dan pengoperasian pengubahan komoditas dan kapasitas pengangkutan bahan bakar gas. Kegiatan pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es mencakup kegiatan produksi, pengumpulan dan pendistribusian uap dan air panas untuk pemanas, energi dan tujuan lain, produksi udara, dan pendinginan air untuk tujuan pendinginan dan produksi es, termasuk es untuk kebutuhan makanan/minuman dan tujuan non makanan. kedua, gas yaitu dan produksi ini penyediaan proses, distribusi pendinginan
46 | Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan Sektoral 2019 | OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 PDB sektor ini mengalami pertumbuhan yang dinamis, dengan realisasi PDB pada 2018 mencapai angka 5,47%. Pada tahun 2018, sektor pengadaan listrik dan gas menyumbang 1,19% PDB Indonesia, dengan 0,97% berasal dari subsektor ketenagalistrikan dari pengadaan gas dan produk es. Dari hasil proyeksi, PDB sektor pengadaan listrik dan gas pada tahun 2019 diharapkan meningkat dari tahun sebelumnya pada angka 6,04% (lihat Grafik 26). Ketika industri mengalami pertumbuhan, maka semakin besar kebutuhan akan listrik sebagai sumber energi. Oleh karena itu, pertumbuhan sektor ini paling banyak dipengaruhi oleh konsumsi listrik untuk industri. dan 0,22% Grafik 26. Pertumbuhan PDB Sektor Pengadaan Listrik dan Gas (%) 7 6 5 4 3 2 1 0 5,9 0,9 5,39 5,47 1,54 6,04 2014 2015 2016 2017 2018 2019f Sumber: BPS, Kemenko Perekonomian, 2019 Sama halnya dengan sektor industri, setiap kegiatan sektor pertambangan membutuhkan konsumsi listrik yang besar. Nilai tambah sektor pertambangan dengan nilai pertumbuhan antara 0,8%-1,58% yang merepresentasi- kan kegiatan produksi juga menjadi faktor sektor pendorong pengadaan listrik dan gas. Seiring dengan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi karbon, pemerintah mengupayakan sumber energi non-fosil untuk tenaga listrik. Pembangkit listrik menggunakan energi baru terbarukan tengah diupayakan oleh pemerintah, termasuk gas sebagai substitusi batubara. Salah satu upaya pemerintah lainnya untuk memaksimalkan operasi produksi pertumbuhan listrik penyediaan kebutuhan konsumsi tersebut adalah dengan mengoptimalkan pembangunan infrastruktur penyediaan listrik dan gas. Proyek pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW yang telah beroperasi hingga Desember 2018 mencapai 3.009 MW, sementara 20.416 MW lainnya sedang dalam tahap konstruksi. Penambahan pasokan listrik baru pada tahun 2019 direncanakan mencapai 3.000 MW. Pasokan ini berasal dari ekspansi tahap II PLTU Cilacap dengan daya 1.000 MW, PLTU Jawa 2.000 MW, serta PLTU Lontar 450 MW yang direncanakan selesai tahap konstruksi dan mulai beroperasi pada listrik, tahun 2019. Selain pembangkit infrastruktur yang lainnya direncanakan selesai tahap konstruksi dan mulai beroperasi pada tahun 2019 adalah transmisi Sumatera berkapasitas 500 kV, dengan target COD tahun 2019 adalah Paket-1 dan 2, yaitu dari New Aurduri, Jambi sampai ke Perawang, Riau dengan panjang 404 km dan transmisi Sumatera berkapasitas telah diselesaikan dari Lahat, Sumatera Selatan sampai Padang Sidempuan, Sumatera Utara dengan panjang 896 km. Transmisi Jawa Barat-Jawa Tengah berkapasitas 500 kV dengan jalur transmisi terdiri dari Tanjung Jati hingga TX (Ungaran-Pendan) sepanjang 144 km, kemudian dilanjutkan dari TX hingga Mandirancan sepanjang 397 Km, dari Mandirancan hingga Indramayu sepanjang 180 km, dan dari Indramayu hingga Cibatu sepanjang 260 km. penting 275 kV yang yang dibangun Infrastruktur rangka Pemerintah menunjang sektor pengadaan listrik dan gas melalui pembangunan jaringan distribusi gas. Tujuan dari program adalah jaringan pembangunan memberikan kepada masyarakat, memberikan dampak positif lainnya Indonesia dalam gas energi akses
OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 | Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan Sektoral 2019 | 47 kepada masyarakat melalui penghematan pengeluaran bakar, membantu ekonomi masyarakat menuju ekonomi masyarakat mandiri dan ramah lingkungan dan mengurangi beban subsidi BBM dan/atau LPG pada sektor rumah tangga. biaya bahan Hingga tahun 2018, total jaringan gas nasional yang telah dibangun mencapai 486.229 SR (sambungan rumah), dengan (67%) dibangun rincian 325.773 SR menggunakan APBN, 155.771 (32,04%) dibangun oleh PGN, dan 4.685 (0,96%) dibangun oleh Pertamina. Rencananya di tahun 2019, pemerintah akan membangun jaringan gas baru melalui pendanaan dari APBN sebanyak 78.216 SR di 18 Kota/Kabupaten di sembilan provinsi, yaitu Kabupaten Aceh Utara (5.000 SR), Kota Dumai (4.300 SR), Kota Jambi (2.000), Kota Palembang (6.000 SR), Kota Depok (6.230 SR), Kota Bekasi (6.720 SR), (2.681 SR), Kabupaten Karawang (3.765 SR), Kabupaten Purwakarta SR), (6.520 Kabupaten Kabupaten Lamongan (4.000 SR), Kota (4.000 SR), Kabupaten Mojokerto (4.000 SR), Kabupaten Mojokerto Kabupaten (4.000 Pasuruan Probolinggo (4.000 SR), Kabupaten Banggai (4.000 SR), Kabupaten Wajo (2.000 SR) dan Kutai Kartanegara (5.000 SR), dengan dukungan PT. Pertamina (Persero) melalui anak perusahaan PT. Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk. Cirebon, SR), 4,12%. Hal ini didorong oleh peningkatan listrik yang ditopang oleh distribusi pengembangan dan infrastruktur pertumbuhan industri di berbagai wilayah. melalui Perekonomian Kemenko kebijakan-kebijakan terkait pengadaan listrik dan gas yang akan dilakukan pada tahun 2019, optimis bahwa pertumbuhan PDB sektor pengadaan listrik dan gas dapat triwulan selanjutnya hingga sepanjang tahun 2019 dapat mencapai angka pertumbuhan sebesar 6,04%. dioptimalkan pada PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH, DAN DAUR ULANG Sektor air, pengelolaan sampah, dan daur ulang mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha yang berhubungan pengelolaan dengan berbagai bentuk limbah/sampah, seperti limbah/sampah padat atau bukan baik rumah tangga atau pun industri, yang dapat mencemari lingkungan. Hasil dari proses pengelolaan limbah sampah atau kotoran ini akan dibuang atau menjadi input dalam proses produksi lainnya. Kegiatan pengadaan air termasuk dalam sektor ini karena sering kali dilakukan dalam hubungannya dengan atau oleh unit yang pengelolaan terlibat limbah/kotoran. pengadaan dalam Kementerian ESDM akan membagikan 16.981 paket converter kit LPG kepada nelayan di jumlah tersebut, 5.400 unit paket perdana sudah dibagikan dan akan segera didistribusikan lagi ke kabupaten Sukabumi, Cilacap, Pasuruan, Jembrana, Probolinggo, Karangasem, Lombok Timur, Mamuju dan Gorontalo. tahun 2019. Dari Berdasarkan data BPS yang diluncurkan realisasi pada pertumbuhan sektor Listrik dan Gas pada triwulan I tahun 2019 (y-on-y) mencapai bulan Mei 2019, Sektor air, pengelolaan sampah dan daur ulang serta dengan gas sektor merupakan sektor public utility. Sektor ini merupakan sektor penunjang di unit produksi sehingga kenaikan yang dialami oleh sektor produksi lain akan berdampak pada peningkatan permintaan di sektor ini. Pada Triwulan I/2018, kinerja sektor ini mengalami pertumbuhan sebesar 3,59%. Sepanjang periode 2014 - 2017 kinerja sektor fluktuasi, yaitu sempat mengalami peningkatan drastis di tahun 2015 sebesar 7,1% namun menurun hingga mencapai 3,6% ditahun 2016 dan pengadaan pengadaan listrik dan ini mengalami
48 | Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan Sektoral 2019 | OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 mulai tumbuh secara stabil pada tahun 2017 dan 2018 (lihat Grafik 27). 8 Grafik 27. Pertumbuhan PDB Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang (%) 7 7,07 6 5,93 5 5,24 4,6 5,46 tahun 2019 seperti Bendungan Karian di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dan beberapa infrastruktur lainnya yang akan mulai memasuki tahap pembangunan di tahun 2019, seperti SPAM dan Proyek Jakarta untuk pengolahan limbah terpusat diperkirakan akan berkontribusi meningkatkan kinerja sektor ini akan mengalami pertumbuhan sebesar 5,93% di tahun 2019. Sewerage System ini sehingga sektor 4 3,6 3 2014 2015 2016 2017 2018 2019f Sumber: BPS, Kemenko Perekonomian, 2019 Dalam rangka mendukung pertumbuhan pada sektor pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang, Kemenko bersama Kementerian Perekonomian PUPR telah mengeluarkan beberapa kebijakan. Kebijakan tersebut di antaranya program pengelolaan sumberdaya air berupa pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi seluas 170.378 Ha, pembangunan 48 bendungan dengan bendungan rincian merupakan lanjutan sisanya merupakan sementara rehabilitasi 26 bendungan baru, dan embung, pembangunan dan rehabilitasi ini merupakan kebijakan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan ketahanan sumber daya air. sebanyak 40 pembangunan 8 itu Kemenko Perekonomian Selain bersama Kementerian PUPR juga melaksanakan program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman dengan membangun SPAM berbasis masyarakat dengan target 1.930 liter/detik dan SPAM di kawasan khusus dengan target 245 liter/detik, dan melaksanakan pembinaan pengelolaan air limbah untuk 167.680 Kepala Keluarga (KK). Melalui kebijakan-kebijakan pengelolaan sumberdaya air yang telah dilaksakan pembangunan pemerintah infrastruktur pengelolaan sumberdaya air, meliputi infrastruktur yang akan selesai di dan BPS telah merilis nilai laju pertumbuhan PDB pada Triwulan I 2019 dengan laju sektor pengadaan air, pertumbuhan pengelolaan sampah dan limbah yang tumbuh sebesar 8,95%. Nilai ini didukung oleh kebijakan-kebijakan seperti program pengelolaan sumberdaya air berupa pembanagunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, dan SPAM berbasis masyarakat. Kemenko Perekonomian optimis sektor pengadaan air, pengelolaan sampah dan limbah akan terus tumbuh di Triwulan selanjutnya sehingga dapat mencapai nilai pertumbuhan di yang diproyeksikan sebesar 5,93%. tahun 2019 KONSTRUKSI Sektor konstruksi adalah kegiatan usaha di bidang konstruksi umum dan konstruksi khusus pekerjaan gedung dan bangunan tempat sipil, baik digunakan sebagai lainnya. tinggal atau sarana kegiatan Sektor konstruksi mencakup pekerjaan baru, dan perubahan, prafabrikasi pendirian bangunan atau struktur di lokasi proyek dan yang bersifat sementara. Kegiatan konstruksi dilakukan yaitu baik oleh perusahaan yang melakukan pekerjaan konstruksi untuk pihak lain, maupun oleh kontaktor khusus yaitu unit usaha atau kegiatan yang melakukan individu konstruksi untuk digunakan sendiri. perbaikan, penambahan juga konstruksi kontraktor umum,
OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 | Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan Sektoral 2019 | 49 Sektor konstruksi mengalami pertumbuhan sebesar 7,35% pada Triwulan I/2018 bila I/2017. dibandingkan dengan Triwulan ini sektor Dengan nilai pertumbuhan konstruksi merupakan sektor yang memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian nasional. Sepanjang tahun telah berhasil 2014-2018, pemerintah menyelesaikan pembangunan infrastruktur untuk mobilitas masyarakat dan pemerataan distribusi barang/jasa. Pembangunan tersebut di antaranya: mempermudah a. 3.432 kilometer jalan b. 947 kilometer jalan tol c. 39,8 kilometer jembatan d. 134 unit jembatan gantung e. 754,59 km'sp jalur ganda dan reaktivasi jalur kereta api km'sp rehabilitasi jalur kereta api f. 413,6 peningkatan dan g. LRT di Sumatera Selatan, Jakarta, Depok, Bogor, dan Bekasi mulai tumbuh. Sektor konstruksi sendiri secara bertahap sejak tahun 2014 mampu tumbuh di atas pertumbuhan nasional melampaui sektor pertambangan dan penggalian. Tahun 2019, sektor konstruksi diperkirakan masih akan mengalami pertumbuhan yang baik. Pertumbuhan ini infrastruktur didorong pemerintah yang masih akan terus dilaksanakan pada tahun 2019. oleh proyek Berdasarkan laporan yang telah dirilis Badan Pusat Statistik pada bulan Mei 2019, sektor konstruksi telah mengalami pada sebesar pertumbuhan I 2019 dengan didukung Triwulan proyek penyelesaian daerah. infrastruktur Selanjutnya Kemenko Perekonomian menargetkan akan dapat menyelesaikan 33 PSN dengan total 95 PSN yang tahun 2016 hingga diselesaikan dari kuartal III 2019 sehingga sektor konstruksi diproyeksikan dapat tumbuh sebesar 6,82% pada tahun 2019. 5,91% pembangunan berbagai di h. MRT Jakarta i. 10 Bandar Udara baru di Miangas, Letung, Tebeliang, Maratua, Morowali, Namniwel, Weru, dan Koroway Batu j. Revitalisasi dan pengembangan 408 bandara di daerah rawan bencana 7,5 Grafik 28. Pertumbuhan PDB Sektor Konstruksi (%) 6,97 k. 19 Pelabuhan baru l. 10 Pelabuhan penyeberangan Sumber: KSP, 2019 6,5 5,5 6,36 5,22 6,8 6,09 6,82 infrastruktur Seluruh rangka tersebut dilaksanakan dalam menciptakan konektivitas yang dapat diukur dari pertumbuhan penumpang. Pertumbuhan sepanjang tahun 2014 hingga tahun 2017 mengalami peningkatan, yaitu transportasi udara meningkat sebesar 6,5%, kereta api meningkat sebesar 8,9%, penyeberangan meningkat sebesar 1,3%, dan Damri meningkat sebesar 1,7%. Angkutan barang yang juga mengalami pertumbuhan signifikan sehingga dapat dikatakan bahwa daya saing ekonomi antar daerah sudah pembangunan penumpang 4,5 2014 2015 2016 2017 2018 2019f Sumber: BPS, Kemenko Perekonomian, 2019 Grafik 29. Suku Bunga Kredit Investasi Sektor Konstruksi (%) 11,4 10,9 10,4 i r a u n a J t e r a M i e M i l u J r e b m e t p e S r e b m e v o N i r a u n a J t e r a M i e M i l u J r e b m e t p e S 2017 2018 Sumber: OJK, 2019 r e b m e v o N
50 | Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan Sektoral 2019 | OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, REPARASI MOBIL DAN MOTOR Dalam rangka pencapaian peningkatan daya saing Indonesia, sektor perdagangan senantiasa dihadapkan pada tantangan eksternal dan internal. Menurut Badan Pusat Statistik, PDB sektor perdagangan terdiri dari perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya serta perdagangan besar dan eceran bukan mobil dan sepeda motor. Kinerja perdagangan besar dan eceran meningkat terutama ditopang oleh perbaikan aktivitas ekspor. Apabila kinerja sektor perdagangan dilihat secara historis untuk periode 2014-2018, sempat terjadi penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2015 akibat adanya penurunan harga CPO dan penurunan permintaan alat berat, suku cadang, dan komponen lainnya. Sektor perdagangan mulai bangkit sejak tahun 2016 hingga tahun 2018 akibat adanya perbaikan aktivitas ekspor. PMTB. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian 2 terkait perekonomian domestik, pertumbuhan swasta dan konsumsi pemerintah serta PMTB selalu bergerak positif. Pergerakan positif dari permintaan domestik akan menjadi pendorong untuk meningkatkan kinerja sektor perdagangan. Untuk mendorong pertumbuhan di sektor ini, pemerintah telah menyusun beberapa kebijakan seperti: (1) penyelesaian jalan bagian Trans-Sumatera dan Trans-Jawa, (2) keberlanjutan upaya debottlenecking regulasi kemudahan berinvestasi, (3) dan penyediaan kepastian penyediaan energi listrik yang memadai, (4) fasilitasi perdagangan untuk ekspor bahan manufaktur baku/penolong serta bahan modal, serta (5) penyelenggaraan Pilpres dan Pileg. Pemilu diprediksi akan mempengaruhi kondisi sektor perdagangan melalui perda- gangan atribut Pemilu. Pencairan dana bantun sosial (bansos) serta dana kelurahan tahap satu juga diprediksi akan turut mempengaruhi sektor perdagangan di tahun 2019. lahan, dan impor kinerja Apabila dilihat dari distribusi tiap subsektor terhadap PDB sektor perdagangan periode 2014-2018, subsektor perdagangan besar dan eceran bukan mobil dan sepeda motor selalu memiliki terbesar terhadap PDB sektor perdagangan. Pada tahun 2018, subsektor tersebut memiliki kontribusi sebesar 80.91% terhadap sektor dari Apabila perdagangan. dilihat pertumbuhan subsektornya, antar subsektor perdagangan mobil, sepeda reparasinya memiliki motor, dan 0,01% pertumbuhan dibandingkan dengan perdagangan besar dan eceran bukan mobil dan sepeda motor yang memiliki pertumbuhan 4,99%. kontribusi lebih rendah Grafik 30. Pertumbuhan PDB Sektor Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil Dan Motor Dan Proyeksi 2019 Dalam Persen (%) 6 5 4 5,18 4,03 4,97 4,46 5,47 3 2 2,54 1 0 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 F Sumber: BPS, Kemenko Perekonomian, 2019 Permintaan domestik yang kuat banyak berperan dalam mempengaruhi kinerja sektor perdagangan. Permintaan domestik dapat dicerminkan oleh pengeluaran konsumsi swasta dan pemerintah serta Selain itu, untuk meningkatkan kinerja sektor perdagangan kebijakan untuk mendukung perdagangan konvensional (offline) maupun daring (online) pemerintah juga terus mengoptimalkan imlementasi telah berjalan seperti kebijakan yang
OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 | Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan Sektoral 2019 | 51 penyederhanaan penerbitan perizinan perdagangan melalui sistem Online Single Submission (OSS), pengembangan logistik nasional untuk terus membenahi sistem rantai pasok nasional, serta melakukan perjanjian perdagangan internasional. 2018 menjadi 5,37%. Di tahun 2019, kontribusi sektor ini diproyeksi kembali menurun menjadi sebesar 4,29%. Grafik 31. Pertumbuhan PDB Sektor Transportasi dan Pergudangan (%) Berdasarkan data hasil rilis BPS pada kuartal I 2019, sektor perdagangan mampu tumbuh hingga 5,26%. Pertumbuhan ini dengan lebih tingi dan pertumbuhan pertumbuhan kuartal sebelumnya yang masing-masing mencapai 4,99% dan 4,39%. Dengan melihat tren positif ini serta dengan pertumbuhan sektor didorong oleh kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, Kemenko Perekonomian optimis sektor perdagangan mampu tumbuh sebesar 5,47% di tahun 2019. dibandingkan kuartal I 2018 9,00 8,50 8,49 8,00 7,50 7,00 7,36 7,45 6,50 6,71 7,01 6,00 2014 2015 2016 2017 2018 Sumber: BPS, Kemenko Perekonomian, 2019 Grafik 32. Perkembangan Distribusi PDB Sektor Transportasi dan Pergudangan (%) 8,18 2019 6,00 TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN 5,50 Sektor transportasi dan pergudangan terdiri dari enam subsektor, yaitu subsektor 1) angkutan rel, 2) angkutan darat, 3) angkutan laut, 4) angkutan sungai danau dan penyeberangan, 5) angkutan udara, dan 6) pergudangan dan jasa penunjang angkutan. sektor transportasi dan pergudangan selama lima tahun terakhir bergerak dinamis di kisaran 6-8%. Pertumbuhan sektor ini sempat mengalami penurunan dari tahun 2014 sebesar 7,36% ke tahun 2015 sebesar 6,71% lalu meningkat hingga mencapai angka 8,49% di tahun 2017 dan kembali menurun di tahun 2018 menjadi 7,01%. Di tahun 2019, pertumbuhan sektor ini diproyeksi meningkat menjadi sebesar 8,18% (lihat Grafik 31). Pertumbuhan dan Kontribusi pergudangan terhadap PDB sebagaimana terlihat dalam Grafik 32 cenderung stabil di kisaran 4-5%. Kontribusi sektor ini mengalami peningkatan dari tahun 2014 sebesar 4,42% ke tahun 2017 sebesar 5,41% namun sedikit menurun pada tahun sektor transportasi 5,00 4,50 5,02 5,20 5,41 5,37 4,00 4,42 4,29 3,50 3,00 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Sumber: BPS, Kemenko Perekonomian, 2019 25,00 Grafik 33. Pertumbuhan PDB Subsektor Sektor Transportasi dan Pergudangan (%) 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 2014 Angkutan Rel Angkutan Darat Angkutan Laut Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Angkutan Udara Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan 2015 2016 2017 2018 Sumber: BPS, 2019 Pergerakan transportasi dan pergudangan selama lima tahun terakhir didukung oleh kinerja subsektor di dalamnya. Subsektor pertama adalah sektor
52 | Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan Sektoral 2019 | OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 subsektor angkutan rel yang meliputi kegitan pengangkutan penumpang dan atau barang menggunakan jalan rel kereta melalui antarkota, dalam kota, dan pengoperasian gerbong tidur atau gerbong makan kereta api. Subsektor ini memiliki kontribusi rata-rata sebesar 1,2% terhadap transportasi dan pergudangan. sektor Pertumbuhan subsektor ini memiliki nilai yang lebih besar, tetapi lebih fluktuatif lainnya. Pada dibandingkan subsektor tahun 2014 pertumbuhan subsektor ini sangat tinggi yaitu sebesar 20,81% lalu bergerak dinamis hingga mencapai nilai sebesar 10,70% di tahun 2018. pengangkutan penumpang, barang, dan kendaraan menggunakan kapal/angkutan sungai dan danau baik bermotor maupun tidak bermotor, serta kegiatan penyeberangan dengan alat angkut kapal feri. Subsektor ini memiliki kontribusi rata-rata sebesar 2,3% terhadap transportasi dan pergudangan. sektor Pertumbuhan subsektor ini memiliki tren nilai yang meningkat. Pada tahun 2014 pertumbuhan subsektor ini sebesar 6,85% lalu mengalami hingga mencapai nilai sebesar 5,29% di tahun 2018. dengan pergerakan Subsektor subsektor angkutan darat yang meliputi kegiatan pengangkutan penumpang dan barang menggunakan alat angkut kendaraan jalan raya, baik bermotor maupun tidak bermotor. Subsektor ini memiliki kontribusi terbesar terhadap sektor transportasi dan pergudangan dengan rata-rata sebesar 46,6%. Pertumbuhan subsektor ini memiliki nilai yang cukup stabil. Pada tahun 2014 pertumbuhan subsektor ini sebesar 7,64% lalu mengalami hingga mencapai nilai sebesar 7,15% di tahun 2018. kedua adalah pergerakan Subsektor subsektor angkutan udara yang meliputi kegiatan pengangkutan penumpang dan barang dengan menggunakan pesawat udara. Subsektor ini memiliki kontribusi terbesar kedua terhadap sektor transportasi dan pergudangan dengan rata-rata sebesar 27,2%. Pertumbuhan subsektor ini memiliki tren nilai yang menurun. Pada tahun 2014 pertumbuhan subsektor ini sebesar 6,07%, sempat mencapai nilai 13,22% di tahun 2016 namun menurun hingga mencapai nilai sebesar 5,83% di tahun 2018. kelima adalah subsektor adalah Subsektor angkutan laut yang meliputi kegiatan pengangkutan penumpang atau barang yang dirancang untuk pada beroperasi pada perairan laut dan pantai. Subsektor ini memiliki kontribusi rata-rata sebesar 6,4% terhadap sektor transportasi dan pergudangan. Pertumbuhan subsektor ini memiliki tren nilai yang meningkat. Pada tahun 2014 pertumbuhan subsektor ini sebesar 7,68% lalu mengalami pergerakan hingga mencapai nilai sebesar 7,22% di tahun 2018. ketiga kapal Subsektor keempat adalah subsektor angkutan dan penyeberangan yang meliputi kegiatan sungai, danau, terakhir adalah subsektor Subsektor pergudangan penunjang angkutan yang meliputi kegiatan yang bersifat menunjang dan memperlancar kegiatan pengangkutan, yaitu jasa-jasa pelabuhan udara, laut, sungai, darat, jasa penanganan bongkar muat barang darat dan tol, jasa ekspedisi, pergudangan, BUMN, perusahaan jasa penunjang lainnya, pos, dan jasa kurir. Subsektor ini memiliki kontribusi terbesar ketiga terhadap sektor transportasi dan pergudangan dengan rata-rata sebesar 16,4%. Pertumbuhan subsektor ini memiliki nilai yang cukup stabil. Pada tahun 2014 pertumbuhan subsektor ini sebesar 6,99% hingga lalu mengalami mencapai nilai sebesar 7,85% di tahun 2018. dan jasa laut, jalan pergerakan
OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 | Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan Sektoral 2019 | 53 transportasi dan Pertumbuhan sektor pergudangan pada tahun 2019 diproyeksi sebesar 8,18% dengan kontribusi sektor terhadap PDB diproyeksi sebesar 4,29%. Pertumbuhan sektor ini pada tahun 2019 didukung oleh berbagai faktor antara lain peningkatan perdagangan, aktivitas peningkatan perjalanan masyarakat, dan pertumbuhan usaha e-commerce. commerce di Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir meningkat hingga 17% dengan total jumlah usaha e-commerce mencapai 26,2 juta unit. Upaya pemerintah untuk mendukung perkembangan e- commerce tertuang dalam Perpres No. 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map e-commerce). Peningkatan aktivitas perdagangan dapat ditunjukkan peningkatan melalui pertumbuhan pada sektor perdagangan besar dan eceran. Hal ini diperkirakan dapat meningkatkan aktivitas transportasi sebagai pendorong maupun pertumbuhan sektor transportasi dan pergudagangan. Selanjutnya, peningkatan perjalanan masyarakat diperkirakan dapat meningkatkan moda transportasi sehingga dapat mendorong transportasi. pertumbuhan Pemerintah sendiri menargetkan 20 juta wisatawan asing pada tahun 2019. logistik pengguna dari sisi Dalam rangka mendukung pertumbuhan transportasi dan pergudangan, sektor telah Kemenko mengeluarkan kebijakan. anggaran Pemerintah meningkatkan infrastruktur dari sebelumnya sebesar Rp410,4 triliun di tahun 2018 menjadi Rp415,0 triliun di tahun 2019. Peningkatan anggaran infrastruktur ini diarahkan untuk mendukung konektivitas, penguatan penyediaan perumahan, dan ketahanan pangan. Perekonomian berbagai 100% 80% 60% 40% 20% Grafik 34. Perkembangan Distribusi PDB Subsektor Sektor Transportasi dan Pergudangan (%) Kemenko Perekonomian juga mendorong transportasi dan pertumbuhan sektor pergudangan melalui program percepatan infrastruktur prioritas. Berdasarkan data KPPIP, target penyelesaian pembangunan untuk tahun 2019 terdiri dari infrastruktur darat, laut, dan udara. Untuk infrastruktur darat, penyelesaian pembangunan dua jalan non tol, 27 jalan tol, satu MRT, dan satu LRT. Untuk infrastruktur laut, ditargetkan penyelesaian pelabuhan. pembangunan Sementara untuk infrastruktur udara, ditargetkan penyelesaian pembangunan satu bandara. ditargetkan empat 0% 2014 2015 2016 2017 2018 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan Angkutan Udara Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Angkutan Laut Angkutan Darat Angkutan Rel Sumber: BPS, 2019 Pertumbuhan usaha e-commerce di Indonesia meningkat cukup pesat. Data sensus BPS menyebut bahwa indsutri e- Berdasarkan rilis BPS, sepanjang triwulan I transportasi dan tumbuh positif sebesar pergudangan 5,25%. Hal ini didorong oleh penambahan jumlah armada pada angkutan darat. Pemerintah optimis dapat mengoptimalkan terkait sektor kinerja serta kebijakan transportasi dan pergudangan di triwulan nilai selanjutnya tahun 2019 sektor untuk mencapai
