PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Masalah sosial pada dasarnya merupalan suatu kondisi kehidupan dalam masyarakat yang tidak diinginkan atau suatu kondisi kehidupan yang menimbulkan persoalan. Masalah sosial dapat terjadi karena adanya hambatan dalam pemenuhan kebutuhan, akibat perubahan sosial ekonomi serta penggunaan ilmu pengetahuan dan tehnologi. Bahkan dapat terjadi karena sebab-sebab yang sulit diperkirakan sebelumnya seperti bencana alam. Sebagai suatu kondisi yang tidak diinginkan atau menimbulkan persoalan, maka wajar apabila kemudian orang berusaha untuk melaksanakan perbaikan atau pemecahan masalah. Menurut Parrilo (1987;14) untuk memahami masalah sosial perlu memahami empat komponen yaitu: (1) masalah itu bertahan untuk satu periode waktu , (2) dirasakan dapat menyebabkan berbagai kerusakan fisik atau mental baik individu maupun masyarakat, (3) merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai atau standar sosial dari suatu atau beberapa sendi kehidupan masyarakat dan (4) menimbulkan kebutuhan akan pemecahan. Agar dapat melakukan pemecahan masalah sosial diperlukan suatu langkah untuk memahami gejalanya serta memahami proses dan latar belakang timbulnya gejala tersebut. Apabila meminjam istilah kedokteran dan ilmu penyembuihan, perlu dilakukan identifikasi dan diagnosa setelah itu baru dapat dilakukan treatment. Dalam kenyataannya untuk memahami gejala dan proses serta latar belakang terjadinya gejala dari apa yang disebut masalah sosial orang dapat melihatnya dari 1
berbagai sudut pandang. Jadi dapat dikatakan terdapat berbagai perspektif untuk memahami fenomena masalah sosial. Sebagai ilustrasi dapat disebutkan beberapa konsep yang berbeda untuk menamakan gejala masalah sosial ini, seperti social problems, social disorganization, social pathology dan social malajusment. Yang perlu dicatat adalah setiap perspektif terhadap masalah sosial biasanya dikembangkan dari suatu teori tertentu. Landasan teori inilah yang menentukan bagimana orang memandang masyarakat dan masalah sosial yang timbul, serta bagaimana alur berfikir yang digunakan untuk mendiagnosis masalahnya. Atas dasar pemikiran tersebut maka kajian terhadap masing-masing perspekrif akan dapat memperluas pemahaman terhadap masalah sosial. Akhirnya diharapkan kemampuan dan kepekaan dalam memahami dan mengantisipasi masalah sosial lebih proporsional dapat ditingkatkan. Untuk maksud itulah penelitian pustaka ini dilakukan. 2, Tujuan dan Manfaat Penelitian Dari yang diutaraan dalam latar belakang diatas, maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Menginventarisir beberapa perspektif yang digunakan dalam memahami masalah sosial. 2. Memahami dasar teoritik dari masing-masing perspektif dan selanjutnya memahami pendekatan yang digunakan untuk mendiagnosa atau memecahkan masalahnya. 2
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 1. Memberikan wawasan yang lebih luas dalam memandang masalah sosial sehingga memungkinkan dikembangkannya pemecahan masalah yang bersifat komprehensif. 2. Memberikam kemampuan berfikir yang lebih kritis guna memilih pendekatan yang paling tepat dalam memahami dan memecahkan masalah sosial tertentu sesuai dengan kondisi dan sifat permasalahannnya. 3. Di pandang dari proses belajar mengajar di FISIP UNIM , hasil penelitian ini diharapakan menambah referensi bagi mata kuliah; Pengantar Sosiologi, Sosiologi Komunikasi, Sosiologi Politik, Masalah Sosial Dalam Pembangunan dan Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa. 3. Kerangka Pemikiran Dilihat dari pengertianya seperti yang telah diuraikan dalam latar belakang, studi masalah sosial yang lengkap akan meliputi; identifikasi gejala, diagnosis masalah dan rekomendasi untuk treatment. Identifikasi gejala dimaksudkan untuk lebih memahami masalah yang ada sebagai gejala sosial termasuk; intensitas, pola maupun luasnya permasalahan yang terjadi. Diagnosis dimaksudkan untuk melihat fenomena-fenomena sosial yang terkait dengan permasalahannya, mencari latar belakang dan faktor-faktor penyebab terjadimnya masalah sosial dan kemungkinan terjadinya side efect. 3
4 Treatment dimaksudkan untuk merumuskan upaya pemecahan masalah yang didasarkan dari hasil diagnosa. Lebih lanjut dikatakan bahwa obyek studi masalah sosial tidak lain adalah masyarakat itu sendiri khususnya masyarakat yang mengalami masalah. Dalam ilmu sosial khususnya sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari masyarakat dikenal berbagai paradigma. Dengan demikian dalam berbagai pembahasan akan diketemukan berbagai pandangan yang mendasar tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari. Sebagai konsekuensinya , dengan menggunakan paradima yang berbeda, dimungkinkan terjadi pula perbedaan dalam hal apa yang harus dipelajari, persoalan dalam hal apa yang harus dijawab, bagaimana cara menjawabnya serta aturan-aturan apa yang harus diikuti dalam menginterpretasikan informasi dalam manjawab persoalan. Dari kenyataan tersebut dapat dipahami apabila dalam suatu cabang ilmu pengetahuan terdapat pengelompokan kedalam berbagai komunitas ilmuwan berdasarkan paradigma yang diikuti. Perbedaan pandangan antara komunitas ilmuwan tersebut dapat dijelaskan melaui pandangan filsafat yang mendasarinya memang berbeda. Pada gilirannya berakibat teori-teori yang dibangun atas dasar berbagai pandangan filsafat itu juga berbeda, demikian juga metode yang digunakan untuk mamahami substansi ilmunya. Apabila persoalan ini dikaitkan dengan kajian tentang masalah sosial, maka yang terjadi adalah bahwa dengan menggunakan perspektif teori yang berbeda akan mengakibatkan perbedaan tentang bagaimana memandang masyarakat dan masalah
sosial itu sendiri. Perbedaan ini juga mempengaruhi pola pikir dalam melakukan kajian masalah sosial yang meliptuti ; identifikasi, diagnosa dan treatment. Jangakan pandangan yang berasal dari paradigma yang berbeda, dari paradigma yang samapun tetapi dengan teori yang berbeda akan menghasilkan kajian yang berbeda. Melalui penelitian pustaka ini akan dicoba diinventarisir beberapa perspektif tentang masalah sosial dengan menggunakan landasan teori yang berbeda, bahkan mungkin dari landasan teori yang sama dapat menghasilkan perspektif yang berbeda. Sebagai kerangka studi dan pedoman pengkajian akan digunakan pandangan Julian (1986;11) yang mengklasifikasikan 6 perspektif dalam studi masalah sosial yang dijabarkan dalam 3 teori yaitu; Teori Fungsional Struktural, Teori Konfik dan Teori Interaksionisme Simbolik. Klasifikasi tersebut sebetulnya cukup paralel dengan apa yang dikemukakan Parrilo (1987;23) sebagai empat orientasi atau penekanan dalam memahami masalah sosial yaitu; (1) Individual Faults and Deviant Behavioral Emphasis, (2) Institusional and System Disorganization Emphasis, (3) Inequality and Inevetable Conflict Emphasis, (4) Interaction and Social Interpretation Emphasis. 4, Metode Penelitian Penelitian ini adalah penelitian pustaka sehingga materi kajian terutama akan diambil dari berbagai literatur yang tersedia. Sebagai langkah awal akan dipilih 3 teori sebagai landasan pengkajian yaitu: Teori Struktural Fungsional, Teori konflik dan Teori Interaksionisme Simbolik. 5
Langkah berikutnya melakukan kajian tentang penjabaran dari masing-masing teori tersebut dalam beberbagai perspektif melaui sejumlah literatur yang tersedia. Dari kajian tersebut dapat diidentifikasikan bagaimana masing-masing perspektif mencoba memahami, mendiagnosa dan melakukan treatment terhadap masalah sosial. Dalam kenyataannya dapat saja satu teori berkembang menjadi beberapa perspektif. Dalam laporan penelitian pustaka ini, masing masing teori akan dijadikan judul bab yang masing-masing dapat dijabarkan menjadi beberapa sub bab tergantung dari jumlah perspektif yang dilahirkan dari teori yang bersangkutan. 6
BAB I PERSPEKTIF BERDASARKAN TEORI FUNGSIONAL STRUKTURAL 1. Tinjauan Singkat Tentang Teori Fungsional Struktural Beberapa sumber akan digunakan untuk menjelaskan pokok-pokok pikiran teori fungsional struktural ini, diantaranya adalah Ritzer (1980), Poloma (1987) dan Turner (1986). Apabila ditelusuri dari paradigma yang digunakan, maka teori dikembangkan dari paradigma fakta sosial, tampilnya paradigma ini merupakan usaha sosiologi sebagai cabang ilmu pengetahuan yang baru lahir agar mempunyai kedudukan sebagai cabang ilmu yang berdiri sendiri. Hal ini disebabkan karena pada masa kelahirannya, sosiologi masih kuat dipengaruhi oleh dua cabang ilmu yang sudah lebih kokoh berdiri yaitu filsafat dan psikologi. Untuk membedakannya dengan filsafat, sosiologi tidak dapat mendudukkan dunia ide sebagai pokok persoalan studinya, ide hanya berfungsi sebagai suatu konsepsi dalam pikiran, teori-teori yang dihasilkan dari belakang meja harus diuji dengan konkrit berdasarkan penelitian empirik, atas dasar pemikiran tersebut maka pokok persoalan sosiologi haruslah merupakan fakta sosial. Untuk membedakan dengan telaah psikologi, fakta sosial ini harus juga dibedakan dengan fakta psikologi. Fakta psikologi dianggap sebagai fenomena yang 7 ini
dibawa oleh manusia sejak lahir, dengan demikian bukan merupakan hasil pergaulan hidup masyarakat. Secara garis besar fakta sosial yang menjadi pusat perhatian sosiologi terdiri atas dua tipe yaitu struktur sosial dan pranata sosial. Menurut teori fungsional struktural, struktur sosial dan pranata sosial tersebut berada dalam suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa teori ini menekankan kepada keteraturan dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Asumsi dasarnya adalah bahwa setiap struktur dalam sistem sosial, fungsional terhadap yang lain. Sebaliknya kalau tidak fungsional maka struktur itu tidak akan ada atau akan hilang dengan sendirinya. Dalam proses lebih lanjut, teori inipun kemudian berkembang sesuai perkembangan pemikiran dari para penganutnya, dengan demikian terjadi pula perbedaan pandangan antar sesama pengikut teori ini, atau paling tidak koreksi dari pengembang teori yang muncul kemudian atas pemikiran pendahulunya. Sebagai suatu misal Merton, telah mengutip tiga postulat yang terdapat dalam analisa fungsional dan kemudian disempurnakannya. Postulat pertama adalah kesatuan fungsional masyarakat yang dapat dibatasi sebagai suatu keadaan dimana seluruh bagian dari sistem sosial bekerja sama dalam suatu tingkat keselarasan atau konsistensi internal yang memadai, tanpa menghasilkan konflik berkepanjangan yang tidak dapat diatasi atau diatur. Atas postulat ini Marton 8
memberikan koreksi bahwa kesatuan fungsional yang sempurna dari suatu masyarakat adalah bertentangan dengan fakta. Hal ini disebabkan karena dalam kenyataannya dapat terjadi sesuatu yang fungsional bagi satu kelompok dapat bersifat disfungsional bagi kelompok yang lain. Postulat kedua, yaitu fungsionalisme universal yang menganggap bahwa seluruh bentuk sosial dan kebudayaan yang sudah baku memiliki fungsi-fungsi positif. Terhadap postulat ini dikatakan bahwa sebetulnya disamping fungsi positif dari sistem sosial terdapat juga difungsi. Beberapa perilaku sosial dapat dikategorikan kedalam bentuk atau sifat disfungsi ini. Dengan demikian dalam analisa, keduanya harus dipertimbangkan. Postulat ketiga, yaitu indispensability yang menyatakan bahwa dalam setiap tipe peradaban, setiap kebiasaan, ide, obyek materiil dan kepercayaan memenuhi beberapa fungsi penting, memiliki sejumlah tugas yang harus dijalankan dan merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan sistem sebagai keseluruhan. Menurut Merton, Postulat ini masih kabur, belum jelas apakah suatu fungsi merupakan keharusan. 2. Perspektif Pathologi Sosial Perspektif ini boleh dikatakan yang relatif paling awal digunakan untuk memahami masalah sosial. Hal ini disebabkan karena landasan pemikirannya merupakan landasan pemikiran juga digunakan oleh tokoh-tokoh pendahulu sosiologi 9
khususnya Auguste Comte (Turner 1986, 9). Menurut Comte, Sosiologi adalah studi tentang statika sosial (struktur) dan dinamika sosial (proses/fungsi). Di dalam membahas struktur masyarakat, Comte menerima premis bahwa masyarakat adalah laksana organisme hidup (Poloma, 1987 : 23). Motivasi penggunaan premis tersebut semakin ditunjang oleh kenyataan bahwa pada awalnya ilmuwan sosial termasuk ilmuwan sosiologi sangat terkesan dengan kemajuan yang dialami oleh metoda dalam bidang ilmu alam dan tehnik. Berdasarkan hal tersebut tidak mengherankan apabila kemudian teori-teori dibangun berdasarkan analogi antara human society dan human body. Keduanya sering disebut dengan vast organisme (organisme besar) (Julian, 1986:12). Salah seorang penerus yang banyak membahas perihal analogi ini adalah Herbert Spencer, seorang ahli sosiologi Inggris yang mencoba menjelaskan berbagai persamaan dan perbedaan yang khusus antara sistem biologis dan sistem sosial. Pembahasan Spencer tentang masyarakat sebagai suatu organisme hidup dapat diringkas dalam butir-butir berikut ini (Poloma, 1987:24). 1. Masyarakat maupun organisme hidup sama-sama mengalami pertumbuhan. 2. Disebabkan oleh pertambahan dalam ukurannya, maka struktur tubuh sosial (social body) maupun tubuh organisme hidup (living body) itu mengalami pertambahan pula. Semakin besar suatu struktur sosial maka semakin banyak pula bagian- bagiannya, seperti halnya dengan sistem biologis yang menjadi semakin kompleks sementara ia tumbuh menjadi semakin besar. 10
