0 2 0 2 A S E N O D N N O B R A K H A D N E R N A N U G N A B M E P PEMBANGUNAN RENDAH KARBON INDONESIA
PEMBANGUNAN RENDAH KARBON INDONESIA Hak Cipta © 2020 Sekretariat Pembangunan Rendah Karbon Indonesia Dilarang memperbanyak/mengkopi sebagian atau keseluruhan isi buku dalam bentuk apapun tanpa seizin dari Sekretariat Pembangunan Rendah Karbon Indonesia
I S I R A T F A D Prakata___2 Apa itu Pembangunan Rendah Karbon & Agenda Pembangunan Global?___3 Indikator Hasil Pembangunan Rendah Karbon___4 Apa itu Proyek Pembangunan Rendah Karbon?___4 Proyek Scaling Up___5 Pemanfaatan Biogas untuk Pasokan Energi Rumah Tangga___8 Rehabilitasi Hulu DAS Berbasis Masyarakat___10 Konservasi Ekosistem Nipah dan Hutan Penyangga Bagian Timur Suaka Margasatwa Sungai Lamandau Sebagai Kawasan Pencadangan Hutan Kemasyarakatan (HKm)___12 PEMBANGUNAN RENDAH KARBON INDONESIA Ketahanan Pangan dan Peningkatan Ekonomi bagi Masyarakat Rentan melalui Pertanian Berkelanjutan___14 Proyeksi Iklim dan Strategi Adaptasi Penanaman Padi dengan metode System of Rice Intensification (SRI)___16 Model Reforma Agraria untuk Peningkatan Produktivitas Sumber Daya Hutan___18 Pemanfaatan Lahan Bekas Tambang sebagai Taman Wisata Mangrove dalam Upaya Rehabilitasi Ekosistem dan Sekuestrasi Karbon - Belitung Mangrove Park (BMP)___20 1
2 7 Proyek Implementasi Pembangunan Rendah Karbon Indonesia Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas Dr. Ir. Medrilzam, MPE Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas A T A K A R P Pembangunan berkelanjutan harus dilakukan dengan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif tetapi pada saat yang sama harus menjaga kualitas lingkungan yang menjamin ketersediaan sumber daya alam dan daya dukung sumber daya alam. Pemerintah telah memulai kebijakan pembangunan yang berorientasi pada keseimbangan pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial dan mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan Intensitas emisi GRK. Inisiatif ini sebagai masukan dalam penyusunan RPJMN 2020-2024 dengan pendekatan Holistik, Integratif, Tematik dan Spasial (HITS), yang kita kenal dengan Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon. Secara khusus, Pembangunan Rendah Karbon juga telah menjadi Program Prioritas dalam RPJMN 2020-2024. Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon ini adalah platform baru untuk pembangunan Indonesia yang bertujuan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan pembangunan rendah emisi GRK dan Intensitas emisi GRK, serta meminimalkan eksploitasi sumber daya alam kita. Dalam hal ini, intervensi kebijakan pembangunan yang memiliki manfaat untuk pengurangan emisi GRK dan Intensitas emisi GRK akan diprioritaskan. Kapasitas sumber daya alam termasuk emisi GRK dan Intensitas emisi GRK, tutupan lahan dan air menjadi faktor penentu dalam perumusan kebijakan dan menetapkan target pembangunan rendah karbon. Publikasi ini memberikan 7 contoh implementasi pembangunan rendah karbon. Proyek-proyek ini telah didukung oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melalui Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia (ICCTF). Selama periode 2010-2019, ICCTF telah melaksanakan berbagai kegiatan terkait pengurangan emisi GRK dan Intensitas emisi GRK serta meningkatkan mata pencaharian dan ekonomi masyarakat lokal. Prestasi yang ditampilkan dalam publikasi ini dikelompokkan dalam tiga pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu lingkungan, sosial dan ekonomi yang mewakili sebagian dari banyak pencapaian turunan pada kegiatan proyek di lapangan. Akhir kata, saya berharap pelajaran dari lapangan ini akan menginspirasi orang untuk lebih mengembangkan dan mengimplementasikan pembangunan rendah karbon. Jakarta, Mei 2020
