PERBANDINGAN SANKSI PIDANA MATI INDONESIA DAN INGGRIS SEBELUM INGGRIS MENGHAPUS PIDANA MATI SEPENUHNYA JURNAL ILMIAH Oleh : LALU WIRYAN D1A020288 FAKULTAS HUKUM, ILMU SOSISAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MATARAM 2024
HALAMAN PENGESAHAN PERBANDINGAN SANKSI PIDANA MATI INDONESIA DAN INGGRIS SEBELUM INGGRIS MENGHAPUS PIDANA MATI SEPENUHNYA Oleh : LALU WIRYAN D1A020288 MENGETAHUI: Pembimbing Pertama, Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH., MH. NIP. 195607051984032001 2
PERBANDINGAN SANKSI PIDANA MATI INDONESIA DAN INGGRIS SEBELUM INGGRIS MENGHAPUSKAN PIDANA MATI SEPENUHNYA Lalu Wiryan D1A020288 FAKULTAS HUKUM, ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MATARAM ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk melihat eksistensi pidana mati serta melihat sejarah sanksi pidana mati di Indonesia kemudian membandingkannya dengan sejarah sanksi pidana mati di Inggris. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu dengan melakukan pendekatan kepustakaan, perundang- undangan dan konseptual. Pidana mati di Indonesia hingga saat ini masih sah untuk dilaksanakan jika mengacu pada Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (WvS) meskipun kemudian pada Pasal 98 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, menyatakan bahwa pidana mati diancamkan secara alernatif dan merupakan upaya terakhir bagi hakim untuk menentukan hukuman. Jika dibandingkan dengan pidana mati di Inggris, yang mana telah dihapuskan semenjak tahun 1998 melalui amandemen penghapusan dalam Human Rights Act 1998, Indonesia dapat dikatakan terlambat untuk mengambil tindakan penghapusan pidana mati dalam sistem hukumnya. Kata Kunci: Pidana Mati; Perbandingan Hukum. A COMPARISON OF THE DEATH PENALTY SANCTIONS IN INDONESIA AND ENGLAND BEFORE THE COMPLETE ABOLITION OF THE DEATH PENALTY IN ENGLAND ABSTRACT This study aims to examine the existence of the death penalty and explore the history of capital punishment sanctions in Indonesia, followed by a comparison with the history of capital punishment sanctions in England. The research methodology employed is normative legal research, utilizing literature review, statutory analysis, and conceptual approaches. The death penalty in Indonesia remains legally permissible under Article 10 of the Criminal Code (WvS), although subsequently, Article 98 of Law Number 1 of 2023 concerning the National Criminal Code stipulates that the death penalty is alternatively prescribed and represents the last resort for judges to determine sentencing. Compared to the abolition of the death penalty in England, which occurred in 1998 through amendments to the Human Rights Act 1998, Indonesia can be considered late in taking action to abolish the death penalty within its legal system. Keywords: Death Penalty; Legal Comparison 3
A. PENDAHULUAN Hukum merupakan himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang untuk mengatur tata cara kehidupan Masyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggar.1 Sanksi hukuman ini kemudian difokuskan pada sanksi hukuman pidana. Hukuman yang diterapkan dalam hukum pidana dapat berupa perampasan kemerdekaan, penyitaan/pengalihan kepemilikan properti, perampasan martabat bahkan jiwa seseorang (hukuman mati). Dalam beberapa tahun terakhir, pelaksanaan pidana mati kembali menjadi topik perdebatan hangat. Negara-negara di dunia telah memutuskan untuk menghapuskan salah satu hukuman paling tidak beradab dalam sejarah umat manusia, sementara Indonesia sendiri terbilang masih menerapkan pidana mati. Perdebatan seputar penerapan pidana mati dalam sistem peradilan Indonesia, hal ini selalu menjadi isu yang menarik untuk dikaji. Selain itu, terdapat kelompok yang berseberangan, yaitu pihak yang tetap mempertahankan hukuman mati dan pihak yang ingin menghapuskannya, saling memberikan argumentasi yang kuat terkait eksistensi pidana mati. Dalam perkembangannya ada dua aliran pemikiran yang berhubungan dengan pidana mati yang ada di Indonesia bahkan dunia. Pertama, merupakan kelompok yang tetap menjaga agar tetap diberlakukannya pidana mati, kelompok ini beranggapan bahwa pidana mati adalah hukuman yang proporsional dengan kesalahan yang dilakukan oleh pelakunya, bahwa dengan adanya pidana mati ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku. Sedangkan yang kedua, adalah kelompok yang bertentangan dengan pemberlakuan pidana mati, kelompok ini pada intinya beranggapan bahwa pemberlakuan pidana mati sangat tidak efektif dalam pelaksanaan hukum di dunia karena bertentangan dengan hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup. 1 Zainal Asikin, "Pengantar Ilmu Hukum" PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan kedua, Depok, 2015, hlm. 11 4
