Pendahuluan 1
Filantropi dan Keadilan Sosial di Indonesia Andi Agung Prihatna Konsep Filantropi Gagasan mengenai filantropi menjadi perbincangan serius sejalan dengan mengemukanya konsep civil society. Ide tentang filantropi muncul terutama berkaitan dengan topik kemandirian civil society. Kebutuhan kemandirian bagi civil society sesuai dengan perannya untuk membatasi pemerintahan yang otoriter, meningkatkan keberdayaan masyarakat, mengurangi dampak negatif dari kekuatan pasar, dan menuntut akuntabilitas politik serta meningkatkan mutu dan sifat inklusif dari tata pemerintahan.1 Istilah filantropi (philanthropy) berasal dari bahasa Yunani, philos (cinta) dan anthropos (manusia). Secara harfiah, filantropi adalah konseptualisasi dari praktik memberi (giving), pelayanan (services) dan asosiasi (association) secara suka rela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai ekspresi rasa cinta. Istilah ini juga merujuk kepada pengalaman Barat pada abad ke-delapan belas, ketika negara dan individu mulai merasa bertanggungjawab untuk peduli terhadap kaum lemah. Meski berbeda dalam konsep maupun praktiknya, tradisi 3
4 Filantropi dan Keadilan Sosial di Indonesia filantropi telah dikenal di setiap kebudayaan umat manusia sepanjang sejarah. Secara umum, filantropi didefinisikan sebagai tindakan sukarela untuk kepentingan publik (voluntary action for the public goods). Menurut sifatnya dikenal dua bentuk filantropi, yakni filantropi tradisional dan filantropi untuk keadilan sosial (social justice). Filantropi tradisional adalah filantropi yang berbasis karitas (charity). Praktik filantropi tradisional atau karitas pada umumnya berbentuk pemberian untuk kepentingan pelayanan sosial (social services) misalnya pemberian para dermawan kepada kaum miskin untuk memenuhi kebutuhan makanan, tempat tinggal, pakaian dan lain-lain. Dilihat dari orientasinya, filantropi tradisional lebih bersifat individual. Dengan orientasi seperti ini, dalam batas tertentu para dermawan seringkali justru didorong oleh maksud untuk memelihara dan menaikkan status dan prestise mereka di mata publik. Model karitas seperti ini justru mempertebal relasi kuasa si kaya terhadap si miskin. Dalam konteks makro, filantropi tradisional hanya mampu mengobati penyakit kemiskinan akibat dari ketidakadilan struktur. Berbeda dengan filantropi tradisional, filantropi untuk keadilan sosial (social justice philanthropy) merupakan bentuk kedermawanan sosial yang dimaksudkan untuk menjembatani jurang antara si kaya dan si miskin. Jembatan tersebut diwujudkan dalam upaya memobilisasi sumberdaya untuk mendukung kegiatan yang menggugat ketidakadilan struktur yang menjadi penyebab kemiskinan dan ketidakadilan. Dalam konsep filantropi keadilan sosial diyakini bahwa kemiskinan lebih disebabkan oleh ketidakadilan dalam alokasi sumberdaya dan akses kekuasaan dalam masyarakat. Untuk itu filantropi keadilan sosial diharapkan dapat mendorong perubahan struktur dan kebijakan agar memihak kepada mereka yang lemah dan minoritas. Dalam praktiknya, filantropi keadilan sosial menciptakan hubungan yang setara (genuine relationship) antara pemberi dan penerima. Substansi filantropi untuk keadilan sosial juga terlihat jelas pada orientasinya yakni perubahan institusional dan sistematik. Dalam konsep filantropi untuk keadilan sosial, sumberdaya yang dikumpulkan ditujukan kepada kegiatan yang mengarah kepada perubahan sosial. Untuk mendorong perubahan sosial metoda utamanya adalah pengorganisasian masyarakat, advokasi dan pendidikan publik. Orientasi semacam ini tampak sebangun dengan orientasi organisasi
Andi Agung Prihatna Pengantar ---- gerakan sosial (social movement organization) yang pada umumnya direpresentasikan oleh organisasi masyarakat sipil (civil society orga- nization). Perbedaan antara filantropi tradisional dengan filantropi untuk keadilan sosial seringkali diartikulasikan sebagai "advokasi versus pelayanan". Filantropi tradisional hanya menyediakan program pelayanan sosial dan cenderung menghindari isu politik. Sebaliknya Filantropi untuk keadilan sosial justru mencurahkan perhatiannya kepada berbagai isu politik mencakup demokrasi, hak asasi manusia dan keadilan. Alokasi sumberdaya dalam filantropi untuk keadilan sosial diarahkan kepada organisasi yang bergiat untuk mempengaruhi proses kebijakan publik dalam rangka memecahkan problem sosial. Filantropi untuk keadilan sosial bekerja lebih untuk mengatasi akar permasalahan ketimbang mengatasi gejala akibat permasalahan tersebut. Perbedaan Filantropi Tradisional dan Filantropi untuk Keadilan Sosial Filantropi Tradisional (Karitas) Filantropi u Motif Orientasi Bentuk Sifat Dampak Contoh Publik, Kol Individual Kebutuhan Kebutuhan mendesak Pelayanan sosial langsung Mendukun Tindakan yang berulang-ulang Kegiatan m ketidakadil Mengobati ketidakadil Advokasi p perubahan Mengatasi gejala ketidakadilan sosial Menyediakan tempat tinggal bagi tuna wisma Penjelasan di atas secara eksplisit menunjukkan bahwa filantropi tidak berhenti pada soal yang berkaitan dengan kebajikan (moral). Memberikan pelayanan sosial seperti menyediakan makanan, pakaian dan perumahan kepada mereka yang membutuhkan adalah tindakan moral yang sangat bajik. Namun kebajikan tersebut tidak dapat berhenti sampai di sini. Filantropi merupakan sentimen moral yang bertransformasi ke dalam tindakan sosial. Selama ini kegagalan dalam mengatasi kemiskinan bukan karena kepedulian yang menipis melainkan karena struktur yang yang tidak memihak kepada mereka. Lebih dari sekadar wacana moral, filantropi juga wacana sosial dan material. Filantropi melekat secara dinamis di dalam suatu struktur dan sistem.2 5
6 Filantropi dan Keadilan Sosial di Indonesia Filantropi Islam Dalam Islam, konsep filantropi dikenal dalam istilah zakat, infak, sedekah (ZIS) dan wakaf. Di dalam al-Qur'an perintah berderma tersebut terkandung makna kemurahan hati, keadilan sosial, saling berbagi dan saling memperkuat. Dalam berfilantropi terdapat satu etos keagamaan yang tidak saja menjadi koreksi secara sosial, tetapi juga merefleksikan suatu nilai moral dan spiritual yang mengarah kepada pencapaian kesejahteraan individu, komunitas dan masyarakat secara menyeluruh. Karenanya, tidak mengherankan jika ayat-ayat al-Qur'an acap menganjurkan umat Islam khususnya si kaya untuk peduli kepada si miskin. Karenanya, menyantuni anak yatim, janda miskin, orang yang terbelit hutang dan orang yang kekurangan adalah satu tugas relijius yang luhur setara dengan perintah salat sebagai tiang agama. Derma yang diserahkan kepada si miskin pada dasarnya merupakan ibadah horizontal. Aktivitas berderma inilah yang disebut sebagai filantropi Islam (Islamic Philanthrophy). Perspektif al-Qur'an mengenai praktik berfilantropi berakar pada ideal-ideal esensial berikut ini: Pertama, tidak ada satu dikotomi antara usaha-usaha spiritual dan material dalam kehidupan manusia; Kedua, menjadi karakter, tujuan dan fungsi komunitas Muslim (umma); Ketiga, konsep trusteeship mengenai kekayaan dan properti. Singkatnya, ideal- ideal tersebut dalam al-Qur'an memapankan satu basis bagi ungkapan moral yang mendasar, dan juga praktik aktual berderma dalam konteks Islam.3 Dalam ajaran Islam, zakat, infak dan sedekah (ZIS) mengandung pengertian yang sama dan acap kali digunakan secara bergantian untuk maksud yang sama, yaitu berderma. Dalam ayat 60, surat al-Maidah, yang sering dirujuk sebagai ayat tentang kedermawanan, misalnya, tidak menyebutkan istilah zakat melainkan sadaqa (sedekah). Namun, pada tataran diskursus penggunaan istilah dari zakat, infak dan sedekah mengandung makna yang khusus, dan juga digunakan secara berbeda. Zakat sering diartikan sebagai membelanjakan (mengeluarkan) harta yang sifatnya wajib dan salah satu rukun Islam serta berdasarkan perhitungan yang tertentu. Infak merujuk kepada pemberian yang bukan zakat, yang kadangkala jumlahnya lebih besar dari zakat. Biasanya dimaksudkan untuk kepentingan sabilillah, dalam arti peningkatan kapasitas sarana, misalnya, bantuan untuk masjid, madrasah, pondok pesantren, rumah sakit. Bantuan yang dikeluarkan
Andi Agung Prihatna Pengantar ---- untuk lembaga keumatan tersebut dikategorikan sebagai infak. Sedangkan, sedekah biasanya derma dalam jumlah kecil diserahkan kepada orang miskin, pengemis, pengamen dan lain-lain. Berbeda dengan zakat, baik infak maupun sedekah keduanya adalah sunnah. Sementara itu, wakaf, jika mengacu pada kepada hadis otentik, dapat dikategorikan ke dalam infak. Dengan kata lain, konsep infak mencakup wakaf. Namun perbedaannya terletak pada kekekalan manfaatnya. Sebagian ulama - yang memandang syariat wakaf pertama kali dilaksanakan Umar bin Khattab - menekankan pemanfaatan hasil wakaf dengan menjaga kekekalannya. Dalam sejarah masyarakat Is- lam, wakaf sangat lah penting perannya sebagaimana tercermin dari pernyataan Gregory C. Kozlowski, bahwa wakaf "became by the fourteenth or fifteenth centuries (C.E.) the Islamic world's most fa- miliar philanthropic institutions".4 Dalam sejarah perkembangan Islam, wakaf berperan penting dalam mendukung pendirian lembaga-lembaga sosial Islam. Filantropi dan Keadilan Sosial Gagasan dan aktualisasi filantropi untuk keadilan sosial mulai menguat di Amerika Serikat pada tahun 1950-an. Ketika itu publik Amerika terpikat dengan ide untuk penguatan civil rights dan demokrasi yang menggejala di sana. Munculnya kebutuhan filantropi untuk keadilan sosial terutama berkaitan dengan tuntutan untuk memanfaatkan sumberdaya lokal (local resources) bagi tujuan pengentasan kemiskinan. Meskipun demikian, hingga kini tidak ada satu definisi operasional pun yang dapat disepakati mengenai filantropi untuk keadilan sosial. Istilah keadilan sosial tidak saja berurusan dengan usaha pendistribusian kebaikan bagi publik, dan juga tidak sekadar melibatkan upaya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Namun, keadilan sosial terbuka untuk dihampiri dengan teori atau perspektif apa pun yang dipakai.5 Keadilan sosial berperan sebagai payung bagi pelbagai ide yang progresif sekaligus menjadi magnet yang menyerap kalangan peminat perubahan sosial. Keadilan sosial bukan lah isu baru. Perbincangan tentang isu ini telah dimulai beberapa abad yang lampau. Teoritisasi tentang keadilan sosial yang merupakan pokok dari hubungan antara masyarakat dengan negara, telah dimuculkan oleh Aristoteles. Negara, menurut Aristoteles berkewajiban untuk mendistribusikan secara adil kesejahteraaan 7
8 Filantropi dan Keadilan Sosial di Indonesia kepada seluruh rakyatnya sesuai dengan amanah konstitusi. Berlandaskan pada gagasan ini lah negara-negara di Eropa seperti Perancis, Jerman dan negara di Scandinavia hidup dan berkembang dalam arahan perspektif negara kesejahteraan (welfare state). Sementara itu, John Rawl menawarkan cara pandang yang dapat berfungsi menjembatani pelbagai perspektif mengenai keadilan sosial. Menurut Rawl, keadilan sosial memiliki struktur dasar berupa hak dan kebebasan (rights and liberties), kekuasaan dan kesempatan (power and opportunities), pendapatan dan kekayaan (income and wealth). Struktur ini layaknya merupakan barang utama (primer) yang diinginkan oleh setiap orang. Namun, pandangan seperti ini tak urung menuai kritik terutama dari barisan pendukung mazhab egalitarian. Menurut kaum egalitarian, pandangan Rawl ini menampik secara moral untuk mendukung peyambungan jurang pemisah antara si miskin dan si kaya. Sebaliknya, kaum liberalis menilai pandangan Rawl mengukuhkan satu kepercayaan bahwa setiap individu dapat berkompetisi untuk memperebutkan struktur dasar keadilan sosial.6 Keadilan sosial pada dasarnya berkaitan dengan persoalan struktur. Keadilan dalam fenomena sosial dapat disebutkan sebagai keadilan sosial atau juga keadilan makro. Keadilan sosial merupakan keadilan yang dalam realisasinya tidak bergantung pada kehendak pribadi atau pun pada kebaikan individu, sekalipun ia bersikap adil. Implementasi keadilan sosial tergantung pada sejauh mana terciptanya struktur sosial yang adil dalam masyarakat. Tanpa itu, keadilan sosial hanyalah ide hampa yang tidak membumi. Karenanya, memperjuangkan hadirnya tatanan keadilan sosial berarti melakukan upaya untuk memperbaiki struktur sosial dalam masyarakat yang timpang dan tidak adil. Secara spesifik, Abdullahi Ahmed An-Naim7 menyatakan bahwa keadilan sosial sebagai suatu definisi kerja mencakup proteksi nilai- nilai hak asasi manusia (HAM) universal tanpa diskriminasi agama, jenis kelamin dan ras. Secara lebih umum keadilan sosial sebagai definisi mencakup implementasi kebijakan publik yang efektif untuk mendorong partisipasi politik yang lebih inklusif dan bermakna, distribusi sumberdaya yang adil dan ketetapan layanan yang esensial bagi segala segmen penduduk dan stabilitas politik dan pemerintahan yang demokratis. Dalam konteks ini filantropi, khususnya filantropi untuk keadilan sosial, secara umum dapat diklasifikasikan sebagai bentuk kegiatan
Andi Agung Prihatna Pengantar ---- untuk menegakkan orde keadilan sosial. Jika karitas yang bersifat in- dividual hanya bersifat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk jangka pendek, maka filantropi untuk keadilan sosial justru dimaksudkan dan terkait dengan perjuangan untuk memperbaiki struktur sosial yang timpang dan tidak adil.8 Menurut An-Na'im, masalah filantropi adalah masalah keadilan ekonomi. Karenanya, adalah wajar jika seseorang memperjuangkannya sebab itu merupakan hak alaminya. Bahwa keadilan sosial meliputi perjuangan untuk mencapai persamaan atas hak politik, itu semua adalah sarana untuk menjamin ketersediaan dan keamanan sumberdaya. Atas dasar pemikiran inilah, An-Na'im menyetujui perbedaan antara filantropi tradisional (karitas) dengan filantropi untuk keadilan sosial. Filantropi tidak berhenti hanya sekadar memberi tanpa disertai semangat persamaan yang mensejahterakan dan juga tercapainya keamanan dalam kehidupan (security of life). Filantropi seharusnya dilandasi oleh pandangan yang mempromosikan kebaikan untuk semua. Filantropi perlu dimaknai sebagai bagian dari upaya untuk mentransformasikan masyarakat.9 Pendekatan karitas yang mengandalkan pada hubungan kekuasaan (power relation) tidak lagi memadai untuk mengatasi berbagai persoalan, karena bersifat elitis dan paternalistik. Sekali lagi pendekatan karitas hanya melanggengkan ego dari para penderma, tanpa pernah mengusik jantung persoalan yang mengakibatkan para penerima tetap bertahan dalam struktur sosialnya yang terpuruk. Kelompok masyarakat yang terpinggirkan pada dasarnya tidak membutuhkan kedermawanan yang bersifat karitatif untuk mencapai kesejahteraannya. Sebaliknya kelompok masyarakat ini membutuhkan bantuan yang dikelola dan didistribusikan berdasarkan atas prakarsa masyarakat itu sendiri untuk menghindari relasi kekuasaan dan paternalisme. Semangat untuk menghindari jebakan relasi kekuasaan tidak saja meliptui relasi yang terbangun antara negara dan masyarakat, tetapi juga mencakup relasi personal yang seimbang antara pemberi dan penerima. Karenanya, dari pandangan filantropi untuk keadilan sosial, pemberian tidak lagi dimaknai sebagai hubungan atas bawah, tetapi sebagai pemberian hak kaum miskin untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Lebih dari itu pemberian yang diterima mereka sebagai haknya seharusnya tidak melestarikan semangat untuk selalu meminta melainkan mampu mendorong untuk berdaya dan mandiri. 9
10 Filantropi dan Keadilan Sosial di Indonesia Terkait dengan transformasi sosial, Andre Thompson menggambarkan secara menarik bagaimana filantropi dibutuhkan untuk satu transformasi sosial. Setelah intervensi militer, perang sipil dan kebijakan ekonomi liberal telah mengubah lanskap struktur sosial Amerika Latin. Kemiskinan dan pengangguran terjadi di mana-mana sementara pelayanan sosial amat terbatas. Buruknya kondisi perekonomian Amerika Latin pada saat itu diyakini karena tidak demokratisnya rezim pemerintah yang ada. Karenanya, berbagai LSM bekerja untuk mentransformasikan masyarakat. Kegiatan pertama yang digerakkan institusi ini adalah menanamkan kesadaran bahwa demokrasi bukanlah sebab keterpurukan rakyat. Dengan argumen lain, oleh karena negara tidak demokratis maka kesejahteraan rakyat tidak dapat ditingkatkan. Dengan menggiatkan program pemberdayaan dalam masyarakat, organisasi non pemerintah ini memiliki peranan yang signifikan dalam keberlanjutan prospek demokrasi di Amerika Latin10. Oleh karena itu, dalam kerangka transformasi ini seharusnya sumber-sumber filantropi diarahkan. Dengan sumber dana yang memadai, organisasi masyarakat sipil dapat berkerja dalam dua arah sekaligus. Pertama menyediakan bantuan secara langsung bagi masyarakat yang tertimpa krisis, kedua, membantu masyarakat menemukan peralatan (tools), dana, jaringan dan gagasan bagaimana mereka dapat mengembangkan dirinya sendiri. Dengan kata lain, proses perubahan bermula dari inisiatif masyarakat. Keadilan Sosial dalam al-Qur'an Al-Qur'an sangat menekankan urgensi keadilan sosial dalam kehidupan kaum Muslim. Keadilan dibahasakan al-Qur'an dengan kata 'adl, qisth dan mîiâzan. Begitu pentingnya kata al'adl tersebut sehingga dalam al-Qur'an diulang sebanyak 28 kali. Keadilan dalam al-Qur'an, melalui penggunaan tiga istilah tersebut, melahirkan berbagai makna. Pertama, artinya sama atau menegakkan persaman hak. Dalam QS. 4: 58, misalnya, menganjurkan hakim menempatkan orang yang bersengketa pada posisi yang sama dalam proses pengadilannya. Kedua, artinya keseimbangan seperti QS 16: 3 dan 82: 6-7 yang menjelaskan penciptaan langit, bumi, dan manusia secara seimbang (lihat juga QS. 67: 3). Ketiga, tidak berlaku zalim atau proporsional dan memberikan hak kepada pemiliknya seperti QS 4: 135 dan QS 60: 8. Keempat, artinya keadilan Tuhan seperti QS 3:18 dan 41:46.
Andi Agung Prihatna Pengantar ---- Dalam al-Qur'an, keadilan sangat dipentingkan, oleh karena keadilan akan membimbing pada ketaqwaan (QS 5:8). Sementara ketakwaan akan membawa pada kemakmuran (QS 7:96). Sebaliknya, ketidakadilan akan membawa pada kesesatan (QS 28: 50, 46: 10, 61: 7, 62: 5) dan akan menjauhkan manusia dari rahmat Tuhan.11 Bahkan, istilah keadilan pun menjadi objek kajian hampir semua ilmu tradisional Islam. Dalam ulûm al- hadîts misalnya dijelaskan bahwa seorang perawi hadis adalah orang yang adil.12 Dalam ilmu fiqh disebutkan bahwa syarat seorang saksi pernikahan adalah memiliki sifat adil13 Demikian juga dengan ilmu kalâm (teologi Islam) yang banyak membahas keadilan Tuhan. Dalam ilmu kalam dijelaskan bahwa Asy'ariyah memahami keadilan Tuhan sebagai keadilan dalam arti proporsional. Kerenanya, Tuhan pun mungkin saja akan memasukan orang baik ke dalam Neraka, karena Tuhan Maha Kuasa. Sedangkan Mu'tazilah memahami keadilan Tuhan dengan keadilan yang artinya memberikan hak kepada pemiliknya. Karena itu, kemahakuasaan Tuhan pun dibatasi oleh keadilan Tuhan dan Tuhan mustahil, bahkan tidak kuasa, berbuat zalim kepada hamban-Nya dengan memasukan orang baik ke dalam Neraka. Hal yang sama terjadi dalam etika Islam ('ilm al-akhlâq) yang menjelaskan keadilan sebagai kebaikan pokok yang sangat dianjurkan dan menjadi sumber kebaikan lainnya.14 Dalam al-Qur'an dan Hadis maupun hasil ijtihâd para jurist, keadilan sosial adalah doktrin Islam yang dominan. Ajaran monotheisme murni (tauhid) sebagai intisari ajaran Islam mengibarkan panji-panji kepercayaan, kekuatan egaliter dan prinsip emansipatoris atau keadilan sosial. Dalam perspektif tauhid, seluruh orang harus tunduk kepada Allah, bukan kepada manusia. Manusia bukanlah sumber kebenaran melainkan tidak lebih dari hamba-Nya semata yang semuanya sederajat. Karena itu, tauhid melahirkan interupsi terhadap ketidakadilan sosial yang melembaga. Bagi elit Mekah, ajaran Nabi yang egaliter dan menjunjung tinggi keadilan sosial tersebut dianggap mengancam kekuasaan dan ekonomi yang telah mapan. Sehingga mereka tidak bisa membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Bagi mereka, Islamisasi lebih merupakan gerakan rakyat dalam menuntut haknya demi keadilan sosial. Sebab itu, mereka menolak dan menentang risalah Nabi, dan juga menolak masuk Islam.15 Sebagai pusat ajaran Islam, substansi tauhîd yang menghendaki keadilan sosial, sebagaimana dikatakan Ismaîl Râj'i Al-Fâruqî dalam 11
12 Filantropi dan Keadilan Sosial di Indonesia bukunya Tauhid: Its Implication for Thought and Life, tercermin dalam sumber pokok ajarannya yang menghendaki masyarakat Muslim yang harus terbebas dari kemiskinan dan perbudakan,16 serta kebodohan. Islam menghendaki terjadinya keadilan ekonomi, politik, hukum, dan pendidikan. Karenanya, keadilan sosial dalam masyarakat mensyaratkan tidak adanya kesenjangan dan ketidakadilan dalam pendidikan, ekonomi, akses politik, dan lain-lain. Dalam bahasa yang sangat sederhana, masyarakat yang berkeadilan sosial adalah masyarakat yang, paling tidak, di dalamnya tidak terdapat ketimpangan ekonomi, pendidikan, hukum, kesehatan dan politik. Civil Society Dalam dua dasawarsa terakhir, gagasan mengenai civil society semakin menguat, terutama sejak badai perubahan dan gelombang demokratisasi yang berhembus dari dataran Amerika Latin dan Eropa Timur ke seantero dunia, termasuk negara-negara berkembang. Civil society dipandang sebagai satu komponen yang penting untuk mencapai keadilan sosial. Substansi dasar dari gagasan civil society adalah visi etik terhadap tatanan kehidupan sosial yang bertolak dari dua perspektif. Perspektif pertama, tradisi berpikir marxist. Tradisi marxist menekankan bahwa basis ide dari tumbuhnya civil society berdasar atas adanya ketegangan antara perkembangan masyarakat dengan kenyataan yang diperhadapkan oleh negara. Tradisi ini melihat bahwa masyarakat sebagai entitas yang mampu mengatur dirinya dan memiliki hak dan kebebasan. Keadaan ini membutuhkan perlindungan dari represi yang dilakukan oleh negara. Perspektif kedua, memandang civil society sebagai sebuah tipe ideal dimana organisasi sosial berdiri sendiri dan merupakan institusi sukarela (voluntary association) serta bebas dari intervensi negara. Keberadaan civil society merupakan entitas yang berhadapan dengan negara dan sektor swasta.17 Kedua pandangan tersebut sejatinya bertujuan sama yakni agar civil society dapat menumbuh-kembangkan masyarakat yang lebih demokratis, menghargai semangat kemanusiaan dan merealisasikan keadilan sosial (social justice). Dengan demikian, pandangan mengenai pentingnya civil society telah menjadi agenda masyarakat dunia sejak perang dingin usai. Bahkan, muncul keyakinan bahwa untuk mendorong negara agar lebih demokratis harus memutlakkan berkembangnya civil
Andi Agung Prihatna Pengantar ---- society. Meski definisi tentang civil society ini banyak diperdebatkan, tetapi Hikam secara eklektik mencoba memberi pengertian tentangnya. Menurut Hikam, civil society dapat didefinisikan sebagai wilayah kehidupan sosial yang terorganisir dan bercirikan antara lain kesukarelaan, keswasembadaan dan keswadayaan. Kemandirian yang tinggi menghadapi negara dan keterikatan dengan norma atau nilai hukum yang diikuti oleh warganya.18 Sebagai ruang politik, civil society merupakan suatu wilayah yang menyediakan jaminan atas terselenggaranya perilaku, tindakan dan refleksi mandiri, yang tidak terkungkung oleh kondisi material, dan juga tidak terserap ke dalam jaringan kelembagaan politik resmi. Dari arti ini maka civil society terwujud ke dalam pelbagai organisasi/asosiasi yang dibentuk oleh masyarakat di luar pengaruh negara. Karenanya, organisasi non pemerintah (ornop), organisasi sosial dan keagamaan, paguyuban, dan juga kelompok kepentingan merupakan perwujudan kelembagaan civil society. Filantropi di Indonesia: Sebuah Tinjauan Umum Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997, tidak saja meyudahi kekuasaanya Soeharto dan rezimnya pada pertengahan 1998, tetapi juga menempatkan Indonesia ke dalam masa-masa sulit. Angka kemiskinan meningkat, pengangguran membengkak, kualitas pendidikan menurun, pelayanan sosial semakin buruk, kekurangan gizi terjadi di lapisan bawah, angka kriminalitas merangkak naik secara mengkhawatirkan, kerusuhan dan konflik sosial terjadi di beberapa wilayah di Tanah Air.19 Baik pemerintah dan masyarakat sipil bangkit untuk menyikapi keterpurukan ini secara sungguh-sungguh meskipun dengan pendekatan yang berbeda. Saat pemerintah terus berupaya mengendalikan situasi sosial dengan Jaringan Pengaman Sosial (JPS) misalnya, institusi-institusi sosial -yang relijius ataupun sekular - tampil menggiatkan sektor filantropi, sebagai bentuk respon terhadap realitas sosial yang memprihatinkan itu. Kegiatan dilakukan dengan mengandalkan sumber-sumber lokal maupun internasional. Lembaga- lembaga filantropi tradisional yang berorientasi keagamaan juga menggeliat dan mengukuhkan eksistensi mereka untuk mencegah keterpurukan bangsa ke dalam situasi yang lebih sulit. Krisis tersebut secara langsung menggairahkan pertumbuhan 13
14 Filantropi dan Keadilan Sosial di Indonesia filantropi dari segi nilainya maupun organisasinya. Meski filantropi sebagai diskursus maupun tradisi telah berlangsung lama di tanah air, namun perubahan sosial politik memberi konstribusi bagi revitalisasi sektor ini, termasuk di dalamnya filantropi Islam. Konteks sosial yang demokratik pada awal era reformasi semacam itu, mendorong dan memperkuat lahirnya prakarsa baru maupun partisipasi masyarakat sipil secara meyakinkan. Dalam beberapa tahun terakhir ini, misalnya, jumlah organisasi non pemerintah (Ornop) meningkat pesat. Tumbuhnya inisiatif dan prakarsa sipil yang demikian banyak, secara tidak langsung mendorong peningkatan kebutuhan terhadap sumberdana maupun sumberdaya yang potensial dan mandiri. Penggalangan dana publik untuk kepentingan sosial dengan demikian meningkat. Demikian halnya, distribusi dana-publik juga terjadi secara signifikan. Realitas ini perlu dikelola dengan perspektif civil transfor- mation, dan public trust sehingga prakarsa filantropi berkembang secara konstruktif yang pada gilirannya dapat menjadi faktor menentukan dalam memperkuat proses demokrasi yang tengah berlangsung. Filantropi dan Relasi Kekuasaan Pada masa pemerintahan Soekarno, kecenderungan otoritarian dengan prinsip negara kuat tidak memberikan ruang cukup bagi lahirnya prakarsa sipil yang genuine serta berkembangnya sektor filantropi dengan baik. Pada masa Orde Baru, ruang bagi inisiatif sipil mulai dibuka, namun dengan kontrol yang ketat dan seringkali dibungkus motif kekuasaan. Di sektor filantropi, aktivitas penggalangan dana (fundraising) diaktifkan namun tidak diikuti dengan penyediaan mekanisme yang dapat menjamin transparansi dan akuntabilitas publik. Secara umum aktivitas filantropi didirikan untuk memelihara status quo. Pada umumnya prakarsa seperti ini dikontrol rezim berkuasa dan melibatkan pelaku-pelaku bisnis besar. Dana publik, terutama sektor swasta, berhasil digalang dalam jumlah yang amat besar, namun pengelolaannya tidak dapat diakses publik. Yang menarik dicatat adalah Soeharto, keluarga dan orang-orang dekatnya memainkan peran kunci dalam mobilisasi dana sektor swasta ini, terutama dari pengusaha besar yang selama ini memanfaatkan keluarga Cendana dalam menjalankan bisnis mereka. Atas nama sosial, beberapa yayasan besar semisal Yayasan Supersemar, Yayasan Dakab, Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila dan Yayasan Dharmais didirikan dan dikendalikan kroni-kroni
Andi Agung Prihatna Pengantar ---- Cendana.20 Pemberian sumbangan oleh para pelaku bisnis kepada yayasan- yayasan tersebut bertujuan untuk membina relasi dengan lingkaran dekat kekuasaan guna memperoleh pengakuan sebagai orang dekat Cendana. Keberhasilan memperoleh pengakuan semacam itu dengan sendirinya dapat mempermudah mobilitas mereka ke pusat kekuasaan, terutama orang-orang kunci yang menjalankan mesin pemerintahan. Untuk melanggengkan bisnis mereka, pengusaha menggunakan berbagai cara untuk memperoleh akses yang sangat mahal itu. Salah satu caranya adalah dengan 'berderma' atau menginvestasikan sebagian modal mereka di yayasan keluarga Cendana. Dana-dana yang dikumpulkan yayasan-yayasan tersebut disalurkan untuk berbagai tujuan. Yayasan Supersemar setiap tahunnya memberikan beasiswa kepada ribuan pelajar dan mahasiswa. Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila membangun ribuan masjid hampir di seluruh pelosok tanah air. Sedangkan Yayasan Dharmais bergerak di bidang kesehatan. Yayasan ini telah menyerahkan Rumah Sakit "Kanker Dharmais" terbesar di Jakarta Barat, yang dibangun dengan dana sebesar 112.496.642.143,21 rupiah kepada pemerintah pada bulan November 1994.21 Sementara kegiatan Yayasan Dakab tidak jelas dan sulit dilacak. Ketidakjelasan ini menimbulkan spekulasi dari banyak pihak. Beredar spekulasi dalam masyarakat bahwa yayasan ini dipergunakan rezim sebagai mesin uang partai berkuasa ketika itu, Golkar. Jika spekulasi ini benar, maka pendapat yang mengatakan bahwa kehadiran yayasan-yayasan tersebut merupakan cara-cara rezim untuk melanggengkan status quo, sungguh sulit dibantah. Tertutupnya akses informasi mengenai besaran dana yang berhasil dimobilisasi memperkuat dugaan bahwa dana yang diperoleh selain tidak sepenuhnya dipergunakan untuk kepentingan publik, diyakini sebagian besarnya diselewengkan untuk kepentingan status quo. Apalagi sejauh ini tidak tersedia dokumen yang transparan dan terpercaya untuk mengetahui seluk-beluk penggunaan dana tersebut.22 Selain tidak memberdayakan, politik filantropi Orde Baru juga berusaha menjaring dukungan kalangan Islam dengan memanfaatkan sentimen kelompok Islam. Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila - yang didirikan pada tahun 1982 - mendirikan ribuan masjid di pelbagai daerah untuk memenuhi kebutuhan umat Islam akan tempat ibadah. Meski tidak seluruh umat Islam tertarik untuk meminta bantuan masjid 15
16 Filantropi dan Keadilan Sosial di Indonesia kepada yayasan ini, namun politik masjid ini dari hari ke hari berhasil mencitrakan Soeharto sebagai seorang Muslim yang baik. Keberangkatan Soeharto beserta keluarganya untuk menunaikan ibadah haji pada tahun 1991 serta kedekatannya dengan kalangan Islam sejak akhir 1980-an semakin memperkokoh citra 'santri' Soeharto dan keluarganya di mata umat. Secara umum, aktivitas pemberian sumbangan masjid ini merupakan bagian dari strategi akomodasi rezim terhadap umat Islam. Namun tujuannya bukan untuk mewujudkan umat yang mandiri tetapi sebaliknya untuk menggalang dukungan politik bagi kelangsungan kekuasaannya.23 Dengan demikian, kehadiran yayasan-yayasan tersebut dalam masyarakat tidak bermakna apa-apa selain bertujuan memelihara ketergantungan masyarakat pada kekuasaan. Aktivitas sosial yang dilakukannya bersifat relief, karitatif dan 'menghibur' sesaat. Tidak terdapat cukup bukti yang dapat memperkuat pandangan bahwa yayasan-yayasan tersebut secara struktural bertujuan melepaskan dan membebaskan kelompok-kelompok lemah dalam masyarakat dari himpitan dan problematika sosial-ekonomi yang dideritanya. Artinya yayasan-yayasan tersebut sama sekali tidak punya agenda transformasi sosial -baik berjangka panjang atau jangka pendek. Oleh sebab itu tidaklah keliru manakala banyak kalangan melihat bahwa yayasan- yayasan tersebut hanya merupakan akal-akalan penguasa untuk meredam 'kemarahan' rakyat yang kecewa atas realitas sosial ekonomi yang timpang akibat strategi ekonomi Orde Baru yang tidak berpihak pada rakyat kecil. Demikianlah realitas politik filantropi rezim Orde Baru yang sesungguhnya bertujuan menggalang dukungan bagi kepentingan politiknya sendiri. Bagaimana aktivitas filantropi dipraktikkan Rezim Orba melalui yayasan-yayasannya adalah sebuah paradoks, sesuatu yang bertentangan dengan misi filantropi itu sendiri yang pada dasarnya bertujuan mendukung perubahan sosial dan perwujudan kesejahteraan dan keadilan sosial.24 Dalam konteks Orde Baru, kebijakan publik yang cenderung tidak aspiratif dan berorientasi top-down serta relasi budaya yang paternalistik memapankan kecenderungan semacam itu. Hal ini selain melemahkan prakarsa filantropi dari bawah, juga membuat masyarakat selalu menggantungkan harapan mereka ke atas.
Andi Agung Prihatna Pengantar ---- Gerakan Civil Society di Indonesia Dekade 1970-an dapat dikatakan sebagai fase awal pertumbuhan organisasi non pemerintah (Ornop) atau dikenal dengan istilah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di tanah air. Terdapat tiga hal yang menandai perkembangan ini. Pertama, pada fase ini mulai muncul inisiatif kalangan non pemerintah untuk mendirikan organisasi-organisasi non- pemerintah berbasis komunitas. Beberapa organisasi non pemerintah seperti LP3ES didirikan atas prakarsa tokoh-tokoh muda yang berasal dari kalangan sipil. Kedua, pada fase ini mulai terjadi kontak yang intensif antara organisasi non pemerintah lokal dan internasinal sekaligus menandai dimulainya kerjasama dan pengembangan jaringan dengan mitra-mitra kerja di luar negeri. Ketiga, pemerintah mulai menyediakan perangkat hukum sebagai aturan main lembaga-lembaga non pemerintah tersebut. Pada fase ini sumberdaya lokal masih sangat terbatas dan belum mampu dimaksimalkan sehingga dalam menjalankan agendanya kalangan Ornop atau LSM lebih banyak bergantung pada sumber- sumber dana internasional, semisal USAID, The Ford Foundation, The Asia Foundation, Toyota Foundation, FNS, NOVIB. LSM dalam negeri juga menerima bantuan dana dari lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia dan Asian Development Bank. Selain berbentuk hibah (grant), dana yang diterima dari sumber terakhir ini sebagian bersifat hutang negara.25 Derasnya aliran dana sejak tahun 1970-an, dimanfaatkan sebagian kalangan LSM untuk memperoleh sumber finansial tersebut dengan mudah (easy money). Akibatnya mereka seringkali menjadi perpanjangan tangan donor asing. Sepintas terkesan bahwa LSM-LSM tersebut bekerja untuk kepentingan civil society, namun secara tidak sadar mereka lebih cenderung mendukung agenda donor asing ketimbang kepentingan domestik. Setidaknya demikianlah tuduhan- tuduhan yang sering dilontarkan pihak pemerintah dan mereka yang merasa terganggu dengan agenda LSM. Tidak seluruhnya demikian tentunya, namun banyak pengalaman yang membuktikan bahwa model relasi semacam itu tidak selamanya konstruktif dan berkesinambungan. Situasi ini tidak jarang menyulitkan para aktivis LSM, terutama dalam menegosiasikan agenda-agenda sosial politik yang diperjuangkannya. Kesulitannya terletak pada bagaimana mereka meyakinkan pihak dalam negeri bahwa agenda mereka bebas dari campur tangan pihak asing.26 17
18 Filantropi dan Keadilan Sosial di Indonesia Di sini samasekali tidak ingin dikembangkan suatu perspektif bahwa kerjasama dengan pihak asing merupakan barang haram. Bagaimanapun juga dalam dunia yang semakin mengglobal hubungan dan kerjasama dengan negara-negara sahabat sungguh tak terhindarkan, apalagi bila didasarkan pada kepedulian dan komitmen bersama dalam membangun tatanan baru dunia yang adil, damai dan sejahtera. Hubungan seperti itu juga realistik mengingat sumberdana dalam negeri ternyata tidak mencukupi untuk membiayai agenda-agenda pembangunan. Memperoleh dana pemerintah dalam jumlah besar, misalnya, dianggap tidak memungkinkan. Selain karena anggaran pemerintah yang terbatas, dana seperti ini juga beresiko mengkooptasi kemandirian LSM dalam mengadvokasi dan mengkritisi kebijakan publik. Sementara itu, penggalian dana yang berasal dari perusahaan dalam negeri juga problematik mengingat sebagian besar sektor swasta di Indonesia memiliki andil besar dalam menciptakan problematika sosial serta merusak lingkungan alam. Pada masa Orde Baru, kalangan swasta, terutama perusahaan besar, seringkali bersekongkol dengan penguasa untuk menguras kekayaan alam serta memanfaatkan akses- akses ekonomi politik secara privilege demi kepentingan bisnis mereka. Salah satu ulah perusahaan besar adalah mengeksploitasi sumberdaya alam dan ekonomi secara illegal dan membabi buta sehingga menyebabkan Indonesia terjebak dalam krisis sosial dan kerusakan alam yang maha dahsyat.27 Potensi Sumberdaya Filantropi Filantropi pada dasarnya sudah menjadi bagian dari kultur masyarakat Indonesia. Tradisi kerelawanan yang sangat populer di seluruh negeri, yaitu gotong royong merupakan semangat filantropi. Tradisi menyumbang dan kerelawanan ini tercermin dari survei PIRAC.28 Dalam survei tersebut tercatat bahwa hampir seluruh masyarakat (98%) menyatakan pernah memberikan sumbangan dalam bentuk uang, barang atau tenaga. Meski diakui bahwa sifat sumbangan masyarakat masih bersifat individual, relijius dan berjangka pendek.29 Masyarakat Indonesia yang komunal mempengaruhi karakter filantropi mereka yang bersifat interpersonal. Jika diakumulasi, jumlah sumbangan masyarakat terbilang cukup tinggi. Dengan tingkat pendapatan rata-rata di bawah seribu dollar AS pertahun masyarakat masih menyisakan pendapatannya untuk
Andi Agung Prihatna Pengantar ---- disumbangkan. Menurut survei PIRAC pada tahun 2000, sumbangan masyarakat untuk kegiatan individu rata-rata sebesar 371 ribu rupiah pertahun. Angka ini setara dengan 40 dollar AS. Sementara untuk kegiatan keagamaan, rata-rata sumbangan sebesar 255 ribu rupiah pertahun (setara 30 dollar AS). Sedangkan untuk kegiatan organisasi masyarakat memberikan 233 ribu rupiah pertahun (setara 30 dollar AS).30 Meski sempat dimobilisasi oleh rezim penguasa, potensi sumbangan yang bersumber dari perusahaan juga cukup besar. Di dalam survei yang dilakukan oleh PIRAC31 tahun 2001, tercatat akumulasi nilai sumbangan perusahaan sebesar 115 miliar rupiah. Dalam survei di tahun berikutnya (2002) terhadap 226 perusahaan menengah di sebelas kota besar memperlihatkan bahwa setiap perusahaan rata-rata memberikan sumbangan sebesar 60 juta rupiah per tahun. Meski demikian, sifat sumbangan yang diberikan perusahaan belum dapat dikategorikan sebagai aktivitas filantropi yang terencana karena sifatnya yang insidentil dan reaktif. Selain perusahaan, kebiasaan menyumbang juga diperlihatkan para pemilik atau eksekutif puncak sebuah perusahaan. Seringkali sulit membedakan apakah sumbangan yang diberikan para eksekutif tersebut juga merupakan sumbangan perusahaan. Dalam beberapa kasus ditemukan, bahwa keputusan untuk memberi sumbangan sangat terkait erat dengan keinginan pemilik atau eksekutif puncak perusahaan. Dalam laporannya, mingguan Swa Sembada edisi 25 November 2002 menampilkan sisi kedermawanan sosial sejumlah eksekutif perusahaan terkenal di Indonesia. Sejumlah eksekutif populer dari berbagai perusahaan terkemuka seperti Astra Internasional, Para Group dan Garuda Food ditampilkan dalam majalah ini. Selintas Mengenai Filantropi Islam di Indonesia Dalam konteks Islam, praktik filantropi telah dikenal seiring dengan kehadiran agama Islam di Nusantara. Masjid dan pesantren merupakan dua institusi yang menyemai tindakan filantropi bagi masyarakat Mus- lim. Bahkan, raja-raja dari Kesultanan Aceh dan Kesultanan Mataram telah mempraktikkan tindakan filantropi dalam lingkup istana. Filantropi Islam dalam bentuk wakaf telah dipraktikkan sejak abad ke-15, ketika komunitas Muslim khususnya di Jawa mulai mendirikan masjid dan pesantren sebagai institusi pendidikan keagamaan. 32 Institusionalisasi 19
20 Filantropi dan Keadilan Sosial di Indonesia filantropi Islam pada masa awal hadir mengkonfirmasi tindakan adat dan budaya masyarakat setempat, seperti weukeuh di Aceh, yang memiliki keserupaan dengan wakaf. Di masa Penjajahan Belanda, zakat pernah dimobilisasi oleh tokoh agama (penghulu). Harta zakat ini selain digunakan untuk menolong umat yang sedang kesulitan, sebagian lainnya dijadikan modal perjuangan untuk melawan penjajah. Praktik mobilisasi filantropi semacam ini tidak lama, sebab Pemerintah Belanda kemudian melakukan kontrol yang cukup ketat dengan cara mengeluarkan kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan zakat kaum Muslim. Sebenarnya menurut tradisi, zakat, infak dan sedekah (ZIS) tidak dimobilisasi secara kelembagaan. Sejak dahulu pada umumnya ZIS dibayarkan langsung oleh muzaki kepada mustahik, sebagian lainnya dihimpun oleh pengurus masjid dan tokoh agama. Pola berderma semacam ini tradisional sifatnya, meskipun cukup kredibel di mata umat. Sejak awal abad ke 20, KH Ahmad Dahlan, perintis Muhammadiyah, mengusulkan dibentuknya lembaga amil zakat. Fungsi lembaga amil adalah sebagai perantara (intermediary institution) yang menggalang zakat dari para muzaki dan meredistribusikannya kepada mustahik yang berhak sebagaimana ditunjukkan dalam surat al-Maidah: 60. Setelah Indonesia merdeka, di kota Aceh (1959) terdapat badan resmi untuk mengelola zakat yang dibentuk oleh Pemerintah. Namun secara umum pengelolaan filantropi Islam hingga tahun 1950-an itu berbasis komunitas. Di awal Orde Baru, dimana relasi Islam dan negara yang tidak saling percaya membentuk pola relasi tersendiri dalam konteks filantropi Islam. Dalam pola relasi ini, negara senantiasa berusaha mengontrol aset-aset finansial publik umat Islam. Contoh yang paling nyata adalah pengambilalihan prakarsa mengelolaan zakat di tingkat nasional hingga tingkat kecamatan oleh pemerintah. Dalam peringatan Isra' Mi'raj di Istana Negara, 26 Oktober 1968, Presiden Seharto membuat kejutan dengan menganjurkan pentingnya pengelolaan zakat secara efektif dan menegaskan kesediaan dirinya sebagai amil zakat nasional. Anjuran Presiden tersebut, juga mendorong pembentukan badan amil zakat di pelbagai propinsi. Mulanya dirintis Pemda DKI Jakarta, selanjutnya diikuti daerah lainnya di Indonesia. Awalnya badan amil tersebut dibentuk di tingkat propinsi hingga tingkat terbawah di kecamatan. Lembaga ini berstatus kuasi pemerintah karena di dalamnya terdapat
Andi Agung Prihatna Pengantar ---- kolaborasi unsur pemerintah dan masyarakat. Secara umum, perkembangan filantropi Islam pada fase ini memperlihatkan dominasi negara dalam urusan-urusan umat Islam. Pada tahun, 1990-an muncul keinginan masyarakat untuk mengelola zakat secara produktif. Beberapa perusahaan dan masyarakat membentuk baitul mal 33 atau lembaga zakat. Perlu dicatat disini bahwa Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah (BAZIS) adalah bentukan Pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah (LAZIS) adalah bentukan masyarakat atau perusahaan. Baik BAZIS dan LAZIS keduanya dipandang sebagai Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) yang kemudian diatur oleh UU No. 38 tahun 1999 tentang Zakat. Kedua jenis lembaga ini dipayungi oleh sebuah forum yang disebut Forum Zakat (FOZ). FOZ berfungsi dan bersifat sebagai lembaga konsultatif, koordinatif dan informatif tentang zakat. Beberapa tahun belakangan, tumbuh LAZIS di berbagai daerah. Beberapa di antaranya adalah Yayasan Dompet Dhu'afa (YDD) dan Posko Keadilan Peduli Ummat (PKPU). Kedua lembaga ini menjadi pionir LAZIS dan mengaplikasikan manajemen modern. Selain itu LAZIS tersebut mengarahkan pemanfaatan dana ZISnya untuk tujuan- tujuan keadilan sosial. Penutup Wacana filantropi, civil society dan keadilan sosial saling berkait dalam konteks transformasi sosial. Agenda civil society untuk mencapai keadilan sosial dapat dijembatani oleh aktivitas filantropi. Ada indikasi bahwa kegagalan gerakan organisasi masyarakat sipil selama ini justru diakibatkan karena ketidakmandiriannya dalam menghadapi negara. Organisasi masyarakat sipil seringkali terkooptasi oleh hegemoni dan kepentingan negara. Dalam kondisi ini perjuangan untuk melakukan perubahan struktur kandas di tengah jalan. Fenomena ini tidak lepas dari gerakan masyarakat sipil di tanah air. Sejarah mencatat bagaimana organisasi masyarakat (ormas) sangat bergantung pada sumberdaya dan sumberdana yang berasal dari pemerintah. Terdapat kesan bahwa sebagian organisasi ini tidak dapat menghidupi aktivitasnya tanpa bantuan dari pemerintah. Akibatnya acapkali kepentingan negara justru lebih mengedepan dalam organisasi. Organisasi non pemerintah (ornop) yang diharapkan menjadi penggerak transformasi sosial juga sama nasibnya. Gerakan organisasi ini tidak 21
22 Filantropi dan Keadilan Sosial di Indonesia cukup efektif karena sebagian besar bergantung kepada penyandang dana dari dalam ataupun luar negeri. Aktivitas untuk melakukan perubahan struktur menjadi tidak efektif karena harus mengikuti arus agenda penyandang dana. Sumberdaya yang dikumpulkan melalui aktivitas filantropi menjadi sangat relevan untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia saat ini. Keinginan untuk mengembangkan filantropi yang berdasar pada local resources sudah saatnya diinisiasi lebih lanjut. Kedermawanan yang tumbuh dan berakar dari masyarakat sudah saatnya direvitalisasi untuk mendapatkan manfaat yang lebih luas. Potensi filantropi islam dalam bentuk zakat, infaq, sadaqat ataupun wakaf seharusnya dapat menjadi sumberdaya lokal dalam menghadapi ketidakadilan struktur. Untuk merealisasi hal tersebut, filantropi Islam tidak saja menuntut adanya rekonseptualisasi fikih filantropi, tetapi juga merevitalisasi dan mengembangkan institusi-institusi filantropi Islam yang transparan dan dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, diandaikan adanya satu pendekatan "pembangunan" yang lebih menitikberatkan pada investasi di bidang infrastruktur untuk menuai keuntungan jangka panjang ketimbang sekedar mengatasi masalah-masalah jangka pendek.34 Sebagai kesimpulan akhir, secara ideal kerja-kerja filantropi di masa depan adalah bagaimana mengeksplorasi modus-modus yang baru di dalam memobilisasi, mengorganisasi, dan juga menfasilitasi aktivitas filantropi di Indonesia, untuk meningkatkan akuntabilitas publik dan mendorong inisitiaf-inisiatif keadilan sosial yang berbasis pada kekuatan civil society. Karenanya, untuk melihat interrelasi filantropi (khususnya filantropi Islam), masyarakat sipil dan keadilan sosial, buku yang ada di tangan anda ini sengaja dihadirkan. Catatan Kaki 1 Rustam Ibrahim dkk., Governance dan Akuntabilitas LSM Indonesia. 2004. 2 Budi Baik Siregar, Seri Philanthopy Research Award. Kedermawanan Alam Kalimantan: Sebuah Pengungkapan Tanggungjawab Sosial Perusahaan di Kalimantan Tengah. (Jakarta: PIRAC. 2004). 3 Lihat, laporan Philanthropy in Pakistan, A Report of the Initiative on Indig- enous Philanthropy, (Pakistan: Aga Khan Foundation, Januari 2000), h. 12-16.
Andi Agung Prihatna Pengantar ---- 4 Lihat, Gregory C. Kozlowski, "Religious Authority, Reform and Philanthropy in the Contemporary Muslim World, dalam buku Philanthropy in the World's Traditions, (edited by warren F. Illchman, et all), (USA: Indiana University Press, 1998), h. 283. 5 Barry Knight. Journal Philanthropy for Social Justice. 6 Barry Knight. Journal Philanthropy for Social Justice. 7Abdullahi Ahmed An-Naim, pejuang Islam dan HAM, terpelajar dari Sudan yang mengajar di Atlanta, Emory University, belakangan aktif melakukan studi filantropi Islam untuk keadilan sosial dalam masyarakat Islam. 8 Berderma untuk Semua: Wacana dan Praktik Filantropi Islam (Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2003). 9 Ibid. Halaman 295. 10 Andree Thompson. Journal Philanthropy for Social Justice. 11 M. Quraish Shihab, Wawasan Alquran (Bandung: Mizan, 1996), hh. 110-117 dan Majid Fachry, Etika dalam Islam, Terjemahan oleh Zakiyuddin Baidhawi dari Ethical Theories in Islam, Yogyakarata: Pustaka Pelajar, 1996, hh. 5-9 12 Paling tidak menurut Syuhudi Ismail: beragama Islam, mukallaf (dewasa), melaksanakan ketentuan agama, dan memelihara murûah (tidak melakukan tindakan yang menurut adat memalukan). Dari ketentuan agama Islam yang harus dipenuhi perawi, yang terpenting yang menjadi ukuran dirinya adil sehingga hadis yang diriwayatkanya diterima dalam ulûm al- hadîts adalah tidak pernah berbohong. Bahkan al-Bukhari mensyaratkan tidak berbohong kepada hewan sekalipun. 13 Menurut Syeikh Zainuddin al-Malibari, adalah minimal beragama Islam, mukallaf (dewasa), panca inderanya berfungsi dengan baik, dan memiliki kriteria 'âdil mastûr (tidak diketahui umum berbuat kefasikan). 14 Syuhudi Ismail, Kaedah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah, Jakarta: Bulan Bintang, 1995 Cetakan II, Nuruddin 'Itr, Ulum al-Hadits, Terjemahan Oleh Mujiyo dari Manhaj al-Naqd fi Ulûm al-Hadîts. 1981.(Bandung:Remaja Rosdakarya, 1994), Syeikh Zainuddîn Abd al-Azîz al-Malaibari, Fath al-Mu'în bi Syarh Qurrah al-'Ain, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, tth. h. 103, Harun Nasution, Teologi Islam: Aliran- Aliran dan Sejarah Analisa Perbandingan, (Jakarta: UI Press, 1986), cet. V dan Majid Fakhry. 15 Montgomery Watt, Keagungan Islam, Terjemahan oleh Hartono Hadikusumo dari The Majesty That Was Islam, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990), h. 4, Fachry Ali, Islam Keprihatinan Universal dan Politik Indonesia, (Jakarta: Pustaka Antar Kota, 1984), h. 34, Ahmad Syalabi, al-Târîkh al-Islâmi wa al-Hadhârah al-Islâmiyyah, Kairo: Maktabah Al-Nahdhah, tth. h. 29-30, dan Sukron Kamil, Islam dan Demokrasi, Telaah Konseptual dan Historis, Jakarta Gaya Media Pratama, 2002, h. 87. 23
24 Filantropi dan Keadilan Sosial di Indonesia 16 Ismâîl Râj'i Al-Fârûqi, Tauhid, terjemahan dari Tauhid: It's Implication for Thought and Life, (Bandung: Pustaka, 1988), h. 186-189 dan lihat juga Sayyid Quthb, Keadilan Sosial dalam Islam, Terjemahan Afif Muhammad dari al-'adâlah fi al-Islâm, (Bandung: Pustaka, 1984). 17 AS. Hikam. Civil Society. LP3ES. 18 AS. Hikam. Civil Society. LP3ES. 19 Chaider S Bamualim (et.al), Communal Conflict in Contemporary Indonesia. (Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Jakarta, 2002). 20Yayasan adalah organisasi yang dibangun agar dana dapat dikupulkan dan selamanya tersedia bagi para penerima khusus seperti dana hibah dan/ atau pinjaman digunakan untuk tujuan-tujuan khusus pula. Lihat, Richard Holloway, Menuju Kemandirian Keuangan, (Jakarta: Yayasan Obor, 2001), h. 75. Mengenai kiprah yayasan ini lihat selanjutnya di dakab/index.shtml. 21 22Data dari Soeharto Media Centre hanya menjelaskan bahwa yayasan DAKAB didirikan untuk mendukung Keluarga Besar Golkar - bukan Golkar saja - dalam usaha mempertahankan Pancasila dan UUD 1945, mengawal, melengkapi dan membentengi diri dan perjuangan-perjuangan lainnya seperti Pemilihan Umum dan sebagainya. Lihat index.shtml 23Lihat R. William Liddle "ICMI dan masa Depan Politik Islam di Indonesia" dalam buku ICMI antara Status Quo dan Demokratisasi, (Bandung: Mizan, 1995), h. 204-205. 24 Aileen Shaw menjelaskan bahwa kedua term tersebut yaitu filantropi perubahan sosial dan filantropi keadilan sosial dapat dipertukarkan (interchange- able). Secara umum, menurut Shaw, literature tidak membedakan antara keduanya, tapi lebih pada adanya pemahaman implisit bahwa ketika organisasi bekerja untuk melakukan perubahan sosial, ini berarti terlibat dalam upaya- upaya untuk menjadikan dunia lebih adil dan demokratis. Lihat Aileen Shaw, Social Justice Philanthropy, An Overview, artikel dipresentasikan untuk Synergos Institute pada 5 Agustus 2002 h. 2 dalam Simone P. Joyaux, What is Social Change Philanthropy, Working for Social Justice, 5/17/2004 dalam up- date terakhir pada 19/1/200; Emmett D Carson, Reflection on Foundation and Social Justice, makalah untuk the Synergos Senior Fellow Meeting, Oaxaca City, Mexico pada 19 Mei 2003 dalam 2carson.pdf, update terakhir pada 19/1/2005; Charity and Justice dalam update terakhir 2/2/2005 25 Richard Holloway, Menuju Kemandirian Keuangan, (Jakarta: Yayasan Obor,
Andi Agung Prihatna Pengantar ---- 2001). 26 Richard Holloway, Menuju Kemandirian Keuangan, (Jakarta: Yayasan Obor, 2001), h. 17-18. 27Lihat Lihat, buku Sumbangan Sosial Perusahaan (penyunting Zaim Saidi dkk), (Jakarta: PIRAC, 2003), hh. 23-24.. 28Lihat, Giving and Fund Raising in Indonesia, investing in ourselves, (Jakarta: PIRAC, 2002). 29 Giving and Fund Raising in Indonesia, investing in ourselves, (Jakarta: PIRAC, 2002). 30Giving and Fund Raising in Indonesia, investing in ourselves, (Jakarta: PIRAC, 2002). 31Lihat, buku Sumbangan Sosial Perusahaan (penyunting Zaim Saidi dkk), Jakarta: PIRAC, 2003. 32 Lihat, Rahmat Djatnika, Tanah Wakaf, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1982), h. 20. 33 Baitul Mal adalah satu bidang kerja dari Baitul Mal wat Tamwil, yang menfokuskan perhatian pada penggalangan zakat, infak dan sedekah, dan mendistribusikannya kepada pihak yang memerlukan dalam bentuk pemberian tunai maupun pinjaman modal tanpa bagi hasil. karenanya, baitul mal adalah bersifat nirlaba atau murni sosial. Sebaliknya Baitut Tamwil bersifat profit motif. 34Lihat Abdullahi Ahmed An-Na'im, "Filantropi untuk Keadilan sosial Menurut Tradisi Islam" dalam buku Berderma untuk Semua, Jakarta: PBB, FF dan Teraju, h. 297. Daftar Pustaka Abdullahi Ahmed An-Na'im, 2003, "Filantropi Untuk Keadilan sosial Menurut Tradisi Islam" dalam buku Berderma Untuk Semua, Jakarta: PBB, FF dan Teraju. Ahmad Syalabi, tth., al-Târîkh al-Islâmi wa al-Hadhârah al-Islâmiyyah, Kairo: Maktabah Al-Nahdhah. Aileen Shaw, Social Justice Philanthropy, An Overview, artikel dipresentasikan untuk Synergos Institute pada 5 Agustus 2002 h. 2 dalam Andree Thompson. Journal Philanthropy for Social Justice. AS. Hikam, Civil Society, LP3ES. Budi Baik Siregar, 2004, Seri Philanthopy Research Award. Kedermawanan Alam Kalimantan: Sebuah Pengungkapan Tanggungjawab Sosial Perusahaan di Kalimantan Tengah. PIRAC. 25
26 Filantropi dan Keadilan Sosial di Indonesia Chaider S Bamualim (et.al.), 2002, Communal Conflict in Contemporary Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Jakarta. Charity and Justice dalam update terakhir 2/2/2005 Emmett D Carson, Reflection on Foundation and Social Justice, makalah untuk the Synergos Senior Fellow Meeting, Oaxaca City, Mexico pada 19 Mei 2003 dalam update terakhir pada 19/1/2005; Fachry Ali, 1984, Islam Keprihatinan Universal dan Politik Indonesia, Jakarta: Pustaka Antar Kota. Giving and Fund Raising in Indonesia, investing in ourselves, Jakarta: PIRAC, 2002. Gregory C. Kozlowski, 1998, "Religious Authority, Reform and Philanthropy in the Contemporary Muslim World, dalam buku Philanthropy in the World's Traditions, (edited by warren F. Illchman, et all), USA: Indiana University Press. Harun Nasution, 1986, Teologi Islam: Aliran-Aliran dan Sejarah Analisa Perbandingan, Jakarta: UI Press, cet. V. Idris Thaha (ed.), 2003, Berderma untuk Semua: Wacana dan Praktik Filantropi Islam, Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ismâîl Râj'i Al-Fârûqi, 1988, Tauhid, terjemahan dari Tauhid: It's Implication for Thought and Life, Bandung: Pustaka. M. Quraish Shihab, 1996, Wawasan Alquran, Bandung: Mizan. Majid Fachry, 1996, Etika dalam Islam, Terjemahan oleh Zakiyuddin Baidhawi dari Ethical Theories in Islam, Yogyakarata: Pustaka Pelajar. Montgomery Watt, 1990, Keagungan Islam, Terjemahan oleh Hartono Hadikusumo dari The Majesty That Was Islam, Yogyakarta: Tiara Wacana, Nuruddin 'Itr, 1994, Ulum al-Hadits, Terjemahan Oleh Mujiyo dari Manhaj al-Naqd fi Ulûm al-Hadîts. 1981. Bandung:Remaja Rosdakarya. Philanthropy in Pakistan (A Report of the Initiative on Indigenous Philanthropy), Pakistan: Aga Khan Foundation, Januari 2000. R. William Liddle, 1995, "ICMI dan masa Depan Politik Islam di Indonesia" dalam buku ICMI antara Status Quo dan Demokratisasi, Bandung: Mizan, 1995. Rahmat Djatnika, 1982, Tanah Wakaf, Surabaya: Al-Ikhlas. Richard Holloway, 2001, Menuju Kemandirian Keuangan, Jakarta: Yayasan Obor. Rustam Ibrahim, dkk., 2004, Governance dan Akuntabilitas LSM Indonesia.
Andi Agung Prihatna Pengantar ---- Sayyid Quthb, 1984, Keadilan Sosial dalam Islam, Terjemahan Afif Muhammad dari al-'adâlah fi al-Islâm, Bandung: Pustaka. Simone P. Joyaux, What is Social Change Philanthropy, Working for Social Justice, 5/17/2004 dalam reader/0.2061,570999,00.html, update terakhir pada 19/1/200; Sukron Kamil, 2002, Islam dan Demokrasi, Telaah Konseptual dan Historis, Jakarta Gaya Media Pratama. Syeikh Zainuddîn Abd al-Azîz al-Malaibari, tth, Fath al-Mu'în bi Syarh Qurrah al-'Ain, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga. Syuhudi Ismail, 1995, Kaedah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah, Jakarta: Bulan Bintang. Zaim Saidi, dkk. (eds.), 2003, Sumbangan Sosial Perusahaan, Jakarta: PIRAC. 27
Bagian 1 Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (BAZIS)
BAZIS DKI Jakarta: Peluang dan Tantangan Badan Amil Zakat Pemerintah Daerah Amelia Fauzia Pendahuluan Berkembangnya filantropi Islam di Indonesia satu setengah dekade belakangan berjalan seiring dengan upaya formalisasi hukum Islam dan institusionalisasi tradisi filantropi Islam dalam masyarakat Islam di tanah air. Fenomena ini menemukan momentumnya dalam sistem politik yang lebih terbuka dan demokratis di era reformasi pasca tumbangnya rezim Orde Baru. Konteks sosial-politik yang konstruktif ini harus diakui punya arti penting bagi pewacanaan dan revitalisasi filantropi Islam untuk pemberdayaan sosial serta penguatan masyarakat sipil di Indo- nesia. Disamping itu, krisis ekonomi yang menerpa Indonesia sejak 1997 agaknya ikut mempengaruhi dinamika lembaga ini dalam upaya merespon tantangan kemerosotan sosial yang dialami umat Islam saat itu. Tulisan ini adalah studi kasus yang berupaya memotret peran, kiprah dan kontribusi Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah (BAZIS) 31
32 BAZIS DKI Jakarta: Peluang dan Tantangan Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta bagi perwujudan kesejahteraan sosial penduduk miskin di DKI Jakarta. BAZIS DKI Jakarta dipilih sebagai objek studi kasus karena dianggap cukup berhasil dalam penggalangan dan pendayagunaan dana ZIS dibandingkan dengan badan sejenis di daerah lainnya. BAZIS DKI juga dipelajari mengingat pengalamannya yang relatif panjang dalam pengelolaan dana umat. Beberapa pertanyaan penting akan dibahas dalam tulisan ini. Pertama menyangkut konteks sosial-politik lahirnya BAZIS DKI Jakarta. Kedua, bagaimana lembaga yang berada dalam kontrol birokrasi pemerintah ini menjalankan programnya serta apa saja strategi yang diterapkannya untuk mencapai tujuan-tujuan yang dicanangkannya. Adalah juga penting untuk mencermati eksistensi lembaga ini di tengah tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik yang terus menguat dalam realitas dan citra birokrasi yang korup. Tulisan ini juga akan melihat kontribusi BAZIS DKI dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial dalam realitas umat yang terbelakang dan situasi sosial di tanah air yang terus berubah. Kelahiran BAZIS DKI Jakarta: Mencermati Peran Ulama dan Umara Setidaknya terdapat tiga peristiwa yang menjadi latar belakang pendirian BAZIS DKI Jakarta di penghujung tahun 1960-an. Pertama, ijma sebelas ulama - diantaranya Prof. Dr. Hamka - pada tanggal 10 Januari 1968 yang mendorong pembentukan Badan Amil Zakat nasional. Kedua, pernyataan Presiden Soeharto dalam pidato menyambut Isra' Mi'raj pada tanggal 26 Oktober 1968 saat mana ia menawarkan dirinya untuk bertindak sebagai Amil Zakat nasional. Ketiga, surat perintah (No 07/PRIN/10/1968) yang dikeluarkan Presiden Soeharto pada akhir bulan Oktober kepada tiga stafnya, salah satunya adalah Mayjen TNI Alamsyah Ratuprawiranegara, untuk membantu administrasi penerimaan zakat. Peristiwa lain yang luput dari perhatian publik adalah kenyataan bahwa sebelum adanya seruan presiden di atas, Menteri Agama sebenarnya telah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) mengenai pembentukan BAZIS (PMA No. 4/Juli/1968) dan pembentukan Baitul Mal (PMA No.5/ Oktober/68).1 Akan tetapai kedua keputusan itu kemudian ditarik kembali.2 Tidak diketahui pasti alasan 'pembatalan' keputusan Menteri Agama tersebut, namun penarikan peraturan menteri agama tersebut
Amelia Fauzia diduga terkait dengan sikap yang telah diambil Presiden Soeharto. Berangkat dari peristiwa di atas, pada tanggal 5 Desember 1968 Gubernur DKI Jakarta saat itu, Ali Sadikin, mengeluarkan SK No Cb- 14/8/18/68 tentang pembentukan badan atau amil zakat DKI Jakarta.3 Ali Sadikin dengan demikian tercatat sebagai gubernur pertama yang menindaklanjuti pernyataan Presiden Soeharto sebagai pribadi untuk memprakarsai pengumpulan zakat.4 Pernyataan Presiden untuk bertindak sebagai amil nasional harus dilihat dalam konteks konfigurasi politik Islam Orde Baru saat itu. Tahun 1968 -meminjam istilah Mohammad Natsir- merupakan 'periode bulan madu'5 antara Islam dan negara saat mana keduanya saling 'menilai'.6 Umat Islam ketika itu memiliki harapan besar agar pemerintah yang baru bersedia mengakomodir kepentingan Islam mengingat dukungan umat Islam yang cukup besar dalam 'menghabisi' gerakan komunis. Akan tetapi Orde Baru yang didukung penuh militer enggan mewadahi keinginan umat Islam akan formalisasi Islam dalam negara, karena hal ini mengingatkan mereka pada upaya pendirian 'negara Islam', yang pernah terjadi sebelumnya. Kesediaan Presiden Soeharto secara personal di atas merupakan cara Soeharto menghindari 'politik Islam' formal tanpa melukai perasaan umat. Politik Islam Orde Baru ini sesungguhnya merupakan refleksi sikap sekaligus memperlihatkan kontinuitas praktik politik Islam Kolonial Belanda di era kemerdekaan. Politik Islam Kolonial Belanda membuat garis demarkasi tegas antara agama dan politik dengan cara menempatkan Islam dalam domain personal serta menghindari formalisasi atau institusionalisasi Islam ke dalam bingkai publik, apapun alasannya. Seruan Presiden Soeharto tersebut memberi dampak luas. Beberapa gubernur kepala daerah mengambil inisiatif untuk membentuk Badan Amil Zakat di propinsi masing-masing untuk mendukung - meminjam istilah Boland - 'partial realization of Islamic law'7 sebagai upaya penguatan masyarakat Islam (Islamising society) dan untuk meredam keinginan pendirian negara Islam (Islamic state). Oleh karenanya fenomena pembentukan badan amil zakat di dalam atau di bawah lembaga pemerintah selain memenuhi tuntutan umat khususnya ulama, dapat juga dilihat sebagai upaya untuk mengontrol dinamika sosial-politik dan keagamaan umat Islam. Dalam situasi seperti inilah BAZIS DKI Jakarta - ketika itu bernama 33
34 BAZIS DKI Jakarta: Peluang dan Tantangan BAZ (Badan Amil Zakat) - berdasarkan syariat Islam lahir. Dalam perjalanannya, BAZ DKI Jakarta bertambah kuat secara administrasi kelembagaan serta jangkauan kerjanya. Pada tahun 1973 cakupan kerja BAZ DKI diperluas sehingga menjangkau pengumpulan sedekah. Dengan demikian nama badan ini juga diubah menjadi Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah yang disingkat BAZIS.8 Dalam perkembangan berikutnya, antusiasme terhadap pengelolaan zakat di DKI Jakarta mengalami peningkatan. Peningkatan ini terjadi seiring dengan perubahan politik Orde Baru yang mulai mengakomodasi kepentingan Islam pada akhir tahun 1980-an. Mo- mentum ini kemudian dimanfaatkan oleh tokoh Islam untuk mengaktualkan tuntutan mereka agar pemerintah memberi pengakuan lebih luas bagi penerapan hukum Islam di tanah air. Pengakuan ini tercermin dari berlanjutnya institusionalisasi Islam, seperti diterbitkannya UU No. 1 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Keppres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pembentukan media cetak Islam, bank Islam, dan lainnya. Untuk memberi dasar hukum yang lebih kuat bagi pelaksanaan zakat, pada tahun 1989 Menteri Agama mengeluarkan instruksi No 16/TH. 1989, yang kemudian diikuti keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 29 tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat dan Infak/Sedekah.9 Masa transisi setelah bangkrutnya rezim Orde Baru, ditandai dengan menguatnya pengaruh politik Islam, mempercepat integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional dengan disahkannya Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang Zakat. Dalam Undang-Undang ini Badan Amil Zakat (BAZ) pemerintah dan juga Lembaga Amil Zakat non-pemerintah diakui dan difasilitasi. BAZIS DKI ikut menjadi saksi perubahan sosial politik di tanah air. Disamping senantiasa melakukan assessment dan meningkatkan pencapaian program kerja mereka, BAZIS DKI berupaya mengakomodir kebutuhan umat, dengan tetap mendukung program dan kebijakan pemerintah.10 Karenanya terdapat perubahan pola kerja dan struktur BAZIS sesuai dengan perubahan sosial khususnya di era reformasi. Visi, Misi, Tugas dan Fungsi Dalam sebuah handout yang dikeluarkan oleh sekretariat BAZIS DKI Jakarta, disebutkan bahwa visi BAZIS DKI adalah untuk "menjadi
Amelia Fauzia badan pengelola ZIS yang terunggul dan terpercaya". Misinya adalah "mewujudkan optimalisasi pengelolaan ZIS yang amanah, profesional, transparan, akuntabel dan mandiri di propinsi DKI Jakarta menuju masyarakat yang sejahtera, berdaya dan bertaqwa".11 Prinsip profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas yang kini menjadi jar- gon organisasi filantropi Islam, juga diadopsi BAZIS DKI Jakarta, terutama mengaktualkan prinsip amanah.12 Hal ini akan menjadi dasar untuk menilai sejauh mana prinsip-prinsip ini dijalankan dalam kinerja BAZIS DKI yang akan dipaparkan kemudian. Sebagai Badan Amil Zakat maka tugas pokok BAZIS DKI adalah mengumpulkan zakat, infak dan sedekah dari masyarakat dan kemudian mendayagunakan hasil pengumpulan tersebut kepada para mustahik, yaitu mereka yang berhak menerimanya. Tugas pokok ini kemudian berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Kini, selain tugas utama tersebut, BAZIS DKI juga membina para mustahik agar mereka menjadi lebih "produktif, mandiri serta sejahtera".13 Hal yang sama juga dilakukan kepada satuan unit kerja BAZIS terutama dalam menggiatkan pengumpulan zakat, infak dan sedekah.14 BAZIS juga mengadakan kerjasama dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah dengan pihak lain agar dana zakat, infak dan sedekah bisa lebih produktif.15 Struktur Organisasi BAZIS DKI Jakarta secara struktural berada dalam struktur organisasi pemerintah DKI Jakarta dan karenanya pengurus BAZIS adalah pegawai pemerintah tersebut. Tugas utama BAZIS DKI berupa pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dilakukan oleh pengurus BAZIS yang nota bene merupakan pimpinan tertinggi di satuan wilayah administrasi DKI Jakarta, mulai dari tingkat Propinsi, Kota/Kotamadya, Kecamatan, dan Kelurahan (dan termasuk aparat Rukun Tetangga dan Rukun Warga). Ketua Umum BAZIS DKI Jakarta adalah Gubernur, ketua BAZIS kotamadya adalah walikota atau wakil walikota, di kecamatan adalah camat dan di kelurahan adalah lurah. Struktur yang sentralistis ini sudah dibentuk dari awal berdirinya BAZIS pada tahun 1968 dan tidak berubah sampai sekarang. Meski secara umum tidak berubah, struktur dan manajemen BAZIS mengalami perubahan secara internal sesuai tuntutan perubahan sosial dan politik di tingkat nasional maupun lokal. Misalnya secara berangsur- 35
36 BAZIS DKI Jakarta: Peluang dan Tantangan angsur dibentuk majelis pembina dan dewan pengawas dalam struktur organisasi BAZIS DKI. Sistem sentralisasi pun berubah walau fungsi ketua umum BAZIS yaitu Gubernur DKI tetap signifikan. Fasilitas dan administrasi kantor pun mengalami peningkatan. Mulanya BAZIS DKI tidak memiliki kantor dan staf sendiri, kemudian memiliki kantor dan staf yang bekerja secara penuh dan mendapat dana operasional dari pemerintah daerah. Perubahan dan keberlanjutan ini kemudian menjadi salah satu unsur penting keberlangsungan BAZIS DKI hingga kini. Pengumpulan dan Pendayagunaan Dana ZIS Kinerja BAZIS DKI Jakarta terus membaik dari tahun ke tahun dan memperoleh pengakuan dan penghargaan pihak lain. Dalam acara Zakat Award16 yang diselenggarakan pada tanggal 21 Oktober 2004, BAZIS DKI mendapat tiga penghargaan dari empat kategori yang dinilai. Penilaian dilakukan terhadap BAZ, Badan Amil Zakat pemerintah, dan LAZ, Lembaga Amil Zakat non-pemerintah.17 Dalam kesempatan tersebut, BAZIS DKI Jakarta ditetapkan sebagai pemenang kedua untuk kategori pendayagunaan dana zakat, pemenang empat dalam kategori transparansi, dan pemenang ketiga dalam kategori penghimpun dana tertinggi. BAZIS Sumatera Utara ditetapkan sebagai pemenang pertama untuk ketiga kategori tersebut. Organisasi filantropi terfavorit pada tahun 2004 dimenangkan semuanya oleh LAZ.18 Dari penilaian Zakat Award ini, paling tidak ada dua hal yang bisa dilihat menyangkut kinerja BAZIS DKI. Pertama bahwa BAZIS DKI cukup berhasil dalam pendayagunaan dana ZIS, transparansi, dan mobilisasi dana, tiga kategori yang bisa menjadi tolok ukur keberhasilan suatu organisasi filantropi. Kedua, adanya kecenderung umum yang menganggap bahwa organisasi filantropi non-pemerintah lebih difavoritkan dibandingkan dengan organisasi filantropi pemerintah. Untuk melihat bagaimana pola pengumpulan, pendayagunaan dan usaha transparansi yang dipraktikkan BAZIS DKI, berikut ini dipaparkan mekanisme pengelolaan ZIS yang dilaksanakan oleh BAZIS.19 Mekanisme ini berawal dari penetapan target dan penyusunan program kerja yang akan dilakukan tahun depan, kemudian pelaksanaan program kerja dengan pembinaan dan pengawasan, dan pelaksanaan evaluasi yang hasilnya menjadi bahan untuk penetapan target dan penyusunan program kerja di tahun berikutnya. Secara rinci urutan kegiatan pengelolaan ZIS di DKI adalah sebagai berikut:
Amelia Fauzia Pertama, setiap awal tahun Gubernur menetapkan target pengumpulan ZIS dan strategi prioritas pendayagunaannya. Kedua, berdasarkan target dan strategi tersebut, BAZIS DKI Jakarta menyusun rencana dan program kerja, termasuk cara-cara yang harus ditempuh dalam pelaksanaannya. Pada tahap berikutnya, rencana dan program kerja ini disampaikan kepada Badan Pembina untuk memperoleh persetujuan. Setelah memperoleh restu Badan Pembina, Ketua BAZIS DKI Jakarta menyampaikan dan menjelaskan rencana dan program kerja tadi kepada seluruh aparat di jajaran BAZIS, untuk pelaksanaan lebih lanjut. Selanjutnya, unit-unit operasional (BAZIS tingkat Pemerintah Kotamadya, Kecamatan dan Kelurahan serta BAZIS- BAZIS Unit/Satuan Kerja) melaksanakan rencana dan program kerja yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan program tersebut, BAZIS di tingkat bawah diberikan kebebasan bertindak dalam pengembangan teknis operasional pengumpulan ZIS sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan kebijaksanaan atasan. Hasil pengumpulan Z1S tersebut disetorkan dan dilaporkan secara berkala kepada BAZIS DKI Jakarta. BAZIS DKI Jakarta menerima, memonitor dan memberikan bimbingan yang diperlukan. Kemudian menyimpan hasil pengumpulan ZIS di bank yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah dan melaporkan penyimpanan tersebut kepada Gubernur Kepala Daerah melalui Badan Pembina. Mekanisme penyaluran dan pengayagunaan dana ZIS selanjutnya dikelola dengan mekanisme kerja sebagai berikut: 1. Dalam rangka penyaluran dan pendayagunaan dana ZIS yang terkumpul, BAZIS DKI Jakarta menampung dan menyeleksi semua usulan pendayagunaan ZIS yang berasal dari para mustahik yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Kotamadya, Kecamatan, Kelurahan serta Unit/Satuan Kerja. 2. Merumuskan strategi kebijaksanaan penyaluran dan pendayagunaan ZIS untuk tahun bersangkutan, untuk diusulkan kepada Gubernur Kepala Daerah guna memperoleh penetapan lebih lanjut. 3. Berdasarkan ketetapan kebijaksanaan Gubernur tersebut, Ketua BAZIS DKI Jakarta menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan tentang alokasi dan rincian pendayagunaan hasil pengumpulan ZIS serta menyalurkan secara bertahap kepada yang berhak menerimanya. 4. BAZIS DKI Jakarta menyalurkan kepada mustahik dan membina usaha produktif para mustahik. Dalam pembinaan ini BAZIS DKI 37
38 BAZIS DKI Jakarta: Peluang dan Tantangan Jakarta melakukan kerja sama dengan semua instansi/lembaga sosial kemasyarakatan yang terkait. 5. Mengadakan evaluasi terhadap segala kegiatan yang telah dilakukan pada tahun itu dan merumuskan program dan rencana kerja untuk tahun berikutnya berdasarkan kebijaksanaan (target dan strategi) pendayagunaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.20 Dari sini terlihat mekanisme kerja BAZIS yang teratur, dari perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi dan kembali lagi ke perencanaan. Terlihat pula bahwa semua kebijakan strategis dikembalikan kepada gubernur untuk ditetapkan sehingga keputusan itu memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Karenanya target pencapaian yang ditetapkan oleh gubernur menjadi motivasi kerja yang sangat kuat bagi para staf. Namun terkadang motivasi kejar target ini berjalan keluar batas yang ditentukan, seperti yang ditunjukkan Taufik Abdullah dalam kasus GAS (Gerakan Amal Sadaqah) yang akan disinggung dibawah nanti. Sisi negatif lainnya adalah bahwa suara do- nor atau muzaki dan mushaddiq, dan termasuk mustahik yang menerima dana bantuan, hanya mendapat tempat yang kecil untuk bisa disalurkan dan mempengaruhi kebijakan. Secara umum pengumpulan dana ZIS mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Perubahan sosial, politik dan ekonomi pada akhir masa Orde Baru dan pada masa reformasi tampak mempengaruhi naik turunnya jumlah pengumpulan dana ZIS seperti terlihat pada tabel 1 di bawah ini. 5. Mengadakan evaluasi terhadap segala kegiatan yang telah dilakukan pada tahun itu dan merumuskan program dan rencana kerja untuk tahun berikutnya berdasarkan kebijaksanaan (target dan strategi) pendayagunaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.20 Dari sini terlihat mekanisme kerja BAZIS yang teratur, dari perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi dan kembali lagi ke perencanaan. Terlihat pula bahwa semua kebijakan strategis dikembalikan kepada gubernur untuk ditetapkan sehingga keputusan itu memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Karenanya target pencapaian yang ditetapkan oleh gubernur menjadi motivasi kerja yang sangat kuat bagi para staf. Namun terkadang motivasi kejar target ini berjalan keluar batas yang ditentukan, seperti yang ditunjukkan Taufik Abdullah dalam kasus GAS (Gerakan Amal Sadaqah) yang akan disinggung dibawah nanti. Sisi negatif lainnya adalah bahwa suara do- nor atau muzaki dan mushaddiq, dan termasuk mustahik yang menerima dana bantuan, hanya mendapat tempat yang kecil untuk bisa disalurkan dan mempengaruhi kebijakan. Secara umum pengumpulan dana ZIS mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Perubahan sosial, politik dan ekonomi pada akhir masa Orde Baru dan pada masa reformasi tampak mempengaruhi naik turunnya jumlah pengumpulan dana ZIS seperti terlihat pada tabel 1 di bawah ini.
Amelia Fauzia Tabel 1 Jumlah Pengumpulan Dana ZIS Tahun 1995-200321 Tahun 1995/1996 1996/1997 1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000 2001 2002 Jan-Okt 2003 2003 Jumlah dalam rupiah 6.576.617.111,00 8.944.357.930,00 10.967.480.548,00 5.868.416.381,00 * 8.122.693.568,87 8.416.626.931,68 9.482.194.345,65 11.554.727.015,78 ** 6.409.449.563,00 14,1 miliar Sumber: Handout Paparan Profil BAZIS DKI 2003, sambutan Ketua BAZIS 5 November 2003, Media massa. * Sumber lain menyebutkan 8.762.772.558,16 rupiah (jadi selisih 2,894,356,177.16 rupiah)22 dan sumber lain menyebutkan 6,7 miliar rupiah (selisih 813 juta).23 ** Dalam sambutan Ketua BAZIS disebutkan 11.574.727.015 rupiah. Pada akhir masa pemerintahan Orde Baru, jumlah pengumpulan dana ZIS cenderung meningkat. Peningkatan itu mencapai rata-rata 23-36%. Kecenderungan ini kemudian berubah, segera setelah terjadinya krisis ekonomi tahun 1997 yang diikuti tumbangnya rezim Orde Baru pada pertengahan tahun 1998, oleh gerakan reformasi. Penurunan itu mencapai sekitar 46% (data 2003) atau sekitar 20% (data 2002). Trend penurunan ini terus berlangsung hingga tahun 2000. Peningkatan signifikan baru terjadi terjadi pada tahun 2002 (11 miliar rupiah). Beberapa faktor diduga mempengaruhi penurunan ini, diantaranya faktor krisis ekonomi, dengan asumsi bahwa income per kapita masyarakat menurun sehingga mempengaruhi kapasitas mereka dalam berzakat. Faktor lain yang ikut mempengaruhi penurunan ini adalah dialihkannya pengelolaan zakat haji ke Kanwil Departemen Agama.24 Pengalihan ini mengakibatkan sekitar 20% persen (seperti data pada tahun 1980-an) zakat calon haji tidak tersalurkan ke BAZIS DKI. Jika tersalurkan, maka penerimaan BAZIS DKI pada tahun 1998/1999 akan mencapai sekitar 8 miliar rupiah, meski masih lebih rendah dari dari jumlah penerimaan tahun 1997/1998. Selain kedua faktor tersebut, 39
40 BAZIS DKI Jakarta: Peluang dan Tantangan terdapat faktor lain yang diduga kuat juga menjadi penyebab menurunnya penerimaan dana ZIS di DKI Jakarta, yaitu faktor reformasi yang men-delegitimasi kekuasaan pemerintah sehingga berakibat pada lemahnya birokrasi dan merosotnya kepercayaan publik kepada institusi pemerintah. Di sisi lain, krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah membawa berkah bagi Lembaga Amil Zakat non-pemerintah. Saat penerimaan BAZIS DKI menurun, penerimaan Lembaga Amil Zakat non-pemerintah menunjukkan gejala sebaliknya. Dalam rentang waktu yang sama (1997-2000) Yayasan Dompet Dhuafa Republika, misalnya, mencatat penerimaan sebesar 1,5 miliar rupiah pada tahun 1997, 3 miliar rupiah pada tahun 1998, 6 miliar rupiah tahun 1999 dan 11,4 miliar rupiah pada tahun 2000.25 Sumber penerimaan BAZIS DKI Jakarta terutama berasal dari dana zakat. Laporan sumber dana zakat periode 1 Januari - 31 September 200326 memperlihatkan bahwa persentase penerimaan dana zakat adalah 66% sedangkan infak dan sedekah sebesar 34%. Dan sebagian besar penerimaan dana ZIS diperoleh secara langsung dari kantor- kantor dan unit-unit BAZIS, serta dari acara pengumpulan dana secara konvensional. Penerimaan melalui transfer bank ternyata lebih kecil, sebagaimana tergambar berikut ini: Tabel 2 Persentase Perbandingan Sistem Penerimaan ZIS di BAZIS DKI Tahun 2003 Dana Zakat Dana Infak Penerimaan Langsung 88% 97% Penerim 12% 3% Sumber: Hasil olahan penulis dari Laporan Sumber Zakat dan Laporan Sumber Infak Penerimaan langsung atau dengan cara konvensional dilayani oleh petugas pengumpulan ZIS melalui loket-loket yang tersedia. Persentase pengumpulan terbesar diperoleh melalui kantor-kantor wilayah, dan kemudian zakat calon haji. Penerimaan zakat dan infak calon haji pal- ing tinggi yaitu masing-masing 1.040.138.178,00 rupiah (27%) dan 458.023.311,00 rupiah (23%) dibandingkan dengan penerimaan di enam wilayah seperti dalam tabel di bawah ini.
