Laporan kinerja instansi pemerintah (lkjIp) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2022 Jalan Surapati No. 1 Kompleks Civics Centre Telp. (0365) 42010 Fax (0365) 41010 Negara Bali 2023
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Jalan Surapati Nomor 1 Telepon (0365) 41210 Negara SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA NOMOR : 006 /DPMD/ 2023 TENTANG LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2022 KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN JEMBRANA Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dipandang perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk mengetahui kemampuan dalam penjabaran Visi, Misi dan Tujuan serta Sasaran Organisasi; b. bahwa untuk tujuan dimaksud huruf a diatas, Penetapan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana Tahun 2021 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomr 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ); 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangnan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ); 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ); sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 ); 2
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585 ); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 ); 11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 51); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2021 Nomor 6) 14. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2021 Nomor 56); 3
15. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 58 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2021 Nomor 58); M E M U T U S K A N Menetapkan : PERTAMA : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana Tahun 2022; KEDUA : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dimaksud dalam diktum PERTAMA merupakan laporan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana kepada Bupati Jembrana sebagai laporan capaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam penerapan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana; KETIGA : Naskah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dimaksud dalam diktum PERTAMA, sebagaimana terlampir merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini; KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Negara Pada tanggal 30 Januari 2023 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana, Ir. I Made Yasa, M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 19650816 199203 1 017 Tembusan,disampaikan kepada Yth : 1. Bupati Jembrana di Negara, sebagai laporan; 2. Ketua DPRD Kabupaten Jembrana di Negara, sebagai laporan; 3. Wakil Bupati Jembrana di Negara, sebagai laporan; 4. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana di Negara, sebagai laporan; 5. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana di Negara, sebagai laporan. 4
KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana Tahun 2022 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama Tahun 2022 yang disesuaikan dengan RKT yang telah dirumuskan sebelumnya. Kami menyadari bahwa materi LKjIP ini masih jauh dari sempurna, mengingat bahwa masih banyak kendala yang dihadapi, baik ditinjau dari hasil pelaksanaan kegiatan maupun pengumpulan data kinerja serta cara merumuskan indikator kinerjanya. Namun berkat adanya koordinasi dan bimbingan dari berbagai pihak seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jembrana, maka hasil penyusunan LKjIP ini dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini tak lupa kami menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak berperan hingga tersusunnya LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana Tahun 2022. Negara, 7 Pebruari 2023 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana, Ir. I Made Yasa,M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 19650816 199203 1 017 LKJiP DPMD Kab. Jembrana Th. 2020 v
Daftar Isi SK Penetapan LKJiP ... i Kata Pengantar ... v Daftar Isi ... vi Daftar Tabel ... vii Daftar Gambar ... viii ix Ringkasan Eksekutif ... BAB I Pendahuluan ... 1 1.1 Umum ... 1 1.2 Dasar Hukum ... 3 1.3 Gambaran Umum ... 5 1.4 Aspek Strategis... 19 BAB II Perencanaan Kinerja ... 21 2.1 Visi ... 21 2.2 Misi ... 21 2.3 Tujuan Dan Sasaran ... 22 2.4 Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 ... 23 2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 ... 25 BAB III Akuntabilitas Kinerja ... 30 3.1 Capaian Kinerja Organisasi ... 30 BAB IV Penutup ... 40 vi Halaman
Daftar Tabel No. Tabel Halaman 2.1 Tujuan dan Sasaran Badan PMD Kab. Jembrana ... 23 2.2 Penjabaran Sasaran Badan PMD pada masing-masing kegiatan ... 23 2.3 Rencana Kerja Tahunan (RKT) ... 25 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2021 ... 27 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Pencapaian ... 31 3.2 Data Status Desa Tahun 2021 - 2022 ... 32 3.3 Perbandingan IKU dengan Target Akhir RPJMD ... 34 3.4 Capaian Indikator Kinerja Utama Pencapaian ... 35 3.5 Perbandingan IKU dengan Target Akhir RPJMD ... 35 3.6 Realisasi Belanja Daerah Dinas PMD ... 37 vii
Daftar Gambar No. Tabel Halaman 1.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas PMD ... 18 viii
RINGKASAN EKSEKUTIF Dalam rangka mewujudkan pemerintahan baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government) maka telah dikembangkan dan diterapkan suatu sistem pertanggungjawaban penyelenggaraan negara melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerta Instansi Pemerintah, yang mewajibkan Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dilaksanakan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) memuat penjelasan tentang realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, dimulai dari perencanaan strategik sampai pada pengukuran kinerja kegiatan, kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana, Struktur Orgasnisasi, Tugas pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Rencana Strategik dan Rencana Kerja tahun 2022 serta pengukuran Kinerja dan hasil capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2022. Pengukuran keberhasilan maupun kegagalan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana telah menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU yang sering pula disebut Key Performance Indicator merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. IKU ditetapkan secara mandiri oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah dan SKPD di lingkungannya. Untuk melaksanakan Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam mencapai tujuan / sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana LKjIP DPMD Kab. Jembrana Th. 2022 ix
