Edisi 2017 Kuartal IV/Oktober - Desember Vol. IV No. 4 Menteri Hukum dan HAM RI: Membangun Hukum dalam Masyarakat yang Majemuk Mahasiswa Unpar di Puncak Denali Direktur Utama MIZAN Group: Akar-Akar Intoleransi ISSN: 9772356133008 Prodi Matematika menjadi Mitra Pemerintah Kanada
Pembaca yang budiman, Manusia dan alam merupakan dua entas yang berkelindan, saling membutuhkan dan harus bersinergi. Namun acap kali banyak perilaku manusia yang justru semakin membuat alam dan lingkungan perlahan meninggalkan kondisi asalnya. Kerusakan alam, polusi udara, hingga daya dukung lingkungan yang menurun menjadi beberapa indikator bahwa alam ini menuju k nadirnya. Kehadiran konsep Green Building diharapkan menjadi salah satu solusi untuk tetap menjaga kualitas daya dukung dan daya guna lingkungan bagi masyarakat. Lembaga pendidikan nggi pun memiliki tanggung jawab untuk menjamurkan pemahaman, pemaknaan, dan implementasi dari konsep green building ini. Majalah Parahyangan mencoba menghadirkan beberapa tulisan terkait green building tersebut. Selain itu, keberhasilan mahasiswa Unpar mencapai puncak ternggi di Amerika Utara juga kami hadirkan, di samping beragam kegiatan sivitas akademika Unpar lainnya. Orasi dari 3 fakultas (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Polik, Fakultas Filsafat, dan Fakultas Hukum) juga turut kami hadirkan. Indraswari (dosen FISIP yang juga Komisioner Komnas Perempuan Republik Indonesia), Haidar Bagir (Direktur Utama MIZAN Group), dan Yasonna H. Laoly (Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia), menuangkan buah pemikirannya pada orasi fakultas tersebut. Selamat membaca Sumber Foto Sampul: MAJALAH PARAHYANGAN Utama Mengenal Green Building dan Manfaatnya bagi Kehidupan Green Campus Top Global Cies for Green Building Universitaria The Great Unpar: The Great Alumni Program Studi Matemaka Terus Berkembang Pendidikan yang Memerdekakan Menapakkan Kaki di Gunung Denali Pengabdian kepada Masyarakat? Siapa Takut Konflik dan Proses Belajar Lebih Dekat dengan Program Magister Penelian Pengadaan Air Bersih di Desa Sindulang Bangunan Hijau dari Sudut Pandang Ruang Hijau dan OOTV Christopher Thomas Maria Claudia Orasi Kebijakan dan Pelayanan Publik bagi Masyarakat Adat Dinjau dari Perspekf HAM Membangun Hukum dalam Masyarakat yang Majemuk Akar-Akar Intoleransi Kontributor Aknolt K. Pakpahan |Andy Suoso | B. Ario Tejo S. | Dharma Lesmana | E. B. Handoko | Kage Priatna | Mia Wimala | Indraswari | Teknik Kimia | Trisno Sak | Oscar Yasunari | Slamet Purwadi | Yasmin Suriansyah Kontributor Tetap Bagian Publikasi Unpar | dr. Danny | Hadrianus Tedjoworo | Kuncoro Hadi | dr. Miriam | P. Krismastono | Stephanus Djunatan | Tuk Rachmawa | Lembaga Kepresidenan Mahasiswa | Lembaga Penelian dan Pengabdian kepada Masyarakat | Sekolah Pasca Sarjana | 1 8 12 14 16 40 44 50 76 80 88 58 68 22 46 66
where young leaders learn and share Unpar Student Representave Assembly Diploma III (D3) Program • Corporate Management Bachelor's (S1) Programs • Development Economics • Accounng • Management • Business Administraon • Public Administraon • Internaonal Relaons • Law • Philosophy • Mathemacs • Physics • Informacs • Architecture • Civil Engineering • Industrial Engineering • Chemical Engineering • Electrical Engineering (concentraon: Mechatronics)
Salam Hangat Visi Unpar: Menjadi Komunitas Akademik Humanum Dalam proses pengisian borang akreditasi dalam l e n g ka p V i s i U n p a r ya n g tertuang dalam Statuta Unpar 2016 dan Renstra Unpar 2015- 2019. rangka reakreditasi instusi (APT) Unpar 2017, semua pihak yang terlibat dalam pengisian disadarkan tentang penngnya visi perguruan nggi. Selain harus diketahui oleh semua pemangku kepenngan, visi perguruan nggi haruslah jelas dan doable - bisa dijalankan. Visi menjadi dasar penetapan Misi dan selanjutnya penentuan Tujuan dan Sasaran. Jadilah VMTS (Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran) menjadi kata-kata dan formula yang semakin dipahami, karena di hampir semua bagian Evaluasi Diri dan Standar borang APT tersebut, VMTS berulangkali (harus) disebut atau dirujuk. Jika diuraikan, ada ga frasa kunci yang terkandung dalam Visi Unpar: 1. Komunitas a k a d e m i k h u m a n u m ; 2 . Mengangkat potensi lokal ke tataran global; dan 3. Demi p e n i n g k a t a n m a r t a b a t manusia dan keutuhan alam c i p t a a n . V i s i t e r s e b u t diinspirasikan dari Spiritualitas dan Nilai-nilai Dasar Unpar (SINDU) yang salah satu sumbernya ada pada sesan Unpar Bakuning Hyang Mrih Guna Santyaya Bhak. (Selain sesan, yang menjadi akar spiritualitas Unpar adalah (1) cita-cita para pendiri Unpar, (2) ajaran Katolik yang universal dan inklusif, (3) kearifan lokal Tatar Parahyangan, dan (4) ideologi Pancasila dan UNND 1945). Popularitas VMTS Unpar sejenak menggeser sesan yang amat populer Bakuning Hyang Mrih Guna Santyaya Bhak. Ya, hanya pada saat mengisi, mengedit, memperbaiki, dan menata tata letak Evaluasi Diri dan Borang. Sembari menunggu proses lebih lanjut dari rekakreditasi APT Unpar, VMTS perlu disosialisasikan sehingga civitas academica Unpar dan pemangku kepenngan lainnya mengetahui tentang VMTS Unpar. Barangkali dak banyak warga Unpar yang bisa dengan lancar menyebutkan apa Visi Unpar. Berbeda jika yang ditanyakan adalah sesan Unpar di mana pas lebih banyak yang mampu menyebutkannya di luar kepala termasuk pemaknaannya. Menjadi komunitas akademik humanum yang mengangkat potensi lokal ke tataran global demi peningkatan martabat manusia dan keutuhan alam ciptaan. Itulah rumusan Pada kesempatan ini salah satu frasa kunci, yakni komunitas akademik humanum, akan diuraikan. Uraian ini dak bersifat otoritaf apalagi final. Apa yang hendak disampaikan adalah bahwa frasa ini menjadi keutamaan sekaligus pembeda Unpar terhadap Perguruan Tinggi lainnya. Pertama, Unpar dak hanya sekadar sebagai komunitas akademik yang berikhar mencari, mengembangkan, dan mewariskan 2 | MAJALAH PARAHYANGAN | Vol. IV No. 4
kebenaran ilmiah, tetapi sekaligus harus humanum. Arnya, di dalam penggalian, pengembangan dan pewarisan keilmuan terdapat proses atau interaksi yang bersifat kolekf, dialeks, dialogis, dan kolegial serta respecul. Kebenaran dan keilmuan bukanlah monopoli individu. Kebenaran diuji secara terus menerus, secara kolegial, bahkan dari generasi ke generasi. Kesadaran semacam itu akan membangun rasa hormat terhadap generasi sebelumnya, terhadap pendapat yang berbeda, dan juga terhadap generasi yang akan datang. Kata humanum juga bermakna bahwa keilmuan dan kebenaran yang ditemukan, dikembangkan, dan diwariskan tersebut semata-mata ditujukan untuk keutuhan kemanusiaan. Di sana ada pesan profek. Hal ini menegaskan penngnya frasa kunci kedua (meningkatkan potensi lokal ke tataran global) dan frasa kunci kega (demi peningkatan martabat manusia dan keutuhan alam ciptaan). Karena itu, bisa dimenger jika Visi Unpar dapat disebutkan secara singkat sebagai komunitas akademik humanum. Kata humanum yang menjadi keutamaan dan pembeda makna terhadap komunitas akademik memerlukan penjelasan lebih jauh, sebab kata tersebut sering dimaknai secara keliru walau mungkin bercanda. Misalnya, jika seorang pegawai (dosen atau tenaga kependidikan) datang ke kampus pukul 7 pagi dan pulang pukul 7 malam tanpa imbalan tertentu, hal itu bisa dikatakan dak humanum. Contoh lain, seorang Guru Besar yang pensiun dan menerima gaji pensiunan dak lebih dari UMR (Upah Minimum Regional, misalnya provinsi atau kota), hal itu dinilai dak humanum. Dari contoh pemaknaan yang redukf dan parsial tersebut, memang ada harapan bahwa relasi-relasi yang muncul dalam penyelenggaraan tridarma Unpar haruslah mengindahkan dan mampu memenuhi nilai kemanusiaan. Hal lain yang masih ternggal dari pemaknaan humanum dari komunitas akademik Unpar adalah bahwa kata humanum seakan-akan dak terkait dengan produkvitas, progresivitas, dan berbagai capaian dan prestasi. Atau, jika dirumuskan lain, apakah kata humanum dak berkorelasi dengan prestasi? Apakah jika Unpar sebagai komunitas akademik humanum dak boleh menjadi nomor satu, yang terbesar, atau yang terbaik? Jawabannya "Ya, kata humanum juga bermakna maju dan menjadi yang terbaik". Jika seseorang mau dan mampu melakukan yang terbaik dari dirinya dan berhasil memberi yang terbaik untuk Unpar, maka itu adalah humanum. Sebaliknya, jika Unpar memberi kesempatan kepada seap orang untuk meraih yang terbaik dan menghargainya, maka Unpar juga adalah humanum". Maka, keka Unpar menjadi yang terbaik dan seap orang yang ada di dalamnya dan yang dilayaninya sangat berprestasi dan bahagia, maka Unpar sungguh menjadi komunitas akademik humanum. Semoga. Mangadar Situmorang, Ph.D., Rektor Unpar MAJALAH PARAHYANGAN | Vol. IV No. 4 | 3
Adat Pernikahan (bagian kedua) Kala fajar menyingsing, setelah semalam upacara ngeuyeuk seureuh, dan peungan midadaren, upacara nikah bagi sejoli anak manusia dilangsungkan. Haji Hasan Mustapa (2010) benar-benar merinci seap detail upacara pernikahan, dan konsekuensi dari upacara pernikahan bagi suami dan istri (bahkan termasuk penjelasan tentang perceraian; yang digambarkan 'rumit dan banyak pernak-pernik yang harus diselesaikan' - [2010:90-91]). Haji Hasan membagi dua model upacara pernikahan: a la sederhana dan a la meriah atau Kareaan. Upacara sederhana biasanya dilakukan oleh pasangan yang keluarganya berkondisi ekonomi menengah dan berkekurangan. Ada pula upacara kawin 'enteng' bagi perempuan yang dinikahkan untuk alasan menjadi selir; atau dikawinkan dengan perantau; dengan alasan kondisi yang memaksa (misalnya sudah hamil sebelum pernikahan); atau kawin sebagai syarat karena adik sang pengann menikah lebih dahulu. Ada juga adat kawin 'panyelang' yang berlaku bagi perempuan yang sudah ga kali kena talak suaminya. Upacara kawin sederhana ini hanya berinkan ritus pengukuhan di depan penghulu, keluarga dan saksi. Haji Hasan menyebutnya, "Semua itu bisa dilakukan dengan mudah saja, asal memenuhi tradisi desa 'hanya untuk sekeka itu saja, biar kawin siang, putus sore'" (2010: 94-95). Sementara itu, upacara meriah biasanya terdiri atas: upacara in, arak-arakan dan slametan. Upacara meriah biasanya dilakukan oleh pasangan yang keluarganya termasuk kaum bangsawan atau berekonomi menengah ke atas. Upacara In Pagi hari setelah segala ritus upacara persiapan sudah dipenuhi, giliran acara in pernikahan digelar. Haji Hasan menerangkan upacara in adat Sunda ini dalam bungkus ritus pernikahan Islam. Upacara in terdiri dari serangkaian dialog (Mustapa 2010:80-81). Sementara itu, di tempat akad nikah akan berlangsung, baki sirih yang disiapkan semalam sebelumnya pada upacara ngeuyeuk seureuh diletakkan dalam ruangan itu. Sirih ini akan dibagikan setelah dialog in selesai diucapkan. Dialog ritus pernikahan dibuka dengan permohonan wali dari keluarga perempuan supaya pemimpin ritus (lebai atau penghulu) menikahkan mempelai perempuan dengan pengann pria. Kedua, setelah pemimpin ritus 4 | MAJALAH PARAHYANGAN | Vol. IV No. 4 Parahyangan Stephanus Djunatan m e nya m p a i ka n ko t b a h pendek, ia memegang ibu jari pengann lelaki dan menyatakan maksudnya u n t u k m e n i k a h k a n pengann lelaki dengan m e m p e l a i p e re m p u a n . Ke ga , s ete l a h s e l e s a i menyatakan maksudnya, p e n g h u l u a k a n mempersilakan pengann lelaki untuk mengucapkan menerima permintaan nikah dari wali mempelai perempuan. Pengucapan talek atau janji itu menggunakan 'rumus': "Saya terima nikahnya, Nyai.... kepada saya dengan mas kawin ..... diutang/dibayar kontan". Rangkaian dialog ini kemudian ditutup dengan doa mohon keselamatan sebagai pasangan baru. S e t e l a h m e n g u c a p k a n ' t a l e k ' y a n g s u d a h dicontohkan/dilah lebih dahulu, pengann lelaki menyalami mertua, orangtuanya, para sepuh yang hadir di ruangan itu (biasanya di mushola, masjid, atau rumah keluarga wanita). Mempelai perempuan baru kemudian keluar dari kamar, menyalami suaminya, mertuanya, orangtuanya, para sepuh. Baru kemudian bersanding bersama suaminya menerima ucapan selamat dari hadirin yang datang ke upacara pernikahan tersebut. Ritus in ini dapat disebut juga upacara sederhana. Upacara Kariaan atau Kareaan Upacara penikahan versi meriah biasanya dimulai setelah akad nikah selesai diselenggarakan. Pasangan yang sudah menikah ini kemudian diarak dari tempat akad ke rumah tempat selamatan akan dilangsungkan. Pada masa lampau, pengann menaiki kereta kuda. Sambil mengarak, gamelan ditabuh, beberapa menak turut menunggang kuda mengiringi kereta pengann tersebut. Seorang Kasinoman memimpin rombongan sambil memegang tempat pembakaran kemenyan (bokor). Haji Hasan menyiratkan kehadiran 'figur yang tak kasat mata' yang turut sebagai pengiring pengann (2010:84). Sesampainya di halaman rumah, orang- orang yang bertugas 'nyawer' dan para sesepuh perempuan menjalankan tugasnya. Tukang hias atau Falakiah, sudah menyiapkan simbolisasi berupa
peralatan rias atau pangradinan, dan peralatan tenun yang disebut tunjangan (sebilah papan pis, kira-kira 180 cm x 50 cm x 20 cm; 2010:85). Papan ini akan diinjak oleh para pengann sebagai pesan agar mereka hendaknya hidup rukun seia sekata, setujuan, saling mengasihi sebagai suami istri. Sebelum masuk rumah, atau ritus buka pintu (2010:89) beberapa simbol disiapkan, seper: batu penggilingan (untuk menggiling obat/jamu) yang dalam upacara akan digunakan sebagai alas istri mencuci kaki suaminya; pelita bersumbu tujuh dan sagar (gula) yang kemudian dibakar. Berturut-turut simbolisasi ini bermakna: suami istri hendaknya senanasa seia sekata, saling menerangi dan menasiha, dak membawa sifat kerasnya sendiri untuk mengambil keputusan (disimbolkan dengan gula y a n g d i b a k a r ) ; k e d u a n y a d i h a r a p k a n mempermbangkan masak-masak keputusan yang akan diambil. Selain itu, disiapkan pula kendi berisi air bagi mempelai perempuan untuk membasuh kaki suaminya. Sepotong bambu kecil yang biasanya digunakan sebagai alat tenun dan disebut élékan tak boleh dilupakan sebagai simbol penng. Setelah istri mencuci kaki suaminya di atas batu penggilingan, kendi akan dipecahkan. Kemudian pengann lelaki menginjak élékan sampai patah, dan juga sebur telur sampai pecah. Tindakan-ndakan ini menunjukkan bahwa seorang lelaki harus siap merelakan 'kehormatannya' karena seorang lelaki akan menjadi bagian dari adat isiadat dan tradisi keluarga istrinya. Ia 'tunduk' pada orangtua istrinya. Kerelaannya tersebut sudah dinyatakan dalam janji atau taleknya (2010: 86, bdk. penyerahan calon pengann pria oleh keluarga lelaki kepada keluarga perempuan pada saat lamaran, hlm. 76. Uniknya, mas kawin belum tentu dibayar lunas oleh pihak pengann lelaki mengingat statusnya yang menjadi bagian lingkungan kerabat keluarga perempuan. Rupanya itu menjadi sebab pihak perempuan pun dak menagih mas kawin supaya segera dilunasi; hlm. 89). Kemudian pengann perempuan masuk lebih dahulu ke dalam rumah (ritus buka pintu). Begitu pengann perempuan masuk, penembang akan bertanya kepada pengann pria. Pertanyaan itu harus dijawab dengan menembang pula. Biasanya pengann pria ditemani oleh seorang penembang yang akan menyanyikan lagu yang sesuai dengan pe mahkota yang digunakan pengann pria (2010: 88). Bagian berbalas tembang ini berakhir dengan masuknya pengann lelaki ke dalam rumah dan bersanding di sebelah istrinya di pelaminan. Huap lingkung atau saling menyuapi antara pengann pria dan mempelai wanita menjadi urutan upacara berikutnya. Keduanya duduk berdampingan seper hendak saling memeluk dari samping. Mempelai perempuan yang berada di sebelah kanan, menyuapi suaminya dengan cara tangan kanannya melingkari leher suaminya. Demikian juga pengann lelaki. Ia menyuapi istrinya dengan cara tangan kirinya melingkari leher istrinya. Suap menyuap ini diulang sampai ga atau empat kali. Huap Lingkung menjadi tanda bahwa mereka siap untuk hidup rukun. Ada kalanya, sebelum huap lingkung dilakukan, orang-orang tua memberikan nasihat kepada kedua pengann agar mereka hidup rukun. Dengan demikian, suap-menyuap menjadi buk saling mengasihi dan saling bertekad untuk hidup rukun. "Orangtua yang Memulai, Orang Muda yang Menjalani" Praks dak ada ritus lain setelah huap lingkung. Upacara perkawinan ditutup dengan slametan. Haji Hasan sengaja mengup peribahasa jawa di atas (2010:94) untuk menegaskan roda-spiral kehidupan. Sang anak yang sudah kita ceritakan sejak edisi dia dikandung, dilahirkan; dia menjalani masa akil balik, dikhitan; sekarang dia sudah menjadi orang tua. Kini giliran ia dan pasangannya menjalani kehidupan sebagai suami-istri. Mereka berdua akan menurunkan anak-anak. Haji Hasan melanjutkan "sekarang ia harus menjadi orang tua, dan akan menemui kesusahan seper orangtua, harus mengalami hamil, melahirkan, khitanan dan mengawinkan sebagaimana orangtuanya dulu" (ibid.). Secara tersirat Haji Hasan mau menipkan adat isadat, tradisi merayakan kehidupan kepada generasi baru. Adat isadat dan tradisi bukan sekadar ritus yang dirayakan. Di dalam adat isadat itu terkandung nilai dan norma, ngkah laku yang menjadi kearifan. Simbol-simbol upacara perayaan kehidupan dan maknanya masing-masing ini hendaknya menjadi perbekalan hidup, sumber dan tujuan serta ukuran untuk bertekad, berucap dan berlampah. Maka bukanlah sekadar mengulangi rangkaian ritus kehidupan yang dimaksud dengan peribahasa di atas. Berbekal tradisi, adat dan isadat, ap generasi menjalani dinamika perkembangan zamannya sendiri. Suka dan duka ap generasi unik sifatnya. Itulah sebabnya simbol spiral sering muncul sebagai mof estek, misalnya mof awan pada bak. Lambang spiral menyiratkan patokan awal, kembali pada fitrah sebagai manusia, atau pamali. Peribahasa di atas menjadi pesan bagi seap generasi untuk selalu ingat pada kondisi awali manusia, yang bersih dan murni.*** Dr. Stephanus Djunatan, Wakil Kepala Lembaga Pengembangan Humaniora, Unpar. MAJALAH PARAHYANGAN | Vol. IV No. 4 | 5
Educaon Critical for the workforce of the future Social and Emotional Learning (SEL) P. Krismastono Soediro "To thrive in the 21st century, students need more than tradional academic learning. They must be adept at collaboraon, communicaon and problem-solving, which are some of the skills developed through social and emoonal learning (SEL). Coupled with mastery of tradional skills, social and emoonal proficiency will equip students to succeed in the swily evolving digital economy." ~ The World Economic Forum. Two years ago, in 2015, the World Economic Forum published a report that focused on the pressing issue of the 21st-century skills gap and ways to address it through technology, tled New Vision for Educaon: Unlocking the Potenal of Technology. The report defined a set of 16 crucial proficiencies for educaon in the 21st century. Those skills are: Foundaonal Literacies How students apply core skills to everyday tasks. 1) Literacy 2) Numeracy 3) Scienfic Literacy 4) ICT Literacy 5) Financal Literacy 6) Cultural and Civic Literacy Competencies How students approach complex challenges. 7) Crical thinking / problem solving 8) Creavity 9) Communicaon 10) Collaboraon Character Qualies How students approach their changing environment. 11) Curiosity 12) Iniave 13) Persistence / grit 14) Adaptability 15) Leadership 16) Social and cultural awareness A year later, in 2016, WEF published a report tled New Vision for Educaon: Fostering Social and Emoonal Learning through Technology. The 2016 report followed up on the 2015 report. Together, they lie at the heart of social and emoonal learning (SEL) and are every bit as important as the foundaonal skills required for tradional academic learning. The report defines SEL broadly to encompass the 10 competencies and character qualies. Social and emoonal skills are crical to the workforce of the future, the report concludes. The kinds of skills that SEL addresses, such as problem solving and collaboraon, are increasingly necessary for the labor market. According to one esmate, 65% of children entering grade school will ulmately work in jobs that don't exist today, pung c re a v i t y, i n i a ve a n d adaptability at a premium. Another study shows that jobs are increasingly social-skills- intensive. SEL will prepare today's students for this evolving workplace. SEL confers academic success as well. A meta-analysis of 213 studies showed that students who received SEL instrucon had achievement scores that averaged 11 percenle points higher than those who did not. These valuable social and emoonal skills can be developed at any point in a child's life, although it can be highly effecve to introduce SEL early and embed it in the core curriculum throughout a child's schooling. Research suggests that early childhood is a crical period for aaining important skills - and also that augmenng such early learning at later ages is necessary, complementary and effecve. Social and emoonal skills can be taught in classrooms or at home but SEL is most potent if developed in both sengs, the report informs. Teachable at all ages Research suggests that early childhood is a crical period for fostering SEL. Children are at their most recepve to SEL and strategies targeng this stage are most likely to have a lasng impact. But research also indicates that SEL at later stages is necessary and effecve and offers opportunies to aain skills. In other words, social and emoonal skills are teachable at all ages. On that basis, the report believe that SEL is highly effecve when developed through direct instrucon in a child's early years and when embedded in the core curriculum as students progress through elementary and secondary schooling. The report has idenfied a host of best-pracce learning strategies for inslling social and emoonal skills. But SEL should not be considered a classroom tool alone; it can take place in many effecve sengs, both inside and outside the classroom. The report has idenfied 30 best pracce learning strategies to develop the competencies and character qualies that 6 | MAJALAH PARAHYANGAN | Vol. IV No. 4