PEMBANGUNAN RENDAH KARBON/ LOW CARBON DEVELOPMENT & AGENDA PEMBANGUNAN GLOBAL? 7 Proyek Implementasi Pembangunan Rendah Karbon Indonesia Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas Ekonomi PEMBANGUNAN RENDAH KARBON INDONESIA Lingkungan Sosial Pembangunan Rendah Karbon/Low Carbon Development (PRK/LCD) adalah platform pengembangan baru untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui aktivitas dengan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan intensitas emisi GRK yang rendah serta mengurangi penggunaan sumber daya alam. Pembangunan Rendah Karbon menempatkan Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) ke 13 (Aksi Perubahan Iklim) sebagai dasar utama untuk mendukung SDGs. Lingkungan Sosial Ekonomi 3
4 INDIKATOR HASIL PEMBANGUNAN RENDAH KARBON Emisi/Intensitas Karbon Pengurangan Emisi GRK Intensitas Karbon Intensitas Energi Bahan Bakar Campuran Emisi GRK/ Pembuangan Data Aktivitas Faktor Emisi CO2 PDB = Energi PDB x CO2 Energy CO2 = Unit Aktivitas x CO2 Unit Aktivitas
Intensitas Emisi GRK (CO2) adalah jumlah emisi GRK per unit output ekonomi, yang Data aktivitas adalah jumlah kegiatan pembangunan yang berpotensi menurunkan biasanya diukur melalui PDB di tingkat atau menyerap emisi di satu area dalam nasional. waktu tertentu. Misalnya: menanam pohon
Intensitas energi adalah jumlah konsumsi 1 juta ha/tahun. energi per unit PDB. Faktor emisi adalah rata-rata emisi GRK Campuran bahan bakar adalah Emisi GRK (CO2) dari konsumsi energi di Indonesia. untuk satu sumber emisi relatif terhadap unit aktivitas pada sumber emisi yang sama. Misalnya: faktor emisi hutan lahan kering primer adalah 132,99 ton C/ha. Proyek PRK/LCD adalah inisiatif kegiatan aksi penurunan emisi GRK dan intensitas emisi GRK yang secara langsung memberikan dampak terhadap peningkatan ekonomi dan sosial masyarakat melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Proyek ini mencakup lingkup sektor kehutanan, pertanian, energi, transportasi, limbah dan blue PROYEK PEMBANGUNAN RENDAH KARBON/ LOW CARBON DEVELOPMENT (PRK/LCD) carbon sesuai dengan sektor prioritas PRK/LCD. Sejak tahun 2010-2019, Kementerian PPN/Bappenas telah melaksanakan beberapa proyek percontohan PRK/LCD melalui Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Keberhasilan proyek percontohan ini rencananya akan dikembangkan dan direplikasi ke beberapa wilayah prioritas nasional sesuai dengan potensi serta kebutuhan wilayahnya. Mulai tahun 2020, pengembangan proyek PRK/LCD ini akan diutamakan pada provinsi yang telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan Gubernur tentang Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon. Terdapat 7 provinsi prioritas sebagai percontohan implementasi PRK/LCD yaitu Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, Papua, Papua Barat, Riau dan Bali.