tahun 2022, didukung dengan dana sejumlah Rp. 7.154.233.215,00 yang terbagi kedalam dua jenis belanja yaitu belanja operasi dan belanja modal. Alokasi belanja operasi Rp. 7.000.714.315,00 sedangkan Alokasi belanja modal sebesar Rp. 153.518.900,00. Dengan realisasi belanja operasi sebesar Rp 6.562.173.508,00 atau sebesar 93,74 %, silpa belanja operasi sebesar Rp. 438.540.807,00 atau sebesar 6,26% sedangkan untuk realaisasi belanja modal sebesar Rp. 152.013.550,00 atau sebesar 99,02%. Akhirnya, dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja yang telah dicapai tahun 2022 dan dimanfaatkan sebagai penjabaran pelaksanaan TUPOKSI di tahun berikutnya. Penyusunan LKjIP ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk penyempurnaan di masa akan datang. Negara, 30 Desember 2022 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Jembrana, Ir. I Made Yasa, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19650816 199203 1 017 LKjIP DPMD Kab. Jembrana Th. 2022 x
Dinas PMD Kabupaten Jembrana BAB I PENDAHULUAN 1.1. UMUM Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 dan Undang-undang No. 28 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN, maka telah dikembangkan dan diterapkan suatu sistem pertanggungjawaban penyelenggaraan negara melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Asas akuntabilitas sebagaimana yang terkandung di dalam Perpres tersebut menyebutkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan perundang -undangan yang berlaku. Kewajiban setiap instansi pemerintah termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selain menyusun RENSTRA untuk masa lima tahun, diwajibkan menyusun Rencana Kinerja Tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran dan kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan tersebut berfungsi sebagai perencanaan operasional yang menjadi dasar pengajuan anggaran berbasis kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan yang saat ini telah mengharuskan penerapan manajemen berbasis kinerja, seperti Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang 1
Dinas PMD Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, serta berbagai peraturan pelaksanaannya. Sementara itu kondisi global serta tuntutan agar suatu instansi pemerintah mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat juga mengharuskan pemerintah menerapkan manajemen pemerintahan yang lebih berorientasi pada hasil. Tata Kelola Kepemerintahan yang baik di daerah dipertegas oleh lahirnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Menindaklanjuti Peraturan menteri tersebut, Pemerintah Kabupaten Jembrana melakukan pengukuran kinerja mandiri terhadap Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun anggran 2018. Untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan prioritas pembangunan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama. IKU merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. 2
Dinas PMD Kabupaten Jembrana Mengacu pada hal tersebut bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahunan Anggaran 2022 merupakan bagian dari pertanggungjawaban yang dinilai berdasarkan tolok ukur Rencana Kinerja Tahunan yang mencakup Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai salah satu materi laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat pada umumnya. 1.2. DASAR HUKUM LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana Tahun 2022 disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut : ( 1 ). Landasan Idiil yaitu Pancasila, ( 2 ). Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945, ( 3 ). Landasan Operasional : a. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); 3
Dinas PMD Kabupaten Jembrana d. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4438); e. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578); g. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 4
Dinas PMD Kabupaten Jembrana 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. j. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; k. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 51); m. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2021 Nomor 6) 1.3. GAMBARAN UMUM DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN JEMBRANA Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana, telah ditetapkan pula Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana. Adapun Struktur Organisasi dalam PERDA tersebut terdiri dari : 1. Kepala Dinas 2. Sekretaris Dinas a. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 3. Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga a. Kepala Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Desa b. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan c. Kepala Seksi Fasilitasi Pemebrdayaan dan kesejahteraan Keluarga 5
Dinas PMD Kabupaten Jembrana 4. Kepala Bidang Pengembangan Partisipasi dan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan a. Kepala Seksi Pengembangan Partisipasi dan Keswadayaan Masyarakat b. Kepala Seksi Pengembangan saranaprasarana Dasar dan Teknologi Tepat Guna c. Kepala Seksi Fasilitasi Kerjasama Desa dan Pengembangan Sumber Daya Alam 5. Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan a. Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Desa/Kelurahan b. Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan c. Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016, tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana dan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 20Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana, struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana adalah : KEPALA DINAS : A. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten; B. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; 6