define SEL. These include 14 strategies that create an environment conducive to developing social and emoonal skills in general and 16 targeted strategies that are specific to the development of individual social and emoonal skills. The first set of learning strategies works to develop all social and emoonal skills at once. Examples of these strategies include creang a safe environment, developing nurturing relaonships and allowing for open-ended me to play freely and creavely. For example, play-based learning provides unscheduled me to explore without restricons, rules or pressure - a central component of a creave and acve learning process. Another general learning strategy that develops a range of social and emoonal skills involves fostering a "growth mindset", a phrase coined by Carol Dweck, Professor of Psychology at Stanford University. When people have a "fixed mindset" they believe that basic qualies like intelligence and talent are fixed traits that govern what children can do. A growth mindset, in contrast, holds that the brain works like a muscle - it gets stronger with pracce and hard work. Dweck's research suggests that fostering a growth mindset can improve academic performance. Teaching a growth mindset movates students and makes them more producve - and can create a classroom where students are encouraged to take on challenges, try new things and learn from their mistakes. The second set of learning strategies works to develop specific social and emoonal skills. One example is to develop leadership by fostering the ability to negoate and empathize. Another strategy might target creavity by providing a child with the autonomy to create something on his or her own. Although creavity is a complex, muldimensional skill that is difficult to measure and define, studies show commonalies in successful approaches: allowing students to have ownership and control over the process of creang and producing an innovave idea, for example, and helping students develop a tolerance for ambiguity, the report informs. Fostering collaboraon is another example of a targeted strategy: in this case, key methods include building empathy and tolerance for others and working in groups. For instance, collaboraon is parcularly effecve when it requires students to solve problems and work effecvely with others, communicate with a group and manage resources (such as me) to achieve a shared goal. Research has indicated that collaboraon improves students' sense of community and even leads to beer academic outcomes, such as the ability to think crically and to learn through self-reflecon. Involvement in extracurricular acvies - for example, sports, music and boy/girl scouts - can also foster SEL. The report underlines that many such programs have demonstrated the ability to teach children skills including problem-solving, teamwork and resilience. Aer-school acvies also can serve as a bridge or "border zone" between the culture of the school environment and peers, families and communies. I belive, social and emoonal skills are crical to the workforce of the future.*** (PX) P. Krismastono Soediro, Head of Parahyangan Catholic University Foundaon Office; writes in his personal capacity. Source: World Economic Forum MAJALAH PARAHYANGAN | Vol. IV No. 4 | 7
Utama Mengenal Green Building dan Manfaatnya bagi Kehidupan Pemanasan global terus menerus menjadi isu yang dibicarakan terkait dengan keberadaan dan perilaku umat manusia. Dari masyarakat biasa hingga pemimpin dunia, ramai membahas bagaimana upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi efek dari pemanasan global. Konsep green building hadir untuk juga memberikan perhaan pada keberlanjutan daya dukung dan daya guna dari lingkungan dan alam ciptaan. Penggunaan bahan material untuk bangunan kini mendapat perhaan yang lebih khusus. Konversi energi, sebagai salah satu upaya untuk mengurangi dampak global warming, terus dilakukan, termasuk di dalamnya pendirian green building atau bangunan ramah lingkungan. Definisi Green Building Apakah yang dimaksud dengan Green Building? Berdasarkan peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Serfikasi Bangunan Ramah Lingkungan, green building adalah suatu bangunan yang menerapkan prinsip lingkungan dalam perancangan, pembangunan, pengoperasian, dan pengelolaannya, dan aspek penng penanganan dampak perubahan iklim. Prinsip lingkungan yang dimaksudkan adalah memenngkan unsur pelestarian fungsi lingkungan. Green building atau bangunan ramah lingkungan memilih untuk menggunakan green materials atau material ramah lingkungan. Ramah Lingkungan, sebuah bangunan dapat dikategorikan sebagai bangunan ramah lingkungan atau Green Building bila memiliki kriteria sebagai berikut: 1) Menggunakan material bangunan yang ramah lingkungan 2) Terdapat fasilitas, sarana, dan prasarana untuk konservasi sumber daya air dalam bangunan gedung 3) Terdapat fasilitas, sarana, dan prasarana untuk konservasi dan diversifikasi energi 4) Menggunakan bahan yang bukan perusak ozon dalam bangunan gedung 5) Terdapat fasilitas, sarana, dan prasarana pengelolaan air limbah domesk pada bangunan gedung 6) Terdapat fasilitas pemilah sampah 7) Memperhakan aspek kesehatan bagi penghuni bangunan 8) Terdapat fasilitas, sarana, dan prasarana bagi tapak lingkungan Kriteria Green Building 9) Terdapat fasilitas, sarana, dan prasarana untuk mengansipasi bencana. Berdasarkan peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 8 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Serfikasi Bangunan Material ramah lingkungan adalah material yang pada saat digunakan dan dibuang dak memiliki potensi merusak lingkungan dan mengganggu kesehatan. Sedangkan green 8 | MAJALAH PARAHYANGAN | Vol. IV No. 4
materials bukan hanya dilihat dari sisi produk materialnya saja yang ramah lingkungan, namun juga dinjau dari keberlanjutan sumber material, proses produksi, proses distribusi, dan proses pemasangan. Selain itu, green materials ini juga mendukung penghematan energi listrik dan air, meningkatkan kesehatan dan kenyamanan, dan manajemen perawatan bangunannya menjadi lebih efisien. Manfaat Green Building Untuk menjadikan sebuah bangunan menjadi lebih hijau, diperlukan pemahaman dari masyarakat mengenai kriteria dan tolak ukur agar sebuah bangunan dapat dikategorikan sebagai bangunan hijau. Prinsip berpikir dan berndak dalam konteks bangunan hijau adalah bahwa sejak gagasan m e m b a n g u n ; m e re n c a n a ka n d a n m e l a k s a n a ka n pembangunan; menggunakan dan merawat bangunan; sampai bila bangunan itu dibongkar; selalu mengacu pada - prinsip kesesuaian dengan sumber daya lahan dan ruang untuk membangun; penghematan sumber daya energi, air dan material (bahan bangunan); kesehatan dan kenyamanan di dalam bangunan; - serta prinsip pengelolaan bangunan yang bertanggung jawab bagi lingkungan dengan mengupayakan sesedikit mungkin memberi dampak limbah dengan sebanyak mungkin pemanfaatan limbah bagi lingkungan. Lalu, apakah manfaat dari green building? Mengapa kita harus memilih untuk mendirikan bangunan yang ramah lingkungan? Menurunnya penggunaan energi. Manfaat pertama yang dapat kita nikma dari green building adalah menurunnya penggunaan energi. Dengan konsep zero carbon technology yang dianut green building, sistem venlasi dan pencahayaan, serta penggunaan bahan-bahan yang dak mahal, green building mampu menghemat penggunaan energi dibandingkan bangunan standar dengan ukuran yang sama. Dengan demikian, biaya pemakaian energi listrik (mulai dari penggunaan AC, lampu, dan sebagainya) dan energi air menjadi lebih murah. Penghematan energi ini akan berdampak posif berkurangnya energi panas dan CO2 yang terlalu cepat dilepaskan, yang bisa berdampak mengurangi global warming. Selain itu, konsep green building juga meminimalisasi kemungkinan terjadinya hujan asam. Melestarikan sumber daya alam. Dengan penggunaan green materials dan material ramah lingkungan, dampak negaf bangunan terhadap lingkungan di sekitar tentunya akan semakin berkurang. Dengan memaksimalkan fungsi material/bahan bangunan yang ada, dan pemanfaatan bahan sisa yang masih bisa dipakai (recycle), konsep Green Building juga membantu untuk melestarikan sumber daya alam yang dak dapat diperbaharui. Mengurangi limbah. Dengan konsep green building, limbah pun akan semakin diminimalisasi. Selain itu, penggunaan material ramah lingkungan dan sistem daur ulang yang wajib dimiliki green building akan menjadikan limbah yang dihasilkan menjadi lebih sedikit. Penghuninya lebih sehat. Salah satu hal yang kerap dak disadari adalah polusi udara di dalam ruangan akibat penggunaan material dak ramah lingkungan. Dengan penggunaan material ramah lingkungan dan sistem venlasi yang baik, penghuni green building akan menjadi lebih sehat sehingga dapat memiliki hidup yang lebih berkualitas. Trend Green Building di Indonesia Kita patut bersyukur bahwa Indonesia termasuk negara yang peduli terhadap pemanasan global dan dampaknya bagi kehidupan. Kepedulian ini diwujudkan dengan dibentuknya Green Building Council Indonesia (GBC Indonesia) pada tahun 2009 silam dan penerapan sistem rang Greenship sejak tahun 2010. Pada tahun 2010, Pemerintah Republik Indonesia, melalui Kementrian Pekerjaan Umum telah merins suatu pilot project green building di Indonesia melalui pembangunan Gedung Utama Kementerian Pekerjaan Umum. Gubernur DKI Jakarta juga telah mengeluarkan Pergub DKI Jakarta No 38 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung Hijau. Adalah prestasi yang cukup membanggakan bahwa di tahun 2012, Jakarta menjadi kota pertama di Asia Pasifik yang mewajibkan pembangunan Gedung Ramah Lingkungan. Sehubungan dengan Pergub DKI Jakarta No 38 Tahun 2012 tersebut, maka sejak 23 April 2013 semua bangunan di Jakarta harus memenuhi persyaratan bangungan hijau, baik bangunan baru maupun bangunan lama. Jika dak, maka para konsultan, kontraktor, dan pelaku konstruksi akan dikenai sanksi. Sanksi bagi bangunan baru adalah dengan dak dikeluarkannya Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), sementara sanksi bagi bangunan lama adalah dak akan mendapat Serfikat Layak Fungsi (SLF) Bangunan. Peraturan ini memang belum diberlakukan bagi semua bangunan, melainkan hanya untuk beberapa kriteria bangunan yang dianggap menyumbang emisi karbon paling besar. Beberapa kriteria bangunan yang dimaksudkan adalah perkantoran, apartemen, pertokoan, bangunan lebih dari 1 fungsi dengan luas lebih dari 50.000 m2, hotel dan sarana kesehatan dengan luas lebih dari 20.000 m2, serta sarana pendidikan dengan luas lebih dari 10.000 m2. Pemerintah Kota Bandung pun tak mau kenggalan. Per 1 Januari 2017, Pemerintah Kota Bandung memberlakukan Peraturan Walikota (Perwal) baru Nomer 1023/2016 tentang Bangunan Gedung Hijau. Berdasarkan Perwal ini, Dinas Tata Ruang dan Ciptakarya (Distarcip) Kota Bandung berhak untuk Microlibrary Taman Bima, Bandung MAJALAH PARAHYANGAN | Vol. IV No. 4 | 9
dak memberikan ijin IMB jika bangunan tersebut dak memenuhi kriteria Green Building. Bangunan yang wajib untuk mengusung konsep Green Building ini adalah bangunan bintang satu berupa gedung atau proyek komersial dengan luas lebih dari 5000 m2. Sementara untuk bangunan bintang dua dan bintang ga dengan luas di bawah 5000m2 (termasuk rumah nggal), belum wajib untuk mengusung konsep Green Building. Bagi bangunan bintang dua dan bintang ga yang berhasil meningkatkan bangunannya ke kualitas hijau yang lebih baik, pemerintah pun memberikan insenf berupa pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan. Kota-kota besar lainnya di Indonesia pun sudah mulai menerapkan konsep green building sejak beberapa tahun silam. Di tahun 2014 silam, ada 12 gedung di Surabaya yang memperoleh penghargaan dalam ajang Green Building Awareness Award. Sementara di bulan Juni kemarin, Hotel 1O1 Tugu Yogyakarta menjadi hotel pertama di Indonesia yang mendapatkan EDGE (Excellence in Design for Greater Efficencies) yang diserfikasi oleh GBC Indonesia. Salah satu faktor utama yang menjadikan Hotel 1O1 Tugu Yogyakarta ini berhak untuk menyabet penghargaan tersebut adalah karena hotel ini memiliki ruangan-ruangan yang banyak terp a p a r ca h aya mata h a ri s eh in g ga men gh emat penggunaan listrik. Tentunya, kita berharap agar green lifestyle ini akan semakin menyebar di Indonesia dan semakin banyak pula bangunan yang mengusung konsep green building. Saat ini memang belum terlalu banyak bangunan di Indonesia yang mengusung konsep Green Building. 10 | MAJALAH PARAHYANGAN | Vol. IV No. 4 Berdasarkan data tahun 2016 yang dihimpun oleh manajemen GBC Indonesia, 98% bangunan di Jakarta merupakan bangunan eksisng dan hanya 2% yang merupakan bangunan baru. Dari angka tersebut, baru 14 gedung yang telah mengantongi serfikat bangunan hijau. G e d u n g Ke m e n te r i a n Pe ke r j a a n U m u m . G e d u n g Kementerian PU menjadi pilot project green building di Kota Jakarta. Gedung ini masuk ke dalam kategori planum dengan nomor serfikat 002/PP/NB/III-2013. Gedung Mina Bahari IV, Kompleks Kementerian Kelautan dan Perikanan. Gedung Mina Bahari IV ini diresmikan pada tanggal 15 Januari 2016 oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Gedung ini sudah mengantongi Serfikat Laik Fungsi dari Pemprov DKI Jakarta dan serfikasi dari Green Building Assosiate. Gedung Mina Bahari IV ini juga menduduki peringkat kedua sebagai gedung ramah lingkungan di DKI Jakarta, setelah Gedung Kementerian PU. Greenship Greenship atau serfikasi bangunan hijau ini dipublikasikan oleh GBC Indonesia pada tahun 2010. Dapat dikatakan, salah satu peranan penng GBC Indonesia adalah perihal pemberian serfikat Greenship. Penilaian Greenship ini sendiri terbagi menjadi enam kategori, yaitu: (1) Tepat Guna Lahan (Appropriate Site Development/ASD), (2) Efisiensi E n e r g i d a n R e f r i g e r a n ( E n e r g y E ffi c i e n c y a n d R e f r i g e r a n t / E E R ) , ( 3 ) K o n s e r v a s i A i r ( W a t e r Conservaon/WAC), (4) Sumber dan Siklus Material (Material Resources and Cycle/MRC), (5) Kualitas Udara dan Kenyamanan Udara (Indoor Air Health and Comfort/IHC), dan (6) Manajemen Lingkungan Bangunan (Building and Environment Management). Sistem rang dalam Greenship menjadi kriteria penilaian bagi seluruh bangunan gedung untuk menentukan peringkat dan serfikasinya. Appropiate Site Development mempunyai syarat wajib luas penghijauan pada lahan bertujuan memelihara atau memperluas kehijauan kota untuk meningkatkan kualitas iklim setempat, mengurangi karbondioaksia dan zat yang menyebabkan polusi udara, mencegah erosi tanah, mengurangi beban jaringan aliran air hujan, menjaga keseimbangan antara kebutuhan air bersih dan persediaan (penampungan), serta daya serap air ke dalam tanah. Syarat lainnya adalah pemilihan lahan untuk dibangun, kemudahan pencapaian bagi massyarakat umum, transportasi umum, fasilitas untuk pengguna sepeda, penataan tanaman dan nontanaman pada lahan, iklim setempat (iklim makro), dan manajemen air limpasan hujan. Energy Efficient and Conservaon mempunyai dua syarat wajib yaitu pemasangan sub-meter yang bertujuan memantau pemakaian energi dari berbagai sumber agar dapat dijadikan suatu patokan dalam pengaturan penggunaan dan perhitungan OTTV yang bertujuan menjelaskan kepada masyarakat tentang penggunaan selubung (kulit luar) bangunan yang baik untuk upaya penghematan energi. Syarat lainnya adalah penghematan & konservasi energi, pencahayaan alami, venlasi, pengaruh
perubahan iklim, dan energi terbarukan dalam tapak. Water Conservaon mempunyai dua syarat wajib yaitu meteran air bertujuan untuk memantau penggunaan air (dengan menggunakan Meteran Air) sehingga dapat menjadi dasar mengatur pemakaian air yang lebih hemat dan perhitungan penggunaan air bertujuan untuk Mengetahui simulasi atau gambaran perkiraan yang mendeka gambar sebenarnya penggunaan air saat gedung dipakai. Syarat lainnya yaitu pengurangan penggunaan air, fitur/alat keluaran air, daur ulang air, sumber air alternaf, penampungan air hujan, dan efisiensi penggunaan air lansekap. Material Resource and Recycle mempunyai persyaratan wajib refrigeran fundamental untuk mencegah pemakaian bahan dengan potensi merusak ozon yang nggi. Syarat lainnya adalah penggunaan gedung dan material, material ramah lingkungan, penggunaan refrigeran tanpa ODP, kayu berserfikat, material prefabrikasi, dan material regional. Indoor Health and Comfort mempunyai syarat wajib memasukkan udara luar ke dalam ruangan dengan tujuan menjaga dan meningkatkan kualitas udara di dalam ruangan dengan memasukkan udara luar ruang sesuai dengan kebutuhan laju venlasi (kecepatan aliran udara) untuk kesehatan pengguna gedung. Persyaratan lainnya adalah pemantauan kadar CO , kendali asap rokok di lingkungan, polutan kimia, pemandangan keluar gedung, kenyamanan visual, kenyamanan termal, dan ngkat kebisingan. 2 Building Environment Management mempunyai persyaratan wajib dasar pengelolaan sampah untuk Mendorong gerakan pemisahan sampah secara sederhana yang akan mempermudah proses pemanfaatan kembali. Syarat lainnya adalah GP sebagai anggota m proyek, polusi dari akvitas konstruksi, pengelolaan sampah ngkat lanjut, sistem komisioning yang baik dan benar, penyerahan data green building, kesepakatan dalam melakukan akvitas fit out, dan survei pengguna gedung. Serfikasi Greenship ini berlaku selama 3 tahun. Para pemilik bangunan yang sudah memiliki serfikasi Greenship berhak menggunakan serfikat tersebut untuk berbagai keperluan. Namun, para pemilik gedung itu juga diharapkan untuk melakukan pengoperasian dan perawatan gedung yang berbasis keramahan lingkungan hidup, dengan tujuan untuk mempertahankan dan mendapatkan kinerja gedung yang lebih baik. GBC Indonesia sendiri memiliki target agar di tahun 2030 nan, sedaknya 50 bangunan dengan luasan 50.000 m2 telah terserfikasi Greenship atau 121 bangunan dengan luasan 20.000 m2. Penutup Cukup melegakan bahwa pemerintah kota-kota besar di Indonesia sudah menunjukkan kepeduliannya terhadap fenomena global warming dengan menetapkan berbagai peraturan bangunan ramah lingkungan. Namun, seper telah dipaparkan di atas, peraturan tersebut dak menyentuh bangunan-bangunan rumah nggal. Maka, dengan demikian dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan green lifestyle, mulai dari cara-cara sederhana seper menghemat penggunaan energi listrik dan air. Untuk mewujudkan hal ini, peran serta para arsitek sangatlah dibutuhkan. Akan sangat baik jika para arsitek hanya merancang bangunan dengan konsep hijau (green building), termasuk untuk rumah nggal. (MC/MA/berbagai sumber) MAJALAH PARAHYANGAN | Vol. IV No. 4 | 11
Green Campus Memanfaatkan kampus sebagai tempat penanaman konsep berkelanjutan Mia Wimala Pemanasan global merupakan isu lingkungan yang makin marak beberapa dekade kebelakangan ini. Mencairnya es di Kutub Utara dan Selatan Bumi, naiknya permukaan air laut, perganan musim yang dak beraturan, rusaknya ekosistem dari binatang dan tumbuhan, serta pengaruhnya terhadap kesehatan manusia merupakan beberapa contoh fenomena alam sebagai dampak dari pemanasan global tersebut. Beberapa negara di dunia telah akf berupaya untuk memikirkan bagaimana cara untuk meminimalkan dampak tersebut terhadap planet Bumi beserta makhluk-makhluk hidup yang ada di dalamnya. Bangunan hijau atau bisa disebut green building merupakan salah satu pendekatan awal yang diturunkan dari konsep pembangunan keberlanjutan (sustainable development). Green building mengutamakan akvitas harian yang ramah lingkungan dengan menggunakan sumber daya yang efisien di seluruh siklus hidup suatu bangunan. Pendekatan ini mulai berkembang di Indonesia sejak tahun 2008, dan sampai saat ini telah terdapat 20 bangunan di Indonesia yang telah mendapatkan serfikasi green building - Greenship, yang dikeluarkan oleh Green Building Council Indonesia (GBCI). Dibandingkan dengan negara-negara lain, jumlah green building tersebut sangatlah memprihankan. Berdasarkan penelian yang dilakukan sebelumnya, salah satu kendala terbesar adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman dari para stakeholders yang terlibat. Green building seringkali disalaharkan oleh sebagian orang sebagai bangunan yang berwarna hijau. Penampilan fisik, apalagi hanyalah warna suatu bangunan tentu saja dak akan memberi banyak manfaat bagi sesiapapun juga. Pengetahuan dan pemahaman merupakan hal mendasar yang perlu diperhakan dalam perkembangan kehidupan berkelanjutan di masa yang akan datang, khususnya di Indonesia. s a j a , m e l a i n k a n l e b i h menfokuskan kepada kegiatan p e n d i d i ka n , b a i k fo r m a l maupun informal, penelian dan inovasi, serta engagement y a n g d a p a t m e n d u k u n g pembangunan berkelanjutan. Universitas Indonesia (UI) merupakan salah satu pelopor dari gagasan green campus ini d i I n d o n e s i a . U n t u k mendukung kebutuhan akan perlunya green campus di Indonesia, UI telah berhasil mengeluarkan sistem rang yang dinamakan UI GreenMetric - World University Ranking pada tahun 2010. Sistem rang ini digunakan untuk menilai dan menggambarkan kondisi eksisng dari kegiatan-kegiatan ke arah berkelanjutan pada kampus-kampus di seluruh dunia. Gambaran ini selanjutnya diharapkan dapat menarik perhaan daripada para pemimpin perguruan nggi dan juga stakeholders untuk memikirkan kebijakan serta usaha-usaha untuk memerangi dampak dari pemanasan global. Penggunaan sistem rang ini telah digunakan secara meluas di dunia, ditandakan dengan jumlah pengguna yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dibandingkan pada tahun pertama penggunaannya, dengan 95 kampus dari 35 negara yang berparsipasi, pada tahun 2016, angka tersebut telah melonjak menjadi 516 kampus dari 74 Negara (UI GreenMetric, 2017). Enam kriteria yang dipermbangkan oleh UI GreenMetric dalam penilaian suatu green campus melipu Seng and Infrastructure, Energy and Climate Change, Waste, Water, Transportaon, dan Educaon. Perguruan nggi merupakan kekuatan yang paling baik untuk melakukan perubahan di masyarakat pada saat ini. Perguruan nggi memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin dan model untuk menciptakan generasi yang berkualitas yang dapat bergerak pada upaya-upaya perlindungan, pengelolaan dan pelestarian lingkungan, dengan melahirkan suatu standar baru, mengembangkan pendekatan-pendekatan terkini dan mempersiapkan sumber daya yang berkaitan di masa mendatang. Dengan jumlah yang telah mencapai 4.543 perguruan nggi dan jumlah mahasiswa sebanyak 5.207.787 pada tahun 2017 (DIKTI, 2017), Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar untuk memanfaatkan kampus sebagai tempat penanaman konsep berkelanjutan. Pendekatan green campus lahir sebagai perluasan pendekatan green building. Green campus bukan hanya mengkaji pendekatan terdahulu dalam lingkup bangunan kampus dengan seluruh fasilitasnya Seng and Infrastructure (15%). Tujuan dari kategori ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh suatu perguruan nggi dalam menyediakan lebih banyak ruang terbuka, baik ruang terbuka hijau maupun non-hijau serta menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Dalam kategori ini, beberapa indikator yang dipermbangkan adalah luas ruang terbuka 12 | MAJALAH PARAHYANGAN | Vol. IV No. 4