Indonesia hingga saat ini masih memberlakukan pidana mati sebagai sanksi hukuman. Hal tersebut diperkuat karena dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama, atau yang dikenal dalam bahasa Belanda sebagai Wetboek van Strafrecht (WvS) ditentukan sebagai berikut: a. Pidana Pokok: 1) Pidana mati; 2) Pidana penjara; 3) Kurungan; 4) Denda. b. Pidana tambahan: 1) Pencabutan hak-hak tertentu; 2) Perampasan barang-barang tertentu; 3) Pengumuman putusan Hakim. Dengan ini maka terpampang jelas di pasal 10 bahwasanya pidana mati merupakan salah satu bagian dari pidana pokok. Selain itu kemudian muncul kontroversi baru karena Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan KUHP terbaru bagi Indonesia yang merubah ketentuan mengenai hukuman mati ini. Hal tersebut dapat disimpulkan karena dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditentukan pada Pasal 67 bahwa: "Pidana yang bersifat khusus sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif." Pasal 98: "Pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana dan mengayomi masyarakat." Pada pokoknya kedua pasal di atas menjelaskan bahwa pidana mati merupakan ancaman alternatif dan bukanlah sebagai ancaman pidana pokok lagi sebagaimana ditentukan dalam pasal 10 WvS. Dengan perkembangan sistem hukum pidana yang terus meningkat sehingga para ahli hukum terus mencari cara yang paling efektif serta tidak bertentangan dengan norma dalam pelaksanaan penerapan sanksi dan itu menjadi acuan penerapan sanksi karena akan terus ditelaah bahwa pidana mana yang paling 5
manusiawi, hal tersebut yang mendasari dedikasi penghapusan pidana mati di beberapa negara. Meskipun ada ketentuan di dalam hukum internasional tentang hukuman mati yang dihapuskan untuk penjagaan Hak Asasi Manusia, tapi tidak semua negara yang ada di dunia turut melakukan penghapusan hukuman mati. Ketentuan penghapusan hukuman mati diatur dalam konvensi Universal Declaration of Human Rights (UDHR), International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), serta Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights; Aiming at the Abolition of the Death Penalty. Kesatuan beberapa negara dalam membuat konvensi terkait penghapusan hukuman mati dengan berpedoman pada Pasal 3 UDHR menegaskan bahwa hak untuk hidup merupakan hak yang tidak dapat digantikan dan ditentang (non- derogable right). Kemudian pada pedoman lainnya yaitu ICCPR dan Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights; Tujuan Penghapusan Hukuman Mati melalui Resolusi Majelis Umum PBB yang diadopsi pada tanggal 15 Desember 1989 menegaskan pelarangan praktik hukuman mati. Ketiga konvensi ini dijadikan landasan dan pedoman di berbagai negara mengenai penghapusan pidana mati. Dengan adanya beberapa konvenan peraturan ini kemudian menggerakkan sebagian besar negara yang ada di Eropa untuk menghapuskan pidana mati dari sistem hukumnya, hal tersebut juga terjadi di Inggris tanpa terkecuali. Meskipun Inggris pernah menerapkan pidana mati dalam sistem hukumnya namun ia telah lama pula menghapuskan ketentuan pidana mati dari negaranya. Penghapusan pidana mati di Inggris selain karena alasan kemanusiaan awalnya didukung oleh adanya The Murder Act (Abolition of Death Penalty) pada tahun 1965 yang kemudian berlaku sepenuhnya pada tahun 1969. Sanksi pidana mati di Inggris ini dihapuskan bagi pelaku pembunuhan atau dihukum karena pembunuhan atau 6
pelanggaran terkait oleh pengadilan militer dan, sehubungan dengan itu, hal ini tertera dalam The Murder (Abolition of Death Penalty) 1965 Chapter 71, 2 "An Act to abolish capital punishment in the case of persons convicted in Great Britain of murder or convicted of murder or a corresponding offence by court-martial and, in connection therewith, to make further provision for the punishment of persons so convicted." Metode yang paling sering digunakan dalam penjatuhan pidana mati di Inggris pada abad ke-10 adalah dengan cara digantung, meskipun William The Conqueror melarang semua eksekusi kecuali pada masa perang. Meskipun demikian, frekuensi pidana mati semakin meningkat dan diterapkan pada lebih banyak kejahatan sepanjang periode abad pertengahan dan hingga zaman Tudor atau sekiranya pada abad ke-17. Diperkirakan pada masa pemerintahan Henry VIII, sekitar 72.000 orang dieksekusi. Pada periode ini, kejahatan besar banyak dan beragam, sering kali melibatkan pencurian kecil-kecilan. Metode pelaksanaan bervariasi menurut kelas masyarakatnya. Masyarakat kelas atas mungkin akan dipenggal, namun ada pula yang tidak seberuntung itu. Pengkhianatan dapat dihukum dengan cara digantung, ditarik dan dipotong-potong bagi laki-laki dan dibakar hidup-hidup bagi perempuan. Seseorang mungkin juga akan dibakar karena penistaan, bid'ah, sihir, dan menikahi seorang Yahudi. Direbus sampai mati adalah hukuman lain yang disetujui pada abad ke-16.3 Pada akhir abad ke-18, sistem hukum Inggris, yang sering disebut sebagai 'The Bloody Code', menetapkan lebih dari 220 kejahatan di Inggris yang dapat dijatuhi pidana mati, termasuk menebang pohon, mencuri dari kandang kelinci, dan bahkan hanya karena seseorang keluar di malam hari bersama teman-teman kulit hitam. Tujuan dari hukuman berat tersebut seringkali adalah untuk melindungi properti orang-orang kaya (yang juga para pembuat undang-undang) dan metode 2 United Kingdom Public General Act, "Murder (Abolition of Death Penalty) Act 1965" Chapter 71, Murder (Abolition of Death Penalty) Act 1965 (legislation.gov.uk) diakses pada Selasa, 31 Oktober 2023. 3 Paul Bridges, "The long fight: executions and death-penalty reforms in Britain" Museum Of London, 25 September 2022. Executions and death-penalty reforms in Britain | Museum of London Diakses pada tanggal 3 November 2023. 7
