PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 04/M-DAG/PER/2/2006 TENTANG DlSTRIBUSI DAN PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa Bahan Berbahaya memiliki manfaat yang sangat penting, apabila digunakan untuk kebutuhan tertentu sesuai peruntukannya; b. bahwa peredaran dan penggunaan Bahan Berbahaya terus meningkat, baik jenis maupun jumlahnya serta mudah diperoleh di pasaran, sehingga dapat terjadi penyalahgunaan peruntukannya; c. bahwa sebagai upaya mencegah penyalahgunaan, perlu pengaturan distribusi dan pengawasan Bahan Berbahaya; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan; Mengingat: 1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1938 Nomor 86); 2. Ordonnantie Bahan-bahan Kimia Berbahaya Stbl. 1949 Nomor 377; 3. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang pengusutan, Penindakan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 801), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964; 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Repub,lik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495); 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3656); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor. 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42" Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 9. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Negara Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomqr 3878); 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424); tahun 1998 15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Pengesahan International Convention on the Safety of Ufe at Sea 1974; 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 239/Menkes/Per/V/1985 tentang Zat Warna Tertentu Yang Dinyatakan Sebagai Bahan Berbahaya; 17. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/4/1985 tentang Pengamanan Bahan Beracun dan Berbahaya di Perusahaan Industri; 18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722/MENKES/PER/ 1X/1988 jo. Nomor 1168/MENKES/PER/X/1999 tentang Bahan Tambahan Makanan; 19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 472/Menkes/Per/V/1996 tentang tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan; 20. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 254/MPP/Kep/7/2000 tentang Tata Niaga Impor dan Peredaran Bahan Berbahaya Tertentu; Perdagangan 21. Keputusan Nomor 634/MPP/l'<:ep/9/2002 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Yang Beredar di Pasar; Menteri Perindustrian dan 22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1184/Menkes/Per/X/2004 Pengamanan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga; 23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/ 3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/12/2005; tentang
MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG DISTRIBUSI DAN PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Bahan Berbahaya adalah zat, bahan kimia dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung, yang mempunyai sifat racun (toksisitas), karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif, dan iritasi. 2. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik perjanjian Indonesia, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. bersama-sama melalui sendiri maupun baik 3. Produsen Bahan Berbahaya (P-B2) adalah perusahaan yang memproduksi Bahan Berbahaya di dalam negeri dan mempunyai Izin Usaha Industri dari Instansi yang berwenang. 4. Importir Terdaftar Bahan Berbahaya (IT-B2) adalah Importir bukan produsen, pemilik Angka Pengenal Importir Umum (API-U), yang mendapat tugas khusus untuk mengimpor Bahan Berbahaya dan bertindak sebagai distributor untuk menyalurkan Bahan Berbahaya yang diimpornya, kepada perusahaan lain yang membutuhkan yang dalam hal ini adalah pengguna Akhir Bahan Berbahaya. 5. Importir Produsen Bahan Berbahaya (IP-B2) adalah Impotir Produsen yang diakui oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan disetujui untuk mengimpor sendiri Bahan Berbahaya yang diperuntukkan semata-mata hanya untuk kebutuhan produksinya sendiri. 6. Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya (DT-B2) adalah perusahaan yang diberi izin oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan setelah mendapat penunjukan dari Produsen Bahan Berbahaya untuk menyalurkan Bahan Berbahaya kepada Pengguna Akhir secara langsung atau melalui Pengecer Terdaftar. 7. Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya (PT-B2) adalah perusahaan yang diberi izin oleh Gubernur, Gubernur DKI Jakarta, atau Bupati/Walikota setelah mendapat penunjukan dari DT-B2 untuk memperdagangkan Bahan Berbahaya kepada PA-B2. 8. Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) adalah perusahaan industri yang menggunakan Bahan Berbahaya sebagai bahan baku/penolong yang diproses secara kimia fisika, sehingga, terjadi perubahan sifat fisika dan kimianya serta mempunyai nilai tambah, dan badan usaha atau lembaga yang menggunakan Bahan Berbahaya sesuai peruntukannya yang memiliki izin dari Instansi yang berwenang.