per total area kampus dan per total populasi kampus, luas area dalam kampus yang dipenuhi oleh forested vegetaon dan planted vegetaon (termasuk di dalamnya: lawns, gardens, green roofs, internal planng), luas permukaan dak retenf yang dapat berguna untuk penyerapan air, serta total anggaran yang disediakan untuk usaha-usaha berkelanjutan. Energy and Climate Change (21%). Kepedulian terhadap penggunaan energi dan isu perubahan iklim menjadi bobot ternggi dalam penilaian green campus menurut UI GreenMetric. Perguruan nggi diharapkan dapat menjaga kelestarian sumber daya alam dan energi dengan menggunakannya secara efisien pada kehidupan sehari-hari di dalam kampus. Adapun beberapa indikator yang dipermbangkan adalah: penggunaan peralatan hemat energi, implementasi smart building, program konservasi energi, program adaptasi dan migasi perubahan iklim, implementasi elemen dari green building, penggunaan listrik per populasi kampus seap tahunnya, penetapan kebijakan penggunaan renewable energy, pengurangan emisi gas rumah kaca dan carbon footprint, serta total carbon footprint yang terhasil. Waste (18%). Kegiatan pengolahan dan daur ulang limbah menjadi salah satu faktor utama untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan. Kegiatan harian para pengguna kampus tentunya menghasilkan limbah yang dak sedikit jumlahnya, dan oleh karena itu, program penanganan limbah harus menjadi salah satu perhaan pihak instusi perguruan nggi. Program daur ulang limbah, penanganan limbah beracun, pengolahan limbah organik dan anorganik, metode pembuangan air limbah, dan kebijakan untuk mengurangi penggunaan kertas dan plask di kampus menjadi indikator-indikator yang perlu dipenuhi oleh suatu green campus. Water (10%). Kategori ini bertujuan untuk memaskan usaha pengurangan penggunaan air, peningkatan program konservasi air dan perlindungan habitat terpenuhi. Beberapa indikatornya di dalamnya adalah: implementasi program konservasi air, implementasi program daur ulang air, konsumsi air daur ulang, dan penggunaan peralatan hemat air seper dual flush toilet, electronic sensor/automac water tap, waterless urinoir dan lain sebagainya. Transportaon (18%). Transportasi merupakan salah satu sektor terpenng yang bertanggung jawab terhadap besarnya jumlah emisi karbon dan polutan di dalam kampus. Penggunaan moda transportasi yang lebih hemat energi seper kendaraan umum, berjalan kaki dan sepeda diharapkan dapat menciptakan lingkungan kampus yang lebih sehat. Beberapa indikator yang dibahas dalam kategori ini melipu: jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki oleh kampus dan yang masuk ke dalam kampus seap harinya per populasi kampus, layanan antar-jemput kampus, jumlah bus kampus yang beroperasi, rata-rata jumlah sepeda yang ditemukan di dalam kampus per harinya, kebijakan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor dan lahan parkirnya di dalam kampus, serta kebijakan penggunaan sepeda dan berjalan kaki di kampus. Educaon (18%). Kategori ini ditambahkan ke dalam penilaian UI GreenMetric pada tahun 2012 dengan dasar pemikiran bahwa kampus memiliki peranan penng dalam menciptakan generasi baru yang peduli akan masalah keberlanjutan. Adapun indikatornya antara lain adalah: jumlah mata kuliah yang membahas tentang topik keberlanjutan, total dana yang disediakan oleh instusi perguruan nggi untuk penelian keberlanjutan, jumlah publikasi ilmiah yang berkaitan dengan keberlanjutan, jumlah organisasi kemahasiswaan yang akf dalam kepedulian lingkungan dan keberlanjutan, program-program keberlanjutan yang diselenggarakan oleh kampus, serta situs khusus tentang keberlanjutan yang disediakan oleh kampus sebagai sumber informasi khususnya bagi para pengguna kampus tersebut. Menurut data dari situs UI GreenMetric, pada tahun perdana peluncuran - 2010, University of California Berkeley menempa peringkat pertama UI GreenMetric. Posisi tersebut direbut oleh University of Conneccut pada tahun 2012, University of Nongham pada tahun 2011, 2013 hingga 2015, dan University of California Davis pada tahun 2016. Pada tahun yang sama, 49 perguruan nggi di Indonesia yang terdiri dari beberapa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) telah turut serta mewarnai peringkat UI GreenMetric. Perguruan nggi yang masuk sepuluh besar di Indonesia adalah Universitas Indonesia, Instut Teknologi Sepuluh November, Instut Pertanian Bogor Universitas Diponegoro, Universitas Sebelas Maret, Universitas Negeri Semarang, Universitas Brawijaya, Universitas Padjajaran, Instut Teknologi Bandung, dan Universitas Andalas. , Dr. Eng. Mia Wimala, dosen Program Studi Teknik Sipil, mengampu mata kuliah Manajemen Konstruksi, Ekonomi Teknik dan Gambar Teknik. Penelian yang berkaitan dengan sustainable development. relations.ncat.edu MAJALAH PARAHYANGAN | Vol. IV No. 4 | 13
Horizon Top global cities for green buildings Paris, Singapore, London Paris, Singapore and London hold the top three spots in a ranking among 10 global cies for green buildings in a white paper published last year by Solidiance, a management consultancy firm. What can we learn from the white paper? Today, 'green buildings' have become one of the most famous and fastest growing construcon and design concepts; in fact, green buildings are doubling every three years worldwide. Owners, developers, architects, designers and even consumers are realizing its importance in sustainability, and expressing deep interest in the cost- efficiency, energy saving soluons, modern design, and the quality of life that such buildings are offering to present and future generaons. (Youtube) Benefits of green building According to the white paper, green buildings play a major role in: Desreasing energy use. With the integraon of renewable and zero carbon technologies, green buildings are made more comfortable, less costly to operate, and increasingly energy efficient. In essence, 42% less energy is used in a green building than in a standard building of the same size. The white paper ranks the performance of 10 global cies: Beijing, Dubai, Hong Kong, London, New York, Paris, Shanghai, Singapore, Sydney, and Tokyo (not in parcular order) with regards to green buildings performance. Each city was analyzed to assess green building policies and targets, adopon of green building cerficaon and construcon projects, and the efficient performance of the city's built environment. The purpose of the paper is to benchmark and publish the green building performance of these global cies, in order to evaluate global progress towards sustainable development, increase knowledge-sharing, share best pracces, and beer understand what is best (and what is not) working for cies on the global green building stage. Reducing water waste. Innovave ways are adopted in order to achieve water conservaon. In fact, stascs show that 34% less water is wasted in a green building than in a standard building of the same size. Minimizing waste and encouraging reuse. Waste generaon can be minimized through the use of durable materials and the design of recycling systems. This will lower waste costs since recycling generally costs less than geng rid of landfill. Conserving natural resources. By maximizing the use of re- usable, renewable, sustainably managed materials, it is ensured that buildings make truly low impacts. Boosng employee producvity. Employee producvity in a green commercial building can be boosted by 15%, which can 14 | MAJALAH PARAHYANGAN | Vol. IV No. 4
strongly affect the aracon and retenon of human capital. Supporng a healthier lifestyle and enhancing well-being. Commercial and residenal green buildings produce efficient heang, venlang, and air-condioning systems to provide high quality indoor air, and incorporate natural light and views. This creates an excellent environment for the people residing in or occupying those buildings, which in turn enhances their comfort and sasfacon. Green building metrics The methodology used in the assessment and development of the white paper is based on four main categories: City-wide green building ladscape. This category assesses the total number of green buildings in each city, and assesses the cies on the number of green buildings, the cerficaons given to those buildings, and the availability of green building credenaled professionals in the city. The metrics in this category are as follows: Ÿ Ÿ number of green buildings; Ÿ number of green building credenaled professionals per the % of green buildings versus total number of buildings; building. Buldings efficiency and performance. This category evaluates the current efficiency and performance of buildings within each of the cies by measuring CO2 emissions and energy use of each city's built environment. Water consumpon was also evaluated, but not enough reliable data was available for inclusion. The metrics in this category are as follows: Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ CO2 emissions from buildings; CO2 emissions from buildings per capita; CO2 emissions from buildings per GDP; energy consumpon from buildings; energy consumpon from buildings per capita; energy consumpon from buildings per GDP. Green building policies and targets. This category idenfies available city green building codes and targets, and compares them amongst the cies. The metrics in this category are as follows: Ÿ Ÿ green building code; city-wide green building targets. Green city culture and environment. This category looks at the city-level green iniaves in each city and evaluates the effecveness of the adopon of those iniaves. Because the green building movement thrives in sustainability-oriented cies which have policies and leadership that provides an enabling and fostering environment, it was important to have one set of metrics that measured the sustainability culture of a city. The metrics in this category are as follows: climate acon plan; Ÿ city-wide CO2 emissions; Ÿ city-wide CO2 emissions per capita; Ÿ city-wide CO2 emissions per GDP; Ÿ Ÿ % of CO2 emission reducon targets; Ÿ % of renewable energy consumed by the city; Ÿ % of waste recycled by the city. Trends in green buidling The white paper views the global supply and demand for green building is on the rise as owners, engineers, contractors, and tenants realize the importance of the long- term market opportunity. There is a major shi in the expectaons stakeholders have of their own buildings. The level of educaon in relaon to green buildings and green materials from key stakeholders such as architects, developers, and end-users is growing. The global green building materials market is ancipated to grow at a Compound Annual Growth Rate (CAGR) of around 13% during the 2015-2020 period. As already explained, green buildings are service providers of enhanced health and well-being, beer environment, and minimized operang costs. Consequently, the green building material market is also expected to reach USD 234.77 billion by 2019. An increasingly cost-conscious and financially conservave world has emerged in the aermath of the global financial crisis, coupled with the recent volality in the price of fossil- fuel based energy. In such a global context, the long-term costsavings of a green building that consumes less energy and ulizes renewable energy is growing in demand. Accordingly, the Internaonal Energy Agency (IEA) posits that renewable energy will represent the largest single source of electricity growth over the next five years, and is expected to top 700 gigawas by 2020 - which is more than twice Japan's currently installed power capacity. Globalizaon is boosng sustainable real estate development worldwide and aligning regulaons. The flow of economic and intellectual capital in internaonal trade is helping to emphasize the adopon of energy-efficient building pracces and world-class designs; this has contributed significantly in achieving public awareness on environmental concerns and the need for adopng greener soluons, the white paper concludes. What do you think of your city; how green is it? *** (PX) MAJALAH PARAHYANGAN | Vol. IV No. 4 | 15
Universitaria The Great Unpar: The Great Alumni "Wisuda: pertanggungjawaban publik Periswa wisuda ini merupakan indikasi komitmen dan keseaan pada tujuan misioner pendirian Unpar sebagaimana disebut di atas serta pemenuhan fungsi dan tujuan pendidikan nggi (Psl 4 dan 5 UU No.12/2012). Ini adalah bagian dari public accountability Unpar. Sejak diterima sebagai mahasiswa, Anda semua terlibat, dilibatkan dan melibatkan diri, di dalam proses belajar-mengajar, pengembangan ilmu pengetahuan, penajaman nalar, pengolahan rasa, pendewasaan karsa, dan peningkatan keterampilan. Proses itu berlangsung di kelas, juga di luar kelas melalui beragam bentuk interaksi dengan teman, dosen, dan bersama masyarakat. Lewat proses semacam itu Anda mungkin menemukan ar penngnya proses akademik untuk menemukan kebenaran dan mencintai kebenaran (caritas in veritate); menyadari bahwa pencarian kebenaran dan kebaikan merupakan usaha kolekf; selanjutnya meyakini penngnya dialog dan proses interakf yang saling menghorma dan meneguhkan kemanusiaan (humanum), penngnya kolegialitas dan persahabatan, keterbukaan yang saling menghargai perbedaan (kebhinnekaan). Itulah nilai- nilai dasar pendidikan nggi Unpar yang bersifat formaf sekaligus transformaf; yang berakar pada kearifan tatar Parahyangan Silih Asih, Silih Asuh dan Silih Asah, Katolisitas yang universal dan inklusif, ideologi Pancasila (yang berdasar pada Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan berkeadilan); yang kesemuanya menjadi Spiritualitas dan Nilai-nilai Dasar Unpar (SINDU) dan sesan UNPAR, Bakuning Hyang Mrih Guna Santyaya Bhak - Berdasarkan Ketuhanan menuntut ilmu untuk dibakkan kepada masyarakat, bangsa dan negara. pernyataan akan bekerja dan berkarya lebih baik. Anda akan menunjukkan dan membukkan seberapa jauh, seberapa hebat, seberapa baik Unpar melakukan tugas dan tanggungjawab pendidikannya. Sebab, Unpar hanya akan diakui kehebatannya jika, dan hanya jika, para alumninya hebat. Dan kehebatan para alumni akan diukur oleh perkembangan diri Anda, keluarga dan kontribusi Anda terhadap pembangunan bangsa. Semakin Anda berkembang dan semakin besar sumbangsih Anda bagi keluarga, lembaga atau perusahaan, dan kepada pembangunan masyarakat, semakin banyak yang mengenal dan mengakui kualitas pendidikan Unpar. Itulah kunci dari the great Unpar yang ditentukan oleh the great alumni. Dan, salah satu indikator penng dari the great Unpar dan kualitas seluruh penyelenggaraan pendidikan nggi Unpar adalah ngkat employability lulusan. Ini diukur dari rentang waktu yang dibutuhkan oleh Anda untuk memulai kerja atau bekerja, entah sebagai pegawai atau wirausahawan. Semakin singkat waktu yang dibutuhkan, bahkan mungkin sebelum selesai studi, untuk memulai akvitas produkf (secara ekonomi), maka semakin nggi kualitas Unpar. Tidak berhen pada employability, untuk jangka panjang dan setelah bekerja sekian tahun, kontribusi Anda bagi pengembangan lembaga/organisasi/perusahaan tempat Anda bekerja juga akan diukur dan dinilai. Kreavitas, integritas, dan kemampuan bekerja dalam semangat kebersamaan dalam keberagaman terus dituntut. Karena itu, hendaknya dak ada periswa atau pemberitaan dimana alumni Unpar terlibat korupsi atau menjadi akvis radikalisme atau ekstremisme. The great Unpar = the great alumni Karena itu, nasihat atau pesan singkat yang patut disampaikan kepada para wisudawan/-: Selain merupakan pernyataan pertanggungjawaban instusional, periswa wisuda ini juga merupakan pernyataan terbuka dari para wisudawan bahwa Anda semua telah siap terjun ke masyarakat, membuka usaha baru, memulai masa kerja, atau meneruskan pekerjaan yang sudah ada atau dulu dinggalkan. Di situ ada pernyataan sikap dan pernyataan kompetensi untuk memasuki dunia kerja, bahkan 1. Bina dan kembangkan pengalaman dialogis, hubungan persahabatan dan jejaring sebaik mungkin; 2. Tetaplah pelihara dan kembangkan semangat transformaf lewat kegiatan belajar, terbuka, dan berkarya bersama masyarakat; 3. Teruslah pelihara dan kembangkan Spiritualitas dan Foto: Evan J. Cane 16 | MAJALAH PARAHYANGAN | Vol. IV No. 4
Nilai-nilai Dasar Unpar (SINDU) yakni cinta akan kebenaran, toleran dan hormat terhadap perbedaan, serta senanasa mengupayakan peningkatan martabat manusia dan keutuhan alam ciptaan. Tantangan Unpar Pada Januari 2017 yang lalu Unpar genap berusia 62 tahun. Di tengah perubahan nasional dan internasional, Unpar harus tetap eksis dan semakin signifikan. Kompesi, akreditasi dan rekognisi, atau digitalisasi dan internasionalisasi merupakan beberapa bentuk tantangan Unpar saat ini dan ke depan. Dibangun di atas fondasi kultural tatar Parahyangan yang luhur, ramah dan indah, serta spiritualitas Katolik yang inklusif dan melayani, semangat nasionalisme yang mempersatukan dan menguatkan, serta tradisi integritas akademik yang kuat, tantangan-tantangan tersebut akan dapat diatasi dengan baik. Secara konsisten Unpar terus membangun ja diri, identas dan keutamaannya: komunitas akademik humanum dan unggul. Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, UNPAR dak memiliki pilihan cara kecuali secara terus menerus memperkuat dan mengembangkan program studi yang ada; agar seluruh 16 Program Studi Sarjana terakreditasi A (14 sudah), 10 Program Magister dan 4 Doktor juga dapat akreditasi berperingkat A (saat ini program Magister: 1 berperingkat A, 7 B, dan 2 dalam proses akreditasi; dan keempat program Doktor terakreditasi peringkat B), ditambah dengan satu Program Diploma III (B). Kemenristekdik pada tahun 2017 ini menempatkan UNPAR pada peringkat 34 dari 100 PTN/PTS terbaik di Indonesia, dan UNPAR merupakan PTS peringkat pertama untuk wilayah Sumatera, DKI, Jawa Barat dan Banten. Pada 28 Agustus yang lalu, Prodi Akuntansi UNPAR menerima serfikat dan akreditasi dari ACCA yang merupakan pernyataan dan rekognisi internasional atas mutu kurikulum dan lulusan Akuntansi UNPAR. Arsitektur, Teknik Sipil, dan Teknik Kimia juga diharapkan dalam waktu kedepan memperoleh serfikasi dan akreditasi internasional. Suka-dak suka, akreditasi menjadi salah satu ukuran rekognisi (pengakuan) terhadap mutu pendidikan nggi UNPAR, selain ngkat employability sebagaimana disinggung diatas. Setuju-dak setuju, akreditasi dan rekognisi publik menjadi ukuran reputasi dan popularitas UNPAR yang pada gilirannya merupakan permbangan penng bagi para orangtua, calon mahasiswa, dan juga para mitra kerjasama, termasuk pemerintah dan dunia usaha. Lebih jauh lagi, akreditasi dan rekognisi menjadi referensi, fondasi, dan konsideran untuk membuka program studi baru. Sejalan dengan kebijakan Menristekdik melalui SE No.2/M/SE/IX/2016 (21 September 2016) pembukaan program studi akan diberikan untuk bidang science, technology, engineering, dan math (STEM). Untuk bidang- bidang lain ijin pembukaan untuk sementara dihenkan (moratorium). Sembari tetap mencerma peluang untuk pengembangan ke depan, pilihan untuk terus menerus meningkatkan mutu program studi yang sudah ada merupakan kebijakan yang rasional. Unpar juga merespon secara posif-kris desakan-desakan yang bersifat normaf dan pragmas dari regionalisme dan globalisasi lewat ASEAN Qualificaons Reference Framework (AQRF) atau lewat jargon World Class University dan dari berbagai lembaga pemeringkat internasional (seper Webometrics, 4ICU, QS, Scopus, dll) yang secara "santun" menentukan dan memberlakukan ukuran-ukuran atau standar-standar mutu pendidikan nggi Indonesia, termasuk UNPAR, dan "memasarkan" peringkat universitas. Unpar dak menutup mata atas penngnya akreditasi dan peringkat sebagaimana disebut di atas, karena pengaruhnya terhadap persepsi publik tentang kualitas perguruan nggi. Tetapi, lebih dari sekadar persepsi atau opini, realitas yang sesungguhnya jauh lebih penng. Karena itu, apabila seap prodi (baik di ngkat diploma, sarjana, magister maupun doktor) mampu menghasilkan lulusan yang mumpuni dalam sikap, pengetahuan dan keterampilan, maka Unpar dengan sendirinya akan diakui dan terakreditasi unggul. Apabila seap dosen dan mahasiswa, dan juga para alumni, bisa tampil dengan segala potensi dan keunggulan yang dimiliki, maka Unpar akan semakin dimina dan dipilih. Harapan dan terima kasih Dorongan untuk menjadi unggul bukan semata-mata didorong oleh penngnya persepsi atau karena tuntutan eksternal, melainkan juga karena spiritualitas dan nilai-dasar yang ada di dalam (internal) Unpar sendiri. Dan dalam pada itu, banyak pihak yang terlibat dan diapresiasi bantuannya khususnya di dalam meningkatkan kualitas pengelolaan perguruan nggi dan penyelenggaraan tridharma sesuai dengan prinsip good university governance. Maka, layak dan pantas untuk menyampaikan terimakasih sekaligus harapan kepada Kemenristekdik dan Kopers Wilayah IV, pemerintah provinsi Jawa Barat maupun kota Bandung, atas dukungan dan bantuannya lewat berbagai kerjasama yang konstrukf. Demikian juga dengan kerjasama dan dukungan dari berbagai lapisan masyarakat. Terima kasih kepada Pengurus Yayasan Unpar atas dukungannya agar Unpar terus bergerak menjadi the great university; Pengurus Pengelola Dana Lestari yang terus berusaha menyediakan dukungan beasiswa kepada para mahasiswa; Ketua dan seluruh anggota Senat Universitas yang tetap sea mengawal program-program pengembangan Unpar; Ketua dan pengurus Ikatan Alumni (IKA) Unpar atas berbagai masukan dan kerjasama supaya Unpar menjadi universitas pilihan dan semakin diakui; Pimpinan dan p e n g u r u s L e m b a g a K e m a h a s i s w a a n y a n g t u r u t mengembangkan Unpar; Para orangtua dan/atau wali atas kepercayaan untuk menipkan pendidikan nggi putra- putrinya di Unpar." (Sambutan Rektor pada Wisuda II Tahun Akademik 2016/2017) MAJALAH PARAHYANGAN | Vol. IV No. 4 | 17
Kamis, 10 Agustus 2017, Unpar mendapat kunjungan sejumlah tim IAEA (International Atomic Energy Agency). IAEA merupakan organisasi yang bekerja sama dengan negara anggota dan mitra di seluruh dunia di bidang nuklir untuk mempromosikan pemanfaatan nuklir secara damai, pengawasan terhadap penyimpangan penggunaan nuklir. Unpar menerima kunjungan Duta Besar Australia untuk Indonesia, H.E. Mr. Paul Grigson pada Selasa, 15 Agustus 2017. Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian agenda visitasi singkat Kedutaan Besar Australia ke Jawa Barat untuk bertemu dengan para pemimpin daerah, akademisi, dan alumni Australia yang bekerja di berbagai sektor, termasuk di industri digital dan kreatif. Program Studi Fisika bekerja sama dengan Grup Fisikawan Teoritik Indonesia (GFTI) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menggelar pertemuan fisikawan teori dalam The Conference on Theoretical Physics and Nonlinear Phenomena (CTPNP) dengan tema Ripples of Knowledge in Untuk berita dan informasi lainnya tentang Unpar web instagram : : unparofficial pm_unpar : @pm_unpar line 18 | MAJALAH PARAHYANGAN | Vol. IV No. 4 Galeri Pingkan Audrine, Irene Hadi, Reizka Dwidianto, Henry Mulyana, dan Christy Angelia yang tergabung dalam Be Unpar Delegation mengikuti ASEAN Camp of Friendship 2017 (20 - 23 Juli 2017) di Prince of Songkla University, Thailand. Be Unpar Delegation meurupakan program unggulan Kantor Internasional dan Kerjasama yang diperuntukkan bagi mahasiswa Unpar yang ingin terlibat aktif dalam kegiatan bertaraf internasional yang diadakan di berbagai perguruan tinggi mitra Unpar di seluruh dunia. Sri Ratna Wahyuningsih, mahasiswa Fakultas Teknik Unpar, mendapat hibah keikutsertaan kegiatan Summer Training Course for Slope Land Disaster Reduction 2017 di Taiwan. Hibah berupa transportasi, akomodasi, biaya pelatihan, dan konsumsi selama kegiatan (13 - 24 Agustus 2017). Kegiatan ini didukung penuh oleh Ministry of Science and Technology, Taiwan.