Dinas PMD Kabupaten Jembrana c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai sesuai dengan lingkup tugasnya; d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait bidang tugasnya. C. Rincian tugas dimaksud pada huruf (A) sebagai berikut : a. merumuskan rencana strategis Dinas yang selaras dengan b. menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Dinas; c. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; d. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; e. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; f. melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa melalui sistem pengendalian internal (SIP) agar program dan kegiatan berjalan dan berhasil sesuai dengan indikator sasaran strategis yang diperjanjikan; g. menyelenggarkan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta, dan lembaga terkait lainnya di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; 7
Dinas PMD Kabupaten Jembrana h. memberikan rekomendasi, saran, dan pertimbangan terkait dengan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah; i. menindaklanjuti dan mempedomani amanat peraturan perundang-undangan terkait dengan bidang tugasnya agar tidak terjadi penyimpangan berdampak pada kegagalan pencapaian target yang diperjanjikan; j. memonitor terhadap pemenuhan laporan dan data oleh pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana serta instansi lain yang berkepentingan agar kesesuaian maupun ketepatan laporan dan data dapat dipertanggungjawabkan; k. menyelenggarakan monitoring, evaluasi, pembinaan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan Dinas; l. menyelenggarakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas; m. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Dinas; n. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah; o. membimbing dan memberi petunjuk penyelesaian permasalahan kepada bawahan terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan agar program dan kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan dan Standar Operasional Prosedur (SOP); p. menilai prestasi kerja bawahan; q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang- undangan; dan 8
Dinas PMD Kabupaten Jembrana r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya. 2. SEKRETARIS : Sekretaris mempunyai rincian tugas, sebagai berikut: a. menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyusunan program kerja Dinas; b. memimpin seluruh kegiatan Sekretariat; c. menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Dinas; d. menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai di lingkup Dinas; e. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Dinas; f. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkup Dinas; g. menyelenggarakan koordinasi bahan penyusunan rancangan produk hukum daerah dan pendokumentasian Peraturan Perundang-undangan di lingkup Dinas; h. menyelenggarakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan dan laporan Dinas; i. menyelenggarakan koordinasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang dilaksanakan oleh Bidang; 9
Dinas PMD Kabupaten Jembrana j. melaksanakan koordinasi dengan bidang secara berkala agar program dan kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan; k. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Dinas; l. memberikan saran dan pertimbangan sebagai bahan pengambilan kebijakan Dinas; m. menyelenggarakan koordinasi dan mengolah bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) lingkup Dinas; n. menyelenggarakan monitoring, evaluasi, pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Sekretariat; o. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah; p. membimbing dan memberi petunjuk penyelesaian permasalahan kepada bawahan terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan agar program dan kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan dan Standar Operasional Prosedur (SOP); q. menilai prestasi kerja bawahan; r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan s. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas. 10
Dinas PMD Kabupaten Jembrana 2.1 KEPALA SUBBAGIAN UMUM Kepala Subbagian Umum mempunyai rincian tugas, sebagai berikut: a. membuat rencana oprasionalisasi program kerja Subbagian; b. menyusun/mengevaluasi pedoman kerja, SOP dan jadwal pelaksanaan kegiatan subbagian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan rencana kerja yang disusun terlaksana secara efektif dan efisien; c. mengendalikan surat masuk dan surat keluar, administrasi barang dan perlengkapan Dinas, serta pelaksanaan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan Dinas; d. melaksanakan pengaturan urusan rumah tangga, kearsipan, kehumasan, dan keprotokoleran Dinas; e. mengumpulkan dan menyiapkan bahan pelaksanaan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkup Dinas; f. mengumpulkan, mengelola, dan menyimpan data kepegawaian Dinas; g. melaksanakan pengurusan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dan inventarisasi perlengkapan Dinas; h. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan gedung kantor, perlengkapan, dan kendaraan Dinas; i. menyelenggarakan administrasi kepegawaian; j. memepersiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala pegawai, dan data pegawai yang akan mengikuti pendidikan pelatihan kepegawaian; k. mempersiapkan bahan pemberhentian, teguran pelanggaran disiplin, pensiun dan surat cuti pegawai Dinas; l. membuat laporan kepegawaian dan bahan pelaksanaan penilaian kinerja setiap pegawai; 11
Dinas PMD Kabupaten Jembrana m. menyelenggarakan sistem pengendalian intern; n. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; o. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan serta mencari alternatif pemecahannya; p. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. 2.2 KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN Kepala Subbagian Keuangan mempunyai rincian tugas, sebagai berikut: a. membuat rencana oprasionalisasi program kerja Subbagian; b. menyusun/mengevaluasi pedoman kerja, SOP dan jadwal pelaksanaan kegiatan subbagian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan rencana kerja yang disusun terlaksana secara efektif dan efisien; c. menyiapkan bahan dan menyusun dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran Dinas seperti Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; d. menyiapkan bahan dan menyusun dokumen laporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran Dinas seperti Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), dan laporan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; e. memverifikasi dokumen administrasi keuangan; 12