9. Distribusi adalah peredaran Bahan Berbahaya dari PB-2 kepada PA-B2 atau kepada DT-B2, atau dari IT-B2 kepada PA-B2, atau dari DT-B2 kepada PA-B2, dan PT-B2, atau dari PT-B2 kepada PA-B2. 10. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan untuk mengendalikan distribusi Bahan Berbahaya. 11. Tim Pemeriksa adalah tim: yang melakukan kegiatan pemeriksaan atas kebenaran dan keberadaan fis.ik tempat penyimpanan fasilitas pengemas ulang (repacking) dan alat transportasi yang digunakan oleh Distributor Terdaftar untuk melakukan kegiatan distribusi Bahan Berbahaya. 12. Nomor CAS (Chemical Abstract Service) adalah sistem indeks atau registrasi senyawa kimia yang diadopsi secara internasional. sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi setiap senyawa kimia secara spesifik. 13. Lembar Data Keamanan (LDK)/Safety Data Sheet (SDS) adalah lembar petunjuk yang berisi informasi bahan berbahaya tentang sifat fisika, kimia, jenis bahaya yang ditimbulkan. cara penanganan, dan tindakan khusus dalam keadaan darurat. 14. Label adalah setiap keterangan mengenai Bahan Berbahaya yang berbentuk gambar, tulisan, atau kombinasi keduanya atau bentuk lain yang memuat informasi tentang Bahan Berbahaya dan keterangan Pelaku Usaha serta informasi lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang disertakan pada produk, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada atau merupakan bagian kemasan. 15. Kemasan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus Bahan Berbahaya, baik yang bersentuhan langsung dengan Bahan Berbahaya maupun tidak. 16. Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab di bidang perdagangan. BAB II JENIS BAHAN BERBAHAYA Pasal 2 (1) Jenis Bahan Berbahaya yang diatur distribusi dan pengawasannya dalam Peraturan ini antara lain Formalin, Boraks, Kuning Metanil, Rodamin-B, dan Bahan Berbahaya lainnya dengan Nomor CAS sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini. (2) Pengaturan distribusi dan pengawasan untuk Bahan Berbahaya selain sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, tetapi mempunyai Nomor CAS yang sama harus mengikuti Ketentuan dalam Peraturan ini. (3) Jenis Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berasal dari produksi dalam negeri dan/atau produk impor. BAB III DISTRIBUSI BAHAN BERBAHAYA Pasal 3
(1) Distribusi Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh P-B2, IT-B2, IP-B2, OT-B2, dan PT-B2. (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dalam mendistribusikan Bahan Berbahaya wajib memenuhi ketentuan pengaturan distribusi sebagai berikut: a. P-B2 mendistribusikan Bahan Berbahaya secara langsung hanya kepada PA-B2 atau melalui DT-B2; b. IT-B2 selaku Distributor hanya berhak mendistribusikan Bahan Berbahaya secara langsung kepada PA-B2; c. IP-B2 mendistribusikan Bahan Berbahaya hanya untuk proses produksinya sendiri; d. DT-B2 mendistribusikan Bahan Berbahaya hanya kepada PA-B2 atau melalui PT-B2; dan e. PT-B2 hanya berhak mendistribusikan Bahan Berbahaya secara langsung kepada PA-B2. Pasal 4 (1) Pendistribusian Bahan Berbahaya oleh IT-B2 atau oleh DT-B2 wajib dilengkapi dengan LDK/SDS sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini. (2) Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikemas dengan , menggunakan kemasan berdasarkan ketentuan yang berlaku serta persyaratan International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code/ United Nation Standard). (3) Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencantumkan label yang memuat nama/jenis Bahan Berbahaya, nama dan alamat P-B2 atau DT-B2 yang mengemas, berat /volume netto, peruntukan, piktogram/simbol bahaya, kata sinyal, dan pernyataan bahaya yang mengacu pada panduan umum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini. Pasal 5 (1) Bahan Berbahaya yang didistribusikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), menggunakan kemasan sekurang-kurangnya dengan ukuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini. (2) Pengemasan ulang (repacking) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi standar yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan hanya dilakukan oleh DT-B2. BAB IV PERIZINAN Pasal 6