54 | Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan Sektoral 2019 | OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 pertumbuhan diproyeksikan sebesar 8,18%. tahun 2019 yang PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM Secara umum kinerja sektor akomodasi dan makan minum periode 2014 hingga 2018 pernah mengalami kontraksi pada tahun 2015 akibat melemahnya kinerja ekspor yang berdampak pada penurunan daya beli masyarakat. Setelah tahun 2015, sektor akomodasi makanan dan minuman terus menunjukkan kinerja yang positif yang didorong oleh pergerakan positif sektor pariwisata dalam negeri. Khusus untuk tahun 2018, akselerasi pertumbuhan ini sangat dipengaruhi oleh sektor Incentive, penyelenggaraan Meeting, Convention, (MICE) internasional seperti IMF-World Bank Annual Meeting pada bulan Oktober 2018. and Exhibition Grafik 35. Pertumbuhan PDB Sektor Akomodasi Dan Makan Minum Dan Proyeksi 2019 Dalam Persen (%) 6,5 6,25 6 5,77 5,66 subsektor penyediaan makan dan minum memiliki pertumbuhan yang lebih tinggi tiap tahunnya penyediaan akomodasi. Pada tahun 2018 pertumbuhan subsektor penyediaan makan minum adalah sedangkan pertumbuhan subsektor akomodasi adalah sebesar 4,13%. dibandingkan sebesar 6,05% Pertumbuhan penyediaan sektor akomodasi dan makan minum akan didorong oleh beberapa kebijakan, yaitu: (1) target kunjungan wisatawan asing sebesar 20 juta orang pada tahun 2019 oleh Kementerian Pariwisata, (2) target kunjungan KEK Mandalika sebesar 2 juta wisatawan tahun 2019, (3) KUR Pariwisata investasi meningkatkan membantu dibidang sektor akomodasi dan makan minum, (4) Kebijakan Beyond Bali atau pengembangan 10 Bali Baru, (5) MoU Sektor Pariwisata dengan Vokasi terkait penyerapan tenaga kerja lulusan vokasi meningkatkan sehingga pada pendapatan peningkatan itu, pergeseran konsumsi masyarakat yang cenderung aktivitas perjalanan wisata juga menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan kinerja sektor akomodasi dan makan minum. membantu yang konsumsi. Selain berimbas menggemari 5,5 5,17 5,39 5 4,5 4,31 4 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 F Sumber: BPS, Kemenko Perekonomian, 2019 Apabila dilihat dari distribusinya terhadap PDB sektor akomodasi dan makan minum, subsektor penyediaan makan dan minum selalu memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB sektor ini yaitu sebesar 2,13% pada tahun 2018 sedangkan subsektor penyediaan akomodasi hanya memberikan kontribusi sebesar 0,65%. Apabila dilihat dari segi pertumbuhannya, Di triwulan I 2019, sektor akomodasi dan makanan minuman telah tumbuh sebesar pelaksanaan 5,87% kampanye pemilu, peningkatan wisatawan mancanegara, meningkatnya tren di masyarakat untuk mengkonsumsi makanan siap saji di pusat perbelanjaan atau melalui aplikasi online. Dengan melihat pertumbuhan yang baik di awal tahun serta implementasi kebijakan- kebijakan yang telah dirancang, Kemenko Perekonomian memproyeksi sektor akomodasi dan makan minum akan tumbuh sebesar 6,25% pada tahun 2019. didorong dan oleh perisapan
OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 | Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan Sektoral 2019 | 55 INFORMASI DAN KOMUNIKASI Grafik 37. Pertumbuhan PDB Sektor Informasi dan Komunikasi (%) Sektor informasi dan komunikasi meliputi jenis usaha, yaitu: penerbitan; tujuh produksi video; perekaman suara dan penerbitan musik; penyiaran dan pemrograman (radio dan telekomunikasi, pemrograman; televisi); serta konsultasi komputer dan teknologi informasi. Secara historis, pertumbuhan dan kontribusi terhadap PDB dari sektor ini mengalami peningkatan stabil dengan rata-rata di tiap kuartalnya sebesar 3,6% dalam empat tahun terakhir. Nilai dari jasa informasi dan komunikasi mengalami peningkatan dari total Rp385 triliun dengan kontribusi sebesar 3,5% di tahun 2014 menjadi Rp538 triliun di tahun 2018 atau sebesar 3,77% PDB. Meskipun mengalami terhadap dinamika dalam distribusinya PDB, nilai dari sektor informasi dan komunikasi tidak mengalami penurunan, sejalan dengan tren positif sektor ini dalam empat tahun terakhir. gambar bergerak; yang Di tahun 2019 ini, sektor informasi dan komunikasi diproyeksikan mampu tumbuh sebesar 9,32%, naik 2,28% dari realisasi pertumbuhan yang dicatatkan pada tahun 2018. Sementara itu, distribusi terhadap PDB diperkirakan mampu meningkat tahun signifikan dari terakhir menjadi sebesar 5,39%, dengan ekspektasi pertumbuhan nilai yang tinggi. rata-rata empat 11 10 10,12 9,7 8,88 9,63 9,32 9 8 7,04 7 6 2014 2015 2016 2017 2018 2019p Sumber: BPS, Kemenko Perekonomian, 2019 Proyeksi kenaikan nilai yang signifikan untuk sektor informasi dan komunikasi ini tren kenaikan didukung oleh adanya jumlah pengguna jasa telepon dan internet. Tercatat pada tahun 2017, terdapat 143,26 juta orang atau sekitar 54,68% populasi Indonesia yang menggunakan jasa telepon dan internet, naik signifikan dari jumlah yang tercatat di tahun 2013 sebesar 82 juta orang. Dari jumlah yang tercatat di tahun 2017 tersebut, APJII melakukan pemetaan perilaku pengguna internet di Indonesia. Dari survei yang dilakukan, diketahui bahwa penggunaan jasa internet masih didominasi oleh keperluan komunikasi seperti chatting (89,35%) dan media sosial (87,13%). Sementara itu, baru sebagian kecil masyarakat yang menggunakan internet untuk kegiatan ekonomi seperti menjual barang (8,12%) dan perbankan (7,39%). 3,5 Grafik 36. Distribusi PDB Sektor Informasi dan Komunikasi (%) 3,78 3,62 3,52 3,77 informasi dan Pendapatan di sektor akan komunikasi dipengaruhi meningkatkanya kebutuhan iklan kampanye baik di media adanya televisi mengingat maupun pelaksanaan Pemilu di kuartal pertama 2019. Berdasarkan pergerakan tren sejak tahun peningkatan pertumbuhan di sektor ini mendekati masa Pemilu, sebagaimana terlihat dari tren di tahun 2004, 2009, dan 2014. juga diproyeksi oleh 2000, terdapat 2 0 1 4 2 0 1 5 Sumber: BPS, 2019 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 Di tahun 2019, pemerintah menargetkan beberapa kebijakan untuk mendorong
56 | Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan Sektoral 2019 | OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 peningkatan nilai sektor jasa informasi dan komunikasi. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain: 1. Peningkatan broadband Jaringan internet merupakan salah satu syarat dalam bergulirnya era digital dan Indonesia. revolusi Pemerintah melalui PP No. 96 tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia terus berupaya mendorong literasi pemanfaatan broadband untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut senada dengan hasil studi Bank Dunia yang menemukan bahwa setiap kenaikan 10% penetrasi broadband di negara berkontribusi akan berkembang terhadap peningkatan 1,38% PDB per kapita. Pemerintah sendiri menargetkan akses tetap di wilayah perkotaan mencapai 71% untuk rumah tangga (20Mbps) dan 30% populasi, serta akses bergerak ke seluruh populasi (1 Mbps). literasi pemanfaatan industri 4.0 di dengan telekomunikasi menggunakan jaringan serat optik atau gelombang mikro jika kondisi geografis Proyek memungkinkan. tidak pembangunan ini telah berjalan sejak tahun 2018 dengan target penyelesaian secara keseluruhan di tahun 2019. nasional, Untuk Palapa Ring Paket Barat sendiri telah selesai dan memasuki masa operasional dan konsesi dengan jangka waktu hingga tahun 2023. Sementara itu, Paket Tengah telah memasuki tahap akhir pembangunan fisik dengan persentase mencapai 98% di Bulan Maret untuk pengerjaan konstruksi fisik Paket Timur telah mencapai 73% untuk sendiri periode yang sama. Dengan target optimalisasi dan penyelesaian Palapa Ring di tahun 2019, diharapkan dapat mendorong pembukaan peluang usaha dan lapangan pekerjaan berbasis internet, peningkatan efisiensi dan serta efektivitas peningkatan untuk merespon persaingan di pasar global. 2019. Kemudian sistem kerja, kompetensi Sementara untuk wilayah pedesaan, prasarana yang dibangun ditargetkan akan mampu menjangkau 49% rumah tangga (10 Mbps) dan 6% populasi, dengan akses bergerak ke 52% populasi (1 Mbps). Untuk mencapai tersebut, pemerintah akan target mendorong kapasitas literasi digital, peningkatan berupa penetrasi komputer, serta Pendidikan dan pelatihan broadband. Selain upaya yang bersifat tersebut, pemerintah juga mengajak media untuk mendukung peningkatan program literasi broadband kepada masyarakat. peningkatan top down 2. Penyelesaian jaringan Palapa Ring paket Tengah dan Timur Palapa Ring merupakan sebuah untuk yang kebijakan membangun tulang punggung sistem ditujukan 3. Migrasi ke televisi digital Permenkominfo No. Berdasarkan 22/PER/Kominfo/11/2011 tentang penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free to Air), migrasi untuk televisi meningkatkan efisiensi pemanfaatan spektrum untuk penyelenggaraan penyiaran. Migrasi ini tahun 2018 untuk dimulai sejak mengakomodasi perkembangan teknologi, dan sekaligus sebagai sarana untuk melakukan efisiensi struktur industri penyiaran berorientasi kepada peningkatan peluang usaha, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Dengan menghemat 112 MHz dari proses migrasi tersebut, digital deviden dapat lain dialihfungsikan untuk keperluan digital bertujuan frekuensi radio
OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 | Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan Sektoral 2019 | 57 mulai dari penguatan jaringan pita lebar internet hingga mitigasi bencana. Sementara menunggu RUU selesai telah dibahas di DPR, pemerintah melakukan uji coba di 12 kota di Indonesia dengan diikuti oleh sekitar 40 lembaga dengan penyiaran penyelenggara penyiaran milik TVRI. Dengan uji tersebut, standarisasi diharapkan televisi digital dapat ke migrasi diselesaikan paling lambat di tahun 2020. telah dilakukannya Tahun 2006 tentang Interkoneksi dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Jasa Telekomunikasi Disalurkan melalui Jaringan Bergerak Seluler. Rekomendasi mengenai penetapan tarif interkoneksi telah diserahkan oleh BRTI dan BPKP kepada Menteri dan diharapkan mulai diimplementasikan pada tahun 2019. yang dapat 4. Konsolidasi dan pengembangan ekonomi digital Konsolidasi operator didorong oleh pemerintah untuk meningkatkan iklim persaingan operator di Indonesia yang sudah lebih dari cukup. Konsolidasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan industri, mengingat pelaku efisiensi usaha tidak perlu membangun sendiri jaringan. Konsolidasi ini ditujukan tidak hanya untuk operator seluler, tetapi juga untuk operator BWA. Kebijakan konsolidasi ini telah dimulai dengan target pembentukan BRTI dengan penyelesaian regulasi pada kuartal pertama tahun 2019 yang setidaknya mengatur tentang batasan, optimalisasi frekuensi, metode pelaksanaan, dan kewajiban yang memegang izin pita frekuensi radio. setiap pengguna 5. Penetapan tarif interkoneksi regulasi bertujuan tarif dan Penyempurnaan interkoneksi untuk mendorong dan mempertahankan iklim kompetisi yang sehat serta menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan. Pada tahun 2019 ini, pemerintah telah mencapai tahap akhir dalam penerbitan revisi atas regulasi interkoneksi dan tarif pungut sebagai penyempurnaan Peraturan Menteri Informatika No. 8 Komunikasi dan industri Berdasarkan rilis data pertumbuhan kuartal pertama tahun 2019 BPS, sektor informasi dan komunikasi mampu tumbuh tinggi pada 9,03%, didorong oleh pertumbuhan bisnis digital yang semakin kuat serta jumlah penonton bioskop. peningkatan Melihat capaian positif pada kuartal pertama tersebut serta dengan adanya kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, optimis Kemenko pertumbuhan sebesar 9,32% di tahun 2019 dapat dicapai. Perekonomian JASA KEUANGAN DAN ASURANSI Sektor jasa keuangan dan asuransi terdiri dari empat subsektor, yaitu subsektor 1) jasa perantara keuangan, 2) asuransi dan dana pensiun, 3) jasa keuangan lainnya, keuangan. jasa penunjang dan 4) Pertumbuhan sektor jasa keuangan dan asuransi selama lima tahun terakhir cukup 4-8%. di dinamis Pertumbuhan sektor ini sempat mengalami kenaikan dari tahun 2014 sebesar 4,68% ke tahun 2016 sebesar 8,93% namun kemudian menurun hingga mencapai angka 4,17% di tahun 2018. Di tahun 2019, pertumbuhan diproyeksi meningkat menjadi sebesar 6,43% (lihat Grafik 38). berada kisaran sektor ini
58 | Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan Sektoral 2019 | OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 Grafik 38. Pertumbuhan PDB Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi (%) 8,58 8,93 6,43 5,47 4,68 4,17 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Sumber: BPS, Kemenko Perekonomian, 2019 Kontribusi sektor jasa keuangan dan asuransi terhadap PDB cenderung stabil di kisaran 3-4% sebagaimana terlihat dalam Grafik 39. Kontribusi sektor ini mengalami tahun 2014 sebesar peningkatan dari 3,86% ke tahun 2017 sebesar 4,20% namun sedikit menurun pada tahun 2018 menjadi 4,15%. Di tahun 2019, kontribusi sektor ini diproyeksi kembali menurun menjadi sebesar 4,03%. 4,40 Grafik 39. Perkembangan Distribusi PDB Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi (%) 4,20 4,00 4,19 4,20 4,15 4,03 4,03 3,80 3,86 Pergerakan sektor jasa keuangan dan asuransi selama terakhir didukung oleh kinerja subsektor di dalamnya (lihat Grafik 41). Subsektor pertama adalah subsektor jasa perantara keuangan kegiatan yang meliputi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat bentuk kredit/pinjaman dan atau bentuk lainnya. Subsektor ini memiliki kontribusi terbesar terhadap sektor jasa keuangan dan asuransi dengan rata-rata sebesar 62,2%. Pertumbuhan subsektor ini memiliki tren nilai yang menurun. Pada tahun 2014 pertumbuhan subsektor ini sebesar 2,92%, sempat mencapai nilai 9,82% di tahun 2016 namun menurun hingga mencapai nilai sebesar 2,34% di tahun 2018. lima tahun dalam Subsektor subsektor asuransi dan dana pensiun yang meliputi penjaminan tunjangan hari tua serta polis asuransi. Subsektor ini memiliki kontribusi jasa terbesar kedua keuangan dan asuransi dengan rata-rata sebesar 21,6%. Pertumbuhan subsektor ini memiliki tren nilai yang menurun. Pada tahun 2014 pertumbuhan subsektor ini sebesar 7,94%, sempat mencapai nilai 9,33% di tahun 2017 namun menurun hingga mencapai nilai sebesar 7,51% di tahun 2018. kedua adalah terhadap sektor 3,60 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Sumber: BPS, Kemenko Perekonomian, 2019 15,00 10,00 5,00 0,00 Grafik 40. Pertumbuhan PDB Subsektor Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi (%) 2014 2015 2016 2017 Jasa Perantara Keuangan Asuransi dan Dana Pensiun Jasa Keuangan Lainnya Jasa Penunjang Keuangan 2018 Subsektor ketiga adalah subsektor jasa keuangan lainnya yang meliputi kegiatan jasa keuangan seperti leasing, pemberian pinjaman oleh tidak tercakup dalam perantara keuangan, serta pendistribusian dana bukan dalam bentuk pinjaman. Subsektor ini memiliki kontribusi jasa terbesar ketiga keuangan dan asuransi dengan rata-rata sebesar 14%. Pertumbuhan subsektor ini memiliki tren nilai yang menurun. Pada tahun 2014 pertumbuhan subsektor ini sebesar 7,48%, sempat mencapai nilai 9,29% di tahun 2016 namun menurun lembaga yang terhadap sektor Sumber: BPS, 2019
OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 | Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan Sektoral 2019 | 59 hingga mencapai nilai sebesar 7,21% di tahun 2018. Subsektor terakhir adalah subsektor jasa yang meliputi penunjang kegiatan yang berhubungan erat dengan aktivitas jasa keuangan, asuransi, dan dana pensiun. Subsektor ini memiliki kontribusi terkecil terhadap sektor jasa keuangan dan asuransi dengan rata-rata sebesar 2,2%. Pertumbuhan subsektor ini memiliki tren nilai yang menurun. Pada tahun 2014 pertumbuhan subsektor ini sebesar 6,36% hingga lalu mengalami mencapai nilai sebesar 2,43% di tahun 2018. keuangan penyediaan jasa penurunan Grafik 41. Perkembangan Distribusi PDB Subsektor Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi 100% 80% 60% tahun sebelumnya yang pertumbuhan sebesar 12,45%. Pertumbuhan dana pihak ketiga di tahun 2019 diperkirakan meningkat di kisaran 8-10%, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 7%. Selain itu, Rencana Bisnis Bank 2019 menargetkan ekspansi kredit dan dana pihak ketiga masing-masing sebesar 12,06% dan 11,49%. realisasi pertumbuhan Dari sisi keuangan non perbankan, aset asuransi jiwa diperkirakan tumbuh sekitar 10-13%, aset asuransi umum diperkirakan tumbuh sekitar 14-17%, aset asuransi perusahaan pembiayaan diperkirakan tumbuh sekitar 8-11%, aset dana pensiun diperkirakan tumbuh sekitar 7-9% untuk dana pensiun pemberi kerja dan 13-16% untuk dana pensiun lembaga keuangan. Dari sisi pasar modal, jumlah emiten di tahun 2019 diperkirakan bertambah sebanyak 75-100 emiten baru, meningkat dari tahun sebelumnya yang bertambah sebanyak 62 emiten baru. 40% 20% 0% 2014 2015 2016 2017 2018 Jasa Penunjang Keuangan Jasa Keuangan Lainnya Asuransi dan Dana Pensiun Jasa Perantara Keuangan Sumber: BPS, 2019 Pertumbuhan sektor jasa keuangan dan asuransi pada tahun 2019 diproyeksi sebesar 6,43% dengan kontribusi sektor terhadap PDB diproyeksi sebesar 4,03%. Pertumbuhan sektor ini pada tahun 2019 didukung oleh berbagai faktor antara lain pertumbuhan indikator keuangan baik perbankan maupun non perbankan. Dalam rangka mendukung pertumbuhan jasa keuangan dan asuransi, sektor telah Kemenko mengeluarkan kebijakan. program SNKI Pemerintah melalui inklusif menargetkan tahun 2019. Untuk sebesar 75% di mencapai tersebut, pemerintah target memiliki strategi sebagai berikut: 1) peningkatan dan perlindungan konsumen, 2) perluasan pembukaan rekening, 3) optimalisasi PTSL, 4) optimalisasi dalam layanan agen bank, 5) peningkatan layanan keuangan digital dan transaksi non tunai, serta 6) penguatan monev keuangan inklusif. Perekonomian berbagai indeks keuangan literasi keuangan Dari perbankan, keuangan pertumbuhan kredit perbankan di tahun 2019 diperkirakan berada di kisaran 13±1%, sedikit meningkat dari realisasi sisi Selain itu, Kemenko Perekonomian juga mendukung financial technology (fintech) yang tentunya dapat mendorong pertumbuhan sektor jasa fintech keuangan dan asuransi. Total perkembangan
60 | Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan Sektoral 2019 | OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 terdaftar dan berizin per 1 Februari 2019 sebanyak 99 perusahan. Di Indonesia, fintech berkembang di berbagai sektor, pembayaran, startup mulai peminjaman, pembiayaan, perencanaan keuangan, investasi ritel, riset keuangan, dan sebagainya. dari Berdasarkan rilis BPS, sepanjang triwulan I tahun 2019 sektor jasa keuangan dan asuransi tumbuh positif sebesar 7,33%. Hal ini didorong oleh stabilitas dan likuiditas yang terjaga, sejalan dengan penguatan intermediasi dan jasa risiko perbaikan profil keuangan. Nilai pertumbuhan sektor jasa keuangan dan asuransi triwulan I 2019 menjadi awal yang baik untuk mencapai nilai pertumbuhan tahun 2019 yang diproyeksikan sebesar 6,43%. Namun demikian, terus mengoptimalkan kinerja serta kebijakan sektor jasa keuangan dan asuransi di triwulan selanjutnya. kinerja lembaga pemerintah REAL ESTATE Sektor real estate meliputi kegiatan estate, penjualan/pembelian penyewaan real estate, penyediaan jasa real estate lain (jasa penaksir real estate). Dapat dilakukan pada real estate milik sendiri, orang lain yang disewa dan atas dasar balas jasa/kontrak, termasuk real estate yang dimiliki sendiri dan ditempati sendiri serta kegiatan mengelola bangunan real estate. real Berbeda dengan panjang jalan aspal yang juga menjadi faktor pendorong sektor ini, real estate memiliki pertumbuhan yang realisasinya menurun meskipun nilai cenderung naik. Nilai pertumbuhannya menurun dari 5,49% di tahun 2015 menjadi 4,42% di tahun 2016 dan menurun drastis di tahun 2017 menjadi 0,03%. Faktor pendorong selanjutnya dari sisi populasi perkotaan realisasinya cenderung naik setiap tahun tetapi secara pertumbuhan mengalami penurunan, dari angka 1,29% di tahun 2015 menjadi 1,26% di tahun 2016 dan menjadi 1,24% di tahun 2017. Hal ini membuat pertumbuhan di sektor real estate bergerak lambat selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2018, realisasi pertumbuhan PDB sektor real estate berada pada angka 3,58%. Sektor real estate memberi kontribusi pada PDB nasional sebesar 2,74% di tahun 2018. yang nilai Melihat pergerakan tren yang ada, Kemenko Perekonomian optimis bahwa sektor ini dapat tetap tumbuh di tahun 2019. Estimasi untuk sektor real estate pada tahun 2019 diharapkan mengalami 3,97%. pertumbuhan Kemenko terus memberikan dukungan terhadap upaya- upaya untuk meningkatkan pertumbuhan sektor ini, di antaranya melalui peraturan rasio LTV/FTV yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dengan menjaga suku bunga acuan di angka 6% pada tahun 2019. angka pada Perekonomian Grafik 42. Pertumbuhan PDB Sektor Real Estate (%) nasional Pergerakan berpengaruh besar pada sektor real estate Indonesia. Pendapatan perkapita menjadi pendorong dari salah pertumbuhan sektor real estate. Nilai realisasi dan pertumbuhan pendapatan perkapita dari tahun 2015 sebesar 3,6% meningkat menjadi 3,8% di tahun 2016 dan 3,9% di tahun 2017. perekonomian satu faktor 5,1 4,9 4,7 4,5 4,3 4,1 3,9 3,7 3,5 5 4,11 4,69 3,66 3,58 3,97 2014 2015 2016 2017 2018 2019f Sumber: BPS, Kemenko Perekonomian, 2019
OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 | Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan Sektoral 2019 | 61 Selain itu, Bank Indonesia menempuh kebijakan pelonggaran makroprudensial dalam bentuk ketentuan rasio LTV/FTV dari fasilitas kredit/pembiayaan perumahan dengan memperhatikan aspek prudensial. Kebijakan LTV/FTV Bank Indonesia merupakan bagian dari bauran kebijakan yang untuk mendorong perekonomian melalui pertumbuhan kredit properti secara nasional yang pada saat ini masih memiliki potensi akselerasi. Melalui kebijakan Indonesia akan memberikan kewenangan kepada industri perbankan untuk mengatur sendiri jumlah LTV/FTV dari fasilitas kredit/pembiayaan pertama sesuai dengan analisis bank kebijakan terhadap manajemen risiko masing-masing bank. Pada aturan LTV sebelumnya, BI menetapkan besar uang muka pembelian rumah pertama mencapai 10% dari harga rumah. Dengan ketentuan baru ini, BI membebaskan besaran uang muka tersebut kepada pihak bank mulai dari 0% hingga 10%. Sementara untuk rasio LTV rumah kedua dan seterusnya diatur pada kisaran 80% hingga 90% kecuali rumah tipe 21. ditujukan ini, Bank debiturnya dan Relaksasi LTV kedua adalah pelonggaran jumlah fasilitas kredit atau pembiayaan melalui mekanisme inden. Fasilitas kredit untuk rumah inden menjadi 5 unit dari sebelumnya hanya 2 unit. Relaksasi LTV lainnya yaitu penyesuaian pengaturan tahapan dan besaran pencairan kredit atau pembiayaan. Pencairan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama berlangsung hingga akad dengan kredit maksimum 30% dari plafon. Tahap kedua sampai dengan pondasi selesai, pencairan kumulatif kredit maksimum 50% dari plafon. Tahap ketiga sampai dengan tutup atap selesai kredit kumulatif maksimum 90% dari plafon. terakhir setelah pembangunan Tahap selesai dan serah terima akta jual beli maksimum 100%. Kebijakan yang diterapkan pada sektor real estate mulai menunjukkan dampak positif pada sektor ini. Peningkatan permintaan ruang perkantoran dan Kenaikan penjualan properti pada tahun 2019 triwulan memberikan kontribusi pada peningkatan laju pertumbuhan sektor ini. Berdasarkan catatan data yang dikeluarkan BPS, realisasi pertumbuhan pada triwulan I 2019 ini (y-o-y) mencapai 5,49%. Capaian merupakan awal yang baik di tahun 2019. Optimisme positif terhadap pertumbuhan sektor real estate diharapkan dapat berlangsung hingga akhir 2019 hingga dapat mencapai target pertumbuhan 3,97%. I JASA PERUSAHAAN Sektor jasa perusahaan merupakan gabungan dari dua kategori. Kategori pertama mencakup kegiatan profesional, ilmu pengetahuan dan teknik yang membutuhkan tingkat pelatihan yang tinggi dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan keterampilan khusus yang tersedia untuk pengguna. Kegiatan yang termasuk di dalamnya antara lain: jasa hukum dan akuntansi, jasa arsitektur dan teknik sipil, penelitian dan ilmu pengetahuan, periklanan dan penelitian pasar, serta jasa profesional, ilmiah, dan teknis lainnya. Selanjutnya kategori kedua yang mencakup mendukung operasional usaha secara umum. Kegiatan yang termasuk dalam kategori ini antara lain: jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, jasa ketenagakerjaan, jasa agen perjalanan, penyelenggaraan tur dan jasa reservasi dan lainnya, penyelidikan, jasa untuk gedung dan pertamanan, jasa administrasi kantor, serta jasa penunjang kantor dan jasa penunjang usaha lainnya. pengembangan berbagai kegiatan jasa keamananan