Dinas PMD Kabupaten Jembrana f. melaksanakan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. melaksanakan pembukuan terhadap transaksi keuangan; h. melaksanakan penatausahaan keuangan Dinas; i. melaksanakan pengendalian pelaksanaan transaksi keuangan; j. memeriksa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM); k. memeriksa pembayaran gaji Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) pegawai yang mutasi; l. melaksanakan kegiatan meneliti, mengoreksi, dan menandatangani surat pertanggung jawaban (SPJ) atas penerimaan dan pengeluaran kas beserta lampirannya dan laporan bulanan; m. mengkompilasi pertanggungjawaban penggunaan anggaran dari masing-masing bidang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; n. menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi program, kegiatan, dan anggaran Dinas; o. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan; p. menyelenggarakan sistem pengendalian intern; q. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; r. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan serta mencari alternatif pemecahannya; s. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan t. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. 13
Dinas PMD Kabupaten Jembrana 3. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai rincian tugas, sebagai berikut: a. menyusun rencana kerja Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga berdasarkan Rencana; strategis (renstra) Dinas; b. menyusun/mengevaluasi pedoman kerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan jadwal pelaksanaan urusan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kesejahteraan keluarga berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan, agar pelaksanaan rencana kerja yang disusun dapat terlaksana secara efektif dan efisien; c. membimbing dan memotivasi serta memberi petunjuk kepada bawahan untuk mewujudkan dan memantapkan pelaksanaan urusan agar mencapai target sebagaimana diperjanjikan; d. merumuskan dan menyusun pedoman pelaksanaan pembinaan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan desa; e. merumuskan bahan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan; f. mengoordinasikan dan memfasilitasi program dan kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga; g. menyelenggarakan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam urusan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kesejahteraan keluarga; 14
Dinas PMD Kabupaten Jembrana h. melakukan pengendalian internal dengan Sistem Pengendalian Intern secara berkala agar permasalahan- permasalahan cepat dapat tertangani; i. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. 4. KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PARTISIPASI DAN PEMBERDAYAAN KAWASAN PERDESAAN Kepala Bidang Pengembangan Partisipasi dan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan mempunyai rincian tugas, sebagai berikut: a. menyusun rencana kerja Bidang Pengembangan Partisipasi dan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan berdasarkan rencana strategis (renstra) Dinas; b. menyusun/mengevaluasi pedoman kerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan jadwal pelaksanaan urusan Pengembangan Partisipasi dan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan, agar pelaksanaan rencana kerja yang disusun dapat terlaksana secara efektif dan efisien; c. membimbing dan memotivasi serta memberi petunjuk kepada bawahan untuk mewujudkan dan memantapkan pelaksanaan urusan agar mencapai target sebagaimana diperjanjikan; d. merumuskan dan menyusun pedoman pelaksanaan pengembangan partisipasi dan keswadayaan kawasan perdesaan; 15
5 Dinas PMD Kabupaten Jembrana e. merumuskan dan menyusun pelaksanaan program pengembangan Sarana prasarana dasar perdesaan dan teknologi tepat guna; f. mengoordinasikan dan memfasilitasi program dan kegiatan kerjasama desa dan pengembangan sumber daya alam; g. menyelenggarakan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam urusan pengembangan partisipasi dan pemberdayaan kawasan perdesaan; h. melakukan pengendalian internal dengan Sistem Pengendalian Intern secara berkala agar permasalahan- permasalahan cepat dapat tertangani; i. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DESA Kepala Bidang Pemerintahan Desa mempunyai rincian tugas, sebagai berikut: a. menyusun rencana kerja Bidang Pemerintahan Desa berdasarkan rencana strategis (renstra) Dinas; b. menyusun/mengevaluasi pedoman kerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan jadwal pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, agar pelaksanaan rencana kerja yang disusun dapat terlaksana secara efektif dan efisien; 16
Dinas PMD Kabupaten Jembrana c. membimbing dan memotivasi serta memberi petunjuk kepada bawahan untuk mewujudkan dan memantapkan pelaksanaan urusan agar mencapai target sebagaimana diperjanjikan; d. merumuskan dan menyusun pedoman pelaksanaan pengambangan kapasitas aparatur dan kelembagaan desa; e. merumuskan dan menyusun pelaksanaan perencanaan dan evaluasi perkembangan desa; f. merumuskan dan menyusun program dan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset desa; g. menyelenggarakan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam urusan pemerintahan desa; h. melakukan pengendalian internal dengan Sistem Pengendalian Intern secara berkala agar permasalahan- permasalahan cepat dapat tertangani; i. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. 17
Dinas PMD Kabupaten Jembrana BAGAN 1.1 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN JEMBRANA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIAT Subbagian Umum Subbagian Keuangan BIDANG Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dan Kesejahteraan Keluarga BIDANG Pengembangan Partisipasi dan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL UPTD DINAS 18 KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG Pemerintahan Desa KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Berdasarkan data bulan Desember 2022 jumlah pegawai yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut : 1. Jumlah Pegawai : 23 Orang 2. Kualifikasi Pendidikan: a. SMP : 1 Orang b. SMA : 5 Orang c. D3 : 0 Orang d. S1 : 13 Orang e. S2 : 4 Orang 3. Pangkat dan Golongan: a. Gol. I/d (Juru Tk.I ) : 1 Orang b. Gol. II/c (Pengatur) : - Orang c. Gol. II/d (Pengatur Tingkat I) : - Orang d. Gol. III/a (Penata Muda) : 6 Orang e. Gol. III/b (Penata Muda Tk. I) : 3 Orang f. Gol. III/c (Penata) : 1 Orang g. Gol. III/d (Penata Tk. I ) : 5 Orang h. Gol. IV/a (Pembina) : 5 Orang i. Gol. IV/b (Pembina Tk.I) : 1 Orang j. Gol IV/c (Pembina Utama Muda) : 1 Orang 4. Jumlah Pejabat Struktural : 7 Orang 5. Jumlah Pejabat Fungsional : 8 Orang 6. Jumlah Pegawai Kontrak : 8 Orang 1.