PROYEK PAPUA BARAT KEGIATAN Pengelolaan kawasan pesisir Teluk Arguni di Kabupaten Kaimana KEBUTUHAN Workshop, penguatan kelompok, bantuan bibit, bantuan sarana wisata, modal awal Pengelolaan hutan kemasyarakatan di Kabupaten Manokwari Selatan Workshop, penguatan kelompok, bantuan alat, pupuk dan bibit RIAU SULAWESI SELATAN PAPUA KEGIATAN KEBUTUHAN KEGIATAN KEBUTUHAN KEGIATAN KEBUTUHAN Pertanian tanpa bakar dipadu dengan pertanian presisi di lahan gambut Kabupaten Palalawan Workshop, bantuan alat, pupuk dan bibit Sekolah Lapang Pertanian organik dan pertanian presisi dari Pangkep ke 6 kabupaten percontohan PRK Pelatihan, biaya pelatian dan bantuan peralatan telemetri, bantuan bibit dan pupuk melalui kelompok Revegetasi/ reboisasi lahan untuk ekowisata Kabupaten Timika Workshop, studi banding, modal awal kelompok, peralatan pengolah sampah, sarana pembibitan Sekolah Pantai Indonesia & Sekolah Lapang Tambak dikembangkan di Pangkep Workshop, biaya pelatian, bibit mangrove, modal awal revitalisasi tambak melalui kelompok Pengelolaan limbah di Kabupaten Timika Workshop, studi banding, modal awal kelompok, peralatan pengolah sampah JAWA BARAT KEGIATAN KEBUTUHAN JAWA TENGAH Pengelolaan limbah (pertanian, wisata dan Pemukiman) oleh LMDH Puncak Lestari di Cisarua Kabupaten Bogor Workshop, modal awal kelompok, peralatan pengolah sampah KEGIATAN KEBUTUHAN Perhutanan sosial di lahan kritis DAS Hulu untuk wisata (Desa Mekarjaya, Arjasari Kabupaten Bandung & Desa Cikidang, Lembang, Bandung Barat) Workshop, studi banding, modal awal kelompok, peralatan pengolah sampah, sarana pembibitan Pengelolaan hutan produksi pada hulu DAS, pengembangan Kawasan dan komoditas lokal unggulan serta ekowisata di Kabupaten Pekalongan Workshop, bantuan bibit, bantuan sarana wisata, modal awal BALI KEGIATAN Revegetasi mangrove di Kecamatan Gerokgak, Buleleng untuk wisata KEBUTUHAN Workshop, penguatan kelompok, bantuan bibit, bantuan sarana wisata, modal awal Pengelolaan limbah dan revegetasi mangrove di Kota Pekalongan Pengelolaan limbah di Magelang Workshop, biaya membangun biodigester, pendampingan LSM, bantuan bibit mangrove dan modal awal. Workshop, biaya membangun biodigester dan kompos gas, workshop, pendampingan LSM, biaya membangun proses pengolahan, modal awal dan pemasaran. 5
6 7 Proyek Implementasi Pembangunan Rendah Karbon Indonesia Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas PEMBANGUNAN RENDAH KARBON INDONESIA Pemanfaatan Biogas untuk Pasokan Energi Rumah Tangga Halaman 8 Ketahanan Pangan dan Peningkatan Ekonomi bagi Masyarakat Rentan melalui Pertanian Berkelanjutan Rehabilitasi Hulu DAS Berbasis Masyarakat Halaman 14 Halaman 10 Konservasi Ekosistem Nipah dan Hutan Penyangga Bagian Timur Suaka Margasatwa Sungai Lamandau Sebagai Kawasan Pencadangan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Halaman 12
Proyeksi Iklim dan Strategi Adaptasi Penanaman Padi dengan metode System of Rice Intensification (SRI) Halaman 16 Model Reforma Agraria untuk Peningkatan Produktivitas Sumber Daya Hutan Halaman 18 7 Proyek Implementasi Pembangunan Rendah Karbon Indonesia Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas Pemanfaatan Lahan Bekas Tambang sebagai Taman Wisata Mangrove dalam Upaya Rehabilitasi Ekosistem dan Sekuestrasi Karbon - Belitung Mangrove Park (BMP) Halaman 20 7
