Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | i
Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | ii RENCANA STRATEGIS & RENCANA AKSI BERSAMA PROGRAM KARBON HUTAN BERAU 2011-2015 DUKUNGAN BERAU BAGI DUNIA Program Karbon Hutan Berau (PKHB) dilaksanakan atas kerjasama Pemerintah Kabupaten Berau dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, dan The Nature Conservancy (TNC), serta Mitra pendukung lainnya
PENGANTAR Dokumen "Rencana Strategis & Rencana Aksi Bersama Program Karbon Hutan Berau 2011-2015" ini disusun oleh Kelompok Kerja REDD Berau sebagai turunan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen "Program Karbon Hutan Berau 2011-2015: Dukungan Berau bagi Dunia" yang telah disusun sebelumnya dan disahkan sebagai dokumen Rencana Strategis PKHB 2011-2015 oleh Rapat Dewan Pengarah Program Karbon Hutan Berau (PKHB, untuk selanjutnya dalam dokumen ini disebut 'Program') yang pertama pada tanggal 10 Maret 2011. Dokumen ini dirancang sebagai pijakan dasar dan acuan awal bagi proses perencanaan lanjutan yang iteratif oleh Pemerintah Daerah, Mitra dan seluruh pihak lain yang terlibat dalam tahap percontohan program karbon hutan di Kabupaten Berau. Program ini tidak berangkat dari kesempurnaan rencana. Program akan bertumbuh dan berkembang selagi berjalan. Program tetap akan berusaha menyesuaikan diri dengan perubahan tatanan sumber daya internal dan pengaruh lingkungan eksternal, tanpa harus kehilangan jati dirinya. Maka, tersedia ruang yang cukup luas bagi perbaikan dan penyempurnaan dokumen ini, dengan mempertimbangkan kemajuan pengembangan skema dan mekanisme REDD+ hasil dari perundingan dan pengambilan kesepakatan di tingkat global, arahan kebijakan dan strategi bagi tahap percontohan REDD+ pada tingkat nasional dan sub-nasional, titik tekan kolaborasi dengan masing-masing Mitra dan perkembangan dinamika pelaksanaan Program ini sendiri di tingkat tapak. Dokumen ini berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari Dewan Pengarah Program. Dewan Pengarah Program akan memandu proses perbaikan dan penyempurnaan dokumen perencanaan ini secara periodik dan partisipatif dengan melibatkan para pemangku kepentingan Program, minimal satu kali dalam setahun. Perbaikan dan penyempurnaan dokumen perencanaan ini akan meliputi: penambahan/pengkinian data dan informasi pendukung, penyempurnaan asumsi-asumsi dasar, pengembangan pilihan strategi program dan kegiatan, pengembangan pilihan lokasi dan wilayah prioritas Program, serta penyempurnaan keterangan mengenai keterlibatan Mitra, sumber dana dan jumlah dana yang dibutuhkan pada masing-masing kegiatan Program. Perbaikan dan penyempurnaan dokumen sangat mempertimbangkan kemajuan pelaksanaan Program setiap tahunnya. ini juga akan Berau, Juli 2011 ©2011 Kelompok Kerja REDD Berau Sekretariat Kelompok Kerja REDD Berau Jl.Anggur No.265 Tanjung Redeb, Berau, Kalimantan Timur 77312 Telp./Fax: 0554-21232 | email: reddberau@karbonhutanberau.org
Daft tar Isi Bab I Ren ncana Strateg 5 gis 2011-2015 1. Visi, Tu 2. Tahapa 3. Strategi 4. Struktur 5. Kerangk ujuan, dan Sasara an Pelaksanaan i Program r Pengelolaan Pr ka Logis Rencan an rogram na Strategis Bab II Re encana Aksi B Bersama 2011 2015 A. Strateg i Penguatan Ko n ndisi Pemungkin 1. Penyem dan Pem mpurnaan Rencan na Tata Ruang n manfaatan Lahan 2. Perbaik kan Tata Kelola S n Sektor Kehutanan 3. Pelibata an Para Pemangk ku Kepentingan 4. Peningk katan Kesejahtera aan Masyarakat 5. Pengem dan Pem mbangan Mekanis mbagian Manfaa sme Pendanaan B at yang Adil Berkelanjutan 6. Berpera Sistem M di Tingk 6. Berpera Sistem M di Tingk engembangan tungan Penguran ngan Emisi 2 2 5 7 10 17 17 30 38 46 55 61 B. Strategi Inve estasi Berbasis T Tapak 1. Perbaikan Ta ata Kelola pada H Hutan Produksi 2. Perbaikan Ta 2 ata Kelola pada H Hutan Lindung 3. Perbaikan Pe 3 Tata Kelola p erencanaan Tata pada Perkebunan Guna Lahan dan n Kelapa Sawit n 4. Perbaikan Pe 4 Tata Kelola p erencanaan Tata pada Kawasan M Guna Lahan dan Mangrove n C. Strategi Pen C nguatan Kelemb agaan PKHB Matrikulasi Ut Rencana Aks tuh Rencana si Bersama 20 Strategis dan 011-2015 Lampiran: Ga ambaran Umu um Kabupaten n Berau 68 68 77 85 92 66 99 124 1
Daftar GAMBAR Tahapan Pelaksanaan Program Strategi Dasar Program Struktur Pengelolaan Program Skema Pendanaan Program Model Mekanisme Penyaluran Dana Forum/Dana Kemitraan Kerangka Pikir Pedoman Pengukuran Karbon dalam Sistem MRV untuk Penerapan REDD+ PDRB Kabupaten Berau atas dasar Harga Berlaku dan Konstan (Trilyun Rupiah) Tahun 2000-2008 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Berau Tahun 2000-2008 Struktur Ekonomi Kabupaten Berau Tahun 2007-2008 Pendapatan Perkapita Kabupaten Berau Tahun 2000-2009 3 5 7 55 56 61 128 129 132 133 Daftar TABEL Jumlah Penduduk, Rumah Tangga dan Kepadatan Penduduk 2008 Tabel Agregat Pendapatan Regional dan Pendapatan Per Kapita atas dasar Harga Konstan 2000 Tabel Produk Domestik Regional Bruto menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000 (Juta Rupiah) Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Tahun 2007 Persentase Penduduk menurut Mata Pencaharian Tahun 2007 127 PDRB menurut Lapangan Usaha atas dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2000-2007 (Jutaan Rupiah) Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Tahun 2006-2008 atas dasar Harga Konstan Tahun 2000 Kontribusi Sektoral PDRB Kabupaten Berau atas dasar Harga Berlaku Tahun 2006-2008 PDRB Perkapita dan Pendapatan Perkapita Tahun 2000-2008 47 49 49 127 128 129 131 132
Daftar PETA Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), Departemen Kehutanan, 1998 Peta Penunjukan Kawasan, Departemen Kehutanan, 2001 (SK Menhut No. 79/Kpts-II/2001) Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi, Kabupaten Berau dan Sekitarnya, 2005 Peta Rencana Pola Ruang (Draft Raperda Rencana Tata Ruang Kabupaten Berau 2010-2030) Peta Cakupan Wilayah Administrasi KPHP Model Berau Barat 24 Peta Penetapan Wilayah KPHP Model Berau Barat Peta Status Kawasan KPHP Model Berau Barat berdasarkan SK Menhut No. 79/Kpts- II/2001 Peta Rencana Pembentukan KPH di Kabupaten Berau Peta Jumlah Penduduk Kabupaten Berau Tahun 2010 Peta Estimasi Potensi Kandungan Karbon 2007 Peta Konsesi HPH dan HTI Peta Tutupan Lahan 2007 dan Konsesi HPH dan HTI Peta KPHP Model Berau Barat dan Konsesi HPH dan HTI Peta Sebaran IUPHH-HA pada KPHP Model Berau Barat 72 Peta Rencana Kawasan Lindung (Draft Raperda Rencana Tata Ruang Kabupaten Berau 2010-2030) Peta Kawasan Yang Memiliki Nilai Strategis (Draft Raperda Rencana Tata Ruang Kabupaten Berau 2010-2030) 79 Peta Hutan Lindung sesuai dengan SK Menhut No. 79/Kpts- II/2001 (dengan tambahan Hutan Lindung Lesan) 80 19 Peta Wilayah Ekosistem Karst yang berada pada Kawasan Hutan Lindung 80 Peta Wilayah Ekosistem Karst 80 20 Peta Indikasi Prioritas Lokasi Program 80 21 Peta Konsesi Perkebunan 86 Peta Tutupan Lahan 2007 dan Konsesi Perkebunan 87 22 Peta Kesesuaian Lahan untuk Kelapa Sawit berdasarkan RSPO 88 25 Peta Indikasi Kawasan Mangrove dan Keterangan Status Kawasan 92 33, 71 Peta Indikasi Wilayah Sasaran Program Pada Kawasan Mangrove 93 34 Peta Administrasi Kabupaten Berau 123 48 64 69 Sumber Peta: 70 71 Atlas Data Spasial Kabupaten Berau, Sekala, Oktober 2009; Draft Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau Tahun 2010 - 2030; Data Tim GIS TNC (Alie Syopyan, Lenny Christy, Umbar Sujoko, Fakhrizal Nashr); Dokumen Literasi lainnya. 78
Rencana Strategis da BAB I RENCA 2011-2 ANA S 2015 an Rencana Aksi Bersa ama PKHB 2011-201 TRATE EGIS 5 | 1
1. Visi, Tujuan, dan Sasaran Program Karbon Hutan Berau adalah suatu program kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, Kementerian Kehutanan, berbagai lembaga pemerintah lainnya, lembaga swadaya masyarakat serta lembaga donor untuk bersama-sama mengembangkan program percontohan pengurangan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan dan peningkatan stok karbon melalui kegiatan pengelolaan hutan secara lestari, konservasi hutan, restorasi ekosistem, dan rehabilitasi hutan. Visi Program Karbon Hutan Berau 2011-2015 adalah: Tujuan strategis dan sasaran program dari tahapan percontohan lima tahun REDD+ di Kabupaten Berau yang akan dicapai dalam satu kesatuan gerak terpadu adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan dan penyempurnaan perencanaan, terutama terkait dengan penataan ruang, penatagunaan lahan, dan proses perijinan pemanfaatan ruang pada tingkat kabupaten. 2. Pengurangan emisi dan peningkatan stok karbon sekitar 10 juta ton CO2 selama periode lima tahun ke depan atau berkurang sedikitnya 10% dari BAU/tanpa rencana aksi, khususnya dari sektor kehutanan dan perubahan lahan. 3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat bagi 5.000 orang masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan. 4. Perlindungan ekosistem yang bernilai tinggi, keanekaragaman hayati dan fungsi daerah aliran sungai di sedikitnya pada Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 2 400.000 Ha daerah aliran sungai Kelay dan Segah serta pada habitat orangutan Kalimantan. 5. Peningkatan kapasitas lembaga publik dan para pemangku kepentingan, terutama dalam aspek sumber daya manusia dan keberlanjutan pendanaannya. 6. Pembelajaran dan replikasi atas pelaksanaan tahap percontohan REDD+ berskala kabupaten, baik ke level nasional maupun internasional. 2. Tahapan Pelaksanaan Secara keseluruhan, Program Karbon Hutan Berau akan dilaksanakan dalam empat tahap, yaitu: tahap pelingkupan, tahap pengembangan, tahap percontohan, dan tahap penerapan penuh. Program karbon hutan di Berau dibangun secara bertahap disebabkan berbagai faktor, antara lain adalah pemahaman bahwa program ini adalah program rintisan/percontohan, adanya keterbatasan kapasitas kelembagaan dan pengelolaan, belum terpenuhinya prasyarat dan kondisi pemungkin bagi pelaksanaan REDD+ di tingkat nasional, dan belum terbangunnya skema insentif keuangan jangka panjang. Kesenjangan ini terutama juga diakibatkan kesepakatan dan kebijakan internasional masih dalam tahap pembahasan yang cukup alot. Hingga saat ini, tahap pelingkupan dan pengembangan program telah dilalui dengan paparan singkat mengenai proses dan capaian masing- masing tahap sebagai berikut: Tahap Pelingkupan (Periode April-Desember 2008) Pada tahap ini, Pemerintah Kabupaten Berau didukung oleh TNC IFP, mencoba untuk mendapatkan dan mengukuhkan dukungan politik dan kebijakan, baik dari tingkat pemerintah daerah kabupaten maupun propinsi dan juga dari tingkat pusat, khususnya dari Kementerian Kehutanan bagi inisiasi program percontohan REDD+ berskala kabupaten.
Selama proses tersebut, pada April 2008 Bupati Berau melalui SK No. 313 tahun 2008 (yang di kemudian hari diperbarui dengan SK No. 716 tahun 2009 tertanggal 21 Desember 2009), telah memben- yang tuk Kelompok Kerja REDD Berau, keanggotaan di dalamnya terdiri dari perwakilan institusi pemerintahan, swasta, dan kelompok masyarakat sipil. Kelompok Kerja REDD Berau ini terlibat secara aktif untuk menggali dan mengkaji peluang pengembangan program percontohan REDD+ di Berau. Beberapa temuan utama yang diperoleh pada tahap pelingkupan ini adalah bahwa luas tutupan hutan di Berau masih cukup tinggi, namun memiliki ancaman deforestasi dan degradasi yang juga tinggi; data dan informasi terkait yang ada ternyata belum memadai bagi proses pengambilan keputusan-kepu- jelas dan pastinya tusan strategis; serta belum kebijakan karbon hutan pada tingkat nasional maupun internasional. Namun di sisi lain, para pihak yang terlibat di Kelompok Kerja REDD Berau semakin kuat meyakini bahwa proyek percontohan berskala kabupaten tetap sangat perlu untuk segera dikembangkan. Tahap Pengembangan (Periode Januari 2009-Desember 2010) Berangkat dari temuan-temuan tersebut di atas, pada tahap pengembangan ini Kelompok Kerja REDD Berau didukung secara khusus oleh TNC IFP, mencoba untuk melakukan analisa mendalam atas kondisi dan permasalahan, khususnya pada sektor kehutanan dan perubahan lahan di Berau. Analisa tersebut mencakup kajian atas profil dan estimasi emisi yang bersumber dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan di Berau, kondisi deforestasi dan degradasi hutan di Berau, penyebab utama terjadinya Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 3 perubahan penggunaan dan tutupan lahan di Berau serta kondisi terkini kesiapan implementasi tahap percontohan REDD+ berskala kabupaten di Berau. Untuk memastikan koordinasi tahap pengembangan program ini pada tingkat kabupaten, provinsi dan nasional, serta menjamin partisipasi dan kolaborasi multi pihak dapat berjalan dengan baik, Kelompok Kerja REDD Berau mendorong pembentukan Joint Working Group yang merupakan forum dari para pihak kunci, baik di tingkat kabupaten, propinsi maupun nasional, dalam pengembangan program percontohan REDD+ berskala kabupaten di Berau. Forum ini berfungsi sebagai wadah bagi masukan dan pemikiran bersama para pihak serta sekaligus memberikan ruang bagi pemerintah pusat untuk memberikan arahan secara penuh dalam proses penyusunan rancangan program. Selama tahap pengembangan ini, forum Joint Working Group telah diselenggarakan tiga kali yaitu pada bulan Juni dan Oktober 2009 serta yang terakhir pada bulan Februari 2010.
Pada tahap pengembangan ini, Kelompok Kerja REDD+ Berau juga bekerja untuk menyempurnakan rancangan program dan kerangka kerja kelembagaan program. Dokumen Rencana Strategis PKHB 2011-2015 ini merupakan hasil dari proses perancangan program yang telah melewati beberapa proses pembahasan, antara lain pembahasan multipihak rencana strategis program pada akhir Desember 2010 dan diskusi-diskusi terfokus untuk penajaman pilihan program di masing-masing tapak kegiatan pada awal Januari 2011. Rencana Strategis PKHB 2011-2015 disusun dengan mengacu pada proses dan hasil penyusunan Strategi Nasional REDD+ oleh Bappenas. Tiga pengembangan ini adalah: tonggak capaian penting yang berhasil diraih pada 1. Menteri Kehutanan mengumumkan Kabupaten Berau sebagai salah satu area bagi Demonstration Activities (DA REDD+) di Indonesia dengan TNC IFP sebagai mitra utama dalam kerjasama program tersebut. Pernyataan peluncuran Kabupaten Berau sebagai salah satu dari empat daerah DA pertama di Indonesia pada tanggal 6 Januari 2010 ini merupakan bentuk dukungan politik penting bagi inisiasi program karbon hutan di Berau. 2. Salah satu bentuk kerjasama yang juga diluncurkan oleh Menteri Kehutanan pada kesempatan yang sama adalah kerjasama bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jerman di bawah program Forest and Climate Program (FORCLIME). Kerjasama ini juga diimplementasikan pada tingkat sub-nasional (kabupaten), yang pada awalnya telah ditetapkan lebih dahulu dua kabupaten sebagai area per- contohan yaitu di Kabupaten Kapuas Hulu (Kalimantan Barat) dan Kabupaten Malinau (Kalimantan Timur). Setelah menjalani proses studi kelayakan yang dilaksanakan pada bulan Februari-Maret 2010, akhirnya Kabupaten Berau ditetapkan menjadi kabupaten ketiga dalam program kerjasama ini. Integrasi FORCLIME dalam program karbon hutan di Berau menjadi bentuk nyata dukungan pada aspek pendanaan dan pengelolaan program. tahap Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 4 3. Melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.649/Menhut- II/2010, tanggal 22 November 2010, telah ditetapkan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Berau Barat, di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur seluas + 775.539. Pembentukan dan pengembangan KPHP Model Berau Barat merupakan dukungan pada aspek kelembagaan yang sangat strategis bagi program karbon hutan di Berau. Tahap Percontohan (2011- 2015) Pelaksanaan tahap berikutnya yaitu tahap percontohan REDD+ di Kabupaten Berau akan dilaksanakan tahun 2011-2015 sebagai bagian dari upaya nasional bagi tahap persiapan (readiness) REDD+ di Indonesia, untuk kemudian diikuti dengan penerapan pengurangan emisi karbon pada tahap penerapan penuh sesuai aturan COP pada saat REDD+ menjadi bagian dari skema UNFCCC yang akan dimulai paling lambat pada awal tahun 2016. Pada tahap percontohan, program akan menginvestasikan sumber dayanya pada upaya pengurangan emisi pada tapak-tapak yang dipilih menjadi fokus sasaran program, mendorong terbangunnya sistem MRV (Measurable, Reportable and Verifiable - sistem yang terukur, dapat dilaporkan dan dapat diverifikasi), serta pada saat yang sama, program akan mengidentifikasi serta mengembangkan alat bantu pengambilan keputusan yang tepat bagi pertukaran/penggunaan lahan dengan mempertimbangkan perkembangan pembahasan atas pendekatan kebijakan dan insentif positif pada tingkat global. Mempertimbangkan seluruh faktor dan kemungkinan tersebut, maka program akan dikelola secara adaptif untuk merespon seluruh per- kembangan yang akan terjadi. Pada akhir tahap percontohan, diharapkan kesepakatan atas pendekatan kebijakan dan insentif positif telah terbangun dan skema tersebut mampu menjadi landasan yang kuat bagi tahapan program berikutnya yaitu tahap penerapan penuh REDD+.
Tahap perco 2011 menge Berau dan p HPAK pad Dewan Pen Kabupaten B Badan Peren Lingkungan ontohan dikukuhka enai pembentukan pengesahan Rencan da tanggal 10 M ngarah yang mew Berau, Propinsi K ncanaan Pembang Hidup dan Kemen an melalui SK Bu Dewan Pengarah upati Berau No. 1 h Program Karbo Bupati Berau, H. rau, dihadiri oleh kepentingan uta , Kementerian Ke BAPPENAS), Kem geri. 14 tahun on Hutan Makmur h anggota ama dari ehutanan, menterian na Strategis oleh Maret 2011 di Ber wakili pemangku Kalimantan Timur, gunan Nasional (B nterian Dalam Neg Dewan Peng untuk memb deforestasi d program-pro Rencana Str program bag garah PKHB akan berikan arahan dan dan degradasi hu gram pemerintah, rategis PKHB me gi seluruh mitra pel n menjadi kelemba n kebijakan strateg utan serta meny , terutama di ting erupakan panduan laksana. agaan resmi yang gis pengurangan e yelaraskan PKHB gkat kabupaten. Se n utama penyele berfungsi emisi dari B dengan edangkan nggaraan Rencana Strategis da R n Rencana Aksi Bersa ama PKHB 2011-201 5 | 5 3. Strategi P Program M Mengingat kompl oleh sebuah prog langkah pengura l p pembangunan ren k komprehensif (m mempertimbangka sekaligus meningk leksitas permasala gram percontohan angan emisi ha ndah karbon yan multi sektor, mult an prinsip pengu katkan simpanan (s han yang harus d n REDD+ berska arus dilaksanaka ng terpadu (hulu ti aspek). Pendek urangan sumber sink) karbon. ditanggapi dan dia ala kabupaten, m stra an melalui u sampai hilir) katan tersebut a emisi (source) atasi maka ategi dan akan dan Intervensi utama dilaksanakan seca Kondisi Pemungk K PKHB dilakukan ara simultan dan kin dan Strategi In melalui dua kom n terpadu, yakni: nvestasi Berbasis T mponen program y Strategi Pengua Tapak. yang atan Strategi Penguata diimplementasikan Berbasis Tapak ak lahan. l an Kondisi Pemu n secara lintas kan diimplementas ungkin merupakan sektor, sedangka sikan pada tingkata n strategi yang a an Strategi Inves an unit-unit penge akan stasi lola Pada dasarnya, RE pada isu-isu yang p p penurunan kerusa h hutan secara lesta utama tersebut a u positif. Skema inse p pada tahap penera p EDD+ akan dilan berkenaan dengan akan hutan dan tu ari serta peningkata adalah pendekatan entif positif baru a apan penuh REDD ndasi oleh dua pend n pengurangan em utupan hutan, kon an stok karbon hu n kebijakan dan akan bisa dilaksana D+. dekatan utama ter misi yang berasal d nservasi, pengelol utan. Dua pendeka pendekatan inse akan secara manda rkait dari laan atan entif atory Maka pada tahap M berskala sub-nasi b terletak pada Strat t p percontohan RED onal kabupaten, tegi Penguatan Ko DD+ ini, khususn titik berat interv ndisi Pemungkin. nya bagi PKHB y vensi program a yang akan Strategi ini bertuj menjadi penyebab h hutan sebagai sum upaya-upaya peny u uan untuk menja b dan kekuatan pe mber emisi. Stra yempurnaan renca wab permasalahan endorong terjadiny ategi lintas sektor ana tata ruang dan n-permasalahan y ya kegiatan perusa r ini akan menca n pemanfaatan lah yang akan kup han,
perbaikan tata kelola sektor kehutanan, pelibatan para pemangku kepentingan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengembangan mekanisme pendanaan berkelanjutan dan pembagian manfaat yang adil, serta berperan serta dalam pengembangan sistem yang terukur, dapat dilaporkan dan dapat diverifikasi bagi perhitungan pengurangan emisi di tingkat nasional. Strategi Investasi Berbasis Tapak akan bertujuan mengembangkan model pengurangan emisi dan peningkatan stok karbon di beberapa jenis lahan di Berau yang diharapkan nantinya mampu menjadi media pembelajaran awal bagi pelaksanaan tahap penerapan penuh di kemudian hari. Strategi ini adalah strategi yang akan dilaksanakan sesuai dengan skala sumber daya yang tersedia, dengan tujuan penciptaan pijakan bagi upaya pengurangan emisi yang lebih substansial dengan investasi lebih lanjut. Pada tingkat tapak, program akan memberikan penekanan pada sektor utama yaitu sektor kehutanan (hutan produksi, hutan lindung, dan hutan (perkebunan dan pertanian, konservasi) dan pertambangan). sektor penunjang Program penurunan emisi melalui pengurangan deforestasi hutan terutama akan dilaksanakan melalui intervensi pada aspek perencanaan tata ruang dan pemanfaatan lahan pada areal berhutan di luar kawasan hutan produksi. Program penurunan emisi melalui pengurangan degradasi hutan terutama akan dilaksanakan melalui perbaikan pengelolaan hutan produksi dan HTI. Sedangkan program peningkatan stok karbon akan dilakukan melalui konservasi hutan, restorasi ekosistem, dan rehabilitasi hutan dan lahan yang terdegradasi. Strategi dasar PKHB ditujukan untuk mengkonsolidasi dan me- nyempurnakan berbagai upaya dan kebijakan pengurangan emisi yang berasal dari deforestasi dan degradasi hutan yang telah ada sebelumnya, agar mempunyai dampak yang maksimal bagi pencegahan pemanasan global dan keberlangsungan pembangunan berkelanjutan. Keseluruhan strategi program harus terintegrasi dengan baik dan terarusutamakan pada rencana pembangunan dan rencana aksi semua pihak dan pada semua tingkatan kelembagaan. Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 6 Strategi Penguatan Kondisi Pemungkin Pada tahap percontohan PKHB yang berskala kabupaten, titik berat intervensi program terletak pada Strategi Penguatan Kondisi Pemungkin. Strategi ini akan dilaksanakan secara lintas sektor guna menjawab permasalahan-permasalahan yang menjadi penyebab dan pendorong terjadinya kegiatan perusakan hutan sebagai sumber emisi. Strategi Penguatan Kondisi Pemungkin akan mencakup: 1. Penyempurnaan rencana tata ruang dan pemanfaatan lahan, 2. Perbaikan tata kelola sektor kehutanan, 3. Pelibatan para pemangku kepentingan, 4. Peningkatan kesejahteraan masyarakat, 5. Pengembangan mekanisme pendanaan berkelanjutan dan pembagian manfaat yang adil, 6. Berperan serta dalam pengembangan sistem yang terukur, dapat dilaporkan, dan dapat diverifikasi bagi perhitungan pengurangan emisi di tingkat nasional. Strategi Investasi Berbasis Tapak Strategi Investasi Berbasis Tapak akan bertujuan mengembangkan model pengurangan emisi dan peningkatan stok karbon di beberapa jenis kelolaan lahan di Berau, sesuai dengan skala sumber daya yang tersedia, dengan tujuan penciptaan pijakan bagi upaya pengurangan emisi yang lebih substansial dengan investasi lebih lanjut. Pada tingkat tapak, program akan memberikan penekanan pada sektor utama yaitu sektor kehutanan (hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi) dan (perkebunan dan pertanian, pertambangan). Program penurunan emisi melalui pengurangan deforestasi hutan intervensi pada aspek perencanaan tata ruang dan pemanfaatan lahan pada areal berhutan di luar kawasan hutan produksi. sektor penunjang terutama akan dilaksanakan melalui
Program pen akan dilaksan Sedangkan p konservasi h yang terdegra nurunan emisi me nakan melalui per program peningk hutan, restorasi ek adasi. elalui pengurangan rbaikan pengelolaa katan stok karbon kosistem, dan reh n degradasi hutan an hutan produksi d n akan dilakukan habilitasi hutan d terutama dan HTI. n melalui an lahan Strategi Inve estasi Berbasis Tap ak akan mencakup p: 1. Perb selua juta baikan tata kelola h as 650.000 Ha den ton CO2 selama li baikan tata kelola h as 100.000 Ha dan bon dengan potens depan, 2. Perb selua karb ke d hutan produksi pad ngan potensi pengu ima tahun ke depan hutan lindung pad n pengurangan emi i sebesar 2 juta ton da paling sedikit p urangan emisi sebe n, a paling sedikit pa isi serta penambah n CO2 selama lima ada areal esar 3 ada areal han stok a tahun 3. Perb kela pote tahu baikan perencanaa apa sawit pada pali ensi pengurangan e un ke depan, an tata guna lahan ing sedikit areal sel emisi sebesar 7 juta dan tata kelola per luas 20.000 Ha den a ton CO2 selama l rkebunan ngan lima 4. Perb man baikan perencanaa ngrove. an tata guna lahan dan tata kelola kaw wasan 4. Struk ktur Pengelola aan Program Struktur pen percontohan nantinya bag program dira dengan RED pembanguna berbagai m menjamin tr dalam jangk sumberdaya pelaksanaan ngelolaan progra n program. Struktu gi pelaksanaan tah ancang dengan me DD+ dan diharap an rendah emisi y asukan dari kel ransparansi dan a ka panjang mamp manusia yang ta program REDD+ am disusun secar ur tersebut akan hap penerapan pe emperhatikan kebij pkan dapat mendu yang terkoordinasi lompok-kelompok akuntabilitas dalam pu membangun k angguh serta pend + di Berau. ra sederhana bag disiapkan secara enuh. Struktur pen jakan nasional yan ukung pelaksanaan i dan efektif, tang pemangku kepe m pengelolaan da apasitas kelembag danaan berkelanju gi tahap bertahap ngelolaan ng terkait n strategi ggap atas entingan, ana serta gaan dan utan bagi Rencana Strategis da R n Rencana Aksi Bersa ama PKHB 2011-201 5 | 7 Bagan struktur org ganisasi pengelolaa an program disajik kan sebagai berikut t: Dewan Pengarah D Program Dewan Pengarah t tertinggi dalam ske Pengarah Program selain beranggota t terkait pada ting didukung oleh pe Luar Negeri, Kem dan Asisten Guber Program merupa ema pengelolaan p m akan langsung d akan beberapa pej gkat kabupaten, D ejabat setingkat D menterian Kehuta rnur Kalimantan T akan unit dengan program karbon hu dipimpin oleh Wa jabat Satuan Kerj Dewan Pengarah Direktur pada Bap anan, Kementerian Timur. tingkat kewenan utan di Berau. Dew akil Bupati Berau ja Perangkat Dae Program juga a ppenas, Kementer n Lingkungan Hi ngan wan dan erah akan rian dup K Komposisi keang koordinasi yang k p program perconto melaksanakan tug Sekretariat Dewan tugas sebagai berik t ggotaan ini diha lekat antar tingk ohan REDD+ b gasnya, Dewan P n Pengarah Progra kut: arapkan mampu katan pemerintah berskala kabupaten Pengarah Program am. Dewan Pengar memberikan ru h dalam menduk n di Berau. Da m dapat memben rah Program mem uang kung lam ntuk iliki 1. Mendorong in yang tidak terp ntegrasi Program K pisahkan dari renc Karbon Hutan Bera cana pembangunan n au menjadi bagian u, n Kabupaten Berau
Provinsi Kalimantan Timur, dan Nasional dalam upaya pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan serta upaya peningkatan stok karbon hutan melalui kegiatan pengelolaan hutan secara lestari, konservasi hutan, restorasi ekosistem, dan rehabilitasi hutan; 2. Melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait Program Karbon Hutan Berau di tingkat kabupaten, provinsi, nasional dan internasional; 3. Melakukan koordinasi dan memberikan arahan bagi pembentukan unit-unit pengelola program; 4. Membangun instrumen koordinasi antar unit pengelola program, melalui rapat-rapat koordinasi secara periodik; 5. Menetapkan arah kebijakan dan rencana strategis, mengarahkan, mengawasi, serta mengevaluasi pelaksanaan Program Karbon Hutan Berau; 6. Memberikan persetujuan atas usulan program yang akan diselenggarakan di bawah payung PKHB melalui penerbitan NOL (No- Objection Letter) bagi usulan unit-unit pengelola program. 7. Catatan: Dewan Pengarah Program tidak terlibat dalam pengelolaan dana yang terkait dengan Program Karbon Hutan Berau. Sekretariat Dewan Pengarah Program memiliki tugas sebagai berikut: 1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap kegiatan Dewan Pengarah Program; 2. Membantu Dewan Pengarah Program dalam menyusun kebijakan dan rencana strategis serta pemantauan program; 3. Membantu Dewan Pengarah Program dalam mengkoordinasikan para pemangku kepentingan terkait program baik di tingkat kabupaten, provinsi, nasional dan internasional; 4. Membantu Dewan Pengarah Program dalam mengkoordinasikan unit- unit pengelola program, melalui mekanisme rapat koordinasi secara periodik. Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 8 Unit Pengelola Program Merupakan unit-unit pengelola program, yang karena perbedaan sumber dana dan mekanisme pendanaannya dapat saja memiliki bentuk yang berbeda-beda. Secara umum akan terdapat tiga kemungkinan skema pendanaan bagi program, yaitu: on budget & on treasury, on budget & off treasury, atau off budget & off treasury. Maka, unit pengelola program akan dibedakan menjadi Satker yang terdiri dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) atau SNVT (Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu) dan Unit Pengelola Program Lainnya. Unit pengelola program wajib mengajukan permohonan penerbitan NOL (No-Objection Letter) kepada Dewan Pengarah Program bagi usulan program masing-masing. Untuk dapat menerbitkan NOL, Dewan Pengarah Program akan melakukan proses penelaahan usulan program berdasarkan Rencana Strategis PKHB yang telah ditetapkan sebelumnya. Satker (SKPD atau SNVT) merupakan unit pengelola program yang akan mengelola dana program yang bersumberkan dari APBN/APBD dan bantuan pemerintah asing yang memiliki skema on budget & on treasury. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada tingkat kabupaten yang akan terlibat langsung dalam pelaksanaan strategi-strategi program antara lain meliputi satuan kerja yang memiliki kewenangan di bidang perencanaan, kehutanan, perkebunan, pertambangan, pengembangan masyarakat, dan tata ruang. Pelibatan satuan kerja daerah dilakukan agar terbangun integrasi program karbon hutan di Berau dengan rencana pembangunan pemerintah daerah dalam jangka pendek (tahunan), menengah maupun jangka panjang. Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT), adalah satuan kerja yang ditetapkan Kementerian atau Lembaga Negara untuk melaksanakan kegiatan dan mengelola anggaran, biasanya dibentuk khusus untuk penyelenggaraan program-program bantuan dan memiliki kelengkapan struktur pengelolaan anggaran terpisah.