8 eksekusi yang mengerikan, yang sering dilakukan di depan umum, bertujuan untuk menghalangi dan meneror masyarakat agar patuh. 4 Namun, dikemudian hari tepatnya pada abad ke-20, Inggris sendiri meragukan pernyataan tersebut sehingga menghapuskan ketentuan pidana mati di negaranya sendiri. Namun Inggris, selama masa peralihan, yang tadinya menerapkan pidana mati menuju ke penghapusan pidana mati dalam sistem hukumnya pula memiliki dilema yang sangat rumit. Sebagaimana yang telah dijelaskan secara singkat sebelumnya bahwa inggris menghapuskan pidana mati tidak seketika sepenuhnya dihapuskan bagi semua tindakan pidana yang sebelumnya memiliki ganjaran eksekusi mati. Akan tetapi Inggris menghapuskannya secara bertahap yaitu melalui The Murder Act 1965, kemudian dihapuskan sepenuhnya pada tahun 1998 melalui Crime And Disorder Act 1998 dan Human Right Act 1998. Selama itu masih banyak yang masyarakat Inggris yang masih melakukan perdebatan terhadap diberlakukannya dan dihapuskannya pidana mati. Hal tersebutlah yang menarik perhatian peneliti dalam melakukan penelitian terkait peeksistensi pidana mati, melihat ketentuan peraturan di Indonesia masih menerapkan pidana mati dalam sistem hukumnya. Di Indonesia sendiri, pelaksanaan hukuman mati tercantum di dalam pasal 11 KUHP yang menyatakan, "Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri." Tapi pernyataan dalam Pasal 11 ini kemudian diubah dengan Undang- Undang Nomor 2/PNPS/1964 yang awalnya merupakan Penpres No. 2 Tahun 1964 kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer. Pasal 1 Undnag-Undang Nomor 5 Tahun 1969 mengatur, pelaksanaan hukuman mati yang dijatuhkan 4 Ibid.
Peradilan Umum maupun Peradilan Militer dilakukan dengan cara ditembak sampai mati. Penjatuhann sanksi pagi pelaku tindak pidana memanglah kehendak dari suatu negara yang memiliki kuasa penuh atas sistem hukum nasionalnya sendiri. Dalam konteks pidana mati, negara berhak untuk tetap memberlakukannya atau ataupun menghapusnya. Meskipun dalam peraturan internasional seperti ICCPR telah mengarahkan negara-negara anggota PBB untuk meratifikasi ketentuan hukum internasional ke dalam hukum nasional, termasuk ketentuan mengenai hukuman mati itu sendiri. Namun hukuman mati di Indonesia masih tetap berlaku meskipun KUHP telah diperbaharui. Keinginan untuk menjadikan hukum pidana sebagai solusi untuk mengatasi masalah sosial yang terjadi di masyarakat jika sanksi pidana mati masih tetap ada di Indonesia, akan menjadi rancu karena hukum pidana seharusnya ada untuk menyempurnakan keadaan sosial suatu masyarakat. Pidana mati, meskipun telah ada selama berabad-abad lamanya, masih tetap belum efektif untuk memberantas kriminal jika dilihat dari sejarah yang ada - dalam hal ini Inggris dijadikan sebagai acuan. Bukannya menekan kasus-kasus kriminal yang terjadi, pidana mati menurut sebagian besar masyarakat internasional, hanya dipandang sebagai suatu kejahatan tersendiri terhadap keberadaan umat manusia. Dari latar belakang yang telah dipaparkan tersebut kemudian dapat dilihat beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana perbandingan sanksi pidana mati di Indonesia dan Inggris sebelum dihapuskannya pidana mati sepenuhnya di Inggris? Penelitian ini bertujuan untuk: 1. Melihat urgperbandingan pidana mati di Indonesia dan di Inggris Penelitian ini dikaji dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Konsep dari metode penelitian hukum secara normatif menekankan pada tujuan untuk menemukan jawaban keilmuan yang rasional ditinjau dari 9
sudut pandang normatif. Penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian perbandingan hukum (comparative approach). Penelitian perbandingan hukum (comparative approach) dilakukan dengan cara membandingkan sistem hukum suatu negara dengan sistem hukum negara lain dengan maksud agar diketahuinya persamaan serta perbedaan dari masing- masing sistem hukum di dalam kedua negara tersebut. B. PEMBAHASAN Perbandingan Sanksi Pidana Mati di Indonesia dan Inggris Sebelum Inggris Menghapuskan Pidana Mati Sepenuhnya Perbandingan antara hukuman mati di Indonesia dan Inggris sangat berbeda dalam berbagai aspek, termasuk dalam sistem peradilan, penerapan hukuman mati, dan sikap masyarakat terhadap hukuman ini. Indonesia, hingga saat ini masih menerapkan pidana mati, sementara Inggris telah menghapuskan hukuman mati dari sistem hukumnya. 