8 Pemanfaatan Biogas untuk Pasokan Energi Rumah Tangga ICCTF bekerja sama dengan SESAMI (Sedya Samahita Memetri Indonesia) yang merupakan LSM lokal untuk memenuhi energi rumah tangga dengan memanfaatkan biogas. Tujuan dari proyek ini adalah untuk menurunkan Mitra Pelaksana emisi GRK dan intensitas emisi GRK dari limbah SESAMI peternakan dengan cara menghasilkan energi terbarukan (biogas), limbah rendah emisi (bioslurry), Lokasi dan kompos, dimana baik untuk kualitas tanah dan Desa Keningar dan Desa Ngargomulyo, ekosistem, serta meningkatkan stok karbon (dari kegiatan revegetasi). Magelang, Jawa Tengah Melalui proyek ini, masyarakat setempat Mendukung SDGs dilatih untuk membangun biodigester dan mengoperasikan pusat pembibitan. Proyek ini juga membantu masyarakat setempat untuk merehabilitasi lahan bekas tambang pasir dan menanam kembali dengan beragam macam pohon. BEBERAPA DAMPAK PENTING DARI PROYEK INI 1 EKONOMI 2 LINGKUNGAN 3 SOSIAL Pendapatan tambahan masyarakat sebesar Rp 3.000.000 /KK/bulan Menurunkan emisi karbon sebesar 16.515 ton CO2eq/tahun 155 Orang terlibat dalam pemulihan lahan bekas tambang Masyarakat desa mampu mendirikan Koperasi Hijau 10 Unit Bio Digester telah dibangun Biogas yang dihasilkan mengurangi biaya 35.085 rumah tangga sebesar Rp 60.000/bulan Multi Purpose Tree Species (MPTS) telah ditanam 17,8 hektar Bekas Lahan Tambang direhabilitasi Kementerian/Lembaga yang berpotensi untuk mereplikasi/scalling up kegiatan KLHK, Kemendesa, KemenESDM, Kementan
10 Rehabilitasi Hulu DAS Berbasis Masyarakat Hulu DAS Ciliwung (Ciliwung 0 Km) mengalami longsor dan banjir dikarenakan banyaknya hutan yang terdegradasi. Dengan status Hutan Produksi namun berada pada areal konservasi, sehingga Mitra Pelaksana Konsorsium CFES perlu tetap dijaga kelestariannya sebagai daerah penyangga dan penampung air. ICCTF bekerja sama dengan Konsorsium Community Forest Ecosystem Lokasi Jawa Barat Service (CFES), PT Gaia Eko Daya Buana (GAIA-DB), Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Puncak Lestari telah melakukan peningkatan kapasitas bagi Mendukung SDGs kelompok masyarakat untuk melakukan rehabilitasi 100 ha lahan terdegradasi, pemetaan, SMART Patrol, penguatan kelembagaan, pembutan dokumentasi dan publikasi. Lahan yang direhabilitasi ini akan diajukan	serfikasi	Plan	Vivo	untuk	menjaga	cadangan karbonnya. Selain itu, masyarakat juga dilatih tentang pemanfaatan hasil hutan lainnya sehingga memiliki nilai guna yang cepat melalui jasa lingkungan (wisata) dan sumber daya hutan non kayu. BEBERAPA DAMPAK PENTING DARI PROYEK INI 1 EKONOMI 2 LINGKUNGAN 3 SOSIAL Penjualan karbon dari sertifikasi Plan Vivo Menurunkan emisi GRK sebesar 14.680 ton CO2eq/tahun pada tahun ke-7 Meningkatkan kapasitas kelompok LMDH dalam mengelola kawasan DAS Ciliwung Hulu Peningkatan pendapatan anggota LMDH Rp 1.200.000/orang dari ekowisata 100 ha lahan terdegradasi telah direhabilitasi Scaling-up 2019 melalui bantuan dari PLN, JAMKRINDO, SIL-UI DAMPAK LAINNYA berupa tanaman keras (buah-buahan, gaharu, dll). 2020 akan mendapat bantuan sarana pengelolaan sampah dari JAMKRINDO Kementerian/Lembaga yang berpotensi untuk mereplikasi/scalling up kegiatan KemenBUMN, Kementan, KemenPUPR, KLHK