Unit Pengelola Program Lainnya Unit pengelola program ini akan dibangun bagi kebutuhan pengelolaan program yang memiliki mekanisme pendanaan off budget & off treasury, yang terutama akan bersumber dari dana-dana bantuan lembaga donor. Oleh karena karakteristik pengelolaan yang berbeda-beda per masing-masing proyek, maka masing-masing bentuk kerjasama dapat mengembangkan unit pengelola programnya secara mandiri. Pengembangan unit pengelola program jenis ini perlu dikoordinasikan dan mempertimbangkan arahan dari Dewan Pengarah. PKHB dalam skema jangka menengah akan mendorong terbangunnya Forum/Dana Kemitraan yang akan menjadi wadah bagi sinerji, koordinasi dan konsolidasi antara para pemberi dukungan dana dan/atau bantuan teknis atau bantuan lainnya bagi pelaksanaan program karbon hutan di Berau. Dalam periode pelaksanaan program, instrumen koordinasi antar unit-unit pengelola program akan dikembangkan dan difasilitasi oleh Dewan Pengarah Program melalui mekanisme rapat-rapat koordinasi secara periodik. Unit Pelaksana Kegiatan Merupakan unit-unit yang akan bertindak sebagai pelaksana kegiatan, baik bagi strategi di tingkatan tapak maupun strategi yang bersifat lintas sektor. Unit pelaksana kegiatan yang mungkin berperan mendukung program karbon hutan di Berau antara lain adalah: LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di tingkat desa/kampung), UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah), LSM/KSM (Lembaga/Kelompok Swadaya Masyarakat, konsultan/sub-kontraktor dan para pengelola lahan yang akan turut terlibat dalam pelaksanaan berbagai strategi program karbon hutan di Berau. Pengelola lahan adalah para pemegang IUPHHK, pengelola Hutan Hak, pengelola Hutan Adat, KPH dan pemerintah daerah. Dalam konteks pelaksanaan DA REDD+, para pengelola lahan dapat bertindak sebagai pemrakarsa dan pelaksana sesuai dengan peraturan yang diterbitkan Kementerian Kehutanan terkait pelaksanaan REDD di Indonesia. Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 9
5. Kerangka Logis Rencana Strategis Intervensi Goal Program Karbon Hutan Berau 2011 - 2015 Terwujudnya Kabupaten Berau sebagai model pembangunan berbasis pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan yang rendah emisi Indikator Capaian Peningkatan dan penyempurnan perencanaan, terutama terkait dengan penataan ruang, penata- gunaan lahan, dan proses perijinan pemanfaatan ruang pada tingkat kabupaten. Pengurangan emisi dan peningkat- an stok karbon sekitar 10 juta ton CO2 selama periode lima tahun ke depan atau berkurang sedikitnya 10% dari BAU/tanpa rencana aksi, khususnya dari sektor kehutanan dan perubahan lahan. Peningkatan kesejahteraan masya- rakat bagi 5.000 orang masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Perlindungan ekosistem yang bernilai tinggi, keanekaragaman hayati dan fungsi daerah aliran sungai di sedikitnya pada 400.000 Ha daerah aliran sungai Kelay dan Segah serta pada habitat sekitar 1.500 orangutan Kalimantan. Peningkatan kapasitas lembaga publik dan para pemangku kepentingan yang berkinerja tinggi dan cukup tangguh, terutama dalam aspek sumber daya manusia dan pendanaannya. Pembelajaran dan replikasi atas pelaksanaan tahap percontohan REDD+ berskala kabupaten, baik ke level nasional maupun internasional. Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 10 Sumber dan Alat Verifikasi Asumsi dan Resiko Hasil Sistem MRV (Measurable, Reportable and Verifiable - Sistem yang terukur, dapat dilaporkan dan dapat diverifikasi) Dukungan politik dan kebijakan yang kuat di tingkat kabupaten, provinsi, nasional maupun internasional Komitmen, partisipasi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak dan pemangku kepentingan terkait, terutama dari pemerintah daerah kabupaten Dukungan operasional bagi program mencukupi dan terjamin (dukungan pendanaan, sumber daya manusia, akses, data, teknologi, dll)
Outcome Komponen A Strategi Penguatan Kondisi Pemungkin Output A.1. Output A.2. Intervensi Terpenuhinya kondisi pemungkin bagi implementasi REDD+ di Kabupaten Berau Disempurnakannya rencana tata ruang dan pemanfaatan lahan Indikator Capaian Disempurnakannya rencana tata ruang dan pemanfaatan lahan Adanya perbaikan tata kelola sektor kehutanan Adanya perbaikan tata kelola sektor kehutanan Terwujudnya pelibatan para pemangku kepentingan Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Terbangunnya mekanisme pendanaan berkelanjutan dan pembagian manfaat yang adil Adanya pengembangan sistem yang terukur, dapat dilaporkan dan dapat diverifikasi bagi perhitungan pengurangan emisi di tingkat nasional Terbangunnya kerangka kerja untuk proses perencanaan terpadu Terbangunnya rencana tata ruang yang disusun berdasarkan pertimbangan ekologi, ekonomi dan sosial secara berimbang Terbangunnya kapasitas pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan hasil tata ruang Internalisasi konsep REDD+ dalam rencana tata ruang dan wilayah • Terjadinya peningkatan kapasitas lembaga publik dan lembaga masyarakat di Berau Terjadinya penguatan kerangka kerja peraturan dan hukum yang mendukung strategi pembangunan rendah emisi Meningkatnya praktek-praktek transparansi, akuntabilitas dan praktik tata kelola yang baik Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 11 Sumber dan Alat Verifikasi Asumsi dan Resiko Hasil Sistem MRV (Measurable, Reportable and Verifiable - Sistem yang terukur, dapat dilaporkan dan dapat diverifikasi) Dukungan politik dan kebijakan yang kuat di tingkat kabupaten, provinsi, nasional maupun internasional Komitmen, partisipasi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak dan pemangku kepentingan terkait, terutama dari pemerintah daerah kabupaten Dukungan operasional bagi program mencukupi dan terjamin (dukungan pendanaan, sumber daya manusia, akses, data, teknologi, dll) Hasil Sistem MRV • Kerangka kerja untuk proses perencanaan terpadu Rencana tata ruang wilayah Komitmen, partisipasi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak dan pemangku kepentingan terkait, terutama dari instansi dan unit manajemen hutan yang terkait dengan proses perencanaan Hasil Sistem MRV • Kerangka kerja peraturan dan hukum yang mendukung strategi pembangunan rendah emisi Komitmen, partisipasi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak dan pemangku kepentingan terkait Penetapan dan pembentukan organisasi pengelolaan KPH Model Dukungan pemerintah provinsi dan pusat dalam pengembangan KPH di Berau
Output A.3. Output A.4. Intervensi Terwujudnya pelibatan para pemangku kepentingan Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan Indikator Capaian Terbentuknya dan terkelolanya Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Berau Meningkatnya kesadaran, pemahaman, dan dukungan bagi pembangunan rendah karbon • Terlibatnya para pemangku kepen- tingan dalam proses perancangan dan penerapan program Terbangunnya keterlibatan para pemangku kepentingan sesuai dengan standar yang dikembangkan oleh CCBA Diterapkannya Kesepakatan yang Bebas Tanpa Ikatan dan yang Diinformasikan Sebelumnya (Free Prior and Informed Consent/FPIC) Meningkatnya pendapatan masyarakat dan alternatif mata pencaharian yang dapat mengurangi tekanan terhadap lingkungan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang Meningkatnya jumlah keluarga yang memiliki akses terhadap sumber air minum, sistem sanitasi, dan listrik yang baik Meningkatnya jumlah anak yang menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pertama Menurunnya jumlah kematian ibu dan anak balita Terdokumentasikannya dan tersebarluaskannya pembelajaran dan mekanisme dari keterlibatan masyarakat dalam PKHB Terbangunnya suatu pengaturan pembagian manfaat yang adil dan merata bagi masyarakat kampung Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 12 Sumber dan Alat Verifikasi Asumsi dan Resiko Hasil Sistem MRV • Konsep dan panduan implementasi prinsip CCBA Konsep dan panduan Komitmen, partisipasi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak dan pemangku kepentingan terkait implementasi prinsip FPIC Dukungan pemerintah provinsi dan pusat untuk mengakomodasi prinsip FPIC dalam kerangka hukum Hasil Sistem MRV • Hasil survei, kajian dan analisa Komitmen, partisipasi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak dan pemangku kepentingan terkait, terutama masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan dan para pengelola lahan
Output A.5. Output A.6. Intervensi Terbangunnya mekanisme pendanaan berkelanjutan dan pembagian manfaat yang adil Adanya pengembangan sistem yang terukur, dapat dilaporkan dan dapat diverifikasi bagi perhitungan pengurangan emisi di tingkat nasional Indikator Capaian Terbangunnya skema penggalangan sumber dana bagi pendanaan penerapan tahap percontohan selama lima tahun Dikembangkannya formulasi dan mekanisme pasar karbon sukarela atau pembayaran berbasis kinerja untuk mendapatkan pendanaan yang berkelanjutan Terbangunnya skema investasi dan distribusi dana dan manfaat yang diterima kepada para pemangku kepentingan secara adil. • Terbangunnya sistem yang komprehensif untuk mengevaluasi kinerja berbagai aspek, termasuk aspek karbon, sosial, lingkungan, dan keuangan Terbangunnya mekanisme pengukuran tingkat referensi emisi di Berau, dan analisa menyeluruh terhadap data sejarah dan pemicu utama deforestasi di masa mendatang Adanya dukungan aktif bagi pengembangan dan penerapan sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi yang kuat dan terpercaya Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 13 Sumber dan Alat Verifikasi Asumsi dan Resiko Hasil Sistem MRV • Skema penggalangan dana • Konsep, formulasi dan mekanisme pendanaan program berkelanjutan Komitmen, partisipasi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak dan pemangku kepentingan terkait Skema investasi dan distribusi manfaat Hasil penggalangan dana Dukungan lembaga donor nasional maupun internasional bagi pelaksananaan program tahap percontohan Hasil Sistem MRV • Sistem pemantauan dan evaluasi Petunjuk dan panduan pengukuran Komitmen, partisipasi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak dan pemangku kepentingan terkait Kemajuan pengembangan sistem MRV pada tingkat nasional
Outcome Komponen B Strategi Investasi Berbasis Tapak Output B.1. Output B.2. Intervensi Terlaksananya pengurangan emisi dan peningkatan stok karbon sekitar 10 juta ton CO2 selama periode lima tahun ke depan khususnya dari sektor kehutanan dan perubahan lahan melalui investasi berbasis lokasi Perbaikan tata kelola hutan produksi pada paling sedikit areal seluas 650.000 Ha dengan potensi pengurangan emisi sebesar 3 juta ton CO2 selama lima tahun ke depan Perbaikan tata kelola hutan lindung pada paling sedikit areal seluas 100.000 Ha dan pengurangan emisi serta pe- nambahan stok karbon dengan potensi sebesar 2 juta ton CO2 selama lima tahun ke depan Indikator Capaian Perbaikan tata kelola hutan produksi pada paling sedikit areal seluas 650.000 Ha dengan potensi pengurangan emisi sebesar 3 juta ton CO2 selama lima tahun ke depan • Perbaikan tata kelola hutan lindung pada paling sedikit areal seluas 100.000 Ha dan pengurangan emisi serta penambahan stok karbon dengan potensi sebesar 2 juta ton CO2 selama lima tahun ke depan • Perbaikan perencanaan tata guna lahan dan tata kelola perkebunan kelapa sawit pada paling sedikit areal seluas 20.000 Ha dan dengan potensi pengurangan emisi sebesar 7 juta ton CO2 selama lima tahun ke depan Perbaikan perencanaan tata guna lahan dan tata kelola kawasan mangrove Pemenuhan persyaratan sertifikasi pemerintah dalam pengelolaan hutan lestari (SVLK) dan sebagian diantaranya diharapkan dapat memperoleh sertifikat Forest Stewardship Council (FSC) yang dilakukan atas inisiatif sendiri Adanya perbaikan tata kelola hutan produksi Dikembangkannya konsesi yang diperuntukan bagi restorasi ekosistem atau fungsi perlindungan lainnya Dikembangkannya kebijakan dan hukum yang mendukung kegiatan konservasi yang efektif Terbangunnya rencana dan strategi konservasi terpadu, termasuk untuk mengidentifikasi areal-areal dengan nilai konservasi tinggi Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 14 Sumber dan Alat Verifikasi Asumsi dan Resiko Hasil Sistem MRV (Measurable, Reportable and Verifiable - Sistem yang terukur, dapat dilaporkan dan dapat diverifikasi) Dukungan politik dan kebijakan yang kuat di tingkat kabupaten, provinsi, nasional maupun internasional Komitmen, partisipasi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak dan pemangku kepentingan terkait, terutama dari pemerintah daerah kabupaten Dukungan operasional bagi program mencukupi dan terjamin (dukungan pendanaan, sumber daya manusia, akses, data, teknologi, dll) Hasil Sistem MRV Komitmen, partisipasi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak dan pemangku kepentingan terkait Hasil Sistem MRV Komitmen, partisipasi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak dan pemangku kepentingan terkait
Output B.3. Output B.4. Intervensi Perbaikan perencanaan tata guna lahan dan tata kelola perkebunan kelapa sawit pada paling sedikit areal seluas 20.000 Ha dan dengan potensi pengurangan emisi sebesar 7 juta ton CO2 selama lima tahun ke depan Perbaikan perencanaan tata guna lahan dan tata kelola kawasan mangrove Indikator Capaian Dikembangkannya perencanaan konservasi secara khusus bagi kawasan ekosistem karst Adanya dukungan bagi kebun sawit emisi rendah dari seluruh pihak terkait, terutama pemerintah dan industri Teridentifikasi lokasi yang paling sesuai bagi pengembangan kebun sawit Terlindunginya kawasan dengan nilai konservasi tinggi berbasis pada kegiatan HCVF sesuai dengan kriteria ISPO dan RSPO Meningkatnya kapasitas pengelola lahan dalam melakukan identifikasi dan pengelolaan kawasan dengan nilai konservasi tinggi pada areal kebun sawit Aktifnya forum atau ruang diskusi terkait isu kelapa sawit di tingkat kabupaten Terbangunnya baseline data dan informasi mengenai kawasan mangrove di Berau Terbangunnya integrasi pengelolaan terpadu kawasan mangrove antar instansi pengelola terkait • Terintegrasikannya inisiasi pengembangan Pusat Informasi Mangrove (PIM) ke dalam program Dikembangkannya konsep dan penerapan Integrated Coastal Zone Management, melalui integrasi antara kepentingan dan kegiatan semua pihak pada tingkat perencanaan, dengan menjaga keseimbangan pertimbangan ekonomi, lingkungan dan sosial budaya masyarakat Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 15 Sumber dan Alat Verifikasi Asumsi dan Resiko Hasil Sistem MRV Komitmen, partisipasi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak dan pemangku kepentingan terkait Hasil Sistem MRV Komitmen, partisipasi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak dan pemangku kepentingan terkait
Rencana Strategis dan R Rencana Aksi Bersam ma PKHB 2011-2015 | 16 I BAB II RENCA 2011-2 ANA AK 2015 KSI BER A RSAMA
1. Peny Pema yempurnaan R anfaatan Laha Rencana Tata an Ruang dan Mengemban kondisi dima berbagai sekt tingkat Kabu dengan pros nasional) da desa/kampu ngkan strategi pert ana proses penge tor. Proses perenc upaten memegang es perencanaan p an proses perencan ung). tumbuhan rendah mbangan rencana canaan tata ruang g posisi yang sanga ada tingkat di ata naan pada tingkat karbon akan mem merlukan adu antar n lahan di kaitannya pulau dan camatan, a tata ruang terpa dan pemanfaatan at strategis dalam k asnya (propinsi, p di bawahnya (ke Program ak kabupaten pemanfaatan berdasarkan pendekatan pemangku k ruang wilay rendah emisi pengembang kan mendorong untuk menghasi n lahan yang berim prinsip-prinsip ke terc ini adalah kepentingan meng ah dan pemanfaa i, dan mempriorita gan perkebunan saw i terpadu di naan proses perencan t ruang dan tata ilkan konomi, sosial dan mbang dari segi ek a dukung lahan. H esesuaian dan daya katan bersama d capainya kesepak dan penyempurn genai perbaikan mendukung pemb atan lahan yang m an lahan terdegrada askan pemanfaata an, dan tujuan lainn wit, hutan tanama rencana tingkat alokasi n ekologi Hasil dari dari para naan tata bangunan asi untuk nya. Kegiatan uta ama yang akan me ndukung strategi i ni adalah: a. Men yang seca ngembangkan unit g mampu menduku ara menyeluruh, t bantuan teknis da ung proses perenca an tim perencana te anaan Kabupaten erpadu Berau b. Mel ekon men Kab akukan analisa da nomi dan sosial ata nyempurnakan dok bupaten, n kajian perimban as RTRW Kabupa kumen perencanaa ngan aspek ekologi aten, dan an tata ruang tingk , at Rencana Strategis dan R n Rencana Aksi Bersam ma PKHB 2011-2015 5 | 17 c. Menyusun manajeme n dan memperbaik en, ki dokumen perenc canaan di tingkat u unit d. Meningka kabupaten atkan kapasitas sum n, kecamatan hing mber daya manusi gga tingkat kampun ia di tingkat ng. A.1.a. Mengem A terpadu y Kabupat bangkan unit ba yang mampu me en Berau secara antuan teknis dan endukung proses a menyeluruh n tim perencana s perencanaan Tujuan dari kegia dan perencanaan jaringan yang mem j j jaringan antar SKP Program akan me b bidang tata ruang serta alat pengin Diharapkan pada unit ini akan dapa u atan ini adalah un tata ruang yang madai. Jaringan da PD di Kabupaten endukung pengemb beserta penyediaa nderaan jarak jau akhir periode prog at ditransisikan sep ntuk mengembang g didukung oleh alam konteks ini a Berau dengan jarin bangan sebuah Un an perangkat keras uh untuk melen gram, keahlian dan enuhnya ke pemer gkan proses pemet staf, peralatan, akan menghubung ngan di tingkat pu nit Bantuan Tekni s dan perangkat lu ngkapi unit terseb n tanggung jawab d rintah kabupaten. taan dan gkan usat. is di unak but. dari Program akan m akan memberika p penghitungan karb hutan lindung, K h sawit. Tim Perenc p pembangunan Ba Pertanian, Dinas dan dinas lain yan mendorong terbent n dukungan ana bon dan pemetaan Kesatuan Pengelola cana Terpadu, aka appeda, Dinas Ta Perkebunan, Din ng terkait dan diduk tuknya Tim Peren alisa tata ruang n pada lahan masya aan Hutan (KPH) an terdiri dari pere ata Ruang, Dina nas Pertambangan kung oleh Unit Pe ncana Terpadu y yang relevan b arakat, konsesi hut ), dan konsesi kel encana tata ruang as Kehutanan, Di n, Kantor Pertana embantu Teknis. yang bagi tan, lapa dan inas ahan Tim ini akan men dalam konteks Re dan proses penga j jelas, sistematis, k kemampuan instit memproses, meng ngembangkan mek ncana Pembangun anggaran tahunan transparan, dan tusi yang tercakup ganalisa, dan meng kanisme bagi pere nan Lima Tahun, R dan prosedur per partisipatif serta p di dalamnya un ggunakan informas encanaan multi sek Rencana Tata Rua rencanaan yang le akan meningkat ntuk mengumpulk si tata ruang. ktor ang, ebih tkan kan,
Hasil kerja Tim Perencana Terpadu akan menjadi kontribusi bagi pengembangan Infrastruktur Data Spasial Indonesia, Sistem Informasi Sumber Daya Hutan Kementerian Kehutanan (The Ministry of Forestry's Forest Resource Information System - FRIS), dan Sistem Penghitungan Karbon Nasional Indonesia (Indonesia National Carbon Accounting System - INCAS). Pengembangan Infrastruktur Data Spasial atau Spatial Data Infrastructure (SDI) diharapkan dapat meningkatkan perolehan data yang berkualitas tinggi dan sahih, mendorong terjadinya proses berbagi data secara transparan dan akuntabel. Tim Perencana Terpadu tingkat kabupaten bersama-sama Unit Bantuan Teknis atas dukungan Program akan: merancang dan memelihara database tata ruang yang sesuai dengan kebutuhan kabupaten, termasuk data yang terkait dengan karakteristik biofisik dan karakteristik manusia. Data terkait dengan karakteristik biofisik terdiri dari data iklim, biomassa, tutupan lahan, geologi, topografi, tanah, dan hidrologi permukaan, sedangkan data yang terkait dengan karakteristik manusia antara lain akan terdiri dari data distribusi populasi, tata guna lahan, struktur administrasi, kegiatan komersial, dan infrastruktur transportasi,
bertindak sebagai pusat dari analisa tata ruang dan pemetaan masyarakat di Berau dengan cara memadukan data secara vertikal di semua tingkatan perencanaan (dari tingkat kampung, konsesi, sampai ketingkat nasional) dan secara horizontal di semua sektor, • membangun standar pendokumentasian dan pengelolaan data tata ruang tingkat kabupaten, memberikan analisa dan kajian tata ruang yang diperlukan oleh berbagai pemangku kepentingan, mendorong dimuatnya isu-isu pembangunan rendah karbon dalam penyempurnaan rencana pembangunan di setiap tingkat melalui mekanisme yang sudah ada (musrenbang, musrenprop, musrenkab). Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 18 A.1.b. Melakukan analisa dan kajian perimbangan aspek ekologi, ekonomi dan sosial atas RTRW Kabupaten, dan menyempurnakan dokumen perencanaan tata ruang tingkat Kabupaten Selama ini aturan tata ruang yang digunakan di Kabupaten Berau mengacu pada dua dokumen, pertama adalah SK Menteri Kehutanan No. 79/Kpts- II/2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Kalimantan Timur. Peta penunjukan kawasan berdasarkan SK Menhut ini menggantikan Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) yang diterbitkan tahun 1998 dan kedua adalah Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi tahun 2005. Ketiga peta tersebut di atas disajikan pada halaman 19 - 21). Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi 2010-2030 telah disusun, dan saat ini sedang dalam proses pembahasan di tingkat Kementerian Kehutanan dan DPR RI. Kabupaten Berau juga tengah menyiapkan Draft Raperda mengenai D. Draft peta pola ruang wilayah Kabupaten Berau disajikan di halaman 22. Perkembangan terakhir yang perlu dicermati adalah berlangsungnya proses penyusunan Raperpres Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Jantung Kalimantan (Heart of Borneo), di mana Kabupaten Berau termasuk di dalam cakupan wilayah yang diidentifikasi sebagai kawasan strategis nasional yang memiliki fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Dasar hukum proses ini adalah PP 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, sebagai turunan dari UU 26 tahun 2007 tentang Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pada Lampiran X nomor 45, ditetapkan Kawasan Perbatasan Darat RI dan Jantung Kalimantan yang mencakup sebagian dari Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah sebagai kawasan strategis nasional dengan kode I/E/2. Raperpres RTR KSN Jantung Kalimantan ini akan berkedudukan sebagai rencana rinci, penjabaran dan operasional dari RTRWN dan akan menjadi acuan bagi penyusunan RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota.
PETA TATA GUNA HUTAN KESEPAKATAN (TGHK), DEPARTEMEN KEHUTANAN, 1998 Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 19
Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 20 PETA PENUNJUKAN KAWASAN, DEPARTEMEN KEHUTANAN, 2001 (SK Menhut No. 79/Kpts-II/2001)
Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 21 PETA RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROPINSI, KABUPATEN BERAU DAN SEKITARNYA, 2005
Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 22 PETA RENCANA POLA RUANG (DRAFT RAPERDA RENCANA TATA RUANG KABUPATEN BERAU 2010-2030)
Draft Raperda mengenai Rencana Tata Ruang 2010-2030 menegaskan pengelolaan tata ruang Kabupaten Berau bertujuan: 1. Terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kebijaksanaan pembangunan nasional dan daerah; 2. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung, kawasan konservasi sumber daya kelautan dan perikanan, kawasan pantai, pesisir dan lautan, kawasan budi daya, perkotaan, kawasan perdesaan dan kawasan tertentu yang ada di daerah; 3. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia dan kelestarian lingkungan pantai, pesisir dan lautan; 4. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang sejahtera; dan 5. Mengatur struktur dan pola tata ruang yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Berau ditetapkan meliputi kebijakan dan strategi pengembangan struktur dan pola ruang. Kebijakan dan strategi penataan pola ruang akan meliputi arahan kebijakan dan strategi bagi penataan kawasan lindung, kawasan budi daya dan kawasan strategis. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan. Kawasan diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya lingkup Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 23 Analisa dan kajian perimbangan aspek ekologi, ekonomi dan sosial atas RTRW Kabupaten 2010-2030 yang nantinya akan ditetapkan dalam waktu dekat, terdiri dari kegiatan-kegiatan yang terutama akan dijalankan oleh Tim Perencana Terpadu bersama Unit Bantuan Khusus sebagai berikut: melakukan kajian atas rencana penetapan penggunaan lahan dengan melakukan analisis kesesuaian peruntukan lahan berdasarkan daya dukung dan daya tampungnya, terutama pada kawasan budidaya non kehutanan (KBNK) dan kemudian memberikan rekomendasi atas pilihan-pilihan peruntukan lahan bagi dinas-dinas terkait. melakukan kajian terhadap kawasan-kawasan dengan nilai ekologis penting yang saling dihubungkan dengan koridor-koridor alami atau semi alami, terutama pada wilayah konsesi, baik konsesi hutan, perkebunan maupun pertambangan.
secara khusus dalam kaitannya dengan Program, akan dilakukan kajian tata ruang yang relevan bagi penghitungan karbon di tingkat kabupaten, disertai dengan penyusunan rekomendasi atas prioritas/pilihan lokasi Program. Konsep penetapan kawasan dengan nilai ekologis penting seperti yang diuraikan di atas, berlandaskan pada konsep High Conservation Value Forest (HCVF) yang pada awalnya muncul sebagai bagian dari standar yang ditetapkan oleh Forest Stewardship Council (FSC) untuk pengelolaan hutan, di mana konsep HCVF ini akan memandu proses identifikasi wilayah yang memiliki nilai sosial, budaya, dan lingkungan yang tinggi, dan juga untuk menerapkan sebuah sistem pengelolaan dan pemantauan yang menjamin bahwa nilai-nilai tersebut akan tetap terjaga dan ditingkatkan. Konsep HCV digunakan untuk meminimalkan dampak negatif konversi hutan alam terhadap aspek ekologi dan sosial. Salah satu contoh adaptasi konsep HCV adalah pada Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), serta di sektor keuangan yang kini menggunakan standar HCV sebagai bagian dari proses due diligence untuk menilai pemohonan pinjaman.
A.1.c. Men ting nyusun dan mem gkat unit manajem mperbaiki dokum men men perencanaan n di Selain identi masing-masi dan penyem terutama pad Pengelolaan fikasi kawasan-kaw ing kawasan konse mpurnaan dokume da lahan masyarak Hutan (KPH), dan wasan dengan nila esi, Program juga a n perencanaan di kat, konsesi hutan n konsesi kelapa sa ai ekologis penting akan mendorong p i tingkat unit ma n, hutan lindung, K awit. di dalam perbaikan anajemen, Kesatuan Melalui Kep tanggal 22 N Hutan Produ Kalimantan seluas + 247 hutan produ merupakan s Kabupaten B putusan Menteri K November 2010, tel uksi (KPHP) Mode Timur seluas + 7 7.025 Ha, hutan p uksi tetap seluas satu dari empat un Berau. Kehutanan Nomor lah ditetapkan wila el Berau Barat, di 775.539 Ha, denga produksi terbatas + 118.261 Ha. K nit KPH yang ren : SK.649/Menhut ayah Kesatuan Pen Kabupaten Berau, an cakupan hutan seluas + 410.253 KPHP Model Ber ncananya akan dib t-II/2010, ngelolaan , Provinsi n lindung 3 Ha dan rau Barat bentuk di Peta penetapa yang tercakup an wilayah KPHP M p dalam KPHP Mode Model Berau Barat d del Berau Barat disaji dan peta wilayah adm ikan pada halaman 2 ministratif 24 - 25. Penyusunan manajemen d • Men pote seba tahu Bera dan perbaikan dilakukan melalui ncanaan di dokumen peren gkat unit ting kegiatan: ngumpulkan dan m ensi yang aktual, be agai dukungan bag unan pengelolaan h au Barat, n informasi kondisi ahih dan berkelanj aan jangka panjang da kawasan KPHP mengolah data dan erkualitas tinggi, s gi proses perencana hutan terutama pad i dan jutan g dan P Model
berd ekol pros mas sawi dasarkan hasil kajia logis penting yang ses penyempurnaan yarakat, konsesi h it, an terhadap kawas telah dilakukan se n dokumen perenc hutan, hutan lindun an nilai san-kawasan denga ebelumnya, mendu ukung n canaan pada lahan lapa ng, dan konsesi kel Re encana Strategis dan Rencana Aksi Bersam ma PKHB 2011-2015 mendukun perencana kawasan k ng proses sosialisa aan tata ruang pad khusus/kawasan s Kabupaten dan asi Perda RTRW K da tingkat kecamata an dan kawasan- n. strategis kabupaten PETA CAKUPAN KPHP MODEL B N WILAYAH ADM ERAU BARAT MINISTRASI | 24
PETA PENETAPAN WILAYAH KPHP MODEL BERAU BARAT Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 25
A.1.d. Men kab ningkatkan kapas upaten, kecamat sitas sumber day tan hingga tingk ya manusia di tin kat kampung ngkat Program ditu memadai seb akan diperh kapasitas an sektor pem perencanaan untut untuk memi bagai pendukung itungkan menggu nalisa tata ruang juga merintahan n dan tata kelola su liki mekanisme pe sistem penghitung unakan standar in yang dimiliki Ka perlu ditingkatk umber daya alam y uang yang erencanaan tata ru gan karbon yang nantinya nternasional. Di sisi lain, abupaten Berau d i seluruh ghasilkan kan untuk meng . yang baik di Berau. Unit Bantuan bagi upaya perlengkapan cepat. n Teknis di bidang a peningkatan k n maupun sumber g tata ruang akan d kapasitas perenca r daya manusia sec didesain menjadi t rua anaan cara bertahap dala tata terobosan ang baik am waktu Selain itu, k melalui kegia • Mel daya sekto kurs dala • Men pere sekto • Men spas seba • Men seca pertu daya • Men kapasitas sumber d atan-kegiatan: n diupayakan diti daya manusia akan ingkatkan aksanakan kegiata a manusia dalam a or/dinas pada pem sus teknis, magang am jangka pendek, an-kegiatan pening aspek perencanaan merintah kabupaten g, pelatihan dan pe menengah maupu gkatan kapasitas su umber n tata ruang bagi se eluruh n, melalui pemberi ian ndidikan akademi k, baik , un jangka panjang, perasi bagi proses paten bagi seluruh standar prosedur op ng di tingkat kabup nyusun panduan/s encanaan tata ruan or/dinas terkait, ndukung pengump sial dan non spasia agai basis perencan han data dan inform masi tif ung secara partipat n daerah, pulan dan pengolah al di tingkat kampu naan pembangunan rencanaan pemban gan memperhatika ngunan ekonomi d gan, ndorong proses per ara partisipatif deng umbuhan, pemban a dukung lingkung ngunan tingkat kam an keseimbangan a dan kesejahteraan s mpung aspek serta ndukung penguata n lembaga perenca anaan tingkat kam mpung. Re encana Strategis dan Rencana Aksi Bersamma PKHB 2011-2015 | 26
Output A.1. Intervensi Program A.1. PENYEMPURNAAN RENCANA TATA RUANG DAN PEMANFAATAN LAHAN Intervensi Disempurnakannya rencana tata ruang dan pemanfaatan lahan Prioritas Kegiatan a. Mengembangkan unit bantuan teknis dan tim perencana ter- padu yang mampu mendukung proses perencanaan Kabupaten Berau secara menyeluruh a.1. Membentuk dan melengkapi Unit Bantuan Teknis (UBT) di bidang tata ruang a.2. Membentuk Tim Perencana Terpadu (TPT) a.3. Merancang dan memelihara database tata ruang yang sesuai dengan kebutuhan kabupaten a.4. Memadukan data secara vertikal di semua tingkatan perencanaan dan secara horizontal di semua sektor Indikator Capaian Terbangunnya kerangka kerja untuk proses perencanaan terpadu Terbangunnya rencana tata ruang yang disusun berdasarkan pertimbangan ekologi, ekonomi dan sosial secara berimbang Terbangunnya kapasitas pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan hasil tata ruang Internalisasi konsep REDD+ dalam rencana tata ruang dan wilayah Tata Waktu '11 '12 '13 '14 '15 Prioritas Lokasi/Penerima Manfaat Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 27 Sumber dan Alat Verifikasi Asumsi dan Resiko Hasil Sistem MRV • Kerangka kerja untuk proses perencanaan terpadu Rencana tata ruang wilayah Komitmen, partisipasi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak dan pemangku kepentingan terkait, terutama dari instansi dan unit manajemen hutan yang terkait dengan proses perencanaan Indikasi Pembiayaan Pelaksana Program dan Mitra Terkait Anggaran (dalam Milyar Rupiah) Potensi Sumber Pembiayaan Sekretariat DP dan Pokja REDD TNC, ForClime, TFCA APBD, TNC, ForClime, TFCA Bappeda, Dinas Tata Ruang, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Pertambangan, Kantor Pertanahan dan dinas lain yang terkait TNC, ForClime APBD, TNC, ForClime TPT dan UBT TNC, ForClime APBD, TNC, ForClime TPT dan UBT TNC, ForClime APBD, TNC, ForClime
Intervensi Program Prioritas Kegiatan a.5. Membangun standar pendokumentasian dan pengelolaan data tata ruang a.6. Memberikan analisa dan kajian tata ruang yang diperlukan oleh berbagai pemangku kepentingan a.7. Mendorong dimuatnya isu-isu pembangunan rendah karbon dalam penyempurnaan rencana pembangunan daerah b. Melakukan analisa dan kajian perimbangan aspek ekologi, ekonomi dan sosial atas RTRW Kabupaten, dan menyempurna- kan dokumen perencanaan tata ruang tingkat Kabupaten b.1. Melakukan kajian dan memberikan rekomendasi atas rencana pene- tapan penggunaan lahan dengan melakukan analisis kesesuaian pe- runtukan lahan berdasarkan daya dukung dan daya tampungnya (Lihat juga B.3.a) b.2. Melakukan kajian terhadap kawasan-kawasan dengan nilai ekologis penting b.4. Melakukan kajian tata ruang yang relevan bagi penghitungan karbon di tingkat kabupaten dan menyusun rekomendasi atas prioritas/pilihan lokasi program c. Menyusun dan memperbaiki dokumen perencanaan di tingkat unit manajemen c.1. Mengumpulkan dan mengolah data/informasi kondisi dan potensi yang aktual, berkualitas tinggi, sahih dan berkelanjutan sebagai dukungan bagi proses perencana- an jangka panjang dan tahunan pengelolaan hutan terutama pada kawasan KPHP Model Berau Barat (Lihat juga A.2.d.2) Tata Waktu '11 '12 '13 '14 '15 Prioritas Lokasi/Penerima Manfaat Kawasan budidaya non kehutanan (KBNK) Wilayah konsesi hutan, perkebunan, pertambangan KPHP Model Berau Barat dan kawasan KPH potensial yang lain Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 28 Indikasi Pembiayaan Pelaksana Program dan Mitra Terkait Anggaran (dalam Milyar Rupiah) Potensi Sumber Pembiayaan TPT dan UBT TNC, ForClime APBD, TNC, ForClime TPT dan UBT TNC, ForClime APBD, TNC, ForClime TPT dan UBT TNC, ForClime APBD, TNC, ForClime TPT dan UBT TNC, TFCA TNC, TFCA TPT dan UBT TNC, TFCA TNC, TFCA TPT dan UBT TNC, TFCA TNC, TFCA Dinas Kehutanan, KPH, UBT TNC, ForClime APBN/D, TNC, ForClime
Intervensi Program Prioritas Kegiatan c.2. Mendukung proses penyempurnaan dokumen perencanaan pada unit manajemen c.3. Mendukung proses sosialisasi Perda RTRW Kabupaten dan perencanaan tata ruang pada tingkat kecamatan dan kawasan- kawasan khusus d. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di tingkat kabupaten, kecamatan hingga tingkat kampung d.1. Melaksanakan kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam aspek perencanaan tata ruang bagi seluruh sektor/dinas pada pemerintah kabupaten d.2. Menyusun panduan/standar prosedur operasi bagi proses perencanaan tata ruang di tingkat kabupaten bagi seluruh sektor/dinas terkait d.3. Mendukung pengumpulan dan pengolahan data dan informasi spasial dan non spasial di tingkat kampung secara partipatif sebagai basis perencanaan pembangunan daerah (Lihat juga A.4.b.1) d.4. Mendorong proses perencanaan pembangunan tingkat kampung secara partisipatif dan mendukung penguatan lembaga perencanaan tingkat kampung (Lihat juga A.4.b.2) Tata Waktu '11 '12 '13 '14 '15 Prioritas Lokasi/Penerima Manfaat Lahan masyarakat, konsesi hutan, hutan lindung, dan konsesi kelapa sawit Kecamatan dan kawasan-kawasan khusus Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 29 Indikasi Pembiayaan Pelaksana Program dan Mitra Terkait Anggaran (dalam Milyar Rupiah) Potensi Sumber Pembiayaan Dinas terkait, UBT TNC, TFCA APBD, TNC, TFCA Dinas Tata Ruang APBD Dinas Tata Ruang, UBT TNC APBD, TNC Dinas Tata Ruang, UBT TNC APBD, TNC UBT TNC, ForClime, TFCA TNC, ForClime, TFCA UBT TNC, ForClime, TFCA TNC, ForClime, TFCA
2. Perbaikan Tata Kelola Sektor Kehutanan Perbaikan tata kelola sektor kehutanan merupakan salah satu kondisi pemungkin yang paling mendasar bagi Program. Namun Program juga harus tetap jeli dalam menetapkan pilihan kegiatan pada strategi ini mengingat struktur tata kelola sektor kehutanan yang sampai saat ini masih tersentralisasi pada tingkat pusat. Pengertian tata kelola dalam konteks ini mencakup penyusunan kerangka kebijakan, kelembagaan, kepastian dan penegakan hukum serta sistem dan mekanisme insentif yang berlaku dalam konsep pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Tata kelola yang efektif akan mengintegrasikan pemerintah, masyarakat madani, dan sektor swasta secara integral, melalui proses-proses pelaksanaan/pengelolaan, administrasi, pemantauan, dan penegakan hukum, berdasarkan prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, koordinasi, dan kapasitas (The Governance of Forests Initiative - GFI). Program akan mendukung peningkatan kapasitas lembaga publik dan lembaga masyarakat di Kabupaten Berau, mendorong dan menguatkan kerangka kerja peraturan dan hukum untuk mendukung strategi pembangunan rendah emisi, serta meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan praktik tata kelola yang baik. Sebagai bagian dari strategi ini, Program akan secara khusus mendukung pembentukan dan pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Kabupaten Berau. Kegiatan utama yang akan mendukung strategi ini adalah: a. Bekerjasama dengan DKN untuk melakukan kajian dan sinkronisasi peraturan dan menjajaki peluang pembentukan lembaga ombudsman, b. Meningkatkan transparansi, partisipasi, serta akuntabilitas dalam proses pembuatan peraturan, pengambilan kebijakan serta pemberian izin di sektor kehutanan, dengan titik berat pada kelompok yang potensial terkena dampak, Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 30 c. Mendorong penguatan kelembagaan lembaga swadaya masyarakat, d. Mendukung pembentukan dan pengelolaan KPH di Kabupaten Berau. A.2.a. Bekerjasama dengan DKN untuk melakukan kajian dan sinkronisasi peraturan dan menjajaki peluang pembentukan lembaga ombudsman Pada aspek perbaikan kebijakan, Program mendorong kerjasana dengan Dewan Kehutanan Nasional dan Daerah (DKN dan DKD) yang pola relasi di dalam dewan tersebut telah dibangun sedemikian rupa dengan mengakomodasi kepentingan seluruh pihak yang terkait. Di tingkat kabupaten, sesuai dengan dokumen Draft Awal Rancangan RPJMD Kabupaten Berau 2011-2015 (2010), pada aspek Lingkungan Hidup, Strategi I: Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan dan Pengelolaan tidak Melampaui Daya Dukung Lingkungan, Lingkungan Hidup yang pemerintah daerah menetapkan arah kebijakan untuk mewujudkan peningkatan pelaksanaan penataan hukum-hukum lingkungan dan penyelesaian kasus lingkungan serta peningkatan penanganan konflik lingkungan dengan upaya melengkapi dan mensosialisasikan peraturan lingkungan kepada stakeholder. Sesuai dengan dokumen tersebut di atas, pada aspek Kehutanan, Strategi I: Peningkatan Sumberdaya Hutan yang Mencukupi dan Menjamin Pengelolaan Hutan secara Lestari dan Berkelanjutan, pemerintah daerah menetapkan arah kebijakan untuk melakukan pemberantasan pembalakan liar dan penegakan hukum serta peningkatan pengawasan pada wilayah kawasan hutan. Masih dalam aspek penegakan hukum, selain upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut di atas, Program memilih strategi untuk menjajaki kemungkinan pembentukan lembaga ombudsman lokal yang terhubung dengan lembaga-lembaga ombudsman tingkat pusat.
