FAKTA-FAKTA DALAM PROSES PERKARA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA Denny Iswadi 2010003600002 3.H.4 Universitas Ekasakti - AAI A. PENDAHULUAN Negara adalah suatu organisasi kekuasaan dari pada masyarakat dan merupakan alat yang dipergunakan untuk mencapai tujuan negara yaitu menyelenggarakan ketertiban hukum, menciptakan suatu kondisi yang mengarah pada tujuan agar warga masyarakat dapat merasakan dan menikmati suasana serta iklim ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan. Dalam pelaksanaannya sering timbul benturan kepentingan, perselisihan dan sengketa antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat yang merugikan atau menghambat jalannya penyelenggaraan pemerintahan. Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan realisasi dari ketentuan Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 yang diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang wewenangnya adalah memeriksa untuk melindungi dan mengembangkan serta memelihara administrasi negara yang tepat menurut hukum atau tepat menurut Undang-Undang atau tepat secara efektif maupun berfungsi secara efisien. 1
B. PEMBAHASAN Peradilan Tata Usaha Negara, model pembuktiannya yakni kebenaran formil mengacu pada objek sengketa, yakni putusan pejabat yang merugikan para pihak dan memperhatikan kebenaran materiil yakni memotret dan memperhatikan proses terjadinya atau timbulnya objek gugatan tata usaha negara itu. Dalam proses pembuktian itu dimulai dengan menentukan tentang luas pembuktian, artinya hakim mula-mula menentukan fakta-fakta apa yang relevan bagi keputusan akhir nanti. Dapat diperkirakan dalam praktek nanti fakta-fakta itu mula-mula diajukan dalam proses persidangan oleh para pihak. Dalam Pasal 53 Ayat (2) huruf a, b dan c UU No. 5 tahun 1986 dijelaskan bahwa: Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah: a. Keputusan yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku. b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan tersebut telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikan wewenang tersebut. c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan tersebut telah mempertimbangkan semua kepentingan yang terkait dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan keputusan tersebut. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 menetapkan macam-macam alat bukti yang dapat digunakan dalam Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu : (1) Surat atau Tulisan. 2
Diatur dalam pasal 101 yang menyebutkan bahwa surat atau tulisan itu terdiri dari tiga jenis, yaitu a. Akta otentik. Akta otentik mempunyai tiga macam kekuatan pembuktian, yaitu; Kekuatan Pembuktian formil membuktikan antara pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut. Kekuatan Pembuktian materill membuktikan antara pihak bahwa benar- benar peristiwa yang tersebut dalam akta itu telah terjadi. Kekuatan mengikat membuktikan antara pihak bahwa pada tanggal tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pejabat umum tadi dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut. b. Akta di bawah tangan yaitu surat yang dibuat dan ditanda tangani oleh pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa yang tercantum di dalamnya. c. Surat-surat lainnya yang bukan akta yang akan dijadikan alat bukti dalam proses pemeriksaan. Surat yang berasal dari tergugat biasanya merupakan surat resmi bukan akta otentik yang dapat kita sebut surat jawaban yang ada kaitannya dengan perkara yang diperiksa meliputi surat-surat jawaban dari pihak tergugat yang merupakan alat bukti yang digunakan untuk memberikan jawaban terhadap apa yang digugat dan untuk memberikan suatu kekuatan tambahan pada surat gugatan yang digugat oleh para penggugat tersebut. Sedangkan yang diajukan penggugat merupakan surat-surat yang berkaitan dengan apa yang digugatnya, artinya urat-surat yang diajukan sebagai alat bukti itu merupakan hal yang memberikan kekuatan terhadap alasan-alasan yang 3
(2) Keterangan Ahli Mengenai alat bukti keterangan ahli diatur dalam Pasal 102 yang menyatakan: a. Keterangan ahli adalah pendapat orang yang diberikan dibawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang ia ketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya. b. Seseorang yang tidak boleh didengar sebagai saksi berdasarkan pasal 8 tidak memberikan keterangan ahli. Keterangan ahli ialah keterangan pihak ketiga yang obyektif dan bertujuan untuk membantu hakim dalam pemeriksaan guna menambah pengetahuan hakim sendiri. Saksi memberikan keterangan kenyataan dari suatu peristiwa yang diketahui sendiri oleh saksi, sedangkan saksi ahli memberikan pendapatnya mengenai suatu peristiwa yang perlu diketahui hakim untuk mengambil keputusan. Mengenai saksi ahli ini artinya seorang yang dipanggil sebagai saksi ahli harus memberikan keterangan sesuai dengan hal yang diyakini menurut pengalaman dan pengetahuannya yaitu hal yang ia berikan sebagai keterangan itu memang telah memahami dann mengerti hal tersebut dan dapat memberikn pengertian dan keterangan yang jelas mengenai hal yang diminta dalam pemeriksaan. Ia juga dapat mengemukakan menurut pengetahuannya yang baik pendapatnya mengenai materi yang ditelitinya, termasuk disini adalah mereka yang ahli dalam suatu bidang tertentu misalnya ahli kedokteran, ahli perburuhan, ahli bahasa dan ahli-ahli dibidang lainnya. (3) Keterangan Saksi Mengenai alat bukti keterangan saksi pasal 104 menentukan bahwa: Keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti apabila keterangan itu berkenaan dengan hal yang dialami, dilihat, di dengar oleh saksi sendiri. Keterangan terbesar dalam keterangan 4