12 Konservasi Ekosistem Nipah dan Hutan Penyangga Bagian Timur Suaka Margasatwa Sungai Lamandau Sebagai Kawasan Pencadangan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Proyek ini bertujuan untuk menghemat degradasi hutan dengan luas total 400 ha dan menyediakan mata pencaharian bagi masyarakat yang tinggal di sekitar. Dalam proyek ini, ICCTF bekerja sama dengan Yayorin (Yayasan Orangutan Indonesia) di Kalimantan Tengah. Yayorin sejak 2012 mendorong masyarakat membentuk kelompok Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang berperan aktif mengelola dan Mitra Pelaksana menjaga kawasan hutan secara lestari. Skema HKm dipilih sebagai strategi Yayasan Orang Utan Indonesia (Yayorin) untuk mempertahankan kawasan hutan bergambut penyangga tidak beralih Lokasi fungsi guna peruntukan area perluasan Desa Tanjung Putri, Kab. Kotawaringin Barat, perkebunan sawit dan mempertahankan Kalimantan Tengah hutan rawa bergambutnya sebagai area Desa Tanjung Terantang, Kab. Kotawaringin Barat penyimpan/penyerap emisi karbon. Kel. Mendawai, Kab. Kotawaringin Barat dan Kel. Mendawai Seberang, Kab. Kotawaringin Barat. Mendukung SDGs BEBERAPA DAMPAK PENTING DARI PROYEK INI 1 EKONOMI 2 LINGKUNGAN 3 SOSIAL Meningkatkan produksi padi dari 2 ton/ha/tahun menjadi 6 ton/ha/tahun Potensi Penurunan Emisi sebesar 807.400 ton CO2eq/tahun above ground Berhentinya budaya pertanian dengan membakar lahan Terciptanya ekonomi alternatif & ketahanan pangan melalui pengembangan usaha perikanan Peningkatan ekonomi masyarakat sebesar Rp 1.000.000 /keluarga/bulan Dukungan konservasi meningkat yang disertai dengan mekanisme kerjasama untuk upaya perlindungan dan pelestarian kawasan hutan dan bergambut penyangga SM Lamandau Kelompok HKm memiliki wawasan mengenai sistem pengelolaan & pengawasan HKm wilayah blok penyangga Kementerian/Lembaga yang berpotensi untuk mereplikasi/scalling up kegiatan KLHK, Kementan, BRG, KKP
14 Ketahanan Pangan dan Peningkatan Ekonomi bagi Masyarakat Rentan melalui Pertanian Berkelanjutan Terdapat 400 ha tambak udang di desa Kanaungan di Kecamatan Labakkang, Pangkep, Sulawesi Selatan yang selalu mengalami gagal panen. Penggunaan pupuk kimia terus menerus meningkat, sedangkan pendapatan petani menurun. ICCTF bekerja sama dengan Yayasan FIELD melakukan beberapa kegiatan untuk meningkatkan produksi pangan berkelanjutan dan ekonomi bagi masyarakat yang rentan. Sekolah Lapang Mitra Pelaksana Tambak telah didirikan untuk menghentikan penggunaan Yayasan FIELD pupuk kimia dan menggantinya dengan pupuk organik. Sekolah Lapang Pertanian juga dikembangkan untuk Lokasi meningkatkan produktivitas padi dan holtikultura. Sulawesi Selatan Penanaman mangrove di area akuakultur juga telah dilakukan. Selain itu, masyarakat juga berhasil Mendukung SDGs menerapan pertanian padi dan holtikultura pekarangan secara organik dengan membuat pupuk mandiri. Proyek ini telah menghasilkan pendapatan tambahan bagi masyarakat lokal dan mengurangi biaya produksi. BEBERAPA DAMPAK PENTING DARI PROYEK INI 1 EKONOMI 2 LINGKUNGAN 3 SOSIAL Pendapatan tambahan Rp 1.000.000/bulan dari polikultur organik udang & ikan Menurunkan emisi GRK sebesar 43,85 ton CO2eq/tahun Meningkatkan kapasitas masyarakat rentan di darat dan pesisir Peningkatan hasil panen padi dari 5,3 ton/ha menjadi 8 ton/ha Penanaman Padi dari 1x pertahun menjadi 2x setahun Partisipasi komunitas di daerah pengelolaan Pertanian lahan kering dan pesisir lokal Penghematan pengeluaran keluarga untuk belanja sayur Rp 150.000 /bulan/KK (75 KK) Penghasil Pupuk Organik untuk tambak & Pertanian DAMPAK LAINNYA Kementerian/Lembaga yang berpotensi untuk mereplikasi/scalling up kegiatan KemenBUMN, Kementan, KemenPUPR, Kemendesa, Kemendagri 10 hektar tambak organik telah dikembangkan Scaling-up melalui dana in-kind dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten, Dinas Pertanian Kabupaten, dan	masyarakat.	Sertifikasi	organik holtikultura dari Pembiayaan Kementerian Pertanian. Bantuan alat Pertanian (combine harvester) dari Kementerian Pertanian.