Beberapa pilihan kegiatan tersebut di atas diharapkan mampu melengkapi upaya penyempurnaan kebijakan dan penegakan hukum yang sedang gencar dilakukan oleh pemerintah pusat. lokal akan didirikan oleh para pemangku Lembaga ombudsman kepentingan di tingkat kabupaten, di mana pihak yang tidak puas atau merasa dirugikan dapat mengadu dan kemudian lembaga ini akan mendorong terjadinya dialog para pihak dalam menyepakati langkah koreksi terhadap sumber permasalahan yang terjadi. Lembaga ombudsman lokal harus independen, dengan sistem pemilihan anggota, masa kerja serta mekanisme kerja yang transparan. Keputusan lembaga ombudsman akan mengikat para pihak yang bersangkutan dan harus diumumkan kepada publik. Apabila terdapat pelanggaran hukum, maka permasalahan dapat segera diajukan ke pengadilan untuk diproses secara hukum. Program akan membentuk Unit Bantuan Teknis di bidang tata kelola yang secara khusus akan mendukung upaya penyempurnaan kebijakan dan penguatan kelembagaan sebagai berikut: Mengembangkan prinsip-prinsip keadilan iklim (Climate Friendly Legal Framework - CFLF), dengan mempertimbangkan safeguard dalam instrumen REDD+, Melaksanakan review menyeluruh atas peraturan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya hutan dan mendorong amandemen dan/atau pembentukan peraturan baru yang sesuai dengan prinsip CFLF dan mendukung pembangunan ekonomi rendah karbon, Mendorong pemberantasan pembalakan liar dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi pada kawasan hutan, Merumuskan konstruksi hukum yang tepat, jelas dan selaras tentang hak masyarakat adat dalam kawasan hutan, Melakukan kajian, perencanaan, persiapan dan pembentukan lembaga ombudsman lokal, Mendukung kerja-kerja operasional lembaga ombudsman lokal. Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 31 Tata kelola mencakup penyusunan kerangka kebijakan, kelembagaan, kepastian dan penegakan hukum serta sistem dan mekanisme insentif yang berlaku dalam konsep pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. © Aji Wihardandi
A.2.b. Meningkatkan transparansi, partisipasi, serta akuntabilitas dalam proses pembuatan peraturan, penetapan kebijakan serta pemberian izin di sektor kehutanan, dengan titik berat pada kelompok yang potensial terkena dampak Sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, Program akan mendorong upaya peningkatan transparansi, partisipasi, serta akuntabilitas dalam proses pembuatan peraturan, proses penetapan kebijakan serta pemberian izin di sektor kehutanan, disertai upaya peningkatan pemahaman dan penciptaan ruang-ruang dialog terutama bagi kelompok yang potensial terkena dampak. Kegiatan yang akan dilakukan dalam strategi ini adalah sebagai berikut: • mengembangkan secara integratif konsep Inisiatif Transparansi dan Pakta Integritas, serta mendorong penerapannya, terutama dalam sektor kehutanan, melakukan kampanye prinsip transparansi dan akuntabilitas ke seluruh pihak terkait dan seluruh lapisan masyarakat, mengembangkan pusat-pusat informasi publik di bidang sektor kehutanan yang dapat dijangkau masyarakat luas, membangun forum-forum dialog partisipatif antar pihak secara rutin. A.2.c. Mendorong penguatan kelembagaan lembaga swadaya masyarakat Program percaya bahwa penguatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terutama yang bekerja pada isu pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Berau merupakan salah satu strategi pendorong terciptanya transparansi, partisipasi, satu permasalahan mendasar adalah keberlanjutan pendanaan bagi kegiatan LSM. serta akuntabilitas publik. Salah Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 32 Oleh karena itu, Program akan melakukan kajian mendalam dan mendorong terbentuknya lembaga pengelola dana amanah yang sekaligus akan dapat berperan sebagai lembaga penyalur dana hibah di tingkat lokal demi menjamin keberlanjutan upaya pelestarian sumber daya alam di Kabupaten Berau. Kegiatan penguatan kelembagaan yang akan didorongkan adalah sebagai berikut: mendukung forum perencanaan bersama antar LSM secara periodik, terutama bagi LSM yang bekerja pada isu pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Berau, mendukung upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, melalui lokakarya dan pelatihan, terutama pada aspek pengelolaan lembaga (perencanaan, pemantauan dan evaluasi), aspek kepemimpinan, aspek advokasi kebijakan publik dan aspek penggalangan dana, melakukan kajian dan mendorong terbentuknya lembaga pengelola dana amanah dan penyalur dana hibah di tingkat lokal. A.2.d. Mendukung pembentukan dan pengelolaan KPH di Kabupaten Berau Dengan pemetaan peran dan pola relasi masing-masing pihak, baik para pemegang ijin kelola, pengelola/manajemen, regulator dan pihak-pihak lain yang terkait, dan juga dengan mempertimbangkan relasi antara pemerintah daerah dan pusat pada kawasan hutan produksi dan hutan lindung, maka Program akan memberikan dukungan yang cukup besar bagi pembentukan kelembagaan dan pengelolaan KPH. Dari 4 unit KPH di Kabupaten Berau yang diusulkan, Unit I telah ditetapkan sebagai KPHP Model Berau Barat. KPHP Model Berau Barat mencakup dua jenis kawasan hutan dengan luasan hutan produksi sebesar 68% dan hutan lindung sebesar 32% yang terletak pada dua kecamatan
yaitu Kecam tentang KPHP dalam KPHP disajikan pada matan Segah dan HP Model Berau Bar P Model Berau Bar a halaman 33 - 34. Kecamatan Kelay rat pada halaman 2 rat dan peta usulan y. Lihat penjelasan 24 - 25. Peta status n KPH di Kabupa dan peta s kawasan ten Berau KPHP Mode kelembagaan Negeri No. Berau Barat pengelolaan nasional, pr pemantauan dan pembuk pengelolaan strategi ini ad • men kele meli rekla el Berau Barat saat n berdasarkan sesu 61 Tahun 2010, t di wilayahnya a hutan, penjabara rovinsi dan kabup dan penilaian at kaan peluang inve hutan. Kegiatan dalah sebagai berik asuki proses pengem n Peraturan Mente mber 2010. KPH arakan fungsi pela ntasi kebijakan k g kehutanan, pela egiatan pengelolaa dukung tercapainy akukan dalam m t ini tengah mema uai dengan arahan mbangan eri Dalam P Model aksanaan ehutanan aksanaan an hutan ya tujuan menopang tanggal 23 Desem akan menyelengga an dan implemen paten/kota bidang tas pelaksanaan k estasi guna mend n yang akan dila kut: Model Berau Barat d la dan pengelolaan kawasan hutan, re ndungan hutan, ndukung KPHP M mbagaan pengelol iputi penggunaan k amasi, serta perlin dalam pembentuka n hutan di wilayahn habilitasi hutan da an nya, an (Liha tahu • men kebij bida pera • men pem huta • men Kab at juga dukungan ba unan bagi KPHP Mo agi proses perencanaa odel Berau Barat pad ndukung KPHP M ijakan kehutanan n ang kehutanan untu aturan perundang-u Model Berau Barat d nasional, provinsi d uk diimplementasi undangan, ndukung KPHP M mantauan dan penil an di wilayahnya Model Berau Barat d laian atas pelaksan ndorong percepatan bupaten Berau. n pembentukan KP an jangka panjang d da poin A.1.c) dan dalam penjabaran dan kabupaten/ko ikan di wilayahnya ota a sesuai n dalam pelaksanaan gelolaan naan kegiatan peng PH Unit 2, 3 dan 4 4 di Re encana Strategis dan Rencana Aksi Bersam ma PKHB 2011-2015 PETA STATUS K Berdasarkan SK KAWASAN KPHP K Menhut No. 79/K P MODEL BERAU Kpts-II/2001 U BARAT | 33
PETA RENCANA PEMBENTUKAN KPH DI KABUPATEN BERAU Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 34
Output A.2. Intervensi Program A.2. PERBAIKAN TATA KELOLA SEKTOR KEHUTANAN Intervensi Adanya perbaikan tata kelola sektor kehutanan Prioritas Kegiatan a. Bekerjasama dengan DKN, melakukan kajian dan sinkronisasi peraturan dan menjajaki peluang pembentukan lembaga ombudsman a.1. Membentuk Unit Bantuan Teknis (UBT) di bidang tata kelola a.2. Mengembangkan prinsip-prinsip keadilan iklim (CFLF), dengan mempertimbangkan safeguard dalam instrumen REDD+ a.3. Melaksanakan review menyeluruh atas peraturan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya hutan dan mendorong amandemen dan/atau pembentukan peraturan baru a.4. Mendorong pemberantasan pembalakan liar dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi pada kawasan hutan Indikator Capaian Terjadinya peningkatan kapasitas lembaga publik dan lembaga masyarakat di Berau Terjadinya penguatan kerangka kerja peraturan dan hukum yang mendukung strategi pembangunan rendah emisi Meningkatnya praktek-praktek transparansi, akuntabilitas dan praktik tata kelola yang baik • Terbentuknya dan terkelolanya Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Berau Tata Waktu '11 '12 '13 '14 '15 Prioritas Lokasi/Penerima Manfaat Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 35 Sumber dan Alat Verifikasi Asumsi dan Resiko Hasil Sistem MRV • Kerangka kerja peraturan dan hukum yang mendukung strategi pembangunan rendah emisi Komitmen, partisipasi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak dan pemangku kepentingan terkait Penetapan dan pembentukan organisasi pengelolaan KPH Model Dukungan pemerintah provinsi dan pusat dalam pengembangan KPH di Berau Indikasi Pembiayaan Pelaksana Program dan Mitra Terkait Anggaran (dalam Milyar Rupiah) Potensi Sumber Pembiayaan Sekretariat DP dan Pokja REDD TNC, ForClime, TFCA APBD, TNC, ForClime, TFCA Dinas Kehutanan, UBT TNC, ForClime TNC, ForClime Dinas Kehutanan, Badan Lingkungan Hidup, UBT TNC, ForClime APBD, TNC, ForClime Dinas Kehutanan TNC, ForClime APBD, TNC, ForClime
Intervensi Program Prioritas Kegiatan a.5. Merumuskan konstruksi hukum yang tepat, jelas dan selaras tentang hak masyarakat adat dalam kawasan hutan a.6. Melakukan kajian, perencanaan, persiapan dan pembentukan lembaga ombudsman lokal (Lihat juga A.3.e.1) a.7. Mendukung kerja-kerja operasional lembaga ombudsman lokal (Lihat juga A.3.e.1) b. Meningkatkan transparansi, partisipasi, serta akuntabilitas dalam proses pembuatan peraturan, penetapan kebijakan serta pemberian izin di sektor kehutanan b.1 Mengembangkan secara integratif konsep Inisiatif Transparansi dan Pakta Integritas terutama dalam sektor kehutanan b.2. Mendorong penerapan konsep Inisiatif Transparansi dan adopsi Pakta Integritas terutama dalam sektor kehutanan b.3. Melakukan kampanye prinsip transparansi dan akuntabilitas ke seluruh pihak terkait dan seluruh lapisan masyarakat b.4. Mengembangkan pusat-pusat informasi publik di bidang sektor kehutanan yang dapat dijangkau masyarakat luas b.5. Membangun forum-forum dialog partisipatif antar pihak secara rutin c. Mendorong penguatan kelembagaan lembaga swadaya masyarakat Tata Waktu '11 '12 '13 '14 '15 Prioritas Lokasi/Penerima Manfaat Titik berat pada kelompok yang potensial terkena dampak Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 36 Indikasi Pembiayaan Pelaksana Program dan Mitra Terkait Anggaran (dalam Milyar Rupiah) Potensi Sumber Pembiayaan Dinas Kehutanan, , Badan Lingkungan Hidup, UBT TNC, ForClime APBD, TNC, ForClime Dinas Kehutanan, UBT TNC, ForClime TNC, ForClime Dinas Kehutanan, Lembaga Ombudsman, UBT TNC, ForClime TNC, ForClime Dinas Kehutanan, UBT TNC, ForClime TNC, ForClime Dinas Kehutanan, UBT TNC, ForClime TNC, ForClime Dinas Kehutanan, UBT TNC APBD, TNC Dinas Kehutanan, UBT TNC, Forclime APBD, TNC, ForClime Dinas Kehutanan, UBT TNC, Forclime APBD, TNC, ForClime
Intervensi Program Prioritas Kegiatan c.1. Mendukung forum perencanaan bersama antar LSM secara periodik, terutama bagi LSM yang bekerja pada isu pengelolaan sumber daya alam di Berau c.2. Mendukung upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, melalui lokakarya dan pelatihan, terutama pada aspek pengelolaan lembaga, kepemimpinan, advokasi kebijakan publik dan penggalangan dana, c.3. Melakukan kajian pembentukan lembaga pengelola dana amanah dan penyalur dana hibah lokal c.4. Mendorong terbentuknya lembaga pengelola dana amanah dan pe- nyalur dana hibah di tingkat lokal d. Mendukung pembentukan dan pengelolaan KPH di Kab. Berau d.1. Mendukung KPHP Model Berau Barat dalam pembentukan kelem- bagaan pengelola dan pengelolaan hutan di wilayahnya, meliputi peng- gunaan kawasan hutan, rehabilita- si hutan, reklamasi, dan perlin- dungan hutan (Lihat juga A.1.c.1) d.2. Mendukung KPHP Model Berau Barat dalam penjabaran dan implementasi kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten/kota bidang kehutanan d.3. Mendukung KPHP Model Berau Barat dalam pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya d.4. Mendorong percepatan pembentukan KPH Unit 2, 3 dan 4 Tata Waktu '11 '12 '13 '14 '15 Prioritas Lokasi/Penerima Manfaat KPHP Model Berau Barat KPHP Model Berau Barat KPHP Model Berau Barat Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 37 Indikasi Pembiayaan Pelaksana Program dan Mitra Terkait Anggaran (dalam Milyar Rupiah) Potensi Sumber Pembiayaan UBT TNC, TFCA TNC, TFCA UBT TNC, TFCA TNC, TFCA UBT TNC, TFCA TNC, TFCA UBT TNC, TFCA TNC, TFCA Dinas Kehutanan, UBT TNC, ForClime TNC, ForClime Dinas Kehutanan, UBT TNC, ForClime TNC, ForClime Dinas Kehutanan, UBT TNC, ForClime TNC, ForClime Dinas Kehutanan, UBT TNC, ForClime TNC, ForClime
3. Pelibatan Para Pemangku Kepentingan Program memahami potensi kompleksitas akibat banyaknya pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan program REDD+ ini, maka Program memandang perlu untuk sejak awal merancang format pelibatan para pemangku kepentingan tersebut. Dalam penerapan REDD+, bentuk kerjasama atau kemitraan akan diarahkan dengan sebelumnya didahului dengan penyusunan Prinsip Persetujuan Tanpa Paksaan atas dasar Informasi Awal atau Free, Prior Informed Concern (FPIC) dan komitmen pelibatan kaum perempuan mulai dari perencanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi. Dalam mendorong keterlibatan para pemangku kepentingan, Program juga akan mengikuti Iklim, Masyarakat dan Keanekaragaman Hayati atau The Climate, Community, and Biodiversity Standards (CCBS) yang menyediakan panduan bagi pengelolaan proyek berbasis lokasi dan serangkaian prinsip untuk pelaksanaan program sub nasional. standar Aliansi untuk Program akan bekerja sama dengan para pemangku kepentingan pada skala kabupaten, kecamatan, dan kampung untuk membangun kesepahaman dan dukungan bagi pembangunan rendah emisi, termasuk dengan lembaga- lembaga pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat. Para pemangku kepentingan akan dilibatkan dalam perancangan dan penerapan program. Kegiatan utama yang akan mendukung strategi ini adalah: a. Meningkatkan kesadaran, pemahaman, dukungan dan peran para pemangku kepentingan pada konsep pembangunan rendah karbon, strategi REDD+ dan PKHB, b. Menerapkan prinsip FPIC dalam pelaksanaan program, termasuk di dalamnya komitmen pelibatan kelompok-kelompok perempuan, c. Menerapkan standar CCBA (Kriteria Iklim, Masyarakat, dan Keanekaragaman Hayati) dalam pelaksanaan program, Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 38 d. Melibatkan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program di tingkat tapak melalui empat skema kemitraan (kerjasama kontributif, kerjasama operasional, kerjasama konsultatif dan kerjasama kolaboratif), e. Melibatkan para pemangku kepentingan dalam proses perencanaan Program, penanganan pengaduan dan penyelesaian perselisihan antar pihak dan penyusunan rencana keberlanjutan program secara partisipatif dan kolaboratif. A.3.a. Meningkatkan kesadaran, pemahaman, dukungan dan peran para pemangku kepentingan pada konsep pembangunan rendah karbon, strategi REDD+ dan PKHB Perubahan iklim merupakan isu yang sangat kompleks dan merupakan literasi yang berkembang dengan cepat. Pendekatan topik dengan pembangunan rendah emisi dan strategi REDD+ merupakan konsep yang sedang dan terus berkembang. PKHB sebagai program percontohan REDD+ dalam skala kabupaten merupakan upaya rintisan awal di Indonesia, bahkan di dunia. Para pemangku kepentingan harus ditingkatkan dan dibekali dengan pemahaman terhadap isu dan berbagai konsep baru di atas. Kesadaran dan pemahaman akan pentingnya pemilihan strategi pembangunan rendah emisi bagi Kabupaten Berau merupakan prasyarat awal bagi keterlibatan para pemangku kepentingan pada Program secara efektif. Harus disadari bahwa tujuan akhir Program adalah perubahan pandangan dan perubahan perilaku para pemangku kepentingan. Maka keterlibatan mereka dalam Program merupakan sebuah keniscayaan. Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam upaya meningkatkan kesadaran, pemahaman, dukungan dan peran para pemangku kepentingan adalah sebagai berikut:
membentuk Unit Bantuan Teknis di bidang komunikasi, • mengembangkan strategi sosialisasi dan komunikasi pada berbagai level cakupan sasaran dan bagi berbagai kelompok pemangku kepentingan, memilih media dan mengembangkan materi sosialisasi dan komunikasi yang sesuai, termasuk pengembangan web dan penyelenggaraan forum-forum diskusi rutin, melakukan sosialisasi dan komunikasi kepada seluruh pemangku kepentingan secara kontinyu mengenai tahapan-tahapan Program. A.3.b. Menerapkan prinsip FPIC dalam pelaksanaan program, termasuk di dalamnya komitmen pelibatan kelompok- kelompok perempuan Dalam konteks proyek percontohan REDD+ yang kompleks, Program meyakini bahwa Prinsip Persetujuan Tanpa Paksaan atas dasar Informasi Awal atau Free, Prior Informed Concern (FPIC) dan komitmen pelibatan kaum perempuan mulai dari perencanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi adalah merupakan salah satu kondisi pemungkin dicapainya keberhasilan Program. FPIC menjamin hak masyarakat untuk menentukan nasibnya sendiri dan berkaitan erat dengan hak masyarakat atas tanah dan wilayah mereka yang biasanya didasarkan pada pertalian adat ataupun hubungan sejarah mereka. Hak atas PIC dimaksudkan untuk memberi kesempatan pada masyarakat untuk meraih konsensus dan mengambil keputusan sesuai dengan sistem pengambilan keputusan mereka. Sistem pengambilan keputusan masyarakat sering kali bersifat sangat inklusif dan memakan waktu yang panjang untuk memastikan keterlibatan penuh masyarakat. Dalam hal pengambilan keputusan, Program akan menjamin tidak terjadinya penyisihan secara sosial, terutama terhadap perempuan dan kelompok-kelompok marginal lainnya. Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 39 Kegiatan yang akan dilakukan dalam menjamin penerapan FPIC adalah sebagai berikut: melakukan sosialisasi mengenai Program secara khusus, terutama kepada kelompok-kelompok masyarakat (adat/lokal) yang berada pada lokasi prioritas Program, mendorong penguatan kelembagaan masyarakat, terutama pada aspek pengambilan keputusan, pemantauan hasil kesepakatan dan penanganan pelanggaran, mendorong terbangunnya pra-kesepakatan pelaksanaan Program pada kelompok-kelompok masyarakat dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip FPIC. A.3.c. Menerapkan standar CCBA (Kriteria Iklim, Masyarakat, dan Keanekaragaman Hayati) dalam pelaksanaan program Program akan mengadopsi standar yang dikembangkan oleh Aliansi untuk Iklim, Masyarakat dan Keanekaragaman Hayati (The Climate, Community and Biodiversity - CCBA) sebagai bagian dari upaya mendorong keterlibatan para pemangku kepentingan secara utuh. Standar CCB dirancang terutama untuk proyek-proyek mitigasi perubahan iklim dan menyediakan panduan bagi pengelolaan proyek berbasis lokasi dan serangkaian prinsip untuk pelaksanaan program sub nasional untuk menjamin diperolehnya manfaat signifikan dan berkelanjutan. Standar CCB akan mengevaluasi proyek pada tahap perencanaan atau tahap awal pelaksanaan proyek. secara terpadu, Kegiatan yang akan dilakukan dalam penerapan standar CCB adalah sebagai berikut: mengumpulkan seluruh data spesifik Program yang terkait dengan 23 (15+8) kriteria CCB yang mencakup kriteria general, climate, community dan biodiversity,
melakukan evaluasi internal Program berdasarkan standar CCB, • melengkapi data dan memperbaiki kondisi hasil temuan-temuan pada tahapan evaluasi internal sebelumnya, melakukan evaluasi internal kedua atas Program setelah dilakukannya penyempurnaan data dan perbaikan kondisi sesuai dengan syarat-syarat CCB. A.3.d. Melibatkan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program di tingkat tapak melalui empat skema kemitraan (kerjasama kontributif, kerjasama operasional, kerjasama konsultatif dan kerjasama kolaboratif) Keterlibatan para pemangku kepentingan merupakan kondisi pemungkin bagi pelaksanaan Program di tingkat tapak, terutama di lokasi prioritas Program, seperti di wilayah konsesi hutan, konsesi perkebunan sawit, hutan lindung, dan lahan desa. Pelibatan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Program di tingkat tapak dikembangkan melalui berbagai bentuk kerjasama sebagai berikut (bersumber pada naskah Strategi Nasional REDD+): Kerjasama Kontributif (Contributory Partnership), yaitu kerjasama yang bersifat support sharing di mana kontributor menyepakati usulan dan memutuskan untuk menyalurkan dana pada program atau proyek REDD+. Kontributor dapat sebagai pemerintah, swasta, atau yang lainnya. Kerjasama Operational (Operational Partnership), yaitu kerjasama yang bersifat working sharing di mana para pihak yang terdiri dari pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat bersepakat bekerjasama dan bertukar sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan REDD+. Kerjasama Konsultatif (Consultatif Partnership), yaitu kerjasama yang bersifat advisory di mana pihak-pihak tertentu yang dianggap Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 40 berkompeten memberikan masukan kebijakan, strategi, rancangan, evaluasi dan penyesuaian untuk melancarkan pelaksanaan REDD+ di Indonesia. Kerjasama Kolaboratif (Collaboratif Partnership), yaitu kerjasama dalam decision making process, di mana para pihak bekerjasama dalam perumusan kebijakan, perencanaan, implementasi, evaluasi dan penyesuaian pelaksanaan REDD+ dengan kewenangan, pemilikan dan resiko dalam rangka dibagi bersama. Kegiatan yang akan dilakukan dalam menjamin keterlibatan para pemangku kepentingan pada tingkat tapak adalah sebagai berikut: melakukan sosialisasi mengenai Program secara khusus, terutama kepada para pemegang ijin konsesi dan pengelola lahan (lahan masyarakat, konsesi hutan produksi, hutan lindung, dan konsesi kelapa sawit), melaksanakan kegiatan-kegiatan peningkatan kesadaran dan pemahaman para pengelola lahan tentang konsep REDD+ dan perbaikan tata kelola lahan yang rendah emisi, termasuk pelaksanaan lokakarya dan FGD sesuai masing-masing jenis pengelola lahan, mendorong terbangunnya kesepakatan-kesepakatan pelaksanaan Program pada tingkat para pengelola lahan di tingkat tapak. A.3.e. Melibatkan para pemangku kepentingan dalam proses perencanaan Program, penanganan pengaduan dan penyelesaian perselisihan antar pihak dan penyusunan rencana keberlanjutan program secara partisipatif dan kolaboratif Keterlibatan para pemangku kepentingan akan terdiri dari berbagai bentuk yang berbeda dan harus dilaksanakan dengan tepat sesuai skala kabupaten, kecamatan, dan kampung. Selain keterlibatan dalam seluruh tahapan
pengelolaan, penanganan penyusunan kolaboratif. penanganan pelaksanaan , para pemangku pengaduan dan rencana keberla Program akan pengaduan dan prinsip transparan diharapkan terlib kepentingan juga selisihan antar pi penyelesaian per m secara partisip anjutan program t terbangunnya me n mendorong erselisihan sebaga penyelesaian pe s. n dan akuntabilitas bat dalam ihak dan patif dan ekanisme ai bentuk Pengaduan d samping dar yang efektif, dan perselisihan y ri pelaksanaan Pro terbuka, tepat wak yang mungkin saj ogram, membutuh ktu dan tepat sasar aja terjadi sebagai hkan prosedur pen ran. dampak nanganan Terbentukny penanganan terjadi. Nam prosedur pen kabupaten. ya lembaga ombud pengaduan dan mun mekanisme nanganan berjenja dsman lokal akan penyelesaian pe penanganan jug ang, mulai tingkat n sangat membant erselisihan yang ga akan mengem kampung, kecam tu proses mungkin mbangkan matan dan Kegiatan yan kepentingan perselisihan adalah: ng akan dilakukan dalam proses p antar pihak dan p n dalam mendoron penanganan peng penyusunan renca ng pelibatan para p gaduan dan pen ana keberlanjutan emangku nyelesaian program
bers men peng pela ama-sama dengan n lembaga ombudsm ngembangkan mek kanisme dan prosed lesaian perselisihan gaduan dan penyel , aksanaan Program, man lokal, dur penanganan n terkait dengan (Liha poin at juga dukungan ba A.2.a) agi pembentukan lem mbaga ombudsman lo lokal pada
bers peng pela • men dan men ama-sama dengan gaduan dan penyel aksanaan Program n lembaga ombudsm lesaian perselisihan secara berjenjang, man lokal, menang n terkait dengan gani kakarya perencana cana keberlanjutan a periode program nyelenggarakan lok merumuskan renc njelang berakhirnya aan di tingkat kabu n program pada sat m. upaten tu tahun RRencana Strategis dan Rencana Aksi Bersamma PKHB 2011-2015 © Aji Wihardandi | 41
Output A.3. Intervensi Program A.3. PELIBATAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN Intervensi Terwujudnya pelibatan para pemangku kepentingan Prioritas Kegiatan a. Meningkatkan kesadaran, pemahaman, dukungan dan peran para pemangku kepentingan pada konsep pembangunan rendah karbon, strategi REDD+ dan PKHB a.1. Membentuk Unit Bantuan Teknis (UBT) di bidang komunikasi a.2. Mengembangkan strategi sosialisasi dan komunikasi pada berbagai level cakupan sasaran dan bagi berbagai kelompok pemangku kepentingan a.3. Memilih media dan mengembangkan materi sosialisasi dan komunikasi yang sesuai, termasuk pengembangan web dan penyelenggaraan forum- forum diskusi rutin Indikator Capaian Meningkatnya kesadaran, pemahaman, dan dukungan bagi pembangunan rendah karbon • Terlibatnya para pemangku kepen- tingan dalam proses perancangan dan penerapan program Terbangunnya keterlibatan para pemangku kepentingan sesuai dengan standar yang dikembangkan oleh CCBA Diterapkannya Kesepakatan yang Bebas Tanpa Ikatan dan yang Diinformasikan Sebelumnya (Free Prior and Informed Consent/FPIC) Tata Waktu '11 '12 '13 '14 '15 Prioritas Lokasi/Penerima Manfaat Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 42 Sumber dan Alat Verifikasi Asumsi dan Resiko Hasil Sistem MRV • Konsep dan panduan implementasi prinsip CCBA Konsep dan panduan Komitmen, partisipasi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak dan pemangku kepentingan terkait implementasi prinsip FPIC Dukungan pemerintah provinsi dan pusat untuk mengakomodasi prinsip FPIC dalam kerangka hukum Indikasi Pembiayaan Pelaksana Program dan Mitra Terkait Anggaran (dalam Milyar Rupiah) Potensi Sumber Pembiayaan Sekretariat DP dan Pokja REDD TNC, ForClime APBD, TNC, ForClime UBT TNC, ForClime TNC, ForClime UBT TNC, ForClime TNC, ForClime
Intervensi Program Prioritas Kegiatan a.4. Melakukan sosialisasi dan komunikasi kepada seluruh pemangku kepentingan secara kontinyu mengenai tahapan- tahapan Program b. Menerapkan prinsip FPIC dalam pelaksanaan program, termasuk di dalamnya komitmen pelibatan kelompok- kelompok perempuan b.1. Melakukan sosialisasi mengenai Program, terutama kepada kelompok-kelompok masyarakat (adat/lokal) yang berada pada lokasi prioritas Program b.2. Mendorong penguatan kelembagaan masyarakat, terutama pada aspek pengambilan keputusan, pemantauan hasil kesepakatan dan penanganan pelanggaran (Lihat juga A.4.a.3) b.3. Mendorong terbangunnya pra- kesepakatan pelaksanaan Pro- gram pada kelompok masyarakat dengan mempertimbangkan prinsip FPIC (Lihat juga A.4.d) c. Menerapkan standar CCBA (Kriteria Iklim, Masyarakat, dan Keanekaragaman Hayati) dalam pelaksanaan program (Lihat juga A.6.b) c.1. Mengumpulkan seluruh data spesifik Program yang terkait dengan 23 kriteria CCB yang mencakup kriteria general, climate, community dan biodiversity c.2. Melakukan evaluasi internal Program berdasarkan standar CCB Tata Waktu '11 '12 '13 '14 '15 Prioritas Lokasi/Penerima Manfaat Kelompok-kelompok masyarakat (adat) yang berada pada lokasi prioritas Program Kelompok-kelompok masyarakat (adat) yang berada pada lokasi prioritas Program Kelompok-kelompok masyarakat (adat) yang berada pada lokasi prioritas Program Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 43 Indikasi Pembiayaan Pelaksana Program dan Mitra Terkait Anggaran (dalam Milyar Rupiah) Potensi Sumber Pembiayaan UBT TNC, ForClime TNC, ForClime UBT TNC, ForClime TNC, ForClime UBT TNC, ForClime TNC, ForClime UBT TNC, ForClime TNC, ForClime UBT TFCA TFCA UBT TFCA TFCA
Intervensi Program Prioritas Kegiatan c.3. Melengkapi data dan memperbaiki kondisi hasil temuan pada tahapan evaluasi internal sebelumnya c.4. Melakukan evaluasi internal kedua atas Program setelah dilakukannya penyempurnaan data dan perbaikan kondisi sesuai dengan syarat-syarat CCB d. Melibatkan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program di tingkat tapak melalui skema-skema kemitraan (Lihat juga B.1.a) d.1. Melakukan sosialisasi mengenai Program secara khusus, terutama kepada para pemegang ijin konsesi dan pengelola lahan d.2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan peningkatan kesadaran dan pemahaman para pengelola lahan tentang konsep REDD+ dan perbaikan tata kelola lahan yang rendah emisi d.3. Mendorong terbangunnya kesepakatan-kesepakatan pelaksanaan Program pada tingkat para pengelola lahan di tingkat tapak (Lihat juga A.4.d) e. Melibatkan para pemangku kepentingan dalam proses perencanaan Program, penanganan pengaduan dan penyelesaian perselisihan antar pihak dan penyusunan rencana keberlanjutan program secara partisipatif dan kolaboratif e.1. Mengembangkan mekanisme dan prosedur penanganan pengaduan dan penyelesaian perselisihan terkait dengan pelaksanaan Program (Lihat juga A.2.a.6-7) Tata Waktu '11 '12 '13 '14 '15 Prioritas Lokasi/Penerima Manfaat Pemegang ijin dan pengelola lahan konsesi Pemegang ijin dan pengelola lahan konsesi Pemegang ijin dan pengelola lahan konsesi Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 44 Indikasi Pembiayaan Pelaksana Program dan Mitra Terkait Anggaran (dalam Milyar Rupiah) Potensi Sumber Pembiayaan UBT TFCA TFCA UBT, Tim Penilai Independen TFCA TFCA Dinas terkait, UBT TNC, ForClime TNC, ForClime Dinas terkait, UBT TNC, ForClime TNC, ForClime Dinas terkait, UBT TNC, ForClime TNC, ForClime UBT, Lembaga Ombudsman TNC, ForClime TNC, ForClime
Intervens Program me kelompok pe i Program e.2. e.3. ndorong penerapan p erempuan terutama da R encana Strategis dan Ta ata Waktu Prioritas Prioritas Kegiat tan Lok kasi/Penerima Pelaksana '11 '12 2 '13 '14 '15 Manfaat Menangani pengadua penyelesaian perselis dengan pelaksanaan secara berjenjang, an dan sihan terkait n Program UB Om BT, Lembaga mbudsman Menyelenggarakan lo perencanaan di tingk dan merumuskan ren keberlanjutan progra tahun menjelang bera periode program okakarya kat kabupaten ncana m pada satu akhirnya Se Pe kretariat Dewan ngarah, UBT prinsip FPIC dalam pel alam proses pengamb laksanaan program, te bilan keputusan bersam ermasuk di dalamnya ma, komitmen pelibatan ke elompok- Rencana Aksi Bersam ma PKHB 2011-2015 | 45 ndikasi Pembiayaan In Program dan Mitra Terkait Angg (dalam Rup garan Milyar iah) Potensi r Sumber an Pembiayaa TNC, ForClime TNC, ForCli ime TNC, ForClime C, APBD, TN e ForClime © Lenny Christy
4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peran serta masyarakat dalam dalam pelaksanaan program serta dalam pengelolaan sumber daya alam dipandang sebagai target capaian Program sekaligus sebagai salah satu upaya penguatan kondisi pemungkin bagi pelaksanaan Program. Pada gilirannya, masyarakat akan menerima manfaat dari adanya perbaikan pada tata kelola tingkat desa, meningkatnya peluang sumber mata pencaharian dari kegiatan pemantauan hutan, pengelolaan hutan secara lestari, pertanian dan wanatani, dan pembagian manfaat yang adil dari skema insentif positif di masa mendatang. Manfaat yang didapat akan digunakan untuk mendukung perbaikan sarana kesehatan, pendidikan, infrastruktur umum, dan jasa/layanan lainnya. Upaya ini direncanakan akan dititikberatkan di sekitar 20 kampung di DAS Kelay dan Segah, dan diharapkan bisa memberikan dampak langsung berupa pengurangan deforestasi dan degradasi di wilayah-wilayah tersebut. Program akan mendorong kerjasama dan koordinasi dari seluruh pihak dan elemen pembangunan yang terkait dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pada wilayah sasaran Program. Kegiatan utama yang akan mendukung strategi ini adalah: a. Memfasilitasi pengembangan dan penguatan kapasitas forum- forum masyarakat berbasis bentang alam, b. Memberikan bantuan pembangunan berbasis kinerja dan peningkatan kesempatan ataupun kapasitas pada kampung- kampung di dalam dan di sekitar kawasan hutan, c. Mengembangkan alternatif mata pencaharian yang mengurangi tekanan terhadap lingkungan dan mendukung pembangunan ekonomi rendah karbon, d. Melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan Program berbasis sektoral dan lokasi. Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 46 A.4.a. Memfasilitasi pengembangan dan penguatan forum-forum masyarakat berbasis bentang alam Seperti diuraikan sebelumnya, Program akan menitikberatkan upaya pemberdayaan dan penguatan masyarakat pada sekitar 20 kampung di DAS Kelay dan DAS Segah dari lebih dari seratus kampung yang tersebar di seluruh Kabupaten Berau. Keduapuluh kampung tersebut terletak di dalam dan sekitar kawasan hutan dan daerah aliran sungai. Hampir semua kampung mengalami proses transisi dari segi mata pencaharian dan tata kelola kelembagaan, dan banyak dari lembaga kampung tidak berjalan dengan efektif, terutama di kampung-kampung yang terletak di kawasan hutan bagian hulu. Penguasaan lahan di hampir semua kampung lemah; hak adat jarang diakui dan kampung-kampung tidak secara efektif disertakan dalam perencanaan tata ruang dan pembangunan. Beberapa kampung terletak di dalam areal konsesi hutan produksi dan perkebunan kelapa sawit yang potensial terkena dampak dari kegiatan sawit, atau usaha konsesi, baik kehutanan, perkebunan kelapa pertambangan. Lemahnya pengakuan atas hak adat seringkali menimbulkan konflik antara masyarakat dan perusahaan. Tabel dan peta jumlah penduduk, rumah tangga dan kepadatan penduduk Kabupaten Berau disajikan pada halaman 47 - 48). Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka pemberdayaan dan penguatan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan, di sekitar DAS Kelay dan Segah adalah: membentuk Unit Bantuan Teknis (UBT) di bidang pemberdayaan masyarakat, mendorong pengembangan forum-forum kampung berbasis bentang alam dan mendorong pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat, mendukung pendanaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan forum-forum kampung, (Lihat juga dukungan bagi proses penerapan prinsip FPIC dalam pelaksanaan program pada poin A.3.b)
A.4.b. Memberikan bantuan pembangunan berbasis kinerja terutama pada aspek kesehatan, pendidikan dan pengembangan energi terbarukan serta peningkatan kapasitas bagi kampung-kampung di dalam dan di sekitar kawasan hutan Pendekatan yang diterapkan Program dalam bekerja dengan masyarakat merupakan gabungan dari investasi pembangunan dan insentif berbasis kinerja yang terkait dengan pengurangan emisi atau target-target lainnya. Pada awal periode Program, akan dilakukan survei sosio-ekonomi sebagai data dasar untuk menyusun indikator pembangunan manusia, sosial dan tata kelola, pola pemanfaatan sumber daya alam dan hak atas kekayaan intelektual masyarakat adat. Dampak sosio-ekonomi dari intervensi pelaksanaan kegiatan pada akhir periode Program akan dipantau dan dibandingkan terhadap data dasar tersebut. Program juga akan melakukan identifikasi terhadap kebutuhan bantuan pembangunan, terutama pada aspek kesehatan, pendidikan dan pengembangan energi terbarukan. Program akan mendorong terbangunnya mekanisme pengelolaan bantuan berbasis kinerja dan mendukung penyaluran bantuan pada wilayah prioritas Program. Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: melakukan survei sosio-ekonomi pada tingkat kampung di kampung--kampung yang menjadi target prioritas Program, (Lihat juga dukungan bagi pengumpulan dan pengolahan data spasial dan non spasial di tingkat kampung secara partipatif pada poin A.1.d) • mendokumentasikan tata guna lahan dan hak kekayaan tradisional (adat) melalui pemetaan dan perencanaan tata ruang secara partisipatif di tingkat kampung, (Lihat juga dukungan bagi perencanaan pembangunan dan penguatan lembaga perencanaan tingkat kampung pada poin A.1.d) mengidentifikasi kebutuhan bantuan pembangunan terutama pada aspek kesehatan, pendidikan dan penyediaan energi Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 47 terbarukan,dan peningkatan kesempatan ataupun peningkatan kapasitas bagi masing-masing penduduk kampung, mendorong terbangunnya mekanisme pengelolaan bantuan pembangunan dan insentif REDD+ pada tingkat kampung, • mendukung penyaluran bantuan dari pemerintah dan pihak-pihak lainnya bagi kampung yang menjadi target prioritas Program dan mensinergikannya dengan bantuan pembangunan berbasis kinerja. TABEL JUMLAH PENDUDUK, RUMAH TANGGA DAN KEPADATAN PENDUDUK 2008 Kecamatan Rumah Tangga Penduduk Luas Wilayah (km2) Kepadatan Penduduk/ RT Penduduk/ km2 Kelay 1.298 5.317 6.134,60 4,10 0,87 Talisayan Tabalar 2.004 1.406 8.902 6.411 1.798,00 2.373.45 4,44 4,56 4,95 2,70 Biduk-Biduk Pulau Derawan 1.450 1.741 6.851 8.501 3.002,99 3.858,96 4,72 4,88 2,28 2,20 Maratua Sambaliung Tanjung Reded Gunung Tabur Segah 668 5.722 11.187 3.286 1.572 3.347 24.539 54.664 15.566 7.094 4.118,80 2.403,86 23,76 1.987,02 5.166,40 5,01 4,29 4,89 4,74 4,51 0,81 10,21 2.300,67 7,83 1,37 Teluk Bayur Batu Putih Biatan Jumlah 4.083 1.680 1.035 17.181 5.810 4.558 175,70 1.651,42 1.432,04 4,21 3,46 4,40 97,79 3,52 3,18 2008 37.132 168.741 34.127,00 4,54 4,94 2007 36.854 164.501 34.127,00 4,46 4,82 2006 36.076 160.399 34.127,00 4,44 4,70 2005 34.821 157.453 34.127,00 4,52 4,61 2004 31.646 146.451 34.127,00 4,63 4,29 Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau
PETA JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN BERAU TAHUN 2010 Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 48
A.4.c. Mengembangkan alternatif mata pencaharian yang mengurangi tekanan terhadap lingkungan dan mendukung pembangunan ekonomi rendah karbon Walaupun secara keseluruhan, pendapatan per kapita Kabupaten Berau cukup tinggi, namun data tersebut tidak dapat serta merta mencerminkan kondisi penghidupan masyarakat yang tinggal dan bermukim di dalam dan sekitar kawasan hutan. Tabel PDRB dan pendapatan per kapita Kabupaten Berau disajikan pada halaman 49. TABEL AGREGAT PENDAPATAN REGIONAL DAN PENDAPATAN PER KAPITA ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 Tahun/Year Lapangan Usaha 2000 2007r 2008* 1. PDRB (Juta Rp) 2.185.147,75 2.943.037,13 3.081.001,97 2. Penyusutan (Juta Rp) 170.005,78 212.227,71 220.529,81 3. PDRN (Juta Rp) 2.015.141,97 2.730.809,42 2.860.472,16 4. Pajak Tak Langsung (Juta Rp) 137.298,86 205.346,55 214.972,87 5. PDRN Atas Dasar Biaya Faktor (Juta Rp) 1.877.843,11 2.525.462,87 2.645.499,29 6. PDRB Per Kapita (Rupiah) 18.661.324 17.711.748 18.187.411 7. PDRN Per Kapita (Rupiah) 16.040.920 15.198.708 15.616.602 8. Penduduk Pertengahan Tahun (Jiwa) 117.095 166.163 Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau * Angka Sementara Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 49 Program mendorong identifikasi dan pengembangan mata pencaharian alternatif bagi masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan, yang mendukung pembangunan ekonomi rendah karbon. Seleksi atas pilihan-pilihan terbaik dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kelayakan usaha, penerimaan oleh masyarakat, dan potensi pengurangan emisi gas rumah kaca. Berbagai pilihan tersebut meliputi sistem irigasi sederhana untuk menanam padi di sawah (lebih produktif dan rendah karbon dibandingkan dengan menanam padi dengan sistem ladang berpindah), penanaman kelapa sawit pada lahan yang sudah terdeforestasi, pembalakan dalam skala kecil dan TABEL PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 (JUTA RUPIAH) Tahun Lapangan Usaha 2000 2007 2008* 1. Pertanian 540.689,46 643.798,53 660.502,18 2. Pertambangan dan Penggalian 755.153,75 1.179.991,02 1.253.199,01 3. Industri Pengolahan 343.243,02 402.280,96 407.436,68 4. Listrik dan Air Bersih 2.645,91 3.393,47 3.561,54 5. Bangunan 23.256,21 30.311,47 32.571,62 6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 294.918,19 370.496,94 393.788,48 7. Pengangkutan dan Komunikasi 159.469,00 204.882,29 216.497,55 8. Keuangan dan Jasa Perusahaan 13.156,23 17.004,88 17.923,15 9. Jasa-jasa 52.615,98 90.877,58 95.521,77 Jumlah PDRB 2.185.147,75 2.943.037,13 3.081.001,97 Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau * Angka Sementara
intensitas teknik berladang untuk memperpanjang daur, perladangan yang tidak lagi berdasarkan kultivasi dengan pengkayaan tanaman kebun, pengembangan tanaman-tanaman lokal seperti kakao dan karet. rendah, Alternatif mata pencaharian lainnya, termasuk pengolahan dan pemasaran hasil hutan bukan kayu dan kerajinan tangan. Sesuai dengan dokumen Draft Awal Rancangan RPJMD Kabupaten Berau 2011-2015 (2010), pada aspek Pertanian Tanaman Pangan, pemerintah daerah menetapkan upaya Peningkatan dan Percepatan Upaya Ketahanan Pangan sebagai strategi pertama, sehingga bentuk-bentuk agroforestry dapat pula menjadi pilihan mata pencaharian alternatif yang utama. Kegiatan yang akan dilakukan dalam pengembangan pilihan-pilihan mata pencaharian yang mengurangi lingkungan dan mendukung pembangunan ekonomi rendah karbon adalah sebagai berikut: tekanan terhadap melakukan survei sosio-ekonomi pada tingkat kampung di kampung--kampung yang menjadi target prioritas Program, • mendukung dilakukannya kajian/studi kelayakan usaha atas mata pencaharian alternatif sesuai dengan pilihan masyarakat dan kesesuaian lokasi setempat, memberikan bantuan terkait dengan faktor teknis, keuangan, dan pemasaran untuk mendorong diadopsinya pilihan mata pencaharian yang terbaik,
secara khusus, melakukan studi tentang strategi ketahanan pangan masyarakat dan mendorong peningkatan ketahanan pangan melalui agroforestry dan pertanian yang berwawasan lingkungan, mendorong pengembangan mekanisme insentif berbasis jasa ekosistem meliputi produk hutan non-kayu lestari, pembayaran jasa air pada daerah aliran sungai (DAS), penggantian keanekaragaman hayati, ekowisata dan rekreasi. Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 50 A.4.d. Melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan Program berbasis sektoral dan lokasi Masyarakat akan dilibatkan secara aktif dalam pelaksanaan Program akan mendorong berbasis terbangunnya pra-kesepakatan pelaksanaan Program pada tingkat kelompok-kelompok masyarakat dengan mempertimbangkan prinsip- prinsip FPIC dan kemudian secara bertahap mendorong terbangunnya kesepakatan-kesepakatan pelaksanaan Program pada tingkat pengelola lahan di tingkat tapak. Masyarakat akan didorong berperan sebagai pelaku kemitraan sekaligus penerima manfaat Program, baik pada lahan/wilayah kelola masyarakat maupun berperan serta aktif pada jenis konsesi yang lain. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk menjamin pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan Program berbasis sektoral dan lokasi antara lain dapat berbentuk: sektoral dan lokasi/tapak. Program (Lihat juga dukungan bagi upaya mendorong terbangunnya pra-kesepakatan pelaksanaan Program pada tingkat kelompok-kelompok masyarakat dan terbangunnya kesepakatan pelaksanaan Program pada tingkat pengelola lahan di tingkat tapak. pada poin A.3.b dan A.3.d) pada wilayah hutan produksi, mendorong terbangunnya mekanisme pengelolaan hutan secara kolaboratif, mekanisme pembagian keuntungan dengan pemegang konsesi, pemetaan dan pengelolaan HCVF dan pemantauan yang partisipatif dan efektif. • pada wilayah hutan lindung, mendorong peran masyarakat sebagai pengelola kawasan lindung, mendorong terbangunnya kesepakatan dalam pemanfaatan hasil hutan non kayu lestari dan mekanisme insentif berbasis jasa ekosistem lainnya, pada wilayah perkebunan kelapa sawit, mendorong peningkatan keterlibatan masyarakat dalam skema lahan plasma; pengaturan pembagian pendapatan; pemetaan HCVF secara partisipatif dan mekanisme pemantauan yang lebih efektif.