3. Tiap bagian yang tumbuh di dalam tubuh organisme biologis maupun organisasi sosial mempunyai fungsi dan tujuan tertentu. Mereka tumbuh menjadi organ yang berbeda dengan tugas yang berbeda pula. 4. Baik di dalam sistem organisme maupun sistem sosial, perubahan pada suatu bagian akan mengakibatkan perubahan dalam bagian lain dan pada akhirnya juga perubahan di dalam sistem secara keseluruhan. 5. Bagian-bagian tersebut walau saling berkaitan merupakan struktur mikro yang dapat dipelajari secara terpisah. Walaupun demikian, lebih lanjut dikatakan, bahwa penggunaan analogi tersebut harus cukup hati-hati, karena sebetulnya masyarakat tidak sepenuhnya mirip dengan organisme hidup, diantara keduanya terdapat sebuah perbedaan yang sangat penting. Di dalam sistem organisme, bagian-bagian tersebut paling terkait dalam suatu hubungan yang intim, sedang dalam sistem sosial hubungan yang sangat dekat seperti itu tidak begitu jelas terlihat, dengan bagian-bagian yang kadang-kadang sangat terpisah. Bagaimanapun juga analogi human society dengan human body atau sistem sosial dengan sistem organisme biologis ini juga akan terbawa dalam rangka menjelaskan berbagai gejala dan fenomena sosial termasuk didalamnya untuk menjelaskan masalah sosial. Berdasarkan analogi ini, masalah sosial terjadi apabila individu atau institusi sosial tidak berhasil dalam mengatur dan menyesuaikan dengan kecepatan perubahan yang terjadi dan oleh karena itu akan mengganggu atau menghancurkan bekerjanya 11
organisme sosial. Dalam kondisi seperti ini individu atau institusi sosial dikatakan dalam keadaan sakit. Sejalan dengan analogi tersebut, Emile Durkheim melihat masyarakat modern sebagai keseluruhan organis yang memiliki realitas tersendiri. Keseluruhan tersebut memiliki seperangkat kebutuhan atau fungsi-fungsi tertentu yang harus dipenuhi oleh bagian-bagian yang menjadi anggotanya agar dalam keadaan normal, tetap langgeng. Bilamana kebutuhan tertentu tadi tidak dipenuhi maka akan berkembang keadaan yang bersifat pathologis (Poloma, 1987:25). Sudah barang tentu pola pikir dalam perspektif ini selain akan mempengaruhi cara-cara memahami masalahnya juga akan berpengaruh dalam hal cara-cara dan pendekatan guna memecahkan masalah, dalam hal ini perspektif pathologi sosial menggunakan "medical model" dalam pengertian memecahkan masalah sosial beserta segala implikasinya sama halnya dengan mengobati masyarakat yang sakit. Pada mulanya social pathologist cenderung membuat diagnosa bahwa individu merupakan sumber masalah dalam masyarakat. Masalah sosial timbul karena individu gagal dalam proses sosialisasi atau individu karena beberapa cacat yang dimilikinya, dalam bersikap dan berperilaku tidak berpedoman pada nilai-nilai sosial dan nilai-nilai kepercayaan yang ada dalam masyarakatnya. Atas dasar anggapan seperti itu, pemecahan masalah direkomendasikan melalui suatu upaya yang berupa penanganan maupun pencegahan agar tidak terjadi proses pewarisan cacat individual tersebut dari generasi ke generasi. Disamping itu, secara represif dapat dilakukan usaha dengan jalan memisahkan atau mengisolir individu yang menyebabkan masalah tersebut dari 12
berbagai hubungan sosial atau bahkan memasukkannya ke dalam penjara. Hal ini dilakukan atas pertimbangan agar penyakitnya tidak menular kepada individu lain. Usaha penyembuhan dengan cara yang lebih maju adalah melalui proses resosialisasi ; dalam pengertian membuat individu yang menjadi sumber masalah sosial tersebut agar siap dan mampu untuk berperilaku dan berperan sesuai aturan dan nilai-nilai sosial secara lebih baik. Atau dengan perkataan lain penyembuhan dilakukan dengan memfokuskan pada perubahan aspek moral dan kondisi individu, melalui proses pendidikan. Cara penyembuhan seperti ini jelas menggunakan asumsi bahwa sistem dengan aturan- aturannya dianggap yang paling benar, apabila ada masalah bukan karena kesalahan sistem tetapi kesalahan individu. Melalui perkembangan lebih lanjut, ada pandangan baru dalam perspektif ini, pandangan ini ingin mendiagnosa masalah dengan melihat cacat yang ada dalam masyarakat dan institusi sosialnya. Dengan perkataan lain diagnosa didasarkan pada anggapan bahwa masyarakat yang immoral (immoral societies) akan menghasilkan individu yang immoral (immoral individu) dan keadaan inilah yang menyebabkan terjadinya masalah sosial. Masalah sosial berkembang dalam usaha mempertahankan "social order", yang apabila tidak terpecahkan akan menjurus pada kondisi yang dapat disebut sebagai "Dehumanize Society". Dengan melalui diagnosa semacam ini maka treatment cenderung diarahkan pada orientasi yang apresiatif (apresiative orientation). Diagnosa dimulai dengan studi untuk menilai : mengapa orang melakukan penyimpangan dan pelanggaran, bagaimana 13
prosesnya sampai mereka mengadopsi suatu kondisi yang dianggap sebagai gaya hidup menyimpang (Parrillo, 1987:23). Pada dasarnya individu yang pathologis adalah seseorang yang tidak dapat mengikuti aturan atau menerima cara-cara yang biasa dilakukan dalam kelompok. Padahal, seseorang dikatakan tidak dapat berbuat sesuai yang diharapkan tersebut bersifat relatif tergantung pada waktu dan tempat. Dengan demikian setiap orang sebetulnya potensial untuk menjadi pathologis dalam dimensi waktu dan tempat yang berbeda. Orang yang dianggap normal pada kurun waktu tertentu dapat menjadi pathologis pada kurun waktu yang lain, demikian juga orang yang dianggap normal menurut ukuran suatu tempat dianggap pathologis menurut ukuran di tempat lain. Oleh sebab itu dianggap lebih proporsional apabila diagnosa didasarkan pada beberapa pertanyaan berikut ini : 1. Mengapa beberapa peraturan lebih banyak dialnggar dibandingkan peraturan yang lain. 2. Mengapa orang-orang tertentu lebih banyak melanggar peraturan dibandingkan dengan orang-orang lain. 3. Apa dan bagaimana tentang lingkungan sosial yang banyak menumbuhkan individu yang pathologis. Disamping beberapa sudut pandang yang sudah diuraikan tersebut, sementara social pathologist juga ada yang mendiagnosa masalah sosial dari kegagalan masyarakat dalam menyesuaikan dengan berbagai tuntutan yang selalu berkembang, 14
serta kegagalan dalam melakukan penyesuaian antar bagian dari masyarakat. Dilihat dari kacamata ini maka masyarakat yang sehat adalah yang mampu mewujudkan "social adjustment", sedangkan masyarkat dikatakan sakit apabila terjadi kondisi sebaliknya yaitu kondisi "social maladjustment". Pandangan seperti ini paling tidak dapat dijumpai dalam beberapa referensi. Diantaranya adalah definisi pathologi sosial dalam dictionary of sociology (Fairchild, 1962:287). Dalam dictionary tersebut dikatakan, bahwa pathologi sosial adalah suatu studi, disiplin atau ilmu pengetahuan tentang disorganisasi sosial dan maladjustment, yang didalamnya dibahas tentang arti, eksistensi, sebab-sebab, hasil-hasil dan tindakan perbaikan terhadap faktor-faktor yang mengganggu atau mengurangi penyesuaian sosial (social adjusment), seperti misalnya kemiskinan, pengangguran, masalah lanjut usia, penyakit, feeblemindedness, insanity, kejahatan, prostitusi, ketegangan-ketegangan keluarga dan sebagainya. Hal yang kurang lebih senada juga dikemukakan oleh Gillin (1954:740), yang juga melihat pathologi sosial sebagai suatu kondisi masyarakat yang maladjustment. Dikatakannya bahwa pathologi sosial berarti maladjustment yang serius diantara unsur dalam keseluruhan konfigurasi kebudayaan sedemikian rupa sehingga membahayakan kelangsungan hidup suatu kelompok sosial atau yang secara serius menghambat pemuasan kebutuhan asasi anggota-anggota kelompok itu yang mengakibatkan hancurnya ikatan sosial mereka. Didalam kenyataannya, maladjustment ini dapat dilihat pada level individu maupun pada level kelompok atau masyarakat. Terjadi pada level individu, apabila 15
individu sebagai anggota masyarakat gagal dalam menyesuaikan dirinya dengan situasi dan tuntutan perkembangan lingkungannya. Kondisi pathologi terjadi pada level kelompok atau masyarakat apabila tidak ada penyesuaian antara unsur didalam sistem sosial. Walaupun demikian, dalam kehidupan bermasyarakat dapat terjadi hubungan saling mempengaruhi antara maladjustment pada level individu dengan maladjustment pada level kelompok atau masyarakat. Banyaknya indvididu anggota kelompok yang mengalami maladjustment dapat mendorong terjadinya kehidupan sosial yang kurang sehat. Sebaliknya iklim kehidupan masyarakat yang cenderung mencerminkan kondisi social maladjustment sangat potensial menumbuhkan kondisi serupa pada anggota masyarakatnya. Dilihat dari pandangan semacam ini usaha treatment tidak lain adalah usaha untuk menciptakan kembali kondisi yang adjustment baik pada kehidupan individu maupun pada kelompok dan masyarakat. 3. Perspektif Disorganisasi Sosial Dasar pemikiran perspektif ini sebetulnya tidak banyak berbeda dengan perspektif pathologi sosial, karena juga menggunakan analogi masyarakat atau sistem sosial sebagai human organism. Perbedaannya, perspektif ini tidak melihat organism tersebut dalam kondisi sehat atau sakit, melainkan lebih melihatnya sebagai struktur fungsi dan organized dan disorganized atau integrated dan disintegrated. Apa yang biasa disebut sistem adalah suatu struktur yang mengandung seperangkat aturan, norma dan tradisi sebagai pedoman untuk melakukan tindak dan 16
aktivitas. Didalam struktur tersebut terkandung unsur value, status, position dan institution. (Parrillo, 1987:27). Menurut perspektif ini, masyarakat menjadi organized disamping karena keserasian hubungan antar bagian juga didukung oleh seperangkan pengharapan/tujuan dan seperangkat aturan (Julian, 1986:13). Dari berbagai pandangan tersebut dapat juga dikatakan, bahwa kondisi yang disebut social disorganization merupakan kebalikan dari social organization. Bahkan tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa untuk memahami konsep social disorganization perlu pula memahami konsep social organization. Social organization ditandai oleh adanya hubungan yang harmonis diantara elemen yang berbeda dalam suatu sistem sosial (Elliot and Merrill, 1961:4). Hal yang sebaliknya dapat digunakan untuk mendefinisikan social disorganization yaitu apabila proses interaksi sosial dan fungsi yang efektif dari kelompok terpecah atau dapat juga dikatakan proses terpecahkannya hubungan antar kelompok dalam suatu masyarakat. Sebetulnya social organization dan disorganization merupakan konsep yang relatif, oleh karena tidak ada masyarakat yang organized atau disorganize sepenuhnya. Sebagai konsep yang relatif, maka dapat dikatakan bahwa ada perbandingan terbalik antara social organization dan social disorganization. Semakin tinggi kadar social disorganization, berarti semakin rendah kadar social organization dalam suatu masyarakat ; demikian pula sebaliknya. Dalam perkembangan lebih lanjut, beberapa penganut perspektif ini tidak sepenuhnya menggunakan analogi human organic. Hal ini disebabkan karena antara 17
masyarakat dengan human organic sebetulnya terdapat perbedaan, perbedaan utama adalah masyarakat lebih mudah berubah dan lebih lemah dalam menghadapi elemen- elemen baru dan situasi konflik dibandingkan human organic (Parrillo, 1987:27). Oleh sebab itu pemahaman masalah sosial melalui perspektif ini pada umumnya dilakukan dalam konteks perubahan sistem. Kehidupan masyarakat bersifat dinamis dan senantiasa berkembang dan tidak jarang berada pada situasi perubahan yang membingungkan. Manusia modern selalu dituntut untuk menyesuaikan dengan situasi seperti ini. Individu, keluarga, masyarakat, Negara, dan masyarakat antar bangsa semuanya saling terkait dan saling terlibat dalam berbagai tingkat dan variasi perubahan siatuasi. Dalam kondisi semacam ini seringkali terjadi bahwa pola-pola tingkah laku dan kepercayaan yang baru belum terbentuk sedang pola lama sudah ditinggalkan, hubungan antar kelompok mengalami ketegangan, apabila prosesnya sudah sampai pada suatu kondisi hubungan antar kelompok yang terpecah (atau ekstrimnya berantakan) maka terjadilah gejala disorganisasi sosial (Elliot and Merrill, 1961:3). Beberapa fakta yang dapat menjelaskan kenyataan tersebut diantaranya : petani yang tinggal diatas tanahnya sendiri tetapi merasa terancam bahwa sewaktu-waktu akan tergusur, bahwa petani yang baru saja kehilangan tanahnya tidak segera menemukan pekerjaan baru di kota, norma tradisional terancam oleh harapan-harapan baru dari kehidupan industri, dan masih banyak fenomena yang lain. Dari berbagai gejala dan masalah yang timbul seperti sudah digambarkan tadi, maka kondisi disorganisasi sosial dapat dibedakan menjadi dua yaitu disorganisasi 18
19 sosial schismatic dan disorganisasi sosial fungsional (Vembriarto, 1973:27). Disorganisasi sosial schismatic terjadi apabila hubungan diantara atau didalam kelompok sosial terpecah yang mengakibatkan terjadinya konflik-konflik sosial. Disorganisasi sosial fungsional terjadi apabila individu, kelompok atau sistem- sistem dalam masyarakat tidak berfungsi secara wajar. Langkah lain yang cukup penting dalam studi masalah sosial menurut perspektif disorganisasi sosial ini adalah pengukuran (measurenment), pengukuran dimaksudkan untuk melakukan identifikasi adanya gejala disorganisasi sosial termasuk melihat kadar masalahnya. Salah satu cara pengukuran adalah dengan menggunakan nilai social (social value), atas dasar pertimbangan bahwa disorganisasi sosial tidak jarang menampakkan diri dalam bentuk konflik nilai. Walaupun banyak yang berpendapat bahwa nilai sosial sulit diukur, akan tetapi usaha melakukan pengukuran dengan cara ini tetap dilanjutkan. Pengukuran dengan cara ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Menginventarisir sejumlah nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat serta melihat hubungan satu dengan yang lain. 2. Mengklasifikasikan nilai-nilai tersebut berdasarkan arti penting dalam kehidupan masyarakat. Arti penting disini dilihat dari kebermaknaan nilai tersebut dalam kehidupan masyarakat. 3. Apabila ditemukan sejumlah besar anggota masyarakat menggunakan nilai-nilai yang berbeda untuk aktivitas-aktivitas yang cukup bermakna, maka disorganisasi sosial telah terjadi.