62 | Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan Sektoral 2019 | OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 Sektor jasa perusahaan pada Triwulan apabila II/2018 tumbuh dibandingkan dengan Triwulan II/2017. Kinerja sektor ini mengalami peningkatan salah satunya akibat dari subsektor periklanan, dimana permintaan terhadap iklan meningkat dan juga subsektor jasa agen perjalanan yang dipicu oleh hari raya Idul Fitri yang disertai dengan libur sekolah yang panjang sehingga meningkatkan permintaan terhadap paket wisata. Selain itu permintaan terhadap lembaga survei juga mengalami peningkatan menjelang Pilkada pada tahun 2018. 8,89% Grafik 43. Pertumbuhan PDB Sektor Jasa Perusahaan (%) 10 9,81 9,5 9 8,64 8,5 seperti Pemilu dan permintaan terhadap paket wisata. Kemenko Perekonomian optimis sektor ini akan tumbuh sepanjang tahun 2019 dan diproyeksikan mencapai nilai 8,48% di tahun 2019. ADMINISTRASI PEMERINTAH, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB Sektor ini meliputi kegiatan yang bersifat umum pemerintah, oleh administrasi perundang- pemerintah, undangan dan penerjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut program (administrasi peraturannya berdasarkan perundang- peraturan undangan, kegiatan legislatif, perpajakan, pertahanan negara, keamanan dan keselamatan negara, pelayanan imigrasi, hubungan luar negeri dan administrasi program pemerintah, serta jaminan sosial wajib). dilakukan 8 8,44 8,48 7,5 7,69 7,36 7 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 F Sumber: BPS, Kemenko Perekonomian, 2019 Pada tahun 2019, pertumbuhan sektor jasa perusahaan diperkirakan akan mengalami akan Pemilu peningkatan. dilaksanakan pada tahun 2019 diprediksi akan pendorong pertumbuhan pada sektor ini. Pemilu akan terhadap meningkatkan lembaga survei dan permintaan jasa periklanan promosi menjelang Pemilu. Libur hari raya Idul Fitri yang juga cukup panjang dapat kembali meningkatkan permintaan terhadap paket wisata di tahun 2019 ini. yang faktor menjadi permintaan sebagai media Berdasarkan laporan yang telah dirilis BPS jasa pada Triwulan perusahaan telah tumbuh sebesar 10,36%. Hal ini didukung oleh aktivitas pendorong I 2019, sektor Dinamika sektor administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib salah satunya ditentukan dari porsi belanja pemerintah dalam APBN Indonesia. Di tahun 2018 realisasi pertumbuhan PDB untuk sektor ini sebesar 7,02% dengan kontribusi terhadap PDB nasional sebesar 3,65%. Untuk estimasi pertumbuhan sektor ini di tahun 2019 diproyeksikan sedikit melambat dari tahun sebelumnya pada angka 5,85%. Kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah untuk sektor ini masih melanjutkan kebijakan-kebijakan pada tahun sebelumnya. Strategi belanja pemerintah didorong untuk lebih efisien, efektif dan produktif sebagai akselerasi pencapaian target pembangunan. Sebagai dalam komitmen mengakselerasi target pembangunan, penyelenggaraan pemerintah, pemenuhan kewajiban, dan pelaksanaan berbagai agenda nasional, belanja negara pada tahun anggaran 2019 dioptimalkan dengan nilai anggaran pemerintah pencapaian
OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 | Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan Sektoral 2019 | 63 belanja pemerintah naik dari Rp2.217,3 triliun menjadi triliun. Penerimaan negara ditargetkan sebesar triliun melalui optimalisasi Rp2.165,1 penerimaan perpajakan dan PNBP, sehingga diperkirakan defisit anggaran di tahun 2019 Rp296 triliun yang akan ditutup dengan pembiayaan anggaran. Rp2.461,1 Sejak diberlakukan tahun 2017 lalu, skema perhitungan bagi hasil pengelolaan wilayah kerja migas di Indonesia beralih menjadi gross split dan di tahun 2019 terdapat baru maupun penambahan recovery peralihan dari skema cost menjadi gross split. Hal ini membuat penerimaan negara dari sektor migas lebih lagi pasti, menanggung yang dikeluarkan Kebijakan pertahanan ini diselenggarakan untuk mengelola seluruh sumber daya dan sarana prasarana nasional guna mencapai tujuan pertahanan negara dan dalam pembangunan rangka nasional. Di tahun 2019, terdapat lima kebijakan yang dilakukan. kontrak negara karena tidak produksi biaya perusahaan. tahun mendukung Ketiga, melanjutkan pembangunan Postur Pertahanan Militer. Kebijakan ini diarahkan untuk pembangunan MEF TNI yang berpedoman pada konsep pengembangan postur ideal TNI. Pembangunan MEF TNI itu jangka panjang dengan mengacu pada aspek modernisasi alutsista, pemeliharaan dan perawatan, pengembangan organisasi maupun pemenuhan sarana prasarana. Perencanaan pembangunan itu pun telah didukung dengan kemampuan industri pertahanan nasional dan profesionalisme, serta peningkatan kesejahteraan prajurit. telah direncanakan dalam Keempat, memantapkan kerja sama dengan negara-negara sahabat. Adapun pelaksanaan kebijakan ini bertujuan untuk building pengembangan (kemampuan) dan meningkatkan peran aktif dalam PKO. Pelaksanaan kebijakan termasuk dalam pembuatan ini regulasi untuk pengerahan kekuatan TNI dalam tugas perdamaian dunia di bawah PBB. Hal ini pun termasuk dalam bagian diplomasi pertahanan. capacity juga pembangunan Pertama, melanjutkan pertahanan konsisten terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan NKRI serta Bhinneka Tunggal Ika, dengan mengikuti kebijakan politik peraturan negara perundang-undangan yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional dan hukum telah diratifikasi. pelaksanaan Kedua, pertahanan negara berpedoman pada visi, misi dan program prioritas pemerintah, termasuk di dalamnya kebijakan-kebijakan poros maritim dunia dan pengembangan memanfaatkan kawasan penggunaan teknologi satelit dan sistem drone. negara yang dalam bentuk internasional yang dengan Kelima, mewujudkan industri pertahanan yang kuat, mandiri dan berdaya saing. Caranya melalui peningkatan peran KKIP dalam merumuskan kebijakan nasional industri pertahanan. Keenam, mendukung pembangunan karakter bangsa. Dalam ini TNI akan pelaksanaan kebijakan melakukannya pembinaan kesadaran dan kemampuan bela negara. Pelaksanaan bela negara sendiri berguna untuk mengembangkan nilai-nilai yang terkandung dalam bela negara serta dalam pembangunan rangka nasional. melalui mendukung Selain itu, juga untuk mengalokasikan perlindungan sosial yang berupa jaminan perlindungan sosial khususnya bagi 40% termiskin sebesar Rp387,3 penduduk triliun. Peserta PBI JKN di tahun ini peningkatan diharapkan mengalami pemerintah anggaran
64 | Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan Sektoral 2019 | OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 menjadi 96,8 juta jiwa. Pemerintah juga melakukan penguatan program keluarga harapan dengan target 10 juta keluarga di tahun 2019. Program bantuan pangan non- tunai masih akan diteruskan di tahun ini, begitu juga dengan program RAPS. Bentuk perlindungan sosial lainnya adalah dengan mendorong UMKM melalui penyaluran dana bergulir, insentif perpajakan PPh final UMKM 0,5%, dan subsidi bunga KUR 12,8 juta debitur lama dan 4 juta debitur baru. Transfer dana ke daerah dan Dana Desa terus dilanjutkan di ini hingga penyaluran sebesar Rp826,8 triliun. tahun JASA PENDIDIKAN Sektor jasa pendidikan meliputi kegiatan pendidikan pada berbagai tingkatan dan untuk berbagai pekerjaan, baik secara lisan maupun tulisan, pengajaran kegiatan olahraga, penunjang pendidikan. Pendidikan dalam ruangan, melalui penyiaran televisi, internet dan surat menyurat. terdiri atas pendidikan dasar, menengah, tinggi dan lainnya (termasuk non-formal), termasuk jasa penunjang pendidikan dan PAUD. hiburan dan radio dan Pada tahun 2019 belanja pemerintah tumbuh positif. Pertumbuhan ini ditopang dari kenaikan realisasi belanja barang dan jasa, belanja pegawai serta belanja bantuan sosial. Serapan belanja pegawai mencapai 22,45% lebih tinggi tahun dibandingkan dengan serapan sebelumnya di triwulan yang sama yang mencapai 21,46%. Hal ini menguatkan pertumbuhan administrasi sektor realisasi pemerintahan pertumbuhan pada triwulan I tahun 2019 (y-on-y) mencapai 6,45%. Capaian pada triwulan I ini menjadi awal yang baik untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dan belanja pemerintah pada triwulan-triwulan berikutnya sehingga target pertumbuhan sebesar 5,85% di tahun 2019 dapat dicapai. triwulan I dengan Grafik 44. Pertumbuhan PDB Sektor Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (%) Kontribusi sektor jasa pendidikan bagi PDB nasional sebesar 3,25% dengan realisasi pertumbuhan sektor jasa pendidikan pada tahun 2018 mencapai angka 5,36%, sementara pada tahun 2019 diestimasikan meningkat menjadi 6,17%. Pertumbuhan sektor jasa pendidikan digerakkan oleh pendapatan global, kemajuan teknologi, pasar tenaga kerja yang lebih terbuka dan peningkatan migrasi internasional. untuk mencapai Sebagai pertumbuhan 6,17% di tahun 2019, pemerintah melakukan upaya peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan vokasi, melalui standardisasi mekanisme link and match antara pendidikan vokasi dan untuk kebutuhan belanja pendidikan 2019 Kementerian/Lembaga itu, mencapai Rp16,8 pemerintah juga mengalokasikan dana abadi penelitian yang ditujukan untuk percepatan pengembangan riset sebesar Rp990 miliar di tahun 2019. upaya industri. vokasi melalui Alokasi tahun triliun. Selain 8 7 6 5 4 3 2 1 0 7,02 5,85 4,63 3,2 2,38 2,06 2014 2015 2016 2017 2018 2019f Kebijakan lainnya yang dilakukan dalam rangka mendukung pertumbuhan sektor jasa pendidikan melalui pemberian Insentif Super Deduction. Rencana Pajak pemberian ini sebagai upaya pemerintah mendorong peran dunia usaha dan industri dalam peningkatan kualitas daya manusia. Pemerintah sumber insentif Sumber: BPS, Kemenko Perekonomian, 2019
OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 | Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan Sektoral 2019 | 65 insentif berupa potongan memberikan pajak hingga diatas 100% bagi industri yang berperan dalam pelatihan dan industri yang pendidikan vokasi serta melakukan kegiatan penelitian dan inovasi. Peran industri dapat berupa penyediaan fasilitas pendidikan maupun pelatihan- pelatihan bagi sekolah-sekolah vokasi. Grafik 45. Pertumbuhan PDB Sektor Jasa Pendidikan (%) 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 5,47 7,33 3,84 3,7 5,36 6,17 2014 2015 2016 2017 2018 2019f kegiatan sosial mengalami kenaikan dari Rp109,5 triliun di tahun 2017 menjadi Rp117,3 triliun di tahun 2018. Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial lainnya diproyeksikan akan tumbuh sebesar 7,68% di tahun 2019 dengan 1,15%. kontribusi Pertumbuhan dari sektor ini akan didukung oleh peningkatan belanja pemerintah seiring dengan kenaikan target peserta JKN, terutama untuk sasaran kelompok masyarakat 40% terbawah. Selain itu, peningkatan di sektor ini juga akan didorong oleh tren permintaan layanan kesehatan yang baik, terutama yang terjadi di kawasan perkotaan. PDB sebesar berpendapatan Grafik 46. Distribusi PDB Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (%) Sumber: BPS, Kemenko Perekonomian, 2019 1,08 1,07 1,07 1,07 1,06 1,06 Realisasi jasa pendidikan pada triwulan 1 tahun 2019 (y- o-y) berdasarkan catatan data yang dikeluarkan BPS mencapai 5,62%. Meskipun angka ini masih di bawah angka proyeksi pertumbuhan di tahun 2019, akan tetapi masih dapat terus ditingkatkan hingga akhir 2019 sehingga dapat mencapai angka 6,17%. pertumbuhan sektor 1,06 1,05 1,04 1,03 1,02 1,01 1,03 2014 2015 2016 2017 2018 Sumber: BPS, 2019 JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL 8,5 Grafik 47. Pertumbuhan PDB Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (%) Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial terdiri atas enam subsektor, yaitu jasa institusi kesehatan, jasa tenaga kesehatan, jasa pelayanan penunjang kesehatan, jasa angkutan khusus pengangkutan orang sakit, jasa kesehatan hewan, serta jasa kegiatan sosial. Di tahun 2018, tercatat kontribusi sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial berada pada 4,26% per tahun, stabil dari level di tahun 2017. Untuk jasa kesehatan dan nilainya sendiri, 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 7,96 7,68 6,69 6,84 7,13 5,16 2014 2015 2016 2017 2018 2019f Sumber: BPS, Kemenko Perekonomian, 2019
66 | Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan Sektoral 2019 | OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 Pertumbuhan di sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial akan didorong oleh pemerintah fokus kebijakan dalam RPJMN 2014-2019 yaitu peningkatan daya manusia. Terkait dengan kebijakan ini, pemerintah melakukan peningkatan anggaran belanja dalam APBN 2019 menjadi Rp 123,1 triliun, yang salah satunya juga ditujukan untuk mencapai target nasional peningkatan peserta JKN/KIS sebanyak 10 juta jiwa menjadi 96,8 juta jiwa di tahun 2019. sejalan dengan kualitas sumber Berdasarkan rilis data pertumbuhan kuartal I/2019 BPS, pertumbuhan untuk sektor jasa kesehatan tercatat sebesar dan kegiatan sosial 8,61%. Pertumbuhan yang tinggi pada kuartal pertama tersebut terdorong oleh peningkatan aktivitas jasa kesehatan medis. Dengan melihat tren positif di awal tahun dan adanya beberapa kebijakan berorientasi peningkatan kualitas manusia, Kemenko Perekonomian optimis sektor ini mampu mencapai pertumbuhan sebesar 7,68% di tahun 2019. yang dikeluarkan JASA LAINNYA Sektor jasa lainnya merupakan salah satu dari 3 sektor yang mencapai pertumbuhan I/2018 yaitu tertinggi pada Triwulan sektor sebesar transportasi dan pergudangan yang tumbuh sebesar 8,59% dan sektor informasi dan komunikasi yang tumbuh 8,52%. Kinerja jasa lainnya mengalami pertumbuhan dengan Triwulan I/2017 didorong oleh aktivitas wisatawan mancanegara yang mengalami peningkatan pasca recovery meletusnya Gunung Agung dan festival-festival wisata dan budaya yang diadakan di berbagai itu diselenggarakannya daerah. Selain Pilkada pada tahun 2018 juga mendorong aktivitas organisasi politik, seni pertunjukan dan aktivitas pekerja seni. 8,42%, di bawah dibandingkan lainnya Pertumbuhan tahun mengalami pertumbuhannya 2014-2018, mengalami penurunan pada tahun 2015 dan 2016 namun kembali menunjukkan peningkatan pada tahun 2017. Sektor jasa lainnya yang mencakup banyak subsektor diperkirakan akan tumbuh 8,91% pada tahun 2019. Proyeksi ini diawali dengan baik pada Triwulan I 2019 dengan laju pertumbuhan sebesar 9,99% sesuai dengan laporan yang dirilis BPS pada bulan Mei 2019. sektor jasa fluktuasi sepanjang nilai lainnya Sektor merupakan gabungan dari 4 kategori pada KBLI 2009. Kategori ini mempunyai kegiatan yang cukup luas yang meliputi: jasa kesenian, hiburan, dan rekreasi; reparasi komputer dan barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga; jasa perorangan yang melayani rumah tangga; kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan; jasa swasta lainnya termasuk kegiatan badan internasional seperti PBB dan perwakilan PBB, badan regional, IMF, OECD, dan lain-lain. lapangan usaha jasa sendiri 9,2 9 8,8 8,6 8,4 8,2 8 7,8 7,6 7,4 Grafik 48. Pertumbuhan PDB Sektor Jasa Lainnya (%) 8,99 8,93 8,73 8,08 8,01 2014 2015 2016 2017 2018 2019f 8,91 Sumber: BPS, Kemenko Perekonomian, 2019
OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 | Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan Sektoral 2019 | 67 Aktivitas-aktivitas pendukung yang dapat mendorong terjadinya pertumbuhan masih didominasi oleh subsektor wisata dan aktivitas organisasi politik menjelang Pemilu 2019. Subsektor wisata pada sektor ini masih berkaitan dengan subsektor jasa agen perjalanan pada jasa perusahaan yang menyediakan paket wisata ke berbagai destinasi dalam negeri. Pemilu 2019 juga akan menjadi faktor pendorong yang cukup berpengaruh pada karena banyaknya beberapa aktivitas organisasi politik yang lebih banyak Kemenko Perekonomian optimis bahwa sektor ini dapat terus tumbuh sepanjang tahun 2019 sehingga laju pertumbuhan yang diproyeksikan sebesar 8,91%. sektor sektor dari biasanya. dapat mencapai
68 | Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan Sektoral 2019 | OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 Halaman ini sengaja dikosongkan
19 | Kebijakan Prioritas | OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 Photo by Campbell Boulanger on Unsplash
70 | Kebijakan Prioritas | OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 1. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan kebijakan pendanaan untuk memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi UMKM pada kredit bank/non bank, dan membantu UMKM mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya dengan subsidi bunga. Kebijakan KUR bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif, meningkatkan ekonomi dan penyerapan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil dan menengah, dan mendorong pertumbuhan penyerapan tenaga kerja. Kebijakan KUR dilaksanakan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan mengatasi berbasis pada kurangnya pembiayaan. UMKM akses Akumulasi KUR 2015 s.d. 31 Mar 2019 Realisasi Penyaluran Outstanding 371 triliun NPL 137 triliun 1,39 % Gambar 1. Akumulasi KUR 2015 - 31 Maret 2019 Penyaluran KUR 2015 s.d 31 Maret 2019 Berdasarkan Skema 65,4% 34,4% 0,35% KUR Mikro KUR Kecil KUR Penempatan TKI Gambar 2. Penyaluran KUR 2015 - 31 Maret 2019 Berdasarkan Skema Realisasi penyaluran KUR paling tinggi terjadi di Pulau Jawa sebesar 54,32% atau senilai Rp202 triliun, dengan Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat menempati tiga provinsi teratas dalam penyaluran KUR secara akumulatif sampai dengan Maret 2019. Pulau Sumatera mengikuti dengan realisasi penyaluran sebesar 20,32% atau senilai Rp75 triliun, dengan Barat, Lampung, dan Sumatera Selatan menjadi tiga provinsi teratas di pulau tersebut. Pulau Sulawesi berada di posisi ketiga dengan 10,22% atau setara Rp38 triliun, Pulau Kalimantan di posisi keempat dengan 6,06% dengan nilai Rp22 triliun, dan terakhir Maluku dan Papua dengan nilai Rp8 triliun (2,08%). Provinsi Sumatera Realisasi Penyaluran KUR Menurut Wilayah Sumatra 22% Sulawesi 11% Kalimantan 7% Jawa 58% Maluku dan Papua 2% Gambar 3. Realisasi Penyaluran KUR Menurut Wilayah ini, kebijakan KUR Di dilanjutkan dengan agenda penyelesaian revisi kedua Permenko 11/2017 dengan memasukkan KUR untuk pensiunan. Selain itu, akan dilakukan peluncuran KUR khusus di sektor produksi yang meliputi: (1) peternakan rakyat di Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang sebagai lokasi utama dan lainnya yaitu Magelang, Garut, Lampung Tengah, Sinjai, dan Sumba Timur; (2) ketahanan pangan di Tasikmalaya; (3) perikanan rakyat di Kabupaten Demak sebagai lokasi utama tahun 2019 lima lokasi paralel
dan lima lokasi lain yaitu OKU Timur, Cirebon, Lamongan, Mataram, dan Kolaka; dan (5) KUR komoditas garam di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Di tahun 2019 sendiri, pemerintah menargetkan penyaluran KUR sejumlah Rp140 Triliun dengan penyaluran ke sektor produksi minimal 60% dari total KUR. Untuk kuartal pertama 2019, penyaluran KUR yang telah terealisasi adalah Rp15,3 triliun di sektor produksi dan Rp22,2 triliun di sektor non-produksi. 2. Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) Inklusi keuangan merupakan salah satu kebijakan prioritas yang bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Pada hakikatnya layanan keuangan tersedia bagi seluruh segmen masyarakat dari berbagai daerah dan wilayah, namun yang masih terjadi akses keuangan di Indonesia masih belum merata. Persentase masyarakat Indonesia yang memiliki akses terhadap lembaga keuangan yaitu sebanyak 36%, sementara sisanya masih tergolong unbankable atau belum tersentuh akses keuangan. Implementasi SNKI diperlukan untuk inklusif, mencapai sebagaimana yang ditargetkan pada akhir tahun 2019 persentase penduduk dewasa yang memiliki akses layanan keuangan pada lembaga keuangan formal sebesar 75%. Dalam upaya pencapaian target, Bidang Kementerian membentuk Perekonomian Kelompok Kerja (Pokja) yang bertanggung jawab dalam implementasi SNKI. Pokja tersebut dibagi dalam beberapa bagian yaitu Pokja Edukasi Keuangan, Pokja Hak Properti Masyarakat, Pokja Fasilitasi Intermediasi dan Saluran Distribusi Keuangan. target keuangan Koordinator telah OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 | Kebijakan Prioritas| 71 Menciptakan inovasi layanan keuangan yang menjangkau seluruh masyarakat Mendorong peningkatan peran Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Realisasi Program SNKI hingga Tahun 2018 Mempercepat sertifikasi hak properti masyarakat Memperluas layanan keuangan melalui sinergi dengan lembaga selain bank Peningkatan kesadaran dan literasi masyarakat Meningkatkan infrastruktur yang mendukung inklusi keuangan Gambar 4. Realisasi Program SNKI hingga Tahun 2018 Tahun 2019, SNKI masih menjadi prioritas untuk dapat mencapai target yang telah ditentukan. Berdasarkan Keppres 82/2016, pemerintah menargetkan persentase jumlah penduduk dewasa yang memiliki akses layanan keuangan pada lembaga keuangan formal sebesar 75% di akhir tahun. Untuk mencapai program tersebut, pemerintah akan melaksanakan beberapa kegiatan yang meliputi: (1) peningkatan literasi perlindungan (2) perluasan pembukaan konsumen, rekening, (4) optimalisasi dalam layanan agen bank; (5) peningkatan layanan keuangan digital dan transaksi non-tunai, dan (6) penguatan monitoring dan evaluasi keuangan inklusif. keuangan dan (3) optimalisasi PTSL, 3. Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) Dalam rangka menjaga laju inflasi yang rendah dan stabil agar mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan melalui Keputusan Presiden No. 23 Tahun 2017 dibentuk Tim Pengendalian Inflasi Nasional (1) Tim (TPIN) Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP); (2) Tim berkesinambungan, yang terdiri dari:
72 | Kebijakan Prioritas | OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 (TPID) Pengendalian Provinsi; dan (3) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten/Kota. TPIP sendiri diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. TPIP memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan aksi; melakukan pengendalian kebijakan dan implementasi; serta monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan dan output. Inflasi Daerah inflasi Kegiatan strategis pengendalian 2018 secara umum terlaksana. Kegiatan difokuskan pada upaya untuk memperkuat implementasi kebijakan yang didukung dengan sinergi kebijakan di pusat dan daerah yang diperkuat dengan data dan informasi yang kredibel. Selama tahun 2018, capaian-capaian yang telah berhasil didapatkan yaitu: a. Realisasi inflasi 2018 sebesar 3,13% (YoY) lebih rendah dari realisasi inflasi tahun 2017 sebesar 3,61% (YoY) dan merupakan tahun ke empat sejak tahun 2015 dimana realisasi inflasi berada dalam rentang sasaran. (lihat grafik 49) b. Realisasi telah Besar Keagamaan Nasional (HBKN) tahun 2018 (MtM), terendah dibandingkan merupakan inflasi saat HBKN dalam 7 tahun terakhir. inflasi Hari sebesar 0,59% c. Realisasi inflasi Volatile Foods (VF) tahun 2018 sebesar 3,39% (YoY) sesuai dengan target 4-5 % yang ditetapkan dalam HLM Pengendalian Inflasi 22 Januari 2018. d. Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2019- 2021. e. Pembentukan 540 TPID dari 542 daerah otonom atau telah terbentuk sebesar 99,6%. f. Sebanyak 29 provinsi mencatatkan inflasi tahunan (yoy) di dalam rentang sasaran inflasi nasional. Share jumlah Kota IHK yang berada di luar target sasaran sebesar 31,8 % pada tahun 2018, jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2015 sebesar 77,4% g. Penyempurnaan kinerja TPID. formulasi evaluasi h. Pengembangan data produsen PIHPS dan pemutakhiran situs TPIN. Grafik 49. Inflasi Tahunan Indonesia tahun 2014 - 2018 Inflasi Tahunan (% y-on-y) 8,36 3,35 3,02 3,61 3,13 2014 2015 2016 2017 2018 Sumber: BPS, 2019 Grafik 50. Tingkat Partisipasi Evaluasi Kinerja TPID Tingkat Partisipasi Evaluasi Kinerja TPID 600 507 524 539 500 396 445 400 300 200 100 86 24 183 37 63 58 101 141 199 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Jumlah TPID Tingkat Partisipasi Sumber: Kemenko Perekonomian, 2019 Dalam pelaksanaannya, pengendalian inflasi tahun 2018 tentu saja terdapat berbagai tantangan dan kendala seperti fluktuasi harga komoditas global dan nilai tukar rupiah. Selanjutnya pada tahun 2019, tantangan pengendalian inflasi muncul terutama bersumber dari inflasi inti dan VF seiring dengan masih kuatnya permintaan di tengah keterbatasan pasokan dan kenaikan cost push (harga pangan global dan Rupiah).