5 Sejak kemerdekaannya, Indonesia menerapkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana milik Belanda yang berlaku pada masa jajahan Belanda dan pasca kemerdekaan Indonesia. Sebab, sebagai negara jajahan Belanda yang belum memiliki hukum nasionalnya sendiri, Indonesia akhirnya mengadopsi hukum pidana milik Belanda dengan dilandaskan asas konkordansi. Hal tersebut kemudian menyebabkan lahirnya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang masih berlaku hingga saat tulisan ini dibuat. Tidak hanya itu, Indonesia kemudian kembali merivisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidananya karena dianggap kurang relevan pada masa yang akan datang dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan berlaku sepenuhnya pada tahun 2026 mendatang. 5 Saputra, R. P., "Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dengan Inggris", Jurnal Pahlawan, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 47-61. 10
Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 1960, pidana mati diatur untuk perbuatan makar terhadap presiden dan wakil presiden (pasal 104), membujuk negara asing untuk berperang (pasal 111 ayat 2), membantu musuh waktu perang (pasal 124 ayat 3), pembunuhan berencana (pasal 340), pencurian dengan kekerasan dan mengakibatkan mati (pasal 365 ayat 4), pemerasan dengan kekerasan dan mengakibatkan mati (pasal 368 ayat 2), pembajakan di laut, pesisir dan sungai yang mengakibatkan kematian (pasal 444). Selain di KUHP, pengaturan mengenai pidana mati juga terdapat di berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Perubahan UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Pasal 36, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan lain sebagainya. Dalam KUHP Nasional atau KUHP Baru, pidana mati juga diatur untuk bebrapa hal seperti, a) tindak pidana terhadap keamanan negara seperti makar (Pasal 215 ayat 1), penghasut sehingga terjadi perang (Pasal 228) dan pengkhianat negara (Pasal 237 ayat 3), b) Tindak pidana terorisme (Pasal 242, 244, 247, 250, 262), c) makar terhadap negara sahabat (pasal 269), d) genosida (pasal 394), e) tindak pidana terhadap kemanusiaan (Pasal 395), f) tindak pidana pada masa perang (Pasal 396-399), g) Narkotika (Pasal 506, 508), h) Psikotropika (Pasal 515), i) pembunuhan berencana (Pasal 572), dan j) Korupsi atas dana bagi bencana alam (Pasal 684). Kemudian jika kita bicara masalah tata kehidupan nasyarakat di Inggris pada masa lampau, masalah Pidana Mati merupakan salah satu pola yang sangat erat dalam kehidupan mereka. Sehingga sangat mustahil pidana mati dipisahkan 11
dari kehidupan mereka.6 Karena pada sejarahnya, Inggris menerapkan pidana mati bagi pelaku pelaku tindak pidana ringan, seperti mencuri, mencopet/merampas, memalsu/menipu, bahkan menebang pohon orang lain tanpa izin dan perbuatan- perbuatan lain yang sekarang dikualifikasi sebagai kejahatan ringan ataupun sebagai pelanggaran. Bahkan oleh seorang ahli pemerhati sosial pada pertengahan abad ke-20 sempat memandang pesimis terhadap penghapusan pidana mati di Inggris terutama bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. Victor Gollancz pada tahun 1951 pernah menyampaikan, "...whilst we all admit that the hanging of criminals was much too frequent under the old penal laws, we cannot bring ourselves to believe that we could exist without capital punishment of some sort. Executions are so much a part of British history that it is almost impossible for many excellent people to think of the future without them.7 'Meskipun kita semua mengakui bahwa hukuman gantung terhadap penjahat terlalu sering terjadi berdasarkan undang- undang pidana yang lama, kita tidak dapat membuat diri kita percaya bahwa kita bisa hidup tanpa hukuman mati. Eksekusi (mati) sudah menjadi bagian dari sejarah Inggris sehingga hampir mustahil bagi banyak orang hebat untuk memikirkan masa depan tanpa eksekusi tersebut'". Prof. Dr. J.E. Sahetapy menggambarkan bagaimana situasi sosial di Inggris pada mada masa pidana mati masih berlaku di sana sebagai berikut: pada saat dilakukan dilakukan eksekusi penggantungan (hukum gantung) seorang pencopet di hadapan masyarakat ramai, masih ada banyak tukang copet lain yang tetap berani beroperasi di tengah-tengah massa yang sedang menonton penggantungan itu. Begitulah keadaan di Inggris, sehingga ucapan seorang hakim dewasa itu agaknya menarik perhatian juga: "Kamu akan digantung bukan karena kamu mencuri domba, melainkan agar domba-domba lain tidak akan dicuri lagi". Namun apa yang 6 Dr. Hj. Rodliyah, SH., MH., "Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Eksekusi Pidana Mati Perempuan Hamil (Pokok-Pokok Pikiran Revisi Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964)" , CV. Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2011, hlm. 11 7 Prof. Dr. J.E. Sahetapy, SH., MA., "Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana", SETARA Pers, Cetakan Ketiga, 2009, hlm. 115 12