Kemahasiswaan Kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru Unpar angkatan 2017 (LKM Unpar/pm.unpar.ac.id) MAJALAH PARAHYANGAN | Vol. IV No. 4 | 19
Business Strategy for the Fourth Industrial Revolution What is the Future of Job? Today we are at the beginning of a Fourth Industrial Revoluon. "While the impending change holds great promise, the paerns of consumpon, producon and employment created by it also pose major challenges requiring proacve adaptaon by corporaons, governments and individuals," say Klaus Schwab (WEF Founder and Execuve Chairman) and Richard Samans (WEF Member of Managing Board). Last year (2016) The World Economic Forum launched a report tled The Future of Jobs: Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revoluon. The report is a first step in becoming specific about the changes at hand. It taps into the knowledge of those who are best placed to observe the dynamics of workforces - Chief Human Resources and Strategy Officers - by asking them what the current shis mean, specifically for employment, skills and recruitment across industries and geographies. for future skills requirements, job content and the aggregate effect on employment is increasingly crical for businesses, governments and individuals in order to fully seize the opportunies presented by these trends - and to migate undesirable outcomes. "By one popular esmate, 65% of children entering primary school today will ulmately end up working in completely new job types that don't yet exist." Disrupve change The change is set to accelerate Overall, according to the report, there is a modestly posive outlook for employment across most industries, with jobs growth expected in several sectors. However, it is also clear that this need for more talent in certain job categories is accompanied by high skills instability across all job categories. Combined together, net job growth and skills instability result in most businesses currently facing major recruitment challenges and talent shortages, a paern already evident in the results and set to get worse over the next years. Disrupve changes to business models will have a profound impact on the employment landscape over the coming years. Many of the major drivers of transformaon currently affecng global industries are expected to have a significant impact on jobs, ranging from significant job creaon to job displacement, and from heightened labour producvity to widening skills gaps. In many industries and countries, the most in-demand occupaons or speciales did not exist 10 or even five years ago, and the pace of change is set to accelerate, the report highlights. According to many industry observers, the report informs, we are today on the cusp of a Fourth Industrial Revoluon. Developments in previously disjointed fields such as arficial intelligence and machine learning, robocs, nanotechnology, 3D prinng and genecs and biotechnology are all building on and amplifying one another. Smart systems - homes, factories, farms, grids or enre cies - will help tackle problems ranging from supply chain management to climate change. Concurrent to this technological revoluon are a set of broader socio-economic, geopolical and demographic developments, each interacng in mulple direcons and intensifying each another. Overall, respondents of The Future of Jobs Report seem to take a negave view regarding the upcoming employment impact of arficial intelligence, although not on a scale that would lead to widespread societal upheaval - at least up unl the year 2020. By contrast, further unpacking the bundle of technological drivers of change in the mould of the Fourth Industrial Revoluon yields a rather more opmisc picture regarding the job creaon potenal of technologies such as Big Data analycs, mobile internet, the Internet of Things and robocs. However, by far the biggest expected drivers of employment creaon are demographic and socio-economic in nature; in parcular, the opportunies offered by young demographics and rising middle classes in emerging markets and the rising economic power and aspiraons of women. Conversely, the respondents share a stark premonion that increasing geopolical volality risks being the biggest threat - by far - to employment and job creaon at the global level. By one popular esmate, 65% of children entering primary school today will ulmately end up working in completely new job types that don't yet exist. In such a rapidly evolving employment landscape, the ability to ancipate and prepare However, this aggregate-level view of the driving forces behind employment change masks significant variaon and 20 | MAJALAH PARAHYANGAN | Vol. IV No. 4
important nuances at the level of individual job families and occupaons. The respondents expect strong employment growth across the Architecture and Engineering and Computer and Mathemacal job families, a moderate decline in Manufacturing and Producon roles and a significant decline in Office and Administrave roles. Other sizeable job families, such as Business and Financial Operaons, Sales and Related and Construcon and Extracon have a largely flat global employment outlook over the 2015-2020 period. Further unpacking these expectaons according to the factors driving employment change makes clear the true scale of impending industry and occupaonal transformaon. "The respondents expect strong employment growth across the Architecture and Engineering and Computer and Mathemacal job families, a moderate decline in Manufacturing and Producon roles and a significant decline in Office and Administrave roles." Strong employment growth in the Computer and Mathemacal job family is driven by trends beyond technology, such as rapid urbanizaon in developing countries, as well as by disrupons that negavely affect the employment outlook in other job families, such as geopolical volality and privacy issues - as companies from virtually all industries seek to recruit specialists that can help them apply tools such as Big Data analycs and data visualizaon to beer understand and cope with these issues. Immeditae focus Firms can no longer be passive consumers of ready-made human capital. They require a new mindset to meet their talent needs and to opmize social outcomes. In parcular, the report views, there are four areas with short term implicaons and three that are crical for long term resilience. Reinvenng the HR funcon. As business leaders begin to consider proacve adaptaon to a new talent landscape, they need to manage skills disrupon as an urgent concern. As the rate of skills change accelerates across both old and new roles in all industries, proacve and innovave skill-building and talent management is an urgent issue. Making use of data analycs. Businesses will need to build a new approach to workforce planning and talent management, where beer forecasng data and planning metrics will need to be central. HR has the opportunity to add significant strategic value in predicng the skills that will be needed, and plan for changes in demand and supply. Talent diversity - no more excuses. Study aer study demonstrates the business benefits of workforce diversity and companies expect finding talent for many key specialist roles to become much more difficult. Leveraging flexible working arrangements and online talent plaorms. As physical and organizaonal boundaries are becoming increasingly blurred, organizaons are going to have to become significantly more agile in the way they think about managing people's work and about the workforce as a whole. Work is what people do and not where they do it. Businesses will increasingly connect and collaborate remotely with freelancers and independent professionals through digital talent plaorms. Longer term focus For the longer term, the report views, there are three crical areas: Rethinking educaon systems. Technological trends such as the Fourth Industrial Revoluon will create many new cross- funconal roles for which employees will need both technical and social and analycal skills. Two such legacy issues burdening formal educaon systems worldwide are the dichotomy between Humanies and Sciences and applied and pure training, on the one hand, and the presge premium aached to terary-cerfied forms of educaon - rather than the actual content of learning - on the other hand. Put bluntly, there is simply no good reason to indefinitely maintain either of these in today's world. "Two such legacy issues burdening formal educaon systems worldwide are the dichotomy between Humanies and Sciences and applied and pure training, on the one hand, and the presge premium aached to terary-cerfied forms of educaon - rather than the actual content of learning - on the other hand." Incenvizing lifelong learning. The dwindling future populaon share of today's youth cohort in many ageing economies implies that simply reforming current educaon systems to beer equip today's students to meet future skills requirements - as worthwhile and daunng as that task is - is not going to be enough to remain compeve. Cross-undustry and public-private collaboraon. Given the complexity of the change management needed, businesses will need to realize that collaboraon on talent issues, rather than compeon, is no longer a nice-to-have but rather a necessary strategy. How far are you ready for the Fourth Industrial Revoluon? *** (PX) MAJALAH PARAHYANGAN | Vol. IV No. 4 | 21
Universitaria Kebijakan dan Pelayanan Publik bagi Masyarakat Adat Ditinjau dari Perspektif HAM Indraswari Arkel ini adalah versi ringkas makalah dengan judul "Kebijakan dan Pelayanan Publik bagi Masyarakat Adat di Era Globalisasi Dinjau dari Perspekf HAM" yang disampaikan dalam orasio untuk Dies ke-56 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Polik Universitas Katolik Parahyangan, 29 Agustus 2017. Kongres Masyarakat Adat Nusantara pada tanggal 17 Maret 1999 mendefinisikan masyarakat adat adalah "Komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal- usul leluhur secara turun temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya, yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya". Mengup Irianto (2016) "NKRI bukan satu-satunya 'naon' karena di nusantara ini terdapat 'naon' lain yang kecil, tua, berbasis kesukubangsaan. 'Naon' itulah masyarakat adat." Salah satu masalah masyarakat adat menurut Irianto adalah keadaan identas hukum sebagai penghayat [kepercayaan]. Kebudayaan masyarakat adat berkelindan dengan kepercayaan/agama asli, tetapi justru itulah mereka dipolisasi sebagai "liyan". Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang- u n d a n g ". P a s a l 2 8 I ( 3 ) menyatakan "Identas budaya dan hak masyarakat tradisional dihorma selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban". S e b a g a i w a r g a n e g a r a I n d o n e s i a , h a k a s a s i masyarakat adat dijamin oleh hukum sebagaimana amanat konstusi UUD 1945 pasal 28A-J tentang Hak asasi manusia dan UU nomor 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia. Secara khusus perlindungan HAM masyarakat adat tertulis dalam pasal 6 UU Nomor 39/1999. Hak asasi manusia terdiri dari hak sipil polik dan hak ekonomi, sosial, budaya. Indonesia telah merafikasi kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan polik yang tertuang dalam UU nomor 12/2005 tentang Pengesahan Internaonal Covenant on Civil and Polical Rights (kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan polik). [Padahal] keberadaan penghayat kepercayaan dan pemeluk agama leluhur telah hadir jauh sebelum Indonesia sebagai negara-bangsa berdiri. Sebelum agama-agama yang kini dikenal sebagai agama "resmi" negara - Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu - ini berkembang, masyarakat nusantara telah memiliki keanekaragaman kepercayaan yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat setempat dari generasi ke generasi (Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Direktorat Jendral Nilai Budaya Seni dan Film, 2009:7). Berdasarkan data Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) diperkirakan terdapat 60-70 juta masyarakat adat atau 24- 28% dari total penduduk Indonesia sebesar 250 juta jiwa. Sebagian dari mereka merupakan penganut kepercayaan dan nggal di wilayah pedesaan. Ada sekitar 1.200 organisasi penghayat kepercayaan di Indonesia (Batu et. al., 2017), namun dak semua penghayat kepercayaan membentuk dan menjadi anggota organisasi tersebut. Demikian pula kovenan internasional tentang hak-hak ekonomi sosial dan budaya telah dirafikasi dalam UU Nomor 11/2005 tentang Pengesahan Internaonal Covenant on Economic Social and Cultural Rights (kovenan internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya). Sebagai warga negara Indonesia, masyarakat adat berhak mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan sesuai amanat UU nomor 24/2006 tentang Administrasi Kependudukan dan UU nomor 24/2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Mereka berhak pula atas pelayanan publik sesuai amanat UU Nomor 25/2009 tentang Pelayanan Publik. Kebijakan administrasi kependudukan dan pelayanan publik bagi masyarakat adat Masyarakat adat dalam bingkai NKRI Dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) masyarakat adat adalah warga negara Indonesia yang setara kedudukannya dengan warga negara lain. Konstusi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945 pasal 18B(2) menyatakan "Negara mengakui dan menghorma kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Masalah masyarakat adat terkait kebijakan administrasi kependudukan dan pelayanan publik erat kaitannya dengan agama/kepercayaan yang mereka anut. Pada umumnya masyarakat adat menganut agama/kepercayaan dari leluhur diluar agama "resmi" yang diakui pemerintah [1]. Contoh penghayat kepercayaan/penganut agama leluhur adalah penghayat Sunda Wiwitan di Jawa Barat, Sapta Darma di Jawa Barat-Tengah-Timur, Parmalim di Sumatra Utara, Kaharingan di Kalimantan Tengah, Marapu di Nusa Tenggara Barat, dan lain-lain. Dalam hal keyakinan status mereka sebagai minoritas terkait 22 | MAJALAH PARAHYANGAN | Vol. IV No. 4
dengan UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama yang mengatur tentang agama "resmi" sebagaimana disebutkan di atas dan Tap MPR Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang menegaskan bahwa "aliran kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dak merupakan agama". Tidak menganut salah satu dari enam agama "resmi" yang d i a ku i n e ga ra b e rd a m p a k p a d a p e n catata n d ata kependudukan yang berbeda dengan penganut agama "resmi" serta diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan. Diskriminasi khususnya menimpa para penghayat kepercayaan dan penganut agama leluhur. Secara spesifik diskriminasi dalam area administrasi kependudukan melipu: akses pencatatan perceraian yang dipersulit, hambatan pembuatan akta lahir, hambatan pencatatan perkawinan, hambatan pembuatan KTP, hambatan pembuatan kartu keluarga (Komnas Perempuan, 2017 [b]). Dalam hal administrasi kependudukan, posisi sebagai penghayat kepercayaan dan penganut agama leluhur membuat mereka sulit untuk mendapatkan dokumen- dokumen seper kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), akta nikah, akta kelahiran. Berdasarkan UU Nomor 24/2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam KTP elektronik penduduk yang menganut agama di luar agama "resmi" yang diakui negara, kolom agama dak diisi atau dikosongkan. Pasal 64 ayat (1) dan (5) UU Nomor 24/2013[2] menyatakan: 1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tanda tangan pemilik KTP-el; 5) Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan dak diisi, tetapi tetap dilayani dan parliamentmagazine.co.id dicatat dalam database kependudukan. Kebijakan administrasi kependudukan terkait kolom agama mengakibatkan sebagian masyarakat adat penghayat kepercayaan dan penganut agama leluhur dak memiliki KTP atau memiliki KTP dengan kolom agama dikosongkan atau diberi tanda strip (-), keduanya berdampak negaf. Tidak memiliki KTP berdampak pada terhambatnya akses terhadap dokumen kependudukan lain. Pasangan yang dak memiliki KTP dan atau surat nikah, dak dapat memiliki kartu keluarga. Tanpa akta nikah, keka nggal di luar komunitas mereka rentan mendapat sgma negaf sebagai pasangan yang hidup bersama tanpa ikatan pernikahan. Anak-anak mereka mendapat sgma negaf sebagai anak yang lahir di luar nikah. Tidak memiliki KTP arnya dak dapat atau potensial dak dapat mengakses pelayanan publik, karena pelayanan publik diberikan berbasis nomor identas kependudukan (NIK) sebagaimana amanat pasal 64 ayat (2) dan (3) UU Nomor 24/2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23/20016 tentang Administrasi Kependudukan[3]: 2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor identas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik; 3) Pemerintah menyelenggarakan semua pelayanan publik dengan berdasarkan NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Kebijakan negara yang hanya mengakui enam agama "resmi", kebijakan pengosongan atau penulisan tanda strip (-) dalam kolom agama KTP bagi penghayat kepercayaan dan penganut agama leluhur bertentangan dengan prinsip HAM sebagaimana mandat UU Nomor 39/1999 tentang HAM. Kebijakan tersebut juga bertentangan dengan prinsip non diskriminasi dalam pelayanan publik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 344 ayat (2(g)) UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah[4] sebagai berikut "Pelayanan publik diselenggarakan berdasarkan pada asas: persamaan perlakuan/dak diskriminaf. Anak yang lahir dari orang tua tanpa akta nikah[5] dan atau kedua orang tua dak memiliki KTP, mengalami kesulitan mendapatkan akte kelahiran. Tidak memiliki akte kelahiran berdampak pada kesulitan akses terhadap pendidikan, di MAJALAH PARAHYANGAN | Vol. IV No. 4 | 23
mana pendaaran sekolah mensyaratkan akte tersebut. Saat dewasa, anak yang terpinggirkan dari akses pendidikan menjadi dak berkeahlian, sulit mendapat pekerjaan yang layak dan sangat potensial jatuh miskin. Masyarakat adat penghayat kepercayaan/penganut agama leluhur yang memiliki KTP dengan kolom agama dikosongkan atau diberi tanda strip (-) dak pula menyelesaikan masalah, karena mereka rentan mendapat sgma sebagai penganut aliran sesat, komunis atau atheis yang berdampak pada kesulitan pemenuhan HAM khususnya hak sosial ekonomi dan budaya seper hak untuk mengakses pekerjaan, akses perbankan, akses bantuan pemerintah. Dalam hal pekerjaan, hal yang lazim di Indonesia para perekrut tenaga kerja di sektor pemerintah dan swasta mensyaratkan KTP. Membuka rekening bank mensyaratkan KTP. Bermobilitas menggunakan sarana transportasi publik seper kereta api dan pesawat terbang juga mensyaratkan KTP. Bepergian ke luar negeri membutuhkan paspor dan pembuatan paspor mensyaratkan KTP. Akses terhadap program pemerintah seper bantuan finansial bagi masyarakat miskin, kredit usaha, beasiswa pendidikan, pelayanan asuransi kesehatan semuanya mensyaratkan KTP. Berdasarkan konstusi UUD 1945, pelanggaran atau potensi pelanggaran hak asasi manusia yang menimpa masyarakat adat terkait agama/kepercayaan yang berada di luar agama "resmi" yang diakui negara adalah: 1. Hak atas kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat 1, Pasal 28D ayat (1) dan (3)). 2. Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya (Pasal 28C ayat (1)). 3. Hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan diri secara itu sebagai manusia yang bermartabat (Pasal 28H ayat (3)). 4. Hak mendapat pendidikan (Pasal 31 ayat (1), Pasal 28C ayat (1)). 5. Hak atas kebebasan meyakini kepercayaan (Pasal 28E ayat (2)). 6. Hak untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya (Pasal 28E ayat (1), Pasal 29 ayat (2)). 7. Hak untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan ha nurani (Pasal 28E ayat (2)). 8. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat (2)). 9. Hak untuk bekerja dan mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (Pasal 28D ayat (2)). 10. Hak untuk hidup sejahtera lahir dan ban (Pasal 28H ayat (1)). 11. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28H ayat (1)). 12. Hak untuk membentuk keluarga (Pasal 28B ayat (1)). 13. Hak atas pengakuan, jaminan dan perlindungan dan kepasan hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1)) 24 | MAJALAH PARAHYANGAN | Vol. IV No. 4 14. Hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1), Pasal 27 ayat (1)). 15. Hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau dak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (Pasal 28Gayat (1)). 16. Hak untuk bebas dari perlakuan diskriminaf atas dasar apapun (Pasal 28I ayat (2)). 17. Hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28B ayat (2), Pasal 28Iayat (2)). Dengan demikian pencatatan data kependudukan - khususnya agama - yang sepintas terlihat sederhana ternyata kompleks. Pencatatan data kependudukan bukan masalah administrasi semata melainkan masalah pengakuan identas penduduk yang selanjutnya berdampak pada pemenuhan hak asasi manusia. Selanjutnya hal ini berdampak pada pelanggaran HAM bukan hanya hak ekonomi, sosial dan budaya namun melipu pula hak sipil dan polik. Keadaan kartu identas penduduk (KTP) membuat masyarakat adat dak dapat memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Tentang perempuan adat, mereka mengalami masalah sebagaimana diuraikan di muka namun ada masalah lain yang khas perempuan. Akar masalah pelanggaran HAM bagi perempuan adat adalah "Perempuan adat mengalami beban ganda (mulple effect) dalam patriarki negara dan adat. Perempuan adat tak hanya berhadapan dengan dak atau belum adanya pengakuan sebagai masyarakat hukum adat, tapi juga dominasi masalah-masalah adat yang tak mengangkat masalah-masalah perempuan adat" (Komnas HAM [b], 2016:58). Di ngkat komunitas perempuan adat seringkali terpinggirkan dalam pengambilan keputusan. Akibatnya suara mereka jarang terdengar, kepenngan mereka dak terakomodasi. Perempuan adat juga rentan mengalami diskriminasi berlapis arnya diskriminasi yang mereka alami bersumber pada lebih dari satu faktor yaitu terkait identas mereka sebagai perempuan, perempuan adat dan sebagai penghayat kepercayaan/penganut agama leluhur. Perempuan yang menikah secara agama/kepercayaan/adat juga rentan kehilangan perlindungan negara dalam perkawinan akibat pernikahannya dak tercatat oleh negara. Sebagai contoh perempuan adat yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sulit untuk mendapatkan perlindungan negara. UU Nomor 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mengatur tentang kekerasan yang terjadi dalam instusi perkawinan. Penutup Pelayanan publik dibidang pekerjaan, pendidikan, kesehatan, perlindungan KDRT adalah "perpanjangan" dari pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya. Pemenuhan hak-hak ini berkontribusi terhadap pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Mereka yang berdaya - memiliki akses terhadap pekerjaan, berpendidikan/berkeahlian dan sehat fisik dan mental - berpeluang lebih besar mengentaskan dirinya sendiri dari kemiskinan dan berkontribusi dalam pembangunan.