20 Cara pengukuran lain adalah dengan index. Index adalah cara pengukuran tidak langsung, yang digunakan apabila cara pengukuran langsung untuk suatu karakteristik tertentu belum ditemukan atau beaya pengukuran langsung cukup mahal. Sebagai suatu contoh, penggunaannya adalah, pengukuran disorganisasi keluarga dengan angka perceraian, angka kelahiran anak tidak sah, angka penyakit kotor (penyakit kelamin) dan sebagainya. Contoh lain, community disorganization diukur dari angka buta huruf, mobilitas sosial, sekolah yang tidak teratur, korupsi, bunuh diri, kejahatan dan sebagainya. Untuk memahami masalahnya lebih mendalam dan juga untuk keperluan pemecahan masalah, perlu diketahui latar belakang dari gejala diorganisasi sosial ini. Menurut perspektif ini, disorganisasi sosial terbentuk melalui suatu proses yang berkaitan dengan berbagai fenomena sosial yang lain seperti struktur sosial, perubahan sosial, nilai sosial dan krisis sosial. Dengan demikian latar belakang disorganisasi sosial perlu dilacak dalam kaitannya dengan berbagai fenomena sosial tersebut. Hubungannya dengan struktur sosial dapat dipahami, karena dalam masyarakat yang dinamis, struktur sosial selalu berada dalam proses perubahan yang cepat. Sebagai suatu contoh dapat dikemukakan bahwa salah satu perubahan itu adalah proses menuju structural specification. Beberapa ratus tahun yang lalu, jenis-jenis pekerjaan : budak, pemilik tanah, tentara dan pedagang boleh dikatakan merupakan "pola baku" yang mewarnai stratifikasi sosial di Amerika. Akan tetapi kemudian industrialisasi, ilmu pengetahuan dan invensi sosial yang lain telah mengakibatkan adanya transformasi
dalam struktur sosial. Dalam struktur baru dijumpai jenis pekerjaan yang tak terbilang jumlahnya dan masyarakat terstratifikasi secara lebih kompleks berdasarkan jenis-jenis pekerjaan tersebut. Sebagian berkoalisi untuk suatu tujuan tertentu, sebagian yang lain saling berkompetisi untuk merebut berbagai kesempatan sosial ekonomi. Selain itu, pada satu sisi kelompok-kelompok berkompetisi karena kepentingan ekonomi, pada sisi lain kelompok-kelompok terpecah dalam konflik nilai tradisional modern. Hubungannya dengan perubahan sosial lebih jelas lagi mengingat dalam perkembangan terakhir perspektif disorganisasi sosial dilihat dalam konteks perubahan. Keterkaitan dengan perubahan sosial antara lain dapat dipahami secara lebih jelas melalui teori cultural - Lag. Perubahan dalam salah satu unsur kebudayaan yang tidak segera diikuti oleh unsur yang lain dapat mengganggu hubungan dalam sistem dan menyebabkan disorganisasi sosial. Hubungannya dengan nilai sosial dapat dipahami dari adanya gejala konflik nilai, ketidakpastian nilai dan kekaburan nilai terutama dalam masyarakat yang sedang berubah, kenyataan tersebut akan mengganggu keserasian hubungan antar unsur dalam sistem sosial. Hubungannya dengan krisis dapat dijelaskan dari kenyataan bahwa krisis merupakan salah satu hal yang dapat mendorong terjadnya disorganisasi sosial. Krisis adalah interupsi yang serius didalam kegiatan-kegiatan yang mejadi adat kebiasaan 21
(customary activities) dari suatu kelompok. Sebagai suatu contoh depresi besar tahun 1930 an membawa dampak yang cukup luas dalam kehidupan masyarakat Amerika Serikat (Elliot and Merrill, 1962:37). Pada periode itu ditandai oleh beberapa hal yang antara lain meningkatnya angka bunuh diri, depresi psikologis, kecanduan minuman keras, kenakalan remaja, anak lahir diluar nikah, pencurian dan sebagainya. Dalam perspektif ini gejala disorganisasi sosial juga dilihat kaitannya dengan gejala disorganisasi individual. Hal ini disebabkan oleh karena sebetulnya individu dan masyarakat dianggap sebagai aspek yang berbeda dari proses yang sama dalam interaksi sosial. Beberapa pernyataan barngkali dapat menjelaskan hubungan timbale balik antara dua gejala tersebut. Suatu kekuatan dinamik yang dapat menumbuhkan disorganisasi sosial juga dapat menjadi penyebab diorganisasi individu. Masyarakat yang disorganize pada umumnya juga terdiri dari individu-individu yang kurang lebih bersifat disorganize. Kenyataan-kenyataan tersebut dapat dijelaskan melalui pola piker bahwa pecahnya sistem dan ketidakpastian nilai dapat mengakibatkan kontrol sosial menjadi lemah, sehingga memberikan peluang pada individu untuk melakukan penyimpangan, individu tidak mempunyai pedoman yang pasti untuk bertindak, individu terombang ambing diantara berbagai nilai dan peranan yang saling bertentangan, dan masih banyak penjelasan yang lain. Berdasar pada asumsi bahwa sosial disorganization tumbuh melalui proses sosial, maka sebetulnya upaya treatment menurut perspektif ini tidak begitu relevan, 22
23 oleh karena secara alamiah masyarakat nantinya akan berproses kembali pada kondisi sosial organization. Polanya dapat digambarkan sebagai berikut : Social organization → social disorganization karena proses perubahan → social reorganization. Dengan demikian yang perlu ditangani adalah dampak atau efek dari kondisi disorganisasi sosial itu sendiri. Disamping itu penanganan masalah dapat berupa reestablishment of consensus melalui kompromi atau dengan jalan suatu kelompok dengan kekuatan (power) yang dimiliki mempercepat tampilnya keseimbangan baru yang diharapkan (Parrillo, 1987:29). 4. Persepektif Perilaku Menyimpang Seperti sudah disinggung sebelumnya, salah satu bentuk fakta sosial menurut paradigma ini adalah pranata sosial. Dengan demikian pranata sosial ini merupakan sesuatu faktor yang ikut menegakkan keteraturan dan keseimbangan dalam sistem sosial, yang berarti juga menegakkan eksistensi dari sistem itu sendiri. Semua kelompok sosial membentuk aturan-aturan dan berusaha menegakkannya, bahkan dalam situasi tertentu memaksakannya. Aturan-aturan sosial membatasi sikap tindak manusia sesuai dengan keadaan yang dihadapinya, sehingga ada aturan yang melarang, memerintahkan dan membolehkan (Soerjono Soekanto, 1988:1). Dalam kedudukan yang demikian, aturan-aturan sosial ini akan berfungsi sebagai pedoman bagi tingkah laku individu maupun kelompok dalam melakukan kehidupan bermasyarakat termasuk dalam saling berinteraksi dengan sesamanya.
Ibaratnya orang berlalu lintas di jalan raya, pranata sosial termasuk didalamnya aturan- aturan sosial ini berfungsi sebagai rambu-rambu lalu lintas yang perlu diketahui dan dipatuhi oleh semua pemakai jalan, agar masing-masing dapat berlalu lintas secara baik dan menghindari kesemrawutan dan kecelakaan. Dari berbagai pandangan tersbeut, selanjutnya dapat dikatakan bahwa untuk menjadi warga masyarakat yang baik, perlu dapat terintegrasi kedalam sistem bahkan ikut menegakkan eksistensi dari sistem tersebut. Sudah barang tentu untuk dapat terintegrasi kedalam sistem harus dapat berperilaku sesuai aturan permainan yang berlaku. Oleh sebab itu setiap anggota masyarakat perlu memahami aturan permainan ini dan lebih lanjut menggunakannya sebagai pedoman dalam segenap perilaku dan tindakannya. Pada dasarnya pemahaman ini diperoleh melalui proses sosialisasi individu dalam lingkungan masyarakatnya. Dengan demikian proses sosialisasi tidak lain adalah proses belajar untuk mempelajari pranata sosial termasuk didalamnya nilai dan norma sosial atau aturan- aturan sosial. Adopsi terhadap nilai dan norma sosial tersebut dapat terjadi melalui proses transformasi dari satu pihak ke pihak lain termasuk dari generasi ke generasi, serta dapat juga karena adanya unsur sanksi baik formal maupun informal dari sementara aturan sosial tertentu yang dapat memaksa anggota masyarakat untuk mematuhinya. Melihat pola pikir seperti itu, dapat dipahami apabila menurut perspektif ini masalah sosial terjadi karena terdapat penyimpangan perilaku dari berbagai aturan- aturan sosial ataupun dari nilai dan norma sosial yang berlaku. 24
Perilaku menyimpang dianggap menjadi sumber masalah sosial karena dapat membahayakan tegaknya sistem sosial. Penggunaan konsep perilaku menyimpang secara tersirat mengandung makna bahwa ada jalur baku yang harus ditempuh. Perilaku yang tidak melalui jalur tersebut berarti telah menyimpang. Oleh karena jalur yang harus dilalui tersebut adalah jalur pranata sosial, maka wajar apabila pranata sosial merupakan tolok ukur yang digunakan untuk melihat suatu perilaku menyimpang atau tidak. Dalam studi tentang perilaku menyimpang ini dapat pula diidentifikasikan adanya dua tipe penyimpangan yaitu penyimpangan murni dan penyimpangan tersembunyi atau penyimpangan terselubung (Soerjono Soekanto, 1988:19), penyimpangan murni adalah perilaku yang tidak mentaati aturan dan juga dianggap demikian oleh pihak-pihak lain. Kedua syarat tersebut diperlukan karena dapat saja terjadi fihak-fihak tertentu menganggap bahwa seseorang melakukan suatu sikap tindak tercela, walaupun sebetulnya dia tidak berbuat demikian. Hal ini dalam dunia pengadilan dapat disebut sebagai tuduhan palsu yang oleh kalangan kriminal di Amerika disebut "bum rap". Sebaliknya dapat saja terjadi seseorang melakukan perbuatan tercela akan tetapi tidak ada yang bereaksi atau melihatnya, sehingga oleh masyarakat dianggap seolah- olah tidak ada masalah. Hal yang terakhir inilah yang kemudian dikenal sebagai tipe penyimpangan terselubung atau tersembunyi. Seperti sudah diketahui, studi masalah sosial menurut perspektif ini diawali dengan identifikasi akan adanya perilaku menyimpang, dan tolok ukur untuk 25
melakukannya adalah pranata sosial yang didalamnya juga termasuk nilai, norma dan aturan-aturan sosial. Mengingat pranata sosial ini seringkali cukup kompleks dan tidak jarang bersifat abstrak maka kemudian dikembangkan cara-cara identifikasi yang diharapkan lebih operasional. Beberapa diantaranya adalah seperti berikut ini: Yang pertama, merupakan rumusan paling sederhana adalah rumusan yang bersifat statistik. Menurut cara ini yang dianggap menyimpang adalah setiap hal yang terlalu jauh dengan keadaan normal atau rata-rata. Tingkat penyimpangan dapat dilihat dari seberapa jauh suatu keadaan berbeda dengan keadaan normal atau rata-rata tersebut. Yang kedua, dengan jalan melakukan diskriminasi antara ciri-ciri masyarakat yang mendorong stabilitas (jadi bersifat fungsional) dengan faktor-faktor yang mengganggu stabilitas (bersifat disfungsional). Yang ketiga, melalui pandangan yang bersifat relatif. Menurut pandangan ini tindak menyimpang merupakan kegagalan mematuhi aturan kelompok. Kelompok merumuskan aturan-aturan dan berusaha menegakkannya. Berdasarkan tolok ukur itu akan dapat ditentukan apakah seorang anggota kelompok melanggar aturan sehingga dianggap sebagai menyimpang. Dengan demikian ukurannya relatif berdasarkan aturan kelompok yang bersangkutan. Hal ini mengingat bahwa setiap kelompok dalamt mempunyai aturan yang berbeda, sehingga seseorang dengan perilakunya dianggap menyimpang oleh kelompok tertentu akan tetapi tidak menurut aturan kelompok yang lain. 26