Output A.4. Intervensi Program A.4. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Intervensi Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan Prioritas Kegiatan a. Memfasilitasi pengembangan dan penguatan kapasitas forum-forum masyarakat berbasis bentang alam a.1. Membentuk Unit Bantuan Teknis (UBT) di bidang pemberdayaan masyarakat a.2. Mendorong pengembangan forum-forum kampung berbasis bentang alam dan mendorong pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat Indikator Capaian Meningkatnya pendapatan masyarakat dan alternatif mata pencaharian yang dapat mengurangi tekanan terhadap lingkungan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang Meningkatnya jumlah keluarga yang memiliki akses terhadap sumber air minum, sistem sanitasi, dan listrik yang baik Meningkatnya jumlah anak yang menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pertama Menurunnya jumlah kematian ibu dan anak balita Terdokumentasikannya dan tersebarluaskannya pembelajaran dan mekanisme dari keterlibatan masyarakat dalam PKHB Terbangunnya suatu pengaturan pembagian manfaat yang adil dan merata bagi masyarakat kampung Tata Waktu '11 '12 '13 '14 '15 Prioritas Lokasi/Penerima Manfaat Kelompok-kelompok masyarakat (adat) yang berada pada lokasi prioritas Program, terutama pada 20 kampung di DAS Kelay dan Segah Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 51 Sumber dan Alat Verifikasi Asumsi dan Resiko Hasil Sistem MRV • Hasil survei, kajian dan analisa Komitmen, partisipasi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak dan pemangku kepentingan terkait, terutama masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan dan para pengelola lahan Indikasi Pembiayaan Pelaksana Program dan Mitra Terkait Anggaran (dalam Milyar Rupiah) Potensi Sumber Pembiayaan Sekretariat DP dan Pokja REDD TNC, ForClime APBD, TNC, ForClime UBT TNC, ForClime TNC, ForClime
Intervensi Program Prioritas Kegiatan a.3. Mendukung pendanaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan forum-forum kampung (Lihat juga A.3.b.2) b. Memberikan bantuan pembangunan berbasis kinerja terutama pada aspek kesehatan, pendidikan dan pengembangan energi terbarukan serta peningkatan kapasitas bagi kampung- kampung di dalam dan di sekitar kawasan hutan b.1. Melakukan survei sosio-ekonomi pada tingkat kampung di kampung--kampung yang menjadi target prioritas Program (Lihat juga A.1.d.3) b.2. Mendokumentasikan tata guna lahan dan hak kekayaan tradisional (adat) melalui pemetaan dan perencanaan tata ruang secara partisipatif di tingkat kampung (Lihat juga A.1.d.4) b.3. Mengidentifikasi kebutuhan bantuan pembangunan terutama pada aspek kesehatan, pendidikan dan penyediaan energi terbarukan,dan peningkatan kesempatan dan peningkatan kapasitas bagi penduduk kampung b.4. Mendorong terbangunnya mekanisme pengelolaan bantuan pembangunan dan insentif REDD+ pada tingkat kampung Tata Waktu '11 '12 '13 '14 '15 Prioritas Lokasi/Penerima Manfaat Kelompok-kelompok masyarakat (adat) yang berada pada lokasi prioritas Program, terutama pada 20 kampung di DAS Kelay dan Segah 20 kampung di DAS Kelay dan Segah 20 kampung di DAS Kelay dan Segah 20 kampung di DAS Kelay dan Segah 20 kampung di DAS Kelay dan Segah Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 52 Indikasi Pembiayaan Pelaksana Program dan Mitra Terkait Anggaran (dalam Milyar Rupiah) Potensi Sumber Pembiayaan UBT TNC, ForClime TNC, ForClime UBT TNC, ForClime, TFCA TNC, ForClime, TFCA UBT TNC, ForClime, TFCA TNC, ForClime, TFCA UBT TNC, ForClime, TFCA APBD, TNC, ForClime, TFCA UBT TNC, ForClime, TFCA APBD, TNC, ForClime, TFCA
Intervensi Program Prioritas Kegiatan b.5. Mendukung penyaluran bantuan dari pemerintah dan pihak-pihak lainnya bagi kampung yang men- jadi target prioritas Program dan mensinergikannya dengan bantu- an pembangunan berbasis kinerja c. Mengembangkan alternatif mata pencaharian yang mengurangi tekanan terhadap lingkungan dan mendukung pembangunan ekonomi rendah karbon c.1. Melakukan survei sosio-ekonomi pada tingkat kampung di kampung--kampung yang menjadi target prioritas Program c.2. Mendukung dilakukannya kajian/studi kelayakan usaha atas mata pencaharian alternatif sesuai dengan pilihan masyarakat dan kesesuaian lokasi setempat c.3. Memberikan bantuan terkait dengan faktor teknis, keuangan, dan pemasaran untuk mendorong diadopsinya pilihan mata pencaharian yang terbaik c.4. Secara khusus, melakukan studi tentang strategi ketahanan pangan masyarakat dan mendorong peningkatan ketahanan pangan melalui agroforestry dan pertanian yang berwawasan lingkungan c.5. Mendorong pengembangan mekanisme insentif berbasis jasa ekosistem meliputi produk hutan non-kayu lestari, pembayaran jasa air pada DAS, penggantian keanekaragaman hayati, ekowisata dan rekreasi (Lihat juga B.2.e) Tata Waktu '11 '12 '13 '14 '15 Prioritas Lokasi/Penerima Manfaat 20 kampung di DAS Kelay dan Segah 20 kampung di DAS Kelay dan Segah 20 kampung di DAS Kelay dan Segah 20 kampung di DAS Kelay dan Segah 20 kampung di DAS Kelay dan Segah 20 kampung di DAS Kelay dan Segah Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 53 Indikasi Pembiayaan Pelaksana Program dan Mitra Terkait Anggaran (dalam Milyar Rupiah) Potensi Sumber Pembiayaan APBD, TNC, ForClime, TFCA UBT TNC, ForClime, TFCA TNC, ForClime, TFCA UBT TNC, ForClime, TFCA TNC, ForClime, TFCA Dinas terkait, UBT TNC, ForClime, TFCA APBD, TNC, ForClime, TFCA Dinas Pertanian dan Dinas Perkebunan UBT TNC, ForClime, TFCA APBD, TNC, ForClime, TFCA Dinas Kehutanan, Badan Lingkungan Hidup, UBT TNC, ForClime, TFCA APBD, TNC, ForClime, TFCA
Intervensi Program d. d.1. d.2. d.3. Prioritas Kegiatan Melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan Program berbasis sektoral dan lokasi (Lihat juga A.3.b.3 dan A.3.d.3) Pada wilayah hutan produksi, mendorong terbangunnya mekanisme pengelolaan hutan secara kolaboratif, mekanisme pembagian keuntungan dengan pemegang konsesi, pemetaan dan pengelolaan HCVF dan pemantauan yang partisipatif dan efektif (Lihat juga B.1.h) Pada wilayah hutan lindung, mendorong peran masyarakat sebagai pengelola kawasan lindung, mendorong terbangunnya kesepakatan dalam pemanfaatan hasil hutan non kayu lestari dan mekanisme insentif berbasis jasa ekosistem lainnya (Lihat juga B.2.e) Pada wilayah perkebunan kelapa sawit, mendorong peningkatan keterlibatan masyarakat dalam skema lahan plasma; pengaturan pembagian pendapatan; pemetaan HCVF secara partisipatif dan mekanisme pemantauan yang lebih efektif (Lihat juga B.3.d) Tata Waktu '11 '12 '13 '14 '15 Prioritas Lokasi/Penerima Manfaat 20 kampung di DAS Kelay dan Segah 20 kampung di DAS Kelay dan Segah 20 kampung di DAS Kelay dan Segah Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 54 Indikasi Pembiayaan Pelaksana Program dan Mitra Terkait Anggaran (dalam Milyar Rupiah) Potensi Sumber Pembiayaan Dinas Kehutanan, Badan Lingkungan Hidup, UBT TNC, ForClime, TFCA APBD, TNC, ForClime, TFCA Dinas Kehutanan, Badan Lingkungan Hidup, UBT TNC, ForClime, TFCA APBD, TNC, ForClime, TFCA Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Badan Lingkungan Hidup, UBT TNC, ForClime, TFCA APBD, TNC, ForClime, TFCA
5. Peng Berk gembangan M kelanjutan dan ekanisme Pen n Pembagian M ndanaan Manfaat yang Adil Program aka menuju era p akan mengem teknis, dan mendukung an mendorong K pembangunan eko mbangkan wilaya mendorong adany konsep pembangu Kabupaten Berau onomi rendah emis ah kerja program b ya insentif bagi p unan ekonomi rend melakukan proses si. Dalam hal ini, baru, menyediakan perbaikan tata kel dah emisi. s transisi Program n bantuan lola yang Oleh karena pelaksanaan yang cukup keberhasilan memadai, m pelibatan p masyarakat a itu Program akan seluruh kegiatan s merupakan salah n pelaksanaan Prog maka penyempurna para pemangku akan dapat dilakuk n membutuhkan d secara simultan da satu kondisi pemu gram. Dengan ada aan tata ruang, tat kepentingan da kan dengan efektif. dana yang cukup b an sinergis. Dana d ungkin yang mend anya dukungan da ta kelola sektor ke an upaya pemb f. besar bagi dukungan dasar bagi ana yang ehutanan, erdayaan Saat ini, me Pasar wajib sukarela (vol Program nan atau menjad kinerja. ekanisme pembaya (compliance mark luntary market) ma ntinya dapat menj di penyumbang kre aran berdasarkan ket) REDD+ mas asih relatif sedikit jadi penjual langsu edit bagi provinsi kinerja masih belu sih belum ada d dan tidak bisa d ung ke pasar inte atau pembayaran um jelas. an pasar diprediksi. rnasional n berbasis Program aka mana sebagia tahun akan mendorong p sukarela atau yang berkela an mencoba meng an besar dana untu n diperoleh dari perolehan akses pe u pembayaran berb anjutan. gembangkan skem uk penerapan taha lembaga-lembag embiayaan melalu basis kinerja untuk ma pendanaan di m ap percontohan sela ga donor. Progra ui mekanisme pasa k mendapatkan pe muka, di ama lima am juga ar karbon endanaan Sumber pem pendanaan d Belanja Neg (APBD), inv mbiayaan Program dalam negeri yang gara (APBN), A vestasi swasta (per m pada tahap p dapat berasal dari nggaran Pendapa rbankan dan non- percontohan bera Anggaran Pendap atan dan Belanja -perbankan), dana asal dari patan dan a Daerah a corporate R encana Strategis dan Rencana Aksi Bersam ma PKHB 2011-2015 | 55 social responsibility s b berasal dari ban maupun multilat k komunitas. Progra pemerintah maupu p y (CSR), ataupun tuan/hibah luar teral dan bantua am menolak sumbe un hutang swasta. n pendanaan luar negeri, baik dal an dari lembaga er pembiayaan yan r negeri yang da lam bentuk bilat donor/perorang ng berasal dari hut apat teral gan/ tang Terbangunnya Fo j juga diharapkan konsolidasi antara k b bantuan lainnya b j jangka panjang, d menjadi Dana Pe mempengaruhi be alternatif skema pe orum/Dana Kemi mampu menjadi a para pemberi du bagi pelaksanaan p diharapkan Forum erwalian (Trust Fu entuk skema penda endanaan yang da itraan dalam skem wadah bagi sin ukungan dana dan program karbon hu m/Dana Kemitraa und). Jenis sumb anaan yang harus apat digunakan ada ma jangka menen nerji, koordinasi n bantuan teknis a utan di Berau. Dal an dapat berkemb ber pendanaan san s dikembangkan. T alah: ngah dan atau lam bang ngat Tiga On-budget pengatura t & on-treasury, di m an dana pemerinta mana para donor m h Indonesia dalam memakai sistem m pemberian danan nya,
On-b peng tetap budget & off-treasury gelolaan Bendahar p harus dilaporkan y, di mana dana dib ra Negara (KPPN) n ke dalam sistem a berikan di luar ske ), tetapi pendanaan anggaran pemerint ema nnya tah; dan Off-b angg mela budget & off-treasury garan pemerintah I alui KPPN. y, di mana donor ti Indonesia dan tida idak menggunakan ak memberikan dan n sistem nanya Program aka yang diterim pembagian m mulai sejak a diperoleh ole rendah emisi an menginvestasik ma kepada para pem manfaat yang adil awal. Sebagian be eh Program akan i. kan dan mendistrib mangku kepenting merupakan hal ya esar kompensasi da diinvestasikan da busikan dana dan gan secara adil. Me ang mutlak harus d ari pengurangan em alam strategi pemb n manfaat ekanisme dibangun misi yang bangunan Kegiatan uta pendanaan b ama yang akan me berkelanjutan dan p endukung strategi p pembagian manfaa pengembangan me at yang adil ini ada ekanisme alah: a. Men upay pela ngembangkan skem ya penggalangan d aksanaan tahap per ma pendanaan di m dana secara progre rcontohan, muka dan melakuk kan n sif bagi pendanaan b. Men atau yang ngembangkan form u pembayaran berb g berkelanjutan, mulasi dan mekani basis kinerja untuk sme pasar karbon mendapatkan pen sukarela ndanaan c. Men yang taha ngembangkan skem g diterima kepada ap penerapan penu ma investasi dan di para pemangku ke uh REDD+. istribusi dana dan epentingan secara a manfaat adil bagi A.5.a. Men mel pen ngembangkan sk akukan upaya pe ndanaan pelaksan kema pendanaan enggalangan da naan tahap perc n di muka dan na secara progre ontohan esif bagi Program aka di mana seb lima tahun a an mendorong dipe agian besar dana akan diperoleh dari erolehnya pendana untuk penerapan i lembaga-lembaga aan/pembiayaan tahap percontoha a donor. di muka, an selama R encana Strategis dan Rencana Aksi Bersam ma PKHB 2011-2015 K Kegiatan yang ak bagi pendanaan ta b kan dilakukan dala ahap percontohan a am penggalangan adalah sebagai ber dana secara progr rikut: membentu dana, • menyusun dana, baik ataupun t • melakuka kegiatan e progresif, • membentu dan mend mekanism • mengkaji menjadi D Berau. uk Unit Bantuan T Teknis (UBT) di bi idang penggalanga l dan material bagi pun sektoral, berba i upaya penggalan n asis jenis kawasan n konsep, proposal k secara utuh mau tematik, an kegiatan-kegiata exhibition, donor me dana, termasuk cara intensif dan an penggalangan d eeting, road show sec uk kelembagaan d dorong pengemban me penyaluran dan dan perangkat Foru ngan mekanisme p na kepada para unit um/Dana Kemitra engelolaan dan t pelaksana, dan mendorong p Dana Perwalian ba engembangan For agi program karbon rum/Dana Kemitr n hutan di Kabupa MODEL MEKAN KEMITRAAN ISME PENYALUR RAN DANA FOR UM/DANA | 56 resif an gan aan raan aten
A.5.b. Mengembangkan formulasi dan mekanisme pasar karbon sukarela atau pembayaran berbasis kinerja untuk mendapatkan pendanaan yang berkelanjutan Indonesia memiliki potensi pasar karbon yang cukup besar, berkisar antara US$0,31 milyar hingga US$13,25 milyar per tahunnya. Potensi REDD+ Indonesia tersebut dapat dikalkulasi sebagai berikut. Di tingkat global, emisi tahunan dari deforestasi sebesar 4,8 Gt CO2 (1,3 Gt C), potensi pengurangan emisi antara 10% hingga 50%, dan harga $7-20/tCO2, dengan menggunakan data laju deforestasi antara tahun 2000 hingga tahun 2005 sekitar 1,2 juta Ha per tahun, dan asumsi stok karbon antara 100 ton hingga 300 ton per Ha (~ 368 - 1104 ton CO2 per ha), maka potensi pasar karbon Indonesia adalah antara US$0,31 milyar hingga US$13,25 milyar per tahunnya. Dua pasar perdagangan karbon internasional yang kini berkembang adalah pasar yang diatur (mengikuti pedoman Protokol Kyoto) dan pasar sukarela. Saat ini, pasar wajib/pasar yang diatur (compliance market) REDD+ belum tercipta. Walaupun pasar sukarela hanya meliputi bagian yang sangat kecil (diperkirakan kurang dari 1 persen dari pasar standar global), pasar sukarela lebih memberikan kesempatan bagi keterlibatan peran masyarakat di dalam pelaksanaannya. Skema pembayaran berbasis kinerja akan sangat tergantung dengan perkembangan kesepakatan hasil negoisasi di tingkat global. Upaya mendorong perolehan dana bagi Program pada periode awal dititikberatkan pada pengembangan skema pembiayaan melalui pasar karbon sukarela melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut: Rencana kegiatan pada strategi akan dikembangkan secara bertahap menyesuaikan perkembangan peraturan, pola dan mekanisme pasar karbon di tingkat nasional dan internasional. mendorong pengembangan proposal teknis, penilaian dan verifikasi bagi upaya pemanfaatan penyerapan dan penyimpanan karbon pada kawasan hutan oleh para pemegang ijin/pengelola lahan, Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 57 mendorong sertifikasi dan pemasaran hasil dari upaya pemanfaatan penyerapan dan penyimpanan karbon pada kawasan hutan, memantau dan mengikuti perkembangan peraturan, pola dan mekanisme pasar karbon, terlibat aktif dalam diskusi pembahasan/perundingan pada tingkat nasional dan internasional dan mempersiapkan Program sesuai dengan kebutuhan dan dinamika global yang terjadi. A.5.c. Mengembangkan skema investasi dan distribusi dana dan manfaat yang diterima kepada para pemangku kepentingan secara adil bagi tahap penerapan penuh REDD+ Sama seperti strategi sebelumnya, strategi pengembangan skema investasi dan distribusi dana dan manfaat yang diterima pada tahap penerapan penuh REDD+ akan tergantung pada perkembangan kesepakatan hasil negoisasi di tingkat global. Program akan mendorong kegiatan-kegiatan persiapan sebagai berikut: Rencana kegiatan pada strategi akan dikembangkan secara bertahap sesuai panduan penerapan penuh REDD+ yang masih menjadi bagian dalam proses negoisasi global. mendukung upaya kajian atas skema-skema investasi yang potensial dikembangkan, mendukung proses berbagi dan pembelajaran bersama terhadap pelaksanaan program-program REDD+ di kawasan dan negara lain, melalui kegiatan diskusi terfokus, lokakarya dan studi banding, mengembangkan prinsip-prinsip dan skema distribusi/pembagian manfaat yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan pada tahapan penerapan penuh REDD+.
Output A.5. Intervensi Program A.5. PENGEMBANGAN MEKANISME PENDANAAN BERKELANJUTAN DAN PEMBAGIAN MANFAAT YANG ADIL Intervensi Terbangunnya mekanisme pendanaan berkelanjutan dan pembagian manfaat yang adil Prioritas Kegiatan a. Mengembangkan skema pendanaan di muka dan melakukan upaya penggalangan dana secara progresif bagi pendanaan pelaksanaan tahap percontohan a.1. Membentuk Unit Bantuan Teknis (UBT) di bidang penggalangan dana a.2. Menyusun konsep, proposal dan material bagi upaya penggalangan dana, baik secara utuh maupun sektoral, berbasis jenis kawasan ataupun tematik a.3. Melakukan kegiatan-kegiatan penggalangan dana, termasuk kegiatan exhibition, donor meeting, road show secara intensif dan progresif a.4. Membentuk kelembagaan dan perangkat Forum/Dana Kemitraan Indikator Capaian Terbangunnya skema penggalangan sumber dana bagi pendanaan penerapan tahap percontohan selama lima tahun Dikembangkannya formulasi dan mekanisme pasar karbon sukarela atau pembayaran berbasis kinerja untuk mendapatkan pendanaan yang berkelanjutan Terbangunnya skema investasi dan distribusi dana dan manfaat yang diterima kepada para pemangku kepentingan secara adil. Tata Waktu '11 '12 '13 '14 '15 Prioritas Lokasi/Penerima Manfaat Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 58 Sumber dan Alat Verifikasi Asumsi dan Resiko Hasil Sistem MRV • Skema penggalangan dana • Konsep, formulasi dan mekanisme pendanaan program berkelanjutan Komitmen, partisipasi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak dan pemangku kepentingan terkait Skema investasi dan distribusi manfaat Hasil penggalangan dana Dukungan lembaga donor nasional maupun internasional bagi pelaksananaan program tahap percontohan Indikasi Pembiayaan Pelaksana Program dan Mitra Terkait Anggaran (dalam Milyar Rupiah) Potensi Sumber Pembiayaan Sekretariat DP dan Pokja REDD TNC, ForClime APBD, TNC, ForClime UBT TNC, ForClime APBD, TNC, ForClime UBT TNC, ForClime APBD, TNC, ForClime Sekretariat DP, UBT TNC, ForClime APBD, TNC, ForClime
Intervensi Program Prioritas Kegiatan a.5. Mendorong pengembangan mekanisme pengelolaan Forum/Dana Kemitraan dan mekanisme penyaluran dana dari Forum/Dana Kemitraan kepada para unit pelaksana a.6. Mengkaji dan mendorong pengembangan Forum/Dana Kemitraan menjadi Dana Perwalian bagi program karbon hutan di Kabupaten Berau b. Mengembangkan formulasi dan mekanisme pasar karbon sukarela atau pembayaran berbasis kinerja untuk mendapatkan pendanaan yang berkelanjutan (Lihat juga A.6.b dan B.1.b) b.1. Mendorong pengembangan proposal teknis, penilaian dan verifikasi bagi upaya pemanfaatan penyerapan dan penyimpanan karbon pada kawasan hutan b.2. Mendorong sertifikasi dan pemasaran hasil dari upaya pemanfaatan penyerapan dan penyimpanan karbon pada kawasan hutan b.3. Mengikuti perkembangan peraturan, pola dan mekanisme pasar karbon, terlibat aktif dalam diskusi pembahasan/perundingan dan mempersiapkan Program sesuai dengan kebutuhan dan dinamika global yang terjadi c. Mengembangkan skema investasi dan distribusi dana dan manfaat yang diterima kepada para pemangku kepentingan secara adil bagi tahap penerapan penuh REDD+ Tata Waktu '11 '12 '13 '14 '15 Prioritas Lokasi/Penerima Manfaat Para pemegang ijin/pengelola lahan Para pemegang ijin/pengelola lahan Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 59 Indikasi Pembiayaan Pelaksana Program dan Mitra Terkait Anggaran (dalam Milyar Rupiah) Potensi Sumber Pembiayaan Forum/Dana Kemitraan, UBT TNC, ForClime APBD, TNC, ForClime Forum/Dana Kemitraan, UBT TNC, ForClime APBD, TNC, ForClime UBT TNC, ForClime TNC, ForClime UBT TNC, ForClime TNC, ForClime UBT TNC, ForClime APBD, TNC, ForClime
Intervensi Program Prioritas Kegiatan c.1. Mendukung upaya kajian atas skema-skema investasi yang potensial dikembangkan c.2. Mendukung proses berbagi dan pembelajaran bersama terhadap pelaksanaan program-program REDD+ di kawasan dan negara lain, melalui kegiatan diskusi terfokus, lokakarya dan studi banding c.3. Mengembangkan prinsip-prinsip dan skema distribusi/pembagian manfaat yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan pada tahapan penerapan penuh REDD+ Tata Waktu '11 '12 '13 '14 '15 Prioritas Lokasi/Penerima Manfaat Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 60 Indikasi Pembiayaan Pelaksana Program dan Mitra Terkait Anggaran (dalam Milyar Rupiah) Potensi Sumber Pembiayaan UBT TNC, ForClime TNC, ForClime UBT TNC, ForClime TNC, ForClime UBT TNC, ForClime TNC, ForClime
6. Berperan Serta dalam Pengembangan MRV bagi Perhitungan Pengurangan Emisi di Tingkat Nasional Program akan mendukung pengembangan Sistem Terukur, Dapat Dilaporkan dan Dapat Diverifikasi (Measurable, Reportable and Verifiable - MRV), sistem yang komprehensif untuk mengevaluasi kinerja berbagai aspek, termasuk aspek karbon, sosial, lingkungan, dan keuangan. Salah satu komponen penting untuk pelaksanaan REDD+ adalah pengukuran, pelaporan dan verifikasi yang transparan, komparabel, koheren, lengkap dan akurat agar dapat dilakukan pengukuran dan pemantauan yang kredibel atas penurunan penurunan cadangan karbon (emisi) dan penambahan cadangan karbon (sink) dari kegiatan REDD+. KERANGKA PIKIR PEDOMAN PENGUKURAN KARBON DALAM SISTEM MRV UNTUK PENERAPAN REDD+ Sumber: Pedoman Pengukuran Karbon untuk mendukung Penerapan REDD+ di Indonesia, Kementerian Kehutanan, 2010 Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 61 Untuk kepentingan MRV ini diperlukan data yang akurat dan metode yang telah diakui secara internasional untuk melaporkan perkembangannya. Untuk itu dapat digunakan metode Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 1996, Land Use Land Use Change and Forestry-Good Practise Guidance (LULUCF-GPG) 2003 atau IPCC 2006 Guideline untuk Agriculture Forestry and Other Land Use (AFOLU). Pelaksanaan REDD+ Indonesia dilakukan dengan pendekatan 'national accounting with sub-national implementation' atau penghitungan pada tingkat nasional dengan penggabungan implementasi di tingkat sub nasional (provinsi/kabupaten/unit manajemen). Maka, di tingkat nasional perlu pengukuran cadangan karbon guna menetapkan REL secara nasional. Di tingkat sub nasional (provinsi/kabupaten atau proyek), penetapan REL ditentukan untuk masing-masing tingkat sub nasional dan harus konsisten dengan tingkat nasional. REDD+ merupakan konsep berbasis kinerja sehingga kegiatan pengukuran emisi karbon Program di tingkat kabupaten akan menjadi dasar yang sangat penting. Tingkat referensi emisi di kabupaten akan dikembangkan berdasarkan analisa menyeluruh terhadap data sejarah dan pemicu utama deforestasi di masa mendatang. Kerangka kerja penghitungan karbon di Berau akan menjadi bagian dalam sistem penghitungan di tingkat nasional dan provinsi yang selama ini masih dalam tahap pengembangan. Seluruh pengurangan emisi akan diverifikasi secara independen oleh pihak ketiga dengan menggunakan standar dan praktik yang diakui oleh dunia internasional. REL (Reference Emission Level) atau tingkat emisi referensi adalah basis atau baseline untuk mengukur emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, berdasarkan data historis, dengan mempertimbangkan, inter-alia, tren/kecenderungan, awal waktu dan panjang periode referensi, ketersediaan dan keandalan/keterpercayaan data historis, dan situasi/kondisi khusus/spesifik nasional. RL (Reference Level) atau tingkat referensi yang artinya jumlah net/emisi kotor dan kepindahan dari wilayah geografis diperkirakan dalam jangka waktu referensi (konservasi, pengelolaan hutan secara lestari dan peningkatan stok karbon).
Sistem MRV adalah bagian yang esensial untuk mengevaluasi pencapaian Rencana Strategi dan Rencana Aksi Program, maka pengembangannya merupakan salah satu kondisi pemungkin penting bagi Program. Oleh karena itu, pengukuran butuh dilakukan secara teratur untuk mengukur perubahan stok karbon pada skala di mana perhitungan kinerja akan dibuat. a. Mengembangkan sistem yang komprehensif untuk memantau dan mengevaluasi kinerja Program mencakup aspek sosial, ekonomi dan lingkungan, b. Mengembangkan model pengukuran atas penurunan cadangan karbon (emisi) dan penambahan cadangan karbon (sink) dari kegiatan Program, c. Memberikan dukungan secara aktif bagi pengembangan dan penerapan sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi yang kuat dan terpercaya pada tingkat nasional. A.6.a. Mengembangkan sistem yang komprehensif untuk memantau dan mengevaluasi kinerja Program mencakup aspek sosial, ekonomi dan lingkungan Sebagai salah satu program REDD+ berskala kabupaten, Program akan mengembangkan sistem pemantauan dan evaluasi yang khusus atas kinerja pelaksanaan, hasil-hasil dari kegiatan yang dilakukan dan yang tak kalah pentingnya adalah atas dampak yang diberikan Program. Pengukuran tersebut akan dilakukan pada setiap level secara berjenjang, mulai dari tingkat tapak (unit manajemen, kampung), hingga tingkat kabupaten dan akan mencakup aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Sistem akan dibangun untuk mengakomodasi keterlibatan seluruh pihak dalam proses pemantauan dan evaluasi, demi menjamin terselenggaranya Program secara transparan dan akuntabel. Kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi adalah sebagai berikut: Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 62 membentuk Unit Bantuan Teknis (UBT) di bidang sistem pengukuran, pemantauan dan evaluasi, mengembangkan sistem dan panduan perencanaan, pemantauan dan evaluasi Program dan melakukan perbaikan/pengembangan sesuai kebutuhan, memandu proses perencanaan, pemantauan dan evaluasi Program secara periodik. memandu proses perencanaan, pemantauan dan evaluasi Program secara periodik. A.6.b. Mengembangkan model pengukuran atas penurunan cadangan karbon (emisi) dan penambahan cadangan karbon (sink) dari kegiatan Program Pengembangan formulasi dan mekanisme pembayaran berbasis kinerja masih sangat tergantung dengan perkembangan hasil negoisasi di tingkat global. Mekanisme yang sampai ini cukup terbuka adalah pasar karbon sukarela. Dalam rangka standarisasi pasar sukarela, untuk menjamin bahwa proyek hutan di wilayah Program memenuhi standar sosial dan lingkungan berkualitas tinggi, sangat penting bagi Program untuk memiliki proses validasi eksternal yang independen. Standar CCBA (Climate, Community and Biodiversity Alliance) dan VCS (Voluntary Carbon Standard) adalah alat validasi yang akan digunakan oleh Program. Standar CCB membantu melakukan integrasi pendekatan multi pihak dalam rancangan Program dan menyediakan panduan bagi pengelolaan proyek berbasis lokasi untuk menjamin diperolehnya manfaat secara terpadu, signifikan dan berkelanjutan. Standar CCB akan digunakan untuk mengevaluasi proyek pada tahap perencanaan atau tahap awal pelaksanaan proyek. Lihat juga upaya penerapan standar CCBA (Kriteria Iklim, Masyarakat, dan Keanekaragaman Hayati) dalam pelaksanaan program pada poin A.3.c.
Sedangkan VCS mengintegrasikan pengukuran partisipatif dengan proses jauh mutakhir untuk meningkatkan keakuratan dan penginderaan mengurangi biaya pengukuran kredit karbon. Validasi VCS memastikan bahwa proyek dirancang untuk memberikan hasil penggantian karbon yang nyata, dapat diukur dan permanen. Kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka pengembangan model pengukuran atas penurunan cadangan karbon (emisi) dan penambahan cadangan karbon (sink) dari kegiatan Program, pada periode awal akan dilakukan bagi pemenuhan syarat-syarat sesuai skema pasar sukarela sebagai berikut: Lihat juga upaya pengembangan formulasi dan mekanisme pasar karbon sukarela atau pembayaran berbasis kinerja untuk mendapatkan pendanaan yang berkelanjutan bagi Program pada poin A.5.b. Rencana kegiatan pada strategi akan dikembangkan secara bertahap menyesuaikan perkembangan peraturan, pola dan mekanisme pasar karbon di tingkat nasional dan internasional. mengidentifikasi skope kegiatan termasuk menentukan batasan geografis pelaksanaan kegiatan, tipe gas rumah kaca yang akan diukur (CO2,N2O,CH4) dan pool perhitungan emisi dan serapan, • melakukan analisa menyeluruh terhadap data sejarah dan pemicu utama deforestasi di masa mendatang dan menentukan baseline (REL), memperkirakan unit penurunan emisi atau peningkatan serapan karbon yang akan dihasilkan, membuktikan adanya penambahan atau additionality, termasuk validasi metodologi yang merupakan urutan bagaimana memperkirakan emisi atau serapan, menelaah dan mengelola resiko untuk mengurangi ketidakpastian atau kehilangan karena kebocoran, memantau dan melaporkan perbedaan bersih emisi atau serapan dibandingkan dengan tingkat baseline. Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 63 A.6.c. Memberikan dukungan secara aktif bagi pengembangan dan penerapan sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi yang kuat dan terpercaya pada tingkat nasional Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa pelaksanaan REDD+ Indonesia dilakukan dengan pendekatan penghitungan pada tingkat nasional dengan penggabungan implementasi di tingkat sub nasional (provinsi/kabupaten/ unit manajemen). Program akan berperan serta aktif dalam pengembangan standar MRV tingkat nasional, pembentukan lembaga terkait serta pengembangan mekanisme koordinasi dan pelaporan. Kerangka kerja penghitungan karbon oleh Program pada skala kabupaten akan menjadi bagian dalam sistem penghitungan di tingkat provinsi dan nasional yang sampai saat ini masih dalam tahap pengembangan. Kegiatan yang akan dilakukan untuk memberikan dukungan bagi pengembangan dan penerapan sistem MRV pada tingkat nasional adalah sebagai berikut:
berperan serta dalam pembangunan mekanisme kerjasama dan koordinasi terkait MRV di tingkat nasional,
berperan serta dalam penyusunan protokol dan unit-unit teknis untuk menganalisa data terkait dengan karbon hutan baik di tingkat sub nasional dan nasional,
berperan serta dalam pengumpulan data yang relevan bagi unit pusat database, penyusunan estimasi nasional dan pelaporan di tingkat nasional, mendukung pembentukan lembaga registrasi dan lembaga independen tingkat sub nasional dan nasioal untuk melakukan verifikasi efektivitas implementasi REDD+ dalam jangka panjang. Peta estimasi potensi kandungan karbon Kabupaten Berau tahun 2007 disajikan pada halaman 64.