13 telah dibuktikan oleh pengalaman dan menjadi Pelajaran berharga bagi bangsa Inggris? Banyak domba tetap dicuri juga sehingga lambat laun ancaman-ancaman pidana mati untuk berbagai kejahatan (ringan) setapak demi setapak ditiadakan.8 Sebagai perbandingan, Inggris juga membatasi penggunaan dan luasnya hukuman mati sebelum menghapuskannya pada tahun 1965. Misalnya, Undang- Undang Anak tahun 1908 dan Undang-Undang Anak dan Remaja tahun 1933 menghapuskan hukuman mati bagi remaja di bawah usia enam belas dan delapan belas tahun, masing-masing. Pembatasan lebih lanjut terhadap hukuman mati adalah Undang-Undang Hukuman Mati (Ibu Hamil) tahun 1931, yang menghapuskan hukuman mati bagi wanita hamil. Terakhir, sebelum menghapuskan hukuman mati untuk semua kasus pembunuhan untuk sementara pada tahun 1965, Inggris mengeluarkan Homicide Act tahun 1957, yang membatasi hukuman mati hanya pada lima jenis pembunuhan, yaitu ; (1) pembunuhan saat atau dalam rangka pencurian, (2) pembunuhan dengan menembak atau menyebabkan ledakan, (3) pembunuhan saat melawan penangkapan atau saat melarikan diri, (4) pembunuhan terhadap petugas polisi, dan (5) pembunuhan terhadap seorang petugas penjara oleh seorang tahanan. Undang-undang tersebut selanjutnya mengamanatkan hukuman mati bagi pembunuh yang melakukan dua pembunuhan pada kesempatan berbeda dan menciptakan tiga pembelaan yang akan menurunkan dakwaan pembunuhan menjadi pembunuhan tidak berencana. Inggris kemudian menghapuskan hukuman mati untuk pembunuhan pada tahun 1965 dan setelahnya untuk semua kejahatan pada tahun 1998,9 dan seterusnya hingga saat skripsi ini dibuat. Dari pemaparan di atas dapat dilihat beberapa perbedaan eksistensi sanksi pidana mati di Indonesia dan Inggris sebelum pemberlakuan amandemen penghapusan pidana mati yang termaktub di dalam Human Rights Act 1998 yaitu, sebagai berikut: 8 Ibid, hlm. 116 9 Frederick C. Millett, "Will the United States Follow England (and the Rest of the World) in Abandoning Capital Punishment?", Article 11, The University of New Hampshire Law Review, Vol. 6, No. 3, hlm. 549-550.
Tabel 1 Perbedaan Eksistensi Pidana Mati Indonesia dan Inggris Sebelum Amandemen Penghapusan Pidana Mati Inggris Inggris Indonesia Pidana mati Inggris dipengaruhi oleh gerakan negara-negara eropa yang bersikeras menghapuskan pidana mati, hal ini terlihat dari ketentuan yang terdapat ke-13 Konvensi Eropa terhadap Hak Asasi Manusia. Inggris Kemudian meratifikasi ketentuan tersebut dalam sistem hukumnya. Selain itu, Inggris mendapat dari masyarakatnya yang lebih dominan berdiri di pihak abolisionis terhadap bagi pemberlakuan tertentu. kejahatan-kejahatan Mengingat sejarah inggris yang kelam dalam hal menjatuhkan hukumannya terpidana dan proses bagi para pelaksanaannya yang dengan cara digantung dan dipertontonkan di hadapan public, sangat tidak relevan dengan keadaan sosial masyarakat zaman sekarang. dalam protokol dorongan pidana mati sedikit Indonesia perubahan ketentuan pidana dalam pemberlakuan mati. Ketentuan terkait perubahan pidana mati yang tadinya merupakan pidana pokok dalam KUHP kemudian menjadi ancaman belaka jika dilihat dari pasal 98 UU No. 1/2023. Dengan adanya hal ini, keberadaan pidana mati Indonesia menjadi sedikit kabur. Secara de facto untuk Indonesia menghapuskannya karena melihat ketentuan yang terdapat dalam pasal 100 UU No. 1/2023, yang pada intinya menyatakan bahwa undang-undang ini berusaha untuk tidak menghukum mati jure, terpidana. Namun secara de Indonesia masih menerapkan pidana mati dalam sistem hukumnya. mengalami hukuman berusaha Inggris yang sebelumnya menerapkan hukuman mati dalam berbagai kasus seperti pembunuhan, perampokan berat, dan pengkhianatan. Namun, pada tahun 1965, Inggris menghapuskan hukuman mati untuk tindak pidana perampokan dan beberapa pidana lainnya. Keputusan ini diambil setelah terjadinya sejumlah kontroversi dan protes atas penerapan hukuman mati. Beberapa alasan mengapa Inggris akhirnya menghapus hukuman mati dan dapat dijadikan gambaran kepada Indonesia untuk menghapus secara penuh hukuman mati dalam sistem hukumnya adalah sebagai berikut. 14