Berdasarkan hasil keputusan HLM TPIP 29 Januari 2019, upaya pencapaian sasaran inflasi nasional tahun 2019 (3,5% ±1%) sesuai dengan program kegiatan strategis 4K pada Ketersediaan Pasokan dan Kelancaran Distribusi yang didukung oleh penguatan kelembagaan dan perbaikan statistik. Untuk mencapai target tersebut, beberapa capaian Tim Pengendalian Inflasi Pusat hingga triwulan I 2019 sebegai berikut: tahun 2019 difokuskan implementasi kebijakan a. Penguatan lain melalui pelaksanaan antara rangka dalam beberapa menyusun Cadangan panduan Pangan Pemerintah Daerah serta inflasi penetapan kembali sasaran volatile food 4-5% sesuai keputusan HLM TPIP FGD b. Penguatan koordinasi pusat dan daerah melalui sinkronisasi Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah yang saat ini telah 24 Peta Jalan Pengendalian Inflasi Provinsi, sedangkan 10 provinsi berkomitmen lainnya mengesahkan peta jalannya pada akhir April dan Mei; serta finalisasi tentang Peraturan Menteri PPN sinkronisasi dan program penganggaran K/L. TPIP juga akan memperkuat koordinasi antara pusat dan penguatan kelembagaan dan pembinaan TPID. Sampai dengan saat ini, jumlah TPID telah mencapai 100% yaitu sebanyak 542 daerah dengan telah terbentuknya TPID Kabupaten Kepualuan Taliabu. c. Sementara itu untuk mengembangkan data dan informasi, TPIP juga terus mengembangkan data pada PIHPS dengan menambahkan data stok serta upaya terus melakukan inflasi penyempurnaan terutama tarif stastistik angkutan udara dan pulsa ponsel. telah daerah melalui statistik beras, OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 | Kebijakan Prioritas| 73 Selanjutnya untuk triwulan dua sampai dengan empat, kegiatan akan banyak difokuskan pada evaluasi kinerja TPID tahun 2018; persiapan Ramadhan dan Idul tahun 2019; Rapat Koordinasi Fitri Nasional Pengendalian Inflasi; Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah TPID; persiapan Natal dan Tahun Baru 2020; serta penyusunan buku pedoman TPID. Untuk partisipasi TPID yang mengikuti evaluasi kinerja TPID pada tahun 2019 sebesar 54%, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya (37%). 4. Insentif fiskal merupakan salah satu upaya untuk yang mendorong pertumbuhan perekonomian domestik melalui investasi dalam kondisi perekonomian tengah global melambat. Insentif fiskal memiliki program berupa penyempurnaan dan penyelarasan kebijakan insentif fiskal salah satunya dengan sistem Online Single Submission ini bertujuan (OSS). Program-program untuk investasi meningkatkan memperkokoh industri hulu dan hilir, mempercepat dan mempermudah proses pengajuan dan pemberian tax holiday, dan meningkatkan partisipasi sektor UMKM dalam perekonomian nasional. seperti regulasi Sepanjang tahun 2018, kebijakan insentif fiskal telah berhasil menghasilkan capaian berupa PMK 35/PMK.010/2018 tentang Penetapan fasilitas pengurangan PPh Badan (Tax Holiday), PMK 150/PMK.010/2018 tentang Perluasan cakupan fasilitas tax holiday, PP 23/2018 tentang Pengurangan tarif PPh final untuk UMKM dari 1% menjadi 0,5%. Insentif fiskal dilakukan pemerintah yang Untuk pemerintah menargetkan penyempurnaan pengaturan insentif tax holiday dan tax allowance serta perumusan ketentuan super deduction triwulan untuk kegiatan vokasi. Untuk tahun 2019,
74 | Kebijakan Prioritas | OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 pertama 2019 sendiri, pemerintah telah menyelesaikan penyusunan sektor yang dapat diberi fasilitas tax holiday dan tax allowance dan telah ditetapkan dalam Peraturan BKPM Nomor 1 Tahun 2019, di mana dapat dilakukan melalui Single Online (OSS). Sementara untuk Submission regulasi vokasi, pemerintah telah menyelesaikan draft Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) untuk selanjutnya dapat disahkan oleh presiden. proses pengajuannya super deduction Selanjutnya untuk triwulan dua, kegiatan untuk pemerintah kegiatan dan pelaksanaan program reguler. Program reguler sendiri terdiri dari 12 (dua belas) kegiatan yaitu: (1) pengembangan skema pembiayaan inovatif untuk pengembangan (2) ekonomi daerah dan sektor penyusunan regulasi yang mendukung pengembangan ekonomi daerah dan sektor riil, (3) pemantauan perkembangan ekonomi daerah dan sektor (4) penguatan sinergi pengendalian sektor jasa, (5) pengembangan basis data ekonomi dan keuangan; (6) sinergi sistem (7) koordinasi kebijakan pembayaran, terkait (8) terkait PKLN penyempurnaan (Revisi Keppres 52/1972 dan Keppres 39/1991), (9) koordinasi kebijakan terkait penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN), (10) koordinasi pembahasan KEM PPKF (Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal), (11) koordinasi penyusunan pnbp dengan k/l terkait, serta (12) koordinasi penyusunan kebijakan fiskal. akan sosialisasi difokuskan kebijakan riil, riil, restrukturisasi/privatisasi, regulasi Selanjutnya, pada triwulan tiga dan empat akan difokuskan untuk melaksanakan program reguler yang dilanjutkan dengan monitoring evaluasi kebijakan. 5. Stabilitas Harga Pangan Instrumen pangan merupakan sebuah kesatuan kebijakan produksi, yang mencakup pengadaan, referensi Harga Pembelian Pemerintah (HPP), manajemen stok, cadangan beras pemerintah, sampai dengan operasi pasar. Stabilisasi harga pangan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menjaga tingkat inflasi bahan makanan kurang dari 5% dan juga menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan konsumsi pangan dalam jumlah yang cukup dan berkualitas. Melalui instrumen stabilisasi harga pangan tersebut, sepanjang tahun 2018 capaian kinerja di antaranya inflasi volatile food sebesar 3,41% yang mana lebih rendah dari target inflasi pangan sebesar 5%, rata- rata nilai Koefisien Variasi (KV) tahun 2018 sebesar 6,25% yang nilainya lebih rendah dari KV pada tahun 2016 sebesar 7,38% dan KV tahun 2017 sebesar 9,68%, dan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar 2,04 juta ton sampai akhir tahun 2018. stabilisasi harga kinerja Fokus kebijakan pada tahun 2019 adalah: (1) ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga pangan dengan inflasi bahan makanan kurang dari 5%, (2) penguatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar 1-1,5 juta ton, (3) penyempurnaan neraca pangan, serta (4) pengendalian impor pangan. Langkah-langkah tersebut ditujukan untuk menjamin ketahanan dan keamanan pangan nasional baik dari sisi ketersediaan, penawaran keterjangkauan, dan konsumsi pangan dalam jumlah yang cukup dan berkualitas, maupun permintaan dengan menjaga tingkat daya beli masyarakat. melalui Capaian pada triwulan I 2019 sendiri inflasi bahan makanan mencatatkan Januari-Maret 2019 (ytd) berada pada angka -0,21%. Nilai ini lebih rendah bila
dibandingkan inflasi bahan makanan pada periode yang sama di tahun 2018, yaitu 2,62%. Tabel 5. Stok Pangan Bulog Komoditas Stok April 2019 Cadangan Beras Pemerintah (juta ton) Jagung (ribu ton) Gula Kristal Putih (ribu ton) Tepung Terigu (ton) Daging Kerbau (ton) Minyak Goreng (juta liter) Sumber: Bulog, 2019 1,74 175,6 100,6 287 6,668 1,55 6. Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) pengembangan Sebagai perkebunan dan pengelolaan yang sesuai dengan prinsip Good Agriculture Practices (GAP), pemerintah melaksanakan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) untuk menggantikan tanaman tua atau yang sudah tidak produktif dengan tanaman baru. PSR sendiri bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga produksi sawit Indonesia agar tetap menjadi unggulan di dunia. Selama tahun 2018, program PSR telah terealisasi untuk lahan seluas 15.813 Ha yang tersebar di delapan provinsi dengan total telah berhasil disalurkan dana yang sebanyak Rp395,34 miliar. tahun 2019, pemerintah Untuk menargetkan PSR untuk total lahan seluas 200.000 Ha. Untuk mencapai target penyelesaian PSR, pemerintah akan di melakukan antaranya: (1) Melakukan monitoring pelaksanaan verifikasi pekebun melalui (2) Melakukan monitoring dua pintu, pelaksanaan aplikasi berbasis digital untuk proses entry data verifikasi pekebun, (3) Melakukan monitoring dan evaluasi (4) dana PSR, penyaluran Penyederhanaan rekomendasi teknis. Sampai dengan Triwulan I 2019, 6. Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) pengembangan Sebagai perkebunan dan pengelolaan yang sesuai dengan prinsip Good Agriculture Practices (GAP), pemerintah melaksanakan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) untuk menggantikan tanaman tua atau yang sudah tidak produktif dengan tanaman baru. PSR sendiri bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga produksi sawit Indonesia agar tetap menjadi unggulan di dunia. Selama tahun 2018, program PSR telah terealisasi untuk lahan seluas 15.813 Ha yang tersebar di delapan provinsi dengan total telah berhasil disalurkan dana yang sebanyak Rp395,34 miliar. tahun 2019, pemerintah Untuk menargetkan PSR untuk total lahan seluas 200.000 Ha. Untuk mencapai target penyelesaian PSR, pemerintah akan di melakukan antaranya: (1) Melakukan monitoring pelaksanaan verifikasi pekebun melalui (2) Melakukan monitoring dua pintu, pelaksanaan aplikasi berbasis digital untuk proses entry data verifikasi pekebun, (3) Melakukan monitoring dan evaluasi (4) dana PSR, penyaluran Penyederhanaan rekomendasi teknis. Sampai dengan Triwulan I 2019, upaya beberapa dan syarat OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 | Kebijakan Prioritas| 75 jumlah rekomendasi teknis yang sudah diterima sebanyak 11,8 Ha (0,06%). 7. Model Klaster Bisnis Padi Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE) meningkatkan bertujuan kesejahteraan masyarakat termasuk di dalamnya kesejahteraan petani. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah pengembangan usaha pertanian dengan klaster. metode Pengembangan usaha pertanian melalui klaster ini diharapkan dapat meningkatkan skala ekonomi serta dapat meningkatkan pendapatan petani. aglomerasi atau Padi dipilih sebagai komoditas yang akan diterapkan dalam metode klaster dengan lima wilayah yang telah diidentifikasi sebagai lokasi percontohan. Lima lokasi tersebut adalah Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Barru, dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. untuk Dari lima lokasi percontohan yang dipilih, di tahun dilakukan implementasi klaster bisnis padi di dua lokasi yaitu Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Sebagai panduan pelaksanaan selanjutnya akan disusun action plan dan akan dilakukan koordinasi lokasi tersebut. Selain itu, pemerintah akan melakukan evaluasi dan penentuan manajemen pengelola klaster bisnis padi pada tiga calon lokasi percontohan lain. 2019 akan ini Karanganyar. implementasi di dua 8. Reforma Agraria Salah satu program Kebijakan Pemerataan Ekonomi yaitu penataan aset (tanah) dalam bentuk legalisasi dan redistribusi lahan. Penataan aset dilaksanakan dengan tiga fokus yaitu meningkatkan pemerataan ekonomi, mengurangi konflik kepemilikan lahan dan meningkatkan pendataan aset. tersebut diharapkan Melalui dapat program tiga pilar Reforma Agraria
76 | Kebijakan Prioritas | OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 berkontribusi signifikan terhadap indikator perekonomian diantaranya penurunan tingkat kemiskinan, penurunan ratio, dan pengurangan angka gini pengangguran. makro Gambar 5. Reforma Agraria untuk Selain memberikan juga pengusahaan hutan, pemerintah memberikan pada kelompok masyarakat penerima akses, menyediakan KUR, dan juga menyiapkan avalis dan off-taker untuk produk-produk yang dihasilkan dari perhutanan sosial tersebut. akses pendampingan Di tahun 2019, pencapaian target reforma agraria akan dilanjutkan. Target tersebut meliputi legalisasi aset sebanyak 9 juta bidang (1,755 Juta Ha) dan redistribusi TORA seluas 2,14 juta Ha. Rencana dan target pemerintah di tahun 2019 terkait lain Reforma Agraria nasional antara dengan membentuk PMO Reforma Agraria, konsolidasi data spasial untuk kegiatan PPTKH, dan moratorium kebun sawit, dan penyusunan basis data perkebunan kelapa sawit. Pada transmigrasi tahun 2019 ini juga diharapkan regulasi pendukung Reforma Agraria mengenai mekanisme tata kerja Tim Reforma Agraria resettlement dan Nasional, pedoman evaluasi Reforma Agraria, serta revitalisasi HTI untuk pembangunan industri rayon dapat disusun. Pemerintah juga akan melaksanakan pemberdayaan ekonomi masyarakat penerima TORA berbasis klaster seluas 2,36 juta Ha. 9. Mandatori B20 Mandatori B20 merupakan program pemerintah mewajibkan yang pencampuran 20% biodiesel dengan 80% jenis bakar minyak bahan solar. Penggunaan ini memiliki biodiesel kelebihan yaitu merupakan jenis bahan bakar dapat diproduksi berulang kali, berorientasi pada sumberdaya domestik dan memiliki kadar emisi yang lebih rendah. terbarukan sehingga Pemanfaatan B20 sendiri bertujuan untuk meningkatkan ketahanan energi nasional melalui diversifikasi energi, menghemat dan mengurangi cadangan ketergantungan impor, serta terhadap dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi melalui hilirisasi industri kelapa sawit. devisa Total realisasi mandatori B20 di sektor Public Service Obligation (PSO) dan Non- PSO pada tahun 2018 telah berhasil dicapai sebesar 93% dari target alokasi. Selanjutnya di tahun 2019, pemerintah akan menyalurkan FAME sebesar 6,2 juta kl untuk 19 BU-BBM dan program B20. perluasan Melalui penggunaan pemerintah B20, memperkirakan akan mampu menghemat devisa sebesar US$ 3 milyar, yang selanjutnya dapat direalokasikan untuk memberi terhadap perekonomian nasional. optimalisasi dan dampak positif Pada Triwulan I 2019, indeks keberhasilan sudah pelaksanaan mandatori B20
mencapai 99% dengan volume FAME yang tersalurkan sebesar 1.320.278 kl atau 21.3% dari alokasi tahun 2019. Penyaluran FAME oleh PT. Pertamina juga sudah berjalan dengan pola 29 titik pencampuran. 10. Industri Petrokimia Tuban Petro Industries (TPI)/ Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) Pengembangan hulu merupakan salah satu strategi pemerintah untuk dapat menghemat devisa sekaligus mengurangi terhadap impor petrokimia. PT. Trans Pacific (TPPI) Petrochemical merupakan pondasi dalam pengembangan industri petrokimia seperti aromatik dan olefin. TPPI merupakan pemasok bahan kimia dalam negeri. baku Berdasarkan ini, strategis pengembangan TPPI yang akan dilakukan mendukung dapat diharapkan pengembangan petrokimia nasional. Pengembangan industri ini dapat produk-produk mendukung turunan aromatic seperti benzene, toluene, xylene (BTX) dan turunannya. produksi industri industri peran dimulai akan Rancangan tahun 2019 Pengembangan TPPI di dengan direncanakan penyusunan Peraturan Pemerintah mengenai Konversi Multi (MYB) dan penyusunan Years Bond Rancangan Pemerintah Peraturan mengenai Right Issue. Saat ini Rancangan PP mengenai Konversi MYB sudah selesai proses uji tuntas (due diligence) dan sudah dikaji oleh BPKP terkait nilai pasar wajar kepemilikan saham sehingga nantinya komposisi kepemilikan saham pemerintah akan menjadi 95,9%. 10. Industri Petrokimia Tuban Petro Industries (TPI)/ Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) Pengembangan hulu merupakan salah satu strategi pemerintah untuk dapat menghemat devisa sekaligus mengurangi terhadap impor petrokimia. PT. Trans Pacific (TPPI) Petrochemical merupakan pondasi dalam pengembangan industri petrokimia seperti aromatik dan olefin. TPPI merupakan pemasok bahan kimia dalam negeri. baku Berdasarkan ini, strategis pengembangan TPPI yang akan dilakukan mendukung dapat diharapkan pengembangan petrokimia nasional. Pengembangan industri ini dapat produk-produk mendukung turunan aromatic seperti benzene, toluene, xylene (BTX) dan turunannya. produksi industri industri peran dimulai akan Rancangan tahun 2019 Pengembangan TPPI di dengan direncanakan penyusunan Peraturan Pemerintah mengenai Konversi Multi (MYB) dan penyusunan Years Bond Rancangan Pemerintah Peraturan mengenai Right Issue. Saat ini Rancangan PP mengenai Konversi MYB sudah selesai proses uji tuntas (due diligence) dan sudah dikaji oleh BPKP terkait nilai pasar wajar kepemilikan saham sehingga nantinya komposisi kepemilikan saham pemerintah akan menjadi 95,9%. sektor kimia ketergantungan Indotama 11. E-commerce dan Ekonomi Digital Perekonomian masa kini sudah mengarah pada ekonomi digital, menanggapi hal tersebut pemerintah membuat kebijakan pengembangan e-commerce dan ekonomi OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 | Kebijakan Prioritas| 77 digital. Kebijakan ini memiliki 5 program utama yaitu: a. Penguatan ekosistem digital melalui implementasi Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2017 dan penyusunan strategi nasional ekonomi digital. Program untuk memberikan arah dan panduan percepatan strategis pelaksanaan pada periode tahun 2017-2019 dengan 8 pilar berupa pendanaan, perpajakan, perlindungan konsumen, pendidikan dan SDM, infrastruktur komunikasi, dan logistik, manajemen pelaksana. ini bertujuan dalam e-commerce keamanan siber, e- b. Penataan pembentukan commerce regulasi seperti RPP PMSE dan RPP PSTE sebagai koridor dan kepastian hukum e- commerce di Indonesia, selain itu juga memberikan perlindungan terhadap kepentingan nasional dan UMKM. c. Pengumpulan data e-commerce untuk profiling dan proyeksi sebagai basis untuk melakukan dan penyusunan kebijakan. penyelenggaraan dengan bagi pengembangan d. Pemanfaatan untuk mendorong ekspor Indonesia ke pasar global. e-commerce e. Kerjasama internasional diharapkan inklusivitas dan dapat mendorong menurunkan hambatan pengembangan bisnis dan UMKM. Pemerintah berkomitmen dalam AEC Blue Print 2025 untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang e-commerce. Sepanjang tahun 2018, pemerintah telah berhasil mengimplementasikan Perpres 74/2017 tentang Road Map e-commerce dengan 62 keluaran, naskah RPP PMSE telah selesai dibahas dan saat ini dalam proses pengesahan, pengumpulan data e- commerce di tahun 2018 hasil kerjasama antara Perekonomian, Kemenkominfo, BPS dan Asosiasi e- Kemenko
78 | Kebijakan Prioritas | OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 commerce, dan penandatangan perjanjian ASEAN e-commerce pada November 2018. Untuk tahun 2019, di samping melanjutkan kebijakan yang telah dijalankan di tahun 2018 mengupayakan penyelesaian strategi nasional ekonomi digital sebagai program prioritas. Strategi nasional tersebut diperlukan sebagai grand untuk e-commerce design mengembangkan ekonomi digital yang komprehensif dan terintegrasi. Selain itu pemerintah juga melakukan penjajakan lanjutan pelatihan dengan Alibaba serta percepatan penyelesaian RPP Perubahan PP 82/2012. pemerintah 12. Kemitraan Ekonomi Umat Sebagai bagian Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE) yang meningkatkan bertujuan kemampuan masyarakat ekonomi lemah dan menengah agar memiliki kesempatan tenaga kerja yang dan kemampuan mempunyai daya saing, pemerintah melakukan kebijakan kemitraan ekonomi umat peningkatan keterampilan, kesempatan berwirausaha dan berusaha, dan kerjasama kemitraan antara Umat dan kelompok usaha besar. Program Kemitraan Ekonomi Umat (PKEU) juga sejalan dengan hasil Kongres Ekonomi Umat MUI terkait upaya mengatasi ketimpangan. Hasil kongres (tiga) pilar yaitu pilar terdiri atas 3 kemitraan, pilar kewirausahaan. dengan vokasi, tujuan pilar dan Pemerintah Kemenko melalui Perekonomian melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PKEU melalui pemberian fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana produksi, pembiayaan, perizinan, koordinasi dengan pemda terkait, identifikasi kelompok usaha besar dengan calon peserta mitra. Kelompok usaha besar melibatkan perusahaan- dari untuk Indonesia perusahaan diantaranya Mayora, Medco, Bukalapak, Tokopedia, Garudafood, Alfamart, dan lain- lain. Bentuk kemitraan yang dilakukan seperti pendidikan vokasi, kepastian beli (offtaker), pendanaan penyelenggaraan pelatihan, dan mendorong komitmen Pemda pada lokasi pilot project. besar di sampai identifikasi Tahun 2019 pemerintah menetapkan target akselerasi dan aktivasi skema kemitraan pada sektor yang belum berjalan, scaling up pilot kemitraan, serta launching program pilot project. Tercatat hingga triwulan pertama 2019, pemerintah telah kerjasama pemberdayaan UMKM dan kemitraan Ekonomi Umat dengan platform digital Indonesia (Bukalapak, Tokopedia, dan Gojek). Selanjutnya beberapa kegiatan yang telah dilaksakan terkait kemitraan antara lain adalah pelatihan santripreneur, pelatihan calon mekanik dan wirausaha bengkel, pengembangan SPBU/SPBU Mini, serta persiapan peluncuran kemitraan budidaya singkong. membuat MoU 13. Program Vokasi Pengangguran di tercatat mencapai 6,8 juta jiwa dengan 25% di antaranya berasal dari lulusan vokasi. Berdasarkan 2018, ketidaksesuaian lulusan vokasi dengan DUDI mencapai 50%. Pengembangan vokasi dilakukan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian bekerja sama dengan K/L rangka tingkat pengangguran di mengurangi Indonesia, mendorong terciptanya link and match dan vokasi serta menciptakan kebutuhan DUDI lembaga vokasi yang lebih berkualitas. lainnya dalam lulusan antara tahun Pada kegiatan pengembangan vokasi dilakukan dengan menindaklanjuti: 2019, Indonesia data BPS
1 Insentif Pajak Super Deduction untuk vokasi 2 Pelaksanaan pilot project pengembangan vokasi SMK dan BLK dengan 9 Pemda 3 Pelaksanaan program TVET System Reform 4 Tindaklanjut Skill Monitoring System (SMS) 5 Penyusunan Konsep Skill Development Fund (SDF) dan Unemployment Benefit (UB) 6 Pembaharuan Roadmap kebijakan vokasi 2017-2025 beserta payung hukumnya Gambar 6. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Tahun 2019 Pada kuartal pertama tahun 2019, telah dilakukan revisi Roadmap Kebijakan Vokasi 2019-2025, yang kemudian menjadi buku II dari kebijakan sumber daya manusia Indonesia. Sebagai koordinasi kebijakan vokasi nasional vokasi yang melibatkan K/L terkait dan kerjasama dengan GIZ Jerman telah disusun Draft untuk Final mengharmonisasikan dan menyatukan semua kebijakan vokasi dari K/L terkait yang kemudian menjadi strategi nasional vokasi (TVET System Reform). Chapeau Paper Pemerintah Kemenko melalui Perekonomian juga telah melakukan kerja sama dengan sembilan Pemerintah Daerah (delapan provinsi dan satu kabupaten) melalui pilot project untuk merevitalisasi SMK dan BLK sesuai dengan potensi dan keunggulan daerah. Pada tahap awal dilakukan workshop penyusunan kurikulum SMK. Kegiatan ini mencakup (agribisnis, pariwisata, manufaktur, ekonomi kreatif, enam sektor OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 | Kebijakan Prioritas| 79 migas dan kemaritiman), melibatkan 16 SMK dan satu BLK dan meliputi 15 kompetensi (perjalanan wisata kuliner, fashion, teh, kopi, sawit, kakao, nautika, seni lukis, seni ukir, kriya logam dan perhiasan, mekatronika, elektronika industri, migas dan pengelasan kapal. tahun 2019, pemerintah Hingga akhir menargetkan dapat menerbitkan PP dan PMK fasilitas Tax Deduction untuk kegiatan vokasi bagi industri. Selain itu, juga meluncurkan dan pilot mengimplementasikan project pengembangan revitalisasi SMK/BLK pemerintah di vokasi pemerintah daerah. Tahun berkomitmen menyelesaikan dapat Penyusunan Strategi Nasional Vokasi (TVET System Reform) dan Komite Nasional Vokasi, penyusunan kurikulum SMK Kompetensi Kopi Kelas XI dan XII SMK PPN Tanjungsari dan peluncuran serta Project Revitalisasi BLK Kulon Progo diharapkan dapat terlaksana di tahun 2019. terkait pemberian sembilan 2019, implementasi Pilot 14. Relaksasi Daftar Negatif Investasi Daftar Negatif Investasi (DNI) merupakan salah satu aturan pemerintah yang mengatur tentang bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal. Seb agai salah satu sumber informasi bagi para calon investor yang akan berinvestasi di Indonesia, terutama mengenai kepemilikan bersama. DNI untuk melindungi Indonesia ekonomi untuk memberikan peluang bisnis lebih kepada investor. Seiring waktu, DNI dapat berubah untuk disesuaikan dengan peraturan penghapusan seperti pemerintah beberapa larangan atau relaksasi untuk memudahkan investor berinvestasi di Indonesia. dibuat Indonesia, serta Relaksasi untuk meningkatkan penanaman modal pada dilakukan DNI