Amelia Fauzia Tabel 3 Persentase Penerimaan Dana Zakat dan Infak Periode Januari-September 2003 Sumber Persentase Dana Zakat Jakarta Pusat Jakarta Utara Jakarta Barat Jakarta Selatan Jakarta Timur Kep. Seribu Unit Kerja Pengusaha Calon Haji Bank-bank dan SMS 6,83 7,38 13,92 12,93 4,69 0,24 12,97 2,08 27,27 11,69 100,00 Sumber: Diolah dari berbagai sumber Fenomena peningkatan jumlah penerimaan ZIS pada BAZIS DKI tentu banyak dipengaruhi pula oleh strategi penggalangan dana (fundraising) dan ketepatan dalam melihat peluang untuk sasaran tertentu. Misalnya dalam tabel di atas, persentase penerimaan ZIS dari pengusaha kurang besar karena mereka biasanya menyerahkan ZIS pada bulan Ramadhan dalam event yang dibuat khusus di mana pengusaha berzakat di hadapan Gubernur. Berkaitan dengan hal itu, di bawah ini akan dibahas strategi penggalangan dana BAZIS DKI Jakarta. Strategi Penggalangan Dana Dalam handout paparan profil BAZIS DKI yang dikeluarkan tahun 2003 disebutkan tiga strategi pengumpulan dana ZIS yang dilakukan oleh BAZIS DKI: (1) strategi memilih moment pemungutan: rutin dan insidental; (2) strategi memilih metode pendekatan: power, ulama, media masa dan kemitraan; dan (3) strategi cara pembayaran: melalui loket, perbankan dan SMS (Short Message Services). Usaha BAZIS untuk mengintensifkan pemasukan ZIS cukup variatif seperti halnya tiga strategi yang disebutkan di atas. Metode pengumpulan memanfaatkan posisi BAZIS sebagai bagian dari birokrasi pemerintah daerah. Dengan sistem kerja yang terstruktur dan top- 41
42 BAZIS DKI Jakarta: Peluang dan Tantangan down, pemasukan rutin bisa didapat dengan menentukan target dana yang harus dikumpulkan oleh BAZIS wilayah. Pengumpulan ZIS merupakan tugas utama staf bidang pengumpulan, dan dilakukan BAZIS wilayah kotamadya, BAZIS kecamatan, dan BAZIS kelurahan, termasuk ketua RW dan RT. Di setiap awal tahun, target pengumpulan dana ZIS ditetapkan dan para petugas di lapangan berupaya untuk mencapai target tersebut, sebagai bukti kesuksesan mereka. Kerja para petugas amil di masing-masing wilayah administrasi menjadi ujung tombak pemasukan rutin BAZIS. Misalnya, target pencapaian ZIS tahun 2003 adalah 15 miliar, namun yang tercapai hanya 14,1 miliar rupiah. Meski tidak mencapai target, jumlah tersebut telah mencatat kenaikan sekitar 22% dibandingkan tahun sebelumnya. Pemasukan insidental diperoleh dengan menyelenggarakan event dan gerakan amal pada waktu-waktu tertentu, seperti halnya pengumpulan zakat dari pengusaha. Strategi fundraising berikutnya dilakukan dengan menggunakan pengaruh pemerintah dan ulama disamping media massa dan kemitraan. Peran ulama seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta dan Forum Lembaga Dakwah (FLD) dioptimalkan dengan cara memanfaatkan ketokohan para ulama tersebut dan peran mereka dalam khutbah dan ceramah-ceramah keagamaan, terutama dalam menyerukan masyarakat agar membayar zakat. Dengan kerjasama ini kampanye ZIS biasa dilakukan melalui ceramah-ceramah keagamaan di masjid-masjid. HM. Soekanta, AS, Ketua BAZIS DKI mengatakan bahwa dalam pengajian kalangan menengah ke atas, zakat profesi seringkali mendapat penekanan.27 Sementara itu, iklan melalui media massa tidak dilakukan secara intensif karena biayanya mahal. BAZIS juga menjalin kemitraan dengan pihak perbankan,28 Kelompok Bimbingan Perjalanan Ibadah Haji (KBIH) dan Kanwil Departemen Agama. Meski persentase penerimaan melalui transaksi perbankan dan SMS masih terbilang kecil - yaitu 12% untuk dana zakat dan 2,5% untuk dana infak/sedekah (tabel No.3) - strategi pembayaran melalui fasilitas perbankan dan SMS memperlihatkan bahwa BAZIS ternyata cukup kreatif. Pendayagunaan Ada tiga hal yang akan disoroti dalam pendayagunaan ini. Pertama kebijakan pendayagunaan; kedua proses penyaluran; dan ketiga implementasi pendayagunaan. Kebijakan pendayagunaan dana ZIS
Amelia Fauzia dibuat secara berjenjang. Pertama, kebijakan diputuskan dalam rapat kerja badan pelaksana sebelum dibawa dan diputuskan dalam rapat pleno Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas. Dari rapat pleno, kebijakan tersebut diusulkan untuk ditetapkan oleh Gubernur. Ada dua hal penting dalam hal pendayagunaan ZIS yang ditetapkan BAZIS DKI. Pertama, pendayagunaan dana zakat bagi delapan asnaf - sebagaimana ketentuan fikih - sedangkan pendayagunaan dana infak dan sedekah dilakukan secara lebih bebas. Kedua, mempertimbangkan pendayagunaan untuk tujuan-tujuan produktif di samping konsumtif. Pendayagunaan dana ZIS untuk tujuan-tujuan produktif maupun konsumtif telah menjadi konsiderasi BAZIS DKI sejak awal berdirinya badan ini. Kedua hal tersebut akan dibahas secara tersendiri di bagian akhir tulisan ini. Yang perlu dicatat adalah bahwa kebijakan pendayagunaan dibuat dengan mempertimbangkan waktu dan konteks sosial-ekonomi. Pada tahun 1969, terdapat tiga sasaran pendayagunaan, yaitu pemberian modal usaha untuk fakir miskin (67%), pendirian poliklinik (20%), dan operasional amil (13%). Persentase jumlah bantuan untuk fakir miskin menurun pada tahun 1970-an dan 1980-an (tahun 1971 47%, tahun 1984 17%), namun meningkat drastis pada tahun 2000 sampai sekarang menjadi 77% (lihat tabel 4). Sabilillah yang sejak tahun 1973 mendapat porsi besar (tahun 1973 sebesar 66%, dan 1984 sebesar 82%), kini menurun menjadi 22%. Kategori muallaf/ibnu sabil mulai dimasukkan pada tahun 1970 dengan porsi 9%. Persentase ini terus menurun menjadi hanya 1% sejak tahun 1973 sampai sekarang. Dana operasional amil sebesar 10-14%, hanya tercatat pada tahun 1970- an. Pada tahun 1980-an dana operasional amil ditiadakan. Namun jika mencermati catatan Taufik Abdullah (distribusi ZIS tahun 1982-1984), terlihat adanya dana sisa dari pemasukan dan pendayagunaan ZIS. Sisa dana tersebut kemungkinan digunakan untuk operasional kantor dan amil.29 Kini, dana operasional kantor dan amil dianggarkan oleh APBD. Terjadinya fluktuasi persentase pendayagunaan ZIS bagi fakir miskin dan sabilillah lebih banyak dipengaruhi kondisi sosial-ekonomi ketika itu. Pada tahun 1970-an bantuan lebih diarahkan pada proyek- proyek pembangunan dan pengembangan, mengikuti ideologi developmentalisme Orde Baru ketika itu. Dana proyek pengembangan ini lazimnya dikategorikan sabilillah atau sama dengan pendayagunaan 43
44 BAZIS DKI Jakarta: Peluang dan Tantangan infak/sedekah. Besaran angka persentase pendayagunaan yang berubah-ubah juga disebabkan interpretasi yang mendorong ke arah sektor produktif (pendidikan dan ekonomi), sehingga terkadang masuk dalam kategori fakir miskin (untuk zakat) dan terkadang masuk dalam bantuan modal usaha produktif (dana infak/sedekah). Di lapangan pengkategorian bantuan ini sebenarnya lebih mengacu kepada kategori sektoral yaitu pendidikan, ekonomi, dan sosial keagamaan. Tabel 4 Sasaran dan Persentase Pendayagunaan Zakat dan Infak/Sedekah Tahun 2001 dan 2002 Pendayagu Sasaran (ka Kemaslaha peningkata Intensifika Kesetiakaw Pendayagunaan Zakat Sasaran (kategori) Fakir Miskin 2001 75% 2002 77% Sabilillah Muallaf/Gharimin/Ibnu Sabil 24% 1% 22% 1% Sumber: Diolah dari Handouts paparan profil BAZIS DKI dan wawancara serta laporan rapat pleno.30 Kebijakan pemisahan sasaran pendayagunaan zakat, infak dan sedekah berdasarkan pemahaman konservatif mengenai mustahik yang ada dalam teks Al-Qur'an. Pendayagunaan dana zakat mengacu kepada delapan asnaf yang disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60. Sedangkan pendayagunaan dana infak lebih fleksibel karena tidak ada teks yang khusus. Untuk pendayagunaan dana zakat dan infak/ sedekah, masing-masing dibagi menjadi tiga kategori sasaran besar seperti tercantum dalam Tabel 4 dengan menganut prinsip manfaat dan produktivitas. Ini berarti bahwa "para mustahik tidak saja menerima ZIS secara konsumtif, melainkan diprioritaskan kepada aktivitas yang bersifat produktif".31 Adapun sasaran pendayagunaan zakat adalah sebagai berikut: 1. Fakir Miskin a. Bantuan yang bersifat Produktif 1) Bantuan beasiswa 2) Bantuan anak Asuh SD/MI 3) Bantuan SWB SLTP/MTs 4) Bantuan pembinaan PKU [Pendidikan Kader Ulama] MUI DKI
Amelia Fauzia 5) Bantuan Pasca Sarjana 6) Bantuan bagi guru mengaji/merbot tidak berpenghasilan tetap 7) Bantuan bagi guru madrasah honorer b. Bantuan Konsumtif bagi kaum duafa 1) Santunan Yatim Piatu/Jompo melalui Panti dan non Panti 2) Bantuan pengobatan 3) Bantuan SPP 2. Fisabilillah Bantuan untuk sarana, prasarana dan pembinaan kegiatan keislaman. 3. Muallaf/Gharimin/Ibnu sabil32 Dalam pendayagunaan zakat, kategori fakir miskin dibedakan menjadi dua macam bantuan, yaitu produktif dan konsumtif. Dari catatan di atas terlihat bahwa bantuan produktif di sini dimaksudkan sebagai bantuan pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan sumber daya manusia dalam jangka panjang. Karenanya, yang dibantu tidak hanya siswa/mahasiswa bersangkutan tapi juga tenaga pendidik yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas anak didik. Kriteria siswa/mahasiswa yang dibantu adalah siswa/mahasiswa berprestasi yang tidak mampu. Melihat ada pula bantuan konsumtif yang ditujukan untuk kaum duafa berupa bantuan pembayaran uang SPP - yang sesungguhnya juga merupakan bantuan pendidikan - maka perbedaan antara konsumtif dan produktif menjadi tidak terlalu tegas. Tampaknya kriteria produktif lebih menekankan pada aspek prestasi pendidikan, sedangkan kriteria konsumtif menekankan pada kelompok orang yang dianggap paling membutuhkan. Berbeda dengan zakat, kategori sasaran pendayagunaan infak dan sedekah adalah sebagai berikut: 1. Bantuan bagi kemaslahatan umat dan peningkatan SDM a. Askes [asuransi kesehatan] ulama/muballigh b. Bantuan modal usaha produktif c. Pembinaan manajemen pengusaha kecil bagi peminjam dana produktif d. Peningkatan kualitas SDM e. Paket Safari Jum'at/Ramadhan 45
46 BAZIS DKI Jakarta: Peluang dan Tantangan f. Bantuan untuk pembangunan/rehabilitasi Gedung Madrasah 2. Bantuan pembinaan intensifikasi/ekstensifikasi ZIS a. Kajian Sistem Informasi ZIS b. Pembinaan dan penghargaan petugas ZIS c. Penerbitan buletin dan buku-buku tentang ZIS d. Penerangan/penyuluhan ZIS e. Santunan Jemaah Haji yang meninggal pada saat menunaikan ibadah haji f. Kajian pengembangan Hukum ZIS g. Pembinaan Mustahik h. Perbaikan sanitasi lingkungan daerah kumuh/miskin 3. Bantuan kesetiakawanan sosial a. Bencana alam b. Kegiatan organisasi/lembaga keagamaan c. Bakti sosial, dan lain-lain33 Seperti halnya ketegorisasi zakat, pendayagunaan dana infak dan sedekah diperuntukkan bagi empat sektor utama. Pertama, sektor pendidikan, riset, publikasi, pembinaan, dan pelatihan. Kedua, sektor ekonomi termasuk bantuan modal produktif. Ketiga adalah kesehatan, dan keempat sosial keagamaan termasuk bantuan bencana alam. Pendayagunaan dana infak dan sedekah ini lebih diutamakan bagi tujuan-tujuan produktif. Dari tahun ke tahun perhatian ke arah peningkatan ekonomi ini semakin besar. Taufik Abdullah menunjukkan bahwa pada tahun 1980-an bantuan untuk fakir miskin menjadi tiga kali lebih besar dari bantuan modal usaha produktif. Sejak tahun 1980 sampai 1984 besar dana usaha produktif ini menurun.34 Meskipun perhatian terhadap peningkatan ekonomi ini tidak membaik secara signifikan, paling tidak saat ini manajemen penyalurannya lebih efisien dan terencana. Dalam rapat pleno tahun 2003 diputuskan bahwa ketua BAZIS bisa menambah sekitar 750 juta rupiah untuk modal usaha produktif jika dibutuhkan. Penyaluran Secara umum penyaluran dan pendayagunaan dana dilaksanakan kantor-kantor BAZIS yang ada. Prosedurnya, di setiap akhir tahun anggaran, BAZIS mengumumkan kepada publik yang membutuhkan
Amelia Fauzia bantuan agar menyampaikan permohonan mereka kepada kantor- kantor BAZIS yang ada di wilayah kelurahan, kecamatan, atau kotamadya. Usulan-usulan tersebut selanjutnya ditampung oleh BAZIS propinsi dan ditetapkan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan hasil rapat pleno dewan pertimbangan dan komisi pengawas.35 Pemberdayaan dana ZIS yang terkumpul direalisasikan pada tahun berikutnya. Pemberian dana pendidikan di BAZIS terlihat cukup besar. Dana ini diambil diantaranya dari dana zakat berdasarkan kategori fakir miskin (produktif dan konsumtif) dan kategori fisabilillah (bantuan infrastruktur), serta dana infak/sedekah kategori bantuan pembangunan/rehabilitasi gedung madrasah. Alokasi bagi dana pendidikan cukup besar di BAZIS DKI. Dari laporan pendayagunaan dana zakat dan infak/sedekah bulan Januari- September 2003, dana pendidikan (beasiswa, bantuan rehabilitasi madrasah, dan bantuan guru) mencapai sekitar 46% dari 1.771.798.820 rupiah yang baru dikeluarkan. Adapun rincian beasiswa yang diberikan pada tahun 2003 adalah sebagai berikut: Tingkat SD Tingkat SLTP Tingkat SLTA PT Strata 1 PT Strata 2 PT Strata 3 4.500 murid masing-masing mendapat 120.000 rupiah/tahun 6.000 murid masing-masing mendapat 150.000 rupiah /tahun 1.000 murid mendapat 600.000 rupiah /tahun 850 mahasiswa 1.200.000 rupiah /tahun 50 mahasiswa mendapat 2.500.000 rupiah /tahun 30 mahasiswa mendapat 3.500.000 rupiah /tahun36 Jumlah pemberian beasiswa ini adalah 28% dari total penerimaan ZIS di BAZIS DKI tahun 2002. Sebagian besar dana disalurkan melalui program pendayagunaan yang sudah direncanakan sebelumnya, seperti melalui seleksi beasiswa, di mana dana bisa diambil di kantor BAZIS DKI Jakarta. Ada dana yang tidak dibuat berdasarkan perencanaan secara terperinci, misalnya dana untuk ibnu sabil dan muallaf yang dikeluarkan berdasarkan permintaan muallaf dan ibnu sabil yang datang langsung ke kantor BAZIS DKI. Begitu pula bantuan bencana alam diberikan bila terjadi bencana alam. Adapun pemberian dana modal usaha produktif dilakukan dengan cara menjalin kerjasama dengan BMT (Baitul Mal wat Tamwil). Dengan 47
48 BAZIS DKI Jakarta: Peluang dan Tantangan kerjasama ini diharapkan seleksi pengusaha kecil dan manajemen kreditnya bisa lebih baik, sehingga persentase dana pinjaman yang dikembalikan diharapkan lebih besar. Manajemen Pendayagunaan Meski terdapat kekurangan di sana sini, mekanisme pemberdayaan, yaitu pengelolaan dan pendistribusian bantuan kepada mustahik, terlihat terstruktur dan rapi. Kinerja BAZIS secara keseluruhan juga dapat dilihat dengan mencermati bagaimana pengelolaan dan distribusi dana kepada yang berhak dilaksanakan. Kelemahan BAZIS DKI seperti diakui ketua BAZIS adalah dalam hal publikasi.37 Kelemahan ini terletak pada ketidakmampuan BAZIS untuk membuat promosi yang efektif termasuk di media audio-visual (televisi). Hal ini menyebabkan laporan keuangan BAZIS tidak tersebar luaskan, demikian halnya pendayagunaan dana BAZIS. Lemahnya publikasi juga terjadi dalam pengumuman dan seleksi penerimaan beasiswa untuk mahasiswa.38 Pengumuman pendaftaran penerimaan beasiswa dilakukan dengan cara tradisional sehingga kurang tersebar luas. Informasi beasiswa biasanya disebarkan oleh koordinator beasiswa - yang ditunjuk secara informal - di masing-masing perguruan tinggi. Para koordinator inilah yang bekerja secara aktif agar teman-teman mereka mengetahui pengumuman penerimaan beasiswa tersebut. Formulir pendaftaran, selain sulit didapat, juga dicetak terbatas, sehingga seringkali diperebutkan dan habis dalam waktu singkat. Pendaftar yang telah memperoleh formulir diminta menyerahkannya disertai syarat administratif lainnya, diantaranya surat keterangan tidak mampu, indeks prestasi, transkrip nilai, surat keterangan dari universitas, surat keterangan dari orang tua, dan surat keterangan kelakuan baik. Kemudian pendaftar dipanggil untuk test tertulis dan test wawancara tentang wawasan keislaman. Karena kurangnya tenaga pengelola, semua proses dilakukan dengan publikasi terbatas sehingga mereka yang merasa berhak atas beasiswa tersebut harus bersikap pro-aktif. Meski sebagian penerima beasiswa tidak terlalu puas dengan komunikasi publik BAZIS yang lemah, pada umumnya mereka menilai kelemahan tersebut bisa dipahami. Salah seorang penerima beasiswa, misalnya, mengakui bahwa hal itu wajar saja; "karena kita yang berkepentingan, maka kita yang harus aktif",
Amelia Fauzia lanjutnya. Penerima beasiswa lainnya - yang kebetulan merupakan ketua alumni penerima beasiswa BAZIS - bahkan menekankan agar para penerima beasiswa menjalin hubungan yang lebih baik dengan pihak BAZIS, misalnya dengan menjadi tenaga sukarelawan dalam kegiatan-kegiatan BAZIS, sehingga dapat mengakses informasi dengan mudah. Kriteria utama untuk bisa memperoleh beasiswa adalah 'tidak mampu' dan 'berprestasi'. Dalam seleksi, tidak ada kriteria ketaatan beribadah dan kriteria 'agama'.39 Menurut ketua BAZIS, bantuan BAZIS tidak dibatasi bagi kalangan Muslim saja. Namun karena yang banyak membutuhkan selama ini adalah umat Islam, maka mereka lah yang terdaftar sebagai penerima bantuan BAZIS.40 Bantuan modal produktif juga disalurkan kepada pedagang muslim, karena sebagian besar pedagang kecil yang membutuhkan bantuan adalah muslim. Pendayagunaan bantuan modal produktif memperlihatkan kemajuan dalam hal manajemen dan hasil. Laporan-laporan BAZIS pada tahun 1970-an menyatakan bahwa hampir semua dana pinjaman modal ini tidak dikembalikan. Penyebabnya adalah persepsi keliru dalam masyarakat bahwa dana tersebut merupakan infak dan sedekah sehingga tidak perlu dikembalikan, serta manajamen pengelolaan pinjaman yang tidak profesional. Pada tahun 1980-an, manajemen pengelolaan membaik tapi tidak terdapat perubahan berarti. Taufik Abdullah mencatat bahwa dari tahun 1977 hingga tahun 1985, terdapat 9.656 mustahik penerima pinjaman (sejumlah 569 juta rupiah), namun hanya 12% saja dari mereka yang mengembalikan pinjaman (143,4 juta rupiah). Hal ini menyebabkan alokasi dana bagi modal usaha produktif semakin menurun. Untuk mengatasi persoalan tersebut, kerjasama dengan BMT dijalin sejak tahun 1999. Sejak itu, BAZIS DKI meluncurkan Program Penyaluran Modal Usaha bagi Pedagang Kecil (PPMKM) di 50 pasar tradisional di DKI Jakarta. Kriteria dan seleksi ditentukan, selanjutnya dikelola dengan sistem bagi hasil oleh BMT.41 Selama tiga tahun, BMT berhasil meraup keuntungan sebesar 110 juta rupiah dan memiliki aset produktif sebesar 5 miliar rupiah. Saat ini terdapat 4.500 pedagang binaan BAZIS DKI dan 25 BMT mitra kerja yang tersebar di 80 pasar tradisional. Total dana yang disalurkan sejak 1999 mencapai 2,7 miliar rupiah, dengan nilai perputaran (turn over) sebesar 400 juta rupiah per bulan. Di samping itu, total dana infak yang berhasil dikumpulkan dari 49
50 BAZIS DKI Jakarta: Peluang dan Tantangan para pedagang mencapai 3,6 juta rupiah per bulan, dikumpulkan setiap hari sebesar 100 - 200 rupiah per orang.42 Interpretasi Fikih Filantropi Di bagian ini akan dilihat wacana fikih zakat yang diadopsi dan mempengaruhi kinerja BAZIS dalam pengumpulan serta pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah. Secara umum, BAZIS DKI tampak bersikap hati-hati namun strategis. Kehati-hatian itu ditunjukkan dengan menempatkan peran ulama dan intelektual Muslim pada posisi penting. Selain memperoleh legitimasi keagamaan, sikap ini secara tidak langsung memungkinkan BAZIS DKI dapat menerapkan prinsip-prinsip rasional dan modern dalam pengelolaan ZIS - tanpa hambatan berarti - dengan tetap merujuk pada prinsip-prinsip zakat, infak dan sedekah dalam kitab-kitab fikih klasik. Dari cara BAZIS mengelola dan mendistribusikan zakat pada tahun 1970-an, terlihat bagaimana interpretasi rasional dan kritis atas wacana zakat diterapkan. Praktik zakat produktif yang dilakukan BAZIS DKI, misalnya, merupakan terobosan maju pada masa itu.43 Menurut Muhammad Daud Ali, trend tersebut dapat dicermati dari sebuah Rekomendasi dan Pedoman Pelaksanaan Zakat - yang mengadopsi hasil penelitian dan seminar zakat - diterbitkan pada tahun 1975. Dalam Rekomendasi tersebut dinyatakan bahwa: Zakat adalah salah satu Rukun Islam yang merupakan ibadah kepada Allah dan sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan dalam wujud mengkhususkan sejumlah harta atau nilainya dari milik perorangan atau badan hukum untuk diberikan kepada yang berhak dengan syarat-syarat tertentu, untuk mensucikan dan mempertumbuhkan harta serta jiwa pribadi para wajib zakat, mengurangi penderitaan masyarakat, memelihara keamanan serta meningkatkan pembangunan.44 Sumber zakat BAZIS adalah sebagai berikut: (a) Hasil tumbuh- tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis, seperti padi, anggrek, rambutan, durian, salak, pepaya, dan sebagainya. (b) Hasil peternakan dan perikanan seperti ayam, hasil empang, hasil laut dan sebagainya. (c) Harta kekayaan dalam perusahaan perdagangan, perusahaan industri dan perusahaan jasa, baik diusahakan dalam bentuk badan usaha perorangan maupun badan usaha perserikatan seperti PT, CV, Firma, Yayasan, Koperasi, dan sebagainya. (d) Hasil persewaan atau
Amelia Fauzia pengontrakan rumah, bangunan, tanah, dan sebagainya. (e) Pendapatan yang diperoleh dari sumber lain seperti: gaji, honorarium, komisi dan lain-lain.45 Dari rangkuman di atas, terlihat adanya upaya interpretasi kontekstual dengan analogi-analogi rasional. Pemahaman progresif atas wacana zakat yang dianut BAZIS DKI pada waktu itu, mempengaruhi cara mereka dalam mengidentifikasi delapan asnaf sebagai berikut: 1. Fakir miskin. Dana zakat bagi kategori ini dibagi menjadi dua peruntukan: santunan sosial baik untuk lembaga maupun perorangan, dan pemberian modal usaha produktif. 2. Amil. Dana zakat bagi amil dipergunakan untuk keperluan administrasi dan operasional pengelola zakat termasuk untuk meningkatkan kesadaran masyarakat berzakat. 3. Muallaf. Zakat bagi kelompok ini diterapkan berupa bentuk bantuan untuk pembinaan orang yang baru masuk Islam serta untuk lembaga dakwah. 4. Riqab. Zakat riqab dipergunakan untuk membantu membebaskan pedagang, pengusaha, petani, nelayan kecil dan sebagainya dari pemerasan dan tekanan lintah darat dan pengijon. 5. Gharimin. Untuk membantu orang yang jatuh pailit atau lembaga Islam yang mempunyai hutang untuk kegiatan pembangunan atau aktivitas lainnya. 6. Sabilillah. Termasuk dalam kategori sabilillah adalah peruntukkan zakat bagi peribadatan, pendidikan, dakwah, penelitian, penerbitan buku pelajaran dan majalah ilmiah. 7. Ibnu sabil. Bantuan untuk membiayai perjalanan, beasiswa pelajar dan mahasiswa Islam serta biaya misi ilmiah dan keagamaan baik dalam maupun luar negeri.46 Ketua BAZIS DKI, Soekanta, menambahkan bahwa termasuk dalam kategori riqab adalah TKI, pekerja seks yang terbelenggu oleh majikannya.47 Penderita HIV-AIDS juga termasuk orang yang bisa menerima zakat. Selain itu, dana ZIS juga dapat diberikan kepada non- Muslim. Ia mengatakan bahwa BAZIS DKI pernah mengeluarkan dana ZIS untuk membantu korban perkosaan.48 51
52 BAZIS DKI Jakarta: Peluang dan Tantangan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Kedua prinsip ini merupakan prinsip yang sangat penting saat ini dan menjadi keharusan bagi lembaga filantropi. Apalagi suara-suara yang menuntut transparansi dan akuntabilitas semakin keras. Syafii Antonio, ketua Komisi Pengawas BAZIS menekankan perlunya perbaikan dalam pengelolaan ZIS. Perbaikan tersebut menyangkut, pertama sistemnya, yaitu sistem penerimaan, pengelolaan, database, dan lainnya; kedua, sistem pelaporan, yaitu bagaimana lembaga ZIS memberi akses kepada muzaki untuk mengetahui informasi soal pengelolaan dana ZIS, dan dokumentasi keuangan yang transparan. Ketiga, perbaikan sumber daya manusianya agar menjadi lebih profesional, mengetahui psikologi masyarakat, dan menguasai ilmu komunikasi masyarakat.49 Salah seorang artis nasional Dedi Gumelar yang juga dikenal dengan panggilan "Miing" mengatakan bahwa selama ini "masyarakat kurang percaya terhadap penyaluran dana zakat karena kurang transparan: tidak ada laporan kepada publik"50 Selain kritik dari pihak luar, para staf BAZIS DKI pun menyadari tentang adanya citra negatif yang melekat pada BAZIS sebagai lembaga filantropi pemerintah. Kepala Bidang Dana BAZIS DKI, HR. Jumhana mengatakan bahwa BAZIS DKI sedang berupaya "meyakinkan masyarakat tentang transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana. Diharapkan langkah ini akan mengenyampingkan anggapan banyak orang bahwa kinerja pegawai pemerintah sarat dengan korupsi." 51 Soekanta juga berupaya menghilangkan citra negatif tersebut dengan mengafirmasi bahwa siapa pun boleh melihat laporan BAZIS DKI.52 Menurut Soekanta prinsip lain yang ia pegang dan harus disadari BAZIS adalah amanah, dapat dipercaya, dan didukung profesionalisme. Di matanya, prinsip akuntabilitas meniscayakan pertanggungjawaban kepada tiga pihak, kepada atasan, masyarakat, dan kepada Allah.53 Atas dasar itu, ketua BAZIS DKI membuat perencanaan untuk mengaudit laporan BAZIS oleh tim akuntan publik dan disetujui oleh rapat pleno tahun 2003.54 Ia menganggap bahwa audit internal yang selama ini dilakukan Dinas Inspektorat Daerah DKI Jakarta, masih kurang memuaskan. Dan untuk pertama kalinya audit publik itu telah berhasil dilaksanakan pada bulan Maret 2004 di mana laporan keuangan BAZIS tahun 2003 telah diaudit secara independen oleh tim akuntan publik yang diketuai oleh pakar ekonomi Islam, Dr. Sofyan Syafri Harahap, MSc. Upaya transparansi yang telah dilakukan BAZIS DKI
Amelia Fauzia patut diapresiasi. Namun masih banyak tantangan lain yang harus dijawab oleh BAZIS DKI. Misalnya, upaya yang telah dilakukan perlu disebarluaskan melalui strategi public relation yang baik. Sosialisasi melalui Buletin Peduli Umat, dan informasi melalui pidato di acara-acara yang diselenggarakan, masih kurang menjangkau masyarakat luas. Dalam temuan lapangan, diketahui bahwa tidak banyak penerima beasiswa yang mengetahui keberadaan buletin Peduli Umat. Padahal mereka penerima beasiswa yang sudah pasti berhubungan dengan BAZIS DKI. Website BAZIS DKI, sebagai salah satu website lembaga filantropi yang baik, juga bisa dioptimalkan untuk menginformasikan laporan keuangan secara detail, baik pemasukan maupun pendayagunaannya. Format pelaporan penerimaan dan pendayagunaan di situs BAZIS DKI sudah ada, hanya pelaporannya terlihat jarang di-update dan tidak lengkap. Pada prinsipnya strategi komunikasi massa belum dilakukan secara optimal untuk mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas ini. Inilah tantangan ke depan yang harus dijawab pengurus BAZIS DKI saat ini. Penutup Masalah akuntabilitas dan transparansi di atas menutup tulisan ini. Dari sudut historis, BAZIS DKI sudah membuktikan dirinya dapat bertahan selama hampir empat dekade. Keberadaannya sebagai lembaga pemerintah merupakan salah satu faktor yang menentukan BAZIS DKI bisa tetap survive dan menjadi salah satu badan amil pemerintah daerah yang berskala nasional. Perubahan sosial-politik yang tengah berlangsung menantang BAZIS DKI untuk meningkatkan kinerjanya, tampil lebih profesional, serta berani bersikap transparan agar dapat bersaing dengan badan amil swasta lainnya. Namun demikian, diakui bahwa citra negatif yang melekat pada lembaga pemerintah tidak serta merta dapat dihilangkan dari BAZIS DKI. Apalagi hingga kini BAZIS DKI masih sangat mengandalkan pengaruh pemerintah daerah dalam melakukan fundraising, mendorong pengusaha untuk berzakat, dan termasuk menggunakan fasilitas pemerintah secara ekstensif. Ke depan, tantangan berat yang harus dijawab adalah bagaimana mentransformasi diri mereka menjadi lembaga amil yang kredibel dan bersih, meski berada dalam lingkaran pemerintahan yang seringkali dicitrakan korup. Tantangan lainnya adalah bahwa, eksistensi 53
54 BAZIS DKI Jakarta: Peluang dan Tantangan lembaga filantropi pemerintah akan diuji sejauh mana ia tetap bisa mempertahankan komitmennya untuk memperjuangkan keadilan sosial bagi masyarakat luas, meski terkadang dibayang-bayangi oleh citra pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat banyak. Catatan Kaki 1 Bahtiar Effendy, Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia. Jakarta: Paramadina. 1998. hal 297. Arskal Salim, "Zakat Administration in Politics of Indonesian New Order", dalam Arskal Salim dan Azyumardi Azra (eds), Shari'a and Politics in Modern Indonesia, Singapore: Institute of Asian Studies, hh. 181-192. 2 Mungkin karena penarikannya secara diam-diam, ada beberapa keputusan mengenai zakat di DKI yang dikeluarkan pada tahun 1970-an masih mencantumkan PMA No. 4 sebagai bahan rujukan. Misalnya keputusan Gubernur DKI Jakarta tahun 1976 Nomor B.VII-423/a/1/76. 3 H. Soekarsono, H. (ed.) (et.al), Rekomendasi dan Pedoman Pelaksanaan Zakat (Hasil Penelitian dan Seminar Zakat DKI), [Untuk selanjutnya disebut Rekomendasi] Jakarta: Badan/Amil Zakat, Infak dan Shadaqah (BAZIS) Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Cetakan Kedua, 1978, hh. 22-3. Taufik Abdullah. "Zakat Collection and Distribution in Indonesia". (untuk selanjutnya akan disebut "Zakat Collection"). Dalam Mohamed Ariff (ed.) Islam and the Economic Develop- ment of Southeast Asia: The Islamic Voluntary Sector in Southeast Asia. Pasir Panjang, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1991. Wawancara dengan Ketua BAZIS, Drs. HM. Soekanta, AS, tanggal 27 Oktober 2003. 4 Ide tentang pembentukan BAZIS dan Baitul Mal sebenarnya bukan hal baru. Sebelum kemerdekaan, ide ini pernah disuarakan oleh MIAI pada tahun 1938, dan kemudian dibentuk Baitul Mal di beberapa daerah (lihat H.J. Benda). Setelah kemerdekaan, Propinsi Aceh merupakan daerah pertama yang membentuk Baitul Mal dan Badan/Amil Zakat di bawah pemerintah daerah atas keleluasaannya sebagai daerah istimewa. Di awal pemerintahan Orde Baru, ulama Aceh sudah lebih dahulu menyuarakan pelaksanaan beberapa prinsip syariat Islam termasuk di dalamnya pendirian Badan Amil Zakat. Keinginan yang memiliki dasar hukum kuat ini (sebagai daerah khusus) secara terpaksa direstui oleh pemerintah pusat sebagai jalan tengah agar propinsi itu tidak memisahkan diri dari RI. (Lihat B.J. Boland. The Struggle of Islam in Modern Indonesia. 1971. The Hague. Martinus Nijhoff). T.A. Latie Rousdy, seorang ulama dari Medan, mengatakan bahwa Mohammad Hatta pada tahun 1966 pernah melempar gagasan dibuatnya undang-undang yang mewajibkan zakat. Namun seruan Hatta tidak ditanggapi. Lihat Zaim Ukhrawi, "Bukan karena Idul Fitri,
Amelia Fauzia Bukan?". Tempo, 21 Mei 1988. vol 12, XVIII. Hal. 77. 5 M. Natsir, "Penyakit Islamofobia", Percakapan antar Generasi: Pesan Perjuangan Seorang Bapak. Penyunting A.W. Pratiknya. Diterbitkan oleh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) dan Laboratoriaum Dakwah. Edisi ulang. 1989. Jakarta-Yogyakarta, h. 88. 6 Lihat B.J. Boland, The Struggle of Islam in Modern Indonesia, 1971, The Hague, Martinus Nijhoff. 7 Lihat BJ. Boland, The Struggle of Islam in Modern Indonesia. 8 Rekomendasi, h. 23. 9 Akibat instruksi dan keputusan bersama ini status organisasi filantropi diakui secara nasional namun tetap sebagai badan otonom yang berada di tiap propinsi, tanpa ada koordinasi pada tingkat nasional. Oleh karenanya kepengurusan organisasi filantropi ini berbeda-beda dari satu propinsi ke propinsi lain. 10 Secara periodik kepengurusan BAZIS diubah dengan SK Gubernur DKI Jakarta. 11 Sekretariat BAZIS DKI, Handout Paparan Profil BAZIS Propinsi DKI Jakarta. 2003. 12 Terlihat dari hasil wawancara dengan ketua BAZIS tertanggal 27 Okober 2003. 13 BAZIS Badan Amil Zakat, Infak/Sedekah DKI Jakarta. (2003) Tugas Pokok dan Fungsi. Update terakhir 25/06/2003. Online edisi=ind 14 BAZIS Badan Amil Zakat, Infak/Sedekah DKI Jakarta, (2003) Tugas Pokok dan Fungsi. Update terakhir 25/06/2003. Online edisi=ind 15 BAZIS DKI Jakarta, (2003), Tugas Pokok dan Fungsi. 16 Acara ini diselenggarakan oleh Institut Manajemen Zakat, bekerjasama dengan Departemen Agama dan Forum Zakat (FOZ). 17 Dari 47 BAZ dan LAZ yang dikirimin kuesioner, hanya 13 yang mengembalikannya, yaitu 8 BAZ dan 5 LAZ. 18 Lihat Institut Manajemen Zakat. "IMZ Anugerahkan Zakat Award". Dalam Situs Institut Manajemen Zakat. Laporan. Jum'at 29 Oktober 2004. Online. 19 SK Gubernur No. 121/2002 tentang Pola Pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqoh. 20 BAZIS Badan Amil Zakat, Infak/Sedekah DKI Jakarta. (2003) Bagaimana Cara Mengelola ZIS. Update terakhir 25/06/2003. Online w w w . B A Z I S d k i . g o . i d / i n d e x . c f m ? f u s e a c t i o n = a r t i k e l . d e t a i l & detailid=17&edisi=ind. 21 Situs Gontor, "Untuk Pertama Kali BAZIS DKI Diaudit", GontorNet, Online akses jum'at 17 Dec 2004. 55
56 BAZIS DKI Jakarta: Peluang dan Tantangan 22 Zaim Zaidi, "Peluang dan Tantangan Filantropi Islam di Indonesia". Dalam Idris Thaha. Berderma Untuk Semua Wacana dan Praktik Filantropi Islam. (Jakarta: Teraju dan Pusat Bahasa dan Budaya, 2002), h. 282. 23 "Para Pengusaha Agar Menyalurkan Zakat melalui BAZIS DKI". BERITA JAYA. No 38 Tahun IX. 20 Desember 1999. 24 Wawancara dengan Drs. HM. Soekanta, AS. 25 Lihat "Peluang dan Tantangan Filantropi Islam" hal. 282. 26 BAZIS DKI Jakarta, Laporan Sumber, Pemanfaatan, dan Perubahan Dana Zakat. Periode 1 Januari 2003 - 31 September 2003. seterusnya akan disebut Laporan Sumber Zakat. Oktober 2003, dan BAZIS DKI Jakarta. Laporan Sumber, Pemanfaatan, dan Perubahan Dana Infak. Periode 1 Januari 2003 - 31 September 2003, Oktober 2003. Seterusnya akan disebut Laporan Sumber Infak. 27 Wawancara dengan HM. Soekanta, AS. 28 Dalam situs BAZIS disebutkan BAZIS menjalin kemitraan dengan sepuluh bank yaitu Bank DKI, BRI, Bank Muamalat, BCA, Bank Lippo, Bank Niaga, Bank Pos, BNI, BNN, dan Bank Mega. Sedangkan dalam laporan penerimaan ZIS tercantum beberapa nama bank selain yang di atas yaitu BII, BTN, Bank Universal, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Danamon. 29 Lihat Tabel 4 halaman 71, "Zakat Collection..." 30 Pemberdayaan dana ZIS 2002 yang direalisasikan pada tahun 2003 berdasarkan rapat pleno Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas BAZIS DKI tanggal 5 Juni 2003. Rapat ini dihadiri oleh akademisi (Prof. Dr. Amin Summa dan Prof. Dr. Sutarmadi keduanya guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bidang syariah dan hukum serta tafsir), tokoh masyarakat (diantaranya Rektor Universitas UHAMKA Jakarta, Prof. Dr. Qamary Anwar), profesional (Vithzal Rivai dan Johnny Adisoeryo), pemerintah daerah (Wagub Bidang Kesra, Dr. Djailani), dan perwakilan dari Basnas Abdul Somad. Lihat Yanti Bashri. "Pleno BAZIS DKI Jakarta". Peduli Umat Juni 2003, Dapat diakses online di situs BAZIS DKI Jakarta, fuseaction=artikel, detail&detailid=210&edisi=ind, Update terakhir 20/6/2003. 31 BAZIS DKI Jakarta, Di setiap tetes rezeki yang Allah limpahkan terdapat hak mereka, Pamflet, 2003. 32 Di setiap tetes rezeki yang Allah limpahkan terdapat hak mereka. 33 Di setiap tetes rezeki yang Allah limpahkan terdapat hak mereka. 34 " Zakat Collection..." h. 72. 35 Rincian mengenai proses pendayagunaan dapat dilihat secara online di situs BAZIS DKI Jakarta. BAZIS DKI Jakarta. (2003) Penyaluran dan Pendayagunaan. Update terakhir 25/06/2003. Online detailid=18&edisi=ind.
Amelia Fauzia 36 Wawancara dengan Soekanta. 37 Wawancara dengan Soekanta. 38 Informasi ini bersumber dari wawancara dengan beberapa penerima beasiswa dan sekretaris BAZIS DKI. Daftar nama penerima beasiswa yang diwawancarai dapat dilihat dalam list wawancara di akhir tulisan ini. Dengan sengaja dalam bagian ini nama informan tidak ditulis untuk menjaga etika. Semua wawancara ditranskrip dan hasil transkrip ada pada penulis. 39 Wawancara. 40 Wawancara dengan HM. Soekanta AS. 41 "BAZIS DKI Mandiri dan Tak Lagi Nempel di Bidang Kesra". Berita Jaya nomor 31 Tahun IX, 1 November 1999. 42 BMTlink. (2004) "Kerja Sama BMT dan BAZIS DKI Hasilkan Laba". Online 43 Daud Ali, Muhammad. (1988). Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf. Jakarta: UI Press. cetakan pertama. 44 Rekomendasi hal. XII. 45 Rekomendasi hal XII. 46 Dalam Rekomendasi hal XIII juga menyatakan bahwa hasil pengumpulan zakat selama belum dibagikan kepada mustahik dapat merupakan dana yang bisa dimanfaatkan bagi pembangunan (disimpan dalam bank pemmerintah berupa deposito, sertifikat atau giro biasa). 47 Wawancara Soekanta 5 Nov 2003. 48 Wawancara Soekanta 5 Nov 2003. 49 Muhammad Syafii Antonio: Kewajiban Para Pengusaha Bayar ZIS. detail&detailid= 35&edisi=ind. akses jum'at 17 dec 04. Last Update: 25/06/2003. 50 "Menggali Potensi Zakat di Kalangan Artis". 51 GontorNet, "Untuk Pertama Kali BAZIS DKI Diaudit". Situs Pesantren Gontor. Berita dimuat tanggal 09-08-04. Online readarticle.php?article_id=10. 52 Prinsip ini terimbas ke bawah, dimana staf BAZIS sangat welcome dengan peneliti dan membuka semua akses data termasuk keuangan untuk bisa dilihat. 53 Wawancara dengan Soekanta. 54 Wawancara dengan Soekanta, Lihat juga "Pleno BAZIS DKI Jakarta". 57
58 BAZIS DKI Jakarta: Peluang dan Tantangan Daftar Pustaka Abdullah, Taufik, 1991, "Zakat Collection and Distribution in Indoneisa", in Mohamed Ariff (ed.), Islam and the Economic Development of Sutheast Asia, The Islamic Voluntary sector in Southeast Asia, Pasir Panjang, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, pp. 50-84. Bashri, Yanto, "Pleno BAZIS DKI Jakarta", Peduli Umat Juni, Dapat diakses online di situs BAZIS DKI Jakarta. Update terakhir 20/6/ 2003. BAZIS DKI Jakarta, 2003, Sumber, Pemanfaatan, dan Perubahan Dana Infak, Periode 1 Januari 2003-31 September 2003, Laporan Keuangan Bendahara BAZIS DKI Jakarta. printed out bulan Oktober 2003. BAZIS DKI Jakarta, 2003, Di setiap tetes rezeki yang Allah limpahkan terdapat hak mereka. Pamflet. BAZIS DKI Jakarta, 2003, Handout Paparan Profil BAZIS Propinsi DKI Jakarta. BAZIS DKI Jakarta, "Dewi Motik Pramono: Ini Urusan Agama". Situs BAZIS DKI. Online. detail&detailid=37&edisi=ind. Akses jum'at 17 December 2004. Last Update: 25/06/2003. BAZIS DKI Jakarta. "Dra. Miranti Abidin: Kampanye ZIS kepada Pengusaha". Wawancara. Online akses jum'at 17 dec 04. Last Up- date: 25/06/2003 BAZIS DKI Jakarta. "Marwah Daud Ibrahim: Perlu Transparansi untuk Menumbuhkan Kepercayaan". Wawancara. Online w w w . B A Z I S d k i . g o . i d / i n d e x . c f m ? f u s e a c t i o n = a r t i k e l . detail&detailid=39&edisi=ind. akses jum'at 17 dec 04. Last Update: 25/ 06/2003 BAZIS DKI Jakarta. "Menjelang Musim Haji Tiba." Situs BAZIS DKI Jakarta. Berita tanggal 25/07/2003. Online. Akses Jum'at 17 Desember 2004. BAZIS DKI Jakarta, "Muhammad Syafii Antonio: Kewajiban Para Pengusaha Bayar ZIS", Wawancara. Online Akses Jum'at 17 Desember 2004. Last Update: 25/06/2003 BAZIS DKI Jakarta, Laporan Posisi Keuangan. per 31 September 2003, Printed out pada Oktober 2003. BMTlink, 2004, "Kerja Sama BMT dan BAZIS DKI Hasilkan Laba", Online .
Amelia Fauzia Boland, B. J., 1971, The Struggle of Islam in Modern Indonesia. The Hague: Martinus Nijhoff. Daud Ali, Muhammad, 1988, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, Jakarta: UI Press, cetakan pertama. Fauzia, A. and A. Hermawan, 2002, "Ketegangan antara Kekuasaan dan Aspek Normatif Filantropi dalam Sejarah Islam di Indonesia", dalam Idris Thaha (ed), Berderma untuk Semua: Praktek dan Wacana Filantropi Islam, Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya & Teraju, hh. 157-89. Fauzia, Amelia. et.al., 2003, Filantropi untuk Keadilan Sosial Menurut Tuntutan Al-Qur'an dan Hadis, Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya. GontorNet, "Untuk Pertama Kali BAZIS DKI Diaudit", Situs Pesantren Gontor, Berita dimuat tanggal 09-08-04, Online readarticle.php?article_id=10. Harian Republika, "Kampanye Kesadaran Berzakat Untuk Pengusaha", 22 Agustus 2003, Dapat dilihat di situs BAZIS DKI Jakarta, Online dimuat tanggal 03/09/2003, Akses 17 Desember 2004. Laporan Utama, Tempo, 21 Mei 1988. Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. Berita DKI, "Jangkau Masyarakat Salurkan Amal Sodaqoh, BAZIS Jakbar Edarkan Map Gerakan Amal Ramadhan", Dimuat tanggal 27 Oktober 2004, Online Berita/Berita Detail.asp?Mdl=1&IDKat=1&ID=9504. Republika, 29 Agustus 2003, "Menggali Potensi Zakat di Kalangan Artis", Dapat dilihat online di situs BAZIS DKI Jakarta, 03/09/2003. Akses 17 Desember 2004. Salim, Arskal, "Zakat Administration in Politics of Indonesian New Order", dalam Arskal Salim dan Azyumardi Azra (eds), Shari'a and Politics in Modern Indonesia, Singapore: Institute of Asian Studies. Soekarsono, H., et.all. (eds.), 1978, Rekomendasi dan Pedoman Pelaksanaan Zakat (Hasil Penelitian dan Seminar Zakat DKI), Jakarta: Badan/Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS) Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Jakarta, Cetakan Kedua. Soekanta, AS. Drs. HM., 2003, Sambutan Ketua BAZIS DKI Jakarta dalam rangka Badwi Ramadan 1424H pada 5 November 2003, Transkrip pidato, Arsip penulis. Sutiyoso, 2003, Sambutan Gubernur DKI Jakarta dalam rangka Badwi Ramadan 1412H, 5 November 2003, Transkrip pidato. Arsip penulis. Zubairi Hasan, "BAZIS DKI Membantu menjadi Haji Mabrur", Peduli Umat. Juli 2003, Dapat dilihat di Situs BAZIS DKI Jakarta, Dimuat tanggal 14/ 08/2003, Online 59
60 Akses Jum'at 17 Desember 2004. Daftar Wawancara Wawancara dengan Ketua BAZIS DKI Jakarta. Drs. HM. Soekanta, AS. 27 Oktober 2003. Wawancara dengan Sekretaris BAZIS DKI Jakarta. Drs. H. Memed Rahmatullah. 5 November 2003. Wawancara dengan Nur Hamid, Penerima beasiswa BAZIS DKI. 5 November 2003. Wawancara dengan Maniar, Penerima beasiswa BAZIS DKI. 5 November 2003. Wawancara dengan Jumadi, Pengurus IKPA (Ikatan Keluarga Penerima Beasiswa dan Alumni) BAZIS DKI Jakarta. Tanggal 5 November 2003.
BAZ Propinsi Jawa Barat: Eksistensi yang Mulai Pudar? Ridwan al-Makassary "...Terlampau banyak yang memerlukan, terlampau kecil yang terhimpun, juga penyalurannya yang tidak terarah" (KH. Miftah Farid) Pengantar Studi kasus ini menjelaskan bagaimana Badan Amil Zakat Jawa Barat (BAZ Jabar) mengelola aktivitas filantropi Islam untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan sejahatera. Studi ini menguji seberapa jauh upaya-upaya mobilisasi, organisasi dan distribusi dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) mampu mendorong inisiatif-inisiatif yang mendukung keadilan sosial, pada skala lokal di Jawa Barat maupun nasional. Tulisan ini dimulai dari klarifikasi mengenai definisi filantropi, dilanjutkan dengan deskripsi singkat mengenai situasi sosial-ekonomi Indonesia serta pemaparan hasil studi kasus ini secara lebih komprehensif. Secara harfiah, istilah filantropi berasal dari bahasa Yunani, yaitu philos (cinta) dan anthropos (manusia). Istilah ini mulai popular pada saat negara dan warga masyarakat menyadari tanggungjawab mereka 61
62 BAZ Propinsi Jawa Barat untuk membantu kaum miskin, sesuatu yang sejak lama telah diperankan oleh kalangan agamawan. Kini, pada masa modern, istilah "filantropi" tampaknya lebih tepat didefenisikan sebagai, "activities of voluntary giving and serving, primarily for the benefit of others beyond one's family".1 Meski istilah filantropi secara genuine berasal dari Barat, namun filantropi telah hidup dalam tradisi agama-agama dunia seperti Yahudi, Kristen dan Islam. Dalam Islam, misalnya, anjuran berfilantropi memiliki dasar doktrinal yang kuat, baik dalam teks Quran maupun sunnah Nabi. Al-Qurán dengan tegas menekankan urgensi untuk perduli kepada kelompok lemah dalam masyarakat dengan memberikan sebagian harta yang dimiliki. Semakin baik kualitas harta itu, semakin tinggi nilai pemberiannya. Konsep filantropi itu sendiri terekspresikan secara tegas dalam istilah-istilah keagamaan semisal zakat, infak, sedekah, dan wakaf, meskipun seluruh gagasan tersebut cenderung dipraktikkan dalam tindakan kebajikan (charity) ketimbang dalam bentuk usaha- usaha terencana untuk mempromosikan terwujudnya masyarakat yang adil. Di antara konsep-konsep Filantropi Islam di atas, zakat merupakan yang terpopuler dan terlembaga dengan jelas. Dalam konteks ini, zakat ditegaskan sebagai kewajiban bagi Muslim yang mampu sekaligus merupakan hak kaum lemah (fakir miskin). Pentingnya zakat dapat dilihat dari cara al-Quran memberi penekanan yang seimbang antara kewajiban zakat dan salat. Sebagaimana diketahui, ajaran salat merupakan rukun Islam yang utama, namun pengamalan zakat dinilai setara dengan pelanksanaan salat (QS al-Baqarah: 177); zakat juga diumpamakan seperti hujan lebat yang menyirami kebun yang terletak di dataran tinggi yang menghasilkan buahan yang jumlah dua kali lipat (dalam QS al-Baqarah: 265). Singkatnya, tindakan berzakat merupakan suatu simbol nyata dari komitmen individual dan loyalitas terhadap agama dan nilai sosial untuk tumbuh-kembangnya komunitas Muslim di manapun. Potensi Filantropi Islam dan Perubahan Sosial di Indonesia Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia.2 Sekitar 87% dari total populasi nasional yang berjumlah sekitar 220 juta jiwa adalah pemeluk Islam. Ini berarti potensi zakat kaum Muslimin sangat besar apabila dikelola dengan efektif. Dari hasil
Ridwan al-Makassary penelitian ini ditemukan bahwa potensi zakat nasional berkisar 6.7 triliun rupiah per tahun. Total potensi filantropi Islam termasuk ZIS dan wakaf sebesar 19 triliun rupiah per tahun. Ini berarti bahwa filantropi Islam dapat diandalkan untuk menunjang pembangunan nasional dan rekayasa sosial dalam rangka mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera. Sayangnya, angka fantastis tersebut belum merupakan kenyataan. Dewasa ini, potensi zakat yang tergali baru mencapai sekitar 230 miliar rupiah per tahun (mengutip data penghimpunan zakat oleh lembaga, baik BAZ mapun LAZ). Angka tersebut baru merupakan 3,5% dari total potensi nasional. Andaikan zakat dapat dikelola secara optimal, maka hasilnya diproyeksikan dapat membantu tugas pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dan perwujudan keadilan sosial seperti yang dicita-citakan bersama.3 Potensi nasional ini semakin penting artinya dalam realitas sosial- politik Indonesia yang tengah berubah menuju arah demokratisasi. Untuk mendukung proses demokratisasi tersebut, diperlukan hadirnya masyarakat sipil yang kuat dan mandiri. Kemandirian sangat sulit dicapai kecuali dengan mempertimbangkan civil resources yang belum dikelola secara produktif dan optimal. Keberhasilan dalam pengelolaan sektor ketiga ini tidak saja akan memperkuat struktur demokrasi di negeri ini, tetapi juga dapat berfungsi menjadi jaringan pengaman sosial (social safety net), terutama dalam pengentasan kemiskinan dan pengangguran, mengurangi angka kejahatan, pemberdayaan/pemulihan perekonomian ekonomi umat dari kisis yang berkepanjangan serta membiayai agenda-agenda masyarakat madani secara mandiri. Eksistensi Badan Amil Zakat Propinsi Jawa Barat sesungguhnya terkait dengan tujuan di atas dan relevan dengan misi propinsi ini untuk "mendorong berkembangnya masyarakat madani yang dilandasi nilai- nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya daerah (silih asih, silih asah, silih asuh, pikeun ngawjudkeun masyarakat anu cageur, bageur, bener, pinter tur singer). Sesuai visinya, program BAZ Jabar tertuju pada optimalisasi potensi zakat, infak dan sedekah dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan dan kesejahteraan masyarakat yang beriman, berilmu dan beramal saleh.4 Misi ini sekaligus bermaksud menjawab kenyataan bahwa di Jabar masih terdapat 16 juta penduduk miskin, atau merupakan 40% dari total penduduk Jawa Barat yang berjumlah sekitar 40 juta jiwa.5 Mayoritas penduduknya beragama Islam Sunni (Ahlus Sunnah wal Jamaah). Sebagian besar memiliki afiliasi 63
64 BAZ Propinsi Jawa Barat dengan Nahdhatul Ulama (NU), selebihnya terhimpun dalam Perhimpunan Umat Islam (PUI), PERSIS dan Muhammadiyah di pihak lain.6 Sejarah Singkat Pembentukan Sejak Indonesia merdeka tidak ditemukan bukti kuat tentang keberadaan badan pengelola zakat yang dibentuk pemerintah ataupun swasta, kecuali yang terdapat di kota Aceh (1959).7 Hal ini menguatkan asumsi bahwa institusionalisasi pengelolaan zakat secara modern merupakan fenomena baru di Indonesia. Meskipun baru, zakat sebagai ritual-sosial umat Islam, telah lama dipraktikkan. Praktik tersebut selain didorong oleh motif agama yang kuat, tradisi berzakat masih bersifat desentralistis (decentralized), tidak transparan dan untuk tujuan karitas. Gagasan untuk memobilisasi zakat secara efektif baru tercetus di masa pemerintahan Orde Baru dan berasal langsung dari pemimpin tertinggi pemerintahan ketika itu, yakni Presiden Soeharto. Gagasan itu digulirkan Soeharto dalam acara peringatan Isra' Mi'raj di Istana Negara pada tanggal 26 Oktober 1968. Dalam kesempatan tersebut, Soeharto menekankan pentingnya pengelolaan zakat secara efektif dan efisien, dan juga menegaskan kesiapan dirinya untuk bertindak sebagai amil zakat.8 Anjuran Presiden tersebut tidak saja mengharuskan pembentukan organisasi pelaksana, pertimbangan dan pengawasan, tetapi juga menjadi dorongan kuat bagi pembentukan Badan Amil Zakat di DKI Jakarta pada tanggal 5 Desember 1968, dan di propinsi lainnya di tanah air. Pembentukan BAZ Jawa Barat dilakukan pada tahun 1974.9 Pembentukan BAZ Jawa Barat bermula dari aspirasi umat yang kemudian direspon pihak pemerintah. Pada awal tahun 1970-an, tim peneliti IAIN Bandung - yang diketuai Bapak Shalahuddin sebagai Rektor (saat itu) - meneliti potensi zakat di Kabupaten Bandung. Hasil penelitiannya kemudian diseminarkan di Cirebon, dan dihadiri para ulama Jawa Barat. Satu poin penting dari penelitian tersebut adalah peningkatan 100% perolehan zakat tahun 1974 dari satu tahun sebelumnya. Temuan ini menarik perhatian Bupati Bandung, yang segera melaporkannya kepada Gubernur Jawa Barat agar dapat diterbitkan Surat Keputusan (SK) pembentukan Badan Amil Zakat. Karena masa jabatan Gubernur Jawa Barat saat itu segera berakhir, maka usulan tersebut baru bisa dieksekusi oleh Gubernur terpilih berikutnya, Aang
Ridwan al-Makassary Kunaefi, dengan Surat Keputusannya (SK) Gubernur Jawa Barat No. 352 Oktober/1974.10 Jadi pembentukan BAZ Jabar, selain dipengaruhi potensi dana zakat yang tidak terurus, kelahirannya juga dapat dilihat sebagai hasil kolaborasi ulama, umaro dan cendikiawan.11 Pada mulanya, BAZ Jabar hanya mengelola zakat fitrah, dan juga dengan dana tersebut menjalankan proyek-proyek peternakan dan pertanian di beberapa daerah di Jawa Barat. Penggalangan zakat fitrah terbilang mudah karena masyarakat Muslim di Jawa Barat telah terbiasa mengeluarkan zakat fitrah setiap tahunnya. Dewasa ini, BAZ Jabar tidak lagi menggalang zakat fitrah dan memilih berkonsentrasi pada penggalangan zakat mal secara intensif.12 Dasar Hukum Pengelolaan Zakat Berdasarkan pada Pasal 6 dan Pasal 7 UU RI No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat bahwa Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) adalah Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dari tingkat nasional sampai dengan kecamatan dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh masyarakat. Secara umum, LPZ yang beroperasi di Indonesia (termasuk BAZ Jabar) berdasar kepada hukum tentang pengelolaan zakat di bawah ini: Pertama, Undang-undang RI No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat; Kedua, Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang no 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; Ketiga, Keputusan Menteri Agama RI No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat; Keempat, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. 13 Visi dan Misi BAZ Jabar bertekad menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen zakat bertaraf internasional yang dipercaya dan dibanggakan umat sesuai dengan Syari'at Islam. Dari pernyataan tersebut terkandung tiga cita-cita utama yang ingin dituju: Pertama, Dipercaya dan dibanggakan masyarakat yang merefleksikan cita-cita untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat bahwa eksistensi dan kinerjanya memang benar-benar berkualitas 65
66 BAZ Propinsi Jawa Barat tinggi, mampu memenuhi harapan masyarakat serta memiliki citra yang baik dan bersih; Kedua, Menjadi model pelayanan masyarakat merefleksikan cita-cita untuk menjadi contoh bagi lembaga dan Badan Amil Zakat lainnya dalam pelayanan masyarakat; Ketiga, Berkelas dunia merefleksikan cita-cita untuk mencapai standar pelayanan bertaraf internasional baik dari segi kualitas aparatnya maupun kualitas kinerja dan hasil-hasilnya. Sementara misi BAZ Jabar mencakup tiga hal: Pertama, misi ekonomi, yaitu menghimpun penerimaan dari sektor zakat, infak dan sedekah dan mendukung pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan penyaluran dana yang tepat kepada yang membutuhkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga mampu menunjang kemandirian umat. Kedua, misi kelembagaan, yaitu senantiasa memperbaharui diri, selaras dengan aspirasi masyarakat dan sistem administrasi perzakatan mutakhir. Ketiga, misi pelayanan, yaitu untuk memberikan pelayanan profesional kepada muzaki dan mustahik agar dapat melakukan kewajiban dan urusan zakat, infak dan sedekah dengan mudah, cepat, nyaman dan murah.14 Manajemen Sebagai organisasi yang dibentuk berdasarkan SK Gubernur Jawa Barat No. 352 Oktober/1974, dalam mengelola dana ZIS, BAZ Jabar berpedoman kepada hukum tentang pengelolaan zakat, yang telah disebut di atas dan Surat Keputusan (SK) Ketua Umum Badan Pengelola BAZ Propinsi Jawa Barat Periode 1998-2002 tentang Pedoman Pola Pengumpulan, Pendayagunaan Sistem Kehumasan/Penyuluhan ZIS serta Mekanisme Korespondensi BAZ di Jawa Barat.15 Berikut ini akan dipaparkan Prinsip-Prinsip pengelolaan BAZ, organisasi dan struktur, penggalangan dan distribusi, serta aspek pengawasannya. Prinsip-Prinsip Manajemen BAZ Secara umum, pengelolaan BAZ dijalankan berdasarkan prinsip- prinsip keterbukaan, kesukarelaan, keterpaduan, profesionalisme dan kemandirian. Yang dimaksudkan keterbukaan adalah bahwa karena ZIS merupakan aset publik maka ia harus dikelola sedemikian rupa agar dipercaya umat. Keterbukaan itu memungkinkan umat mengetahui bahwa kewajiban mereka telah terpenuhi meski dilakukan melalui bantuan lembaga inter-mediari seperti BAZ. Dengan demikian, umat
Ridwan al-Makassary telah merasa memenuhi kewajibannya sesuai dengan ajaran Islam. Sukarelawan sebagai prinsip pengelolaan BAZ mengharuskan semua proses penggalangan dana ZIS dilakukan dengan tidak menempatkan muzaki merasa terpaksa menjalankan kewajibannya. Karenanya, penggalangan dana lebih diarahkan kepada membangun motif dan kesadaran muzaki. Selain kedua prinsip tersebut, untuk mencapai tujuan secara maksimal BAZ perlu mengorganisasikan tugas-tugasnya secara terpadu berdasarkan prinsip-prinsip manajemen yang ditetapkan pimpinan masing-masing dengan memperhatikan pembinaan yang diberikan Pemerintah. Selain itu, hal penting lainnya yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan BAZ adalah penerapan standar-standar profesional dan kompetensi. Hal ini meniscayakan ikut sertanya tenaga ahli yang memiliki kesungguhan dan tanggung jawab. Selain hal-hal tersebut, BAZ perlu melakukan upaya sungguh-sungguh agar mampu memobilisasi dana dengan baik, mendayagunakannya secara efektif dan transparan serta berupaya mancapai kemandirian.16 Secara khusus BAZ Jabar menetapkan beberapa ketentuan khusus dalam pengelolaan ZIS, sebagaimana dimuat dalam SK Ketua Umum Badan Pengelola BAZ Propinsi Jawa Barat Priode 1998-2002. Pertama, bahwa program mobilisasi dana ZIS hendaknya dapat membangun kesadaran kolektif. Kedua, hasil pengelolaan ZIS harus memberkan manfaat sebesar-besarnya bagi kemaslahatan umat. Ketiga, dalam pengelolaan ZIS hendaknya terjalin koordinasi secara harmonis antar berbagai instansi/lembaga terkait, agar tercipta efisiensi dan efektivitas yang optimal. Keempat, pengelolaan ZIS harus dilakukan dalam kerjasama yang terpadu antar berbagai instansi/ lembaga terkait dan keterpaduan antara ulama dan umara. Kelima, pendayagunaan hasil pengumpulan ZIS harus dilakukan secara rasional dan produktif.17 Aturan Main Organisasi BAZ Jabar Agar kepengurusan dan pengelolaan zakat dapat dikembangkan secara sistematis serta memenuhi kebutuhan muzaki dan mustahik, BAZ Jabar menetapkan aturan main organisasi di setiap tingkatan di bawah ini: Pertama, penanggung jawab tertinggi adalah pemerintah atau pejabat tinggi dalam tingkat pemerintahan pada masing-masing 67
68 BAZ Propinsi Jawa Barat tingkatan dengan mengikutsertakan unsur-unsur masyarakat Islam (cendekiawan). Kedua, pelaksana merupakan lembaga tetap dengan pegawai dan tenaga profesional yang dibiayai dengan subsidi pemerintah, kemudian berangsur-angsur dibiayai dengan dana amilin. Ketiga, perumusan kebijaksanaan zakat yang menjadi dasar bagi perencanaan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, sumber zakat dan objek pendayagunaannya berdasarkan kerangka waktu tertentu. Keempat, pelaksanaan kebijaksanaan dituangkan dalam program pendayagunaan zakat. Kelima, mekanisme pengawasan zakat melalui administrasi dan peraturan-peraturan, penyusunan cara pembukuan, ketatausahaan dana zakat. Keenam, penelitian dan pengembangan dasar-dasar hukum dan pemahaman-pemahaman baru tentang zakat, potensi zakat, permasalahan pengumpulan zakat, dan pendayagunaannya. Ketujuh, pengembangan pendayagunaan melalui usulan proyek, baik program lembaga maupun program yang dilaksanakan oleh organisasi masyarakat yang menggunakan dana zakat. Kedelapan, penyuluhan kepada masyarakat untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam menarik partisipasi masyarakat untuk menunaikan ZIS secara teratur dan terus-menerus. Struktur Organisasi BAZ Jabar Secara umum struktur organisasi BAZ tediri dari unsur-unsur sebagai berikut: 1. Lembaga dipimpin oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 atau wakilnya yang beragama Islam. 2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 menunjuk badan pelaksana harian dan wakil-wakilnya, dibantu oleh sekretaris, bendahara, dan ketua-ketua bidang dengan memperhatikan unsur-unsur yang tersebut dalam pengorganisasian. 3. Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 menetapkan dewan pertimbangan yang terdiri dari ulama yang diusulkan oleh majelis ulama, unsur cendikiawan, dan pimpinan masyarakat serta pemerintah daerah. 4. Unsur bidang pelaksana terdiri dari tiga bidang, yaitu bidang perencanaan, bidang pendidikan, dan bidang pendayagunaan. 5. Pelaksana Harian dibantu oleh unsur staf tata usaha. 6. Lembaga ini dibantu oleh unsur-unsur Pemda secara vertikal, dengan hierarki tugas dan tanggung jawab yang diatur tersendiri.
Ridwan al-Makassary Pada tingkat Propinsi Jawa Barat struktur organisasi dibuat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur nomor 51 tahun 1998 tentang struktur organisasi BAZ Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Barat terdiri dari: Majelis Permusyawaratan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (MP-ZIS) Majelis ini merupakan lembaga legislatif yang mempunyai masa bakti empat tahun sebagai pemegang kekuasaan tertinggi kebijakan ZIS yang mempunyai fungsi dan tugas sebagai berikut: Pertama Menetapkan amanah dan pedoman dasar ZIS (PD-ZIS). Kedua, Memilih, menetapkan dan membentuk dewan Syariah. Ketiga, memilih, menetapkan dan membentuk dewan pengawas. Dan yang terakhir adalah menilai laporan pertanggung jawaban BP-ZIS Dewan Syariah Dewan ini merupakan dewan penasehat dan pengawasan ZIS dalam bidang syriah yang terdiri dari ulama dan pakar hukum Islam. Dewan ini mempunyai tiga fungsi dan tugas pokok. Pertama memberikan masukan bidang Syariah kepada majelis sebagai bahan penetapan kebijakan ZIS. Kedua, memberikan masukan Fatwa Syariah kepada BP-ZIS dalam menghadapi kasus khusus. Ketiga, mengawasi pelasanaan kebijakan majelis oleh BP-ZIS khususnya dalam bidang pelaksanan Syariah. Dewan Pengawas Dewan ini merupakan lembaga pengawasan yang berfungsi melakukan pemeriksaan, auditing dan verifikasi keuangan yang dikelola BP-ZIS. Selan itu, Dewan juga mengawasi pelaksanaan garis kebijaksanaan majelis, pelaksanaan program pendayagunaan ZIS serta menyampaikan laporan kepada majelis dengan persetujuan MP-ZIS. Badan Pengelola ZIS (BP-ZIS) Badan ini merupakan badan pengelola ZIS dan merupakan badan eksekutif yang dipilih dan ditetapkan oleh MP-ZIS yang terdiri dari para ulama, umara, cendikiawan, tenaga ahli, dan tokoh masyarakat yang mempunyai fungsi dan tugas pokok sebagai berikut: Pertama, menetapkan strategi kebijakan dan ketentuan teknis 69
70 BAZ Propinsi Jawa Barat pengelolaan ZIS sesuai dengan amanah dan pedoman dasar ZIS yang ditetapkan oleh MP-ZIS. Kedua, melaksanakan pengelolaan ZIS sesuai dengan amanah dan pedoman dasar ZIS. Ketiga, menyampaikan pertanggungjawaban ZIS kepada umat melalui MP-ZIS. Fundraising dan Pengembangan Jaringan BAZ Jabar menggalang dana ZIS dengan cara: Pertama, melakukan kerja sama dengan pihak bank seperti dengan Bank Jabar; Bank Niaga; Bank BCA, Bank Muamalat, Bank BNI, dan Bank Bukopin. Selain melalui transaksi perbankan, BAZ Jabar juga bekerjasama dengan pengurus Dewan Kesejahteraan Masjid (DKM) setempat melalui pengisisan formulir pembayaran zakat, infaq dan sedekah. Ketiga, bekerja sama dengan kantor Kecamatan/kelurahan dengan menyediakan formulir kupon infak/sedekah. Keempat, menggalang dana sendiri dengan cara tradisional. Yaitu (1), dengan kiat 'menunggu bola', yaitu muzaki secara lansung datang ke kantor BAZ Derah Tingkat 1 Jawa Barat. Dan (2), petugas Amil atau petugas kolektor BAZ Jabar menjemput dana ZIS ke tempat tujuan, dengan adanya janji antara muzaki dengan BAZ Jabar.18 Selain menggunakan pola di atas, kegiatan penggalangan dana secara intensif juga dilakukan melalui sosialisasi kebijakan di pelbagai media massa baik cetak maupun elektronik; bekerjasama dengan Ormas-ormas Islam se Jawa Barat dalam hal penyuluhan dan kehumasan; bekerjasama dengan BUMN dalam melaksanakan road show; menerbitkan buku pedoman, leaflet dan buku khutbah jum'at; menjalin kerja sama dengan PT. Pos Indonesia; membuka Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di instansi/perusahaan di tingkat propinsi; bekerja sama dengan media elektronik antara lain: Radio Antassalam, RRI dan BNR (Bandung News Radio); serta membuka counter zakat di mal ITC (International Trade Centre) Kebon Kalapa Bandung.19 Berikut ini rekapitulasi dana ZIS yang terhimpun di kantor sekretariat BAZ Jabar dari tahun 2001 sampai dengan April 2003. Sedangkan total dana ZIS yang terkumpul (24 kabupaten) di Propinsi Jawa Barat pada tahun 2002 adalah 38.850.909.788 rupiah. Rinciannya adalah: dana zakat mal sebesar.1.153.871.705 rupiah; zakat fitrah sebesar 37.314.173.007 rupiah, infak dan sedekah sebesar 384.203.290 rupiah.20 (lihat tabel 1)
Ridwan al-Makassary Tabel 1 Penerimaan ZIS di BAZ Jabar Tahun 2001 2002 Januari-April 2003 Dana terkumpul 1.148.621.148,00 184.443.378,00 28.644.970,00 Pendistribusian Dana ZIS Dasar hukum yang dirujuk BAZ Jabar dalam penyaluran (pendayagunaan/pendistribusian) dana ZIS adalah surat At- Taubah ayat 60. Ayat tersebut menentukan delapan asnaf sebagai pihak-pihak yang berhak penerima zakat yaitu, fakir, miskin, muallaf, gharimin, rikab, sabilillah, ibnu sabil, dan amilin. Dana ZIS untuk kelompok ini dipergunakan untuk keperluan honorarium guru ngaji; penyelamatan harta umat (persertifikatan tanah wakaf); pembangunan madrasah; dan pembangunan tempat ibadah. Mempertimbangkan perlunya asas manfaat dan produktivitas, maka BAZ Jabar juga memperhatikan kebutuhan jangka panjang yang bernilai produktif semisal pemberian modal usaha simpan pinjam, koperasi dan sebagainya. Untuk mempermudah pengawasan, penyaluran dana ZIS dicetak secara tertib dan teratur. Aspek perencanaan diperhatikan dengan mewajibkan BAZ di setiap tingkatan untuk membuat program kerja penyaluran dana ZIS secara berkala.21 Pengawasan, Transparansi dan Akuntabilitas Sesuai ketentuan yang berlaku, fungsi pengawasan dilakukan oleh Dewan Pengawas. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas ini berwenang menggunakan akuntan publik dalam memeriksa pengelolaan dana ZIS yang dilakukan BP-ZIS. Secara singkat, mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban dijalankan sebagai berikut: Pertama, pengawasan dilakukan oleh intern organisasi secara berjenjang sebagai suatu pengawasan melekat (waskat). Dalam kaitan ini, kegiatan BAZ terbuka bagi pengawasan masyarakat dan pengawasan fungsional. Kedua, laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada pembina pada tiap tingkatan yang tembusannya diberikan kepada BAZ setingkat lebih tinggi. Ketiga, laporan pertanggungjawaban dibuat dan disampaikan pada setiap akhir tahun. Keempat, setiap kegiatan BAZ dan penentuan hukum yang terkait 71
72 BAZ Propinsi Jawa Barat dengan kebijaksanaan dan kegiatan BAZ - apabila dipandang perlu - ditetapkan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kelima, semua penerimaan, pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan diadministrsikan secara baik. Selain itu, dalam melaksanakan tugasnya, BAZ melaporkan pelaksanaan kegiatannya baik kepada organisasi kelembagaan agama Islam, maupun instansi yang terkait. Singkatnya, semua kegiatan BAZ dibuatkan laporan pertanggung jawaban secara berjenjang pada setiap akhir tahun.22 Ketentuan normatif di atas telah dilaksanakan oleh BAZ Jabar seperti disampaikan oleh ketum BAZ Jabar.23 Bahkan, selain mekanisme pengawasan yang telah berjalan di atas, untuk menjamin terlaksananya prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, BAZ Jabar juga menerbitkan media Muzaki yang menyajikan laporan-laporan pendistribusian dan pendayagunaan keuangan selama kurun waktu tertentu. Media ini dikirim secara gratis kepada muzaki dan perpustakaan masjid di berbagai wilayah. Bekerja sama dengan harian Pikiran Rakyat, BAZ Jabar secara berkala menerbitkan laporan keuangannya.24 Terlepas dari mekanisme pengawasan, transparansi dan akuntabilitas yang telah direalisasikan oleh BAZ Jabar, sejauh ini masyarakat masih kurang percaya terhadap kinerja BAZ Jabar menyangkut aspek penyaluran, keterbukaan manajemen dan lain-lain. Kenyataan ini diungkapkan oleh K.H. Miftah Farid. Bahkan, menurut Farid, sebagian besar masyarakat Muslim lebih percaya kepada Dewan Kesejahteraan Masjid (DKM) oleh karena adanya pelaporan dan pengumuman secara priodik dan cukup kredibel.25 Selain pengawasan yang dilakukan oleh pihak internal BAZ Jabar, masyarakat diberi akses informasi tentang pengelolaan zakat, untuk menjamin kontrol publik, Sebagai tambahan, masyarakat juga berhak menyampaikan saran dan pendapat, dan juga berhak memberikan laporan atas terjadinya penyimpangan pengelolaan zakat kepada BAZIS maupun LAZIS. Dalam konteks BAZ Jabar, dituntut partisipasi masyarakat dalam aksi pengawasan tersebut. Usaha-usaha Kreatif Sistem Informasi Sebagaimana disebutkan di atas, salah satu permasalahan utama BAZ Jabar adalah public trust. Karenanya, problem trust tersebut
Ridwan al-Makassary menjadi reason lahirnya sistem informasi ini. Agung, seorang staf di bidang ini menyampaikan bahwa masalah utama public trust terletak pada ketidaksediaan data baik mengenai pemasukan dan pengeluaran, dan ujungnya membuat para muzaki sangsi akan dana yang mereka sumbangkan.26 Karenanya, visi Sistem Informasi BAZ Jabar adalah mengembangkan sistem informasi terpadu dengan menggunakan teknologi tepat guna dan up to date, menghasilkan informasi berkualitas dan merupakan sarana pendukung keberhasilan dalam mencapai kesempurnaan kegiatan pelayanan, operasional dan manajemen Badan Amil Zakat.27 Sistem yang digunakan adalah e-zakat (elektronik zakat), yaitu sistem terpadu dengan pihak-pihak yang terkait dengan BAZ Jabar melalui jaringan komputerisasi. Pada dasarnya e-zakat adalah suatu transaksi di dunia maya di mana BAZ Jabar dalam menggerakkan roda organisasinya menggunakan komunikasi elektronika untuk pertukaran informasi. Untuk mencapai sistem terpadu itu ada dua tahapan: Pertama, Pengembangan sistem administrasi zakat. Sejauh ini BAZ Jabar masih menggunakan sistem manual sehingga data yang diperlukan tidak up to date dan tersimpan dengan baik. Pengadministrasian para muzaki dan mustahik perlu tempat untuk dokumen dan formulir. Demikian halnya, sistem pencetakan resi penerimaan zakat masih menggunakan sistem manual sehingga data yang ditampilkan kurang valid, yang akhirnya dapat merugikan kredibilitas BAZ Jabar itu sendiri. Kedua, BAZ Jabar sebagai BAZ pada tingkat propinsi harus dapat menjadi pusat informasi muzaki dan mustahik di Jawa Barat. Karenanya, perlu dibentuk sistem informasi yang handal agar mampu memberikan informasi yang cepat, akurat dan murah.28 Kerjasama dengan Kantor Pajak BAZ Jabar pada saat ini telah menandatangani nota kesepahaman dengan Direktorat Jenderal (dirjen) pajak khususnya dengan kanwil IX Direktorat Jenderal Pajak Propinsi Jawa Barat Bagian II. Nota Kesepahaman tersebut bertujuan untuk merealisasikan UU No. 38/ 1999 tentang pengelolaan zakat, dan UU No. 17/2000 tentang perubahan atas UU Pajak Penghasilan, terutama berkaitan dengan ketentuan Pasal 11 Ayat (3) UU No. 38/1999 yang menyatakan bahwa zakat yang telah dibayarkan kepada BAZ atau LAZ dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak 73
74 BAZ Propinsi Jawa Barat bersangkutan. Untuk menerapkan ketentuan di atas, para muzaki akan memperoleh bukti setoran zakat (BSZ) khususnya untuk zakat penghasilan dan pemberian Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ). Nantinya, BSZ dapat digunakan oleh Kantor Pajak sebagai bukti yang sah untuk mendapatkan pengurangan atas penghasilan kena pajak yang bersangkutan.29 Counter Zakat Counter zakat BAZ Jabar ini pada dasarnya dibentuk untuk memfasilitasi masyarakat Muslim dalam membayarkan zakatnya, jika mereka tidak dapat langsung mendatangi kantor pusat BAZ Jabar. Dengan kata lain, counter zakat ini berfungsi sebagai media baru dalam menerima pembayaran zakat dari masyarakat Muslim. Selain itu, counter ini dibentuk dengan reasons untuk menambah pendapatan zakat, mengingat jumlah mustahik yang lebih banyak dari pada muzaki. Sedangkan, pembayaran yang langsung ke kantor BAZ sedikit jumlahnya. Menurut petugas counter zakat, Kamil, dengan counter ini, "Kita ingin menambah pemasukan-pemasukan lain yang datang dari umat, untuk nanti dibagikan kepada mustahik".30 Karenanya, counter ini dapat ditemui di tempat yang ramai dikunjungi orang. Selain itu, untuk memudahkan mereka membayar zakat, counter zakat ini juga memberikan layanan jasa konsultasi cuma-cuma mengenai zakat. "Kita bertujuan melayani masyarakat baik yang mau konsultasi, membayar zakat atau pun keinginan untuk mendapat informasi lainnya mengenai zakat", ujar Kamil.31 Di Indonesia, fenomena semacam ini merupakan hal yang baru. BAZ Jabar berupaya menjadi pionir dalam konteks ini. Namun, pengadaan counter zakat di Jabar sebenarnya merujuk kepada counter zakat yang telah established di Malaysia dan Singapura. Ketika melakukan studi banding ke Malaysia dan Singapura, tim BAZ Jabar tercenung melihat kehadiran counter-counter zakat yang tidak saja dengan mudah ditemui di swalayan, tetapi juga di toko dan kedai yang kecil di Malaysia. Hebatnya, disana itu yang antri di counter zakat bukan orang yang hendak meminta zakat tetapi orang yang hendak membayarkan zakatnya. Kembali ke counter zakat BAZ Jabar yang statusnya telah dibeli ini, hambatan yang dihadapinya adalah karena orang Muslim khususnya masih belum sadar akan kewajiban berzakat (terutama zakat mal), meskipun mereka mengetahui ini kewajiban
Ridwan al-Makassary religius. Ini adalah hambatan utama untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas zakat mal, yang menjadi orientasi BAZ Jabar belakangan ini. Namun, masyarakat secara umum merespon positif dan bisa menerima hadirnya counter zakat semacam ini. Pada akhirnya, sejauh ini, keberadaan counter tersebut cukup membantu memberikan konsultasi dan tempat kaum Muslim membayarkan zakatnya, khususnya di bulan ramadhan.32 Isu Fikih Kontemporer: Pandangan Wacana Fikih zakat yang selama ini diajarkan oleh lembaga- lembaga pendidikan di Indonesia merupakan wacana produk dari konteks dan setting sejarah masa lalu sehingga tidak lagi relevan dengan kondisi masyarakat modern sekarang ini.33 Keinginan untuk reinterpretasi atas wacana tersebut cukup kuat disuarakan pengurus BAZ Jabar untuk menghadirkan wacana dan konsepsi baru yang rasional tentang fikih zakat agar dapat menjawab problematika umat. Cash wakaf yang belum terlalu populer kini tidak saja diwacanakan tapi juga telah dipraktikkan di lingkungan BAZ Jabar. KH Miftah Farid, penasehat BAZ Jabar, telah secara aktif turut serta mengkampanyekan urgensi wakaf dana abadi berupa cash untuk kepentingan umat. Sementara Taufiqullah, Ketua Umum BAZ Jabar, menekankan urgensi hadirnya fikih baru yang relevan dengan tuntutan kemodernan dan problematika umat.34 Bahkan, dalam sektor pemanfaatan, keduanya menyepakati bahwa pada dasarnya tidak ada masalah untuk mendistribusikan dana ZIS untuk perempuan korban kekerasan dan penderita HIV AIDS - sektor distribusi zakat yang tidak diatur dalam ketentuan nash. Akan tetapi, peruntukan untuk sektor tersebut dialokasikan dari dana infak, bukan dari zakat.35 Sementara itu, asumsi bahwa pemahaman teologis atau konsepsi fikih zakat yang dianut, yang determinan melemahkan kinerja BAZ Jabar selama ini ditolak oleh KH Miftah Farid. Menurut Farid, aspek manajemen yang tidak terbuka, yang menjadi pangkal tolak tidak efektifnya BAZ Jabar. Berkenaan dengan lemahnya kinerja BAZ Jabar secara umum, Farid menuturkan, "Ada tiga hal yang menjadi kunci keengganan masyarakat Muslim berdema, yaitu: Pertama, karena tidak mengerti; Kedua, karena tidak menyadari pentingnya zakat; Ketiga, kurangnya kepercayaan kepada lembaga zakat. 75
76 BAZ Propinsi Jawa Barat Kesimpulan: Peluang dan Tantangan Dari deskrisipsi secara umum di atas, terungkap bahwa BAZ Jabar pada dasarnya memiliki idealisme dan ambisi yang kuat untuk membangun kemandirian ekonomi masyarakat Muslim, khususnya di Jawa Barat. Sejak tahun 1974, BAZ Jabar telah melakukan kerja- kerja filantropik yang signifikan. Dan, hasilnya telah dirasakan secara luas oleh umat Islam, utamanya di bidang pembangunan lembaga keumatan. Hal itu tercermin dengan telah didistribusikannya dana ZIS untuk sektor sabilillah, dalam pengertian sarana pendidikan (sekolah, madrasah, pesantren), dan juga sarana ibadah (masjid), termasuk sarana sosial (rumah sakit). Namun, secara umum idealisme untuk membangun kemandirian ekonomi yang diperjuangkan oleh BAZ Jabar dalam tataran kenyataan masih jauh dari harapan. Bahkan, belakangan ini, seperti diutarakan oleh Danny Setiawan, Gubernur Jawa Barat sekarang, animo masyarakat yang berderma melalui BAZ Jabar cenderung semakin menurun, sebagiannya karena semakin banyaknya LAZ yang berkembang di wilayah ini, misalnya Dompet Dhu'afa Cabang Bandung, Dompet Peduli Ummat Darut Tauhid, Lembaga Wakaf dan Zakat Salman ITB yang telah merebut kepercayaan publik sebagai pengelola yang profesional.36 Sesuai dengan hasil Rapat Kerja Daerah (rakerda) pada tahun 2002, BAZ Jawa Barat sebenarnya hanya berwenang dalam bidang pembinaan SDM BAZ se Jawa Barat. Sementara kewenangan di bidang pelayanan terhadap mustahik dipegang oleh BAZ tingkat II (kabupaten). Namun, dalam realisasinya, BAZ Jawa Barat dihadapkan dengan kondisi nyata, yaitu para mustahik yang setiap hari menyambangi kantor BAZ Jawa Barat, dengan mengajukan permohonan proposal; permohonan untuk lembaga dan untuk perorangan.37 Menurut Agus, salah seorang staf di BAZ Jawa Barat, "Jumlah proposal yang masuk ke BAZ Jabar di tahun 2000-2003 kurang lebih sekitar 500 proposal".38 Sementara itu, kemampuan distribusi yang dimiliki oleh BAZ Jabar sangat terbatas. Karenanya, hanya sedikit dari proposal yang masuk bisa dipenuhi. Sedangkan, orientasi distribusi BAZ Jabar masih cenderung normatif dalam pengertian untuk konsumtif. Sedangkan sektor produktif pada batas-batas minimal, misalnya, upaya pemberdayaan mustahik secara ekonomi telah dilakukan, yaitu, pemberian modal kepada beberapa pengusaha kecil di wilayah Jawa
Ridwan al-Makassary Barat. Namun, pemberian bantuan tersebut dililit oleh masalah minimnya dana, dan juga banyaknya pedagang kecil yang membutuhkan. Dari kenyataan tersebut di atas, zakat untuk keadilan sosial di Jawa Barat masih lemah. Sejauh ini yang dapat dilakukan oleh zakat adalah upaya pemberdayaan ekonomi mustahik. Hal itu pun dalam skala yang terbatas. Memang salah satu aspek dari keadilan sosial adalah pemberdayaan (empowerment). Akan tetapi, konsep keadilan sosial tidak semata-semata mencakup pemberdayaan, namun juga terkandung di dalamnya: partisipasi publik secara luas, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, dukungan terhadap demokrasi, dan juga mengabaikan isu gender, ras dan agama. Sedangkan kalau kita melihat implementasi distribusi zakat, khususnya di Jawa Barat, melalui perspektif keadilan sosial tampaknya masih jauh panggang dari api. Dengan ujaran lain, terbentang jarak yang lebar antara harapan (das sollen) dan kenyataan (das sein). KH Miftah Farid menegaskan, "Distribusi untuk keadilan sosial ada, namun sangat minim".39 Secara umum, pengaplikasian manajemen modern yang telah dilakukan oleh BAZ Jabar memang masih lemah, meskipun upaya tersebut tidak berarti tidak digiatkan sama sekali. Dan, problemnya terletak pada level praktis, bukan pada level wacana.40 Untuk mengantisipasi masalah ini, BAZ Jabar dituntut untuk meningkatkan profesionalismenya sebagai LPZ terpercaya melalui aplikasi manajemen modern, seperti yang sukses dilaksanakan oleh beberapa LAZ yang kredibel di mata umat. Selain itu, di tengah banyaknya LPZ yang bekerja di wilayah ini, maka dituntut, bahwa perlunya ada kordinasi di antara LPZ yang ada di wilayah ini agar tidak terjadi tumpang tindih, atau kompetisi yang tidak sehat di antara mereka. Pada segi yang lain, kehadiran banyaknya LPZ tidak diragukan dapat menumbuhkan iklim kompetisi untuk memacu munculnya organisasi zakat yang profesional. Sedangkan mereka yang tidak profesional akan semakin ditinggalkan oleh umat. Masalah utama BAZ Jabar dalam merealisasikan program-pro- gram kerjanya, menurut Taufiqullah, ketum BAZ Jabar, adalah kendala teknis operasional, yaitu keuangan. Artinya, BAZ Jabar sejauh ini tidak dapat memenuhi tuntutan kebutuhan biaya operasional secara optimal dalam proses pengumpulan, pengelolaan dan penyaluran zakat. Selain itu, kendala lainnya adalah sumber daya manusia (SDM) yang profesional. Tidak aktifnya sebagian besar fungsionaris BAZ Jabar 77
78 BAZ Propinsi Jawa Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 73 tahun 2001 semakin memperlemah kinerja BAZ Jabar, oleh karena tidak meratanya kemampuan para pengurus dalam mengapresiasi institusi BAZ. Apresiasi terhadap BAZ yang dimaksud adalah kesulitan untuk menyatukan visi dan misi dalam mengelola BAZ Jawa Barat secara utuh.41 Karenanya, menurut Taufiqullah, organisasi pengelola zakat mesti didukung oleh orang-orang yang amanah, adanya transparansi penggunaan keuangan, dan adanya kontrol atau sistem pengawasan yang baik.42 Seperti terungkap di atas, minimnya biaya operasional dalam merealisasikan program kerja BAZ Jabar sangat mempengaruhi kinerja BAZ Jabar yang ujungnya tidak optimal. Selain kendala teknis itu, penulis melihat bahwa persoalan krusial yang lain dari BAZ Jabar adalah pub- lic trust. Problem ini menghantui hampir seluruh pengorganisasian BAZ dan LAZIS di Indonesia. Dalam konteks ini, public trust mengandaikan adanya transparansi dan akuntabilitas yang dapat meyakinkan muzaki bahwa dana ZIS mereka sampai ke tangan yang berhak. Dengan kata lain, problemnya adalah meraih kepercayan publik. Seorang penasehat di BAZ Jabar, KH Miftah Farid, mengungkapkan realitas ini, "Masyarakat kurang diyakinkan bahwa pengorganisasian zakat ini betul-betul amanah,... betul-betul sampai kepada mustad'afin. Maka, bagi Farid, yang diperlukan BAZ Jabar adalah manajemen yang terbuka".43 Belakangan, untuk mengantisipasi masalah public trust ini, BAZ Jabar telah mengembangkan sistem informasi terpadu, sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas. Problem BAZ Jabar yang lain, menurut Kamil, staf di Counter Zakat, adalah kurang bisa mengawetkan hubungan komunikasi (baca: silaturahmi) yang intensif dengan muzaki atau donatur. Ia mencotohkan, pergantian kepengurusan acap melupakan para donatur tersebut, sehingga mereka lepas begitu saja. Menurut Kamil, "Alangkah baiknya jika disambungkan kembali tali silahturahmi antara BAZ dengan para muzaki. baik yang pernah membayar melalui rekening atau datang secara langsung. Dan, setelah mendapatkan mereka, jangan sampai lupa membangun komunikasi yang intensif. Apakah setiap bulan kita membagikan informasi masalah zakat, misalnya. Atau, kita beritahukan kepada masyarakat, ataupun muzaki-muzaki yang sudah membayar kepada kita melalui media cetak atau apa saja yang berkaitan dengan BAZ Jabar".44 Mengacu kepada apa yang diungkapkan KH Miftah Farid di awal,
Ridwan al-Makassary "...Terlampau banyak yang memerlukan, terlampau kecil yang terhimpun, juga penyalurannya yang tidak terarah", seperti itulah, sejatinya, potret buram realitas berderma yang berlangsung di Jawa Barat. Dalam kondisi yang demikian, secara khusus, BAZ Jabar didesak untuk melakukan reformasi dan penyegaran di bidang manajemen secara umum agar bisa mendapatkan simpati dan kepercayaan publik. Ada beberapa strategi yang dapat diterapkan oleh BAZ Jabar untuk memperbaiki kinerjanya: Rekruitmen kepengurusan yang profesional; Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang profesional; Modernisasi organisasi sarana dan prasarana organisasi dalam mewujudkan organisasi yang efektif, efisien dan produktif; Mobilisasi vertikal dan horizontal secara optimal untuk mengembalikan citra BAZ sebagai lembaga amanah milik umat; Adanya data-base yang lengkap tentang calon muzaki dan mustahik; Terbukanya BAZ Jabar untuk mengembangkan model-model kerja sama dengan pihak-pihak yang memiliki kepedulian yang sama; Sistem informasi zakat dengan sistem komputer yang online se Jawa Barat. Singkatnya, BAZ Jabar dituntut untuk menata masa depannya sebagai LPZ yang berpengaruh di Jawa Barat. Maka, pelbagai kendala dalam mewujudkan misinya yang melilit BAZ Jawa Barat seyogyanya tidak menyurutkan derap langkah BAZ Jabar, sebagai pengemban amanah umat, yang berwenang mengelola zakat. Karenanya, pelbagai upaya perubahan dan pembaharuan yang telah dan akan dilakukan oleh BAZ Jawa Barat musti dimaknai sebagai bentuk pertanggungan jawabnya kepada umat. Dengan kata lain, BAZ Jabar tidak dapat menutup mata dengan seabrek kendala yang melingkupinya, kalau tidak ingin tergilas oleh roda jaman. Catatan Kaki 1Lihat, W.F. Ilchman, S.N Katz dan E.L. Queen II, eds., Philanthropy in the World's Tradiotions, Bloomington, Ind.: Indiana University Press, 1998. 2Pernyataan ini disampaikan oleh Drs Tulus dalam seminar sehari Zakat dan Wakaf, di Jakarta tanggal 18 November 2002. 3Lihat, R. Guggie Yudhistira S.si dkk, 'e-Zakat Sebagai Model Zakat Masa Datang BAZ JABAR', dalam Laporan Simbaz Sistem Informasi Manajemen Badan Amil Zakat BAZ JABAR . 4Lihat, laporan Tahun 2002 Badan Amil Zakat (BAZ) Propinsi Jawa Barat. 79
80 BAZ Propinsi Jawa Barat 5Lihat, R. Guggie Yudhistira S.Si dkk, 'e-Zakat Sebagai Model Zakat Masa Datang BAZ JABAR. 6Wawancara dengan K.H. Miftah Farid, di kantor PUSDAI Jawa Barat, tanggal 29-9-2003. 7 Lihat, Uswatun Hasanah, 'Profil Dan Manajemen Filantropi Islam di Indone- sia, dalam buku Berderma untuk Semua, Jakarta: PBB, FF dan Teraju, h.213. 8Lihat, Arskal Salim, Pengelolaan Zakat dalam Politik Orde Baru (1968-1998), dalam buku Problematika Zakat Kontemporer Artikulasi Proses Sosial Politik Bangsa, Jakarta: FOZ, 2003, h. 158. 9Lihat, Budi Budiman, Skripsi 'Konsep Total Quality Management (TQM) Sebagai Aplikasi Alternatif Pengembagan Badan Amil Zakat Infaq Shadaqah (BAZ) Propinsi daerah Tingkat I Jawa Barat', IAIN Bandung, th. 1999, h. 26-27. 10Wawancara dengan Prof. Drs. H.O. Taufiqullah, Ketua Umum BAZ Jabar di Kantor BAZ Jabar, tanggal 26-9-2003. 11Wawancara dengan Prof. Drs. H.O. Taufiqullah, tanggal 26-9-2003 12Wawancara dengan Prof. Drs. H.O. Taufiqullah, tanggal 26-9-2003 13Lihat, Tulus, 'Pemberdayaan Lembaga Pengelola Zakat dan Kaitannya dengan Pajak', dalam buku Problematika Zakat Kontemporer Artikulasi Proses Sosial Politik Bangsa, Jakarta: FOZ, 2003, h.92-94. 14Lihat, R. Guggie Yudhistira S.Si dkk, 'e-Zakat Sebagai Model Zakat Masa Datang BAZ JABAR. 15Lihat, buku Pedoman Pengelolaan ZIS di Propinsi Jawa Barat, Bandung: BAZ Jabar, 2003. 16Lihat, Budi Budiman, Skripsi 'Konsep Total Quality Management (TQM) Sebagai Aplikasi Alternatif Pengembagan Badan Amil Zakat Infaq Shadaqah (BAZ) Propinsi daerah Tingkat I Jawa Barat', IAIN Bandung, th. 1999, h. 26- 27. 17Lihat, buku Pedoman Pengelolaan ZIS di Propinsi Jawa Barat, Bandung: BAZ Jabar, 2003, h. 4-5. 18Berdasarkan wawancara dengan Prof. Drs. H.O. Taufiqullah 26-9-2003. 19Berdasarkan wawancara dengan Prof. Drs. H.O. Taufiqullah 26-9-2003. 20Lihat, laporan Badan Amil Zakat (BAZ) Propinsi Jawa Barat Tahun 2002. Sebagai tambahan, dana yang terkumpul di setiap kabupaten umumnya dikelola untuk kepentingan mustahik daerah tersebut, tidak diserahkan ke BAZ Jabar tingkat Propinsi, hanya pelaporan jumlah yang terkumpul. Kewajiban menyetor ke BAZ Propinsi acap tidak terlaksana. 21 Berdasarkan wawancara dengan Prof. Drs. H.O. Taufiqullah 26-9-2003. 22 Lihat, Budi Budiman, Skripsi 'Konsep Total Quality Management (TQM) Sebagai Aplikasi Alternatif Pengembagan Badan Amil Zakat Infaq Shadaqah (BAZ) Propinsi daerah Tingkat I Jawa Barat', IAIN Bandung, th. 1999, h. 26-
Ridwan al-Makassary 27. 23 Berdasarkan wawancara dengan Prof. Drs. H.O. Taufiqullah 26-9-2003. 24Lihat, media MUZAKKI, Informasi zakat infaq dan Shadaqoh BAZ Jawa Barat, No. 3 tahun 2001, h. 3. 25Wawancara dengan K.H. Miftah Farid tanggal 29-9-2003. 26Wawancara dengan Agung, staf di seksi Sistem Informasi BAZ Jabar, di Kantor BAZ Jabar, tanggal 29-9-2003. 27Lihat, R. Guggie Yudhistira S.si dkk, 'e-Zakat Sebagai Model Zakat Masa Datang BAZ JABAR' 28Lihat, R. Guggie Yudhistira S.si dkk, 'e-Zakat Sebagai Model Zakat Masa Datang BAZ JABAR' 29Data Resmi dari Propinsi Jawa Barat mengenai Data Potensi Zakat di Jawa barat Belum Akurat (dikutip dari Internet). 30Wawancara dengan Kamil, di Counter Zakat BAZ Jabar, tanggal 29-9-2003 31Wawancara dengan Kamil, di Counter Zakat tanggal 29-9-2003 32Wawancara dengan Kamil, di Counter Zakat tanggal 29-9-2003 33Lihat, Uswatun Hasanah, 'Profil Dan Manajemen Filantropi Islam di Indone- sia, dalam buku Berderma Untuk Semua, Jakarta: PBB, FF dan Teraju, h.217- 218. 34Wawancara dengan Prof. Drs. H.O. Taufiqullah 26-9-2003; Wawancara dengan K.H. Miftah Farid tanggal 29-9-2003 35Wawancara dengan KH. Miftah Farid tanggal 29-9-2003. 36Data Resmi dari Propinsi Jawa Barat mengenai Data Potensi Zakat di Jawa barat Belum Akurat (dikutip dari Internet). 37 Lihat, Laporan Badan Amil Zakat (BAZ) Propinsi Jawa Barat tahun 2002. 38Wawancara dengan Bapak Agus, salah seorang staff di kantor BAZ Jabar, tanggal 28-9-2003. 39Wawancara dengan KH. Miftah Farid tanggal 29-9-2003. Namun, dia tidak merinci jenis kegiatan disribusi zakat untuk keadilan sosial tersebut. 40Lihat, Agus Hasbi Noor dan Aden Rosadi, Strategi Pengumpulan ZIS di Propinsi Jawa Barat, Makalah dalam pelatihan Tenaga Operasional Sekretariat BAZ se Jawa Barat, Lembang, 27-30 Juni 2000. 41Lihat, Laporan Badan Amil Zakat (BAZ) Propinsi Jawa Barat tahun 2002. 42Lihat, media MUZAKKI, Informasi zakat infaq dan Shadaqoh BAZ Jawa Barat, No. 4 tahun 2002. h. 3. 43Wawancara dengan KH. Miftah Farid tanggal 29-9-2003 44Wawancara dengan Kamil, Staf di Counter Zakat tanggal 29-9-2003 81
82 BAZ Propinsi Jawa Barat Daftar Pustaka Badan Amil Zakat (BAZ) Propinsi Jawa Barat, Laporan Tahun 2002, Bandung: BAZ Jabar, 2002 Badan Amil Zakat (BAZ) Propinsi Jawa Barat, Pedoman Pengelolaan ZIS di Propinsi Jawa Barat, Bandung: BAZ Jabar, 2003. Budiman, Budi. Skripsi 'Konsep Total Quality Management (TQM) Sebagai Aplikasi Alternatif Pengembagan Badan Amil Zakat Infaq Shadaqah (BAZ) Propinsi daerah Tingkat I Jawa Barat', IAIN Bandung, th. 1999 Hasanah, Uswatun. 'Profil Dan Manajemen Filantropi Islam di Indonesia, dalam buku Berderma Untuk Semua, Jakarta: PBB, FF dan Teraju, 2003 Ilchman, W.F.. S.N Katz dan E.L. Queen II, (eds.), Philanthropy in the World Traditions, Bloomington, Ind.: Indiana University Press, 1998. MUZAKKI, Informasi zakat infaq dan Shadaqoh BAZ Jawa Barat, No. 3 tahun 2001. MUZAKKI, Informasi zakat infaq dan Shadaqoh BAZ Jawa Barat, No. 4 tahun 2002. Noor, Agus Hasbi dan Aden Rosadi. Strategi Pengumpulan ZIS di Propinsi Jawa Barat, Makalah dalam pelatihan Tenaga Operasional Sekretariat BAZ se Jawa Barat, Lembang, 27-30 Juni 2000. Salim, Arskal. Pengelolaan Zakat dalam Politik Orde Baru (1968-1998), dalam buku Problematika Zakat Kontemporer Artikulasi Proses Sosial Politik Bangsa, Jakarta: FOZ, 2003. Sudewo, Eri. 'Keterkaitan UU No. 33/1999 dengan UU No. 17/2000 Sebuah Pergeseran Paradigma', dalam buku dalam buku Problematika Zakat Kontemporer Artikulasi Proses Sosial Politik Bangsa, Jakarta: FOZ, 2003. Sutarmadi, Ahmad. 'Sekilas Tentang filantropi Islam di Indonesia, dalam buku Berderma Untuk Semua, Jakarta: PBB, FF dan Teraju, 2003 Tulus, 'Pemberdayaan Lembaga Pengelola Zakat dan Kaitannya dengan Pajak', dalam buku Problematika Zakat Kontemporer Artikulasi Proses Sosial Politik Bangsa, Jakarta: FOZ, 2003. Tulus, Zakat dan Wakaf (makalah dalam seminar sehari) di Jakarta tanggal 18 November 2002. Yudhistira, R. Guggie, dkk, 'e-Zakat Sebagai Model Zakat Masa Datang BAZ JABAR', dalam Laporan Simbaz Sistem Informasi Manajemen Badan Amil Zakat BAZ JABAR .