Sudah barang tentu setiap acara baik yang pertama, kedua maupun ketiga masing-masing mempunyai kelebihan dan kelemahannya yang tidak akan dibicarakan lebih lanjut dalam penulisan ini. Pembahasan lebih lanjut akan melihat usaha untuk mencari latar belakang terjadinya penyimpangan. Dalam perkembangan terakhir, orang cenderung berpendapat bahwa latar belakang terjadinya perilaku menyimpang dapat bersumber dari banyak faktor. Dengan demikian untuk melakukan pelacakan dianggap lebih tepat apabila menggunakan analisa multi variat yang beranggapan bahwa semua faktor penyebab terjadinya gejala tertentu berproses secara simultan, bahkan sebuah buku yang terbit pada tahun 1945 dalam batas-batas tertentu sudah menggunakan pendekatan ini (Brown, 1945). Menurut LG Brown tingkah laku seseorang merupakan hasil interaksi antara empat faktor yaitu warisan organic, warisan sosial, pengalaman unik dan human nature. Untuk melakukan pelacakan lebih lanjut tentang latar belakang perilaku menyimpang perlu membedakan adanya perilaku menyimpang yang tidak disengaja dan yang disengaja. Perilaku menyimpang yang tidak disengaja dapat disebabkan karena si pelaku kurang mengetahui atau kurang memahami aturan-aturan yang ada atau dapat juga disebabkan karena dalam kelompok yang berbeda dapat mempunyai aturan yang berbeda pula. Dalam keadaan yang terakhir tersebut penyimpangan terjadi karena seseorang berperilaku pada kelompok tertentu dengan berpedoman pada aturan kelompok lain. Hal ini terjadi karena tidak jarang seseorang dapat menjadi anggota lebih dari satu kelompok. 27
28 Perilaku menyimpang yang disengaja terjadi bukan karena si pelaku tidak mengetahui aturan. Pertanyaan yang paling relevan untuk memahami bentuk periaku ini adalah mengapa seseorang melakukan penyimpangan, sedangkan ia tahu bahwa apa yang dilakukan itu melanggar aturan. Pertanyaan semacam ini sebetulnya sama halnya dengan mempertanyakan motivasi yang mendorong tindak penyimpangan tersebut. Dengan analisa multivariant seperti yang sudah disinggung, maka pelacakan motivasi tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek baik psikologis, sosiologis, ekonomis, biologis dan lain-lain. Sehubungan dengan hal tersebut Becker mengatakan, bahwa tidak ada alasan untuk mengasumsikan hanya mereka yang menyimpang mempunyai dorongan untuk berbuat demikian (Soerjono Soekanto, 1988:26). Hal ini disebabkan karena pada dasarnya setiap manusia pasti mengalami dorongan-dorongan untuk melanggar pada situasi tertentu, dengan demikian mungkin lebih tepat untuk mempersoalkan mengapa dorongan-dorongan tersebut tidak menjadi kenyataan yang berwujud penyimpanan pada kebanyakan orang. Secara sederhana pertanyaan tersebut dapat dijelaskan dengan pernyataan, bahwa orang yang dianggap normal biasanya dapat menahan diri apabila timbul dorongan-dorongan untuk menyimpang, oleh karena yang bersangkutan memikirkan akibat-akibatnya apabila melanggar. Sama halnya dengan perspektif yang lain, pola pikir dan sudut pandang perspektif ini juga akan mempengaruhi pemikiran-pemikiran dalam usaha pencegahan maupun pemecahan masalahnya. Melihat bahwa pokok permasalahannya bersumber dari pemahaman warga masyarakat tentang nilai dan norma sosial yang diperoleh
seseorang melalui proses sosialisasi, maka treatment menurut perspektif ini adalah melalui proses resosialisasi deviant. Resosialisasi dapat berupa peningkatan kontak dengan lingkungan sosial yang cenderung bersifat conformity terhadap nilai dan norma sosial. Disamping itu juga dapat berupa usaha membuat sistem sosial dapat memberikan kesempatan-kesempatan yang lebih terbuka agar pencapaian tujuan setiap warga masyarakat sesuai norma dapat lebih mudah terjangkau. Sudah barang tentu bentuk konkrit dari usaha treatment akan sangat ditentukan oleh hasil pelacakan terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi perilaku menyimpang yang bersangkutan. 29
BAB II PERSPEKTIF BERDASARKAN TEORI KONFLIK 1. Tinjauan Singkat Tentang Teori Konflik Teori ini dibangun atas dasar paradigma yang sama dengan teori fungsional struktural yaitu paradigma fakta sosial. Walaupun demikian, pola pikir teori ini bertentangan dengan teori fungsional structural, termasuk proposisi-proposisinya. Tokoh utama teori ini yang hasil pemikirannya secara ekstrim berseberangan dengan teori fungsional structural adalah Ralp Dahrendorf. Beberapa kontras antara kedua teori tersebut dapat diuraikan dalam beberapa hal (Ritzer, 1980 : 52). 1. Menurut teori fungsional structural masyarakat berada dalam kondisi statis atau lebih tepannya bergerak dalam kondisi keseimbangan; sedang menurut teori konflik justru sebaliknya, masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang ditandai oleh pertentangan yang terus menerus diantara unsur-unsurnya. 2. Dalam teori fungsional structural setiap elemen atau setiap instansi dianggap memberikan dukungan terhadap stabilitas, sedang teori konflik melihat bahwa setiap elemen memberikan sumbangan terhadap disintegrasi sosial. 3. Teori fungsional structural melihat anggota masyarakat terikat secara informal oleh norma-norma, nilai-nilai dan moralitas umum, sedang teori konflik menilai keteraturan yang terdapat dalam masyarakat itu hanya disebabkan adanya tekanan atau pemaksaan kekuasaan dari atas ke golongan yang berkuasa. 30
Konsep sentral teori ini adlaah wewenang dan posisi, yang keduanya merupakan fakta sosial. Distribusi wewenang dan kekuasaan secara tidak merata menjadi faktor yang menentukan konflik sosial secara sistematik. Perbedaan wewenang merupakan suatu tanda adanya berbagai posisi dalam masyarakat. Kekuasaan dan wewenang menempatkan individu pada posisi atas dan posisi bawah dalam setiap struktur, oleh karena wewenang itu sah, maka setiap individu yang tidak tunduk terhadap wewenang yang ada akan terkena sanksi. Dengan demikian, sebetulnya masyarakat merupakan persekutuan yang terkoordinasi secara paksa. Lebih lanjut dikatakan bahwa dalam masyarakat selalu terdapat dua golongan yang saling bertentangan, yaitu antara penguasa dan yang dikuasai, masing-masing golongan dipersatukan oleh ikatan kepentingan nyata yang bertentangan secara substansial. Pertentangan tersebut terjadi dalam situasi dimana golongan yang berkuasa berusaha mempertahankan status quo sedangkan golongan yang dikuasai berusaha untuk mengadakan perubahan-perubahan. Dalam kajian tentang konflik, teori ini juga membedakan golongan yang terlibat menjadi dua tipe yaitu kelompok semu dan kelompok kepentingan. Kelompok semu sebetulnya mempunyai kepentingan yang sama, sedangkan kelompok kepentingan terbentuk dari kelompok semu yang pada umumnya mempunyai struktur, organisasi, program, tujuan serta keanggotaan yang jelas. Adanya dua tipe kelompok ini sebenarnya juga berkaitan dengan dua sifat kepentingan yang disebut kepentingan laten dan kepentingan manifest (Poloma, 1987:136). Kepentingan laten adalah kepentingan yang sebetulnya melekat pada diri 31
seseorang karena menduduki posisi tertentu, akan tetapi masih belum disadari. Demikian kepentingan laten tersebut tampil kepermukaan dan mulai disadari adanya, maka akan berubah menjadi kepentingan manifest. Dalam beberapa kasus, sering terjadi kelompok semu berubah menjadi kelompok kepentingan setelah kepentingan laten berubah menjadi kepentingan manifest (mulai disadari). Dalam berbagai pembahasan berdasarkan perspektif teori konflik, konsep- konsep kepentingan laten, kepentingan manifest, kelompok semu, kelompok kepentingan, posisi dan wewenang merupakan unsur-unsur dasar yang dapat menjelaskan bentuk-bentuk konflik yang terjadi. Disamping itu, konflik juga dapat mendorong perubahan dan pembangunan. Dalam situasi konflik, golongan yang terlibat khususnya golongan yang dikuasai melakukan tindakan-tindakan untuk mengadakan perubahan dalam struktur sosial. Apabila konflik tersebut terjadi secara hebat, maka perubahan yang timbul akan bersifat radikal. Demikian pula, apabila konflik disertai penggunaan kekerasan, maka perubahan structural menjadi semakin cepat. Disamping para pengikut teori konflik yang pemikirannya cukup kontras terhadap teori fungsional structural ada sementara ahli teori konflik yang lebih bersifat moderat dalam hubungannya teori fungsional structural tersebut diantaranya adalah Lewis A. Coser (Poloma, 1987:115 dan Turner, 1986:165). Menurut Coser, konflik dapat bersifat fungsional secara positif maupun negative. Fungsional secara positif apabila konflik tersebut berdampak memperkuat 32
kelompok, sebaliknya bersifat negative apabila bergerak melawan struktur. Dalam kaitannya dengan sistem nilai yang ada dalam masyarakat, konflik bersifat fungsional negatif apabila menyerang suatu nilai inti. Dalam hal konflik antara suatu kelompok dengan kelompok lain (out group), konflik dapat bersifat fungsional positif karena akan membantu pemantapan batas-batas structural dan mempertinggi integrasi dalam kelompok. Ahli lain yang kurang lebih bersikap sama adalah Pierre Van Deb Berqho (Ritzer, 1980:63), Bahkan Berghe mencoba mempertemukan kedua perspektif tersebut. Dia menunjukkan beberapa persamaan analisa antara kedua pendekatan itu, dalam hal ini sama-sama bersifat holistic karena sama-sama melihat masyarakat sebagai terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan satu dengan yang lain, serta perhatian pokok ditujukan kepada antar hubungan bagian-bagian itu. Disamping itu kedua teori tersebut juga cenderung sama-sama memusatkan perhatian terhadap variabel-variabel mereka sendiri dan mengabaikan variabel yang menjadi perhatian teori lain. Sebagai upaya untuk mempertemukan kedua teori tersebut, Berghe beranggapan bahwa konflik dapat memberikan sumbangan terhadap integrasi dan sebaliknya integrasi dalam hubungan ini dikatakan adanya empat fungsi dari konflik : (1) Sebagai alat untuk memelihara solidaritas (2) Membantu menciptakan ikatan aliansi dengan kelompok lain (3) Mengaktifkan peranan individu yang semula terisolir (4) Fungsi komunikasi. 33
2. Perspektif Konflik Nilai Perspektif ini berkembang setelah perang dunia II, ditengah harapan agar ilmu sosial lebih berperan dan berguna dalam memahami berbagai gejala sosial yang ada terutama dalam pemecahan masalah sosial. Untuk memahami masalah sosial, perspektif ini memberikan kritik terhadap perspektif yang sudah ada khususnya perspektif pathologi sosial dan perspektif perilaku menyimpang. Hal ini disebabkan karena menurut perspektif konflik nilai, konsep sickenss atau social expectation merupakan konsep yang subyektif, sehingga sulit untuk dijadikan referensi dalam memahami masalah sosial. Dari pemikiran tersebut maka dapat dikatakan bahwa penyimpangan terhadap peraturan tidak selalu sama dengan kegagalan dari peraturan tersebut dalam mengendalikan kehidupan bermasyarakat, dalam masyarakat yang berkembang semakin kompleks, dapat saja terjadinya penyimpangan peraturan tersebut karena sipelaku terbiasa hidup dalam kelompok lain yang nilainya berbeda bahkan saling bertentengan. Dalam pola pikir semacam itu, masalah sosial terjadi apabila dua kelompok atau lebih dengan nilai yang berbeda saling bertemu dan berkompetisi (Julian, 1986:13). Untuk menjelaskan pengertian tersebut Julian mengambil contoh kasus tuan tanah dengan petani penggarap. Tuan tanah menghendaki sewa tanah dinaikkan, sementara itu petani penyewa mengharapkan sewa tanah yang rendah. Situasi semacam ini dapat mendatangkan konflik, dan konflik tersebut disebabkan oleh karena nilai dan kepentingan berbeda sehingga persepsinya terhadap suatu hal akan menjadi berbeda. Konsekuensi lebih lanjut, dalam masyarakat dapat timbul polarisasi. 34