16 Proyeksi Iklim dan Strategi Adaptasi Penanaman Padi dengan metode System of Rice Intensification (SRI) ICCTF bekerja sama dengan Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Gadjah Mada yang mengembangkan inovasi untuk meningkatkan hasil panen dan mengatasi masalah keterbatasan air. Proyek ini membantu pemerintah daerah dan masyarakat untuk beradaptasi dalam Mitra Pelaksana perubahan iklim dengan merumuskan Fakultas Teknologi Pertanian - prediksi iklim untuk 30 tahun ke depan Universitas Gadjah Mada dan memasukkan metode penanaman SRI ke dalam dokumen perencanaan Lokasi pembangunan daerah. Proyek ini juga Kabupaten Kupang, NTT membantu petani dan masyarakat (Nusa Tenggara Timur) setempat untuk menggunakan teknologi dalam kegiatan pertanian untuk Mendukung SDGs meningkatkan produktivitas. BEBERAPA DAMPAK PENTING DARI PROYEK INI 1 EKONOMI 2 LINGKUNGAN 3 SOSIAL Pendapatan tambahan masyarakat sebesar Rp 1.000.000 /KK/bulan Pengurangan emisi GRK & intensitas emisi GRK dengan mengurangi pemakaian pupuk non-organik Peningkatan kapasitas petani dalam menerapkan teknologi intensifikasi untuk pertanian Peningkatan produktivitas tanaman dari 5,4 ton/ha menjadi 12 ton/ha Mengurangi kebutuhan lahan pertanian Keamanan makanan lebih baik Membangun kolaborasi & sinergi antara kementerian, pemerintah daerah dan universitas untuk meningkatkan proyek kabupaten secara keseluruhan di Nusa Tenggara Timur Penurunan kebutuhan air Kementerian/Lembaga yang berpotensi untuk mereplikasi/scalling up kegiatan Kementan, Kemendesa, Kemenristekdikti, KemenPUPR
7 Proyek Implementasi Pembangunan Rendah Karbon IndonesiaKementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas 17 Kementerian/Lembaga yang berpotensi untuk mereplikasi/scalling up kegiatan Kementan, Kemendesa, Kemenristekdikti, KemenPUPR
18 Model Reforma Agraria untuk Peningkatan Produktivitas Sumber Daya Hutan Proyek ini bertujuan melakukan reforma agraria untuk peningkatan produktivitas hutan dalam upaya percepatan pencapaian kedaulatan pangan, pengentasan kemiskinan serta pengurangan emisi GRK dan intensitas emisi GRK. Dalam proyek ini, ICCTF bekerja Mitra Pelaksana sama dengan Fakultas Kehutanan, Universitas Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada Gajah Mada (UGM) di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Blora, Jawa Tengah Lokasi dan Ngawi, Jawa Timur. Fakultas Kehutanan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Pendidikan & Pelatihan Universitas Gadjah Mada UGM, mendorong masyarakat untuk mengadopsi Integrated Forestry and Farming di Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah dan System (IFFS) pada lahan demonstration plot Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur seluas 500 ha di 8 LMDH. Masyarakat juga diberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas Mendukung SDGs dalam mengelola hutan dalam bentuk Sekolah Lapang yang diikuti 224 orang anggota