80 | Kebijakan Prioritas | OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 beberapa bidang usaha dan memberikan peran kemitraan yang lebih luas bagi UMK- K dan UMKM-K. Hal ini dilakukan untuk optimalisasi pelaksanaan relaksasi dan keterbukaan bidang usaha dalam rangka meningkatkan daya tarik dan daya saing investasi. Oleh perlu memperkuat kemitraan usaha besar dengan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dan koperasi, serta membuka beberapa bidang usaha yang dapat dimasuki oleh PMA yang membawa teknologi, inovasi, efisiensi dan perluasan ekspor. karena itu Relaksasi DNI terbukti berdampak positif dalam peningkatan realisasi investasi PMA dan PMDN, peningkatan daya tarik dan daya saing, sehingga menjadi selling point dalam memperluas sumber investasi baru serta pengembangan kegiatan ekonomi. telah dilakukan Pada percepatan pengurangan bidang usaha antara lain dengan memperluas peluang kegiatan investasi UMKM dan koperasi, mendorong penyebaran investasi melalui kawasan ekonomi, menyederhanakan dan memperjelas ketentuan pelaksanaan DNI serta melakukan pengawalan pelaksanaan investasi. tahun 2018 Dalam melakukan evaluasi pelaksanaan DNI telah diatur metodologi berdasarkan Perpres 76 tahun 2007 pasal 17 sebagaimana Gambar 7 dibawah ini: Gambar 7. Metode Evaluasi DNI Penyusunan daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dievaluasi dan disempurnakan secara berkala sesuai perkembangan ekonomi dan kepentingan nasional berdasar kajian, temuan dan usulan penanam modal; (2) menyusun bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dikoordinasikan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang kemudian ditetapkan dalam Perpres; (3) Menteri atau pimpinan terkait mengusulkan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan beserta alasan pendukung kepada Menteri Koordinator BIdang Perekonomian dengan menggunakan kriteria dan pertimbangan berdasar Perpres tersebut; (4) Kemenko Bidang Perekonomian membentuk tim untuk menilai, menyusun, mengevaluasi dan menyempurnakan daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan; serta (5) Koordinasi Badan menetapkan Penanaman Modal untuk bertanggung jawab mengkoordinasikan pelaksanaan Perpres. Sebagai kelanjutan dari relaksasi DNI yang dimulai sejak tahun 2016 hingga 2018, pada tahun 2019 akan dikembangkan metodologi evaluasi DNI dan melakukan sosialisasi kebijakan DNI. oleh dalam 15. Online Single Submission (OSS) Dalam rangka mendorong kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan ekonomi yang efisien, mengeluarkan kebijakan ekonomi tentang percepatan pelaksanaan berusaha. Melalui kebijakan ini, pemerintah ingin mempercepat proses penerbitan perizinan berusaha sesuai dengan standar pelayanan, memberikan kepastian waktu dan biaya dalam proses perizinan dan meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda). Dalam proses pelaksanaannya pemerintah memanfaatkan teknologi informasi melalui pemerintah
penerapan sistem perizinan terintegrasi secara elektronik atau online single submission (OSS). Program OSS bertujuan untuk memberikan berusaha, kemudahan perizinan hukum memberikan bagi kepastian investasi baik investor, meningkatkan PMDN maupun PMA, meningkatkan industri serta ekspor kinerja menciptakan lapangan pekerjaan. dan tahun 2019, pemerintah akan Pada melanjutkan dan penyelesaian NSPK K/L seperti yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya. Sistem OSS versi 1.0 yang saat ini telah berjalan dan akan disempurnakan menjadi sistem OSS versi 1.1. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem OSS di K/L/D perlu terus dilakukan feedback dan pengendalian sebagai implementasi sistem OSS ini. Selanjutnya satuan tugas yang dibentuk berdasarkan Perpres 91/2017 akan segera diefektifkan dan juga juga akan dilakukan peningkatan kualitas layanan pelanggan dengan mendorong integrasi sistem perizinan di daerah untuk comply dengan sistem OSS. Hingga 31 Maret 2019, sistem OSS melayani dan menerbitkan 158.055 NIB (sumber: Data Tim Teknis OSS). reformasi regulasi terus dikembangkan 171.174 registrasi 16. Industri Berorientasi Ekspor Hingga tahun 2019, industri manufaktur masih menjadi sektor yang memberikan kontribusi terbesar untuk pertumbuhan PDB Indonesia. Hal tersebut juga sejalan dengan tren perdagangan Indonesia, di mana produk yang dihasilkan oleh industri manufaktur termasuk dalam posisi teratas untuk diekspor ke luar negeri. Namun, bila dilihat dari neraca perdagagan, Indonesia masih mengalami defisit. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia menetapkan industri prioritas yang berorientasi ekspor dengan tujuan untuk mendorong ekspor sehingga OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 | Kebijakan Prioritas| 81 dapat mengurangi perdagangan. defisit neraca Kelompok industri yang telah ditetapkan pemerintah sebagai industri prioritas yang berorientasi ekspor dalam "Making Industry 4.0" adalah industri makanan dan minuman, industri tekstil dan produk tekstil, industri elektronik, industri otomotif dan industri kimia. Sementara itu, kelompok industri lainnya (non 4.0) yang dapat berpotensi mendorong ekspor antara lain: industri permesinan industri perikanan, umum, dan lainnya (furniture, produk kayu dan kertas, peralatan kesehatan dan sepeda). industri Gambar 8. Industri 4.0 dan Non 4.0 untuk Mendorong Ekspor
82 | Kebijakan Prioritas | OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 yang Setelah berorientasi ekspor ditetapkan, selanjutnya pemerintah menetapkan strategi kebijakan untuk mendorong ekspor baik dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Kebijakan jangka pendek dengan yang ekspor, penyederhanaan pengurangan larangan terbatas ekspor, dan kajian efektivitas fasilitasi Kawasan Berikat dan KITE. Sementara itu, untuk kebijakan jangka menengah-panjang dilakukan melalui penguatan struktur industri ekspor, berorientasi pengembangan produk-produk unggulan, perluasan akses pasar ke pasar non- tradisional, fasilitas pembiayaan ekspor serta peningkatan keterampilan tenaga kerja di bidang ekspor. kelompok industri dilakukan adalah prosedur pemberian Gambar 9. Strategi Kebijakan untuk Mendorong Ekspor Sampai dengan triwulan I Tahun 2019, telah dilakukan identifikasi awal terhadap Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT), Industri Perikanan, serta Industri Otomotif berdasarkan kebutuhan kesesuaian negara tujuan dan nilai Revealed Comparative Advantage (RCA). Selain itu, Pemerintah telah melakukan serangkaian kebijakan mendorong ekspor dengan mengatasi hambatan produksi dan hambatan prosedural ekspor. juga Dalam rangka mengatasi permasalahan produksi pada industri TPT, Pemerintah melakukan revisi Permendag No. 31/2016 impor terkait pembahasan kemudahan bahan baku berupa potongan kain perca dan lampiran Permendag Nomor 118 Tahun 2018 terkait penambahan umur teknis mesin tekstil bekas dari 20 tahun menjadi 30 tahun, penurunan tarif listrik dan gas, peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan dan vokasi, dan penyesuaian Upah Minimum Regional atau Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMR/UMSK). Sementara hambatan procedural ekspor diatasi melalui perluasan pasar ekspor ke negara Jerman, Jepang, Inggris, Perancis, Italia, Spanyol dan Hongkong (tradisional dan non tradisional). scrap plastik, revisi otomotif, Sedangkan hambatan produksi diatasi melalui revisi PP no. 22/2014 terkait penyesuaian tarif PPnBM berdasarkan kategori, emisi, kapasitas mesin (cc) sehingga diharapkan produksi dalam negeri yang dihasilkan sesuai dengan permintaan global. Untuk industri hambatan prosedural ekspor otomotif diatasi melalui perluasan akses pasar non tradisional terutama ke negara Amerika Latin dan Afrika, serta dengan industri pemberian otomotif yang memanfaatkan Kawasan Berikat dan fasilitasi KITE. untuk industri insentif fiskal bagi lain yang dilakukan untuk Kebijakan adalah meningkatkan untuk penyederhanaan mengurangi biaya dan waktu. Strategi tersebut diimplementasikan melalui kebijakan: (1) pengurangan komoditas yang wajib memiliki laporan surveyor, (2) pengurangan larangan terbatas lainnya (Eksportir Terdaftar, Surat Pemberitahuan Tempat Penimbunan Ekspor, Pabean), (3) fasilitasi penerbitan Surat Keterangan Asal lagi memerlukan legalisasi Kemenlu, serta (4) efisiensi logistik. ekspor prosedur dan yang tidak
17. Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia reformasi telah melakukan secara berkesinambungan, baik di tingkat pusat maupun daerah untuk mendorong iklim usaha. Hasil dari perkembangan penyelenggaraan tersebut tercatat dalam laporan Doing Business yang dipublikasikan oleh World Bank Group di mana Indonesia telah berhasil menerapkan 17 jenis reformasi dalam tiga tahun terakhir. Sebagai komitmen pemerintah untuk terus menjaga momentum dan meningkatkan kemudahan berusaha di dengan Indonesia international secara berkelanjutan, dilakukan perbaikan untuk dalam meningkatkan pelaksanaan berusaha, memberikan kepastian hukum dalam berusaha, dan menciptakan daya saing dalam kegiatan berusaha di Indonesia. Tiga jenis reformasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam Laporan Doing Business 2020 mencakup indikator memulai usaha, akses untuk memperoleh pinjaman dan pendaftaran balik nama properti. selaras practice kemudahan tercatat agar best 2019 Sebagai kelanjutan program reformasi kemudahan berusaha di Indonesia, pada dikembangkan sedang tahun rencana aksi reformasi jangka pendek dan menengah bersama kementerian/lembaga (K/L) teknis untuk mendorong reformasi yang lebih fundamental dan radikal melalui aspek regulasi, proses bisnis dan sistem layanan. Reformasi ini diharapkan dapat menutup kesenjangan antara Indonesia dengan negara-negara yang berada di jajaran terdepan kemudahan berusaha untuk bisa melakukan peningkatan skor DTF dan peringkat indikator Indonesia dalam Business. Selanjutnya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi implementasi rencana aksi secara dengan melibatkan konsultasi dengan para pelaku usaha guna reformasi reformasi laporan Doing berkala OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 | Kebijakan Prioritas| 83 memastikan bahwa rencana aksi reformasi terselenggara sepenuhnya dengan efektif. ketiga Langkah adalah mendorong lintas K/L dan Pemerintah komitmen Daerah secara untuk memastikan konsisten bahwa langkah perbaikan untuk meningkatkan kemudahan berusaha di secara Indonesia berkelanjutan. terselenggara indikator Starting a Perbaikan untuk Business dengan dilakukan menyederhanakan proses memulai usaha melalui, seperti Gambar 10 dibawah ini: 1 Penggabungan proses pemesanan nama, pengesahan badan hukum PT dan pendaftaran NPWP badan usaha melalui portal AHU online 2 3 4 Penghapusan persyaratan surat keterangan domisili perusahaan untuk pembukaan rekening bank perusahaan dan mendorong penggunaan NIB Operasionalisasi portal OSS sebagai interface tunggal pelaku usaha untuk memproses permohonan dan penerbitan NIB Penerbitan kartu kepesertaan digital untuk mengakses manfaat program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Gambar 10. Proses Memulai Usaha Melangkah kedepan, perbaikan struktural untuk meningkatkan kemudahan berusaha guna lebih mendorong formalisasi usaha mikro dan kecil di reformasi Indonesia melalui regulasi menyederhanakan biaya dan mekanisme persyaratan, pendaftaran usaha. lanjut akan ditujukan untuk Perbaikan untuk indikator Dealing with Construction Permits akan dilakukan melalui: (1) pemberlakuan standar baku yang terintegrasi untuk bangunan berisiko rendah yang mencakup aspek-aspek izin pemanfaatan kesesuaian lingkungan,
84 | Kebijakan Prioritas | OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 izin mendirikan peruntukan bangunan dan kelaikan fungsi bangunan; (2) optimalisasi platform online untuk layanan-layanan menyelenggarakan terkait perizinan pendirian bangunan dan mengkaji kemungkinan menyelenggarakan beberapa layanan secara simultan dan (3) paralel melalui paket penyederhanaan yang diberlakukan untuk layanan-layanan terkait (4) perizinan meningkatkan terkait prosedur dan biaya untuk memperoleh sambungan baru air bersih melalui informasi mengenai penambahan persyaratan, serta menyediakan fitur simulasi penghitungan perkiraan biaya sambungan baru air bersih melalui situs PDAM di DKI Jakarta dan Surabaya. lahan, layanan; retribusi bangunan, pendirian transparansi fitur biaya, waktu terhadap Peningkatan akses UMKM pendanaan (Getting Credit) akan dilakukan melalui yang memungkinkan penjaminan atas jaminan benda bergerak dilakukan hingga batas maksimal nilai ekonomis dari aset bergerak diimbangi hak prioritas atas jaminan benda bergerak. Dengan dapat mengoptimalkan aset bergerak mereka untuk memperoleh pendanaan dan kreditur memperoleh kepastian hak prioritas atas jaminan bergerak tersebut. reformasi regulasi dengan pendaftaran demikian, penjamin Peningkatan akses untuk memperoleh keadilan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam menyelesaikan gugatan sederhana melalui jalur pengadilan untuk indikator Enforcing Contracts, perbaikan akan dilanjutkan dengan: (1) meningkatkan ambang batas nilai perkara yang dapat diselesaikan melalui mekanisme gugatan sederhana dari Rp200 juta menjadi Rp500 juta; dan (2) melalui penerapan mekanisme E-Court, yaitu pendaftaran gugatan secara elektronik (E-filing), pembayaran biaya (e- panjar perkara secara elektronik payment) elektronik (e-summons). dan pemanggilan secara Penyederhanaan prosedur dan waktu untuk memperoleh sambungan listrik baru bagi usaha industri (Getting Electricity) lebih lanjut dilakukan melalui optimalisasi penyelenggaraan layanan satu pintu dan transparansi mengenai meningkatkan perubahan dengan menyampaikan pemberitahuan satu bulan sebelum perubahan tarif berlaku secara efektif. tarif listrik Peningkatan perlindungan bagi pemegang saham minoritas sebagaimana diukur indikator Protecting Minority dalam reformasi Investors dilakukan melalui regulasi yang menyempurnakan ketentuan mengenai pemberian hak memesan efek terlebih dahulu bagi pemegang saham dalam hal dilakukannya penerbitan saham baru dalam PT terbuka dalam rangka peningkatan modal untuk meminimalisir risiko terdilusinya pemegang saham yang telah ada. Melangkah kedepan, perbaikan struktural meningkatkan perlindungan bagi pemegang saham lanjut akan dilakukan minoritas melalui penyempurnaan ketentuan yang mengatur Perseroan Terbatas. untuk lebih Peningkatan kemudahan proses balik nama atas tanah dan bangunan terkait indikator Registering Property akan dilakukan dengan: (1) merampungkan proses digitalisasi sertifikat hak atas tanah layanan dan untuk pertanahan terhadap meningkatkan akses publik informasi mendorong pertanahan, transparansi serta kepastian hukum terkait persyaratan, waktu dan biaya layanan pertanahan; penyelengggaraan layanan pajak daerah terkait tanah dan bangunan secara online dan mendorong dilakukannya pertukaran data (data sharing) lintas instansi untuk meminimalisir menyelenggarakan secara online (2)
jumlah interaksi pemohon dengan instansi pemberi layanan. Untuk indikator Paying Taxes, kemudahan pelaporan dan pembayaran pajak badan usaha akan ditingkatkan melalui perluasan cakupan penerapan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak dengan data yang sudah otomatis terisi (prepopulated tax returns). Peningkatan kemudahan kegiatan ekspor dan laut impor melalui pelabuhan sebagaimana diukur dalam indikator Trading Across Borders akan dilanjutkan melalui optimalisasi Indonesia National Single Window (INSW), Inaportnet dan DO Online serta perluasan operasionalisasi sistem auto-gate di pelabuhan. Untuk Insolvency, langkah perbaikan untuk meningkatkan kemudahan proses penyelesaian perkara kepailitan akan dilakukan melalui reformasi regulasi untuk memberlakukan: kelola (1) pengurusan dan pemberesan kepailitan serta mekanisme pengawasan bagi praktisi insolvensi di Indonesia; (2) pengembangan dan operasionalisasi portal bersama oleh Kemenkumham dan Mahkamah Agung sebagai instrumen monitoring dan untuk proses mendorong penyelesaian (3) memperkenalkan mekanisme Insolvency Test yang sesuai untuk jenis-jenis debitur yang ada dan menggantikan metode one size fits all (pembuktian sederhana) dalam proses kepailitan untuk memberikan peluang dan memberikan peluang bagi perusahaan yang masih cukup solven untuk terus beroperasi secara going concern. indikator Resolving perampungan tata transparansi kepailitan; dan restrukturisasi hutang 18. Logistik Nasional 4,0, revolusi era Dalam transformasi digital merubah proses bisnis logistik dan supply chain sehingga sistem industri OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 | Kebijakan Prioritas| 85 lebih menggunakan logistik ke depan jaringan yang saling terkoneksi melalui perangkat digital. Berdasarkan Perpres No. tentang Cetak Biru 26 Tahun 2012 Pengembangan Sistem Logistik Nasional, pengembangan sistem logistik nasional dilakukan secara terintegrasi, terkoordinasi dan kolaboratif, melalui pengembangan enam kunci penggerak utama, yaitu: (1) komoditi penggerak utama; (2) pelaku dan teknologi logistic; penyedia informasi dan komunikasi; (4) manajemen SDM; (5) infrastruktur transportasi; dan (6) regulasi, peraturan dan perundangan. jasa (3) Kebijakan Pengembangan Sistem Logistik Nasional bertujuan (Sislognas) membangun konektivitas ekonomi desa, kota dan pasar global serta meningkatkan kinerja logistik Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut pada tahun 2019 akan dilakukan 3 kegiatan utama sebagaimana Gambar 11 dibawah ini: Gambar 11. Kebijakan Pengembangan Sislognas Pengembangan SDM Logistik yang terdiri dari: (1) Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Logistrik dan (2) Pengembangan Sistem Vocational Education dan Training (VET) di Sektor Logistik. 19. Percepatan Kebijakan Satu Peta (PKSP) Kebijakan pemerintah Indonesia dalam informasi geospasial yaitu One Map Policy (OMP). upaya perwujudan satu peta yang akurat dan akuntabel sebagai acuan bersama dalam perencanaan dan pemanfaatan ruang. Untuk mewujudkan OMP merupakan pembangunan
86 | Kebijakan Prioritas | OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 upaya Percepatan OMP, Kebijakan Satu Peta (PKSP) dengan tujuan agar tercapai satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data dan satu geoportal guna percepatan pelaksanaan dalam pembangunan nasional. dilakukan PKSP berfungsi sebagai acuan data Informasi Geospasial Tematik (IGT) pada acuan sektor masing-masing perencanaan pemanfaatan ruang skala luas yang terintegrasi dalam dokumen rencana tata ruang. Kebijakan ini dilakukan yaitu: melalui kompilasi data yang dimiliki oleh K/L seluruh dan/atau pemerintah daerah IGT wilayah melalui proses koreksi dan verifikasi IGT terhadap IGD (informasi geospasial dasar) dan sinkronisasi antar data IGT yang ini terintegrasi. Dengan adanya PKSP diharapkan dapat menjadi acuan perbaikan data spasial, akurasi perencanaan tata ruang dan akurasi dalam penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan. dan kegiatan utama, tiga Indonesia, Integrasi data Pada tahun 2019, sedang dilakukan penyelesaian 2 peta tematik yang belum terkompilasi, yaitu: peta Rencana Tata Ruang Laut Nasional (RTRLN) dan peta batas administrasi Desa/kelurahan hingga kegiatan kompilasi dapat terlaksana 100%. Selain itu akan dilakukan penyelesaian integrasi dan data updating terhadap peta tematik yang memiliki substansi dinamis (seperti tanah), izin dan hak atas penyelesaian identifikasi masalah tumpang tindih untuk seluruh wilayah Indonesia, mendorong kesepakatan prinsip-prinsip penyelesaian tumpang tindih di tingkat menteri dan dijadikan sebagai acuan penyusunan model bersama penyelesaian tindih prioritas yang dapat menjadi acuan penyelesaian tumpang tindih berikutnya. serta skema tumpang Hingga saat ini, hasil identifikasi tumpang tindih untuk wilayah Kalimantan dan Sumatera telah selesai dilakukan oleh Tim Sekretariat PKSP. Kondisi Geoportal Kebijakan Satu Peta masih menggunakan filebase melalui service dan proses geoprocessing dalam geoportal membuat data menjadi lebih berat, untuk itu dilakukan migrasi data filebase ke sistem database. Dalam hal kompilasi dan telah dilakukan pemutakhiran integrasi, integrasi data IGT dan diselesaikan Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT (PITTI) untuk wilayah Sumatera dan Kalimantan. Untuk akan tahap diselesaikan PITTI wilayah Sulawesi, Jawa, Bali-Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. IGT sinkronisasi selanjutnya Gambar 12. Capaian integrasi Peta Tematik telah tahun 2016 hingga 2018, Sejak terintegrasi 80 dari 84 peta di Sumatera, 73 dari 79 peta di Jawa, 73 dari 80 peta di Kalimantan, 79 dari 83 peta di Sulawesi, 72 dari 79 peta di Bali dan Sumbawa, 66 dari 77 peta di Maluku dan 65 dari 78 peta di Papua. 51 bupati/walikota dan 25 menteri/kepala lembaga akses Geoportal PKSP. Hasil dari kegiatan OMP pada tahun 2019 diharapkan paket rekomendasi Kebijakan Pemutakhiran IGT di seluruh wilayah Integrasi Data Indonesia diselesaikan. dapat Rekomendasi lain yang diharapkan dapat ialah diselesaikan pada Sepuluh gubernur, telah memperoleh tahun 2019
rekomendasi Kebijakan Sinkronisasi IGT yang telah terintegrasi. 20. Kawasan Ekonomi Khusus Konsep dasar KEK adalah pemberian fasilitas pada penyiapan kawasan yang lokasinya mempunyai aksesibilitas ke pasar global yang termaterialisasi dalam akses ke pelabuhan dan atau bandara. Kawasan tersebut diberi tertentu untuk insentif meningkatkan daya saing dengan negara- negara Dengan meningkatkan daya saing diharapkan dapat menarik investor untuk berinvestasi di kawasan tersebut. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan modal, optimalisasi kegiatan industri, percepatan perkembangan daerah dan mewujudkan model terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan. penanaman sekitarnya. di Di tahun 2019, pemerintah akan melakukan pengembangan KEK melalui pemantapan 12 KEK yang sudah ditetapkan serta peresmian beroperasinya lima KEK (KEK Bitung, Morotai, Tanjung Kelayang, MBTK dan Sorong) dan penetapan lima KEK baru Tanjung Gunung, Sungailiat, yaitu: Singhasari, Kendal, dan Double Track Kereta Api Barang Duduksampeyan - Manyar (JIPE). Selain itu, akan dilakukan promosi KEK untuk peningkatan investasi dengan serta percepatan lapangan pekerjaan hingga 947 ribu orang pada 2030 Target tersebut akan dicapai melalui kegiatan penyelenggaraan Business Forum dalam dan luar negeri, Market Sounding ke beberapa negara potensial dan penyelenggaraan pameran dalam dan luar negeri. target Rp323 triliun Kemudian dari sisi regulasi, pemerintah menargetkan beberapa peraturan terkait KEK pada tahun 2019, yaitu: perubahan PP tentang Fasilitas dan Kemudahan KEK, PP tentang penetapan revisi NSPK lima KEK baru, dan penyelesaian OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 | Kebijakan Prioritas| 87 itu, Selain penyelenggaraan pemerintah akan melakukan penguatan kelembagaan dan peningkatan dan kapasitas pengelolaan KEK sebanyak 150 orang. KEK. juga SDM administrator tahun 2019, pemerintah Hingga akhir paket terselesaikannya menargetkan koordinasi penyelesaian, rekomendasi pelaksanaan penyempurnaan peraturan pelaksanaan UU No. 39 tahun pengembangan 2009, dan kapasitas SDM penyelenggara rekomendasi pengembangan KEK yang berdaya saing. dan rekomendasi kelembagaan KEK, Rancangan Penetapan PP tahun 2019 Evaluasi Pembentukan KEK baru KEK tahap pembangunan KEK telah beroperasi Gambar 13. Peta Pengembangan KEK 21. Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Pembangunan infrastruktur telah menjadi salah satu fokus pemerintah selama empat tahun terakhir mengingat keterkaitannya yang erat dengan pertumbuhan ekonomi. KPPIP sendiri dibentuk untuk beberapa tujuan, yaitu: (1) melakukan percepatan penyediaan infrastruktur prioritas secara efektif, efisien, tepat sasaran dan tepat waktu, (2) melakukan penyelesaian hambatan-hambatan yang timbul dalam infrastruktur prioritas dan penyediaan melakukan pencapaian target penyediaan infrastruktur prioritas melalui persiapan yang cermat dan (3) menyelenggarakan koordinasi yang efektif antar pemangku kepentingan.