Masalah sosial mungkin tidak terjadi apabila pihak yang kuat bersedia berkorban bagi yang lemah (terjadi kompromi). Sebaliknya, masalah sosial akan timbul apabila yang kuat justru menggunakan kekuatannya untuk membela kepentingannya. Dalam kenyataannya, situasi konflik tersebut dapat berkembang menjadi tiga kemungkinan yaitu consensus, trading dan power. Dalam hal hubungan tuan tahan dan petani penyewa yang dijadikan sebagai contoh kasus, maka alternatif consensus terjadi apabila tuan tanah dan petani penyewa sepakat bahwa kenaikan sewa tanah dalam jumlah yang tidak terlalu besar masih dapat dipahami bersama. Trading, apabila tuan tanah bersedia menekan kenaikan sewa tanah dengan kompensasi tertentu. Power, apabila tuan tanah mengusir petani penyewa yang tidak dapat memenuhi tuntutan kenaikan sewa. Dalam format berbeda, situasi konflik sebagaimana digambarkan dalam kasus antara tuan tanah dan petani penyewa tersebut juga dapat terjadi dalam bentuk kehidupan sosial yang lain. Konflik antar generasi misalnya, dapat terjadi karena perbedaan orientasi nilai antara generasi tua dengan generasi muda. Disatu pihak generasi tua masih berpegang pada nilai-nilai lama sehingga memandang apa yang dilakukan oleh generasi muda sebagai penyimpangan nilai, dilain pihak generasi muda dengan menggunakan orientasi nilai yang baru memandang generasi tua telah bersikap kolot. Situasi semacam ini selalu terdapat dalam masyarakat yang sedang berada pada proses transformasi dan proses perubahan sosial yang pesat. Pada umumnya generasi tua karena proses sosialisasinya telah lebih lama, mengakibatkan nilai-nilai lama telah terninternalisasi dan mengakar dalam kehidupannya. Dilain pihak, generasi muda karena usianya, belum cukup mapan dalam mengadopsi nilai lama serta berkenan 35
dengan perkembangan kejiwaannya yang masih labil, menyebabkan lebih mudah menerima anasir baru termasuk nilai-nilai baru. Masalah konflik atau paling tidak terhambatnya proses integrasi antara transmigran dengan penduduk asli seringkali juga didasari oleh perbedaan atau pertentangan nilai. Jangankan perbedaan atau pertentangan nilai inti, sedangkan perbedaan nilai yang menyangkut unsur budaya fisik juga dapat menyulut terjadinya konflik yang bersifat destruktif atau fungsional negative terhadap integrasi sosial. Apalagi kalau kemudian disadari bahwa diantara kedua belah pihak terdapat juga pertentangan kepentingan sehingga masing-masing pihak berposisi sebagai kelompok kepentingan terhadap yang lain. Selain contoh-contoh yang sudah disebutkan tadi, masalah sosial yang berasal dari konflik nilai juga dapat dijumpai dalam masyarakat yang kompleks yang mengenal adanya isu minoritas dan mayoritas. Minoritas adalah sekelompok orang yang tidak menerima perlakuan yang sama dibandingkan dengan kelompok orang yang lain dalam masyarakat yang sama (Julian, 1986:233). Sehubungan dengan pembahasan tentang masalah ini dikenal tiga terminology yaitu minoritas rasial, minoritas etnik dan asimilasi. Minoritas rasial terdiri dari sekelompok orang yang mempunyai karakteristik yang merupakan pembawaan biologis seperti warna kulit. Orang-orang yang berkulit hitam dapat menjadi minoritas dikalangan masyarakat yang mayoritas berkulit putih. Minoritas etnik terdiri dari sekelompok orang yang mempunyai penampilan budaya yang berbeda dengan yang digunakan oleh sebagian besar anggota masyarakat. 36
Aspek kultural yang dapat membentuk minoritas tipe ini adalah bahasa, agama, asal kebangsaan, kesamaan sejarah dan sebagainya. Apabila anggota-anggota dari kelompok minoritas baik dari latar belakang ras maupun etnik, menggunakan atau mengadopsi karakteristik dari budaya yang merupakan arus utama dalam lingkungan masyarakat yang luas, melalui adaptasi pola cultural mereka yang "unik" kedalam pola kultur kelompok mayoritas, atau melalui perkawinan silang, maka terjadilah proses asimilasi. Sudah barang tentu diantara fenomena tersebut yang potensial menumbuhkan konflik adalah minoritas rasial dan minoritas etnik, sedang asimilasi cenderung fungsional terhadap struktur karena mendorong integrasi. Potensi kearah konflik akan menjadi semakin bertambah besar apabila kelompok minoritas cenderung bersifat eksklusif sebagaimana disebutkan sebagai lima karakteristik kelompok minoritas berikut ini (Wagley and Harris, dalam Julian:1986:234). 1. Minoritas adalah merupakan sub ordinasi dari masyarakat yang kompleks. 2. Minoritas cenderung mempunyai ciri fisik atau penampilan budaya khusus yang tidak disukai oleh kelompok yang dominant dalam masyarakat. 3. Minoritas cenderung mengembangkan keadaran berkelompok dan kebersamaan diantara mereka. 4. Anggota-anggota kelompok minoritas divariasi aturan dan nilai turun menurun dari kelompok mereka, untuk mempertahankan karakteristik kelompok pada generasi berikutnya. 37 rasa
5. Anggota kelompok minoritas cenderung melakukan endogamy atua perkawinan diantara sesame anggota kelompok sendiri. Dari beberapa karakteristik tersebut tidak mengherankan apabila kehadiran kelompok ini dapat mengundang sikap prasangka dan perilaku yang diskriminatif. Walaupun demikian, tidak selalu sikap prasangka ini akan diikuti oleh perilaku yang diskriminatif seperti tergambar dalam bagan berikut ini. Tipologi prasangka dan diskriminasi Diskriminasi (Pelaku) Prasangka (Sikap ) Ya Tidak Ya Outright bigotry Latent bigotry Tidak Institutional discrimination Integration maupun institusional) (secara psikologikal Sumber : Julian, 1986 : 236 Dari bentuk tersebut, yang potensial menumbuhkan masalah sosial adalah outright bigotry dan institutional discrimination dan dalam jangka panjang juga latent bigotry. Sebagai masalah sosial yang didiagnosa dari adanya konflik nilai yang sering juga berkaitan dengan konflik kepentingan, maka rekomendasi untuk pemecahan masalah menurut perspektif ini juga didasarkan pada pola pikir yang dilator belakangi anggapan adanya suatu kehidupan sosial yang didalamnya terdapat berbagai variasi nilai dan kepentingan. Ada beberapa usaha yang dapat dijalankan untuk melakukan antisipasi terhadap masalah tersebut. Diantaranya adalah : 38
39 1. Katup penyelamat : (savety valve) ialah suatu mekanisme khusus yang dapat dipakai untuk mempertahankan kelompok dari kemungkinan konflik sosial. Katup penyelamat membiarkan luapan permusuhan tersalur tanpa menghancurkan seluruh struktur. Banyak orang melihat cara ini dapat berfungsi sebagai jalan keluar yang meredakan permusuhan. Tanpa sarana tersebut hubungan-hubungan diantara pihak- pihak yang bertentangan akan semakin tajam. 2. Simbiose mutualistik, dalam arti mengusahakan suasana atau iklim sedemikian rupa, sehingga diantara kelompok-kelompok yang potensial terlibat konflik merasa dapat saling mengambil keuntungan dari kehadiran masing-masing. 3. Nilai koordinatif, dalam pengertian ada suatu nilai inti yang mampu mengkoordinasikan setiap nilai yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian nilai-nilai yang ada berkedudukan subordinasi terhadap nilai koordinatif ini. 4. Transformasi structural, dalam pengertian ditransformasikan suatu struktur sosial baru yang diperhitungkan dapat menghilangkan perbedaan posisi yang mengakibatkan konflik nilai dan konflik kepentingan. Penggunaan alternatif pertama dan kedua oleh penganut perspektif ini sering dianggap sebagai pemecahan masalah secara sementara karena tidak memecahkan masalah dari sumbernya, bahkan ada yang mengatakan bahwa sekedar merubah konflik overt (manifest) menjadi konflik laten yang sewaktu-waktu dapat "meledak", disamping itu, juga dikatakan sebagia pemecahan masalah yang dipengaruhi oleh perspektif fungsional struktural.
Penggunaan alternatif ketiga juga sama dengan alternatif pertama dan kedua dipengaruhi oleh perspektif fungsional structural. Alternatif yang dianggap lebih relevan dengan perspektif konflik adalah alternatif keempat karena ditujukan pada perubahan struktural yang menjadi sumber adanya berbagai posisi dan wewenang yang dapat menumbuhkan adanya konflik nilai dan konflik kepentingan. 3. Perspektif Institusional Perspektif ini melihat bahwa masalah sosial merupakan salah satu bentuk kondisi sosial. Dengan demikian obyek studi tentang masalah sosial adalah masyarakat itu sendiri. Hal ini paling tidak dapat dijelaskan dari dua alasan : (1) masyarakatlah yang menimbulkan suatu kondisi yang menyebabkan terjadinya kerugian fisik dan mental dalam berbagai bagian kehidupan sosial (2) tindakan dan kondisi yang melanggar norma dan nilai terjadi dalam lingkungan masyarakat. Dengan demikian, basis dari unit analisas untuk memahami masalah sosial adalah masyarakat khususnya strutur sosialnya. Memang benar, untuk melacak latar belakang terjadinya masalah sosial ada dua pendapat utama, terutama dalam melihat siapa yang bersalah. Kedua pendekatan tersebut adalah the person blame approach dan the social/system blame approach (Eitzen, 1986:12). Person Blame Approach merupakan suatu pendekatan untuk mencari latar belakang maupun faktor penyebab masalah sosial dari segi "cacat" yang ada pada 40
individu. Cacat individual tersebut dapat berupa cacat pembawaan, secara fisik maupun mental, dapat pula berupa cacat cultural. Social system blame approach merupakan pendekatan untuk mencari latar belakang maupun faktor penyebab masalah sosial dari segi "cacat" yang ada pada sistem, dan struktur dan institusi sosial. Perspektif institusional cenderung melakukan studi masalah sosial dari pendekatan yang kedua yaitu social/system blame approach. Ada beberapa alas an yang dikemukakan oleh para pengikut perspektif ini, sehingga cenderung melacak latar belakang masalah sosial dari cacat sistem (Eitzen, 1986:17). Pertama, didorong adanya suatu kenyataan bahwa warga masyarakat pada umumnya, instansi kepolisian, pengadilan dan bahkan banyak ahli ilmu sosial cenderung membuat interpretasi tentang masalah sosial dari sudut perspektif individual. Dengan demikian dibutuhkan suatu imbangan karena menurut realitanya masalah sosial juga dapat bersumber dari sistem. Kedua, didasarkan pada pertimbangan bahwa pokok persoalan ilmu sosial bukan terletak pada aspek individu melainkan masyarakat. Oleh karena ahli ilmu sosial harus menitik beratkan pada diterminan sosial dalam rangka mengkaji suatu masalah, maka seharusnya melakukan analisis yang kritis tentang struktur sosial. Ketiga, tidak dapat diingkari bahwa kerangka institusional dari suatu masalah adalah merupakan sumber masalah sosial (masalah rasial, polusi, distribusi pelayanan kesehatan yang tidak merata, kemiskinan, peperangan dan sebagainya). Walaupun demikian, agar menjadi cukup proporsional dalam mengaplikasikan pendekatan ini, 41
42 perlu pula diketahui beberapa kelemahan atau kerawanannya terutama dalam dua hal yang cukup penting. Yang pertama, seringkali dilupakan bahwa sistem sosial hanya merupakan sebagian dari kebenaran untuk menjelaskan masalah sosial. Hal itu disebabkan karena masalah sosial mengandung fenomena yang sangat kompleks yang didalamnya terkandung baik aspek individual maupun aspek sistemik. Kerawanan kedua akan dijumpai apabila orang menggunakan sosial/sistem Blame Appraoch ini secara dogmatis dalam menjelaskan masalah sosial. Pola pikir yang demikian akan dapat menurus pada anggapan yang kurang tepat, seolah-olah individu hanya merupakan semacam robot yang sepenuhnya dikendalikan oleh lingkungan sosialnya. Dengan melihat pola pikir dan sudut pandang yang digunakan oleh perspektif ini, maka akan dapat pula dipahami bagaimana alur berfikir dalam mendiagnosa masalah sosial. Sebagaimana sudah diuraikan terdahulu, pokok perhatian perspektif ini terletak pada struktur sosial. Menurut perspektif ini, masyarakat tersusun dalam suatu struktur dimana sebagian individu anggota masyarakat mempunyai kekuatan termasuk penguasaan resources, kesempatan dan peluang yang lebih besar dibandingkan anggota masyarakat yang lain. Dengan demikian lapisan ini yang mampu mengendalikan dan mengontrol kehidupan sosial ekonomi dalam sistem sosialnya. Sebagai akibat lebih lanjut adalah adanya ketimpangan dan distribusi yang tidak merata antara lapisan yang lebih menguasai power, resources dan kesempatan dibanding lapisan lain.