Ridwan al-Makassary Daftar Wawancara Wawancara dengan Agung, staf di seksi Sistem Informasi BAZ Jabar, di Kantor BAZ Jabar, tanggal 29-9-2003. Wawancara dengan Bapak Agus, salah seorang staff di kantor BAZ Jabar, tanggal 28-9-2003. Wawancara dengan K.H. Miftah Farid, di kantor PUSDAI Jawa Barat, tanggal 29-9-2003 Wawancara dengan Kamil, di Counter Zakat BAZ Jabar, tanggal 29-9-2003 Wawancara dengan Prof. Drs. H.O. Taufiqullah, Ketua Umum BAZ Jabar di Kantor BAZ Jabar, tanggal 26-9-2003 83
Bagian 2 Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (LAZIS)
86
Mengelola Filantropi Islam dengan Manajemen Modern: Pengalaman Dompet Dhu'afa Karlina Helmanita Pendahuluan Tulisan ini mencoba memaparkan seluk-beluk Dompet Dhu'afa Republika (selanjutnya disebut DD) sebagai sebuah potret lembaga pengelola filantropi Islam modern di Indonesia. Pengalamannya dalam mengelola dana yang bersumber dari zakat, infak, sedekah (ZIS) dan wakaf menurut prinsip-prinsip manajemen modern mampu mengisi kekosongan model pengelolaan filantropi di kalangan umat Islam In- donesia dewasa ini. Dalam hal penggalangan dana, saat ini DD mampu "menyaingi" lembaga amil pemerintah yang telah lebih dahulu hadir seperti BAZIS DKI Jakarta yang didirikan tahun 1968. Padahal, di awal berdirinya, DD banyak berguru kepada lembaga ini. Namun dengan pengelolaan manajemen yang lebih baik, DD kini mampu "menyalip", dan bahkan dikenal sebagai lembaga amil yang paling berhasil.1 Selain itu, DD juga menjadi potret keberhasilan Lembaga Amil 87
88 Mengelola Filantropi Islam dengan Manajemen Modern Zakat (LAZ) yang profesional, moderat dan inklusif. Profesional karena ia menerapkan asas-asas manajemen pengelolaan organisasi secara konsisten dengan antara lain mempekerjakan tenaga-tenaga terdidik dan ahli. Moderat karena memiliki interpretasi dan ijtihad baru dalam pemanfaaatan zakat, tidak saja untuk kebutuhan karitas semata, tapi mengarah kepada pengembangan pemberdayaan ekonomi rakyat kecil. Sedangkan inklusif karena keterbukaannya menerima dan memberi donasi lintas-agama, suku, wilayah dan gender. Dengan demikian, dapat dikatakan, manajemen pengelolaan DD mengarah kepada konsepsi filantropi modern, dimana aktivitas mobilisasi dan distribusi dana tidak lagi bersifat individual, tapi memiliki cakupan yang lebih luas terhadap upaya mewujudkan pencapaian keadilan sosial.2 Lembaga ini penting untuk dikaji karena beberapa alasan. Pertama, DD merupakan salah satu lembaga amil zakat non pemerintah yang pertama kali menerapkan manajemen filantropi modern. Walaupun awal kelahirannya dicurigai sebagai bagian dari "corong" ICMI (Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia) yang mempunyai kedekatan dengan rezim Orde Baru, namun kemudian lembaga ini mampu menunjukkan independensinya. Kedua, karena menerapkan manajemen filantropi modern, maka DD berpeluang mengarahkan dana filantropi Islam yang dikelolanya untuk mendukung promosi inisiatif keadilan sosial. Ketiga, penerapan manajemen filantropi modern yang dilakukan DD telah menciptakan citra positif di kalangan masyarakat perkotaan terhadap kegiatan berderma melalui lembaga filantropi. Sebagian mereka tampak mulai menaruh kepercayaan kepada lembaga-lembaga filantropi yang akuntabel dan diharapkan fenomena ini akan dapat menggairahkan semangat masyarakat untuk berderma. Keempat, DD dilahirkan dari komunitas pers (Harian Umum Republika) dan cendekiawan muda perkotaan. Walaupun minim pengetahuan agama, mereka memiliki idealisme yang tinggi. DD dibekali kemampuan manajemen organisasi yang cukup baik dan mampu menangkap kecenderungan perubahan yang terjadi di masyarakat. Karena itu, lembaga ini di samping mampu membantu para duafa (or- ang miskin) untuk kebutuhan tanggap darurat, juga mengembangkan program pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan untuk memperbaiki taraf pendidikan dan ekonominya. Atas upayanya itu, DD menjadi pionir sekaligus inspirator bagi organisasi-organisasi sejenis. Tulisan ini dikembangkan melalui pertanyaan-pertanyaan dasar. Diantaranya, bagaimana DD membangkitkan kepercayaan publik yang
Karlina Helmanita sudah mengalami krisis kepercayaan terhadap lembaga-lembaga sejenis? Apa yang menjadi kunci keberhasilan DD sehingga lebih populer ketimbang LAZ lainnya? Bagaimana "ijtihad" DD dalam pro- gram penggalangan dan distribusi dana ZIS dan wakaf kepada masyarakat? Apakah keberhasilan dalam mengelola dana filantropi Islam mengarah kepada terbentuknya semangat filantropi untuk keadilan sosial di Indonesia? Kelahiran DD: Kritisisme Kelas Menengah Sejak berdirinya, DD mengalami tiga fase pertumbuhan. Fase pertama adalah masa pertumbuhan awal (1993-1998), yakni fase perubahan politik Orde Baru yang lebih akomodatif terhadap kalangan Islam, termasuk pertumbuhan lembaga sosial keagamaannya. Di masa ini DD mengalami pencitraan yang kurang baik dimana ia diidentifikasi sebagai bagian dari Harian Umum Republika yang kala itu menjadi corong ICMI yang dekat dengan rezim Orde Baru. Fase kedua adalah masa peralihan selama periode reformasi (1997-2000). Era ini merupakan masa transisi dari kekuasaan rezim otoriter Orde Baru ke sebuah situasi yang lebih kondusif bagi partisipasi politik rakyat. Selama fase kedua ini DD masih menghadapi realitas pencitraan sebagai bagian dari Harian Umum Republika dan ICMI. Selama periode ini pula, tumbuh lembaga-lembaga ZIS dan wakaf yang memiliki semangat yang hampir sama dengan DD. Selama periode ini terbuka persaingan sehat antara DD dengan lembaga-lembaga sejenis. Fase ketiga adalah masa kemandirian (2000-sekarang). Fase ini ditandai dengan lepasnya manajemen DD dari Harian Umum Republika sehingga menjadi lembaga yang mandiri. Dalam era ini, berpedoman pada pengalaman-pengalaman sebelumnya, DD berhasil mengembangkan diri dengan menjadi jejaring yang lebih luas cakupannya dari masa sebelumnya.3 Pertumbuhan Awal (1993 - 1998) Awal berdirinya DD pada 2 Juli 1993 tidak dapat dilepaskan dari situasi sosial dan politik selama dekade 1990-an yang merupakan tahun- tahun terakhir Orde Baru. DD didirikan kira-kira satu tahun setelah Pemilihan Umum 1992, dan tiga tahun setelah berdirinya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang dinakhodai B.J. Habibie. Kelahiran DD juga tidak dapat dilepaskan dari Harian Umum Republika yang pada saat itu dianggap sebagai "corong" ICMI yang dekat dengan 89
90 Mengelola Filantropi Islam dengan Manajemen Modern kekuasaan Orde Baru.4 Kehadiran DD langsung ataupun tidak langsung terkait dengan keberadaan Harian Umum Republika yang didirikan dalam rangka memenuhi empat program besar ICMI.5 Harian Umum Republika pada awalnya dipimpin oleh Dawam Rahardjo sebagai pimpinan redaksi. Dawam adalah salah seorang tokoh ICMI dan juga seorang intelektual Muslim yang cukup diperhitungkan. Posisinya di Harian Umum Republika kemudian digantikan oleh Parni Hadi, seorang yang telah lama bergelut di dunia jurnalistik. Parni sebagaimana juga Dawam, adalah aktivis ICMI, namun sebagai seorang wartawan senior, ia mempunyai hubungan yang cukup dekat dengan tokoh-tokoh penting Orde Baru. Karena kedekatannya itu, banyak orang menduga keberadaan Harian Umum Republika dan DD di dalamnya mendapat dukungan Orde Baru. Namun didasari atas naluri jurnalistiknya, Parni mampu membawa lembaga yang dipimpinnya itu untuk tetap menjaga independensinya sebagai penyeimbang rezim. Relasi dengan kekuasaan dimanfaatkan untuk memperlancar pemasaran hariannya dan juga DD. Misalnya, ia menemui Wakil Presiden Try Sutrisno, yang selain tercatat sebagai pemilik saham PT Abdi Bangsa yang menerbitkan Republika, juga kawan dekat Parni. Kedekatan itu terjadi sejak lama, ketika Parni sebagai wartawan Antara bertugas rutin meliput kegiatan Istana, dimana Try adalah ajudan Presiden Soeharto. Dengan sillaturrahmi itu, ia berharap akan lebih banyak tokoh mengenal DD dan kemudian menyalurkan dananya. Namun cara itu dipersepsi negatif sebagian rekannya. Parni yang menjadi pendukung setia Habibie dianggap sedang menyeberang ke Try.6 Peristiwa ini sepertinya menjadi tonggak awal Parni untuk menunjukkan independensi kewartawanannya. Ibarat "Anjing menggonggong kafilah berlalu", Parni mengajak Eri Sudewo untuk mengkoordinasikan zakat karyawan Republika kepada yang berhak.7 Bersama dengan Haidar Baqir, S. Sinansari Ecip dan Eri Sudewo, empat tokoh jurnalis ini memulai tahap awal perjuangan untuk mendirikan Dompet Dhu'afa Republika. Tarik menarik antara idealisme tokoh pendiri DD secara internal, dan situasi sosial politik masa pemerintahan setelah Pemilu 1992 secara eksternal, turut menentukan peran DD, terutama pada masa awal berdirinya. Perjuangan awal Parni Hadi dan kawan-kawannya mendapat dukungan dua perubahan mendasar. Pertama, adanya perubahan trend
Karlina Helmanita keilmuan yang tadinya sangat tradisionalistis menjadi spritualistis. Di Indonesia sendiri, image itu berubah total karena pada tahun 1990-an banyak kalangan terpelajar Muslim pulang belajar dari luar negeri. Gelombang ini tentu berpengaruh dalam mengubah image masyarakat terhadap potret Islam yang masih dianggap tradisional. Mereka membawa perubahan, Islam yang awalnya dianggap sebagai kaum sarungan (cap untuk kaum tradisional), eksklusif dan fanatik, berubah menjadi universal, inklusif, dan kosmopolit. Fenomena tersebut mengubah persepsi banyak tokoh untuk kemudian mendukung Islam tanpa malu-malu.8 Di tengah situasi ini DD muncul bersamaan dengan kehadiran gelombang islamisasi perkotaan tersebut. Kedua, DD lahir dalam situasi perubahan sikap politik Orde Baru terhadap Islam yang lebih akomodatif. Pola hubungan Negara (state) dengan kalangan Islam saling mengisi, bahkan cenderung menghindari konflik. Ini ditandai dengan banyaknya perubahan sikap pemerintah dengan berbagai kebijakannya yang menguntungkan umat Islam. Beberapa diantaranya adalah pengesahan UU tentang Sistem Pendidikan Nomor 2 Tahun 1989, UU tentang Peradilan Agama, dan lahirnya SKB Dua Menteri tentang Pendayagunaan Zakat.9 Sekalipun terjadi perubahan politik pemerintah dengan sikap akomodasinya tersebut, di lapangan perubahan itu masih kurang kondusif dan kurang memberikan arti yang lebih baik bagi perkembangan organisasi-organisasi sosial-keagamaan Islam. Di masa itu sektor nirlaba, baik menyangkut organisasi operasional maupun lembaga dana, masih diatur dalam kerangka perundang-undangan yang cukup restriktif. Tujuan pengaturan sektor ini tidak lain adalah untuk mengontrol keberadaan dan kegiatan lembaga-lembaga itu, dan bukan mengembangkannya.10 Namun demikian, adanya tantangan itu semakin menguatkan motivasi DD untuk membangun Lembaga Amil Zakat secara lebih baik dan lebih berarti. Ada empat alasan mengapa DD begitu termotivasi untuk itu. Pertama, setelah terbentuk Badan Zakat tahun 1959 di Aceh11 dan Badan Amil Zakat (BAZ) DKI Jakarta tahun 1968, pertumbuhan lembaga zakat tidak berkembang secara signifikan. Kedua, pengelolaan dana karitas ZIS dan wakaf di kalangan Islam secara umum masih berbasis di masjid-masjid dengan cara yang tradisional, spontan dan kurang transparan. Ketiga, peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah masih kurang aspiratif dan belum 91
92 Mengelola Filantropi Islam dengan Manajemen Modern menempatkan zakat sebagai bagian dari sistem dan struktur Negara. Situasi ini kemudian semakin tidak menguntungkan sekalipun pada tahun 1991 keluar Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 29 dan 47 tahun 1991 yang mengatur pembinaan BAZIS. SKB tersebut kemudian diikuti dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1991, tentang Pembinaan Teknis BAZIS.12 Keempat, munculnya keprihatinan terhadap makin meningkatnya populasi masyarakat miskin sebagaimana kesaksian sejumlah wartawan ketika melihat kemiskinan di daerah Gunung Kidul Yogyakarta.13 Berangkat dari empat alasan tersebut, maka pada tanggal 2 Juli 1993, DD Republika secara resmi mengukuhkan diri sebagai Lembaga Amil Zakat. Kasus kelaparan di daerah Gunung Kidul Yogyakarta memberi semangat dan idealisme keberpihakan pengelola kepada kelompok duafa. Maka, dalam penamaan lembaganya istilah "dhu'afa" (orang miskin) disisipkan guna menggambarkan kepedulian yang spesifik kepada masyarakat akar rumput (grass root) tersebut. Guna menunjang tekadnya itu, Parni membentuk komite ad hoc dengan menunjuk Eri Sudewo Sekretaris Perusahaan Harian Umum Republika sekaligus pimpinan Ikatan Silaturahmi Republika (ISR) sebagai pimpinan komite persiapan. Ketika tahap awal pendirian, Eri bekerja dengan membidik kepada dua sasaran kelompok muzaki. Sasaran pertama adalah kelompok muzaki Republika, dan sasaran kedua kelompok muzaki pembaca Republika. Untuk sasaran pertama, Eri atas dukungan Parni meminta para karyawan Republika mengeluarkan zakat dari 2,5% gaji mereka perbulan. Agar mempermudah pemasukan, gaji karyawan langsung dipotong pada hari pengambilan gaji. Gagasan ini diterima secara positif, namun karena kesibukan masing-masing, tidak satupun teman Eri yang dapat merealisasikan gagasan itu. Eri kemudian berkesimpulan bahwa terhadap kemiskinan sesungguhnya, no body care.14 Dengan hanya dibantu oleh seorang tenaga administrasi, menempati tempat di pojok kantor sekretariat redaksi Harian Umum Republika di lantai dasar, ia pun kemudian menggodok gagasannya sendiri. Keyakinan Eri semakin kuat. Semangatnya pun terus terbakar, sekalipun tanpa dukungan, dia tetap bekerja tanpa bentuk organisasi yang jelas. Eri menentukan langkah berikutnya, yakni membidik muzaki dari kalangan luar. Bidikannya ini ditujukan kepada pembaca Harian Umum
Karlina Helmanita Republika. Langkah ini dilakukan bersamaan dengan kelahiran DD dan ditandai dengan publikasi perdana dana zakat yang terkumpul hingga malam 1 Juli 1993. Lewat Harian Umum Republika edisi 2 Juli 1993, di halaman belakang termuat tulisan kecil tentang kepedulian Republika kepada kaum duafa sekaligus ajakan kepada pembaca untuk menyalurkan dananya ke DD. Ketika DD lahir diumumkan pula dana masuk sebesar Rp. 400 ribu.15 Inilah momentum awal perubahan besar dari tonggak sejarah DD. Selain dari publikasi, dana juga dihimpun dari, uang 'amplop' yang diterima wartawan yang tidak bisa menolak pemberian. Uang tersebut selanjutnya diserahkan ke Sekretariat Redaksi. Sekretaris Redaksi menyurati pemberi uang dengan melaporkan nama wartawan penerima dan jumlah jumlah uang yang diterima, serta kemana dana itu disalurkan. Strategi seperti ini ternyata menumbuhkan kepercayaan banyak pihak sehingga menimbulkan simpati masyarakat. Pada gilirannya, banyak donator yang datang dan memberikan sejumlah sumbangan untuk dikelola DD. Fase Peralihan (1998-2000) Dengan tumbangnya rezim Orde Baru pada 1998, kerangka hukum bagi sektor nirlaba mengalami banyak perubahan yang positif. Kebebasan berorganisasi dan berekspresi lebih dijamin.16 Pada masa itu (era reformasi), keberadaan Lembaga Amil Zakat selain DD mulai menjamur dan bermunculan, terutama setelah UU tentang Pengelolaan Zakat Nomor 38 Tahun 1999 dikeluarkan. Di samping itu, pemerintah juga mendirikan Badan Amil Zakat (BAZ) dari tingkat pusat sampai tingkat kecamatan.17 Kondisi ini pada satu sisi menggembirakan karena saling membantu dalam mendorong tumbuhnya kesadaran berzakat. Namun, pada sisi lain DD juga merasa khawatir bila pengelolaan dana selanjutnya harus berpindah ke elemen birokrasi. Kekhawatiran lainnya adalah perlu tidaknya DD mempertahankan identitas Republika di belakang namanya. Kekhawatiran ini terjadi karena sebagian awak DD tidak ingin dibayang-bayangi ICMI, namun sebagian lainnya melihat secara historis DD dilahirkan oleh Republika. Sumbangan Parni dalam mempromosikan DD tidak bisa dianggap sepele, karena dialah yang banyak mencari dana selama bertahun-tahun dan DD besar karena Harian Umum Republika.18 Upaya untuk merasionalisasikan nama 93
94 Mengelola Filantropi Islam dengan Manajemen Modern Repubika itupun menjadi perdebatan walau pada akhirnya, disepakati nama Republika tetap ada dan dicantumkan dibelakang nama DD. Selama era ini identifikasi DD sebagai bagian dari Republika masih sama dengan masa sebelumnya. Perbedaan yang mencolok adalah bila pada masa sebelumnya DD relatif sendirian, maka pada masa ini lembaga amil zakat sejenis mulai tumbuh menjamur. Tahun-tahun setelah reformasi justru merupakan tahun yang penuh otokritik dan ujian buat DD. Alhasil, fase ini digunakan DD untuk mengevaluasi diri, termasuk bagaimana cara mengembangkan manajemen DD ke depan. Fase Kemandirian (2001-sekarang) Fase ini ditandai dengan lepasnya manajemen DD dengan Harian Umum Republika untuk menjadi lembaga yang lebih mandiri. Kondisi ini ditandai dengan beberapa perubahan besar. Pertama, DD melakukan perubahan struktur organisasi konvensional menjadi struktur organisasi Jejaring Multi Koridor (JMK) yang berbentuk seperti jaring laba-laba. JMK adalah struktur tiga dimensi yang mendorong profesionalisme pengelolaan sumber daya berdasarkan core activity. Sejak JMK dibentuk pada 1 Muharram 1424 H/5 Maret 2003 M, program kerja DD dikosentrasikan pada 4 (empat) model jejaring, pertama Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dipimpin Hertanto Widodo, kedua Jejaring Asset Reform (JAR) yang dipimpin Jamil Azzaini, ketiga Jejaring As- set Sosial (JAS) dipimpin oleh Ahmad Juwaini, dan keempat Business Development atau sering disebut Jejaring Komersial (JK) yang dipimpin Rahmad Riyadi. Kesemuanya didukung oleh Kendali Jejaring dengan Rini Supri Hartini sebagai Vice President.19 Secara konseptual, JMK merupakan sebuah jejaring yang mengakomodir beragam aktivitas. Oleh karena itu program kerja DD difokuskan pada divisi jejaring dan core activity-nya masing-masing. Upaya ini dilakukan juga agar kerja tiap-tiap divisi jejaring dapat lebih terfokus, mandiri dan terdesentralisasi. Dengan JMK, DD berupaya menjadi lembaga yang berfungsi sebagai lokomotif gerakan pemberdayaan masyarakat kelas bawah (kelompok mustahik). Penekanan kerja di jejaring berbasis pada kulturalisasi Islam. Upaya ini ditempuh tidak lain untuk bekerja berbasis pada budaya Islam dengan penanggalan kerja dimulai bulan Ramadhan dan diakhiri dengan bulan Sya'ban. DD memantapkan semangat Islamiyahnya dengan penggunaan kalender Hijriyah, termasuk dalam sistem
Karlina Helmanita penggajian dan akuntansi. Pola kerjanya juga dimulai dari hari Ahad sampai Kamis, sehingga hari Jum'at dan Sabtu merupakan hari libur. Wujud lain dari semangat keagamaan ini adalah pemanfaatan koin Dinar sebagai instrumen pembayaran renumerasi serta memberikan service excellent kepada stakeholders (muzaki, mitra dan mustahik).20 Upaya ini bukan untuk mengejar simbolisasi, melainkan untuk mengimplementasikan dan membudayakan ajaran Islam. Perubahan kedua adalah terjadinya peralihan dari strategi penghimpunan yang berbasis public relation menjadi strategi penghimpunan berbasis marketing (selanjutnya dijelaskan dalam strategi penghimpunan).21 Strategi ini memberi dampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada DD. Menurut Presiden DD, Rahmad Riyadi, sukses DD bukan terletak pada keberhasilan menggalang dana (fundraising), melainkan dalam meraih kepercayaan masyarakat.22 Visi dan Misi DD Tugas pokok DD sebagai Lembaga Amil Zakat adalah menghimpun, mengelola, menyalurkan dan mengembangkan dana zakat, infak, sedekah dan wakaf dari masyarakat luas.23 Dana tersebut dikelola oleh sistem manajemen yang disebut kendali Jejaring Multi Koridor (JMK) seperti telah disebutkan di atas. Berangkat dari tugas pokok itu, maka visi dan misi DD dirumuskan dengan mengacu pada prinsip kemandirian dan pemberdayaan ummat. Dalam buku Annual Report DD tahun 2003 disebutkan bahwa DD hendak menjadi lembaga pengelola ZIS terunggul yang amanah dan profesional dan berupaya menumbuhkembangkan jiwa dan kemandirian masyarakat yang bertumpu pada sumber daya lokal melalui sistem ekonomi yang berkeadilan.24 Misi DD ada empat poin. Pertama membangun diri menjadi lembaga yang berfungsi sebagai lokomotif gerakan pemberdayaan masyarakat; Kedua, menumbuhkembangkan lembaga pemberdayaan masyarakat; Ketiga, jaringan menumbuhkembangkan dan mendayagunakan aset masyarakat yang berbasis kekuatan sendiri, dan; Keempat, mengadvokasi paradigma ekonomi yang berkeadilan.25 Prinsip dari perwujudan visi dan misi tersebut, dituangkan dalam gambar kail logo DD. "Bagi mereka yang belum bisa mengail, perlu diusahakan tempat mengail. Kalaupun tempat mengail sudah diperoleh, mereka perlu mengetahui bahwa masih ada ikan untuk dipancing. Jika 95
96 Mengelola Filantropi Islam dengan Manajemen Modern ikan tersebut masih ada, perlu dijaga jangan sampai pengail baru ini tergusur atau digusur oleh mereka yang lebih berpengalaman dan memiliki mata kail lebih banyak."26 Interpretasi dari gambar kail di logo tersebut, selanjutnya direalisasikan dalam bentuk program Masyarakat Mandiri (MM). Pro- gram ini diwujudkan dengan cara membuat pemetaan kemiskinan (pov- erty mapping) di 24 desa miskin di Botabek (Bogor, Tangerang, Bekasi) dari bulan Februari sampai Maret 2000. Kriterianya diambil berdasarkan data desa miskin di Biro Pusat Statistik (BPS), dan kemudian terpilih sembilan desa yang menjadi sasaran MM. Sedangkan wilayah sasaran di luar Botabek meliputi tiga desa di Bengkulu, tiga desa di Tasikmalaya dan lima desa di Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah. Total wilayah MM berjumlah 20 desa. Kriteria desa miskin diukur berdasarkan pendapatan perkapita terendah keluarga miskin perorang perbulan dari BPS senilai 72.780 rupiah. Kelompok inilah yang dijadikan sasaran program, dari semula mengalami ketergantungan ekonomi, sampai mengalami kemandirian bahkan bersama DD dapat mensubsidi keluarga lain yang masih mengalami ketergantungan secara ekonomi. Misi organisasi DD bersifat dinamis, dan kemudian berubah sesuai dengan fokus program. Misi terakhir berbunyi optimalisasi kualitas pengelolaaan ZIS yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mewujudkan kemandirian masyarakat.27 Hal tersebut menjadi dasar dan arahan bagi setiap program yang diluncurkan DD. Ketika kemandirian itu dinyatakan berhasil, maka dengan sendirinya memberi implikasi pada terwujudnya pemberdayaan kelompok duafa yang dituju. Hal lain yang lebih penting, DD tidak saja telah berhasil mewujudkan cita-cita agar mustahiknya dapat mandiri, tapi sekaligus membangun kesadaran kritis pada diri mereka agar mampu menyelesaikan persoalannya sendiri, khususnya dalam pemberdayaan ekonomi, peduli dengan lingkungan, dan dengan orang-orang lain yang bernasib sama.28 Transparansi dan Akuntabilitas: Profesionalisme Manajemen Filantropi Modern Sebelum membahas prinsip profesionalisme manajemen filantropi modern DD, penulis akan memberikan gambaran umum pola manajemen filantropi tradisional dan manajemen filantropi modern. Penjelasan ini
Karlina Helmanita cukup penting, terutama ketika melihat posisi dan keberadaan DD di tengah-tengah pertumbuhan dan perkembangan lembaga filantropi yang marak belakangan ini. Sebagai negara dengan penduduk yang relatif taat beragama, kegiatan berderma di Indonesia ditandai dengan motivasi mengikuti ajaran agama yang kuat. Dengan mayoritas penduduk beragama Is- lam, penggalangan sumber daya sosial yang dominan juga terjadi pada kerangka pembayaran zakat, infak, sedekah, maupun wakaf. Agama Islam yang dianut mayoritas penduduk tidak hanya mewajibkan penganutnya membayar zakat, tetapi juga sangat menganjurkan pengikutnya memberikan derma dalam bentuk lain. Oleh karena itu kegiatan berderma sudah menjadi bagian dari tradisi bahkan mendarah daging dalam kehidupan bermasyarakat. Namun sayangnya, upaya berderma dari masyarakat belum terorganisir dan dikelola dengan baik. Muzaki biasa memberi langsung dermanya kepada mustahik atau memberi melalui amil perorangan dan manfaat derma tidak memiliki target jangka panjang.29 Bukan hanya sebatas itu saja, akibat lemahnya sistem kontrol publik terhadap penggunaan dana derma, masalah transparansi dan akuntabilitas dana juga sulit diukur. Karena sifat manajemennya yang tradisional, maka pola berderma seperti ini dikelompokkan pada pola manajemen filantropi tradisional. Berbeda dengan pola manajemen filantropi tradisional, manajemen filantropi modern lebih menekankan pada administrasi organisasi yang profesional, proporsional, transparan, dan mengedepankan akuntabilitas publik, guna secara efektif mencapai keadilan sosial.30 Tipologi ini menitikberatkan pada perubahan sosial (social change) yang mengacu pada prinsip-prinsip keadilan sosial, ekonomi dan politik. Konsep dasar yang ditekankan dalam tipologi ini adalah percaya bahwa kemiskinan disebabkan oleh tidak meratanya sumber-sumber ekonomi dan akses-akses kekuasaan. Berbeda dengan filantropi tradisional, filantropi modern (sering disebut filantropi untuk keadilan sosial) menepis kesenjangan antara si kaya (the have) dan si miskin (the have not) dan berperan menjadi jembatan penghubung antara kedua kelompok tersebut. Pada kriteria kedua inilah, DD memainkan peranannya. Pola tersebut secara kuat didukung oleh prinsip-prinsip pengelolaan yang dijalankan oleh DD. Pertama, DD memiliki tenaga pengelola 97
98 Mengelola Filantropi Islam dengan Manajemen Modern profesional, yang dijaring dari orang-orang yang taat kepada kaidah profesionalitas kerja. Kedua, pengelola bermental dan bervisi pengusaha. Ia harus jujur, berwawasan unggul dalam bisnis dan peduli pada pengembangan lingkungan serta bertanggungjawab pada kepentingan publik. Ketiga, prinsip pengelolaan adalah peran pengelola sebagai pendamping (mudhârib/partner) bagi masyarakat duafa.31 Ketika lembaga sejenis kurang dilirik karena tidak mengedepankan asas profesionalisme dan prinsip transparansi, DD menggunakan kesempatan itu dengan meletakkan asas profesionalisme dan transparansi organisasi. Mulai dari penghimpunan, pengelolaan dan distribusi dana kemudian dipublikasikan secara transparan kepada publik. Karena prinsip ini pula DD kemudian dilirik para donatur yang kebingungan dalam menyalurkan sumbangannya. Konsep transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci kesuksesan DD. Pada masa awal berdirinya, transparansi dilakukan dengan mengumumkan penggalangan dan distribusi dana pada kolom Harian Umum Republika. Upaya ini dilakukan secara kontinyu selama 4 tahun pertama. Setelah itu, DD menentukan dua sistem audit sekaligus, au- dit internal dan eksternal. Secara internal, audit dilakukan setiap bulan oleh tenaga auditor profesional, kategori ini tidak diumumkan tapi masyarakat diperbolehkan mengetahui secara langsung dan diizinkan melihat bukti pembukuan keuangan DD. Kategori kedua adalah audit eksternal yang dilakukan sekali dalam setahun. Cara ini biasa dilakukan pada akhir kalender tahun Hijriyah lewat pengumuman berkala di harian Republika dan website DD.32 Dengan kepercayaan publik dan profesionalisme kerjanya, DD telah ikut memberikan kontribusi dalam mengubah format penggalangan konvensional ke arah format penggalangan modern yang transparan dan akuntabel. Konsep transparansi dan akuntabilitas publik yang dijalankan DD tentu bertolak belakang dengan tradisi memberi derma secara sembunyi-sembunyi (secrecy) yang selama ini juga berlaku dalam masyarakat Islam. Dalam konteks ini, DD dapat menjadi contoh suatu budaya baru dalam pengelolaan dana filantropi Islam di negeri ini. Strategi Penghimpunan dan Penggalangan Dana Masyarakat Muslim Indonesia cenderung terdorong menyumbang demi menjalankan perintah agama dan semata-mata karena Allah.33
Karlina Helmanita Memang, ayat-ayat Al-Qur'an banyak mendorong umat Islam untuk berderma karena Allah atau dijalan Allah dengan membantu karib- kerabat, anak-anak yatim-piatu, fakir miskin, atau membantu membebaskan perbudakan.34 Namum, akibat keliru memahami semangat ayat-ayat tersebut, banyak pihak yang menyepelekan cita- cita ideal ayat tersebut, yaitu memberdayakan kaum lemah. Akibatnya, mereka merasa cukup dengan menunggu datangnya dana tersebut tanpa usaha penggalangan yang dilakukan secara serius. Berlawanan dengan prinsip penghimpunan tradisional yang pasif tersebut, DD mencanangkan prinsip 'jemput bola', dan memilih 3 (tiga) strategi penghimpunan dan penggalangan dana yakni strategi mencari donatur dari kelompok menengah, strategi marketing dan strategi bekerjasama dengan media. Kelompok Menengah Kelompok menengah yang dimaksud disini adalah kelompok pengusaha, profesional dan para artis. Perhatian DD kepada kelompok menengah didasari beberapa alasan. Pertama, karena sumber dana tidak mungkin dihasilkan dari kalangan duafa, tapi sebaliknya melalui kantong-kantong komunitas kelas menengah. Kedua, secara umum mereka memiliki pendidikan yang lebih baik, sehingga tidak sulit menerima transformasi pemikiran baru dalam hal-hal yang menyangkut ZIS. Ketiga, kelompok kelas menengah biasanya tidak begitu militan dan lebih terbuka menerima pembaruan. Dengan posisi tersebut, dalam banyak hal mereka punya banyak arti penting; sebagai juru bicara paling artikulatif dari ide-ide, tujuan-tujuan, prinsip-prinsip dan kepentingan baru, dan sebagai pelaku reformasi tentu saja.35 Kelompok menengah itu nantinya diharapkan menjadi donatur, atau paling tidak dapat membantu keberlangsungan program yang dicanangkan DD. Seorang artis, Ita Purnamasari, misalnya adalah salah seorang donatur tetap DD. Ia mengakui lebih senang menyerahkan dana ZIS-nya pada DD karena, menurutnya, DD sangat transparan. Jadi ia tidak sangsi menyalurkan dana ZIS ke DD karena yakin DD akan menyampaikan dana tersebut kepada mustahik yang pantas. Secara personal Ita berpandangan bahwa idealisme DD untuk mengangkat harkat dan martabat komunitas duafa bukan saja mulia, tapi juga menjadi tuntutan riil, apalagi setelah negara mengalami krisis multi dimensi sejak tahun 1998.36 99
100 Mengelola Filantropi Islam dengan Manajemen Modern Selain Ita, juga ada artis-artis lain semisal Ratih Sanggarwati, Yessi Gusman, dan Grup Nasyid SNADA. DD juga menjalin kerjasama dengan perusahaan besar seperti Blok M Plaza, McDonald, Pasaraya, dan lain-lain. Mengingat besarnya potensi zakat, infak, sedekah dan wakaf, maka strategi penggalangan dana pun dikosentrasikan di Direktorat Penghimpunan Dana. Marketing Penghimpunan dan penggalangan dana DD Republika berbeda dengan kebanyakan Lembaga Amil Zakat lainnya. Fenomena umum adalah bahwa dana zakat, infak, sedekah dan wakaf biasa dikumpulkan dengan cara-cara yang tradisional dan tidak sistematis lewat penghimpunan di jalan raya, amil masjid, guru mengaji dan lainnya. Sifat penghimpunan dana biasanya juga pasif, menunggu dana datang dengan sendirinya. DD mengubah cara pandang penghimpunan dengan mengubah format penggalangan lebih aktif dan sistematis dengan menggunakan strategi marketing (pemasaran). Selain menyusun strategi penggalangan dana lebih terencana, DD juga merancang panduan internal untuk mekanisme kerja yang profesional, selanjutnya memberlakukan sistem insentif pada bagian penjualan dengan menerapkan sistem pemasaran.37 Sistem ini didukung oleh tenaga-tenaga ahli yang berlatar belakang pendidikan dan berpengalaman di bidang tersebut. Penggalangan dana yang berbasis pada strategi marketing tersebut, menurut Juwaini, mengacu kepada lima orientasi. Pertama, DD tampil sebagai "LSM" bukan BAZIS maupun LAZIS. Kedua, perolehan dana DD harus tetap meningkat 20% per tahun (baik ZIS maupun yang bukan ZIS). Ketiga, pengembangan jaringan pemasaran di Jawa perlu pencarian dana ke luar negeri. Keempat, tim sendiri harus memperdalam cakupan kegiatan pemasaran. Kelima, aktivitas pemasaran harus mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan SDM yang berkualitas.38 Dengan menerapkan strategi pemasaran tersebut, maka DD mengupayakan membuat perkiraan pengeluaran dan pendapatan yang cermat. Pada awal tahun pembukuan, manajemen merancang perkiraan pendapatan berdasarkan pendapatan tahun lalu. Mereka menelusuri informasi dalam basis data sebelum menyusun kecenderungan untuk tahun berikutnya dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti
Karlina Helmanita kebijakan pemerintah, situasi ekonomi dan lain-lain. Manajer divisi pemasaran bertanggung-jawab dalam menyusun target tahunan yang diterjemahkan dalam angka bulanan. Target bulanan ditentukan oleh kekuatan bagian penjualan.39 Kerjasama Media Selain strategi marketing, DD juga menggunakan strategi pemanfaatan media, terutama untuk program promosi organisasi. Kegiatan-kegiatan promosi DD cukup beragam mulai dari pembuatan acara di televisi hingga pengajian di rumah-rumah. Sosialisasi kegiatan tersebut semuanya mendapat dukungan dari media cetak dan elektronik. Di bawah ini sebagian dari kegiatan promosi DD yang mendapat dukungan media.40 Visi Zakat RCTI, kegiatan ini bekerjasama dengan RCTI sejak 4 April 2001. Acara visi zakat ini menampilkan profil kesuksesan para mustahik DD. Tampilan pertama adalah Ibu Radiah (pembuat terasi) dari desa Muara Tangerang. Selanjutnya mustahik lain silih berganti mengisi acara visi zakat tersebut. Acara ini menjadi salah satu bentuk promosi akan pentingnya zakat dalam membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Kolom Republika, pada setiap Jum'at, menyajikan artikel dan masalah seputar filantropi dan pengelolaan dana zakat. Lewat rubrik ini pembaca Republika dapat mengenal dan memahami hal-hal di seputar permasalahan dana sosial, khususnya dana filantropi Islam seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf. ZIS/Donasi Sosial Perusahaan, pengiriman surat perkenalan ke 400 perusahaan. Kegiatan ini dijalankan dengan bekerjasama langsung dengan media, baik cetak maupun elektronik. Program ini ditempuh dalam rangka terus memperbaiki hubungan dengan donator, baik perorangan, kelompok, korporat, maupun institusi dengan direct mail, distribusi brosur, dan news letter. Jemput Zakat, mengirim amilin menjemput pembayaran zakat yang nilainya di atas 1,000,000 rupiah. Surat Apresiasi Donatur, guna menjaga sillaturrahmi dengan para donator, secara berkala DD mengirimkan surat apresiasi mewakili para mustahik yang telah menerima manfaat dana sosial mereka. Seminar dan Presentasi ZIS, program ini diselenggarakan untuk mensosialisasikan zakat di lingkungan perusahaan dan perkantoran. 101
102 Mengelola Filantropi Islam dengan Manajemen Modern Pengajian di Perusahaan, pengajian ini dilakukan rutin bersama perusahaan sebagai bagian dari sosialisasi zakat di lingkungan karyawan, namun dengan menghadirkan pembicara dan tema-tema aktual yang tengah terjadi di masyarakat. Perusahaan yang telah bekerjasama antara lain: BPPN, Visi Bersama Serantau, Kondur Pe- troleum, Wisma Metropolitan, Graha Niaga, Indomobil, Bringin Life dan CMNP. Pengajian di Perumahan, kegiatan dilakukan rutin bersama ibu- ibu kelompok pengajian sebagai bagian dari sosialisasi zakat di lingkungan ibu rumah tangga. Kelompok pengajian yang telah bekerjasama antara lain Pengajian Al-Falah Bintaro, Pengajian Cirendeu, dan Pengajian Bukit Cirendeu. Kegiatan promosi di atas hampir sepenuhnya menggunakan pemanfaatan fasilitas media, baik media cetak dan media elektronik. Strategi ini digunakan karena media dianggap sebagai alat strategis untuk mensosialisasikan informasi kepada masyarakat yang lebih luas. DD sebagai lembaga yang menggunakan media relatif diuntungkan karena sebelumnya publikasi terhadap Lembaga Amil Zakat tradisional relatif sangat minim. Disadari bahwa peran media massa memberikan inspirasi yang kuat bagi perkembangan filantropi dan mobilisasi sumber daya sosial yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir ini. Media lah yang mendorong lahirnya beberapa lembaga filantropi baru yang mempraktikkan "cara-cara" baru yang lebih mengedepankan profesionalisme dan inovasi dalam menggalang dan mengelola dana sosial. Keberhasilan DD ini juga menginspirasi lembaga-lembaga sosial lainnya, khususnya yang bergerak di bidang pengelolaan ZIS, untuk melakukan upaya serupa. Dalam lima tahun terakhir mulai bermunculan beberapa lembaga pengelola ZIS, seperti PKPU (Pos Keadilan Peduli Ummat), Rumah Zakat di Bandung, yang memanfaatkan media untuk menggalang dana ZIS dari masyarakat. Berbeda dengan lembaga sosial lainnya, lembaga-lembaga ini tidak hanya menggunakan strategi konvensional dalam menjaring dana umat, tapi juga mencari terobosan yang baru dan bersifat inovatif. Mereka secara aktif mencari dan mendatangi orang-orang yang berpotensi untuk berderma, melakukan kampanye di berbagai media dan mengenalkan lembaga dan program- programnya dengan cara presentasi atau membagikan brosur ke
Karlina Helmanita berbagai instansi dan perusahaan. Berbagai seminar, kegiatan amal, dan kegiatan lainnya gencar dilakukan dalam rangka positioning dan menumbuhkan brand image kepada masyarakat.41 Dalam kurun waktu lima tahun sejak krisis ekonomi tahun 1997 menerpa Indonesia, media berlomba-lomba menggalang dan mendistribusikan dana sosial masyarakat. Upaya penggalangan dana itu dilakukan oleh media lewat berbagai program, seperti program "peduli" dan "dompet". Program-program tersebut terbukti efektif menggalang dana dalam jumlah besar dan dalam waktu yang relatif cepat.42 Yang paling anyar adalah upaya Metro TV dalam melakukan penggalangan dana untuk korban gempa bumi dan gelombang tsu- nami 26 Desember 2004 di Aceh dan Sumatera Utara. Hingga Mei 2005 MetroTV telah mengumpulkan dana sebesar 161 miliar rupiah lebih. Dana Masuk Strategi penghimpunan dana seperti diuraikan diatas memberi implikasi pada jumlah dana yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Tabel di bawah ini memperlihatkan jumlah donasi zakat, infak, sedekah dan wakaf dari sejak berdirinya DD, 1993 sampai 2004. Tabel 1 Laporan Penerimaan Dana DD* Tahun 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 JUMLAH Zakat 87,868,209.00 506,110,483.00 291,399,230.00 787,851,134.00 1,018,933,644.00 1,977,504,526.00 3,442,751,636.00 6,845,403,445.00 11,773,058,922.00 13,474,288,999.00 14,280,869,804.00 17,308,550,429.13 71,794,590,481.13 Infak/Sedekah 0 0 205,236,328.0 353,948,216.0 522,783,150.0 1,361,059,987.0 1,328,313,124.0 1,106,144,193.0 1,792,133,856.0 1,783,379,208.0 1,973,180,757.0 2,312,964,039.0 12,739,142,858.3 Tabel ini diperoleh dari Rini Suprihatini Vice Presiden Jejaring DD, sekarang menjabat sebagai Vice Presiden Controller DD 103
104 Mengelola Filantropi Islam dengan Manajemen Modern Tabel 1 menampilkan perbandingan penghimpunan dana zakat, infak, sedekah dan wakaf, yang diperoleh DD sejak tahun 1993-2004. Dari ketiga kolom itu ditampilkan bahwa kecenderungan masyarakat untuk menyumbang pada tiga kriteria di atas, cukup besar, terutama pada jenis donasi zakat. Kecenderungan ini kemungkinan dikarenakan zakat bersifat wajib sementara dua lainnya dianggap bersifat sunnah. Dua tahun pertama DD didirikan, donasi filantropi Islam yang dikelola hanya untuk jenis zakat, sedangkan infak dan sedekah baru dikelola pada tahun ketiga. Sementara wakaf baru dikelola beberapa tahun terakhir ini saja. Jika memperketat batasan historis pertumbuhan DD, jumlah donasi untuk jenis zakat pada fase awal pertumbuhan 1993-1998, sekalipun mengalami kenaikan, akan tetapi belum menunjukkan tanda-tanda yang terlalu menggembirakan. Kebijakan tarik-ulur politik Orde Baru yang akomodatif dengan kerangka perundang-undangan yang restriktif tersebut ikut memberi andil "ketar-ketirnya" penghimpunan donasi zakat DD. Bila dipersentase, hasil penghimpunan zakat selama enam tahun hanya bergerak sekitar 0.12%-2.75%. Seiring perubahan politik pada tahun 1998 dan kekuasaan Orde Baru digantikan dengan masa reformasi dengan presiden B.J. Habibie yang juga pimpinan ICMI, DD bersama lembaga amil zakat lainnya mengalami perkembangan positif. Posisi DD tampak lebih diuntungkan, karena secara historis tokoh pendirinya Parni Hadi adalah orang yang dekat dengan petinggi ICMI. Kebijakan politik sejak dimulainya momentum reformasi pun memberi pengaruh positif pada sektor nirlaba dan lembaga amil zakat pada umumnya. Ini berakibat positif pada penghimpunan dana zakat DD, dimana selama tiga tahun 1998-2000, dana masuk mengalami peningkatan dengan prosentase penghimpunan sebesar 2.75%-9.53%. Sekalipun selama periode ini Indonesia sedang mengalami krisis dan keterpurukan ekonomi, jumlah sumbangan zakat masyarakat menunjukkan tanda-tanda yang menggembirakan. Kesuksesan ini selanjutnya diikuti pada masa ketika DD sudah menjadi lembaga amil mandiri yang terpisah dari Republika. Justru dalam kondisi ini jumlah penghimpunan atau penggalangan donasi mencapai hasil yang lebih menggembirakan dengan persentase tertinggi sebesar 24.11% pada tahun 2004. Lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik penerimaan penghimpunan zakat tahun 1993-2004.
Karlina Helmanita Grafik 1 Persentase Kenaikan Dana Zakat yang Terhimpun 30 25 20 15 9.53 10 5 0.12 0.7 0.41 1.1 1.42 2.75 4.8 0 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 % Zakat Grafik di atas menunjukkan bahwa penghimpunan zakat DD dari tahun ketahun mengalami kenaikan yang signifikan. Sebagai perbandingan, berikut akan ditampilkan grafik penghimpunan infak dan sedekah. Grafik 2 Persentase Kenaikan Dana Infak dan Sedekah yang Terhimpun 20 15 10.68 10.43 8.68 10 5 0 0 1.61 2.78 4.1 0 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 % Infaq/sdk Hasil penghimpunan dan penggalangan donasi infak dan sedekah masih bersifat zig-zag; kadangkala mengalami kenaikan, tapi tak jarang mengalami penurunan. Pada masa awal reformasi tahun 1998-2000 penghimpunan pada sektor infak/sedekah secara perlahan menurun sampai 8.68%. Penurunan ini diduga terkait dengan perundang- undangan pajak UU Nomor 17 tahun 2000 yang dikeluarkan pemerintah Presiden Abdurrahman Wahid tentang pajak penghasilan yang terkait dengan Undang-Undang Zakat Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.43 Sebaliknya dampak UU tersebut memberi 105
106 Mengelola Filantropi Islam dengan Manajemen Modern pengaruh positif pada sektor zakat. Pada tahun 2001 DD melakukan ekspansi penghimpunan dengan melirik wakaf. Hasil penghimpunan sektor wakaf terkadang mengalami fluktuasi yang tajam, seperti grafik 3 di bawah ini: Grafik 3 Persentase Kenaikan Nilai Wakaf yang Terhimpun 14 12 10 8 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 % w akaf Selain ZIS dan wakaf DD juga mengadakan penghimpunan dana kemanusiaan dan kurban hari raya Idul Adha. Pemisahan penghimpunan dana juga berimplikasi kepada pemisahan target sasaran mustahik. Dana kemanusiaan disalurkan untuk membantu korban bencana alam dan tragedi kemanusiaan di wilayah konflik dan peperangan. Penghimpunan dana kemanusiaan mengalami kenaikan tajam pada tahun 2000, yakni sebesar 27.74%. Ini merupakan persentase tertinggi dalam sejarah penghimpunan donasi kemanusiaan tahun 1993-2004. Lihat grafik berikut: Grafik 4 Persentase Kenaikan Dana Kemanusiaan yang Terhimpun
Karlina Helmanita Meningkatnya persentase dana kemanusiaan pada tahun 2000, juga memiliki hubungan yang erat dengan peristiwa konflik yang terjadi di tanah air, seperti konflik-konflik agama dan etnis di Ambon, Poso, Papua dan Sambas. Sementara itu penghimpunan dana kurban setiap tahun mengalami kenaikan, seperti ditunjukkan oleh grafik 5 di bawah ini: Grafik 5 Persentase Kenaikan Nilai Kurban yang Terhimpun Pada tahun 2000 penghimpunan meningkat dua kali lipat dari tahun sebelumnya, dari 5.23% menjadi 10.09%. Kecenderungan meningkatnya persentase dana kurban boleh jadi terkait dengan adanya legitimasi doktrinal yang kuat akan keutamaan ibadah kurban. Total penghimpunan ketiga jenis donasi tergambar dalam ringkasan grafik berikut ini: Grafik 6 Persentase Kenaikan Total Dana Terhimpun 107
108 Mengelola Filantropi Islam dengan Manajemen Modern Hanya dalam waktu empat tahun, sejak 1999, DD mulai dapat mengimbangi perolehan BAZIS DKI, seperti tergambar dalam grafik berikut: Grafik 7 Perbandingan penghimpunan BAZIS DKI dan DD 100 83 80 66 60 53 40 34 20 17 0 1997 1998 199 Bazis Dki Dom pet Target Pendistribusian Donasi: Pendayagunaan dan Pemberdayaan Duafa Penyaluran distribusi donasi ZIS dan wakaf DD dilakukan secara terpisah karena alasan syariat dan perkembangan kebutuhan. Dana zakat hanya didistribusikan kepada 8 golongan atau asnaf (fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, sabilillah, dan ibn sabil). Adapun dana infak, sedekah, wakaf, serta dana kemanusiaan didistribusikan untuk cakupan yang lebih luas di luar batasan 8 ashnaf,44 tanpa membedakan latar belakang agama. Misalnya, pemberian layanan kesehatan di Layanan Kesehatan Cuma-Cuma Dompet Dhu'afa.45 Penyaluran donasi dikelompokkan dalam tiga kategori: pemberdayaan ekonomi, pendidikan duafa, dan karitas. Alokasi dana untuk pemberdayaan ekonomi produktif 50%, untuk pemberdayaan pendidikan dan beasiswa 25%, sedangkan untuk hibah sosial seperti untuk korban bencana alam maupun lain-lainnya 25%.46 "Nyenyakkah tidur kita semalam, sementara tetangga sebelah kelaparan?" Motto ini menjadi alasan bagi DD untuk tetap mempertahankan pemberian karitas, terutama dalam keadaan darurat.47 Karenanya pendistribusian dan pendayagunaan donasi ini bersifat murni pemberian layanan kepada mustahik.48 Dalam pendayagunaan dana untuk karitas dan tanggap darurat
Karlina Helmanita (relief), jenis bantuan meliputi bidang kesehatan, sosial dan bencana alam. Kesehatan Sejak tahun 2002, DD telah memiliki sebuah rumah sakit gratis yang diberi nama Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC), yaitu rumah sakit gratis untuk orang-orang miskin. LKC hadir untuk memfasilitasi pelayanan kesehatan masyarakat sekitar. Basis awal komunitas LKC adalah masyarakat di 8 kelurahan di Kecamatan Ciputat. Orang-or- ang yang berhak menerima bantuan dari LKC adalah mereka yang lolos seleksi. Caranya, pihak LKC terlebih dahulu melakukan survei kelayakan ke rumah-rumah pemohon untuk kemudian ditentukan siapa orang yang layak menerima bantuan.49 Sosial Bantuan sosial disalurkan untuk memenuhi kebutuhan mustahik yang dalam keadaan kritis dan mendesak. Penyaluran dilakukan secara spontan dengan bantuan berbentuk materil dan immateril. Secara materil, DD bisa memberikan donasi konsumtif untuk narapidana yang baru keluar penjara, menyelamatkan nasib TKI/TKW bermasalah atau bahkan memberi ongkos seorang ibu yang kehabisan uang di tengah jalan.50 DD berpatokan bahwa orang yang tak berdaya berhak mendapatkan kehormatan. Kaum miskin pun berhak mendapat makanan, kesehatan, pendidikan dan keperluan lain yang berkualitas. Keterpurukan sosial harus menjadi media penggugah kesadaran dan perilaku, guna menemukan sistem pengelolaan pelayanan kebutuhan masyarakat miskin yang lebih bermutu.51 Secara immateril DD dapat memberikan bimbingan rohani kepada pasien dalam kondisi kritis di rumah sakit. Kegiatan yang diberi nama Bimbingan Rohani Pasien (BRP) pertama kali diwujudkan bulan Juli 2003 sebagai implementasi dakwah bil lisanil-hal (dakwah dengan praktik) ala DD, dan di bawah binaan Prof. DR. Dr. H. Dadang Hawari. Proses kegiatan BRP dilakukan dengan cara mendampingi pasien yang sedang berbaring di rumah sakit dan memberi proses bimbingan dan taushiyah (nasihat) untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT menjelang perjalanan akhirnya. Kegiatan ini melibatkan 15 orang relawan yang terdiri dari tenaga-tenaga muda dari beberapa perguruan tinggi yang memiliki kepedulian sosial yang sangat tinggi.52 109
110 Mengelola Filantropi Islam dengan Manajemen Modern Musibah dan Bencana Alam Kepedulian DD terhadap korban musibah dan bencana alam diwujudkan lewat pemberian donasi dan pengiriman relawan ke lokasi musibah.53 Wilayah-wilayah konflik baik nasional maupun internasional adalah sasaran langsung untuk menyalurkan distribusi ZIS dan wakaf. Sebagai contoh DD pernah menolong korban bencana alam seperti gempa bumi dan banjir serta mengirim bantuan ke daerah-daerah konflik, seperti di Liwa, Ambon, dan Afghanistan. DD juga mengirim bantuan makanan ke Irak ketika terjadi invasi Amerika atas negeri itu. Ketika terjadi gempa bumi dan gelombang tsunami di Aceh tanggal 26 Desember 2004, DD pun mendistribusikan dana untuk para korban dan menurunkan tim relawan untuk kesehatan, evakuasi mayat, dan tenaga guru bagi masyarakat pengungsi di Aceh. Selain menyalurkan donasi untuk tujuan karitas dan tanggap darurat, DD juga menyalurkan dana untuk tujuan pemberdayaan (empower- ment), seperti pemberian beasiswa pendidikan dan modal usaha untuk meningkatkan taraf kehidupan ekonomi duafa. Beasiswa Pendidikan Program ini bertujuan untuk melakukan perubahan sosial komunitas duafa. Distribusi donasi pada sektor ini merupakan pengejawantahan misi DD untuk melakukan pemberdayaan masyarakat yang berbasis kekuatan sendiri. Ada 6 (enam) jenis beasiswa yang disalurkan DD untuk kalangan duafa:54 Pertama, beastudi SLTA berupa pemberian bantuan beastudi per bulan, serta pembinaan pribadi siswa yang dibantu dengan bekal keagamaan dan pengembangan diri. Beasiswa ini berlangsung Januari- Juni 2003. Untuk biaya pendidikan, setiap siswa menerima 75.000 rupiah per bulan. Dana pembinaan, dikeluarkan 15.000 rupiah per bulan per siswa. Jumlah mustahik sebanyak 71 siswa. Kedua, beastudi ETOS disalurkan setiap bulan kepada penerima dengan pembinaan terstruktur dan melibatkan penerima dalam kegiatan sosial. Sasarannya, mahasiswa yang lolos seleksi di PTN terpilih. Mereka dibantu untuk masa satu tahun pertama. Pembinaan mahasiswa dilakukan intensif, berasrama, serta bekerjasama dengan lembaga/ person profesional yang berkhidmat di bidang pengembangan sumberdaya manusia (SDM). Beasiswa ini berlangsung Januari-
Karlina Helmanita Desember 2003. Dalam kurun waktu setahun, tersalur dana sebesar 1.589.001.600 rupiah dengan jumlah mustahik 668 mahasiswa. Ketiga, beastudi leadership & enterpreneurship. Beasiswa ini merupakan pembinaan intensif dalam format asrama bagi para mahasiswa yang memiliki potensi sebagai pemimpin. Beastudi diberikan sebagai penunjang aktivitas dan sejak dini mereka dibiasakan berkiprah di tengah masyarakat. Beastudi ini polanya sama dengan ETOS. Keempat, beastudi cerdik. Ini terkait dengan penguasaan salah satu bidang keilmuan. Mahasiswa yang lolos seleksi menerima dana guna menunjang semua aktivitas yang terkait dengan penguasaan salah satu bidang keilmuan. Mereka juga memperoleh pembinaan intensif demi optimalisasi pemanfaatan keahliannya. Beasiswa ini berlangsung Juli-Desember 2003 dengan memanfaatkan dana sebesar 8.078.400 rupiah. Selama ini beasiswa tersebut telah diberikan kepada 2 (dua) orang mustahik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dan dari Shariah Economic & Banking Institute (SEBI) Jakarta Kelima, beasiswa Sekolah Menengah Kejuruan 'Dhu'afa'. Untuk menjalankan program ini DD menggandeng mitra yang berkhidmat dalam pengelolaan sekolah kejuruan. Bekerjasama dengan SMK Dhu'afa di Padang, DD memberi bantuan dana operasional bulanan, pendampingan sistem manajemen dan keuangan, pendampingan dalam proses kegiatan belajar-mengajar, dan inisiasi kemandiriannya. Total realisasi dana yang digunakan untuk beasiswa ini sebesar 475.413.200 rupiah dengan mustahik 800 siswa. Keenam, Sekolah Menengah Akselerasi Internat (SMART) Ekselensia Indonesia. Program ini merupakan terobosan, dengan mendirikan sebuah sekolah formal, mengoperasikannya setelah menyeleksi siswa-siswinya. Berlokasi di Parung, Bogor, Jawa Barat, sekolah ini mulai berlangsung bulan Oktober 2003 dengan jumlah siswa 32 orang per angkatan. Keunggulan sekolah ini adalah adanya kurikulum yang berbasis pada keterampilan kerja guna mengatasi bertambahnya jumlah pengangguran. Pemberdayaan Ekonomi55 Program ini diarahkan untuk memberdayakan aset produktif untuk kepentingan bisnis, yang dikelola secara profesional. Investasinya memiliki sifat sosial dan bervisi. Investasi yang diarahkan untuk memobilisasi potensi usaha mustahik memberi kesempatan kepada 111
112 Mengelola Filantropi Islam dengan Manajemen Modern mereka untuk ikut serta memiliki aset potensial dan sumber pendapatan yang lebih berkelanjutan. Daya dorong dan percepatan perkembangan ekonomi mustahik ini dilakukan dalam beberapa bentuk diantaranya: Pertama, percepatan pemilikan sarana usaha (alih kepemilikan dan alih kelola)-yang konkritnya, mengubah posisi ketergantungan mustahik kepada pengusaha/pedagang besar atau pemilik modal pihak lain. Kedua, percepatan produktivitas yang melekat di dalamnya transformasi daya inovatif, kreativitas, dan penambahan nilai produk (added value & competitiveness). Ketiga, percepatan penguasaan konsep bisnis dan alih teknologi dan manajemen; dan keempat, percepatan penguasaan pasar dan jaringan.56 Dalam pendayagunaan jenis pemberdayaan ekonomi, bantuan meliputi: 57 a. Pemberdayaan ekonomi bagi para petani, bantuan ini dikelola oleh program Laboratorium Pertanian Sehat Dompet Dhu'afa (LPS-DD) yang berfungsi sebagai badan otonom untuk melakukan penelitian, perakitan, dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna yang bertumpu pada sumber daya lokal dan ramah lingkungan. LPS-DD juga melakukan pembinaan pada petani dengan teknologi pertanian sehat dalam upaya membangun kemandirian dan kesejahteraan petani; b. Pemberdayaan ekonomi bagi kelompok peternak yang dikelola dalam Unit Ternak Domba Sehat (TDS-DD). Kelompok ini memiliki 49 ekor pejantan, 520 induk, 71 anak jantan 83 anak betina serta 100 ekor domba konsumtif. Sejak tahun 2003 yang lalu (TDS-DD) sudah mampu menjual domba bibit dewasa ke pasar. Selanjutnya domba-domba bibit dewasa dikembangkan menjadi plasma-plasma yang tetap terkoordinasi. Daerah plasma untuk program pemberdayaan ternak ini terdapat di Garut, Sukabumi, Cianjur dan Bogor. c. Unit Perdagangan adalah program Depo Pengasong di wilayah DKI Jakarta. Beberapa orang pengasong di daerah Kramat Jati Jakarta Timur diamati. DD melihat bahwa mereka telah bekerja tahun tapi nasib dan kehidupan mereka tidak pernah membaik. Setelah diselidiki, ternyata keuntungan hasil jual pengasong sangat tipis. Melihat kondisi itu DD lalu mencoba membuat grosir untuk pengasong. Mereka diasramakan secara gratis. Dari grosir mereka
Karlina Helmanita memiliki tambahan keuntungan, yakni pembagian atas keuntungan grosir. Jadi sekalipun mereka tidak aktif atau sakit, mereka punya tabungan keuntungan bersama yang kemudian dibagi secara adil. Ijtihad dan Interpretasi Fikih Filantropi Islam Konsepsi dan interpretasi fikih filantropi Islam DD sepertinya tidak berbeda jauh dengan yang berlaku umum. Yang membedakan hanya terletak pada cara mengemas konsep dan menambahkannya dengan pandangan yang lebih moderat dan kontekstual dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Menurut Arifin Purwakananta, Yusuf Qardhawi (salah seorang tokoh Ikhwanul Muslimin Mesir yang moderat), banyak memberi inspirasi pada interpretasi doktrin filantropi baru lewat buku Hukum Zakat. Karya Qardhawi ini mempunyai andil besar dalam peletakan dasar fikih filantropi DD.58 Di buku ini Qardhawi menjelaskan bahwa zakat berdimensi ganda, baik sosial dan ekonomi. Lembaga kemasyarakatan dibolehkan mengelola zakat dengan hak amil tidak boleh lebih 1/8 dari total zakat.59 Pemikiran fikih Qardawi tersebut dikombinasikan oleh DD dengan profesionalisme manajemen dalam menggalang dan mendistribusikan dana ZIS, termasuk dana wakaf yang baru diluncurkan dalam beberapa tahun belakangan ini. Keistimewaan DD justru terletak pada cara menjelaskan interpretasi ayat-ayat tentang 8 asnaf tersebut. Di bawah ini akan dipaparkan interpretasi 8 asnaf yang dimaksud: Fakir miskin; menurut DD terdapat tiga kelompok yang tergolong fakir miskin. Pertama, orang yang tidak punya harta dan usaha sama sekali. Kedua, orang yang punya harta dan usaha, tapi tidak mencukupi untuk diri dan keluarganya, dimana penghasilan orang tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Ketiga, orang yang punya harta dan usaha, tapi hanya dapat memenuhi separuh atau lebih dari kebutuhan keluarganya, tapi tidak untuk seluruh kebutuhannya. DD membantu ketiga kelompok duafa dengan beberapa tingkatan, dari yang sifatnya konsumtif sampai yang sifatnya produktif. Bantuan konsumtif diberikan secara instan dan memenuhi kebutuhan sesaat, sedangkan bantuan produktif adalah bantuan untuk melatih keterampilan duafa dan memberikan modal usaha agar mereka dapat memenuhi keberlangsungan hidupnya. Cara seperti ini merupakan salah satu upaya DD berperanserta dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Menurut informasi yang 113
114 Mengelola Filantropi Islam dengan Manajemen Modern diperoleh asnaf ini mendapat prioritas. Dalam hitungan persentase, 60% -70% dana zakat diberikan kepada kelompok ini. Amil zakat; DD memahami amil zakat sebagai orang-orang yang diangkat oleh penguasa atau badan perkumpulan, untuk mengurus zakat. Namun Indonesia tidak menganut sistem pemerintahan Negara Islam, sehingga penunjukan amil, tidak harus menunggu dikeluarkannya surat keputusan pemerintah. Jika selalu menunggu dan menunggu munculnya kondisi pemerintahan yang ideal, zakat, infak dan sedekah tidak akan pernah dikelola. Oleh karena itu interpretasi amil mengalami pergeseran menjadi orang-orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat luas untuk bertugas pada tiga hal pokok yang sangat penting, yaitu pertama mengurus pengumpulan zakat, kedua mengurus pengelolaannya dan ketiga mengurus distribusi zakat secara transparan dan profesional.60 Golongan Muallaf; DD menginterpretasikan muallaf secara lebih longgar, tidak hanya orang yang baru masuk Islam, tapi juga non- muslim yang sedang dibujuk hatinya dan keyakinannya kepada Islam. Non-muslim yang dianggap tidak membahayakan Islam tapi miskin, juga dikelompokkan dalam muallaf. Dalam kenyataannya, tafsir progressif ini agak ambigu, karena secara umum seperti pengakuan Arifin Purwakananta umat Islam masih menjadi prioritas dan target pendistribusian zakat. Di sisi lain secara tersurat dalam panduan zakat praktisnya, DD bahkan mengatakan bahwa non-muslim dan atheis tidak boleh menerima zakat, bahkan dikatakan hukumnya haram, dan hanya boleh menerima sedekah, karena sifatnya yang lebih umum.61 Memerdekakan budak (riqab); Sekalipun DD sendiri belum memberi prioritas pada asnaf ini, interpretasi DD tentang budak mengalami banyak kemajuan. Budak dalam konteks zaman sekarang juga bisa ditujukan kepada perempuan pekerja seks (PPS). Karena seorang perempuan pekerja seks yang berada dalam cengkeraman mucikari dan bekerja dengan terpaksa, merupakan budak komoditas seks yang harus dibela dan ditolong.62 Namun upaya untuk membantu asnaf ini tidak berjalan mulus. Pernah ada satu kasus yakni membantu dan memberikan modal usaha kepada perempuan pekerja seks, setelah dijalani beberapa bulan, hasil yang didapatkan dari modal usaha menghasilkan keuntungan yang lebih kecil dari dibanding hasil bekerja sebaga pekerja seks. Realitas ini kemudian mendorong perempuan pekerja seks tersebut kembali pada habitatnya, karena anggapan
Karlina Helmanita bekerja dengan membuka usaha tidak menjanjikan apa-apa buat mereka. Maka program ini pun kandas, dan sampai saat ini kelihatannya DD belum menemukan stategi yang sustainable untuk membantu asnaf ini.63 Sabilillah; DD memaknai sabilillah dengan pengertian orang Islam yang berjuang dengan nama Allah yang berada di bawah panji-panji Al-Qur'an. Asnaf ini juga belum mendapat perhatian yang memadai. Ibnu Sabil memiliki arti yang sama dengan musafir, yakni orang yang sedang dalam perjalanan guna menuntut ilmu. Sebagai wujud konkrit bantuan kepada asnaf ini, DD memberikan beasiswa kepada mahasiswa tidak mampu yang berprestasi.64 Pada akhir bulan Juli 2004 yang lalu, produk terakhir yang dikeluarkan adalah sekolah gratis SMART ekselensia di Parung Bogor. Untuk angkatan pertama, terdapat 35 murid dari 18 provinsi yang disubsidi mulai dari SPP, baju, tas, buku dan semua keperluan murid SMART ekselensia. Selain tentang ketentuan 8 asnaf, DD juga berijtihad dan membuat interpretasi progresif tentang zakat profesi. Zakat ini dikeluarkan dari hasil pekerjaan profesional seperti pegawai negeri, pengusaha, dokter, pengacara, notaris, dan pekerjaan profesional lainnya). Profesi-profesi tersebut merupakan sumber pendapatan yang tidak banyak dikenal pada masa ulama Salaf. Oleh karena itu, jenis zakat ini tidak banyak dibahas dalam kitab fikih klasik yang banyak berkutat dengan pembahasan zakat pertanian, perdagangan dan peternakan. DD membuat ketentuan zakat profesi dengan mendasarkan pada dua jenis qiyas (perbandingan), pertama, qiyas dengan hasil pertanian. Apabila penghasilan profesi tersebut diqiyaskan dengan hasil pertanian maka nisab (hitungan) zakatnya sama dengan 653 kg gabah kering atau setara dengan 551 kg beras. Kedua, qiyas dengan harta kekayaan. Gaji yang diterima oleh tenaga profesional menghasilkan kekayaan sendiri, sehingga zakat harta tersebut harus dikeluarkan yakni sebesar 2,5% dari total pendapatan. Kesimpulan DD telah memberikan bukti kepedulian nyata bagi kaum duafa. Berkiprah selama 11 tahun bagi DD bukanlah waktu yang singkat, meskipun bukan pula waktu yang terlalu panjang. Namun DD telah menjalani misi kemanusiaan dan membantu menyejahterakan sebagian masyarakat yang butuh uluran tangannya. Banyak orang yang datang 115
116 Mengelola Filantropi Islam dengan Manajemen Modern meminta uluran tangan dan banyak pula donatur yang siap menyodorkan bantuan guna menyokong program dan kerja-kerja kemanusiaan DD. Bekerja tanpa pamrih, dengan penuh solidaritas, didukung oleh program-program yang selalu diperbarui, membuat DD diterima banyak pihak, tidak saja mustahik tapi juga muzakinya. Faktor kepercayaan itulah yang membuat DD bisa bertahan dan tetap menjadi lembaga amil terdepan. Selain itu, DD telah berulangkali mampu mengetuk kesadaran para mustahik dan mendorong mereka memanfaatkan dana ZIS dan wakaf sebagai modal untuk memperbaiki nasib. Di lain pihak, DD juga mampu mengetuk hati donatur dan mengingatkan pemberi zakat (muzaki) kemana dana itu disalurkan dan manfaat apa yang diperoleh dari hasil dermanya. DD secara transparan memberikan pelaporan dari penghimpunan sampai pendayagunaan dana yang diterima. Laporan juga bersifat publik, sehingga tidak ada batas ruang maupun waktu, siapa pun diizinkan melihat sistem pelaporan keuangannya setiap saat. Faktor transparansi dan akuntabilitas yang diterapkan DD juga menunjang bertambah besarnya kepercayaan publik. Manajemen organisasi DD yang didukung penerapan manajemen modern dengan sendirinya sudah menerapkan konsep organisasi filantropi modern, mulai dari penghimpunan, pendistribusian dan tar- get sasaran penerima. Peruntukan dananya tidak diberikan hanya untuk kebutuhan tanggap darurat berjangka pendek, tapi juga dikonsentrasikan bagi upaya pemberdayaan masyarakat untuk rentang waktu jangka panjang. Namun sebagai sebuah organisasi filantropi Islam, keberhasilannya selama ini baru sebatas mengubah citra pengelolaan tradisional menjadi modern. DD belum maksimal melakukan upaya ijtihad fikih filantropi Islam untuk keadilan sosial. Upaya ini seharusnya dilakukan secara terus menerus guna mendukung visi dan misinya sebagai pengelola ZIS terunggul yang amanah dan profesional. Tanpa upaya ini, DD akan kesulitan merevitalisasi dirinya sesuai dengan tuntunan zaman. Untuk itu, ijtihad terhadap fikih filantropi Islam untuk keadilan sosial sudah seharusnya menjadi agenda yang perlu dikedepankan.
Karlina Helmanita Catatan Kaki 1 Hasil wawancara dengan Ahmad Juwaini, Direktur Jejaring Asset Sosial, tanggal 21 Nopember 2003. Dikatakan bahwa DD sekarang ini menjadi LAZ terdepan dan terpercaya lantaran orang-orang kecil yang dibelanya sejak DD berdiri. Lihat Nurbowo dan Sunaryo Adhiatmoko, Merajut Masa Depan yang Terkoyak (Jakarta: Dompet Dhu'afa, 2004), h. viii. 2Filantropi pada dasarnya dibedakan dalam dua sifat. Pertama filantropi tradisional atau karitas. Filantropi semacam ini berorientasi individual, berbentuk pelayanan sosial misalnya penyediaan perumahan bagi mereka yang tidak mampu dan sebagainya. Karitas pada umumnya merupakan bentuk kedermawanan yang mencoba mengatasi gejala kemiskinan bukan mengobati akar permasalahan. Kedua filantropi untuk keadilan sosial. Filantropi ini acapkali disebut sebagai filantropi modern dimana kedermawanan sosial diarahkan kepada tujuan kolektif (publik) dalam bentuk advokasi dan mencoba mengatasi akar penyebab kemiskinan. Menurut Dawam Rahardjo, dalam praktiknya filantropi untuk keadilan sosial lebih bersifat sosial dan memiliki cakupan yang lebih luas daripada karitas yang bersifat individual. Dalam sejarahnya, praktik filantropi sudah menjadi bagian praktik keagamaan. Bahkan sejak sebelum Islam datang, filantopi sudah dipraktikkan dalam masyarakat Mesir Kuno, Babilonia, Mesopatamia dan Yahudi. Filantropi yang bersumber dari doktrin keagamaaan inilah yang kemudian menimbulkan karitas. Karenanya, ada sebagian orang yang berpendapat bahwa filantropi untuk keadilan sosial mustahil bisa dicapai melalui karitas. Lihat Dawan Rahardjo, "Filantropi Islam dan Keadilan Sosial: Mengurai Kebingungan Epistemologis", dalam Berderma Untuk Semua, (Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN, 2003), hh. xxxiii & xxxv; lihat juga Warren F.Ilchman, et.al., Philanthropy in the World's Traditions, (Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, tanpa tahun?), h. x. 3Bandingkan dengan S. Sinansari Ecip, Jejak-jejak Membekas (Jakarta: Cahaya Timur, 2003), h. 51. 4Harian ini terbit pertama kali pada 4 Januari 1993 dengan oplah 95 ribu eksemplar. Setahun kemudian harian ini mencapai oplah 145 ribu eksemplar. Lihat Abdul Azis Thaba, Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru, (Jakarta : Gema Insani Press, 1996), h. 290. Sejak pertengahan tahun 1980-an dunia penerbitan Islam disemarakkan dengan terbitnya media Islami modern melengkapi media-media tradisional Islam sebelumnya. Selain Harian Umum Republika, terdapat juga jurnal ilmiah Islam seperti Ulumul Qur'an, Islamika, Suara Masjid, Asy-Syahadah, al-Hikmah dan Studia Islamika. Majalah-majalah lama masih berkiprah, misalnya Panji Masyarakat, Suara Muhammadiyah, Media Dakwah, Risalah dan Hidayatullah. Buku-buku Islam pun kian marak, tidak saja diterbitkan oleh penerbit yang "khas Islam", seperti Gema Insani Press, Mizan, Bulan Bintang, al-Bayan, dan Pustaka Panjimas, tetapi juga oleh penerbit umum lain seperti Gramedia, LP3ES, dan Sinar Harapan. 117
118 Mengelola Filantropi Islam dengan Manajemen Modern 5M. Syafi'i Anwar, Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia, (Jakarta : Paramadina, 1995), h. 303. Empat Program besar ICMI itu adalah; pertama, program pusat Informasi dan Kajian Pembangunan, antara lain meliputi data base dan peta komoditi serta prospek pasar, ICMI-net, pelayanan informasi bea siswa, kajian- kajian strategis, penerbitan khusus dan bantuan untuk penerbitan jurnal antara lain Mizan dan Ulumul Qur'an; kedua Pengembangan Potensi Sumberdaya Umat Islam, meliputi penerbitan koran Republika, pesantren dan pendidikan Islam, pengembangan masyarakat dan ekonomi kerakyatan, pendirian lembaga keuangan Islam; ketiga Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pembudayaan, antara lain mendirikan Islamic Centre; dan keempat Pengembangan Kelembagaan dan Sumberdaya meliputi pengembangan organisasi dan administrasi, kerjasama kelembagaan, mendirikan yayasan ICMI, serta sillatutrrahmi kerja. Lihat juga Darul Aqsha, Dick van der Meij, Johan Hendrik Meuleman, Islam in Indonesia : A Survey of Events and Developments from 1988 to March 1993, (Jakarta : INIS, 1995), h. 266. 6 S. Sinansari, Jejak-jejak Membekas, h.6. 7 S. Sinansari, Jejak-jejak Membekas, h.3. 8 Abrar Muhammad (ed.) ICMI dan Harapan Umat, (Jakarta : Yayasan Pendidikan Islam Ruhama, 1991), h. 31. 9Abdul Azis Thaba, Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 28. 10Hamid Abidin dan Kurniawati, Galang Dana Ala Media, (Jakarta: PIRAC dan Ford Foundation, 2004), h. 27. Lebih lanjut dijelaskan, bahwa pada saat itu terbentuk suatu koalisi LSM, Koalisi ORNOP untuk RUU Yayasan, yang beranggotakan belasan LSM besar di Jakarta yang menentang RUU tentang yayasan versi pemerintah 11 Uswatun Hasanah, "Potret Filantropi Islam di Indonesia", dalam buku Berderma untuk Semua,....hh. 212-214. 12 Uswatun Hasanah, "Potret Filantropi Islam di Indonesia", dalam buku Berderma untuk Semua 13S. Sinansari, Jejak-jejak Membekas, h. 4. 14S. Sinansari, Jejak-jejak Membekas, h.16. 15 S. Sinansari, Jejak-jejak Membekas, h.17. 16 Hamid Abidin dan Kurniawati, Galang Dana Ala Media, h.28. 17 S. Sinansari, Jejak-jejak Membekas, h. 59. 18 S. Sinansari, Jejak-jejak Membekas, hh. 57-59. 19 S. Sinansari, Jejak-jejak Membekas, h. 158. 20Lihat Marlin Veronica, "Kepekaan Sosial Kaum Modernis: Pemberdayaan Ekonomi pada Masyarakat Mandiri Dompet Dhu'afa Republika", dalam majalah Tsaqafah, vol. 2, No. 1, 2004, h. 64.