15 Pertama, perubahan pandangan masyarakat. Pada tahun 1960-an, pandangan masyarakat terhadap hukuman mati mulai berubah. Mereka mulai mempertanyakan apakah hukuman mati merupakan bentuk hukuman yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Sejumlah kasus eksekusi yang dianggap kontroversial membuat masyarakat semakin sadar akan dampak negatif dari penerapan hukuman mati. Akibatnya, masyarakat mulai menuntut agar hukuman mati dihapuskan. Kedua, kekhawatiran atas kesalahan hukum. Salah satu alasan paling kuat mengapa Inggris menghapuskan hukuman mati adalah karena adanya kekhawatiran bahwa hukuman mati bisa saja diterapkan pada seseorang yang sebenarnya tidak bersalah. Kebijakan hukum bukanlah sesuatu yang mutlak benar, dan sering kali pengadilan membuat kesalahan. Inggris menyadari bahwa keputusan hukuman mati yang salah akan memiliki dampak yang sangat merugikan pada individu dan masyarakat. Ketiga, adanya alternatif hukuman yang lebih manusiawi. Inggris memiliki berbagai pilihan hukuman lain yang dapat diterapkan terhadap pelaku kejahatan. Hukuman penjara seumur hidup menjadi salah satu alternatif yang lebih manusiawi dan dapat membantu memulihkan masyarakat. Keputusan untuk menghapus hukuman mati juga memberikan kesempatan bagi negara untuk meninjau ulang sistem hukumnya dan memperbarui hukum pidana yang lebih sesuai dengan nilai- nilai kemanusiaan. Keempat, hukuman mati tidak efektif dalam mencegah kejahatan. Inggris menyadari bahwa hukuman mati tidak efektif dalam mencegah kejahatan. Dalam kenyataannya, beberapa studi menunjukkan bahwa tidak ada hubungan langsung antara penerapan hukuman mati dan tingkat kejahatan di suatu negara. Bahkan, beberapa negara yang menerapkan hukuman mati memiliki tingkat kejahatan yang relatif tinggi. Di sisi lain, banyak yang percaya bahwa rehabilitasi dan pendidikan adalah cara yang lebih efektif dalam mencegah kejahatan. Dalam hal ini, Inggris
mengambil keputusan untuk fokus pada upaya-upaya untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang mungkin menjadi faktor pendorong terjadinya kejahatan. Meskipun Inggris telah menghapus hukuman mati dari sistem hukumnya, beberapa negara masih menerapkan hukuman mati sebagai bentuk hukuman terhadap pelaku kejahatan tanpa terkecuali bagi Indonesia. Ada beberapa alasan mengapa Indonesia dan beberapa negara masih mempertahankan hukuman mati, antara lainnya adalah sebagai berikut. Pertama, banyak yang percaya bahwa hukuman mati dapat memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan dan membantu mencegah kejahatan yang serupa di masa depan. Namun, tidak semua penelitian mendukung pandangan ini, dan banyak yang percaya bahwa hukuman mati sebenarnya tidak efektif dalam mencegah kejahatan. Kedua, beberapa negara masih menerapkan hukuman mati karena alasan budaya atau agama. Mereka percaya bahwa hukuman mati adalah bentuk hukuman yang sesuai dengan nilai-nilai mereka. Ketiga, beberapa negara menerapkan hukuman mati karena alasan politik. Hukuman mati dapat digunakan sebagai alat untuk menakut-nakuti dan mempertahankan kekuasaan. Hal ini dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia. Keempat, beberapa negara masih menerapkan hukuman mati karena tidak memiliki alternatif yang memadai untuk menggantikan hukuman ini. Mereka mungkin tidak memiliki sistem hukum yang kuat atau tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menyediakan alternatif yang lebih manusiawi. Oleh karena itu, perbandingan antara hukuman mati di Indonesia dan Inggris menunjukkan bahwa kedua negara memiliki pandangan yang berbeda mengenai hukuman mati. Inggris telah menghapus hukuman mati dari sistem 16
hukumnya karena alasan-alasan kemanusiaan, sementara Indonesia masih menerapkan hukuman mati terhadap pelaku kejahatan tertentu. Meskipun ada argumen yang mendukung dan menentang penerapan hukuman mati, keputusan untuk menghapus atau mempertahankan hukuman ini harus dipertimbangkan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan terpenuhi dalam sistem peradilan suatu negara. Selain itu, perlu juga dipertimbangkan bahwa hukuman mati dapat menimbulkan ketidakadilan dalam sistem peradilan, karena terdapat kemungkinan bahwa orang yang tidak bersalah dihukum mati. Selain itu, hukuman mati juga tidak memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk merehabilitasi diri dan menjadi anggota masyarakat yang berguna di masa depan. Sebagai negara yang mencoba membangun sistem peradilan yang adil dan manusiawi, Indonesia seharusnya mempertimbangkan kembali penerapan hukuman mati dalam sistem hukumnya. Terlepas dari argumen yang mendukung atau menentang hukuman mati, penting bagi Indonesia untuk memastikan bahwa sistem peradilan negara memenuhi standar kemanusiaan dan keadilan yang tinggi. Indonesia seharusnya juga mempertimbangkan untuk fokus pada upaya- upaya untuk mencegah kejahatan, bukan hanya mempertimbangkan hukuman sebagai cara untuk menghukum pelaku kejahatan. Peningkatan kualitas pendidikan, pembangunan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan dapat membantu mengurangi tingkat kejahatan di masyarakat. Dalam hal ini, Indonesia dapat belajar dari pengalaman Inggris dalam menghapus hukuman mati dari sistem hukumnya. Inggris telah menunjukkan bahwa memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dapat membantu mengurangi tingkat kejahatan, dan hal ini dapat dicapai tanpa harus mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan. Maka dari itu, perbandingan antara hukuman mati di Indonesia dan Inggris menunjukkan bahwa kedua negara memiliki pandangan yang berbeda mengenai 17