Pada umumnya lapisan yang lebih menguasai power dan resources ini cenderung ingin mempertahankan status quo dalam rangka mempertahankan posisi dan kepentingannya (Parrillo, 1987:29). Kondisi semacam ini yang kemudian dapat menjadi sumber berbagai masalah sosial ( kejahatan, kemiskinan, penganggaran masalah daerah kumuh dan sebagainya ). Sehubungan dengan hal tersebut Eitzen (1986:10) mencoba menjelaskannya melalui teori Human Basic Needsnya Abraham Maslov dan teori konfliknya Ralp Dahrendorf. Pada dasarnya setiap manusia mempunyai dan merasakan adanya beberapa kebutuhan dasar ( Shelter and Sustenance, Security, Group Support, Esteam, Respect and Self Actualization). Dengan adanya berbagai kebutuhan tersaebut wajar apabila setiap orang berusaha memenuhinya. Oleh karena dalam proses hidup bermasyarakat, sehubungan dengan hal ini maka dapat diapahami apabila pemenuhan kebutuhan dasar tersebut juga akan berhadapan dengan struktur masyarakatnya. Apabila struktur masyarakat berposisi seperti yang digambarkan oleh Dahrendorf, maka dapat saja terjadi pemenuhan kebutuhan tadi akan mendapatkan hambatan-hambatan structural terutama dari kenyataan adanya penguasaan power, resources dan kesempatan yang tidak sama dari usaha lapisan tertentu yang lebih menguasai power, resources dan kesempatan tersebut dalam rangka mempertahankan status quo. Dari keadaan inilah masalah sosial dapat muncul baik berupa masalah yang disebabkan oleh karena sebagian warga masyarakat gagal dalam memenuhi berbagai kebutuhan dasarnya atau masalah yang disebabkan oleh karena sebagian warga 43
masyarakat menempuh cara diluar sistem dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Masalah yang terakhir tersebut dapat terjadi karena dengan cara yang sesuai sistem, merasa tidak mungkin akan dapat berhasil memenuhi kebutuhannya, disebabkan oleh berbagai hambatan struktural seperti yang sudah disebutkan didepan. Untuk lebih menjelaskan pola pikir perspektif ini dapat dilakukan dengan mencoba mengaplikasikannya dalam salah satu bentuk masalah sosial secara konkrit, masalah kemiskinan misalnya. Menurut perspektif ini, masalah kemiskinan bukan disebabkan karena adanya cacat individual dari kalangan miskin, seperti cacat pembawaan, cacat fisik maupun mental, atau cacat cultural, malainkan disebabkan oleh adanya institutional discrimination, terutama dalam bentuk perbedaan penguasaan power, resources dan peluang dalam struktur sosialnya. Kemiskinan semacam ini bukan karena orang-orangnya lemah, malas atau karena kulturnya tidak mendorong untuk bekerja keras melainkan karena kondisi structural, oleh sebab itulah, kemudian sering disebut juga sebagai kemiskinan structural. Dalam masyarakat pedesaan dapat berupa pemilikan dan penguasaan tanah yang tidak merata, dominsai elite desa dalam proses pengambilan keputusan, penguasaan oleh lapisan tertentu terhadap sektor dan peluang yang menguasai hajad hijdup orang banyak dan sebagainya. Masalah tersebut oleh Julian (1986:205) dibahas dalam kaitan antara kemiskinan dan kelas sosial (Poverty and Social Class) oleh Parrillo (1987:305) dibahas dalam kaitan dengan kondisi struktur sosial yang ditandai oleh ketimpangan dan konflik yang tak terelakkan, (Inequality and Inevitable conflict) yang kesemuanya itu identik 44
dengan pelacakan latar belakang masalah sosial dari sisi struktur sosial dan institusional. Hal yang kurang lebih sama dapat juga digunakan untuk memahami bentuk masalah sosial yang lain, misalnya kejahatan. Orang terdorong pada tindak kejahatan atau kekerasan karena adanya distribusi penguasaan sumber daya (resources) dan kesempatan yang kurang baik dalam masyarakat. Situasi yang dapat mendorong mereka untuk melakukan tindak kejahatan dan kekerasan, kekerasan adalah bentuk ekstrim dalam penyelesaian konflik sosial (Parrillo, 1987:204). Dalam kenyataannya lapisan masyarakat yang merasa memperoleh kedudukan dan perlakuan tidak adil dapat bereaksi dalam berbagai bentuk. Mereka dapat sekedar menerima nasib karena merasa tidak mempunyai power untuk menuntut perubahan, melakukan isolasi dan menjadi kelompok senasib, atau melakukan tindakan yang bersifat agresif sebagai semacam protes terhadap kondisi dan ketidakadilan yang dialami. Selanjutnya, oleh karena menurut perspektif ini masalah sosial didagnosa dari sudut struktur sosial, maka usaha pemecahan masalahnya juga akan berkisar pada kondisi structural ini. Apabila kemudian juga dijumpai treatment yang berupa perbaikan berbagai kondisi yang berkaitan dengan masalah sosial yang ada tanpa melakukan perubahan structural, maka treatment tersebut dianggap hanya sebagai pemecahan masalah secara tambal sulam dan dianggap tidak akan memecahkan masalah secara tuntas, karena tidak langsung mengambil sasaran pada sumber permasalahannya. 45
Perspektif institusional yang didasari oleh teori konflik ini mempunyai anggapan bahwa selama struktur sosial dan institusi sosial yang mengakibatkan kondisi ketidakadilan itu belum dirubah atau belum diganti, maka selama itu pula berbagai masalah sosial dalam segala bentuknya masih akan tetap bertahan. Penanganan masalah menurut perspektif ini adalah mendorong terbentuknya masyarakat dengan struktur baru yang lebih memberikan jaminan atas pemerataan penguasaan power, resources dan pemanfaatan kesempatan serta peluang. Dengan demikian, upaya pemecahan masalah berdasarkan pola pikir dan konsep deviant social control, atau non conformity resocialization, dianggap kurang sesuai, sebaliknya upaya penanganan masalah cenderung mendorong terjadinya proses perubahan sosial menunju terwujudnya suatu tatanan baru sebagai usaha protes atau reorganisasi dari sistem yang dianggap merupakan sumber masalah yang utama. Dalam struktur yang baru ini diharapkan orang-orang yang tadinya mengalami hambatan- hambatan structural dapat melakukan upaya pemenuhan berbagai kebutuhan dasarnya secara lebih baik. Apabila diringkas, maka studi masalah sosial menurut perspektif institusional ini akan berusaha untuk menjawab berbagai pertanyaan sebagai berikut ini, dengan demikian pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menuntun proses berfikir dalam studi yang dilakukan. Bagaimana latar belakangnya sehingga situasi konflik dalam suatu masyarakat dengan institusi dan struktur sosial tertentu dapat terjadi, sehingga kemudian menimbulkan masalah sosial. 46
Bagaimana situasi konflik tersebut merubah pola hubungan sosial dalam masyarakat yang bersangkutan. Bagaimana menumbuhkan institusi sosial baru sebagai upaya pemecahan masalah. 47
BAB III PERSPEKTIF BERDASARKAN TEORI INTERAKSIONISME SIMBOLIK 1. Tinjauan Singkat Tentang Teori Interaksionisme Simbolik Teori ini bersumber dari paradigma definisi sosial. Buah pikiran yang cukup penting dalam paradigma ini adalah karya Weber dalam analisanya tentang tindakan sosial ( social action )(Ritzer, 1980:84). Weber tidak memisahkan dengan tegas antara struktur sosial dan pranata sosial. Keduanya membantu membentuk tindakan manusia yang penuh arti atau penuh makna. Pokok persoalan dalam paradigma ini adalah tindakan sosial antar hubungan sosial. Tindakan sosial dimaksudkan sebagai tindakan individu sepanjang tindakannya itu mempunyai makna atau arti subyektif bagi dirnya dan diarahkan bagi tindakan orang lain. Dalam studi lebih lanut, tindakan sosial serta antar hubungan sosial ini harus ditafsirkan dan dipahami sampai kepada penjelasan kausal. Dengan demikian pada dasarnya terdapat dua konsep dasar, konsep tindakan sosial dan konsep tentang penafsiran dan pemahaman. Konsep yang kedua menyangkut metode untuk menjelaskan yang pertama. Atau dengan pertkataan lain dapat dijelaskan, bahwa penafsiran dan pemahaman adalah metode untuk mempelajari tindakan sosial. Untuk itu orang tidak cukup hanya mempelajari tindakan sosial. Untuk itu orang tidak cukup hanya mempelajari perilaku (behaviour), akan tetapi menginterpretasikannya bahwa hal itu mempunyai arti subyektif dan diarahkan kepada orang lain.melalui cara itu dapat pula di pahami motif dari tindakan si aktor.agar dapat 48 harus
49 memahami motif tindakan si aktor ,dapat dilakukan dengan kesungguhan dan dengan mencoba menyelami pengalaman si aktor. Teori teori yang dibagun dari paradigma ini mempunyai anggapan bahwa manusia adalah aktif dan kreatif. Dengan demikian dapat di pahami perbedaannya dengan paradigma fakta sosial yang memandang manusia di kontrol oleh berbagai norma, nilai dan berbagai alat pengendali sosial lainya.dapat pula di lihat perbedaanya dengan paradikma perilaku sosial, karena paradigma ini melihat tingkah laku manusia sebagai senantiasa, dikendalikan oleh kemungkinan penggunaan kekuasaan dan kekuatan (re-enforcement). Demikian pula halnya, teori Interaksionisme Simbolik yang dibangun dari paradigma definisi sosial memandang manusia sebagai aktor yang sadar dan refleksif, yang menyatukan obyek -obyek yang diketahuinya melalui apa yang disebut Blumer sebagai self indication ( Poloma,1987:264 ). Self indication adalah proses komunikasi yang sedang berjalan dimana individu mengetahui sesuatu, menilainya, memberinya makna dan memikirkan untuk bertindak berdasarkan makna itu. Bagi Blumer interaksionisme simbolis bertumpu pada tiga premis; (1) Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka. (2) Makna tersebut berasal dari interaksi sosial seseorang dengan orang lain. (3) Makna makna tersebut disempurnakan disaat proses interaksi sosial berlangsung.
50 Dari ketiga premis tersebut dapat dimaklumi,apabila bagi teori ini,konsep individual,interaksi.dan interpretasi merupakan tiga terminologi kunci dalam memahami kehidupan sosial. Dari kenyataan itu dapat pula dipahami perbedaan perspektif teori ini dengan behaviorisme. Interaksionisme simbolik beranggapan bahwa behaviorisme menilai perilaku manusia semata mata merupakan tanggapan terhadap rangsangan dari luar dirinya. Penilaian perilaku manusia sebagai hasil proses stimulus respons dipandang merendahkan derajat perilaku manusia. Menurut interaksionisme simbolik,manusia saling menterjemahkan dan saling mendefinisikan tindakannya, bukan hanya sekedar reaksi belaka dari tindakan seseorang terhadap orang lain. Tanggapan seseorang tidak dibuat secara langsung , tetapi didasarkan atas makna yang diberikan terhadap tindakan orang lain itu.(Ritzer , 1980 : 99) . Pandangan interaksionisme simbolik juga berbeda dengan pandangan paradikma fakta sosial. Menurut teori interaksionisme simbolik, fakta sosial bukanlah merupakan barang sesuatu yang mengendalikan dan memaksakan tindakan manusia. Fakta sosial sebagai aspek yang memang penting dalam kehidupan masyarakat ditempatkan didalam kerangka simbol simbol interaksi manusia. Dalam hal ini organisasi masyarakat (fakta sosial ) merupakan kerangka didalam mana tindakan sosial mengambil tempat, bukan merupakan faktor penentu tindakan sosial. Individu atau unit unit tindakan yang terdiri atas sekumpulan orang tertentu, saling menyesuaikan atau saling menyocokkan tindakan mereka satu dengan yang lainnya
melalui proses interpretasi. Dalam hal aktor yang berbentuk kelompok , maka tindakan kelompok itu adalah merupakan tindakan kolektif dari individu yang tergabung dalam kelompok itu. Untuk lebih mempermudah pemahaman terhadap teori ini barangkali ada gunanya dikemukakan sejumlah ide dasar yang terkandung didalamnya (Poloma, 1987:267). (1) Masyarakat terdiri dari manusia yang berinteraksi. Kegiatan tersebut saling bersesuaian melalui tindakan bersama , membentuk apa yang dikenal sebagai organisasi atau struktur sosial (2) Interaksi terdiri dari berbagai kegiatan manusia yang berhubungan dengan kegiatan manusia lain . Interaksi simbolis mencakup penafsiran tindakan . (3) Obyek obyek tidak mempunyai makna yang intrinsik, makna lebih merupakan produk interaksi simbolik . Obyek-obyek dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori : obyek fisik, obyek sosial, obyek abstrak. (4) Manusia tidak hanya mengenal obyek eksternal, mereka dapat melihat dirinya sebagai obyek. (5) Tindakan manusia adalah tindakan interpretatif yang di buat oleh manusia sendiri. (6) Tindakan tersebut saling di kaitkan dan di sesuaikan oleh anggota-anggota kelompok. Hal ini di sebut sebagai tindakan bersama yang dibatasi sebagai organisasi sosisal dari perilaku tindakan tindakan berbagai manusia. Sebagai akhir dari tinjauan singkat tetang teori interaksi onisme simbolik ini perlu di informasikan bahwa dalam perkembangan lebih lanjut diantara penganut teori 51
ini dapat mempunyai pemikiran yang berbeda. Dalam hal Ini dikenal adanya aliran yang terkenal yaitu The Chicago school dan iowa school. Di antara kedua aliran ini ada beberapa unsur pandangan yang sama ( convergence ) dan berbeda (divergence) ( Turner , 1986 : 350). Walaupun demikian, persamaan dan perbedaan pandangan tersebut tidak akan di bahas lebih lanjut dalam laporan ini. 2. Persepektif labeling Perspektif ini termasuk pendekatan yang relatif baru dalam studi masalah sosial. Sesuai dengan teori yang mendasarinya , perspektif ini mempunyai perbedaan dalam cara memandang masalah sosial dibandingkan dengan perspektif lain yang sudah ada sebelumnya. Perspektif lain memandang kemiskinan, kenakalan, kejahatan sebagai masalah sosial dan dalam studinya sepakat untuk mempertanyakan mengapa dan dalam kondisi bagaimana masalah-masalah sosial tersebut dapoat terjadi. Dengan demukiaqn seakan - akan ada kriteria atau ukuiran yang baku untuk mengidentifikasi masalah sosial. Sebaliknya, perspektif labeling melihat definisi masalah sosial bersifat subyektif. Oleh sebab itu perspektif ini lebih tertarik untuk mempersoalkan mengapa dan dalam kondisi bagaimana tindakan tertentu atau situasi tertentu didefinisikan, sebagai masalah sosial atau penyipangan ( Julian, 1986 : 14 ). Suatu tindakan atau situasi dianggap masalah sosial bersifat relatif, tergantung dari interpretasi masyarakat tertentu atau tergantung bagaimana masyarakat memberi makna terhadap situasi tersebut. 52