Karlina Helmanita 21S. Sinansari, Jejak-jejak Membekas, h. 59. 22 Rahmad Riyadi, Annual Report DD Republika 2003, h. 9 23 S. Sinansari, Jejak-jejak Membekas, h. 7. 24Annual Report DD Republika 2003, h. 6. 25 Profil tentang visi dan misi DD. 26 S. Sinansari, Jejak-jejak Membekas, h. 6. 27Annual Report DD Republika 2003, h. 6. 28 Lihat Marlin Veronica, "Kepekaan Sosial Kaum Modernis: Pemberdayaan Ekonomi pada Masyarakat Mandiri DD Republika", dalam majalah Tsaqafah, vol. 2, No. 1, 2004, h. 64. 29 Abdullahi Ahmed An-Naim dan Asma Abdel Halim, Philanthropy for Social Justice in Islamic Societies: A Conceptual Study (makalah belum diterbitkan), h. 2. Filantropi tradisional (traditional philanthropy) memiliki ciri tradisional, derma diberikan secara langsung kepada orang yang dituju atau yang dibantu, dan tidak melalui organisasi atau institusi tertentu. Tipologi ini tidak mengusung isu keadilan sosial, menghindari adanya perubahan radikal sistem sosial dan struktur kekuasaan. 30 Abdullahi Ahmad An-Naim dan Asma Abdel Halim, Philantropy...., h. 2. Dalam konteks ini social change philanthropy tidak disebut dengan charity. 31 Jamil Azzaini, "Mewujudkan Social Investment", dalam Annual Report DD 2003, h. 84. 32 Hasil wawancara dengan Rini Suprihartini, Vice Presiden Controller DD Republika, tanggal 19 Nopember 2003 33 Shaid Athar, Islamic Philantropi: for the Love of Allah, artikel di internet 34 Lihat ayat-ayat Al-Qur'an 2 :261 ; 2 :110 ; dan 2 :77. 35Selanjutnya lihat karesteristik kelas menengah dalam Richard Tanter dan Ken- neth Young, terj, Nur Iman Subono, Arya Wisesa dan Ade Armando, Politik Kelas Menengah Indonesia, (Jakarta: LP3ES, 1993), h. 48. 36Hasil wawancara dengan Ita Purnamasari di rumahnya Jl. Camar Bintaro Jakarta Selatan, bulan Nopember 2003. 37 Hamid Abidin dan Kurniawati, Galang Dana Ala Media, ...h. 162. 38Hasil wawancara dengan Ahmad Djuwaini, Vice-President Jejaring Asset Sosial DD, tanggal 19 Nopember 2003. 39 Hamid Abidin dan Kurniawati, Galang Dana Ala Media, ...h.163. 40Juli Pujihardi (General Manager Fundraising), "Sosialisasi Tanpa Henti" dalam Annual Report DD 2003. 41Hamid Abidin dan Kurniawati, Menggalang Dana Ala Media..., hh. 32-33. 42Hamid Abidin dan Kurniawati, Menggalang Dana Ala Media..., h. 33. 119
120 Mengelola Filantropi Islam dengan Manajemen Modern 43 Hamid Abidin dan Kurniawati, Menggalang Dana Ala Media..., h. 28 44 Hasil wawancara dengan Arifin Purwakananta, Coorporate Secretary DD, tanggal 19 Nopember 2003. 45 Hasil wawancara dengan Aptuh, Sie.Humas LKC DD, tanggal 23 Nopember 2003. 46S. Sinansari Écip, Jejak-jejak Membekas.... h. 6. 47Kata karitas diambil dari istilah Inggris charity secara bahasa adalah membantu orang lain dengan cara yang simpatik; cinta berdasarkan kekerabatan, kewajiban pertama yang diberikan seseorang untuk membantu anggota keluarganya; membantu orang miskin berupa uang, dan makanan. Lebih lanjut lihat A S Hornby, Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English, (Great Brit- ain: Oxford University, 1987), h. 141; dalam E. Van Donzel, Islamic Desk Ref- erence, (Leiden. New York.Koln: E.J.Brill, 1994), h. 66 ditambahkan bahwa charity merupakan derma yang berdasarkan motivasi agama. Thomas Patrick Hughes, Dictionary of Islam, (New Delhi: Munshiram Manoharlal, 1995), h.50, secara explisit menyebutkan bahwa sedekah masuk dalam kategori charity dan harus diekspresikan dengan cinta dan kasih sayang kepada orang miskin. 48Bantuan yang bersifat karitas ini dikelola secara khusus oleh manajemen Jejaring Asset Sosial (JAS) DD. Bantuan jejaring ini cukup beragam dan memberikan banyak layanan kepada mustahik. Namun, Jejaring Asset Sosial diposisikan sebagai divisi karitas mengingat masing-masing menonjolkan sifat everything for charity, maka dana keluar adalah dana habis. Ini juga mengandung pengertian semua program-program di divisi ini seluruhnya dihitung sebagai biaya, sementara hasil lebih bersifat kualitatif atau abstrak karena berkaitan dengan perubahan sikap, perilaku, kesadaran, tumbuhnya semangat kerja, serta diperolehnya keterampilan pada diri duafa. Dengan demikian program-pro- gram "mencegah proses pemiskinan" menjadi sasaran dan bidang garapan jejaring ini, lihat S. Sinansari, Jejak-jejak Membekas ...., h. 93. 49Hasil wawancara dengan Aptuh Humas LKC, tanggal 23 Nopember 2003. 50Hasil wawancara dengan Ahmad Juwaini, tanggal 21 Nopember 2003. 51Ahmad Juwaini, "Kehormatan Bagi yang Tak Berdaya", dalam Annual Report DD 2003, h. 40. 52 "LPM: Etalase Karitas DD", dalam Annual Report DD 2003, h. 48. 53Untuk sektor ini, bantuan dikelola oleh menajemen Jejaring Pengelola Zakat (JPZ) DD bekerjasama dengan lembaga amil zakat di daerah seperti DD Bandung, Lampung Peduli, Peduli Ummat Waspada, Manuntung Peduli, Solo Peduli, Masyarakat Peduli, Aceh Peduli, dan Komite Program BNI Syari'ah DD- BAMUIS BNI. Di bawah payung LAZ DD ada 10 badan otonom bernaung dan tersebar dari Aceh sampai Kalimantan. Badan-badan ini dibentuk untuk memfasilitasi distribusi zakat di masing-masing wilayah. Oleh karena badan- badan ini bersifat otonom, bukan milik DD dan didanai muzaki setempat serta
Karlina Helmanita didayagunakan hanya untuk kaum dhu'afa lokal, maka LAZ pun menjadi bagian dan milik masyarakat setempat. 54"LPI: Agar Dhu'afa Sanggup Mengubah Nasibnya", dalam Annual Report DD 2003, hh. 58-59. 55Sektor ini dikelola dengan menajemen Jejaring Asset Reform (JAR) DD, dilakukan untuk mengarahkan kegiatan ekonomi yang bersifat produktif seperti usaha peternakan, dan depo pengasong. Jejaring ini menjadi langkah perimbangan kepemilikan asset ekonomi agar tidak bertumpu pada kalangan orang-orang yang memiliki modal (kapital) saja. Ia ditujukan untuk memberikan suatu kepedulian terhadap kalangan miskin yang sudah seharusnya mendapat bantuan. Oleh karena itu aset ekonomi jejaring ini tidak dimiliki oleh orang-orang yang mempunyai modal, melainkan dimiliki oleh orang-orang yang tidak mempunyai modal. Proses pengalihan ekonomi tersebut dilakukan secara bertahap dalam bentuk pemberian modal usaha kepada kaum dhua'afa yang disertai dengan membina dan memberikan latihan kerja secara profesional. 56 Jamil Az-Zaini, "Mewujudkan Social Investment", dalam Annual Report 2003, h. 84 57 S. Sinansari Ecip, Jejak-jejak Membekas..., h. 160 58 Hasil wawancara dengan Arifin Purwakananta, Coorporate Secretary DD, tanggal 19 Nopember 2003 59 S. Sinansari, Jejak-jejak Membekas, h. 8. 60Didin Hafidhuddin Zakat dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 52. 61Hasil wawancara dengan Arifin Purwakananta, Coorporate Secretary DD, tanggal 19 Nopember 2003. 62Hasil wawancara dengan Ahmad Juwaini, Direktur Jejaring Asset Sosial DD, tanggal 21 November 2003. 63Hasil wawancara dengan Eri Sudewo, Dewan Wali Amanah DD, tanggal 23 Agustus 2004. 64Hasil wawancara dengan Ahmad Juwaini, Direktur Jejaring Asset Sosial DD, tanggal 21 November 2003. Daftar Pustaka Abidin, Hamid dan Kurniawati, 2004, Galang Dana Ala Media, Jakarta: PIRAC dan Ford Foundation. An-Naim, Abdullahi Ahmed dan Asma Abdel Halim, Philanthropy for Social Justice in Islamic Societies: A Conceptual Study, unpublished paper. Anwar, M. Syafi'i, 1995, Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia, Jakarta: 121
122 Mengelola Filantropi Islam dengan Manajemen Modern Paramadina. Aqsha, Darul, Dick van der Meij, Johan Hendrik Meuleman, 1995, Islam in Indonesia : A Survey of Events and Developments from 1988 to March 1993, Jakarta: INIS. Athar, Shaid, Islamic Philantropy: for the Love of Allah, Akses internet pada 4 Maret 2004 article1.shtml). Donzel, E. Van, 1994, Islamic Desk Reference, Leiden.New York.Koln: E.J.Brill. Hafidhuddin, Didin, 2002, Zakat dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002. Hasanah, Uswatun, 2003, "Potret Filantropi Islam di Indonesia" dalam Berderma untuk Semua, Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Jakarta. Hornby, A S, Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English, Great Britain: Oxford University, 1987. Hughes, Thomas Patrick, Dictionary of Islam, New Delhi: Munshiram Manoharlal, 1995. Ilchman, Warren F., et.al., Philanthropy in the World's Traditions, Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 1998 Kozlowski, Gregory C., "Religious Authority, Reform, and Philanthropy in the Contemporary Muslim World, dalam Philanthropy in the World's Tra- ditions, Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 1998 Muhammad, Abrar (ed.) ICMI dan Harapan Umat, Jakarta: Yayasan Pendidikan Islam Ruhama, 1991. Profil tentang visi dan misi DD. Rahman, Budhy Munawar, "Relevansi Filantropi Islam dengan Keadilan Sosial: Tinjauan Teologis" dalam Berderma untuk Semua, Jakarta: PBB UIN Jakarta, 2004 Rahardjo, M. Dawam, "Visi dan Misi Kehadiran ICMI: Sebuah Pengantar", dalam Nasrullah Ali-Fauzi (ed.), ICMI antara Status Quo dan Demokratisasi, Bandung: IKAPI, 1995 Riyadi, Rahmad, Annual Report DD Republika, 2003 Saidi, Zaim, dkk., Pola dan Strategi Penggalangan Dana Sosial di Indonesia, Jakarta: Pirac, 2003. Sinansari, S., Jejak-jejak Membekas, Jakarta: Cahaya Timur, 2003 Tanter, Richard dan Kenneth Young, terj. Nur Iman Subono, Arya Wisesa, dan Ade Armando, Politik Kelas Menengah Indonesia, Jakarta : LP3ES, 1993 Thaba, Abdul Azis, Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru, Jakarta: Gema Insani Press, 1996. Veronica, Marlin, "Kepekaan Sosial Kaum Modernis: Pemberdayaan Ekonomi pada Masyarakat Mandiri Dompet Dhu'afa Republika", dalam majalah Tsaqafah, vol. 2, No. 1, 2004.
Karlina Helmanita Daftar Wawancara Wawancara dengan Arifin Purwakananta, Coorporate Secretary DD, tanggal 19 Nopember 2003 Wawancara dengan Ahmad Juwaini Direktur Jejaring Asset Sosial DD, 21 Nopember 2003. Wawancara dengan Rini Suprihartini, Vice Presiden Controller DD Republika, tanggal 22 Nopember 2003. Wawancara dengan Aptuh, Humas Layanan Kesehatan Cuma-Cuma, tanggal 23 Nopember 2003. Wawancara dengan Ita Purnamasari di rumahnya Jl. Camar Bintaro Jakarta Selatan, tanggal 30 Nopember 2003. Wawancara dengan Eri Sudewo, Dewan Wali Amanah dan mantan Direktur DD, tanggal 23 Agustus 2004. 123
Baitul Mal BMT Ben Taqwa Grobogan: Pola Manajemen ZIS untuk Usaha Ekonomi dan Pendidikan Mustahik Sukron Kamil Pendahuluan Kelembagaan filantropi Islam, dalam pengertian zakat, infak dan sedekah (ZIS) serta wakaf, secara konseptual bertujuan untuk mendorong terciptanya keadilan sosial dan ekonomi. ZIS dan wakaf menurut visi Al-Qur'an bertujuan untuk menciptakan sebuah sistem ekonomi yang sehat, dimana kekayaan tidak menumpuk pada segelintir orang, tetapi justru terdistribusi secara adil di semua lapisan masyarakat.1 Agaknya, menyadari hal itu, beberapa organisasi ZIS belakangan bertekad untuk mewujudkannya dalam kenyataan. Salah satunya, dengan cara mendistribusikan sebagian ZIS untuk tujuan-tujuan produktif, terutama di bidang usaha ekonomi dan pendidikan. Diantara model-model organisasi ZIS yang ada di Indonesia, Baitul Mal BMT 125
126 Baitul Mal BMT Ben Taqwa tampaknya paling memiliki kepedulian untuk membantu usaha ekonomi atau bisnis para mustahik (yang berhak). Pasalnya, secara kelembagaan, organisasi BMT memiliki dua dimensi: dimensi bisnis dan dimensi sosial. Sebagian besar dari dimensi sosialnya diwujudkan dalam bentuk pemberian pinjaman lunak (al-qardh al-hasan) kepada mustahik. Secara umum dana ZIS yang disalurkan lembaga ini untuk kepentingan konsumtif cenderung lebih sedikit dibanding untuk kepentingan produktif. Tulisan ini merupakan hasil studi kasus pengelolaan filantropi Is- lam di Baitul Mal wat Tamwil Ben Taqwa yang berlokasi di sekitar Pasar Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Alasan memilih BMT ini sebagai sebuah studi kasus antara lain karena lembaga ini memiliki pertumbuhan aset dan juga omset yang cukup besar. Disamping itu, ia terletak di Jawa Tengah, sebuah propinsi dengan sebaran BMT terbanyak di tanah air. Menurut data PINBUK Pusat, pertengahan Desember 2000, dari 2.939 BMT yang mendapat binaan lembaga ini, 400 diantaranya berada di Jawa Tengah.2 Baitul Mal wat-Tamwil (BMT) Kata Baitul Mal wat Tamwil adalah penggabungan dari kata Arab bait al-mâl dan kata bait al-tamwîl. Istilah bait al-mâl atau Baitul Mal dalam konteks ini berarti lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirlaba (sosial) yang sumber dananya diperoleh dari ZIS dan wakaf atau sumber lain yang halal. Selanjutnya, dana tersebut disalurkan kepada 8 asnaf (golongan) mustahik. Karena sifat kegiatannya yang sama dengan LAZIS (Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah), maka berdasarkan UU No. 38 Th. 1999 tentang zakat, sebagian BMT mendapatkan pengesahan dari pemerintah setempat sebagai LAZIS. Adapun bait al-tamwîl atau Baitut Tamwil berarti lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat yang berorientasi laba. Penghimpunan dananya diperoleh melalui simpanan pihak ketiga dan penyalurannya dilakukan dalam bentuk pembiayaan atau investasi, yang dijalankan berdasarkan prinsip syari'ah. Dengan demikian, BMT merupakan lembaga yang di dalamnya terdapat dua kegiatan yang berbeda sifatnya. Satu lembaga berorientasi laba dan yang lainnya nirlaba. Akan tetapi pada umumnya secara operasional keduanya merupakan badan yang terpisah. Pengelolaan
Sukron Kamil dana kedua badan tersebut tidak bercampur satu sama lain dan penilaian kinerjanya pun dilakukan secara terpisah.3 Berbeda dengan bank syari'ah yang ukurannya besar dan mempunyai akses ke pasar uang, BMT merupakan lembaga keuangan Islam terkecil, yang biasanya berbadan hukum koperasi. Ia memfokuskan target pasarnya pada bisnis skala kecil, seperti kepada para pedagang kecil yang dianggap kurang potensial bagi bank. Karena itulah, M. Amin Azis, pelopor BMT di Indonesia, menyebutkan padanan kata Baitul Mal wat Tamwil (BMT) dalam bahasa Indonesianya adalah Balai-usaha Mandiri Terpadu (BMT).4 Karena alasan politik, pendirian beberapa BMT pada awalnya (tahun 1980-an) dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Baru pada tahun 1992, BMT berdiri secara resmi setelah keluarnya UU No. 7/ 1992 yang memperbolehkan adanya lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan sistem bagi hasil. Belakangan, BMT justru didukung pemerintah yang meluncurkan BMT sebagai gerakan nasional pada tahun 1996. Sejak itu, BMT menapaki momentum perkembangan secara nasional hingga mencapai sekitar 3000 unit saat ini. 5 Pada awal perkembangannya, BMT memang tidak memiliki badan hukum resmi. BMT berkembang sebagai Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau Kelompok Simpan Pinjam (KSP). Namun, oleh lembaga-lembaga pembina BMT yang ada, seperti PINBUK dan Dompet Dhu'afa Republika, BMT diarahkan untuk berbadan hukum koperasi, mengingat BMT berkembang dari Kelompok Swadaya Masyarakat. Identifikasi BMT sebagai koperasi syari'ah itu tepat adanya. Sebab, BMT didirikan dengan semangat kekeluargaan, namun beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil (loss and profit sharing) yang dikenal sebagai sistem syariah. Seperti halnya koperasi, keanggotaan BMT bersifat sukarela dan terbuka. Simpanan pokok BMT minimal sebesar 100.000 rupiah - 1.000.000 rupiah oleh sekurang-kurangnya 20 orang. Sehingga secara keseluruhan bisa terkumpul dana minimal 2.000.000 rupiah - 20.000.000 rupiah. Meskipun demikian, BMT berbeda dengan koperasi biasa dalam hal sumber modal. BMT membolehkan adanya pemodal penggerak dari mana saja, termasuk dari lembaga tertentu seperti koperasi biasa, sehingga karenanya simpanan pokok antara satu anggota dengan yang lainnya bisa berbeda. Sebagai lembaga keuangan berbasis Islam, tujuan BMT adalah 127
128 Baitul Mal BMT Ben Taqwa untuk meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat akar rumput. Selain itu BMT pada umumnya memiliki komitmen moral dan kemanusiaan untuk menjauhkan masyarakat dari praktik rentenir yang menghisap. BMT tidak semata-mata mencari keuntungan, melainkan senantiasa membantu kalangan ekonomi lemah. Oleh sebab itu, dalam BMT, jumlah pinjaman yang kecil (di bawah 500.000 rupiah) tidak diharuskan menggunakan jaminan.6 Bahkan, BMT pun memberikan pinjaman lunak (al-qardh al-hasan) di mana peminjam hanya diharuskan membayar biaya administrasi dan mengembalikan pinjaman pokok saja. Dana yang dipinjamkan tersebut diambil dari unsur ZIS yang ada dalam Baitul Mal.7 Pinjaman lunak dan pinjaman tertentu tanpa jaminan itulah yang membedakan BMT dengan perbankan syariah, disamping perbedaan lain menyangkut legalitas kelembagaan serta bidang garapannya. Prinsip bagi hasil, sebagaimana bank syari'ah, diberlakukan dalam Baitut Tamwil, baik dalam penghimpuan dana masyarakat maupun penyalurannya. Untuk penghimpunan, BMT mendapatkan dana dari nasabah untuk disalurkan kepada sektor produktif dalam bentuk pembiayaan. Simpanan ini dapat berbentuk: (1) tabungan wadî'ah (titipan), baik titipan yang boleh maupun yang tidak boleh dimanfaatkan untuk pembiayaan; (2) Simpanan mudhârabah jangka pendek dan jangka panjang.8 Dalam menyalurkan dananya, BMT melakukan dua jenis akad, yakni akad pembiayaan dengan sistem bagi hasil dan akad jual beli dengan pembayaran ditangguhkan. Untuk pembiayaan dengan sistem bagi hasil, transaksi yang dilakukan, sebagaimana perbankan syari'ah, adalah musyârakah dan mudhârabah.9 Sedangkan untuk jual beli dengan pembayaran ditangguhkan, bentuk transaksi yang diterapkan adalah murabbahah dan bai' bitsaman âjil.10 Sistem operasional bagi hasil di atas, menimbulkan kehati-hatian dalam menyalurkan dana kepada nasabah. Ini membuat lembaga keuangan syari'ah semisal BMT tidak mengenal negative spread, yaitu bunga yang diterima dari peminjam lebih rendah daripada bunga yang harus dibayar kepada penabung.11 Kecuali dua kegiatan di atas, seperti telah disinggung, BMT juga melakukan, kegiatan pengelolaan zakat, infak dan sedekah, baik yang berasal dari lembaga lain maupun yang berhasil dihimpun sendiri oleh BMT. Dana yang didapat dari sektor ini digunakan antara lain untuk pinjaman lunak (al-qardh al-hasan). Sektor ini diharapkan dapat
Sukron Kamil berfungsi untuk menyiasati kemungkinan-kemungkinan risiko yang rentan terjadi dalam kegiatan ekonomi usaha kecil. Pasalnya, sektor usaha kecil sering kali tidak mempunyai prasyarat yang lengkap dari kelayakan usaha, sehingga transaksi yang dilakukan justru mengalami kerugian.12 Sebagai lembaga ekonomi sosial Islam, BMT pun berperan dalam pembinaan agama bagi para nasabah dan penerima ZIS-nya. Dengan demikian, pemberdayaan yang dilakukan BMT tidak terbatas pada sisi ekonomi dan kehidupan materil masyarakat akar rumput, tetapi juga pada sisi agama dan kehidupan spritualnya.13 Baitul Mal Ben Taqwa Baitul Mal Ben Taqwa sebagai bagian dari BMT Ben Taqwa didirikan pada tanggal 16 Nopember 1996. Lembaga ini disahkan sebagai BMT berbadan hukum koperasi tanggal 15 September 1997 dengan No. 13240/BH/KWK.11/IX/1997. Awalnya, BMT Ben Taqwa merupakan koperasi pondok pesantren (Kopontren), tetapi karena perkembangannya yang pesat di bidang simpan pinjam, maka pada acara Rapat Anggota Khusus pada tanggal 27 Juni 2001, badan hukumnya diubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah (KSP Syari'ah). Bidang yang pertama digerakan adalah Baitut Tamwil atau pembiayaan. Bidang Baitul Mal baru dioperasikan setelah bidang Baitut Tamwil berjalan dua tahun. Tepatnya setelah Baitut Tamwil memperoleh jumlah penghasilan yang harus dikeluarkan zakatnya. Pada tanggal 6 Desember 2000, Baitul Mal Ben Taqwa mendapat pengesahan sebagai Lembaga Amil ZIS, hibah, dan wakaf yang resmi dari Bupati Grobogan berdasarkan SK No. 45.1.1/23.93/2000 yang diperbaharui oleh SK No. 451.1/2393/2001. Sejak itu, manajemen Baitul Mal dan Baitut Tamwil dilakukan secara terpisah dan mandiri.14 Pendirinya BMT ini adalah H. Badi Zainal Abidin, seorang aktivis Muhammadiyah, Ir. Liliek Yanuar, MM, dan Ustadz Muhamin Memet yang kemudian masing-masing menjadi ketua, bendahara dan sekretaris BMT.15 H. Badi Zainal Abidin dan Ir. Liliek Yanuar, MM bertindak sebagai investor dan penyumbang ZIS pertama dan terbesar untuk BMT, sedangkan Ustadz Muhamin Memet mewakili unsur yang menguasai seluk beluk syariah. Untuk melaksanakan kegiatan sehari- hari ditunjuk Junaidi Muhammad, seorang yang awalnya guru SMA Muhammadiyah, yang bertindak sebagai manajer umum. Sementara 129
130 Baitul Mal BMT Ben Taqwa manajer Baitul Mal dipegang oleh Miftakhunni'am, alumni IAIN Wali Songo Semarang. Selain para pendiri dan manajer, dalam struktur kepengurusan terdapat dewan pengawas syariah yang bertugas mengawasi kegiatan dan produk Baitul Mal dan Baitut Tamwil agar sesuai dengan tuntutan syari'ah. Setidaknya ada empat faktor yang melatari pendirian dan pengembangan Baitul Mal dalam BMT ini. Pertama, faktor politik, baik nasional maupun lokal. Secara nasional, kelahiran Baitul Mal dan juga Baitut Tamwil ini merupakan sesuatu yang tak terelakkan dari diakuinya secara legal lembaga keuangan syariah dan lembaga amil zakat swasta oleh negara.16 Meskipun sebelum itu, Baitul Mal telah berdiri dan beroperasi, pengakuan legal formal dari pemerintah baru didapat setelah dikeluarkannya UU Zakat dan Surat Keputusan (SK) dari pemerintah Kabupaten Grobogan. Dalam konteks lokal BMT ini telah berdiri dan berkembang jauh sebelum adanya aturan formal untuk pengembangan kelembagaan keuangan Islam. Lahirnya BMT Ben Taqwa atas prakarsa mandiri masyarakat Muslim setempat. Kedua, faktor sosial keagamaan. Terhadap faktor ini ada tiga hal yang mendasarinya yakni wilayah Kabupaten Grobogan, pada masa tahun 60-an merupakan basis sosial Partai Komunis Indonesia (PKI), mayoritas penduduk Muslim di wilayah ini sebagian besar tergolong Muslim abangan dan besarnya komunitas Kristen Penginjil. Terhadap hal yang terakhir wilayah ini berada di urutan kedua setelah Salatiga sebagai pusat komunitas penginjil. Menurut pendiri BMT Ben Taqwa, gerakan Kristen ini aktif melakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pengadaan air bersih, khususnya pada saat kemarau. Menghadapi realitas sosial keagamaan ini, Baitul Mal Ben Taqwa, dapat dianggap menjadi kekuatan gerakan dakwah bil hal (dengan bukti nyata) dengan cara membantu meningkatkan taraf ekonomi dan penghayatan keagamaan masyarakat setempat. Berdasar atas komitmen ini, sekitar Agustus 2003, sesuai dengan namanya Ben Taqwa yang berarti "agar taqwa", mendirikan Islamic Centre. Sumber dana untuk pendirian ini diperoleh dari Baitul Mal dan wakaf tanah dari H. Zainal Abidin selaku pendiri BMT. Berawal dari lembaga panti asuhan, Islamic Center ini diharapkan menjadi pusat dari semua kegiatan ZIS, gerakan dakwah, dan pendidikan Islam di daerah ini. Ketiga, faktor lemahnya tingkat ekonomi masyarakat Muslim sekitar. Mayoritas masyarakat Grobogan mengandalkan ekonominya
Sukron Kamil pada sektor pertanian, peternakan, jasa kuli, dan sektor perdagangan informal. Lemahnya tingkat ekonomi masyarakat diperparah dengan masuknya wilayah sebagai daerah rawan kekeringan. Faktor ini dikhawatirkan dapat menjadi penyebab mudahnya terjadi perpindahan agama. Keempat, faktor pandangan pendirinya. Sebagai aktivis Muhammadiyah, salah seorang pendiri Baitul Mal ini ingin memperlihatkan relevansi Islam dengan konteks kekinian, khususnya tantangan ekonomi ummat. Para pendiri BMT ini juga ingin membuktikan bahwa ada lembaga keuangan Islam layak berdiri (fea- sible) serta dapat beroperasi dengan baik.17 Namun dari keempat faktor di atas, masalah sosial keagamaan merupakan faktor terkuat yang melatari pendirian dan pengembangan Baitul Mal Ben Taqwa. Visi, Misi, dan Lingkup Kerja Sebagai bagian dari BMT, Baitul Mal Ben Taqwa memiliki visi yang sama dengan induknya, yaitu "solusi terbaik pemberdayaan ummat". Sedangkan misinya adalah: "pemberdayaan ummat dengan sistem syariah; mengutamakan pelayanan ummat dengan cepat; mengentaskan mustahik menjadi muzaki; dan menjadikan Ben Taqwa sebagai pioner lembaga keuangan syariah pada segmen masyarakat kecil".18 Disamping visi dan misi itu, terdapat sepuluh prinsip yang dipegang teguh, baik oleh Baitut Tamwil maupun Baitut Mal. Kesepuluh prinsip tersebut adalah: menjadikan Ben Taqwa sebagai lembaga dakwah; menjadikan insan-insan Ben Taqwa sebagai mubalig-mubaligah; menjadikan kejujuran sebagai standar nilai yang dijunjung tinggi; melaksanakan kerja dengan kebersamaan dan persaudaraan; melakukan yang terbaik bagi Ben Taqwa; memecahkan masalah secara cepat dan melakukan perbaikan secara konstruktif; bekerja secara efektif dan efisien; menghargai waktu, tahu persis apa yang harus dikerjakan dan siap bersaing secara kompetitif; memahami keinginan nasabah dan memberikan layanan terbaik; serta mendukung 100% keputusan yang telah dibuat.19 Jika prinsip-prinsip di atas diwujudkan dengan sungguh-sungguh, maka lembaga Baitul Mal Ben Taqwa berpotensi menjadi salah satu kekuatan civil society. Mengingat salah satu karakteristik civil society adalah komitmen pada nilai-nilai kejujuran dan kemandirian. 131
132 Baitul Mal BMT Ben Taqwa Adapun wilayah kerjanya, berdasarkan SK Bupati Grobogan No. 451.1123.93/2000, adalah wilayah Kabupaten Grobogan. Dalam wilayah ini Baitul Mal Ben Taqwa melakukan penghimpunan, pengelolaan, pendayagunaana, penelitian, dan pengembangan ZIS. Bahkan, berdasarkan Buku Profil KSPS BMT Ben Taqwa, Baitul Mal ini bercita-cita menjadi lembaga ZIS dengan wilayah kerja yang lebih luas, karena menurut buku itu bahwa dana ZIS dan wakafnya bisa diperoleh dari dalam dan luar negeri, baik dari instansi tertentu maupun masyarakat umum.20 Pandangan Fiqih Filantropi Para Penggiatnya Para penggiat Baitul Mal, baik pendiri, tokoh masyarakat, manajer, maupun donatur sepakat terhadap gagasan pentingnya pembaharuan konsep filantropi Islam. Gagasan ini diperlukan karena perbedaan situasi dan kondisi saat ini dibanding dengan masa dahulu. Soal wakaf misalnya, mereka sepakat memperbolehkan wakaf dalam bentuk uang, dari sumber individual maupun kolektif, untuk kemudian dibelikan barang wakaf. Dalam membuat sekolah atau masjid, misalnya, bisa dilakukan dengan mewakafkan uang semampunya. Namun, konsep wakaf uang yang mereka maksudkan bukanlah wakaf uang yang ada dalam fatwa MUI Mei 2002. Menurut MUI wakaf uang yang tidak dibelikan barang disimpan di sebuah lembaga perbankan, dan digunakan untuk tujuan-tujuan produktif yang halal, namun kelestariannya tetap terjamin.21 Demikian juga dalam soal zakat, mereka memandang penting dilakukannya pembaharuan. Misalnya, pemberlakukan zakat profesi yang tidak dikenal pada masa Nabi. Zakat ini, menurut mereka, dalam pelaksanaannya bisa dianalogikan dengan zakat pertanian yang jumlah zakatnya 5% atau perdagangan yang kadar zakatnya 2,5%. Penghitungan nisab untuk zakat ini didasarkan pada perhitungan laba bersih (netto). Namun, pengambilan zakat untuk karyawan, menurut mereka, yang paling praktis adalah dilakukan dengan cara penghitungan bruto, karena bisa langsung diambil dari gaji. Selain itu, mereka setuju bahwa saham, obligasi, pertanian non makanan pokok, dan kuis adalah jenis-jenis pendapatan yang wajib dizakati. Alasannya karena semua yang menghasilkan dan bernilai ekonomi, harus dikeluarkan zakatnya. Namun, dalam soal kuis, terjadi perbedaan pendapat antara pengurus dan tokoh masyarakat. Menurut pengurus, yang mengikuti pendapat
Sukron Kamil Tim Institut Manajemen Zakat (IMZ), jumlah zakat pendapatan kuis sama dengan jumlah zakat temuan (rikâz), yaitu 20%. Sedangkan menurut para tokoh masyarakat, jumlahnya sama dengan jumlah zakat kekayaan, yaitu 2,5 % saja. Selain perlunya pembaharuan pada harta yang wajib dizakati, pembaharuan konsep filantropi Islam ini juga harus dilakukan dalam soal penggunaan atau distribusi. Pertama, ZIS, menurut mereka boleh, bahkan seharusnya, didistribusikan untuk usaha produktif mustahik. Alasannya, pendistribusian zakat untuk usaha produktif dapat menambah manfaat ZIS bagi mustahik. Lagi pula, ZIS memang bertujuan untuk mewujudkan keadilan ekonomi, khususnya ekonomi fakir dan miskin, Dengan begitu diharapkan suatu saat, daftar muzaki pun bisa bertambah. Kedua, sejalan dengan tuntutan profesionalisme, maka konsep amil pun harus diinterpretasi ulang. Amil harus dilihat sebagai manajer yang berhak mendapatkan kompensasi yang memadai dari ZIS yang dikelolanya, sesuai dengan ukuran umum gaji seorang manajer. Namun, jika ada sumber lain, menurut mereka, sebaiknya gaji manajer tidak diambil dari ZIS, sehingga ZIS yang didapat semuanya digunakan untuk pemberdayaan masyarakat miskin. Ketiga, zakat boleh didistribusikan untuk kalangan non Muslim, karena sama-sama hamba Allah yang fakir. Akan tetapi, syaratnya mereka tidak memusuhi Islam. Disamping itu, distribusi zakat harus berdasarkan prinsip skala prioritas. Artinya, selama masih ada Muslim yang membutuhkan, paling tidak di wilayah setempat, maka zakat harus diberikan kepada kaum Muslim saja. Zakat juga boleh didistribusikan kepada korban pelanggaran HAM, perempuan korban kekerasan, penderita AIDS dan pengungsi. Ringkasnya selama sektor atau penerimanya bisa dimasukkan atau dianalogikan dengan 8 asnaf, maka sektor atau penerima itu berhak menerima zakat. Karenanya, zakat pun boleh digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan seperti perlindungan lingkungan hidup, mengingat hal itu bermanfaat untuk orang banyak, penerbitan buku dan juga penelitian. Akan tetapi, menurut mereka, persentase ZIS untuk tujuan-tujuan tersebut harus lebih kecil dari persentase untuk fakir dan miskin. Kendati demikian, menurut mereka, pekerja seks komersial (PSK) yang hidup di bawah penguasaan mucikari, tidak berhak menerima 133
134 Baitul Mal BMT Ben Taqwa zakat. Alasannya karena itu sama saja dengan membantu mereka melakukan perbuatan kemaksiatan. Justru yang lebih berhak adalah PSK yang berada di luar mucikari, karena mereka lebih dimungkinkan untuk bertaubat, disamping itu mereka dapat digolongkan sebagai fa- kir atau miskin. Keempat, untuk alasan pemerataan ekonomi, maka zakat juga boleh dibagikan dari daerah makmur ke daerah miskin, namun dengan catatan daerah pemberi itu harus benar-benar sudah cukup secara ekonomi. Pandangan para penggiat Baitul Mal Ben Taqwa tentang zakat berbeda dengan pandangannya tentang wakaf. Jika zakat boleh diberikan kepada non Muslim, maka wakaf, baik benda maupun hasilnya, tidak boleh. Pandangan mereka dalam hal ini berbeda dengan pandangan Imam an-Nawawi dari mazhab Syafi'i yang membolehkannya.22 Salah satu alasan keberatan mereka adalah karena wakaf tergantung wakif (orang yang berwakaf). Dari pandangan seperti ini tampaknya para penggiat Baitul Mal menganggap peruntukan wakaf lebih untuk kepentingan sisi ibadah daripada sisi sosialnya. Kendati begitu, mereka membolehkan penggunaan wakaf untuk usaha ekonomi yang hasilnya diberikan untuk kepentingan kaum Muslim.23 Strategi Penggalangan Dana dan Aset yang Dimiliki Sebagaimana umumnya LAZIS di Indonesia, Baitul Mal Ben Taqwa ini menerima ZIS dari masyarakat dan instansi, dari dalam dan luar negeri. Baitul Mal ini juga menerima hibah, wakaf, kafarat24, infak dan sedekah, serta bantuan pendidikan orang tua asuh. Strategi yang dilakukan adalah penggalangan dana dari karyawan sendiri, nasabah dan dari muzaki lain yang biasanya langsung datang ke Baitul Mal. Strategi lain adalah mencari muzaki baru. Caranya adalah dengan mengirim surat, mengirim profil organisasi, mendatangi muzaki potensial secara langsung, lewat sekolah, dan pemberitaan laporan keuangan di media cetak lokal yang terbit triwulan, Deteksi Pos. Meskipun sebagian strategi ini agak konvensional, tetapi relatif berhasil karena adanya faktor penunjang dalam penggalangan dana, yaitu sumberdaya manusia yang sudah mendapatkan kepercayaan (trust) dari masyarakat (khususnya nasabah) dan juga jaringan yang dimiliki. Namun, hingga saat ini, Baitul Mal Ben Taqwa belum melakukan strategi penggalangan ZIS dalam bentuk sumbangan tenaga misalnya tenaga dokter atau
Sukron Kamil lainnya.25 Strategi lain yang juga ditempuh adalah pelayanan jangka pendek dan jangka panjang. Pelayanan jangka pendek dilakukan dengan membuka kas pelayanan seluas mungkin di wilayah yang potensial, untuk memberikan kemudahan bagi nasabah dalam menyerahkan ZIS. Strategi ini bisa dilakukan oleh Baitul Mal Ben Taqwa, karena BMT Ben Taqwa - yang kantor pusatnya terletak di Jl. Jenderal Sudirman 22, Godong, Grobogan - memiliki 17 kantor cabang yang tersebar di berbagai wilayah. Yaitu Tegowanu, Gubug, Dempet Demak, Godong, Purwodadi, Karangrayung, Brati, Toroh, Kuwu, Pulokulon, Wirosari, Gabus, Gemolong, Tanon, Sragen (Kota), Karang Gede Bayolali, dan Gajah-Demak. Adapun pelayanan jangka panjang adalah pengembangan BMT-BMT yang sinergis se-Indonesia lewat terjalinnya jejaringan antar BMT.26 Kecuali strategi di atas, yang juga ikut mempengaruhi penggalangan dana ZIS adalah jumlah karyawan yang relatif banyak (106 orang). Di cabang-cabang, sebagian pengelola ZIS merangkap sebagai pengelola Baitut Tamwil. Para karyawannya berpendidikan minimal SLTA dengan waktu kerja penuh. Agar memelihara simpati dan kepercayaan masyarakat kepada para pengelola sangat ditekankan berperilaku amanah, dan bertindak sebagai juru dakwah. Agar rekrutmen staf berjalan efisien dan efektif, calon staf terlebih dahulu diujicoba selama tiga bulan dan diberi gaji penuh. Untuk meningkatkan kinerja, mereka pun dievaluasi untuk waktu 3 tahun dan diberi gaji yang memadai, paling tidak berada di atas Upah Mini- mum Propinsi (UMP).27 Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah muzaki yang memberikan ZIS-nya ke Baitul Mal Ben Taqwa ada 139 orang, yang tersebar di berbagai cabang BMT Ben Taqwa. Namun, jumlah pemberi ZIS itu hanya sebagian kecil dari jumlah nasabah BMT yang mencapai lebih dari 3.000 orang. Jumlah muzaki terkecil terdapat di Cabang Dempet Demak dan muzaki terbanyak terdapat di Cabang Kuwu. Jenis zakat yang paling banyak terjaring adalah jenis infak, sedekah, zakat mal, dan zakat profesi. Sementara zakat fitrah tidak banyak diperoleh, karena sengaja tidak dibidik secara serius. Selama ini zakat fitrah diperoleh dari karyawan saja. Lagi pula, menurut penggiatnya penggalangan zakat fitrah telah banyak dilakukan oleh lembaga lain. Berdasarkan Neraca per September 2003, total kekayaan yang 135
136 Baitul Mal BMT Ben Taqwa dimiliki Baitul Mal Ben Taqwa mencapai 626.666.027 rupiah. Jumlah ini diperoleh dari berbagai sumber. Dari dana infak, sedekah, wakaf, hibah, dam (denda keagamaan) dan bantuan orang tua asuh, baik dari masyarakat maupun instansi, berhasil terjaring 304.759.973 rupiah. Sedangkan dari zakat mal, zakat profesi, dan zakat fitrah 112.617.056 rupiah. Sisanya adalah keuntungannya dari hasil investasi di Baitut Tamwil 209.288.998 rupiah. Dari total, aktiva tetap (tanah, kendaraan, kantor, dan gedung) tercatat sebesar 33.469.324 rupiah. Sisanya digunakan untuk pemanfaatan atau distribusi untuk pos-pos pemberdayaan, dana sosial, pengembangan SDI (Sumber Daya Insani) dan untuk para amil. Aset Baitul Mal ini memang tertinggal jauh dari aset Baitut Tamwil yang pada tanggal 30 April 2003 saja telah mencapai 14.755.043.867 rupiah dengan dana yang disalurkan 11.014.752.955 rupiah.28 Strategi Pengelolaan, Distribusi, dan Pengembangan Dana Secara umum, ada tiga sistem kerja di Baitul Mal Ben Taqwa ini. Pertama, sistem kerja satu arah. Dalam sistem ini dana masyarakat yang diterima, didistribusikan secara serentak kepada masyarakat dengan skala prioritas mikro ekonomi. Kedua, sistem kerja umpan balik (feed back). Dalam sistem ini, Baitul Mal Ben Taqwa berfungsi sebagai fasilitator bagi masyarakat yang membutuhkan pendanaan, sehingga distribusi dana diupayakan sebagai modal pengembangan usaha menuju kemandirian. Melalui cara ini, dapat diperoleh laba bersih (net income) sebagai pengembangan kas operasional. Ketiga, sistem kerja pilot project. Sistem kerja ini adalah usaha bersama antara Baitul Mal Ben Taqwa dengan perorangan atau lembaga lain yang direncanakan dan dikelola dengan cara bagi hasil. Adapun manajemen penyalurannya ada tiga macam. Pertama, penyaluran pemberdayaan yang terdiri dari: (a) penyaluran mudhârabah muqayyadah, yaitu produk pembiayaan Baitul Mal Ben Taqwa dengan para pengusaha yang amânah untuk mengelola dana tersebut dengan sistem bagi hasil guna memperbesar manfaat yang diterima oleh para mustahik; (b) penyaluran wadî'ah muqayyadah, yaitu produk pemberdayaan para duafa oleh Baitul Mal Ben Taqwa dengan cara memberikan hewan ternak (kambing) kepada para duafa peternak yang hasilnya akan dinikmati 100% oleh peternak (peternak tidak membayar hewan ternak yang diberikan dan tidak dikenakan biaya
Sukron Kamil apapun). Dalam penyaluran ini, Baitul Mal hanya merupakan mediator dalam pemasaran hasil dan pembina selama proses pemberdayaan. Pasar utama kambing/domba itu adalah untuk kepentingan kurban, penyediaan kebutuhan sate dan akikah; (c) penyaluran pinjaman lunak tanpa bagi hasil (al-qardh al-hasan), khususnya bagi pedagang kecil. Ini adalah produk pembiayaan yang diberikan kepada para duafa yang memiliki etos kerja dengan persyaratan bersedia dibina dalam kelompok jemaah masjid/mushalla. Dalam hal ini, motivasi Baitul Mal adalah dakwah sekaligus pemberdayaan ekonomi. Jumlah dana yang telah disalurkan untuk pemberdayaan ekonomi ini per September 2003 mencapai 162.002.062 rupiah dengan porsi terbesar untuk al-qardh al- hasan (98 jutaan rupiah), lalu mudhârabah muqayyadah (56 jutaan rupiah) dan untuk koperasi masjid/majlis taklim (7 jutaan rupiah). Kedua, penyaluran sosial, yang terdiri dari: (a) penyaluran dana untuk fakir miskin berupa santunan, khususnya kepada janda tua yang diberikan secara berkala dan sebagian lagi secara insidental 145.686.035 rupiah; (b) penyaluran untuk sarana dan prasarana pondok pesantren 4.000.500 rupiah; (c) penyaluran dana yang disebut pay, yang diberikan kepada Panti Asuhan Yayasan Wakaf Ben Abdi Salamah yang membina 25 santri yatim/piatu 17.760.500 rupiah; (d) penyaluran untuk sarana ibadah seperti pengadaan sound system masjid/ mushalla, mimbar untuk khutbah, dan sebagainya 100.777.000 ru- piah; (e) dana sosial lain, khususnya untuk bencana kekeringan yang dialami Kabupaten Grobogan dalam setiap tahunnya dengan cara menyediakan layanan penyediaan air bersih untuk kaum miskin 18.588.800 rupiah. Jumlah total dana yang telah disalurkan untuk kegiatan sosial ini adalah 286.812.835 rupiah. Ketiga, penyaluran untuk pengembangan sumber daya insani (SDI). Caranya adalah memberikan program beasiswa amanah kepada putra- putri keluarga duafa yang sekolah di tingkat SD hingga SLTA dan mengadakan program pengajian umum yang dilaksanakan secara berkala di wilayah-wilayah rawan pemurtadan serta kajian sepekan sekali. Jumlah dana yang telah disalurkan untuk pengembangan SDI ini adalah untuk beasiswa SD hingga SLTA mencapai 67.445.000 rupiah, sedangkan untuk pengembangan SDI lainnya mencapai 26.436.975 rupiah. 137
138 Baitul Mal BMT Ben Taqwa Selain penyaluran untuk tiga hal tersebut di atas, penyaluran juga dilakukan untuk amil yang hingga September 2003 mencapai 27.119.047 rupiah.29 Berdasarkan data di atas, penyaluran terbesar Baitul Mal ini adalah sektor konsumtif lebih besar. Apalagi, jika beasiswa (pengembangan SDI) dimasukan juga dalam kategori ini. Meskipun pengelola Baitul Mal sendiri tidak membedakan penyaluran yang bersifat konsumtif dan yang produktif. Menurut pengakuan pengurus, sektor yang menjadi prioritas penyaluran adalah sektor pemberdayaan ekonomi dan pembinaan keagamaan mustahik di masjid. Perkumpulan masyarakat yang diberdayakan ini disebut Ben Jama'ah (Agar berjama'ah). Tampaknya, kebijakan pemberian bantuan ZIS kepada mustahik didasarkan pada pertimbangan kesalehan. Hal ini dipertegas oleh pengakuan dua orang penerima bantuan ZIS dalam bentuk al-qardh al-hasan yang diwawancarai. Mereka merasa dapat digolongkan sebagai Muslim yang taat karena selalu salat, mengikuti pengajian, tidak meminum minuman keras, tidak judi, dan berpuasa pada Bulan Ramadhan. Kalaupun terkadang mereka meninggalkan puasa karena tuntutan pekerjaan, mereka mengaku meng-qadhâ-nya pada hari lain. Para penggiat ZIS Baitul Mal Ben Taqwa menyadari pemikiran bahwa tidak ada satu pun prestasi yang monumental yang diraih tanpa pengawasan. Karena itu, mekanisme pelaporan keuangan Baitul Mal Ben Taqwa dilakukan lewat publikasi di Deteksi Pos. Untuk pengawasan ke dalam, dilakukan hampir setiap hari lewat pengawasan yang berbasis komputer. Meskipun begitu, Baitul Mal Ben Taqwa belum melakukan auditing publik. Mereka untuk sementara merasa cukup dengan audit internal. Dengan cara begitu, diharapkan transparansi keuangan menjadi terlaksana. Sebagai sebuah lembaga yang relatif modern, Baitul Mal ini juga menerapkan sistem penghargaan terhadap prestasi (reward) dan sanksi (punishment). Bentuk penghargaannya adalah gaji yang proporsional dengan pendapatan ZIS. Semakin tinggi pendapatan ZIS, semakin besar gaji atau bagian yang didapat para amil. Sedangkan bentuk sanksinya dapat berupa teguran dan pemberhentian. Strategi penggunaan ZIS untuk pemberdayaan ekonomi dan strategi-strategi pengelolaan serta distribusi di atas cukup berhasil, sehingga kehadiran Baitul Mal Ben Taqwa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat penerima. Lembaga ini dinilai cukup membantu usaha
Sukron Kamil ekonomi dan kebutuhan sosial mereka. Meskipun mereka berharap ke depan jumlah dana bantuan dapat ditingkatkan lagi. Untuk pengembangan kelembagaan ke depan Baitul Mal aktif melakukan pelatihan terhadap staf dan manajer. Kebutuhan akan pelatihan ini terutama karena pengelolaan ZIS di cabang-cabang masih dirangkap oleh sebagian pengelola Baitut Tamwil. Dalam hal pengembangan kelembagaan BMT Ben Taqwa telah membangun lembaga pendidikan dan latihan (diklat). Untuk kelangsungan kegiatannya, Baitul Mal ini selalu membuat rencana jangka pendek, menengah, dan panjang. Pada saat studi ini dilakukan lembaga ini telah menetapkan rencana jangka pendek yakni mempertahankan pembiayaan usaha kecil. Sementara rencana jangka menengahnya adalah pengembangan dana ZIS dengan usaha peternakan yang dikelola langsung oleh Baitul Mal Ben Taqwa bersama masyarakat. Sedangkan rencana jangka panjangnya adalah pengembangan Islamic Center. Selain itu, untuk mengembangkan sumber-sumber ZIS, lembaga ini akan melakukan upaya-upaya untuk mempertahankan sistem pelaporan, karena dengan cara ini diyakini kepercayaan publik dapat terpelihara dengan baik.30 Pandangan Para Penggiat tentang Regulasi Zakat dan Wakaf Penggiat Baitul Mal Ben Taqwa memandang perlu penyempurnaan undang-undang zakat terutama mengenai pengaturan pengurangan pajak oleh zakat. Dalam praktik, hal tersebut belum berlaku karena tidak ada juklak yang jelas. Tidak tersedianya juklak yang jelas, menurut mereka, juga membingungkan institusi perpajakan. Dalam soal NPWZ (Nomor Pokok Wajib Zakat) misalnya, meskipun sudah diabsahkan keberadaannya sejak masa Pemerintahan Habibie, belum jelas siapa yang berwenang mengeluarkannya, apakah BAZIS atau LAZIS, ataukah justru Direktorat Jenderal Pajak. Dengan kenyataan seperti ini penggiat Baitul Mal memandang UU Zakat sebagai proyek politik Islam yang hanya ada dalam kertas. Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah Grobogan, tidak memiliki keinginan baik (political will) yang kuat dalam melaksanakannya. Justru yang tampak adalah adanya tarik menarik antara keinginan pemerintah untuk memperoleh pendapatan dari sektor pajak dengan penguatan lembaga keuangan sosial Islam. Hal ini diduga terkait dengan kecenderungan pandangan sekuleristik, yang melihat 139
140 Baitul Mal BMT Ben Taqwa lembaga keuangan Islam sebagai wilayah privat. Selain itu, menurut para penggiat Baitul Mal ini, yang perlu juga ditambahkan dalam UU zakat adalah sanksi bagi muzaki yang tidak berzakat, karena dengan begitu penggalangan dana zakat akan efektif. Gagasan ini merujuk pada praktik Abu Bakar, khalifah pertama, yang memerangi kaum Muslim yang menolak membayar zakat. Akan tetapi para penggiat Baitul Mal pesimis dalam waktu dekat, ide tersebut dapat direalisir karena kepentingan pemerintah terhadap pajak. Selain pentingnya revisi UU Zakat, mereka juga memandang perlu dikeluarkanya undang-undang tentang wakaf31 dan pentingnya dibentuk lembaga yang menangani wakaf secara nasional. Jika perlu, menurut mereka, sangat baik juga jika ditambah dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur wakaf secara keseluruhan. Alasannya saat ini banyak harta wakaf tidak terurus dengan baik, bahkan banyak tanah wakaf yang diambil alih oleh ahli waris wakif, karena belum mendapatkan akta atau sertifikat. Namun, mereka menganggap lembaga pengelola yang mengurus zakat dan wakaf sebaiknya kalangan swasta saja. Ini mengingat kepercayan masyarakat kepada pemerintah sangat rendah akibat tradisi korupsi di pemerintahan. Dengan demikian, diharapkan baik ZIS maupun wakaf dapat dikelola secara transparan.32 Relasi Internal dan Eksternal Organisasi Selama ini, hubungan antara pendiri yang juga pengawas dengan pengelola cukup harmonis. Di Baitul Mal ini, para pendiri tidak mendapatkan gaji dan semua aset yang ada dalam Baitul Mal bukan menjadi hak milik mereka dan terpisah dari Baitut Tamwil. Mereka hanya memperoleh gaji sebagai pendiri atau pengelola Baitut Tamwil saja. Kendati demikian, peran pendiri dalam membangun jaringan dan penggalangan dana tetap ada. Paling tidak, dalam proses pengambilan keputusan, para pendiri memiliki hak suara dan keputusan diambil berdasarkan kesepakatan bersama. Karena itu, pola hubungan antara pendiri dan pengelola berlangsung atas dasar hubungan timbal balik dan saling menopang. Demikian pula dengan pola hubungan antara organisasi dengan muzaki. Hubungan mereka selama ini cukup baik dan hingga saat ini belum ada muzaki yang mundur menjadi donatur karena satu dan lain hal. Mereka tampaknya merasa puas dengan sistem pengelolaan
Sukron Kamil organisasi. Tentu saja hubungan antara organisasi dengan penerima juga sangat baik, seiring dengan meningkatnya jumlah penerima. Demikian pula hubungan organisasi dengan masyarakat sekitar pun berlangsung harmonis. Mereka tidak merasa terusik oleh kehadiran BMT ini. Bahkan mereka merasa terbantu, seperti dalam mengatasi kesulitan pembiayaan usahanya, sebagaimana telah dijelaskan di depan. Berbeda dengan Baitut Tamwil yang telah melakukan sindikasi pembiayaan di 12 Kabupaten di Jawa Tengah dan telah bekerjasama dengan lembaga keuangan lain semisal koperasi.33 Baitul Mal Ben Taqwa baru memiliki hubungan dengan Dompet Dhu'afa Republika. Baitul Mal Ben Taqwa pernah mendapat bantuan sekitar 100 juta dalam bentuk kambing dari lembaga ini untuk disalurkan kepada mustahik peternak. Sedangkan hubungan dengan Pemerintah Kabupaten Grobogan baru sebatas hubungan formal, dimana pemerintah mengeluarkan SK LAZIS untuk Baitul Mal Ben Taqwa.34 Penutup Menurut para penggiat Baitul Mal ini, secara konseptual ada relasi antara ZIS dan wakaf dengan keadilan sosial, paling tidak keadilan ekonomi. Hal ini karena ZIS dan wakaf merupakan bentuk solidaritas umat Islam yang bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi kaum miskin. Namun, tujuan ZIS tersebut belum terwujud karena kesadaran masyarakat Muslim di Indonesia terhadap ZIS dan wakaf masih rendah. Salah satunya karena sistem pendidikan yang berlaku tidak menunjang. Dualisme sistem pendidikan di Indonesia, sekolah agama dan umum, mengakibatkan ZIS dan wakaf hanya dikenal dengan baik oleh mereka yang belajar di pesantren atau madrasah dan perguruan tinggi Islam. Mereka yang belajar di sekolah dan perguruan tinggi umum, hanya mengenal zakat sebagai rukun Islam saja. Sementara mengenai kekayaan dan usaha apa yang wajib dizakati dan berapa kadar zakatnya tidak diketahui dengan baik oleh mereka. Pada masa yang akan datang, ZIS dan wakaf harus diajarkan kepada anak didik sedini mungkin. Untuk pengembangan sedekah, dalam pandangan para penggiat Baitul Mal Ben Taqwa, perlu dibuat aturan yang memberikan dorongan pelaksanaan sedekah. Misalnya, untuk pengembangan tradisi akikah, perlu dibuat aturan akte akikah, sebagaimana di Malaysia. Tujuannya agar seorang anak yang hendak masuk sekolah dasar membawa akte 141
142 Baitul Mal BMT Ben Taqwa akikah tersebut sebagai prasyarat yang dianjurkan. Hal ini karena di Indonesia, akikah belum berjalan dengan baik, dan masyarakat Indo- nesia pun, khususnya di Jawa, lebih terbiasa dengan acara syukuran 40 hari setelah melahirkan daripada akikah. Padahal, biayanya sama saja atau bahkan lebih tinggi. Selain faktor lemahnya kesadaran, pengetahuan, dan daya dukung aturan, beberapa faktor yang juga ikut mempengaruhi ketidakmampuan ZIS dalam mewujudkan keadilan sosial di Indonesia. Pertama, tidak adanya kerjasama kelembagaan. Selama ini ada tarik menarik antara LAZIS dan BAZIS, di mana posisi BAZIS dalam hal ini lebih dominan. Kedua, tradisi zakat kepada penerima langsung, khususnya kepada guru agama, tidak menjadikan ZIS sebagai kekuatan ekonomi yang berarti. Karena itu, sosialisasi pentingnya mengeluarkan zakat lewat organisasi mendesak untuk dilakukan. Ketiga, pada umumnya lembaga ZIS kurang akuntabel atau amanah. Karena itu, sisi ini perlu diperkuat.35 Namun demikian, ada peluang yang bisa dikembangkan, misalnya dari sisi zakat fitrah. Selama ini, tradisi zakat fitrah berjalan dengan cukup baik, namun pengelolaan dan pemahaman doktrinalnya perlu dikembangkan. Bagi aktivis Baitul Mal Ben Taqwa, zakat fitrah dapat diberdayakan dengan cara menyimpan sebagian zakat fitrah yang berhasil dihimpun di sebuah bank sosial Islam. Kemudian dana tersebut dikelola secara profesional untuk tujuan-tujuan kemaslahatan sosial. Mereka memandang zakat fitrah bukan sebagai tujuan pada dirinya, melainkan sebagai instrumen bagi keadilan sosial. Karena itu, terhadap doktrin yang melarang mengeluarkan zakat setelah khatib naik mimbar pada Idul Fitri, tidak dilihat sebagai larangan untuk menahan sebagian zakat fitrah. Namun, mereka justru mengisyaratkan bahwa zakat fitrah harus segera digunakan untuk mengatasi kemiskinan.36 Catatan Kaki 1 Lihat QS Al-Dzâriyât (51): 19: "Dalam kekayaan mereka (orang-orang kaya) terdapat hak bagi para peminta-minta dan yang terhalang (ekonominya)". Lihat pula QS Al-Hasyr (59):7, "Agar harta kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya"..Bandingkan dengan QS Al-Tawbah (9):60. Lihat Ismail Raj'i Al-Faruqi dan Lois Lamya Al-Faruqi, Atlas Budaya Islam, Menjelajah Peradaban Gemilang, Bandung: Mizan, 1998, hh. 179-181; dan Abdul Manan,
Sukron Kamil Teori dan Praktek Ekonomi Islam, Terjemahan dari Islamic Economics, Theory and Practice oleh M. Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf,1997), h. 232. 2Hasil wawancara dengan Baihaqi A. Madjid, Manajer Informasi Pinbuk Pusat, Oktober 2003 dan. Faktor yang menyebabkan besarnya sebaran BMT di propinsi Jawa Tengah antara lain: (1) BMT dikembangkan oleh prakarsa mandiri (bot- tom-up) dari komunitas setempat. Meskipun dukungan pemerintah daerah di propinsi ini sangat lemah, hal ini oleh para pendiri dan pengelolanya justru dijadikan sebagai cambuk yang memicu semangat mereka untuk mengembangkan BMT; (2) BMT ini dikembangkan oleh tenaga (aktivis) muda yang dedikatif, ulet, jujur, dan terdidik; (3) terjalin kerjasama yang solid antara pendiri dan pengelola dalam menjalankan BMT secara bertanggungjawab (amanah). Lihat juga M. Amin Aziz, "Koperasi Syari'ah BMT, Tinjauan Syar'i, Prospek, dan Tantangannya Implementasinya", dalam Makalah Diskusi di PD. Pasar Jaya (tidak diterbitkan), 1 Agustus 2001. 3 Hertanto Widodo Ak. dkk., Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wattamwil, (Bandung: Mizan, 1999), hh. 81-82; PINBUK, Pedoman Cara Pembentukan BMT, Jakarta: PINBUK, tth. h. 2. 4 Baihaqi Abd. Majid dan Saifuddin A. Rasyid (Ed.), Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syari'ah, Perjalanan Gagasan dan Gerakan BMT di Indone- sia, (Jakarta: PINBUK, 2000), hh.179-181. 5 Zainul Arifin, Memahami Bank Syari'ah; Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek (Jakarta: Alvabet, 2000), h.172; dan M. Amin Aziz, "Koperasi Syari'ah BMT..., 2001. 6 Baihaqi Abd. Majid dan Saifuddin A. Rasyid (Ed.), Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syari'ah, hh.162-199, 201-207; dan Mukhamad Yazid, "Koperasi Syari'ah, Landasan, Prospek dan Tantangan, Makalah Diskusi di PD. Pasar Jaya (tidak diterbitkan), 2001. 7 Lihat Brosur BMT Fajar Shidiq Koppas Tn. Abang, 2001. 8 Mudharabah adalah kontrak dimana kreditur berkedudukan sebagai mitra pasif (sleeping partner) tapi menyediakan modal, sementara debitur berfungsi sebagai pihak yang menjalankan atau active partner atas dasar perjanjian bahwa untung atau rugi ditanggung bersama. Dalam hal ini, nasabah sebagai sleeping partner, sedangkan BMT sebagai active partner-nya 9 Musyârakah (usaha patungan) adalah kontrak di mana BMT bekerjasama dengan lembaga lain atau perorangan untuk membentuk sebuah perusahaan dimana keduanya sebagai penyedia modal, aktif menjalankan perusahaan, dan bertanggung jawab terhadap kerugian maupun keuntungan perusahaan. Sedangkan yang dimaksud mudhârabah dalam konteks penyaluran dana adalah BMT berfungsi sebagai sleeping partner dan pihak lain sebagai active partner dimana untung rugi ditanggung bersama. 143
144 Baitul Mal BMT Ben Taqwa 10 Murabbahah adalah jual beli dimana barang yang diperjualbelikan diserahkan segera, sedangkan harga (baik pokok maupun margin keuntungan yang disepakati bersama) atas barang tersebut dibayar di kemudian hari secara sekaligus. Dalam praktiknya, BMT berfungsi sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Sedangkan ba'i bitsaman âjil adalah kontrak dimana barang yang diperjualbelikan diserahkan dengan segera sedangkan harganya dibayar kemudian secara angsuran. Praktik model ini sama saja dengan murabbahah. Yang membedakannya adalah cara pembayarannya saja. Lihat Zainul Arifin, "Dasar-Dasar Manajemen Bank Islam", Modul Program Pembekalan Studi Ekonomi Islam, Surabaya, Kerjasama BMI dengan Universitas Airlangga, 1999, hh. 6-9; Karnaen A. Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, Apa dan Bagaimana Bank Islam, Yogyakarta: Dana Bakti Primayasa 1992, hh. 15-39; Karnaen A. Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio Prinsip-Prinsip Operasional Bank Islam, Jakarta: Risalah Masa, 1992, hh. 25-39; dan Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktek, Jakarta: Gema Insani, 2001. 11 Zainul Arifin, Memahami Bank Syari'ah, hh. 129-130. 12 Baihaqi Abd. Majid dan Saifuddin A. Rasyid (Ed.), Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syari'ah, h. 182. 13 Hertanto Widodo Ak, Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wattamwil, (Bandung: Mizan, 1999), h. 84. 14 Profil KPPS BMT Ben Taqwa 2003; dan Hasil wawancara dengan Ustadz Muhamin Memet sebagai salah seorang Pendiri, tanggal 8 Oktober 2003. 15 Meskipun salah seorang pendiri Baitul Mal Ben Taqwa aktivis Muhamadiyah, lembaga ini tetap independen, dalam arti tidak memiliki afiliasi dengan salah satu ormas keagamaan apa pun, apalagi partai politik. 16 Pengakuan legal atas lembaga keuangan syari'ah diatur dalam UU No. 7 tahun 1992 yang disempurnakan oleh UU No. 10 tahun 1998. Lihat Zainul Arifin, Memahami Bank Syari'ah, hh. 172-174. Sementara pengakuan legal atas lembaga ZIS swasta diatur dalam UU No. 38 tentang pengelolaan zakat. 17 Hasil wawancara dengan H. Badi Zainal Abidin dan Ustadz Muhamin Memet sebagai pendiri dan dengan Miftakhunni'am, manajer Baitul Mal Ben Taqwa, tanggal 8 Oktober 2003. 18 Profil KPPS BMT Ben Taqwa 2003. 19 Profil KPPS BMT Ben Taqwa 2003. 20 SK Bupati Grobogan No. 451.1123.93/2000 tentang Pengukuhan Baitul Mal Ben Taqwa sebagai LAZIS dan Profil KPPS BMT Ben Taqwa 2003. 21 Fatwa MUI didasarkan pada pendapat ulama Hanafiyah yang menggunakan alasan 'urf (sudah banyak dilakukan masyarakat semasanya). Di beberapa negeri Muslim, seperti Mesir wakaf uang telah diberlakukan. Lihat MUI, Keputusan Komisi Fatwa MUI tentang Wakaf Uang, 11 Mei 2002. Lihat juga Uswatun
Sukron Kamil Hasanah, "Wakaf Uang dan Pemberdayaan Ekonomi Umat", Makalah Diskusi Pusat Bahasa dan Budaya UIN Jakarta, 17 Oktober 2002. 22 Lihat al-Nawawi, al-Raudhah, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tth., Jilid IV, h.381 sebagaimana dikutip Anwar Ibrahim, "Wakaf dalam Syari'at Islam", dalam Makalah Workshop Internasional Pemberdayaan Ekonomi Ummat melalui Pengelalolaan Wakaf Produktif (tidak diterbitkan), Batam: Wisma Haji Batam, 7-8 Januari 2002, hh. 16-17; MUI, Keputusan Komisi Fatwa MUI tentang Wakaf Uang, 11 Mei 2002. 23 Hasil wawancara dengan H. Badi Zainal Abidin dan Ustadz Muhamin Memet sebagai pendiri, Miftakhunni'am, Manajer, Anshari, tokoh agama masyarakat setempat, dan dua orang muzaki Baitul Mal Ben Taqwa, Elvina dan Imrana Hanum, tanggal 8 Oktober 2003. 24 Denda keagamaan karena melakukan tindakan yang dilarang, seperti melakukan hubungan seksual pada siang hari Bulan Ramadhan dan melakukan sumpah palsu. 25 Hasil wawancara dengan H. Badi Zainal Abidin dan Ustadz Muhamin Memet sebagai pendiri, dan dengan Miftakhunni'am, Manajer Baitul Mal Ben Taqwa, tanggal 8 Oktober 2003. 26 Profil KPPS BMT Ben Taqwa, 2003 dan Daftar Donatur Kantor-Kantor Cabang BMT Ben Taqwa. 27 M. Nur A. Birton, "Prospek dan Tantangan Koperasi Syari'ah di Pasar-Pasar DKI Jakarta, Laporan Penelitian, Jakarta: Puslitbang FE UMJ dan PD. Pasar Jaya, 2001. 28 Neraca Baitul Mal Ben Taqwa per 30 September 2003, Profil KPPS BMT Ben Taqwa 2003 dan Hasil wawancara dengan H. Badi Zainal Abidin dan Ustadz Muhamin Memet sebagai pendiri dan dengan Miftakhunni'am, Manajer Baitul Mal Ben Taqwa, tanggal 8 Oktober 2003. 29 Neraca Baitul Mal Ben Taqwa per 30 September 2003 dan Profil KPPS BMT Ben Taqwa 2003. 30 Hasil wawancara dengan H. Badi Zainal Abidin dan Ustadz Muhamin Memet sebagai pendiri, Miftakhunni'am, Manajer Baitul Mal Ben Taqwa, Sukirman dan Sahlan, penerima bantuan ZIS dalam bentuk al-qardh al-hasan untuk peternakan lele, tanggal 8 Oktober 2003. 31Pada saat pengumpulan data dalam studi ini, UU Wakaf belum disahkan. UU tentang Wakaf telah disahkan pada tahun 2004. Lihat Departemen Agama RI, UU Wakaf No. 41 tahun 2004, Jakarta: Departemen Agama RI. 32 Hasil wawancara dengan H. Badi Zainal Abidin dan Ustadz Muhamin Memet sebagai pendiri, Miftakhunni'am, Manajer Baitul Mal Ben Taqwa, Anshari, tokoh agama masyarakat setempat, dan dua orang muzakinya, Elvina dan Imrana Hanum, tanggal 8 Oktober 2003. 33 M. Nur A. Birton, "Prospek dan Tantangan Koperasi Syari'ah di Pasar-Pasar 145
146 Baitul Mal BMT Ben Taqwa DKI Jakarta, Laporan Penelitian, (Jakarta: Puslitbang FE UMJ dan PD. Pasar Jaya, 2001). 34 Hasil wawancara dengan H. Badi Zainal Abidin dan Ustadz Muhamin Memet sebagai pendiri, Miftakhunni'am, Manajer Baitul Mal Ben Taqwa, Anshari, tokoh agama masyarakat setempat, dan dua orang muzaki, Elvina dan Imrana Hanum, tanggal 8 Oktober 2003. 35 Hasil wawancara dengan H. Badi Zainal Abidin. 36 Hasil wawancara dengan H. Badi Zainal Abidin. Daftar Pustaka al-Nawawi, al-Raudhah, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, tth., Jilid IV, h.381 sebagaimana dikutip Anwar Ibrahim, "Wakaf dalam Syari'at Islam", Makalah Workshop Internasional Pemberdayaan Ekonomi Ummat melalui Pengelalolaan Wakaf Produktif, Batam: Wisma Haji Batam, 7-8 Januari 2002 Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001, Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktek, Jakarta; Gema Insani Arifin, Zainul, 1999, "Dasar-Dasar Manajemen Bank Islam", (Modul Program Pembekalan Studi Ekonomi Islam), Surabaya, 4-26 Oktobert 1999, Kerjasama BMI dengan Universitas Airlangga _______, 2000, Memahami Bank Syari'ah; Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek, Jakarta: Alvabet Aziz, M. Amin, 2001, "Koperasi Syari'ah BMT, Tinjauan Syar'i, Prospek, dan Tantangannya Implementasinya", Makalah Diskusi di PD. Pasar Jaya Birton, M. Nur A., 2001,"Prospek dan Tantangan Koperasi Syari'ah di Pasar- Pasar DKI Jakarta, Laporan Penelitian, Jakarta: Puslitbang FE UMJ dan PD. Pasar Jaya. Brosur BMT Fajar Shidiq Koppas Tanah Abang Tahun 2001 Daftar Donatur Kantor-Kantor Cabang BMT Ben Taqwa. Departemen Agama RI, UU Wakaf No. 41 tahun 2004, Jakarta: Departemen Agama RI al-Faruqi, Ismail Raj'i dan Lois Lamya Al-Faruqi, 1998, Atlas Budaya Islam, Menjelajah Peradaban Gemilang, Bandung: Mizan. Fuad, Iwan Agustiawan, 2001, "Koperasi Syari'ah BMT; Tinjauan Syar'i, Kelembagaan, Prospek dan Tantangan Implementasinya", Makalah Diskusi BMT di PD. Pasar Jaya. Hasanah, Uswatun "Wakaf Uang dan Pemberdayaan Ekonomi Umat, Makalah Diskusi Pusat Bahasa dan Budaya UIN Jakarta, 17 Oktober 2002. Hasil Wawancara dengan penerima bantuan ZIS dalam bentuk al-qardh al-
Sukron Kamil hasan 8 Oktober 2003. Hasil Wawancara dengan Anshari, tokoh agama masyarakat setempat 8 Oktober 2003. Hasil Wawancara dengan Baihaqi A. Madjid, Manajer Informasi Pinbuk Pusat, Oktober 2003 dan 17 September 2001. Hasil Wawancara dengan dua orang muzaki-nya, Elvina dan Imrana Hanum 8 Oktober 2003. Hasil Wawancara dengan H. Badi Zainal Abidin dan Ustadz Muhamin Memet sebagai pendiri 8 Oktober 2003. Hasil Wawancara dengan Miftakhunni'am, Manajer Baitul Mal Ben Taqwa 8 Oktober 2003. Hefner, W. Robert, 1998, "Islamisasi Kapitalisme: Tentang Pembentukan Bank Islam Pertama di Indonesia", dalam Mark R. Woodward, (Ed.), Jalan Baru Islam: Memetakan Paradigma Mutakhir Islam Indonesia, Bandung: Mizan. Karim, Adiwarman A., 1999, "Problematika Pengelolaan Bank Syari'ah", Makalah, Jakarta: Mu.'amalat Institut. Majalah GAMMA, 4-10 Juli 2001. Majid, Baihaqi Abd. dan Saifuddin A. Rasyid (Ed.), 2000, Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syari'ah, Perjalanan Gagasan dan Gerakan BMT di Indonesia, Jakarta: PINBUK. Mannan, Abdul, 1997, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, Terjemahan dari Islamic Economics, Theory and Practice oleh M. Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. MUI, Keputusan Komisi Fatwa MUI tentang Wakaf Uang, 11 Mei 2002. Neraca Baitul Mal Ben Taqwa per 30 September 2003, Profil KPPS BMT Ben Taqwa 2003. Perwataatmadja, Karnaen A. dan Muhammad Syafi'i Antonio, 1992a, Apa dan Bagaimana Bank Islam, Yogyakarta: Dana Bakti Primayasa. ________, 1992b, Prinsip-Prinsip Operasional Bank Islam, Jakarta: Risalah Masa Pinbuk, Tanpa Tahun, Pedoman Cara Pembentukan BMT, Jakarta: Pinbuk, tth. Profil KPPS BMT Ben Taqwa 2003. Rahardjo, M. Dawam Rahardjo, 1991, Perspketif Deklarasi Mekah, Menuju Ekonomi Islam, Bandung: Mizan, 1991. SK Bupati Grobogan No. 451.1123.93/2000. Widodo Ak, Hertanto, dkk., 1999, Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wattamwil, Bandung: Mizan. Yazid, Mukhamad, 2001, "Koperasi Syari'ah, Landasan, Prospek dan Tantangan, Makalah Diskusi di PD. Pasar Jaya. 147
Bapelurzam Kendal: Gerakan Zakat Muhammadiyah Tuti Alawiyah Najib Pendahuluan Gerakan penghimpunan dan pengelolaan zakat di Muhammadiyah secara institusional diberlakukan sejak dikeluarkannya SK Pimpinan Pusat Muhammadiyah N0. 02/PP/1979 tentang realisasi gerakan zakat Muhammadiyah. Tujuan dari gerakan zakat ini adalah agar penghimpunan dan pengelolaan zakat dapat terorganisir dengan baik dan potensi zakat dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Namun demikian, jika ditelusuri lebih jauh, ide untuk mengorganisir zakat dan mengentaskan kemiskinan dengan zakat telah ada sejak organisasi ini didirikan1. Hal ini tergambar dari QS Al- Maun yang sering dibaca oleh KH. Ahmad Dahlan di hadapan khalayak Muhammadiyah yang isinya menekankan pada pemahaman tentang kepedulian dan pemberdayaan terhadap kaum lemah seperti anak yatim dan orang-orang miskin. Tulisan ini merupakan hasil studi terhadap Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (Bapelurzam) Kendal. Lembaga ini merupakan 149
150 Bapelurzam Kendal: Gerakan Zakat Muhammadiyah bagian dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kendal yang didirikan khusus untuk menangani zakat. Studi terhadap lembaga ini dilakukan karena menurut catatan Bapelurzam Kendal dianggap berhasil dalam menghimpun dan mengelola zakat mal di antara organ Muhammadiyah lainnya.2 Selain itu, lembaga ini dianggap mampu menggambarkan dinamika gerakan zakat dalam Muhammadiyah. Lagi pula untuk mengetahui realitas gerakan zakat di organisasi Muhammadiyah harus dilakukan pada tingkat daerah. Sebab realisasi gerakan zakat tersebut, baik upaya-upaya penghimpunan maupun pengelolaan dana zakat yang terkumpul ada di tingkat cabang dan daerah. Tingkat pusat hanya menerima laporan dan mendapat bagian selaku amil pusat sebesar 2 %.3 Bapelurzam Kendal Bapelurzam merupakan bagian dari gerakan penyadaran zakat di tubuh Muhammadiyah. Lembaga ini lahir berawal dari adanya SK Pimpinan Pusat Muhammadiyah N0. 02/PP/1979 tentang realisasi gerakan zakat Muhammadiyah. Gerakan zakat dalam Muhammadiyah dikukuhkan dalam keputusan dan program kerja hasil Muktamar Muhammadiyah ke-40 di Surabaya tahun 1978. 4 Sejak saat itu Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) merespon gerakan ini tak terkecuali PDM Kendal. Sebagai wujud nyata dari gerakan ini, PDM Kendal membentuk badan pelaksana zakat dengan nama Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah Kendal yang diakronimkan menjadi Bapelurzam Kendal. Di daerah-daerah lain menggunakan nama Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (BPUZM). Di Kendal, gerakan zakat ini dimotori oleh KH. Abdul Bari Shoim, selaku Pimpinan Muhammadiyah Kendal saat itu.5 Selain gerakan zakat di atas, dalam konteks lokal, Bapelurzam lahir atas dua kondisi obyektif. Faktor pertama, keinginan untuk menjalankan kewajiban zakat seperti halnya shalat dan rukun Islam lainnya. H. Muslim, narasumber studi ini, mengilustrasikan, bahwa seperti halnya shalat, jika yang wajib sudah ditegakkan maka yang sunnah diharapkan juga akan ditegakkan. Demikian juga zakat, jika zakat yang wajib sudah dilaksanakan maka infak, sedekah, wakaf, hibah dan pemberian lainnya juga akan lebih direalisasikan. Upaya di atas merupakan keinginan untuk menyelaraskan antara ibadah ritual (mahdhah) dan ibadah sosial (ghayru mahdhah). Akan
Tuti Alawiyah Najib terasa pincang jika dalam setiap kesempatan kita selalu melakukan ibadah ritual namun di sisi lain amat kering dengan ibadah sosial berupa kepedulian kepada si papa dan lemah. Melalui gerakan zakat inilah para pimpinan Muhammadiyah di Kendal ingin membumikan dan merealisasikan zakat dalam kehidupan empiris masyarakat Kendal. Faktor kedua, adalah upaya mengentaskan kemiskinan. Dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah, Kabupaten Kendal merupakan daerah kecil dan agak terbelakang, terlebih setelah dua kecamatan yang berdekatan dengan Semarang yaitu Kecamatan Tugu dan Mijen menjadi wilayah Kotamadya Semarang yang dimekarkan.6 Keterbelakangan erat kaitannya dengan kemiskinan, rendahnya pendidikan, tingkat kesehatan, dan sebagainya. Karena kondisi kemiskinan inilah menurut Jayuri, diantara warga masyarakat Kendal ada yang mudah tergoda dengan bantuan dari pihak yang berbeda keyakinan sehingga ada yang berpindah keyakinan7. Walaupun adanya perpindahan agama warga Kendal pada awalnya tidak menjadi faktor yang melatarbelakangi lahirnya gerakan zakat, namun belakangan hal tersebut menjadi keprihatinan Pimpinan Muhammadiyah Kendal sehingga dakwah dan pemberian dana zakat kepada kaum duafa lebih menjadi perhatian yang serius.8 Dari penjelasan di atas, lahirnya gerakan zakat di Kendal tidak terlepas dari konteks keagamaan dan sosial ekonomi masyarakat setempat. Apa yang ingin dilakukan oleh PDM Kendal di atas, sejalan dengan misi sosial -disamping misi teologis- yang diemban oleh Al- Qur'an. Dalam QS. Al-Maun, Tuhan mengecam mereka yang melaksanakan shalat sebagai pendusta agama jika mereka tidak mempedulikan kehidupan anak yatim dan orang-orang miskin. Visi Misi dan Nilai-nilai yang Diperjuangkan Visi dan misi Bapelurzam tidak secara eksplisit tertuang dalam buku Zakat Kita yang ditulis KH. Abdul Bari Shoim. Namun demikian, dari penjelasan para tokoh Muhammadiyah Kendal, paling tidak, ada dua hal yang mengarah kepada formula visi dan misi, yaitu pertama, keinginan merealisasikan zakat dalam kehidupan masyarakat untuk kesejahteraan umat; dan kedua, berupaya menjadi badan yang dipercaya untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.9 Dua hal inilah yang mengawal berbagai upaya dan kegiatan badan pelaksana masalah zakat di Kendal. Di samping itu, keyakinan dan kesungguhan 151
152 Bapelurzam Kendal: Gerakan Zakat Muhammadiyah karena mengajak kepada sesuatu yang diperintahkan Allah yaitu zakat membuat kepanitiaan ini terus bertahan dan bahkan selalu meningkat prestasinya dari tahun ke tahun. Selain dua hal di atas, mengacu pada buku Zakat Kita, Bapelurzam dalam menjalankan tugasnya senantiasa memperhatikan nilai-nilai dan arahan yang telah dibuat KH. Abdul Bari Shoim ketika membahas zakat.10 Di antara nilai-nilai tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, sebagai rukun Islam ketiga, zakat mesti disikapi, dihayati dan diamalkan secara sama dan seimbang dengan rukun Islam lain, seperti shalat dan puasa yang jika tidak diamalkan akan merasa berdosa. Kedua, sebanding dengan shalat, zakat harus dipopulerkan dengan slogan Hayya ala al zakah, seperti juga hayya ala al shalah yang sering dikumandangkan setiap hari dalam waktu shalat. Ketiga, zakat tidak sama dengan infaq, sedekah, hibah, wakaf, pajak, hadiah atau promosi. Mereka yang mengingkari zakat, Islamnya rusak/hangus. Sedangkan jika mereka tidak menunaikan jenis sumbangan lain selain zakat hanya sampai pada tingkat berdosa tapi tidak menghanguskan Islamnya. Keempat, merealisasikan zakat harus bertanggung jawab baik secara vertikal maupun horisontal dan semua bentuk hambatan bagi terlaksananya zakat harus disingkirkan. Zakat yang telah digerakkan sejak tahun 1979 tersebut saat ini telah menjadi tradisi dalam masyarakat Kendal terutama di Kecamatan Weleri, daerah dimana studi ini berlangsung. Di Weleri, tidak hanya mereka yang tergolong kaya yang sudah mengeluarkan zakatnya setiap tahun, tapi juga masyarakat biasa seperti tukang becak, tukang cukur rambut, guru SD, dan sebagainya. Begitu juga masyarakat yang hanya berjualan kecil-kecilan di depan rumahnya menyisihkan keuntungan dari hasil jualan mereka untuk dizakatkan.11 Tujuan digerakkannya zakat di Kendal menurut H. Muslim adalah mendorong agar mereka yang awalnya mustahik bisa menjadi muzaki dengan diberikannya bantuan modal dari dana zakat. Di samping itu, dengan tertanganinya kemiskinan dan tercapainya peningkatan ekonomi di Kendal diharapkan sendi-sendi agama lainnya akan tegak.12
Tuti Alawiyah Najib Tokoh Muhammadiyah Lokal dalam Gerakan Penyadaran Zakat Keberhasilan membumikan zakat mal dan kegiatan filantropi Is- lam lainnya di Kendal merupakan bukti nyata dari hasil jerih payah dan kerja keras para penggerak zakat di sana. Ada berbagai upaya yang dilakukan tokoh-tokoh Muhammadiyah lokal Kendal untuk mewujudkan zakat dalam kehidupan masyarakat. Upaya-upaya tersebut diantaranya reinterpretasi fikih zakat, sosialisasi penyadaran wajib zakat, dan pembentukan amil zakat setiap tahun. Reinterpretasi Fikih Zakat Salah satu penghalang optimalisasi zakat menurut para tokoh Muhammadiyah Kendal adalah adanya penafsiran yang tidak tepat pada ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah berkaitan dengan persoalan zakat13. Demikian juga, doktrin fikih tentang zakat yang selama ini menjadi panduan masyarakat muslim pada umumnya justru menjadi penghambat14. Karena itu, perlu ada terobosan dalam rangka merealisasikan zakat tersebut dengan tidak taklid pada rumusan- rumusan yang selama ini dianggap baku yang merujuk pada pandangan para ulama terdahulu dalam kitab-kitab fikih. Terhadap keputusan Tarjih15 Muhammadiyah tentang persoalan zakat pun, PDM Kendal menganggap tidak ada aturan untuk taklid sehingga jika putusan tarjih tersebut dipandang menjadi penghambat tidak perlu digunakan.16 Dalam menekankan pentingnya kewajiban zakat, disebutkan bahwa ada sekitar 79 ayat Al-Qur'an yang memerintahkan zakat berbarengan dengan perintah shalat. Reinterpretasi fikih zakat sendiri oleh para pimpinan Muhammadiyah Kendal didasarkan pada QS. Al- Taubah: 103 tentang perintah mengambil zakat dan Al-Taubah: 60 tentang orang-orang yang berhak menerima zakat.17 Dengan menggunakan 2 ayat tersebut, mereka berupaya untuk merombak pandangan para fuqoha tentang zakat yang sering diulas panjang lebar dalam berbagai kitab. Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang modernis sesungguhnya mendasarkan diri pada doktrin kembali kepada Al- Qur'an dan Sunnah. Dalam konteks tersebut, apa yang dilakukan para tokoh Muhammadiyah Kendal dengan memahami ajaran zakat sesuai dengan pandangan Al-Qur'an telah sejalan dengan pandangan Muhammadiyah secara umum. Namun demikian, ijtihad lokal tentang 153
154 Bapelurzam Kendal: Gerakan Zakat Muhammadiyah zakat di Kendal bukan merupakan ijtihad organisasi Muhammadiyah secara umum. Sebab untuk menjadi fatwa, perlu ditempuh mekanisme tertentu melalui proses pembahasan dan pengkajian secara mendalam di tingkat Majlis Tarjih Muhammadiyah Pusat. Dengan mengedepankan reinterpretasi fikih zakat, para tokoh Muhammadiyah Kendal menyatakan bahwa fikih dan pemahaman terhadap fikih yang berkembang di masyarakat merupakan tantangan terbesar dalam gerakan zakat. Mereka juga menyebutkan bahwa adanya pengelompokan dalam fikih zakat justru bisa menjadi peluang untuk menghindar dari kewajiban membayar zakat. Salah satu narasumber mencontohkan aturan nisab dalam fikih. Ketika ada batasan nisab kambing adalah 40 ekor, maka jika belum sampai pada batasan tersebut menjadi tidak wajib zakat. Hal ini bisa menjadi peluang untuk tidak membayar kewajiban zakat kambing tersebut dengan jalan misalnya menjual atau menyembelih salah satu dari kambing tersebut sebelum berjumlah 40 ekor. Demikian juga orang sering berkilah untuk tidak mengeluarkan zakat karena merasa dirinya belum memiliki harta yang sampai pada ukuran nisab.18 Nisab adalah salah satu dari aturan fikih yang dianggap menjadi penghambat gerakan zakat. Beberapa hal penting menyangkut konsep zakat yang ditafsirkan ulang oleh ulama lokal Muhammadiyah Kendal diantaranya konsep nisab, haul, amwal, dan aghniya (kaya). Konsep- konsep ini dapat dibandingkan dengan konsep fikih yang selama ini dikenal luas oleh masyarakat. Tabel 1. Perbandingan Konsep Zakat antara Interpretasi Ulama Kendal dan Fikih
Tuti Alawiyah Najib H. Muslim24 memberi ilustrasi bagaimana fikih zakat yang selama ini dianut masyarakat dapat mendorong orang untuk tidak mematuhi perintah wajibnya zakat. Hal ini tergambar jelas dari adanya pengelompokan terhadap jenis-jenis harta yang dipisah secara sendiri- sendiri untuk sampai pada seseorang wajib berzakat, padahal jika harta-harta tersebut digabung ia sampai pada kategori wajib zakat. "Pak X,misalnya, seorang buruh yang memiliki gaji 1 juta per bulan, memiliki toko dan kebun yang menghasilkan. Dari hasil itu, dia bisa membeli 155
156 Bapelurzam Kendal: Gerakan Zakat Muhammadiyah sawah, menanam tembakau yang juga menghasilkan. Kalau menurut fikih yang selama ini dianut, toko dikategorikan sebagai zakat tijaroh (perdagangan), setelah dia hitung-hitung misalnya, ternyata hasilnya belum mencapai nisab. Hasil pertaniannya dari kebun dan sawah juga belum mencapai nisab, dan hasil kerjanya sebagai buruh belum ada ketentuannya apakah masuk ke zakat profesi. Akhirnya Pak X tidak zakat. Namun jika hartanya tersebut dijadikan satu, tahun ini pak X mendapat apa dari hartanya? Mungkin dari hasil kerja dan kebunnya dia dapat membeli sawah, dari hasil tokonya Pak X bisa memperbaiki rumahnya sehingga bagus, dapat mengganti TV dari hitam putih menjadi berwarna, membeli sebuah mobil, dan memiliki tabungan di bank. Semua hasil kekayaan yang mungkin sudah tidak berbentuk uang tunai lagi harus dihitung secara keseluruhan, dan untuk kemudahan bisa dinominalkan ke dalam rupiah (semua hasil kekayaan selama 1 tahun tersebut). Di luar itu, mungkin Pak X juga mempunyai hutang. Jumlah keseluruhan hasil kekayaan setahun tersebut kemudian dikurangi hutang, dan misalnya sisanya adalah 5 juta. Maka 5 juta itu adalah nisab Pak X sehingga ia harus mengeluarkan zakat sebesar 2,5 % dari 5 juta untuk tahun tersebut." Reinterpretasi yang dilakukan ulama Muhammadiyah Kendal tidak terbatas pada konsep-konsep di atas. Dalam konsep mustahik zakat yang diklasifikasikan menjadi 8 golongan (asnaf) dan isu-isu lain seputar zakat seperti zakat untuk untuk daerah lain dan zakat untuk non muslim juga menjadi sarana ijtihad ulama Kendal. Dalam beberapa hal, ijtihad mereka sejalan dengan perkembangan fikih kontemporer yang mulai menafsir ulang beberapa kategori asnaf tersebut25. Berkaitan dengan penyaluran zakat ke daerah lain seperti keluar Kendal, mereka membolehkan asalkan di daerah Kendal sendiri sudah mencukupi. Untuk pendistribusian zakat yang selama ini dilakukan di Kendal, pada tingkat desa misalnya, pendistribusian tidak langsung dilakukan di desa tersebut tapi disatukan di tingkat kecamatan sehingga penyalurannya bisa menjangkau desa-desa lain yang lebih miskin dan tidak dimonopoli oleh satu desa tertentu yang mampu saja. Hal ini memang bertujuan agar desa yang kurang mampu tersubsidi oleh desa yang lebih mampu sehingga bisa menolong mereka yang memang miskin dan lemah ekonominya.26 Berkaitan dengan zakat kepada non muslim, H. Muslim menjelaskan bahwa jika non muslim tersebut miskin, maka masuk ke dalam asnaf fakir dan miskin sehingga berhak menerima zakat. Pemberian kepada non muslim seperti ini bisa masuk kategori fakir