LMDH. BEBERAPA DAMPAK PENTING DARI PROYEK INI 1 EKONOMI 2 LINGKUNGAN 3 SOSIAL Hasil panen padi lahan kering & jagung hibrida mencapai produktivitas 7,5 ton/ha Potensi Penurunan Emisi sebesar 89.456,25 ton CO2eq/tahun pada tahun ke-10 Kelompok LMDH memiliki wawasan mengenai IFFS sehingga mampu menyelaraskan antara pemanfaatan hutan & Pertanian yang lestari Peningkatan ekonomi masyarakat sebesar Rp 7.500.000 /KK/bulan Menjaga daerah tangkapan air Sungai Bengawan Solo Dukungan akses dari PU dengan memperbaiki jalan Blora - Ngawi Dukungan konservasi dari para pihak seperti BPDAS Solo melakukan penanaman di area 600 ha & alokasi Dana Desa untuk penyiapan pembibitan Kementerian/Lembaga yang berpotensi untuk mereplikasi/scalling up kegiatan KLHK, Kementan, Kemendesa
20 Pemanfaatan Lahan Bekas Tambang sebagai Taman Wisata Mangrove dalam Upaya Rehabilitasi Ekosistem dan Sekuestrasi Karbon - Belitung Mangrove Park (BMP) Kegiatan penambangan di Belitung telah menyebabkan	degradasi	yang	signifikan bagi ekosistem pesisir dan bakau. Situasi ini telah memotivasi ICCTF dan TERANGI, sebuah LSM lokal untuk bekerja sama dalam melestarikan taman bakau sebagai upaya untuk mengurangi degradasi ekosistem pesisir dan meningkatkan penyerapan karbon. Proyek ini berlokasi di Kabupaten Belitung. Mitra Pelaksana Proyek ini telah menghasilkan dampak yang signifikan	bagi	masyarakat	lokal	dalam Yayasan Terumbu Karang Indonesia hal konservasi ekosistem mangrove serta (TERANGI) manfaat ekonomi dari ekowisata mangrove. Lokasi Keberhasilan proyek ini telah menarik Desa Juru Seberang, Kecamatan Tanjung Pandan, perhatian kementerian, pemerintah daerah, Kabupaten Belitung dan sektor swasta untuk berinvestasi dan meningkatkan proyek. Mendukung SDGs BEBERAPA DAMPAK PENTING DARI PROYEK INI 1 EKONOMI 2 LINGKUNGAN 3 SOSIAL Meningkatkan pendapatan 25 keluarga dan PAD Kabupaten Belitung Potensi Penurunan Emisi sebesar 220.200 Peningkatan kapasitas masyarakat pesisir dalam mengelola ekowisata tCO2eq/tahun Memperbaiki penghasilan untuk masyarakat hingga 5 kali/bulan (dari Rp 3 juta/tahun meningkat menjadi Rp 2 juta/bulan) dari Ecotourism (jalur mangrove, pendidikan lingkungan dan camping ground) Memulihkan 50 hektar ekosistem bakau di situs pasca-tambang Memulihkan 150 hektar ekosistem hutan pesisir bantuan bibit BPDAS Partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kawasan konservasi pesisir setempat (KKPD) dan Taman Mangrove Belitung Terciptanya sarana ekowisata dan pendidikan tentang mangrove Kementerian/Lembaga yang berpotensi untuk mereplikasi/scalling up kegiatan KLHK, KKP, KemenParekraf
22 Sekretariat PEMBANGUNAN RENDAH KARBON INDONESIA Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Lippo Kuningan Building, Lantai 15 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-12 Jakarta 12940, Indonesia +62 (21) 8067 9314 lcdi-indonesia.id lcdi.id @lcdi.id @LCDI_Indonesia Low Carbon Development Indonesia