Sebagai contoh, perilaku homoseksual didalam masyarakat tertentu dianggap sebagai perilaku menyimpang dan merupakan salah satu bentuk masalah sosial, akan tetapi dalam masyarakat yang lain dianggap sebagai perilaku yang wajar. Permasalahan pokok menurut perspektif ini bukan bagaimana mereka berbuat atau melakukan tindakan, akan tetapi bagaimana masyarakat bereaksi terhadap tindakan tertenhtu. Reaksi masyarakat dianggap merupakan hasil interpretasi masyarakat terhadap tindakan atau stuasi yang bersangkutan. Dalam hal ini masalah sosial adalah suatu kondisi dimana didalamnya tingkah laku tertentu atau situasi tertentu oleh masyarakat didefinisikan sebagai masalah sosil. Dengan perkataan lain, ada atau tidaknya masalah sosial tergantung bagaimana masyarakat mendefinisikan atau memberi makna kondisi tersebut. Dari berbagai pemikiran tersebut Parillo (1987:30) mengemukakan dua bidang kajian pendekatan ini yaitu; (1) perspektif labeling menggambarkan bagaimana seseorang dinamakan atau diberi label sakit mental,atau bagaimana seorang remaja dikatakan delinquent dan seterusnya (2) definisi masalah sosial merupakan hasil negosasi dari suatu proses sampai dengan masyarakat menggangap bahwa telah terjadi masalah sosial. Dilihat dari perilaku individual, masalah sosial dapat dianggap sebagai adanya perbedaan interpretasi tentang suatu tindakan antara si aktor (pelaku tindakan) dengan masyarakat. Si aktor memberi makna tindakannya sebagai sesutu yang wajar, masyarakat memberi makna sebagai suatu penyimpangan. Si aktor dapat memberikan interpretasi yang 53
54 berbeda dengan masyarakatnya, disebabkan oleh karena perbedaan referensi/kerangka pengalaman yang dijadikan referensi dalam menginterpertasikan tindakan tersebut. Untuk diketahui, bahwa karier deviant sering kali terbentuk melalui proses sosial yang panjang. Beberapa diantara aktor tindakan deviasi ini pernah terlibat/berpartisipasi dalam berbagai dalam bentuk masyarakat yang mengalami kekaburan norma dan pranata sosialnya goyah. Dalam proses lebih lanjut, label yang diberikan masyarakat terhadap tindakan seseorang, bagi si aktor dapat pula merupakan rangsangan yang harus diinterpretasikan untuk diberi makna. Interpretasi dan makna yang diberikan terhadap label tersebut seringkali akan dapat merubah interpretasi aktor terhadap tindakan semula. Dengan demikian dapat terjadi pada akhirnya si aktor mempunyai interpretasi yang sama dengan masyarakatnya : dalam pengertian tindakan yang tadinya di anggap wajar kemudian di interpretasikan sendiri oleh si aktor sebagai tindakan yang devian, sehingga tindakan tersebut tidak dilakukan lagi. Dari mekanisme inilah terkandung makna bahwa seseorang belajar perilaku sosial melalui interaksinya dengan orang lain dan melalui proses interaksi tersebut seseorang melakukan interpretasi dalam rangka membentuk konsep diri. Walaupun demikian, tidak berarti bahwa hanya perbedaan interpretasi antara individu dan masyarakat yang dapat menyebabkan masalah sosial. Dalam berbagai realita, dapat pula dilihat bahwa interpretasi yang sama dan saling mendukung antar
55 individu dan masyarakat tentang sesuatu tindakan dan situasi justru dapat mendorong terjadnya masalah sosial. Sebagai suatu ilustrasi dapat diketengahkan masalah lanjut usia. Dalam masyarakat barat masalah ini cenderung berkaitan dengan masalah etika kerja dan ukuran harga diri seseorang berkenaan dengan terminologi social utility (Parrillo, 1987:242). Lanjut usia cenderung mengalami peningkatan ketergantungan kepada arus eksternal disebabkan oleh semakin melemahnya ego, identitas yang tidak menentu dan kurangnya acuan dalam menjalankan peranan sosialnya. Kondisi tersebut mengakibatkan sebagian diantara mereka menjadi merasa tidak berguna dan tidak terpakai. Mereka menginternalisasikan sikap negatif ini dan mengadopsinya dalam bentuk status sebagai warga yang tidak terpakai, Dalam satus dan peranan yang mereka interpretasikan sendiri tersebut, mereka berusaha untuk belajar perilaku dan skill yang dianggap sesuai dengan kedudukannya. Siklus negatif terjadi apabila kaum lanjut usia menjadi semakin peka untuk merasa ( semakin perasa ) sebagai orang yang tidak berguna, apalagi bila masyarakat dan lingkungan keluarga juga menginterpretasikan demikian. Siklus negatif tersebut dapat digambarkan dalam model berikut ini:
Social Breakdown Syndrome Model Tergantung pada label eksternal pandangan masyarakat bahwa lanjut usia tidak berguna / tak terpakai Hilangnya peranan norma penutup yang tidak pasti,kurangnya kelompok acuan Sikap perasa Label negatif Memberi label diri sendiri sebagai orang yang tak berguna Melemah nya skill Sumber : Parrillo,1987 : 243. Model tersebut memperlihatkan bagaimana definisi masyarakat terhadap situasi tertentu dalam realitas rekonstruksi sosial, menyebabkan perubahan negatife dalam pembentukan konsep diri individu. Sudah barang tertentu untuk memotong mata rantai siklus tersebut dibutuhkan intervensi yang difokuskan pada perubahan sikap masyarakat kususnya yang berkaitan dengan terminologi bahwa kerja akan menentukan harga diri seseorang. Cara lain yang dapat dilakukan adalah membantu kaum lanjut usia untuk mempertahankan dan 56
57 membangun rasa percaya diri. Memperbaiki kondisi kehidupan lanjut usia misalnya kesehatan, perumahan dan jaminan finansial diduga dapat meningkatkan perpsepsi diri. Disamping contoh yang baru saja diuraikan, kondisi yang sering disebut dengan deviant sub culture juga dapat menjelaskan adanya masalah sosial yang timbul justru karena persamaan interpretasi antara individu dengan kelompok atau lingkungan masyarakatnya. Dalam kondisi yang disebut sebagai deviant sub culture tersebut, suatu tindakan yang berdasar interpretasi masyarakat luas dianggap sebagai suatu penyimpangan, akan tetapi oleh masyarakat dalam lingkungan tertentu dianggap sebagai sesuatu yang wajar, bahkan fungsional.terhadap kehidupan sosialnya. Dengan demikian dalam lingkungan tertentu tersebut individu yang menginterpretasikan tindakan tersebut merupakan penyimpangan justru akan berhadapan dengan reaksi masyarakat. Pemecahan masalah sosial menurut perspektif ini adalah melalui apa yang disebut redifinisi dari tindakan dan situasi yang dianggap sebagai masalah sosial tersebut. Perubahan definisi oleh si aktor terhadap tindakan sosial tertentu akan mempengaruhi interpretasikan dan selanjutnya dapat mempengaruhi bagaimana dia memberi makna terhadap tindakan tersebut. Perubahan interpretasi tersebut dapat mengakibatkan seseorang yang tadinya melakukan tindakan menyimpang menurut denifisi masyarakat akan menghentikan tindakannya. Didalam kenyataan,proses definisi dari si aktor ini menampilkan beberapa pandangan. Pandangan yang pertama yang menganggap perlu adanya intervensi dari luar pada si individu untuk mendorang perubahan interpretasikan, misalnya dengan memberikan berbagai input yang diharapkan dapat menjadi referensi baru yang dapat digunakan sebagai
58 bahan pertimbangan untuk melakukan interpretasi. Pandangan lain cenderung menyerahkannya pada proses kehidupan sosial secara alami ( non intervention ). Dalam hal ini individu diberi kebebasan untuk memilih lingkungan sosialnya dan menginterpretasikan berbagai rangsangan yang diperoleh melalui pengalaman dan lingkungan sosial tersebut. Sebagai suatu perspektif yang dikembangkan dalam teori Interaksionisme Simbolik yang bersumber dari paradigma definisi sosial, maka pendekatan berdasarkan perspektif labeling ini diharapkan memang lebih bersifat humanistis dalam pengertian mengakui kapasitas manusia untuk melakukan interpretasi terhadap setiap rangsangan dan fenomema yang dihadapi, bukan sepenuhnya dibentuk oleh struktur sosial maupun merupakan,respons langsung dari stimulus yang diterima. Disamping itu perspektif ini diharapkan juga dapat mengantisipasi dan menjelaskan kenyataan bahwa ukuran suatu tindakan disebut sebagai penyimpangan dan suatu situasi disebut sebagai masalah sosial memang sering bersifat relatif. Walaupun demikian, perspektif inipun tidak terlepas dari beberapa kelemahan dan kritik. Ada beberapa kritik yang ditunjukkan kepada perspektif ini ( Eltzen,1986:409 ). (1) Perspektif ini terlalu berkensentrasi kepada reaksi masyarakat.sebagai perwujudan dari interpretasi masyarakat terhadap situasi dan tindakan tertentu. Dengan demikian berarti seolah-olah masalah sosial tidak ada apabila tidak muncul reaksi masyarakat. (2) Label yang diberikan kepada suatu tindakan dapat tidak proporsional. Hal ini disebabkan karena masyarakat dapat terbentuk dari berbagai kelompok dengan penguasaan power yang berbeda. Dapat terjadi, untuk tindakan yang sama, reaksi
masyarakat lebih keras apabila pelaku tindakan tersebut berasal dari kelompok yang tidak menguasai power dibandingkan apabila pelakunya berasal dari kelompok yang menguasai power. Disamping itu, dengan power yang dimiliki suatu kelompok dapat memaksakan interpretasikan kepada pihak lain. (3) Perspektif labeling tidak menjelaskan bagaimana karier devian terbentuk, bertahan dan dilestarikan. Berkaitan dengan hal ini ada sejumlah masalah dari segi konsep terutama : (a) Konsep tidak menjelaskan atau sengaja menghindar untuk menjelaskan sebab- sebab deviasi (khususnya deviasi primer). (b) Labeling terjadi karena fakta, dengan demikian tindakan ada definisi sebelum fakta terjadi. (c) Permasalahan bagi tindakan yang tersamar,sehingga sulit terdeteksi. 3. Perspektif perilaku sosiopathik. Sebetulnya perspektif ini dapat dikatakan merupakan bagian dari perspektif Labeling. Walaupun demikian, karena dianggap mempunyai kedudukan yang cukup menonjol diantara sesama teori dalam perspektif Labeling, maka dalam tulisan ini akan dibahas tersendiri. Perspektif perilaku sosiopathik pada awalnya dimaksudkan sebagai antisipasi dari berbagai kelemahan pengukuran perilaku devian oleh perspektif yang dibangun dalam teori Fungsional struktural. Sebagaimana diketahui, menurut perspektif Eungsional struktural, suatu perilaku dikatakan menyimpang diukur dari pranata sosial yang ada. Pendekatan ini kemudian menghadapi kendala, karena dalam masyarakat yang kompleks atau masyarakat yang sedang mengalami proses perubahan sosial yang 59
cepat dapat dijumpai beberapa nilai yang dapat berbeda satu sama lain, bahkan dapat saling bertentangan. Dengan demikian nilai dan norma sosial sebagai ukuran menjadi sulit untuk diimplementasikan, karena sifatnya relatif dalam waktu dan tempat yang berbeda. Disamping itu juga terkandung masalah disekitar siapa yang dianggap kompeten untuk melakukan penilain dan pengukuran. Oleh sebab itu perilaku devian harus dilihat dan didekati secara relatif pula. Ada beberapa anggapan dasar yang digunakan oleh perspektif perilaku sosiophatik ini dalam mengembangkan konsep-konsepnya. ( Lemert, 1951 : 22 ) . (1) Ada berbagai pola dan ciri khusus dari tingkah laku manusia dan sejumblah deviasi dari ciri-ciri khusus tersebut yang dapat diidentifikasi dan digambarkan pada situasi menurut waktu dan tempat. (2) Deviasi tingkah laku itu merupakan fungsi dari konflik kebudayaan yang menampakkan diri melalui organisasi sosial. (3) Setiap deviasi akan mendapatkan reaksi masyarakat yang bergerak dari sangat setuju sampai dengan sangat tidak setuju. (4) Perilaku sosiophatik adalah deviasi yang menimbulkan akibat reaksi tidak setuju. (5) Pribadi yang menyimpang adalah seseorang yang peranan, status, fungsi, dan pemahaman tentang dirinya ditentukan oleh seberapa jauh ia menyimpang, tingkat visibilita sosial, sikap dan penampilanya terhadap reaksi masyarakat dan oleh sifat serta kuatnya reaksi masyarakat. (6) Ada pola-pola pembatasan dan kebebasan dalam partisipasi sosial devian, yang berhungan langsung dengan status, peranan dan pemahaman dirinya. 60
(7) Penyimpangan-penyimpangan tersebut di individuasikan berdasarkan kepekaanya terhadap reaksi masyarakat, oleh karena (a) pribadi bersifat dinamik (b) ada penstrukturan dalam setiap kepribadian yang bekerja sebagai seperangkat pembatas dimana reaksi sosial berpengaruh. Dari beberapa anggapan dasar tersebut tampak bahwa identifikasi adanya masalah sosial dilihat dari reaksi masyarakat. Dalam hal ini masyarakat sendiri yang menentukan adanya masalah sosial. Reaksi masyarakat sebetulnya merupakan hasil interpretasi masyarakat sendiri dalam memberikan makna terhadap suatu tindakan atau suatu situasi. Apabila reaksi masyarakat khususnya reaksi penolakan yang muncul, menandakan bahwa masyarakat memberi makna bahwa tindakan atau situasi tersebut merupakan masalah sosial. Dengan demikian dapat pula di pahami adanya kemungkinan bahwa dalam masyarakat tertentu suatu tindakan dianggap sebagai masalah sedang dalam masyarakat lain tidak. Hal ini di sebabkan oleh karena perbedaan interpretasi yang mengakibatkan pula perbedaan dalam memberikan makna terhadap tindakan tersebut. Perbedaan interpretasi ini dapat di sebabkan oleh perbedaan referensi yang digunakan. Sehubungan dengan hal ini Lemert ( 1951 :51 ) mengatakan , bahwa reaksi masyarakat akan di tentukan oleh taraf visibilitas sosialnya. Bagaimana masyarakat memberi makna terhadap situasi akan ditentukan oleh bagaimana situasi itu menampakan diri sesuai interpretasi masyarakat. Oleh sebab itu harus tampak secara lahiria oleh anggota-anggota masyarakat, sehingga memungkinkan masyarakat memberikan penilaian berdasar referensinya. Dalam hal ini memang kemudian muncul masalah konseptual; yaitu apabila tindakan atau situasi itu cukup tersamar atau 61