PETA ESTIMASI POTENSI KANDUNGAN KARBON 2007 Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 64
Output A.6. Intervensi Program A.6. BERPERAN SERTA DALAM PENGEMBANGAN MRV BAGI PERHITUNGAN PENGURANGAN EMISI DI TINGKAT NASIONAL Intervensi Adanya pengembangan sistem yang terukur, dapat dilaporkan dan dapat diverifikasi bagi perhitungan pengurangan emisi di tingkat nasional Prioritas Kegiatan a. Mengembangkan sistem yang komprehensif untuk memantau dan mengevaluasi kinerja Program mencakup aspek sosial, ekonomi dan lingkungan a.1. Membentuk Unit Bantuan Teknis (UBT) di bidang sistem pengukuran, pemantauan dan evaluasi a.2. Mengembangkan sistem dan panduan perencanaan, pemantauan dan evaluasi Program dan melakukan perbaikan/pengembangan sesuai kebutuhan a.3. Memandu proses perencanaan, pemantauan dan evaluasi Program secara periodik Indikator Capaian Terbangunnya sistem yang komprehensif untuk mengevaluasi kinerja berbagai aspek, termasuk aspek karbon, sosial, lingkungan, dan keuangan Terbangunnya mekanisme pengukuran tingkat referensi emisi di Berau, dan analisa menyeluruh terhadap data sejarah dan pemicu utama deforestasi di masa mendatang Adanya dukungan aktif bagi pengembangan dan penerapan sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi yang kuat dan terpercaya Tata Waktu '11 '12 '13 '14 '15 Prioritas Lokasi/Penerima Manfaat Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 65 Sumber dan Alat Verifikasi Asumsi dan Resiko Hasil Sistem MRV • Sistem pemantauan dan evaluasi Petunjuk dan panduan pengukuran Komitmen, partisipasi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak dan pemangku kepentingan terkait Kemajuan pengembangan sistem MRV pada tingkat nasional Indikasi Pembiayaan Pelaksana Program dan Mitra Terkait Anggaran (dalam Milyar Rupiah) Potensi Sumber Pembiayaan Sekretariat DP dan Pokja REDD TNC, ForClime APBD, TNC, ForClime UBT TNC, ForClime TNC, ForClime UBT TNC, ForClime TNC, ForClime
Intervensi Program Prioritas Kegiatan b. Mengembangkan model pengukuran atas penurunan cadangan karbon (emisi) dan penambahan cadangan karbon (sink) dari kegiatan Program (Lihat juga A.3.c dan A.5.b) b.1. Mengidentifikasi skope kegiatan termasuk menentukan batasan geografis pelaksanaan kegiatan, tipe gas rumah kaca yang akan diukur (CO2,N2O,CH4) dan pool perhitungan emisi dan serapan b.2. Melakukan analisa menyeluruh terhadap data sejarah dan pemicu utama deforestasi di masa mendatang dan menentukan baseline (REL) b.3. Memperkirakan unit penurunan emisi atau peningkatan serapan karbon yang akan dihasilkan b.4. Membuktikan adanya penambah- an atau additionality, termasuk validasi metodologi yang merupa- kan urutan bagaimana memper- kirakan emisi atau serapan b.5. Menelaah dan mengelola resiko untuk mengurangi ketidakpastian atau kehilangan karena kebocoran b.6. Memantau dan melaporkan perbedaan bersih emisi atau serapan dibandingkan dengan tingkat baseline c. Memberikan dukungan secara aktif bagi pengembangan dan penerapan sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi yang kuat dan terpercaya pada tingkat nasional Tata Waktu '11 '12 '13 '14 '15 Prioritas Lokasi/Penerima Manfaat Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 66 Indikasi Pembiayaan Pelaksana Program dan Mitra Terkait Anggaran (dalam Milyar Rupiah) Potensi Sumber Pembiayaan UBT TNC, ForClime, TFCA TNC, ForClime, TFCA UBT TNC, ForClime, TFCA TNC, ForClime, TFCA UBT TNC, ForClime, TFCA TNC, ForClime, TFCA UBT TNC, ForClime, TFCA TNC, ForClime, TFCA UBT TNC, ForClime, TFCA TNC, ForClime, TFCA UBT TNC, ForClime, TFCA TNC, ForClime, TFCA
Intervensi Program Prioritas Kegiatan c.1. Berperan serta dalam pembangunan mekanisme kerjasama dan koordinasi terkait MRV di tingkat nasional c.2. Berperan serta dalam penyusunan protokol dan unit-unit teknis untuk menganalisa data terkait dengan karbon hutan baik di tingkat nasional dan sub nasional c.3. Berperan serta dalam pengumpulan data yang relevan bagi unit pusat database, penyusunan estimasi nasional dan pelaporan di tingkat nasional c.4. Mendukung pembentukan lembaga registrasi dan lembaga independen tingkat nasional dan sub nasioal untuk melakukan verifikasi efektivitas implementasi REDD+ dalam jangka panjang Tata Waktu '11 '12 '13 '14 '15 Prioritas Lokasi/Penerima Manfaat Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 67 Indikasi Pembiayaan Pelaksana Program dan Mitra Terkait Anggaran (dalam Milyar Rupiah) Potensi Sumber Pembiayaan Sekretariat Dewan Pengarah, UBT TNC, ForClime TNC, ForClime Sekretariat Dewan Pengarah, UBT TNC, ForClime TNC, ForClime Sekretariat Dewan Pengarah, UBT TNC, ForClime TNC, ForClime Sekretariat Dewan Pengarah, UBT TNC, ForClime TNC, ForClime
1. Perb baikan Tata Ke elola pada Hut tan Produksi Perbai pada p pengu depan ikan tata kelola hu paling sedikit areal urangan emisi sebes n. utan produksi ditar l seluas 650.000 Ha sar 3 juta ton CO2 rgetkan dapat dilak a dengan potensi selama lima tahun kukan n ke Sekitar enam yang sebagia kandungan k tahun 2008 da m puluh persen dar an besar terdiri da karbon yang cuku an beserta data jenis ri daratan Berau m ari hutan primer d up tinggi. Peta kaw tutupan hutan disaj merupakan hutan p dan hutan sekunde wasan konsesi HPH jikan pada halaman produksi, er dengan H dan HTI 69 - 70 . Sebagian bes yang memil memiliki k pengelolaan terba yang mengidentifi (High Conserv sar izin konsesi hu liki modal terbat kapasitas manaje hutan yang berkel atas dalam bek ikasi dan mengelo vation Value Forest a utan alam di Berau tas. Para pemega emen dan tekn lanjutan. Mereka kerja dengan m ola kawasan hutan atau HCVF). u dipegang oleh pe ang konsesi juga nis untuk melak juga memiliki pem masyarakat serta n bernilai konserva erusahaan a kurang ksanakan mahaman a dalam asi tinggi Para pemeg kontraktor pemanenan menciptakan sehingga jum tinggi. Kontr Artinya dapa tren pasar i kesimpulan rendah terha gang konsesi deng untuk melakuka tidak mengindahk n limbah kayu ya mlah emisi CO2 p raktor jugalah yan at disimpulkan ba internasional. Da bahwa sebagian b adap pengelolaan h gan modal kecil an pembalakan, kan aspek pemban ang berlebihan d per meter kubik ka ng menangani pros ahwa mereka relat ari kondisi tersebu besar perusahaan hutan yang lestari. biasanya mempe yang dalam m ngunan yang berke an merusak tegak ayu olahan menja ses pemasaran has tif terisolasi dari a ut di atas dapat memiliki komitm ekerjakan melakukan elanjutan, kan sisa; di sangat sil panen. akses dan t diambil men yang Re encana Strategis dan Rencana Aksi Bersam ma PKHB 2011-2015 | 68 Program telah me jumlah emisi CO j sebesar 30% - 5 p pembalakan ram diterapkan. Selain h hutan bekas teba degradasi dari perl elakukan kajian t O2. Hasil kajian m 50% atau bahkan mah n itu pengurangan angan dijaga unt ladangan berpinda tentang hubungan menunjukan bahw n lebih dapat dic (Reduced Impact emisi tambahan d tuk tidak dikonve ah dan kebakaran. lingkungan pembalakan den a pengurangan em capai, apabila tek Logging atau R dapat dicapai apa ersi atau mengal ngan misi knik RIL) abila ami Tata kelola yang b bagi pengelolaan h adalah mendoron yang berkomitmen y lemah tersebut d hutan yang berkel ng tersedianya ins n memperbaiki tata dibarengi dengan t anjutan. Salah sat entif bagi para pe a kelolanya. tidak adanya inse tu tantangan Progr emegang ijin kon entif ram nsesi TNC dan mitra-m k konsesi sejak tahu (RAFT), program pengelolaan huta p p peraturan dasar, l lingkungan (RIL), kawasan hutan ya k mitranya telah bek n 2007 melalui pro m yang didanai an secara bertah perencanaan hu , pelibatan masyar ang benilai konserv kerja sama dengan ogram Responsible A oleh USAID u hap yang melipu utan, penerapan rakat, dan identifik vasi tinggi (HCVF) n beberapa pemeg Asia Forestry and Tr untuk meningkat jaminan ada uti pembalakan ram kasi serta pengelol ). gang Trade tkan anya mah laan Di sisi lain, kini K menerapkan seju Legalitas Kayu (S sistem pelacakan b biaya transaksi. P M Menteri Kehutan w wilayah Kesatuan Barat, di Kabu + 775.539 Ha den p produksi terbatas + 118.261 Ha. Kementerian Kehu umlah kebijakan SVLK) yang dileng kayu dan penyed Pada tanggal 22 nan Nomor SK.6 n Pengelolaan Hu upaten Berau, P ngan cakupan huta seluas + 410.253 utanan juga telah penting, termasu gkapi dengan siste derhanaan peratura November 2010, 649/Menhut-II/20 utan Produksi (K Provinsi Kaliman an lindung seluas 3 Ha dan hutan p mengembangkan uk Sistem Verifik em audit independ an untuk mengura , melalui Keputu 010 telah ditetap KPHP) Model Be sel ntan Timur + 247.025 Ha, hu produksi tetap sel dan kasi den, angi usan pkan erau luas utan luas P Peta pembagian kaw kawasan SK Menhu didalamnya disajika l Berau Barat berdas wasan KPHP Model ut No. 79/Kpts-II/2 2001 dan gambaran 1. an pada halaman 71 sarkan penetapan st n luasan HPH dan H tatus HTI
PETA KONSESI HPH DAN HTI Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 69
PETA TUTUPAN LAHAN 2007 DAN KONSESI HPH DAN HTI Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 70
PETA STAT Berdasarka TUS KAWASAN K an SK Menhut No KPHP MODEL BE ERAU BARAT 1 o. 79/Kpts-II/2001 Dengan mem menetapkan produksi yan juga telah m dalam pelak yaitu: nama p Ha), PT Am mpertimbangkan s prioritas lokasi k ng berada dalam w mengidentifikasi pe ksanaan kegiatan p perusahaan (luasan indo Wana Persad segenap faktor ura kegiatan perbaika wilayah KPHP Mo engelola lahan yan perbaikan tata ke konsesi), PT Adity da (43.680 Ha), PT aian di atas, maka an tata kelola pad odel Berau Barat. ng potensial menja elola pada hutan p ya Kirana Mandir T Inhutani I Unit Program da hutan Program adi mitra produksi, ri (42.700 Labanan Rencana Strategis dan R n Rencana Aksi Bersam ma PKHB 2011-2015 5 | 71 PETA KPHP MO KONSESI HPH D DEL BERAU BA DAN HTI RAT DAN (138.210 Ha), PT U Unit Sambarata ( PT Rizki Kacida (63.550 Ha) dan P wilayah sasaran w k kemungkinan pen irisan antara wilaya T Inhutani I Unit (106.020 Ha), PT a Reana (55.150 PT Wana Bhakti P dan mitra poten ngembangan wilay ah sasaran dan mitra t Meraang (70.700 T Mardhika Insan Ha), PT Sumalin Persada Utama (44 nsial ini sama se yah dan mitra di a potensial disajikan 0 Ha), PT Inhutan n Mulia (46.080 H ndo Lestari Jaya 4.402 Ha). Peneta ekali tidak menu kemudian hari. P pada halaman 72. ni I Ha), IV apan utup Peta
PETA SEBARAN IUPHH-HA PADA KPHP MODEL BERAU BARAT Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 72
Program telah merancang kegiatan-kegiatan yang diharapkan mampu mendorong terwujudnya perbaikan tata kelola pada kawasan hutan produksi sebagai berikut: a. Mengidentifikasi dan mendapatkan komitmen dari para pemegang ijin yang akan terlibat dalam Program Selain modal yang terbatas, para pemegang konsesi juga kurang memiliki kapasitas manajemen dan teknis untuk melaksanakan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Mereka memiliki pengalaman yang terbatas dalam bekerja dengan masyarakat serta dalam mengidentifikasi dan mengelola kawasan hutan bernilai konservasi tinggi. Langkah awal yang akan dilakukan oleh Program adalah melakukan secara khusus, meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pengelola lahan tentang konsep REDD+ dan pentingnya tata kelola lahan yang rendah emisi. sosialisasi mengenai Program Program kemudian akan melakukan kerjasama dan membangun kesepakatan dengan para pemegang IUPHHK di Berau untuk menuju praktik pengelolaan kayu rendah emisi, dan memberikan bantuan baik dari aspek hukum maupun aspek teknis. Lihat pelaksanaan program di tingkat tapak pada poin A.3.d. juga upaya pelibatan para pemangku kepentingan dalam b. Mengidentifikasi dan mendorong dikembangkannya kegiatan- kegiatan penyerapan dan/atau penyimpanan karbon pada hutan produksi Program akan mendorong pengembangan proposal teknis, penilaian dan verifikasi bagi upaya pemanfaatan penyerapan dan penyimpanan karbon pada kawasan konsesi masing-masing dan mendorong diperolehnya sertifikasi serta membantu pemasaran hasil dari upaya penyerapan dan penyimpanan karbon pada kawasan hutan produksi. Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 73 Lihat juga upaya pengembangan formulasi dan mekanisme pasar karbon sukarela pada poin A.5.b. c. Memberikan dukungan teknis bagi upaya perolehan sertifikasi SVLK dan FSC Pengusahaan hutan alam akan menjadi target untuk memenuhi persyaratan sertifikasi pemerintah dalam pengelolaan hutan lestari menggunakan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan sebagian di antaranya diharapkan dapat memperoleh sertifikat Forest Stewardship Council (FSC). Sertifikasi SVLK dan FSC akan membuat pemegang konsesi mendapatkan insentif harga jual kayu yang lebih tinggi dari pasar biasa. Perolehan standar ini membuat mereka memenuhi keinginan pasar internasional, terhubung dengan perusahaan- perusahaan terbuka, dan lebih mudah mendapatkan pendanaan dari bank. Program akan mendorong pemegang konsesi untuk memperoleh sertifikasi dari SVLK dan FSC atau sertifikasi lainnya yang diakui secara internasional. Program akan menyediakan bantuan dan teknis secara khusus bagi upaya perolehan pendampingan sertifikasi ini. d. Menggalang dukungan kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah bagi praktek-praktek RIL dalam tata kelola hutan produksi Hasil kajian menunjukkan bahwa pengurangan emisi dalam jumlah yang cukup besar dapat dicapai apabila teknik pembalakan ramah lingkungan (Reduced Impact Logging atau RIL) diterapkan. Program akan mendorong tumbuhnya dukungan kebijakan bagi pelaksanaan praktek RIL dari pemerintah daerah. Arahan kebijakan dan strategi pada bagian kawasan budidaya hutan produksi dari dokumen Draft Raperda mengenai Rencana Tata Ruang Kabupaten Berau 2010-2030 menyebutkan bahwa
pada kawasan hutan produksi pemerintah daerah akan mendorong dilakukannya kegiatan produksi terhadap hutan dengan mengikuti prosedur RIL (Pembalakan Dampak Rendah). e. Menggalang dan mendapatkan komitmen dari pemilik ijin konsesi dan mitra produksi bagi pelaksanaan praktek RIL oleh mitra Sebagian produksi/kontraktor, pemanenan/ pembalakan kayu. Program bersama-sama dengan pemegang ijin konsesi akan mendorong terbangunnya pemahaman atas konsep REDD+ dan kesadaran akan pentingnya perbaikan tata kelola lahan yang rendah emisi kepada para kontraktor, hingga pada akhrnya Program akan mendorong perolehan komitmen perubahan tata kelola pada tingkat kontraktor. besar ijin konsesi dikelola terutama pada proses f. Mengembangkan Jaringan Aksi Pembelajaran (Learning Action Network) dan Pusat Pelatihan Kehutanan Bekerjasama dengan kementerian dan Dinas Kehutanan, Program akan mendorong dikembangkannya pusat bantuan teknis berupa Jaringan Aksi Pembelajaran yang dapat digabungkan dengan berbagai mekanisme pembelajaran lintas sektoral untuk mencapai sasaran kinerja perbaikan tata kelola hutan produksi. g. Membantu perolehan akses pendanaan yang lebih baik bagi para pemegang ijin konsesi yang berkomitmen memperbaiki tata kelolanya Program akan mencoba memfasilitasi penyediaan bantuan berupa pinjaman bank (antara lain dari French Development Agency - AFD) dan insentif pendanaan dalam bentuk in-kind bagi perusahaan pemegang konsesi untuk meningkatkan kinerja pengelolaan mereka. Insentif berbasis kinerja akan diberikan kepada pemegang konsesi atas penerapan praktik pengelolaan rendah karbon secara terukur. Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 74 French Development Agency telah setuju untuk membangun jalur pendanaan untuk mendorong perbaikan tata kelola pada kawasan hutan produksi. Fasilitas pendanaan yang sedang dikembangkan ini akan disalurkan melalui bank di Indonesia dengan total komitmen pendanaan hingga 30 juta dolar USD. h. Melindungi kawasan yang bernilai konservasi tinggi dan menginisiasi pengembangan kawasan dengan fungsi restorasi ekosistem atau fungsi perlindungan lainnya Selain memberikan dukungan bagi penetapan dan pengelolaan kawasan yang bernilai konservasi tinggi di dalam wilayah konsesi, Program juga akan melakukan kajian atas kemungkinan pengembangan areal hutan yang mempunyai nilai konservasi tinggi untuk dikelola secara lestari bukan untuk tujuan produksi kayu melainkan menjadi kawasan dengan fungsi restorasi ekosistem dan fungsi perlindungan lainnya. Areal konsesi yang diperuntukan bagi pengembangan restorasi ekosistem dapat menghasilkan pengurangan jumlah emisi karbon dalam jangka panjang, mendukung konservasi keanekaragaman hayati, dan memberikan manfaat tambahan dalam aspek hidrologi. Program akan mendorong investor untuk membeli hak konsesi dengan tujuan restorasi ekosistem. Program akan menawarkan kesepakatan insentif dengan para pengelola berdasarkan pada nilai emisi yang berhasil dihindarkan di areal konservasi tersebut. jangka pendek maupun i. Mengembangkan model pengelolaan hutan tanaman yang rendah emisi Pengelolaan HTI akan diarahkan untuk lebih mengoptimalkan areal hutan yang telah terdegradasi berat, terutama pada areal- areal yang terbuka dan semak belukar, mendorong perlindungan kawasan bernilai konservasi tinggi, pembukaan lahan tanpa bakar, pengolahan lahan yang dapat mengurangi resiko erosi dan pemadatan tanah.
Output B.1. Intervensi Program B.1. PERBAIKAN TATA KELOLA PADA HUTAN PRODUKSI Intervensi Perbaikan tata kelola hutan produksi pada paling sedikit areal seluas 650.000 Ha dengan potensi pengurangan emisi sebesar 3 juta ton CO2 selama lima tahun ke depan a. Mengidentifikasi dan mendapatkan komitmen dari para pemegang ijin yang akan terlibat dalam Program (Lihat juga A.3.d) b. Mengidentifikasi dan mendorong dikembangkannya kegiatan- kegiatan penyerapan dan/atau penyimpanan karbon pada hutan produksi (Lihat juga A.5.b) c. Memberikan dukungan teknis bagi upaya perolehan sertifikasi SVLK dan FSC d. Menggalang dukungan kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah bagi praktek-praktek RIL dalam tata kelola hutan produksi e. Menggalang dan mendapatkan komitmen dari pemilik ijin konsesi dan mitra produksi bagi pelaksanaan praktek RIL Indikator Capaian Pemenuhan persyaratan sertifikasi pemerintah dalam pengelolaan hutan lestari (SVLK) dan sebagian diantaranya diharapkan dapat memperoleh sertifikat Forest Stewardship Council (FSC) yang dilakukan atas inisiatif sendiri Adanya perbaikan tata kelola hutan produksi Dikembangkannya konsesi yang diperuntukan bagi restorasi ekosistem atau fungsi perlindungan lainnya Tata Waktu Dikembangkannya konsesi yang diperuntukan bagi restorasi ekosistem atau fungsi perlindungan lainnya Tata Waktu '11 '12 '13 '14 '15 Prioritas Lokasi/Penerima Manfaat Konsesi dalam KPHP Model Berau Barat Konsesi dalam KPHP Model Berau Barat Konsesi dalam KPHP Model Berau Barat Konsesi dalam KPHP Model Berau Barat Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 75 Sumber dan Alat Verifikasi Asumsi dan Resiko Hasil Sistem MRV Komitmen, partisipasi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak dan pemangku kepentingan terkait Indikasi Pembiayaan Pelaksana Program dan Mitra Terkait Anggaran (dalam Milyar Rupiah) Potensi Sumber Pembiayaan Dinas Kehutanan, KPH, Pemegang Ijin Konsesi, UBT TNC, ForClime TNC, ForClime Dinas Kehutanan, KPH, Pemegang Ijin Konsesi, UBT, Swasta TNC, ForClime TNC, ForClime, Swasta Dinas Kehutanan, KPH, UBT TNC, ForClime APBD, TNC, ForClime Dinas Kehutanan, KPH, UBT TNC, ForClime APBD, TNC, ForClime Dinas Kehutanan, KPH, Pemegang Ijin Konsesi, Kontraktor, UBT TNC, ForClime APBD, TNC, ForClime
Intervensi Program f. g. h. i. Prioritas Kegiatan Mengembangkan Jaringan Aksi Pembelajaran (Learning Action Network) dan Pusat Pelatihan Kehutanan Membantu perolehan akses pendanaan yang lebih baik bagi para pemegang ijin konsesi yang berkomitmen memperbaiki tata kelolanya Melindungi kawasan yang bernilai konservasi tinggi dan menginisiasi pengembangan kawasan dengan fungsi restorasi ekosistem atau fungsi perlindungan lainnya (Lihat juga A.4.d.1) Mengembangkan model pengelolaan hutan tanaman yang rendah emisi Tata Waktu '11 '12 '13 '14 '15 Prioritas Lokasi/Penerima Manfaat Konsesi dalam KPHP Model Berau Barat Kawasan yang bernilai konservasi tinggi dalam wilayah konsesi Konsesi dalam KPHP Model Berau Barat Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 76 Indikasi Pembiayaan Pelaksana Program dan Mitra Terkait Anggaran (dalam Milyar Rupiah) Potensi Sumber Pembiayaan Dinas Kehutanan, KPH, UBT TNC, ForClime APBD, TNC, ForClime Dinas Kehutanan, KPH, UBT TNC, ForClime TNC, ForClime Dinas Kehutanan, KPH, Badan Lingkungan Hidup, UBT, Swasta TNC, ForClime TNC, ForClime, Swasta Dinas Kehutanan, KPH, Pemegang Ijin Konsesi, UBT, Swasta TNC, ForClime APBD, TNC, ForClime, Swasta
2. Perbaikan Tata Kelola pada Hutan Lindung Perbaikan tata kelola hutan lindung ditargetkan dapat dilakukan pada paling sedikit areal seluas 100.000 Ha dan pengurangan emisi serta penambahan stok karbon dengan potensi sebesar 2 juta ton CO2 selama lima tahun ke depan. Kabupaten Berau memiliki 18 kawasan hutan lindung seluas 362.016 Ha. Pembalakan liar dan perladangan berpindah serta konversi ilegal menjadi kawasan pemukiman saat ini tetap merupakan ancaman utama bagi kawasan hutan lindung. Pengelolaan hutan lindung di Indonesia berada di bawah tanggung jawab dinas kehutanan tingkat kabupaten, akan tetapi dalam kenyataannya tidak tersedia alokasi dana pemerintah pusat maupun daerah yang cukup bagi pengelolaan kawasan hutan lindung. Selain itu, juga tidak terdapat kebijakan dan kelembagaan yang mendukung bagi pengelolaan dan pengawasan hutan lindung. Kelemahan di atas ditambah lagi dengan lemahnya perencanaan yang konsisten dalam pengelolaan kawasan hutan lindung. Dalam Draft Raperda mengenai Rencana Tata Ruang Kabupaten Berau 2010-2030, ditetapkan areal batas kawasan lindung. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi sumberdaya alam, kelestarian sumberdaya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Pada lampiran X.K draft Raperda tersebut, kawasan lindung mencakup kawasan hutan lindung, kawasan konservasi mangrove dan kawasan karang. Peta rencana kawasan lindung disajikan pada halaman 78. lingkungan hidup yang mencakup Draft Raperda tersebut juga menetapkan kawasan strategis kabupaten. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 77 daya dukung lingkungan hidup ditetapkan meliputi: Kawasan Heart of Borneo (HOB), kawasan pesisir dan laut Kepulauan Derawan, kawasan pesisir dan laut kepulauan Maratua, kawasan konservasi laut Pulau Semama dan Pulau Sangalaki, kawasan hutan lindung Lesan, taman- taman/objek wisata alam. Peta rencana kawasan yang memiliki nilai strategis disajikan pada halaman 79. Selain hutan lindung, jenis kawasan khusus lain di Kabupaten Berau sudah harus mulai dipertimbangkan, termasuk kawasan mangrove dan kawasan cagar budaya yang berada pada ekosistem karst Sangkulirang Mangkalihat, salah satu areal kapur yang paling luas di Asia Tenggara. Sebagian wilayah ekosistem karst tersebut berada pada kawasan hutan lindung. Peta analisa antara kawasan hutan lindung dan wilayah ekosistem karst disajikan pada halaman 80. Berdasarkan seluruh faktor pertimbangan di atas, pada halaman 80 juga digambarkan secara indikatif pilihan wilayah prioritas kerja program pada hutan lindung. Pemilihan didasarkan pada kekhususan jenis ekosistem pada wilayah tersebut, kompleksitas ancaman yang kini dihadapi, termasuk potensi pembalakan, konversi lahan ilegal dan identifikasi akses jalan yang telah terbangun, serta terutama mempertimbangkan kesiapan kelembagaan pengelolaan yang terdapat pada wilayah tersebut. Keseluruhan pilihan area sasaran tersebut terletak di kawasan hutan lindung dan masih bersifat indikatif, Program masih perlu melakukan kajian lebih lanjut mengenai batasan area, tingkat ancaman dan sumber permasalahan yang dihadapi masing-masing wilayah, mitra kerja potensial di wilayah tersebut dan pengurangan emisi dan penambahan stok karbon yang dapat ditargetkan. Program menetapkan 4 titik wilayah sasaran. Lokasi sasaran Program yang pertama adalah hutan lindung yang termasuk wilayah kelola KPHP Model Berau Barat. Wilayah ini dinilai memiliki ancaman yang cukup tinggi melihat letaknya yang cukup sempit dan diapit oleh kawasan hutan produksi. Kawasan ini terletak pada perbatasan dua kecamatan, yaitu Kecamatan Segah dan Kecamatan Kelay.
Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 78 PETA RENCANA KAWASAN LINDUNG (DRAFT RAPERDA RENCANA TATA RUANG KABUPATEN BERAU 2010-2030)
Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 79 PETA KAWASAN YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS (DRAFT RAPERDA RENCANA TATA RUANG KABUPATEN BERAU 2010-2030)
PETA HUTA No. 79/Kpts LESAN) AN LINDUNG SE s-II/2001 (DENGA PETA WILA AYAH EKOSISTE SUAI DENGAN S AN TAMBAHAN H M KARST SK Menhut G HUTAN LINDUNG Re encana Strategis dan Rencana Aksi Bersam ma PKHB 2011-2015 PETA WILAYAH PADA KAWASA EKOSISTEM KA N HUTAN LINDU ARST YANG BER UNG RADA PETA INDIKASI PRIORITAS LOK KASI PROGRAM 1 2 3 4 | 80
Kawasan tersebut juga merupakan irisan wilayah dari 8 kampung, 4 kampung berada di Kecamatan Segah, yaitu kampung Long Pay, kampung Long Laai, kampung Long Ayap dan kampung Long Ayan; dan 4 kampung yang berada di Kecamatan Kelay, yaitu kampung Long Pelay, Long Sului, Long Lamcin dan Long Boy. Titik lokasi sasaran kedua adalah kawasan lindung Lesan seluas 11.334 Ha yang pada Draft Raperda mengenai Rencana Tata Ruang Kabupaten Berau 2010-2030 telah ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung sekaligus juga kawasan strategis kabupaten. Lihat peta rencana kawasan yang memiliki nilai strategis yang disajikan pada halaman 79. Kawasan ini merupakan kawasan penyangga bagi kawasan perkebunan yang cukup luas di sekitarnya. Selama masih dalam status kawasan lindung, melalui SK Bupati No. 251 tahun 2004 telah dibentuk kelembagaan Badan Pengelola Kawasan Lindung Habitat Orang Utan Sungai Lesan yang dipimpin oleh Kepala Dinas Kehutanan. BP Lesan beranggotakan perwakilan dari pemerintah, masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat. Wilayah Hutan Lindung Lesan pada awalnya tidak termasuk dalam salah satu dari unit usulan pembentukan KPH di Kabupaten Berau. Saat status kawasan telah ditetapkan sebagai hutan lindung, maka kelembagaan dan pengelolaan kawasan tersebut sedang di dorong untuk masuk dalam wilayah KPHP Model Berau Barat. Pada titik lokasi ketiga dan keempat, Program memilih kawasan hutan lindung yang memiliki ekosistem karst. Ekosistem karst memiliki karakteristik khusus, memiliki nilai ekologi, sosial dan budaya yang tinggi. Dalam Program, kawasan ekosistem karst yang akan menjadi lokasi sasaran adalah wilayah karst yang termasuk dalam batas kawasan hutan lindung. Kawasan ketiga terletak di Kecamatan Kelay dan masuk dalam batas wilayah kampung Merabu, kampung Mapulu dan kampung Panaan. Sedangkan titik lokasi sasaran keempat adalah kawasan hutan lindung Dumaring, yang wilayahnya terdapat di Kecamatan Biatan dan Kecamatan Kalisayan. Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mewujudkan perbaikan tata kelola pada hutan lindung adalah sebagai berikut: Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 81 a. Melakukan kajian dan analisa atas kawasan hutan lindung, terutama pada kawasan dengan tingkat keanekaragaman hayati, simpanan karbon dan nilai hidrologi tinggi, serta mengidentifi- kasi wilayah yang mengalami keterancaman cukup besar Saat ini data hasil kajian dan analisa atas kawasan hutan lindung di Kabupaten Berau sangatlah minim. Sebagai langkah awal, Program akan mendukung kajian dan analisa pada aspek keanekaragaman hayati, simpanan karbon dan potensi jasa ekosistem yang dikandung pada kawasan prioritas Program. b. Memetakan pola intervensi, pola kemitraan, tanggung jawab pengelolaan, struktur insentif, kerangka hukum dan sumber pendanaan bagi upaya konservasi pada kawasan hutan lindung Program akan mendorong dilakukannya kajian dan perumusan dukungan kebijakan dan kelembagaan bagi pengelolaan hutan lindung di Berau dengan mempertimbangkan kebijakan dan peraturan di tingkat nasional dan provinsi, bekerjasama dengan Dinas Kehutanan, BP DAS dan unit-unit lain di bawah Kementerian Kehutanan. Program juga akan mendorong diadopsinya leason learned dan best practises pengelolaan kawasan lindung di wilayah-wilayah lain bagi pengembangan model pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Berau. c. Mendorong perumusan strategi dan penyusunan rencana konservasi terpadu pada kawasan hutan lindung di Kabupaten Berau Program akan mendorong terbangunnya rencana konservasi hutan terpadu bagi semua area hutan lindung, yang bertujuan bagi peningkatan stok karbon, konservasi keanekaragaman hayati, serta penyediaan jasa lingkungannya. Upaya konservasi pada kawasan hutan lindung termasuk upaya perlindungan bagi kawasan dengan ekosistem karst yang mempunyai nilai konservasi sosial, budaya, dan lingkungan yang tinggi.
Upaya konservasi pada kawasan hutan juga akan diarahkan kepada upaya perlindungan bagi species endemik dengan seperti Orangutan Kalimantan. Perlindungan bagi Orangutan dan habitatnya akan mengacu pada Permenhut Nomor P. 53/Menhut-IV/2007, tanggal 3 Desember 2007 tentang Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Orangutan Indonesia 2007-2017. Berdasarkan survei yang telah dilakukan, sebagian besar habitat Orangutan di Kalimantan berada di luar kawasan lindung. Ancaman bagi populasi Orangutan terbesar disebabkan oleh perubahan fungsi lahan untuk kelapa sawit dan batubara, kebakaran hutan, menurunnya kualitas ekosistem dan perburuan. lindung keterancaman tingkat tinggi Program akan mendorong terbangunnya rencana khusus bagi konservasi kawasan ekosistem karst dan konservasi Orangutan dan mendukung upaya-upaya pelestarian pada kawasan-kawasan prioritas Program. d. Berkolaborasi untuk merumuskan dan mengembangkan kerangka kerja kebijakan, hukum, dan kelembagaan pengelolaan hutan lindung Program juga akan mendorong penyempurnaan peraturan maupun kebijakan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten dan unit manajemen (termasuk KPH) bagi upaya konservasi hutan lindung. Dalam Draft Awal Rancangan RPJMD Kabupaten Berau 2011- 2015 (2010) pada aspek kehutanan telah ditetapkan kebijakan untuk melakukan perlindungan hutan adat dan penjagaan kawasan hutan lahan. Sedangkan dalam indikasi program perwujudan rencana pola ruang kabupaten (Draft Raperda Rencana Tata Ruang Kabupaten Berau 2010-2030) disebutkan pada program Pengembangan Aspek Hukum, Pangawasan, dan Sosialisasi bahwa salah satu kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah adalah penyusunan peraturan pelimpahan penguasaan dan pemberian kewenangan dalam pengawasan dan pengendalian kawasan lindung pada masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat. lindung dengan tidak melakukan alih fungsi Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 82 Dalam pelaksanaan tata kelola hutan lindung, Program akan mendorong peran dan keterlibatan masyarakat serta sektor swasta sebagai mitra utama pemerintah daerah. e. Mengidentifikasi dan mendukung pelaksanaan program-program perlindungan dan pemantapan kawasan, pengurangan emisi dan penambahan stok karbon pada kawasan hutan lindung Berbagai mekanisme akan diuji di lapangan antara lain dana hibah, insentif perlindungan dan pemulihan, ijin pemanfaatan jasa lingkungan, dan ijin pemanfaatan bersyarat untuk masyarakat berdasarkan peraturan kehutanan masyarakat tentang Hutan Kemasyarakatan. Program secara khusus akan mendukung upaya jasa ekosistem pengembangan mekanisme meliputi produk hutan non-kayu lestari, pembayaran jasa air DAS, penggantian keanekaragaman hayati, ekowisata dan rekreasi. insentif berbasis Lihat juga dukungan bagi pengembangan pilihan-pilihan mata pencaharian masyarakat yang mengurangi tekanan terhadap lingkungan dan mendukung pembangunan ekonomi rendah karbon pada poin A.4.c. Lihat juga upaya pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan Program berbasis sektoral dan lokasi pada poin A.4.d. f. Menyusun strategi dan langkah-langkah nyata bagi upaya penjaminan pendanaan yang berkelanjutan konservasi hutan lindung Disadari bahwa secara global dan nasional terjadi defisit pendanaan yang cukup parah bagi pengelolaan kawasan konservasi. Wewenang pengelolaan hutan lindung ada di tangan ini APBD pemerintah daerah Kabupaten, namun selama Kabupaten sangat minim dialokasikan bagi pengelolaan kawasan ini. Program akan mendorong alokasi dana, baik APBD Provinsi maupun APBD kabupaten dan terbangunnya kerjasama erat dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan lembaga donor yang memiliki potensi pendanaan jauh lebih besar dan fleksibel. Program juga akan mendorong pihak swasta menjadi 'orangtua asuh' bagi kawasan hutan lindung tertentu.