Tuti Alawiyah Najib miskin atau kategori dakwah fi sabilillah sehingga tidak keluar dari kategori 8 asnaf. Disamping itu, jika ke-non-muslim-annya akibat dari adanya upaya-upaya Kristenisasi maka mereka harus diperhatikan, salah satunya dengan diberikan zakat sehingga diharapkan mereka akan kembali kepada agama Islam. "... untuk jangka panjangnya memang begitu, karena dakwah tidak hanya kepada orang muslim. Kita punya keyakinan mereka yang mengalihkan ke agama tertentu itu awalnya orang Islam, mungkin karena kekurangan keuangan, sehingga ditarik ke sana. Nah itu juga menjadi lahan dakwah kita. Maka pemikiran ke depan, bagaimana pandai-pandainya kita untuk mendakwahkan lewat itu (zakat, pen.) ..." 27 Selain membolehkan menyalurkan zakat kepada non muslim, H. Muslim juga menyatakan pernah menerima zakat dari non muslim. Hal ini disebabkan pemahaman dan kesadaran non muslim tersebut tentang wajibnya membersihkan harta sehingga walaupun ia bukan seorang muslim tapi hatinya tergerak untuk membersihkan hartanya.28 Sosialisasi Penyadaran Zakat Di tingkat kelembagaan, ulama Muhammadiyah Kendal telah melakukan reinterpretasi konsep zakat yang berbeda dari yang selama ini berkembang dalam fikih. Untuk menggulirkan konsep tersebut sehingga tidak hanya menjadi wacana dan konsep elit, tapi bisa dipahami dan dijalankan oleh masyarakat umum, maka pimpinan Muhammadiyah Kendal melakukan upaya berikutnya yaitu sosialisasi wacana zakat berdasarkan konsep yang telah ditafsir ulang tersebut. Sosialisasi ini pada gilirannya menjadi upaya yang ampuh untuk melakukan gerakan penyadaran zakat dalam masyarakat Kendal. Sosialisasi wacana zakat dilakukan secara intensif kepada warga masyarakat melalui berbagai cara, seperti pengajian, khutbah jumat, kuliah Ramadhan, penyuluhan, penggunaan spanduk, pengiriman surat edaran, dan sebagainya. Secara lebih terperinci, sosialisasi untuk penyadaran dan penggalangan dana zakat di Kendal dapat dikategorikan ke dalam empat cara di bawah ini:29 Pertama, penyuluhan tentang zakat bagi amilin dan warga Muhammadiyah. Kedua, pengajian tentang zakat bagi warga dan simpatisan Muhammadiyah serta umat Islam secara umum diadakan sekali dalam seminggu melalui pengajian Ahad pagi. Ketiga, penggunaan 157
158 Bapelurzam Kendal: Gerakan Zakat Muhammadiyah media seperti surat kabar, majalah, spanduk, dan surat pemberitahuan (edaran). Keempat, pengaruh dari Pimpinan Muhammadiyah lokal yang secara langsung turun ke lapangan mengajak masyarakat berzakat dan memberikan teladan langsung dengan terlebih dahulu menjadi muzaki. H. Muslim juga menambahkan bahwa sosialisasi wacana zakat tersebut pada awalnya tidak banyak mendapat respon dari masyarakat. Namun setelah beberapa tahun dilakukan sosialisasi melalui berbagai kegiatan, saat ini masyarakat sudah dapat menerima dan melaksanakan kewajiban zakat tersebut. Hal ini dibuktikan dengan antusiasnya warga yang melaksanakan zakat dari tahun ke tahun dengan mengikuti arahan dan konsep zakat ulama Kendal.30 Salah satu kegiatan sosialisasi adalah pengajian. Kegiatan ini telah terealisir selama beberapa tahun di Kecamatan Weleri. Pengajian tingkat Kecamatan ini diadakan di lapangan Kawedanan setiap hari minggu pagi dengan jemaah mencapai ratusan orang. Para jemaah tersebut tidak hanya warga Muhammadiyah, tapi juga masyarakat pada umumnya yang berasal dari organisasi yang berbeda. Nama pengajiannya sendiri tidak atas nama Muhammadiyah namun pengurus dan penceramahnya dari organisasi ini. Motivasi menggerakan pengajian ini salah satunya adalah untuk menggerakkan zakat.31 Keteladanan dari pimpinan Muhammadiyah untuk melaksanakan zakat dapat dilihat dari data laporan pertanggungjawaban dana zakat yang dibagikan kepada seluruh muzaki setiap tahun. Dalam laporan tersebut memang terlihat bahwa pimpinan Muhammadiyah merupakan para muzaki dengan jumlah nominal zakat yang signifikan. Keteladanan ini seperti diakui memotivasi orang kaya lainnya untuk berzakat.32 Pembentukan Amil Zakat Setiap Tahun Selain dua hal di atas yaitu penafsiran ulang fikih zakat dan sosialisasi penyadaran zakat, upaya yang dilakukan Bapelurzam Kendal dalam rangka merealisasikan zakat adalah dengan membentuk kepanitiaan (amil) setiap tahun untuk menangani langsung pengumpulan dan pendistribusian dana zakat. Amil Bapelurzam paling rendah berada di tingkat cabang sedangkan untuk tingkat ranting hanya ditunjuk koordinator-koordinator pelaksana33. Peran amil sangat penting bahkan menjadi ujung tombak berhasil tidaknya gerakan zakat di Muhammadiyah Kendal. Suksesnya zakat di lapangan sangat ditentukan oleh kinerja amil. Mengingat pentingnya
Tuti Alawiyah Najib peran amil, Bapelurzam menekankan kepada masyarakat bahwa zakat mal yang tidak disalurkan lewat amil dianggap tidak sah sebagai zakat. Hal ini karena pertama, keberadaan amil secara tegas dinyatakan dalam Al-Qur'an dan dipraktekkan di masa Rasulullah34. Kedua, jika tidak melalui amil, pentasharufan zakat menjadi rancu karena kalau mendistribusikan zakat sendiri-sendiri hanya akan terbagi kepada satu ashnaf saja padahal dalam Al-Qur'an diperintahkan untuk memberikan zakat kepada 8 ashnaf. Ketiga, di samping dua hal tersebut, efek negatif kalau memberikan langsung adalah adanya kecenderungan dari muzaki untuk memberikan zakat kepada orang yang memiliki keterkaitan dengan diri muzaki seperti karyawan, tukang, pelanggan, dan sebagainya. Pemberian zakat semacam ini dianggap akan mengukuhkan posisi muzaki di hadapan mustahik, misalnya, karyawan menjadi lebih loyal, pelanggan menjadi semakin setia berbelanja di tempat muzaki tersebut. Pemberian seperti ini lebih tepat sebagai hadiah atau promosi, bukan zakat.35 Jayuri menjelaskan bahwa agar amilin dapat menjalankan perannya dengan benar, Bapelurzam memberikan pelatihan kepada mereka bagaimana menjadi amil yang efektif dalam menggalang dana zakat. Selain itu, mereka juga dibekali dengan ketrampilan lain seperti manajemen, cara penghitungan zakat, dan sebagainya. Hal ini bertujuan memberikan keterampilan praktis amilin di lapangan sehingga ketika ada muzaki yang meminta dihitungkan zakatnya bisa dibantu oleh amilin tersebut.36 Dalam melaksanakan kegiatan di lapangan, amil memiliki perencanaan dan target yang harus dicapai pada penggalangan zakat setiap tahunnya. Kegiatan dimulai dari perencanaan kerja, penggalangan sampai pada tahap pendayagunaan. Target yang ingin dicapai oleh amilin setiap tahun adalah adanya peningkatan dalam perolehan dana zakat dari tahun sebelumnya. Untuk mencapai target tersebut, dalam proses penggalangan dana amilin melakukan empat tahap checking terhadap pemasukan dana zakat yang telah diterima. Hal ini bertujuan untuk memantau seberapa jauh keberhasilan yang sudah dicapai dalam penggalangan dana zakat tersebut.37 Dengan melakukan upaya-upaya di atas, penafsiran ulang fikih zakat, sosialisasi penyadaran zakat dan pembentukan amil, keberhasilan gerakan zakat tergambar dari jumlah muzaki yang selalu bertambah dan jumlah dana yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Ini 159
160 Bapelurzam Kendal: Gerakan Zakat Muhammadiyah menunjukkan bahwa apresiasi masyarakat terhadap gerakan realisasi zakat sangat tinggi. Realitas ini ditunjukkan sendiri oleh masyarakat Weleri. Seorang ibu rumah tangga38 yang memiliki warung kecil, misalnya, menjelaskan bahwa membayar zakat mal merupakan kewajiban yang harus dilakukan setiap tahun berapapun jumlah harta yang mereka miliki. Ia juga menambahkan bahwa zakat tersebut harus disalurkan melalui amil Bapelurzam dan tidak boleh diberikan langsung kepada mustahik. Keyakinan seorang ibu ini sejalan dengan prinsip yang ditanamkan para penggerak zakat bahwa untuk berzakat tidak harus menjadi kaya dulu. Karena itu, mereka yang punya harta walaupun tidak dikategorikan kaya wajib membayar zakat mal 2,5 % dari harta tersebut dan harus disalurkan melalui amil seperti Bapelurzam. Aspek Organisasi dan Manajemen Pola pengorganisasian Bapelurzam Susunan organisasi Bapelurzam tingkat cabang dapat dilihat dalam laporan pengelolaan zakat amwal yang dikeluarkan oleh Bapelurzam Cabang Weleri terdiri dari: 1) Penanggungjawab, yaitu Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM)39 untuk tingkat kecamatan dan PDM untuk tingkat kabupaten. 2) Koordinator cabang dan wakil koordinator; 4) Sekretaris dan wakil sekretaris 1 dan 2; 5) Bendahara dan wakil bendahara; 6) Anggota pleno/tim penyuluh; 7) koordinator dan operasional di tingkat ranting terdiri dari 3 sampai 7 orang.40 Kegiatan penggalangan dan pengelolaan zakat oleh amilin Bapelurzam masih dilakukan dalam cara-cara yang tradisional meski mereka telah memiliki interpretasi yang maju dalam konsep fikih zakat. Sejak digerakkan tahun 1979 sampai saat ini, aktivitas penggalangan dan pendistribusian dana zakat masih dilakukan oleh amil yang bekerja tanpa imbalan. Mereka hanya menerima pembagian selaku amil di akhir kegiatan dalam jumlah yang kecil. Karena sifatnya yang tidak profesional tersebut, tidak ada amil yang bekerja dan digaji secara khusus untuk menjalankan kegiatan penggalangan dan pengelolaan zakat. Semua amilin baik di tingkat daerah, cabang, maupun ranting bekerja dengan dasar sukarela dan keikhlasan. Dalam pelaksanaanya, orang yang dilibatkan sangat banyak karena pelaksana operasional hampir ada di seluruh ranting (setingkat desa). Para amil ini bekerja selama kurang lebih 6 bulan sejak bulan Rajab sampai Dzulhijjah untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat.41
Tuti Alawiyah Najib Dengan pola organisasi seperti di atas, maka keberhasilan menggerakan zakat tidak sama antara satu desa dengan desa lain dan antar satu cabang dengan cabang lainnya. Weleri, misalnya, merupakan cabang yang paling maju dalam pengumpulan dana zakat. Keberhasilan Weleri ini otomatis membawa nama keberhasilan Kendal sebagai Daerah yang membawahinya. Dari seluruh dana zakat tingkat daerah yang terkumpul, 40% lebih berasal dari Weleri sedangkan sisanya dari 16 cabang lain. Ada beberapa faktor mengapa Weleri lebih maju dibanding cabang lainnya. Pertama, Weleri merupakan pusat perekonomian di Kendal sehingga mereka yang mampu berzakat kebanyakan berasal dari Weleri. Kedua, Weleri merupakan tempat lahirnya tokoh-tokoh Muhammadiyah Kendal. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kendal banyak yang berasal dari Weleri. Ketiga, penggagas reinterpretasi fikih zakat, yaitu KH. Abdul Bari Shoim berasal dari Weleri sehingga Weleri menjadi pusat gerakan zakat yang pertama di Kendal. Keempat, pusat kegiatan Muhammadiyah sendiri banyak dijalankan di Weleri, seperti majelis-majelis, Rumah Sakit Muhammadiyah Kendal, Perguruan Muhammadiyah, Akademi Perawat, dan sebagainya.42 Sementara cabang-cabang lain yang tidak semaju Weleri dalam penggalangan dan pengelolaan zakat bahkan masih tertinggal jauh disebabkan oleh beberapa faktor. Di antara faktor-faktor tersebut pertama, Ada beberapa Pimpinan Cabang Muhammadiyah yang tidak aktif sehingga mengakibatkan kegiatan pengumpulan zakat tidak berjalan; kedua, kurangnya diadakan penyuluhan dan pengajian tentang zakat di cabang-cabang tersebut; ketiga, kurang berfungsinya amil yang dibentuk setiap tahun. Lemahnya aktivitas Muhammadiyah dan pengorgansasian amilin di cabang-cabang tersebut berakibat pada minimnya dana zakat yang terkumpul.43 Dalam upaya meningkatkan kinerja amil, Pimpinan Muhammadiyah Kendal telah membentuk kepengurusan Bapelurzam selama 1 periode kepemimpinan di Muhammadiyah yaitu 5 tahun. Namun, kepengurusan ini belum berjalan aktif karena yang efektif bekerja menjalankan pro- gram penggalangan adalah panitia pelaksana (amil) yang dibentuk setiap tahun. Pengurus Bapelurzam untuk 5 tahun hanya berfungsi untuk menerima zakat yang dibayarkan masyarakat selain bulan ramadhan. Namun demikian, pemikiran untuk menjadikan amil yang profesional seperti yang dilakukan beberapa lembaga amil zakat (LAZ) saat ini 161
162 Bapelurzam Kendal: Gerakan Zakat Muhammadiyah telah menjadi perhatian para pengurus Bapelurzam di Kendal. Mereka bahkan setuju jika amilin bekerja full time dan mendapatkan penghargaan berupa gaji. Walau mereka setuju dengan adanya amil profesional, namun, di sisi lain, menurut mereka masih ada anggapan risih (tidak nyaman) di kalangan masyarakat Kendal jika amil memperoleh gaji dari dana zakat.44 Dalam menjalankan aktivitasnya mengumpulkan dana zakat, ada beberapa strategi yang ditempuh amilin Bapelurzam yaitu: Pertama, memberikan surat edaran pemberitahuan pemungutan zakat oleh amilin kepada para muzaki yang sudah tetap maupun calon muzaki baru. Kedua, kunjungan door to door kepada anggota dan simpatisan yang akan memberi zakat. Ketiga, pendayagunaan setiap amal usaha Muhammadiyah seperti sekolah, rumah sakit, koperasi, dan lain-lain untuk menggalang dana zakat di masing-masing institusi tersebut. Keempat, menjalin komunikasi aktif dengan muzaki yang pernah berzakat di Bapelurzam sehingga mereka akan terus berzakat. Aset, Pola Distribusi dan Pengelolaan Dana Zakat Potensi zakat di Kendal menurut H. Muslim sangat besar. Perolehan dana zakat dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan baik dari segi kuantitas muzaki maupun jumlah dana yang berhasil dikumpulkan. Tabel di bawah ini menunjukkan semakin meningkatnya perolehan dana zakat mal Bapelurzam Kendal dalam 5 tahun terakhir. Tabel 2 Perolehan Zakat Mal 1999-2003 Sumber: Diolah dari Perkembangan Zakat Amwal Bapelurzam Daerah Kendal Dari seluruh Kecamatan yang ada di Kendal, ada 17 Cabang Muhammadiyah pada tahun 2003 lalu yang melaporkan perolehan dana zakatnya, dan yang terbesar adalah Cabang Weleri mencapai
Tuti Alawiyah Najib 220.822.000 rupiah dengan 914 muzaki. Cabang-cabang lain berada di bawah Cabang Weleri dengan perolehan dana zakat kurang dari 70 jutaan rupiah dengan jumlah muzaki dibawah 360 orang.45 Perolehan dana zakat di masing-masing cabang tersebut, 85% didistribusikan di tingkat cabang sendiri dan sisanya 15% diberikan kepada Bapelurzam di tingkat yang lebih tinggi, yaitu daerah sebesar 10%, propinsi 3% dan pusat 2%. Dalam pengelolaannya, walaupun dana zakat dikumpulkan di tingkat ranting, koordinator ranting tidak diperbolehkan membagikan sendiri di ranting tersebut karena pendistribusian harus dilakukan di tingkat kecamatan. Hal ini untuk menghindari penumpukkan dana zakat di salah satu ranting saja sehingga tidak terjadi pemerataan dan keadilan bagi semua ranting.46 Untuk mendistribusikan dana zakat, Bapelurzam dan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kendal mengundang para tokoh masyarakat, kyai, perwakilan muzaki untuk meminta pandangan mereka tentang pentasharrufan zakat. Pendistribusian dana tersebut tidak langsung diberikan kepada perorangan, tapi dikoordinasikan dengan majelis- majelis di Muhammadiyah. Untuk beasiswa, misalnya bekerjasama dengan majelis pendidikan; untuk bantuan modal, bekerjasama dengan majelis ekonomi, dan sebagainya. Dari majelis terkait itulah, diperoleh data siapa-siapa yang berhak mendapatkan dana zakat. Tujuan kerjasama ini adalah untuk menghidupkan kegiatan-kegiatan yang ada di lembaga-lembaga Muhammadiyah.47 Dana zakat didistribusikan untuk 8 ashnaf yang dikelompokkan kepada dua kategori besar yaitu kelompok duafa dan sabilillah. Kelompok duafa sendiri terdiri dari fakir, miskin, orang yang terlilit hutang, untuk memerdekakan budak, dan orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal. Dalam kelompok duafa ini terbagi dua, yaitu duafa yang menjadi mustahik konsumtif dan duafa yang menjadi mustahik produktif. Sedangkan sabilillah terdiri dari amilin (pengurus zakat), muallaf yang dibujuk hatinya, dan fi sabilillah (untuk jalan Allah). Dalam pendistribusian dana zakat untuk kedua kategori besar tersebut seimbang yaitu masing-masing 50 % jika situasi nor- mal. Jika menurut pertimbangan hasil musyawarah pendistribusian dana zakat ada salah satu yang harus diprioritaskan persentase itu bisa berubah yang satu lebih besar dari lainnya. Demikian pula untuk persentase antara duafa konsumtif dan produktif lebih besar 70 % sedangkan duafa konsumtif 30 % jika dalam kondisi normal dan bisa 163
164 Bapelurzam Kendal: Gerakan Zakat Muhammadiyah berubah jika salah satu lebih diprioritaskan.48 Distribusi dana zakat Bapelurzam untuk kategori duafa secara lebih rinci dibagi kepada duafa produktif, konsumtif dan beasiswa untuk anak-anak di beberapa sekolah Muhammadiyah. Menurut para narasumber, non muslim masuk dalam kategori yang diberi dana zakat karena mereka lemah hatinya dan menjadi non muslim karena kemiskinan sehingga jika didekati dan diberi zakat mungkin bisa kembali kepada Islam49. Sedangkan kategori sabilillah terdiri dari dana untuk amil dan biaya operasional. Sabilillah dalam konteks PDM Kendal terdiri dari kegiatan a) dakwah Persyarikatan Muhammadiyah; b) proyek-proyek amal usaha Muhammadiyah seperti TK, SD, MI, musholla dan masjid Muhammadiyah; c) biaya operasional persyarikatan Muhammadiyah Daerah. Untuk kategori sabilillah juga diberikan kepada lembaga struktural di Muhammadiyah yaitu PKS (Pembinaan Kesejahteraan Sosial) yang di dalamnya memiliki panti asuhan Muhammadiyah. Selain untuk dua hal tersebut, dana zakat juga diperuntukkan untuk sektor kesehatan, yaitu untuk membiayai orang-orang yang tidak mampu membayar rumah sakit di RS Muhammadiyah Kendal50. Pengawasan dan Transparansi Pengawasan terhadap kinerja amilin Bapelurzam selaku panitia pengumpul zakat dilakukan sejak kepanitiaan tersebut dibentuk. Aktivitas amilin dipantau langsung oleh pengurus Bapelurzam daerah, Pimpinan Muhammadiyah Cabang, tokoh masyarakat dan para muzaki. Pimpinan Muhammadiyah juga dapat mengambil langkah-langkah perbaikan jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas Bapelurzam.51 Pengawasan terhadap pengelolaan dana zakat selain dilakukan oleh unsur-unsur di atas, juga dilakukan oleh Lembaga Pengawas Keuangan (LPK) Daerah Muhammadiyah Kendal. Pengawasan yang dilakukan LPK Daerah bukan terhadap amilin zakat secara langsung, namun terhadap majelis-majelis yang menjadi penerima dana zakat seperti majelis pendidikan, majelis ekonomi, majelis dakwah, dan sebagainya. LPK menerima laporan dari masing-masing majelis bagaimana pengelolaan dan penggunaan dana zakat tersebut bagi pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan kelompok masyarakat miskin dan lemah.52
Tuti Alawiyah Najib Selain itu, transparansi dilakukan melalui pembuatan laporan pengelolaan zakat amwal yaitu hasil pengumpulan dan pendistribusian dana zakat yang dibagikan kepada berbagai pihak, diantaranya para muzaki, ulama dan tokoh masyarakat, dan pengurus Muhammadiyah baik di tingkat ranting dan cabang yang berada di bawah Pimpinan Daerah maupun pengurus Muhammadiyah di tingkat wilayah dan pusat. Hasil laporan ini merupakan alat kontrol langsung dari masyarakat tentang pengelolaan dana zakat Bapelurzam. Dari sana kepercayaan umat kepada Bapelurzam menjadi meningkat karena laporan tersebut transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kepercayaan ini bisa dilihat dari semakin meningkatnya muzaki dari tahun ke tahun.53 Cara pelaporan yang disebarkan kepada seluruh muzaki dirasakan oleh para Pimpinan Muhammadiyah sangat efektif dalam menggalang dana zakat di tahun-tahun berikutnya. Laporan pertanggungjawaban tersebut biasanya terdiri dari 1) laporan umum; 2) susunan lengkap panitia Bapelurzam; 3) daftar muzaki dan jumlah zakatnya; 4) rekapitulasi muzaki dan mustahik; 5) daftar penerima zakat bagian sabilillah; 6) daftar penerima zakat bagian duafa produktif; 7) daftar penerima beasiswa; dan 9) daftar perkembangan zakat dari tahun ke tahun. Adanya laporan keuangan yang transparan dan dibagikan kepada seluruh muzaki tersebut mendorong orang baik yang pernah zakat maupun belum untuk menyalurkan zakatnya melalui amil Bapelurzam.54 Analisis Filantropi Keadilan Sosial: Kasus Kendal Kegiatan menyumbang, memberikan sebagian harta untuk orang lain untuk tujuan-tujuan yang tidak hanya bersifat ibadah namun juga sosial kemasyarakatan merupakan kegiatan yang telah mengakar dalam setiap masyarakat dan budaya. Begitu pula, dalam ajaran Islam, perintah untuk menolong dan membantu orang lain yang sedang mengalami kesulitan banyak ditegaskan secara ekspilisit baik dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Karena memiliki landasan teologis yang kuat itulah, dalam tradisi hukum Islam yang dikenal dengan fikih, lahir fikih tentang zakat, wakaf, sedekah, infak, hibah, dan sebagainya. Zakat, infak, sedekah dan hibah merupakan bentuk-bentuk sumbangan yang dikenal dan dilaksanakan dalam tradisi Islam. Kegiatan sumbang menyumbang yang didasarkan pada asas kesukarelaan ini dalam literatur Barat dikenal dengan philanthropy dan charity. 165
166 Bapelurzam Kendal: Gerakan Zakat Muhammadiyah Robert Payton mendefinisikan filantropi sebagai voluntary action for the public goods ( kegiatan sukarela untuk tujuan kebaikan publik). Sementara W.F. Ilchman, S.N. Katz dan E.L. Queen II lebih jauh mendefinisikan filantropi sebagai kegiatan pemberian dan pelayanan yang didasarkan pada asas kesukarelaan untuk orang lain.55 Filantropi sendiri dapat dibedakan sebagai karitas (charity) dan filantropi untuk keadilan sosial (social justice philanthropy). Aileen Shaw membedakan antara karitas sebagai filantropi tradisional dan filantropi untuk perubahan sosial sebagai filantropi untuk keadilan sosial.56 Karitas lebih menekankan pada pelayanan (services) sedangkan filantropi keadilan sosial lebih pada advokasi. Karena itu, menurut Shaw, kedua term tersebut sering dikontraskan menjadi "advokasi versus pelayanan". Dalam bentuk kegiatannya, apa yang dikenal karitas adalah pemberian untuk program-program pelayanan langsung seperti rumah sakit, sekolah, yayasan/panti asuhan, musium, dan sebagainya. Sedangkan bentuk-bentuk perubahan sosial adalah advokasi yang mengangkat program-program seperti demokrasi, hak-hak warga negara, kebijakan publik, kehidupan yang adil dan berkualitas, dan sebagainya.57 Selain itu, filantropi keadilan sosial juga bersifat jangka panjang, kegiatannya bersifat publik dan kolektif, mengatasi struktur-struktur ketidakadilan sosial, dan mempromosikan perubahan sosial pada institusi-institusi. Sementara karitas, lebih bersifat merespon kebutuhan jangka pendek, aksinya bersifat individual, aksi yang dilakukan cenderung sama dan berulang (repeated actions) dan lebih menekankan pada penyediaan kebutuhan langsung (direct services) seperti makanan, pakaian, shelter dan sebagainya.58 Karitas lebih dipahami sebagai mengatasi efek dari permasalahan sosial, ekonomi dan sebagainya dengan kata lain mengatasi gejala saja (symptoms), sedangkan filantropi perubahan sosial atau keadilan sosial lebih menekankan pada upaya- upaya untuk mengatasi akar persoalan (root problems) dan akar penyebab (root causes) ketidakadilan sosial.59 Filantropi keadilan sosial juga merupakan upaya-upaya yang dilakukan untuk melakukan perubahan sistem-sistem (seperti kebijakan publik) yang tidak mendukung keadilan sosial60 dan perubahan relasi- relasi kekuasaan yang saat ini eksis antara warga negara dalam hubungannya dengan pemerintah, sektor usaha dan organisasi non pemerintah (Ornop).61 Kegiatan membumikan zakat di Kendal sesungguhnya merupakan
Tuti Alawiyah Najib bagian dari gerakan filantropi secara umum di Kendal. Selain menggalang zakat, Pimpinan Muhammadiyah Daerah dan Cabang di Kendal pun melakukan pengumpulan berbagai jenis sumbangan lain seperti infak/ sedekah dan wakaf. Dalam pelaksanaannya, pengumpulan zakat mal dilakukan secara tersendiri di luar jenis filantropi Islam lain. Jika pelaksanaan zakat mal lebih banyak dilakukan pada bulan Ramadhan dan sesudahnya, maka infak, sedekah dan wakaf bisa dilakukan kapan saja. Dalam pengelolaannya, dana zakat mal lebih berorientasi pada penanganan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Di antara bentuk pendayagunaan dana zakat mal adalah santunan duafa, pemberian modal, santunan untuk guru, da'i, beasiswa, bantuan sektor pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Berbeda dengan zakat mal, infak, sedekah dan wakaf, pendayagunaannya lebih ditekankan untuk penyediaan sarana dan pembangunan fisik seperti pembangunan rumah sakit, sekolah, bangunan masjid dan sebagainya. Muhammadiyah, sebagai sebuah organisasi masyarakat sipil (civil society organization, selama ini berhasil membuktikan bahwa masyarakatnya mampu membentuk masyarakat yang mandiri dengan banyak memiliki aset sosial-ekonomi dan pendidikan yang tumbuh berbagai wilayah di Indonesia. Untuk tingkat Kecamatan seperti Weleri, misalnya, di sana telah berdiri Rumah Sakit Muhamamdiyah Kendal, Akademi Perawat, Perguruan Muhammadiyah sejak TK sampai Perguruan Tinggi, Panti asuhan, koperasi, dan sebagainya. Dengan aset sosial ekonomi tersebut akan membawa manfaat tidak saja kepada orang Muhammadiyah namun kepada masyarakat secara umum. Apa yang dilakukan Bapelurzam Kendal dengan mendayagunakan dana zakat untuk keperluan dakwah, sosial kemasyarakatan dan menangani kemiskinan bagi terciptanya kesejahteraan umat merupakan satu bukti bahwa dana zakat sesungguhnya memiliki peluang untuk digunakan dalam upaya-upaya pengembangan masyarakat mandiri untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Demikian pula, pengumpulan sumbangan di luar zakat yang dilakukan Pimpinan Daerah Muhammadiyah secara umum juga turut mendorong terciptanya sarana dan prasarana baik dalam bentuk sarana fisik maupun sumber daya manusia sehingga bisa menjadi sumber-sumber ekonomi dan sosial. 167
168 Bapelurzam Kendal: Gerakan Zakat Muhammadiyah Sejak berdirinya, Muhammadiyah memang bergiat dalam bidang sosial kemasyarakatan dengan memanfaatkan sumber dana dari swadaya masyarakat baik dalam bentuk zakat, sedekah, infak dan jenis filantropi Islam lainnya. Memang sejak Islam datang ke Indonesia, dana zakat, infak dan sedekah telah menjadi sumber dana untuk pengembangan ajaran Islam dan perjuangan bangsa Indonesia menentang penjajahan Belanda sampai kemudian Belanda melemahkan sumber kekuatan zakat tersebut dengan melarang semua pegawai dan priyayi membantu pelaksanaan zakat.62 Dengan adanya potensi dana zakat untuk kesejahteraan dan pengembangan umat seperti tergambar dalam kasus filantropi di Kendal, dalam konteks filantropi untuk keadilan sosial dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa selama ini filantropi Islam khususnya yang dikembangkan oleh Muhammadiyah Kendal belum mengarah pada pendayagunaan filantropi untuk keadilan sosial. Hal ini dicirikan oleh sifat pendayagunaan yang masih dilakukan dalam rangka menangani efek dari ketidakadilan sosial seperti kemiskinan, pengangguran, rendahnya kesehatan dan sebagainya. Pendayagunaan dana filantropi Islam belum diarahkan pada upaya-upaya advokasi yang lebih menyentuh akar persoalan dan akar penyebab kemiskinan itu sendiri. Selain itu, perubahan relasi kekuasaan, perubahan sistem sosial dan struktur yang hadir di masyarakat dan yang menyebabkan ketidakadilan, pemberian akses terhadap kesempatan dan sumber- sumber yang adil terhadap semua warga sama sekali belum tersentuh oleh filantropi Islam. Kenyataan ini, memang tidaklah mengejutkan karena selama ini semua elemen masyarakat dan lembaga-lembaga filantropi Islam di Indonesia masih sibuk dengan tingginya tingkat kemiskinan, rendahnya pendidikan, rendahnya kualitas kesehatan dan kesejahteraan masayarakat dan sebagainya. Namun demikian, tentunya persoalan karitas tidak harus mendominasi seluruh aktivitas filantropi Islam di Indonesia dan organisasi-organisasi filantropi harus mulai memikirkan strategi penanganan kemiskinan yang lebih menyeluruh dan berjangka panjang yang mengarah pada perubahan sosial sehingga bisa mengurangi terjadinya berbagai ketidakadilan sosial yang menjadi penyebab adanya kemiskinan, pengangguran, konflik, dan sebagainya. Emmet D. Carson menjelaskan bahwa dalam realitasnya, organisasi- organisasi filantropi dapat menjalankan programnya secara menyeluruh mulai dari yang sifatnya karitas sampai kepada pada upaya-upaya
Tuti Alawiyah Najib untuk merubah sistem sosial. Persoalannya bukan terletak pada yang mana yang harus didahulukan atau diprioritaskan dari kedua program karitas dan keadilan tersebut, tapi pada bagaimana menyeimbangkan kedua kegiatan tersebut yang disesuaikan dengan konteks kebutuhan lingkungan masing-masing.63 Catatan Kaki 1Yusuf Abdullah Puar menjelaskan bahwa kelahiran Muhammadiyah diantaranya dilatarbelakangi oleh keprihatinan akan kemiskinan yang menimpa rakyat Indonesia. Karena itu, kewajiban ulama (termasuk ulama Muhammadiyah) untuk mengingatkan umatnya yang kaya agar memberikan zakat dan sedekah kepada orang miskin. Dalam landasan perjuangan Muhammadiyah juga disebutkan bahwa Muhammadiyah selain berfungsi sebagai organisasi dakwah, juga berfungsi sosial yang membantu pemeliharaan anak yatim dan fakir miskin. Lihat Yusuf Abdullah Puar, Perjuangan dan Pengabdian Muhammadiyah, (Jakarta: Pustaka Antara PT. 1989), h. 33, 49. 2Keterangan ini diperoleh dari Fauzan Amar, Direktur LAZIS (Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah) Muhammadiyah Jakarta pada 15 September 2003. LAZIS Muhammadiyah sendiri baru berdiri pada 4 Juli 2002 dan mendapatkan SK Menteri Agama sebagai salah satu LAZIS Nasional pada 21 November 2002. 3 Wawancara dengan Bapak Sulis Mardiono, Sekretaris Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah Kendal, pada 26 September 2003. 4 KH. Abdul Bari Shoim, Zakat Kita, Zakat Terapan (Zakat yang direalisasikan). Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kendal. 1999, tidak diterbitkan. 5 Wawancara dengan Bapak Muslim, anggota pleno/tim penyuluh Bapleurzam Weleri, di Kendal pada 24 September 2003 6 KH. Abdul Bari Shoim, Zakat Kita, h. 19 7Wawancara dengan Bapak Jayuri, Koordinator Bapelurzam Cabang Weleri tahun 2003, di Kendal pada 26 Septermber 2003. 8 KH. Abdul Bari Shoim, Zakat Kita, h. 19 9 Wawancara dengan H. Muslim di Kendal pada 24 September 2003. 10 KH. Abdul Bari Shoim, Zakat Kita, h. 1-2 dan 6. 11Hasil observasi di Kecamatan Weleri dan Wawancara dengan para tokoh Muhammadiyah Kendal pada 25 September 2003. 12 Wawancara dengan H. Muslim di Kendal pada 24 September 2003 13 KH. Abdul Bari Shoim, Zakat Kita, h. 5 14 KH. Abdul Bari Shoim, Zakat Kita, h. 4 15 Tarjih adalah keputusan-keputusan dalam persoalan agama dan sosial yang dihasilkan melalui suatu kajian dan diskusi mendalam di tingkat ulama 169
170 Bapelurzam Kendal: Gerakan Zakat Muhammadiyah Muhammadiyah yang ada di Majlis Tarjih Muhammadiyah. 16 Hasil wawancara dengan beberapa tokoh Muhammadiyah Kendal di Kendal pada 25 September 2003. 17 KH. Abdul Bari Shoim, Zakat Kita, h. 3-4. 18 Hasil wawancara dengan Bapak H. Muslim, Bapak H. Su'ud Nasroh, Bapak H. Muslikin, dan Bapak Jayuri di Kendal pada 25 September 2003. 19 KH. Abdul Bari Shoim, op.cit., h. 4 -11. 20 Konsep zakat dalam fikih ini diambil dari konsep Dr. Yusuf Qardawi. Lihat Dr. Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, Dr. Salman Harun, Drs. Didin Hafiduddin, dan Drs Hasanuddin (Penerjemah). Diterbitkan atas kerjasama Penerbit Litera Antarnusa dan Mizan. Cet. Ke-5, 1999, h. 122-166. 21 Ibid, h. 138-141; Hasbi Ash-Shiddieqy mengutip Al-Muhalla 5 :209 menyatakan bahwa semua harta yang diusahakan untuk dipergunakan di rumah tangga atau untuk disimpan dan dibendaharakan saja disepakati oleh para ahli fikih tidak wajib dizakati. Lihat Hasbi Ash-Shiddieqy, op.cit, h. 72. 22 Dr. Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, h. 150-151 23 Dr. Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, h. 838. 24Hasil Wawancara di Kendal pada 24 September 2003. 25 Muhammad Daud Ali, misalnya, memberikan penafsiran ulang terhadap konsep asnaf yang disesuaikan dengan konteks sosial dan zaman. Untuk kategori riqab, misalnya, menurut Daud Ali, bisa diberi pengertian baru karena perbudakan di Indonesia tidak ada. Riqab bisa diartikan sebagai pembebasan manusia dari "perbudakan" lintah darat, pengijon dan rentenir. Lihat Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, (Jakarta: Penerbit UI Press, 1988), h. 48. 26 Hasil wawancara dengan H. Muslim dan Jayuri di Kendal pada 24 dan 26 Septermber 2003. 27 Wawancara dengan Jayuri, Koordinator Bapelurzam Cabang Weleri tahun 2003, di Kendal pada 26 September 2003. 28 Wawancara dengan H. Muslim di Kendal pada 24 September 2003. 29 Hasil wawancara dengan H. Muslim dan Jayuri pada 24 September dan 26 September 2003. 30 Hasil wawancara dengan H. Muslim, H. Su'ud Nasroh, H. Muslikin, dan Jayuri di Kendal pada 25 September 2003. 31Hasil wawancara dengan H. Muslim di Kendal pada 24 September 2003. 32 Wawancara di Kendal pada 26 September 2003. 33Wawancara dengan Jayuri pada 26 September 2003. 34Pada masa Rasulullah dan sahabat, pengangkatan amil untuk mengambil zakat dari masyarakat telah dilakukan. Sebagai contoh, pengangkatan Mu'adz bin Jabal oleh Nabi untuk daerah Yaman dan pengangkatan Anas bin Malik sebagai
Tuti Alawiyah Najib amil di Bahrain oleh Khalifah Abu Bakar, dan sebagainya. Lihat Muhammad Amin Suma, "Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Sejarah" dalam Muhtar Sadili dan Amru (Ed.), Problematika Zakat Kontemporer, Artikulasi Proses Sosial Politik Bangsa, (Jakarta: Forum Zakat, 2003), h. 64. 35 Hasil wawancara dengan H. Muslim, H. Su'ud Nasroh, H. Muslikin, dan Jayuri di Kendal pada 25 September 2003. 36 Wawancara dengan Jayuri di Kendal pada 26 September 2003. 37 Wawancara dengan Jayuri di Kendal pada 26 September 2003. 38 Hasil observasi lapangan terhadap masyarakat di Kecamatan Weleri Kab. Kendal. 39 PCM adalah susunan pengurus Muhammadiyah di tingkat cabang dan PDM adalah susunan pengurus Muhammadiyah di tingkat daerah. 40 Laporan Pengelolaan Zakat Amwal Periode XXV Tahun 1423 H/2003 M, Badan pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (Bapelurzam) Cabang Weleri Kab. Kendal. 41 Hasil wawncara dengan Jayuri dan analisa atas Laporan Pengelolaan Zakat Amwal Tahun 2003 M. Cabang Weleri. 42 Hasil analisa terhadap Daftar pemasukan Zakat dalam Laporan Akhir Bapelurzam Daerah Kendal dan hasil observasi lapangan selama penelitian. 43 Diolah dari hasil wawancara dengan pengurus Bapelurzam Daerah dan Cabang di Kendal pada 27 September 2003. 44 Hasil wawancara dengan H. Muslim dan beberapa pengurus Bapelurzam Cabang Weleri di Kendal pada 24 dan 25 September 2003. 45 Daftar Pemasukan Zakat Amwal Bapelurzam Kendal dalam Laporan Akhir Bapelurzam Daerah Periode Tahun 2003 M. 46 Wawancara dengan Jayuri di Kendal pada 26 September 2003. 47 Wawancara dengan Jayuri di Kendal pada 26 September 2003 dan H. Mus- lim pada 24 September 2003 48 KH. Abdul Bari Shoim, op.cit., h. 13 49 Wawancara dengan H. Muslim dan Jayuri di Kendal pada 24 September dan 26 September 2003. 50Wawancara dengan H. Muslim, H. Suud Nasroh, H. Muslikin dan Jayuri di Kendal pada 25 September 2003. 51 Wawancara dengan H. Muslim dan Jayuri di Kendal pada 24 September dan 26 September 2003. 52 Wawancara dengan Jayuri di Kendal pada 26 September 2003. 53 Wawancara dengan H. Muslim dan Jayuri di Kendal pada 24 September dan 26 September 2003. 54 Wawancara dengan Jayuri di Kendal pada 26 September 2003 55 Warren F. Ilchman, Stanley N Katz, dan Edward L. Queen II (Ed.), "Intro- 171
172 Bapelurzam Kendal: Gerakan Zakat Muhammadiyah duction" dalam Philanthropy in the World's Traditions , Bloomington, Indiana: Indiana University Press, 1998, h. X. 56 Aileen Shaw menjelaskan bahwa kedua term tersebut yaitu filantropi perubahan sosial dan filantropi keadilan sosial dapat dipertukarkan (interchange- able). Secara umum, menurut Shaw, literature tidak membedakan antara keduanya, tapi lebih pada adanya pemahaman implisit bahwa ketika organisasi bekerja untuk melakukan perubahan sosial, ini berarti terlibat dalam upaya- upaya untuk menjadikan dunia lebih adil dan demokratis. Lihat Aileen Shaw, Social Justice Philanthropy, An Overview, artikel dipresentasikan untuk Synergos Institute dalam socialjusticeoverview.pdf pada 5 Agustus 2002, up date terakhir 19/1/2005. 57 Aileen Shaw, Social Justice Philanthropy, An Overview, artikel dipresentasikan untuk Synergos Institute dalam 03/socialjusticeoverview.pdf pada 5 Agustus 2002, update terakhir pada 19/1/ 2005 58 Charity and Justice dalam update terakhir 2/2/2005 59 Charity and Justice dalam update terakhir 2/2/2005; Lihat juga Charity vs Justice dalam ~incandel/charjust.html update terakhir 2/2/2005. 60 Simone P. Joyaux, What is Social Change Philanthropy, Working for Social Justice, 5/17/2004 dalam 0.2061, 570999,00.html, update terakhir pada 19/1/2005. 61 Emmett D Carson, Reflection on Foundation and Social Justice, makalah untuk the Synergos Senior Fellow Meeting, Oaxaca City, Mexico dalam pada 19 Mei 2003, update terakhir pada 19/1/2005 62Uswatun Hasanah, "Potret Filantropi Islam di Indonesia" dalam Idris Thaha, Berderma untuk Semua, Diterbitkan atas kerjasama Pusat Bahasa dan Budaya UIN Jakarta, The Ford Foundation dan Penerbit Teraju, 2003, h. 211. 63Emmet D Carson, Reflection on Foundation and Social Justice, makalah untuk the Synergos Senior Fellow Meeting, Oaxaca City, Mexico dalam pada 19 Mei 2003, update terakhir pada 19/1/2005 Daftar Pustaka Ali, Muhammad Daud, 1988, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, Jakarta: Penerbit UI Press. Charity and Justice dalam update terakhir
Tuti Alawiyah Najib 2/2/2005 Charity vs Justice dalam update terakhir 2/2/2005. Carson, Emmett D, Reflection on Foundation and Social Justice, makalah untuk the Synergos Senior Fellow Meeting, Oaxaca City, Mexico pada 19 Mei 2003 dalam update terakhir pada 19/1/2005 Hasanah, Uswatun, 2003, "Potret Filantropi Islam di Indonesia" dalam Idris Thaha, Berderma untuk Semua, Jakarta:Pusat Bahasa dan Budaya UIN Jakarta, The Ford Foundation dan Penerbit Teraju. Ilchman, Warren F., Katz, Stanley N., dan Queen II, Edward L. (Ed.), 1998, "Introduction" dalam Philanthropy in the World's Traditions, Bloomington, Indiana: Indiana University Press. Joyaux, Simone P., What is Social Change Philanthropy, Working for Social Justice, 5/17/2004 dalam reader/0.2061,570999,00.html, update terakhir pada 19/1/2005. Laporan Pengelolaan Zakat Amwal Periode XXV Tahun 1423 H/2003 M, Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (Bapelurzam) Cabang Weleri Kab. Kendal. Puar, Yusuf Abdullah, 1989, Perjuangan dan Pengabdian Muhammadiyah, Jakarta: Pustaka Antara. Qardawi, Yusuf, Dr., 1999, Hukum Zakat, Dr. Salman Harun, Drs. Didin Hafiduddin, dan Drs Hasanuddin (Penerjemah). Bandung: Litera Antarnusa dan Mizan. Cet. Ke-5. Shaw, Aileen, Social Justice Philanthropy, An Overview, artikel untuk Synergos Institute dalam socialjusticeoverview.pdf Shoim, Abdul Bari, KH., 1999, Zakat Kita, Zakat Terapan (Zakat yang direalisasikan), Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kendal, tidak diterbitkan. Suma, Muhammad Amin, 2003, "Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Sejarah" dalam Muhtar Sadili dan Amru (Ed.), Problematika Zakat Kontemporer, Artikulasi Proses Sosial Politik Bangsa, Jakarta: Forum Zakat. Daftar Wawancara Wawancara dengan Bapak H. Muslim, Bapak H. Su'ud Nasroh, Bapak H. Muslikin, dan Bapak Jayuri di Kendal pada 25 September 2003. Wawancara dengan Bapak Jayuri, Koordinator Bapelurzam Cabang Weleri 173
174 tahun 2003, di Kendal pada 26 Septermber 2003. Wawancara dengan Bapak H. Muslim, anggota pleno/tim penyuluh Bapleurzam Weleri, di Kendal pada 24 September 2003 Wawancara dengan Bapak Sulis Mardiono, Sekretaris Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah Kendal, pada 26 September 2003. Wawancara dengan Fauzan Amar, Direktur LAZIS (Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah) Muhammadiyah Jakarta pada 15 September 2003.
Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU): Fenomena Educated Urban Muslim dan Revivalisasi Filantropi Chaider S. Bamualim dan Tuti A. Najib Pendahuluan Studi kasus terhadap Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) akan dimulai dari pembahasan mengenai motif dan konteks sosial politik yang melatar belakangi lahirnya Lembaga Amil Zakat yang cukup populer di mata umat ini. Di bagian berikutnya akan dibahas idealisme organisasi, visi-misi, dan nilai-nilai yang mendasari perjuangan kelompok santri modernis ini bagi pelayanan sosial. Beberapa hal menyangkut struktur, aktivitas, program dan aset organisasi akan dilihat. Selanjutnya tulisan ini akan membahas strategi penggalangan, pendistribusian dan pendayagunaan dana umat yang berhasil dihimpun. Masalah manajemen akan disinggung secara singkat di bagian akhir tulisan ini. 175
176 Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU): Fenomena Sejarah Lahirnya PKPU PKPU lahir dari rahim sebuah partai politik yang berhaluan Islam yaitu Partai Keadilan (PK).1 Awalnya PKPU merupakan sebuah lembaga struktural resmi di bawah PK yang bergerak dalam masalah- masalah sosial kemasyarakatan. Lembaga ini tepatnya adalah Departemen Kesejahteraan Sosial (Depkessos) Partai Keadilan. Pembentukan departemen ini dilakukan untuk merespon sejumlah konflik sosial yang terjadi di beberapa wilayah seperti Ambon, Maluku Utara, Poso dan sebagainya. Adanya konflik dan kerusuhan ini mengakibatkan banyak masyarakat yang menjadi korban dan membutuhkan bantuan.2 Dalam website PKPU juga disebutkan bahwa lembaga ini berdiri atas dorongan semangat kaum muda yang memiliki aktivitas sosial di tanah air. Menurut situs ini sejak adanya krisis melanda bangsa tahun 1997, sejumlah anak-anak muda aktif melakukan aksi sosial di sebagian besar wilayah Indonesia.3 Di bawah bendera Depkessos PK, kegiatan sosial kemasyarakatan ini pada awalnya menggunakan nama Pos Terpadu Pelayanan Masyarakat (Poster Masyarakat). Setelah keluar dari struktur PK dan menjadi yayasan tersendiri yang tidak berkaitan dengan PK, nama Poster Masyarakat berubah menjadi Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU).4 Pada saat masih bernama Depkessos, lembaga ini mampu menggalang dana kurang lebih 3,5 miliar rupiah dalam jangka waktu satu tahun5. Dana yang terkumpul tersebut ternyata tidak hanya berasal dari simpatisan PK tapi juga dari masyarakat luas. Ini menunjukkan respon yang luar biasa. Dengan dasar inilah maka para pengurus PK kemudian memiliki pemikiran untuk meluaskan aktivitas kegiatan sosial ini tidak terbatas pada kegiatan partai, tapi dibuka untuk masyarakat luas dan menjadi sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang mandiri di luar partai. Mereka tidak ingin kegiatan sosial kemasyarakatan yang sangat berarti untuk masyarakat ini menjadi sebuah ajang kampanye partai.6 Menurut Dedi Sularso, secara kelembagaan tidak ada hubungan antara PKPU dan Partai Keadilan setelah lembaga ini memisahkan diri dari struktur partai. Meskipun diakui bahwa keterlibatan para pengurus PKPU dalam kepengurusan Partai Keadilan di berbagai tingkatan tidak bisa dielakkan. Diantara pengurus PKPU ada yang menjadi pengurus aktif di tubuh Partai Keadilan.7 Secara resmi PKPU lahir tanggal 10 Desember 1999 dan terdaftar
Chaider S. Bamualim dan Tuti A. Najib dalam akte notaris sebagai yayasan. Pendirian PKPU menjadi yayasan yang bergerak membantu masyarakat paling tidak dilatarbelakangi tiga alasan. Pertama, antusiasme masyarakat luas untuk memberikan dana dan sumbangan seperti dibuktikan dalam dana kemanusiaan yang berhasil dikumpulkan Depkessos. Kedua, para pengurus Depkessos melihat bahwa bantuan yang diberikan pemerintah dalam membantu mengatasi kesulitan yang dialami masyarakat yang korban akibat konflik dan wilayah yang terkena bencana, tidak optimal. Ketiga, para pengurus Depkessos juga merasa bahwa banyak yayasan berbasis Islam lebih mengedepankan ucapan daripada aksi nyata untuk membantu sesamanya yang terkena musibah bencana atau menjadi korban konflik sosial.8 Melihat potensi dana zakat, infak dan sedekah yang demikian besar, para pengurus PKPU kemudian berupaya untuk mendapatkan pengukuhan Menteri Agama untuk menjadi salah satu lembaga amil zakat yang diakui pemerintah. Prakarsa ini membuahkan hasil karena lembaga ini kemudian memperoleh pengukuhan menjadi Lembaga Amil Zakat (LAZ) pada 8 Oktober 2001 dengan keluarnya SK Menteri Agama RI No 441 tahun 2001.9 Tekad pengurus PKPU untuk menjadi LAZ tercermin dalam profil sejarah lembaga ini. Dalam profil itu disebutkan bahwa sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar potensi dana umat yang berasal dari zakat, infak dan sedekah sangat besar dan perlu dioptimalkan untuk memberdayakan masyarakat miskin. Visi dan Misi Pada saat PKPU berdiri tahun 1999, visi yang diusung adalah "menjadi salah satu institusi yang peduli terhadap kepentingan umat dengan pengelolaan yang amanah dan profesional di Indonesia". Visi ini diajukan karena pada saat PKPU berdiri belum banyak lembaga- lembaga filantropi yang berkembang. Dengan semakin berkembangnya aktivitas PKPU, sejak tahun 2002, visi yang pertama mengalami sedikit perubahan. Kata-kata di bagian awal "menjadi salah satu institusi yang peduli" diganti dengan "menjadi institusi terdepan di Indonesia dalam menebar peduli untuk kepentingan umat manusia dengan pengelolaan yang amanah dan profesional". Dengan visi di atas, PKPU bertekad untuk menjadi lembaga filantropi Islam terdepan dalam membela kepentingan umat dengan 177
178 Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU): Fenomena mengedepankan pengelolaan yang amanah dan profesional. Amanah dalam visi tersebut berarti PKPU dapat diandalkan menjadi lembaga penyalur dana masyarakat berdasarkan amanat yang diberikan donatur. Jika donatur ingin menyumbangkan dananya ke suatu tempat, maka PKPU akan menyampaikan dana tersebut ke lokasi yang dikehendaki penyumbang.10 Karena itu, dalam laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik disebutkan adanya klasifikasi dana terikat untuk keperluan tertentu seperti dana bencana kemanusiaan, untuk yatim dan janda, untuk zakat, wakaf dan sebagainya. Juga ada dana yang tidak terikat peruntukannya sehingga bisa digunakan secara fleksibel oleh pengurus PKPU.11 Visi pengelolaan yang profesional, adalah adanya transparansi dalam seluruh aktivitas kelembagaan di PKPU.12 Aspek profesionalisme yang ingin dibangun oleh lembaga PKPU mencakup transparansi dalam keuangan, program kerja, dan realisasi program tersebut. Sebagai upaya membangun kinerja yang professional, PKPU telah mengadopsi sistem manajemen mutu ISO 9001/2000 sehingga ada standar yang baku dalam pengelolaan kelembagaan.13 Dalam rangka mendukung profesionalisme tersebut PKPU meluncurkan website yang selalu diperbaharui (up dated) sehingga masyarakat bisa memantau dan mengawasi secara langsung kegiatan penghimpunan dan pendayagunaan dana ZIS dan wakaf umat di PKPU. Dalam profil yang disebarluaskan, misi yang dibangun PKPU adalah misi kemanusiaan meliputi kegiatan tiga kegiatan. 14 Pertama, membantu meringankan penderitaan masyarakat dengan memberikan pelayanan, informasi, komunikasi, edukasi dan pemberdayaan. Kedua, Menjadi mediator dan fasilitator antara dermawan (aghniya) dan fakir miskin (duafa), melalui zakat, infak, sedekah, wakaf dan dana kemanusiaan lainnya. Ketiga, Menjalin kemitraan dengan pemerintah, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga sosial lainnya, baik dalam maupun luar negeri. Untuk menjalankan misinya, PKPU mewujudkan dalam kultur dan etos kerja lembaga. Karena itu, menurut para pengurus PKPU, menunaikan dan menyampaikan kewajiban serta hak sesuai dengan amanah, profesional, adil dan transparan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan donatur sehingga bantuan yang diberikan pada duafa pun turut meningkat.15 Selain visi dan misi di atas, komitmen yang dijunjung tinggi oleh
Chaider S. Bamualim dan Tuti A. Najib para pengurus PKPU adalah mendedikasikan seluruh aktivitas PKPU untuk menggugah nurani masyarakat dan bangsa Indonesia serta menebar kepedulian kepada sesama yang membutuhkan. Karena itu, slogan yang disebarkan oleh PKPU adalah "Menggugah Nurani Menebar Peduli". PKPU bermaksud menggugah nurani siapa saja, dimana saja dan kapan saja untuk peduli pada nasib sesama, karena hal ini merupakan bagian dari amal ibadah yang nyata dan yang terbaik.16 Slogan ini dimaksudkan untuk menggugah masyarakat agar membantu berdasarkan nurani. Apalagi saat ini banyak orang memandang bangsa Indonesia seperti kehilangan nurani yang tercermin dari kurang pedulinya masyarakat terhadap kesulitan orang lain.17 Struktur Organisasi Pada saat masih menjadi bagian dari Partai Keadilan dengan nama Departemen Kesejahteraan Sosial (Depkessos), lembaga ini mengikuti aturan struktur yang berlaku di partai yaitu di dalamnya terdapat unsur ketua departemen, sekretaris, bendahara dan divisi-divisi. Setelah menjadi yayasan dengan nama PKPU, dilakukan penyesuaian struktur. Organisasi PKPU saat ini dikendalikan oleh struktur yang di dalamnya terdapat unsur direktur, sekretaris, divisi administrasi, divisi informasi dan publikasi, divisi keuangan, dan staf program. Dalam perkembangannya, PKPU juga telah menambah divisi yaitu divisi mar- keting dan divisi pengembangan program.18 Dalam perkembangan berikutnya, divisi-divisi ini kemudian disesuaikan dengan standar dalam ISO 9001/2000 yang telah dimulai tahun 2002. Pada Januari 2004 divisi-divisi yang ada dalam tubuh PKPU dikembangkan menjadi direktorat sehingga wewenangnya menjadi lebih besar. Keputusan-keputusan sederhana di tingkat direktorat dapat diambil langsung oleh direktur masing-masing sehingga kinerja organisasi menjadi lebih cepat.19 Dengan adanya direktorat, maka struktur PKPU menjadi direktur utama, sekretaris lembaga, direktur-direktur dan divisi-divisi serta staf-staf khusus. Sekretaris lembaga membawahi tiga divisi yaitu divisi administrasi, humas dan pengembangan organisasi. Dalam struktur organisasi, ada tiga direktorat yang dimiliki PKPU yaitu: Direktorat Penghimpunan yang membawahi Divisi Regional 1 dan 2, Divisi Customer Service, Divisi Database, dan Divisi Promosi; Direktorat Pendayagunaan membawahi Divisi Layanan Mustahik, Divisi Pemberdayaan Masyarakat, Divisi 179
180 Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU): Fenomena Pengembangan Wakaf, dan Divisi Pembinaan Insani serta Klinik Peduli Abi Al-Atiq; Direktorat Keuangan yang membawahi Divisi Perbendaharaan dan Divisi Perencanaan Akuntansi.20 Struktur kepengurusan di PKPU telah disesuaikan dengan aturan dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2000 tentang Yayasan. Menurut Undang-undang ini struktur yayasan terdiri dari pengawas, pembina, dan dewan pengurus. Masing-masing tidak boleh merangkap jabatan sebagai badan pelaksana. Misalnya menjadi anggota Dewan Pengurus merangkap sebagai staf bagian operasional atau manajemen.21 Organisasi PKPU saat ini mulai membenahi diri dengan memprioritaskan tiga hal. Pertama, pengembangan dan antisipasi organisasi ke depan. Kedua, membenahi sumberdaya manusia yang kurang cakap. Ketiga, merampingkan organisasi agar berjalan lebih efektif dan efisien.22 Saat ini dalam tubuh PKPU bergabung relawan yang terlatih. Mereka ini merupakan tenaga lapangan yang cukup andal.23 Guna melancarkan kegiatan di daerah, khususnya di wilayah konflik sosial, PKPU mendirikan cabang organisasi. Cabang PKPU terdapat di wilayah konflik seperti Maluku dan Poso. Di kedua wilayah ini cabang PKPU didirikan ketika konflik sedang memuncak. Selain itu, PKPU juga mendirikan cabang di berbagai propinsi meliputi Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Yogyakarta, Bengkulu, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.24 Aktivitas dan Program Berdasarkan misi yang diusung, PKPU telah membuat beberapa aktivitas meliputi penghimpunan dana, penyelamatan dan rehabilitasi kemanusiaan, dan pembangunan komunitas. Keempat aktivitas di atas meliputi aspek-aspek berikut ini: (1) penghimpunan dana masyarakat terutama dari masyarakat Muslim dalam berbagai bentuk filantropi Islam seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hewan kurban serta dana-dana khusus bencana kemanusiaan dan bantuan masyarakat dalam bentuk non tunai; (2) misi penyelamatan kemanusiaan diutamakan kepada daerah konflik (Maluku, Maluku Utara, Poso, Aceh dan daerah lainnya), bencana alam (Sumatera Barat, Banten, Bengkulu, Gorontalo, Papua, Aceh), dan daerah kritis dan minus (Gunung Kidul, Lereng Merapi); (3) rehabilitasi kemanusiaan mencakup rehabilitasi fasilitas kesehatan, pendidikan, rumah tinggal, ibadah dan
Chaider S. Bamualim dan Tuti A. Najib ekonomi; (4) pembangunan masyarakat yang meliputi pemberdayaan ekonomi umat, pendidikan alternatif, pembangunan pelayanan kesehatan mandiri dan distribusi hewan qurban.25 PKPU selama ini telah memberi nama program terutama untuk bidang yang menjadi program unggulan. Bidang-bidang yang masuk dalam program unggulan meliputi pendidikan, dakwah dan sosial, kesehatan dan ekonomi. Berikut uraian masing-masing program.26 Peduli Pendidikan. Dalam bidang ini terdapat tiga program unggulan. Pertama, SWADAYA yang merupakan singkatan dari Beasiswa Dhu'afa dan Yatim. Ini adalah program beasiswa yang diperuntukkan bagi siswa tidak mampu (duafa) dan yatim. Beasiswa diberikan mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Kedua, SWADESI atau Beasiswa Pendidikan Berprestasi. Program beasiswa ini disediakan bagi siswa tidak mampu yang berprestasi mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Ketiga, Diklat atau Pendidikan Alternatif. Ini adalah program pendidikan alternatif dengan biaya gratis dan berkualitas yang diperuntukkan bagi anak-anak pengungsi, korban bencana, yatim dan duafa. Peduli Dakwah dan Sosial. Dalam bidang ini juga terdapat tiga program unggulan. Pertama, program KKD atau Kuliah Kerja Dakwah. Program ini ditujukan kepada calon da'i yang akan diterjunkan di daerah pasca bencana. Kedua, DUTA akronim dari Dakwah Nusantara. Program ini mendukung keinginan para da'i untuk ke daerah terpencil di seluruh pelosok nusantara. Ketiga, MUSLIMS' VISION (Visi para muslim), yaitu pro- gram pengajian reguler lepas kerja bagi para eksekutif dan kaum profesional. Peduli Kesehatan. Bidang kesehatan ini mengandalkan dua program utama, yakni: Klik Peduli atau Klinik Peduli, yaitu program penyediaan klinik-klinik kesehatan di daerah-daerah miskin dan kurang terjangkau, dan; Pro Smiling (Program Kesehatan Masyarakat Keliling). Program ini memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan biaya murah dan terjangkau. 181
182 Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU): Fenomena Peduli Ekonomi. Program unggulan untuk bidang ini adalah Program Sinergi Pemberdayaan Ekonomi (ProSPEK), yaitu program pemberdayaan ekonomi usaha kecil melalui kelompok swadaya masyarakat. Kelompok-kelompok yang mendapat perhatian dalam program ini antara lain kelompok petani gurem, peternak, pengrajin, pedagang kecil, tukang ojek dan nelayan. Aset PKPU Selama 4 tahun, dari tahun 1999-2002 penerimaan dari penggalangan telah mencapai 34 Miliar rupiah. Pada akhir tahun 1999 penerimaan dana lembaga ini mencapai 3,5 miliar rupiah. Sumberdana ini berasal dari dana kemanusiaan yang digalang untuk menolong korban di daerah konflik dan bencana alam. Pada tahun kedua dana yang tergalang meningkat menjadi 12,2 Miliar rupiah. Pada tahun ini selain dana kemanusiaan PKPU telah berhasil menggalang dana dana zakat, infak, sedekah dan kurban. Perolehan dana PKPU stabil di angka 9 miliar rupiah pada tahun ketiga dan keempat. Pada dua tahun terakhir pemasukan dari dana kemanusiaan menurun dari tahun sebelumnya. Meski di tahun awal dana yang terkumpul lebih banyak dari sumberdana kemanusiaan, pada tahun berikutnya dana yang berasal dari zakat, infak dan sedekah memperlihatkan kecenderungan meningkat. Dari data rekapitulasi penerimaan diketahui bahwa dana yang bersumber dari zakat meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun pertama tergalang dana zakat sebesar 945 juta rupiah terus meningkat hingga mencapai angka 3,5 miliar rupiah di tahun keempat.27 Besarnya dana zakat tersebut, karena PKPU memprioritaskan penggalangan zakat profesi. Zakat profesi selain karena nilai yang dikeluarkan oleh muzaki cukup, zakat ini dapat diberikan setiap bulan. Menurut perkiraan Menteri Agama (pada waktu itu dijabat oleh Said Agil Al-Munawwar), potensi zakat per tahun adalah 7 triliun rupiah. Dari jumlah zakat sebesar itu, diperkirakan 3 triliun rupiah adalah zakat fitrah dan zakat mal. Kemungkinan sisanya sebesar 4 triliun ada di zakat profesi. Perkiraan ini didasarkan pada kenyataan bahwa jika zakat dikumpulkan dengan menggunakan model tahunan yang diambil setiap ramadhan saja, itu pun masih terbilang sedikit. Dalam kaitan
Tahun 1999 2000 2001 2002 Total Chaider S. Bamualim dan Tuti A. Najib dengan zakat profesi ini PKPU secara aktif mensosialisasikannya kepada masyarakat.28 Aset dana PKPU dari tahun 1999 hingga 2002 dapat diilustrasikan dalam tabel di bawah ini. Tabel 1 Penerimaan dan Penyaluran dana ZIS dan Wakaf PKPU29 Metode Penggalangan Dana ZIS dan Wakaf Menyadari urgensi aspek penggalangan dana, PKPU mempraktikkan penggalangan dengan cara "menjemput bola".30 Dalam Penerimaan (dalam perkembangannya PKPU tidak saja menerapkan strategi tersebut. rupiah) Lebih dari itu lembaga ini menerapkan konsep dan teori marketing 3.513.016.000,00 dalam hal penggalangan dana. Menurut Dedi Sularso, penggalangan 12.230.014.617,32 pada dasarnya adalah sama dengan menjual produk. PKPU dalam hal 9.302.529.103,84 ini menjual program dan produk syariah.31 Produk yang dijual dalam 9.476.536.163,85 bentuk program seperti program peduli pendidikan, peduli dakwah, 34.522.095.885,01 peduli kesehatan, dan peduli ekonomi. Untuk menarik perhatian pro- gram-program PKPU diberi nama yang cukup baik, seperti yang telah disebutkan SWADAYA (Beasiswa Dhuafa dan Yatim); Klik Peduli (Klinik Peduli), ProSmiling (Program Kesehatan Masyarakat Keliling), ProSPEK (Program Sinergi Pemberdayaan Ekonomi), dan sebagainya.32 Sedangkan produk syariah yang dijual oleh PKPU berbentuk bagaimana seorang Muslim mau membayarkan ZIS dan menyerahkan wakafnya. Produk syariah tersebut dikemas misalnya dengan nama "Infak Dunia Islam untuk Yatim", "Dana Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)", dan sebagainya.33 Penyalur rupiah) 3.513.0 10.791.6 8.568.7 9.645.2 32.518.6 Secara umum sistem penggalangan dana yang dipakai adalah pertama, direct selling, counseling, dan yang sedang dikembangkan e- 183
184 Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU): Fenomena selling dan e-banking. Dengan e-banking dan e-selling, pemasaran dilakukan melalui fasilitas internet. Kedua, melalui surat-menyurat biasa yang dibagikan kepada anggota, simpatisan dan masyarakat luas. Ketiga, melalui promosi dan presentasi yang dilakukan kepada beberapa perusahaan dan lembaga/badan usaha swasta dan pemerintah.34 Kelompok sasaran yang dibidik PKPU untuk menjadi target muzaki saat ini adalah perusahaan-perusahaan pemerintah seperti BUMN dan perusahaan swasta. Target ini dibidik oleh PKPU karena secara resmi BUMN memiliki kewajiban untuk menyumbangkan dana bagi kesejahteraan sosial. Sedangkan bagi perusahaan swasta, lebih sebagai kewajiban moral. Cara-cara yang ditempuh oleh PKPU untuk memasarkan produk syariahnya ke perusahaan-perusahaan adalah langsung mendatangi manajemen perusahaan, melalui badan dakwah Islam perusahaan, majelis taklim perusahaan atau individu-individu kunci di perusahaan-perusahaan tertentu.35 Dalam rangka mempromosikan dan mensosialisasikan program PKPU lembaga ini melakukan beberapa metode. Pertama, mendirikan pengajian bulanan Muslim's Vision di perusahaan-perusahaan. Pengajian ini bertujuan untuk membentuk sebuah komunitas masyarakat muslim yang peduli pada masalah kemanusiaan di perusahaan yang menjadi mitra PKPU. Kedua, PKPU mendatangi setiap kantor dan perusahaan secara door to door untuk mempromosikan program dan menggalang dana ZIS dan wakaf. Ketiga, membentuk program khusus untuk penggalangan dana kemanusiaan jika terjadi kasus dan bencana sepeti program peduli bencana nasional, dan sebagainya. Keempat, dalam rangka menjaga keberlangsungan penghimpunan dana yang telah terkumpul, PKPU terus menjalin hubungan baik dengan para donatur. Kelima, dalam rangka melebarkan jaringan penggalangan dana, PKPU juga secara rutin mensosialisasikan berbagai program dan produknya kepada masyarakat luas baik melalui website, media cetak/elektronik, spanduk, pamflet, dan sebagainya.36 Dalam upaya penggalangan dana tersebut, PKPU juga tidak terbatas pada penggalangan dana di tingkat lokal dan nasional tapi sudah membuktikan diri mampu menggalang dana dan bantuan dari luar negeri untuk masyarakat Indonesia. PKPU pernah menerima bantuan daging dari Australia, bantuan alat-alat kesehatan dari Ma- laysia, dan baru-baru ini dari Komunitas Muslim Amerika - Canada
Chaider S. Bamualim dan Tuti A. Najib yang tergabung dalam ICNA Relief untuk bantuan kemanusiaan di Aceh.37 Aspek Pendistribusian Dana Dalam mendistribusikan dana, PKPU mengelompokkan delapan asnaf yang disebut dalam al-Qur'an menjadi dua kategori. Empat asnaf pertama merupakan asnaf yang sifatnya darurat sehingga lebih diprioritaskan dari empat asnaf berikutnya. Dari keempat asnaf pertama, yang paling diprioritaskan adalah fakir miskin.38 Golongan inilah yang dianggap paling membutuhkan. Selain itu kelompok fakir miskin seringkali menjadi sasaran misi tertentu dari kalangan non-Mus- lim.39 Dalam pendistribusian dana, ada empat payung program yang meliputi empat bidang yaitu: Kesehatan, pendidikan, ekonomi dan dakwah. Dilihat dari sifatnya, program tersebut dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu: rescue (gawat darurat); rehabilitasi; pembangunan komunitas. Selama ini PKPU mendistribusikan dana ZIS yang berhasil digalang ke empat bidang di atas. Dari pengalaman, PKPU memiliki keunggulan untuk mendistribusikan dana dalam program yang sifatnya perlu penanganan cepat, seperti peristiwa gempa, banjir dan sebagainya. Selain itu, dalam penanganan bencana alam PKPU melaksanakan program lebih lanjut dalam bentuk rehabilitasi dan pembangunan komunitas.40 Dalam mendistribusikan bantuan ke wilayah lain, PKPU turun langsung ke lapangan, atau bekerjasama dengan pihak lain. Lembaga yang pernah bekerjasama dengan PKPU dalam menyalurkan bantuan antara lain Dompet Dhu'afa, Darut Tauhid, LAZIS Al-Azhar, Jaringan Kedokteran, MER-C, dan PKS. Dalam menyalurkan dana, lembaga ini taat kepada peruntukan yang diniatkan oleh mereka yang memberi. Dana semacam ini diistilahkan sebagai dana terikat. Jika pemberi (muzaki) menyatakan bahwa dana yang ia berikan untuk diserahkan kepada korban konflik sosial di Ambon misalnya, PKPU akan menyampaikan sesuai dengan yang diamanatkan. Demikian halnya dengan harta wakaf. Apabila wakif menyerahkan harta wakaf untuk keperluan mobil ambulans, PKPU akan menyalurkan sesuai dengan permintaan. Seandainya muzaki atau wakif menyerahkan ZIS atau harta wakafnya kepada PKPU tanpa tujuan tertentu lembaga ini pada umumnya mendistribusikannya untuk pemberdayaan masyarakat terutama pemberdayaan ekonomi.41 185
186 Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU): Fenomena Pendayagunaan Dana Filantropi Sebagaimana disinggung sebelumnya bahwa PKPU mendayagunakan dana filantropi mencakup tiga program, yaitu relief, rehabilitasi dan pembangunan komunitas. Dari ketiga program ini PKPU telah melakukan berbagai macam kegiatan penyaluran dana.42 Untuk program relief atau disebut juga misi penyelematan kemanusiaan, kegiatan yang pernah dilakukan meliputi: (a) Pengobatan keliling untuk pengungsi di Ternate, Bacan, Tidore, Makian, Halmahera, Ambon, Buru Seram dan Kei; (b) Bantuan kesehatan untuk pengungsi di wilayah Bengkulu, Poso, Parigi, dan Palu; (c) Bantuan sembako bagi masyarakat Ambon, Buru, Seram dan Kei, Ternate, Tidore, Bacan, Makian dan Galela, Halmahera dan untuk pengungsi di Bengkulu, Poso, Parigi, dan Palu; (d) Membuka dapur umum di 12 Lokasi di Bengkulu; (e) Penyaluran bantuan dan Pos Pelayanan di daerah bencana di Purworejo, Yogyakarta, Cilacap, Lumajang, Sumatera Barat Aceh, Gorontalo, Pandeglang dan Madura; (f) Bantuan pangan dan kesehatan pengungsi Sampit di Jawa Timur; (g) Bantuan pakaian layak pakai bagi pengungsi di Buton, Ternate, Ambon, Pulau Seram, Morotai dan Banten. Untuk program rehabilitasi, kegiatan yang pernah dilaksanakan mencakup: (a) Bantuan beasiswa di Sumatera Barat, Bengkulu, Maluku Utara dan Maluku; (b) Santunan anak yatim/piatu di Maluku Utara dan Ambon; (c) Bantuan makanan tambahan bagi siswa SD di Bengkulu; (d) Pembinaan mental spiritual pengungsi di Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tengah dan Bengkulu; (e) Pengiriman 20 da'i ke wilayah terpencil di Maluku Utara dan Maluku (Ternate, Bacon, Morotai, Halmahera, Ambon, Tual, Seram, Buru); (f) Rehabilitasi fasilitas ibadah di Bengkulu dan pengungsi di Maluku Utara; (g) Rehabilitasi rumah korban gempa di Bengkulu dan pengungsi di Maluku Utara; (h) Rehabilitasi sekolah di Banten dan Bengkulu. Sedangkan untuk pembangunan komunitas program yang pernah dilakukan meliputi: (a) Penyaluran hewan kurban 1420 H sebanyak 3.229 ekor ke Maluku, Maluku Utara, Aceh, NTT, Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jakarta, Bali, Sultra dan pada tahun 1421 H sebanyak 3259 ekor; (b) Pendirian klinik Al-Aqsha di Ambon, Maluku; (c) Pendirian klinik Sholahudin di Ternate, klinik peduli di Poso, klinik di Jakarta Pusat; (d) Pemberdayaan masyarakat petani di Bekasi dengan mendirikan pabrik giling padi, pemberian traktor dan perahu penyeberangan, memberi bantuan mesin parut kelapa ke Galela,
Chaider S. Bamualim dan Tuti A. Najib Maluku Utara, pemberdayaan pengrajin tenun di Yogyakarta; (e) Pendidikan alternatif bagi pengungsi di Maluku Utara bekerjasama dengan et Forty. Pendayagunaan dana PKPU yang menitikberatkan pada program penyelamatan kemanusiaan ini karena sifat dana yang digalang oleh PKPU sebagian besar adalah dana kemanusiaan. Dalam aturan PKPU sendiri, dana kemanusiaan untuk wilayah tertentu seperti wilayah yang terkena banjir atau konflik merupakan dana terikat yang peruntukkannya khusus untuk wilayah tersebut. Dari perolehan dana selama 4 tahun sebesar 34,5 miliar rupiah, 20,2 miliar rupiah merupakan dana kemanusiaan, 6,7 miliar rupiah merupakan zakat, 4,2 miliar rupiah qurban, dan 2,4 miliar rupiah infak dan sedekah. Selebihnya berasal dari wakaf, bunga bank dan sebagainya. Dari sisi peruntukannya, 15,4 miliar rupiah untuk program yang sifatnya relief, 828 juta rupiah untuk program rehabilitasi dan 6,69 miliar rupiah untuk pembangunan komunitas.43 Dari dana sebesar 6,69 miliar rupiah untuk pembangunan komunitas, sesungguhnya sebagian besar dana tersebut lebih banyak disalurkan untuk pembinaan dan pengembangan bidang kesehatan, mental spiritual dan pendidikan. Menurut perhitungan dari jumlah dana sebesar itu hanya 442 juta rupiah yang diperuntukkan bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat. 44 Secara khusus dapat dijelaskan bahwa meskipun porsinya masih minim, PKPU telah mengalokasikan sumberdana untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Berbagai kelompok masyarakat sudah menikmati dana ini. Sebagai contoh, di wilayah Jakarta, PKPU telah membentuk kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang disebut Darul Muttaqin dan Al-Qudwah pada tahun 2002. Untuk PKPU memberi bantuan berupa dana bergulir. KSM yang berlokasi di Kebun Jeruk dan Jatinegara tersebut, masing-masing menerima modal bergulir 18 juta dan 20 juta. Dana yang diberikan PKPU kepada KSM berbentuk hibah. Selanjutnya KSM yang akan menggulirkan dana tersebut dalam bentuk qardul hasan atau pinjaman kebajikan dengan jangka waktu pengembalian ke KSM maksimal 2 tahun. Selain pembentukan KSM, dalam kerangka pemberdayaan ekonomi, PKPU melakukan pelbagai hal, diantaranya, pelatihan life skill, dan pendirian pendidikan alternatif.45 187
188 Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU): Fenomena Profesionalisme dan Manajemen Berkaitan dengan aspek profesionalisme dan manajemen, PKPU saat ini memberlakukan manajemen modern yang terbuka dengan pembagian tugas dan wewenang yang baku. Untuk mendukung kinerja profesional tersebut, PKPU telah mengadopsi sistem manajemen mutu ISO 9001/2000. Dengan sistem manajemen mutu tersebut semua proses organisasi diharapkan memiliki standar mutu. Sistem manajemen semacam ini diistilahkan dengan sistem manajemen terpadu (total qual- ity management). Atas dasar ini PKPU telah menetapkan standar melayani donatur, menangani keluhan, menerima pegawai, membuat iklan, mengelola keuangan dan sebagainya. Standar semacam ini juga berlaku di di semua cabang PKPU.46 Dalam mengelola organisasi, PKPU menerapkan pola perencanaan kerja partisipatif. Dengan pola semacam ini program kerja yang direncanakan melibatkan para pengurus dan staf dari kantor pusat dan kantor cabang di daerah. Keterlibatan pengurus daerah dalam merumuskan program dimaksudkan agar pengurus pusat mendapat masukan sehingga kebijakan yang ditetapkan merupakan kombinasi prinsip buttom up dan top down. Sebelum dibuat rencana program pada awal tahun, biasanya dilakukan evaluasi akhir tahun terlebih dahulu agar hasil evaluasi bisa menjadi masukan bagi perencanaan tahun berikutnya.47 Untuk memelihara citra organisasi yang amanah dan profesional, PKPU melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas ini PKPU membuka akses kepada muzaki ataupun wakif untuk mengetahui mengapa, bagaimana dan apa alasan satu kebijakan dibuat.48 Masih menyangkut dengan transparansi dan akuntabilitas, PKPU senantiasa membuat laporan keuangan yang dilakukan per bulan, per tahun dan rekapitulasi selama 4 tahun sejak 1999-2002. Laporan keuangan PKPU tersebut telah diaudit dua kali yaitu tahun 2001 dan 2002 oleh akuntan publik Husni Mucharram & Rasidi.49 Agar organisasi berjalan sesuai dengan arah yang ditetapkan, PKPU menjalankan fungsi pengawasan yang dilaksanakan dalam jenjang yang bertingkat. Untuk tingkat divisi, dilaksanakan dalam rapat mingguan dengan menggabungkan pengawasan dan evaluasi program. Untuk tingkat nasional, selain dilakukan laporan bulanan, juga dilaksanakan evaluasi pertengahan tahun untuk mendapat masukan-masukan dalam pelaksanaan program 6 bulan berikutnya.50
Chaider S. Bamualim dan Tuti A. Najib Kesimpulan dan Penutup Kelahiran Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) -tidak diragukan lagi- merupakan jawaban terhadap merosotnya situasi sosial akibat krisis ekonomi yang menerjang Indonesia sejak tahun 1997. Eksistensinya semakin menguat ketika krisis sosial tersebut diperburuk oleh merebaknya konflik antar agama di Ambon, Maluku dan Poso yang menelan ribuan korban orang yang tak berdosa. Sejauh pengamatan penulis, aksi PKPU dapat dikatakan cepat, cermat dan efektif. Banyak pihak mengakui komitmen sosial para awak PKPU serta kemampuan survivalnya di lapangan. Dari perspektif gerakan dan aksi, pelayanan dan advokasi sosial, PKPU tidak diragukan lagi merupakan fenomena. Dikatakan demikian karena energi, kinerja dan performa PKPU hampir tidak ada presedennya dalam tradisi aksi lembaga-lembaga Islam selama ini. Militansi ini - sebagaimana mereka perlihatkan di wilayah konflik maupun di lokasi bencana alam - sangat penting artinya untuk membangun jembatan solidaritas sosial yang solid. PKPU juga dikatakan fenomena karena memelopori kaum santri revivalis dalam partisipasi dan aksi filantropi yang handal serta memberdayakan. PKPU dikatakan fenomena juga karena diakui sebagai salah satu lembaga filantropi Islam terkemuka yang mampu menerapkan prinsip- prinsip organisasi dan manajemen modern dalam mengelola program- program dan aktivitasnya. Profesionalisme PKPU terbukti dari keberaniannya mengadopsi sistem manajemen mutu ISO 9001/2000. Dengan sistem manajemen tersebut, kualitas manajemen dapat terukur dan terkontrol dengan baik. Kapasitas manajerial yang tangguh ini dapat dibuktikan dengan kemampuan lembaga ini dalam memobilisasi dana umat dalam jumlah yang relatif besar. Kendati demikian, ke depan PKPU hendaknya terus meningkatkan kinerjanya mengingat kompleksitas problematika sosial yang bakal dihadapinya. Selain perlu memiliki keterampilan dalam mengidentifikasi dan menganalisis problematika sosial secara cermat dan akurat, PKPU juga perlu merumuskan prioritas kerja secara tepat. Tantangan lainnya adalah bagaimana PKPU mengaktualkan visi dan misi mereka dalam kerangka aksi yang strategis. Menentukan jangkauan wilayah dan area dimana PKPU akan bermain juga diperlukan agar sumber dana dan aset yang dikeluarkannya dapat termanfaatkan secara efektif dan berdaya guna. Dalam konteks Indonesia yang tengah berubah, maka 189
190 Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU): Fenomena adalah tantangan berat bagi PKPU untuk merumuskan agenda jangka panjangnya serta menentukan posisi mereka di tengah dinamika sosial- politik yang terus berubah ke arah demokratisasi dan perwujudan masyarakat madani yang adil, mandiri dan sejahtera. Keterjebakan pada rutinitas dan program-program yang bersifat relief dan jangka pendek dapat mengakibatkan merosotnya peran mereka dalam pemberdayaan dan transformasi sosial yang hakiki. Catatan Kaki 1 Partai Keadilan saat ini berubah nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera, setelah dalam Pemilu 1999 partai ini gagal mencapai electoral threshold 2Wawancara dengan Dedi Sularso, Sekretaris Lembaga PKPU di Jakarta pada 27 April 2004 3 Sejarah PKPU dalam Dalam websitenya tentang sejarah di sana hanya disebut anak-anak muda yang enerjik tanpa memberi label anak- anak muda PK atau simpatisan PK. Namun demikian, kemungkinan besar mereka adalah simpatisan PK karena hal ini sejalan dengan pernyataan informan bahwa ketika konflik di Maluku terjadi pada Januari 1999, pimpinan pusat PK memberikan instruksi kepada seluruh kader PK untuk mendukung proses-proses perbaikan sosial kemanusiaan di Maluku (Wawancara dengan Dedi Sularso, waktu itu sebagai Direktur penghimpunan PKPU) 4 Wawancara dengan Dedi Sularso di Jakarta pada 27 April 2004 5 Untuk lebih jelasnya lihat table 1. Penerimaan dan Penyaluran dana PKPU sejak 1999-2002 6 Wawancara dengan Dedi Sularso di Jakarta pada 27 April 2004 7 Wawancara dengan Dedi Sularso di Jakarta pada 27 April 2004 8 Wawancara dengan Dedi Sularso di Jakarta pada 27 April 2004 9 Sejarah PKPU dalam 10Wawancara dengan Dedi Sularso di Jakarta pada 27 April 2004 11Laporan keuangan PKPU dalam 12Wawancara di Jakarta pada 27 April 2004 13Wawancara dengan Dedi Sularso di Jakarta pada 27 April 2004 14Profil Visi Misi dalam 15Wawancara dengan Dedi Sularso di Jakarta pada 27 April 2004 16Aktivitas Lembaga PKPU dalam 17Wawancara dengan Dedi Sularso di Jakarta pada 27 April 2004 18Wawancara dengan Dedi Sularso di Jakarta pada 27 April 2004
Chaider S. Bamualim dan Tuti A. Najib 19Wawancara dengan Dedi Sularso di Jakarta pada 27 April 2004 20Struktur Lembaga PKPU dalam 21Wawancara dengan Dedi Sularso di Jakarta pada 27 April 2004 22 Wawancara dengan Dedi Sularso di Jakarta pada 27 April 2004 23Lilis Mariana, Fungsionalisasi Manajemen Zakat, Infak dan Sedekah dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Ummat sebagai Realisasi Dakwah di Pos Keadilan Peduli Umat. Skripsi S1 Fakultas Dakwah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2002, h 46 24Cabang PKPU dalam 25 Aktivitas Lembaga PKPU dalam 26 Program PKPU dalam 27Diolah dari data penerimaan dan penyaluran dana dalam laporan keuangan dalam 28 Wawancara dengan Dedi Sularso di Jakarta pada 27 April 2004 29Laporan keuangan PKPU dalam 30Lilis Mariana, Fungsionalisasi Manajemen Zakat, h. 54 31 Wawancara dengan Dedi Sularso di Jakarta pada 27 April 2004 32 Program PKPU dalam 33 Wawancara dengan Dedi Sularso di Jakarta pada 27 April 2004 34 Wawancara dengan Dedi Sularso di Jakarta pada 27 April 2004 35 Wawancara dengan Dedi Sularso di Jakarta pada 27 April 2004 36 Wawancara dengan Dedi Sularso di Jakarta pada 27 April 2004 37 Dalam Berita PKPU (05 - 01 - 2005) dalam 38Dikutip dari hasil wawancara Lilis Mariana dengan Sri Adi Bramasetia, Koord. Program Humas, pada 11 Juni 2002 dalam rangka pembuatan skripsi pada Fakultas Dakwah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 39 Wawancara dengan Dedi Sularso di Jakarta pada 27 April 2004 40 Wawancara dengan Dedi Sularso di Jakarta pada 27 April 2004 41 Wawancara dengan Dedi Sularso di Jakarta pada 27 April 2004 42 Program Kepedulian dalam 43Diolah dari data rekapitulasi penerimaan dan penyaluran dana 1999-2004 dalam 44Diolah dari Penyaluran Dana tahun 1999-2002 dalam 45Lilis Mariana, Fungsionalisasi Manajemen Zakat, h. 57 46Wawancara dengan Dedi Sularso di Jakarta pada 27 April 2004 47Lilis Mariana, Fungsionalisasi Manajemen Zakat, h. 58-59 48Lusi Herlina, "Pengembangan Transparansi dan Akuntabilitas di KPMM, Sumbar", in Hamid Abidin and Mimin Rukmini (eds.), Kritik dan Otokritik LSM: Membongkar Kejujuran dan Keterbukaan Lembaga Swadaya Masyarakat 191
192 Indonesia, Jakarta: PIRAC, Ford Foundation dan Tifa, 2004, h. 197 49Lilis Mariana, Fungsionalisasi Manajemen Zakat, h. 61 50Lilis Mariana, Fungsionalisasi Manajemen Zakat, h. 60 Daftar Pustaka Hikam, Muhammad AS., 2002, Demokrasi dan Civil Society, Jakarta: LP3ES. Herlina, Lusi, 2004, "Pengembangan Transparansi dan Akuntabilitas di KPMM, Sumbar", in Hamid Abidin and Mimin Rukmini (eds.), Kritik dan Otokritik LSM: Membongkar Kejujuran dan Keterbukaan Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia, Jakarta: PIRAC, Ford Foundation dan Tifa. Laporan Tahunan PKPU, tahun 2001. Mariana, Lilis, 2002, Fungsionalisasi Manajemen Zakat, Infak dan Sedekah dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Ummat sebagai Realisasi Dakwah di Pos Keadilan Peduli Umat, Skripsi S1 Fakultas Dakwah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sejarah PKPU dalam Daftar Wawancara Wawancara dengan Dedi Sularso, Sekretaris Lembaga PKPU di Jakarta pada 27 April 2004. Wawancara dengan Sri Adi Bramasetia, koordinator Program Humas, pada 11 Juni 2002.