Dapat disimpulkan faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran HAM dan diskriminasi dalam pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan publik lain yaitu: 1. Adanya produk hukum dan kebijakan yang mendiskriminasi penghayat kepercayaan dan penganut agama leluhur.; 2. Kapasitas penyelenggara negara yang terbatas sehungga belum mampu mengoperasionalisasikan prinsip non diskriminasi dalam kebijakan publik, pelayanan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya; 3. Pemahaman dan kebijakan yang memposisikan agama "resmi" dan "dak resmi"; 4. Sikap masyarakat yang masih mentolerir diskriminasi, termasuk yang berbasis agama/kepercayaan. Sudah selayaknya negara memberikan perlindungan dan menjamin hak-hak asasi seluruh warga negara karena Indonesia adalah rumah kita bersama apapun etnis, agama dan kepercayaan kita. Catatan akhir [1] Pernyataan ini dak berar bahwa para penganut kepercayaan hanya dari kalangan masyarakat adat saja. Ada pula penganut kepercayaan yang dak termasuk kategori masyarakat adat. [2] Huruf miring oleh penulis. [3] Huruf miring oleh penulis. [4] Huruf miring oleh penulis. [5] Yaitu orang tua penghayat kepercayaan/penganut agama leluhur yang menikah secara adat/agama/kepercayaan dan dak tercatat oleh negara. Daar Pustaka Buku Asia Pacific Forum (APF) of Naonal Human Rights Instusions and The Office of the United Naons High Commsissioner for Human Rights (OHCHR), 2013, The United Naons Declaraon on the Rights of Indigenous Peoples - A Manual for Naonal Human Rights Instuons, Asia Pacific Forum of Naonal Human Rights Instusions and The Office of the United Naons High Commsissioner for Human Rights, Geneva. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Direktorat Jendral N i l a i B u d aya , S e n i d a n F i l m , 2 0 0 9 , Pe d o m a n Pemberdayaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Direktorat Jendral Nilai Budaya, Seni dan Film, Jakarta. Komnas HAM (a), 2016, Upaya Negara Menjamin Hak-Hak Kelompok Minoritas di Indonesia - Sebuah Laporan Awal, Komnas HAM, Jakarta. Komnas HAM (b), 2016, Inkuiri Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia "Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan", Komnas HAM, Jakarta. Komnas Perempuan, 2012, Pencerabutan Sumber-sumber Kehidupan - Pemetaan Perempuan dan Pemiskinan dalam Kerangka HAM, Komnas Perempuan, Jakarta. Komnas Perempuan (a), 2017, Laporan Pelapor Khusus Komnas Perempuan "Pengalaman dan Perjuangan Perempuan Minoritas Agama Menghadapi Kekerasan dan Diskriminasi Atas Nama Agama, Komnas Perempuan, Jakarta. Komnas Perempuan (b), 2017, Laporan Hasil Pemantauan "Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Konteks Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan bagi Kelompok Penghayat Kepercayaan/Penganut Agama Leluhur dan Pelaksana Ritual Adat, Komnas Perempuan, Jakarta. Arkel media massa Batu, Safrin La; Dipa, Arya; Aritonang, Margareth S.; 2017, Nave faith followers banned from security jobs, Harian "The Jakarta Post" (cetak) tanggal 7 Agustus 2017, Jakarta. Irianto, Sulistyowa, 2016, Masyarakat adat dan Keindonesiaan, Harian "Kompas" (cetak) tanggal 10 Juni 2016, Jakarta. Undang-undang Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convenon on the Eliminaon of all forms of Discriminaon against Women) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internaonal Covenant on Civil and Polical Rights (kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan polik). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internaonal Covenant on Economic Social and Cultural Rights (kovenan internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Dr. Indraswari, dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fisip Unpar dan komisioner Komisi Nasional An Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), periode 2015- 2019 MAJALAH PARAHYANGAN | Vol. IV No. 4 | 25
where science & engineering meet humanity 1955 One of Parcipants' Favourites of Archiprix Internaonal 2017 Raynaldo Theodore and Dennis Cahya Indra, students of Unpar Bachelor's Program in Architecture, won "parcipant favourite" for their work "Atlas of Sunda" in the presgious Archiprix Internaonal 2017 held in Ahmedabad, India. "Atlas of Sunda" proposes a cloud city (Priangan) to maintain water stability for Bandung City. This system can be easily duplicated through minor adapons in other cies around the world, parcularly in places that do not have access to a clear water source. Archiprix Internaonal is a biennial compeon, iniated by Roerdam- based Archiprix Foundaon. With each edion Archiprix Internaonal presents a new generaon of the world's best architects, urban designers and landscape architects together with their graduaon projects. All university-level training colleges around the world are invited to take part by selecng and subming their one and only best graduaon project. Congrats! We are proud of our students. 26 | MAJALAH PARAHYANGAN | Vol. IV No. 3
Berawal dari ide sederhana Presiden Joko Widodo yang menginginkan agar kegembiraan Kemerdekaan yang dirayakan seap tahun dapat dirasakan pula oleh semua daerah dan dak hanya terpusat di Ibukota. Dimulai pada 2015, Karnaval Kemerdekaan yang sebelumnya terpusat di Jakarta diadakan berpindah-pindah dari satu daerah ke daerah lain, hal ini dimaksudkan agar suasana kegembiraan Kemerdekaan dapat dirasakan oleh masyarakat di daerah. Di tahun 2015 Kota Ponanak memulainya dengan Karnaval Khatuliswa dilanjutkan dengan 'Karnaval Kemerdekaan Pesona Danau Toba' di Parapat dan Balige, Sumatra Utara pada tahun 2016. setelah menyambangi Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan, di tahun ini giliran Pulau Jawa merayakan Karnaval berskala nasional ini, dan Kota Bandung mendapat kehormatan dari Pania Nasional Karnaval Kemerdekaan untuk menjadi tempat perayaan karnaval di Pulau Jawa yang pada tahun ini mengusung tema "Nyalakan Api Semangat Kerja Bersama" ini sukses menyedot animo masyarakat warga Bandung Raya dan luar kota Bandung. Didampingi beberapa Menteri, Gubernur dan Walikota, Presiden Joko Widodo mengenakan beskap ungu dengan totopong (iket kepala) Makuta (mahkota) Sinatria (ksatria), dimana totopong makuta sinatria ini merupakan simbol dari sikap seorang ksatria, suatu karakter, sifat, sikap yang berani, adil, tegas dan jujur. Sedangkan dibalik beskap ungu Jokowi terselip Kujang Naga Lobang Salapan. Kujang merupakan pusaka tanah Sunda Kujang adalah simbol pemimpin yang mengayomi rakyat, dimana jumlah lubang menentukan derajat ngginya Kujang ini. Demikian pula simbol Kareta ( Kereta) Pancasila yang membawa Jokowi berpawai disepanjang rute karnaval ini, pada bagian depannya terdapat kepala burung garuda yang melambangkan simbol negara. Pemilihan kota Bandung sebagai tempat penyelenggaraan karnaval tahun ini semakin menguatkan identas kota Hidup Sehat Rekreasi Bandung yang sudah dikenal sebagai kota dengan industri kreaf bertaraf nasional bahkan internasional, sehingga berbeda dengan perayaan karnaval tahun-tahun sebelumnya, Pania Nasional Karnaval Kemerdekaan Pesona Parahyangan 2017 hanya menjadi fasilitator, sedangkan untuk materi acara, pawai seni budaya dan hal-hal lain yang berhubungan dengan agenda dan jenis kegiatan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah kota Bandung yang menggandeng para budayawan dan insan kreaf dari Kota Bandung, termasuk pembuatan Kareta Pancasila yang membawa rombongan Presiden, Gubernur Jawa Barat & Walikota Bandung berkeliling di sepanjang rute karnaval, mewakili semangat kerja bersama yang kental antara pelaku seni dari Jawa Barat dan Pemerintah Kota untuk menyajikan karnaval termegah di tahun 2017 ini. Semoga dengan nyala api semangat kerja bersama diantara pemerintah dan segenap rakyat Indonesia, negara ini dapat mencapai mimpi dan cita-cita menghantarkan bangsa ini menjadi bangsa yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Selamat hari kemerdekaan yang ke-72. Jayalah Negeriku! Kuncoro Hadi, S.E., staf Keuangan Kantor Yayasan Unpar. MAJALAH PARAHYANGAN | Vol. IV No. 4 | 27
Greater Bandung What and Why Techno Park? There are already techno parks in Greater Bandung, i.e. Bandung Techno Park (afilliated with Telkom University), Bandung Digital Valley (afilliated with PT Telekomunikasi Indonesia), and Cimahi Techno Park (part of Cimahi City Administraon). Now Bandung Instute of Technologi (ITB) plans to build a science techno park in Gedebage. What and why science techno park? Masterplan of Solo Technopark (8-9 hectares) (Solo Technopark) The development of science techno parks (STP) is one of President Joko "Jokowi" Widodo's nine naonal priories ("Nawacita") to improve the country's producvity and compeveness in the fields of agriculture, manufacturing, renewable energy, mining and fisheries. The technology parks are also expected to connect academics, small- and medium-size enterprises (SMEs) and business and government. Till July 2017 The Research, Technology and Higher Educaon Ministry has developed 60 out of the 100 science techno parks (STP) to be developed by 2019, Higher Educaon Director General, Patdono Suwignjo, has said, as reported by The Jakarta Post (14/7/2017). The government hopes at least 22 of the parks will create new entrepreneurs by 2019, he added. "This is tough challenge for us because we are not just developing factories that produce certain products, but we have to facilitate entrepreneurs to develop the companies that make innovaons in technology and sell it to the market," he said. "We are prey late in this. In other countries, they need 28 to 35 years for such a park to be able to produce good entrepreneurs," Patdono said. increase the wealth of its community by promong the culture of innovaon and the compeveness of its associated businesses and knowledge-based instuons. To enable these goals to be met, a science park smulates and manages the flow of knowledge and technology amongst universies, R&D instuons, companies and markets; it facilitates the creaon and growth of innovaon-based companies through incubaon and spin-off processes; and provides other value-added services together with high quality space and facilies. Areas of innovaon, IASP defines, are places designed and curated to aract entrepreneurial-minded people, skilled talent, knowledge-intensive businesses and investments, by developing and combing a set of infrastructural, instuonal, scienfic, technological, educaonal and social assets, together with value added service, thus enhancing sustainable economic development and prosperity with and for the community. Economic development Internaonal Associaon of Science Parks and Innovaon Areas (IASP) defines a science park is an organisaon managed by specialised professionals, whose main aim is to Areas of innovaon, of which science, technology and research parks (STPs) are a highly specialised type, play a key role in the economic development of their environment. Through a dynamic and innovave mix of policies, programmes, quality space and facilies and high value- added services, they: 28 | MAJALAH PARAHYANGAN | Vol. IV No. 4
smulate and manage the flow of knowledge and technology between universies and companies; facilitate the communicaon between companies, entrepreneurs and technicians; facilitate the communicaon between companies, entrepreneurs and technicians; provide environments that enhance a culture of innovaon, creavity and quality; focus on companies and research instuons as well as on people: the entrepreneurs and 'knowledge workers'; - facilitate the creaon of new businesses via incubaon and spin-off mechanisms, and accelerate the growth of small and medium size companies; work in a global network that gathers many thousands of innovave companies and research instuons t h r o u g h o u t t h e w o r l d , f a c i l i t a n g t h e internaonalisaon of their resident companies. ... whose main aim is to increase the wealth of its community by promong the culture of innovaon and the compeveness of its associated businesses and knowledge-based instuons. Learning from Solo Technopark Solo Technopark is one of techno-park pioneers in Indonesia, and considered successful by The Ministry of Research, Technology, and Higher Educaon. Inially, Surakarta City Administraon - in collaboraon with "Akademi Teknik Mesin Industri (ATMI) Surakarta" and supported by The Indonesia German Instute (IGI) - established Surakarta Competency and Technology Center (SCTC), an educaon and training center in mechanical engineering aimed to improve the competencies of vocaonal high school teachers and students. SCTC was immediately very successful in providing trainings and building cooperaon between central government, local government, and industries. In 2006 Surakarta Mayor Joko Widodo widened the concept of SCTC, adding some highly needed vocaonal fields to develop future technology, and established Solo Technopark. In 2009 Solo Technopark was organized as a work unit under the city's Regional Development Planning Agency (Bappeda). Solo Technopark adopts the concept of Triple Helix of university-industry-government relaonships iniated in the 1990s by Etzkowitz (1993), and Etzkowitz and Leydesdorff (1995). It interprets the shi from a dominang industry- government in the Industrial Society to a growing triadic relaonship between university-industry-government in the Knowledge Society. The Triple Helix thesis is that the potenal for innovaon and economic development in a Knowledge Society lies in a more prominent role for the university and in the hybridisaon of elements from university, industry and government to generate new instuonal and social formats for the producon, transfer and applicaon of knowledge. This vision encompasses not only the creave destrucon that appears as a natural innovaon dynamics (Schumpeter, 1942), but also the creave renewal that arises within each of the three instuonal spheres of university, industry and government, as well as at their intersecons. The community may also play a significant role in remote, rural and less- A poster of Solo Technopark's recent trainings Stanford University Triple Helix Research Group underlines that the Entrepreneurial University is a central concept to the Triple Helix. It takes a pro-acve stance in pung knowledge to use and in creang new knowledge. It operates according to an interacve rather than a linear model of innovaon. As firms raise their technological level, they engage in higher levels of training and knowledge sharing. Government acts as a public entrepreneur and venture capitalist, in addion to its tradional regulatory role in seng the rules of the game. As universies develop links, they can combine discrete pieces of intellectual property and jointly exploit them. Innovaon has expanded from an internal process within and even among firms to an acvity that involves instuons not tradionally thought of as having a direct role in innovaon such as universies. The academic 'third mission' - involvement in socio-economic development, next to the tradional missions of teaching and research, is most salient in the Entrepreurial University. The Entrepreneurial University also has an enhanced capacity to provide students with new ideas, skills and entrepreneurial talent. Students are not only the new generaons of professionals in various scienfic disciplines, business, culture etc., but they can also be trained and encouraged to become entrepreneurs and firm founders, contribung to economic growth and job creaon in a society that needs such outcomes more than ever. Moreover, entrepreneurial universies are also extending their capabilies of educang i n d i v i d u a l s to e d u ca n g o rga n i za o n s , t h ro u g h entrepreneurship and incubaon programmes and new training modules at venues such as inter-disciplinary centres, science parks, academic spin-offs, incubators and venture capital firms. Good luck, techno parks in Greater Bandung. *** (PX) MAJALAH PARAHYANGAN | Vol. IV No. 4 | 29
Universitaria Menjadi Jembatan Lulusan dan Dunia Kerja P a d a ta n g ga l 4 - 8 S e p te m b e r 2 0 1 7 , P u s at Pengembangan Karier Unpar menyelenggarakan Unpar Career Expo and Seminar. Perhelatan ini ditujukan untuk memberikan gambaran bagi para calon lulusan Unpar tentang dunia kerja serta menjadi jembatan bagi para lulusan serta pencari kerja dengan perusahaan atau lembaga pencari tenaga kerja. Acara yang telah diselenggarakan untuk keenam kalinya ini terdiri dari dua rangkaian besar, yakni seminar, yang diselenggarakan pada tanggal 4 - 6 September 2017 dan expo lowongan kerja, 7 - 8 September 2017, yang diiku oleh 31 p eru s ah aan / lemb aga. D alam s amb u tan nya p ad a pembukaan career expo, Mangadar Situmorang, Ph.D. (Rektor Unpar) melontarkan satu hal yang selalu menjadi pertanyaan, "Mahasiswa setelah lulus mau bekerja apa atau bekerja di mana?". Hal ini menjadi menarik karena orang tua dan para pemangku kepenngan lainnya akan mengukur kualitas penyelenggaraan pendidikan nggi berdasarkan employee ability (daya serap dunia usaha/dunia industri terhadap lulusan perguruan nggi). Menurut Mangadar, selalu menyenangkan bisa mengetahui bahwa mahasiswa Unpar sebelum lulus kuliah sudah bekerja atau diikat kontrak. Employee ability ini juga diukur dari berapa lama seorang lulusan mendapatkan pekerjaan pertamanya. Hal inilah yang menjadi tantangan bagi lembaga pendidikan nggi seper Unpar. Kegiatan Unpar Career Expo and Seminar menjadi penng karena menjadi jembatan dunia usaha dan dunia pendidikan. Selain itu, adanya kegiatan ini diharapkan mampu menciptakan pemahaman yang sama terkait level lulusan perguruan nggi yang disetarakan dengan kemampuan kerja tertentu. Misalkan, lulusan sarjana adalah level 6, profesional adalah level 7, magister level 8, dan doktor level 9. "Menjadi tantangan bagi Unpar untuk dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha/industri dan dunia usaha/industri mengetahui bagaimana profil dari lulusan Unpar. Unpar juga terus mengembangkan desain kurikulum dan menyelenggarakan proses pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja," pungkas Mangadar. Sementara itu, Dewiyani Djayaprabha, S.Psi., Psikolog, Kepala Pusat Pengembangan Karier, mengatakan bahwa dalam kegiatan ini juga dibagikan survei untuk mengetahui kualitas lulusan Unpar. Survei ini juga bertujuan untuk memberikan masukan terkait metode dan materi pengajaran supaya sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. (MC/CT) (Pusat Pengembangan Karier) 30 | MAJALAH PARAHYANGAN | Vol. IV No. 4
1955 Australian students at Unpar Unpar is the best private university in Jakarta, West Java, Banten Unpar wants to ensure that the university is providing students a transformave experience - intellectually, socially, and personally - that will prepare them for a meaningful life of service and contribuon. With qualified lecturers and quality of the facilies, students have resources they need to fulfill their academic and personal potenal. At Unpar campuses students learn and work together with lecturers, and do their extracurricular acvies. These mulgeneraonal communies provide personal and rich interacons that shape students intellectually, socially, and personally. With a 62-year tradion of educang young leaders, Unpar is proud to deliver an educaon in a supporve environment of cool air and panoramic view of Bandung City. Situated in beauful surroundings, Unpar offers a learning community that is excing and vibrant. in knowing, doing, being, and living together According to the assessment of The Ministry of Research, Technology, and Higher Educaon (2017), Unpar is ranked as the best private university in Jakarta, West Java, and Banten. The assessment is based on the quality of lecturers, quality of instuon and programs, quality of students, research, and community engagement.