88 | Kebijakan Prioritas | OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 Berdasarkan Perpres No. 56 Tahun 2018, terdapat 223 proyek dan tiga program Proyek Strategis Nasional (PSN) yang terdiri dari 69 proyek jalan, 16 proyek kereta api, 10 proyek pelabuhan, tujuh proyek bandara, 29 proyek kawasan, tiga proyek perumahan, satu proyek tanggul laut, 51 proyek bendungan, enam proyek irigasi, empat proyek teknologi, enam proyek smelter, 11 proyek energi, satu proyek kelautan/pertanian, delapan proyek air bersih dan sanitasi, serta satu proyek pendidikan. Untuk tiga program tambahan bidang masing-masing serta industri kelistrikan, pemerataan ekonomi. adalah di pesawat, Di tahun 2019, KPPIP akan fokus untuk menciptakan situasi berkesinambungan dalam implementasi Proyek Prioritas dan Strategis Nasional yang telah mulai dibentuk sejak tahun 2017. Tujuan utama dari kegiatan di tahun 2019 adalah agar implementasi Proyek Prioritas dan Proyek Strategis Nasional berjalan tepat waktu, hemat biaya, dan dengan kualitas yang diterima oleh berbagai pihak, termasuk dengan dukungan memberikan debottlenecking. Mengingat sebagian besar proyek akan tahap penyiapan, maka keluar dari Penanggung Jawab Proyek dan pemangku kepentingan oleh pemerintah untuk memastikan adanya kapasitas melaksanakan administrasi kontrak yang baik dan terstruktur. Kemudian dari sisi kebijakan, upaya akan melanjutkan KPPIP percepatan terutama dalam perbaikan peraturan dan kebijakan untuk mencapai target pembangunan infrastruktur. lainnya didorong untuk Hingga akhir tahun 2019, pemerintah mengharapkan penyelesaian penyusunan penyediaan percepatan rekomendasi melalui pelaksanaan keseluruhan proyek prioritas dan proyek pendampingan strategis nasional telah masuk pada tahap Financial Close (untuk skema KPBU) dan memulai konstruksi. Selain itu KPPIP melakukan diseminasi standar dokumen penyiapan Outline Business Case (OBC) dan Final Business Case (FBC) untuk proyek prioritas berdasarkan sektor. Untuk tahun 2019, diperkirakan setidaknya terdapat 33 PSN yang selesai. Pada kuartal I tahun 2019, terdapat penambahan 13 PSN yang telah selesai, yaitu: (1) Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar (140.9 km), (2) Palapa Ring Broadband di 457 Kab/Kota melalui pola non KPBU, (3) KEK Maloy Batuta Trans Provinsi Kalimantan, (4) KEK Bitung, (5) KEK Morotai, (6) KEK Tanjung Kelayang, (7) Bendungan Mila, (8) Pembangunan Jalan Lingkar Trans Morotai (231.84 km), (9) Jalan Palu-Parigi (83.6 km), (10) Jalan Penghubung Gorontalo- Manado (301.7 km), (11) Jalan Trans (12) Pembangunan Maluku ruas), (7 (13) Pembangunan Smelter Buli dan tercatat Smelter Kuala Tanjung yang selesai pada kuartal I 2019 meskipun telah dioperasikan oleh PT Inalum sejak 2017. Sebanyak 20 proyek diperkirakan selesai pada kuartal III 2019. Dua puluh proyek tersebut yaitu: (1) Jalan tol Balikpapan- Samarinda (99 km); (2) Kereta Api Tebing Tinggi-Kuala Tanjung (mendukung KEK Sei Mankei, bagian dari Jaringan Kereta Api Trans Sumatera); (3) Kereta Api Akses Bandara Adi Soemarmo; (4) Bandara Sultan Babullah, Ternate; (5) Bandara Tjilik Riwut, Palangkaraya; (6) Bandara Kertajati; (7) Bendungan Gondang; (8) Bendungan Muara Sei Gong; (9) Bendungan Sindang Heula; (10) Palapa Ring Broadband di 57 Kab/Kota melalui pola KPBU; (11) Kawasan Industri Landak; (12) Kawasan Industri Ketapang; (13) Kawasan Industri Batulicin; (14) Kawasan Industri Konawe; (15) Kawasan Industri Tanggamus; (16) KEK Sorong; (17) KEK Morowali; (18) Jalan Tol Terbanggi Besar -
Pematang Panggang (100 km) - bagian dari 8 ruas Trans Sumatera; (19) Jalan Tol Pematang Panggang - Kayu Agung (85 km) - bagian dari ruas Trans Sumatera; dan (20) Light Rapid Transit (LRT) Provinsi Sumatera Selatan (Metro Palembang). Dua proyek lainnya yang diperkirakan tidak dapat diselesaikan hingga kuartal III 2019 berdasarkan evaluasi pada Maret 2019, yaitu: Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated (36.4 km) dengan status saat ini sedang dalam tahap konstruksi dan direncanakan beroperasi di 2019 dan Pembangunan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia dengan status saat ini sedang dalam tahap konstruksi dan direncanakan beroperasi setelah tahun 2019. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi per Maret 2019, estimasi akumulasi pencapaian PSN per kuarta III 2019 akan ada 95 proyek yang selesai. Proyek yang sedang dalam tahap konstruksi dan direncanakan beroperasi per kuartal III 2019 terdiri dari 39 proyek, satu program 35 GW dan satu program pemerataan ekonomi. Proyek yang sedang dalam tahap konstruksi dan belum akan beroperasi di tahun 2019 terdiri dari 94 proyek dan satu industri pesawat. Sedangkan program tahap enam proyek sedang dalam transaksi dan 19 proyek lainnya sedang dalam tahap penyiapan. Akumulasi pencapaian ini merupakan bagian dari 223 proyek ditambah tiga PSN dengan 30 PSN yang telah selesai pada periode 2016 - 2017. OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 | Kebijakan Prioritas| 89 Gambar 14. Proyeksi Realisasi PSN tahun 2019 Kemajuan program ketenagalistrikan 35 GW hingga Januari 2019, terdapat 3.009 MW yang telah beroperasi. Proyek yang sedang dalam tahap konstruksi sebanyak 20.416 MW. Proyek yang sudah selesai close PPA namun belum sebanyak 9.507 MW. Selanjutnya, terdapat 1.383 MW dalam tahap pengadaan dan 954 MW dalam tahap perencanan. financial Gambar 15. Kemajuan Program 35 GW
90 | Kebijakan Prioritas | OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 22. Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur Mengingat kondisi wilayah Indonesia yang Indonesia rentan memerlukan infrastruktur yang memiliki ketahanan terhadap bencana. Ketahanan kebencanaan infrastruktur perlu dilakukan untuk mengurangi korban jiwa, kerugian harta benda/ekonomi dan infrastruktur, serta mempercepat pemulihan ekonomi termasuk Business pasca bencana, Continuity Plan. rencana Kegiatan utama yang dilakukan meliputi pembangunan penyiapan infrastruktur tahan gempa (bendungan, jembatan, bangunan tinggi, fasilitas migas, adalah dll). mengintegrasikan peta bencana dan mengkaji rencana tata ruang dan wilayah, mendorong ahli pembentukan bangunan gedung di provinsi, serta informasi peningkatan terjadi. Selain kebencanaan yang itu, akan melakukan juga pemerintah percepatan integrasi single emergency number dengan nomor-nomor darurat lainnya, pemanfaatan teknologi dan inovasi untuk blasting informasi melalui INATEWS, TV, Radio dan telepon seluler, serta penyiapan pedoman Business Continuity Plan (Rencana Kesinambungan Bisnis). 22. Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur Mengingat kondisi wilayah Indonesia yang Indonesia rentan memerlukan infrastruktur yang memiliki ketahanan terhadap bencana. Ketahanan kebencanaan infrastruktur perlu dilakukan untuk mengurangi korban jiwa, kerugian harta benda/ekonomi dan infrastruktur, serta mempercepat pemulihan ekonomi termasuk Business pasca bencana, Continuity Plan. rencana Kegiatan utama yang dilakukan meliputi pembangunan penyiapan infrastruktur tahan gempa (bendungan, jembatan, bangunan tinggi, fasilitas migas, adalah dll). mengintegrasikan peta bencana dan mengkaji rencana tata ruang dan wilayah, mendorong ahli pembentukan bangunan gedung di provinsi, serta informasi peningkatan terjadi. Selain kebencanaan yang itu, akan melakukan juga pemerintah percepatan integrasi single emergency number dengan nomor-nomor darurat lainnya, pemanfaatan teknologi dan inovasi untuk blasting informasi melalui INATEWS, TV, Radio dan telepon seluler, serta penyiapan pedoman Business Continuity Plan (Rencana Kesinambungan Bisnis). 22. Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur Mengingat kondisi wilayah Indonesia yang Indonesia rentan memerlukan infrastruktur yang memiliki ketahanan terhadap bencana. Ketahanan kebencanaan infrastruktur perlu dilakukan untuk mengurangi korban jiwa, kerugian harta benda/ekonomi dan infrastruktur, serta mempercepat pemulihan ekonomi termasuk Business pasca bencana, Continuity Plan. rencana Kegiatan utama yang dilakukan meliputi pembangunan penyiapan infrastruktur tahan gempa (bendungan, jembatan, bangunan tinggi, fasilitas migas, adalah dll). mengintegrasikan peta bencana dan mengkaji rencana tata ruang dan wilayah, mendorong ahli pembentukan bangunan gedung di provinsi, serta informasi peningkatan terjadi. Selain kebencanaan yang itu, akan melakukan juga pemerintah percepatan integrasi single emergency number dengan nomor-nomor darurat lainnya, pemanfaatan teknologi dan inovasi untuk blasting informasi melalui INATEWS, TV, Radio dan telepon seluler, serta penyiapan pedoman Business Continuity Plan (Rencana Kesinambungan Bisnis). terhadap bencana, tim akurasi Hingga pemerintah menargetkan penyusunan paket kebijakan penyiapan infrastruktur ekonomi tangguh bencana, yang berisikan: (1) panduan penyiapan pembangunan infrastruktur vital peta tahan bencana dengan sistem Kebijakan Satu Peta (2) sistem peringatan dini yang terintegrasi dengan INATEWS (BMKG), INARISK (BNPB), hotline emergency number, stasiun TV, radio, agar operator dan terdampak di masyarakat informasi potensi bencana mengetahui blasting secara akhir 2019, gempa, terintegrasinya (One Map Policy); seluler lokasi realtime (localized information system); serta (3) pembuatan pilot project di Kota Padang dan Kota Bima. 23. Perundingan Perdagangan Bebas Kerjasama di perdagangan, bidang investasi dan industri yang dijalin Indonesia dengan negara-negara mitra strategis merupakan amanah yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019. Kerjasama tersebut bertujuan untuk memperbaiki posisi tawar dan daya saing di kawasan, memberikan insentif tambahan untuk mendorong ekspor dan mengundang investasi asing masuk ke Indonesia, serta memberikan opsi baru bagi dunia usaha untuk masuk ke pasar non-tradisional. Di tahun 2019, terdapat tiga program utama yang akan dilakukan. Pertama, penyelesaian perundingan Free Trade Agreements (FTAs) yang meliputi: (1) Indonesia-Japan General Economic Partnership Agreement (GR IJEPA); (2) Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA); (3) Indonesia- Turkey Economic Partnership Agreement (IT CEPA); (4) Indonesia-Korea Reaktivasi Comprehensive Economic Partnership Agreement (5) Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP); serta (6) Preferential Trade (PTA) dengan Mozambik, Agreement Iran dan Ekuador. Maroko, Tunisia, Indonesia- Sebagai catatan tambahan, Australia Economic Comprehensive Partnership Agreement (IA CEPA) dan in Services Agreement ASEAN Trade (ATISA) telah disepakati untuk selanjutnya dapat ditandatangani dan diratifikasi. 23. Perundingan Perdagangan Bebas Kerjasama di perdagangan, bidang investasi dan industri yang dijalin Indonesia dengan negara-negara mitra strategis merupakan amanah yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019. Kerjasama tersebut bertujuan untuk memperbaiki posisi tawar dan daya saing di kawasan, memberikan insentif tambahan untuk mendorong ekspor dan mengundang investasi asing masuk ke Indonesia, serta memberikan opsi baru bagi dunia usaha untuk masuk ke pasar non-tradisional. Di tahun 2019, terdapat tiga program utama yang akan dilakukan. Pertama, penyelesaian perundingan Free Trade Agreements (FTAs) yang meliputi: (1) Indonesia-Japan General Economic Partnership Agreement (GR IJEPA); (2) Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA); (3) Indonesia- Turkey Economic Partnership Agreement (IT CEPA); (4) Indonesia-Korea Reaktivasi Comprehensive Economic Partnership Agreement (5) Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP); serta (6) Preferential Trade (PTA) dengan Mozambik, Agreement Iran dan Ekuador. Maroko, Tunisia, Indonesia- Sebagai catatan tambahan, Australia Economic Comprehensive Partnership Agreement (IA CEPA) dan in Services Agreement ASEAN Trade (ATISA) telah disepakati untuk selanjutnya dapat ditandatangani dan diratifikasi. Review (IK CEPA); Program akan melakukan inisiasi beberapa perundingan FTAs/PTAs baru, khususnya untuk pasar non-tradisional, yaitu: Eurasian Economic Indonesia-Pakistan Union, kedua, pemerintah perluasan
Preferential Trade Agreement (IP PTA), Bangladesh. akan menjaga Ketiga, keberlangsungan produk komoditas andalan (kelapa sawit, karet, perikanan, dll) serta memastikan fasilitas preferensi tarif dari negara mitra, seperti Generalized System of Preferences (GSP) tersebut dari AS. Ketiga program tahap diharapkan penyelesaian pemberian substantial significant progress untuk beberapa perdagangan bebas di tahun 2019 ini. pemerintah ekspor dapat mencapai maupun perundingan 24. Penyelesaian Sengketa Perdagangan di WTO Sebagai bagian dari komunitas dunia yang berbasis pada multilateralisme, Indonesia turut menghormati dan ketetapan yang telah disepakati dalam rezim perdagangan internasional WTO. Terkait dengan posisi tersebut, Indonesia senantiasa mengedepankan diplomasi dan negosiasi untuk menyelesaikan sengketa perdagangan yang terjadi dengan negara-negara mitra dagang lain, sebagaimana dalam kasus DS477 / DS478 (Selandia Baru / AS), D484 (Brazil), serta DS490 / DS 496 (Tiongkok - Taipei / Vietnam). ketentuan melalui WTO Menindaklanjuti keputusan panel berikut appellate body WTO serta kesepakatan dari negosiasi-negosiasi bilateral yang telah dilakukan, pada tahun 2019 memprioritaskan pemerintah peraturan- penyelesaian peraturan terkait. akan harmonisasi 25. Kerjasama Ekonomi Internasional Pemerintah secara aktif mengupayakan diplomasi untuk meningkatkan posisi tawar Indonesia dan investasi global. Peningkatan kerjasama ekonomi internasional terus dilakukan oleh pemerintah untuk mengejar ketertinggalan perdagangan dalam OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 | Kebijakan Prioritas| 91 jumlah kerangka kerja sama ekonomi dan perdagangan yang dimiliki dengan negara- negara lain terutama di kawasan ASEAN. Dengan adanya kerjasama ekonomi internasional, pemerintah mengupayakan pembukaan akses pasar serta pemberian investasi, di kemudahan atau samping mengupayakan manfaat lain sama seperti pengembangan and transportasi, communications (ICT), pertanian, pariwisata, lingkungan, green city, keuangan, statistik, dan lain-lain. Kemudahan akses pasar dan investasi yang didukung oleh adanya kerjasama teknis pada akhirnya dapat dimanfaatkan dunia usaha untuk meningkatkan leverage dan daya saingnya, sehingga pada akhirnya juga peningkatan daya saing ekspor Indonesia. insentif kerja information technology dapat mendukung Pada pemerintah mengagendakan pertemuan kerjasama ekonomi dengan Singapura, Rusia, Korea, RRT, Australia, IMT-GT, BIMP EAGA, ASEAN, APEC dan G20. Terkait penguatan posisi tawar Indonesia dalam internasional, diplomasi Indonesia akan mengajukan pencalonan diri sebagai presidensi G20 untuk tahun 2023 dalam pertemuan G20 tahun ini. tahun 2019, ekonomi Dalam agenda diplomasi ekonomi bilateral, pemerintah akan melakukan misi dagang dan investasi ke AS. Selain itu, pemerintah akan mendorong penyelesaian perjanjian bilateral terkait investasi dengan Swiss dan UEA, yang mana kesepakatannya telah tahap penandatanganan. sampai pada Pemerintah terus mendorong pemenuhan beberapa komitmen dan rencana investasi dari beberapa mitra utama seperti RRT, Rusia, Australia serta Singapura. Di bidang digital economy, pemerintah akan menjalin kerja sama dengan RRT dan Korea Selatan sebagai growth engine yang baru. juga
92 | Kebijakan Prioritas | OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 Pada triwulan pertama 2019, pemerintah senantiasa berkomitmen untuk mendorong investasi untuk pemenuhan komitmen seperti beberapa pembangunan Klaster Industri Baja 10 MT di Cilegon dengan Korea Selatan, proyek pembangunan di Kalimantan Timur dengan Rusia, serta revitalisasi RoRo Bitung - Davao dan pembukaan RoRo Dumai - Malaka. proyek strategis, jalur kereta api 26. Program Joint Crediting Mechanism (JCM) JCM merupakan salah satu pendekatan berdasarkan keputusan 1/CP.18 yang dikembangkan dan diimplementasikan oleh Jepang bersama dengan negara partnernya di bawah United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). didasari keinginan Indonesia dan Jepang untuk berkontribusi dengan upaya penurunan emisi global melalui implementasi kerja rendah karbon. sama pembangunan Kemitraan bilateral Kerjasama Pertumbuhan Rendah Karbon ini bertujuan untuk dan pemanfaatan teknologi, produk, sistem, layanan dan infrastruktur rendah karbon di Indonesia kepada pelaku penurunan emisi di Indonesia selaku pelaksana proyek. Nilai dari proyek JCM sendiri mencapai US$128 juta berasal dari juta dengan US$78 swasta dan US$50 juta dari subsidi Pemerintah Jepang. Skema JCM peningkatan investasi Pada JCM 2019, ditargetkan dapat menyelesaikan siklus proyek sampai dengan penghitungan penurunan emisi, peningkatan kapasitas sektor swasta maupun pemerintah, serta peningkatan pemahaman masyarakat terhadap penurunan emisi melalui program JCM. tahun program Pelaksanaan program JCM sendiri akan difokuskan ke beberapa kegiatan utama, antara lain: (1) Review usulan proyek JCM yang akan masuk pada bulan Maret (1st call) dan September (2nd call) termasuk metodologi baru yang mungkin diajukan, Joint (2) pertemuan JCM untuk menetapkan Committee metodologi, registrasi proyek dan (3) penerbitan karbon kredit, (4) peninjauan ke lapangan pada beberapa proyek JCM di (5) mengikuti sejumlah pelaksanaan Stakeholders Local Consultation (LSC). Selain itu, juga akan dilakukan fasilitasi kerjasama city-to-city yang saat tahap koordinasi, yakni: (1) proyek JCM antara Kota Semarang dan Kota Toyama terkait proses hibah sejumlah converter kit CNG yang dipasang pada bus Trans Semarang dan (2) Koordinasi dalam perundingan kerjasama city-to-city antara DKI Jakarta dan Kawasaki. pelaksanaan daerah, ini tengah dalam
1 | Percepatan Ekspor | OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 Photo by Bellergy on Pixabay
94 | Kebijakan Percepatan Ekspor | OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 Ekspor merupakan salah satu strategi utama pemerintah untuk mendorong terus perekonomian tumbuh secara berkelanjutan serta mampu membantu lepas dari Indonesia untuk middle income trap. Meskipun demikian, ekspor merupakan aktifitas kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, mulai dari eksternal dan tentunya internal. Kondisi ekstenal yang terjadi di tahun 2018-2019 memperlihatkan dinamika yang cukup dominan dalam mempengaruhi kinerja ekspor Indonesia, seperti kebijakan perdagangan maupun ekonomi-politik di negara-negara produsen utama dunia, perlambatan ekonomi yang terjadi secara global, serta volatilitas harga komoditas dunia. Indonesia agar Dampaknya, terjadi penurunan kinerja ekspor Indonesia pada tahun 2018 dengan beberapa komoditas yang mengalami performa luar penurunan karena faktor tren tersebut, terus pemerintah mengupayakan sisi fundamental, yaitu meningkatkan daya saing ekspor. Untuk itu, pemerintah telah merumuskan empat kebijakan utama, yang akan dijalankan dalam jangka pendek dan menengah. yang signifikan. Di juga masih penguatan Kondisi Eksternal 1. Ketegangan Hubungan Perdagangan AS dan Tiongkok Tensi hubungan perdagangan antara AS dan Tiongkok memiliki dampak terhadap hubungan dagang dengan sejumlah mitra dagang, tidak terkecuali Indonesia. Dari sisi perdagangan, konflik dagang antara kedua berpeluang memberikan potensi ekspor ke AS maupun Tiongkok. Namun, untuk melakukan ekspor tantangan yang dihadapi adalah kualitas dan harga produk dari Indonesia negara tersebut harus dapat bersaing dengan negara lain. Di sisi lain, terdapat resiko lonjakan impor pasar pengalihan karena khususnya dari AS dan Tiongkok. adanya konflik juga dagang Selain trade diversion akibat menyebabkan adanya kenaikan tarif di AS maupun Tiongkok. Kenaikan tarif tersebut membuat Indonesia dapat mencari produk serupa dari negara lain yang memiliki tarif lebih rendah, seperti negara-negara lain yang telah memiliki perjanjian perdagangan dengan Indonesia. itu, Risiko lain yang dapat muncul dengan hubungan ketegangan berlanjutnya dagang ini berpotensi dapat berdampak pada terkoreksinya harga batu bara Indonesia karena konsumsi batu bara Tiongkok akan turun, terimbas sentimen perlambatan ekonomi. Di sisi lain, hal ini juga menyebabkan bursa saham utama di tidak terkoreksi cukup dalam, Asia terkecuali Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Indonesia. IHSG yang terkoreksi menyebabkan terjadinya kekhawatiran pasar terkait pelemahan rupiah yang dapat berdampak pada perekonomian sektor riil. 2. Permintaan Global Penurunan global merefleksikan perlambatan pertumbuhan ekonomi dan ketidakpastian kebijakan perdagangan internasional. Perdagangan global pada tahun 2018 melemah lebih cepat daripada yang diekspektasikan, bersamaan dengan penurunan aktivitas industri. kebijakan Ketidakpastian terus naik memperkecil perdagangan global. investasi Borrowing negara-negara berkembang terus mengetat, mengikuti depresiasi terhadap Dollar AS. permintaan dan perdagangan cost di