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI DAN ISU STRATEGIS A. Aspek Strategis a. Belum terpenuhinya kebutuhan infrastruktur desa, masih rendahnya partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat dalam pembangunan desa, belum terencananya program pembangunan didesa secara baik, kurangnya motivasi dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan desa, masih tingginya ketergantungan masyarakat terhadap program pembangunan dari pemerintah serta belum bersinerginya antar Perangkat Daerah dalam pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. b. Masih banyaknya kelembagaan masyarakat yang kinerjanya belum optimal, kurang berkembangnya kelompok ekonomi produktif di perdesaan, masih kurangnya kelembagaan keuangan di desa yangdapat menyediakan modal usaha, belum bersinerginya antarkelembagaan yang ada di perdesaan serta 19
masih rendahnya kapasitas kader pembangunan desa dan anggota kelembagaan masyarakat. c. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan desa, masih rendahnya kinerja kelembagaan pemerintah desa, belum tertibnya administrasi desa, perlu adanya pengkajian terhadap status desa yang layak menjadi kelurahan dan masih banyaknya desa yang mempunyai potensi yang masih rendah. d. Masih ada desa yang mempunyai PADes (Pendapatan Asli Desa) yang rendah. e. Masih belum baiknya penataan aset desa. f. Pelimpahan kewenangan desa g. Profil desa dalam rangka penentuan tipologi desa B. Isu Strategis a. Belum optimalnya pengelolaan usaha ekonomi masyarakat desa. b. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan desa. 20
BAB II PERENCANAAN KINERJA A. VISI Setiap lembaga perlu memiliki visi guna mengetahui gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam kurun waktu yang panjang. Dalam Modul Perencanaan Berbasis Kinerja & Perjanjian Kinerja disebutkan : "Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar tetap eksis, antisipatif, dan inovatif". (Meneg PAN, 2008:18). Visi merupakan suatu gambaran yang menantang, keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah serta mampu sebagai perekat. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana tidak memiliki visi tersendiri, tetapi menjadi satu dengan visi pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2021-2026 adalah: "Mewujudkan Masyarakat Jembrana Bahagia Berlandaskan Tri Hita Karana" B. M I S I Dalam upaya mewujudkan visi diatas , dirumuskan misi yang menjelaskan ruang lingkup prioritas dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, sehingga dapat menciptakan enabling conditions (kemungkinan) untuk mewujudkan visi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Mengingat Kabupaten Jembrana yang merupakan bagian dari Provinsi Bali, maka harus ikut berperan aktif untuk menjalankan 11 (sebelas) misi Pemerintah Provinsi Bali, yaitu mengembangkan tata kehidupan krama Bali secara sakala dan niskala berdasarkan nilai-nilai filsafat Sad Kertih, antara lain Atma Kertih, Danu Kertih, Wana Kertih, Segara Kertih, Jana Kertih, dan Jagat Kertih. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Jembrana merumuskan misi "Nangun Sad Kerthi Loka Jembrana". Misi ini mencakup 6 (enam) sumber kehidupan (Sad Kerthi) untuk membangun kebahagiaan masyarakat Jembrana, antara lain: 1) Atma Kerthi, yaitu membangun ketakwaan kepada Tuhan yang bertujuan untuk mewujudkan kerukunan hidup umat beragama serta penguatan kehidupan adat dan budaya. 21
2) Jana Kerthi, yaitu membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing dari segi pendidikan, kesehatan, serta kemampuan untuk berusaha dan bekerja. 3) Wana Kerthi, yaitu menjaga kelestarian hutan pegunugan serta hutan bakau dan buyuk sebagai satu kesatuan ekosistem dalam konsep segara gunung. 4) Danu Kerthi, yaitu menjaga dan memanfaatkan sumber-sumber air untuk kehidupan, karena air merupakan salah satu sumber kehidupan manusia. 5) Segara Kerthi, yaitu memelihara dan memanfaatkan potensi laut untuk kehidupan masyarakat. 6) Jagat Kerthi, yaitu menata alam untuk sumber kehidupan dan kebahagiaan yang dinilai dari berbagai aspek, antara lain ketentraman dan ketertiban umum, masyarakat yang bahagia, pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan kualitas pelayaan publik dan tata kelola pemerintahan. C. TUJUAN DAN SASARAN Tujuan Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. "Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Secara kolektif, tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan- perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi " (Meneg.PAN, 2008:20). Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana pada Renstra 2021-2026 berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten . Dari Misi ke-2 RPJMD Kabupaten Jembrana 2016-2022 yaitu : Meningkatnya kemandirian masyarakat Sasaran Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan- tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan" Meneg PAN, 2008:21-22). Sementara itu menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, sasaran (target) hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. 22
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Dinas PMD Kabupaten Jembrana No. Tujuan Sasaran 1. Meningkatnya kemandirian a. Meningkatnya pengelolaan usaha masyarakat ekonomi masyarakat desa b. Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa Masing-masing sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana dijabarkan dalam indikator sasaran, sebagai berikut : Tabel 2.2 Penjabaran Sasaran Dinas PMD pada Masing-Masing Kegiatan NO 1 Meningkatnya pengelolaan usaha ekonomi masyarakat desa SASARAN INDIKATOR Jumlah desa mandiri 2 Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa Jumlah desa berprestasi yang menyiapkan lomba ke tingkat provinsi A. RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2022 Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari RENSTRA dan untuk menjabarkan Rencana Kinerja tersebut setiap tahun disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang memuat informasi tentang : a. Sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan. b. Indikator Kinerja sasaran dan target capaiannya c. Program dan Kegiatan d. Indikator Kinerja Kegiatan dan target capaiannya. a. Sasaran : Sasaran yang ingin dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana selama Tahun 2022 dengan Indikator dan Target capaiannya secara rinci dapat dilihat pada formulir Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagaimana terlampir. 23