LAZIS Masjid al-Markaz al-Islami: Menuju Model untuk Keadilan Sosial Sukron Kamil Pendahuluan Tradisi filantropi Islam berbasis masjid di Indonesia diduga telah dimulai sejak masa-masa awal masuknya Islam ke Nusantara. Pada umumnya, masjid didirikan sebagai wakaf dan kegiatannya didanai dari hasil wakaf, zakat atau sedekah jama'ah. Karena itu, tidak salah, bila dikatakan bahwa masjid merupakan cikal bakal lembaga ZIS di negeri ini. Seperti terungkap di dalam literatur sejarah, pada masa Kolonial Hindia Belanda, masjid secara efektif telah melakukan penggalangan dana. Misalnya, kas masjid Pekalongan tidak hanya diperoleh dari biaya pernikahan, perceraian, tapi juga dari zakat, wakaf, dan sedekah. Pada tahun 1926, dana kas masjid tersebut yang disimpan di bank mencapai 26.000 gulden. Besarnya dana yang terkumpul mengundang kekhawatiran Pemerintah Hindia Belanda. Karenanya, atas usulan Snouck Hugronje, pihak pemerintah mengeluarkan kebijakan yang 193
194 LAZIS Masjid al-Markaz al-Islami mengatur penggunaan dana kas masjid. Salah satu isi kebijakan tersebut adalah saldo masjid tidak boleh melebihi keperluan. Atas dasar itu, jumlah pendapatan masjid Pekalongan yang boleh dipakai untuk renovasi masjid tidak lebih dari 6000 gulden saja. Kebijakan pembatasan tersebut dilatari oleh kekhawatiran pemerintah Belanda jika dana kas masjid itu digunakan untuk membangun masjid, madrasah, dan prasarana umat Islam lainnya. Di mata pemerintah, hal itu dapat berakibat pada meningkatnya intensitas kegiatan dan perlawanan keagamaan terhadap pemerintah. Besarnya dana yang diperoleh dari kas masjid dan pembatasan penggunaanya mengakibatkan dana itu diselewengkan oleh pemerintah untuk membiayai lampu jalan umum, pinjaman kredit, dan pembangunan rumah sakit zending, seperti RS Zending Mojowarno. Bahkan, dana yang dihimpun oleh Masjid Sedayu Surabaya, misalnya, sebanyak 90 gulden dalam setiap bulannya dipakai oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda untuk membantu rumah sakit zending.1 Efektifitas dana ZIS yang dihimpun oleh masjid juga terjadi pada masa kemerdekaan. Menurut M. Dawam Rahardjo, zakat fitrah di Tanah Air yang dihimpun oleh pelbagai masjid pada tahun 1985 nilai totalnya lebih dari 5,6 miliar rupiah, dan di antaranya 4,8 miliar rupiah berupa beras. Karenanya, dengan mengoptimalkan penggalangan zakat fitrah yang dihimpun oleh masjid-masjid saja sebenarnya suatu bank sosial Islam dapat didirikan.2 Karena itu, profil LAZIS berbasis masjid yang melakukan mobilisasi penggalangan dan pendistribusian ZIS dan wakaf saat ini menjadi penting untuk diteliti. Dari sekian banyak masjid yang bertebaran di Indonesia, salah satu yang menarik untuk dikaji adalah Masjid al- Markaz al-Islami di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sebagai sebuah mesjid representasi kaum modernis Muslim perkotaan, paling tidak pemikiran ZIS dan wakaf (filantropi Islam) untuk keadilan sosial di masjid tersebut cukup maju. Masjid al-Markaz al-Islami Sesungguhnya ide untuk mendirikan Masjid al-Markaz al-Islami berasal dari Jenderal M. Yusuf. Ide itu tercetus di Mekkah pada tahun 1989, ketika ia menunaikan ibadah haji dimana ia ditunjuk oleh Pemerintah sebagai amir al-haj (pemimpin jemaah haji). Setelah pulang dari ibadah haji, selama kurang lebih 5 tahun, ide itu mengkristal dan
Sukron Kamil berubah menjadi tekad yang bulat. Karenanya, pada 3 Maret 1994, ia berinisiatif mengundang beberapa menteri dan sejumlah pengusaha untuk menghadiri pertemuan di rumahnya. Dalam pertemuan itu, M Yusuf menguraikan gagasannya untuk membangun sebuah pusat pengembangan ilmu Islam berbasis masjid yang kemudian dikenal dengan Masjid al-Markaz al-Islami (Islamic Center). Ia ingin mendirikannya di kota Makassar, bukan saja karena ia berasal dari sana, tetapi juga karena letak kota Makassar sebagai titik sentral Nusantara dan masyarakatnya terkenal agamis. Indikator religiusitas masyarakat Makassar salah satunya dapat dilihat dari besarnya jumlah jemaah haji dari daerah ini. Dibandingkan dengan jumlah penduduk di Indonesia, maka persentase jemaah haji Propinsi Sulawesi Selatan adalah yang teratas. Padahal, pendapatan per kapitanya tergolong paling rendah. Tokoh-tokoh dan pengusaha yang mengikuti pertemuan itu kemudian duduk dalam kepengurusan masjid. Ketua Badan Pendiri sekaligus pengurus adalah M. Jusuf; Ketua Badan Pembina, Yogie S. Memet; Ketua Badan Penasehat, Munawir Sjadzali. Dari para pengusaha yang hadir pada waktu pertemuan itu saja telah terkumpul dana Rp. 22 miliar. Di antara pengusaha itu ada yang berasal dari kalangan non- Muslim seperti Prayogo Pangestu, James T. Riyadi, dan Harry Darmawan. Pertemuan tanggal 3 Maret 1994 kemudian ditetapkan sebagai hari lahirnya Yayasan Islamic Center (YIC) dengan akte notaris no. 18 tahun 1994. Pada tanggal 8 Mei 1994, peletakan batu pertama masjid ini dilakukan oleh Edy Sudrajat yang mewakili badan pendiri. Masjid tersebut dibangun selama 180 hari (selesai 12 Januari 1996) dengan menghabiskan biaya sebesar 12 miliar. Masjid ini dibangun di atas tanah seluas 9 hektar, yang sebelumnya merupakan areal kampus lama Uni- versitas Hasanuddin (UNHAS). Masjid al-Markaz yang memiliki luas bangunan 6.932 m2 ini terdiri dari tiga lantai. Kapasitas bangunan dan halamannya bisa menampung 10.000 jemaah. Jumlah keran wudhunya sebanyak 178 buah dan menaranya berukuran 3 x 3 meter setinggi 84 meter, lebih pendek satu meter dibanding Masjid Nabawi di Madinah. Menara yang menghabiskan biaya 600 juta ini memiliki 16 speaker dengan jangkauan suara yang mencapai radius 5 km. Rancangan masjid dibuat oleh arsitek Achmad Nu'man yang berhasil memasukkan unsur- unsur arsitektur masjid tertua di Sulawesi Selatan, yaitu Masjid Katangka 195
196 LAZIS Masjid al-Markaz al-Islami di Kabupaten Gowa yang dibangun pada abad 16. Selain itu arsitek ini juga berhasil membuat perpaduan arsitektur rumah Bugis Makassar dengan arsitektur Eropa, Afrika, dan Timur Tengah. Masjid al-Markaz ini merupakan masjid termegah di Indonesia yang tidak punya kubah (puncak atap yang bundar) dan merupakan simbol perwujudan kecintaan Umat Islam Bugis Makassar terhadap ajaran agamanya. Tujuan dibangunnya masjid ini adalah agar menjadi pusat ibadah, pusat pengembangan/penelitian, dan pusat pendidikan. Ia diharapkan mampu memainkan peran seperti Masjid Agung Qarawiyyin di kota Fez atau Masjid al-Azhar di kota Kairo yang keduanya telah melahirkan universitas-universitas tertua di dunia.3 Untuk mencapai idealitas itu, maka dibentuk struktur organisasi Masjid al-Markaz. Dalam Badan Pengurus Harian Yayasan Islamic Center, Ketua Umumnya adalah M. Jusuf dan Ketua Hariannya, Muhammad Jusuf Kalla. Di bawahnya ada Badan Pengelola Harian, yang terdiri dari 11 divisi: divisi ibadah, dakwah, dan pengkajian Islam; divisi pendidikan dan ristek; divisi sarana dan logistik; divisi ekonomi dan jasa; divisi sosial dan kesehatan; divisi pustaka dan pameran; divisi olahraga dan keseniaan; divisi Humas; divisi wanita; divisi pemuda; dan divisi ZIS. Jika mengacu pada tujuan idealnya, maka struktur organisasi di atas baru dapat mewujudkan Masjid al-Markaz sebagai pusat ibadah, dan juga sebagian kecil sebagai pusat pengembangan dan pendidikan. Sebagai pusat ibadah dan pusat pengkajian Islam, Masjid al-Markaz sudah berjalan dengan baik, tetapi sebagai pusat pendidikan, yang baru berjalan hanyalah TK dan TPA. Sementara itu, Masjid al-Markaz baru saja mendirikan BMT, koperasi, perpustakaan, penyewaan tanah masjid untuk pengembangan ekonomi, serta LAZIS. Kesemuanya dibangun dalam rangka pengembangan masjid dan masyarakat.4 LAZIS al-Markaz Seperti umumnya yang berlaku di masjid-masjid di Indonesia, ZIS di Masjid al-Markaz ini awalnya juga diorganisasikan dalam bentuk kepanitiaan. Namun, sejak bulan Syawwal tahun 2002, muncul gagasan agar penghimpunan ZIS di Masjid al-Markaz dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Untuk menjembatani gagasan itu, dibentuklah sebuah divisi khusus yang disebut Divisi LAZIS al-Markaz al-Islami. Perubahan dari kepanitiaan temporer menjadi suatu divisi yang mapan merupakan suatu metamorfosa yang umum dialami oleh pelbagai masjid
Sukron Kamil yang berkembang dengan pesat. Pada awalnya, gagasan untuk membentuk Divisi LAZIS al-Markaz dicetuskan oleh Prof. Dr. HM. Radhi Al Hafied, MA, seorang dosen IAIN Alauddin Makassar. Selanjutnya, yayasan mengangkat beliau menjadi ketua dan beberapa orang lainnya menjadi pengurus harian.5 Mereka adalah Drs. H. Faisal Attamimi, M.S dan Drs. H. M. Darwis, MA, DPS (keduanya sebagai wakil ketua), Drs. Masykur Yusuf, M.Ag (sebagai sekretaris) dan Marwah Yusuf, SE.Ak (bendahara).6 Sampai tahun 2003, Divisi LAZIS belum memperoleh surat keputusan (SK) LAZIS dari wali kota atau gubernur. Karenanya, sejauh ini pengurus LAZIS al-Markaz al-Islami hanya bertanggung jawab langsung kepada Badan Pengurus Yayasan Islamic Center (al-Markaz al-Islami). Meskipun demikian, LAZIS ini secara rutin melaporkan kegiatan penghimpunan ZIS kepada pemerintah dalam hal ini Departemen Agama dan Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Selatan. Menurut Faisal Attamimi, ada beberapa alasan perubahan bentuk kepanitiaan ZIS yang temporer menjadi LAZIS yang permanen. Pertama, secara politik lahirnya UU No. 38 Th. 1999 tentang zakat, tidak diragukan, telah memberikan legalitas bagi tumbuh-kembangnya LAZIS di Indonesia. Karenanya, lahirnya divisi ZIS dari Yayasan al- Markaz al-Islami ini untuk merespon secara positif hadirnya UU zakat tersebut. Kedua, jumlah orang miskin di sekitar masjid bertambah setiap tahunnya. Realitas kemiskinan itu tercermin dari antrian panjang mustahik, dan juga acara sunatan massal yang pesertanya cukup banyak setiap tahun. Karenanya, lahirnya Divisi ZIS ini dapat dilihat sebagai bentuk perhatian dan upaya pengurus masjid untuk membantu meringankan kesulitan ekonomi mereka. Bahkan, lebih jauh keberadaan ZIS ini diharapkan mampu mengurangi kemiskinan masyarakat di sekitar masjid. Ketiga, banyaknya orang kaya Muslim yang tidak berzakat. Akibatnya, kesenjangan antara kelompok kaya dan kelompok miskin semakin terasa. Karena itu, kehadiran LAZIS ini diharapkan menjadi mediator bagi kedua belah pihak. Disamping itu, lembaga ini ingin menunjukkan bahwa Islam, lewat zakat, sesungguhnya relevan dengan konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat.7 Namun, Sekretaris Pengurus Harian Masjid al-Markaz, Dr. Hamka Haq, sebagai pengawas yang membawahi LAZIS, tidak memandang faktor ekonomi sebagai alasan yang utama di balik pembentukan divisi LAZIS ini. Pasalnya, bidang ekonomi ini telah digarap oleh BMT dan 197
198 LAZIS Masjid al-Markaz al-Islami koperasi Masjid al-Markaz. Menurutnya, faktor keagamaan yang lebih dominan mempengaruhi dibentuknya divisi LAZIS ini. 8 Berdasarkan latar belakang di atas, maka Divisi LAZIS Masjid Al-Markaz bertujuan untuk menjadi sebuah lembaga pengelola zakat, infak dan sedekah yang handal, terpercaya dan profesional. Sedangkan misinya adalah: pertama, menyebarluaskan dan meningkatkan pemahaman tentang ajaran zakat, infak dan sedekah sebagai ibadah sosial untuk kesejahteraan umat. Kedua, mengoptimalkan mekanisme pengelolaan zakat, infak dan sedekah yang transparan, terukur, berdaya guna dan dapat dipertanggungjawabkan. 9 Ketiga, berupaya mengangkat kaum duafa Muslim sehingga dapat mencapai kemandirian ekonomi.10 Struktur dan Wilayah Kerja Secara organisatoris, Divisi LAZIS al-Markaz ini merupakan sebuah lembaga yang independen. Lembaga ini tidak berafiliasi dengan organisasi masyarakat (Ormas) dan organisasi politik (Orpol) tertentu. Divisi LAZIS ini hadir di tengah masyarakat agar semua orang, dari ormas dan orpol manapun, bisa merasa memilikinya. Karenanya, sejauh ini, tidak ada partai politik atau organisasi massa yang memberikan kontribusi terhadap eksistensi LAZIS ini.11 Jika harus disebut berafiliasi, maka LAZIS ini berafiliasi kepada Yayasan al-Markaz al-Islami. Secara struktural, pengurus Yayasan al-Markaz merupakan struktur tertinggi sebagai badan pendiri dan pengawas. Di bawahnya ada struktur dewan syariah dan pengawas yang terdiri dari para ulama, pakar, ketua-ketua divisi kegiatan masjid selain ZIS, dan kaum profesional yang mempunyai keahlian dan kepedulian terhadap penyelenggaraan ZIS. Selanjutnya, struktur pengurus Divisi LAZIS yang terdiri atas ketua, wakil-wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, dan bendahara. Dalam mengeksekusi pelbagai kegiatannya, pengurus teras Divisi LAZIS itu dibantu oleh beberapa bidang yakni bidang penerimaan, penyaluran dan pengembangan. Mengingat yayasan hanya berfungsi sebagai badan pendiri dan pengawas, maka dalam pengembangan LAZIS, peran pihak yayasan sangat minim. Ia tidak terlibat melakukan usaha untuk memperluas jaringan, dan juga mengeskplorasi sumber dana ZIS yang baru. Bahkan, dalam pengambilan keputusan di Divisi LAZIS, peran mereka kecil sekali. Dalam menggerakkan Divisi LAZIS ini, pengurus diberikan
Sukron Kamil keleluasaan penuh, sepanjang aktivitasnya bisa dibenarkan dan tidak menyalahi visi dan misi Masjid al-Markaz. Divisi LAZIS ini hanya diwajibkan memberikan laporan tahunan mengenai kegiatan LAZIS kepada ketua Yayasan al-Markaz. Namun demikian, para pengurus LAZIS senantiasa mengkomunikasikan problem-problem yang dihadapi dengan pendiri atau pengawas.12 Berdasarkan Pedoman Dasar dan Kegiatan Strategis, wilayah kerja LAZIS ini, baik untuk penghimpunan dana ZIS maupun penyalurannya, adalah seluruh wilayah Indonesia dan luar negeri.13 Namun, dalam praktiknya, sebagaimana diakui oleh pengurusnya, ruang lingkup kerjanya masih bersifat lokal di tingkat Propinsi Sulawesi Selatan. Selama ini penyalurannya telah menjangkau wilayah Kabupaten Gowa dan Maros. Di masa depan, LAZIS Al-Markaz mengharapkan wilayah kerjanya dapat menjangkau kawasan Indonesia Timur.14 Strategi Penggalangan Dana ZIS Semua LAZIS dan BAZIS yang aktif selalu berupaya mengoptimalkan penggalangan dana, tidak terkecuali Divisi LAZIS Al- Markaz. Untuk mendukung upaya tersebut, Divisi LAZIS al-Markaz telah membuat program penghimpunan dana yang meliputi sosialisasi ZIS, layanan konseling, layanan penerimaan dana ZIS, layanan muzaki berupa usulan, keluhan dan tawaran, dan pengembangan sistem informasi muzaki. Sejauh ini, LAZIS al-Markaz telah menghimpun dana- dana filantropi Islam, yang meliputi zakat, sedekah, infak, dan hewan kurban. Jenis-jenis zakat yang diterima meliputi zakat fitrah, zakat hasil perdagangan, zakat hasil pertanian, zakat hasil peternakan, zakat emas dan perak, zakat perolehan dari jasa dan profesi, zakat perusahaan dan badan usaha, serta zakat tabungan dan giro.15 Meskipun tugasnya cukup berat, LAZIS al-Markaz hingga saat ini belum memiliki data muzaki.16 Sesuai dengan pesan Islam bahwa sedekah bisa dilakukan dengan berbagi bentuk, maka Divisi LAZIS al-Markaz pun memfasilitasi sedekah dalam bentuk jasa seperti jasa dokter untuk membantu pengobatan kaum miskin. Dalam sunatan massal yang diadakan LAZIS al-Markaz, misalnya, para dokter menginfakkan tenaga dan sebagian obat-obatan.17 Secara umum, divisi ZIS ini menerapkan strategi penggalangan dana sebagai berikut. Pertama, melakukan survei terbatas untuk mengetahui siapa yang dianggap mampu menjadi muzaki. Lembaga ini juga 199
200 LAZIS Masjid al-Markaz al-Islami menerbitkan buku tentang zakat yang disebarluaskan kepada warga. Strategi ini memang kelihatannya sederhana, tetapi bagi Divisi LAZIS al-Markaz cara ini cukup praktis. Kedua, membangun kepercayaan publik dengan cara melaporkan dana ZIS kepada mereka secara transparan. Ini dilakukan karena lembaga ini percaya bahwa kepercayaan publik merupakan faktor utama yang menunjang kesuksesan penggalangan dana. Ketiga, menjalin komunikasi lewat telepon untuk konfirmasi dan membuat suatu kegiatan seperti seminar yang dihadiri oleh para muzaki. Strategi ini diharapkan mampu mengatasi masalah sulitnya bertemu para muzaki karena alasan kesibukannya. Komunikasi lewat surat juga dilakukan, tetapi seringkali tidak efektif karena kurang mendapat perhatian. Keempat, untuk penanganan korban bencana alam, konflik kekerasan, dan dalam rangka menunjukkan kesetiakawanan sosial, strategi yang diterapkan adalah mengadakan program aksi cepat tanggap. Kiat-kiat untuk menggalang sumber-sumber kedermawanan dilakukan melalui metode menjemput bola. Yang dijemput tidak hanya mereka yang mempunyai uang banyak, tetapi juga pegawai-pegawai yang gajinya sedikit. Alasannya karena jumlah ZIS sebesar 10.000 rupiah - 20.000 rupiah kalau dihimpun akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Selain itu, walaupun sifatnya temporer, pola penggalian dana yang tidak kurang efektifitasnya adalah mengoptimalkan pemanfaatan bulan puasa Ramadhan, karena selama bulan ini pendapatan masjid biasanya meningkat secara tajam.18 Melalui strategi-strategi dan kiat-kiat tersebut, Divisi LAZIS al- Markaz berhasil menggaet beberapa donator tetap, diantaranya Gubernur Sulawesi Selatan dan sejumlah pengusaha, terutama keluarga Yusuf Kalla. Bentuk sumbangannya meliputi uang dan barang. Tentu saja sumbanganya itu tidak mengikat dan tidak mempengaruhi independensi Divisi LAZIS. Sejauh ini, jenis dana ZIS yang paling banyak diterima adalah zakat dengan perbandingan antara pemasukan zakat mal dengan zakat fitrah hampir sama. Pemasukan zakat fitrah umumnya dalam bentuk beras, dan jarang sekali diberikan dalam bentuk uang.19 Kalaupun ada yang dalam bentuk uang, maka uang tersebut dibelikan beras untuk kemudian dibagikan kepada para mustahik. Namun demikian, pendapatan rutin yang diterima Divisi LAZIS al-Markaz adalah dari sedekah mingguan yang mencapai sekitar 5
Sukron Kamil jutaan rupiah. Jumlah tersebut di luar aset BMT yang mencapai Rp 1 miliar. Namun demikian, sejauh ini, LAZIS Al-Markaz hanya menfokuskan pada pengelolaan zakat, sedangkan untuk wakaf baru pada tahap perencanaan.20 Satu hal yang perlu dikemukakan di sini, dana yang dikumpulkan melalui Divisi LAZIS masih merupakan bagian yang kecil dari total dana yang dapat diserap oleh Masjid al-Markaz. Berdasarkan laporan keuangan Masjid al-Markaz tahun 2002, total pendapatan selama tahun itu adalah 824.767.935 rupiah. Semua dana ini langsung dikelola oleh pengurus masjid. Berdasarkan rencana anggaran tahun 2003, sektor pendapatan dari kotak amal Jum'at, Tarawih, Idul Fitri, dan Idul Adha diperkirakan mencapai 59,56 % dari total dana yang dapat dihimpun. ZIS dan sumbangan lainnya hanya menyumbang 2,51%. Sementara sisanya (37,3%) berasal dari hasil penyewaan gedung dan usaha-usaha masjid lainnya seperti penyewaan etalase, penyewaan tanah masjid, TK, TPA, bazar, parkir, BMT, koperasi, dan perpustakaan.21 Dari total pendapatan itu, jika dilihat berdasarkan laporan per bulan, maka jumlah pendapatan antara bulan Ramadhan dengan di luar Ramadhan jauh berbeda. Jika di luar Ramadhan pendapatan masjid hanya mencapai 30 juta rupiah - 60 juta rupiah, maka pada bulan Ramadhan mencapai 200 juta rupiah. Untuk tahun 2002, jumlah dana yang dapat dihimpun selama sebulan Ramadhan adalah 191.743.992 rupiah. Jumlah ini didapat dari kotak amal selama sebulan 78.686.100 rupiah, sumbangan lainnya 97.742.500 rupiah, sementara pendapatan dari unsur lain seperti penyewaan etalase dan tanah masjid, TK, alas kaki, dan bazar sebanyak 15.315.392 rupiah. Dalam hal ini, sektor yang memberi andil terbesar dalam total pendapatan itu adalah kotak amal.22 Meskipun total pendapatan kotak amal cukup besar, tetapi berdasarkan rencana anggaran pengeluaran, dana itu nyaris habis untuk kepentingan operasional dan pemeliharaan masjid. Jika dirinci, maka untuk pengeluaran staf dan muballigh saja mencapai 53, 85%. Sedangkan untuk biaya operasional lainnya, seperti listrik, kebersihan, pemeliharaan bangunan, dll. mencapai 43,85%. Saldo akhir yang tersisa hanya 2,30%. Dibandingkan dengan sumber-sumber pendapatan masjid yang lain, maka pendapatan dari Divisi LAZIS diperkirakan kecil sekali (1,63 %), sedikit lebih besar dari pendapatan sektor usaha yang memang baru dirintis. 201
202 LAZIS Masjid al-Markaz al-Islami Sebagaimana umumnya masjid-masjid di Indonesia, Masjid Al- Markaz masih lebih banyak mengandalkan sumber pemasukannya dari kotak amal yang biasa diedarkan pada setiap hari Jum'at. Dana dari kotak amal ini, meskipun dapat dikategorikan sedekah, bukan dikelola langsung oleh Divisi LAZIS, melainkan oleh pengurus Masjid. Karena itu, meskipun Divisi LAZIS al-Markaz di atas kertas mempunyai visi pemberdayaan ekonomi kaum lemah, dalam praktiknya kegiatan- kegiatan pemberdayaan tersebut masih jauh panggang dari api. Salah satu kendala yang dirasakan menghambat adalah jumlah pendapatan ZIS-nya masih relatif kecil. Di sisi lain, para pendiri atau pengawas Divisi LAZIS ini belum melihat upaya-upaya serius yang dilakukan oleh para pengurus harian untuk pengembangan kelembagaan dan sumber-sumber ZIS.23 Karenanya, meskipun pengelolaan ZIS di Masjid al-Markaz ini secara kelembagan telah meningkat menjadi sebuah divisi khusus, dan telah memiliki strategi-strategi penggalangan dana, dalam praktiknya lembaga ini belum mampu mentransformasikan dirinya menjadi LAZIS profesional. Dapat dikatakan perubahan tersebut baru pada tingkat format kelembagaan, belum pada tataran format kegiatan. Salah satu alasannya adalah bahwa usia lembaga ini masih sangat muda, yaitu satu tahun pada saat penelitian ini berlangsung. Strategi Pengelolaan dan Distribusi Berdasarkan Pedoman Dasar dan Kegiatan Strategis-nya, Divisi LAZIS Masjid al-Markaz al-Islami dalam pengelolaan ZIS-nya menerapkan prinsip-prinsip ibadah sosial bagi muzaki dan amil. Para pengurus lembaga (amil) harus memiliki jiwa ikhlas, jujur, amanah dan ihsân. Lembaga ini harus bersifat independen, non politik, dan non rasial. Rekrutmen SDM harus selektif, kualifikatif, dan non kolutif. Kerja-kerja di lembaga ini harus didasarkan pada prinsip-prinsip kerja sebagai ibadah, kerja sebagai sebuah ikhtiyâr (proses kreatif dan inovatif) yang berorientasi ke depan. Distribusi dana ZIS kepada penerima didasarkan pada prinsip skala prioritas, layanan prima cepat, tepat, dan ceria. Program-program pelayanan yang akan diberikan LAZIS Masjid al-Markaz al-Islami mencakup Program Layanan Pengendalian yang meliputi layanan komunikasi, media dan layanan legal; Program Layanan Pengawasan yang meliputi pemeriksaan (audit) keuangan dan
Sukron Kamil pemeriksaan (audit) manajemen; Program Layanan Pengembangan yang meliputi layanan penelitian, pengembangan program, pengembangan jaringan, dan layanan pusat dokumentasi; Program Layanan Sumber Daya Insani yang meliputi layanan personalia dan pengembangan perencanaan karir (career planning). Untuk menunjang hal itu, LAZIS al-Markaz pun mempunyai Pro- gram Penyelenggaraan Administrasi Umum, yang meliputi pusat sekretariat, layanan surat-surat, layanan ATK dan perlengkapan, serta layanan pemeliharaan. Selain itu, Program Penyelenggaraan Administrasi Keuangan yang meliputi pengelolaan dana yang terhimpun, pencatatan, pendokumentasian dan pengarsipan, serta pengembangan sistem informasi keuangan yang transparan. Guna mewujudkan pendayagunaan ZIS, lembaga ini juga menyiapkan program yang meliputi layanan kebutuhan mendesak bagi mustahik, pengembangan dan pemberdayaan mustahik, pengembangan dan pemberdayaan mitra kerja, serta pengembangan sistem informasi mustahik dan mitra. Sasarannya, sebagaimana LAZIS lainnya adalah 8 asnaf.24 Divisi LAZIS al-Markaz juga berencana menjalankan program pengembangan institusi, staf, dan manajerial. Ini mencakup pelatihan- pelatihan tentang aturan-aturan ZIS dan pengorganisasiannya agar terbangun kesadaran bekerja dalam sebuah sistem. Salah satu cara untuk mewujudkan profesionalisme kerja, staf yang menangani ZIS digaji sebagai amil zakat. Diharapkan organisasi ZIS seperti al-Markaz ini ke depan bisa menerapkan sistem penggajian staf ZIS seperti di Malaysia. Konon pendapatan amil ZIS di Malaysia sebanding, bahkan lebih besar dari gaji seorang manajer perusahaan. LAZIS al-Markaz juga memiliki rencana kerja berjenjang. Dari rencana kerja jangka pendek dan menengah, hingga jangka panjang. Rencana kerja jangka pendek adalah membuat panitia penerimaan zakat yang permanen, dan juga melatih petugas-petugas lapangan. Rencana jangka menengah adalah mendata mustahik dan muzaki. Sedangkan rencana jangka panjang adalah bagaimana menyalurkan ZIS sebagai dana produktif sehingga bisa mengubah mustahik menjadi muzaki. Dalam praktik, isi Pedoman Dasar dan Kegiatan Strategis, meski secara konseptual sangat baik, sebagian besarnya belum dapat terwujud. Pola-pola distribusi dana ZIS yang dilakukan oleh Divisi 203
204 LAZIS Masjid al-Markaz al-Islami LAZIS al-Markaz, sebagaimana diakui pengurusnya, masih berorientasi konsumtif. Distribusi belum mengarah kepada tujuan-tujuan pemberdayaan, seperti membantu mengatasi masalah permodalan yang dihadapi para pedagang kecil. Seorang penerima zakat yang diwawancarai mengaku bahwa jumlah uang dan barang yang diterimanya dalam setahun amat kecil dan uang itu semata-mata digunakan untuk konsumsi. Ia menyatakan diberi beras 4 kg dan uang sebesar 50.000 rupiah.25 Dari segi akuntabilitas, LAZIS al-Markaz melaksanakan sistem pengawasan secara sederhana, yaitu pengawasan terhadap data-data tertulis. Petugas penerima zakat setiap harinya diberi kwitansi yang di dalamnya terdapat nomor dan setiap hari kwitansi itu dicek, berapa helai yang keluar dan berapa hasil yang didapat. Namun, LAZIS al- Markaz baru melakukan pelaporan ke publik lewat pengumuman di masjid, sebagaimana yang dipraktikkan oleh masjid-masjid lainnya. Ini dilakukan karena sebagian besar pemberi adalah jemaah masjid. Selain pengumuman lisan, pada saat bulan Ramadhan, pemasukan dan pengeluaran dana ZIS juga dilaporkan secara tertulis di papan pengumuman. Cara ini dilakukan karena selain praktis, jumlah dana ZIS yang diperoleh belum terlalu besar. Lagi pula, belum ada UU yang mengatur mekanisme pelaporan dana ZIS.26 Pandangan Fiqih Filantropi Islam Menurut para penggiat LAZIS al-Markaz, ada beberapa fikih filantropi Islam yang harus diperbaharui. Pembaharuan tersebut perlu dilakukan karena masyarakat Muslim telah mengalami perkembangan dan perubahan dari tipologi masyarakat agraris abad pertengahan ke tipologi masyarakat industri abad modern. Misalnya, LAZIS al-Markaz berpandangan bahwa zakat pendapatan adalah kebutuhan zaman modern yang dalam buku-buku fikih lama tidak dibahas. Dalam buku kecil berjudul Penuntun Praktis Zakat yang diterbitkannya, para aktivis lembaga ini menjelaskan bahwa yang termasuk ke dalam kategori pendapatan profesi yang harus dizakati adalah upah kerja, hasil dari investasi modal, hasil dari layanan jasa, dan gaji. Ukuran harta minimal wajib zakat (nisab) adalah senilai 94 gram emas, harta tersebut harus terkumpul selama satu tahun (haul), dan dihitung dari pendapatan bersih (penghasilan setelah dikurangi hutang, biaya hidup pokok keluarga terendah, dan ongkos profesinya), sedangkan kadar zakatnya adalah
Sukron Kamil 2,5%. Selain profesi dan zakat-zakat konvensional (pertanian, perdagangan, emas perak, binatang ternak), yang juga dikenakan zakat dalam buku itu adalah saham, obligasi, deposito, dan tabungan.27 Isi Buku Penuntun Praktis Zakat tentang penghitungan zakat pendapatan secara netto di atas, disetujui oleh semua yang terlibat dengan Divisi LAZIS (pengurus, pendiri, tokoh masyarakat, pemberi, dan penerima) yang diwawancarai. Akan tetapi, Prof. Halide, ketua BAZ Sulsel yang juga tokoh masyarakat Masjid ini mempunyai catatan dan kritik terhadap praktik pemungutan zakat pendapatan yang langsung dipotong dari gaji. Alasannya karena mungkin saja berdasarkan perhitungan netto, orang yang gajinya telah dipotong ternyata belum wajib zakat.28 Buku panduan LAZIS al-Markaz itu berbeda dengan buku Hukum Zakat-nya Yusuf Qardhawi dalam dua hal: (1) dalam pemberlakuan syarat satu tahun (haul), Qardhawi memberi catatan bahwa pemberlakuan haul, di samping dasar yang dijadikan landasan adalah hadis yang diragukan kesahihannya (dha'îf) juga akan memberikan kemungkinan bagi mereka yang memperolehnya untuk menginvestasikan dana tersebut atau menghabiskannya dalam foya- foya. (2) dalam soal nisab, Qardhawi cenderung menganalogikan zakat pendapatan dengan zakat pertanian yang nisabnya senilai 653 kg beras dengan kadar zakat 10%. Selain itu, buku panduan tersebut juga agak berbeda dengan pendapat Didin Hafidhuddin yang mewajibkan zakat penghasilan setelah dipotong kebutuhan pokok per bulan. Didin Hafidhuddin menganalogikan nishâb zakat penghasilan dengan nishâb zakat pertanian (653 kg padi), sementara kadar zakatnya sama dengan kadar zakat kekayaan (2,5 %).29 Secara umum, mereka yang terlibat dengan LAZIS al-Markaz memandang semua yang bernilai ekonomi, seperti deposito, pertanian non-makanan pokok, dan juga hasil kuis, wajib dikeluarkan zakatnya, jika nilainya sebanding dengan 85 gram emas. Namun, khusus dalam zakat jenis kuis mereka berbeda dengan pendapat Tim Institut Manajemen Zakat dan LAZIS Dompet Dhu'afa. Alih-alih menganalogikan kuiz dengan rikaz (barang temuan) yang kadar zakatnya 20%, mereka lebih memilih menganalogikannya dengan zakat pendapatan yang kadar zakatnya hanya 2,5 %.30 Para pengurus Divisi LAZIS ini juga melihat pentingnya pembaharuan konseptual wakaf. Mereka berpandangan bahwa wakaf 205
206 LAZIS Masjid al-Markaz al-Islami boleh diserahkan dengan uang, asalkan uang itu ditransfer kembali dalam bentuk barang. Menurut mereka, kelebihan praktik wakaf model ini, semua kalangan dari latar ekonomi yang berbeda-beda bisa melakukannya. Namun, pada umumnya para pengurus belum mengenal konsep wakaf uang (cash waqf) dimana uang tersebut dijadikan modal investasi setelah memperoleh jaminan kelestarian jumlah pokoknya. Mereka tidak terlalu sulit menerima ide-ide pemanfaatan ZIS dan hasil wakaf untuk tujuan-tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat tak mampu. Namun, mayoritas pengurus tidak sepakat mengenai ide penghimpunan zakat fitrah di tingkat nasional atau lokal. Mereka yang setuju dengan ide ini menyatakan bahwa dana yang terkumpul bisa menjadi modal bagi lembaga keuangan sosial Islam untuk tujuan-tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Mereka mengambil contoh kasus Arab Saudi yang mengalengkan daging kurban untuk dikirim ke beberapa negeri Muslim yang membutuhkan. Sementara mereka yang tidak setuju, seperti Prof. Halide, ketua BAZ Sulsel, berpendapat bahwa zakat tidak mungkin dihimpun secara nasional karena yang demikian itu mengandaikan bahwa zakat fitrah boleh dikeluarkan setelah upacara Idul Fitri selesai. Padahal, zakat fitrah yang dikeluarkan seseorang setelah imam turun dari mimbar khutbah Idul Fitri bukan zakat fitrah melainkan sedekah biasa.31 Terkait dengan ide-ide menjadikan zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi kaum lemah, menurut mereka, pengelola zakat harus profesional dalam arti tidak menjadikan pekerjaan ini sebagai sekadar sampingan. Mereka layaknya karyawan di sebuah perusahaan yang berhak memperoleh gaji yang memadai. Mereka berhak memperoleh 12,5 % dari total dana ZIS yang terhimpun.32 Sejalan dengan pandangan di atas, para pengurus juga berpendapat bahwa zakat boleh diberikan kepada non-Muslim yang fakir. Namun, jika masih ada kaum Muslim yang membutuhkan, maka, sebaiknya kaum Muslim harus didahulukan, meskipun pada prinsipnya memberikan zakat kepada non-Muslim sah adanya. Alasannya adalah makna kata fakir dan miskin dalam ayat tidak spesifik menyebut Mus- lim, agar non-Muslim menjadi lunak hatinya dan untuk memperlihatkan syi'ar Islam.33 Namun dalam hal wakaf, beberapa pengurus dan sebagian muzaki Divisi LAZIS al-Markaz berpendapat bahwa hasil wakaf tidak boleh diberikan kepada non-Muslim. Pasalnya, para wakif akan menolak
Sukron Kamil ide ini karena merasa ide ini berlawanan dengan tujuan-tujuan ibadah dalam wakaf. Namun, pendiri, tokoh masyarakat, dan sebagian muzaki lainnya membolehkan pemberian hasil wakaf kepada non Muslim. Mereka juga berpendirian bahwa izin wakif tidak diperlukan karena hal tersebut telah dipraktikkan oleh Nabi. Namun, mereka tetap menganggap penting mengedepankan asas prioritas kepada Muslim yang miskin.34 Berikut ini, kelompok-kelompok orang yang boleh menerima zakat beserta alasannya menurut sebagian besar penggiat Divisi LAZIS al- Markaz. Pertama, para pengungsi, karena mereka termasuk kategori Ibnu Sabil; kedua, para WTS yang hidup dalam cengkaraman mucikari, karena mereka termasuk kategori hamba sahaya masa kini yang menderita; ketiga, para mahasiswa dan peneliti, baik untuk beasiswa, biaya penelitian, atau biaya penerbitan buku-buku yang bermanfaat. Alasannya, menurut mereka, ini merupakan bagian dari ajaran Islam dimana Nabi sendiri menekankan pentingnya masyarakat Muslim menuntut ilmu dan pendidikan; keempat, para pasien yang tidak mampu. Bahkan, menurut pengurusnya, di LAZIS al-Markaz akan dirancang semacam asuransi kesehatan dari zakat. Tujuannya untuk menjalankan usaha preventif bagi kaum Muslim yang sehat, sehingga mereka tidak perlu meminta bantuan ketika sakit; kelima, untuk para perempuan korban kekerasan dan penderita AIDS. Alasannya, Islam mengajarkan untuk menyebarkan kasih sayang kepada semua kalangan tanpa pandang bulu (rahmah lil 'âlamîn); keenam, organisasi atau aktivis yang bekerja untuk pemeliharaan lingkungan hidup serta pendidikan politik masyarakat. Menurut para pengurus dan sebagian muzaki, mereka ini bisa dianalogikan sebagai mustahik yang berjuang di jalan Allah (fî sabîlillâh).35 Berdasarkan paparan di atas, para penggiat LAZIS al-Markaz pada umumnya memiliki pandangan fiqih zakat yang responsif terhadap tantangan kekinian. Mereka berani menerima pandangan lintas mazhab dan tidak terbelenggu oleh formulasi mazhab Syafi'iyyah, meski dalam soal wakaf uang, pandangan mereka masih konservatif. Regulasi Filantropi Islam Salah seorang pengurus LAZIS al-Markaz, Faisal at-Tamimi, menilai UU No. 38 Th. 1999 tentang pengelolaan zakat sudah cukup baik, terutama yang berkaitan dengan sanksi terhadap penyelewengan dana 207
208 LAZIS Masjid al-Markaz al-Islami ZIS. Selain itu, menurut Prof. Halide, UU zakat itu telah mempengaruhi tumbuhnya kelembagaan ZIS. BAZ Sulsel, misalnya, pada awal berdirinya (tidak lama setelah UU itu lahir) hanya memilliki dana 24 juta rupiah, tetapi pada tahun 2003 telah mencapai 200 juta rupiah. Hal ini karena UU tersebut memberikan pengakuan hukum terhadap kelembagaan BAZ Sulsel, disamping menstimulasi sebagian masyarakat Muslim untuk menunaikan zakat. Faktor stimulan itu antara lain adalah kompensasi pengurangan pajak yang diberikan kepada wajib pajak yang menunaikan zakatnya. Untuk mendukung peraturan ini BAZ Sulsel telah menerbitkan kartu NPWZ (Nomor Pokok Wajib Zakat).36 Namun, pengurus Divisi LAZIS al-Markaz juga melihat bahwa UU itu juga mengandung kelemahan. Antara lain, kelemahan dalam segi keharusan melaporkan dana ZIS kepada pemerintah. Keharusan ini tidak selamanya bisa dilakukan dengan baik, khususnya menyangkut beberapa objek seperti bangunan dan lainnya yang dibiayai langsung oleh beberapa muzaki. Karena itu, menurut mereka perlu pembatasan jumlah minimal dana ZIS yang harus dilaporkan. Karena tanpa ada pembatasan, maka ada kemungkinan biaya pelaporan untuk jumlah dana ZIS yang kecil yang diperoleh oleh masjid kecil, lebih besar daripada jumlah dana ZIS yang diterimanya. Kelemahan lain, UU tersebut tidak menyebutkan secara jelas pengaturan audit yang tenaganya disediakan oleh BAZ. Di samping itu, belum ada pasal-pasal yang mengatur secara baik hubungan antara BAZ dan LAZ. Terutama menyangkut wilayah kerja masing-masing yang selama ini tumpang tindih dalam penghimpunan dan pendistribusian. Kelemahan lain yang bersifat umum, UU tersebut kurang banyak menyentuh aspek penghimpunan dana.37 Namun, semua sumber yang diwawancarai menyepakati bahwa kekurangan yang paling menonjol dari UU Zakat ini adalah tidak adanya sanksi bagi wajib zakat yang enggan berzakat. Alasannya, menurut mereka, pada zaman Abu Bakar, pemerintah memerangi orang-orang kaya yang menolak membayar zakat. Agaknya, mereka cenderung melihat bahwa syariat zakat harus ditegakkan dengan pemaksaan secara hukum (law inforcement). Isu lain yang menarik mengenai regulasi ZIS dan wakaf adalah pihak mana yang lebih tepat mengelola ZIS, pemerintah atau swasta. Sumber yang diwawancarai antara satu dengan yang lainnya berbeda pendapat. Sebagian pengurus dan muzaki melihat bahwa sebaiknya
Sukron Kamil masyarakatlah yang menjadi pengelola ZIS, bukan pemerintah. Sedangkan Pemerintah sebaiknya cukup berfungsi sebagai pengawas. Paling tidak, terdapat tiga alasan mengapa ZIS lebih baik dikelola oleh masyarakat. Pertama, Pemerintah dipandang kurang legitimate untuk menjalankan peran ini sebab birokrasi di tubuh Pemerintah rentan terhadap praktik korupsi. Bila ini terjadi dikhawatirkan pengelolaan dana ZIS tidak akan efektif dan tepat sasaran. Kedua, sebagian dana ZIS, dalam tradisi di Indonesia, biasa diberikan kepada keluarga dekat. Kalau Pemerintah sebagai pengelola, maka dikhawatirkan tradisi ini diberangus oleh pemerintah. Ketiga, jika pemerintah menjadi "pemain" akan sulit untuk menentukan siapa yang akan menjadi pengawas. Sebagian lain melihat dengan sudut pandang yang non-dikotomis. Bagi mereka tidak soal siapa diantara keduanya yang akan menjadi pengelola dan pengawas. Yang penting, kedua-duanya dapat menjalankan amanah atau akuntabel. Sebagian lagi, yaitu para pendiri, menganggap sebaiknya pemerintah saja yang mengelola. Pasalnya, menurut mereka, hal ini telah dicontohkan dalam sejarah Islam dimana pemerintahlah yang mengelola ZIS dan wakaf. Hingga sekarang pun, beberapa negeri Muslim memiliki kementerian yang khusus menangani wakaf. Sementara itu, sebagian muzaki melihat sebaiknya pengelola ZIS dan wakaf adalah gabungan pemerintah dan swasta.38 Penutup Terlepas dari minimnya dana yang digalang dan masih lemahnya profesionalisme pengelolaan, Divisi LAZIS al-Markaz masih tetap memiliki prospek yang menjanjikan. Ini beralasan karena masjid sebagai pusat ibadah masih memiliki kharisma di mata masyarakat sebagai tempat untuk menyalurkan dana ZIS, walaupun dalam jumlah kecil.39 Lagi pula, masyarakat masih setia menjalankan tradisi memberikan ZIS ke masjid, khususnya lewat kotak amal. Alasan lain, ZIS masjid, seperti yang dimiliki Masjid al-Markaz, cukup potensial untuk turut serta mewujudkan kesejahteraan sosial. Namun, menurut pendiri Divisi LAZIS ini, hal itu hanya mungkin dicapai bila sebagian zakat fitrah yang dikelola pelbagai masjid di Indonesia atau suatu daerah dapat dihimpun guna membuat sebuah lembaga dana sosial nasional atau daerah. Namun, hambatannya jauh lebih berat dibandingkan dengan prospeknya. Pertama, masyarakat masih menjalankan tradisi 209
210 LAZIS Masjid al-Markaz al-Islami menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik. Ini salah satu kendala cukup besar untuk mengarahkan dana ZIS menjadi sebuah kekuatan ekonomi. Kedua, sebagian masyarakat masih kurang pengetahuan tentang ZIS sehingga ikut mempengaruhi kesadaran mereka yang minim dalam menunaikan zakat. Boleh jadi, dakwah Is- lam selama ini lebih banyak menyentuh aspek ibadah dan politik daripada aspek ekonomi; Ketiga, lembaga-lembaga ZIS berbasis masjid menghadapi problem pengorganisasian atau manajemen, khususnya dalam aspek penggalangan dana ZIS. Karena itu, Divisi LAZIS al- Markaz pun bisa disebut belum mampu mendorong terciptanya kesejahteraan sosial dan ikut memperkuat eksistensi masyarakat madani.40 Berdasarkan paparan di atas, mendesak dilakukan reformasi doktrin ZIS agar sesuai dengan konteks kekinian. Doktrin ZIS yang mengalami pembaruan ini perlu disosialisasikan di tengah-tengah masyarakat luas. Lembaga-lembaga ZIS berbasis masjid perlu membangun sistem dan mekanisme pertanggungjawaban yang transparan. Ini penting dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja dan penampilan lembaga. Bahkan, sekarang menjadi transparan dan akuntabel telah berfungsi sebagai sebuah reklame yang pada waktunya akan melahirkan kepercayaan masyarakat. Hal lain yang penting adalah orientasi penyaluran zakat harus lebih diarahkan untuk memberdayakan sektor produksi mustahik guna mentransformasikan mereka menjadi muzaki. Terakhir, penunjukan pengelola ZIS harus mulai mempertimbangkan keterlibatan generasi muda, yang bekerja penuh, dan mampu membuat terobosan yang kreatif, serta mampu membangun jaringan muzaki.41 Catatan Kaki 1 Amelia Fauzia dan Ary Hermawan, "Ketegangan antara Kekuasaan dan Aspek Normatif Filantropi dalam Sejarah Islam Indoensia" dalam Idris Thaha (Ed.), Berderma untuk Semua, Wacana dan Praktik Filantropi Islam, (Jakarta: Ford Foundation, PBB UIN Jakarta dan Teraju, 2003), hh. 169-171. 2 M. Dawam Rahardjo, Perspektif Deklarasi Mekah, Menuju Ekonomi Islam, (Bandung: Mizan, 1991), hh. 199-201. 3 Majalah Semangat Baru, Edisi Januari 1996, Teks Sambutan M. Yusuf pada waktu peresmian, Harian Fajar, Selasa, 9 Januari 1996; Majalah Warta, Edisi Februari1996; dan Subaer, "Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Islamic
Sukron Kamil Center di Daerah Tingkat II Kota Madya Ujung Pandang", Skripsi, Makassar: Fakultas Hukum Unhas, 1995. 4 Buku Panduan Ringkas Masjid al-Markaz 2001 dan RAPB Majid al-Markaz 2003. 5 Hasil Wawancara dengan Drs. H. Faisal Attamimi, M.S, wakil Ketua Divisi LAZIS Masjid al-Markaz al-Islami, 30 September 2003. 6 Dokumen BPH LAZIS al-Markaz al-Islami. 7 Hasil Wawancara dengan Drs. H. Faisal Attamimi, M.S, wakil Ketua Divisi LAZIS Masjid al-Markaz al-Islami 30 September 2003. 8 Hasil Wawancara dengan Sekretaris Badan Pengurus Harian Yayasan Islamic Center (al-Markaz al-Islami), Dr. Hamka Haq, Rabu, 1 Oktober 2003. 9 Pedoman Dasar dan Kegiatan Strategi LAZIS Masjid al-Markaz. 10 Hasil Wawancara dengan Drs. H. Faisal Attamimi, M.S, Wakil Ketua Divisi LAZIS Masjid al-Markaz al-Islami, 30 September 2003. Misi yang terakhir tersebut muncul berdasarkan survey terbatas yang dilakukan oleh tim al-Markaz di daerah-daerah kumuh di kota Makassar. Hasil survey menunjukkan bahwa masyarakat yang hidup di sana sangat memprihatinkan, tidak saja secara ekonomi, tetapi juga secara aqidah. Bahkan, di daerah yang disurvey tersebut ada upaya 'kristenisasi' yang cukup giat. 11 Hasil Wawancara dengan Drs. H. Faisal Attamimi, M.S, Aakil Ketua Divisi LAZIS Masjid al-Markaz al-Islami, 30 September 2003. 12 Hasil wawancara dengan Dr. Hamka Haq, Sekretaris Badan Pengurus Harian Yayasan Islamic Center (al-Markaz al-Islami), 1 Oktober 2003 dan dengan Drs. H. Faisal Attamimi, M.S, Wakil Ketua Divisi LAZIS Masjid al-Markaz al- Islami, 30 September 2003. 13 Pedoman Dasar dan Kegiatan Startegis LAZIS Masjid al-Markaz. 14 Hasil Wawancara dengan Drs. H. Faisal Attamimi, M.S, Wakil Ketua Divisi LAZIS Masjid al-Markaz al-Islami, 30 September 2003. 15 Pedoman Dasar dan Kegiatan Strategi LAZIS Masjid al-Markaz. 16 Pada saat riset ini berlangsung, tahun 2003, pendataan belum rampung dilakukan. Diharapkan pendataan selesai pada tahun 2004. 17 Hasil Wawancara dengan Drs. H. Faisal Attamimi, M.S, Wakil Ketua Divisi LAZIS Masjid al-Markaz al-Islami, 30 September 2003. 18 Hasil Wawancara dengan Drs. H. Faisal Attamimi, M.S, Wakil Ketua Divisi LAZIS Masjid al-Markaz al-Islami, 30 September 2003 19 Selama tahun 2003, zakat fitrah dalam bentuk beras yang terhimpun adalah sebanyak 15 ton. 20 Hasil Wawancara dengan Drs. H. Faisal Attamimi, M.S, Wakil Ketua Divisi LAZIS Masjid al-Markaz al-Islami, 30 September 2003. 21 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Masjid al-Markaz al-Islami Tahun 211
212 LAZIS Masjid al-Markaz al-Islami 2003. 22 Laporan Keuangan BPH Masjid al-Markaz al-Islami Tahun 2002 23 Hasil wawancara dengan Hamka Haq, Sekretaris Badan Pengurus Harian Yayasan Islamic Center (al-Markaz al-Islami), 1 Oktober 2003; Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Masjid al-Markaz al-Islami Tahun 2003. 24 Pedoman Dasar dan Kegiatan Strategis LAZ al-Markaz. 25 Hasil Wawancara dengan Jamaludin dan Daeng Hali sebagai penerima, 2 Oktober 2003. 26 Hasil Wawancara dengan Drs. H. Faisal Attamimi, M.S, Wakil Ketua Divisi LAZIS Masjid al-Markaz al-Islami, 30 September 2003. 27 Yayasan Islamic Center Masjid al-Markaz, Penuntun Praktis Zakat, Makasar: Yayasan Islamic Center, 1998, hh. 4-11. 28 Hasil wawancara dengan Hamka Haq, Sekretaris Badan Pengurus Harian Yayasan Islamic Center (al-Markaz al-Islami), 1 Oktober 2004, Faisal Attamimi, Wakil Ketua Divisi LAZIS Masjid al-Markaz al-Islami, 30 September 2003, Prof. Halide, tokoh masyarakat, 30 September 2003, serta Arsyad dan Aziz Matim sebagai muzaki, 1 dan 2 Oktober 2003. 29Yusuf Qaradhawi, Hukum Zakat, Studi Komparatif mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis, terjemahan Salman Harun, dkk., dari Fiqh al-Zakâh, Jakarta/Bandung: Litera Antar Nusa dan Mizan, 1996, cet. IV hh. 237-241 dan 429-489; dan Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hh. 96-97. 30 Tim Institut Manajemen Zakat, Panduan Zakat Praktis, (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2002), hh. 95-96. 31 Hasil wawancara dengan Hamka Haq, 1 Oktober 2003 Sekretaris Badan Pengurus Harian Yayasan Islamic Center (al-Markaz al-Islami) dan Prof. Ha- lide, tokoh masyarakat, 30 September 2003, Arsyad dan Aziz Matim sebagai muzaki, 1 dan 2 Oktober 2003 32 Hasil wawancara dengan Hamka Haq, Sekretaris Badan Pengurus Harian Yayasan Islamic Center (al-Markaz al-Islami), 1 Oktober 2003, Faisal Attamimi, wakil Ketua Divisi LAZIS Masjid al-Markaz al-Islami, 30 September 2003, Prof. Halide, tokoh masyarakat, 30 September 2003 Arsyad dan Aziz Matin sebagai muzaki, 1 dan 2 Oktober 2003. 33 Hasil wawancara dengan Hamka Haq, Sekretaris Badan Pengurus Harian Yayasan Islamic Center (al-Markaz al-Islami), 1 Oktober 2003, Faisal Attamimi, wakil Ketua Divisi LAZIS Masjid al-Markaz al-Islami, 30 September 2003, Prof. Halide, tokoh masyarakat, 30 September 2003 Arsyad dan Aziz Matin sebagai muzaki, 1 dan 2 Oktober 2003. 34 Hasil wawancara dengan Hamka Haq, Sekretaris Badan Pengurus Harian Yayasan Islamic Center (al-Markaz al-Islami), 1 Oktober 2003, Faisal Attamimi, wakil Ketua Divisi LAZIS Masjid al-Markaz al-Islami, 30 September 2003, Prof.
Sukron Kamil Halide, tokoh masyarakat, 30 September 2003 Arsyad dan Aziz Matin sebagai muzaki, 1 dan 2 Oktober 2003. 35 Hasil wawancara dengan Hamka Haq, Sekretaris Badan Pengurus Harian Yayasan Islamic Center (al-Markaz al-Islami), 1 Oktober 2003, Faisal Attamimi, wakil Ketua Divisi LAZIS Masjid al-Markaz al-Islami, 30 September 2003, Prof. Halide, tokoh masyarakat, 30 September 2003 Arsyad dan Aziz Matin sebagai muzaki, 1 dan 2 Oktober 2003 36 Hasil wawancara Faisal Attamimi, wakil Ketua Divisi LAZIS Masjid al-Markaz al-Islami 30 September 2003 dan Prof. Halide, tokoh masyarakat, 30 Septem- ber 2003 37 Hasil wawancara dengan Hamka Haq, Sekretaris Badan Pengurus Harian Yayasan Islamic Center (al-Markaz al-Islami), 1 Oktober 2003, Faisal Attamimi, wakil Ketua Divisi LAZIS Masjid al-Markaz al-Islami, 30 September 2003, Prof. Halide, tokoh masyarakat, 30 September 2003 Arsyad dan Aziz Matin sebagai muzaki, 1 dan 2 Oktober 2003 38 Hasil wawancara dengan Hamka Haq, Sekretaris Badan Pengurus Harian Yayasan Islamic Center (al-Markaz al-Islami), 1 Oktober 2003, Faisal Attamimi, wakil Ketua Divisi LAZIS Masjid al-Markaz al-Islami, 30 September 2003, Prof. Halide, tokoh masyarakat, 30 September 2003 Arsyad dan Aziz Matin sebagai muzaki, 1 dan 2 Oktober 2003 39 Hasil wawancara dengan Hamka Haq, sekretaris Yayasan al-Markaz al-Islami sebagai pendiri 1 Oktober 2003 40 Masyarakat madani adalah masyarakat yang mandiri, beradab, dan mampu menjadi kelompok penyeimbang pemerintah, bahkan menjadi alternative of government. 41 Hasil wawancara dengan Hamka Haq, Sekretaris Badan Pengurus Harian Yayasan Islamic Center (al-Markaz al-Islami), 1 Oktober 2003, Faisal Attamimi, wakil Ketua Divisi LAZIS Masjid al-Markaz al-Islami, 30 September 2003, Prof. Halide, tokoh masyarakat, 30 September 2003 Arsyad dan Aziz Matin sebagai muzaki, 1 dan 2 Oktober 2003. Daftar Pustaka al-'Asqalânî, Ibn Hajar, Tth, Bulûgh al-Marâm, Bandung: al-Ma'arif. Dokumen BPH LAZIS al-Markaz al-Islami Fauzia, Amelia dan Ary Hermawan, 2003, "Ketegangan antara Kekuasaan dan Aspek Normatif Filantropi dalam Sejarah Islam Indoensia" dalam Idris Thaha (Ed.), Berderma untuk Semua, Wacana dan Praktik Filantropi 213
214 Islam, Jakarta: Ford Foundation, PBB UIN Jakarta dan Teraju. Hafidhuddin, Didin, 2002, Zakat dalam Perekonomian Modern, Jakarta: Gema Insani Press. Harian Fajar, Selasa, 9 Januari 1996 Laporan Keuangan BPH Masjid al-Markaz al-Islami Tahun 2002 Majalah Semangat Baru, Edisi Januari 1996 Majalah Warta, Edisi Februari1996 Pedoman Dasar dan Kegiatan Startegis LAZIS Masjid al-Markaz Rahardjo, M. Dawam, 1991, Perspektif Deklarasi Mekah, Menuju Ekonomi Islam, Bandung: Mizan. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Masjid al-Markaz al-Islami Tahun 2003 Subaer, 1995, "Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Islamic Center di Daerah Tingkat II Kota Madya Ujung Pandang", Skripsi, Makassar: Fakultas Hukum Unhas. Tim Institut Manajemen Zakat , 2002, Panduan Zakat Praktis, Jakarta: Institut Manajemen Zakat. Yatim, Badri, 1997, Sejarah Peradaban Islam, Jakarta: Rajawali Pers. Yayasan Islamic Center Masjid al-Markaz, 1998, Penuntun Praktis Zakat, Makasar: Yayasan Islamic Center. Yayasan Masjid al-Markaz, 1998, Buku Panduan Ringkas Masjid al-Markaz, Makssar: Yayasan Masjid al-Markaz. Daftar Wawancara Wawancara dengan Drs. H. Faisal Attamimi, M.S, wakil Ketua Divisi LAZIS Masjid al-Markaz al-Islami, 30 September 2003. Wawancara dengan Sekretaris Badan Pengurus Harian Yayasan Islamic Center (al-Markaz al-Islami), Dr. Hamka Haq, Rabu, 1 Oktober 2003 Wawancara dengan Arsyad dan Aziz Matim sebagai muzaki, 1 dan 2 Oktober 2003. Wawancara dengan Jamaludin dan Daeng Hali sebagai penerima, 2 Oktober 2003 Wawancara dengan Prof. Halide, tokoh masyarakat, 30 September 2003
Bagian 3 Badan Wakaf
Pengelolaan Wakaf di Pondok Modern Gontor Ponorogo: Menjaga Kemandirian Civil Society Irfan Abubakar Pendahuluan Tradisi filantropi di Pondok Modern Gontor Ponorogo memiliki akar yang kuat pada tradisi kesukarelaan dalam budaya pesantren di Indonesia. Pesantren secara tradisional dibangun atas dasar relasi-relasi volunteristik antara kiai, santri dan masyarakat sekitar. Proses-proses dan kegiatan-kegiatan yang berlangsung di pesantren dipandang oleh masyarakat sebagai bagian dari tanggungjawab sosial mereka. Pesantren bukan hanya tempat untuk belajar atau mengejar sertifikat, tapi lebih dari itu sebagai lahan merawat dan mewariskan nilai-nilai keagamaan dan budaya dari generasi ke generasi. Proses ini melibatkan figur kiai yang memiliki posisi sentral sebagai broker budaya (cultural broker),1 dan pada tingkat tertentu sebagai agen transformasi sosial keagamaan di lingkungan masyarakat sekitarnya.2 217
218 Pengelolaan Wakaf di Pondok Modern Gontor Salah satu wujud semangat volunterisme tersebut adalah tradisi wakaf (waqf). Tradisi ini telah melembaga dan memiliki kedudukan penting dalam menopang keberlangsungan pesantren sejak lembaga pendidikan keagamaan ini berdiri.3 Di awal pertumbuhannya, pesantren merasa cukup mengelola wakaf berdasarkan kebutuhan yang ada. Namun perubahan sosial akibat arus modernisasi menuntut pesantren untuk meninjau kembali efektifitas pengelolaan wakaf yang dilakukannya selama ini. Pasalnya, diterimanya elemen-elemen mod- ern oleh pesantren membawa konsekuensi-konsekuensi tersendiri. Secara finansial, misalnya, pesantren dihadapkan pada kebutuhan- kebutuhan pembiayaan baru yang terus meningkat, sementara sumber- sumber pembiayaan lama termasuk dari hasil wakaf tidak lagi memadai. Perkembangan wakaf di pesantren pada tahap selanjutnya banyak ditentukan oleh dinamika internal pesantren sebagai lembaga tradisional dalam merespon tantangan modernitas khususnya di bidang pendidikan. Pondok Modern yang didirikan pada tahun 1926 ini hadir sebagai respon terhadap tantangan modernitas di dunia pesantren. Pilihan rasional yang diberikan adalah secara sengaja mengintegrasikan sistem pendidikan modern ke dalam sistem pesantren. Model ini kemudian diikuti oleh pondok-pondok lain yang dikelola alumninya. Untuk ukuran Indonesia tidak banyak lembaga pendidikan pesantren yang dinilai berhasil mengelola wakaf secara baik. Beberapa diantara yang sedikit itu adalah Pondok Modern (PM) Gontor Ponorogo atau yang biasa disebut Pondok Modern. Studi-studi yang ada, meskipun belum cukup eksploratif, menyimpulkan bahwa pengelolaan wakaf di pondok yang berdiri tahun 1926 ini telah menunjukkan hasil yang positif untuk kepentingan umum dan kemajuan masyarakat.4 Alasan yang biasa dikemukan antara lain adalah bahwa pengelola wakaf Pondok Modern berbadan hukum. Kedua, strategi pemanfaatan hasil wakaf lebih diorientasikan untuk tujuan produktif ketimbang konsumtif.5 Studi ini tentu saja tidak ditujukan untuk menggugat tesis di atas, tetapi hendak memberikan suatu gambaran yang lebih memadai untuk menguji asumsi di atas serta asumsi-asumsi lainnya. Tujuannya memberikan suatu tinjauan analitis mengenai tradisi filantropi dan khususnya perwakafan di pondok ini. Dengan demikian dapat dikenali dengan baik sisi-sisi keunggulan dan kelemahan yang mungkin ada dalam pengelolaan wakaf di pondok yang telah menelorkan sekitar 30 ribu
Irfan Abubakar alumni ini. Secara umum studi ini bertujuan menjelaskan bagaimana Pondok Modern Gontor mendayagunakan sumber dana wakaf untuk mempertahankan kesinambungan dan mengembangkan pendidikan di Pondok Modern sesuai amanat para pendiri. Secara khusus studi ini ingin melihat bagaimana pelembagaan tradisi wakaf dalam sejarah Pondok Modern dari awal pembentukannya hingga berkembang seperti sekarang ini. Pembahasan pertama-tama akan difokuskan pada aspek- aspek sejarah pendirian, serta visi dan misi Badan Wakaf Pondok Modern. Untuk melihat bagaimana cara kerja lembaga ini dan hubungannya dengan struktur-struktur yang ada di Pondok akan diuraikan secara singkat dalam bagian yang membahas aspek-aspek kewenangan dan manajemen. Bagian lain akan menyoroti pola-pola pengelolaan wakaf serta mekanisme kontrol dan akuntabilitas yang dijalankan guna menjamin terpeliharanya kepercayaan publik. Terakhir, akan dijelaskan bagaimana dan untuk apa hasil-hasil wakaf di PM dimanfaatkan. Studi yang dilakukan selama 2003-2004 ini menggunakan metode penelusuran literatur dan dokumen-dokumen serta wawancara mendalam. Penelusuran data-data sangat terbantu dengan adanya jurnal Warta Dunia (WARDUN) yang diterbitkan oleh PM Gontor. Jurnal tersebut berisi laporan pimpinan pondok selaku mandataris Badan Wakaf mengenai semua kegiatan lembaga-lembaga dan bagian-bagian yang ada dalam struktur organisasi PM Gontor setiap tahun ajaran. Badan Wakaf Pondok Modern: Sejarah dan Latar Belakang Pendirian Sejarah Ikrar Wakaf: Kesadaran akan Kepastian Hukum Di PM Gontor, ikrar wakaf sebenarnya telah terjadi sejak tahun 1951, bertepatan dengan ulang tahun seperempat abad pesantren ini. Pada tahun itu, telah diucapkan semacam ikrar bahwa "Pondok Mod- ern Milik Seluruh Umat Islam" dan bahwa maju mundurnya pondok ini di hari-hari yang akan datang "tergantung kepada kesadaran umat Is- lam sendiri sebagai pemiliknya".6 Namun, karena penyerahan ini belum memiliki kekuatan legal formal, banyak pihak yang meragukan keabsahan ikrar tersebut.7 Maka, dalam rangka memenuhi kekuatan legal formal tersebut, pada tanggal 12 Oktober 1958, wakif atas nama pendiri PM Gontor yang biasa dipanggil Trimurti,8 menandatangani 219
220 Pengelolaan Wakaf di Pondok Modern Gontor Piagam Penyerahan Wakaf PM Gontor Ponorogo kepada 15 wakil dari Ikatan Keluarga Pondok Modern (IKPM), yang merupakan alumni PM Gontor.9 Harta wakaf yang diserahkan pada saat itu terdiri dari tanah basah atau sawah (1,74 ha), tanah kering (16,85 ha), dan 12 gedung serta perlengkapannya.10 Tanah kering terletak di kompleks pondok,11 sedangkan sawah tersebar di beberapa daerah Jawa Timur: Banyuwangi, Jombang, dan Kediri.12 Adapun bangunan gedung seluas 4995, 73 m2 terletak di dalam kompleks pondok. Gedung-gedung ini terdiri dari sebuah masjid tua, dua gedung sekolah, satu balai pertemuan, enam asrama santri, satu perumahan guru, serta satu gedung perpustakaan.13 Harta wakaf tersebut sebagiannya berasal dari peninggalan orang tua Trimurti, sedangkan sebagian lainnya diperoleh dari bantuan masyarakat yang bersimpati kepada pondok. Sejak tahun 1931 PM Gontor telah membentuk Khizanah, sebuah badan khusus yang bertugas melakukan penggalangan dana dimana hasilnya kemudian dibelikan sawah.14 Harta wakaf lain yang tidak secara langsung disebutkan dalam Piagam Wakaf adalah pohon kelapa yang tumbuh di kompleks pondok. Pohon kelapa yang pada saat itu berjumlah kurang dari 40 batang adalah milik Pak Sahal (K.H Ahmad Sahal). Beliau mewakafkan pohon kelapa tersebut dengan syarat bahwa hasilnya akan diambil sampai putra-putranya tamat sekolah.15 Dengan adanya ikrar penyerahan wakaf ini, maka wakif dan keluarganya secara turun temurun tidak lagi memiliki hak atas harta wakaf tersebut. Sebaliknya, harta wakaf tersebut berpindah status dari milik pribadi menjadi milik umat Islam yang diwakili oleh 15 anggota IKPM yang dipercaya sebaga nazir. Para nazir ini kemudian dilembagakan ke dalam Badan Wakaf PM Gontor Ponorogo. Dengan demikian, penyerahan wakaf yang dilakukan pada 12 Oktober 1958 ini sekaligus menandai lahirnya Badan Wakaf PM Gontor. Sejak saat itu dan seterusnya badan ini memainkan peran signifikan dalam mempertahankan kesinambungan PM Gontor. Ide dan Inspirasi: Dari Al-Azhar hingga Sekolah-sekolah Misionaris Selain untuk tujuan ibadah, ada beberapa alasan yang menggerakkan Trimurti secara sukarela mewakafkan harta bendanya.
Irfan Abubakar Para pendiri pondok pertama-tama sangat prihatin dengan kenyataan bahwa pada masa lalu jarang ada pesantren yang bertahan lama sepeninggal pendirinya. Ini karena pesantren-pesantren itu pada umumnya milik kiai, dan apabila sang kiai meninggal dunia akan digantikan oleh puteranya, kemudian keturunannya. Di sisi lain, masyarakat pesantren sangat bergantung pada kharisma kiai yang kualitasnya diharapkan menurun kepada anak-anak keturunannya. Akibatnya, bila tidak ada keturunan kiai yang kharismatik maka pesantren akan kehilangan dukungan masyarakat, dan pada gilirinnya akan mati dengan meninggalnya sang pendiri. Inilah realitas yang menimpa kebanyakan pesantren-pesantren besar di masa lalu.16 Alasan lain adalah tidak adanya kepastian hukum mengenai kepemilikan tanah atau harta benda lain di dalam pesantren. Diamati bahwa sering tidak ada batas pemisah yang jelas antara hak milik pesantren dengan hak milik kiai dan keluarganya. Akibatnya, tidak jarang timbul konflik dan keributan antara keluarga dan pondok sepeninggal kiai. Konflik internal ini biasanya timbul karena tidak adanya sebuah sistem yang dapat mengelola dengan baik antara kepentingan keluarga dan kepentingan pondok. Trimurti tampaknya melihat bahwa lembaga wakaf dapat menjadi instrumen yang solid guna mengatasi konflik semacam ini.17 Hal lain yang ikut mendorong inisiatif teroboson ini adalah hikmah yang dipetik dari pengalaman sukses lembaga-lembaga pendidikan lain. Diantara lembaga pendidikan yang sangat mengilhami para pendiri PM Gontor adalah Universitas Al-Azhar Kairo di Mesir. Universitas yang telah berusia lebih dari 1000 tahun ini mengilhami Gontor bukan karena sistem pengajarannya, melainkan karena wakafnya yang luas dan menghasilkan. Ribuan mahasiswa dari berbagai negeri telah menikmati beasiswa yang diambil dari hasil wakaf Al-Azhar.18 Di sisi lain, pendiri PM Gontor juga menyaksikan bahwa sekolah-sekolah misionaris Kristen dapat maju karena dukungan kuat dari dana-dana filantropinya. Mereka juga memiliki badan-badan hukum tertentu yang dapat membiayai segala keperluan sekolah-sekolah dan perguruan- perguruannya. Malahan, mereka mampu membiayai operasional rumah- rumah sakit, rumah-rumah yatim piatu, serta pengiriman misi-misi Kristen keluar daerah.19 Namun terlepas dari itu semua, ikrar penyerahan wakaf Pondok Modern merupakan salah satu wujud nyata jiwa keikhlasan para pendiri 221
222 Pengelolaan Wakaf di Pondok Modern Gontor pondok ini. Keikhlasan merupakan salah satu nilai utama yang dipegang teguh oleh masyarakat pesantren. Keikhlasan menuntut keberanian seseorang untuk mengorbankan kepentingan pribadinya demi kepentingan umum. Pada titik yang paling maksimal keikhlasan ini mewujud pada pengorbanan jiwa seseorang demi sebuah perjuangan yang mulia. Bondo, bahu, pikir lek perlu sak nyawane pisan (harta, tenaga, pikiran, dan kalau perlu nyawa sekalian). Demikian motto perjuangan hidup para Trimurti. Motto ini selalu ditanamkan kepada semua santri yang pernah belajar di PM Gontor Ponorogo.20 Visi dan Misi Badan Wakaf Di dalam Piagam Penyerahan Wakaf PM Gontor disebutkan bahwa Badan Wakaf dibentuk untuk menjalankan visi dan misi Pondok Modern yang dicanangkan oleh Trimurti sebagai wakif. Ada lima butir penting yang merupakan amanat Trimurti kepada Badan Wakaf sebagai nazir. Pertama, Pondok Modern ini harus tetap menjadi kegiatan sosial keagamaan (amal jariah), yang tunduk kepada aturan- aturan dalam agama Islam. Kedua, Pondok Modern harus tetap menjadi sumber ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu umum, bahasa Arab, namun berjiwa pondok. Ketiga, Pondok Modern ini adalah lembaga pengabdian masyarakat dalam artian membentuk karakter umat guna kesejahteraan lahir dan batin. Keempat, Pondok Modern harus dipelihara dan dikembangkan agar kelak menjadi sebuah universitas Islam yang bermutu dan berarti. Kelima, untuk menjamin agar amanat tersebut memiliki kekuatan hukum formal, maka Badan Wakaf harus segera mempunyai Akta Notaris.21 Para pendiri sejak awal menghendaki pondok ini menjadi wahana untuk melanggengkan kebajikan bagi kemaslahatan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, Badan Wakaf sengaja dibentuk untuk menjamin bahwa tujuan mulia ini tidak diselewengkan. Trimurti sebagai wakif menekankan pentingnya kegiatan-kegiatan sosial-keagamaan di Pondok Gontor ini tetap berdasar pada ketentuan-ketentuan Islam. Dalam penjelasan-penjelasan mengenai piagam penyerahan wakaf, poin tentang ketentuan Islam ini memang tidak dijabarkan dalam terma- terma fikih. Namun demikian, pernyataan-pernyataan normatif yang menekankan sifat dasar wakaf sangat kuat mencerminkan kesadaran akan pentingnya menaati kaidah-kaidah fikih filantropi Islam. Dalam penjelasan piagam dikatakan bahwa Pondok Modern adalah wakaf,
Irfan Abubakar bukan milik perseorangan, bukan harta waris, dan bukan pula lembaga bisnis. Keluarga wakif boleh ikut membantu memelihara dan mengembangkan pondok, tapi mereka "hanyalah sebagai salah seorang yang mendukung dan membantu, sebagaimana orang lain yang bukan keturunan kami (Trimurti)."22 Banyak jalan untuk berbuat kebajikan, namun para pendiri Pondok Modern memilih jalur pendidikan pesantren. Mereka meyakini bahwa sistem pendidikan pesantren adalah pilihan terbaik bagi umat Islam Indonesia karena pesantren berakar kuat pada tradisi dan budaya umat. Secara khusus, mereka memikul tanggungjawab moral untuk menghidupkan kembali tradisi nenek moyangnya yang telah berhasil mengembangkan sebuah pesantren besar pada abad ke-18. Pesantren yang dikenal dengan nama Tegalsari ini didirikan oleh Kiai Ageng Mohammad Besari dan memperoleh kejayaannya pada masa kepemimpinan sang cucu, Kiai Ageng Hasan Besari.23 Kemasyhuran pondok ini dapat dilihat dari daerah-daerah asal santri dan alumninya yang tersebar di seluruh tanah jawa. Diantara alumni yang terkenal adalah pujangga Jawa, Raden Ngebehi Ronggo Warsito dan seorang tokoh pergerakan nasional, H.O.S. Tjokroaminoto.24 Pondok pesantren di mata Trimurti adalah balai pendidikan yang khas dan sesuai dengan kepribadian Indonesia. Menurut K.H. Imam Zarkasy, Taman Siswa yang didirikan Ki Hadjar Dewantara sesungguhnya diilhami oleh jiwa pondok. Ki Hadjar Dewantara melihat bahwa sistem pondok mampu menanamkan jiwa merdeka di dalam diri para pelajar; bukan hanya merdeka dalam artian politik, melainkan merdeka dari penjajahan ekonomi dan budaya. Lebih dari itu, sistem pondok diyakini mampu menumbuhkembangkan jiwa kemandirian kepada anak didiknya. Itu karena tujuan pendidikan pesantren bukan untuk menyiapkan santri agar mendapatkan pekerjaan, melainkan mendidik mereka agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan berperan di dalam kehidupan masyarakat.25 Modernisasi Pendidikan Islam dengan Jiwa Pesantren Namun demikian, Trimurti pun menyadari bahwa sistem pesantren yang mentradisi pada masa itu bukan tanpa kelemahan. Metode pengajarannya dinilai lebih menekankan aspek hafalan dan kurang memberi ruang kepada proses penalaran. Kelemahan lain adalah tidak adanya suatu sistem evaluasi hasil belajar yang dapat digunakan untuk 223
224 Pengelolaan Wakaf di Pondok Modern Gontor menilai pencapaian seorang santri. Di pesantren pada masa itu tidak dikenal pembatasan masa belajar sehingga seorang santri biasanya menghabiskan waktu yang panjang untuk menguasai suatu bidang ilmu. Santri yang cerdas dan berbakat akan lebih diuntungkan dengan metode ini, sebaliknya santri biasa pada umumnya tidak akan memperoleh kemajuan yang berarti.26 Pendek kata, pendiri Pondok Modern merasa tidak puas dengan metode tradisional ini dan mencoba melakukan upaya-upaya modernisasi sistem pengajaran di pesantren.27 Di sisi lain, sekolah-sekolah yang ada pada saat itu dinilai menerapkan konsep dikotomi antara ilmu pengetahuan agama dengan ilmu pengetahuan sekuler. Pengetahuan agama hanya diajarkan di pesantren-pesantren, sedangkan pengetahuan umum di sekolah- sekolah. Akibatnya, pesantren-pesantren hanya mencetak para ulama yang berwawasan keagamaan, sedangkan sekolah-sekolah umum hanya melahirkan intelektual sekuler yang kebarat-baratan.28 Kenyataan ini bila dibiarkan akan berakibat luas dan mengancam masa depan umat. Pasalnya, pendidikan yang dikotomis pada gilirannya hanya akan menghasilkan sebuah masyarakat yang dikotomis pula. Keadaan umum masyarakat seperti ini dapat menghambat upaya- upaya perbaikan kepada kemajuan umat karena di dalamnya sering terjadi pertentangan dan kesenjangan.29 Dengan mengingat hal di atas, para pendiri Pondok Modern memilih untuk menyatukan kedua kutub yang bertentangan tersebut. Strategi ini ditempuh dengan cara mengintegrasikan ilmu pengetahuan umum, ilmu pengetahuan agama, dan metode pengajaran modern ke dalam sistem pendidikan pondok. Pilihan ini tidak mudah untuk diwujudkan karena menuntut sebuah sistem yang harus dijalankan dengan sungguh- sungguh. Menyadari hal ini, para pendiri Pondok Modern sangat menekankan pentingnya tertib manajemen dan penegakkan disiplin dalam pendidikan pondok. Ini mencakup perencanaan yang matang, proses pengorganisasian yang rapi, kontrol yang ketat, transparansi, dan akuntabilitas. Namun, pada saat yang sama, para penghuni pesantren ini terus menjalani kehidupan mereka dalam sebuah lingkungan Islami yang senantiasa diwarnai oleh semangat beribadah dan bertawakkal kepada Allah semata.30 Dari Gontor Membangun Karakter Umat Kembali kepada visi dan misi Badan wakaf, tujuan lain didirikannya
Irfan Abubakar lembaga ini adalah untuk mewujudkan cita-cita Trimurti agar Pondok Modern tetap menjadi sebuah lembaga pengabdian masyarakat. Trimurti mengharapkan agar pondok ini dapat ikut berperan dalam membentuk karakter umat sesuai cita ideal Islam; umat yang sejahtera lahir dan batin. Menurut Trimurti, umat yang ideal hanya akan terbentuk dari individu-individu yang memiliki paling tidak empat karakter utama: berbudi luhur, berbadan sehat, berpengetahuan luas dan berpikir bebas.31 Dalam rangka menopang tujuan ideal itu, para pendiri sejak awal merumuskan azas-azas yang menjadi landasan filsofis lembaga ini. Azas-azas yang bersumber dari nilai-nilai Islam dan budaya pondok ini terdiri dari panca jiwa, yaitu keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, ukhuwah Islamiyah dan kebebasan. Guna mencapai tujuan ideal tersebut dan menjamin kesinambungan upaya-upaya tersebut para pendiri menetapkan Panca Jangka yang merupakan lima butir tujuan strategis. Panca Jangka meliputi bidang pendidikan dan pengajaran, pembentukan kader pengajar dan pengelola, pembangunan dan pemeliharaan gedung, pendanaan (khizanatullah), dan kesejahteraan keluarga dan pembantu pondok.32 Misi terakhir dari pendirian Badan Wakaf adalah mengupayakan pemeliharaan dan pengembangan Pondok Modern agar kelak menjadi sebuah universitas Islam yang bermutu dan berarti. Untuk menjamin agar amanat tersebut memiliki kekuatan hukum formal, maka Badan Wakaf harus segera mempunyai Akta Notaris. Kedua misi ini telah diusahakan perwujudannya oleh Badan Wakaf. Misi mendirikan uni- versitas Islam yang bermutu ini mulai direalisasikan pada tahun 1963 dengan pendirian Perguruan Tinggi Darussalam (PTD), yang kemudian berganti nama Institut Pendidikan Darussalam (IPD), dan yang sejak tahun 1995 menjadi Institut Studi Islam Darussalam (ISID).33 Misi pengukuhan Badan Wakaf menjadi sebuah lembaga hukum dilakukan pada tahun 1978 dengan pengakuan legal melalui Akta Notaris nomor 24, tanggal 16 Juli 1978. Segi-segi Kewenangan dan Manajemen Organisasi Tidak seperti kebanyakan lembaga pengelola wakaf atau nazir di Indonesia, Badan Wakaf PM Gontor tidak langsung mengurus, memelihara, dan memperluas harta wakaf, tapi mendelegasikan wewenang tersebut kepada pimpinan pondok sebagai mandatarisnya. Dalam struktur organisasi Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor, 225
226 Pengelolaan Wakaf di Pondok Modern Gontor Badan Wakaf menempati kedudukan tertinggi sebagai lembaga legislatif yang memiliki tugas dan kewenangan yang luas. Lembaga ini berfungsi memutuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan semua proses pendidikan di pondok; menetapkan visi dan misi, aturan- aturan dan statuta lembaga-lembaga yang ada dibawahnya, serta memilih dan menetapkan pimpinan pondok serta pimpinan-pimpinan lembaga di bawahnya. Kewenangan yang luas ini belum dijalankan sepenuhnya hingga wafatnya pendiri pondok, KH. Imam Zarkasyi, pada tanggal 30 April 1985. Selama beliau masih hidup Badan Wakaf hanya menjalankan kewenangan yang terbatas. Dalam Pasal 17 Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Badan Wakaf, dikatakan dengan tegas bahwa "selama Trimurti masih hidup dan masih dapat melaksanakan tugasnya, maka Pengurus Badan Wakaf Pondok Modern Gontor ini berfungsi sebagai pembantu beliau."34 Artinya, selama Trimurti masih hidup semua urusan yang menyangkut kebijakan pondok masih berada di bawah tanggungjawab dan kendali mereka. Karena itu, misalnya, ketika mengadakan sidang pada tahun 1982 mengenai penyempurnaan pengurus Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Mod- ern (YPPWPM), Badan Wakaf menyerahkan keputusan terakhir kepada kebijaksanaan Trimurti yang memimpin pondok pada saat itu.35 Setelah wafatnya para pendiri, Badan Wakaf mulai menjalankan kewenangan sepenuhnya. Namun, dalam menetapkan kebijakan yang akan dijalankan oleh lembaga-lembaga di Pondok Modern, Badan Wakaf berpijak pada sunnah pondok,36 yaitu ajaran dan tradisi yang baik yang telah dijalankan oleh Pondok Modern dalam kegiatan pendidikan dan pengajarannya selama ini. Tradisi ini bersumber dari nilai-nilai Islam, ajaran Trimurti mengenai Akidah Islam, Fikih dan Akhlak Islam, sintesa serta Panca Jiwa Pondok. 37 Namun dalam praktiknya, Badan Wakaf juga mempertimbangkan suara-suara dan aspirasi dari anggota IKPM. Misalnya, ketika menetapkan keputusan pendirian pondok putri di Mantingan, Ngawi, Badan Wakaf mempertimbangan hasil rekomendasi Mubes V IKPM yang diadakan pada tanggal 16-17 Rabi'utssani 1409 dan rekomendasi para peserta silaturrahmi Kiai Alumni pada bulan Muharram 1410.38 Seperti disebutkan di atas, Badan Wakaf Pondok Modern berwenang memilih, mengganti, dan menetapkan pimpinan pondok.