saksi adalah keterangan yang diberikan dimuka pemeriksaan hakim dan dibawah sumpah, dalam keadaan itu seorang saksi dapat diajukan pertanyaan-pertanyaan oleh semua pihak. Pendengaran saksi ini termasuk pada saat pemeriksaan persiapan. Pada dasarnya setiap orang dapat diajukan sebagai saksi namun dalam Peradilan Tata Usaha Negara mengenai orang-orang yang tidak boleh di dengar keterangannya sebagai saksi yang diatur dalam pasal 88 yaitu: a. Keluarga sedarah atau semenda menurut garis keturunan lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat kedua dari salah satu pihak yang bersengketa. b. Istri atau suami sah dari salah seorang pihak yang bersengketa meskipun sudah bercerai. c. Anak yang belum berusia 17 tahun. d. Orang yang sakit ingatan. Permintaan untuk untuk didengarnya seorang saksi itu dapat ditolak oleh ketua sidang apabila pendengaran saksi yang bersangkutan itu akan mengganggu jalannya persidangan. Namun apabila seseorang telah ditunjuk sebagai seorang saksi maka terhadap orang tersebut wajib datang ke persidangan untuk di memberikan keterangan sesuai dengan hal yang diketahuinya. (4) Pengakuan Para Pihak yang Bersengketa Pasal 105 menentukan bahwa pengakuan para pihak (yang diberikan dimuka hakim) tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh hakim yang bersangkutan. Keterangan-keterangan yang diberikan para pihak itu umumnya dapat merupakan garis penuntutan untuk mencari kejelasan lebih lanjut mengenai fakta-fakta tertentu. 5
(5) Pengetahuan Hakim Pengetahuan hakim adalah pengetahuan yang oleh hakim yang bersangkutan diketahui dan diyakini kebenarannya. Salah satu daripadanya adalah hal-hal yang terjadi selama pemeriksaan oleh hakim tersebut atau hakim lain yang ditunjuknya, seperti hasil pemeriksaan setempat. (6) Keadaan yang Telah Diketahui oleh Umum. Pada prinsipnya memang semua fakta-fakta yang disengketakan yang nantinya akan menjadi dasar putusan hakim itu harus dibuktikan. Namun ada fakta- fakta tertentu yang dikecualikan dari berlakunya prinsip tersebut, yaitu: a. Fakta-fakta yang telah diketahui secara umum, misal sebuah fasilitas umum yang telah diketahui keberadaannya. b. Hal-hal yang menurut pengalaman umum selalu terjadi suatu sebab itu akan dianggap sebagai suatu sebab kejadian, misalnya sebuah peluru yang ditembakkan kepada seorang tentu akan membahayakan jiwa korban, hal ini tidak perlu dibuktikan lagi. c. Fakta-fakta prosedural yang terjadi selama pemeriksaan, hakim tidak memerlukan pembuktian dalam proses tersebut, misal seseorang yang sudah pernah di dengar sebagai saksi tidak perlu dihadirkan kembali. d. Eksistensi hukum tidak perlu dibuktikan lagi, karena hakim selalu dianggap mengetahui apa hukumannya. C. PENUTUP Proses pembuktian di persidangan dalam sengketa PTUN berpegangan pada ketentuan Pasal 107 yang menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 6
dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim. Peradilan Tata Usaha Negara telah menetapkan alat-alat bukti yaitu: surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, pengetahuan hakim dan keadaan yang telah diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan. penilaian atas alat bukti berkaitan dengan penilaian atas hasil pembuktian secara keseluruhan dimana seorang hakim mempunyai kebebasan menilai alat bukti yang diajukan dengan berpegang bahwa alat bukti tersebut yang memberikan petunjuk terhadap penyelesaian sengketa, sehingga hakim pada saat melakukan penilaian hasil suatu pembuktian tidak hanya semata-mata berdasarkan pada keyakinannya tapi didukung bukti lainnya. DAFTAR PUSTAKA Darmini Roza dan Laurensius Arliman S, Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia, Masalah-Masalah Hukum, Volume 47, Nomor 1, 2018. Laurensius Arliman S, Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 201. Laurensius Arliman S, Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa, Padjadjaran Journal of 2017. 4, Law, Volume Nomor 3, Laurensius Arliman S, Penanaman Modal Asing Di Sumatera Barat Berdasarkan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Supremasi 2018. . Hukum, Volume 1, Nomor 1, Laurensius Arliman S, Memperkuat Kearifan Lokal Untuk Menangkal Intoleransi Umat Beragama Di Indonesia, Ensiklopedia of Journal, Volume 1, Nomor 1, 2018, Laurensius Arliman S, Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional, Kertha Patrika, Volume 39, Nomor 3, 2017, Laurensius Arliman S, Partisipasi Masyarakat Di Dalam Pengelolaan Uang Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Jurnal Arena Hukum, 2019, Volume 12, Nomor 2, 7
Laurensius Arliman S, Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia, Dialogica Jurnalica, Volume 11, Nomor 1, 2019, Laurensius Arliman S, Mediasi Melalui Pendekatan Mufakat Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional, UIR Law Review, Volume 2, Nomor 2, 2018, Laurensius Arliman S, Peranan Filsafat Hukum Dalam Perlindungan Hak Anak Yang Berkelanjutan Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia, Doctrinal, Volume 1, Nomor 2, 2016. Laurensius Arliman S, Ni Putu Eka Dewi, Protection of Children and Women's Rights in Indonesia through International Regulation Ratification, Journal of Innovation, Creativity and Change Volume 15, Nomor 6, 2021. Laurensius Arliman S, Gagalnya Perlindungan Anak Sebagai Salah Satu Bagian Dari Hak Asasi Manusia Oleh Orang Tua Ditinjau Dari Mazhab Jurnal Yuridis, Volume 3, Nomor 2, 2016, Utilitarianisme, Laurensius Arliman S, Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan Pada Revolusi 4.0, Jurnal Ensiklopedia Sosial Review, Volume 2, Nomor 3, 2020.. 8