b. Program dan Kegiatan : Untuk mencapai sasaran perlu adanya program dan kegiatan. Program ádalah kumpulan kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran yang diinginkan, sedangkan kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Kegiatan sebagai penjabaran dari program, juga diukur kinerjanya berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan adalah usuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian statu kegiatan. Indikator kinerja kegiatan diperlukan agar kinerja kegiatan dapat diukur lebih akurat dan objektif. Indikator kegiatan dikatagorikan ke dalam kelompok indikator Input (masukan), output (keluaran), outcome (hasil), Benefit (manfaat) dan impact (dampak). Input adalah semua sumber daya yang diperlukan/digunakan untuk melaksanakan kegiatan, terutama adalah dana untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Selain itu bisa juga berupa SDM, peralatan, metode dan bahan/materi. Output adalah keluaran atau produk langsung dari kegiatan yang telah dilaksanakan, misalnya jumlah kuantitas barang yang dibeli, frekuensi acara/aktifitas yang dilaksanakan dan jumlah orang/lembaga yang telah diberikan pembinaan. Outcome merupakan hasil nyata dari output atau berfungsinya output, misalnya meningkatnya pengetahuan, kesadaran, motivasi dan kualitas prilaku dari pihak yang dibina atau berfungsinya barang yang dibeli. Sedangkan Benefit merupakan manfaat yang diperoleh dari adanya outcome. Penetapan indikator kinerja kegiatan didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan sasaran yang telah ditetapkan dan data pendukung yang terorganisasi. Indikator kinerja tersebut mesti memenuhi kriteria : spesifik dan jelas, dapat diukur secara objektif, relevan dengan sasaran yang ingin dicapai dan tidak bias. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana selama Tahun 2022 secara rinci dapat dilihat pada formulir Rencana Kerja Tahunan (RKT) seperti sebagai berikut : 24
A. Tabel 2.3 Rencana Kerja Tahunan (RKT) NO. SASARAN 1 2 1 Meningkatnya pengelolaan usaha ekonomi masyarakat desa INDIKATOR SASARAN 3 Jumlah desa mandiri PROGRAM/KEGIATAN 4 Peningkatan Kerjasama Desa 2 Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa Jumlah desa berprestasi yang menyiapkan lomba ke tingkat provinsi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Administrasi Pemerintahan Desa PERJANJIAN KINERJA Perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2022 telah disusun dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana dengan Bupati Jembrana Periode Tahun 2021-2024 pada tanggal 29 Januari 2022. Kinerja yang telah diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja tersebut selanjutnya dijabarkan (cascading) menjadi kinerja seluruh Bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana dan pegawai sesuai dengan tugas dan fungsinya. 25
1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Drs. GEDE SUJANA Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jembrana Selanjutnya disebut pihak Pertama Nama : I NENGAH TAMBA Jabatan : Bupati Jembrana Selaku atasan langsung pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Negara, 24 Januari 2022 Pihak Kedua Pihak Pertama I NENGAH TAMBA Drs.GEDE SUJANA Pembina Utama Muda NIP. 19690819 198903 1 003 26
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN JEMBRANA NO 1 A URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1 Meningkatnya pengelolaan usaha ekonomi masyarakat desa SASARAN STRATEGIS 2 INDIKATOR KINERJA 3 Jumlah desa mandiri TARGET 4 2 desa 2 Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa Jumlah desa berprestasi yang menyiapkan lomba ke tingkat provinsi 1 desa Program Anggaran Keterangan 1 Peningkatan Kerjasama Rp. 38.235.000 Desa 2 Administrasi Pemerintahan Rp. 1.325.601.080 Desa 3 Pemberdayaan Lembaga Rp. 1.834.219.500 Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat 4 Penunjang Urusan Rp. 4.320.986.134 Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 27
2. PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Ir. I MADE YASA,M.Si Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jembrana Selanjutnya disebut pihak Pertama Nama : I NENGAH TAMBA Jabatan : Bupati Jembrana Selaku atasan langsung pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Negara, 7 April 2022 Pihak Kedua Pihak Pertama I NENGAH TAMBA Ir. I MADE YASA,M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 19650816 199203 1 017 28
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN JEMBRANA NO 1 A URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1 Meningkatnya pengelolaan usaha ekonomi masyarakat desa SASARAN STRATEGIS 2 INDIKATOR KINERJA 3 Jumlah desa mandiri TARGET 4 2 desa 2 Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa Jumlah desa berprestasi yang menyiapkan lomba ke tingkat provinsi 1 desa Program Anggaran Keterangan 1 Peningkatan Kerjasama Rp. 38.235.000 Desa 2 Administrasi Pemerintahan Rp. 1.325.601.080 Desa 3 Pemberdayaan Lembaga Rp. 1.834.219.500 Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat 4 Penunjang Urusan Rp. 4.320.986.134 Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Mengukur kinerja pada hakikatnya melakukan pengukuran atau penilaian apakah kerja instansi pemerintah tersebut berhasil atau gagal memenuhi target- target yang direncanakannya. Penilaian keberhasilan atau kegagalan ini menjadi penting apabila dikaitkan dengan reward dan punishment. Sistem Pengukuran Kinerja merupakan sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran dengan cara membandingkan antara rencana pencapaiannya yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dengan realisasi pencapaiannya. Pencapaian Kinerja masing-masing kegiatan dan sasaran dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Tujuan : Meningkatnya Kemandirian Masyarakat Sasaran 1 : Meningkatnya pengelolaan usaha ekonomi masyarakat desa 1.1 Jumlah Desa Mandiri Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun, Klasifikasi desa menurut Tingkat Perkembangannya dibagi menjadi 5 (lima) yaitu Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal. 1. Desa mandiri atau disebut juga desa sembada adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan social, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. 2. Desa maju atau bias disebut sebagai desa pra sembada adalah desa 30