hukuman mati. Meskipun hukuman mati masih diterapkan di Indonesia, negara ini seharusnya mempertimbangkan kembali penerapan hukuman mati dalam sistem hukumnya dan fokus pada upaya-upaya untuk mencegah kejahatan, seperti yang telah dilakukan oleh Inggris. Penting bagi Indonesia untuk memastikan bahwa sistem peradilan negara memenuhi standar kemanusiaan dan keadilan yang tinggi, dan untuk tidak mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan dalam upaya untuk menghukum pelaku kejahatan. 18
C. PENUTUP Kesimpulan 1. Indonesia berusaha untuk memberikan jalan tengah bagi pihak yang abolisionis dengan yang retensionis terhadap pidana mati dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pidana mati masih merupakan hukuman yang sah di Indonesia meskipun kemudian diancamkan secara alternatif. Tidak dengan Inggris, yang mana pidana matinya sangat dipengaruhi oleh gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Uni Eropa. Keberhasilan penghapusan pidana mati di Inggris terwujud berkat adanya protokol ke-13 ECHR pada tahun 1998, meskipun sebelumnya telah menghapuskan pidana mati untuk tindak pidana pembunuhan pada tahun 1969. Selain itu, Inggris juga melakukan pemungutan suara dan dimenangkan oleh pihak abolisionis yang memiliki pandangan bahwa hukuman mati tidak sesuai dengan cita-cita hukum itu sendiri yaitu, retributif, restoratif, serta mengurangi tingkat tindak pidana. Oleh karena itu, tindakan Indonesia untuk penghapusan pidana mati belum dapat dilihat sebagaimana yang dilakukan oleh Inggris. Saran Indonesia haruslah tegas dalam menentukan hukumnya, terlebih dalam ketentuan sanksi pidananya. Jika masih menerapkan pidana mati, maka sudah seharusnya diterapkan dan diberlakukan sepenuhnya. Namun jika tidak - dan seharusnya memang seperti itu - maka Indonesia seharusnya menghapuskannya secara keseluruhan tanpa adanya toleransi apapun. Mengapa seharusnya seperti itu, karena dibandingkan memikirkan untuk memberlakukan hukuman mati atau tidak, mengapa tidak berfokus pada penanggulangan tindak pidana seperti edukasi, sosialisasi, serta mencari tahu secara mendalan alasan mengapa suatu tindak pidana dapat terjadi. Hal tersebut tentunya lebih efektif dalam mewujudkan hukum pidana yang retributif, restoratif, serta memiliki keharmonisan guna menekan terjadinya tindak pidana. Selain itu, jika Indonesia berhasil menghapuskan pidana mati dari 19
sistem hukumnya maka dana eksekusi pidana mati juga dapat dialihkan untuk menanggulangi biaya rehabilitasi keadaan korban. 20
DAFTAR PUSTAKA Buku Amiruddin dan Zainal Asikin, (2019) "PENGANTAR METODE PENELITIAN HUKUM" Edisi Revisi, Depok, PT. RajaGrafindo Persada. Barda Nawawi Arief, (2014) "Perbandingan Hukum Pidana" Cetakan Kesebelas, Jakarta, Rajawali Persada. Barda Nawawi Arief, (2017) "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana" Bandung, PT. Citra Aditya Bakti. Beni Ahmad Saebani, (2016) "Perbandingan Sistem Hukum Pidana" Cetakan Kesatu, Bandung, CV Pustaka Setia. Brian P. Block & John Hostettler, (1997) "Hanging In The Balance: A History Of The Abolition Of Capital Punishment In Britain" Waterside Press. F. T Lamintang, & P. A. F. Lamintang, (2022) "Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia," Jakarta, Sinar Grafika. Franklin E. Zimring, (2003) "The Contradiction of American Capital Punishment" New York, Oxford University Press. Harry Potter, (1993) "Hanging In Judgment: Religion And The Death Penalty In England From The Bloody Code To Abolition," SCM Press. Indonesia, (2014) "Ensiklopedi Nasional Indonesia" Bekasi, PT Delta Pamungkas. Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, Fifit Fitri Lutfianingsih, (2018) "Kamus Istilah Hukum Populer" Jakarta, Prenadamedia Group. Julian B. Knowles QC., (2015) "The Abolition of the Death Penalty in the United Kingdom, How it Happened and Why it Still Matters" London, The Death Penalty Project. Lamintang Herman, (2022) "Hukum Pidana Di Indonesia" Semarang, Pustaka Ilmu. Moeljanto, (2015) "Asas-Asas Hukum Pidana" Edisi ke-enam, Jakarta, Rineka Cipta. Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, (2017) "Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris" Cetakan keempat belas, Yogyakarta, Pustaka Pelajar. 21
Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, (2015) "HUKUM PIDANA" Jakarta, Mitra Wacana Media. Munir Fuady, (2013) "Perbandingan Ilmu Hukum" Bandung, Refika Aditama. R. Soeroso, (2015) "Perbandingan Hukum Perdata" Jakarta, Sinar Grafika, Jakarta. Ratna Artha Windari, (2017) "Pengantar Hukum Indonesia" Depok, RajaGrafindo Persada. Reza A. A Wattimena, (2016) "TENTANG MANUSIA Dari Pikiran, Pemahaman, sampai dengan Perdamaian Dunia" Yogyakarta, Maharsa. Rodliyah, (2011) "Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Eksekusi Pidana Mati Perempuan Hamil (Pokok-Pokok Pikiran Revisi Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964)" CV. Arti Bumi Intaran, Yogyakarta. Romli Atmasasmita, (2014) "Perbandingan Hukum Pidana" Cetakan