(1) Distributor dan Pengecer Bahan Berbahaya wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP-B2). (2) Menteri memiliki kewenangan penerbitan SIUP-B2. (3) Menteri melimpahkan kewenangan penerbitan SIUP-B2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada: a. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Oepartemen Perdagangan untuk OT-B2; b. Gubernur untuk PT-B2 setelah mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota; dan c. Gubernur DKI Jakarta untuk PT-B2 setelah mendapat rekomendasi dari Walikota. (4) Gubernur/Gubernur DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c, melimpahkan kewenangan pemberian izin kepada Kepala Unit Kerja yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang Perdagangan. (5) Penerbitan SIUP-B2 selambat-Iambatnya 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan dipenuhi. (6) SIUP-B2 berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, sekurang sekurangnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya SIUP-B2. Pasal 7 (1) Persyaratan untuk memperoleh izin sebagai DT-B2 sebagai berikut: a. berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas; b. berpengalaman sebagai Distributor Bahan Berbahaya minimal 3 (tiga) tahun dan telah menunjukan kinerja distribusi yang baik sesuai dengan penilaian dari Produsen; c. memiliki atau menguasai sarana untuk kelancaran pelaksanaan distribusi Bahan Berbahaya berupa tempat penyimpanan, fasilitas pengemasan ulang (repacking), dan alat transportasi yang memenuhi syarat keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup, yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik oleh Tim Pemeriksa; d. memiliki peralatan Sistem Tanggap Darurat dan Tenaga Ahli di Bidang Pengelolaan Bahan Berbahaya; e. memenuhi syarat-syarat umum untuk melakukan perdagangan seperti SIUP, TDP, SITU/lziri Gangguan. (HO), dan NPWP; f. rekomendasi dari Gubernur/Gubernur DKI Jakarta; dan g. penunjukan dari P-B2. (2) Persyaratan untuk memperoleh izin sebagai PT -B2, sebagai berikut: a. berbentuk badan usaha; b. berpengalaman sebagai pengecer Bahan Berbahaya minimal 2 (dua) tahun; c. memiliki fasilitas penyimpanan yang memenuhi syarat keamanan, keselamatan, lingkungan hidup yang dibuktikan dengan Serita Acara kesehatan dan Pemeriksaan Fisik oleh Tim Pemeriksa; d. memenuhi syarat-syarat umum untuk melakukan perdagangan seperti SIUP, TDP, SITU/lzin Gangguan (HO), dan NPWP;
e. penunjukan dari hanya 1 (satu) DT-B2; dan f. rekomendasi dari BupatilWalikota. (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari : a. Tingkat Pusat, meliputi unsur Departemen Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan; Departemen Perdagangan, Departemen Tenaga Kerja, Kementerian Lingkungan Hidup, Departemen Perindustrian, Departemen Pertanian dan Instansi Teknis lain sesuai kebutuhan, yang dibentuk,oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan; b. Tingkat Propinsi, meliputi unsur Dinas Kesehatan, Balai/Balai Besar Pengawas Obat Makanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah, Dinas Pertanian, dan Dinas Teknis lain sesuai kebutuhan yang dibentuk oleh Gubernur/Gubernur DKI Jakarta. (4) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dikoordin'asikan oleh Oirektorat Jenderal Perdagangan Oalam Negeri cq. Direktorat Perlindungan Konsumen, Oepartemen Perdagangan dan ayat (3) huruf b dikoordinasikan oleh Gubernur/Gubernur OKI Jakarta cq. Oinas yang membidangi perdagangan. (5) Formulir Permohonan Suratlzin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP 82) sebagaimanatercantum dalam Lampiran IV. (6) Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP-B2) sebagai DT-B2 dan PT-B2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V. BABV PELAPORAN Pasal 8 (1) DT-82 wajib menyampaikan laporan mengenai perolehan Bahan Berbahaya dari P- B2 dan pendistribusiannya kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri cq. Direktur Bina Pasar dan Distribusi, Departemen Perdagangan dengan tembusan kepada Gubernur DKI Jakarta/Gubernur propinsi setempat, setiap 3 (tiga) bulan pada minggu pertama bulan April, Juli, Oktober, dan Januari dengan mengacu kepada bentuk laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI. (2) PT-B2 wajib menyampaikan laporan mengenai-data