yang memiliki potensi sumber daya social, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. 3. Desa berkembang atau bisa disebut desa madya adalah desa potensial menjadi desa maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. 4. Desa tertinggal atau bisa disebut sebagai desa pra-madya adalah desa yang memiliki potensi sumber daya social, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. 5. Desa sangat tertinggal atau bisa disebut desa pratama adalah desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi dan konflik social sehingga berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Realisasi dari Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 adalah sesuai table berikut : Tabel 3.1 Realisasi IKU Jumlah Desa Mandiri IndikatorKinerja Utama Satuan target Tahun 2022 Realisasi % Jumlah desa mandiri desa 2 21 1050 Meningkatnya status desa tersebut, dari Desa Tertinggal, Berkembang, Maju dan menjadi desa Mandiri disebabkan meningkatnya komponen IKS, IKE dan IKL. 31 tidak
Komponen IDM terdiri dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan/ Ekologi. 1. Indeks Ketahanan Sosial terdiri dari Dimensi Modal Sosial (indikator solidaritas sosial, memiliki toleransi, rasa aman penduduk, kesejahteraan Sosial); Dimensi Kesehatan (indikator pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat, dan jaminan kesehatan); Dimensi Pendidikan (indikator akses ke pendidikan dasar dan menengah, akses ke pendidikan non formal dan akses ke pengetahuan); dan Dimensi Permukiman (indikator akses ke air bersih, akses ke sanitasi, akses ke listrik, dan akses ke informasi dan komunikasi). 2. Indeks Ketahanan Ekonomi terdiri dari Dimensi Ekonomi (indikator keragaman produksi masyarakat desa, tersedia pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi/ logistic, akses ke Lembaga keuangan dan perkreditan, Lembaga ekonomi, dan keterbukaan wilayah). 3. Indeks Ketahanan Lingkungan/ Ekologi terdiri dari Dimensi Ekologi (indikator kualitas lingkungan dan potensi rawan bencana dan tanggap bencana). Tabel 3.2 Data Status Desa Tahun 2021 - 2022 DESA IKS 2021 IKE 2021 IKL 2021 NILAI IDM 2021 IDM 2021 IKS 2022 IKE 2022 IKL 2022 NILAI IDM 2022 IDM 2022 Air Kuning 0.7714 0.6667 0.8667 0.7683 MAJU 0.8686 0.7000 0.9333 0.8340 MANDIRI Batu Agung 0.8914 0.7833 0.7333 0.8027 MAJU 0.8914 0.8167 0.8000 0.8360 MANDIRI Budeng Dangin Tukadaya 0.8686 0.8457 0.6500 0.8167 0.8667 0.7333 0.7951 MAJU 0.7986 MAJU 0.8914 0.9600 0.6500 0.7000 0.9333 0.8667 0.8249 MANDIRI 0.8422 MANDIRI Perancak 0.8743 0.7667 0.8000 0.8137 MAJU 0.9200 0.7333 0.8667 0.8400 MANDIRI Yehkuning 0.7943 0.5833 0.8000 0.7259 MAJU 0.8857 0.7333 0.8667 0.8286 MANDIRI Belimbingsari 0.8114 0.5833 0.6667 0.6871 BERKEMBANG 0.8857 0.7833 0.6667 0.7786 MAJU Candikusuma 0.8457 0.7333 1.0000 0.8597 MANDIRI 0.8457 0.7667 1.0000 0.8708 MANDIRI Ekasari 0.8857 0.8500 0.8667 0.8675 MANDIRI 0.8857 0.9167 0.8667 0.8897 MANDIRI Manistutu 0.8629 0.6167 0.7333 0.7376 MAJU 0.8971 0.7667 0.7333 0.7990 MAJU Melaya 0.8686 0.9500 0.9333 0.9173 MANDIRI 0.8743 0.9500 0.9333 0.9192 MANDIRI 32
Nusasari 0.9886 0.7333 0.9333 0.8851 MANDIRI 0.9886 0.9000 0.9333 Tukadaya 0.9143 0.8167 0.6000 0.7770 MAJU 0.8971 0.8667 0.8000 Tuwed 0.9600 0.8167 0.6667 0.8144 MAJU 0.9486 0.8333 0.6667 Warnasari 0.7143 0.5667 0.6667 0.6492 BERKEMBANG 0.7714 0.5667 0.6667 Delodberawah Mendoyo Dangin Tukad Mendoyo Dauh Tukad 0.8514 0.8686 0.9486 0.7167 0.6500 0.7000 0.8667 0.8667 0.8000 0.8116 MAJU 0.7951 MAJU 0.8162 MANDIRI 0.8686 0.9314 0.9486 0.7333 0.7500 0.7833 0.8667 0.8667 0.8000 Penyaringan 0.9143 0.7500 0.8000 0.8214 MANDIRI 0.9486 0.7667 0.8667 Pergung 0.9143 0.6833 0.8667 0.8214 MANDIRI 0.8857 0.7667 0.8667 Pohsanten 0.8971 0.7667 0.8000 0.8213 MANDIRI 0.9200 0.7667 0.8000 Yeh Sumbul 0.8857 0.8000 0.7333 0.8063 MAJU 0.9371 0.8000 0.7333 Yehembang Yehembang Kangin Yehembang Kauh 0.8800 0.8114 0.8571 0.9000 0.6167 0.6500 0.9333 0.8667 0.8667 0.9044 MANDIRI 0.7649 MAJU 0.7913 MAJU 0.8971 0.8686 0.8971 0.9000 0.7667 0.6333 0.9333 0.8667 1.0000 Baluk 0.9029 0.8000 0.8667 0.8565 MANDIRI 0.9486 0.8500 0.8667 Banyu Biru 0.8457 0.6833 0.8000 0.7763 MAJU 0.8743 0.7500 0.8000 Berangbang 0.8857 0.6333 0.6667 0.7286 MAJU 0.8857 0.7000 0.6667 Cupel 0.8629 0.6667 0.8667 0.7987 MAJU 0.8629 0.7333 0.8667 Kaliakah 0.8971 0.7333 0.8000 0.8102 MAJU 0.8914 0.8333 0.8000 Pengambengan Tegal Badeng Barat Tegal Badeng Timur 0.8800 0.8800 0.8857 0.6667 0.5833 0.7333 0.8667 0.8667 0.6667 0.8044 MAJU 0.7767 MAJU 0.7619 MAJU 0.9314 0.9086 0.9543 0.7333 0.6500 0.8333 0.8667 0.8667 0.6667 Asahduren 0.7886 0.6667 0.6667 0.7073 MAJU 0.7886 0.6667 0.8667 Gumbrih 0.8800 0.8000 0.6667 0.7822 MAJU 0.8914 0.7167 0.8667 Manggissari 0.7657 0.6000 0.6000 0.6552 BERKEMBANG 0.7886 0.7000 0.8000 Medewi 0.8857 0.7000 0.8000 0.7952 MAJU 0.9086 0.7333 0.8667 Pangyangan 0.9029 0.6333 0.8000 0.7787 MAJU 0.9257 0.6333 0.8000 Pekutatan 0.9314 0.8833 0.8667 0.8938 MANDIRI 0.9543 0.9000 0.8667 Pengragoan 0.7886 0.7500 0.8667 0.8017 MAJU 0.8514 0.7833 0.8667 Pulukan 0.8114 0.7000 0.8667 0.7927 MAJU 0.8914 0.7000 0.8667 Capaian tersebut diperoleh berdasarkan Indeks Desa Membangun Tahun 2022 yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2022 Tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2022. Sedangkan perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama dengan Target Akhir RPJMD adalah 33 0.9406 MANDIRI 0.8546 MANDIRI 0.8162 MANDIRI 0.6683 BERKEMBANG 0.8229 MANDIRI 0.8494 MANDIRI 0.8440 MANDIRI 0.8606 MANDIRI 0.8397 MANDIRI 0.8289 MANDIRI 0.8235 MANDIRI 0.9102 MANDIRI 0.8340 MANDIRI 0.8435 MANDIRI 0.8884 MANDIRI 0.8081 MAJU 0.7508 MAJU 0.8210 MANDIRI 0.8416 MANDIRI 0.8438 MANDIRI 0.8084 MAJU 0.8181 MANDIRI 0.7740 MAJU 0.8249 MANDIRI 0.7629 MAJU 0.8362 MANDIRI 0.7863 MAJU 0.9070 MANDIRI 0.8338 MANDIRI 0.8194 MANDIRI