Output B.2. Intervensi Program B.2. PERBAIKAN TATA KELOLA PADA HUTAN LINDUNG Intervensi Perbaikan tata kelola hutan lindung pada paling sedikit areal seluas 100.000 Ha dan pengurangan emisi serta penambahan stok karbon dengan potensi sebesar 2 juta ton CO2 selama lima tahun ke depan Prioritas Kegiatan a. Melakukan kajian dan analisa atas kawasan hutan lindung, terutama pada kawasan dengan tingkat keanekaragaman hayati, simpanan karbon dan nilai hidrologi tinggi, serta mengidentifi- kasi wilayah yang mengalami keterancaman cukup besar b. Memetakan pola intervensi, pola kemitraan, tanggung jawab pengelolaan, struktur insentif, kerangka hukum dan sumber pendanaan bagi upaya konservasi pada kawasan hutan lindung c. Mendorong perumusan strategi dan penyusunan rencana konservasi terpadu pada kawasan hutan lindung di Kabupaten Berau d. Berkolaborasi merumuskan dan mengembangkan kerangka kerja kebijakan, hukum, dan kelembaga- an pengelolaan hutan lindung Indikator Capaian Dikembangkannya kebijakan dan hukum yang mendukung kegiatan konservasi yang efektif Terbangunnya rencana dan strategi konservasi terpadu, termasuk untuk mengidentifikasi areal-areal dengan nilai konservasi tinggi Dikembangkannya perencanaan konservasi secara khusus bagi kawasan ekosistem karst Tata Waktu '11 '12 '13 '14 '15 Prioritas Lokasi/Penerima Manfaat 4 lokasi/ wilayah sasaran Program 4 lokasi/ wilayah sasaran Program Skala kabupaten Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 83 Sumber dan Alat Verifikasi Asumsi dan Resiko Hasil Sistem MRV Komitmen, partisipasi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak dan pemangku kepentingan terkait Indikasi Pembiayaan Pelaksana Program dan Mitra Terkait Anggaran (dalam Milyar Rupiah) Potensi Sumber Pembiayaan Dinas Kehutanan, KPH, Badan Lingkungan Hidup, UBT, LSM TNC, TFCA APBD, TNC, TFCA Dinas Kehutanan, KPH, Badan Lingkungan Hidup, UBT, LSM TNC, TFCA APBD, TNC, TFCA Dinas Kehutanan, KPH, Badan Lingkungan Hidup, UBT, LSM TNC, TFCA APBD, TNC, TFCA Dinas Kehutanan, KPH, Badan Lingkungan Hidup, BP DAS, Kemenhut TNC, TFCA APBD, TNC, TFCA
Intervens i Program e. f. Prioritas Kegiat Mengidentifikasi dan pelaksanaan program perlindungan dan pe kawasan, pengurang penambahan stok ka kawasan hutan lindu A.4.c.5 dan A.4.d.2) Menyusun strategi da langkah nyata bagi u penjaminan pendana berkelanjutan konser lindung tan mendukung m-program mantapan gan emisi dan arbon pada ng (Lihat juga an langkah- paya aan yang rvasi hutan Ta ata Waktu '11 '12 2 '13 '14 '15 Prioritas Lok kasi/Penerima Manfaat 4 lokas sasara si/ wilayah an Program 4 lokas sasara si/ wilayah an Program Re encana Strategis dan Pelaksana Din KP nas Kehutanan, PH, UBT, Swasta Din KP Lin UB nas Kehutanan, PH, Badan ngkungan Hidup, BT, LSM Program ak terbangunnya renca konservasi kawasan e dan konservasi mendukung upaya-up m pada kawasan-ka Rencana Aksi Bersam ma PKHB 2011-2015 | 84 ndikasi Pembiayaan In Program dan Mitra Terkait Angg (dalam Rup garan Milyar iah) Potensi r Sumber an Pembiayaa TNC, TFCA TNC, ForClime Swasta e, TNC, TFCA APBD, TN TFCA C, kan mendorong ana khusus bagi ekosistem karst Orangutan dan aya pelestarian awasan prioritas Program. © Nardiy yono
3. Perbaikan Perencanaan Tata Guna Lahan dan Tata Kelola pada Perkebunan Kelapa Sawit Perbaikan perencanaan tata guna lahan dan tata kelola perkebunan kelapa sawit ditargetkan dapat dilakukan pada paling sedikit areal seluas 20.000 Ha dengan potensi pengurangan emisi sebesar 7 juta ton CO2 selama lima tahun ke depan. Minyak sawit merupakan unsur penting dalam strategi pembangunan pertanian Indonesia. Permintaan dunia yang terus meningkat dan harga yang tinggi menjanjikan keuntungan bagi pengusaha kebun sawit skala kecil dan pengusaha agro-industri. Konversi kawasan berhutan menjadi kebun kelapa sawit di Kabupaten Berau masih relatif rendah, akan tetapi dalam rencana tahun-tahun mendatang areal yang diperuntukan bagi kebun kelapa sawit diduga akan semakin besar. Dikhawatirkan, cepat atau lambat, akan terjadi konversi besar-besaran lahan hutan menjadi kebun sawit di masa mendatang. Keuntungan finansial dari pengelolaan kawasan berhutan secara lestari jauh lebih kecil dibandingkan keuntungan dari pengusahaan kebun kelapa sawit, sehingga menciptakan dorongan yang kuat bagi konversi kawasan berhutan menjadi kebun kelapa sawit seperti yang telah terjadi di wilayah Indonesia lainnya. Pengembangan kebun kelapa sawit akan menjadi orientasi pemerintah daerah karena potensi peningkatan pajak pendapatan dan secara langsung memungkinkan peningkatan pembangunan infrastruktur dan penciptaan lapangan kerja bagi penduduk lokal. Ketersediaan luasan yang cukup untuk pengembangan kebun sawit sebagai strategi kunci bagi pembangunan rendah karbon. Program akan mendorong pemerintah daerah memanfaatkan lahan gundul dan terdegradasi secara optimal, dalam upaya meningkatkan luasan areal lahan bagi investasi kebun kelapa sawit. itu, pemerintah daerah dapat memperoleh manfaat Dengan cara lingkungan dengan memelihara dan mengelola kawasan berhutan alam yang tersisa. Pembayaran karbon hutan dapat memberikan potensi insentif finansial dan meminimalkan isu dan konflik penguasaan lahan yang lahan tak berhutan dalam Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 85 kompleks, serta meningkatkan manfaat bagi masyarakat yang merupakan bagian mengikat dari penerapan strategi pembangunan skala besar. Tanpa intervensi yang cepat dan efektif, porsi areal kawasan berhutan akan dikonversi menjadi kebun dan akan menghasilkan jumlah emisi karbon hutan dalam jumlah besar. Untuk mencegahnya, Program mendorong pemerintah daerah untuk mengalihkan wilayah pengembangan kebun kelapa sawit ini dari kawasan hutan alam berkualitas baik ke lahan terdegradasi atau lahan kritis. Penggunaan lahan kritis untuk kebun sawit rendah. Program akan membantu memerlukan biaya yang memetakan sesuai bagi pengembangan perkebunan sawit yang kemudian akan dipadukan ke dalam keputusan rencana tata guna lahan. Peta konsesi perkebunan, dibandingkan dengan tutupan lahan 2007 dan peta hasil kajian terbatas mengenai kesesuaian lahan kelapa sawit berdasarkan RSPO disajikan pada halaman 86 - 88. Bandingkan dengan Peta Rencana Pola Ruang (Draft Raperda Rencana Tata Ruang Kabupaten Berau 2010-2030) halaman 22. lebih lokasi-lokasi yang paling Program juga akan mendorong pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk memiliki kesadaran dan mendukung pembangunan perkebunan sawit yang lestari di Kabupaten Berau. Kegiatan yang akan dilakukan dalam Perbaikan Perencanaan Tata Guna Lahan dan Tata Kelola pada Perkebunan Kelapa Sawit adalah sebagai berikut: a. Melakukan kajian kesesuaian lahan dan mendorong terbangun- nya rencana tata guna lahan bagi pengembangan perkebunan kelapa sawit Program melalui Tim Perencana Terpadu akan mendukung pekerjaan yang dilakukan oleh Sekala dan WRI sebelumnya dalam membuat peta delinasi areal terbaik yang diperuntukan bagi pembangunan kebun sawit, baik yang sudah ada ijinnya maupun yang sedang dalam proses perijinan, atau yang sudah dimuat dalam rencana tata ruang. Lihat juga dukungan atas analisa dan kajian perimbangan aspek ekologi, ekonomi dan sosial atas RTRW Kabupaten pada poin A.1.b.
PETA KONSESI PERKEBUNAN Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 86
PETA TUTUPAN LAHAN 2007 DAN KONSESI PERKEBUNAN Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 87
PETA KESESUAIAN LAHAN UNTUK KELAPA SAWIT BERDASARKAN KRITERIA RSPO Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 88
Program akan melakukan kajian kesesuaian lahan, dikaitkan dengan tutupan hutan yang masih tersisa di Kabupaten Berau, serta kajian status kawasan yang diperuntukan bagi perkebunan kelapa sawit serta status perijinannya hingga saat ini. Sekaligus dalam langkah ini, akan ditentukan lokasi sasaran Program pada kawasan perkebunan kelapa sawit. b. Mengkaji kemungkinan dan mendorong klasifikasi ulang dan pengalihan pengembangan perkebunan ke lahan kritis atau terdegradasi, khususnya bagi areal yang ijinnya belum disetujui atau belum berproduksi, bekerjasama dengan pemegang ijin dan pemerintah daerah Merupakan prioritas Program bekerjasama dengan pemegang ijin dan dinas terkait untuk mengalihkan pengembangan perkebunan kelapa sawit ke lahan kritis atau terdegradasi, khususnya areal yang ijinnya belum disetujui. Tim Perencana Terpadu akan berusaha mendorong pengelolaan kawasan berhutan menjadi kawasan lindung atau kawasan kelola masyarakat lainnyadan mengidentifikasi lokasi alternatif dan mencari lokasi yang lebih tepat bagi pengembangan kebun kelapa sawit. Beberapa hambatan yang telah teridentifikasi adalah adanya keterbatasan areal pada APL, sehingga konsep land swap di dalam APL tampaknya sulit dilakukan dan masih terdapat hambatan kerangka kebijakan pada konsep land swap antar kawasan (APL/KBNK dan KBK). c. Memberikan dukungan teknis dan peningkatan kapasitas bagi para pengelola kebun dalam pemenuhan kriteria dan perolehan sertifikasi RSPO/ISPO Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO), merupakan sebuah inisiatif pemangku kepentingan sukarela untuk memajukan produksi sawit yang bertanggungjawab, memberikan dasar-dasar dalam membangun komitmen dari kalangan industri untuk membangun perkebunan dengan tetap memperhatikan konservasi hutan dan hak-hak masyarakat lokal. Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 89 Pasar Eropa dan Amerika (pengusung RSPO) sampai saat ini belum menjadi target pasar industri kelapa sawit di Kabupaten Berau. Sebagian industri masih melempar komoditinya ke pasar India dan China, selain pasar domestik. Walaupun memang sudah ada beberapa grup yang berencana untuk mengadopsi standar RSPO, tapi belum semua industri bisa didorong ke arah yang sama. Disisi lain, Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) yang memuat 7 prinsip, serta sekian banyak turunan kriteria dan indikatornya sedang dirumuskan oleh Kementerian Pertanian. Uji coba atas ISPO sudah dilakukan pada akhir tahun 2010. Pemberlakuan efektif ISPO direncanakan pada awal 2011. Jika RSPO bersifat voluntary, maka ISPO akan bersifat mandatory. Terbentuknya ISPO yang bersifat mandatory akan menjadi bagian penting dari strategi yang bisa didorongkan oleh Program. d. Mengembangkan kerjasama perusahaan kebun dengan berbagai pihak untuk memperkecil dampak ekologis dari sistem produksi Program akan memberikan bantuan teknis dan memfasilitasi tersedianya insentif bagi pengalokasian zona penyangga sempadan sungai dan perlindungan bagi kawasan dengan nilai konservasi tinggi). Pada tahap pengelolaannya akan dikembangkan mekanisme kolaborasi para pihak terkait antara pemerintah daerah, LSM dan masyarakat sendiri. Perusahaan juga akan didorong untuk terlibat dalam pengelolaan hutan lindung di sekitar areal perkebunan. e. Mengembangkan forum atau ruang diskusi terkait isu kelapa sawit di tingkat kabupaten forum bekerjasama Program akan mendorong tingkat propinsi yang diharapkan mampu dengan GAPKI menjembatani diskusi hingga tingkat jaringan grup. Di forum ini diharapkan pembangunan pemahaman dan kesadaran para pihak atas isu kebun kelapa sawit dapat dilakukan dengan lebih baik. terbentuknya
Output B.3. Intervensi Program B.3. PERBAIKAN PERENCANAAN TATA GUNA LAHAN DAN TATA KELOLA PADA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT Intervensi Perbaikan perencanaan tata guna lahan dan tata kelola perkebunan kelapa sawit pada paling sedikit areal seluas 20.000 Ha dan dengan potensi pengurangan emisi sebesar 7 juta ton CO2 selama lima tahun ke depan Prioritas Kegiatan a. Melakukan kajian kesesuaian lahan dan mendorong terbangun- nya rencana tata guna lahan bagi pengembangan perkebunan kelapa sawit (Lihat juga A.1.b.1) b. Mengkaji kemungkinan dan mendorong klasifikasi ulang dan pengalihan pengembangan perkebunan ke lahan kritis atau terdegradasi, khususnya bagi areal yang ijinnya belum disetujui atau belum berproduksi, bekerjasama dengan pemegang ijin dan pemerintah daerah c. Memberikan dukungan teknis dan peningkatan kapasitas bagi para pengelola kebun dalam pemenuhan kriteria dan perolehan sertifikasi RSPO/ISPO Indikator Capaian Adanya dukungan bagi kebun sawit emisi rendah dari seluruh pihak terkait, terutama pemerintah dan industri Teridentifikasi lokasi yang paling sesuai bagi pengembangan kebun sawit Terlindunginya kawasan dengan nilai konservasi tinggi berbasis pada kegiatan HCVF sesuai dengan kriteria ISPO dan RSPO Meningkatnya kapasitas pengelola lahan dalam melakukan identifikasi dan pengelolaan kawasan dengan nilai konservasi tinggi pada areal kebun sawit Aktifnya forum atau ruang diskusi terkait isu kelapa sawit di tingkat kabupaten Tata Waktu '11 '12 '13 '14 '15 Prioritas Lokasi/Penerima Manfaat Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 90 Sumber dan Alat Verifikasi Asumsi dan Resiko Hasil Sistem MRV Komitmen, partisipasi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak dan pemangku kepentingan terkait Indikasi Pembiayaan Pelaksana Program dan Mitra Terkait Anggaran (dalam Milyar Rupiah) Potensi Sumber Pembiayaan Dinas Perkebunan, Dinas Tata Ruang, Badan Lingkungan Hidup, TPT, UBT TNC APBD, TNC Dinas Perkebunan, Dinas Tata Ruang, Badan Lingkungan Hidup, TPT, UBT, Swasta TNC APBD, TNC, Swasta Dinas Perkebunan, UBT, Swasta TNC, TFCA TNC, TFCA, Swasta
Intervens i Program d. e. Prioritas Kegiat Mengembangkan ker perusahaan kebun de berbagai pihak untuk dampak ekologis dar produksi (Lihat juga A Mengembangkan for ruang diskusi terkait sawit di tingkat kabup Roundtable for bertanggungj Rencana Strategis dan R Rencana Aksi Bersam ma PKHB 2011-2015 | 91 Ta ata Waktu ndikasi Pembiayaan In tan '11 '12 2 '13 '14 '15 Prioritas Lok kasi/Penerima Manfaat Pelaksana Program dan Mitra Terkait Angg (dalam Rup garan Milyar iah) Potensi r Sumber an Pembiayaa rjasama engan k memperkecil ri sistem A.4.d.3) Din UB nas Perkebunan, BT, Swasta TNC, TFCA TNC, TFCA Swasta A, rum atau isu kelapa paten Din UB nas Perkebunan, BT, Swasta TNC TNC Kebun S Sawit di Merapun © Ag gustina Tandi Bunna Sustainable Palm Oil jawab, memberikan da (RSPO), merupakan asar-dasar dalam mem sebuah inisiatif peman mbangun komitmen da ngku kepentingan suk ari kalangan industri u memperhatikan kon karela untuk memajuka untuk membangun per servasi hutan dan hak an produksi sawit yan rkebunan dengan teta k-hak masyarakat loka g p al
4. Perb Tata baikan Perenca Kelola pada K anaan Tata Gu Kawasan Man una Lahan da grove n Program meny pada kompon kawasan man dikembangkan nyadari bahwa aspek nen strategi perbaika ngrove masih sanga n secara dinamis sela k kajian dan analis an perencanaan tata at terbatas. Strategi ama periode awal bee sa bagi perencanaan a guna lahan dan t i dan rencana kegia erlangsungnya progr n Program tata kelola atan akan ram. Kawasan m perlindungan gelombang p biota laut la dan mencari wisata, pend mangrove merupak n daratan dari p pasang dan angin innya, mangrove i makan. Selain it didikan dan penelit kan daerah penya pengaruh abrasi/e n laut. Bagi berba berperan sebagai tu kawasan mang tian. angga, merupakan erosi pantai atau agai jenis ikan, ud daerah asuhan, p grove juga memili n daerah daratan, dang dan emijahan iki fungsi Selama ini tradisional s Banyak wila menjadi loka sumber daya pad ebagai bahan ban ayah pada kawa asi pemukiman dan da kawasan mang ngunan, kayu baka san mangrove te n budidaya tambak grove dimanfaatka ar, dan bahan bak elah dan akan d k udang dan ikan. an secara ku arang. dikonversi Kawasan ma masih lebih kecilnya yan Panjang, Sa Luas kawasa Ha, terdiri d dan mangrov angrove Berau diy baik dari area-ar ng bernilai konse angalaki, dll), kaw an mangrove di K ari kawasan mang ve tidak sejati (nipa yakini terbesar di K rea di kabupaten ervasi tinggi (Mar wasan mangrove Kabupaten Berau d grove sejati (bakau ah, nibung) seluas Kalimantan dan ko lain. Dengan pul ratua, Kakaban, semakin bernilai diperkirakan sebesa u, api-api) seluas 4 30.389 Ha. ondisinya lau-pulau Semama, strategis. ar 80.277 9.888 Ha Dalam Draf 2010-2030, d adalah kaw kelestarian sumberdaya kepentingan ft Raperda mengen ditetapkan areal b wasan yang ditet lingkungan hidu buatan, dan n pembangunan ber nai Rencana Tata batas kawasan lin tapkan dengan f up yang menca nilai sejarah sert rkelanjutan. a Ruang Kabupate ndung. Kawasan fungsi utama me akup sumberday ta budaya bang en Berau Lindung elindungi a alam, gsa guna Re encana Strategis dan Rencana Aksi Bersam ma PKHB 2011-2015 Pada lampiran X k kawasan hutan l k karang. Pemetaan Rencana Tata Ru data awal bagi u mangrove. Lihat p letak kawasan mang X.K draft Raperda lindung, kawasan n wilayah kawa uang Kabupaten B upaya perbaikan peta rencana kawasa grove dan jenis kawa tersebut, kawasa n konservasi man asan mangrove p Berau 2010-2030 tata guna dan an lindung pada hal asannya disajikan pa an lindung menca ngrove dan kawa pada Draft Rape ini merupakan b tata kelola kawa laman 78. Peta indi ada halaman 92. PETA INDIKASI KETERANGAN S KAWASAN MAN STATUS KAWAS NGROVE DAN SAN | 92 kup asan erda basis asan ikasi
Kawasan m KBK. Sedan mangrove ad Sedangkan le pelestarian k JAMAN da pengelolaan mangrove Kabupat ngkan pihak-pihak dalah Dinas Keh embaga swadaya m kawasan mangrov an Yayasan Best kawasan mangrov ten Berau sebagi k yang terkait da hutanan, Dinas Pe masyarakat yang s ve adalah Joint P tari. Sampai saa ve yang terintegras an berada pada alam pengelolaan erikanan, DKP da selama ini bekerja Program WWF da at ini belum ad i. kawasan kawasan an BLH. pada isu an TNC, da upaya Program ak antara lain peningkatan kayu melalu (buffer belt) m abrasi air lau masyarakat diharapkan potensi karbo kan mendorong p dengan upaya re kesadaran lingku ui coppice system y mangrove bagi tam ut, serta mencipta pesisir. Perbaika dapat memberika on-nya sendiri mau perbaikan pengelo eklamasi areal-are ungan masyaraka yang lestari, mem mbak masyarakat y akan alternatif sum an pengelolaan h an keuntungan ter upun dari potensi k olaan kawasan m eal mangrove yan at, perbaikan pem mbangun sabuk pe yang dapat melind mber pendapatan utan mangrove d rkait isu karbon b keuntungan lainny mangrove ng kritis, manfaatan enyangga dungi dari lain bagi di Berau baik dari ya. Program tela menjadi prio yang masih cukup tinggi Tabalar, (2) pulau, terut halaman 93. mendorong kawasan man ah menetapkan sec oritas program, de sehat namun me i. Lokasi sasaran Batu Putih, (3) Bi tama di Maratua Sedangkan kegi perbaikan perenc ngrove adalah seba cara indikatif loka engan mempertim emiliki tingkat ke tersebut adalah: iduk Biduk, dan lo a dan Kakaban. iatan yang akan canaan tata gun agai berikut: si kawasan mangr mbangkan kondisi terancaman ekolo kawasan mangrov okasi yang berada Digambarkan pada dilakukan dalam na lahan dan tat rove yang kawasan ogis yang ve di (1) di pulau- a peta di m rangka ta kelola a. Mel men pela pena lakukan upaya reh ndorong pengemb aksanaan progra ambahan stok kar habilitasi lahan m bangan tambak am-program pe rbon pada kawasan mangrove yang tela lingkung emi ramah engurangan n mangrove ah rusak, gan dan dan isi Prog kaw sebe gram akan mendu wasan mangrove d elumnya telah dilak ukung kajian mend di Kabupateb Bera kukan dapat dijadi dalam dan menyelu au. Hasil-hasil kaj ikan baseline data a uruh atas jian yang awal. Re encana Strategis dan Rencana Aksi Bersam ma PKHB 2011-2015 PETA INDIKASI W PADA KAWASA WILAYAH SASA N MANGROVE ARAN PROGRAM M 1 2 3 Identifika mangrove penebang kawasan p ancaman, kawasan kebijakan asi secara umum e antara lain be gan untuk kayu ba perumahan dan in , antara lain: lema lem n/peraturan yang a m atas penyebab ersumber pada: akar dan banguna ndustri. Sedangkan ahnya pengendalia ahnya sosialisasi ada, permintaan a mangrove, kerusakan kawa pembukaan tamb an/kapal, pembuk n penyebab terjadi an perijinan konv i dan implemen akan komoditi ud | 93 asan bak, kaan inya versi ntasi dang
tambak meningkat cukup menjanjikan, meningkatnya jumlah pertumbuhan penduduk, rendahnya tingkat kesadaran para pihak atas pentingnya keberadaan kawasan mangrove, tata ruang pesisir dan pulau-puau kecil yang belum jelas serta kurangnya pelibatan masyarakat lokal/setempat. dan harganya Secara khusus, Program juga akan melakukan kajian mengenai potensi penurunan emisi dan penyimpanan stok karbon pada kawasan mangrove, disertai upaya identifikasi kegiatan apa saja yang paling sesuai dilakukan pada kawasan tersebut. b. Membangun media integrasi pengelolaan antar instansi terkait integrasi dan koordinasi antar Program mendorong adanya instansi terkait dan lembaga konservasi lainnya yang bekerja pada kawasan mangrove melalui pembentukan forum khusus dan memfasilitasi terselenggaranya lokakarya ataupun pertemuan- pertemuan rutin. c. Melakukan sosialisasi kebijakan yang ada dan meningkatkan upaya penegakan hukum Salah satu identifikasi sumber permasalahan yang terjadi pada kawasan mangrove selama ini adalah kurangnya pemahaman para pihak, baik swasta maupun masyarakat atas kebijakan dan peraturan perlindungan dan perlindungan yang berlaku pada kawasan mangrove. Program akan mendorong upaya sosialisasi yang sungguh-sungguh atas kebijakan dan peraturan yang berlaku tersebut kepada seluruh pihak, bekerjasama dengan instansi- instansi yang terkait dan lembaga konservasi lainnya. d. Melakukan upaya rehabilitasi lahan mangrove yang telah rusak dan mendorong pengembangan tambak ramah lingkungan Pemerintah Daerah melalui Badan Lingkungan Hidup telah mendorong terbentuknya forum-forum masyarakat penyelamat lingkungan hidup. Sampai saat ini telah dikeluarkan empat SK Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 94 Bupati di Kecamatan Derawan, Kecamatan Maratua, Kecamatan Talisayan dan Kecamatan Biduk-Biduk. Forum-forum ini juga didukung oleh pihak swasta, bertujuan untuk mengkoordinasikan lain pada kawasan upaya penyelamatan lingkungan antara terkait. Program akan mangrove di wilayah kecamatan mendukung inisiasi serupa dikembangkan di wilayah-wialayah lainnya, tetap dengan mendorong terjadinya kolaborasi antara pemerintah daerah, pihak swasta dan masyarakat lokal. Sedangkan dalam mendorong diadopsinya konsep Integrated Coastal Zone Management, melalui integrasi antara kepentingan dan kegiatan semua pihak (pemerintah, pengusaha dan masyarakat), integrasi seluruh tingkat perencanaan, baik perencanaan vertikal (desa, kecamatan, kabupaten, pemerintah pusat) dan perencanaan horizontal (kehutanan, pariwisata, pertanian, perikanan, dll); serta menyeimbangkan kegiatan pemanfaatan ekonomis dengan upaya memelihara kelestarian lingkungan dan sosial budaya masyarakat. jangka panjang, Program Sigelung, Biduk Biduk © Raymond Jakub
Output B.4. Intervensi Program B.4. PERBAIKAN PERENCANAAN TATA GUNA LAHAN DAN TATA KELOLA PADA KAWASAN MANGROVE Intervensi Perbaikan perencanaan tata guna lahan dan tata kelola kawasan mangrove Prioritas Kegiatan a. b. c. d. Melakukan pendataan, kajian dan analisa atas kondisi, status dan permasalahan yang dihadapi pada kawasan mangrove (Termasuk kajian potensi penurunan emisi dan penyimpanan stok karbon, disertai upaya identifikasi kegiatan apa saja yang paling sesuai untuk dilakukan) Membangun media integrasi pengelolaan antar instansi terkait Melakukan sosialisasi kebijakan yang ada dan meningkatkan upaya penegakan hukum Melakukan upaya rehabilitasi lahan mangrove yang telah rusak, mendorong pengembangan tambak ramah lingkungan dan pelaksanaan program-program pengurangan emisi dan penambahan stok karbon pada kawasan mangrove Indikator Capaian Terbangunnya baseline data dan informasi mengenai kawasan mangrove di Berau Terbangunnya integrasi pengelolaan terpadu kawasan mangrove antar instansi pengelola terkait • Terintegrasikannya inisiasi pengembangan Pusat Informasi Mangrove (PIM) ke dalam program Dikembangkannya konsep dan penerapan Integrated Coastal Zone Management, melalui integrasi antara kepentingan dan kegiatan semua pihak pada tingkat perencanaan, dengan menjaga keseimbangan pertimbangan ekonomi, lingkungan dan sosial budaya masyarakat Tata Waktu '11 '12 '13 '14 '15 Prioritas Lokasi/Penerima Manfaat Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 95 Sumber dan Alat Verifikasi Asumsi dan Resiko Hasil Sistem MRV Komitmen, partisipasi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak dan pemangku kepentingan terkait Indikasi Pembiayaan Pelaksana Program dan Mitra Terkait Anggaran (dalam Milyar Rupiah) Potensi Sumber Pembiayaan Dinas Kehutanan, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian/Perikanan/ DKP/Dinas terkait lainnya, UBT TNC, TFCA APBD, TNC TFCA Dinas terkait, UBT Dinas terkait, UBT TNC, TFCA TNC, TFCA APBD, TNC, TFCA APBD, TNC, TFCA Dinas terkait, UBT Swasta, LSM TNC, TFCA APBD, TNC, TFCA, Swasta
Program K pengurangan Penetapan s dengan reko melalui Con pengembang kabupaten un Karbon Hutan B n emisi karbon ber skala program pe omendasi Indonesi nsolidation Report gan program per ntuk menguji strat Berau merupakan rskala kabupaten y ercontohan pada ia Forest and Clim t 2007 telah mend rcontohan yang egi pengurangan e n program perc yang pertama di In tingkat kabupate mate Alliance (IFC dorong secara kua terintegrasi pada contohan ndonesia. en sesuai CA) yang at adanya a tingkat emisi majemuk. Program per lindung, kaw kawasan hut di berbagai berarti bagi sistem peren emisi. rcontohan berskal wasan hutan prod tan negara (areal p kawasan yang be kabupaten, provi ncanaan pembang la kabupaten akan duksi, dan lahan-l penggunaan lain at erbeda tersebut ak insi, dan nasiona gunan yang rama n meliputi kawasa lahan yang berada tau APL). Integras kan menjadi pem al dalam mengem ah lingkungan dan an hutan a di luar si strategi mbelajaran mbangkan n rendah Kelebihan l memungkink pembanguna sehingga k memonitor p pada lokasi t tingkat kabu hanya menat kabupaten in dan melibatk masyarakat, lain pendekatan kan pemusatan p an dengan upaya emungkinan keb perkembangan em tertentu saja, sehin upaten; menawark ta kawasan kelola ni bergantung pad kan berbagai pem lembaga non-pem skala kabupaten perhatian pada ke a pengurangan d berhasilannya da misi pada tingkat ngga dapat mence kan manfaat yang hutan tertentu saj da tata kelola men mangku kepenting merintah, dan swast ini di antaranya eterpaduan antara dampak perubaha apat ditingkatkan kabupaten, buka egah kebocoran (le g lebih luas diban a, karena pendeka nyeluruh yang leb gan, baik dari pem ta secara terpadu. a adalah a strategi an iklim, n; dapat an hanya eakage) di nding jika atan skala ih kukuh merintah, Pada progra sektor swasta am berskala kabup a, dan masyarakat paten, kerja kolab menjadi kunci uta boratif antara pem ama keberhasilan P merintah, Program. Re encana Strategis dan Rencana Aksi Bersam ma PKHB 2011-2015 | 96 Pemerintah daera dalam perencanaa sumber daya pem k karbon. Pemerinta peranan tak kalah p Program melalui k keputusan terkait sebagai pengelola pelaksana utama d p emisi. Sedangkan sekaligus pemangk pengelolaan dan p p ah akan menjadi an tata ruang da merintah untuk me ah di tingkat nasio h penting dan ber proses-proses pe t dengan pengelo sebagian besar lah dari strategi dan p n masyarakat m ku kepentingan ut pengawasan Progra pelaku utama m an tata guna laha endukung upaya p onal dan provinsi ju rpengaruh besar t enetapan kebijaka olaan kawasan h han di Kabupaten raktik tata kelola k merupakan pener tama dalam semua am. melalui peran mer an dan mengarah pembangunan ren uga akan memain terhadap pelaksan an dan pengamb hutan. Sektor swa Berau harus menj kawasan yang ren rima manfaat ak a aspek perencana reka hkan dah nkan naan ilan asta njadi ndah khir aan, Program dikemba p pemerintah daera p pemerintah daera Kepemimpinan pe K melalui penetapa b berdasarkan SK B 2011, di mana bertindak sebagai b dipimpin oleh W Berau, dibantu A Rakyat Sekda beranggotakan Ke b Dinas Kehutanan Kabupaten Berau. K angkan sebagai h ah Kabupaten B ah Provinsi Kalim emerintah daerah an susunan dan Bupati Berau No. Bupati Berau da penasehat bagi De Wakil Bupati Bera Asisten Administr Kabupaten Bera epala Bappeda, Ke n dan Kepala D hasil inisiasi dan Berau dengan du mantan Timur da dan pusat dalam n peran Dewan . 114 tahun 2011 an Kepala DPRD ewan Pengarah Pr au dan Sekretaris rasi Pembangunan au sebagai sekre epala Badan Lingku Dinas Perumahan akan dipimpin o ukungan penuh d an pemerintah pu Program ditunjuk Pengarah Progr tertanggal 10 M D Kabupaten Be rogram yang langsu s Daerah Kabupa n dan Kesejahter etaris dewan, s kungan Hidup, Kep n dan Tata Ru oleh dari usat. kkan ram aret erau ung aten raan erta pala uang Dewan Pengarah Ekonomi dan Pe Direktur Kehutan Bina Rencana Pemanfaatan Jasa p pada Kementerian K Kementerian Dal Pelestarian Fungsi Program juga se embangunan Pem an dan Konservas Pemanfaatan da a Lingkungan, Kaw n Kehutanan, Dir lam Negeri dan i Atmosfir Kement ecara langsung di merintah Provinsi si Sumber Daya Ai an Usaha Kaw wasan Konservasi rektur Urusan Pem Asisten Deputi U terian Lingkungan idukung oleh Asis Kalimantan Tim ir Bappenas, Direk asan dan Direk i dan Hutan Lind merintahan Daera Urusan Mitigasi n Hidup. sten mur, ktur ktur ung ah I dan
Bagan strukt tur organisasi peng gelolaan program d disajikan sebagai b erikut: Dewan Pen integrasi Pro pembanguna dan Nasiona term hutan, peningkatan ngarah Program ogram sebagai ba an di tingkat Kab al dalam pengura masuk konservasi stok karbon hutan memiliki tugas u agian yang tidak bupaten Berau, Pr angan emisi dari , pengelolaan h n. utama untuk me terpisahkan dari rovinsi Kalimantan deforestasi dan d les hutan secara endorong program n Timur, degradasi tari dan Selain itu D dengan para provinsi, da rencana tah mengarahkan Sekretariat D mendukung Dewan Pengarah j pemangku kepent an nasional; men hunan yang terk n, mengawasi, s Dewan Pengarah Dewan Pengarah juga bertugas unt tingan terkait Prog netapkan kebijaka kait dengan pel serta mengevalua akan dibentuk un dalam pelaksanaan tuk melakukan ko gram di tingkat ka an, rencana strat laksanaan Progra asi pelaksanaan P ntuk akan memba n tugas-tugas terse oordinasi abupaten, egis dan am; dan Program. antu dan ebut. Komposisi k ruang koord pemerintah kabupaten di keanggotaan Dewa dinasi yang lekat d dalam mendukun i Berau. an Pengarah dihara dan penyelarasan ng program perco apkan mampu mem kebijakan antar t ontohan REDD+ mberikan tingkatan berskala R encana Strategis dan Rencana Aksi Bersam ma PKHB 2011-2015 | 97 L Lihat juga penjelasa di atas. an tentang Struktur Pengelolaan Progra am pada halaman 7 7 - 9 Disadari bahwa d akan melibatkan b p pengelola program p pendanaannya be Pengelola Progra Kegiatan (LPM d K kontraktor dan par k dalam implementa banyak pihak di b m, yang karena kar erbeda-beda, dapat am Lainnya; hin di tingkat kampung ra pengelola lahan asi Program yang berbagai tingkatan rakteristik sumber t saja berupa SK ngga pada tingka g, UPTD, LSM/K n). g berskala kabupa , baik pada tingka dana dan mekanis PD/SNVT dan U atan Unit Pelaks KSM, konsultan/s ten, atan sme Unit sana sub- M Mengingat kompl dan unit pelaksa Program, dengan Pengarah tidak ak Titik tekan fungs kebijakan strategis k pengawasan dan e p leksitas Program d ana kegiatan yan n karakteristik m kan memandu Prog si Dewan Pengar s dalam proses per evaluasi Program s dan banyaknya un nit pengelola progr ng akan terlibat dalam implemen masing-masing ya ang khusus, Dew gram secara struktu ural. rah adalah pada penetapan arah m, selain pada pro rencanaan Program h. secara menyeluruh ram ntasi wan dan oses Beberapa pendeka adalah sebagai ber atan yang akan d rikut: dikembangkan ol eh Dewan Penga arah
Pendekata an pelaksanaan prog n kabupaten gram percontohan R a REDD+ pada skala Dewan pe skema dan approach), kebijakan yang adil engarah akan men n mekanisme insen penetapan lokasi n lain yang menjam bagi masyarakat lu ngembangkan kebij ntif tingkat kabupa prioritas Program, min terwujudnya pe uas, jakan mengenai aten (bundling , dan kebijakan- t embagian manfaat
Pendekata an holistik dalam pe m erencanaan Program Dewan Pe dokumen Program, Aksi Bers engarah akan men perencanaan lanju dengan mengacu ama PKHB 2011-2 ndorong penyelaras utan para pihak ya pada Rencana Stra 2015. san dokumen- ang terlibat dalam ategis dan Rencan na
Pendekatan kolaboratif dalam pengelolaan Program Dewan Pengarah akan mendorong koordinasi antara para Mitra pendukung pendanaan Program, yang memiliki skema dan mekanisme berbeda-beda, terutama koordinasi dan kolaborasi dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan Program secara integral. Kegiatan-kegiatan dalam upaya penguatan kelembagaan PKHB yang akan didorong oleh Dewan Pengarah pada awal periode Program antara lain: menyusun panduan operasional bagi pelaksanaan tugas Dewan Pengarah dan Sekretariat Dewan Pengarah, melakukan diskusi dan pembahasan secara rutin dan periodik, diikuti seluruh anggota Dewan Pengarah, untuk memastikan diperolehnya pemahaman yang sama dan menyeluruh atas konsep dan perkembangan Program, memberikan arahan kebijakan dan strategi bagi unit-unit pengelola program (SKPD/SNVT dan Unit Pengelola Program Lainnya), mendorong terbentuknya wadah koordinasi bagi dinas/badan pemerintah daerah yang terlibat dalam Program, sekaligus memperjelas fungsi dan peran masing-masing dinas/badan tersebut dalam kaitannya dengan pelaksanaan Program, mendorong terbentuknya kelembagaan yang berfungsi sebagai wadah koordinasi bagi para Mitra pendukung pendanaan Program, mendorong dan menjamin keterwakilan para pihak pemangku kepentingan, terutama pihak masyarakat, dalam proses perencanaan, pengelolaan, pemantauan dan evaluasi Program, mengembangkan dan mendorong penetapan kebijakan Program yang mendukung pengelolaan berskala kabupaten, membentuk Unit Bantuan Teknis sesuai kebutuhan Program, Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 98 mengkaji dan mendorong formalisasi Program sebagai bagian dari program pengurangan emisi tingkat provinsi dan nasional, dan, mengembangkan kelembagaan dan pendanaan Program dalam jangka panjang demi menjamin keberlanjutan Program. Rapat Dewan Pengarah I, Berau, 10 Maret 2011 © Fakhrizal Nashr
Re encana Strategis dan Rencana Aksi Bersam ma PKHB 2011-2015 MATR RIKULA ASI UT UH RENCA RENCA 2011-20 ANA STR ANA AKS 015 RATEGIS SI BERSA S & AMA | 99
Goal Program Karbon Hutan Berau 2011 - 2015 Intervensi Terwujudnya Kabupaten Berau sebagai model pembangunan berbasis pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan yang rendah emisi Indikator Capaian Peningkatan dan penyempurnan perencanaan, terutama terkait dengan penataan ruang, penata- gunaan lahan, dan proses perijinan pemanfaatan ruang pada tingkat kabupaten. Pengurangan emisi dan peningkat- an stok karbon sekitar 10 juta ton CO2 selama periode lima tahun ke depan atau berkurang sedikitnya 10% dari BAU/tanpa rencana aksi, khususnya dari sektor kehutanan dan perubahan lahan. Peningkatan kesejahteraan masya- rakat bagi 5.000 orang masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Perlindungan ekosistem yang bernilai tinggi, keanekaragaman hayati dan fungsi daerah aliran sungai di sedikitnya pada 400.000 Ha daerah aliran sungai Kelay dan Segah serta pada habitat sekitar 1.500 orangutan Kalimantan. Peningkatan kapasitas lembaga publik dan para pemangku kepentingan yang berkinerja tinggi dan cukup tangguh, terutama dalam aspek sumber daya manusia dan pendanaannya. Pembelajaran dan replikasi atas pelaksanaan tahap percontohan REDD+ berskala kabupaten, baik ke level nasional maupun internasional. Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 100 Sumber dan Alat Verifikasi Asumsi dan Resiko Hasil Sistem MRV (Measurable, Reportable and Verifiable - Sistem yang terukur, dapat dilaporkan dan dapat diverifikasi) Dukungan politik dan kebijakan yang kuat di tingkat kabupaten, provinsi, nasional maupun internasional Komitmen, partisipasi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak dan pemangku kepentingan terkait, terutama dari pemerintah daerah kabupaten Dukungan operasional bagi program mencukupi dan terjamin (dukungan pendanaan, sumber daya manusia, akses, data, teknologi, dll)