Irfan Abubakar Kewenangan ini baru dijalankan oleh Badan wakaf setelah wafatnya KH. Imam Zarkasyi. Guna melanjutkan kepemimpinan pondok sepeninggal Trimurti, Badan Wakaf memilih tiga pimpinan PM Gontor yang baru, yaitu KH. Shoiman Luqmanul Hakim, KH. Abdullah Syukri Zarkasyi, MA (putra KH. Imam Zarkasyi), dan KH. Hasan Abdullah Sahal (putra KH. Ahmad Sahal). Selanjutnya pimpinan pondok dipilih setiap lima tahun sekali. Pada tahun 1991, Badan Wakaf menetapkan ketiga nama diatas sebagai pimpinan pondok untuk periode 1990- 1995. Pada tahun 1995, ketiga nama tersebut terpilih lagi untuk periode 1995-2000. Pada awal tahun 1999, salah satu pimpinan pondok, yaitu KH. Shoiman Luqmanul Hakim, meninggal dunia. Untuk menggantikan posisi beliau, Badan Wakaf dalam sidangnya yang ke-41 menunjuk KH. Imam Badri.39 Keanggotaan Badan Wakaf sendiri dipilih oleh musyawarah Badan Wakaf PM Gontor yang diadakan 1 kali dalam lima tahun, dan diikuti oleh para pengurus IKPM di seluruh Indonesia. Sesuai Pasal 9 Anggaran Dasar Badan Wakaf, pengurus lembaga ini terdiri dari 15 orang dengan susunan sebagai berikut: Ketua Umum, Ketua I, Ketua II, Sekretaris Umum, Sekretaris I, Sekretaris II, Bendahara I, Bendahara II, dan Anggota. Salah satu syarat administratif pengangkatan pengurus Badan Wakaf adalah bahwa pengurus harus telah tamat KMI (Kulliyatul Muallimin al-Islamiyyah) PM Gontor dan sekurang-kurangnya telah bermukim di pondok ini selama lima tahun. Penting untuk dikemukakan bahwa setelah wafatnya Trimurti, keanggotaan Badan Wakaf selalu melibatkan pimpinan pondok. Tiga dari 12 pengurus Badan Wakaf hasil ketetapan sidang ke-43 tahun 2002 adalah pimpinan pondok. KH. Imam Badri merangkap ketua II, sedangkan KH. Abdullah Syukri Zarkasyi dan KH. Hasan Abdullah Sahal merangkap anggota. Adanya rangkap jabatan ini dilegitimasi oleh ART Badan Wakaf Pasal 10 (b) berkenaan dengan syarat-syarat pimpinan PM. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa syarat admin- istratif pimpinan pondok adalah anggota pengurus Badan Wakaf. Anggapan sebagian orang bahwa Badan Wakaf PM dapat diibaratkan sebagai "MPR"-nya PM Gontor tidak sepenuhnya benar karena dalam struktur MPR presiden tidak ikut merangkap jadi anggota MPR. Mengingat adanya rangkap jabatan ini, keputusan-keputusan yang diambil oleh Badan Wakaf akan dengan sendirinya melibatkan proses intervensi eksekutif pada setiap pengambilan keputusan menyangkut 227
228 Pengelolaan Wakaf di Pondok Modern Gontor kebijakan-kebijakan strategis pondok. Badan Wakaf mengadakan sidang rutin dua kali setahun. Tujuan sidang untuk mendengarkan laporan dari pimpinan pondok selaku mandataris. Biasanya setelah memberikan pertimbangan- pertimbangannya mengenai laporan tersebut, Badan Wakaf menerima laporan pimpinan pondok dan memutuskan program-program penting yang akan diadakan oleh masing-masing lembaga pada tahun berikutnya. Isu-isu utama yang rutin dibahas dalam sidang-sidang Badan Wakaf secara umum mencakup kebijakan-kebajikan dan tinjauan umum terhadap pelaksanaan kebijakan-kebijakan itu oleh lembaga-lembaga terkait. Dalam struktur organisasi di Balai Pendidikan PM Gontor ada lima lembaga, dan empat bagian khusus, yang berada dibawah pimpinan PM. Pertama, KMI (Kulliyatul Mallimin al-Islamiyyah), yaitu lembaga perguruan setingkat Tsanawiyah dan Aliyah dengan masa belajar 4-6 tahun. Kedua, lembaga perguruan tinggi yang disebut ISID (Institut Studi Islam Darussalam). Ketiga, lembaga pengasuhan santri yang langsung ditangani oleh pimpinan pondok, dan dibantu oleh beberapa orang guru KMI. Di bawah lembaga ini terdapat tiga organisasi baik yang dikelola sendiri oleh santri KMI, yaitu Organisasi Pelajar Pondok Modern (OPPM) dan Pramuka, maupun oleh mahasiswa ISID, yaitu Dewan Mahasiswa ISID. Keempat, Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM). Kelima, IKPM (Ikatan Keluarga Pondok Modern) yang merupakan lembaga wadah bagi para alumni Pondok Modern. Di samping lembaga-lembaga tersebut ada empat bagian yang dibentuk untuk mendukung kelancaran proses pendidikan di Pondok Modern. Kempat bagian tersebut terdiri dari bagian pembinaan masyarakat yang dijalankan oleh Pusat Latihan Manajemen dan Pengembangan Masyarakat (PLMPM), yang berkedudukan di Mantingan, Ngawi; bagian yang menangani pergedungan atau biasa disebut bagian Pembangunan, bagian yang menangani unit-unit usaha milik pondok, yaitu Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) La-Tansa, serta Balai Kesehatan Santri dan Masyarakat (BKSM). Badan Wakaf dalam sidang-sidang rutinnya membahas seputar kebijakan pengembangan kurikulum di KMI, ISID dan PLMPM, peningkatan kualitas dan kaderisasi guru-guru KMI dan dosen-dosen ISID, pengembangan fasilitas pengajaran yang sudah ada atau
Irfan Abubakar pembangunan fasilitas baru, peningkatan mutu perpustakaan KMI dan ISID, manajemen ISID, statuta KMI dan ISID, serta kegiatan ilmiah masahasiswa. Di bidang pengasuhan santri, Badan Wakaf menaruh perhatian pada kebijakan seputar pembinaan mental spiritual santri serta kesehatan lingkungan pesantren. Badan Wakaf juga membahas dan menetapkan AD/ART Badan Wakaf sendiri dan AD/ART IKPM. Yang tidak kalah pentingnya adalah membahas masalah seputar kebijakan pemeliharaan dan perluasan harta wakaf Pondok Modern yang langsung ditangani oleh YPPWPM. Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM) YPPWPM didirikan pada tanggal 18 Maret 1959, setahun setelah pelaksanaan ikrar wakaf. Sesuai Pasal 7 ART Badan Wakaf, yayasan ini "bertanggungjawab atas pembiayaan dan pemeliharaan Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor dan segala milik serta kekayaan Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Gontor." Pengurus yayasan diangkat oleh pimpinan pondok dengan persetujuan Badan Wakaf (Pasal 11 c ART Badan Wakaf). Pengurus yayasan bertanggungjawab langsung ke pimpinan pondok (Pasal 20 ART Badan Wakaf), dan pimpinan pondok melaporkan semua kegiatan Yayasan ini beserta kegiatan-kegiatan lembaga lainnya ke Badan Wakaf dalam sidang yang biasanya diadakan 2 kali setahun.40 Dalam mengelola tanah-tanah sawah wakafnya, Yayasan dibantu oleh para pengawas yang juga disebut nadzir. Para nadzir ini berasal dari daerah tempat sawah tersebut berada. Mereka bertanggungjawab kepada Yayasan dan keduabelah pihak biasa mengadakan evaluasi bersama.41 Tugas lain dari yayasan ini adalah mengusahakan kepastian hukum tanah-tanah wakaf milik pondok dengan cara mensertifikasi tanah-tanah tersebut baik tanah basah maupun tanah kering menurut Undang-undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah.42 Yayasan ini memiliki status badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. SK XV/1/Ka/1964. Berdasarkan surat keputusan ini, maka Yayasan mempunyai hak milik atas tanah.43 Tugas ini sebenarnya merupakan bagian dari amanah wakif ketika mengikrarkan wakaf tahun 1958. Namun, pelaksanaan secara 229
230 Pengelolaan Wakaf di Pondok Modern Gontor sistematis dari pengaktean seluruh tanah wakaf milik pondok baru dimulai setelah diadakannya Kesyukuran Setengah Abad yang puncak acaranya pada tanggal 2 Maret 1978.44 Enam tahun kemudian, yaitu pada tahun 1985, semua tanah wakaf PM Gontor selesai disertifikatkan. Momentum penting ini terjadi sebulan sebelum K.H Imam Zarkasyi meninggal dunia.45 Selain mengintensifkan pengurusan tanah wakaf, Yayasan juga menggali dana-dana dari luar hasil tanah wakaf, baik yang diperoleh secara langsung seperti zakat, infak, dan sedekah (ZIS), maupun dana tidak langsung seperti investasi. Untuk memperlancar strateginya ini Yayasan memanfaatkan jaringan alumni di dalam dan luar negeri, khususnya mereka yang berprofesi sebagai pengusaha.46 Untuk melaksanakan tugasnya, yayasan membentuk bagian- bagian. Antara lain bagian pemeliharaan dan pertanian, yang bertugas memelihara tanah dan lahan-lahan pertanian serta mengelola hasilnya. Bagian lain adalah yang berkenaan dengan perluasan dan peralatan. Bagian ini bertugas menangani usaha-usaha perluasan wakaf dan mengurus status hukum dan administrasi pertanahannya. Bagian ketiga adalah berkenaan dengan pergedungan dan peralatan, dan bertanggungjawab memelihara dan menambah sarana pergedungan dan peralatan untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran. Untuk menangani unit-unit usaha yang dimiliki oleh pondok, maka dibentuklah sebuah koperasi oleh anggota Yayasan yang bernama 'Koperasi La-Tansa Pondok Modern Gontor'. Tenaga-tenaga pengelola Yayasan dan Koperasi adalah para guru, mahasiswa, dan santri sendiri. Menurut pimpinan PM Gontor, KH. Abdullah Syukri Zarkasy, penunjukkan tenaga-tenaga di atas memiliki maksud tertentu. Yaitu, agar pengelolaan usaha-usaha tersebut tetap diwarnai oleh jiwa kesantrian yan meliputi keikhlasan, kejujuran, amanah, tanggungjawab, kesungguhan, pengabdian, dan kesetiaan. Namun, hal itu tidak lantas mengabaikan pentingnya tuntutan kecakapan profesional. Untuk memenuhi standar kecakapan tersebut, tenaga-tenaga yang bekerja di sektor ini dibekali dengan pelatihan dan magang.47 Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Hingga tahun 2004, total nilai harta wakaf PM Gontor telah mencapai 171. 454.700.342 rupiah. Ini mencakup harta wakaf bergerak seperti kendaraan roda dua dan roda empat, aneka peralatan,
Irfan Abubakar dan buku-buku di perpustakaan, maupun tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan-bangunan. Dari jumlah total tersebut nilai bangunan sebesar 66.302.219.025 rupiah dan aset lainnya sebesar 105.152.481.317 rupiah.48 Pada tahun 1958 harta wakaf milik pondok baru sebatas 18, 59 ha tanah serta 12 unit bangunan. Kini harta wakaf tersebut telah berkembang menjadi 320 ha tanah dan berpuluh-puluh unit bangunan yang tersebar di 7 kampus Pondok Modern. Harta wakaf tersebut tidak akan berkembang sedemikian rupa tanpa adanya suatu strategi pengelolaan dan pengembangan yang jitu. Puluhan tahun pengalaman pengelolaan dan pengembangan wakaf di PM Gontor mengajarkan banyak hal. Antara lain, perlu rencana strategis yang dapat mengarahkan orientasi pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan harta wakaf. Kedua, perlu manajemen yang profesional dan akuntabel serta memiliki keterpaduan visi dalam mengelola wakaf. Yang tak kalah pentingnya adalah kemampuan untuk terus belajar dari pengalaman masa lalu serta kepekaan untuk mengantisipasi perkembangan di masa depan. Kemampuan ini dapat melahirkan kemampuan baru yaitu kreatifitas untuk membuat terobosan-terobosan yang lebih menguntungkan. Fundraising Tempo Dulu: Dari Usaha Peternakan hingga 'Kartu Infaq' Seperti dikatakan pada bagian sebelumnya, sebagian harta wakaf yang diserahkan dalam ikrar wakaf adalah hasil penggalangan dana sejak masa-masa awal berdirinya pondok ini, yaitu sejak dibentuknya Khizanah (Khizanatullah) pada tahun 1931. Divisi ini sengaja dibentuk untuk tujuan memperluas wakaf pondok. Khizanah mengusahakan penggalangan dana dalam bentuk uang, barang, serta hewan ternak. Dana yang terkumpul dijadikan modal usaha peternakan. Namun, usaha ini belum berhasil baik. Penggalangan dana terus diadakan dan hasil dana yang terkumpul diinvestasikan kepada usaha yang dikelola pihak lain, namun ternyata gagal. Baru pada tahun 1953 dimulai pendirian Koperasi Pelajar (Kopel) yang dikelola secara mandiri oleh para pelajar dan ternyata berhasil baik hingga sekarang. Kopel menjual kebutuhan sehari-hari santri dan peralatan sekolah. Tahun 1954 dikembangkan 'kartu infaq' dengan organisasi dan tata usaha dan pembukuan tersendiri. Dari 'kartu infaq' tersebut diperoleh hasil yang lumayan untuk pembelian tanah-tanah dan sawah-sawah yang hingga sekarang menjadi wakaf 231
232 Pengelolaan Wakaf di Pondok Modern Gontor PM Gontor.49 Perkembangan Luas Tanah wakaf Sejak diikrarkannya wakaf PM Gontor tahun 1958, luas tanah wakaf pondok baik darat maupun sawah terus bertambah secara signifikan. Dari 18, 59 ha (tahun 1958), meningkat menjadi 200 ha pada tahun 1972,50 menjadi 261 ha pada tahun 1986,51 dan menjadi 320 ha pada tahun ini (2004).52 Grafik di bawah ini menunjukkan pertambahan jumlah tanah wakaf PM selama 46 tahun terakhir. Tabel 1 Jumlah Tanah Wakaf PM Gontor Luas Tanah Wakaf (ha) 400 300 200 100 0 1958 1972 1986 2004 Diolah dari berbagai sumber Peningkatan yang paling signifikan terjadi selama 14 tahun pertama (1958-1972) setelah ikrar wakaf dilakukan. Salah satu faktor penyebab peningkatan yang tajam ini adalah adanya wakaf tanah yang diberikan oleh seorang dermawan dari Solo pada tahun 1965. Luas sawah yang diwakafkan mencapai 100 ha, terletak di Mantingan Ngawi.53 Menurut H.M Ridla Zarkasyi, seorang perwakilan bisnis PM Gontor di Jakarta, kontribusi sawah ini ke pondok mencapai kisaran Rp 100-160 juta/ panen.54 Ini merupakan penyerahan wakaf sawah terluas dalam sejarah perwakafan di Gontor. Penyerahan ini dilakukan pada tahun-tahun terakhir Orde Lama dimana komunisme tengah menguat. Keadaan ini telah menimbulkan rasa takut pada umat Islam khususnya terkait dengan kemungkinan diterapkannya kebijakan nasionalisasi aset-aset
Irfan Abubakar tanah milik masyarakat. Sejumlah Muslim kaya di Jawa yang memiliki tanah yang luas mewakafkan tanahnya itu ke lembaga-lembaga Islam, termasuk ke PM Gontor, karena mereka takut tanahnya dirampas Partai Komunis Indonesia (PKI).55 Dekade selanjutnya (1972-1986) penggalangan dan perluasan masih terus dilakukan namun dibarengi pula oleh kegiatan sertifikasi tanah yang juga memerlukan biaya yang tidak kecil.56 Periode 1986- 2004 jumlah wakaf tanah terus mengalami perluasan meskipun peningkatannya tidak sepesat pada dekade awal. Namun demikian, selama periode generasi kedua kepemimpinan PM Gontor ini harta wakaf pondok meningkat secara tajam dalam bentuk bangunan- bangunan fisik. Ini seiring dengan didirikannya cabang-cabang Gontor yang berjumlah 6 buah di beberapa daerah lain.57 Tanah-tanah wakaf diatas diperoleh baik melalui penerimaan maupun melalui pembelian atau pertukaran tanah milik untuk wakaf. Menurut laporan WARDUN sejak tahun 1982 hingga 2004, luas tanah wakaf yang dibeli tiap tahun berkisar antara 0, 1 ha hingga 6,9 ha. Pembelian yang paling besar dilakukan pada tahun 2004, yaitu seluas 6, 9 ha dengan harga 1, 7 miliar rupiah.58 Kegiatan penerimaan tanah wakaf mulai intensif lagi sejak tahun 2000. Pada tahun 2004, PM Gontor menerima tanah wakaf seluas 13, 7 ha di Lampung dengan rincian 8 ha dari 4 wakif di Way Jepara dan 5, 7 ha dari dua wakif di Kalianda.59 Namun, yang terdaftar secara resmi dalam tabel di bawah ini hanya 8 ha di Way Jepara. Kini, tanah wakaf Pondok Modern tidak saja terbatas di pula Jawa, tapi telah merambah di daerah-daerah di luar Jawa, seperti Lampung dan Sulawesi Tenggara. (Lihat tabel di bawah ini) 233
234 Pengelolaan Wakaf di Pondok Modern Gontor Tabel 2 Tanah Wakaf Pondok Modern Gontor hingga Tahun 2004 Pola- Pola Pengelolaan Harta Wakaf Pondok Modern a. Menggarap Sawah dengan Sistem Bagi Hasil Menurut laporan YPPWPM sebagaimana dimuat dalam WARDUN, akhir-akhir ini sawah wakaf Pondok Modern memberikan hasil yang terus meningkat setiap tahunnya. Perkembangan yang menggembirakan ini tidak terjadi begitu saja, tapi setelah melalui berbagai macam pengalaman mengelola sawah dengan berbagai pola penggarapan. Hingga sekarang diketemukan bahwa pola pengelolaan sendiri lebih menguntungkan. Pengelolaan sendiri ini tidak berarti bahwa Yayasan langsung menggarap sawah-sawah tersebut, tetapi lahan tersebut digarap oleh para petani penggarap dengan ketentuan bagi hasil yang saling menguntungkan.60 Pada tahun-tahun awal setelah ikrar wakaf, 1958, tanah-tanah wakaf Pondok dikelola sesuai dengan keadaan tanahnya dengan menggunakan sistem "maro" (fifty-fifty). Pola ini pada saat itu berjalan dengan baik dimana biaya produksi ditanggung semuanya oleh petani penggarap. Namun, setelah keluarnya UU No 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil, keadaan tidak lagi menguntungkan bagi Yayasan karena pada praktiknya biaya produksi dibebankan seluruhnya kepada Yayasan. Akibatnya Yayasan hanya memperoleh bagian yang kecil. Untuk mengatasi masalah tersebut pihak Yayasan telah mencoba
Irfan Abubakar beberapa pola alternatif dari pola setoran, sewa musiman, dan akhirnya bagi hasil. Pola setoran terbukti kurang menguntungkan karena sering kali pola ini dimanfaatkan oleh pihak penggarap dengan memanipulasi hasil panen. Pola sewa musiman juga kurang memuaskan karena petani penggarap cenderung menghendaki harga sewa yang terendah. Hingga akhirnya, setelah diadakan evaluasi, pola bagi hasil sementara ini dianggap lebih menguntungkan pihak Yayasan, dengan tanpa mengurangi keuntungan para petani penggarap.61 Namun, tidak semua sawah menggunakan pola bagi hasil, pengelolaan sawah-sawah di sekitar pondok menggunakan sistem sewa. Tanah-tanah sawah itu disewakan kepada para penggarap dengan ketentuan-ketentuan yang disepakati.62 Pada tahun 2003, misalnya, selama dua kali masa tanam, sawah telah menyumbangkan total dana sekitar 726 juta rupiah. 89% (647, 5 juta rupiah) berasal dari sistem bagi hasil, sedangkan sisanya berasal dari sewa tanah (78, 7 juta rupiah).63 Pada tahun 2004, selama satu masa tanam, diperoleh 350 juta dari sistem bagi hasil, dan 78 juta dari sewa, total perolehan, 428 juta rupiah. Dibandingkan dengan perolehan bagi hasil pada masa tanam tahap I tahun 2003 yang mencapai sekitar 340 juta, maka perolehan tahun 2004 meningkat sebesar 2, 8 persen.64 Selain sawah, Yayasan juga mengelola kebun cengkeh yang terletak di Jombok dan Pule Trenggalek. Pohon cengkeh yang ada hingga tahun 1983 berjumlah 878 batang. Pohon cengkeh ini tidak selalu menghasilkan karena tergantung musim. Pada tahun 1983 pohon cengkeh ini menghasilkan 1000 kg cengkeh senilai 7 juta 7 ratus ribu.65 b. Investasi melalui Unit-unit Usaha Seperti disebutkan di atas PM Gontor memiliki tanah-tanah darat, yang hingga 2004 berjumlah 109 ha. Tanah-tanah darat ini telah dikelola sedemikian rupa oleh Yayasan. Antara lain dengan dijadikan lokasi pendirian sarana dan prasarana pendidikan dan pengajaran. Di atas tanah-tanah tersebut berdiri ragam jenis bangunan. Bangunan-bangunan tersebut difungsikan untuk sekolah, asrama santri, perkantoran, laboratorium, perpusatakaan, masjid, balai pertemuan, fasilitas olahraga, seni, dan ketrampilan, serta untuk perumahan guru dan dosen. Tanah- tanah kering yang tidak digunakan untuk pembangunan ditanami berbagai jenis tanaman, seperti tanaman hias, ubi-ubian, kelapa, buah- buahan, dsb. Disamping untuk lokasi pembangunan fasilitas-fasilitas pendidikan 235
236 Pengelolaan Wakaf di Pondok Modern Gontor dan pengajaran, sebagian tanah-tanah kering itu juga ada yang digunakan untuk lokasi usaha-usaha bisnis Pondok Modern.66 Oleh karena seluruh aset pondok berstatus wakaf, maka unit-unit usaha pondok pun berstatus wakaf. Unit-unit usaha ini terbagi dua: unit-unit usaha yang berada di bawah Kopontren La-Tansa, dan yang bergabung dalam OPPM dan Pramuka. Yang pertama dikelola oleh para guru dan atau mahasiswa, sedangkan yang kedua oleh para santri senior KMI. Unit-unit usaha dan koperasi yang dikelola santri senior ini berlokasi di dalam kampus dan terdapat juga di hampir semua pondok cabang. Unit-unit usaha produktif ini cukup memberikan keuntungan. Di tahun- tahun terakhir ini penghasilan unit-unit usaha tersebut yang disetorkan ke Bagian Administrasi Pondok tidak kurang dari 1 miliar/tahun. Adapaun koperasi-koperasi yang dikelola oleh para santri di Gontor 1 saja dapat menghasilkan keuntungan lebih dari 1 miliar/tahun. 67 Inisiatif untuk investasi sudah diawali sejak tahun-tahun awal PM Gontor, tapi belum berhasil. Pada awal-awal periode kedua kepemimpinan Gontor, inisiatif serupa muncul kembali. Itu dimulai dari kegiatan Silaturrahmi Pengusaha Alumni PM Gontor tanggal 8-9 Pebruari 1986. Inisiatif ini diparakarsai oleh YPPWPM dan merupakan hasil keputusan Pleno I Yayasan tahun 1985. Musyawarah tersebut membuahkan beberapa rekomendasi untuk Yayasan. Diantaranya, Yayasan perlu mengusahakan sumber dana melalui pembanguan asrama mahasiswa di Yogyakarta, percetakan di Gresik, serta restoran dan toko buku di Mantingan. Yayasan juga perlu memprakarsai kontak antar pengusaha alumni; mengusahakan sumber modal usaha dari donatur alumni pengusaha dan dari lembaga lain; serta mencari spon- sor dari perusahaan, dsb.68 Pada tahun ini pula, telah dibangun Restoran La-Tansa di atas tanah wakaf PM Gontor di Mantingan Ngawi. Modal pembangunan dan modal awal operasional restoran ini berasal dari beberapa alumni pengusaha.69 Pada tahun 1987 YPPWPM menyelenggarakan Silaturrahmi Pengusaha Alumni ke-2 di PM Gontor. Tujuannya merumuskan kontribusi pemikiran untuk penggalian dana di luar hasil wakaf pondok yang ada. Dari beberapa proposal usaha yang ditawarkan, hanya usaha restoran yang terus jalan.70 Yayasan lalu melakukan penggalangan dana dengan mengembangkan usaha produktif di bawah Koperasi Usaha Kesejahteraan (KUK) yang bergerak di bidang penjualan bahan dan
Irfan Abubakar alat bangunan, layanan Foto Copy, penjualan peralatan rumah tangga dan pertanian. Setahun kemudian, 1996, KUK menjadi Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren), yang bernama Koperasi La-Tansa Pondok Modern Gontor dengan badan hukum no 8371/Bh/II/96. Hingga tahun 1999 terdapat 20 unit usaha yang bergerak di bidang pertanian, percetakan, perdagangan ritail, telekomunikasi, transportasi, kredit usaha tani, peternakan, apotik, layanan kesehatan dan foto kopi. Hingga tahun 1999 aset dari 20 unit usaha ini mencapai 3.458.342.986 rupiah.71 Kopontren berdiri atas persetujuan Badan Wakaf pada sidangnya ke-36 di Pondok Modern 1995. Koperasi ini bernama La-Tansa, diambil dari frase Arab yang berarti "jangan lupa". Kopontren La- Tansa secara resmi berdiri pada tanggal 29 juli 1996, dengan mengantongi izin koperasi, No 8271/BH/II/1996. Perkembangan Kopontren La- Tansa bagaimanapun banyak dipengaruhi oleh perkembangan pondok. Pasalnya, kebutuhan Pondok dan masyarakat sekitar semakin meningkat sesuai dengan tingkat perkembangannya. Keberadaan Kopontren ini bagi pondok tidak saja dilihat dalam konteks ekonomi semata, tapi juga dianggap sebagai sarana pendidikan para santri dan komunitas pesantren di bidang kewirausahawan. Oleh karena sifatnya sebagai sarana pendidikan, maka modal Kopontren ini tidak saja dalam bentuk uang, tapi juga jiwa kewirausahaan yang dikombinasikan dengan semangat volunteristik.72 237
238 Pengelolaan Wakaf di Pondok Modern Gontor Tabel 2 Unit-unit Usaha di bawah Kopontren hingga Tahun 2004 c. Penggalangan Dana dengan Pola Langsung Strategi penggalangan dana dengan pola langsung sebenarnya telah dilakukan sejak tempo dulu ketika "kartu infaq" diperkenalkan pada tahun 1954. Pada masa-masa berikutnya, pondok tidak lagi proaktif menggalang dana rutin di luar hasil sawah. Yang dilakukan adalah terus menerus membangun kepercayaan publik dengan cara menunjukkan kemajuan pondok dari waktu-kewaktu. Prinsip fundraising kala itu
Irfan Abubakar adalah "buktikan kemajuan, orang akan menyokong. Bukan sebaliknya...minta sokongan untuk kemajuan".73 Baru pada tahun 1994, penggalangan dengan pola langsung ini mulai diintensifkan kembali. Pola ini dilakukan dengan cara pengiriman surat himbauan kepada kaum Muslim untuk memberikan wakaf, zakat, infak, dan sedekah. Misalnya, untuk pembebasan tanah pembangunan kampus baru Institut Pendidikan Darussalam (IPD). Dalam surat tersebut calon wakif ditawarkan untuk mewakafkan tanah seluas 5 m2 dengan nilai 50.000 rupiah dan 10 m2 dengan nilai 100.000 rupiah. Kepada masing-masing wakif akan diberikan Sertifikat Wakaf. Di dalam sertifikat tersebut tertera ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan keutamaan berwakaf.74 Namun, dalam laporan WARDUN tidak tampak adanya hasil yang signifikan dari pola ini. Ini tidak berarti sumbangan dari para donatur berkurang. Tanpa adanya upaya proaktif dari Yayasan, tampaknya bantuan tetap mengalir dari tangan simpatisan ke pondok. Bantuan- bantuan itu berasal dari berbagai kalangan, swasta dan pemerintahan, baik dalam ataupun luar negeri. Pada tahun 1982, misalnya, Pemerintah Saudi Arabia, melalui Duta Besarnya, memberikan bantuan uang untuk pembangunan tiga unit gedung yang kemudian diberi nama "Gedung Saudi". Gedung-gedung ini mulai dibangun pada tahun 1977 dan selesai pada tahu 1983. Ketiganya diresmikan oleh Dubes Saudi Arabia dan Menteri Agama RI.75 Pada 1983 PM Gontor menerima sumbangan uang dari pejabat pemerintah, seperti dari Panglima ABRI, L.B. Moerdani, 3.000.000 rupiah untuk membantu musibah kebakaran gedung pada bulan september 1983.76; tahun 1984 dari Depag berupa uang 1 juta seratus ribu rupiah untuk IPD77; tahun 1990 dari Pemda TK II Ponorogo, sebesar 20 juta rupiah, untuk BKSM;78 dan tahun 1995 dari Menteri Agama untuk pembangunan Gedung Aligharh.79 Selanjutnya, pada tahun 2001, Pondok Modern menerima bantuan dari Syekh Salman Muhammad al-Mihmadi dari Saudi Arabia, melalui Yayasan Arrahmah Jakarta, dari BNI 46, dan dari Prof Dr. Ginanjar Kartasasmita. Bantuan- bantuan itu diberikan untuk pembangunan Masjid Jami Gontor II di Siman, Ponorogo.80 Pada tahun yang sama pondok juga menerima bantuan dari seorang dermawan Kuwait, Ibu Yusri Hamad al-Faris, melalui Yayasan Ar-Rahmah, Jakarta. Bantuan itu digunakan untuk pembangunan masjid di Gontor V Darul Muttaqin.81 239
240 Pengelolaan Wakaf di Pondok Modern Gontor Bantuan-bantuan yang diterima tidak saja dalam bentuk uang, tapi banyak juga dalam bentuk barang. Bantuan-bantuan barang yang disumbangkan beragam, dari yang sekadar jam dinding hingga mesin Diesel Pompa Air. Ada pula yang menyumbang mesin tulis, lampu hias, jam dinding, mesin cetak offset, over-head projector, alat pemotong rumput, linggis, gunting pemangkas bunga/tanaman, dan tangki semprot air.82 Pada tahun 2001, seorang wali santri bahkan menyumbangkan sebuah taman dan kolam ikan di Gontor 2.83 Bantuan dalam bentuk barang yang rutin adalah buku-buku dan penerbitan lainnya yang diberikan untuk koleksi perpustakaan di PM Gontor. Mekanisme Pengawasan, Akuntabilitas dan Transparansi Pengawasan di Balai Pendidikan PM Gontor berlangsung di semua lembaga dan bagian berdasarkan hirarki organisasi yang berlaku. Lembaga atau bagian yang rendah diawasi oleh lembaga atau bagian yang lebih tinggi. OPPM, Gudep Pramuka, serta Dema ISID diawasi oleh lembaga pengasuhan santri. Sedangkan lembaga pengasuhan santri diawasi oleh pimpinan pondok. Demikian pula, lembaga-lembaga setara, seperti KMI, IKPM, dan YPPWPM berada di bawah pengawasan pimpinan pondok. Pimpinan pondok berada di bawah pengawasan Badan Wakaf. Namun, Badan Wakaf tidak diawasi oleh lembaga lain, sebab tidak ada lembaga di atas Badan Wakaf atau lembaga setara yang berfungsi mengawasi kinerja Badan Wakaf sendiri. Pengawasan oleh Badan Wakaf terhadap kinerja lembaga-lembaga di pondok sehari-harinya dilakukan oleh pimpinan pondok selaku mandataris. Berdasarkan pasal 14 AD Badan Wakaf, semua lembaga di PM diwajibkan melaporkan segala kegiatannya, termasuk laporan keuangan, kepada Badan Wakaf. Namun, mekanisme pelaporan ini sebagaimana diatur dalam pasal 18 ART Badan Wakaf tidak dilakukan langsung oleh pimpinan lembaga, tapi diwakilkan kepada pimpinan pondok selaku mandataris Badan Wakaf. Lembaga-lembaga yang ada di pondok berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pimpinan pondok tiap-tiap tiga bulan sekali (ART pasal 20). Sedangkan pimpinan pondok, menurut ketentuan pasal 21 ART, wajib melaporkan kegiatan-kegiatan lembaga kepada Badan Wakaf setiap enam bulan sekali. Dalam hal akuntabilitas publik, Badan Wakaf mengeluarkan
Irfan Abubakar laporan berkala setiap tahun dalam bentuk jurnal WARDUN. Jurnal ini berisi laporan semua kegiatan lembaga yang ada di Balai Pendidikan PM Gontor termasuk kegiatan Badan Wakaf. Laporan dilakukan dengan cukup rinci sehingga dapat diikuti dengan seksama perkembangan kegiatan pondok dari tahun ketahun. Di dalam WARDUN juga dapat dilihat perkembangan aset yang dimiliki PM Gontor, luas tanah wakaf, jumlah yang dihasilkan setiap tahun, pemanfaatan dana wakaf, dsb. Namun, Badan Wakaf PM Gontor belum mengundang akuntan publik untuk melakukan audit eksternal terhadap keuangan lembaga-lembaga di Pondok Modern, termasuk Badan Wakaf. Salah satu pimpinan pondok memberikan sebuah sinyal bahwa lembaga-lembaga di PM Gontor harus siap untuk diperiksa oleh auditor publik.84 Namun, tampaknya, hingga sekarang belum ada laporan audit publik yang sudah dilakukan terhadap PM Gontor. Pemanfaatan dan Distribusi Hasil Wakaf Disebutkan di atas bahwa salah satu misi pendirian Badan Wakaf adalah mempertahankan PM Gontor sebagai lahan untuk beramal, bukan untuk mencari keuntungan ekonomis semata. Dalam AD/ART Badan Wakaf disebutkan bahwa syarat menjadi anggota Badan Wakaf dan pimpinan pondok adalah tidak menggantungkan kesejahteraan hidupnya pada PM Gontor.85 Para pendiri pondok memandang lembaga pendidikan sebagai kegiatan sosial dimana nilai-nilai keikhlasan dan pengorbanan menjadi panduan. Pandangan ini dibuktikan sendiri oleh Trimurti selama merintis dan memajukan pondok ini. Selama sepuluh tahun pertama pondok ini, santri tidak dipungut biaya dan guru pun tidak dibayar.86 Berkaca pada pengalaman Universitas Al-Azhar Kairo, para pendiri ingin melihat bahwa PM Gontor berkembang sedemikian rupa sehingga dapat memberikan beasiswa sebanyak-banyaknya kepada pelajar dan mahasiswanya. Namun, tujuan memberikan beasiswa ini dalam praktiknya masih merupakan cita-cita yang jauh.87 Kebutuhan akan pengembangan sarana dan prasana menuntut pembiayaan yang besar dan terus meningkat. Oleh karena itu, pemanfaatan hasil-hasil wakaf di Pondok Modern Gontor tampaknya masih diprioritaskan untuk tujuan-tujuan produktif bukan untuk konsumtif. Hasil-hasil wakaf di Pondok Modern mengacu kepada keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan harta-harta wakaf, baik dalam bentuk 241
242 Pengelolaan Wakaf di Pondok Modern Gontor sawah, kebun, maupun unit-unit usaha produktif yang dimiliki pondok yang sekarang di bawah Kopontren La-Tansa. SPP yang dibayarkan oleh siswa atau mahasiswa dengan demikian tidak masuk dalam kategori hasil wakaf. Pasalnya, dari sumbangan itu, pondok tidak mengambil keuntungan, sebaliknya sumbangan itu dipakai sendiri oleh santri-santriwati untuk membiayai keperluannya masing-masing. Menurut pimpinan PM Gontor, KH. Abdullah Syukri Zarkasy, MA., hasil-hasil wakaf tersebut selama ini telah disalurkan untuk mengembangkan pendidikan di pondok berdasarkan lima tujuan strategis atau Panca Jangka Pondok Modern. Yaitu, pendidikan dan pengajaran, kaderisasi, pergedungan, Khizanatullah, dan kesejahteraan keluarga pondok.88 Di bidang pendidikan dan pengajaran, hasil wakaf dimanfaatkan untuk memberikan subsidi kepada biaya pendidikan dan pengajaran bagi santri dan mahasiswa. Ini karena diakui oleh pimpinan PM Gontor bahwa biaya SPP saja tidak dapat mencukupi kebutuhan santri dan mahasiswa. Tidak ada penghitungan yang pasti mengenai seberapa besar subsidi hasil wakaf kepada pos ini. Di samping itu, hasil wakaf juga digunakan untuk membiayai pengembangan pendidikan dan pengajaran yang dilakukan dengan pembukaan pondok-pondok cabang yang tersebar di beberapa daerah di Jawa dan luar Jawa. Untuk memperlancar program kaderisasi, hasil wakaf digunakan untuk membiayai sebagian dari biaya belajar para kader. Hingga sekarang ini sudah banyak kader pondok yang tamat dan atau tengah melanjutkan studinya di jenjang yang lebih tinggi, dari S1, S2, hingga S3 di dalam dan luar negeri. Sebagian lain dikirim untuk mengikuti kursus atau diklat yang relevan dengan tugas-tugas yang diembannya. Hasil wakaf juga digunakan untuk mendanai sebagian kebutuhan pemeliharaan dan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan untuk para santri dan mahasiwa. Kebutuhan akan pembangunan dan rehabilitasi gedung-gedung sekolah, asrama, laboratorium, perpusatakaan, perkantoran, dan perumahan guru dan dosen semakin meningkat seiring dengan pesatnya perluasan pondok-pondok cabang.89 Selama tahun 2004, pembangunan dan rehabilitasi bangunan yang sudah ada menelan biaya sebesar 14 miliar rupiah lebih.90 Oleh karena itu, pondok juga mencari sumbangan wajib untuk bangunan dari santri dan santriwatinya. Untuk tahun ajaran 2004-2005, santri baru diwajibkan membayar uang bangunan sebesar 300.000 rupiah.91
Irfan Abubakar Hasil wakaf lain digunakan untuk membeli tanah yang akan dijadikan wakaf baik tanah kering maupun tanah basah. Dana pembelian ini sebagian berasal dari hasil wakaf sawah, dan sebagian lain diambil dari hasil unit-unit usaha. Tanah-tanah hasil pembelian ini kemudian dikelola sebagai usaha-usaha produktif. Di samping itu, hasil wakaf juga digunakan untuk membuka unit-unit usaha produktif dan koperasi- koperasi yang kini jumlahnya terus bertambah. Dengan perkembangan dan pertambahan unit-unit usaha dan perluasan tanah ini, sumber pendanaan pondok akan semakin baik sehingga perwujudan jiwa kemandirian pondok menjadi lebih mungkin.92 Panca Jangka yang kelima adalah kesejahteraan keluarga pondok. Yang dimaksud keluarga pondok di sini adalah para guru yang sudah bekeluarga yang membantu pondok secara langsung dalam menyelengarakan pendidikan dan pengajaran. Tujuan dari program ini adalah memberdayakan kehidupan keluarga pondok sehingga dapat mengabdi dan berjuang untuk pondok secara maksimal. Untuk mendanai program ini, maka pondok mengalokasikan sebagian dari keuntungan unit-unit usaha yang memang dikelola sendiri oleh para guru. Guru-guru di PM Gontor tidak bergantung kepada SPP santri dan santriwati. SPP itu digunakan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan dan pengajaran mereka sendiri.93 Di samping untuk membiayai program-program dalam Panca jangka tersebut, hasil-hasil wakaf juga digunakan untuk mendanai kegiatan lembaga-lembaga yang berada di bawah pembiayaan langsung Yayasan, seperti IKPM, Islamic Center, Institut Studi Islam Darussalam (ISID), PLMPM, dan sidang-sidang Badan Wakaf.94 Hasil wakaf juga digunakan untuk pembinaan masyarakat sekitar, radius 10-15 km. Tujuan pembinaan ini adalah dalam rangka dakwah Islamiyah. Manfaat Wakaf bagi Masyarakat Sekitar Manfaat wakaf Pondok Modern bagi masyarakat sekitarnya tidak dapat diukur dari berapa jumlah uang yang disumbangkan oleh PM Gontor kepada mereka. Itu karena sumbangan yang diberikan bukan semata berupa uang, tetapi lebih dari itu mencakup manfaat yang lebih bersifat mental spiritual. Dalam arti, kontribusi wakaf PM Gontor kepada masyarakat adalah kehadiran pondok itu sendiri serta manfaatnya bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat sekitar. 243
244 Pengelolaan Wakaf di Pondok Modern Gontor Secara umum sumbangan pondok yang diberikan kepada masyarakat sekitar ada yang bersifat langsung dan tidak langsung. Yang langsung adalah pemberian dana sumbangan untuk pembangunan dan pemeliharaan sarana ibadah, seperti masjid dan mushalla, dan fasilitas-fasilitas publik. Yang terakhir ini mencakup pembangunan dan rehabilitasi gedung-gedung sekolah dan madrasah, jalan, kantor balai desa, kantor kepolisian kecamatan setempat, tiang-tiang listrik untuk jalan-jalan desa, jembatan, saluran air, dan lapangan sepak bola dan bola voli.95 Sumbangan lain yang bersifat langsung, penyediaan tenaga ustadz untuk membina kegiatan pengajian di masjid dan langgar sekitar pondok. Ustadz-ustadz tersebut juga menyumbangkan tenaga dan waktunya untuk membantu masyarakat mengkoordinir kegiatan peringatan hari-hari besar Islam.96 Beberapa diantara mereka juga menyediakan waktu dan tenaganya untuk membina kegiatan seni tradisional Ponorogo yang tetap dipelihara oleh masyarakat sekitar, seperti musik tiup (odrot) dan kesenian reog. Mereka juga membina kegiatan musik orkes melayu yang tidak jarang ditampilkan dalam even- even kesenian di dalam dan luar pondok. 97 Hasil wakaf juga sebagian dimanfaatkan untuk pemberdayaan jangka panjang bagi sejumlah anak-anak muda yang tinggal di sekitar pondok. Mereka diberi keringanan biaya untuk belajar di KMI dan bila dimungkinkan dikirim untuk melanjutkan pendidikannya di jenjang yang lebih tinggi. Sejak tahun 1984 mereka telah masuk dalam target khusus kaderisasi baik dengan belajar di luar negeri maupun mengajar di pesantren-peantren alumni. Sumbangan pondok yang bersifat tidak langsung adalah penyediaan lapangan kerja kepada masyarakat sekitar sehingga dapat membantu mengurangi angka pengangguran. Jumlah pekerja di PM Gontor setiap tahun meningkat seiring meningkatnya jumlah santri dan anggota komunitas pesantren lainnya. Pada tahun 1984, jumlah tenaga kerja rutin yang berasal dari desa sekitar pondok adalah 203 orang. Jumlah ini meningkat hingga 650 orang pada tahun 1995.98 Mereka bekerja di berbagai sektor sesuai dengan ketrampilan maing-masing. Ada yang bekerja sebagai tukang batu, tukang kayu, tukang besi, tukang sapu, tukang besi, tukang cukur, tukang penatu, tukang kotak, dan tukang kasur. Ada pula yang bekerja sebagai pekerja dapur, pekerja kantin, pekerja UKK, penggarap sawah, penyetor lauk-pauk, penyetor jajan,
Irfan Abubakar penyetor buah-buahan, penjilid buku, tukang dokar, pekerja selep dan gudang padi, dan tukang ojek. Dengan terlibatnya masyarakat sekitar dalam kegiatan ekonomi di Pondok Modern, maka secara tidak langsung Desa Gontor dan sekitarnya mendapatkan imbas positif. Ini terbukti bahwa selama tahun 1985-1986 Desa Gontor merupakan desa swasembada pertama dari delapan desa swasembada di Kecamatan Mlarak. Pada tahun 1994, Desa Gontor mendapat predikat Desa Swasembada Mantap, Pendapatan Perkapita tertinggi di Kecamatan Mlarak, seangkan Kecamatan Mlarak memiliki Pendapatan Perkapita tertinggi sekabupaten Ponorogo.99 Sumbangan lain yang tidak langsung adalah kehadiran Balai Kesehatan Santri dan Masyarakat (BKSM). Fasilitas ini dirasakan membantu oleh masyarakat sekitar yang sakit, karena mereka tidak perlu pergi jauh-jauh ke Ponorogo untuk berobat. Kesimpulan dan Rekomendasi Pengelolaan wakaf di Pondok Modern Gontor pada tingkat tertentu telah berhasil menjamin keberlangsungan tradisi pendidikan di pondok yang telah mencapi usia 78 tahun ini (2004). Dilihat dari visi dan misi pembentukan Badan Wakaf, apa yang telah dicapai sejauh ini menunjukkan arah yang cukup positif. Secara kuantitas jumlah santri Gontor meningkat tiap tahun. Selama enam tahun terakhir ini jumlah santri Gontor mengalami peningkatan sebesar 57%. Tahun 1999 santri masih berjumlah 5869, dan tahun 2004 meningkat menjadi 10254 (sumber data: Dokumentasi bagian Data KMI). Peningkatan ini juga terkait dengan bertambahnya jumlah KMI yang dengan sendirinya menambah jumlah sarana dan prasarana pendidikan yang dibutuhkan. Hingga sekarang ini Pondok Modern memiliki 7 cabang, satu diantaranya untuk putri. Dilihat dari segi aset wakaf yang dimiliki, tanah wakaf baik sawah maupun darat juga meningkat dengan pesat. Pada saat ikrar wakaf tanah wakaf hanya seluas 18, 59 ha, kini, 2004, telah mencapai 320 ha. Perluasan tanah wakaf itu dilakukan dengan cara pembelian dan pemberian. Dana untuk pembelian diperoleh dari hasil sawah yang dikelola dengan cara-cara yang menguntungkan. Tampaknya pengelolaan dengan sistem bagi hasil sekarang ini memberikan keuntungan yang cukup besar ke pondok. Tanah wakaf di darat 245
246 Pengelolaan Wakaf di Pondok Modern Gontor difungsikan untuk mendirikan sarana dan prasana pengajaran dan pendidikan, sedangkan sebagiannya dikelola untuk tujuan-tujuan produktif. Yaitu dengan mendirikan dan menjalankan unit-unit usaha yang dikelola dengan cara-cara yang menguntungkan pula. Bagian terbesar dari hasil-hasil wakaf itu baik dari sawah maupun dari unit-unit usaha serta sumbangan-sumbangan dari luar dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan atau biasa juga disebut produktif. Adapun bagian yang lain dimanfaatkan untuk kesejahteraan guru, pembiayaan operasionalisasi lembaga-lembaga di bawah tanggungan langsung YPPWPM, seperti Badan Wakaf, IKPM, ISID, dan Islamic Center. Sebagian kecil dari dana tersebut juga disumbangkan untuk membantu pembinaan kehidupan sosial keagamaan di masyarakat sekitar. Hasil wakaf juga dimanfaatkan untuk memberikan subsidi kepada siswa atau mahasiswa. Tidak diketahui dengan pasti berapa persen nilai subsidi yang diberikan berbanding biaya operasional sebuah penyelenggaraan pendidikan dengan standar tertentu. Untuk kasus Gontor, subsidi itu diberikan untuk pos biaya gaji guru. Itu karena kesejahteraan guru tidak dibebankan kepada siswa, tetapi dari hasil wakaf. Sulit untuk mengukur secara kualitatif pengaruh pengelolaan wakaf di Gontor ini terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran di pondok ini. Tapi sejauh menyangkut pengakuan-pengakuan formal, maka terjadi pencapaian kualitatif, paling tidak pada level penyelenggaran KMI. Setelah sekian lama dimarjinalkan oleh pemerintah, pada tahun 1998, ijazah KMI sudah mendapatkan pengakuan dari Departemen Agama (Keputusan Dirjenbinbaga Islam, Departemen Agama, Nomor E.IV/PP.03.2/KEP/64/98). Dua tahun kemudian (2000), ijazah yang sama memperoleh pengakuan dari Departemen Pendidikan Nasional (Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, Nomor 105/O/2000). Harus dikatakan di sini bahwa konsistensi pengelola Pondok Modern untuk menolak mengubah kurikulumnya demi mendapatkan pengakuan dari pemerintah, merupakan bukti nyata kemandirian yang selama ini diamanatkan Trimurti. Di sisi lain, terpeliharanya kemandirian ideal ini mustahil tanpa adanya kemandirian finansial, dan kemandirian finansial pun mustahil tanpa adanya sumber dana yang dikelola secara baik: itulah wakaf. Dengan demikian, Pondok Modern Gontor dapat dijadikan model kemandirian organisasi Civil Society di negeri ini.
Irfan Abubakar Adanya perencanaan strategis (Panca Jangka) dan fondasi filosofis (Panca Jiwa) telah membantu mengarahkan tugas dan tanggungjawab Badan Wakaf dalam pengelolaan wakaf di Pondok Modern. Namun demikian, faktor lain yang juga tidak kalah pentingnya adalah komitmen yang kuat dari segenap komunitas Pondok terhadap tertib organisasi dan manajemen yang profesional dan akuntabel. Namun demikian, mekanisme pengawasan perlu ditinjau lagi. Adanya rangkap jabatan antara pimpinan eksekutif dengan legislatif untuk jangka pendek memang efektif, tapi untuk jangka panjang bisa menimbulkan suatu conflict of interest. Masih terkait dengan akuntabilitas publik, selama ini tradisi menerbitkan WARDUN setiap tahun sebagai bentuk laporan ke publik patut terus dipertahankan. Namun, kebutuhan terhadap kepercayaan publik sekarang ini semakin meningkat sehingga setiap lembaga civil society seperti Badan Wakaf Pondok Modern pun dituntut untuk menerapkan optimalisasi pertanggungjawaban publiknya. Mekanisme yang dianggap paling kredibel saat ini adalah mengundang pihak ketiga untuk melakukan audit publik. Akankah Badan Wakaf serta lembaga- lembaga yang ada di bawahnya mengambil inisiatif ini? Semua menunggu! Hal lain yang perlu diperhatikan adalah evaluasi yang seksama terhadap penjabaran rencana strategis di lapangan. Ke arah mana orientasi pengembangan harus dilakukan? Apakah telah dibuat indikator-indikator bagi tercapainya suatu tahap pengembangan? Sejauh mana strategi pengembangan itu telah mendukung semua tujuan- tujuan utama penyelenggaran pendidikan di Pondok Modern Gontor. Semua ini perlu dirumuskan segera agar visi dan misi Trimurti akan lebih mudah untuk didekati. Catatan Kaki 1 Sebagai broker budaya kiai berfungsi menjembatani hubungan kultural antara komunitas pesantren dengan lingkungan di luar pesantren. Kiai menyampaikan informasi yang dinilai positif dan menyaring informasi yang dianggap negatif bagi komunitas pesantren. Lihat, Clifford Geertz, Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa, (Jakarta:Pustaka Jaya, 1983). 2 Lihat Hiroko Horikoshi, Kiai dan Perubahan Sosial, (Jakarta: P3M, 1987), hh. 247
248 Pengelolaan Wakaf di Pondok Modern Gontor 232-236; Lihat juga Abdurrahman Wahid, "Benarkah Kiai Membawa Perubahan Sosial?" dalam pengantar buku ini, hh. xi-xx. Analisis mengenai kepemimpinan kiai di pesantren dapat dilihat dalam Sukamto, Kepemimpinan Kiai dalam Pesantren, (Jakarta: LP3ES, 1999). 3 Di Indonesia wakaf telah mulai dipraktikkan sejak abad ke-15 masehi ketika komunitas Muslim di Nusantara mulai membangun masjid atau mushalla serta lembaga pendidikan keagamaan, seperti pesantren atau madrasah. Lihat Rahmat Djatnika, Tanah Wakaf, Surabaya: Al-Ikhlas, 1982, h. 20. 4 Lihat misalnya Imam Suhadi, Wakaf untuk Kesejahteraan Umat, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), h. 132. 5 Ibid., h. 120. 6 "Perajaan peringatan Seperempat Abad Pondok Modern Gontor Ponorogo", dalam Sedjarah Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor Ponogoro, Penggal II, h. 200. 7 Ibid. 8 Ketiga pendiri Pondok Modern Gontor adalah tiga bersaudara: KH. Ahmad Sahal (1901-1977), KH. Imam Zarkasyi (1910-1985), dan KH. Zainuddin Fannani (1908-1967). 9 Kelima belas anggota IKPM yang menerima amanat tersebut adalah: 1) K.H. Idham Chalid yang pada saat itu menjabat Wakil Perdana Menteri RI, 2) Ali Murthadlo, 3) Shoiman BHM, 4) Ghozali Anwar, 5) H. Mahfuzh, 6) Kapten Irhamnie, 7) Al-Muhammady, 8) Letkol Hasan Basrie, 9) Aly Saifullah (putra K.H Ahmad Sahal), 10) Abdullah Syukri (putra K.H. Imam Zarkasy), 11) Hadiyin Rifa'i 12) Amsin, 13) Moh. Thoif, 14) Marako Ra'uf, dan Abdullah Mahmud. Penyerahan wakaf ini disaksikan oleh Menteri Agama K.H. M. Ilyas, Gubernur Jawa Timur Samadikun, dan Panglima TTV Brawijaya Kol. Syarbini. Lihat "Piagam Penyerahan Wakaf Pondok Modern Gontor Ponorogo" dalam Sedjarah Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor Ponogoro, Penggal II, h. 238, 241 10 "Piagam Penyerahan Wakaf Pondok Modern Gontor Ponorogo", dalam Sedjarah Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor Ponogoro, Penggal II, hh. 235-237. Sawah wakaf yang diserahkan kepada nazir ini tidak termasuk 8 ha sawah wakaf untuk guru yang memang pengelolaannya dibuat secara terpisah. Beberapa aset yang ada di kompleks pondok yang tidak tergolong wakaf adalah rumah kediaman dan percetakan milik Trimurti. Ibid, hh. 226, 240. 11 Lihat "Lampiran 1 Tanah Kering Piagam Penyerahan Wakaf Pondok Mod- ern Gontor Ponorogo", dalam Sedjarah Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor Ponogoro, Penggal II, h. 243. 12 Lihat "Lampiran 2 Tanah Basah, Piagam Penyerahan Wakaf Pondok Modern Gontor Ponorogo," h. 244. 13 Nama-nama gedung tersebut adalah Masjid Tua, Gedung Madrasah Lama,
Irfan Abubakar Gedung Asrama Indonesia I, Pondok Tunis, Gedung Madrasah Baru, Gedung Asrama Indonesia II, Pondok Abadi, Pondok Asia Baru, Pondok PSA (Peringatan Seperempat Abd), Aula (BPPM) Balai Pertemuan Pondok Mod- ern, Darul Kutub, dan Gedung Asrama Indonesia IIILihat "Lampiran 3 Bangunan Gedung-Gedung Pondok Modern, Piagam Penyerahan Wakaf Pondok Mod- ern Gontor Ponorogo", h. 245. 14 "Pendjelasan Piagam", h. 238. 15 "Pendjelasan Piagam", hh. 240-241 16 Biografi K.H. Imam Zarkasyi..., hh. 77-78. 17 Biografi K.H. Imam Zarkasyi..., h. 78. 18 Ibid. 19 Serbi-serbi Serba Singkat tentang Pondok Modern Darussalam Gontor untuk Pekan Perkenalan Tingkat Dua, (Ponorogo: Staf Sekretariat Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, edisi kelima, 1997), h. 43. Lihat juga Sedjarah Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor Ponogoro, Pengal II, h. 122. 20 Biografi K.H. Imam Zarkasy...., hh. 78, 247. 21 "Piagam Penyerahan Wakaf Pondok Modern Gontor Ponorogo", dalam Sedjarah Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor Ponogoro, Penggal II, h. 236-237. 22 "Pendjelasan Piagam", h. 239. 23 Kiai Ageng Muhammad Besari adalah seorang ulama bangsawan yang mempunyai garis keturunan campuran darah Pajajaran dengan Haryo Bangah; Majapahit dengan demang Ngorawan; Sunan Ampel, dan Kyai Ageng Pemanahan. Trimurti adalah keturunan keempat dari Kiai Ageng Muhammad Besari. Lihat Biografi K.H. Imam Zarkasy..., hh. 9, 12; lihat juga Sedjarah Pondok Modern, vol III. 24 Biografi K.H. Imam Zarkasy..., h. 12 25 "Pidato Jang Mulia Bapak K.H. Imam Zarkasyi (Direkur Kullijatul Mu'allimien al-Islamijah) dalam Resepsi Perajaan Peringatan Empat Windu Pondok Mod- ern Gontor-Ponorogo", dalam Sedjarah Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor Ponogoro, Pengal II, hh. 220-221 26 Lihat Biografi K.H. Imam Zarkasy..., hh. 46-47. 27 Cukup banyak individu maupun organisasi Islam yang merasa tidak puas dengan metode tradisional dalam mempelajari agama Islam. Di awal-awal abad ke-20, mereka berusaha melakukan pembaruan baik dari segi metode maupun isi. Mereka juga mulai memberikan pendidikan umum bagi masyarakat Islam. Lihat Karel A. Steenbrink, Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern, Cetakan Kedua, (Jakarta: LP3ES, 1994), h. 28. 28 "Pidato Jang Mulia Bapak K.H. Imam Zarkasyi (Direkur Kullijatul Mu'allimien al-Islamijah)..", h. 221. 249
250 Pengelolaan Wakaf di Pondok Modern Gontor 29 Biografi K.H. Imam Zarkasy..., h. 52. 30 Sedjarah Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor Ponogoro, Pengal II. 31 Berpikir bebas: berpikir secara jujur, tidak terpaung oleh vested interest, objektif, dan non-partisan. Lihat Sedjarah Balai Pendidikan ..., h. 240. 32 Ibid. 33 Badan Wakaf menyetujui perubahan ini dengan memperhatikan peraturan Departemen Agama yang baru, lihat Warta Dunia, tahun 1995, h. 21 34 Lihat Anggaran Dasar Badan Wakaf Pondok Modern Gontor Ponorogo In- donesia: Akte Notaris Nomor 24 Tanggal 16 Juli 1978 35 Warta Dunia, tahun 1982, h. 12. 36 Lihat Pasal 2 Anggaran Rumah Tangga Badan Wakaf Pondok Modern Gontor Ponorogo, Tahun 1978. 37 Rumusan tentang sunnah pondok ini diputuskan oleh Badan Wakaf pada sidang ke-16 di Pesantren Darunnajah, Kebayoran Lama, Jaksel, pada tanggal 3-5 Nopember 1983. Lihat Warta Dunia, tahun 1983-1984, hh. 13-14. 38 Warta Dunia, tahun 1990, hh. 66-67. 39 Lihat Nur Hadi Ihsan dan Muhammad Akrimul Hakim, Profil Pondok Mod- ern Darussalam Gontor, (Ponorogo: Pondok Modern Darussalam Gontor, 2004), hh. 23-24 40 Sejak awal berdirinya hingga bulan Juli 2003, Badan Wakaf Pondok Modern Gontor telah mengadakan sidang selama 50 kali. Lihat Warta Dunia, tahun 2003, h. 70. 41 Warta Dunia, tahun 1414/1994, h. 50 42 Warta Dunia, tahun 1983-1984, h. 30. 43 Lihat "Lampiran Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor: SK.XV/1/Ka/1964 tentang Penunjukan Jasa Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern Gontor Ponorogo Sebagai Badan Hukum Yang Dapat Mempunjai Hak Milik atas Tanah", dalam Imam Suhadi, Wakaf untuk Kesejahteraan Umat, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), hh. 166-168. 44 Panitia Penulisan Riwayat Hidup dan Perjuangan K. H. Imam Zarkasyi, Biografi K.H. Imam Zarkasy: Dari Gontor Merintis Pesantren Modern, (Ponorogo: Gontor Press, 1996), h. 115. 45 K.H. Imam Zarkasyi wafat pada hari Selasa, 30 April 1985. Lihat Biografi K.H. Imam Zarkasy..., hh. 247, 249. 46 Warta Dunia, tahun 1985-1986, h. 35. 47 Abdullah Syukri Zarkasy, "Urgensi Wakaf untuk Pengembangan Pendidikan: Pengalaman Pengelolaan Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor", Makalah (tidak dipublikasikan) disampaikan dalam Seminar Internasional tentang "Wakaf sebagai Badan Hukum Privat," diselenggarakan oleh Universitas Islam
Irfan Abubakar Sumatera Utara, tanggal 6 januari 2003, h. 4. 48 Warta Dunia, tahun 2004, h. 35. 49 Warta Dunia, tahun 1997, hh. 53-54. 50 Biografi K.H. Imam Zarkasyi..., h. 207. 51 Warta Dunia, tahun 1985-1986, h. 35. 52 Warta Dunia, tahun 2004, h. 35. 53 Hasil wawancara dengan Pak Hadjid Salim, mantan pengurus YPPWPM, tanggal 24 Pebruari 2004. 54 Wawancara dengan H.M Ridla Zarkasyi dimuat di tanggal 31 Maret 2004. 55 Hasil wawancara dengan Pak Hadjid Salim, mantan pengurus YPPWPM, tanggal 24 Pebruari 2004. 56 Besarnya biaya yang dikeluarkan selama proses pensertifikatan tanah-tanah wakaf ini dikarenakan beberapa tanah terpaksa dibeli dua kali. Lihat Biografi K.H. Imam Zarkasyi..., h. 249. 57 Selain PM Gontor Darussalam (PM Gontor 1) yang berkedudukan di Gontor Ponorogo, terdapat PM Gontor 2 di Siman, Ponorogo (1996), PM Gontor 3 "Darul Ma'rifat di Kediri (1993), PM Gontor 5 "Darul Muttaqin di Banyuwangi (1990), PM Gontor 6 "Darul Qiyam" di Magelang (1999), PM Gontor 7 "Riyadatul Mujahidin" di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara (2002). Kesemuanya khusus putra. Sedangkan PM khusus putri didirikan pada tahun 1988 di Mantingan, Ngawi. Pondok ini diresmikan pemakaiannya pada 1990. Sekarang PM Gontor Putri (Gontor 4) telah memiliki 3 cabang , dua di Ngawi (2001 dan 2002), dan satu lagi di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara (2004). Lihat Nur Hadi Ihsan dan Muhammad Akrimul Hakim, Profil Pondok Modern Gontor, Pondok Modern Darussalam Gontor, 2004, hh. 50-69. 58 Warta Dunia,tahun 2004, h. 35 59 Warta Dunia, tahun 2004, h. 35. 60 Abdullah Syukri Zarkasy, "Pengelolaan Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor", Makalah (tidak diterbitkan) yang disampaikan dalam Workshop Nasional tentang "Pemberdayaan Ekonomi Umat melalui Wakaf Produktif, kerjasama International Institute of Islamic Thought (IIIT) dengan Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan haji Departemen Agama RI, di Asrama Haji Pusat Otoritaas Batam, tanggal 7-8 januarai 2002, hh.6-7. 61 Ibid. 62 Warta Dunia, tahun 1995, h. 25. 63 Warta Dunia, tahun 2003, h.29 64 Warta Dunia, tahun 2004, h. 35 65 Warta Dunia, tahun 1982-1983, h. 28. 66 Abdullah Syukri Zarkasy, "Pengelolaan Wakaf di Pondok Modern Darussalam 251
252 Pengelolaan Wakaf di Pondok Modern Gontor Gontor". 67 Pengelolaan Wakaf..., hh. 7-11. 68 Warta Dunia, tahun 1985-1986, h. 36. 69 Warta Dunia, tahun 1985-1986, h. 39. 70 Warta Dunia, 1987-1988, h. 37. 71 Warta Dunia, tahun 1999, h. 59. 72 Warta Dunia, tahun 2001, h 32. 73 Sedjarah Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor Ponogoro, Penggal II, h. 218. 74 Warta Dunia, tahun 1994, hh. 70-72 75 Warta Dunia, tahun 1982-1983, h. 30a; Warta Dunia, tahun 1983-1984, hh. 38-39. Pembangunan Gedung Saudi unit IV Ab mulai dilakukan tahun 1984. Biaya pembangunan berasal dari sumber-sumber sendiri; dari kantin pelajar, sumbangan wajib wali murid, serta sumbangan para dermawan lainnya. Lihat Warta Dunia, tahun 1983-1984, h. 39 76 Warta Dunia, tahun 1983-1984, h. 57. 77 Warta Dunia, tahun 1984, h. 20. 78 Warta Dunia, tahun 1990, h. 65. 79 Warta Dunia, tahun 1995, h. 29. 80 Warta Dunia, tahun 2001, h. 30. 81 Warta Dunia, tahun 2001, h. 51. 82 Warta Dunia, tahun 1982-1983, dst. 83 Warta Dunia, tahun 2001, h. 31. 84 Hasil wawancara dengan salah satu Pimpinan PM Gontor, KH. Hasan Abdullah Sahal, pada tanggal 24 Pebruari 2004. 85 Lihat Pasal 10 dan 24 ART Badan Wakaf. 86 Sedjarah Balai Pendidikan ..., h. 218 87 Warta Dunia, tahun 1990, h. 51. 88 Abdullah Syukri Zarkasy, "Pengelolaan Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor", hh. 12-14. 89 Abdullah Syukri Zarkasy, "Pengelolaan Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor", hh. 12-13. 90 Warta Dunia, tahun 2004, Pengantar Redaksi. 91 Lihat Nur Hadi Ihsan dan Muhammad Akrimul Hakim, Profil Pondok Mod- ern Gontor.., h. 99 92 Abdullah Syukri Zarkasy, "Pengelolaan Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor", h. 13. 93 Ibid., hh. 13-14. 94 Warta Dunia, tahun 2004, hh. 34-45
Irfan Abubakar 95 Lihat laporan di Warta Dunia, tahun-tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, dan 1994. 96 Warta Dunia, tahun 1991, hh. 64-65. 97 Warta Dunia, tahun 1985, 1991 dan 1994. 98 Warta Dunia, tahun 1984-1995. 99 Warta Dunia, tahun 1985, 1986, dan 1994 Daftar Pustaka Abdullah Syukri Zarkasy, 2002, "Pengelolaan Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor", Makalah (tidak diterbitkan) yang disampaikan dalam Workshop Nasional tentang "Pemberdayaan Ekonomi Umat melalui Wakaf Produktif, kerjasama International Institute of Islamic Thought (IIIT) dengan Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan haji Departemen Agama RI, di Asrama Haji Pusat Otoritaas Batam, tanggal 7-8 januarai 2002. Clifford Geertz, 1983, Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa, Jakarta:Pustaka Jaya. Hiroko Horikoshi, 1987. Kiai dan Perubahan Sosial, Jakarta: P3M. Karel A. Steenbrink, 1994, Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern, Cetakan Kedua, Jakarta: LP3ES. Nur Hadi Ihsan dan Muhammad Akrimul Hakim, 2004, Profil Pondok Mod- ern Darussalam Gontor, Ponorogo: Pondok Modern Darussalam Gontor. Panitia Penulisan Riwayat Hidup dan Perjuangan K. H. Imam Zarkasyi, 1996, Biografi K.H. Imam Zarkasy: Dari Gontor Merintis Pesantren Modern, Ponorogo: Gontor Press. Pondok Modern Gontor, Anggaran Dasar Badan Wakaf Pondok Modern Gontor Ponorogo Indonesia: Akte Notaris Nomor 24 Tanggal 16 Juli 1978 Pondok Modern Gontor, Anggaran Rumah Tangga Badan Wakaf Pondok Modern Gontor Ponorogo, Tahun 1978. Pondok Modern Gontor, Sedjarah Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor Ponogoro. Pondok Modern Gontor, 1997, Serbi-serbi Serba Singkat tentang Pondok Modern Darussalam Gontor untuk Pekan Perkenalan Tingkat Dua, Ponorogo: Staf Sekretariat Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, edisi kelima. Pondok Modern Gontor, Lampiran 2 Tanah Basah, Piagam Penyerahan Wakaf Pondok Modern Gontor Ponorogo. 253
254 Pondok Modern Gontor, Lampiran 3 Bangunan Gedung-Gedung Pondok Modern, Piagam Penyerahan Wakaf Pondok Modern Gontor Ponorogo. Rahmat Djatnika, 1982, Tanah Wakaf, Surabaya: Al-Ikhlas. Sukamto, 1999, Kepemimpinan Kiyai dalam Pesantren, Jakarta: LP3ES. Warta Dunia, 1982. Warta Dunia, 1982-1983. Warta Dunia, 1983-1984. Warta Dunia, 1984. Warta Dunia, 1985-1986. Warta Dunia, 1990. Warta Dunia, 1994. Warta Dunia, 1995. Warta Dunia, 1997. Warta Dunia, 1999. Warta Dunia, 2001. Warta Dunia, 2003. Warta Dunia, 2004. Daftar Wawancara Wawancara dengan salah satu Pimpinan PM Gontor, KH. Hasan Abdullah Sahal, pada tanggal 24 Pebruari 2004. Wawancara dengan H.M Ridla Zarkasyi dimuat di w w w . m o d a l o n l i n e / m o d . p h p ? m o d = p u b l i s h e r & o p = viewarticle&artid=194, tanggal 31 Maret 2004. Wawancara dengan Pak Hadjid Salim, mantan pengurus YPPWPM, tanggal 24 Pebruari 2004.
Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta: Wakaf untuk Modernisasi Perguruan Tinggi Islam Chaider S. Bamualim Pendahuluan Studi kasus ini berusaha memotret Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (Badan Wakaf UII) Yogyakarta sebagai salah satu lembaga filantropi Islam berbasis di perguruan tinggi. Pembahasan meliputi latar belakang sejarah untuk mengetahui raison detre pendirian lembaga ini. Selanjutkan akan disinggung perubahan Sekolah Tinggi Islam (STI) menjadi UII serta perkembangannya hingga kini. Adalah penting untuk menjelaskan visi dan misi Badan Wakaf UII untuk mengetahui nilai-nilai serta pandangan dunia (world view) para pendiri lembaga tersebut. Badan Wakaf, perubahan sosial dan masyarakat madani, strategi penggalangan, pengelolaan dan pemanfaatan hasil 255
256 Badan Wakaf Universitas Islam (UII) Yogyakarta wakaf akan menjadi pembahasan berikutnya. Masalah organisasi, wewenang dan mekanisme pengawasan akan ditempatkan di bagian akhir tulisan ini sebelum penulis membuat kesimpulan sebagai penutup tulisan ini. Studi kasus ini secara umum bertujuan untuk melihat seberapa jauh Badan Wakaf UII - sebagai lembaga filantropi Islam - telah berperan secara instrumental dalam perwujudan transformasi sosial atau setidaknya mendukung perubahan sosial dalam masyarakat Is- lam Indonesia. Badan Wakaf UII: Latar Belakang Pendirian Badan Wakaf UII - yang pada awalnya bernama Sekolah Tinggi Islam (STI) - didirikan pada hari Ahad Legi, 27 Rajab 1364 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 8 Juli 1945 di Jakarta. Karena alasan politik, pada tahun 1948 STI pindah dari Jakarta ke Yogyakarta dan kemudian berubah nama menjadi UII. Peresmian institusi ini dilakukan di Gedung Agung Yogyakarta dan dihadiri oleh Ir Soekarno dan Mohammad Hatta, Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia ketika itu.1 Para pendiri Badan Wakaf UII dikenal dan tercatat dalam sejarah Indonesia sebagai perintis pergerakan nasional, seperti Dr. Moh. Hatta (Proklamator dan mantan Wakil Presiden RI), Moh. Natsir, Prof. KHA. Muzakkir, Moh. Roem, KH. Wachid Hasyim, KH Mas Mansyur, Dr Sukiman, Abikusno Tjokrosujoso, Mr. Mohammad Roem, H. Anwar Tjokroaminoto, Ki Bagus Hadikusumo, KH Farid Ma'ruf, KH Yunus Anis, KH Abdul Wahab, K. Halim, KH. Imam Ghozali dan KH Adnan.2 Dipilihnya tanggal 27 Rajab yang juga merupakan hari Isra' Mi'raj dimaksudkan sebagai harapan agar STI nantinya menjiwai spirit ajaran salat sebagai pilar Islam. Mi'raj yang secara harfiah berarti "naik ke langit" secara simbolik dapat diartikan peningkatan dan kemajuan, suatu harapan bagi masa depan Perguruan tinggi ini.3 Raison d'etre: Modernisasi Lembaga Pendidikan Islam Secara umum terdapat dua hal menonjol yang menjadi raison d'etre lahirnya Badan Wakaf UII. Pertama, realitas sosial politik yang melingkupi Indonesia menjelang dan pasca-kemerdekaan sangat menentukan dinamika internal kaum santri terutama di kalangan kaum modernis. Agenda restrukturisasi politik pasca kolonial ikut memperkuat motif para pendiri untuk melakukan konsolidasi dan meningkatkan kapasitas umat melalui pendidikan agar di kemudian
Chaider S. Bamualim hari mereka dapat memainkan peran penting dalam pembangunan nasional. Bagi pendiri Badan Wakaf UII, kemerdekaan Indonesia yang dicapai pada tahun 1945 secara jelas menciptakan harapan dan tantangan baru bagi perwujudan masyarakat Indonesia yang adil makmur dan sejahtera. Tokoh-tokoh pendiri Badan Wakaf UII tampaknya mampu mencermati momentum tersebut dan secara tepat berhasil meredefinisi peran dan fungsi pendidikan Islam dengan cara mengkritisi paradigma pendidikan Islam yang diadopsi umat Islam ketika itu. Bagi mereka dunia pendidikan Islam dengan struktur dan paradigma lamanya tidak lagi mampu menjawab tuntutan-tuntutan modernitas.4 Kedua, faktor lain yang menjadi alasan kuat didirikannya Badan Wakaf UII adalah kegelisahan tokoh Islam akan ketidakberdayaan lembaga pendidikan Islam dalam mendorong transfomasi masyarakat Islam. Kegelisahan ini sesungguhnya bukan fenomena pasca kemerdekaan saja, melainkan sesuatu yang telah dirasakan dan diwacanakan sejak awal abad ke dua puluh. Berawal dari kesadaran internal kaum Muslim, faktor eksternal juga memotivasi dan menggairahkan semangat umat Islam untuk mengoreksi dan merekonstruksi institusi pendidikan mereka. Konteks perkembangan Islam di Indonesia di awal abad ke dua puluh -yang dipengaruhi gerakan pembaharuan dari Mesir - juga ikut mewarnai dinamika internal kaum santri di Indonesia. Dinamika itu ditandai dengan berdirinya Syarikat Dagang Islam (1911) di Surakarta, Muhammadiyah (1912) di Yogyakarta, Al-Irsyad (1914) di Jakarta, Persatoean Islam (1923) di Majalengka dan Nahdlatul Ulama (1926) di Surabaya.5 Sejak pendirian Syarikat Islam (1912) gagasan tentang pendirian Perguruan tinggi Islam telah disuarakan.6 Muhammadiyah memelopori berdirinya Sekolah Islam Tinggi Fakultas Dagang dan Industri sebagai hasil keputusan muktamar seperempat abad Muhammadiyah tahun 1936 di Jakarta. Atas prakarsa Dr. Soekiman Wirjosandjojo kaum cendekiawan dan ulama bahu membahu mendiskusikan pendirian Perguruan tinggi Islam yang diberi nama "Pesantren Luhur" pada tahun 1938 yang tidak berumur panjang itu.7 Pada tahun 1939 berdiri Perguruan tinggi Islam di Solo sebagai tindak lanjut dari muktamar Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI). Kendati demikian perguruan tinggi ini pun tidak berumur panjang setelah ditutup tahun 1941 akibat pecahnya Perang Dunia II.8 Itikad untuk mendirikan Sekolah Tinggi 257
258 Badan Wakaf Universitas Islam (UII) Yogyakarta Islam akhirnya terealisasi pada tahun 1945 setelah Masjoemi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia- dulunya MIAI) dalam rapatnya memutuskan untuk mendirikan Sekolah Tinggi Islam (STI) yang kemudian menjadi Universitas Islam Indonesia (UII).9 Hadir dalam rapat tersebut sejumlah perwakilan dari PBNU, DPP Muhammadiyah, PB PUI, PB PUII, kalangan ulama dan intelektual serta pihak Departemen Agama. Keterlibatan sekian banyak pihak itu memperlihatkan komitmen kolektif para elit Islam untuk memenuhi tuntutan-tuntutan perubahan sosial kala itu. Secara umum, motif umat Islam dalam pendirian perguruan Tinggi Islam, menurut Gurubesar Sejarah Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Azyumardi Azra, didorong oleh tiga hal. Pertama, sistimatisasi pengkajian dan pengembangan ilmu-ilmu Islam pada tingkat yang lebih tinggi. Kedua, dengan sistimatisasi tersebut diharapkan agar Islam dapat dipahami secara lebih baik terutama bagi kalangan terdidik Muslim maupun oleh umat Islam pada umumnya. Dengan demikian kualitas dakwah Islam dapat ditingkatkan dan dikembangkan dengan baik. Ketiga, pembentukan Perguruan tinggi Islam juga bertujuan untuk "mereproduksi dan kaderisasi ulama dan fungsionaris keagamaan lainnya", di lingkungan Departemen Agama, lembaga-lembaga sosial dan dakwah serta di lingkungan institusi pendidikan Islam swasta.10 Relevan dengan Azyumardi Azra, salah seorang Pengurus Harian Badan Wakaf UII, Syafaruddin Alwi, mengatakan bahwa faktor utama yang mendasari pendirian STI sebagai cikal bakal UII adalah rendahnya mutu pendidikan umat Islam yang kemudian menempatkan mereka sebagai entitas terbelakang di berbagai aspek kehidupan sosial- ekonomi, budaya dan teknologi. Alasan lain yang mendasari pendidikan UII adalah keinginan untuk meningkatkan mutu SDM umat Islam melalui proses kaderisasi yang terus-menerus guna mempersiapkan pemimpin bangsa yang berwawasan dan berpengetahuan luas serta berakhlakul karimah. Diakuinya bahwa umur pendidikan Islam di tanah air sudah sangat tua. Sebut saja pesantren, surau dan madrasah yang diperkirakan telah hadir sejak abad ke-9 dan berkembang pesat hingga abad ke-12 dan ke-17. Namun dalam perkembangan berikutnya sampai abad ke- 19, institusi pendidikan Islam terhambat oleh pergerakan sosial-politik serta keterjebakan pada pola-pola pertentangan antara kelompok keagamaan.11 Situasi ini mengakibatkan bangkrutnya pendidikan Is- lam hingga paruh kedua abad ke 20.
Chaider S. Bamualim Pendirian UII menjelang masa kemerdekaan itu, selain digerakkan oleh keprihatinan umat atas realitas dunia pendidikannya yang buram itu, juga ditentukan oleh kecerdasan tokoh Islam dalam memahami dan mencermati peluang penting pasca-kolonialisasi. Bagi umat Islam, kemerdekaan memberi mereka kesempatan berharga bagi peningkatan mutu pendidikan umat. Badan Wakaf UII hadir dalam konteks tersebut untuk mengaktualkan gagasan "pembelajaran bangsa" melalui pendidikan. Selain ingin ikut merevitalisasi dunia pendidikan nasional, Badan Wakaf UII juga berkeinginan mentransformasikan nilai-nilai Islam tradisional ke dalam tatanan dan konteks baru yang secara dominan dipengaruhi nilai-nilai modern.12 Kesadaran ini tampaknya dibentuk oleh kenyataan bahwa meskipun eksistensinya di Nusantara telah berabad-abad lamanya, namun pendidikan Islam belum berhasil menjadi instrumen penting dalam merespon perubahan sosial yang terjadi secara cepat. Perubahan STI Menjadi UII: Sebuah Lintasan Sejarah STI juga secara resmi dibuka pada 8 Juli 1945 di Jakarta, sebagai Perguruan tinggi Islam pertama di Indonesia.17 STI pada tahun pertamanya hanya menerima 14 orang mahasiswa untuk tingkat STI, dan 64 orang untuk Tingkat Pendahuluan. Sedikitnya mahasiswa STI, menurut A. Mukti Ali, karena saat itu belum ada sekolah atau madrasah Islam yang menyiapkan muridnya untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Sumber mahasiswa STI yang tersedia waktu itu adalah tamatan dari AMS (Algemeene Middlebare Scholl), HBS (Hogere Burger School), Madrasah Mu'allimin Yogyakarta, dan Institut Kayutaman Sumatra Barat. Sedangkan tamatan dari pondok pesantren belum banyak yang bisa diterima sebagai mahasiswa STI (termasuk A. Mukti Ali sendiri) karena minimnya pengetahuan umum yang diajarkan di pesantren ketika itu. Mahasiswa Non-Muslim di STI STI adalah perguruan tinggi yang mencoba memadukan pelajaran agama dalam pelajaran umum dalam satu sistem pembelajaran. Bahkan, mahasiswanya tidak saja terbatas kepada mahasiswa yang beragama Islam saja, tetapi juga mahasiswa dari agama non-Islam. Misalnya, Latuihamallo, mahasiswa Kristen Protestan, (dikemudian hari menjadi Rektor Sekolah Tinggi Teologia) dan Abineno (yang dikemudian hari 259
260 Badan Wakaf Universitas Islam (UII) Yogyakarta menjadi Ketua Dewan Gereja-Gereja Indonesia). Selain keduanya, dalam catatan Deliar Noer, masih ada lagi mahasiswa Kristen, yaitu Panjaitan yang sempat belajar membaca al-Qur'an kepada Deliar. Kegiatan perkuliahan berjalan dengan sarana dan prasarana yang terbatas. Mahasiswa yang berasal dari luar Jakarta disediakan asrama yang diawaki oleh seorang Jepang, Abdullah Watanabe, yang dibantu H. Abu Bakar Atjeh, Sekretaris merangkap Kepala Perpustakaan. Boyongan ke Yogyakarta Terhitung 40 hari setelah STI beroperasi di Jakarta, Indonesia mendeklarasikan proklamasi kemerdekaan, pada 17 Agustus 1945. Beberapa bulan pasca kemerdekaan, tentara sekutu pada 29 Sep- tember 1945 mendarat di beberapa kota di Pulau Jawa untuk menerima kapitulasi Jepang. Pemerintah Belanda yang bermaksud menegakkan kembali pemerintahan Hindia Belanda secara sengaja menyusupkan bala tentaranya ke dalam pasukan sekutu, dan memancing kerusuhan dengan pelbagai provokasi. Menurut Sartono Kartodirdjo, situasi di Jakarta, Ibukota Indonesia yang baru lahir itu, menjadi buruk. Karenanya, Pemerintah Indonesia memutuskan pindah ke Yogyakarta pada 4 Januari 1946 dan menjadi ibukota sementara Republik Indonesia. STI yang juga masih belia akhirnya diboyong ke Yogyakarta. Kepindahan STI, dilatari paling tidak oleh dua hal: Pertama, Jakarta berada dalam suasana perang yang tentu saja tidak menjamin kelancaran perkuliahan; Kedua, para dosen dan pengurus STI banyak yang mengikuti kepindahan ibukota RI ke Yogyakarta sebagai pejabat pemerintah pusat. Singkatnya, pada 10 April 1946 STI sudah berlokasi di Dalem Pengulon Yogyakarta. Perkuliahan yang berlangsung masih meneruskan rencana perkuliahan dari Jakarta yaitu Fakultas Agama dan Ilmu Masyarakat. Tahun 1946-1947 merupakan masa yang sulit bagi STI, namun kuliah tetap berlangsung. Kesulitannya adalah masa itu Indone- sia sedang berjuang mempertahankan kemerdekaan, dan juga para pengurus STI adalah tokoh pejuang nasional. Thus, tidak diragukan jika sivitas akademika STI ikut berperang melawan keinginan pendudukan kembali Belanda di Indonesia. Meskipun ada gangguan, namun STI masih bisa menyelenggarakan dua kali ujian untuk Tingkat Pendahuluan.
Chaider S. Bamualim Berubah Menjadi UII Perubahan STI menjadi Univesitas Islam Indonesia dilatari oleh keinginan untuk mengembangkan perguruan tinggi ini sehingga dapat menyelenggarakan program studi umum dan lebih luas. Hal ini dianggap mendesak mengingat kehadiran perguruan tinggi Islam yang mampu menyiapkan tenaga ahli dalam berbagai lapangan sangatlah diperlukan. Umat Islam sendiri menyadari arti penting para tenaga ahli dalam berbagai lapangan untuk memenuhi kebutuhan tanaga kerja. Alasan penting lainnya yang mendasari perubahan kelembagaan STI menjadi universitas adalah untuk memberi kesempatan kepada para alumni madrasah dan pesantren agar mereka dapat mempelajari dan mendalami ilmu-ilmu terapan yang sangat bermanfaat bagi masa depan mereka. Alasan mendasar di balik perubahan itu dicatat dalam laporan Panitia Perbaikan STI. Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa alasan perubahan STI menjadi UII adalah guna menjalankan agenda mengintegrasikan ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Secara resmi UII dibuka pada tanggal 5 Juni 1948. Perkembangan UII Masa Kini Hingga kini UII sebagai universitas berkembang cukup pesat. Saat ini UII memiliki 4 program jenjang D3, 21 program jenjang S1, 4 pro- gram jenjang S2 dan 2 program jenjang S3. (Lihat Tabel) 261
262 Badan Wakaf Universitas Islam (UII) Yogyakarta Tabel 1 Program Studi di UII Yogyakarta Sumber: Luasnya program studi yang ditawarkan UII kepada masyarakat memperlihatkan dinamika yang positif. Hal ini tentu juga menunjukkan bahwa fungsi-fungsi kelembagaan Badan Wakaf UII telah bekerja dengan baik. Potret UII juga dapat dilihat dari perkembangan struktur- kelembagaan di lingkungannya. Hingga kini UII memiliki 4 biro yang menangani masalah Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, Administrasi Keuangan, Pengembangan SDM dan Administrasi Umum. Untuk mendukung aktivitas akademik dan sosial kemasyarakatan, UII juga membuka Lembaga Penelitian, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum, Lembaga Pengabdian pada Masyarakat, dan Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Agama Islam. Selain 4 Biro dan 4 Lembaga tersebut, terdapat juga Badan Pengendalian Mutu dan Pengelolaan Masjid serta 7 Pusat kegiatan. Ketujuh pusat tersebut adalah Pusat Bahasa, Pusat Sistem Informasi,
Chaider S. Bamualim Pusat Outbound, Pusat Perpustakaan, Pengelola Bantuan Sosial dan Kesehatan (PPBANSOSKES), Pusat HAM dan Pusat Studi Islam.18 Visi dan Misi Badan Wakaf UII Dalam Sejarah dan Dinamika Universitas Islam Indonesia disebutkan bahwa "Badan Wakaf UII adalah sebuah badan hukum yang bertujuan untuk menyelenggarakan dakwah islamiyah melalui pendidikan, dengan mengembangkan ilmu amaliah dan amal ilmiah, dalam rangka melahirkan pemimpin-pemimpin umat dan bangsa yang mampu membawa rahmat bagi umat manusia".19 Pilihan pada dunia pendidikan tinggi ini bertujuan agar umat Islam dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan yang berlangsung secara dinamis. Sasaran utama yang ingin dicapainya -sebagaimana disebutkan di atas- adalah untuk membebaskan umat dari "kebodohan" serta mengisi kepemimpinan nasional yang diharapkan dapat bermanfaat bagi bangsa dan agamanya kelak. Secara lebih operatif dapat dikemukakan bahwa model pendidikan yang ingin dikembangkan adalah suatu sistem pendidikan yang diharapkan mampu melahirkan para intelektual Muslim yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi tetap setia pada nilai-nilai keislaman dan keimanannya. Kombinasi yang khas dan ideal ini20 selain bertujuan membangun keseimbangan dunia-akhirat sebagaimana selalu menjadi retorika kalangan Islam, juga bertujuan untuk memfasilitasi keinginan dan tuntutan bagi penerapan nilai-nilai Islam di Indonesia secara efektif dan objektif. Dari rumusan di atas terlihat jelas bahwa para pemimpin Islam tidak saja memiliki kesadaran yang baik tentang agamanya, tetapi juga memahami bagaimana mengaktualkan kesadaran tersebut sesuai dengan konteks perkembangan dan perubahan yang berlangsung dalam masyarakat. Nilai-nilai Islam tampaknya masih kuat mempengaruhi cara pandang mereka. Lebih dari itu pemahaman yang baik tentang konteks, urgensi serta tuntutan objektif masyarakat Indonesia terutama umat Islam saat itu menjadi faktor terpenting yang melatari kelahiran Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia. Dengan demikian kesadaran akan pentingnya pendidikan sebagai alat untuk meningkatkan peran serta umat Islam dalam pembangunan Indonesia merupakan cerminan kuatnya kesadaran kesejarahan tokoh-tokoh Islam ketika itu. Namun, kesadaran itu tidaklah berdiri sendiri, sebab motif agama secara kuat mendasari kesadaran tersebut. 263
264 Badan Wakaf Universitas Islam (UII) Yogyakarta Badan Wakaf: Perubahan Sosial dan Masyarakat Madani Dari tahun ke tahun para pengelola Badan Wakaf UII terus merevitalisasi tujuan umum tersebut agar sesuai dengan situasi-situasi sosial yang berkembang. Perubahan signifikan terjadi pada tahun 2001 dimana terma-terma normatif diberi bobot dengan menggunakan idiom- idiom baru yang aktual dalam perwujudan tujuan-tujuan ideal lembaga ini. Pada fase ini gagasan tentang "perubahan sosial" dan pembentukan masyarakat madani (masyarakat sipil) mulai diadopsi secara formal oleh para tokoh-tokoh Badan Wakaf UII melalui mekanisme dan prosedur organisasi yang legitimate. Dalam Perubahan Kaidah Dasar Yayasan Badan Wakaf UII No. 5 tanggal 10 Oktober 2001, ditegaskan bahwa misi berdirinya Badan Wakaf UII adalah untuk "mengarahkan dan mengantarkan umat memenuhi fitrahnya sebagai khoiru ummah (umat yang utama) yang dapat memerankan kepeloporan, kamajuan dan perubahan sosial ke arah masyarakat madani (civil society), sehingga tercipta negeri yang indah dan penuh ampunan Tuhan (baldatun thoyyibatun wa rabbun ghafur)". Visinya adalah demi "terselenggaranya badan yang mampu mengentaskan umat dari kebodohan dan keterbelakangan melalui pendidikan dan pengembangan ilmu yang memiliki komitmen pada kesempurnaan risalah islamiyah menuju khoiru ummah tadi.22 Gagasan tetang perubahan sosial tentunya bukanlah hal baru bagi umat Islam, namun harus diakui bahwa diskursus masyarakat sipil terbilang muda dalam khazanah sosial dan intelektual masyarakat Islam Indonesia. Wakaf Sebagai Sumberdaya Strategis Umat Pilihan pada Badan Wakaf sebagai bentuk kelembagaan bukan tanpa alasan. Syafaruddin Alwi, Ketua Pengurus Harian Badan Wakaf UII, menjelaskan bahwa tokoh pendiri UII berkeinginan memaksimalkan sumber-sumber pendanaan Islam yang cukup potensial ini. Bagi Alwi wakaf -juga zakat, infak dan sedekah - merupakan sumber filantropi Islam potensial yang dapat dimobilisasi demi kepentingan pengembangan dan pembangunan masyarakat Islam.21 Wakaf pendidikan dipilih karena instrumen ini potensial untuk dikembangkan menjadi sumberdaya (resources) umat yang strategis. Pengelolaan pendidikan publik dengan menggunakan lembaga wakaf -yang pada hakikatnya merupakan public trust- juga dimaksudkan
Chaider S. Bamualim untuk mencegah terjadinya klaim kepemilikan dari pihak-pihak tertentu. Selain untuk memproteksi aset umat tersebut, ide tentang penggunaan wakaf sebagai bentuk kelembagaan terinspirasi dari pengalaman Uni- versitas Al-Azhar Mesir yang berhasil mengembangkan pendidikannya secara mengagumkan dan berdiri megah di atas harta badan wakaf.13 Universitas Al-Azhar, menurut Azyumardi Azra, adalah contoh dari pengelolaan harta wakaf yang sukses. Al-Azhar memiliki jumlah harta dan aset wakaf yang luar biasa besarnya sehingga mengungguli anggaran belanja Negara Mesir sendiri.14 Badan Wakaf UII secara resmi menjadi sebuah Badan Hukum dengan ditandatanganinya surat keterangan dari Notaris tentang Peraturan Dasar Badan Wakaf UII, atas nama Raden Mas Wiranto, di hadapan para pengurus Badan Wakaf UII dan Perwakilan Departemen Agama RI pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 1951. Para pengurus Badan Wakaf dan Perwakilan Departemen Agama yang hadir antara lain: KH Fathurrahman Kafrawi, Mr. R. Soenardjo (mewakili Badan Wakaf UII) dan KH Farid Ma'ruf dan KH Fakih Usman (mewakili Departemen Agama RI).15 Dasar legalitas ini mengukuhkan Badan Wakaf UII sebagai induk organisasi UII dan lembaga-lembaga yang ada di dalamnya.16 Badan Wakaf UII memberi pijakan hukum yang kuat bagi Perguruan Tinggi UII untuk mencurahkan perhatian bagi kelangsungan dakwah Islamiyah melalui pendidikan. Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Harta Wakaf di Masa-masa Awal Ketika Badan Wakaf UII dibentuk secara resmi sebagai Badan Hukum pada tanggal 22 Desember 1951, Badan Wakaf UII belum memiliki harta wakaf yang berarti, baik berupa tanah atau bangunan. Satu-satunya benda wakaf pada saat itu hanyalah seperangkat perabot rumah tangga. Dalam Peraturan Dasar Badan Wakaf University Islam Indonesia, demikian nama sebelum menjadi Universitas Islam Indone- sia, tidak terdapat keterangan tentang jenis perabot rumah tangga tersebut beserta nilainya.26 Tapi, yang jelas bahwa keadaan umum pada masa-masa awal itu diliputi oleh suasana serba sederhana. Lagi pula harta benda serta dokumen-dokumen penting milik UII sejak perkuliahan dibuka pada 5 Juni 1948 telah musnah akibat peperangan melawan agresi militer Belanda ke Yogyakarta. 265
266 Badan Wakaf Universitas Islam (UII) Yogyakarta Perkuliahan pada masa-masa awal tidak dilaksanakan di gedung milik sendiri karena memang Badan Wakaf belum mampu mengadakannya. Tempat perkuliahan pada waktu itu terpaksa diadakan di gedung-gedung milik lembaga lain, seperti di sebuah sekolah misi Kristen, atau gedung milik simpatisan. Tidak jarang perkuliahan diadakan di Masjid Syuhada, Terban Taman, rumah-rumah dosen, bahkan di dalam kereta api jurusan Jakarta-Yogyakarta.27 Meskipun keadaan material masih sangat sederhana, kualitas ilmiah pada masa itu sangat diperhatikan. Terbukti banyak dosen-dosen yang mengajar di UII memiliki gelar profesor dan doktor. Terbilang ada 14 profesor dan dua orang doktor yang mengajar di dua Fakultas Hukum dan Ekonomi. Salah satunya adalah bengawan ekonomi Indonesia, Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo, yang pernah tercatat sebagai pengajar di Fakultas Ekonomi.28 Wakaf Saham Perkebunan Pulau Bulan dan Percetakan Harta wakaf pertama dalam bentuk tanah yang diterima oleh Badan Wakaf UII adalah saham Pulau Bulan dan Sungai Samah Estate sebanyak 350 lembar dengan harga 10.000 gulden. Perkebunan tersebut terletak di sebuah pulau di daerah Riau, Sumatera Tengah. Luas semuanya 27.625 acres atau setara 12.835 Hektar.29 Hadiah saham tersebut berasal dari seorang Konsul Irak di Singapora, bernama Dato sayyed Ibrahim bin Omar alSaqof. Penyerahan saham ini dari beliau dilakukan pada tanggal 16 Desember 1953 melalui A. Rivai Junus, yang bertindak atas nama Badan Wakaf. Baru pada tanggal 26 Maret 1954 saham itu diserahkan langsung ke Badan Wakaf oleh A. Rivai Junus.30 Usaha-usaha untuk mengelola perkebunan ini telah dilakukan, namun tidak berhasil terutama karena keadaan perkebunan tidak mungkin dikelola secara menguntungkan. Oleh karena itu, pada tahun 1982 perkebunan itu dijual kepada seorang pembeli dari Jakarta. Harga jual pada saat itu senilai 100 ribu dolar AS atau 65 juta rupiah (kurs saat itu 625 rupiah per dolar).31 Harta wakaf lain pada masa-masa awal adalah satu unit mesin percetakan. Wakaf ini diserahkan ke Badan Wakaf pada tahun 1951 oleh Mr. Soenarjo, Ketua bagian Keungan Badan Wakaf UII.Percetakan ini mulai beroperasi secara baik pada tahun 1953 setelah memperoleh status Badan Hukum dalam sebuah Akte Notaris No 8 tanggal 9 April 1953.32
Chaider S. Bamualim Hibah dari "Novib" Belanda Sejak berdirinya Badan Wakaf UII, lembaga ini melakukan fundraising secara konvensional dengan memanfaatkan sumber-sumber keuangan tradisional. Sumber sumber tersebut adalah wakaf, zakat, infak, sedekah, hibah dan wasiat serta usaha-usaha lainnya yang sah dan halal.33 Selain sumber-sumber tersebut, UII juga mengusahakan subsidi atau bantuan dari pemerintah.34 Usaha penggalangan dana dari pemerintah ini dilakukan terus menerus hingga kini. Akan tetapi, sejak dilakukannya perubahan atas "Kaidah Dasar Yayasan Badan Wakaf UII, Nomor 16 tanggal 10 Desember 1994" usaha ini dilakukan secara lebih hati-hati. Sikap ini terlihat dari dicantumkannya kata "tidak mengingat" dalam dokumen Akte Pendirian Badan Wakaf UII tersebut. Sumber dana lain yang dimanfaatkan Badan Wakaf UII adalah yang berasal dari Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).35 Sejak tahun 1981, Badan Wakaf UII memperluas peningkatkan strategi penggalangan ini dengan mengusahakan kerjasama dengan lembaga-lembaga di dalam dan luar negeri.36 Usaha membangun kerjasama luar negeri sebenarnya telah dilakukan jauh hari sebelumnya. Sejak tahun 1968 Prof Dr Sardjito, ketika melakukan penelitian di Belanda, mengajukan proposal kepada salah satu LSM asing terkenal di Belanda, Novib, untuk pembangunan gedung rektorat. Dana tersebut tidak langsung cair karena mensyaratkan adanya dana matching yang harus disediakan oleh pihak UII. Baru pada tahun 1972 dana tersebut cair berkat diterbitkannya bank reference oleh Bank Rakyat Indone- sia cabang Cik Ditiro. Dana bantuan yang berhasil dicairkan sebesar 22 juta rupiah (ukuran rupiah ketika itu).37 Kini bantuan ini telah menjelma menjadi salah satu gedung di Kantor Pusat Badan Wakaf UII di Jalan Cik Di Tiro Yogyakarta. Dr Djauhari Muhsin, pengurus Harian Badan Wakaf UII, yang mengusahakan pencairan dana tersebut mengatakan bahwa dana itu tetap dianggap sebagai dana wakaf meskipun berasal dari sumber non-Muslim.38 Alasannya adalah bahwa dana tersebut merupakan hibah dari non- Muslim, tapi pihak Badan Wakaf UII ketika itu menjadikan dana tersebut sebagai biaya pembangunan salah satu gedung perkantoran. Gedung ini dengan sendirinya telah menjadi bagian dari wakaf di UII. Muhsin setuju bahwa orang Islam boleh memanfaatkan wakaf yang diberikan oleh pihak non-Muslim. Sebaliknya, pihak non-Muslim juga boleh menerima manfaat dari wakaf orang Islam. 267
268 Badan Wakaf Universitas Islam (UII) Yogyakarta Selain memanfaatkan sumber-sumber internal dan konvensional itu, Badan Wakaf UII juga melakukan penggalangan dana dengan mendirikan unit-unit usaha berupa Persero Terbatas (PT). Hingga kini Badan Wakaf UII memiliki tujuh perusahaan dengan PT Unisia Multi Usaha sebagai holding company-nya.39 Enam perusahaan lainnya adalah PT. Teknisia: bergerak di bidang konstruksi dan real estate; PT. Unisia Polifarma: pelayanan dokter dan apotek; PT. UII Press: bergerak di bidang percetakan dan penerbitan. PT Radio Unisi: bidang radio penyiaran & pemasaran; PT. GPU: bergerak di bidang pelayanan internet; Koperasi Karyawan UII "Amanah" bersifat multi usaha.40 Peneliti belum berhasil menelusuri aktivitas unit-unit usaha tersebut, termasuk jumlah dan nilai aset yang dimiliki, jumlah harta wakaf yang diinvestasikan serta berapa besar margin (keuntungan) yang diperoleh unit-unit bisnis tersebut. Menurut Djauhari Muhsin, Badan Wakaf UII pada dasarnya menganut konsep bahwa harta wakaf UII meliputi seluruh harta tetap dan harta bergerak, baik yang bersifat material atau imaterial di lingkungan Badan Wakaf UII. Sekali harta itu diberikan ke UII lewat cara apapun, maka secara langsung ia masuk kategori harta wakaf, termasuk pembayaran SPP mahasiswa.41 Karena merupakan harta wakaf yang diyakini milik Allah, maka pengelolaannya pun tidak boleh sembarangan. Hingga kini Badan Wakaf UII memiliki 40 ha tanah, baik yang diberikan langsung oleh wakif maupun dari hasil pembelian. Tanah tersebut tersebar di lima titik di Yogyakarta, yaitu di jalan Cik Di Tiro, jalan Taman Siswa, Demangan Baru, Condong Catur dan Sosrowijayan. Sedangkan sebagian besar tanah wakaf (30 ha) berlokasi di KM 14 jalan Kaliurang yang sebagiannya telah dimanfaatkan untuk pembangunan Kampus Terpadu.42 Menurut Jauhari Muhsin total aset wakaf yang dimiliki Badan Wakaf UII saat ini diperkirakan bernilai 250 miliar rupiah.43 Untuk memproteksi harta benda wakaf yang dimilikinya, maka dibentuklah Kantor Perbendaharaan (KP) pada tahun 1994. KP adalah satu organ dari Badan Wakaf UII yang bertugas menerima, menyimpan dan memelihara harta kekayaan Badan Wakaf. Kepala Kantor Perbendaharaan ditetapkan, diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Badan Wakaf.