Kedua, Bandung, Mandar Maju. Sahetapy, (2009) "Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana" Cetakan Ketiga, SETARA Pers. Sugiyono, (2014) "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D" Bandung, Alfabeta. Syamsul Hidayat, (2013) "Pidana Mati di Indonesia" Yogyakarta, Genta Press. William A. Schabas, for abolition" Cambridge University Press. "dipublikasi online tahun 2009 International law and the death penalty: reflecting or promoting change? (Chapter 2) - Capital Punishment (cambridge.org)" (2004) "Capital punishment: Strategies Zainal Asikin, (2015) "Pengantar Ilmu Hukum" Cetakan Kedua, Depok, PT. RajaGrafindo Persada. Jurnal & Skripsi Amelia Arief, (2019) "Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana," Kosmik Hukum Vol. 19, No. 1. Anis Nur et al., (2022) "Analisis Penerapan Hukuman Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Herry Wirawan Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT.BDG)," Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 3, No. 12. 22
Cahyani Gisella Tiara dan Sholehah Siti Bilkis, (2023) "Analisa Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Alternatif Penegakan Hukum," Jurnal: Al-Qisth Law, Vol. 7, No. 1. Eric Neumayer, (2006) "Death Penalty: The Political Foundations of The Global Trend Toward Abolition" Human Rights Review, Vol. 9, No. 2. Frederick C. Millett, (2008) "Will the United States Follow England (and the Rest of the World) in Abandoning Capital Punishment?" Article 11, The University of New Hampshire Law Review, Vol. 6, No. 3. Gisella Tiara & Siti Bilkis, (2023) "Analisa Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Alternatif Penegakan Hukum." Al-Qisth Law Review Vol 7 No. 1. Herliana Heltaji, (2022)"Dilema Hak Asasi Manusia Dan Hukum Mati Dalam Indonesia," Pamulang Law Review, Vol. 4, No. 2. Konstitusi Hesty Widyaningrum, (2020) "Perbandingan Pengaturan Hukuman Mati di Indonesia dan Amerika Serikat" Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Volkgeist, Vol. 3 No. 1. Krisnadi Bremi, (2021) "Politik Hukum Pidana Terhadap Pidana Mati Pelaku Pembunuhan Berencana Pasal 340 KUHP Pidana," Jurnal Ilmiah Publika Vol. 9. Luluk Ainu Mufidah, (2017) "Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan Dan Hak Asasi Manusia" Fakultas Hukum Universitas Mataram. M. Zen Abdullah, (2018) "Pelaksanaan Hukuman Mati Di Indonesia Telaah Dalam Konteks Hak Asasi Manusia," Jurnal Ilmiah Universitas Jambi. Manoppo, Pongoh, dan Bawole, "Analisis Pidana Mati Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana." Muladi, (1989) "Pidana Mati Ditinjau Dari Sudut Tujuan Pemidanaan," Surakarta, Simposium Nasional. Paulinus Soge, (2012) "Tinjauan Yuridis Eksekusi Pidana Mati Di Indonesia," 3. Vol. Yustisia Jurnal Hukum 1, No. 23
Roger Hood, (2002) "THE DEATH PENALTY: A WORLDWIDE PERSPECTIVE" Edisi Ketiga, New York, Oxford University Press Inc. Roger Hood dan Carolyn Hoyle, (2009) "Abolishing the Death Penalty Worldwide: The Impact of a 'New Dynamic'" The University of Chicago Press, Crime and Justice , Vol. 38, No. 1. Saputra, R. P., (2020) "Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dengan Inggris", Jurnal Pahlawan, Vol. 3, No. 1. Sipayung, Manullang, dan Siburian, (2023) "Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia." Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 7, No.1. Peraturan Perundang-Undangan Afrika Selatan, (1996) "South Africa Consitution 1996 (rev. 2006)" South Africa 1996 (rev. 2012) Constitution - Constitute (constituteproject.org) Belgia, (1831) "The Constitution of Belgium 1831 (rev. 2014)" Belgium 1831 (rev. 2014) Constitution - Constitute (constituteproject.org) Council Of Europe, (2002) "Protocol No. 13 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, concerning the abolition of the death penalty in all circumstances" Vilnus, European Treaty Series. Indonesia, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (WvS)" Indonesia, "Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964" Inggris, (1998) "Crime and Disorder Act 1998" Inggris, (1998) "Human Rights Act 1998" Inggris, (1998) "Human Rights Act 1998" Human Rights Act 1998 (legislation.gov.uk) United Kingdom Public General Act, "Murder (Abolition of Death Penalty) Act 1965" Murder (Abolition of Death Penalty) Act 1965 (legislation.gov.uk) Media Massa Alice Thomson, (1994) "Commons Rejects Return of Death Penalty for Killers" Politics & Government, London, Times. The Times , 1994, UK, English : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive 24
25 Almanhaj, Fikih Qishas, Diakses Pada 21 November 2023 Andrew Pierce, Rebel MPs Rule Out Hanging, TIMES, London, 1998 Audiovisual Library Of International Law, Drafting History of ICCPR, diakses pada tanggal 20 Januari 2024. Fatahilla, Pro dan Kontra Pidana Mati di Indonesia, indonesia.html, Diakses Pada 21 November 2023. Raden Sanopa Putra, "Analisis Komparatif" Diakses Pada 18 Oktober 2023.