Outcome Komponen A Strategi Penguatan Kondisi Pemungkin Output A.1. Output A.2. Intervensi Terpenuhinya kondisi pemungkin bagi implementasi REDD+ di Kabupaten Berau Disempurnakannya rencana tata ruang dan pemanfaatan lahan Indikator Capaian Disempurnakannya rencana tata ruang dan pemanfaatan lahan Adanya perbaikan tata kelola sektor kehutanan Adanya perbaikan tata kelola sektor kehutanan Terwujudnya pelibatan para pemangku kepentingan Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Terbangunnya mekanisme pendanaan berkelanjutan dan pembagian manfaat yang adil Adanya pengembangan sistem yang terukur, dapat dilaporkan dan dapat diverifikasi bagi perhitungan pengurangan emisi di tingkat nasional Terbangunnya kerangka kerja untuk proses perencanaan terpadu Terbangunnya rencana tata ruang yang disusun berdasarkan pertimbangan ekologi, ekonomi dan sosial secara berimbang Terbangunnya kapasitas pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan hasil tata ruang Internalisasi konsep REDD+ dalam rencana tata ruang dan wilayah • Terjadinya peningkatan kapasitas lembaga publik dan lembaga masyarakat di Berau Terjadinya penguatan kerangka kerja peraturan dan hukum yang mendukung strategi pembangunan rendah emisi Meningkatnya praktek-praktek transparansi, akuntabilitas dan praktik tata kelola yang baik Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 101 Sumber dan Alat Verifikasi Asumsi dan Resiko Hasil Sistem MRV (Measurable, Reportable and Verifiable - Sistem yang terukur, dapat dilaporkan dan dapat diverifikasi) Dukungan politik dan kebijakan yang kuat di tingkat kabupaten, provinsi, nasional maupun internasional Komitmen, partisipasi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak dan pemangku kepentingan terkait, terutama dari pemerintah daerah kabupaten Dukungan operasional bagi program mencukupi dan terjamin (dukungan pendanaan, sumber daya manusia, akses, data, teknologi, dll) Hasil Sistem MRV • Kerangka kerja untuk proses perencanaan terpadu Rencana tata ruang wilayah Komitmen, partisipasi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak dan pemangku kepentingan terkait, terutama dari instansi dan unit manajemen hutan yang terkait dengan proses perencanaan Hasil Sistem MRV • Kerangka kerja peraturan dan hukum yang mendukung strategi pembangunan rendah emisi Komitmen, partisipasi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak dan pemangku kepentingan terkait Penetapan dan pembentukan organisasi pengelolaan KPH Model Dukungan pemerintah provinsi dan pusat dalam pengembangan KPH di Berau
Output A.3. Output A.4. Intervensi Terwujudnya pelibatan para pemangku kepentingan Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan Indikator Capaian Terbentuknya dan terkelolanya Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Berau Meningkatnya kesadaran, pemahaman, dan dukungan bagi pembangunan rendah karbon • Terlibatnya para pemangku kepen- tingan dalam proses perancangan dan penerapan program Terbangunnya keterlibatan para pemangku kepentingan sesuai dengan standar yang dikembangkan oleh CCBA Diterapkannya Kesepakatan yang Bebas Tanpa Ikatan dan yang Diinformasikan Sebelumnya (Free Prior and Informed Consent/FPIC) Meningkatnya pendapatan masyarakat dan alternatif mata pencaharian yang dapat mengurangi tekanan terhadap lingkungan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang Meningkatnya jumlah keluarga yang memiliki akses terhadap sumber air minum, sistem sanitasi, dan listrik yang baik Meningkatnya jumlah anak yang menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pertama Menurunnya jumlah kematian ibu dan anak balita Terdokumentasikannya dan tersebarluaskannya pembelajaran dan mekanisme dari keterlibatan masyarakat dalam PKHB Terbangunnya suatu pengaturan pembagian manfaat yang adil dan merata bagi masyarakat kampung Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 102 Sumber dan Alat Verifikasi Asumsi dan Resiko Hasil Sistem MRV • Konsep dan panduan implementasi prinsip CCBA Konsep dan panduan Komitmen, partisipasi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak dan pemangku kepentingan terkait implementasi prinsip FPIC Dukungan pemerintah provinsi dan pusat untuk mengakomodasi prinsip FPIC dalam kerangka hukum Hasil Sistem MRV • Hasil survei, kajian dan analisa Komitmen, partisipasi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak dan pemangku kepentingan terkait, terutama masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan dan para pengelola lahan
Output A.5. Output A.6. Intervensi Terbangunnya mekanisme pendanaan berkelanjutan dan pembagian manfaat yang adil Adanya pengembangan sistem yang terukur, dapat dilaporkan dan dapat diverifikasi bagi perhitungan pengurangan emisi di tingkat nasional Indikator Capaian Terbangunnya skema penggalangan sumber dana bagi pendanaan penerapan tahap percontohan selama lima tahun Dikembangkannya formulasi dan mekanisme pasar karbon sukarela atau pembayaran berbasis kinerja untuk mendapatkan pendanaan yang berkelanjutan Terbangunnya skema investasi dan distribusi dana dan manfaat yang diterima kepada para pemangku kepentingan secara adil. • Terbangunnya sistem yang komprehensif untuk mengevaluasi kinerja berbagai aspek, termasuk aspek karbon, sosial, lingkungan, dan keuangan Terbangunnya mekanisme pengukuran tingkat referensi emisi di Berau, dan analisa menyeluruh terhadap data sejarah dan pemicu utama deforestasi di masa mendatang Adanya dukungan aktif bagi pengembangan dan penerapan sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi yang kuat dan terpercaya Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 103 Sumber dan Alat Verifikasi Asumsi dan Resiko Hasil Sistem MRV • Skema penggalangan dana • Konsep, formulasi dan mekanisme pendanaan program berkelanjutan Komitmen, partisipasi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak dan pemangku kepentingan terkait Skema investasi dan distribusi manfaat Hasil penggalangan dana Dukungan lembaga donor nasional maupun internasional bagi pelaksananaan program tahap percontohan Hasil Sistem MRV • Sistem pemantauan dan evaluasi Petunjuk dan panduan pengukuran Komitmen, partisipasi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak dan pemangku kepentingan terkait Kemajuan pengembangan sistem MRV pada tingkat nasional
Outcome Komponen B Strategi Investasi Berbasis Tapak Output B.1. Output B.2. Intervensi Terlaksananya pengurangan emisi dan peningkatan stok karbon sekitar 10 juta ton CO2 selama periode lima tahun ke depan khususnya dari sektor kehutanan dan perubahan lahan melalui investasi berbasis lokasi Perbaikan tata kelola hutan produksi pada paling sedikit areal seluas 650.000 Ha dengan potensi pengurangan emisi sebesar 3 juta ton CO2 selama lima tahun ke depan Perbaikan tata kelola hutan lindung pada paling sedikit areal seluas 100.000 Ha dan pengurangan emisi serta penam- bahan stok karbon dengan potensi sebesar 2 juta ton CO2 selama 5 tahun ke depan Indikator Capaian Perbaikan tata kelola hutan produksi pada paling sedikit areal seluas 650.000 Ha dengan potensi pengurangan emisi sebesar 3 juta ton CO2 selama lima tahun ke depan • Perbaikan tata kelola hutan lindung pada paling sedikit areal seluas 100.000 Ha dan pengurangan emisi serta penambahan stok karbon dengan potensi sebesar 2 juta ton CO2 selama lima tahun ke depan • Perbaikan perencanaan tata guna lahan dan tata kelola perkebunan kelapa sawit pada paling sedikit areal seluas 20.000 Ha dan dengan potensi pengurangan emisi sebesar 7 juta ton CO2 selama lima tahun ke depan Perbaikan perencanaan tata guna lahan dan tata kelola kawasan mangrove Pemenuhan persyaratan sertifikasi pemerintah dalam pengelolaan hutan lestari (SVLK) dan sebagian diantaranya diharapkan dapat memperoleh sertifikat Forest Stewardship Council (FSC) yang dilakukan atas inisiatif sendiri Adanya perbaikan tata kelola hutan produksi Dikembangkannya konsesi yang diperuntukan bagi restorasi ekosistem atau fungsi perlindungan lainnya Dikembangkannya kebijakan dan hukum yang mendukung kegiatan konservasi yang efektif Terbangunnya rencana dan strategi konservasi terpadu, termasuk untuk mengidentifikasi areal-areal dengan nilai konservasi tinggi Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 104 Sumber dan Alat Verifikasi Asumsi dan Resiko Hasil Sistem MRV (Measurable, Reportable and Verifiable - Sistem yang terukur, dapat dilaporkan dan dapat diverifikasi) Dukungan politik dan kebijakan yang kuat di tingkat kabupaten, provinsi, nasional maupun internasional Komitmen, partisipasi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak dan pemangku kepentingan terkait, terutama dari pemerintah daerah kabupaten Dukungan operasional bagi program mencukupi dan terjamin (dukungan pendanaan, sumber daya manusia, akses, data, teknologi, dll) Hasil Sistem MRV Komitmen, partisipasi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak dan pemangku kepentingan terkait Hasil Sistem MRV Komitmen, partisipasi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak dan pemangku kepentingan terkait
Output B.3. Output B.4. Intervensi Perbaikan perencanaan tata guna lahan dan tata kelola perkebunan kelapa sawit pada paling sedikit areal seluas 20.000 Ha dan dengan potensi pengurangan emisi sebesar 7 juta ton CO2 selama lima tahun ke depan Perbaikan perencanaan tata guna lahan dan tata kelola kawasan mangrove Indikator Capaian Dikembangkannya perencanaan konservasi secara khusus bagi kawasan ekosistem karst Adanya dukungan bagi kebun sawit emisi rendah dari seluruh pihak terkait, terutama pemerintah dan industri Teridentifikasi lokasi yang paling sesuai bagi pengembangan kebun sawit Terlindunginya kawasan dengan nilai konservasi tinggi berbasis pada kegiatan HCVF sesuai dengan kriteria ISPO dan RSPO Meningkatnya kapasitas pengelola lahan dalam melakukan identifikasi dan pengelolaan kawasan dengan nilai konservasi tinggi pada areal kebun sawit Aktifnya forum atau ruang diskusi terkait isu kelapa sawit di tingkat kabupaten Terbangunnya baseline data dan informasi mengenai kawasan mangrove di Berau Terbangunnya integrasi pengelolaan terpadu kawasan mangrove antar instansi pengelola terkait • Terintegrasikannya inisiasi pengembangan Pusat Informasi Mangrove (PIM) ke dalam program Dikembangkannya konsep dan penerapan Integrated Coastal Zone Management, melalui integrasi antara kepentingan dan kegiatan semua pihak pada tingkat perencanaan, dengan menjaga keseimbangan pertimbangan ekonomi, lingkungan dan sosial budaya masyarakat Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 105 Sumber dan Alat Verifikasi Asumsi dan Resiko Hasil Sistem MRV Komitmen, partisipasi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak dan pemangku kepentingan terkait Hasil Sistem MRV Komitmen, partisipasi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak dan pemangku kepentingan terkait
Intervensi Program A.1. PENYEMPURNAAN RENCANA TATA RUANG DAN PEMANFAATAN LAHAN Prioritas Kegiatan a. Mengembangkan unit bantuan teknis dan tim perencana terpadu yang mampu mendukung proses perencanaan Kabupaten Berau secara menyeluruh a.1. Membentuk dan melengkapi Unit Bantuan Teknis (UBT) di bidang tata ruang a.2. Membentuk Tim Perencana Terpadu (TPT) a.3. Merancang dan memelihara database tata ruang a.4. Memadukan data secara vertikal di semua tingkatan perencanaan dan secara horizontal di semua sektor a.5. Membangun standar pendokumentasian dan pengelolaan data tata ruang a.6. Memberikan analisa dan kajian tata ruang yang diperlukan oleh berbagai pemangku kepentingan a.7. Mendorong dimuatnya isu-isu pembangunan rendah karbon dalam penyempurnaan rencana pembangunan Tata Waktu '11 '12 '13 '14 '15 Prioritas Lokasi/Penerima Manfaat Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 106 Indikasi Pembiayaan Pelaksana Program dan Mitra Terkait Anggaran (dalam Milyar Rupiah) Potensi Sumber Pembiayaan Sekretariat DP dan Pokja REDD TNC, ForClime, TFCA APBD, TNC, ForClime, TFCA Bappeda, Dinas Tata Ruang, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Pertambangan, Kantor Pertanahan dan dinas lain terkait TNC, ForClime APBD, TNC, ForClime TPT dan UBT TNC, ForClime APBD, TNC, ForClime TPT dan UBT TNC, ForClime APBD, TNC, ForClime TPT dan UBT TNC, ForClime APBD, TNC, ForClime TPT dan UBT TNC, ForClime APBD, TNC, ForClime TPT dan UBT TNC, ForClime APBD, TNC, ForClime
Intervensi Program Prioritas Kegiatan b. Melakukan analisa dan kajian perimbangan aspek ekologi, ekonomi dan sosial atas RTRW Kabupaten, dan menyempurna- kan dokumen perencanaan tata ruang tingkat Kabupaten b.1. Melakukan kajian dan memberikan rekomendasi atas rencana penetapan penggunaan lahan dengan melakukan analisis kesesuaian peruntukan lahan berdasarkan daya dukung dan daya tampungnya (Lihat juga B.3.a) b.2. Melakukan kajian terhadap kawasan-kawasan dengan nilai ekologis penting b.3. Melakukan kajian tata ruang yang relevan bagi penghitungan karbon di tingkat kabupaten dan menyusun rekomendasi atas prioritas/pilihan lokasi program c. Menyusun dan memperbaiki dokumen perencanaan di tingkat unit manajemen c.1. Mengumpulkan dan mengolah data/informasi kondisi dan potensi yang aktual, berkualitas tinggi, sahih dan berkelanjutan sebagai dukungan bagi proses perencana- an jangka panjang dan tahunan pengelolaan hutan terutama pada kawasan KPHP Model Berau Barat (Lihat juga A.2.d.2) c.2. Mendukung proses penyempurnaan dokumen perencanaan pada unit manajemen c.3. Mendukung proses sosialisasi Perda RTRW Kabupaten dan perencanaan tata ruang pada tingkat kecamatan dan kawasan- kawasan khusus Tata Waktu '11 '12 '13 '14 '15 Prioritas Lokasi/Penerima Manfaat Kawasan budidaya non kehutanan (KBNK) Wilayah konsesi hutan, perkebunan, pertambangan KPHP Model Berau Barat dan kawasan KPH potensial yang lain Lahan masyarakat, konsesi hutan, hutan lindung, dan konsesi kelapa sawit Kecamatan dan kawasan-kawasan khusus Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 107 Indikasi Pembiayaan Pelaksana Program dan Mitra Terkait Anggaran (dalam Milyar Rupiah) Potensi Sumber Pembiayaan TPT dan UBT TNC, TFCA TNC, TFCA TPT dan UBT TNC, TFCA TNC, TFCA TPT dan UBT TNC, TFCA TNC, TFCA Dinas Kehutanan, KPH, UBT TNC, ForClime APBN/D, TNC, ForClime Dinas terkait, UBT TNC, TFCA APBD, TNC, TFCA Dinas Tata Ruang APBD
Intervensi Program A.2. PERBAIKAN TATA KELOLA SEKTOR KEHUTANAN Prioritas Kegiatan d. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di tingkat kabupaten, kecamatan hingga tingkat kampung d.1. Melaksanakan kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam aspek perencanaan tata ruang bagi seluruh sektor/dinas pada pemerintah kabupaten d.2. Menyusun panduan/standar prosedur operasi bagi proses perencanaan tata ruang di tingkat kabupaten bagi seluruh sektor/dinas terkait d.3. Mendukung pengumpulan dan pengolahan data dan informasi spasial dan non spasial di tingkat kampung secara partipatif sebagai basis perencanaan pembangunan daerah (Lihat juga A.4.b.1) d.4. Mendorong proses perencanaan pembangunan tingkat kampung secara partisipatif dan mendukung penguatan lembaga perencanaan tingkat kampung (Lihat juga A.4.b.2) a. Bekerjasama dengan DKN, melakukan kajian dan sinkroni- sasi peraturan dan menjajaki peluang pembentukan lembaga ombudsman a.1. Membentuk Unit Bantuan Teknis (UBT) di bidang tata kelola a.2. Mengembangkan prinsip-prinsip keadilan iklim (CFLF), dengan mempertimbangkan safeguard dalam instrumen REDD+ Tata Waktu '11 '12 '13 '14 '15 Prioritas Lokasi/Penerima Manfaat Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 108 Indikasi Pembiayaan Pelaksana Program dan Mitra Terkait Anggaran (dalam Milyar Rupiah) Potensi Sumber Pembiayaan Dinas Tata Ruang, UBT TNC APBD, TNC Dinas Tata Ruang, UBT TNC APBD, TNC UBT TNC, ForClime, TFCA TNC, ForClime, TFCA UBT TNC, ForClime, TFCA TNC, ForClime, TFCA Sekretariat DP dan Pokja REDD TNC, ForClime, TFCA APBD, TNC, ForClime, TFCA Dinas Kehutanan, UBT TNC, ForClime TNC, ForClime
Intervensi Program Prioritas Kegiatan a.3. Melaksanakan review menyeluruh atas peraturan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya hutan dan mendorong amandemen dan/atau pembentukan peraturan baru a.4. Mendorong pemberantasan pembalakan liar dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi pada kawasan hutan a.5. Merumuskan konstruksi hukum yang tepat, jelas dan selaras tentang hak masyarakat adat dalam kawasan hutan a.6. Melakukan kajian, perencanaan, persiapan dan pembentukan lembaga ombudsman lokal (Lihat juga A.3.e.1) a.7. Mendukung kerja-kerja operasional lembaga ombudsman lokal (Lihat juga A.3.e.1) b. Meningkatkan transparansi, partisipasi, serta akuntabilitas dalam proses pembuatan peraturan, penetapan kebijakan serta pemberian izin di sektor kehutanan b.1. Mengembangkan secara integratif konsep Inisiatif Transparansi dan Pakta Integritas terutama dalam sektor kehutanan b.2. Mendorong penerapan konsep Inisiatif Transparansi dan adopsi Pakta Integritas terutama dalam sektor kehutanan b.3. Melakukan kampanye prinsip transparansi dan akuntabilitas ke seluruh pihak terkait dan seluruh lapisan masyarakat Tata Waktu '11 '12 '13 '14 '15 Prioritas Lokasi/Penerima Manfaat Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 109 Indikasi Pembiayaan Pelaksana Program dan Mitra Terkait Anggaran (dalam Milyar Rupiah) Potensi Sumber Pembiayaan Dinas Kehutanan, Badan Lingkungan Hidup, UBT TNC, ForClime APBD, TNC, ForClime Dinas Kehutanan TNC, ForClime APBD, TNC, ForClime Dinas Kehutanan, Badan Lingkungan Hidup, UBT TNC, ForClime APBD, TNC, ForClime Dinas Kehutanan, UBT TNC, ForClime TNC, ForClime Dinas Kehutanan, Lembaga Ombudsman, UBT TNC, ForClime TNC, ForClime Dinas Kehutanan, UBT TNC, ForClime TNC, ForClime Dinas Kehutanan, UBT TNC, ForClime TNC, ForClime Dinas Kehutanan, UBT TNC APBD, TNC
Intervensi Program Prioritas Kegiatan b.4. Mengembangkan pusat-pusat informasi publik di bidang sektor kehutanan yang dapat dijangkau masyarakat luas b.5. Membangun forum-forum dialog partisipatif antar pihak secara rutin c. Mendorong penguatan kelembagaan lembaga swadaya masyarakat c.1. Mendukung forum perencanaan bersama antar LSM secara periodik, terutama bagi LSM yang bekerja pada isu pengelolaan sumber daya alam di Berau c.2. Mendukung upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, melalui lokakarya dan pelatihan, terutama pada aspek pengelolaan lembaga, kepemimpinan, advokasi kebijakan publik dan penggalangan dana, c.3. Melakukan kajian pembentukan lembaga pengelola dana amanah /penyalur dana hibah tingkat lokal c.4. Mendorong terbentuknya lembaga pengelola dana amanah dan penyalur dana hibah di tingkat lokal d. Mendukung pembentukan dan pengelolaan KPH di Kabupaten Berau d.1. Mendukung KPHP Model Berau Barat dalam pembentukan kelem- bagaan pengelolaan dan pengelo- laan hutan di wilayahnya, meliputi penggunaan kawasan hutan, reha- bilitasi hutan, reklamasi, perlin- dungan hutan (Lihat juga A.1.c.1) Tata Waktu '11 '12 '13 '14 '15 Prioritas Lokasi/Penerima Manfaat Titik berat pada kelompok yang potensial terkena dampak KPHP Model Berau Barat Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 110 Indikasi Pembiayaan Pelaksana Program dan Mitra Terkait Anggaran (dalam Milyar Rupiah) Potensi Sumber Pembiayaan Dinas Kehutanan, UBT TNC, Forclime APBD, TNC, ForClime Dinas Kehutanan, UBT TNC, Forclime APBD, TNC, ForClime UBT TNC, TFCA TNC, TFCA UBT TNC, TFCA TNC, TFCA UBT TNC, TFCA TNC, TFCA UBT TNC, TFCA TNC, TFCA Dinas Kehutanan, UBT TNC, ForClime TNC, ForClime
Intervensi Program A.3. PELIBATAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN Prioritas Kegiatan d.2. Mendukung KPHP Model Berau Barat dalam penjabaran dan implementasi kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten/kota bidang kehutanan d.3. Mendukung KPHP Model Berau Barat dalam pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya d.4. Mendorong percepatan pembentukan KPH Unit 2, 3 dan 4 di Kabupaten Berau a. Meningkatkan kesadaran, pemahaman, dukungan dan peran para pemangku kepentingan pada konsep pembangunan rendah karbon, strategi REDD+ dan PKHB a.1. Membentuk Unit Bantuan Teknis (UBT) di bidang komunikasi a.2. Mengembangkan strategi sosialisasi dan komunikasi pada berbagai level cakupan sasaran dan bagi berbagai kelompok pemangku kepentingan a.3. Memilih media dan mengembangkan materi sosialisasi dan komunikasi yang sesuai, termasuk pengembangan web dan penyelenggaraan forum- forum diskusi rutin a.4. Melakukan sosialisasi dan komunikasi kepada seluruh pemangku kepentingan secara kontinyu mengenai tahapan- tahapan Program Tata Waktu '11 '12 '13 '14 '15 Prioritas Lokasi/Penerima Manfaat KPHP Model Berau Barat KPHP Model Berau Barat Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 111 Indikasi Pembiayaan Pelaksana Program dan Mitra Terkait Anggaran (dalam Milyar Rupiah) Potensi Sumber Pembiayaan Dinas Kehutanan, UBT TNC, ForClime TNC, ForClime Dinas Kehutanan, UBT TNC, ForClime TNC, ForClime Dinas Kehutanan, UBT TNC, ForClime TNC, ForClime Sekretariat DP dan Pokja REDD TNC, ForClime APBD, TNC, ForClime UBT TNC, ForClime TNC, ForClime UBT TNC, ForClime TNC, ForClime UBT TNC, ForClime TNC, ForClime
Intervensi Program Prioritas Kegiatan b. Menerapkan prinsip FPIC dalam pelaksanaan program, termasuk di dalamnya komitmen pelibatan kelompok-kelompok perempuan b.1. Melakukan sosialisasi mengenai Program, terutama kepada kelompok-kelompok masyarakat (adat/lokal) yang berada pada lokasi prioritas Program b.2. Mendorong penguatan kelemba- gaan masyarakat, terutama pada aspek pengambilan keputusan, pemantauan hasil kesepakatan dan penanganan pelanggaran (Lihat juga A.4.a.3) b.3. Mendorong terbangunnya pra- kesepakatan pelaksanaan Pro- gram pada kelompok masyarakat dengan mempertimbangkan prinsip FPIC (Lihat juga A.4.d) c. Menerapkan standar CCBA (Kriteria Iklim, Masyarakat, dan Keanekaragaman Hayati) dalam pelaksanaan program (Lihat juga A.6.b) c.1. Mengumpulkan seluruh data spe- sifik Program yang terkait dengan 23 (15+8) kriteria CCB yang mencakup kriteria general, climate, community dan biodiversity c.2. Melakukan evaluasi internal Pro- gram berdasarkan standar CCB c.3. Melengkapi data dan memperbaiki kondisi hasil temuan pada tahapan evaluasi internal sebelumnya c.4. Melakukan evaluasi internal kedua atas Program setelah dilakukannya penyempurnaan data dan perbaikan kondisi sesuai dengan syarat-syarat CCB Tata Waktu '11 '12 '13 '14 '15 Prioritas Lokasi/Penerima Manfaat Kelompok-kelompok masyarakat (adat) yang berada pada lokasi prioritas Program Kelompok-kelompok masyarakat (adat) yang berada pada lokasi prioritas Program Kelompok-kelompok masyarakat (adat) yang berada pada lokasi prioritas Program Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 112 Indikasi Pembiayaan Pelaksana Program dan Mitra Terkait Anggaran (dalam Milyar Rupiah) Potensi Sumber Pembiayaan UBT TNC, ForClime TNC, ForClime UBT TNC, ForClime TNC, ForClime UBT TNC, ForClime TNC, ForClime UBT TFCA TFCA UBT TFCA TFCA UBT TFCA TFCA UBT, Tim Penilai Independen TFCA TFCA
Intervensi Program Prioritas Kegiatan d. Melibatkan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program di tingkat tapak melalui skema-skema kemitraan (Lihat juga B.1.a) d.1. Melakukan sosialisasi mengenai Program secara khusus, terutama kepada para pemegang ijin konsesi dan pengelola lahan d.2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan peningkatan kesadaran dan pema- haman para pengelola lahan ten- tang konsep REDD+ dan perbaik- an tata kelola lahan rendah emisi d.3. Mendorong terbangunnya kesepa- katan-kesepakatan pelaksanaan Program pada tingkat para pengelola lahan di tingkat tapak (Lihat juga A.4.d) e. Melibatkan para pemangku kepentingan dalam proses perencanaan Program, penanganan pengaduan dan penyelesaian perselisihan antar pihak dan penyusunan rencana keberlanjutan program secara partisipatif dan kolaboratif e.1. Mengembangkan mekanisme dan prosedur penanganan pengaduan dan penyelesaian perselisihan terkait dengan pelaksanaan Program (Lihat juga A.2.a.6-7) e.2. Menangani pengaduan dan penyelesaian perselisihan terkait dengan pelaksanaan Program secara berjenjang e.3. Menyelenggarakan lokakarya perencanaan di tingkat kabupaten dan merumuskan rencana keberlanjutan program Tata Waktu '11 '12 '13 '14 '15 Prioritas Lokasi/Penerima Manfaat Pemegang ijin dan pengelola lahan konsesi Pemegang ijin dan pengelola lahan konsesi Pemegang ijin dan pengelola lahan konsesi Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 113 Indikasi Pembiayaan Pelaksana Program dan Mitra Terkait Anggaran (dalam Milyar Rupiah) Potensi Sumber Pembiayaan Dinas terkait, UBT TNC, ForClime TNC, ForClime Dinas terkait, UBT TNC, ForClime TNC, ForClime Dinas terkait, UBT TNC, ForClime TNC, ForClime UBT, Lembaga Ombudsman TNC, ForClime TNC, ForClime UBT, Lembaga Ombudsman TNC, ForClime TNC, ForClime Sekretariat Dewan Pengarah, UBT TNC, ForClime APBD, TNC, ForClime
Intervensi Program A.4. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Prioritas Kegiatan a. Memfasilitasi pengembangan dan penguatan kapasitas forum-forum masyarakat berbasis bentang alam a.1. Membentuk Unit Bantuan Teknis (UBT) di bidang pemberdayaan masyarakat a.2. Mendorong pengembangan forum-forum kampung berbasis bentang alam dan mendorong pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat a.3. Mendukung pendanaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan forum-forum kampung (Lihat juga A.3.b.2) b. Memberikan bantuan pembangunan berbasis kinerja terutama pada aspek kesehatan, pendidikan dan pengembangan energi terbarukan serta peningkatan kapasitas bagi kampung- kampung di dalam dan di sekitar kawasan hutan b.1. Melakukan survei sosio-ekonomi pada tingkat kampung di kampung-kampung yang menjadi target prioritas Program (Lihat juga A.1.d.3) b.2. Mendokumentasikan tata guna lahan dan hak kekayaan tradisional (adat) melalui pemetaan dan perencanaan tata ruang secara partisipatif di tingkat kampung (Lihat juga A.1.d.4) Tata Waktu '11 '12 '13 '14 '15 Prioritas Lokasi/Penerima Manfaat Kelompok-kelompok masyarakat (adat) yang berada pada lokasi prioritas Program, terutama pada 20 kampung di DAS Kelay dan Segah Kelompok-kelompok masyarakat (adat) yang berada pada lokasi prioritas Program, terutama pada 20 kampung di DAS Kelay dan Segah 20 kampung di DAS Kelay dan Segah 20 kampung di DAS Kelay dan Segah Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 114 Indikasi Pembiayaan Pelaksana Program dan Mitra Terkait Anggaran (dalam Milyar Rupiah) Potensi Sumber Pembiayaan Sekretariat DP dan Pokja REDD TNC, ForClime APBD, TNC, ForClime UBT TNC, ForClime TNC, ForClime UBT TNC, ForClime TNC, ForClime UBT TNC, ForClime, TFCA TNC, ForClime, TFCA UBT TNC, ForClime, TFCA TNC, ForClime, TFCA
Intervensi Program Prioritas Kegiatan b.3. Mengidentifikasi kebutuhan bantu- an pembangunan terutama pada aspek kesehatan, pendidikan dan penyediaan energi terbarukan,dan peningkatan kesempatan dan pe- ningkatan kapasitas bagi penduduk kampung b.4. Mendorong terbangunnya mekanisme pengelolaan bantuan pembangunan dan insentif REDD+ pada tingkat kampung b.5. Mendukung penyaluran bantuan dari pemerintah dan pihak-pihak lainnya bagi kampung yang menjadi target prioritas Program dan mensinergikannya dengan bantuan pembangunan berbasis kinerja c. Mengembangkan alternatif mata pencaharian yang mengu-rangi tekanan terhadap ling-kungan dan mendukung pemba-ngunan ekonomi rendah karbon c.1. Melakukan survei sosio-ekonomi pada tingkat kampung di kampung- kampung yang menjadi target prioritas Program c.2. Mendukung dilakukannya kajian/studi kelayakan usaha atas mata pencaharian alternatif sesuai dengan pilihan masyarakat dan kesesuaian lokasi setempat c.3. Memberikan bantuan terkait dengan faktor teknis, keuangan, dan pemasaran untuk mendorong diadopsinya pilihan mata pencaharian yang terbaik c.4. Secara khusus, melakukan studi tentang strategi ketahanan pangan masyarakat dan mendorong peningkatan ketahanan pangan Tata Waktu '11 '12 '13 '14 '15 Prioritas Lokasi/Penerima Manfaat 20 kampung di DAS Kelay dan Segah 20 kampung di DAS Kelay dan Segah 20 kampung di DAS Kelay dan Segah 20 kampung di DAS Kelay dan Segah 20 kampung di DAS Kelay dan Segah 20 kampung di DAS Kelay dan Segah 20 kampung di DAS Kelay dan Segah Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 115 Indikasi Pembiayaan Pelaksana Program dan Mitra Terkait Anggaran (dalam Milyar Rupiah) Potensi Sumber Pembiayaan UBT TNC, ForClime, TFCA APBD, TNC, ForClime, TFCA UBT TNC, ForClime, TFCA APBD, TNC, ForClime, TFCA APBD, TNC, ForClime, TFCA UBT TNC, ForClime, TFCA TNC, ForClime, TFCA UBT TNC, ForClime, TFCA TNC, ForClime, TFCA Dinas terkait, UBT TNC, ForClime, TFCA APBD, TNC, ForClime, TFCA Dinas Pertanian dan Dinas Perkebunan UBT TNC, ForClime, TFCA APBD, TNC, ForClime, TFCA
Intervensi Program Prioritas Kegiatan melalui agroforestry dan pertanian yang berwawasan lingkungan c.5. Mendorong pengembangan mekanisme insentif berbasis jasa ekosistem meliputi produk hutan non-kayu lestari, pembayaran jasa air pada DAS, penggantian keanekaragaman hayati, ekowisata dan rekreasi (Lihat juga B.2.e) d. Melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan Program berbasis sektoral dan lokasi (Lihat juga A.3.b.3 dan A.3.d.3) d.1. Pada wilayah hutan produksi, mendorong terbangunnya mekanisme pengelolaan hutan secara kolaboratif, mekanisme pembagian keuntungan dengan pemegang konsesi, pemetaan dan pengelolaan HCVF dan pemantauan yang partisipatif dan efektif (Lihat juga B.1.h) d.2. Pada wilayah hutan lindung, mendorong peran masyarakat sebagai pengelola kawasan lindung, mendorong terbangunnya kesepakatan dalam pemanfaatan hasil hutan non kayu lestari dan mekanisme insentif berbasis jasa ekosistem lainnya (Lihat juga B.2.e) d.3. Pada wilayah perkebunan kelapa sawit, mendorong peningkatan keterlibatan masyarakat dalam skema lahan plasma; pengaturan pembagian pendapatan; pemetaan HCVF secara partisipatif dan mekanisme pemantauan yang lebih efektif (Lihat juga B.3.d) Tata Waktu '11 '12 '13 '14 '15 Prioritas Lokasi/Penerima Manfaat 20 kampung di DAS Kelay dan Segah 20 kampung di DAS Kelay dan Segah 20 kampung di DAS Kelay dan Segah 20 kampung di DAS Kelay dan Segah Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 116 Indikasi Pembiayaan Pelaksana Program dan Mitra Terkait Anggaran (dalam Milyar Rupiah) Potensi Sumber Pembiayaan Dinas Kehutanan, Badan Lingkungan Hidup, UBT TNC, ForClime, TFCA APBD, TNC, ForClime, TFCA Dinas Kehutanan, Badan Lingkungan Hidup, UBT TNC, ForClime, TFCA APBD, TNC, ForClime, TFCA Dinas Kehutanan, Badan Lingkungan Hidup, UBT TNC, ForClime, TFCA APBD, TNC, ForClime, TFCA Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Badan Lingkungan Hidup, UBT TNC, ForClime, TFCA APBD, TNC, ForClime, TFCA
Intervensi Program A.5. PENGEMBANGAN MEKANISME PENDANAAN BERKELANJUTAN DAN PEMBAGIAN MANFAAT YANG ADIL Prioritas Kegiatan a. Mengembangkan skema pendanaan di muka dan melakukan upaya penggalangan dana secara progresif bagi pendanaan pelaksanaan tahap percontohan a.1. Membentuk Unit Bantuan Teknis (UBT) di bidang penggalangan dana a.2. Menyusun konsep, proposal dan material bagi upaya penggalangan dana, baik secara utuh maupun sektoral, berbasis jenis kawasan ataupun tematik a.3. Melakukan kegiatan-kegiatan penggalangan dana, termasuk kegiatan exhibition, donor meeting, road show secara intensif dan progresif a.4. Membentuk kelembagaan dan perangkat Forum/Dana Kemitraan a.5. Mendorong pengembangan mekanisme pengelolaan Forum/Dana Kemitraan dan mekanisme penyaluran dana dari Forum/Dana Kemitraan kepada para unit pelaksana a.6. Mengkaji dan mendorong pengembangan Forum/Dana Kemitraan menjadi Dana Perwalian bagi program karbon hutan di Kabupaten Berau b. Mengembangkan formulasi dan mekanisme pasar karbon sukarela atau pembayaran berbasis kinerja untuk mendapatkan pendanaan yang berkelanjutan (Lihat juga A.6.b Tata Waktu '11 '12 '13 '14 '15 Prioritas Lokasi/Penerima Manfaat Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 117 Indikasi Pembiayaan Pelaksana Program dan Mitra Terkait Anggaran (dalam Milyar Rupiah) Potensi Sumber Pembiayaan Sekretariat DP dan Pokja REDD TNC, ForClime APBD, TNC, ForClime UBT TNC, ForClime APBD, TNC, ForClime UBT TNC, ForClime APBD, TNC, ForClime Sekretariat DP, UBT TNC, ForClime APBD, TNC, ForClime Forum/Dana Kemitraan, UBT TNC, ForClime APBD, TNC, ForClime Forum/Dana Kemitraan, UBT TNC, ForClime APBD, TNC, ForClime
Intervensi Program Prioritas Kegiatan dan B.1.b) b.1. Mendorong pengembangan proposal teknis, penilaian dan verifikasi bagi upaya pemanfaatan penyerapan dan penyimpanan karbon pada kawasan hutan b.2. Mendorong sertifikasi dan pemasaran hasil dari upaya pemanfaatan penyerapan dan penyimpanan karbon pada kawasan hutan b.3. Mengikuti perkembangan peraturan, pola dan mekanisme pasar karbon, terlibat aktif dalam diskusi pembahasan/perundingan dan mempersiapkan Program sesuai dengan kebutuhan dan dinamika global yang terjadi c. Mengembangkan skema investasi dan distribusi dana dan manfaat yang diterima kepada para pemangku kepentingan secara adil bagi tahap penerapan penuh REDD+ c.1. Mendukung upaya kajian atas skema-skema investasi yang potensial dikembangkan c.2. Mendukung proses berbagi dan pembelajaran bersama terhadap pelaksanaan program-program REDD+ di kawasan dan negara lain, melalui kegiatan diskusi terfokus, lokakarya dan studi banding c.3. Mengembangkan prinsip-prinsip dan skema distribusi/pembagian manfaat yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan pada tahapan penerapan penuh REDD+ Tata Waktu '11 '12 '13 '14 '15 Prioritas Lokasi/Penerima Manfaat Para pemegang ijin/pengelola lahan Para pemegang ijin/pengelola lahan Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 118 Indikasi Pembiayaan Pelaksana Program dan Mitra Terkait Anggaran (dalam Milyar Rupiah) Potensi Sumber Pembiayaan UBT TNC, ForClime TNC, ForClime UBT TNC, ForClime TNC, ForClime UBT TNC, ForClime APBD, TNC, ForClime UBT TNC, ForClime TNC, ForClime UBT TNC, ForClime TNC, ForClime UBT TNC, ForClime TNC, ForClime