Bahan Berbahaya yang didistribusikannya kepada Gubernur DKI Jakarta/Gubernur propinsi setempat dengan tembusan kepada Bupati/Walikota setiap 3 (tiga) bulan pada minggu pertama bulan April, Juli, Oktober, dan Januari dengan mengacu kepada bentuk laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII. (3) PA-B2 wajib menyampaikan laporan mengenai data perolehan Bahan Berbahaya kepada BupatilWalikota dengan tembusan kepada Gubernur OKI Jakarta/Gubernur propinsi setempat dengan mengacu kepada bentuk laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII. (4) Kewajiban pelaporan bagi PA-82 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk perusahaa industri yang menggunakan Bahan Berbahaya sebagai bahan baku/penolong bagi kegiatan industrinya.
Pasal 9 Laporan Pendistribusian Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, untuk: a. DT-B2 sekurang-kurangnya memuat: 1) nama dan alamat PT-B2 dan/atau PA-B2; 2) jenis dan Nomor CAS Bahan Berbahaya; 3) berat atau volume netto Bahan Berbahaya; 4) stok awal dan stok akhir; 5) waktu penjualan Bahan Berbahaya (tanggal, bulan, tahun);dan 6) nama dan alamat P-B2 yang mendistribusikan Bahan Berbahaya. b. PT-B2 sekurang-kurangnya memuat: 1) nama dan alamat pA-B2; 2) jenis dan Nomor CAS Bahan Berbahaya; 3) berat atau volume netto Bahan Berbahaya; 4) waktu penjualan Bahan Berbahaya (tanggal, bulan, tahun);dan 5) nama dan alamat DT-B2 yang mendistribusikan Bahan Berbahaya. c. PA-B2 sekurang-kurangnya memuat: 1) jenis dan berat atau volume nella Bahan Berbahaya yang dibeli dan peruntukannya; 2) stok awal dan stok akhir; 3) waktu pembelian Bahan Berbahaya (tanggal, bulan, tahun);dan 4) nama dan ala mat P-B2/DT-B2/PT-B2 yang mendistribusikan Bahan Berbahaya. Pasal 10 (1) Dalam hal DT-B2, PT-B2, dan PA-B2 menghentikan kegiatan usahanya, wajib melaporkan posisi stok Bahan Berbahaya kepada : a. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan untuk DT-B2; b. Gubernur untuk PT-B2 dan PA-B2 yang berdomisili di luar DOKI Jakarta; dan c. Gubernur DKI Jakarta untuk PT-B2 dan PA-B2 yang berdomisili di DKI Jakarta. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak kegiatan usahanya dihentikan yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Penghentian Kegiatan Usaha oleh yang bersangkutan. BAB VI LARANGAN Pasal 11 (1) Pelaku usaha atau perorangan yang tidak memiliki izin atau tidak berhak memperdagangkan Bahan Berbahaya, dilarang untuk : a. mengedarkan atau memperdagangkan Bahan Berbahaya; dan/atau
b. mengemas kembali Bahan Berbahaya dari kemasan aslinya. (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan Bahan Berbahaya di luar peruntukannya, termasuk untuk pangan dan kosmetik. Pasal 12 (1) IP-B2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dilarang mendistribusikan Bahan Berbahaya kepada siapapun. (2) PT-B2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e dilarang menerima pasokan Bahan Beroahaya lebih dari 1 (satu) DT-B2. (3) PA-B2 dilarang mendistribusikan atau memindahtangankan Bahan Berbahaya kepada siapapun. BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 13 (1) Pembinaan terhadap IP-B2, 'T-B2, DT-B2, PT-B2 dalam mendistribusikan Bahan Berbahaya dilakukan oleh Departemen Perdagangan berkoordinasi dengan Departemen/Instansi Teknis terkait. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain: a. pendistribusian Bahan Berbahaya secara benar sesuai ketentuan yang berlaku; dan b. penyimpanan, pengemasan, serta pemberian penandaan atau label pada barang didistribusikan di semua Uni untuk memenuhi aspek berbahaya yang keselamatan, keamanan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Pasal 14 (1) Pengawasan distribusi, pengemasan, dan pelabelan Bahan Berbahaya dilakukan terhadap IP-B2, IT-B2, DT-B2, PT-B2, dan PA-B2. (2) Pengawasan terhadap distribusi Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis, jumlah yang didistribusikan, dan jumlah stok yang dikuasai oleh : a. IT-B2 selaku DT-B2 sampai kepada PA-B2 dilakukan mulai dari gudang IT-B2 sampaidengan Bahan Berbahaya berada di tangan PA-B2; b. DT-B2 yang berasal dari P-B2 sampai kepada PA-B2 dan PT-B2, dilakukan mulai dari dalam gudang DT-B2 sampat dengan Bahan Berbahaya berada ditangan PA-B2 dan PT-B2; dan c. PT-B2 sampai kepada PA-B2. Pasal 15 (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 di Tingkat Pusat, dilakukan oleh Pegawai/pejabat Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri cq. Direktorat
pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Departemen Perdagangan dan di Tingkat Daerah dilakukan oleh pegawai/pejabat Dinas Propinsi, Dinas Kabupaten/Kota dan/atau bersama Instansi Teknis terkait. (2) Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Pegawai/Pejabat sebagaimana dimaksud pad ayat (1) harus dilengkapi surat tugas yang diterbitkan oleh Pejabat berwenang dalam waktu tertentu. (3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah: a. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan untuk Pegawai/Pejabat Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri; b. Gubernur/Gubernur DKI Jakarta untuk Pegawai/pejabat Dinas Propinsi; c. Bupati/Walikota untuk pegawai/pejabat Oaerah Kabupaten/Kota; dan d. Pimpinan Instansi terkait yang membawahi Pegawai/Pejabat yang melakukan pengawasan terhadap Bahan Berbahaya. (4) IP-B2, IT-B2, OT-B2, PT-B2, dan PA-B2 wajib memberikan akses yang seluas-- luasnya mengenai kebenaran pendistribusian Bahan Berbahaya kepada Pejabat/pegawai yang melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat(1). Pasal 16 (1) Pegawai/pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) menyampaikan hasil pengawasan kepada Pejabat yang berwenang menugaskan. (2) Apabila dalam pelaksanaan pengawasan ditemukan bukti awal dugaan terjadinya tindak pidana, Pegawai/pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera menyerahkan temuan kepada penyidik POLRI dilengkapi dengan surat pengantar dari Pejabat yang berwenang. BAB VIII SANKSI Pasal 17 (1) IT-B2 yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) IP-B2 yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, dan Pasal 12 ayat (1) dikenakan sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) DT-B2 yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 5 ayat (2), serta Pasal 6 ayat (1 ) dikenakan sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. (4) PT-B2 yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (2) dikenakan sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (5) PA-B2 yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 12 ayat (3) dikenakan sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(6) Pelaku usaha atau perorangan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam. Pasal 11 ayat (1) dikenakan sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku. (7) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) dikenakan sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 18 (1) Bahan berbahaya yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) atau Pasal11, wajib ditarik dari peredaran. (2) Penarikan Bahan Berbahaya dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperintahkan oleh Pejabat yang berwenang dan pelaksanaan penarikan dilakukan oleh Pelaku Usaha yang bersangkutan. (3) Biaya penarikan Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Pelaku Usaha yang bersangkutan. Pasal 19 (1) IP-B2 yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 15 ayat (4), dikenakan sanksi administratif. (2) IT-B2 yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 15 ayat (4), dikenakan sanksi administratif. (3) DT-B2 yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), dan Pasal 15 ayat (4) dikenakan sanksi administratif. (4) PT-B2 yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 10 ayat (1) dan Pasal15 ayat (4) dikenakan sanksi administratif. (5) PA-B2 yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (1 ),dan Pasal15 ayat (4) dikenakan sanksi administratif. Pasal 20 Sanksi administratif sebagaimanq dimaksud dalam Pasal 19 berupa : a. peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 1 (satu) bulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX; b. apabila peringatan sebagaimana dimaksud pad a huruf a tidak diindahkan, dilakukan pembekuan SIUP-B2 selama-Iamanya 3 (tiga) bulan; dan c. apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diindahkan, dilakukan pencabutan SIUP-B2 oleh Pejabat pemberi izin sebagaimana tercantum dalam Lampiran X.