Sampurasun Gunung Sunda (Purba) Gunung Sunda nyaéta salah sahiji gunung nu kiwari aya di wewengkon Bandung. Gunung Sunda nu aya kiwari, babarengan jeung Gunung Tangkubanparahu sarta Gunung Burangrang, mangrupa pasesaan Gunung Sunda (purba) nu kungsi bitu dina jaman prasajarah. Bituna Gunung Sunda (purba) ogé geus nyababkeun kawangunna Kaldera Sunda. Numutkeun Wikipedia, ayana Gunung Sunda henteu bisa dipisahkeun na Sasakala Sang Kuriang (Sangkuriang). Cutatan sajarah ngeunaan Sakakala Sangkuriang aya dina Naskah Bujangga Manik. Sangkuriang atawa Sang Kuriang nyaéta dongéng atawa legénda anu asalna Tatar Sunda. Legénda kasebut nyaritakeun jadina Situ Bandung, Gunung Tangkuban Parahu, Gunung Burangrang sarta Gunung Bukit Tungul. Tina legénda kasebut, urang bisa nangtukeun geus sabaraha lila urang Sunda hirup di dataran luhur Bandung. Dumasar kana legénda kasebut anu dirojong ku fakta géologi, katorah yén urang Sunda geus hirup di dataran ieu rébuan taun saméméh Al Masih. Legénda Sangkuriang mimina mangrupa talari lisan. Rujukan tulisan ngeunaan legénda ieu aya dina naskah Bujangga Manik anu ditulis dina daun palem lontar anu asalna ahir abad ke-15 atawa mimi abad ke-16 Maséhi. Dina naskah kasebut ditulis yén Pangéran Jaya Pakuan nu boga landihan Pangéran Bujangga Manik atawa Ameng Layaran ngadatangan tempat-tempat suci agama Hindu di Pulo Jawa sarta Pulo Bali dina ahir abad ka-15. kakoncara ku Sasakala Sangkuriang saper kieu: Leumpang aing ka baratkeun datang ka Bukit Patenggeng Sakakala Sang Kuriang Masa dek nyitu Ci tarum Burung tembey kasiangan Dina Sasakala Sangkuriang, dicaritakeun yén Dayang Sumbi nyieun akal supaya Sangkuriang henteu ngawin anjeunna. Dayang Sumbi menta Sangkuriang sangkan manéhna nyieun talaga (dano) jeung parahu dina waktu sapeung. Liwat tengah peung dano geus jadi sedengkeun parahu ampir jadi. Dayang Sumbi nyieun akal deui; lawon bodas (boeh larang) hasil ninun anjeunna diabar-abar maké kakuatan gaib sangkan kaciri beureum siga cahaya panonpoe. Sangkuriang, anu ngarasa kabeurangan, ambek pisan, parahu ditalapung tepi ka nangkub. Parahu nangkub éta jadi gunung Tangkubanparahu. Sesa bahan parahu anu kari tunggul jadi Bukiunggul. Sedengkeun rangrang (ranng) sesa tangkal ngagunung jadi gunung Burangrang. Bujangga Manik nyutat lalampahannana di wewengkon anu Sasakala Sangkuriang diturunkeun hiji generasi ka generasi saterusna sacara lisan pikeun ngawartakeun yén di 32 | MAJALAH PARAHYANGAN | Vol. IV No. 4
wewengkon sakuliah Gunung Tangkuban Parahu kiwari téh baheulana kungsi aya dano, kungsi aya gunung bitu waktu peung (seuneu tengah peung anu caangna siga cahaya panon poé waktu isuk) anu disusul ku munculna gunung Tangkubanparahu, Bukiunggul jeung Gunung Burangrang. Panalungkan géologis mutahir némbongkeun yén sésa-sésa talaga purba geus 125 rébu taun. Situ kasebut jadi garing 16000 taun katukang. Hal ieu ngabukkeun yén karuhun Sunda geus nempatan dataran luhur Bandung sarta nyaksian bitu Plinian kadua anu nyapu padumukan palebah kulon walungan Citarum (kalér sarta kulon situ Bandung) salila période bitu dina 55.000-50.000 taun katukang waktu Gunung Tangkuban Parahu kabentuk na sésa-sésa Gunung Sunda buhun. Mangsa ieu téh mangsana homo sapiens; maranéhanana geus kanyahoan hirup di Australia kidul dina 62000 taun katukang, sawaktu jeung Manusa Jawa (Wajak) nu hirup kira 50000 taun katukang. Di ieu wewengkon, Gunung Sunda purba geus dua kali ngarandapan bitu dina wanda bitu Plinian. Bitu plinian kadua geus ngaruntagkeun kaldéra Gunung Sunda purba antukna nyiptakeun Gunung Tangkuban Parahu, Gunung Burangrang (disebut ogé Gunung Sunda), sarta Gunung Bukit Tunggul. Rekonstruksi Ceuk para ahli geologi jeung ahli geografi, nu ditulis dina Wikipedia, di antara Gunung Tangkubanparahu jeung Gunung Burangrang aya hiji lengkob anu mangrupa dasar kaldera anu disebut dasar kaldera Sunda. Dina éta lengkob, aya Situ Lembang, anu sisi kulonna diwatesan ku dingding anu manjang mimi Lawangangin terus melengkung ka kalereun Situ Lembang. éta dingding téh mangrupa sesa kaldera Gunung Sunda (purba). (Wikipedia) Meh tungtung kaler éta dingding, aya congcot nu dingaranan Gunung Sunda, luhurna 1.854 méter beungeut laut (tbl.), hiji congcot leuk di satengah geulang dingding kaldera Gunung Sunda. Ieu congcot téh lain Gunung Sunda anu sabenerna tapi sesa gunung anu leuwih gedé anu geus bitu. Gunung Sunda anu sabenerna mah diwangun ku awak gunung anu dasarna ± 20 km., sarta luhurna ditaksir leuwih 4.000 m. lbl. Bisa jadi luhur Gunung Sunda (purba) nu sabenerna leuwih taksiran eta, sabab, umumna gunung anu bitu nepi ka ngawangun kaldera nu jadi kawah pohara gedéna lolobana mah ngancurkan dua perlu awak gunungna. Lamun kaayaan ayeuna congcot pang luhurna 2.080 méter tbl., harna éta téh ngan saperluna luhurna Gunung Sunda. tercatat sebanyak 56.513 orang lulusan Unpar. Dari jumlah Dua perluna deui nyaéta bagian gunung nu ambrug waktu tersebut, yang tercatat dalam data IKA yang dimutakhirkan éta gunung bitu. Ku kanyahoan luhurna hiji gunung, eusi baru mencapai kurang dari 40%, koordinasi dengan IKA gunung jadi bakal kapanggih, geus kitu mah urang bisa (Wikipedia) Wilayah dan IKA Fakultas/Jurusan, jika diperlukan, manggihan darajat rongkahna bitu hiji gunung. menghadiri undangan dari Universitas atau Fakultas dalam kegiatan yang memerlukan keterlibatan alumni. Dina mangsa prasajarah, kira-kira 105.000 - 10.000 taun Program Smart City Development merupakan kegiatan kajian katukang, Gunung Sunda (purba) kungsi bitu ngaluarkeun gas dan diseminasi gagasan (melalui forum seminar, konferensi, gunungapi anu pohara kuatna, disebut peu plinian. Bitu dan jejaring) yang digagas IKA Unpar dalam rangka memberi gunung peu ieu mah nyababkeun matrial gunungapi kontribusi bagi pengembangan kota yang dikategorikan disemburkeun ka wewengkon anu pohara jauhna, nepi ka sebagai kawasan strategis nasional. Pada tahun 2014 digagas Citarum kiduleun Rajamandala kasaeur. Matrial gunungapi kegiatan City Development Forum Series (Conference & ieu mendet susukan Citarum Purba, anu ngakibatkeun jadina Exhibion) yang dimaksudkan untuk menyediakan plaorm Dano Bandung. komunikasi satu atap bagi daerah-daerah yang secara Gunung Sunda bitu kadua kalina dina kira-kira 10.000 - 5.000 administraf berbatasan langsung. Karena permbangan taun ka tukang. Matrial gunungapina harita kénéh geus situasional, fokus yang semula diarahkan bagi upaya ngubur wewengkon anu lega pisan. Leuweung geledegan anu penanganan permasalahan kota / daerah JABODETABEKJUR, aya mangsa harita, anu kaina sagedé-gedé dreum, kakubur untuk sementara ditunda, dan dialihkan pada upaya bareng jeung mahluk hirup nu aya di dinya, sato vertebrata penanganan permasalahan kota Bandung. Sebagai ndak badag siga badak, uncal, jeung hippopotamus (kuda nil) nu lanjut, pada tanggal 20 Februari 2014, dilaksanakan Seminar keur ngareueum di ranca-ranca kiduleun Rajamandala anu Sehari dengan tema "Pembangunan Kota Berkelanjutan jauhna ± 35 km Gunung Sunda. Areng kai saukuran dreum Menuju Bandung Juara", yang diselenggarakan atas kapangih di pangalaan keusik di Ciseupan - Cibeber, Cimahi kerjasama IKA Unpar, Universitas Katolik Parahyangan, dan Kidul. Di dinya pisan aya tangkal kai anu geus jadi areng Pemerintah Kota Bandung. Acara yang dilaksanakan di Aula ngagaloler ngarah datangna awan panas. Gedung Pasca Sarjana Unpar, Jl. Merdeka No.30 Bandung ini dihadiri oleh perwakilan dari dinas-dinas terkait Provinsi Jawa Ku sabab loba matrial jero gunung anu dikaluarkeun waktu Barat, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, dan éta gunung bitu, bagian jero gunung jadi kosong. Hal ieu anu Kabupaten Bandung Barat; Perguruan Tinggi di Kopers nyababkeun ambrugna sabagian gedé awak Gunung Sunda, Wilayah IV, tokoh masyarakat, mahasiswa, kalangan ngawangun kawah anu pohara legana, anu nelah disebut industri/pengusaha, dan Lembaga Swadaya Masyarakat. kaldera Gunung Sunda. Penerbitan buku Profil Alumni Unpar dimaksudkan sebagai Ti sisi wetan kaldera mucunghul gunung anyar, nyaéta media eksposisi alumni yang dinilai berhasil menjalankan Gunung Tangkubanparahu. perannya di tengah masyarakat, sebagai perwujudan sesan Diserat dina Wikipedia, kaayaan alam sabudeureun Gunung Unpar (alumni berprestasi). Eksposisi alumni berprestasi ini Tangkubanparahu kiwari geus mimi ruksak alatan ngkah bertujuan : 1) memberikan informasi mengenai Profil Alumni pola manusa anu henteu nyaah ka alam. Ku kituna, aya upaya Unpar yang dinilai berhasil menjalankan perannya dengan Pamaréntah pikeun ngabalikkeun deui kaayaan alam ka baik dan bermakna, di tengah masyarakat; 2) menjadi sumber asalna ku cara ngajadikeun ieu wewengkon Taman Nasional. penguatan identas Unpar dan lulusan Unpar pada *** (PX) umumnya, sehingga menjadi inspirasi, acuan, dan teladan MAJALAH PARAHYANGAN | Vol. IV No. 4 | 33
Hidup Sehat Hidup Sehat Hal yang Harus Anda Ketahui tentang Usus Buntu "Jangan loncat-loncat sehabis makan, nanti usus buntu!" permukaan apendiks ataupun terjadinya infeksi kuman pada apendiks. Benarkah mitos ini? Apakah sebenarnya usus buntu dan bagaimana cara mengobanya? Hampir semua orang Indonesia mengenal usus buntu sebagai penyakit yang ditAndai dengan rasa nyeri di perut kanan bawah. Ada banyak versi mengenai penyebabnya, antara lain loncat-loncat setelah makan dan makan terlalu banyak biji cabai atau jambu. Tapi apakah semua itu benar? Islah usus buntu dalam masyarakat sebenarnya mengacu pada penyakit apendisis di dunia kedokteran. Penggunaan islah "usus buntu" ini sebenarnya salah kaprah. Usus buntu di dunia kedokteran dikenal sebagai caecum, yakni bagian usus yang terhubung dengan usus besar. Sedangkan apendisis terjadi pada bagian yang disebut dengan umbai cacing (apendiks), yang memang terhubung pada caecum, namun merupakan struktur yang berbeda. Umbai cacing secara anatomis memang terletak di perut kanan bawah. Mengapa Disebut sebagai Umbai Cacing? Karena sebenarnya bagian usus ini merupakan bagian akhir usus yang menyempit dibandingkan usus besar yang terhubung di atasnya, sehingga tampak seper ekor ataupun cacing. Bagian ini dak memiliki fungsi yang signifikan. Beberapa buku bahkan menyatakan bahwa umbai cacing dak berpengaruh sama sekali pada fungsi pencernaan makanan oleh usus. Proses penekanan yang berlebih dapat disebabkan oleh kotoran (feses) yang mengeras, tumor, bahkan cacing usus yang berkumpul dan menumpuk di apendiks. Penelian juga menunjukkan bahwa mengkonsumsi makanan rendah serat menyebabkan pencernaan menjadi dak lancar, sehingga menyebabkan tekanan dalam ruang usus meningkat. Karenanya, penyakit ini sebenarnya dapat dicegah dengan menjalani pola hidup sehat dan mengkonsumsi makanan kaya serat. Bagaimana Saya Mengenali Apendisis? Mengapa Bisa Terjadi Apendisis? Peradangan pada apendiks atau umbai cacing, yang dikenal dengan apendisis, memiliki penyebab yang bermacam- macam. Proses peradangan apendiks didahului terlebih dahulu oleh terjadinya penekanan yang berlebih, luka pada Peradangan pada apendiks atau umbai cacing akan mengakibatkan bagian perut kanan bawah pada penderita apendisis terasa sakit apabila ditekan. Pada peradangan yang hebat, nyeri bahkan dirasakan saat penderita bernapas dalam, batuk atau mengedan. Terkadang, Anda juga dapat merasakan adanya mual dan mengalami muntah-muntah. Perlu diingat bahwa pada awalnya (beberapa jam sebelum nyeri dirasakan di bagian kanan bawah perut), nyeri dirasakan samar-samar di bagian ulu ha dan sekitar tali pusat. Apabila Anda memeriksakan diri Anda ke dokter, salah satu pemeriksaan yang akan dilakukan dokter adalah dengan menekan dan melepaskan tekanan pada perut kanan bawah Anda secara ba-ba. Mengapa dokter berbuat demikian? Pada apendisis dikenal islah "nyeri tekan" dan "nyeri lepas". "Nyeri tekan" dirasakan pada saat dokter menekan bagian usus yang meradang, sedangkan "nyeri lepas" dirasakan saat dokter melepaskan tekanan tersebut dengan ba-ba. Terkadang pemeriksaan ini masih dirasa belum cukup untuk memaskan terjadinya apendisis sehingga dokter akan melakukan dan menganjurkan pemeriksaan fisik 34 | MAJALAH PARAHYANGAN | Vol. IV No. 4
maupun laboratorium yang terkait. B e n a r k a h L o n c a t- l o n c a t S e t e l a h M a k a n D a p a t Menyebabkan Apendisis? Tidak! Hingga kini dunia medis belum menemukan buk yang kuat bahwa orang yang loncat-loncat setelah makan akan mengalami apendisis. Nyeri perut yang terkadang muncul karena akvitas (lari, loncat-loncat) setelah makan, sebenarnya terjadi karena sebagian besar darah dialirkan ke otot, akibatnya usus yang sedang mencerna makanan kekurangan darah sehingga kita merasakan nyeri di bagian perut. Hal inilah yang menyebabkan nyeri di bagian perut. Benarkah Biji Jambu Atau Cabai Dapat Menyebabkan Usus Buntu? Seper kebanyakan mitos lainnya, hal ini belum memiliki buk ilmiah yang kuat. Memang benda seper biji jambu dan cabai dapat saja menyumbat muara umbai cacing. Akan tetapi Unpar, yang berasal dari Delegasi perwakilan (salah satu lembaga independen Fakultas Hukum) menjadi Juara Lomba Debat Konstitusi MPR 2017, dengan mengalahkan Universitas Padjadjaran, dalam final yang berlangsung di Plasa Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Jakarta, 29 Agustus 2017. Fakultas Hukum Parahyangan Law Debate Community Dalam final, Unpar sebagai tim kontra melawan Unpad sebagai tim pro dalam mosi perdebatan tentang memasukkan Pancasila dan sila-silanya ke dalam UUD NKRI Tahun 1945 pada kenyataannya, dokter jarang menemukan kasus apendisis disebabkan oleh hal ini. Secara logis, seap benda yang masuk ke dalam umbai cacing akan didorong kembali ke luar agar dak menyumbat. Lalu, Apa yang Sebaiknya Saya Lakukan Apabila Saya atau Keluarga Saya Mengalami Apendisis? Apabila Anda curiga anggota keluarga atau bahkan Anda sendiri mengalami apendisis, maka sebaiknya jangan menunda untuk memeriksakan diri ke dokter terdekat. Penanganan yang terlambat dapat berakibat fatal. Sebagai contoh, salah satu komplikasi lanjut dari apendisis adalah perforasi usus atau yang biasa dikenal awam sebagai "kebocoran usus". Karenanya, penanganan yang cepat dan tepat secara medis menjadi satu-satunya solusi. Bisakah Saya Sembuh Tanpa Operasi? Tidak. Hingga saat ini, penanganan yang paling tepat untuk a p e n d i s i s a d a l a h a p e n d e k t o m i ( o p e ra s i u n t u k mengeluarkan apendiks yang meradang). Pemberian anbiok dan obat lainnya dak akan dapat mengatasi apendisis secara tuntas. Nasihat yang tepat untuk Anda yang mengalami apendisis adalah: Anda tak perlu merasa takut akan ndakan operasi. Operasi yang dilakukan oleh dokter bedah yang berpengalaman dan terpercaya, akan membuat Anda merasa tenang dan nyaman untuk menjalani operasi yang akan mengatasi masalah Anda hingga tuntas. u dr. Danny Halim, Ph.D. & dr. Miriam R. Maengkom, M.Kes., Klinik Pratama Unpar KMPSN (Komunitas Mahasiswa Peradilan Semu Nasional) Fakultas Hukum Unpar, meraih Juara Pertama dengan gelar Terdakwa Terbaik, Saksi dan Ahli Terbaik, Panitera Terbaik, Penuntut Umum Terbaik, dan Penasihat Hukum Terbaik dalam National Moot Court Competition Piala Prof. Soedarto VI, yang diadakan pada 15 - 18 September 2017. Kompetisi ini diselenggarakan oleh Universitas Diponegoro, Semarang, dan diikuti 16 perguruan tinggi negeri dan swasta. MAJALAH PARAHYANGAN | Vol. IV No. 4 | 35
In Memoriam Prof. Dr. Ir. Djoko Soelarnosidji, MCE (1942 - 2017) Profesor Geoteknik Pertama Indonesia Satu di antara alumni dan dosen yang sangat membanggakan komunitas Unpar, almarhum Prof. Dr. Ir. Djoko Soelarnosidji, MCE adalah doktor pertama Indonesia dalam bidang geoteknik, dan guru besar pertama Indonesia dalam bidang yang sama. Dedikasi beliau dalam keilmuan, sebagai kolega, dan sebagai pemimpin, dikenang oleh komunitas Unpar dan komunitas teknik sipil, khususnya geoteknik. Pak Djoko, demikian sapaan akrab beliau, lahir di Kota Solo (Surakarta), Jawa Tengah, pada 5 Juni 1942, keka Tentara Dai Nippon menduduki Indonesia, dan bertumbuh di kota itu hingga remaja. Setelah lulus dari SMA Pangudi Luhur Santo Yosef, Solo, pada tahun 1961 (teman satu sekolah dan satu angkatan Prof. Dr. Ir. B.S. Kusbiantoro, Ketua Pengurus Yayasan Unpar saat ini) beliau sempat melanjutkan pendidikan di Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk belajar teknik nuklir. Pada tahun 1962 beliau memutuskan pindah belajar teknik sipil di Fakultas Teknik Unpar. Pada waktu itu Fakultas Teknik Unpar masih muda belia (didirikan pada tahun 1960), dan dipimpin oleh dekan pertama, almarhum Prof. Ir. A.M. Semawi (adik kelas Bung Karno di Technische Hogeschool). "sangat disiplin, dak hanya terhadap semua mahasiswa- mahasiswi di kampus, tetapi juga terhadap kami anak- anaknya", kata mereka. Bagi Sumija dan Agung, Pak Djoko seorang yang "sangat spesial dan extra-ordinary". Keka masih mahasiswa pada tahun 1964 beliau mulai bekerja sebagai asisten mekanika tanah dan teknik fundasi. Selanjutnya beliau sempat bekerja dalam soil tesng di lapangan. Pada akhir tahun 1970 beliau memperoleh kesempatan belajar di Jepang dengan beasiswa Mombusho. Studi bahasa Jepang ditempuh di Osaka Foreign Language University. Setelah itu program magister dalam bidang soil dynamics diselesaikan di Kyoto University. Hal itu segera disambung dengan program doktoral dalam bidang soil dynamics yang diselesaikan pula di Kyoto University. Tahukah Anda bahwa beliau orang Indonesia yang pertama kali meraih gelar doktor dalam bidang geoteknik? Sepanjang berkarya di Unpar sejak 1964, menempuh studi lanjut, dan berkarier sebagai dosen, beliau terus bertekun dalam bidang geoteknik, termasuk menemukan "metode Soelarno". Selain menekuni Tridharma Perguruan Tinggi, beliau juga dak melupakan tanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan lembaga, dengan antara lain menjabat sebagai Dekan Fakultas Teknik pada kurun waktu 1987-1995. Sebagai dekan, beliau menekankan program pengembangan manusia bagi para dosen muda. Atas kompetensi dan karakter beliau, sudah sepantasnya beliau memperoleh jabatan guru besar pada tahun 1995. Beliaulah orang Indonesia pertama yang dianugerahi jabatan fungsional guru besar dalam bidang geoteknik. Beliau terus bertekun sebagai dosen hingga akhir hayat beliau, 27 Maret 2017, menjelang berusia 75 tahun. Kedua anak beliau, Sumija dan Agung, mengenang bahwa Pak Djoko "dak hanya sebagai ayah, tetapi juga sebagai penasihat, mentor, teman dekat, dan tempat bercurah ha pada saat suka maupun duka". Meskipun sangat sibuk, Pak Djoko "tetap menyediakan waktu kepada kami, terutama untuk rekreasi bersama", kenang mereka. Almarhum dikenal Pak Djoko dikenang "menjunjung nilai-nilai luhur Tanah Jawa", ungkap keluarga beliau. Rektor Unpar, Mangadar Situmorang, memandang, "Gagasan atau ide beliau selalu menginspirasi pribadi-pribadi di sekitarnya, khususnya para dosen di lingkungan Unpar dalam mengembangkan kapasitas diri dan menjadi pendidik yang mumpuni." Dekan Fakultas Teknik Unpar, Yohannes Basuki Dwisusanto, mengungkapkan rasa terima kasih dan kecintaan kepada "sang guru yang telah mengabdi selama 53 tahun di Unpar". Dina Rubiana Widarda y a n g m e m i m p i n Te k n i k S i p i l F T U n p a r s a a t i n i menggarisbawahi bahwa kontribusi Unpar dalam bidang teknik sipil, khususnya geoteknik, dak bisa lepas dari sosok beliau. Paulus P. Rahardjo, Ketua KBI Geoteknik, 36 | MAJALAH PARAHYANGAN | Vol. IV No. 4