Chaider S. Bamualim Cash Waqf Dalam beberapa tahun belakangan, Badan Wakaf UII tengah memikirkan langkah kreatif untuk menggalang apa yang disebut sebagai cash wakaf (wakaf tunai) karena sifatnya yang tak terbatas (unlim- ited).44 Wakaf tunai telah dijalankan di negara-negara Muslim yang sudah maju wakafnya, seperti Turki. Di negara tersebut wakaf tunai dimaksudkan sebagai wakaf dalam bentuk tunai yang kemudian disimpan di bank dengan jaminan dari lembaga penjamin. Dana yang merupakan pokok wakaf (corpus) itu sendiri dijadikan modal untuk investasi dalam kegiatan bisnis yang menguntungkan. Hasil keuntungannya disalurkan untuk tujuan-tujuan sosial keagamaan, sementara dana pokoknya tetap utuh. Meski telah ada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 11 Mei 2002 tentang wakaf tunai, namun praktik wakaf tunai belum merupakan fenomena baru di Indonesia. Lambatnya perkembangan tradisi ini perlu ditelusuri secara mendalam untuk mengetahui penyebabnya. Dibandingkan dengan negara-negara Islam lainnya, Indonesia terbilang ketinggalan dalam hal wakaf tunai. Menurut Arjomand yang mengutip Jennings, wakaf tunai telah dipraktikkan di Turki sejak abad ke-15 dan dijustifikasi oleh Abul Suúd (d.1576), Syekh Islam Kurdi yang terbesar di masa dinasti Ottoman.45 Imam Effendi, salah seorang pengelola wakaf di UII, membenarkan realitas ini. Ia menambahkan bahwa di Bangladesh praktik wakaf tunai sudah berkembang pesat sejak lama. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut yang membolehkan (jawaz) wakaf tunai diharapkan dapat mengoptimalisasi penghimpunan dana melalui instrumen ini.46 Menggiatkan Penerbitan "Sertifikat Wakaf" Badan Wakaf UII sekarang ini sedang menggiatkan mobilisasi dana melalui penerbitan sertifikat wakaf. Menurut Syafaruddin Alwi, sertifikat wakaf itu akan ditawarkan kepada publik. Dana yang berhasil terkumpul akan dimanfaatkan untuk pembangunan fisik dan pengembangan pendidikan.47 Mulanya Badan Wakaf UII banyak menerima dan mengelola tanah wakaf sebagai bagian dari harta yang tidak bergerak (immovable property). Karena tanah wakaf sangat terbatas dan sulit untuk diperoleh pada saat ini, maka pihak Dewan Pengurus memikirkan sumber-sumber harta wakaf alternatif berupa benda bergerak (movable property) terutama uang tunai (cash), 269
270 Badan Wakaf Universitas Islam (UII) Yogyakarta saham, obligasi, kendaraan dst. Namun, perhatian utama tetap diberikan kepada upaya penggalangan uang tunai.48 Salah satu proyek penting yang sedang dilaksanakan UII - dan telah dicanangkan pada tanggal 25 Januari 2003 itu - adalah pendirian Rumah Sakit bertaraf Internasional di Desa Caturtunggal, Depok, Sleman Yogyakarta. Luas rumah sakit modern dengan bangunan lebih dari lima lantai itu diperkirakan mencapai 4,5 hektar. Proyek prestisius itu dipersiapkan melalui berbagai tahapan studi banding di Korea, Ma- laysia, dan Singapura. Mengingat besarnya dana yang diperlukan, pihak UII telah mengaktifkan penerbitan sertifikat wakaf untuk membiayai sebagian keperluan pembangunan tersebut.49 Pemanfaatan Hasil Wakaf Hasil wakaf di sini adalah keuntungan finansial yang diperoleh dari pengelolaan harta wakaf milik UII baik yang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan maupun yang bergerak seperti kendaraan, buku- buku, dsb. Dapat dikatakan di sini bahwa hasil wakaf terbesar bersumber dari wakaf sarana dan prasana pendidikan yang difungsikan oleh Universitas sendiri. Dari wakaf ini diperoleh uang sumbangan bangunan dari setiap mahasiswa baru. Uang sumbangan ini, menurut Syafaruddin Alwi, sebagiannya digunakan untuk tujuan produktif, yaitu untuk pengembangan wakaf. Cara pemanfaatannya bisa dengan membelikan tanah atau dengan membiayai pembangunan gedung atau mengadakan fasilitas baru yang kelak akan menambah jumlah harta wakaf UII. Adapun uang dari SPP dimanfaatkan oleh mahasiswa sendiri untuk memenuhi kebutuhan akademik mereka.57 Hasil wakaf yang lain adalah keuntungan finansial dari unit-unit bisnis yang didirikan oleh Badan Wakaf. Sebagian dari hasil wakaf itu dan hasil wakaf lainnya dipakai untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan perkantoran yang terkait langsung dengan kegiatan wakaf, seperti gaji karyawan dan biaya rutin lainnya. Program-program pengembangan akademik dan peningkatan sistem pendidikan juga memanfaatkan dana-dana dari hasil wakaf. Pemanfaatan lain adalah untuk peningkatan SDM dosen-dosen melalui pengiriman mereka untuk studi lanjut di program S2 dan S3 di berbagai perguruan tinggi baik dalam maupun luar negeri. Di samping itu hasil wakaf juga tampaknya digunakan untuk mensubsidi sebagian biaya operasional fakultas-fakultas agama. Yang juga tidak kalah
Chaider S. Bamualim pentingnya adalah membiayai operasional kegiatan-kegiatan sosial, keagamaan, dan HAM. Yang termasuk dalam kegiatan sosial keagamaan adalah pondok pesantren di bawah UII, TK, pengembangan dakwah agama Islam, serta kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat. Untuk mempromosikan nilai-nilai HAM, UII mendirikan Pusat Studi HAM. Sebagian dari pembiayaan Pusat ini diambil dari hasil wakaf. Pemanfaatan hasil wakaf untuk mahasiswa ditempuh dengan cara pemberian beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswi UII yang berprestasi dan mahasiswa yang tidak mampu. Selama tahun akademik 2003/2004, misalnya, mahasiswa UII yang tercatat menerima beasiswa berjumlah 475 orang. Dari jumlah tersebut, 179 orang menerima beasiswa dari UII sedangkan selebihnya (296 orang) dari lembaga di luar UII. Termasuk diantara yang menerima beasiswa adalah mahasiswa asal Aceh korban DOM.58 Membentuk Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah (LAZIS) UII50 Pembentukan LAZIS UII ini pada dasarnya bermula dari adanya pemikiran bahwa UII ini harus dikelola secara profesional. Dengan alasan seperti itu, maka pihak UII berinisiatif untuk mengevaluasi secara cermat keberadaan semua lembaga yang eksis di lingkungan UII. Setelah dievalusi secara cermat, terdapat tiga lembaga yang sebenarnya mempunyai karakteristik yang berbeda, yaitu Pusat Pemberdayaan Umat; Pusat Kesejahteraan Umat; dan Pusat Bisnis. Pusat Kesejahteraan Umat ini memiliki dua lembaga yaitu LAZIS dan Bansoskes (Bantuan Sosial dan Kesehatan). Dasar pemikiran dari pembentukan LAZIS ini adalah perlunya umat Muslim untuk memberdayakan potensi zakat secara kelembagaan, yang tidak berdasar kepada individu saja. Pasalnya, pengeloaan zakat yang terbatas secara individu biasanya tercerai-berai (decentralized). Karenanya, LAZIS UII hadir untuk membuat pengelolaan zakat di lingkungan UII menjadi terorganisir dan terlembaga. Aspek penggalangan dana pada saat ini diarahkan terutama kepada karyawan UII, melalui zakat pegawai yang dipotong tiap bulan 2,5 % dari gajinya, dan juga zakat lembaga.51 Sejak beroperasi, LAZIS UII dapat mengumpulkan dana zakat sekitar 26-27 juta per bulan. Sejauh ini, sejumlah kecil karyawan UII masih merasa keberatan dengan cara penggalangan melalui pemotongan gaji ini dengan alasan mereka 271
272 Badan Wakaf Universitas Islam (UII) Yogyakarta memiliki banyak kebutuhan lain yang belum terpenuhi, dan juga telah memberikan berbagai jenis sumbangan lain di rumah. Sementara itu, LAZIS UII menetapkan kebijakan distribusi untuk jenis produktif (60%) dan konsumtif (40%). Adapun distribusi untuk mustahik diprioritaskan bagi yang berada di lingkungan internal UII, yaitu karyawan yang berada pada golongan satu, dan juga karyawan kontrak. Singkatnya, distribusi zakatnya diutamakan untuk karyawan dalam level yang rendah. LAZIS UII juga mendistribusikan ke luar UII, yaitu, kepada mustahik di desa-desa di DIY. Bahkan, juga sudah sampai ke daerah Aceh, yaitu memberikan beasiswa bagi siswa Aceh. Singkatnya, distribusi yang bersifat produktif berwujud bantuan modal untuk bidang perikanan, industri, pertanian, dan peternakan. Kini LAZIS UII memiliki berbagai program pemberdayaan mustahik dengan tiga peruntukan utama: Bidang Pendidikan (55%), Bidang Ekonomi Umat (30%) dan Bidang Sosial Kemanusiaan (15%). Penyaluran dana bagi tiga peruntukan tersebut merupakan perwujudan amanah para muzaki.51 Implementasi program LAZIS dilakukan berdasarkan perencanaan, pengorganisasian dan evaluasi kerja yang teratur. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh hasil yang optimal. Setelah beroperasi selama lebih kurang dua tahun, LAZIS UII memperoleh pengukuhan dengan SK Gubernur DIY No: 37/KEP/2005 tentang Pengukuhan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqoh Uni- versitas Islam Indonesia (LAZIS UII), ditetapkan di Yogyakarta tanggal 9 April 2005.53 Pengukuhan tersebut tentunya tidak saja memiliki makna formal. Lebih dari itu SK Gubernur DIY tersebut juga mencerminkan pengakuan dan kepercayaan pemerintah terhadap kinerja lembaga yang usianya relatif muda tersebut. Apalagi, untuk mendapatkan SK pengukuhan, sebuah LAZ diwajibkan memenuhi pelbagai persyaratan penting sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama RI No. 373 Tahun 2003 tentang pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Sebagaimana diatur dalam pasal 22, persyaratan tersebut diantaranya adalah: Berbadan Hukum, memiliki database muzaki dan mustahik, telah beroperasi minimal 2 tahun, memiliki laporan keuangan, mendapat rekomendasi dari Kanwil Departemen Agama tingkat Provinsi, dan telah mampu mengumpulkan dana sebesar 1 Miliar rupiah.54
Chaider S. Bamualim Masalah Organisasi dan Kewenangan Sejak berdirinya hingga kini perkembangan Badan Wakaf UII mengalami pasang surut. Setelah berdiri pada 1945, fungsi-fungsi Badan Wakaf UII belum dapat berjalan secara optimal sehingga lembaga ini belum berhasil meperlihatkan perannya yang maksimal dalam pemberdayaan masyarakat. 'Kevakuman' tersebut disebabkan banyak pengurusnya yang tidak dapat aktif karena meninggal, udzur dan atau alasan lainnya. Hal in terjadi hingga tahun 1969. Karena kondisi tersebut, muncullah gagasan untuk merevitalisasi Badan Wakaf UII pada tahun 1969-an. Namun, upaya tersebut tampaknya tidak membuahkan hasil maksimal. Maksudnya, meski telah ada upaya-upaya untuk mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga ini, usaha-usaha yang dilakukan belum cukup memadai untuk membuat Badan Wakaf UII menjalankan organisasinya berdasarkan prinsip-prinsip organisasi modern. Realitas organisasi Badan Wakaf UII saat itu lebih banyak dipengaruhi tradisi dan kultur 'yayasan' dan 'manajemen lokal'. Perubahan yang menentukan baru terjadi menjelang tahun 1990-an, setelah Badan Wakaf UII melakukan pembenahan secara lebih terstruktur dan terencana sehingga berhasil menjelmakan dirinya menjadi organisasi yang profesional.23 Pada saat ini Badan Wakaf UII memiliki empat bidang kepengurusan, yaitu Dewan Pengurus, Pengurus Harian, Kantor Perbendaharaan, dan Lembaga Pengawasan dan Pengendalian. Dewan pengurus adalah lembaga tertinggi yang berwenang menetapkan Kaidah Dasar, Peraturan Rumah Tangga, dan Statuta UII. Dewan Pengurus juga bertugas mengangkat dan memberhentikan rektor, mengangkat dosen dan karyawan, serta menentukan kebijakan-kebijakan dasar lainnya. Untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya secara efektif, lembaga ini bersidang sekurang-kurangnya dua kali setahun.25 Karenanya, tugas dan wewenang yang dimiliki Badan Wakaf UII sangat besar. Selain sebagai lembaga tertinggi yang ada di lingkungan UII, maka segala kebijakan dasar yang akan dilaksanakan oleh universitas dan lembaga-lembaga lain yang ada di UII harus diputuskan dan ditetapkan oleh Badan Wakaf UII. Selain memperlihatkan bahwa peran Badan Wakaf adalah sangat strategis - situasi ini juga memperlihatkan pulihnya fungsi dan peran Badan Wakaf. Analisis tentang sistem manajemen yang diterapkan UII pernah dilakukan Nanang Nuryanto. Nuryanto meriset UII pada bidang 273
274 Badan Wakaf Universitas Islam (UII) Yogyakarta perencanaan strategis (strategic planning) dengan menggunakan kerangka teoritik Willem dan Hangar. Mengutip kedua pakar di atas, ia mengatakan bahwa manajemen strategis meliputi beberapa aspek: pertama, lingkungan; kedua, strategic planning; ketiga, implementasi; keempat, evaluasi dan pengendalian. Dalam kerangka ini, meski UII tidak menggunakan istilah resmi "perencanaan strategis", dalam kenyataannya UII sampai level tertentu telah mempraktikkannya sebagaimana terlihat dalam Rencana Induk Pengembangan (RIP) yang dimilikinya. Dalam relasi kelembagaannya dengan universitas, Badan Wakaf secara tegas berfungsi sebagai regulator. Tugas utamanya adalah mengeluarkan peraturan-peraturan yang menjadi pijakan dalam policy development pihak universitas. Posisi Badan Wakaf di sini karenanya sangat penting terutama dalam menentukan strategic di- rection dari UII secara keseluruhan.24 Mekanisme Pengawasan Pada dasarnya Badan Wakaf UII memiliki mekanisme pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan yang baik. Untuk melakukan pengawasan ini, Dewan Pengurus membentuk Lembaga Pengawasan dan Pengendalian. Lembaga yang dibentuk pada tahun 2002 ini bertugas untuk mengawasi administrasi kekayaan di lingkungan Universitas. Ketua Lembaga Pengawas ditetapkan dan diangkat oleh Pengurus Harian. Pengurus harian juga menentukan organisasi, tata- kerja dan personalia lembaga pengawasan. Karena diangkat oleh Dewan Pengurus Badan Wakaf, maka secara otomatis Lembaga Pengawas ini bertanggungjawab langsung kepada Dewan Pengurus. Mekanisme akuntabilitas ini diperkuat dengan prakarsa Badan Wakaf dalam melakukan audit internal. Dalam Sidang pleno Badan Wakaf tahun 2002 dilakukan internal audit. Meskipun demikian salah seorang Pengurus Harian, Zainal Abidin SH, SU, MPH, mengakui bahwa UII belum pernah mengundang akuntan publik untuk mengaudit keuangan UII.55 Suatu saat hal ini dimungkinkan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, pihak UII menyadari betul pentingnya membangun tradisi transparansi dengan memberi kesempatan kepada masyarakat luas agar dapat mengakses informasi tentang penggunaan dana yang dikelola Badan Wakaf. Hal ini -seperti dikatakan sebelumnya - dimaksudkan untuk membangun trust dan sebagai bentuk akuntabilitas UII kepada masyarakat.56
Chaider S. Bamualim Kesimpulan dan Penutup Konteks lahirnya Badan Wakaf UII, mencerminkan gejala umum perkembangan kelembagaan di dunia Islam, bahwa dinamika sosial dan realitas internal selalu mempengaruhi perubahan atau inisiatif untuk melakukan perubahan dalam masayarakat Islam. Kedua hal tersebut juga cenderung mempengaruhi sikap dan kultur masyarakat Islam. Di Mesir misalnya, gerakan modern yang terjadi sejak akhir abad ke-20 sampai abad ke 21 merupakan respon umat Islam terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sekularisasi, dan modernisasi kelembagaan vis-a-vis konteks sosial yang merosot. Hal serupa juga terjadi di Indo-Pakistan dan Turki dalam kurun waktu yang relatif sama. Dalam kasus Badan Wakaf UII, yang dimaksudkan konteks sosial adalah suasana batin bangsa Indonesia menjelang dan pasca kemerdekaan yang menghadirkan tantangan kepada segenap komponen bangsa guna mengisi perubahan revolusioner yang tengah menyeruak. Secara kelembagaan, institusionalisasi wakaf mengikuti tradisi domestik dan bentuk kelembagaan yang hidup dalam masyarakat Is- lam Indonesia. Meski wakaf sebagai doktrin dan praktik ibadah sudah cukup lama dikenal di Indonesia,59 wakaf untuk Perguruan tinggi belum cukup populer saat itu. Untuk itu pendirian Badan Wakaf UII dapat dikatakan sebagai sebuah terobosan, meski sekali lagi terobosan tersebut tidak dapat diklaim sebagai sebuah kreativitas yang genuine Indonesia. Kebesaran dan harumnya nama Universitas Al-Azhar di Mesir diyakini menjadi salah satu unsur yang ikut mengilhami umat Islam Indonesia untuk mengulangi sukses institusi wakaf pendidikan yang telah berusia lebih 1000 tahun itu. Pengaruh al-Azhar ini dapat dipahami mengingat kuatnya relasi Indonesia-Timur Tengah yang terjadi secara intensif melalui jaringan ulama sejak masa awal penetrasi Islam di Indonesia hingga kini.60 Pada masa awal perkembangannya tampak wakaf sebagai entitas hukum belum cukup memadai. Lemahnya kepastian hukum di sektor ini memperlambat dinamika lembaga wakaf. Hal ini agaknya disebabkan regulasi mengenai wakaf yang berlaku ketika itu masih bersifat umum. Yang berlaku saat itu adalah Surat Edaran Sekretaris Gubernemen 31 Januari 1905 No.435 termuat dalam bijblad No. 6196. dan Surat Edaran Sekretaris Gubernemen 24 Desember 1934 No. 3088/A, termuat dalam bijblad tahun 1934 No.13390. Dalam surat edaran 275
276 Badan Wakaf Universitas Islam (UII) Yogyakarta tersebut wakaf tidak diatur secara khusus. Surat Edaran tersebut hanya memerintahkan para Bupati agar mendaftar rumah-rumah ibadat di wilayahnya masing-masing, terutama menyangkut asal-usulnya serta peruntukannya termasuk apakah itu merupakan wakaf atau bukan.61 Regulasi wakaf relatif berkembang setelah diterbitkannya Undang- Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dan peraturan hukum terkait lainnya. Sejauh mana peraturan hukum tersebut berpengaruh terhadap Badan Wakaf UII perlu ditelusuri lebih lanjut, namun yang jelas perangkat hukum tersebut memberi kepastian hukum tetap. Lambatnya perkembangan ini juga diperburuk oleh lemahnya konsolidasi di tingkat kelembagaan dan organisasi internal Badan Wakaf UII. Satu hal penting yang perlu dicatat disini adalah pola relasi Badan Wakaf dan universitas. Secara umum, dinamika di tingkat universitas berjalan jauh lebih progresif dibandingkan Badan Wakaf itu sendiri. Hal ini terjadi sejak berdirinya UII hingga dasawarsa 1970-an. Dalam kurun waktu tersebut dapat dikatakan bahwa posisi Universitas lebih kuat dibandingkan dengan Badan Wakafnya. Pada tahun 1980-an hingga kini posisi Badan Wakaf relatif mulai membaik seiring dengan paya reformasi pada level kelembagaan dan manajerial yang dilakukan secara terus menerus. Perbaikan pada kedua aspek tersebut berhasil mengoreksi citra, performa, dan peran Badan Wakaf sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara lebih efektif. Sejak tahun 1990- an, tepatnya pada masa kepemimpinan Prof Ahmad Zaini Dahlan, dapat dikatakan bahwa kinerja Badan Wakaf UII kembali pulih. Pada tahun 2000-an pihak Badan Wakaf mulai mencari sumber- sumber pembiayaan alternatif untuk peningkatan mutu pendidikan dan pelayanan masyarakat. Skema "wakaf tunai" dipilih karena sifatnya yang liquid. Namun karena prosesnya sedang berjalan maka diperlukan cukup waktu untuk melacak seberapa jauh usaha ini membuahkan hasil yang memuaskan. Selain itu adalah juga arif untuk mengetahui hambatan dan tantangan pihak UII dalam mempromosikan strategi baru dalam penggalangan dana publik. Secara umum, agenda pembelajaran dan pencerdasan umat melalui pendidikan yang dibangun di atas wakaf mulai membuahkan hasil. Sejauh ini dari rahim UII telah lahir para alumni yang aktif mengabdikan diri di berbagai lapangan profesi di tanah air. Meski problematika
Chaider S. Bamualim umat sangat kompleks dan rumit, harus diakui bahwa UII berada di arah yang tepat dalam upayanya mendorong perubahan dan dinamika sosial dan menciptakan masyarakat madani. Sebagai lembaga wakaf berbasis perguruan tinggi dilihat dari segi manfaat sosialnya, maka wakaf di UII belum bisa dikatakan ideal, apalagi bila dibandingkan dengan wakaf Universitas Al-Azhar Mesir, yang dari hasil wakafnya telah mampu memberikan beasiswa kepada ribuan mahasiswa dari berbagai negara. Namun demikian, sebagai sebuah Badan Wakaf di negeri yang belum memiliki tradisi wakaf yang baik, maka pengelolaan dan pemanfaatan hasil wakaf di UII dapat menjadi contoh bagi yang lain. Hasil wakaf di UII memang lebih banyak digunakan untuk tujuan pengebangan wakaf itu sendiri melalui pembangunan sarana-sarana produktif. Namun demikian, dimensi sosial dari wakaf ini masih tetap dipelihara. Misalnya hasil wakaf diberikan untuk membiayai kegiatan sosial keagamaan serta untuk membiayai kegiatan-kegiatan promosi HAM. Meskipun tidak cukup banyak, hasil wakaf ini juga dimanfaatkan oleh mahasiswa yang tidak mampu, seperti mahasiswa Aceh korban DOM. Catatan Kaki 1 Ensiklopedi Islam (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), h. 140. 2 Imam Suhadi, Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat, Jakarta: PT Dana Bakti Prima Yasa, 2002, h. 60-61. Lihat Juga: Ensiklpedi Islam (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), hal. 140. 3 Djauhari Muhsin (Eds.,) 2002. Sejarah dan Dinamika Universitas Islam Indo- nesia, Yogyakarta: Badan Wakaf UII Yogyakarta, h. 35. 4 Sejarah dan Dinamika Universitas Islam Indonesia, hh. 1-2. 5 Sejarah dan Dinamika Universitas Islam Indonesia, h. 21. 6 Sejarah dan Dinamika Universitas Islam Indonesia, h. 23. 7 Sejarah dan Dinamika Universitas Islam Indonesia, hh. 22-23. 8 Sejarah dan Dinamika Universitas Islam Indonesia, h. 23. 9 Tentang 'STI dan perubahannya menjadi UII' akan dibahas secara padat dan singkat di bagian berikutnya. 10 Azyumardi Azra, Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru (Jakarta: Logos, 2001), hh. 169-170. 11 Lihat 60 Tahun Universitas Islam Indonesia Berkiprah dalam Pendidikan Nasional, Yogyakarta: Badan Wakaf UII, 2004, h. 21. 277
278 Badan Wakaf Universitas Islam (UII) Yogyakarta 12 Djauhari Muhsin (Eds.,). Sejarah dan Dinamika Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta: Badan Wakaf UII Yogyakarta, 2002, hal. 2. 13 Wawancara dengan Djauhari Muhsin, Pengurus Harian Badan Wakaf UII, pada tanggal 1 Oktober 2003 di UII Yogyakarta. 14 Lihat Azyumardi Azra, dalam buku Berderma untuk Semua, Wacana dan Praktik Filantropi Islam di Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya, the Ford Foundation dan Teraju), h. xxvi. 15 Sejarah dan Dinamika Universitas Islam Indonesia, hh. 60-61. 16 Sejarah dan Dinamika Universitas Islam Indonesia, h. 305. 17 Sejarah dan Dinamika Universitas Islam Indonesia, hh.34-49. 18 19 Sejarah dan Dinamika Universitas Islam Indonesia, h. 305. 20 Sejarah dan Dinamika Universitas Islam Indonesia, h. 2. 21 Wawancara dengan Drs. Syafaruddin Alwi tanggal 3 Oktober 2003. 22 Akte Pendirian Badan Wakaf UII, h. 60. 23 Wawancara dengan Drs. Syafaruddin Alwi, tanggal 3 Oktober 2003. 24 Wawancara dengan Drs. Nanang Nuryanto tanggal 2 Oktober 2003. Nanang Nuryanto adalah mahasiswa S2 di IKIP Bandung yang sedang meneliti tentang manajemen strategis Universitas Islam Yogyakarta. 25 Sejarah dan Dinamika Universitas Islam Indonesia, hh. 305-306. 26 Sejarah dan Dinamika Universitas Islam Indonesia, hh. 60-61. 27 Sejarah dan Dinamika Universitas Islam Indonesia, h. 53. 28 Sejarah dan Dinamika Universitas Islam Indonesia, hh. 65-66. 29 1 Acre = 0,4646 Ha. 30 Sejarah dan Dinamika Universitas Islam Indonesia, hh. 68-69. 31 Wawancara dengan Dr Djauhari Muhsin, Pengurus Harian Badan Wakaf UII, pada tanggal 1 Oktober 2003 di UII Yogyakarta. 32 Sejarah dan Dinamika Universitas Islam Indonesia, h. 74. 33 Baca Akte Pendirian Badan Wakaf UII. 34 Akte Pendirian Badan Wakaf tanggal 22 Desember 1951; Perubahan Akte Pendirian "Yayasan" Badan Wakaf tanggal 1 Desember 1981; Perubahan Anggaran Dasar "Yayasan" Badan Wakaf 11 Juli 1988. 35 Perubahan Kaidah Dasar Yayasan Badan Wakaf UII, Nomor 16 tanggal 10 Desember 1994. 36 Perubahan Akte Pendirian "Yayasan" Badan Wakaf tanggal 1 Desember 1981. 37 Wawancara dengan Dr Djauhari Muhsin, Pengurus Harian Badan Wakaf UII, pada tanggal 1 Oktober 2003 di UII Yogyakarta. Lihat juga Sejarah dan Dinamika Universitas Islam Indonesia, hh. 121-122. 38 Wawancara dengan Dr Djauhari Muhsin, Pengurus Harian Badan Wakaf UII,
Chaider S. Bamualim pada tanggal 1 Oktober 2003 di UII Yogyakarta. 39 Wawancara dengan Zaenal Abidin SH, SU, MPH pada tanggal 1 Oktober 2003 di Kantor Badan Wakaf UII Yogyakarta. 40 Zainal Abidin, "Manajemen Pengelolaan wakaf di Perguruan Tinggi " (makalah), Januari 2003. 41 Wawancara dengan Dr Djauhari Muhsin, Pengurus Harian Badan Wakaf UII, pada tanggal 1 Oktober 2003 di UII Yogyakarta. 42 Imam Suhadi, Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat, Jakarta: PT Dana Bakti Prima Yasa, 2002, h. 60-61. 43 Wawancara dengan Dr Djauhari Muhsin, Pengurus Harian Badan Wakaf UII, pada tanggal 1 Oktober 2003 di UII Yogyakarta. 44 Wawancara dengan Drs. Syafaruddin Alwi tanggal 3 Oktober 2003. 45 Said Amir Arjomand, "Philanthropy, the Law, and Public Policy in the Islamic World before the Modren Era, dalam Warren F. Ilchman, dkk. (editor), Philan- thropy in the World's Traditions, Indiana University, 1998, h.126. 46 Wawancara dengan Imam Effendi, tanggal 2 Oktober 2003. 47 Wawancara dengan Drs. Syafaruddin Alwi tanggal 3 Oktober 2003. 48 Wawancara dengan Imam Effendi, di Yogyakarta, tanggal 2 Oktober 2003; Lihat juga Fatwa MUI tentang Wakaf Uang. Ketetapannya adalah: pertama, wakaf uang (cash wakaf/waqf al-nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai; kedua, termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga; ketiga, wakaf uang hukumnnya jawaz (boleh); keempat, wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i; kelima, nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan. 49 Kompas 25 Januari 2003. 50 Berdasarkan hasil wawancara dengan Muqaddim, tanggal 2-10-2003. 51 Jenis zakat lembaga ini belum berjalan. Selain itu, zakat lembaga yang diasosiasikan sebagai zakat perusahaan masih dalam perdebatan. 52 Baca tanggal 23 Mei 2005. 53 Baca tanggal 23 Mei 2005. 54 Baca tanggal 23 Mei 2005. 55 Wawancara dengan Zaenal Abidin SH, SU, MPH pada tanggal 1 Oktober 2003 di Kantor Badan Wakaf UII Yogyakarta. 56 Wawancara dengan Drs. Syafaruddin Alwi tanggal 3 Oktober 2003. 57 Wawancara dengan Drs. Syafaruddin Alwi tanggal 3 Oktober 2003. 58 Baca tanggal 23 Mei 2005. 59 Lihat Rifyal Ka'bah, Penegakan Syariat Islam di Indonesia. Jakarta: Penerbit Khairul Bayan. 2004. 279
280 Badan Wakaf Universitas Islam (UII) Yogyakarta 60 Baca Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII. 61 Imam Suhadi, Wakaf untuk Kesejahteraan Umat, hh. 28-29. Daftar Pustaka 60 Tahun Universitas Islam Indonesia Berkiprah dalam Pendidikan Nasional, Yogyakarta: Badan Wakaf UII, 2004. Abidin, Zainal, 2003, "Manajemen Pengelolaan wakaf di Perguruan Tinggi " (makalah), Januari. Akte Pendirian Badan Wakaf tanggal 22 Desember 1951; Perubahan Akte Pendirian "Yayasan" Badan Wakaf tanggal 1 Desember 1981; Perubahan Anggaran Dasar "Yayasan" Badan Wakaf 11 Juli 1988. Arjomand, Said Amir, 1998, "Philanthropy, the Law, and Public Policy in the Islamic World before the Modren Era, dalam Warren F. Ilchman, dkk. (eds.), Philanthropy in the World's Traditions, Indiana University. Azra, Azyumardi, 1994, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII. Bandung: Mizan. Azra, Azyumardi, 2003, "Diskursus Filantropi Islam dan Civil Society", dalam Idris Thaha (ed.), Berderma untuk Semua, Wacana dan Praktik Filantropi Islam di Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya, the Ford Founda- tion dan Teraju. Azra, Azyumardi, 2001, Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru, Jakarta: Logos. Baca tanggal 23 Mei 2005. Ensiklopedi Islam, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999. Ka'bah, Lihat Rifyal, 2004, Penegakan Syariat Islam di Indonesia. Jakarta: Penerbit Khairul Bayan. Kompas, 25 Januari 2003. Muhsin, Djauhari (Eds.), 2002, Sejarah dan Dinamika Universitas Islam Indone- sia, Yogyakarta: Badan Wakaf UII Yogyakarta. Perubahan Akte Pendirian "Yayasan" Badan Wakaf tanggal 1 Desember 1981. Perubahan Kaidah Dasar Yayasan Badan Wakaf UII, Nomor 16 tanggal 10 Desember 1994. Suhadi, Imam, 2002, Wakaf untuk Kesejahteraan Umat, Jakarta: PT Dana Bakti Prima Yasa.
Chaider S. Bamualim Daftar Wawancara Wawancara dengan Drs. Syafaruddin Alwi tanggal 3 Oktober 2003. Wawancara dengan Dr Djauhari Muhsin, Pengurus Harian Badan Wakaf UII, pada tanggal 1 Oktober 2003 di UII Yogyakarta. Wawancara dengan Zaenal Abidin SH, SU, MPH pada tanggal 1 Oktober 2003 di Kantor Badan Wakaf UII Yogyakarta. Wawancara dengan Muqaddim, tanggal 2 Oktober 2003. Wawancara dengan Imam Effendi, di Yogyakarta, tanggal 2 Oktober 2003. Wawancara dengan Drs. Nanang Nuryanto tanggal 2 Oktober 2003. Nanang Nuryanto adalah salah satu mahasiswa S2 di IKIP Bandung yang sedang meneliti tentang manajemen strategis Universitas Islam Yogyakarta. 281
282
Pelembagaan Wakaf Di Pesantren Tebuireng Jombang: Sebuah Upaya Merespon Kebutuhan akan Perubahan Irfan Abubakar Pendahuluan Sudah umum diketahui bahwa pesantren yang didirikan di akhir abad ke-19, di desa Cukir, Jombang, ini tergolong pesantren tradisional (salaf) karena masih mempertahankan tradisi mengajarkan kitab-kitab kuning dengan metode belajar individual (bedongan) dan kolektif (halaqah). Namun, dalam proses perkembangannya para pengelola pesantren ini menempuh langkah pembaruan yang bertahap dan lambat. Strategi pembaruan ini pada gilirannya menempatkan Pesantren Tebuireng pada posisi yang khas ketika merespon tuntutan perubahan sosial yang berlangsung sangat cepat. Di satu sisi, pesantren dituntut secara moral untuk mempertahankan tradisi dan kultur yang dihasilkannya, di sisi lain ia dituntut oleh kebutuhan praktis yang dibawa oleh perubahan masyarakat sekitarnya. Ketika dialektika ini 283
284 Pelembagaan Wakaf di Pesantren Tebuireng Jombang berlangsung tanpa suatu visi yang kuat akan perubahan, maka perubahan ini akan terjadi dengan cara-cara alamiah dimana faktor dorongan dari luar lah yang dominan. Studi ini secara umum bertujuan melihat bagaimana para pengelola Pondok Pesantren Tebuireng melakukan proses pelembagaan tradisi wakaf yang sesungguhnya telah berusia cukup tua ini. Studi ini secara khusus ingin melihat bagaimana Pondok Pesantren Tebuireng mendayagunakan sumber dana wakaf untuk mengelola perubahan yang terjadi guna menempatkan dirinya sebagai agen transformasi sosial dan keagamaan di dalam masyarakat. Apakah dampak dari pelembagaan wakaf yang dilakukan selama ini? Mampukah Badan Nazir Tebuireng mendayagunakan wakafnya untuk tujuan pemberdayaan sosial dan atau mempromosikan inisiatif-inisiatif untuk keadilan sosial? Badan Nazir Pondok Pesantren Tebuireng: Latar Belakang Pendirian Tradisi wakaf di Pesantren Tebuireng, khususnya wakaf padi, telah dijalankan jauh sebelum wakaf dilembagakan dan dikelola secara resmi. Di pesantren ini wakaf, yang terdiri dari 13 ha tanah, diserahkan untuk pertama kali tahun 1946 oleh pendiri Pondok, KH. Hasyim Asy'ari, tidak lama sebelum sang wakif meninggal dunia. Setelah KH. Hasyim Asy'ari wafat, kiai-kiai Tebuireng berikutnya menjalankan tradisi sebagai Nazir wakaf. Pada saat akad penyerahan wakaf dilakukan, ikrar wakaf tidak memiliki kekuatan hukum formal karena pada masa itu akta wakaf belum lagi dikenal. Pengelolaan harta wakaf juga dilakukan secara personal oleh Nazir yang menunjuk beberapa orang kepercayaannya di kampung-kampung terdekat untuk mengurus sawah wakaf Pondok. Karena tidak adanya mekanisme kontrol yang memadai, maka hasil wakaf yang ada jauh dari cukup untuk dimanfaatkan bagi pengembangan aktivitas pendidikan di Pesantren.1 Sementara wakaf masih dijalankan secara tradisional, proses pendidikan di Pesantren karena adanya tuntutan perkembangan mod- ern, mengalami perubahan yang berarti. Para pengelola Pesantren Tebuireng sementara terus memelihara metode pendidikan dan pengajaran tradisional dari waktu ke waktu mengadopsi metode pendidikan modern dalam bentuk sekolah-sekolah formal, baik sekolah agama maupun sekolah umum.2 Perubahan ini berlangsung tanpa upaya
Irfan Abubakar yang serius untuk mengoptimalkan wakaf sebagai sumber dana yang vital untuk memelihara tradisi kemandirian Pesantren. Pendiri Pesantren Tebuireng Jombang, Kiai Hasyim Asy'ari, menyadari betul signifikansi dan peran yang dapat dimainkan oleh wakaf untuk menjamin kelangsungan hidup Pesantren dan proses pendidikan di dalamnya. Dari hasil wakaf inilah kiai beserta keluarganya, para badal (asisten kiai), guru-guru, dan beberapa santri yang tidak mampu dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kiai Hasyim membuktikan kesadarannya itu dengan menyerahkan tanah-tanahnya sebagai wakaf kepada Pondok. Ini juga mencerminkan nilai pengorbanan dan keikhlasan yang merupakan norma-norma tradisional yang dipegang teguh oleh komunitas pesantren dengan kiai sebagai teladan utamanya. Tentu saja pada masa-masa awal belum terpikir oleh Kiai perlunya menggalang dana dari masyarakat untuk pembangunan pesantren. Tidak jelas apa alasannya, tapi besar kemungkinan belum muncul tantangan yang nyata yang memberikan stimulus bagi tuntutan ke arah sana. Menurut Pak Mukhsin, Sekretaris yang merangkap Bendahara Badan Nadzir Wakaf Pesantren Tebuireng, menjelang wafatnya Kiai Hasyim mewakafkan untuk Pondok kira-kira 13 hektar tanah sawah. Penyerahan wakaf tanah sawah itu menandai awal mulanya perwakafan di Pondok Pesantren Tebuireng. Sekarang dengan tambahan dari dermawan lainnya, jumlah tanah wakaf Tebuireng telah mencapai 41 hektar.3 Kesadaran pelembagaan wakaf guna memaksimalkan pemanfaatannya dan menjalankan usaha-usaha pengembangan belum muncul hingga pada awal tahun 80-an ketika kepemimpinan Pondok dipegang oleh Kiai Yusuf Hasyim, salah satu putra dari Kiai Hasyim Asyari.4 Pelembagaan ini secara hukum diresmikan melalui pendirian Yayasan Hasyim Asy'ari, pada tahu 1983, yang memayungi semua kegiatan pendidikan di Pesantren Tebuireng, termasuk membawahi Badan Nadzhir Wakaf Pesantren Tebuireng. Yusuf Hasyim menyadari bahwa proses-proses pendidikan di Pondok tidak lagi memadai untuk menjawab perubahan-perubahan sosial yang dibawaserta oleh modernisasi. Disadari bahwa banyak ketertinggalan yang dialami oleh pesantren ini dari segi pengembangan fisik, administrasi dan manajemen, serta aspek-aspek yang terkait dengan strategi dan metode pendidikan. Untuk memulai inisiatif-inisitif perbaikan atau pembaruan ini, pimpinan pesantren mengundang para pakar di bidang pendidikan 285
286 Pelembagaan Wakaf di Pesantren Tebuireng Jombang untuk memberikan masukan-masukan bagi perbaikan Pondok. 5 Pada seminar yang diadakan di Pesantren Tebuireng tahun 19806 itu dihasilkan sebuah rekomendasi yang sederhana tapi cukup penting bagi pengembangan pendidikan pesantren. Pertama menyangkut peningkatan mutu pengajar di sekolah dasar hingga menengah dan atas (madrasah ibtidaiyah, tsanawiyah, dan aliyah). Salah satu bentuknya adalah memberi perhatian pada keahlian guru berdasarkan bidang studi yang dikuasainya. Selama ini seorang guru harus mengajarkan banyak mata pelajaran kepada murid-muridnya, walaupun guru tersebut tidak terlalu menguasai mata pelajarannya. Rekomendasi kedua adalah pengembangan sarana dan prasarana belajar-mengajar terutama gedung sekolah yang tidak lagi mampu menampung murid yang melebihi kapasitas. Akibat minimnya sarana itu, sebagian murid harus antri menunggu pergiliran masuk sekolah, dan ini memberatkan bagi pihak pesantren dan merugikan para pelajar atau santri itu sendiri. Konsekuensinya, Pondok dituntut untuk menyediakan sarana dan prasarana belajar mengajar, terutama gedung dan ruang belajar. Untuk itu, Pondok melihat urgensi pemanfaatan dan pengembangan wakaf guna memperoleh pemasukan keuangan yang lebih memadai untuk pemenuhan sarana-sarana dan prasarana pendidikan dan pengajaran khususnya dan untuk pengembangan Pondok secara umum. Sebenarnya pengembangan wakaf secara terbatas telah dimulai sejak masa-masa awal setelah berdirinya Pondok. Namun, tanah-tanah wakaf sawah yang ada dipercayakan untuk dikelola oleh orang-orang kampung, biasanya yang tergolong kaya dan termasuk alumni Pondok. Ini tentu saja didorong oleh pertimbangan praktis bahwa kiai dan para badal-nya tidak sempat mengelola sawah sementara mereka harus menjalankan fungsi utamanya mengurus Pondok dan memberikan bimbingan keagamaan kepada para santri. Kerjasama dibangun berdasarkan kepercayaan tanpa adanya mekanisme kontrol yang memadai dari Pondok selaku nazir atau pengelola wakaf. Akibatnya dirasakan hasil wakaf tidak maksimal, dimana Pondok diberikan bagian seadanya. Tidak terdapat kejelasan dan kepastian mengenai pola-pola kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Pada tahun 1982 diputuskan untuk menarik kembali semua pengelolaan tanah sawah dari orang-orang desa dan diserahkan untuk dikontrol sepenuhnya oleh Pondok. Sejak saat itu sawah-sawah wakaf yang umumnya dipakai untuk menanam tebu mulai dikelola dengan baik dan
Irfan Abubakar dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar dimana dapat dipanen 4 kali setahun. Ini tentunya membantu memperbaiki kondisi keuangan Pondok. 7 Pondok Pesantren Tebuireng Merespon Dinamika Perubahan Dalam suatu dinamika perubahan yang terpikir adalah bagaimana masyarakat baik di dalam maupun diluar pesantren merespon inisiatif- inisiatif perubahan dan bagaimana pula kalangan pesantren merumuskan strategi perubahan itu? Dalam kasus penarikan pengelolaan wakaf ke Pondok tidak terjadi penolakan baik dari masyarakat luar ataupun dalam Pondok (keluarga Pondok). Ini dikarenakan masyarakat pada umumnya taat kepada perintah kiai, sesuatu yang lazim dalam sebuah masyarakat dengan kultur paternalistik dimana kiai dianggap sebagai sumber nilai dan otoritas keagamaan yang tak terbantah. Sementara dari kalangan keluarga dikatakan bahwa tidak ada penolakan, lagi pula memang pihak keluarga sendiri tidak terlibat dengan urusan pengelolaan keuangan pesantren. Sejauh menyangkut respon terhadap modernisasi, Pondok Tebuireng telah melakukan dua perubahan yang penting. Pertama terkait dengan diadopsinya sistem pendidikan modern guna memenuhi tuntutan kontekstual pada saat itu. Disebut perubahan karena sebelumnya pemimpin pesantren Tebuireng khususnya dan umumnya pesantren dalam kultur NU menolak mengadopsi sistem pendidikan modern karena diasosiakan dengan kolonialisme Belanda. Yang pokok dari perubahan ini adalah penerapan sistem pendidikan modern yang mengacu kepada sistem yang disusun oleh Departemen Agama dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Departemen Pendidikan Nasional). Penerapan ini dilakukan secara terpisah dari sistem tradisional yang selama ini diterapkan oleh dan yang menjadi ciri khas pesantren. Tidak terjadi upaya mensintesakan kedua sistem tersebut sehingga terintegrasi ke dalam sebuah sistem baru atau inovasi baru. Keduanya berjalan secara koeksistensi, dimana santri-santri dapat memperoleh pendidikan modern di pagi hingga sore hari dan memperoleh pengajaran tradisional di malam hari. Ini boleh jadi merupakan suatu bentuk tafsiran terhadap prinsip perubahan yang dipegang oleh kalangan tradisional di Indonesia, yakni memelihara warisan masa lalu yang baik dan mengambil hal baru yang lebih baik (al-Muhafazhah ala 287
288 Pelembagaan Wakaf di Pesantren Tebuireng Jombang al-qadim al-shalih wa al-akhdzu bil jadid al-ashlah). KH. Iljas termasuk yang sangat berjasa dalam merintias pembaruan pendidikan di pesantren ini. Pada tahun 1929 dia diangkat sebagai Lurah Pondok dan sebagai Kepala Madrasah Syalafiyah. Dia merupakan tamatan HIS sekaligus tamatan pesantren. Pengaruh dari pembaruan yang dia perkenalkan adalah bahwa surat kabar, majalah dan buku-buku pengetahuan umum masuk pesantren, ditulis dalam bahasa Indonesia dan huruf latin. Pada masa ini dimasukkan pelajaran umum seperti membaca menulis huruf latin, bahasa Indonesia, ilmu bumi, sejarah Indonesia, ilmu berhitung. Maskipun pada awalnya pembaruan ini mendapat penolakan masyarakat, hasil pembaraun ini bermanfaat puluhan tahun kemudian setelah Jaman Jepang. Para ulama keluaran Tebuireng bisa membaca dan menulis surat dalam bahasa Indonesia. Mereka banyak terpilih menjadi anggota Sanai Kai (Dewan Permusyawaratan Daerah Karesidinan).8 Karakteristik utama yang membedakan sistem pendidikan mod- ern ini dari sistem pesantren tradisional adalah pada sistem modern terdapat penjejangan masa pendidikan dari tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat atas, dan perguruan tinggi. Untuk mengukur daya serap murid terhadap pelajaran diadakan evaluasi berkala dan terukur. Yang lain dalam sistem modern, terdapat penggunaan sistem klasikal, silabus pelajaran, dan diperkenalkannya ilmu-ilmu modern, seperti matematika, fisika, biologi, sejarah dunia, sejarah Indonesia, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dsb. Sedangkan di pesantren hanya diajarkan ilmu-ilmu agama tradisional dengan sumber utama kitab-kitab kuning yang ditulis pada abad pertengahan. Pengajaran dilakukan dengan metode sorogan, yakni kiai membacakan kitab tertentu dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Jawa, sedangkan para santri menyimak bacaan tersebut. Tujuan utama belajar di pesantren adalah mengejar kesalehan, yang ukurannya ditentukan oleh penguasaan norma-norma agama yang termaktub dalam sumber-sumber klasik serta pengamalannya. Kitab-kitab klasik ini sesungguhnya merupakan tafsir kontekstual abad pertengahan atas sumber-sumber pokok ajaran Islam, Al-Qur'an, Hadits, Ijma' dan Qiyas. Respon kedua terjadi pada pengelolaan harta wakaf Pondok sebagai konsekuensi dari diadopsinya sistem pendidikan modern oleh Pondok. Proses ini membawa serta tuntutan-tuntutan baru terkait dengan penyiapan sarana dan prasarana yang memadai untuk kegiatan
Irfan Abubakar belajar mengajar, dan ini menuntut sumber-sumber dana. Sebelum diterapkannya sekolah-sekolah umum ini, tidak ada tuntutan yang mendesak terhadap dana pembiayaan, karena kebutuhan santri dicukupi oleh diri mereka sendiri, sedangkan para kiai memperoleh biaya hidup dari mengelola sawahnya atau menjalankan kegiatan dagangnya sendiri. Para santri membawa bekal dari rumah, atau bekerja di pasar atau di sawah milik orang-orang kampung. Dengan adanya penerapan sistem baru ini maka muncul persolan baru yang langsung berhubungan dengan sumber-sumber pendanaan. Maka yang terpikir kemudian adalah mendayagunakan sumber-sumber wakaf yang sudah ada untuk kemajuan Pondok.9 Visi dan Misi Badan Nazir Wakaf Pesantren Tebuireng Dalam konteks yang lebih luas, Badan Nazir didirikan untuk menopang upaya-upaya transformasi kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat Muslim Indonesia melalui aktivitas pendidikan yang bersandar pada prinsip-prinsip kemandirian masyarakat madani. Tujuan, visi, dan misi Badan Nazir dirumuskan dengan mengacu pertama-tama kepada tanggungjawab normatif kaum Muslim yang dituntut oleh ajaran Islam. Yaitu menyebarkan ajaran Islam dan atas dasar itu berupaya menciptakan sebuah masyarakat yang sejahtera lahir dan batin, dunia dan akhirat. Kerangka ideal ini juga diarahkan oleh pehamahaman dan kesadaran para pendiri dan pengelola pesantren terhadap perubahan sosial dan keagamaan dalam masyarakat Islam pasca kolonial. Sebagai pemimpin umat mereka ingin memainkan peran apapun yang dapat mereka lakukan untuk mengarahkan perubahan ini sehingga perubahan ini mengacu kepada dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam konteks khusus, kehadiran Badan Nazir diharapkan dapat menopang keberlangsungan dan perkembangan pendidikan di pesantren ini sehingga para pendiri dan pengelolanya dapat menumbuhkembagkan nilai-nilai tradisional Islam menurut akidah Asy'ariah dan empat Mazhab Sunni, khususnya Mazhab Syafi'i.10 Badan Nazir secara khusus bertujuan mendukung upaya-upaya memelihara tradisi pendidikan pesantren di tengah-tengah arus tuntutan modernisasi sistem pendidikan dengan segala dampak sosial dan ekonominya. Pesantren Tebuireng, sebagaimana umumnya pesantren tradisional, pada dasaarnya didirikan untuk menghasilkan ulama yang dapat menjalankan tugas menyebarkan 289
290 Pelembagaan Wakaf di Pesantren Tebuireng Jombang dan memelihara nilai-nilai tradisional Islam di masyarakat. Tujuan ini kemudian menjadi pertimbangan utama bagi para pengelola pesantren ketika dalam perjalanan waktu mereka merumuskan dan menerapkan perubahan-perubahan dalam metode pendidikan mereka. Pesantren Tebuireng dari waktu ke waktu mengadopsi sistem sekolah modern baik yang mengajarkan ilmu pengetahuan Islam (Madrasah) maupun yang mengajarkan ilmu pengetahuan sekuler, sementara tetap memelihara metode pengajaran tradisionalnya.11 Pandangan Teologis Filantropi Islam Pandangan Pesantren Tebuireng mengenai wakaf tentu didasarkan pada rumusan-rumusan fikih klasik yang ditulis oleh ulama mazhab. Jadi karena Pesantren Tebuireng memegang teguh pendapat-pendapat fikih mazhab yang empat, khususnya Mazhab Syafi'iyyah, maka tidak heran bila cakupan wawasan tentang wakaf terikat oleh pemahaman mazhab fikih. Baik itu menyangkut tujuan wakaf, cara penyerahan wakaf, penggunaan wakaf, hak dan kewajiban pengelola wakaf, dsb. Namun demikian, dalam perkembangannnya Pesantren Tebuireng juga menyusaikan diri dengan peraturan pemerintah yang termaktub dalam UU tentang tanah wakaf dalam UU Pokok Agraria, yang dijelaskan dengan PP No 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. Misalnya, tentang keharusan mendaftarkan dan mensyahkan wakaf dalam akta wakaf sehingga memiliki kekuatan hukum dalam kerangka hukum nasional Indonesia. Segi-segi Kewenangan dan Manajemen Organisasi Di Pesantren Tebuireng, Badan Nazir adalah bagian dari Yayasan Hasyim Asy'ari yang berkedudukan di bawah Yayasan dan lebih difokuskan untuk mengurus pengelolaan harta wakaf termasuk memelihara, memperluas wakaf yang ada, mengatur pemanfaatannya, dan mengurus sertifikat dan hal-hal yang menyangkut kepastian hukum benda wakaf yang ada.12 Dari segi manajemen organisasi tampak bahwa meskipun pengelola Badan Nazir di Pesantren Tebuireng menyadari pentingnya wakaf dikelola secara kelembagaan, namun dalam praktiknya mereka sendiri belum menjalankan fungsi-fungsi manajemen modern, termasuk perencanaan pengembangan wakaf dan sistem evaluasi terhadap kinerja organisasi. Pada umumnya program-program dijalankan secara
Irfan Abubakar alamiah tanpa target jangka panjang dan lebih menekankan orientasi jangka pendek. Alasan yang acap dikemukakan adalah kurangnya sunber daya manusia yang cakap di bidang manajemen sekaligus dapat menyesuaikan diri dengan kultur Pondok.13 Kembali ke masalah kewenangan, Di Pesantren Tebuireng, sejak dimulainya penataan segi-segi manajemen wakaf, Badan Nazir berada di bawah naungan Yayasan Hasyim Asy'ari. Ketua Badan Nazir merangkap ketua Yayasan sekaligus pengasuh pesantren. Ketua dibantu oleh seorang sekretaris yang juga merangkap sebagai Sekretaris Yayasan, seorang pengawas, seorang bendahara yang juga merangkap bendahara yayasan, dan seorang tata usaha. Struktur ini sering berfungsi untuk kepentingan legalitas resmi, seperti penandatanganan Akta Ikrar Wakaf pada Petugas Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) atau penandatangan Pendaftaran Hak Milik 'Wakaf' di Kantor Pertanahan Kabupaten. Adapun pengelolaan wakaf sehari-hari lebih banyak ditangani oleh Bendahara Badan Nazir, yang secara faktual berperan sebagai Koordinator Wakaf. Pengambilan keputusan melibatkan pengurus yang lain, seperti sekretaris dan pengawas, namun dalam praktik, yang banyak terlibat langsung dalam pengelolaan tanah wakaf adalah Bendahara Yayasan. Semua aspek menyangkut kegiatan pengelolaan wakaf dilaporkan oleh Koordinator Wakaf ke Ketua Badan Nazir. Model ini ditempuh karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada, disamping karena kesibukan ketua Nazir sebagai Ketua Yayasan, Pimpinan Pesantren, belum lagi kiprahnya di dunia politik sebagai anggota dewan. Ini memaksa Ketua untuk mendelegasikan banyak urusan praktis wakaf ke orang yang dipercaya, dalam hal ini bendahara. Di sini faktor kepercayaan pada individu lebih ditekankan ketimbang pertimbangan-pertimbangan fungsi dan peran dalam struktur formal keorganisasian.14 Strategi Penggalangan Dana dan Pengembangan Wakaf Harta wakaf pertama yang dimiliki oleh Pesantren ini berupa tanah sawah seluas 13 hektar bersumber dari wakaf pendiri Pondok, yaitu KH. Hasyim Asyari, yang diserahkan secara resmi kepada pesantren ini pada tahun 1947. Setelah itu, sumber-sumber wakaf berasal dari orang-orang dari luar Pondok yang mewakafkan tanahnya untuk kepentingan pendidikan di Pondok Tebuireng. Harta wakaf yang produktif seperti sawah dan kebun dikelola untuk kemudiaan hasilnya 291
292 Pelembagaan Wakaf di Pesantren Tebuireng Jombang digunakan antara lain untuk membiayai pembangunan gedung sekolah, atau untuk pembelian tanah-tanah yang kemudian oleh Badan Nazir disyahkan sebagai harta wakaf milik Pondok. Sumber-sumber dana untuk pengembangan benda wakaf, seperti tanah dan fasilitas lainnya, diperoleh dari hasil sawah atau kebun wakaf dan sumbangan yang diberikan oleh wali murid kepada Pondok. Koordinator urusan wakaf membawahi beberapa mandor sawah yang bertanggungjawab langsung terhadap pengelolaan tanah pertanian yang menjadi wakaf Pondok. Mandor-mandor itu direkrut dari pensiunan mandor pabrik gula karena kebanyakan tanaman adalah tebu yang harus dikelola oleh petani tebu. Untuk meningkatkan hasil, sawah dikelola menurut aturan model tanaman masing-masing. Mandor digaji cukup layak menurut standar gaji pabrik gula Cukir (terletak 500 M dari pesantren). Penggalangan sumber wakaf dilakukan terutama kalau ada orang yang akan wakaf. Pihak Badan Nazir akan segera melakukan pendekatan dan bila berhasil, tanah wakaf tersebut segera diusahakan sertifikatnya. Umumnya wakaf tanah tidak terlalu luas (1/4 dan 1/2 ha), dan hanya ada satu orang yang mewakafkan tanahnya seluas 10 hektar. Yang banyak membantu pendanaan Pondok adalah hasil wakaf dan hasil Koperasi Pesantren, khususnya yang mengelola makanan untuk santri (pelajar). Hampir 2000 santri di Pondok makan dikoperasi dan diperhitungkan lebih murah daripada beli di luar atau masak sendiri tapi pihak pelaksana masih untung.15 Mekanisme Pengawasan/Akuntabilitas dan Transparansi Untuk kasus Pesantren Tebuireng, setiap ada perubahan di lapangan koordinator Wakaf melaporkan kepada Kiai, baik itu masalah pemasukan serta pembenahan dan penambahan ruangan. Setiap kali mandor akan mengajukan biaya misalnya untuk pembuatan saluran air, pembayaran kuli penggali lubang untuk menanam tebu, dsb. rancangan biaya itu dilaporkan kepada pengawas, lalu pada akhir masa tanam atau panen nanti akan dicocokkan dengan pendapatan yang diperoleh baik dari tanaman padi maupun tebu. Pembukuan keuangan hasil wakaf dijadikan satu dengan pembukuan keuangan Yayasan dari sumber lain seperti SPP atau pendapatan lain. Audit keungan hanya dilakukan secara internal, yaitu oleh pengawas dan sekretaris keuangan. Sistem pelaporannya dilakukan setiap akhir bulan. Tidak ada laporan
Irfan Abubakar keuangan ke wakif karena wakif langsung memercayakanya kepada pihak Pondok. Hubungan dengan wakif dipelihara dengan cara bersilahturahmi dan mengucapkan ucapan terima kasih. Kegiatan evaluasi hasil tanaman dilakukan pada saat panen. Rapat evaluasi dihadiri oleh Mandor, Koordinator Wakaf, Sekretaris Pondok, Pengawas Yayasan, serta Nadzir sekaligis Pimpinan Pondok, selaku Penanggung Jawab. Untuk memelihara hubungan dengan para wakif yang masih hidup, cukup dengan silaturrahmi, tetapi wakif yang sudah meninggal diadakan acara tahlilan untuk mendo'akan para wakif. 16 Pemanfaatan Hasil Wakaf Hasil wakaf di Tebuireng lebih banyak dipakai untuk pengembangan sarana belajar, seperti gedung sekolah, ketimbang untuk pembiayaan operasional pendidikan, seperti gaji guru, biaya pemeliharaan, dsb. Gaji guru biasanya diperoleh dari Sumbangan Pembayaran Pendidikan (SPP) yang diberikan oleh murid di setiap semester. Terdapat kenaikan berkala pada besaran bentuk sumbangan resmi ini. Pada umumnya kenaikan itu sebesar 20% pertahun. Itu terjadi untuk mengimbangi kenaikan harga bahan pangan, yang mengakibatkan kenaikan gaji guru dan juga administrasi. Tapi, hal ini menurut Pak Mukhsin, tidak memberatkan santri karena biaya mondok di Tebuireng ini dianggap masih sangat murah.17 Hasil wakaf juga biasanya dijadikan dana cadangan untuk keperluan sewaktu-waktu untuk pembayaran gaji guru, bila tidak cukup dana, tapi penggunaan itu bersifat pinjaman yang harus diganti. Jadi hasil wakaf di Pondok Pesantren Tebuireng tidak ditujukan untuk pengembangan SDM. Arah dari pemanfataan sejauh ini masih lebih banyak untuk penambahan fasilitas belajar, gedung sekolah. Karena dana untuk pembangunan gedung itu besar, maka Pesantren Tebuireng lebih banyak mengoptimalkan hasil wakaf. Ditambah karena gedung sekolah dirasakan kurang. Ini dianggap lebih strategis karena tanpa adanya wakaf maka para pelajar harus mengeluarkan uang yang banyak untuk menutupi biaya gedung. Harus dikatakan di sini bahwa pengembangan pendidikan ini lebih dimaksudkan untuk penyediaan sarana gedung dan ruang belajar, seperti masjid, asrama santri, dan kompleks sekolah yang hingga sekarang berjumlah lima buah. Di samping itu dana wakaf itu juga digunakan untuk menjamin kehidupan pengelola wakaf atau Badan 293
294 Pelembagaan Wakaf di Pesantren Tebuireng Jombang Nazir, yang dalam konteks Tebuireng adalah Pimpinan Pondok serta pembantu-pembantu yang ada dalam kepengurusan Badan Nazir. Tampaknya wakaf tidak ditujukan untuk biaya pemberdayaan guru- guru, seperti untuk peningkatan kualitas dan kapasitas guru-guru baik yang mengajar di sekolah-sekolah umum milik Pondok atau kiai-kiai yang mengajar Kitab Kuning di Pondok. Tidak juga untuk biaya pemeliharaan gedung, operasional pendidikan, gaji guru, atau biasiswa untuk santri yang tidak mampu. Biaya-biaya selain pembangunan gedung dibebankan dari dana SPP yang dibebankan kepada setiap siswa dan yang tiap tahun mengalami kenaikan. Dilihat dari fungsi sosial wakaf, maka dapat ditafsirkan bahwa pengelolaan wakaf ditujukan untuk kepentingan pengembangan pendidikan semata. Hasil wakaf yang pada umumnya berupa tanah pertanian dimanfaatkan untuk meringankan beban masyarakat yang menyekolahkan putra-putri mereka di sana. Jadi, hasil wakaf dapat dikatakan memberikan subsidi bagi siswa khususnya dalam pengadaan fasilitas sekolah. Namun, bagi Pondok hasil wakaf ini belum sepenuhnya mampu menutup kebutuhan yang terus meningkat. Karena itu, pesantren masih membebankan biaya gedung kepada orang tua siswa. Pada tahun ajaran 2003-2004, misalnya, setiap siswa harus membayar 600 ribu rupiah untuk MTs dan SLTP dan 650 ribu untuk tingkat Aliyah dan SMU. Biaya ini diberikan hanya sekali selama masa pendidikan. Kesimpulan Dapat dikatakan bahwa cara bagaimana pesantren memaknai perubahan dan modernisasi akan ikut membentuk dan mempengaruhi cara mereka merumuskan fungsi, kedudukan dan peran wakaf di pesantren itu sendiri baik pada tingkat ideal maupun praxis. Dapat dikatakan bahwa proses pelembagaan wakaf di Pondok Pesantren Tebuireng tergolong terlambat. Pendiri pesantren besar ini sesungguhnya telah melakukan penyerahan wakaf pada tahun 1947. Namun, pelembagaan wakaf secara terorganisir baru dilakukan pada tahun 1983. Inisiatif ini pun diambil karena keadaan yang mendesak akibat kebutuhan akan pendanaan baru yang semakin meningkat sementara kemampuan sumber dana yang ada tidak memadai. Kebutuhan akan sumber-sumber pendanaan baru ini muncul akibat tuntutan kebutuhan yang didesakkan oleh modernisasi pendidikan yang ditempuh oleh pesantren ini.
Irfan Abubakar Penguatan kelembagaan wakaf yang sudah ada masih mengalami hambatan karena kurangnya sumber daya yang profesional dan sekaligus dapat menghayati nilai-nilai pondok. Alhasil proses pelembagaan wakaf di Tebuireng hingga sekarang ini masih berfungsi sebagai instrumen untuk membantu pesantren bertahan dalam arus perubahan. Proses ini belum mampu mendorong fungsi wakaf sebagai sumber dana untuk tujuan-tujuan pemberdayaan masyarakat baik di dalam maupun di luar komunitas pesantren. Baru pada level ini Pondok bisa berbicara untuk menjadikan dana wakaf sebagai instrumen untuk transformasi sosial menuju masyarakat madani yang berkeadilan sosial berdasarkan hak-hak asasi manusia yang universal tanpa dibatasi oleh perbedaan identitas. Catatan Kaki 1 Wawancara dengan Bapak Mukhsin, Koordinator Wakaf Pondok Pesantren Tebuireng, tanggal 2 Oktober 2003. 2 Pembaruan pendidikan di Tebuireng berlangsung secara lamban dan bertahap. Kiai Wahid Hasyim memperkenalkan sekolah model Belanda. Selanjutnya, sekolah-sekolah sistem modern dengan metode klasikal telah dikembangkan oleh pimpinan pesantren berikutnya. Perkembangan paling subur terjadi selama kepepemimpinan Pondok dipegang oleh KH Yusuf Hasyim. 3 Wawancara dengan Bapak Mukhsin, Koordinator Wakaf Pondok Pesantren Tebuireng, tanggal 2 Oktober 2003. 4 Yayasan Hasyim Asyari disyahkan oleh notaris saudara Abdul Kohar dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang dengan nomor: 7/1983/ YYS. Lihat AD/ART Yayasan Hasyim Asy'ari, Pondok Pesantren Tebuireng. 5 Wawancara dengan Bapak Mukhsin, tanggal 2 Oktober 2003. 6 Pada seminar ini hadir para ahli pendidikan dari beberapa perguruan tinggi Indonesia ternama. Mereka antara lain hadir Prof. Abdul Hafidz,mantan rektor Universitas Hasanuddin, Makassar, Dr. Yaman Said Hafid, Dr. Sanafiah Faisal dari IKIP Malang, Dr. Heriono Subari dari IKIP Malang, dan Abdul Jafar dari IAIN Surabaya. Hadir pula beberapa pimpinan pesantren yang ada di Jombang dan sekitarnya. 7 Wawancara dengan Bapak Mukhsin, tanggal 3 Oktober 2003. 8 Aboebakar Atjeh, Sejarah Hidup KH A. Wahid Hasyim dan Karangan Tersiar, (Jakarta, tanpa penerbit, 1957), h. 86. 295
296 Pelembagaan Wakaf di Pesantren Tebuireng Jombang 9 Wawancara dengan Bapak Mukhsin, tanggal 3 Oktober 2003. 10 Lihat Imron Arifin, Kepemimpinan Kiai: Kasus Pondok Pesantren Tebuireng, (Malang: Kalimasahada Press, 1993), hh. 23-26. 11 Selayang Pandang Pondok Pesantren Tebuireng, 1999, hh. 5-15 12 Wawancara dengan Bapak Mukhsin, tanggal 3 Oktober 2003. 13 Ibid. Tidak jelas apa yang dimaksud dengan kultur pondok, tapi mungkin antara lain adalah kemauan untuk hidup sederhana dan ikhlas untuk mengabdi kepada pondok dan tidak menuntut gaji dengan standar tinggi. 14 Wawancara dengan Bapak Mukhsin, tanggal 3 Oktober 2003. 15 Wawancara dengan Bapak Mukhsin, tanggal 3 Oktober 2003. 16 Wawancara dengan Bapak Mukhsin, tanggal 3 Oktober 2003. 17 Wawancara dengan Bapak Mukhsin, tanggal 3 Oktober 2003. Daftar Pustaka Atjeh, Aboebakar, 1957, Sejarah Hidup KH A. Wahid Hasyim dan Karangan Tersiar, Jakarta: tanpa penerbit. AD/ART Yayasan Hasyim Asy'ari, Pondok Pesantren Tebuireng. Arifin, Imron, 1993, Kepemimpinan Kiai: Kasus Pondok Pesantren Tebuireng, Malang: Kalimasahada Press. Dhofier, Zamakhsyari, 1982, Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiyai, Jakarta: LP3ES. Selayang Pandang Pondok Pesantren Tebuireng, 1999. Sukamto, 1999, Kepemimpinan Kiai dalam Pesantren, Jakarta: LP3ES. Steenbrink, Karel A., 1986, Pesantren Madrasah Sekolah, Jakarta: LP3ES, cet. II. Yunus, Mahmud, 1995, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Jakarta: Mutiara Sumber Widya. Daftar Wawancara Wawancara dengan Bapak Mukhsin, Koordinator Wakaf Pondok Pesantren Tebuireng, tanggal 2-3 Oktober 2003.
Index A Abdul Bari Shoim 150, 161 Abdullah Syukri Zarkasy 230, 242 Abdullah Syukri Zarkasyi 227 Abdullah, Taufik 38 Abidin, Badi Zainal 129 Abidin, Zainal 274 Abul Suúd 269 Aceh 64, 103, 180, 186 Adnan 256 Afghanistan 110 Akademi Perawat 167 Al Hafied, Radhi 197 Alwi, Syafaruddin 258, 270 Ambon 110, 176, 186 Amerika Latin 12 Amil 51 An-Naim, Abdullahi Ahmed 8 an-Nawawi, Imam 134 Anis, Yunus 256 anthropos (manusia) 3, 61 Antonio, Syafii 52 Aristoteles 7 Asian Development Bank 17 Astra Internasional 19 Asy'ari, Hasyim 284 Asy'ariyah 11 Atjeh, Abu Bakar 260 Attamimi, Faisal 197 Azzaini, Jamil 94 B Bacan 186 Bank BCA 70 Bank BNI 70 Bank Bukopin 70 Bank Jabar 70 Bank Muamalat 70 Bank Niaga 70 Banten 180, 186 Banyuwangi 220 Bapelurzam 159 Baqir, Haidar 90 Bayolali 135 Ben Taqwa 126 Bengkulu 96, 180, 186 Blok M Plaza 100 Bogor 112 BPPN 102 Brati 135 Bringin Life 102 Buru 186 Buru Seram 186 Buton 186 297
298 C Caturtunggal 270 charity 4, 62 Cianjur 112 Cik Di Tiro 267 Cilacap 186 CMNP 102 Cukir 283 cultural broker 217 D Dahlan, Ahmad 149 Darmawan, Harry 195 Darul Muttaqin 239 Darut Tauhid 185 Dato sayyed Ibrahim bin Omar alSaqof 266 Dempet Demak 135 Depo Pengasong 112 Depok 270 DOM 277 Dompet Dhu'afa 87, 185 E Ecip, Sinansari 90 Effendi, Imam 269 F Fakir miskin 51 FNS 17 G Gabus 135 Gajah-Demak 135 Galela 186 Garuda Food 19 Garut 112 Gedung Aligharh 239 Gemolong 135 Gharimin 51 Ghozali, Imam 256 Godong 135 Godong, 126 Gorontalo 180, 186 Gowa 196 Graha Niaga 102 Grobogan 126, 132 Gubug 135 Gumelar, Dedi 52 Gunung Kidul 92, 180 Gusman, Yessi 100 H Habibie, B.J. 89, 104 Hadi, Parni 90, 104 Hadikusumo, Bagus 256 Hafidhuddin, Didin 205 Halide 206 Halim 256 Halmahera 186 Haq, Hamka 197 Harahap, Sofyan Syafri 52 Hartini, Rini Supri 94 Hasan Abdullah Sahal 227 Hasyim, Wachid 256 Hasyim, Yusuf 285 Hatta, Moh. 256 Hawari, Dadang 109 Hindia Belanda 194 HIV-AIDS 51 Hugronje, Snouck 193 I Ibnu sabil 51 Idul Adha 106, 201 Idul Fitri 201 Ikatan Keluarga Pondok Modern (IKPM) 220 IKPM 240 IKPM (Ikatan Keluarga Pondok Modern) 228
Ilchman, W.F. 165 Iljas 288 Indomobil 102 Institut Pendidikan Darussalam (IPD) 239 ISID 240 Islamic Philanthrophy 6 Ismaîl Râj'i Al-Fâruqî 12 ISO 9001/2000 179, 189 J Jaringan Kedokteran 185 Jaringan Pengaman Sosial (JPS) 13 Jawa Timur 186, 220 Jejaring Asset Reform (JAR) 94 Jejaring Multi Koridor (JMK) 94 Jombang 220 Jumhana 52 Junus, Rivai 266 Juwaini, Ahmad 94 K Kafrawi, Fathurrahman 265 Kalla, Jusuf 196 Kalla, Yusuf 200 Karang Gede 135 Karangrayung 135 Kartasasmita, Ginanjar 239 Katz, S.N. 165 Kawedanan 158 Kediri 220 Kei 186 Kendal 166 Ki Hadjar Dewantara 223 Klinik Peduli Abi Al-Atiq 180 KMI 240 Kondur Petroleum 102 Korea 270 Kozlowski, Gregory C. 7 Kunaefi, Aang 64 Kuwu 135 L La-Tansa 237 Laboratorium Pertanian Sehat Dompet Dhu'afa (LPS-D 112 LAZIS Al-Azhar 185 Lembaga Amil Zakat (LAZ) 87, 177 Lereng Merapi 180 Liwa 110 LKC 109 Lumajang 186 M Madura 186 Majelis Ulama Indonesia (MUI) 72 Makian 186 Malaysia 270 Maluku 180 Maluku Utara 176, 180 Mansyur, Mas 256 Ma'ruf, Farid 256, 265 Masjoemi 258 Mazhab Syafi'i. 289 McDonald 100 Mekah 11 Memet, Muhamin 129 Memet, Yogie S. 195 MER-C 185 Metro TV 103 Miftah Farid 72, 75, 77 Mlarak 245 Moerdani, L.B. 239 Morotai 186 Muallaf 51 Muhammad, Junaidi 129 Muhammadiyah 64, 149, 157, 167 Mu'tazilah 11 N Nahdhatul Ulama (NU) 64 299
300 Natsir, Moh. 256 Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) 74 NOVIB 17 Nu'man, Achmad 195 Nuryanto, Nanang 273 O OPPM 240 P Palu 186 Pandeglang 186 Pangestu, Prayogo 195 Papua 180 Para Group 19 Parigi 186 Partai Keadilan (PK) 176 Partai Komunis Indonesia (PKI) 130, 233 Parung 111 Pasaraya 100 Payton, Robert 165 Pekalongan 193 Perhimpunan Umat Islam (PUI) 64 PERSIS 64 philanthropy 3 philos (cinta) 3, 61 Pikiran Rakyat 72 Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) 160 PIRAC 19 PKS 185 Ponorogo 220, 245 Poso 176, 180, 186 Pro Smiling 181 Program Penyaluran Modal Usaha bagi Pedagang Kecil 49 ProSPEK 182 PT Abdi Bangsa 90 Pulau Seram 186 Pulokulon 135 Purnamasari, Ita 99 Purwakananta, Arifin 113 Purwodadi 135 Purworejo 186 Q Qardhawi, Yusuf 113, 205 Queen, E.L. 165 R Raden Ngebehi Ronggo Warsito 223 Rahardjo, Dawam 90, 194 Rawl, John 8 RCTI 101 Republika 100, 104 Riqab 51 riqab 51 Riyadi, James T. 195 Riyadi, Rahmad 94, 95 Roem, Mohammad 256 S Sabilillah 51 Sadikin, Ali 33 Sahal, Ahmad 220 Sampit 186 Sanggarwati, Ratih 100 Seram 186 Shalahuddin 64 Shaw, Aileen 165 Shoiman Luqmanul Hakim 227 Singapura 270 Sjadzali, Munawir 195 Sleman 270 SNADA 100 social services 4 Soeharto 14, 33, 64, 90 Soekanta, HM. 42 Soenardjo 265 Sragen 135
Sudewo, Eri 90, 92 Sudrajat, Edy 195 Sukabumi 112 Sukiman 256 Sulawesi Selatan 195 Sulawesi Tengah 96 Sumatera Barat 180, 186 Sumatera Utara 103 Suprihatini, Rini 103 Sutrisno, Try 90 Swa Sembada 19 Syafi'iyyah 207 Syekh Salman Muhammad al- Mihmadi 239 T Tanon 135 Tarawih 201 Tasikmalaya 96 Tebuireng 283 Tegowanu 135 Ternate 186 The Asia Foundation 17 The Ford Foundation 17 Thompson, Andre 10 Tidore 186 Tjokroaminoto, Anwar 256 Tjokroaminoto, H.O.S. 223 Tjokrosujoso, Abikusno 256 Toroh 135 Toyota Foundation 17 Trimurti 225 U Umar bin Khattab 7 Unisia Multi Usaha 268 Unit Ternak Domba Sehat (TDS-DD) 112 Universitas Al-Azhar 221 Universitas Hasanuddin (UNHAS) 195 Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah 111 USAID 17 Usman, Fakih 265 V Visi Bersama Serantau 102 voluntary association 12 W Wahab, Abdul 256 Wahid, Abdurrahman 105 WARDUN 241 Watanabe, Abdullah 260 Weleri 152, 158, 159, 167 welfare state 8 Widodo, Hertanto 94 Wirjosandjojo, Soekiman 257 Wirosari 135 Wisma Metropolitan 102 WTS 207 Y Yanuar, Liliek 129 Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila 14 Yayasan Arrahmah 239 Yayasan Dakab 14 Yayasan Dharmais 15 Yayasan Islamic Center 196 Yayasan Supersemar 14 Yogyakarta 186 YPPWPM 240, 246 Yusuf, M. 194 Yusuf, Masykur 197 Z Zarkasy, Imam 223 Zarkasyi, Ridla 232 301
302
Biodata Penulis dan Editor Amelia Fauzia lahir di Tangerang, 25 Maret 1971. Menyelesaikan S1 di Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam, Fakultas Adab, IAIN Jakarta (1995), dan Program Master di Uni- versitas Leiden, Belanda (1998). Saat ini ia adalah dosen Fakultas Adab, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1999-sekarang), Sekretaris Eksekutif di Pusat Bahasa dan Budaya, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2000-sekarang), dan editor Journal KULTUR the Indonesian Journal for Muslim Cultures (2000-sekarang). Beberapa karya tulisnya, antara lain, "Kota-kota Muslim di Nusantara" (Gatra, Mei 2000), "In Search of Justice: Ratu Adil Movement in Banyumas Residency" (Journal Kultur, no 1 tahun 1, Desember 2000), "Budaya Masyarakat Cirebon Kritik terhadap The Religion of Java" (Gatra no. 23, Mei 2001), "Ketegangan antara Kekuasaan dan aspek Normatif Filantropi dalam Sejarah Islam di Indonesia," dalam Berderma untuk Semua Wacana dan Praktik Filantropi di Islam, (Jakarta, Teraju, 2003), dan "Antara Hitam dan Putih: Peran Pengulu pada Masa Kolonial", dalam Studia Islamika, (Juli, 2003). Beberapa penelitian yang pernah dilakukan baik kelompok maupun individu adalah "Radikalisme Agama dan Perubahan Sosial Budaya di Jakarta (PBB-UIN, 2000), dan "Is- lam dan Gender: Analisa Kritis tentang Perempuan pada Masa Kolonial: Studi Kasus Surat Kabar Isteri Soesila Taman Moeslimah dan Perempoean Bergerak" (2001), "Fenomena Wisata Ziarah Islam di DKI Jakarta, (PBB-UIN, 2001), Filantropi Islam untuk Keadilan Sosial, Studi Kasus di Indonesia (2002-sekarang). 303
304 Andy Agung Prihatna, lahir pada tahun 1968. Menyelesaikan Pendidikan Tingginya di Jurusan Fisika Universitas Hasanuddin Makassar, 1995. Pada saat ini tercatat sebagai peneliti di LP3ES (1996-hingga kini), dan Pusat Bahasa dan Budaya UIN Jakarta (2002-hingga kini). Saat ini Ia aktif menggeluti topik filantropi yang mulai dikenalnya ketika terlibat dalam beberapa riset mengenai hal ini di PIRAC sejak tahun 2000. Karena pengalaman dan keahlian dalam metodologi survei opini publik, Ia juga terlibat menata metodologi survei di Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada awal berdirinya di tahun 2003. Dalam Pemilu 2004, Agung, adalah salah satu tokoh kunci dibalik suksesnya Quick Count LP3ES-Metro TV. Berkaitan dengan filantropi, hasil karyanya antara lain: Kedermawanan Sosial Perusahaan, PIRAC. 2003, Membangun Kemandirian berkarya: Potensi dan Pola Derma serta Penggalangannya di Indonesia, PIRAC. 2001. Bapak dari Ananda Surya Narendra ini sering disibukkan oleh permintaan untuk memberikan konsultasi secara perorangan tentang preferensi pilihan masyarakat dalam Pilkada di beberapa daerah. Chaider S. Bamualim, lahir di Kupang, NTT, 24 Mei 1966. Menyelesaikan S1 di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta (1995), kemudian memperoleh gelar masternya dari Rijk Universiteit, Leiden, Nederland (1998). Pernah mengikuti program Fulbright American Studies Institute yang mengkaji masalah "Reli- gion in the United States: Pluralism and Public Presence" (2003). Sejak tahun 1999 hingga kini, ia bekerja sebagai pengajar di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dan peneliti di Pusat Bahasa dan Budaya, lembaga semi-otonom di universitas ysng sama. Beberapa penelitian yang pernah dilakukannya antara lain adalah "Radikalisme Agama dan Perubahan Sosial di DKI Jakarta" (2000), "Gerakan Is- lam Radikal Kontemporer di Indonesia: Front Pembela Islam (FPI) dan Laskar Jihad (FKAWJ)" (2001), serta Philanthropy for Social Jus- tice in Muslim Societies (2003 hingga kini). Beberapa tulisan yang pernah diterbitkannya antara lain: "Fundamentalisme Islam, Krisis Modernitas dan Rekonstruksi Identitas (2002) dan "Fundamentalisme Islam: Antara Komunalisasi dan Demokratisasi di Indonesia". Selain
itu, ia ikut menyunting Jurnal KULTUR, the Indonesian Journal for Muslim Cultures, dan sejumlah publikasi lainnya, diantaranya: Com- munal Conflict in Contemporary Indonesia (2002), Islam & the West: Dialogue of Civilizations in Search of a Peaceful Global Order (2003), Transisi Politik & Konflik Kekerasan (2005), dan A Portrait of Con- temporary Indonesian Islam (2005). Bapak dari Diny, Zidane dan Sa- rah saat ini bertindak sebagai Direktur Proyek untuk penelitian "Wakaf untuk Keadilan Sosial di Indonesia". Irfan Abubakar, lahir di Bima, 7 Mei 1967. Menyelesaikan pendidikan menengahnya di Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyyah (KMI), Gontor, Ponorogo, tahun 1988. Lalu melanjutkan S1 Sastra Arab, Fak. Adab IAIN Jakarta, tamat tahun 1995 dan S2 Pengkajian Islam Pascasarjana IAIN Jakarta, tamat tahun 1999. Pada tahun 1999 itu juga, ia melanjutkan studinya di program S3 pasacasarjana yang sama hingga sekarang dan sejak tahun 1999 tercatat sebagai dosen Fakultas Syari'ah STAIN Mataram. Pada tahun 2000, ia mengikuti program Joint Research di McGill University, Montreal, Kanada dan selama tahun 2002-2003 menjadi anggota tim peneliti Pusat Budaya Bahasa (PBB) UIN Jakarta dalam program penelitan Philanthropy for Social Justice in Muslim Societies. Bapak dari Mira dan Ramang ini relatif aktif dalam kegiatan karya tulis ilmiah. Beberapa karya tulisnya, baik berupa buku, artikel, terjemahan dan suntingan, antara lain, tulisan "Syah Waliyullah Al-Dihlawi: Mata Air Intelektual di Anak benua India," Panjimas (1997), Sustainable Forest Management as Reflection of Faith and Piety (1998), Bunga Bank sama dengan Riba? (2003), Menulis buku Modul Resolusi Konflik Agama dan Etnik di Indonesia (2004) . Menyunting buku Menggugat Tuhan "Yang Maskulin" (2002), Beyond Civilizational Dialogue: Multicultural Symbiosis in the Service of World Politics (2002), Transisi Politik dan Konflik Kekerasan: Meretas Jalan Damai di Indonesia, Timor-Timur, Filipina dan Papua New Guinea, (2005) Islam and Gen- der Books Published in Indonesia 1990-2003 di Jurnal Kultur (2002). Dialogue in the World Disorder (2004), Menerjemahkan buku Sejarah Bangsa-bangsa Muslim (2005), Estetika Islam: Menafsirkan Seni dan Keindahan (2005) 305
306 Karlina Helmanita, lahir di Jambi, 21 Januari 1970. Menyelesaikan S1-nya di Jurusan Bahasa dan Sastra Arab IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1995), dan S2 di IAIN Sunan Kalijaga (1998). Saat ini ia mengajar di almamaternya, UIN Jakarta, Program Officer Inter-Religious and Cultural Dialogue di Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan editor jurnal internasional KULTUR yang diterbitkan oleh PBB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ia juga menjadi editor buku Communal Conflict in Indonesia Societies, Islam and the West dan Dialogue in the World Disorder (PBB UIN Jakarta). Karya tulisnya antara lain adalah Pluralisme dan Inklusivisme Islam di Indonesia: ke Arah Dialog Lintas Agama (PBB UIN Jakarta), co-author buku Ulama Perempuan (PPIM UIN Jakarta, 2000), dan salah seorang penulis buku Tentang Perempuan Islam: Wacana dan Gerakan (PPIM UIN Jakarta). Di samping itu, ia juga menjadi peneliti antara lain tentang Radikalisme Agama dan Perubahan Sosial di DKI Jakarta (2001), Wisata Ziarah di DKI Jakarta (2002), Realita dan Cita Kesetaraan Gender di UIN Jakarta: Baseline dan Analisa Institusional Pengarusutamaan Gender pada UIN Syarif Hidyatullah Jakarta tahun 1999-2003 (McGill IAIN-Indonesia Social Equity Project, 2003). Sejak tahun 2003 sampai saat ini ia juga menjadi peneliti dalam Philanthropy for Social Justice in Muslim Societies bersama tim PBB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ridwan al-Makassary lahir di Makassar, 19 Juni 1974. Menyelesaikan pendidikan menengahnya di Pesantren Muhammadiyah "Darul Arqam" Gombara, Ujung Pandang (1987-1993); Pendidikan Tinggi di S1 di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Yogyakarta (1993-1998), dan dua tahun nyambi kuliah dan tidak khatam di Fakultas Adab IAIN Sunan Kalijaga (1994-1996). Menyelesaikan S2 Pro- gram Studi Sosiologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1998-2000). Buku yang telah dipublikasikan: Kematian Manusia Modern, Nalar dan Kebebasan
Menurut C. Wright Mills (Yogyakarta: UII Press, 2000); Terorisme Berjubah Agama (Jakarta: PBB UIN dan KAF, 2003); Co-author buku Komunalisme dan Demokrasi (Jakarta: Interseksi dan the Japan Foun- dation, 2003); Co-author buku Berderma Untuk Semua, Wacana dan Praktek Filantropi Islam (Jakarta: PBB, FF dan Teraju, 2003); Co- author buku Konflik dan Pemilu, Civic Engagment dalam pemilu 2004 (Jakarta: Interseksi dan Tifa Foundation, 2005); Co-author buku Pemuda dan Politik, Pertanggungjawaban atas Agenda Reformasi (Makassar: KNPI, HMI dan PBHI Sul-Sel, 2005). Di antara penelitiannya adalah "Gerakan Islam Radikal Kontemporer di Indone- sia: Front Pembela Islam (FPI) dan Laskar Jihad (FKAWJ)", (PBB UIN dan Pemda Jakarta 2001); Philantropy for Social Justice in Mus- lim Societies (2003-2004); Riset Aksi tentang Konflik dan Pemilu 2004 di wilayah pasca konflik (Yayasan Interseksi dan Tifa, 2003-2004), serta "Wakaf untuk Keadilan sosial di Indonesia" (2004-hingga kini). Pada Maret tahun 2005 mengikuti Training "The South East Asian Advanced Programme on Human Rights" di Bangkok, Thailand. Kini, ia sebagai peneliti pada Pusat Bahasa dan Budaya UIN Jakarta dan "Interseksi Foundation" (satu poros pemikir muda) Jakarta. Pada saat ini lagi menggandrungi isu-isu Hak Asasi Manusia; menyiapkan satu buku yang berjudul "Civil Rights and Democracy: Pengalaman Indonesia" (hasil diskusi Yayasan Interseksi). Penulis dapat dikontak di email: Sukron Kamil, lahir di Bogor, 15 April 1969. Menyelesaikan S1 di Jurusan Sastra Arab (1995) dan S2 di Program Studi Islam dan Modernitas Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1999). Ia bekerja sebagai Program Officer Is- lam in Contemporery Society Pusat Bahasa dan Budaya, dosen Fakultas Adab (Sastra) dan Humaniora UIN Jakarta, dan dosen Fiqh Sosial Ekonomi Universitas al-Azhar Indoensia. Kini ia juga sedang menyelesaikan program doktor pada Pascasarjana UIN Jakarta. Mantan aktivis intra dan ekstra ini, relatif aktif meneliti dan menulis. Dari tangannya, paling tidak ada telah lahir 8 penelitian. Sedangkan karya tulisnya dalam enam tahun terakhir ini setidaknya ada sekitar 33 buah: 9 buah dalam bentuk artikel 307
308 di media cetak, 5 dalam bentuk buku, dan 20 buah dalam bentuk artikel di Jurnal. Tulisannya dalam bentuk buku antara lain Islam dan Demokrasi: Telaah Konseptual dan Historis (Mei 2002) dan co-au- thor Berderma untuk Semua, Wacana dan Praktek Filantropi Islam (Jakarta: Teraju, PBB, Ford Foundation) dan Sains dalam Islam Konseptual dan Historis (PBB dan KAS, 2003). Tulisannya di Jurnal antara lain Semiotik: Sekilas tentang Teori dan Hubungannya dengan Sastra, (Jurnal al-Turas Edisi Januari 2001) dan Pemikiran Karl Marx: Agama sebagai Alienasi Masyarakat Industri (Jurnal Paramadina, Edisi IV, 2001). Tuti Alawiyah Najib adalah peneliti pada Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan dosen tidak tetap pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi di Uni- versitas yang sama. Menyelesaikan S-1 di Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadis UIN Jakarta tahun 1999 dan S-2 pada Program Kajian Wanita Pascasarjana Universitas Indo- nesia tahun 2003. Lahir di Serang Banten, 16 Mei 1977, semasa kuliah pernah menjadi pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ), staf redaksi Jurnal Gong Mahasiswa, dan pengurus Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Ciputat (1997-1998). Semasa menjalani studi Pro- gram Kajian Wanita, pernah aktif di Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah Jabotabek dan menjadi volunteer di Lingkaran Pendidikan Alternatif untuk Perempuan (KaPal Perempuan). Selain sebagai peneliti dan dosen, Ibu dari Hamia Sophia Fatima ini juga saat ini aktif di Nasyiatul Aisyiyah (organisasi otonom di bawah Muhammadiyah).
Profil PBB Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) adalah lembaga otonom di lingkup Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berdiri pada tahun 1999. Selain memberikan pelayanan bahasa, lembaga ini berfungsi sebagai pusat kajian dan riset di bidang Islam dan Sosial Budaya, Dialog antar Budaya dan Agama (Pluralisme), dan Studi Filantropi Islam untuk Keadilan Sosial. Selain itu PBB UIN juga menerbitkan sebuah Jurnal biannual dalam edisi bahasa Inggris berjudul KULTUR yang memuat kajian tentang Islam dan budaya di Indonesia dan dunia Islam lainnya. Di samping itu, PBB UIN juga menerbitkan buku Commu- nal Conflict in Contemporary Indonesia (2002), Berderma untuk Semua: Wacana dan Praktik Filantropi Islam di Indonesia (2003), Islam & the West (2003), 17 buku serial "Isu-isu Islam Kontemporer dalam Perspektif al-Qur'an dan Hadits" (2004), Dialog in the World Disorder (2004), Transisi Politik dan Konflik Kekerasan (2005), dan Portrait of Contemporary Indonesian Islam (2005). 309