terselubung. Dalam kondisi semacam ini barangkali reaksi masyarakat tidak muncul karena taraf visibilita sosial rendah. Rendahnya taraf visibilita sosial bukan karena tindakan atau situasi itu diiterpretasikan bukan sebagai masalah sosial, melainkan karena masyarakat tidak melihat peragaan tindakan tersebut. Dapat terjadi apabila tindakan dan situasi itu dapat dilihat, maka masyarakat akan menginterpretasikannya sebagai masalah sosial. Dari kenyataan ini maka konsep visibilita sosial sebetulnya mengandung dua aspek yaitu aspek penampakkan lahiriah atau penampakan peragaan tindakan maupun situasi tersebut secara fisik (lahiriah), dan aspek penampakan sosial dalam arti bagaimana tindakan dan situasi itu tampak sebagai masalah dilihat dari interpretasi masyarakat. Dalam pembahasan tentang reaksi masyarakat tersebut sebetulnya kita telah berbicara tentang interpretasi masyarakat. Dengan demikian, sama dengan anggapan prespektif labeling pada umumnya, masalah sosisal di sebabkan oleh perbedaan interpretasi antara indifidu atau sekelompok individu dengan masyarakat. Dalam kajian lebih lanjut, reaksi masyarakat akan merupakan tambahan referensi bagi si aktor dalam menginterpretasikan tindakannya : atau dengan perkataan lain si aktor akan menginterpretasikan reaksi masyarakat sebagai tindakan orang lain dalam memberi makna terhadap dirinya yang pada gilirannya akan mempengaruhi interpretasinya terhadap tinkannya sendiri. Dari hasil mekanisme semacam ini dapat terjadi si aktor ini akan menghentikan tindakannya yang di nilai masyarakat merupakan deviasi. Hal ini di sebabkan karena setelah melihat reaksi masyarakat, si aktor mempunyai interpretasi baru terhadap 62
63 tindakannya tadi. Kemungkinan lain adalah si aktor justru mengintensifkan tindakannya, bahkan mengindividuasikan atau menginternalisasikan perilaku tersebut. Proses ini oleh Lemert ( 1951 : 75 dan 2967 : 26 ) dijelaskan melalui konsepnya tentang deviasi primer dan deviasi sekunder. Suatu tindakan devian di sebut deviasi primer atau deviasi sitomatik dan situasional apabila hal tersebut dirasionalisasikan atau dipandang sebagai fungsi dari peranan sosial yang dapat diterima. Apabila perilaku devian tersebut di ulangi dan mempunyai visibilita sosial yang tinggi serta memperoleh reaksi masyarakat yang cukup kuat, sehingga melalui proses identifikasi dijadikan bagian " aku " dari si aktor, maka kemungkinan besar akan terjadi bahwa integrasi peranan yang ada menjadi retak dan mengakibatkan reorganisasi berdasar peranan-peranan baru. Dalam konteks ini " aku " adalah aspek subyektif dari reaksi masyarakat. Reorganisasi dapat berupa kemungkinan mengadopsi peranan lain yang normal dan dapat diterima oleh masyarakat. Kemungkinan lain lagi yang lebih jarang terjadi berupa mengorganisasi penyimpangan yang di lakukannya itu sebagai peranannya sendiri yang bersifat khusus. Apabila seseorang mulai menggunakan perilaku devian itu sebagai usaha untuk mempertahankan diri, alat menyerang atau menyesuaikan diri terhadap permasalahan yang bersifat overt dan covert yang timbul sebagai akibat reaksi masyarakat terhadapnya, maka deviasi telah berkembang kearah deviasi sekunder. Proses perkembangannya deviasi primer menjadi deviasi sekunder tersebut dapat di gambarkan sebagai berikut :
64 (1) deviasi primer (2) reaksi masyarakat berupa hukuman dan sanksi (3) deviasi primer lebih lanjut (4) penolakan sosial dan sanksi yang lebih hebat (5) pengembangan deviasi primer lebih lanjut mungkin di sertai perasaan permusuhan terhadap pihak yang memberi hukuman (6) toleransi masyarakat mengalami krisis yang menampakkan diri terhadap tindakan formal yang memberi label kepada tindakan tersebut sebagai noda masyarakat atau Community stigmatizing (7) terjadi deviasi yang lebih kuat sebagai reaksi dari Community stigmatizing tersebut (8) masyarakat dan pelaku deviasi menerima perilaku tersebut sebagai status sosial dan si pelaku berusaha menyesuaikan diri terhadap status dan peranan sosial yang baru tersebut. Melihat rangkaian proses tersebut, maka pada taraf deviasi skunder, masyarakat sudah memberikan label bahwa deviasi tersebut melekat sebagai status sosial si pelaku dan si pelaku juga sudah menerima status yang di berikan masyarakat sebagai bagian dari identitas dirinya. Dalam proses penyesuaian dengan status yang merupakan identitas diri tersebut terjadi proses individuasi atau internalisasi, sehingga daviasi tersebut terintegrasi sebagai bagian dari kepribadiannya. Dalam proses semacam ini juga terbuka kemungkinan adanya profesionalisasi, artinya si pelaku mendudukan tindakan devian yang oleh masyarakatnya dianggap merupakan status sosialnya tersebut sekaligus juga
merupakan profesinya. Sebagai suatu contoh, apabila tindakan tersebut berupa perilaku kejahatan, maka tingkat deviasi sekunder si pelaku sudah diberi status sebagai penjahat bahkan penjahat professional. Dalam memahami perkembangan deviasi, bahkan ada yang melihatnya sampai pada tahap deviasi tersler. Deviasi tersler terjadi apabila pelaku devian menolak label yang diberikan masyarakat bahwa perilakunya merupakan noda masyarakat atau stigma sosial. Dalam tahap ini devian beranggapan bahwa statusnya yang dikaitkan dengan tindakan dan profesinya tersebut sejajar dengan status dan profesi lain dalam masyarakat ( Parrillo, 1987 : 135 ). Dalam tahap deviasi tersler ini di kemungkinkan para devian saling berhimpun untuk memperkuat posisi dan tuntutannya tersebut. Sudah barang tertentu di lihat sebagai suatu proses, maka usaha penanganan dan treatmen untuk deviasi pada tahap lanjut akan lebih sulit dan membutuhkan proses yang lebih panjang di bandingkan treatmen untuk deviase awal atau deviasi primer. Ibaratnya menyembuhkan penyakit kanker, akan lebih mudah apabila masih pada stadium dini di bandingkan yang sudah berada pada stadium berlanjut . 65
PENUTUP Masalah sosial merupakan suatu gejala sosial yang mempunyai banyak aspek dan banyak dimensi. Oleh sebab itu usaha untuk memahami gejala tersebut semestinya di bekali oleh suatu pengertian akan adanya kompleksitas dari obyek yang akan di pelajari. Lebih lanjut dapat di pahami pula, apabila studi masalah sosial yang lengkap juga menuntut penyesuaian dengan kompleksitas tersebut. Dengan demikian studi masalah sosial di samping melihat gejala itu sebagai suatu proses juga di tuntut untuk melihatnya dari segala aspek dan dimensi yang terkait. Julian ( 1986 : 3 ) mengemukakan beberapa premis dasar dalam melakukan studi masalah sosial (1) Masalah sosial merupakan gejala yang dapat di deskripsikan ke dalam beberapa tingkat dan merupakan efek kehidupan sosialisasi yang tidak diharapkan. (2) Struktur sosial dan budaya tertentu dapat membuat anggota masyarakat menerima dan melaksanakan sesuai dengan pranata yang ada akan tetapi dapat pula sebaliknya. (3) Setip struktur sosial atau setiap sistem sosial dapat di bentuk dari berbagai kategori sesuasi dangan variasi yang ada , seperti misalnya berdasarkan income, ras, pekerjaan dan sebagainya. Variasi tersebut akan membentuk strata masyarakat. Dalam strata yang berbeda dapat mempunyai pengalaman yang berbeda untuk problem yang sama. Dengan demikian untuk memahami perbedaan perbedaan yang ada. 66
Berdasarkan pemikiran tersebut semestinya kita juga cukup arif melihat berbagai pendekatan, pandangan dan fokus perhatian yang seolah - olah berbeda satu dengan yang lain. Di lihat dari masalah sosial sebagai suatu proses, dapt di pahami apabila studi yang dilakukan tidak terbatas sebagai upaya identifikasi permasalahan, akan tetapi juga meliputi usaha memahami dan mempelajari latar belakang , faktor penyebab dan faktor faktor yang terkait dengan permasalahannya. Bahkan akan lebih fungsional apabila studi masalah sosial juga meliputi usaha untuk mencari jalan pemecahannya. Dilihat dari kenyataan bahwa masalah sosial merupakan gejala multi aspek dan multi dimensi, dapat di pahami apabila di jumpai studi masalah sosisal bervareasi dari sudut aspek yang menjadi fokus perhatiannya. Oleh karena setiap aspek dapat menjadi obyek kajian suatu di siplin ilmu tertentu, dan setiap disiplin ilmu tidak jarang melahirkan berbagai prespektif sebagai derivasi dari teori teori yang dimilikinya, maka tidak mengherankan pula bahwa dalam studi masalah sosial akan di temukan variasi yang semakin banyak, di lihat dari perspektif yang digunakan. Berbekal sikap yang mencoba memahami adanya berbagai variasi di sekitar gejala yang di sebut masalah sosisal tersebut maka paling tidak dapat di harapkan berbagai keuntungan. Yang pertama, dapat di rumuskan studi masalah sosisal yang bersifat komprehensif dengan memperhatikan berbagai aspek dan dimensi yang terkait, sehingga diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi pemecahan masalah yang bersifat komperhensif pula, 67
68 Yang kedua, dapat melakukan penanganan masalah sosial secara proporsional, dalam pengertian memilih menggunakan suatu prespektif yang di anggap paling tepat untuk memahami dan memecahkan masalah berdasarkan sifat, bentuk dan tingkat perkembangn masalah sosial yang di hadapi. Sudah barang tentu agar dapat melakukan dua alternatif tersebut di tuntut untuk memahami pandangan, pola pikir dan pendekatan yang di gunakan masing masing prespektif. Bahkan lebih dari pada itu juga memahami kekuatan dan kelemahan masing-masing. Dengan posisi seperti ini lebih dapat di harapkan sikap yang adil dan proposional terhadap setiap perspektif yang ada. Dari pembahasan pada bab bab terdahulu, dapat dilihat kelemahan dan kekuatan masing masing prespektif tersebut. Perspektif Pathologi Sosial yang menggunakan analogi dengan organisme biologis, pada tahap awal memang akan lebih mudah dalam membantu memahami gejala yang di sebut masalah sosial. Analogi dengan hal yang lebih konkrit dan mudah diamati akan lebih mempermudah memahami gejala dan realita yang dihadapi. Walaupun demikian, apabila analogi tersebut berlanjut dalam menganlisis masalah, tanpa di sadari dapat mengundang bahaya. Hal ini disebabkan karena masyarakat yang terdiri dari individu yang masing-masing mempunyai identitas dan kepribadian memang tidak sepenuhnya sama dengan sistem organisme biologis. Perspektif di organisasi sosial, seperti sejarah awal penampilannya akan sangat relevan untuk memahami berbagai gejala masalah sosial dalam masyarakat yang sedang berubah dengan cepat. Sudah barang tentu di balik itu perlu juga di sadari
kelemahannya yang pada umumnya sama dengan perspektif pathologi sosial; di samping perlu di ingat bahwa gejala disorgnisasi sosial seringkali justru merupakan gejala awal perkembangan masyarakat. Perspektif perilaku menyimpang juga mempunyai keunggulan untuk di terapkan dalam masyarakat yang masih sederhana, akan tetapi menjadi tampak kekurangannya manakala digunakan untuk memahami gejala dalam masyarakat yang kompleks dan mengalami perubahan sosial secara pesat. Hal ini akan di sebabkan karena akan sulit untuk menetukan norma yang di gunakan sebagai ukuran penyimpangan. Perspektif yang berlandasan teori konflik baik perspektif konflik nilai maupun perspektif institusional sangat berguna untuk memahami realitas konflik dalam masyarakat, bahwa tidak semua sosial selalu fungsional positif terhadap struktur. Di samping itu juga sangat relevan utuk mendiagnosa masalah sosial yang bersumber dari kondisi struktural. Walaupun demikian, pemecahan masalah melalui transformasi struktural seringkali membutuhkan sejumlah persyaratan yang tidak setiap pengambil kebijaksanaan berani untuk menghadapi resikonya. Di samping itu, perubahan struktural yang terjadi juga belum tentu menjamin terjadinya distrbusi power dan resources yang lebih baik. Dapat saja terjadi struktur masyarakat hasil tranformasi akan berproses pada pertentangan antar kelompok dengan issue baru. Perspektif labeling memang lebih menjanjikan pendekatan yang bersifat humanistis karena mengakui keberadaan individu yang mempunyai sifat interpretatif terhadap situasi dan ransangan yang diterima. Di samping itu perspektif ini juga dapat di harapkan dapat mengantisipasi kenyataan bahwa ukuran masalah sosial bersifat relatif 69
tergantung tempat dan waktu. Walaupun demikian, perspektif ini dinilai mengandung kelemahan karena sangat memberi fokus perhatian pada reaksi masyarakat, padahal dalam kenyataan reaksi masyarakat tidak selalu mampu mengidentifikasi seluruh gejala yang disebut masalah sosial. Lebih dari itu perspektif ini juga dinilai kurang memberikan perhatian terhadap kajian tentang latar belakang masalah sosial itu sendiri. 70
Daftar pustaka Eitzen, Stanley, D, 1986, Social Problems, Allyn and Bacon, inc Boston, London, Sydney, Toronto. Elllot, Mabel A and Francis E Merrill, 1961, Social Disorganization, Harper Brother, Publishers, New York. Julian Joseph and William Kornblum, 1986, Social Problems, Prentice Hall, Englewood, Cliffs, New Jersey. Lemert, Edwin M, 1967, Human Deviance, Social Problems and Social Control, Prentice Hall, Inc, Englewood Cliffs, New Jersey. -------------------- 1951, Social Pathology, Mc.Grav Hill Book Company, Inc, New York, Toronto London. Parrillo, Vincent N et al, 1987, Comtemporary Social Problems, John Wiley & Sons, New york. Poloma, Margarets M, diterjemahkan oleh Yasogama, 1987, Sosiologi Kontempoler, Rajawali, Jakarta Ritzer, George, 1980, Sociologi, a Multiple Paradigm Science, Allyn and Bacon, INC, Boston, 71