mengingatkan bahwa "beliau merupakan pionir dan contoh teladan bagi kita semua". Cecilia Lauw, mantan Rektor Unpar, mengenang, "Pak Djoko sangat peduli dalam meningkatkan pendidikan para dosen." Suparman Chandra, Ketua Ikatan Alumni Teknik Sipil Unpar, mengenang kesederhanaan, langgam gerak, senyum beliau "yang tak mungkin kita lupa". -------------- Simposium Problemaka Geoteknik di Indonesia Memperinga 100 hari wafat Prof. Dr. Ir. Djoko Soelarnosidji, MCE dan 53 tahun pengabdian beliau kepada Unpar, diselenggarakanlah sebuah simposium geoteknik bertema Problemaka Geoteknik di Indonesia pada 15 Juli 2017. Dalam makalah berjudul "Pelajaran dari Kegagalan Geoteknik: Problem, Pemahaman, dan Pemanfaatan untuk Riset", Paulus P. Rahadjo merefleksikan bahwa dalam kurun waktu 25 tahun terakhir (1990-2015) permasalahan dan perkembangan ilmu di bidang geoteknik sangat signifikan di Indonesia, namun ironisnya kegagalan geoteknik masih saja dialami di Indonesia. Pemahaman tentang ilmu geoteknik menjadi sangat penng khususnya untuk menjawab kebutuhan dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan banyaknya kegagalan geoteknik, baik karena masalah teknis maupun akibat bencana alam geologi yang membawa kerugian dan kehilangan jiwa manusia. Sementara itu perkembangan ilmu geoteknik juga cukup tajam dibandingkan dengan dua dasawarsa sebelumnya (1970-an - 1990-an) sehingga dirasakan perlu untuk menggunakan periswa-periswa kegagalan itu secara lebih saksama agar dapat menjawab problemaka geoteknik untuk mengatasi masalah dan mengurangi risiko. Paulus menggarisbawahi bahwa meskipun struktur atas juga memberikan tantangan yang dak kalah sulitnya, pada umumnya pandangan dari kacamata ilmu geoteknik lebih rumit karena kita menghadapi kondisi kedakpasan oleh material yang dibentuk alam. Di sisi lain Bencana Alam Geologi menjadi ancaman terhadap produk-produk fisik yang telah dibangun oleh manusia, salah satu aspek terkait adalah bidang geoteknik juga. Dengan demikian, peranan ilmu geoteknik semakin banyak diperlukan karena kerusakan atau kehancuran gedung dan infrastruktur dak seluruhnya disebabkan oleh kelemahan dalam bidang struktur, sebagian utama justru terletak pada masalah substruktur atau kombinasi dari keduanya. Bencana alam geologi sendiri, di samping menyebabkan kerusakan infrastruktur dan fatalitas bagi manusia, juga menjadi suatu pengalaman laboratorium skala 1:1 di mana manusia dapat mengambil manfaat untuk memahami mekanisme gejala geoteknik terkait dengan kejadian bencana geologi, yang merupakan pelajaran yang mahal. Dalam makalahnya itu, Paulus memaparkan sejumlah persoalan, yaitu: 1) problem longsoran (longsoran alam dan longsoran lereng buatan); 2) kegagalan geoteknik pada tanah ekspansif; 3) kegagalan geoteknik pada konstruksi dengan jenis tanah sensisf air; 4) kegagalan geoteknik akibat rapid drawdown; 5) kegagalan geoteknik akibat mbunan pada tanah lunak; 6) kegagalan akibat liquefaksi saat gempa (kajian gempa Padang, 2009); 7) kajian geoteknik masalah lumpur Sidoarjo. Paulus menggarisbawahi bahwa peran ilmu geoteknik dalam pembangunan infrastruktur menjadi sangat penng untuk memaskan keamanan konstruksi baik pada jangka pendek maupun jangka panjang. Sayangnya material tanah dan batuan bukanlah produk manusia yang dapat disederhanakan melainkan produk alam yang hingga saat ini masih menjadi misteri bagi kita semua. Bahkan merumuskan parameter tanah dan batuan bukanlah sesuatu yang mudah karena faktor geologi tetap memegang peranan penng dalam proses pembentukan material tersebut. Dalam banyak hal material tanah dan batuan dak selalu dapat diuji dalam skala laboratorium, lalu variasi kondisi tanah sangat besar sekalipun dalam jarak yang relaf dekat. Riset geoteknik, demikian Paulus, dapat digunakan untuk menjawab permasalahan di lapangan (riset terapan), baik untuk kepenngan mengatasi masalah desain maupun failure tetapi juga sekaligus bisa untuk pengembangan ilmu (riset ilmiah). Dalam pelaksanaannya pola riset dapat berupa: •	penggunaan hasil pengukuran di lapangan untuk pengembangan model (empirik); riset numerik untuk analisis kondisi lapangan atau invesgasi hal-hal baru; pengujian dalam skala laboratorium berupa pengembangan alat atau model uji pengembangan alat uji •	pengumpulan data untuk prediksi kondisi masa depan (misalnya analisis probabilisk maupun determinisk untuk kegempaan); melakukan korelasi data-data sifat teknis tanah dari uji laboratorium dan uji di lapangan (insitu tesng); kombinasi dari hal-hal di atas. Selain makalah oleh Paulus P. Rahardjo, dalam simposiun tersebut disajikan pula sejumlah makalah lain, yaitu: • Frans Kesuma, "Problem Geoteknik pada Tambang Terbuka Batubara". Shindu Rudianto, "Site-Specific Response Analyses (SSRA) on Deep So Clay in Bandung, Indonesia". Budijanto Widjaja, "Perilaku Longsoran dan Mudflow, Studi Kasus di Indonesia: Pendekatan Reologi". • Gouw Tjie Liong, "Usulan Pedoman Perencanaan Kompaksi Dinamik untuk Praksi Teknik Sipil". Nurindahsih Seonegoro, "Under-Consolidang So Soil". • Okky Ahmad Purwata, "Problem Geoteknik pada Pondasi Struktur Lepas Pantai Jack-Up Rigs". Matur nuwun, Pak Djoko Soelarnosidji. Berisrahatlah dalam damai. *** (PX) MAJALAH PARAHYANGAN | Vol. IV No. 4 | 37
Kewirausahaan Mengembangkan Sustainable Entrepreneurship di Indonesia Aknolt Kristian Pakpahan Kegiatan kewirausahaan adalah salah satu motor penggerak roda perekonomian negara, dak saja sebagai penghasil produk barang dan jasa akan tetapi juga sebagai penyerap dan penyedia lapangan pekerjaan. Pertanyaan mendasar yang seringkali dilontarkan, apakah benar akvitas kewirausahaan memang benar motor penggerak roda perekonomian negara? Menjawab pertanyaan tersebut daklah mudah. Tulisan pendek ini akan mencoba menjelaskan bagaimana akvitas kewirausahaan di I n d o n e s i a d a n b a g a i m a n a s e h a r u s n y a a k v i t a s kewirausahaan juga memperhakan sektor sosial dan lingkungan. Kewirausahaan di Indonesia Menilik press release yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, rasio wirausaha Indonesia 2016 adalah sebesar 3,1 naik dari nilai 1,67 pada tahun 2013/2014. Rasio wirausaha sendiri dihitung dengan menghitung jumlah wirausahawan yang ada dengan total populasi suatu negara. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga mengatakan bahwa besaran syarat minimal masyarakat sejahtera adalah 2%. Tentu angka ini menjadi dak berar apabila kegiatan kewirausahaan dak memberikan dampak posif bagi peningkatan daya saing produk dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jika menggunakan Indeks Kewirausahaan Global (Global Entrepreneurship Index) Tahun 2016, Indonesia berada pada peringkat 90 dari 137 negara dengan nilai 21,2. Indeks ini mengukur sehat atau daknya kegiatan kewirausahaan di suatu negara dengan menekankan p a d a g a a s p e k , y a k n i entrepreneurial atudes, abilies dan aspiraons. S e m a k i n n g g i i n d e k s , semakin berkualitas kegiatan kewirausahaan suatu negara. Sebagai pembanding, Amerika Serikat ada pada peringkat 1 d e n g a n s k o r G D I 8 3 , 4 . Sementara jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, Singapura ada pada peringkat 24 dengan skor 52,2 lalu Brunei Darussalam pada peringkat 53 dengan skor 33,9. Besaran rasio wirausaha dan skor GDI harus menjadi perhaan jika memang fokus pemerintah untuk menggerakkan kegiatan kewirausahaan - sebagaimana diimplementasikan dalam program Gerakan Kewirausahaan Nasional - sebagai salah satu lokomof perekonomian nasional. Sustainable Entrepreneurship Kegiatan kewirausahaan tentu dak lagi hanya terfokus pada orientasi keuntungan semata. Mitos bahwa kegiatan kewirausahaan hanya terpusat pada proses mencari keuntungan semata dianggap sebagai pendekatan tradisional. Saat ini sedang berkembang kegiatan kewirausaan yang juga berfokus pada sektor sosial dan lingkungan. Tongam S. Nababan (2014) dalam makalahnya dengan judul Building a Sustainable Entreprenurship in Increasing Global Compeveness menyebutkan bahwa s u s t a i n a b l e entrepreneurship terfokus pada ga sektor yakni people, planet, dan profit y a n g d a k s a j a m e n j a l a n ka n ke g i ata n kewirausahaan pada saat ini akan tetapi juga pada kebutuhan jangka panjang. Dalam aran, kegiatan kewirausahaan dak boleh lagi hanya terpusat pada pencarian keuntungan semata, akan tetapi juga harus memikirkan dampak pada ngkat kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan sebagai syarat u t a m a k e b e r l a n j u t a n kegiatan kewirausahaan di masa yang akan datang. 38 | MAJALAH PARAHYANGAN | Vol. IV No. 4
Tentu apa yang disebutkan oleh Tongam S. Nababan menjadi penng jika dikaitkan dengan implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang telah dimulai sejak akhir 2015 lalu. Persaingan bisnis akan semakin ketat dengan diberlakukannya MEA 2015 dengan sembilan mutual recognion arrangements (MRAs)-nya. Aknolt K. Pakpahan (2010) dalam opini pendek dengan judul Increasing SMEs' Capacity (Jakarta Post) menyebutkan bahwa ada beberapa persoalan mendasar yang dihadapi oleh para pelaku bisnis (kewirausahaan) di Indonesia, yakni rendahnya kualitas tenaga kerja Indonesia (low-skilled labor) dan rendahnya semangat berwirausaha (berbisnis). Masalah tersebut muncul karena kegiatan kewirausahaan dianggap sebagai pelabuhan terakhir (last resort) bagi para pencari kerja keka mereka dak mendapatkan pekerjaan pada lapangan pekerjaan formal (formal job). Sehingga seringkali kegiataan kewirausahaan dianggap sebagai lapangan pekerjaan informal (informal job). Tidaklah mengherankan jika melihat skor GDI di atas, peringkat Indonesia berada di bawah peringkat negara-negara ASEAN lainnya dan membuat kegiatan kewirausahaan menjadi dak kompef atau sulit bersaing terutama menghadapi MEA 2015 ini. Apa yang Harus Dilakukan? Dalam mengatasi masalah di atas sekaligus menginisiasi kegiatan sustainable entrepreneurship, kita perlu membenahi persoalan mendasar kegiatan bisnis (kewirausahaan) di I n d o n e s i a . S u d a h s a a t n y a k u r i k u l u m m e n g e n a i kewirausahaan dijadikan kurikulum utama dan dapat diambil oleh seluruh mahasiswa. Tujuannya adalah mengenalkan kegiatan kewirausahaan sebagai kegiatan yang dapat memberikan keuntungan ( jika dijalankan dengan kesungguhan), membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan manusia. Selain itu, tujuan utama pengenalan kewirausahaan adalah menghasilkan individu-individu yang dianggap mampu menjadi kaum wirausahawan yang tangguh dan berdaya saing. Yang dimaksud dengan kaum wirausahawan tangguh dan berdaya saing adalah mereka yang mampu menghasilkan produk- produk ekonomi yang berkualitas dan inovaf. Kegiatan ke w i ra u s a h a a n d a p a t m e n j a d i l o ko m o f u t a m a perekonomian negara (dalam konteks ini Indonesia) jika masalah mendasar seper yang sudah disebutkan di atas dapat diatasi, ditambah lagi dukungan penuh pemerintah baik dalam hal aturan dan perundang-undangan dan skema bantuan keuangan kepada sektor kewirausahaan. Gerakan sustainable entrepreneurship sendiri diharapkan mampu memberikan dampak posif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi pada proses pembangunan dak saja pada aspek kualitas sumber daya manusia akan tetapi juga pada aspek lainnya, misalnya sumbangan pada sektor pajak yang dapat digunakan untuk menjalankan program-program pembangunan. Tidak hanya itu, sustainable entrepreneurship juga dapat berkontribusi pada dua aspek penng, yakni kelestarian lingkungan sebagai dampak dari akvitas kewirausahaan dan ketersediaan bahan baku (bahan mentah) kegiatan kewirausahaan. Sudah seharusnya kegiatan kewirausahaan (bisnis) dak hanya mengejar keuntungan semata dengan mengabaikan permasalahan (degradasi) lingkungan dan ngkat kesejahteraan masyarakat. Melalui kegiatan sustainable entrepreneursip, diharapkan akvitas bisnis mampu menyeimbangkan antara kepenngan ekonomi/bisnis dengan kepenngan sosial dan lingkungan. Dr. phil. Aknolt Krisan Pakpahan, staf pengajar pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, FISIP Unpar MAJALAH PARAHYANGAN | Vol. IV No. 4 | 39
Universitaria Menjadi Mitra Pemerintah Kanada, Program Studi Matematika Terus Berkembang Program Studi Matemaka Universitas Katolik Parahyangan berdiri pada tanggal 20 April 1993 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 4/D/O/1993 dengan status terdaar. Pada tanggal 21 Juli 2000 Program Studi Matemaka memperoleh status terakreditasi B (Baik) dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) melalui Surat Keputusan No. 017/BAN-PT/Ak-IV/VI/2000. Di tahun 2005, program studi Matemaka berhasil memperoleh peringkat akreditasi A (Baik Sekali) dari BAN-PT melalui Surat Keputusan No. 021/BAN-PT/Ak-IX/S1/XI/2005 pada tanggal 17 November 2005. Pada tahun 2010, program studi Matemaka berhasil mempertahankan akreditasi A (Baik Sekali) melalui Surat Keputusan BAN-PT No. 029/BAN-PT/Ak- XIII/SI/XI/2010 tertanggal 3 Desember 2010. Kemudian di tahun 2015 Program Studi Matemaka kembali berhasil mempertahankan peringkat akreditasi A melalui Surat Keputusan BAN-PT No. 1021/SK/BAN-PT/Akred/S/10/2015 tertanggal 3 Oktober 2015. Program Studi Matemaka Unpar menawarkan bidang konsentrasi Matemaka Industri dan Rekayasa Keuangan dan Asuransi. Khusus di bidang Rekayasa Keuangan dan Asuransi di tahun 2017 ini Program Studi Matemaka menjadi salah satu mitra dari proyek READI (Risk Management, Economic Sustainability and Actuarial Science Development in Indonesia). Proyek READI yang didanai oleh Pemerintah Kanada melalui Department of Global Affair Canada (GAC) dengan dana tambahan dari Manulife Indonesia dan Sun Life Asia bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai regional centre of excellence di bidang aktuaria. Proyek ini dikelola dan dijalankan oleh Department of Stascs and Actuarial Science University of Waterloo. Di dalam pelaksanaannya, proyek ini melibatkan sekolah-sekolah dan universitas mitra di Indonesia dengan Unpar adalah salah satunya, Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI) dan pemerintah Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Secara spesifik, tujuan dari Proyek READI ini adalah untuk: 1. Meningkatkan jumlah dan mutu sarjana aktuaria di Indonesia yang dapat mengisi kebutuhan aktuaris di lingkungan industri, universitas dan pemerintah. 2. Memperkuat hubungan antara industri, universitas dan pemerintah dalam mendukung ilmu aktuaria dan manajemen risiko. menjadi salah satu alasan yang melatarbelakangi proyek READI ini. Saat ini berdasarkan data di PAI, sampai akhir tahun 2016, hanya ada sekitar 235 orang aktuaris yang FSAI. Padahal, pemerintah Indonesia mewajibkan seap perusahaan asuransi untuk memiliki minimal satu orang aktuaris. OJK memperkirakan bahwa Indonesia masih membutuhkan lebih dari 1.000 orang aktuaris untuk memenuhi kebutuhan industri, lembaga pemerintah, firma konsultan dan perguruan nggi. Sebagai salah satu mitra dari Proyek READI di Indonesia, Program Studi Matemaka Unpar berparsipasi akf dalam berbagai program yang diselenggarakan Proyek READI. Pertama, program edukasi mengenai ilmu aktuaria dari Universitas of Waterloo bagi dosen-dosen perguruan nggi mitra READI di Indonesia. Di tahun 2017 ini telah diselenggarakan ga kali workshop mengenai Actuarial Mathemacs (Actuarial Mathemacs I, II dan III) dengan durasi masing-masing selama satu minggu. Program ini bertujuan untuk membekali para dosen agar nannya dapat mengajar mata kuliah Aktuaria di Program Studi masing- masing. Kedua, program pemberian beasiswa bagi beberapa dosen perguruan nggi mitra READI dan beasiswa bagi mahasiswa di program studi matemaka atau aktuaria di perguruan nggi yang menjadi mitra READI di Indonesia. Program Studi Matemaka Unpar pada tahun 2017 ini berkesempatan mengirimkan dua orang dosen untuk studi lanjut ke University of Waterloo untuk program Magister Aktuaria. Di semester ganjil 2017/2018 ini, delapan orang mahasiswa program studi Matemaka berhasil memperoleh beasiswa READI. Beasiswa READI ini mencakup biaya kuliah, biaya hidup dan biaya untuk mengiku ujian PAI. Kega, program penjangkauan guru dan siswa SMA Indonesia (Outreach Program) akan ilmu aktuaria yang bertujuan untuk meningkatkan minat mereka dalam matemaka dan staska, serta memperkenalkan kesempatan berkarier di bidang matemaka, terutama aktuaris. Pada tanggal 4 Agustus 2017 telah diselenggarakan Seminar "Aktuaris, Peluang Karir Terbesar di Bidang Matemaka" bertempat di Le Royale Hotel Bandung kerja sama antara READI, PAI, Unpar dan ITB. Seminar dihadiri oleh 143 murid SMA dan 110 3. Memperkuat pemahaman tentang ilmu aktuaria dan manajemen risiko sebagai suatu profesi. Kebutuhan Indonesia akan tenaga aktuaris, ya i t u t e n a ga p ro fe s i o n a l ya n g d a p a t menerapkan ilmu matemaka, staska dan ekonomi di dalam mengelola risiko terkait dengan kedakpasan di masa mendatang, 40 | MAJALAH PARAHYANGAN | Vol. IV No. 4
guru/orang tua. Pada hari itu juga bertempat di Ruang Rapat Rektorat telah ditandatangani MOU antara Unpar dan READI, serta MoU pemberian beasiswa READI bagi mahasiswa program studi Matemaka. Program-program tersebut dimanfaatkan oleh Program Studi Jumat, 11 Agustus 2017, Fakultas Filsafat mengadakan Dies Natalis ke-48. Orasi dies disampaikan oleh Dr. Haidar Bagir, Direktur Utama Group MIZAN. Dies kali ini berbeda dengan perayaan pada umumnya, karena orasi dies diselenggarakan dengan konsep talkshow, sehingga peserta dapat menyampaikan pendapat dan pertanyaan kepada orator. Matemaka Unpar untuk memperkuat pengembangan bidang minat Rekayasa Keuangan dan Asuransi. (J. Dharma Lesmono, Kepala Program Studi Matematika) Jumat, 28 Juli 2017, Unpar dan Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat menandatangani nota kesepahaman terkait pengembangan penelitian, pengkajian dan pengabdian kepada masyarakat tentang pendidikan politik dan partisipasi masyarakat dalam Pemilu maupun Pilkada; melakukan sosialisasi akan pentingnya Pemilu maupun pemilihan kepala daerah (Pilkada); meningkatkan pemahaman hak konstitusional warga negara dalam kepemiluan; serta menyebarluaskan gagasan dan merespon permasalahan hukum dalam kepemiluan. MAJALAH PARAHYANGAN | Vol. IV No. 4 | 41
Western Java Already 200 years old (1817 - 2017) Hortus Botanicus Bogoriensis At the heart of Bogor City are the fabulous botanical gardens, known as "Kebun Raya Bogor", the city's green lung of around 87 hectares, with more than 12.500 species. Lieutenant-Governor Raffles re- landscaped the gardens previously established by VOC in 1744, and aer the Anglo-Dutch Treaty the spacious grounds of the Bogor Palace were expanded by a German-born botanist Professor C.G.C. Reinwardt, with assistance from the Great Britain's Kew Gardens, and officially opened in 1817. The gardens are the pride of Indonesians, as they are also the oldest in Southeast Asia. Bogor Palace seen from Situ Gunting, Bogor Botanical Gardens The Bogor Botanical Gardens (Lan: Hortus Botanicus Bogoriensis) celebrated its 200th anniversary on May 18, 2017. Tempo reported (21/05/2017), the celebraon was marked by a series of acvies, such as the issuance of the first-day cover of the special-edion stamps of orchids from 34 provinces along with a four-day plantaon exhibion, the 200K run, environmental educaon programs, fun bike event, an internaonal seminar, art and cultural fesvals, botanical photography contests, and sports compeons. The gardens are the largest center of off-site conservaon and research on plant species in Indonesia, the gardens spokesperson, Ronia A. Risna, stated. "The Bogor Botanical Gardens have an area of about 87 hectares, with a total collecon of 12,531 species of plants that are grouped into 3,228 species, 1,210 genera, and 214 families," she said. It boasts over 400 species of palm trees, 5,000 trees from around the tropical world, and an orchid house containing 3,000 variees. 's Lands Plantentuin te Bandung The area that is now Bogor Botanical Gardens was part of the "samida" (man made forest) that was established at least around the era when Sri Baduga Maharaja (Prabu Siliwangi, 1474-1513) ruled the Sunda Kingdom, as wrien in the Batutulis inscripon. This forest was created to protect seeds of rare trees. The forest remained neglected aer the Sundanese kingdom was destroyed in the 16th century. In 1744 the Dutch East India Company established a garden and mansion at the site of the present Botanical Gardens in Buitenzorg (now known as Bogor), writes Wikipedia. Aer the successful Brish invasion of Java in 1811, Sir Thomas Stamford Raffles was appointed as the island's Lieutenant-Governor and he took Buitenzorg Palace as his residence. During his rule in the palace, he had the garden re- landscaped into English-style garden. His wife, Olivia Mariamne Raffles, died in Buitenzorg on November 26, 1814 and was buried in Batavia. A memorial monument was built in the garden, as a commemoraon for her. When the Anglo-Dutch Treaty came into effect, the Netherlands sent officials to resume control of the colony in 1816. Among those on board are a German-born botanist named Caspar Georg Carl Reinwardt, who was appointed as head of agriculture, arts and science of the colony. A year later he proposed the establishment of a botanical garden, a move which was supported by Governor General van der Capellen. The garden was officially founded on May 18, 1817 next to the palace ground through a collaboraon with two botanists, William Kent and James Hooper, curators of Great Britains Kew Botanical Gardens. The garden was established 42 | MAJALAH PARAHYANGAN | Vol. IV No. 4