Tabel 3.3 Perbandingan IKU dengan Target Akhir RPJMD Indikator Kinerja Utama Satuan Tahun 2022 target Realis asi % Tahun 2026 (akhir RPJMB) target Realisasi Th 2022 % Jumlah desa mandiri desa 2 21 1050 21 21 100 Penentuan Status Desa tergantung pula pada pengisian profil desa yang telah disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri, pengisian profil desa yang akurat akan menentukan status desa yang akurat pula. Kendala yang dihadapi, Pengisian profil desa/kelurahan yang merefleksikan potensi dan perkembangan pembangunan belum dilaksanakan secara akurat, tertib dan berkesinambungan. Dimana pengisian profil desa berpengaruh pada penentuan tipologi desa tersebut. Langkah-langkah yang telah dilaksanakan untuk menghadapi kendala tersebut adalah dengan melakukan pembinaan profil desa yang dilaksanakan rutin setiap tahun. Sasaran 2 : Meningkatnya Tertib administrasi pemerintahan desa 2.1 Jumlah desa berprestasi yang menyiapkan lomba ke tingkat provinsi Desa yang berprestasi merupakan tolak ukur dari keberhasilan pembangunan desa. Semakin banyaknya desa yang mampu berprestasi di tingkat yang lebih tinggi, baik tingkat Provinsi maupun tingkat Nasional dapat menunjukkan keberhasilan kinerja Perangkat Daerah untuk mencapai Sasaran Pembangunan Kabupaten Jembrana yaitu Meningkatnya Kemandirian Masyarakat. Pencapaian dari Indikator Kinerja Utama adalah sesuai table berikut : 34
Tabel 3.4 Realisasi IKU Jumlah desa berprestasi yang menyiapkan lomba ke tingkat provinsi IndikatorKinerja Utama Satuan target Tahun 2022 Realisasi % Jumlah desa berprestasi yang menyiapkan lomba ke tingkat provinsi Desa 1 1 100 Sedangkan perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama dengan Target Akhir RPJMD adalah Tabel 3.5 Perbandingan IKU dengan Target Akhir RPJMD IndikatorKinerjaUta ma Satuan Tahun 2022 target Realis asi % Tahun 2026 (akhir RPJMB) target Realisasi Th 2022 Jumlah desa berprestasi yang menyiapkan lomba ke tingkat provinsi desa 1 1 100 6 1 Desa yang berprestasi untuk tahun 2022 adalah Desa Batuagung, sebagai Juara pertama lomba desa berprestasi di tingkat Kabupaten. Namun untuk maju ke tingkat Provinsi, belum dapat berprestasi karena masih banyakny kekurangan-kekurangan baik dari segi administrasi dan lainnya. Langkah- langkah yang diambil untuk lebih meningkatkan prestasi desa berikutnya untuk bisa lebih berprestasi ditingkat Provinsi maupun Nasional adalah 1. Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa lewat Bimbingan Teknis dan Pelatihan. 35 % 17
2. Memberikan pendampingan dan arahan agar perencanaan desa sejalan dengan Pemerintah Kabupaten dan Provinsi. 3. Melakukan pengawasan desa agar keuangan desa digunakan secara akuntabel, efisien, bersih dan efektif. 4. Desa agar memiliki data-data yang selalu diupdate validasi datanya. C. REALISASI ANGGARAN Untuk melaksanakan Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam mencapai tujuan / sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana tahun 2022, didukung dengan dana sejumlah Rp 7.154.233.215,00 (Tujuh milyar seratus lima puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus lima belas rupiah), berupa Belanja Operasi Rp. 7.000.714.315,00 (Tujuh milyar tujuh ratus empat belas ribu tigaratus lima belas rupiah) dan Belanja Modal sebesar Rp. 153.518.900,00 (Seratus lima puluh tiga juta lima ratus delapan belas ribu Sembilan ratus rupiah). Dengan realisasi belanja operasi sebesar Rp. 6.562.173.508,- (Enam milyar lima ratus enam puluh dua juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus delapan rupiah) atau 93,74 %, silpa belanja tak langsung sebesar Rp. 438.540.807,- (Empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus empat puluh ribu delapan ratus tujuh rupiah) atau 6,26% Sedangkan untuk realaisasi modal Rp. 152.013.550,- (Seratus lima puluh dua juta tiga belas ribu lima ratus lima puluh rupiah) atau 99,02%, silpa belanja modal sebesar Rp. 1.505.350,- (Satu juta lima ratus lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) atau 0,98%. Adapun rincian penggunaan keuangan adalah sebagai berikut : 36
No. 1 1. 2. 3. 4. 5. 6 7 8 9 10 11 12. PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN 2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Menyurat Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jasa Surat Tabel 3.6 Realisasi Belanja Daerah Dinas PMD Capaia n Fisik (%) 3 Pagu Anggaran 4 Realisasi 5 % Capai an 6 100 31,260,000 31,100,400 99.49 100 670,000 643,500 96.04 100 550,000 412,600 75.02 100 3,501,390,335 3,385,079,311 96.68 100 670,000 551,800 82.36 100 600,000 447,600 74.60 100 11,550,000 11,550,000 100 100 33,150,000 33,145,200 99.99 100 63,305,200 58,492,200 92.40 100 13,762,300 11,520,300 83.71 90 268,364,000 172,236,318 64.18 100 3,000,000 3,000,000 100 100 42,680,000 42,644,403 99.92 37 Ket. (Silpa) 7 159,600 26,500 137,400 116,311,024 118,200 152,400 4,800. 4,813,000 2,242,000 96,127,682 35,597
13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA Fasilitasi Kerja sama antar Desa Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan 100 60 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 211,680,000 9,500,000 22,400,000 88,235,000.00 177,602,000 33,000,000 765,502,580 25,902,175 14,030,000 54,400,000 34,348,000 166,572,500 985,865,000 38 206,669,056 5,730,000 21,455,000 86,336,000.00 46,450,000 75,222,968 849,128,132 44,222,950 13,135,000 51,750,000 31,258,000 158,868,000.00 57,432,737 97.63 60.32 95.78 97.85 91.35 95.26 96.29 90.44 93.62 95.13 91.00 95.37 94.19 5,010,944 3,770,000 945,000 1,899,000.00 4,400,000 3,739,032 32,734,948 4,675,050 895,000 2,650,000 3,090,000 7,704,500 3,542,263
26. 27. 28. 29. 30 31 Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga JUMLAH 100 91 100 100 100 100 50,621,500 253,000,000 84,352,100 98,223,500 48,537,200 901,321,000 7,154,233,215 39 67,806,850 90.25 223,000,000.00 88.14 64,619,275 76.61 85,418,767 86.96 43,706,900 90.05 831,153,791.00 92.22 6,714,187,058 93.85 7,327,150 30,000,000 19,732,825 12,804,733 4,830,300.00 70,167,209 440,046,157
BAB IV PENUTUP 4.1 KESIMPULAN Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKjIP) yang tersusun ini merupakan pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan Rencana Kinerja selama Tahun 2022. Laporan ini juga dapat dipakai sebagai sarana pengambilan keputusan dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan dan atau peningkatan kinerja dimasa- masa mendatang. LAKjIP ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan gambaran Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana, termasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah dicapai selama tahun 2022 serta sebagai realisasi atas rencana kinerja tahun 2022. Dengan tersusunnya LAKjIP ini, dapat digunakan sebagai penjabaran dalam pelaksanaan Rencana Kinerja di tahun berikutnya. Negara, 30 Desember 2022 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Jembrana, Ir. I Made Yasa, M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 19650816 199203 1 017 40