Perlambatan permintaan global ini juga dapat terlihat dari kondisi di pasar komoditas. Konsumsi minyak mentah di tahun 2019 lebih rendah dari ekspektasi. Hal ini disebabkan karena perlambatan pertumbuhan ekonomi global, dan adanya adopsi kebijakan lingkungan. Selain itu, peraturan baru yang akan diterapkan oleh Organisasi Internasional Maritim (International Maritime Organization / IMO) pergeseran berpotensi menyebabkan permintaan untuk produk minyak tertentu dan untuk berbagai jenis minyak mentah. Peraturan ini bertujuan untuk membatasi emisi sulfur oleh kapal laut, dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020. Berdasarkan catatan Moody's Investors Service (Moody's), permintaan batu bara dari Tiongkok dan negara-negara Asia masih cenderung lemah. Hal ini juga berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi global yang relatif lambat. Dampaknya, permintaan batu bara untuk jangka panjang akan cenderung stagnan. Namun untuk terlihat adanya peningkatan permintaan batu bara dari negara-negara importir utama dunia seperti Jepang dan India. Berdasarkan laporan dari S&P Global Platts, ekspor batu bara Australia dari pelabuhan Queensland ke Tiongkok pada bulan April 2019 meningkat hingga 1,44 juta ton yang mana merupakan tertinggi dalam 10 bulan terakhir, setara dengan lima kali lipat ekspor batu bara pada bulan April 2018. jangka pendek, Harga gas alam menurun tajam sejak awal tahun. Harga spot di Eropa dan Asia yang telah meningkat pada paruh kedua tahun 2018, kembali menurun di bulan Maret oleh 2019. Penurunan permintaan dan yang ketersediaan LNG yang lebih besar. ini dipicu melemah Penerapan tarif 25% oleh Amerika untuk barang-barang Tiongkok juga diperkirakan logam akan mengurangi permintaan OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 | Kebijakan Percepatan Ekspor | 95 Tiongkok sebesar 0,5% secara tahunan. Adapun, Tiongkok merupakan negara konsumen terbesar di dunia sehingga penurunan permintaan dari Tiongkok akan sangat mempengaruhi permintaan itu, perlambatan permintaan juga diperkirakan terjadi pada komoditas karet, akan sehubungan berkurangnya penjualan kendaraan bermotor dari Tiongkok, Amerika, dan Eropa. logam logam global. Selain dengan 3. Harga Komoditas Dunia Komoditas dunia secara umum mengalami penguatan pada kuartal pertama 2019, setelah mengalami penurunan pada kuartal-kuartal sebelumnya. Pergerakan harga untuk komoditas energi secara rata- rata mengalami moderasi di tahun 2019, dengan tren divergen di kuartal pertama 2019 di mana minyak bumi mengalami kenaikan sementara gas alam dan batu bara mengalami penurunan. Beberapa komoditas logam diproyeksikan akan mengalami kenaikan harga karena adanya penurunan pasokan global sementara tren perkembangan teknologi akan mendorong peningkatan permintaan. Selanjutnya, komoditas pertanian akan mengalami penurunan secara umum, dengan adanya risiko cuaca serta kebijakan perdagangan dari negara produsen atau eksportir. Secara umum, di tahun 2019 harga komoditas energi diproyeksikan akan mengalami moderasi dengan beberapa risiko yang saling mengimbangi antara satu dengan lainnya. Beberapa risiko yang dapat mempengaruhi antara lain adalah faktor ekonomi-politik seperti krisis yang terjadi di Libya dan Venezuela serta sanksi ekonomi AS terhadap Iran dan Venezuela. Dari sisi permintaan, risiko moderasi pertumbuhan permintaan, seiring dengan perlambatan pertumbuhan global, terutama dari Tiongkok, selain juga adanya lingkungan yang membatasi kebijakan terdapat
96 | Kebijakan Percepatan Ekspor | OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 fosil. Bank Dunia penggunaan energi sendiri memproyeksikan pertumbuhan permintaan minyak dunia akan mengalami tekanan dengan pertumbuhan sebesar 1,2%, lebih rendah daripada proyeksi yang dirilis 2018. Selanjutnya dari sisi produksi, risiko juga muncul dengan adanya serta peningkatan produksi oil shale di AS. pada bulan Oktober Grafik 51. Produksi Minyak Dunia Mb/d 4 Non-OPEC OPEC 2 0 2 4 6 1 - t c O 7 1 - b e F 7 1 - n u J 7 1 - t c O 8 1 - b e F 8 1 - n u J 8 1 - t c O Sumber: Bloomberg Grafik 52. Perubahan Permintaan Minyak Mb/d, annual change Tiongkok AS Non-OECD OECD Lain 3 2 1 1 2 3 1 0 2 4 1 0 2 5 1 0 2 6 1 0 2 7 1 0 2 8 1 0 2 Sumber: Bloomberg Bank Dunia memproyeksi batu bara akan tahun mengalami penurunan harga di 9 1 - b e F 9 1 0 2 2019. Harga rata-rata batu bara di pasar Australia berada pada US$100/mt di tahun 2019, turun sedikit dari harga US$108/mt di tahun 2018. Penurunan harga batu bara pada periode terjadi karena tersebut penurunan permintaan sebagai akibat perubahan preferensi sumber energi listrik di negara-negara maju ke gas alam. Selain itu, kebijakan Tiongkok untuk mengurangi impor batu bara dari Australia juga turut mempengaruhi harga komoditas ini. Untuk komoditas batubara, perlambatan ekonomi Tiongkok kembali menjadi downside risk yang perlu diwaspadai, selain kebijakan lingkungan untuk mengurangi polusi seperti yang diberlakukan di Tiongkok dan India, yang secara akumulatif merupakan konsumen atas 11% permintaan batu bara global. Grafik 53. Pergerakan Harga Batu Bara US$/mmbtu Australia Afrika Selatan 5 4 3 2 1 6 1 0 2 7 1 0 2 8 1 0 2 Sumber: Bank Dunia Gas alam juga melanjutkan tren penurunan harga di tahun 2019 dengan prediksi harga rata-rata US$7,5/mmbtu untuk gas Eropa serta US$9,7/mmbtu untuk jenis LNG. Tren penurunan harga gas alam di awal tahun lemahnya 2019 permintaan akibat cuaca yang lebih hangat, mulai beroperasinya kembali pembangkit tenaga listrik energi nuklir di Jepang, serta ketersediaan LNG yang lebih terjamin. disebabkan oleh 9 1 0 2
Bank Dunia memproyeksikan kenaikan harga aluminium, tembaga, nikel, dan timah di tahun 2019. Tembaga diperkirakan akan memperoleh momentum dengan adanya ekspektasi peningkatan permintaan dari Tiongkok, melebihi risiko penurunan pasokan akibat berkurangnya produksi di negara-negara produsen utama. Selanjutnya, nikel diproyeksikan akan mengalami kenaikan harga karena prospek gangguan pasokan akibat kecelakaan di pertambangan di Brazil, sementara terjadi peningkatan permintaan untuk mobil listrik. Harga timah juga akan mengalami diproyeksikan penguatan seiring dengan penurunan pasokan dunia akibat penutupan smelter di di Tiongkok, Indonesia, serta penurunan produksi di Myanmar. Sementara itu, diproyeksi akan terjadi kenaikan permintaan seiring dengan perkembangan kendaraan listrik, teknologi robot, serta kebijakan energi terbarukan. untuk komoditas pembatasan ekspor Komoditas pertanian diprediksi akan mengalami penurunan harga secara merata di tahun 2019. Pergerakan harga komoditas pertanian akan dipengaruhi oleh adanya fluktuasi harga energi, faktor iklim dan cuaca, serta tensi perdagangan yang belum mereda. Bank Dunia memperkirakan produksi minyak nabati, minyak sawit akan setidaknya memperoleh momentum hingga September 2019 dengan adanya cuaca yang mendukung penanaman di Indonesia dan Malaysia. Meskipun demikian, Bank Dunia memproyeksi harga minyak sawit akan stagnan dengan kecenderungan penurunan ringan, yaitu dari US$639/mt di tahun 2018 menjadi US$600/mt. OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 | Kebijakan Percepatan Ekspor | 97 Grafik 54. Pergerakan Harga Minyak Nabati 1000 800 t m $ S U / 600 400 200 0 2015 2016 2017 2018 2019p Minyak Sawit Minyak Kedelai Sumber: Bank Dunia Harga karet alam diharapkan akan mengalami perbaikan seperti terlihat dari tahun. Penguatan harga tren awal komoditas oleh tersebut penurunan produksi sejak akhir 2018 karena cuaca buruk dan pengurangan kuantitas penyadapan karet alam di Thailand, Indonesia, dan Malaysia (70% dari total produksi global). Sementara itu, terjadi penurunan konsumsi karet alam untuk ban kendaraan sebagai dampak dari kendaraan permintaan penurunan bermotor di Tiongkok, Amerika Utara dan Eropa. Prospek untuk harga karet alam sendiri masih akan dipengaruhi oleh upside risk berupa stimulus fiskal di Tiongkok serta tingkat suku bunga di negara-negara maju yang diharapkan dapat mendorong permintaan. didorong Grafik 55. Pergerakan Harga Barang Mentah Pertanian US$/kg 2,2 Kapas Karet (RHS) US$/kg 1,8 2,0 1,6 1,8 1,4 1,6 1,4 1,2 8 1 - n a J 8 1 - r p A 8 1 - l u J 8 1 - t c O 9 1 - n a J 9 1 - r p A Sumber: Bloomberg
98 | Kebijakan Percepatan Ekspor | OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 Kondisi Domestik 1. Kinerja Ekspor dan Impor Indonesia Pada tahun 2017 neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus hingga menjadi 11,83 miliar dolar AS, meski secara bulanan pada Desember 2017 mengalami defisit 0,24 miliar dolar AS. Defisit neraca perdagangan Indonesia lebih pada Desember 2017 akibat rendahnya surplus neraca perdagangan nonmigas dibandingkan dengan defisit neraca perdagangan migas. Pada tahun 2018, Indonesia mengalami defisit neraca perdagangan mencapai 8,57 miliar dolar AS. Defisit ini terjadi akibat meningkat permintaan domestik terhadap produk impor. Posisi neraca perdagangan pada akhir 2018 adalah defisit 1,03 miliar dolar AS membaik dibandingkan dengan defisit pada bulan sebelumnya sebesar 2,00 miliar dolar AS. Perbaikan defisit tersebut bersumber dari penurunan defisit neraca perdagangan migas ditunjang peningkatan ekspor migas dan penurunan impor migas. Sementara itu, defisit neraca perdagangan nonmigas mengalami peningkatan karena penurunan ekspor nonmigas yang lebih besar dari penurunan impor nonmigas. Penurunan ekspor dari penurunan ekspor beberapa komoditas antara lain bijih, kerak, dan abu logam, serta bahan bakar mineral. nonmigas bersumber Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada Maret 2019 Indonesia mengalami surplus sebesar 0,54 miliar dolar AS namun kemudian mengalami defisit 2,5 miliar dolar AS pada bulan April 2019. Penyebab utama defisit yang besar ini adalah meningkatnya impor Migas yang tinggi yang merupakan pola sangat musiman menjelang Lebaran (antisipasi kebutuhan BBM saat mudik). Selain itu Peningkatan impor Non-Migas juga lebih banyak dipicu oleh peningkatan impor Barang Konsumsi yang juga merupakan pola musiman untuk keperluan Ramadan dan terjadi pula penurunan ekspor Migas yang sangat tinggi yang salah satu penyebabnya adalah mulai akan diterapkannya kebijakan baru dimana Pertamina akan membeli langsung Idul Fitri. Selain itu Grafik 56. Neraca Perdagangan Indonesia 2017-2019 3 2 $ S U 1 r a 0 i l i M 1 2 3 Jan 2017 1,42 2018 -0,76 2019 -1,06 Feb 1,26 -0,05 0,33 Mrt 1,44 1,12 0,54 Apr 1,32 -1,63 -2,501 Mei 0,56 -1,45 Jun 1,67 1,71 Jul -0,28 -2,01 Agt 1,68 -0,94 Sep 1,79 0,31 Okt 1,00 -1,77 Nov 0,22 -2,00 Des -0,24 -1,03 2017 2018 2019 Sumber: Badan Pusat Statistik
Crude-Oil bagian K3S (yang biasanya di- ekspor) untuk diolah menjadi Hasil BBM untuk kebutuhan pasar dalam negeri. Penurunan ekspor nonmigas dipicu oleh menurunnya harga beberapa komoditi utama ekspor (harga CPO yang turun lebih dari 5% sepanjang April), dan melemahnya pasar global dan perlambatan ekonomi beberapa negara tujuan utama ekspor. Indonesia sebagai negara berkembang telah menjadikan ekspor sebagai komponen pendorong pendapatan itu, komponen nasional. Tidak hanya telah ekspor bagi memperluas kerja, peningkatan penerimaan devisa dan pengembangan teknologi. Apabila dilihat dari data total ekspor Indonesia pada tahun 2017-2019 Triwulan I, pola pergerakan ekspor Indonesia cenderung sama pada tiap tahunnya. Penurunan tajam kinerja ekspor dibulan Juni pada 2 tahun terakhir merupakan pola musiman karena adanya momentum libur lebaran. Setelah libur lebaran, kinerja ekspor dalam negeri akan kembali pada posisi semula. instrumen Indonesia juga kesempatan Grafik 57. Total Ekspor (Miliar US$) 2017 2018 2019 17,00 16,00 15,00 14,00 13,00 12,00 11,00 10,00 Sumber: Badan Pusat Statistik OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 | Kebijakan Percepatan Ekspor | 99 komponen Apabila pembentuknya, ekspor nonmigas selalu memberikan kontribusi terbesar terhadap total ekspor di Indonesia. Apabila dilihat perkembangannya persentase kontribusi ekspor nonmigas terhadap total ekspor pada April 2019 sebesar 94,1% lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun 2017 dan 2018. Peningkatan kinerja ekspor nonmigas disebabkan akibat melemahnya kinerja ekspor migas karena menurunnya harga minyak mentah dipasar global. dilihat dari Grafik 58. Perbandingan Ekspor Migas dan Nonmigas Bulan Maret 2017 - 2019 (Miliar US$) 16 14 12 10 8 6 12,23 92.2% 13,32 91,8% 11,85 94,1% 4 2 0 1,04 1,17 0,74 2017 2018 2019 migas non migas Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia Pola perkembangan hampir sama dengan pola yang sama dengan ekspor Indonesia yaitu mengalami penurunan yang tajam pada pertengahan tahun yaitu pada bulan Juni akibat adanya libur hari besar keagamaan. Secara umum impor baik migas maupun nonmigas pada tahun 2017 lebih rendah dibandingkan tahun 2018. Nilai impor Indonesia pada Desember 2018 mencapai US$15,28 miliar atau turun 9,60 persen dibanding November 2018, namun naik 1,16 persen jika dibandingkan Desember 2017. Impor nonmigas Desember 2018 mencapai US$13,31 miliar atau turun 5,14 persen impor
100 | Kebijakan Percepatan Ekspor | OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 dibanding November 2018, sebaliknya jika dibanding meningkat 6,16 persen Desember impor nonmigas terbesar terjadi pada golongan Sementara bahan peningkatan pada Desember 2018 terjadi pada golongan buah-buahan. 2017. Penurunan kimia organik. impor terbesar Grafik 59. Total Impor (Miliar US$) 2017 2018 2019 20 18 16 14 12 10 8 Sumber: Badan Pusat Statistik Impor pada kuartal I 2019 mengalami penurunan sebesar 6,76% dibandingkan dengan kuartal I 2018. Penurunan impor terjadi pada migas maupun non migas. terjadi pada Penurunan komponen hasil minyak dan gas seiring dengan penurunan volume impor hasil minyak dan gas. Berdasarkan data BPS, struktur I 2019 impor pada kuartal didominasi oleh impor bahan baku penolong yaitu sebesar 75,18% kemudian diikuti oleh impor barang modal dan konsumsi yang masing-masing sebesar 16,31% dan 8,51%. impor migas 2. Komoditas Ekspor Impor Indonesia Berdasarkan data BPS, nilai ekspor Indonesia pada April 2019 mencapai US$ 12,59 miliar yang terdiri dari US$ 741 juta untuk ekspor migas dan US$ 11,85 miliar untuk ekspor nonmigas. Nilai ekspor April 2019 menurun 10,80% dibandingkan Maret 2019. Demikian pula dibandingkan April 2018, nilai ekspor menurun 13,10%. Secara kumulatif, nilai ekspor periode Januari-April 2019 juga mengalami penurunan sebesar 9,39% dibandingkan periode yang sama di tahun 2018. sebesar sebesar Berdasarkan sektornya, pada April 2019 ekspor sektor nonmigas menyumbang 94,11% dari total ekspor bulan April 2019 yang terdiri dari sektor industri sebesar 74,77%, sektor tambang sebesar 17,35%, dan sektor pertanian sebesar 1,99%. Adapun ekspor sektor migas menyumbang 5,89% dari total ekspor bulan April 2019. Sebagai penyumbang ekspor bulan April 2019, terdapat beberapa golongan barang terbesar yang mengalami peningkatan ekspor dibandingkan bulan sebelumnya. Golongan barang tersebut yaitu Karet dan barang dari karet (HS 40); Bubur kayu/pulp (HS 47); Alas kaki (HS 64); Pupuk (HS 31); Berbagai produk kimia (HS 38). Grafik 60. Golongan Barang dengan Peningkatan Ekspor Terbesar April 2019 terhadap Maret 2019 (juta US$) 80 72,4 70 60 51,7 50 40 30,0 30 23,9 23,8 20 10 00 HS 40 HS 47 HS 64 HS 31 HS 38 Sumber: Badan Pusat Statistik
Di sisi lain, terdapat beberapa golongan barang yang mengalami penurunan terbesar ekspor dibandingkan bulan sebelumnya. Golongan barang tersebut yaitu Perhiasan/permata (HS 71); Lemak dan minyak hewani/nabati (HS 15); Bahan bakar mineral (HS 27); Mesin/peralatan listrik (HS 85); Besi dan baja (HS 72). Grafik 61. Golongan Barang dengan Penurunan Ekspor Terbesar April 2019 terhadap Maret 2019 (juta US$) 00 50 100 150 131,3 107,9 91,2 200 250 300 264,0 350 339,2 400 HS 71 HS 15 HS 27 HS 85 HS 72 Sumber: Badan Pusat Statistik Selanjutnya, nilai impor Indonesia pada April 2019 mencapai US$ 15,09 miliar yang terdiri dari US$ 2,23 miliar untuk impor migas dan US$ 12,86 miliar untuk impor nonmigas. Nilai 2019 meningkat sebesar 12,25% dibandingkan bulan sebelumnya. Apabila dibandingkan April 2018, nilai impor menurun sebesar impor 6,58%. Secara kumulatif, nilai periode Januari-April 2019 mengalami penurunan sebesar 7,24% dibandingkan periode yang sama di tahun 2018. impor April Berdasarkan penggunaannya, pada April 2019 impor bahan baku/penolong memiliki peran terbesar terhadap total impor bulan Maret 2019 yaitu sebesar 75,03%. Impor barang modal memiliki peran terbesar OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 | Kebijakan Percepatan Ekspor | 101 sebesar kedua 15,55%. Terakhir yaitu impor konsumsi memiliki peran terkecil dengan persentase sebesar 9,42%. dengan persentase Sebagai penyumbang impor bulan April 2019, terdapat beberapa golongan barang yang mengalami peningkatan terbesar impor dibandingkan bulan sebelumnya. Golongan barang tersebut yaitu Mesin dan peralatan listrik (HS 85); Kapal laut dan bangunan terapung (HS 89); Pupuk (HS 31); Plastik dan barang dari plastik (HS 39); Filamen buatan (HS 54). Grafik 62. Golongan Barang dengan Peningkatan Impor Terbesar April 2019 terhadap Maret 2019 (juta US$) 250 204,2 200 150 100 81,6 61,3 50 42,1 41,1 00 HS 85 HS 89 HS 31 HS 39 HS 54 Sumber: Badan Pusat Statistik Di sisi lain, terdapat beberapa golongan yang mengalami penurunan barang terbesar bulan dibandingkan sebelumnya. Golongan barang tersebut yaitu Serealia (HS 10); Gula dan kembang gula (HS 17); Bubur kayu/pulp (HS 47); bermotor/komponen, Kendaraan terbongkar (HS 98); Garam, belerang, kapur (HS 25). impor
102 | Kebijakan Percepatan Ekspor | OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 Grafik 63. Golongan Barang dengan Penurunan Impor Terbesar April 2019 terhadap Maret 2019 (juta US$) 00 20 15 12 24 40 60 60 80 100 99 120 HS 10 HS 17 HS 47 HS 98 HS 25 Sumber: Badan Pusat Statistik Neraca perdagangan Indonesia pada April 2019 mengalami defisit perdagangan mencapai US$ 2,50 miliar. Hal ini disebabkan penurunan nilai ekspor yang diikuti dengan peningkatan nilai impor. Defisit perdagangan Indonesia pada April 2019 meningkat cukup tajam dimana pada periode Februari dan Maret 2019 tercatat perdagangan Indonesia mengalami surplus perdagangan. Secara kumulatif, selama Januari-April 2019 perdagangan Indonesia mengalami defisit perdagangan ini sebesar US$ 2,56 miliar. Nilai meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya dimana defisit perdagangan Indonesia sebesar US$ 1,40 miliar. secara cukup Selama terakhir, neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit perdagangan di tahun 2014 dan 2018. Adapun di tahun 2015, 2016, dan 2017 neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus perdagangan. Di tahun 2019, terhitung selama periode Januari-April kembali perdagangan lima tahun Indonesia perdagangan. mengalami terdapat Berdasarkan data TradeMap, tren golongan barang yang memiliki terbesar defisit sebagai penyumbang perdagangan Indonesia. Golongan barang tersebut yaitu Mesin/pesawat mekanik (HS 84); Mesin dan peralatan listrik (HS 85); Besi dan baja (HS 72); Plastik dan barang daripadanya (HS 39); Bahan kimia organik (HS 29). Namun demikian, golongan barang ini sebagian besar merupakan barang modal yang mendukung industri domestik. defisit 3. Daya Saing Indonesia Dalam laporan World Economic Forum Global (WEF) yang Competitiveness 2018 mencatat bahwa daya saing Indonesia menempati peringkat ke-45 dari 140 negara, naik dua peringkat dari tahun sebelumnya. Namun untuk negara-negara ASEAN, peringkat Indonesia masih berada di bawah Singapura, Malaysia dan Thailand (lihat tabel 6). Pada Gambar 64, dapat dilihat keterkaitan antara pangsa ekspor (% PDB) dengan skor GCI. Pangsa ekspor Indonesia terhadap GDP sebesar 20,37% pada tahun 2018, lebih rendah jika dibandingkan dengan Thailand sebesar 68,11% dan Malaysia 71,43%. Sejalan dengan hal tersebut, skor GCI Indonesia di tahun yang sama sebesar 64,9 juga lebih rendah dibadingkan dengan Thailand dan Malaysia. Semakin besar ekspor suatu negara maka semakin baik daya saing negara terebut. Untuk itu, Indonesia masih perlu meningkatkan ekspornya untuk dapat bersaing dalam Internasional maupun regional. berjudul Index (GCI) tataran
OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 | Kebijakan Percepatan Ekspor | 103 Tabel 6 Global Competitiveness Index (GCI) Pilar GCI 4.0 (2018) Negara Rank Score Export * (%) GDP) Infrastruktur Stabilitas Makro Ekonomi Teknologi Informasi Skill Iklim Usaha Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Malaysia 25 74,4 71,43 77,9 32 100 1 69,1 32 74,2 24 73,8 19 Thailand 38 67,5 68,11 69,7 60 89,9 48 56,6 64 63,0 55 71 23 Indonesia 45 64,9 20,37 66,8 71 89,7 51 61,1 50 64,1 62 69 30 Filipina 56 62,1 30,55 59,4 92 90 43 54,8 67 62,9 67 65,8 39 India 58 62,0 18,87 68,7 63 89,8 49 28 117 54,5 96 61,2 58 Vietnam 75 *export to GDP berdasarkan data World Development Indicators tahun 2017 kecuali Thailand data 2016 Sumber: WEF (2018) 77 58,1 101,6 65,4 75 64 43,3 95 54,3 97 53,7 101 Sumber: World Development Indicator Gambar 64. Perbandingan Pangsa Ekspor (%) dengan Skor GCI Beberapa hal yang dapat membentuk daya saing, diantaranya produktivitas, nilai tambah dan logistik. Dari sisi produktivitas, hal yang perlu dibenahi adalah kualitas sumber daya manusia, di mana faktanya sebagian besar pekerja di Indonesia memiliki pendidikan yang rendah. Dari sisi nilai tambah, hal yang perlu dibenahi adalah pemanfaatan teknologi serta besar inovasi, perusahaan di Indonesia baru melakukan ekspor manufaktur pada tingkat processing atau co-manufacturing product. Dari sisi logistik, hal yang perlu dibenahi adalah biaya logistik nasional yang lebih tinggi dibandingkan biaya logistik internasional. di mana sebagian Industri 4.0 menjadi fase baru yang dihadapi dunia, membawa perubahan serta peluang ekonomi dan bisnis bagi setiap negara. Menteri Koordinator Bidang Nasution, Perekonomian, menyebutkan terdapat berbagai masalah dan Indonesia dalam meningkatkan daya saing global yang dibedakan menjadi jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, permasalahan yang dihadapi adalah pertumbuhan ekspor impor yang tidak seimbang. Saat ini pertumbuhan laju impor lebih cepat dibandingkan laju ekspor. panjang, Sedangkan permasalahan yang dihadapi adalah pemenuhan infrastruktur, peningkatan investasi, serta peningkatan kualitas SDM. Darmin tantangan di tantangan dalam jangka Untuk menghadapi permasalahan jangka telah menyiapkan pendek, pemerintah berbagai kebijakan yang berfokus pada Kebijakan pengurangan tentunya pengurangan merupakan tidak menganggu kegiatan produksi domestik. Selain itu Pemerintah juga melakukan perbaikan iklim usaha sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing dalam jangka pendek melalui OSS, pemberian fasilitas insentif perpajakan, perbaikan prosedur untuk mengurangi biaya ekspor dan impor. impor di sini kebijakan yang
104 | Kebijakan Percepatan Ekspor | OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 memilih komoditas sektor-sektor unggulan. Sedangkan menghadapi untuk permasalahan jangka menengah dan panjang, pemerintah sudah dan akan terus membangun itu, pemerintah telah menyiapkan pengembangan kualitas sumber daya manusia melalui program vokasi. infrastruktur. Selain juga reformasi terus melakukan Indonesia secara berkesinambungan, baik di tingkat pusat maupun daerah untuk mendorong perkembangan iklim usaha. Hasil dari tersebut penyelenggaraan tercatat dalam laporan Doing Business yang dipublikasikan oleh World Bank Group di mana Indonesia telah berhasil menerapkan 17 jenis reformasi dalam tiga tahun terakhir. Penyederhanaan prosedur diperlukan untuk menekan biaya dan waktu. Upaya dalam mempercepat proses penerbitan perizinan berusaha sesuai dengan standar pelayanan, memberikan kepastian waktu dan biaya dalam proses perizinan dan meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi Kementerian/ Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda) itu, dilaksanakan melalui OSS. Selain untuk Pemerintah meningkatkan penanaman modal pada beberapa bidang usaha dan memberikan peran kemitraan yang lebih luas bagi UMK- K dan UMKM-K melalui relaksasi DNI. Hal ini optimalisasi pelaksanaan relaksasi dan keterbukaan bidang usaha dalam rangka meningkatkan daya tarik dan daya saing investasi. reformasi melakukan dilakukan untuk yang Indonesia merupakan memiliki potensi yang besar dalam hal ekonomi, pasar dan dan bisnis. Tantangan dalam menghadapi persaingan yaitu kemampuan penyediaan, dalam pemenuhan permintaan serta penawaran negara pasar harga Internasional. Hal sangat ditentukan oleh manajemen rantai pasok dan logistik Indonesia. Kinerja logistik yang baik ditopang oleh pilar-pilar, diantaranya: (1) efisiensi bea-cukai dan pengelolaan perbatasan, (2) kualitas perdagangan dan infrastruktur transportasi, (3) kemudahan pengiriman dengan harga yang bersaing, layanan (4) kompetensi dan kualitas logistik ketepatan waktu pengiriman, dan kemudahan penelusuran pengiriman). Berdasarkan studi Bank Dunia mengenai Logistics Performance Index (LPI), infrastruktur memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan suatu negara, baik kinerja infrastruktur pelabuhan, bandar udara, jalan raya, rel kereta api maupun teknologi informasi dan komunikasi. yang di tersebut kompetitif (meliputi logistik Untuk dapat bersaing dengan negara- telah memulai Indonesia negara perbaikan Percepatan infrastruktur. infrastruktur Indonesia dalam lima tahun terakhir ini masih menjadi langkah awal dalam persaingan. Infrastruktur yang berkualitas, dengan terhubung kapasitas yang cukup dan dengan baik dengan wilayah-wilayah ekonomis strategis menjadi tumpuan bagi aktivitas logistik, sehingga aktivitas dapat dilaksanakan dengan optimal dengan menghemat waktu dan biaya. Infrastruktur informasi dan komunikasi juga diperlukan untuk memfasilitasi perubahan proses bisnis logistik dan rantai pasokan yang mengikuti perkembangan era industri 4.0. Sistem logistik di era ini mengedepankan jaringan yang terintegrasi dan terkoneksi secara digital. Kinerja logistrik yang didukung dengan infrastruktur yang baik dapat menciptakan daya saing Indonesia lain, menghadapi
dalam meraih peluang ekonomi dan bisnis di pasar Internasional maupun domestik. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia memegang peranan yang sangat penting dalam menghadapi persaingan di era industri 4.0. Ketersediaan tenaga kerja yang terampil sesuai dengan kebutuhan dunia industri perlu dipersiapkan dengan baik. Untuk itu pemerintah melakukan strategi percepatan melalui program pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi dilakukan untuk tujuan yang memiliki menyiapkan kemampuan tenaga ahli professional yang dapat dan dapat dikembangkan menciptakan dan memanfaatkan peluang di dunia usaha dan industri. Indonesia memiliki potensi besar yang tidak dimiliki banyak negara lain dengan jumlah sumber daya manusianya. Pendidikan vokasi berorientasi pada kecakapan kerja sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sesuai dengan kebutuhan. Mengingat hal tersebut, perlu dilakukan pengembangan kemampuan, keahlian dan keterampilan SDM yang dimiliki Indonesia agar dapat memberikan kontribusi yang maksimal. SDM berkualitas dengan dan keterampilan yang optimal merupakan yang mampu mendorong investasi pertumbuhan ekonomi, mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan. dengan SDM diterapkan, diadaptasi sehingga kemampuan, talenta Selain SDM unggul yang ahli dan terampil di bidangnya, penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi juga penting untuk terus dapat berinovasi. Dinamika tidak ilmu pengetahuan dan terus dapat dicegah, hal dimanfaatkan untuk dapat bertahan dengan perubahan yang terjadi. Inovasi teknologi ini harus OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 | Kebijakan Percepatan Ekspor | 105 dan pemanfaatan teknologi merupakan faktor pendorong bagi pembangunan Indonesia di era industri 4.0. Kebijakan Mendorong Peningkatan Ekspor rangka memperbaiki neraca Dalam Indonesia dan antisipasi perdagangan dampak konflik dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok, pemerintah mengeluarkan kebijakan antara lain: (1) mendorong peningkatan ekspor, (2) mendorong peningkatan investasi dan (3) mengendalikan impor. Kebijakan pengendalian telah diberlakukan sejak September 2018 antara lain: kebijakan biodiesel B20, kenaikan PPh impor untuk 1.147 komoditi, serta TKDN kebijakan content). itu, kebijakan mendorong Sementara peningkatan telah ditetapkan Investasi pemerintah melalui Paket Kebijakan Ekonomi (PKE-16) pada November 2018, yang meliputi relaksasi DNI, Tax Holiday, DHE untuk SDA, juga didukung dengan penerapan sistem OSS. pemerintah merancang Selanjutnya, empat untuk mendorong peningkatan ekspor dirancang guna mendukung kinerja perekonomian di tahun 2019. Kebijakan mendorong peningkatan ekspor, antara lain adalah: impor (local kebijakan 1. Menentukan sektor/komoditas unggulan yang berorientasi eskpor Berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0 dari Kementerian Perindustrian, telah ditetapkan lima Sektor Prioritas Revolusi Industri 4.0 (IR 4.0.) yaitu: (1) Industri Makanan dan Minuman, (2) Tekstil dan
106 | Kebijakan Percepatan Ekspor | OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 (4) Produk Tekstil, Otomotif, dan (5) Kimia. Sektor prioritas tersebut dipilih sejalan dengan IR.4.0 tahun 2014-2018 performanya selama yang mampu memberikan kontribusi di atas 60% untuk PDB. Pada kuartal I 2019 sendiri, sektor prioritas IR mencatatkan kontribusi sebesar 64.6% terhadap industri pengolahan dan 13.6% terhadap PDB. Selain kelima sektor prioritas tersebut, pemerintah juga telah menetapkan sektor non-IR 4.0 yang terdiri dari: (1) Industri Perikanan, (2) Permesinan Umum, dan (3) (Produk Kayu, Karet, lainnya sektor Furniture dan lain-lain). (3) Elektronika, 2. Simplifikasi prosedural menekan biaya dan waktu untuk a. Mengurangi Komoditi yang Wajib LS (Laporan Surveyor) Adanya kewajiban LS dalam memastikan eksportir mendapatkan dokumen izin ekspor dan menaati ketentuan ekspor lainnya ditengarai telah memperlambat proses ekspor baik dari sisi waktu dan biaya. Di lain sisi, verifikasi persyaratan tersebut juga dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Untuk itu, Direktorat Jenderal Bea untuk melakukan pemeriksaan yang sebelumnya dilakukan oleh Lembaga Survei untuk kepentingan fiskal dan pengawasan. dan Cukai ditugaskan Mekanisme penghapusan kewajiban LS atas ekspor komoditi dilakukan secara bertahap. Di tahap awal, terdapat empat kelompok komoditi ekspor yang akan dibebaskan dari kewajiban LS, yaitu: 1) crude palm oil (CPO) dan turunannya, 2) gas yang diekspor melalui pipa, 3) rotan setengah jadi, dan 4) kayu log dari tanaman industri Pada dilakukan penghapusan kewajiban LS untuk 2 (dua) kelompok komoditi yaitu komoditas CPO dan Gas melalui pipa, dengan dilakukan perubahan (revisi) Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur kewajiban LS atas kedua produk ini sedang dilakukan finalisasi revisi Peraturan Menteri Perdagangan nomor 54/M- DAG/PER/7/2015 Laporan Surveyor Kelapa Sawit, CPO dan Produk Turunannya. Februari 2019, tersebut. Saat tentang Secara umum kebijakan penghapusan kewajiban LS untuk ekspor dilakukan secara selektif terhadap produk-produk ekspor dengan tertentu, mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut: 1) Dokumen LS atas komoditi ekspor tersebut tidak dipersyaratkan oleh Buyer (Pembeli) maupun oleh aturan di negara tujuan ekspor; 2) Atas komoditi ekspor tersebut, selain dilakukan verifikasi dan penelusuran teknis (untuk menerbitkan LS), juga telah dilakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan di laboratorium oleh Bea Cukai, sehingga akan terjadi duplikasi dan redundancy (pengulangan) kegiatan yang pada prinsipnya sama; verifikasi dan 3) Pelaksanaan penelusuran teknis mengakibatkan biaya tinggi dan penambahan waktu dalam proses dan prosedur ekspor; oleh Surveyor 4) Tidak ada internasional produk ekspor dengan pemeriksaan Surveyor; sertifikasi 4) Tidak ada internasional produk ekspor dengan pemeriksaan Surveyor; sertifikasi 5) Dalam hal hasil verifikasi dan penelusuran teknis (data yang ada di
tersebut dibutuhkan oleh K/L LS) tertentu untuk pengawasan dan pelayanan, maka kebutuhan data akan digantikan dengan data-sharing atas data-data realisasi ekspor dari Bea Cukai. b. Mengurangi Larangan-Pembatasan (Lartas) Ekspor lainnya (ET, TPP, SPE) Terdapat berapa kesamaan dokumen persyaratan pada Eksportir Terdaftar (ET), Surat Persetujuan Ekspor (SPE), Tanda Pengenal Produsen (TPP) dan dokumen ekspor lainnya sehingga menyebabkan duplikasi serta menambah waktu dan biaya pengurusan dokumen ekspor. Dibawah Koordinasi Perekonomian, Pemerintah akan melakukan simplifikasi dan pengurangan prosedur pengurusan dokumen ekspor tersebut. Kemenko c. Memfasilitasi penerbitan Certificate of Origin/SKA (tidak perlu legalisasi Kemenlu) Dalam aktifitas ekspor, Konsulat Jenderal beberapa negara mewajibkan ketentuan legalisasi SKA. Namun, legalisasi SKA memiliki rangkaian panjang, yang dimulai dari legalisasi oleh KADIN, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Luar Negeri. Kondisi tersebut dinilai dapat memberatkan eksportir karena akan menambah waktu dan biaya pengurusan dokumen ekspor. Sebagai contoh, ketentuan legalisasi SKA di Kementerian Luar Negeri sendiri telah menambah waktu proses dokumen ekspor ke negara-negara tersebut, menjadi bertambah dari yang sebelumnya empat hari kerja menjadi tujuh hari kerja. Dalam beberapa kasus, proses di Kementerian Luar Negeri dapat OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 | Kebijakan Percepatan Ekspor | 107 mencapai sepuluh hari kerja. Di luar waktu proses yang membutuhkan waktu, lehalisasi SKA juga memerlukan biaya (Rp 25.000,00/dokumen) untuk melegalisasi dokumen-dokumen tersebut. mempertimbangkan Dengan perkembangan dan kebutuhan percepatan ekspor yang ada, Kementerian Luar Negeri telah dan Kementerian Perdagangan mengagendakan diskusi dengan kedutaan Indonesia yang besar mitra dagang mewajibkan untuk legalisasi bernegosiasi terkait kewajiban legalisasi SKA di Jakarta. Kementerian Perdagangan sendiri telah memiliki dashboard e-SKA (e- dapat ska.kemendag.go.id) digunakan untuk melakukan verifikasi atas SKA telah dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan. SKA yang yang 3. Efisiensi logistik Dalam rangka meningkatkan daya saing harga produk ekspor di pasar global, pemerintah berupaya mengurangi biaya logistik melalui kebijakan efisiensi logistik. Kebijakan (1) pengembangan sistem DO Online; (2) simplifikasi prosedur ekspor otomotif dan (3) pembangunan Kawasan Otomotif Center. tesebut terdiri atas: a. Pengembangan sistem Delivery Order (DO) Online layanan Sistem DO Online adalah yang dikembangkan oleh elektronik untuk Kementerian dari memfasilitasi perusahaan pelayaran (shipping line) oleh pemilik barang atau forwarder. Sistem DO Online mengintegrasikan layanan elektronik antar penyedia jasa (shipping line, terminal operator, container Perhubungan penebusan DO freight
108 | Kebijakan Percepatan Ekspor | OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 depo) dan pemilik barang. Pengembangan sistem DO Online didasari oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 120 tahun 2017. Sistem ini telah diresmikan sejak Juni 2018 di 5 pelabuhan yaitu Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Makassar dan Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas. Penyediaan sistem DO Online diharapkan dapat memberikan beberapa manfat yaitu: (1) memangkas waktu post clearance dalam pengurusan pengeluaran barang di pelabuhan, termasuk waktu antrian loket dan kemacetan; (2) mengurangi biaya post (3) clearance di meningkatkan dalam bertransaksi. pelabuhan; keamanan dan b. Simplifikasi otomotif prosedur ekspor Simplifikasi prosedur ekspor otomotif dilakukan melalui penerbitan Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai Nomor PER- 01/BC/2019 tanggal 01 Februari 2019 tentang Tata Laksana Ekspor Kendaraan Bermotor dalam Bentuk Jadi (Completely Built Up). Pokok-pokok penyederhanaan dalam prosedur tersebut adalah sebagai berikut: a) Perubahan penyampaian Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sebelumnya diajukan paling lambat sebelum barang ekspor masuk ke Kawasan Pabean, menjadi diajukan setelah barang ekspor masuk ke Kawasan Pabean; b) Pemasukan ke Kawasan Pabean tidak lagi memerlukan Nota Pelayanan Ekspor (NPE); c) Perubahan elemen data dari nomor peti kemas menjadi nomor Vehicle Identification Number (VIN); d) Pembetulan jumlah dan jenis barang diubah dari sebelumnya dilakukan sebelum masuk kawasan pabean menjadi paling lambat 3 hari sejak tanggal sarana keberangkatan pengangkut yang direncanakan; dan e) Eksportir yang mendapatkan fasilitas kemudahan adalah perusahaan MITA AEO. tersebut Implementasi membutuhkan dukungan fasilitas autogate system, Tempat Penimbunan Sementara (TPS) Online dan Sistem Inventori TPS yang terintegrasi dengan Sistem Inventori perusahaan. prosedur c. Pembangunan Kawasan Otomotif Center Program pembangunan Kawasan Otomotif Center bertujuan untuk mengakomodir seluruh kegiatan produksi perusahaan otomotif dalam satu kawasan khusus. dapat Kawasan memfasilitasi produksi, pemasangan aksesoris, transshipment - dengan atau tanpa penambahan aksesoris dan kegiatan lainnya, yang terintegrasi dengan TPS Pusat Distribusi dan pelabuhan. Diharapkan biaya logistik yang terjadi akibat adanya kegiatan pemindahan dan adanya persediaan penyangga akibat waktu pemindahan antar perusahaan, pusat distribusi dan pelabuhan dapat diminimalkan. Otomotif Center kegiatan 4. Diplomasi Tarif Preferensi (FTA) dan akses pasar (non-tradisional market) pengenaan Pemerintah untuk mempermudah dan memperluas akses terus berupaya
pasar untuk komoditas unggulan ekspor Indonesia di pasar global. Diplomasi pengenaan tarif preferensi dan akses pasar yang telah dilaksanakan hingga saat ini di antaranya: a. Penyelesaian perundingan FTAs (GR IT CEPA, IEU CEPA, IK CEPA, RCEP, PTA Iran, IJEPA, Reaktivasi (Mozambik, Maroko, Tunisia, Ekuador); IA-CEPA, b. Ratifikasi diberikan dengan Australia komitmen penghapusan semua pos tarif Australia (6474 pos tarif) dan (2) preferensi dalam ketentuan asal barang (PSR) untuk mobil hybrid dan listrik berupa Qualifying Value Content (QVC) 35% or Change in Tariff Heading (CTH) or built in Indonesia from a completely knock down kit. Perundingan yang (1) konsesi adalah: c. Penyelesaian ratifikasi perjanjian Kerja Sama Ekonomi dan Teknik (KSET) antara Indonesia dengan Armenia, Belarus, Georgia, Lithuania, Rumania dan Serbia, di mana keenam negara tersebut merupakan pasar alternatif bagi komoditas ekspor unggulan asal Indonesia; d. Inisiasi beberapa perundingan FTA baru, khususnya untuk pasar non- tradisional (Eurasian Economic Union, MERCOSUR, Perluasan PTA IP PTA, Bangladesh); serta e. Menjaga keberlangsungan ekspor produk komoditas andalan (kelapa sawit, karet, perikanan, dan lain-lain) serta memastikan fasilitas preferensi tarif ke negara mitra (GSP AS). Dari keempat kebijakan yang telah diuraikan, pemerintah telah menetapkan strategi jangka pendek untuk mendorong peningkatan ekspor, yaitu simplifikasi OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 | Kebijakan Percepatan Ekspor | 109 ls dan prosedur ekspor (pengurangan lartas) dan efisiensi logistik (administratif dan sistem logistik). Diharapkan akan mengurangi biaya dan waktu ekspor, daya saing produk ekspor dapat ditingkatkan lagi di pasar global. Selanjutnya, kebijakan ekspor jangka menengah panjang akan difokuskan pembangunan infrastruktur dan pengembangan SDM. pertumbuhan Selain ekonomi, pemerintah akan menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi dan penyaluran bantuan sosial tepat waktu. Kemudian, melanjutkan reformasi guna mendukung suasana kondusif untuk investasi serta memperluas pasar ekspor. pada terkait upaya
DAFTAR PUSTAKA Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia. Infografis Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia. 2017. Badan Pusat Statistik. Produk Domestik Bruto Indonesia Triwulanan 2014 - 2018. 2018. Bank Indonesia. Laporan Neraca Pembayaran Indonesia Triwulan IV 2018. 8 February 2019. ___. Laporan Neraca Pembayaran Indonesia Triwulan IV 2017. 5 February 2019. ___. Laporan Neraca Pembayaran Indonesia Triwulan IV 2016. 3 Maret 2019. ___. Laporan Neraca Pembayaran Indonesia Triwulan IV 2015. 17 February 2019. International Monetary Fund. Fiscal Monitor: Curbing Corruption. April 2019. ___. World Economic Outlook: Growth Slowdown, Precarious Recovery. April 2019. Energy Information Administration. "Short Term Energy Outlook". 9 April 2019. Federal Reserve. "Open Market Operations". 19 Desember 2019. Kantor Staf Presiden. "4 Tahun Kinerja Jokowi-JK". Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Migas Tahun 2018. Februari 2019. ___. Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2015-2019. April 2015. Kementerian Keuangan. Buku II Nota Keuangan beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019. 2018. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Rapat Pimpinan Kinerja (Rapimja) Triwulan I Tahun 2019. April 2019. ___. Siaran Pers No. 08/SP.EKON/01/2019. 24 Januari 2019. ___. Siaran Pers No. 13/SP.EKON/02/2019. 6 Februari 2019. ___. Siaran Pers No. HM.4.6/20/SET.M.EKON.2.3/02/2019. 25 Februari 2019. ___. Siaran Pers No. HM.4.6/28/SET.M.EKON.2.3/03/2019. 12 Maret 2019. ___. Siaran Pers No. HM.4.6/40/SET.M.EKON.2.3/04/2019. 1 April 2019. ___. Siaran Pers No. HM.4.6/45/SET.M.EKON.2.3/04/2019. 12 April 2019. Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas. nasional/>. Otoritas Jasa Keuangan. Statistik Perbankan Indonesia. Desember 2018. Trade Map. United States Trade Representative. "Notice of Modification of Section 301 Action: China's Acts, Policies, and Practices Related to Technology Transfer, Intellectual Property, and Innovation". The Daily Journal of the United States Government. 9 Mei 2019. 111
112 World Bank. Commodity Markets Outlook. April 2019. ___. Global Economic Prospects: Darkening Skies. January 2019. ___. World Bank Commodities Price Forecast. 23 April 2019. ___. World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet). 2 April 2019. World Economic Forum. Global Competitiveness Index 2018. 16 October 2018.
Halaman ini sengaja dikosongkan 113
114 Halaman ini sengaja dikosongkan