Intervensi Program A.6. BERPERAN SERTA DALAM PENGEMBANGAN MRV BAGI PERHITUNGAN PENGURANGAN EMISI DI TINGKAT NASIONAL Prioritas Kegiatan a. Mengembangkan sistem yang komprehensif untuk memantau dan mengevaluasi kinerja Program mencakup aspek sosial, ekonomi dan lingkungan a.1. Membentuk Unit Bantuan Teknis (UBT) di bidang sistem pengukuran, pemantauan dan evaluasi a.2. Mengembangkan sistem dan panduan perencanaan, pemantauan dan evaluasi Program dan melakukan perbaikan/pengembangan sesuai kebutuhan a.3. Memandu proses perencanaan, pemantauan dan evaluasi Program secara periodik b. Mengembangkan model pengukuran atas penurunan cadangan karbon (emisi) dan penambahan cadangan karbon (sink) dari kegiatan Program (Lihat juga A.3.c dan A.5.b) b.1. Mengidentifikasi skope kegiatan termasuk menentukan batasan geografis pelaksanaan kegiatan, tipe gas rumah kaca yang akan diukur (CO2,N2O,CH4) dan pool perhitungan emisi dan serapan b.2. Melakukan analisa menyeluruh terhadap data sejarah dan pemicu utama deforestasi di masa mendatang dan menentukan baseline (REL) b.3. Memperkirakan unit penurunan emisi atau peningkatan serapan karbon yang akan dihasilkan Tata Waktu '11 '12 '13 '14 '15 Prioritas Lokasi/Penerima Manfaat Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 119 Indikasi Pembiayaan Pelaksana Program dan Mitra Terkait Anggaran (dalam Milyar Rupiah) Potensi Sumber Pembiayaan Sekretariat DP dan Pokja REDD TNC, ForClime APBD, TNC, ForClime UBT TNC, ForClime TNC, ForClime UBT TNC, ForClime TNC, ForClime UBT TNC, ForClime, TFCA TNC, ForClime, TFCA UBT TNC, ForClime, TFCA TNC, ForClime, TFCA UBT TNC, ForClime, TFCA TNC, ForClime, TFCA
Intervensi Program Prioritas Kegiatan b.4. Membuktikan adanya penambah- an atau additionality, termasuk validasi metodologi yang merupa- kan urutan bagaimana memper- kirakan emisi atau serapan b.5. Menelaah dan mengelola resiko untuk mengurangi ketidakpastian atau kehilangan karena kebocoran b.6. Memantau dan melaporkan perbedaan bersih emisi atau serapan dibandingkan dengan tingkat baseline c. Memberikan dukungan secara aktif bagi pengembangan dan penerapan sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi yang kuat dan terpercaya pada tingkat nasional c.1. Berperan serta dalam pembangunan mekanisme kerjasama dan koordinasi terkait MRV di tingkat nasional c.2. Berperan serta dalam penyusunan protokol dan unit-unit teknis untuk menganalisa data terkait dengan karbon hutan baik di tingkat nasional dan sub nasional c.3. Berperan serta dalam pengumpulan data yang relevan bagi unit pusat database, penyusunan estimasi nasional dan pelaporan di tingkat nasional c.4. Mendukung pembentukan lembaga registrasi dan lembaga independen tingkat nasional dan sub nasioal untuk melakukan verifikasi efektivitas implementasi REDD+ dalam jangka panjang Tata Waktu '11 '12 '13 '14 '15 Prioritas Lokasi/Penerima Manfaat Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 120 Indikasi Pembiayaan Pelaksana Program dan Mitra Terkait Anggaran (dalam Milyar Rupiah) Potensi Sumber Pembiayaan UBT TNC, ForClime, TFCA TNC, ForClime, TFCA UBT TNC, ForClime, TFCA TNC, ForClime, TFCA UBT TNC, ForClime, TFCA TNC, ForClime, TFCA Sekretariat Dewan Pengarah, UBT TNC, ForClime TNC, ForClime Sekretariat Dewan Pengarah, UBT TNC, ForClime TNC, ForClime Sekretariat Dewan Pengarah, UBT TNC, ForClime TNC, ForClime Sekretariat Dewan Pengarah, UBT TNC, ForClime TNC, ForClime
Intervensi Program B.1. PERBAIKAN TATA KELOLA PADA HUTAN PRODUKSI a. b. c. d. e. f. g. h. i. Prioritas Kegiatan Mengidentifikasi dan mendapatkan komitmen dari para pemegang ijin yang akan terlibat dalam Program (Lihat juga A.3.d) Mengidentifikasi dan mendorong dikembangkannya kegiatan- kegiatan penyerapan dan/atau penyimpanan karbon pada hutan produksi (Lihat juga A.5.b) Memberikan dukungan teknis bagi upaya perolehan sertifikasi SVLK dan FSC Menggalang dukungan kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah bagi praktek-praktek RIL dalam tata kelola hutan produksi Menggalang dan mendapatkan komitmen dari pemilik ijin konsesi dan mitra produksi bagi pelaksanaan praktek RIL Mengembangkan Jaringan Aksi Pembelajaran dan Pusat Pelatihan Kehutanan Membantu perolehan akses pendanaan yang lebih baik bagi para pemegang ijin konsesi yang berkomitmen memperbaiki tata kelolanya Melindungi kawasan yang bernilai konservasi tinggi dan menginisiasi pengembangan kawasan dengan fungsi restorasi ekosistem atau fungsi perlindungan lainnya (Lihat juga A.4.d.1) Mengembangkan model pengelolaan hutan tanaman yang rendah emisi Tata Waktu '11 '12 '13 '14 '15 Prioritas Lokasi/Penerima Manfaat Konsesi dalam KPHP Model Berau Barat Konsesi dalam KPHP Model Berau Barat Konsesi dalam KPHP Model Berau Barat Konsesi dalam KPHP Model Berau Barat Konsesi dalam KPHP Model Berau Barat Kawasan yang bernilai konservasi tinggi dalam wilayah konsesi Konsesi dalam KPHP Model Berau Barat Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 121 Indikasi Pembiayaan Pelaksana Program dan Mitra Terkait Anggaran (dalam Milyar Rupiah) Potensi Sumber Pembiayaan Dinas Kehutanan, KPH, Pemegang Ijin Konsesi, UBT TNC, ForClime TNC, ForClime Dinas Kehutanan, KPH, Pemegang Ijin Konsesi, UBT, Swasta TNC, ForClime TNC, ForClime, Swasta Dinas Kehutanan, KPH, UBT TNC, ForClime APBD, TNC, ForClime Dinas Kehutanan, KPH, UBT TNC, ForClime APBD, TNC, ForClime Dinas Kehutanan, KPH, Pemegang Ijin Konsesi, Kontraktor, UBT TNC, ForClime APBD, TNC, ForClime Dinas Kehutanan, KPH, UBT TNC, ForClime APBD, TNC, ForClime Dinas Kehutanan, KPH, UBT TNC, ForClime TNC, ForClime Dinas Kehutanan, KPH, Badan Lingkungan Hidup, UBT, Swasta TNC, ForClime TNC, ForClime, Swasta Dinas Kehutanan, KPH, Pemegang Ijin Konsesi, UBT, Swasta TNC, ForClime APBD, TNC, ForClime, Swasta
Intervensi Program B.2. PERBAIKAN TATA KELOLA PADA HUTAN LINDUNG B.3. PERBAIKAN PERENCANAAN TATA GUNA LAHAN DAN TATA KELOLA PADA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT a. b. c. d. e. f. a. b. Prioritas Kegiatan Melakukan kajian dan analisa atas kawasan hutan lindung, terutama pada kawasan dengan tingkat keanekaragaman hayati, simpanan karbon dan nilai hidrologi tinggi, serta mengidentifi- kasi wilayah yang mengalami keterancaman cukup besar Memetakan pola intervensi, pola kemitraan, tanggung jawab pengelolaan, struktur insentif, kerangka hukum dan sumber pendanaan bagi upaya konservasi pada kawasan hutan lindung Mendorong perumusan strategi dan penyusunan rencana konservasi terpadu pada kawasan hutan lindung di Kabupaten Berau Berkolaborasi merumuskan dan mengembangkan kerangka kerja kebijakan, hukum, dan kelembaga- an pengelolaan hutan lindung Mengidentifikasi dan mendukung pelaksanaan program-program perlindungan dan pemantapan kawasan, pengurangan emisi dan penambahan stok karbon pada kawasan hutan lindung (Lihat juga A.4.c.5 dan A.4.d.2) Menyusun strategi dan langkah nyata bagi upaya penjaminan pendanaan yang berkelanjutan konservasi hutan lindung Melakukan kajian kesesuaian lahan dan mendorong terbangun- nya rencana tata guna lahan bagi pengembangan perkebunan kelapa sawit (Lihat juga A.1.b.1) Mengkaji kemungkinan dan mendorong klasifikasi ulang dan pengalihan pengembangan perkebunan ke lahan kritis atau Tata Waktu '11 '12 '13 '14 '15 Prioritas Lokasi/Penerima Manfaat 4 lokasi/ wilayah sasaran Program 4 lokasi/ wilayah sasaran Program Skala kabupaten 4 lokasi/ wilayah sasaran Program 4 lokasi/ wilayah sasaran Program Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 122 Indikasi Pembiayaan Pelaksana Program dan Mitra Terkait Anggaran (dalam Milyar Rupiah) Potensi Sumber Pembiayaan Dinas Kehutanan, KPH, Badan Lingkungan Hidup, UBT, LSM TNC, TFCA APBD, TNC, TFCA Dinas Kehutanan, KPH, Badan Lingkungan Hidup, UBT, LSM TNC, TFCA APBD, TNC, TFCA Dinas Kehutanan, KPH, Badan Lingkungan Hidup, UBT, LSM TNC, TFCA APBD, TNC, TFCA Dinas Kehutanan, KPH, Badan Lingkungan Hidup, BP DAS, Kemenhut TNC, TFCA APBD, TNC, TFCA Dinas Kehutanan, KPH, UBT, Swasta TNC, TFCA TNC, ForClime, Swasta Dinas Kehutanan, KPH, Badan Lingkungan Hidup, UBT, LSM TNC, TFCA APBD, TNC, TFCA Dinas Perkebunan, Dinas Tata Ruang, Badan Lingkungan Hidup, TPT, UBT TNC APBD, TNC Dinas Perkebunan, Dinas Tata Ruang, Badan Lingkungan Hidup, TPT, UBT, TNC APBD, TNC, Swasta
Intervensi Program B.4. PERBAIKAN PERENCANAAN TATA GUNA LAHAN DAN TATA KELOLA PADA KAWASAN MANGROVE c. d. e. a. b. c. d. Prioritas Kegiatan terdegradasi, khususnya bagi areal yang ijinnya belum disetujui atau belum berproduksi, bekerjasama dengan pemegang ijin dan pemerintah daerah Memberikan dukungan teknis dan peningkatan kapasitas bagi para pengelola kebun dalam pemenuhan kriteria dan perolehan sertifikasi RSPO/ISPO Mengembangkan kerjasama perusahaan kebun dengan berbagai pihak untuk memperkecil dampak ekologis dari sistem produksi (Lihat juga A.4.d.3) Mengembangkan forum atau ruang diskusi terkait isu kelapa sawit di tingkat kabupaten Melakukan pendataan, kajian dan analisa atas kondisi, status dan permasalahan yang dihadapi pada kawasan mangrove (Termasuk kajian potensi penurunan emisi dan penyimpanan stok karbon, disertai upaya identifikasi kegiatan apa saja yang paling sesuai untuk dilakukan) Membangun media integrasi pengelolaan antar instansi terkait Melakukan sosialisasi kebijakan yang ada dan meningkatkan upaya penegakan hukum Melakukan upaya rehabilitasi lahan mangrove yang telah rusak, mendorong pengembangan tambak ramah lingkungan dan pelaksanaan program-program pengurangan emisi dan penambahan stok karbon pada kawasan mangrove Tata Waktu '11 '12 '13 '14 '15 Prioritas Lokasi/Penerima Manfaat Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 123 Indikasi Pembiayaan Pelaksana Program dan Mitra Terkait Anggaran (dalam Milyar Rupiah) Potensi Sumber Pembiayaan Swasta Dinas Perkebunan, UBT, Swasta TNC, TFCA TNC, TFCA, Swasta Dinas Perkebunan, UBT, Swasta TNC, TFCA TNC, TFCA, Swasta Dinas Perkebunan, UBT, Swasta TNC TNC Dinas Kehutanan, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian/Perikanan/ DKP/Dinas terkait lainnya, UBT TNC, TFCA APBD, TNC TFCA Dinas terkait, UBT TNC, TFCA APBD, TNC, TFCA Dinas terkait, UBT TNC, TFCA APBD, TNC, TFCA Dinas terkait, UBT Swasta, LSM TNC, TFCA APBD, TNC, TFCA, Swasta
Re ncana Strategis dan R Rencana Aksi Bersam ma PKHB 2011-2015 | LAMPI IRAN GAMB KABUP BARAN PATEN N UMU N BERA M AU 124
PETA ADMINISTRASI KABUPATEN BERAU Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 125
Sumber: Draft Awal Rancangan RPJMD Kabupaten Berau 2011-2015 (2010) 1. Kondisi Wilayah dan Sosial Kabupaten Berau merupakan salah satu kabupaten yang berada pada bagian utara Propinsi Kalimantan Timur. Sampai dengan tahun 2002, wilayah administrasi Kabupaten dibagi dalam 9 kecamatan dengan jumlah desa sebanyak 91 desa dan 7 kelurahan. Pada tahun 2004 terjadi penambahan 2 kecamatan baru yang merupakan pemekaran dari kecamatan lama, yaitu Kecamatan Maratua dan Kecamatan Tubaan. Pada tahun 2005 terjadi lagi pemekaran 2 kecamatan yaitu Kecamatan Biatan dan Kecamatan Batu Putih, sehingga jumlah kecamatan di Kabupaten Berau menjadi sebanyak 13 kecamatan. Kabupaten Berau memiliki luas wilayah 34.127 km2. Letak daerah ini berada tidak jauh dari Garis Khatulistiwa dengan posisi berada antara 116° sampai dengan 119° Bujur Timur dan 1° sampai dengan 2°33' Lintang Utara. Batas wilayah Kabupaten Berau adalah sebagai berikut : • Utara berbatasan dengan Kabupaten Bulungan • • Timur dibatasi oleh laut Sulawesi • Barat berbatasan dengan Kabupaten Malinau, Kutai Barat dan Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur Kutai Kartanegara Kabupaten Berau merupakan salah satu pintu gerbang pembangunan di wilayah Propinsi Kalimantan Timur bagian utara. Keadaan topografi Kabupaten Berau bervariasi berdasarkan bentuk relief, kemiringan lereng dan ketinggian dari permukaan laut. Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 126 Wilayah daratan tidak terlepas dari gugusan bukit dan perbukitan yang terdapat hampir di seluruh wilayah kecamatan, terutama Kecamatan Kelay yang membentang perbukitan batu kapur memanjang dari hampir mencapai 100 km. Selanjutnya di Kecamatan Talisayan terdapat perbukitan dan yang tertinggi dikenal dengan nama Bukit Padai. Sedangkan danau berjumlah 7 buah, keseluruhannya berada di wilayah Kabupaten Berau dengan luas keseluruhan danau mencapai 15 Ha. Daerah pesisir Kabupaten Berau terletak di Kecamatan Talisayan, Biduk- Biduk dan Pulau Derawan serta Maratua yang secara geografis berbatasan langsung dengan lautan. Khusus Kecamatan Pulau Derawan dan Maratua terkenal sebagai daerah tujuan wisata yang dimana pantainya memiliki panorama yang sangat indah, dan terdapat beberapa gugusan pulau penghasil telur penyu yang merupakan penyumbang pendapatan asli daerah yang cukup potensial. Berdasarkan data yang tercatat di Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau tahun 2007 jumlah penduduk Kabupaten Berau sebanyak 164.501 jiwa, atau meningkat sebesar 4.102 jiwa atau 2,56% dibandingkan jumlah penduduk tahun 2006 sebesar 160.399 jiwa. Komposisi jumlah penduduk di tahun 2007 yakni penduduk laki laki sejumlah 90.419 jiwa dan penduduk perempuan sejumlah 74.082 jiwa. Tingkat kepadatan penduduk antar kecamatan di Kabupaten Berau sangat timpang, hal ini karena tidak meratanya persebaran penduduk, daerah pedalaman yang memiliki luas wilayah yang besar hanya dihuni oleh sedikit penduduk. Kepadatan terkecil terdapat di Kecamatan Maratua yaitu sebanyak 3.263 jiwa/4.118,80 km2 atau 0,79 jiwa/km2 dan kepadatan terbesar ada di Tanjung Redeb sebagaimana dalam tabel berikut. Terlihat dalam tabel tersebut angka yang sangat mencolok yaitu kepadatan penduduk Kecamatan Tanjung Redeb sebanyak 2.233,63 jiwa/km2. Hal ini wajar karena Kecamatan Tanjung Redeb merupakan ibukota Kabupaten Berau.
Tabel 1. Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Tahun 2007 Kecamatan Penduduk Luas Wilayah (km2) Penduduk/k m2 Kelay Talisayan Tubaan Biduk-Biduk Pulau Derawan Maratua Sambaliung Tanjung Redeb Gunung Tabur Segah Teluk Bayur Batu Putih Biatan 5.259 8.749 6.177 6.795 8.253 3.263 24.435 53.071 14.807 6.901 16.750 5.493 4.548 6.134,60 1.798,00 2.373,45 3.002,99 3.858,96 4.118,80 2.403,86 23,76 1.987,02 5.166,40 175,70 1.651,42 1.432,04 0,86 4,87 2,60 2,26 2,14 0,79 10,16 2.233,63 7,45 1,34 95,30 3,33 3,18 Jumlah 164.495 34.127,00 4,82 Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau Tabel 2. Persentase Penduduk Menurut Mata Pencaharian Tahun 2007 No Sektor/sub sektor Pekerjaan Persentase 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pertanian ( Pangan, Perkebunan, Perikanan, Peternakan) Penggalian Industri Listrik & Air Minum Bangunan Perdagangan, Hotel dan Restoran Angkutan & komunikasi Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan Jasa-jasa Lainnya 44,49 5,56 4,11 0,60 6,43 15,57 3,92 0,34 14,38 4,60 Jumlah 100.00 Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau (Data Susenas 2007) Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 127 Mata pencaharian penduduk sangat beragam, paling banyak bekerja di sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan), selengkapnya diuraikan dalam tabel disamping. 2. Kondisi Ekonomi Kondisi makro ekonomi Kabupaten Berau tidak terlepas dari dampak perkembangan kondisi ekonomi maupun non ekonomi. Situasi politik dan keamanan sebagai faktor non ekonomi relatif stabil selama tahun 2008. Beberapa nasional memperlihatkan perkembangan yang positif selama tahun 2008 seperti laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. indikator makro ekonomi Faktor ekonomi maupun faktor non ekonomi bagi Kabupaten Berau memberi pengaruh terhadap perkembangan kondisi makro ekonomi. Pelaksanaan desentralisasi telah memberikan dampak pada penerimaan APBD Kabupaten Berau yang terus meningkat tiap tahun, sehingga dapat memacu meningkatnya anggaran pembangunan daerah sebagai komponen penggerak di berbagai bidang usaha. Dengan meningkatnya kemampuan keuangan Pemerintah Daerah untuk melayani masyarakat (Public Services), secara terhadap perekonomian daerah, sehingga diharapkan pembangunan di Kabupaten Berau dapat lebih cepat berkembang dan hasilnya dapat dinikmati masyarakat secara nyata. langsung telah menimbulkan 'multiplier effect' Penentuan perencanaan pembangunan daerah terpadu sudah barang tentu memerlukan data dan informasi statistik yang akurat, relevan, dan tepat waktu. Data statistik adalah salah satu barometer dalam penentuan kebijakan agar sasaran pembangunan dapat terealisasi dan tepat sasaran. Di sisi lain kebijakan pembangunan pada masa yang lalu perlu di evaluasi untuk melihat seberapa jauh hasil yang telah dicapai. Data statistik dasar merupakan salah satu ukuran yang dipergunakan guna memberikan gambaran keadaan secara kuantitatif maupun kualitatif pada masa yang lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. kerangka pembangunan strategis dan
Perkembangan PDRB Sektoral Perekonomian Kabupaten Berau yang salah satunya diukur dari besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) selama periode 2000 - 2008 menunjukkan perkembangan yang terus meningkat. Besaran PDRB Kabupaten Berau atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan tahun 2000 selalu mengalami peningkatan. Gambar 1. PDRB Kabupaten Berau ADH Berlaku dan Konstan (Trilyun Rupiah) Tahun 2000-2008 2.79 3.06 3.39 3.66 3.97 4.34 4.82 2.19 2.19 2.42 2.25 2.36 2.46 2.52 2.65 2.78 2.94 3.08 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 berlaku konstan Sumber: PDRB Kabupaten Berau tahun 2000-2008 (diolah) Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Berau atas dasar harga berlaku tahun 2008 mengalami peningkatan yang cukup berarti, yaitu dari 4.344,89 milyar rupiah di tahun 2007 menjadi 4.823,23 milyar rupiah pada tahun 2008 atau naik sebesar 478,34 milyar rupiah. Sedangkan nilai PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2008 mencapai 3.081,02 milyar rupiah dan pada tahun 2007 sebesar 2.943,04 milyar rupiah. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Berau pada tahun 2008 mencapai 4,69 persen, lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi tahun 2007 yang sebesar 5,70 persen. Penurunan pertumbuhan ekonomi ini sangat dipengaruhi adanya krisis global yang melanda dunia ada saat itu. Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 128 Tabel 3. PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2000 - 2007 (Jutaan Rupiah) Lapangan Usaha Harga Berlaku Harga Konstan 2000 2007 2008 2007 2008 1. Pertanian 2. Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan 3. 4. Listrik & Air Bersih 5. Bangunan 6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 833.474 1.638.769 643.023 8.676 52.516 562.683 903.070 1.842.391 676.856 11.003 64.603 658.128 643.799 1.179.991 402.281 3.393 30.311 370.497 660.502 1.253.199 407.437 3.562 32.572 393.788 7. Pengangkutan dan Komunikasi 378.997 416.742 204.882 216.498 8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 9. Jasa-jasa 28.596 198.155 31.048 219.392 17.005 90.878 17.923 95.522 Jumlah PDRB 4.344.888 4.823.232 2.943.037 3.081.002 Sumber: PDRB Kabupaten Berau tahun 2007-2008 (diolah) Pada tahun 2008, sektor ekonomi yang menunjukkan nilai tambah bruto (menurut harga berlaku) terbesar adalah Sektor Pertambangan dan Penggalian yaitu sebesar 1,84 triliun rupiah sedangkan sektor lainnya hanya menghasilkan nilai tambah bruto di bawah 0,9 triliun rupiah. Demikian juga pada penghitungan atas dasar harga konstan 2000, sektor tersebut memberikan nilai tambah bruto paling dominan dalam perekonomian Kabupaten Berau yaitu 1,25 triliun rupiah. Sektor lainnya menghasilkan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 masing- masing di bawah 0,7 triliun rupiah. Laju Pertumbuhan Ekonomi Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan perkembangan produksi jasa pada periode tertentu dibandingkan periode dari barang dan
sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Berau secara makro pada terakhir (2000-2008) cenderung mengalami pergerakan tujuh fluktuatif namun masih positif. tahun Gambar 2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Berau Tahun 2000 - 2008 5.70% 5.00% 5.11% 4.16% 5.08% 4.69% 2.78% 2.64% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Pertumbuhan Ekonomi Sumber: PDRB Kabupaten Berau tahun 2000-2008 (diolah) Pada tahun 2000 dan 2001 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Berau laju mencapai 2,78 persen. Pada pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 5,00 persen. Pada tahun berikutnya (2003 dan 2004) mengalami pertumbuhan yang melambat di mana tahun 2003 adalah 4,16 persen dan tahun 2004 menjadi hanya 2,64 persen. Tahun 2005 perekonomian Berau mengalami perbaikan, ditunjukkan oleh meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11 persen. Kondisi ini disebabkan oleh pengaruh dari perkembangan produksi komoditi strategis Berau yaitu batubara. tahun 2002 terjadi peningkatan Adanya penurunan produksi batu bara ternyata kembali mempengaruhi perlambatan ekonomi Kabupaten Berau pada tahun 2006 sebesar 5,08 persen. Pada tahun 2007 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Berau kembali meningkat sebesar 5,70 persen. Pertumbuhan ini selain disebabkan oleh naiknya nilai tambah batu bara juga disebabkan oleh beroperasinya kembali PT Nusantara Kertas sebagai penghasil pulp terbesar di Kalimantan Timur. Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 129 Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Berau pada tahun 2008 mencapai 4,69 persen, lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi tahun 2007 yang sebesar 5,70 persen. Tabel 4. Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Tahun 2006-2008 Atas Dasar Harga Konstan tahun 2000 Sektor Pertumbuhan (%) 2000 2006 2007 2008 1. Pertanian 2. Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan 3. 4. Listrik & Air Bersih 5. Bangunan 6. Perdagangan, Hotel dan Restoran
3,63 7,69 2,42 2,68 3,92 4,12 2,73 7,87 3,67 4,46 5,52 5,94 2,59 6,20 1,28 4,95 7,46 6,29 7. Pengangkutan dan Komunikasi
3,12 7,04 5,67 8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 9. Jasa-jasa - 5,24 4,44 5,97 5,00 5,40 5,11 Jumlah PDRB
5,08 5,70 4,69 Sumber: PDRB Kabupaten Berau tahun 2000-2008 (diolah) Pada tahun 2008 terdapat keberagaman pada pertumbuhan ekonomi sektoral. Sektor Pertanian mengalami perlambatan pertumbuhan sebesar 2,59 persen yang disebabkan adanya pertumbuhan yang negatif pada Subsektor Kehutanan. Pertumbuhan negatif pada subsektor ini disebabkan oleh berkurangnya produksi kayu dan hutan lainnya. Pada Sektor Pertambangan dan Penggalian terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 6,20 persen. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh pertumbuhan Subsektor Pertambangan Tanpa Migas sebesar 6,20 persen yang disebabkan adanya pertambahan produksi batu bara. Subsektor Penggalian mengalami perlambatan pertumbuhan sebesar 1,63 persen. Walaupun terjadi perlambatan pertumbuhan tetapi tetap mengalami peningkatan dari
tahun sebelumnya, hal ini sejalan dengan meningkatnya pembangunan swasta, dan perorangan yang baik pembangunan pemerintah, menggambarkan adanya pergeseran penggunaan bahan baku bangunan dari bahan utama kayu menjadi bahan beton (bangunan permanen). Sektor Industri Pengolahan secara agregat tumbuh sebesar 1,28 persen dibanding ini didukung oleh Industri Bahan Galian yang mengalami meningkatnya Subsektor seiring dengan meningkatnya pertumbuhan pambangunan di Kabupaten Berau. tahun sebelumnya. Pertumbuhan sebesar 9,94 persen Sektor Listrik dan Air Bersih pada tahun 2008 tumbuh sebesar 4,95 persen. Pertumbuhan pada sektor ini disebabkan pertumbuhan ekonomi pada Subsektor Listrik dan Air Minum yang masing-masing tumbuh sebesar 4,74 dan 4,36 persen. Pertumbuhan pada Subsektor Listrik disebabkan adanya penyesuaian Tarif Dasar Listrik (TDL) yang diikuti dengan meningkatnya produksi yang dihasilkan oleh pembangkit yang ada. Selain itu terjadi peningkatan biaya produksi perunitnya terutama bahan bakar. Sub sektor ini merupakan pendukung utama dari denyut nadi perekonomian Kabupaten Berau, dimana berbagai sektor ekonomi terkait langsung dengan kebutuhan akan listrik yang memadai dan mencukupi untuk berbagai keperluan produksi. Selain itu juga terjadi peningkatan pada kapasitas produksi dan peningkatan pelanggan pada Subsektor Air Bersih. Sektor Bangunan dan Konstruksi tahun 2008 tumbuh sebesar 7,46 persen. Peningkatan pembangunan cukup terasa dan terus menggeliat sejak diterapkannya otonomi daerah sejak tahun 2001. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah dapat mengembangkan daerahnya masing-masing menurut kebutuhan yang ada. Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran pada tahun 2008 mengalami pertumbuhan sebesar 6,29 persen. Pertumbuhan pada sektor ini juga dipicu oleh keadaan geografi Kabupaten Berau yang menjadi salah satu pintu gerbang atau kota transit menuju kabupaten/kota di wilayah utara Propinsi Kalimantan Timur. Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 130 Pertumbuhan yang pesat di Sektor Perdagangan diikuti oleh pertumbuhan pada Sektor Pengangkutan dan Komunikasi yang pada tahun 2008 mengalami pertumbuhan sebesar 5,67 persen. Tingginya mobilitas penduduk yang datang dan pergi di Kabupaten Berau serta semakin sarana dan prasarana komunikasi mengakibatkan meningkatnya pertumbuhan yang cukup signifikan pada sektor ini. Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa-jasa mengalami pertumbuhan sebesar 5,40 persen. Pertumbuhan pada sektor ini dapat dijadikan indikator semakin tingginya mobilitas keuangan di Kabupaten Berau. Pertumbuhan juga terjadi di Sektor Jasa yaitu sebesar 5,40 persen. Pertumbuhan yang cukup pesat justru terjadi pada Subsektor Jasa Swasta sebesar 6,03 persen, hal ini mengindikasikan semakin banyaknya orang maupun perusahaan yang menyediakan pelayanan (jasa) di Kabupaten Berau. Secara keseluruhan, kondisi PDRB Kabupaten Berau mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya pertumbuhan yang positif disemua sektor ekonomi. 3. Struktur Ekonomi Struktur perekonomian Kabupaten Berau sejak tahun 2006 - 2008 masih didominasi oleh sektor-sektor yang berbasis Sumber Daya Alam (SDA) seperti Sektor Pertambangan dan Sektor Pertanian. Hal ini terlihat dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh sektor-sektor tersebut dalam pembentukan PDRB. Dalam rentang tahun 2006 sampai 2008, sektor yang memberikan sumbangan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Berau adalah Sektor Pertambangan dan Penggalian dengan kontribusi yang terus naik tiap tahunnya berkisar antara 34-38 persen.
Besarnya peranan Sektor Pertambangan dan Penggalian ini didukung oleh peranan Subsektor Pertambangan Tanpa Migas (Batu Bara) yang kontribusinya dari tahun 2000 sampai 2007 dengan kontribusi antara 34-38 persen yang terus naik tiap tahunnya. Sektor dengan peranan terbesar kedua adalah Sektor Pertanian dengan kontribusi berkisar antara 19-25 persen yang menurun tiap tahunnya. Adanya penurunan kontribusi sektor pertanian sangat dipengaruhi oleh semakin menurunnya peranan Subsektor Kehutanan sebagai penyumbang kontribusi terbesar Sektor Pertanian. Selama tahun 2006-2007, Subsektor Pertambangan Tanpa Migas dan Subsektor Industri Pengolahan Tanpa Migas masih merupakan subsektor yang paling dominan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Berau bahkan peranan kedua subsektor ini selama dua tahun terakhir memperlihatkan peningkatan yang cukup berarti. Pada tahun 2007 peranan Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 37,72 persen, dan meningkat menjadi 38,20 persen pada tahun 2008. Kenaikan ini disebabkan meningkatnya peranan Subsektor Pertambangan Tanpa Migas dari 37,54 persen menjadi 38,02 persen. Naiknya Sektor Pertambangan tidak diiringi dengan naiknya Sektor Industri Pengolahan. Sektor Industri Pengolahan mengalami penurunan dari 14,80 persen tahun 2007 menjadi sebesar 14,03 persen di tahun 2008, penurunan ini disebabkan oleh turunnya kontribusi Subsektor Industri Pengolahan Kertas dari 14,49 persen di tahun 2007 menjadi 13,72 persen dalam tahun 2008. Kontribusi Sektor Pertanian selama justru menunjukkan penurunan. Peranan Sektor Pertanian mengalami penurunan dari 19,18 persen di tahun 2007 menjadi 18,72 persen di tahun 2008. tahun 2007 dan 2008 Penurunan ini disebabkan oleh terus menurunnya peranan Subsektor Kehutanan dari 9,57 persen pada tahun 2007 menjadi 8,76 persen pada tahun 2006. Rencana Strategis dan Rencana Aksi Bersama PKHB 2011-2015 | 131 Kontribusi atau peranan dari sektor maupun subsektor lainnya, belum menunjukkan perubahan yang berarti selama tahun 2000-2008. Kontribusi masing-masing sektor maupun subsektor tersebut masih di bawah 9 persen terhadap PDRB Kabupaten Berau. Tabel 5. Kontribusi Sektoral PDRB Kabupaten Berau Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2006-2008 Kontribusi (%) Sektor 2006 2007 2008 1. Pertanian 2. Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan 3. 4. Listrik & Air Bersih 5. Bangunan 6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 19,96 37,68 14,72 0,18 1,13 12,69 19,18 37,72 14,80 0,20 1,21 12,95 18,72 38,20 14,03 0,23 1,34 13,64 7. Pengangkutan dan Komunikasi 8,55 8,72 8,64 8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 9. Jasa-jasa 0,65 4,44 0,66 4,56 0,64 4,55 PDRB 100,00 100,00 100,00 Sumber: PDRB Kabupaten Berau tahun 2000-2008 (diolah) Dari gambar di halaman berikutnya, sektor/subsektor yang merupakan kegiatan ekonomi berbasis Sumber Daya Alam (SDA), yaitu Sektor Pertanian, Sektor Pertambangan dan Penggalian, serta Sektor Industri Pengolahan selama tahun 2000 - 2008 telah memberikan sumbangan/ kontribusi terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Berau rata-rata di atas 70 persen. Ini berarti bahwa lebih dari 70 persen ekonomi Kabupaten Berau berasal dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang berbasis Sumber Daya Alam dan akibatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Berau sangat bergantung pada kegiatan sektor-sektor tersebut.
ktur Ekonomi Kabu Gambar 3. Struk ahun 2007-2008 T upaten Berau 1. PERTANI AN 19.18% 18.72% 2. PERTAMBANGAN D PENGGALIAN AN 37.72 38.20 % 0% 3. IN DUSTRI PENGOLAH AN 14 14. 4.80% .03% 4. LISTRIK K, GAS DAN AIR MINU UM 0.20% 0.23% 5. BANGUN AN 1.21% 1.34% 6. PERDA AGANGAN, HOTEL D RESTORAN AN 12.9 13. 95% 64% 7. PENGANGKUTAN D KOMUNIKASI AN 8.72% 8.64% 8. KEUANG JASA GAN, PERSEWAAN D A PERUSAHAAN AN 0.66% 0.64% 9. JASA-JA ASA 4.56% 4.55% 2007 2008 2 Sumber: PDRB B Kabupaten Berau tah hun 2000-2008 (diolah h) 4. PDR B Perkapita d an Pendapata an Perkapita Salah satu in untuk meliha kesejahteraan pendapatan tambah bru adanya akt penghitungan dihitung den pertengahan ndikator makro ek at perkembangan p n masyarakat sua per kapita. PDRB uto yang diciptak tivitas ekonomi n PDRB digunak ngan cara membag konomi lainnya, y perekonomian, seb atu wilayah adala B perkapita merupa kan oleh masing- selama periode kan waktu satu gi total nilai PDRB yang banyak dima bagai dasar evalua ah PDRB per ka akan ukuran rata- -masing pendudu tertentu waktu tahun). PDRB p B dengan jumlah p anfaatkan asi tingkat apita dan -rata nilai uk akibat (dalam perkapita penduduk tahun. Re ncana Strategis dan R Rencana Aksi Bersam ma PKHB 2011-2015 | 132 Tabel 6. PDRB Per T rkapita dan Penda patan Perkapita Ta ahun 2000-2008 Tahun Penduduk Pertengahan Tahun PDRB Perkapita P Pend Reg Perk dapatan gional kapita (Orang) (Rupiah) ( (Ru upiah) 2000 117.095 18.661.324 13 3.448.007 2001 119.360 20.305.474 14 4.804.664 2002 127.340 21.876.790 15 5.929.931 2003 135.854 22.545.344 16 6.701.197 2004 143.232 23.637.034 17 7.642.795 2005 151.165 24.195.005 17 7.702.683 2006 160.542 24.739.462 18 8.020.789 2007 166.163 26.148.349 19 9.105.897 2008 169.403 28.471.939 20 0.815.669 Sumber: PDRB Kabup paten Berau tahun 20 00-2008 (diolah) P Pendapatan perka diterima oleh ma p proses produksi se digunakan waktu s apita merupakan asing-masing pend elama periode wak satu tahun). gambaran rata-ra duduk sebagai kei ktu tertentu (dalam ata pendapatan y ikutsertaannya da m penghitungan PD yang lam DRB P Pendapatan perka dasar biaya faktor Pendapatan perka P p pendapatan pendu langsung neto tela l apita dihitung den r produksi dengan apita dapat dijadik uduk di suatu da ah dihilangkan dala ngan cara memba n jumlah penduduk kan bahan rujuka aerah, hal ini dis am metode penghi agi total PDRN a k pertengahan tah an pendekatan ma sebabkan pajak ti itungan. atas hun. akro idak Akan tetapi pen A p pendapatan riil (s b belum diperhitung merupakan produ m bersih. Untuk me b l luar/masuk (yang negeri) masih sang n ndapatan perkapit ebenarnya) sehing gkannya pendapat uk regional bersih endapatkan data t g secara nasional d gat sukar diperoleh ta belum mamp gga masih bersifat tan yang mengali atau disebut juga tentang pendapata diperoleh dari ner h sehingga perlu pe pu memperhitung t semu, hal ini ak ir ke dalam, hasil a pendapatan dae an yang mengalir raca pembayaran l engkajian lebih da gkan kibat lnya erah r ke luar lam
dengan mela bersih). Nam Produk Dom sebagai pend akukan survei dan mun untuk mengga mestik Regional N dapatan regional. n penyusunan net ambarkan sementa Neto atas dasar bia t factor income (pen ra maka dalam do aya faktor masih ndapatan oumen ini dianggap Gambar 4. Pendap G Tahun 20 patan Perkapita Ka 000 - 2009 (Juta Ru abupaten Berau upiah) 20.82 2 13.45 14.80 1 15.93 16. .70 17.64 17.70 18.02 19.11 1 2000 2001 2 2002 200 03 2004 2005 2006 2007 2008 Pend dapatan Regional per Kapita Sumber: PDRB B Kabupaten Berau tah hun 2000-2008 (diolah h) PDRB perk Rp.28.471.93 Seiring den pendapatan Rp.20.815.66 perkapita tah masyarakat memberikan era otonomi demikian pe antara pemer kapita Kabupate 39,- atau terjadi ngan peningkatan per kapita Kabupa 69,- atau 8,95 per hun sebelumnya. Kabupaten Berau indikasi kuat bahw i berdampak posit mbangunan bidan rintah dan masyar en Berau pada peningkatan 8,89 n PDRB perkapi aten Berau pada t rsen dibandingkan Hal ini berarti b u secara rata-rata wa hasil-hasil pem tif bagi pemberda ng ekonomi telah d rakat. tahun 2008 m 9 persen dari tahu ta, diikuti pula tahun 2008 yang m n dengan nilai pen bahwa tingkat pen mengalami perba mbangunan di daer ayaan masyarakat. digerakkan secara mencapai un 2007. naiknya mencapai ndapatan ndapatan aikan dan ah dalam . Dengan a bersama PDRB dan pertumbuhan perusahaan k Kabupaten B pendapatan perk n sampai dengan t kayu dan berkura Berau. Setelah tah kapita cenderung tahun 2005, hal ini angnya produksi in hun 2005 terjadi g mengalami perl i diakibatkan berku ndustri kertas yan peningkatan pertu lambatan urangnya ng ada di umbuhan Re ncana Strategis dan R Rencana Aksi Bersam ma PKHB 2011-2015 | PDRB dan penda P minimum serta m m kembali pabrik mi k apatan perkapita. H meningkatnya pro ilik PT. Kertas Nus Hal ini sejalan ol oduksi batu bara santara. leh peningkatan u a serta beroperasi Peningkatan pen P p penghitungan (200 m menggambarkan p pendapatan masy pendapatan perk p m masyarakat Kabup tahun ke tahun. t ndapatan perkapi 00-2008) adalah se bahwa terjadi pe yarakat Kabupate apita paten Berau mula ini turut ta secara rata-ra ata selama peri per tahun. Angka ebesar 6,85 persen cukup berarti p eningkatan yang n itu meningkat en Berau. Selain ingkat kesejahter mencerminkan t yang lebih baik d ai bergeser kearah 133 upah inya iode a ini pada tnya raan dari