as 's Lands Plantentuin ('Naonal Botanical Garden'). Prof. Reinwardt became its first director for five years, and gathered plants and seeds of economic potenal from all over the archipelago for culvaon. The garden was significantly expanded in 1852, with a 120 hectares (300 acres) new garden branch laid down near the mountainous town of Cibodas. The gardens enjoyed wide internaonal aenon and was regularly visited by botanists and biologists from various countries to conduct researches. A shortage of land occurred in 1927 due to the growing plants collecon. Therefore, the gardens were extended east of Ciliwung river. A new branch of the gardens was opened near Purwodadi in East Java on January 30, 1941. The new garden was intended for tropical-dry plants culvaon. However, before much could be done to develop the new garden, the Dutch East Indies would soon join World War II. On March 1942 the Japanese marched into Bogor and a year later took over the directorship of the gardens. The Dutch returned to Indonesia, and resumed management of the gardens from 1945 to 1949. Aer the Dutch recognion of Indonesia as a sovereign state, the Government of Indonesia took over the management of the gardens. A herd of spotted deer around the palace garden (Kantor Yayasan Unpar) Significance of botanical gardens A botanical garden or botanic garden is a garden dedicated to the collecon, culvaon and display of a wide range of plants labelled with their botanical names, Wikipedia informs. It may contain specialist plant collecons such as cac and other succulent plants, herb gardens, plants from parcular parts of the world, and so on. The origin of modern botanical gardens can be traced to European medieval medicinal gardens known as physic gardens, the first of these being founded during the Italian Renaissance in the 16th century, Wikipedia informs. This early concern with medicinal plants changed in the 17th century to an interest in the new plant imports from exploraons outside Europe as botany gradually established its independence from medicine. In the 18th century, systems of nomenclature and classificaon were devised by botanists working in the herbaria and universies associated with the gardens. With the rapid rise of European imperialism in the late 18th century, botanic gardens were established in the tropics, and economic botany became a focus with the hub at the Royal Botanic Gardens, Kew, near London. A memorial monument to Olivia Mariamne Raffles Inially, the Bogor Botanical Gardens served as the backyard of the Dutch colonial governor's office, and currently, they have been transformed into one of Indonesia's largest biological diversity study centers. In 1956, for the first me, the botanical gardens had an indigenous Indonesian, Sudjana Kassan, as its director. Hortus Botanicus Bogoriensis was managed by The Indonesian Instue of Science (LIPI), along with four others: Cibodas Botanical Gardens, Purwodadi Botanical Gardens, Bali's Eka Karya Botanical Gardens, and Cibinong Science Center-Botanical Gardens. President Joko Widodo, in a wrien message read out by Teten Masduki, said that a botanical garden plays a significant role in serving as a conservaon center and introducing and promong Indonesia's natural resources to the younger generaon, Tempo reported (21/05/2017). Hence, he has called on every region to have a botanical garden. "Botanical gardens are not only plant conservaon and research centers but also recreaonal places where families can introduce natural resources to their children. I hope other regions could replicate the Bogor Botanical Gardens," he noted. Indonesia currently has 32 botanical gardens under the management of LIPI, while 26 others are being managed by regional administraons, and another is under the supervision of a university. Ideally, the country should have at least 47 botanical gardens. LIPI Head Iskandar Zulkarnain explained that the Bogor Botanical Gardens have five funcons, such as a plant conservaon and research center, environmental educaon center, ecotourism, and environmental services. It has also contributed to the economy of the community. Furthermore, it has become a reference for the development of botanical gardens in the regions, and that it could consequently improve the quality of Indonesia's environment. Meanwhile, the Bogor Botanical Gardens are now serving the Secretary General of the Internaonal Associaon of Botanic Gardens (IABG) Chapter Asia. In addion, the Bogor Botanical Gardens are a member of the Internaonal Botanical Garden Conservaon along with three thousand other botanical gardens across the world. *** (PX) MAJALAH PARAHYANGAN | Vol. IV No. 4 | 43
Universitaria Perayaan Hari Kemerdekaan RI: Pendidikan yang Memerdekakan Ucapan syukur ke hadirat Tuhan atas segala berkat, tokoh nasionalis dan pendidikan, hingga para p a h l a w a n kemerdekaan. kuasa, dan pendampinganNya untuk seluruh rakyat Indonesia. 'Bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa', namun sejarah mengajarkan bahwa kemerdekaan adalah sesuatu yang diperjuangkan, yang direbut, dan para pahlawan bangsa, pemuda-pemudi, seluruh rakyat Indonesia telah berjuang, menderita, berkorban untuk kemerdekaan Indonesia. Mereka menghendaki agar kita, generasi bangsa Indonesia, hidup dan menikma kemerdekaan yang mereka perjuangkan. 1 0 t a h u n s e t e l a h kemerdekaan, 2 tokoh Gereja, tokoh Bandung d a n J a w a B a r a t , m e n d i r i k a n U n p a r dengan dukungan dari para tokoh masyarakat J a wa B a rat . H a l i n i menunjukkan Gereja meyadari bahwa pendidikan menjadi esensi penng untuk mengisi kemerdekaan. Hadirin sekalian, kita juga bersyukur bagi mereka yang terus berjuang menjaga keutuhan dan kedaulatan Indonesia, menegakkan demokrasi. Menjadikan Indonesia negara yang dak hanya merdeka, berdaulat, tapi juga demokras dan beradab. Kemerdekaan adalah bentuk relasi sosial yang bertujuan untuk mengakui dan menyadari kemerdekaan orang lain. Kemerdekaan juga sesuatu yang bersifat akf proakf. 72 tahun Indonesia merdeka, 62 tahun Unpar berdiri. Unpar terus mengembangkan diri. Sementara itu, keutuhan nasional berhasil dijaga, demokrasi dikembangkan, kehidupan ekonomi dan keadilan sosial meningkat. Unpar juga demikian. Keberhasilan mahasiswa meraih berbagai prestasi dan para dosen yang berhasil meningkatkan jabatan akademiknya menjadi salah satu tanda Unpar yang terus mengembangkan diri. Dengan kemerdekaan, kita dak hanya mengakui kehadiran dan kemerdekaan orang lain, tapi juga menghorma dan menghargainya. Lebih dari itu, melalui kemerdekaan, kita juga turut memerdekakan orang lain. Ini menjadi esensi dari ar merdeka dan kemerdekaan, menghorma orang lain. Dalam statuta dan rencana strategis Unpar, visi Unpar adalah m e n j a d i k o m u n i t a s a k a d e m i k h u m a n u m y a n g memperjuangkan potensi lokal ke tataran global demi peningkatan martabat manusia dan keutuhan alam ciptaan. Sebagai komunitas akademik humanum, kita menyatakan diri secara bersama-sama hidup dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencari kebenaran. Unpar menegaskan diri untuk menjadi lembaga yang mengabdikan pengetahuan dan kebenaran itu untuk meningkatkan martabat manusia d a n a l a m c i p t a a n . M e l a l u i k e b e r s a m a a n , k i t a mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencari kebenaran untuk diabdikan bagi pembangunan bangsa. Sesuai dengan tema nasional HUT RI tahun ini, kita semua diajak untuk bekerja bersama, bersama kerja. Ini memaknai bahwa kemerdekaan adalah impian bersama untuk saling memerdekakan, saling membangun, saling menguatkan, saling menopang satu dan lain. Kemerdekaan sebagai ikhar bersama sejalan dengan kearifan lokal yang juga menjadi salah satu esensi dari spiritualitas dan nilai dasar Unpar, silih asah-silih asih-silih asuh. Unpar terus mendampingi mahasiswa untuk mewujudkan keutamanan-keutamaan tersebut. Dosen juga terus diajak untuk semakin meningkatkan kualitas penyelenggaraan Tridharma. Para guru besar juga ada di garda terdepan untuk membangun kebenaran-kebenaran dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta mewariskannya kepada generasi muda. Tak lupa para tenaga kependidikan juga terus meningkatkan kualitas pelayanan akademiknya. Semua diharapkan untuk menjadikan Unpar lebih maju, Unpar yang Great. Kemerdekaan adalah sejarah pendidikan, buah dari pendidikan. Melalui pendidikan, kita disadarkan, masyarakat diberdayakan, kita dicerahkan, masyarakat dimampukan. Sejarah menunjukkan, dengan pendirian Budi Oetomo dan melalui pendidikan, ada gerakan penyadaran bersama dak hanya untuk kaum priyayi. Ini adalah awal pergerakan kebangkitan nasional, kemunculan tokoh-tokoh agama, pendirian Muhamadyah dan Nahdatul Ulama, lahirnya para Unpar harus ada di garis terdepan menjaga dan merawat bangsa yang toleran, harmonis, dan terus mewujudkan kebhinekaan. Kita juga harus menolak segala bentuk ekstrimis fundamental yang menolak membuka diri terhadap kebenaran dan kebaikan. Unpar selalu bersandar pada nilai kebhinekaan, kemajemukan, dan konstusi negara Indonesia. Melalui peringatan dan perayaan hari kemerdekaan Indonesia ini, kita semua diajak untuk secara bersama-sama melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Untuk berbuat lebih baik dan lebih banyak untuk kemajuan manusia dan peningkatan martabat bangsa dan negara. Merdeka! Mangadar Situmorang, Ph.D. (Amanat Rektor Unpar selaku Pembina Upacara HUT RI ke-72) 44 | MAJALAH PARAHYANGAN | Vol. IV No. 4
(Foto: LKM dan Paskibra Unpar) 72 Tahun Republik Indonesia MAJALAH PARAHYANGAN | Vol. IV No. 4 | 45
Universitaria Membangun Hukum dalam Masyarakat yang Majemuk Pada tanggal 18 September 2017, Fakultas Hukum s e h a r u s n y a dirawat sejalan dengan 5 (lima) gelombang yang b e r l a n g s u n g . G e l o m b a n g Pertama adalah masa Peradaban A g r a r i a a t a u P e r t a n i a n , Gelombang Kedua a d a l a h m a s a Revolusi Industri, Gelombang Kega adalah masa Pasca I n d u s t r i ( a t a u m a s a P r o d u k s i Massal), Gelombang Keempat adalah masa Informasi Global dan Elektronik, dan Gelombang Kelima adalah masa Bio-geneka. Oleh karenanya, penghormatan terhadap kemajemukan bukanlah hal yang otomas ada (to be taken for granted). Ia perlu dirawat, dijaga, dan dikembangkan terus. Unpar menyelenggarakan Dies Natalis ke-59 b e r t e m a ka n " P e m b a n g u n a n H u k u m u n t u k Masyarakat Indonesia yang Beragam" dengan orator Yasonna H. Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Buah pemikiran beliau dituangkan dalam orasi yang berjudul "Membangun Hukum dalam Masyarakat yang Beragam". Berikut redaksi sajikan ringkasan orasi beliau. Pendahuluan Sejanya,hukum dak berada pada ruang hampa tetapi berakar dan bertumbuh bersama masyarakat tempatnya dilahirkan. Bagi Hukum Indonesia, tempat ia lahir dan bertumbuh adalah bangsa Indonesia yang selalu bergerak dinamis. Kesadaran ini perlu ditekankan mengingat masih ada pemikiran yang mengkontradiksikan antara "masyarakat majemuk dengan kemajemukan hukum" di satu sisi, dan sistem hukum nasional di sisi yang lain. Komitmen negara terhadap kemajemukan dapat kita temukan dalam berbagai produk hukum Indonesia. Pertama- tama nampak pada jaminan penghormatan dan perlindungan terhadap keragaman identas etnis, agama, dan budaya yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada tataran di bawah konstusi, terdapat produk hukum yang menjamin penghormatan dan perlindungan terhadap kemajemukan di Indonesia serta menentang ndakan diskriminaf dalam bentuk apapun. Komitmen ini nyata terlihat dalam beberapa undang-undang, seper Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 di mana pada Pasal 6 menegaskan asas kenusantaraan dan asasa bhinneka tunggal ika merupakan materi muatan yang harus dicerminkan pada seap oeraturan perundang-undangan. Beberapa hal perlu mendapat perhaan pembentuk kebijakan hukum seper persoalan hak kolekf masyarakat hukum adat, hubungan antara suku setempat dengan suku pendatang, berbagai perbedaan agama dan kepercayaan serta prasangka yang terkait dengannya, baik dalam agama ya n g s a m a m a u o u n a ga m a b e r b e d a , p e r u b a h a n keseimbangan kekuasaan polik dan ekonomi antarsuku akibat mobilitas horizontal maupun verkal, atau bahkan masalah aspirasi separasme karena kedakpuasan terhadap pemerintah pusat. Kita dak lagi dapat membuat mapping of legal universe, menarik garis batas yang tegas untuk membedakan suatu entas hukum tertentu dari yang lain. Sangat sukat untuk menarik batas yang tegas antara hukum internasional, nasional dan lokal, karena sistem hukum yang berasal dari tataran yang berbeda itu saling bersentuhan, berinteraksi, berinter-relasi, berpengarus, menyesuaikan diri dan mengadopsi satu sama alin secara luas. Hal ini nampak dari bagaimana hukum internasional memberi dampak sampai kepada masyarakat lokal dan mendiseminasi nilai humanitarian, demokrasi, rule of laq, dan akuntabilitas internasional. Atau sebaliknya, hukum lokal juga dapat memberi kontribusinya kepada sistem hukum dalam skala internasional atau hukum lokal dari masyarakat lain. Dalam konteks masyarakat majemuk seper Indonesia, dinamika yang terjadi di tengah masyarakat baik yang bersifat posif maupun negaf akan senanasa berpengaruh pada pembentukan kebijakan hukum dair masa ke masa. Negara dapat dianggap gagal juga dak mampu menghorma dan mengelola keragaman yang menjadi karakter Indonesia sebagai bangsa yang majemuk. Kegagalan itu lazimnya terkait dengan masalah kedakadilan dalam alokasi dan distribusi sumber daya nasional yang memperuncing kesenjangan sosial. Tantangan Masyarakat majemuk memiliki keunikan dan tantangan tersendiri. Kemajemukan sebagai anugerah bangsa ini Pancasila sebagai Pemersatu Kemajemukan Arah pembangunan hukum bukanlah sesuatu yang dapat 46 | MAJALAH PARAHYANGAN | Vol. IV No. 4
berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dan memerlukan penyelarasan dengan nilai-nilai Pancasila serta muatan UUD NRI Tahun 1945. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah saat ini yang semakin menguatkan semangat 'meneguhkan kembali jalan ideologis', yaitu Pancasila. Pancasila sebagai falsafah, pandangan hidup dan ideologi kenegaraan Indonesia mengandung cita hukumnya (rechtsidee) tersendiri. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila harus dipandang sebagai n o r m a b e r n e g a r a yang menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. d a s a r Pancasila telah memberikan dasar yang kokoh bagi kemajemukan sehingga sudah seharusnya menjadi pemandu perumusan kebijakan hukum dalam masyarakat majemuk, t e r m a s u k m e n j a d i b a s i s b e r p i k i r, m e n i l a i , d a n mengimplementasikan segala kebijakan hukum yang akan dibuat. Sedaknya ada dua hal penng yang harus diperhakan. Pertama,kesamaan berpikir ini tak hanya harus dimiliki oleh perumus kebijakan tetapi juga harus dilakukan secara menyeluruh oleh seluruh elemen pemerintahan (whole government approach). Paradigma inilah yang harus melekat pada pembentuk kebijakan oleh legislaf, implementasi kebijakan oleh eksekuf, dan penegakan hukum oleh lembaga yudikaf. Kedua, perlu dicatat bahwa kebijakan hukum dak hanya harus menghorma kemajemukan, tetapi juga harus mampu menjaga agar kemajemukan yang ada bersifat konstrukf dan dak keluar dari batas-batas yang ada. rakyat) dan nomokrasi (kedaulatan hukum) serta menciptakan toleransi hidup dalam keberagaman berdasar keadaban dan kemanusiaan. Konsultasi Publik Dengan semakin kompleksnya persoalan di masa kini, negara membutuhkan inovasi untuk mengawal kemajemukan melalui kebijakan hukumnya. Salah satu upaya yang terus dilakukan dan disempurnakan cara melakukannya adalah dengan lebih banyak membuka akses publik untuk memberi masukan bagi perumusan atau evaluasi kebijakan. Jika di masa lalu konsultasi publik idenk dengan kegiatan-kegiatan rapat atau forum tatap muka, maka saat ini dikembangkan cara konsultasi publik yang lebih inovaf dengan daya jangkau yang lebih luas. Kementerian Hukum dan HAM misalnya memiliki portal untuk menjaring masukan, penilaian, dan krik terhadap peraturan perundang-undangan yang sedang dianalisis dan dievaluasi. Saat ini mandat untuk melakukan konsultasi publik dalam perumusan kebijakan hukum sudah dinormavisasikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu Bab XI tentang Parsipasi Masyarakat. Dengan semakin banyaknya parsipasi publik, diharapkan hukum dapat menjadi semakin inklusif dan menjawab kebutuhan publik seluas-luasnya. Melalui mekanisme ini juga kemajemukan dapat terus dipelihara mengingat semakin luasnya daya jangkau negara untuk memahami kebutuhan masyarakat. Apabila pembangunan hukum dilakukan dalam rangka mencapai tujuan negara, maka polik hukum nasional harus berpijak pada kerangka dasar, yakni 1. mengarah pada cita-cita bangsa yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila; 2. menuju pencapaian tujuan negara; 3. memandu nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara yaitu berbasis moral agama, menghargai dan melindungi hak asasi manusia tanpa diskriminasi, mempersatukan seluruh unsur bangsa, meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat, dan membangun keadilan sosial; 4. apabila dikaitkan dengan cita hukum negara Indonesia, maka polik hukum harus melindungi semua unsur bangsa demi integrasi atau keutuhan bangsa, mewujudkan keadilan sosial dalam ekonomi dan kemasyarakatan, mewujudkan demokrasi (kedaulatan Penutup "Kita hendak mendirikan suatu negara Indonesia, yang kita semua harus mendukungnya. Semua buat semua." Demikian ungkap Bung Karno yang menunjukkan sebuah visi tegas terhadap komitmen kemajemukan yang merupakan identas bangsa. Adalah tugas kita untuk membangun dan merawat bangsa, dengan segala kekayaan yang terkandung dalam kemajemukan itu, dalam rangka pencapaian tujuan negara. Kerinduan untuk menciptakan negara yang dapat menjadi habitat yang baik bagi tumbuh kembangnya kemajemukan tak dapat dilepaskan dari perumusan kebijakan hukum yang tepat. Kebijakan hukum yang kita perlukan bukan hanya cocok dengan kondisi masyarakat Indonesia, tetapi juga berorientasi pada pengembangan di masa depan melalui hal- hal yang telah dipaparkan di atas. Dalam konteks ini, seap ahli hukum sesungguhnya dipanggil untuk menjadi seper seorang ahli bangunan yang tahu bagaimana menaruh landasan bangunan yang benar dan memabngun dengan piawai di atasnya. Di atas landasan yang kokoh, yakni pemikiran mengenai pembangunan hukum nasional ke depan yang berakar pada Pancasila, hukum yang inklusif, menjunjung nggi kemanusiaan, memersatukan, serta menghorma kemajemukan dan kesetaraan, dapat dibangun hukum untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Para Wakil Rektor Unpar, Dekan Fakultas Hukum (berjas hitam), dan Bendahara Umum Yayasan Unpar (kedua dari kanan) berfoto bersama Bpk. Yasonna H. Laoly. (BS) MAJALAH PARAHYANGAN | Vol. IV No. 4 | 47