BAB IX KETENTUAN PERALIHAN . Pasal 21 Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Bahan Berbahaya dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini. Pasal 22 (1) Distributor dan Pengecer yang tidak memiliki SIUP-B2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan masih menguasai Bahan Berbahaya, diberikan tenggang waktu sampai dengan 1 ini diberlakukan untuk mendistribusikan kepada pengguna akhir sesuai peruntukannya, dan melaporkan kepada Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3); (satu) bulan sejak Peraturan (2) Apabila telah melampaui jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Distributor dan Pengecer yang masih memiliki Bahan Berbahaya dilarang mendistribusikan atau memindahtangankan kepada pihak lain dan wajib melaporkan persediaan Bahan Berbahaya kepada Gubernur/Gubernur DKI Jakarta atau Bupati/Walikota untuk dicatat keberadaannya. (3) Gubernur/Gubernur DKI Jakarta dan Bupati/Walikota mengkoordinasikan penyaluran Bahan Berbahaya yang masih dimiliki oleh Distributor dan Pengecer kepada PA-B2, DT-B2, atau kepada PT-B2. Pasal 23 Gubernur/Gubernur DKI Jakarta dan/atau BupatiNValikota mengkoordinasikan penyaluran Bahan Berbahaya yang masih dikuasai oleh : a. Distributor atau P_ngecer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) kepada DT-B2, PT-B2, atau kepada PA-B2; atau b. DT-B2, PT-B2, dan PA-B2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) kepada DT-B2, PT-B2, atau kepada PA-B2. Pasal 24 Kepada DT-B2 diberikan tenggang waktu sampai dengan 1 (satu) tahun sejak Peraturan ini diberlakukan untuk menyesuaikan kemasan, label serta Lembar Data Keamanan dari Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan ini.
BAB X PENUTUP Pasal 25 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di J A K A R T A pada tanggai :16 Pebruari 2006 MENTERI PERDAGANGAN R.I. ttd MARl ELKA PANGESTU LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG DISTRIBUSI DAN PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA NOMOR : 04/M-DAG/PER/2/2006 TANGGAL : 6 Pebrari 2006 : Daftar Jenis Bahan Berbahaya A. LAMPIRAN I B. LAMPIRAN II : Lembar Data Keamanan (LDK)/Safety Data Sheet (SDS) C. LAMPIRAN III : Panduan Umum Bahan Kimia tentang Sifat Bahaya, Kategori Bahaya., Piktogram/Simbol Bahaya, Kata Sinyal, dan Pernyataan Bahaya D. LAMPIRAN IV : Formulir Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP-B2) E. LAMPIRAN V : Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP- B2) sebagai DT-B2 dan PT-B2 F. LAMPIRAN VI : Laporan Distribusi Bahan Berbahaya Dari Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya : VI-1. Data Pasokan Bahan Berbahaya VI-2. Realisasi Distribusi kepada Pengecer Terdaftar VI-3. Realisasi Distribusi kepada Pengguna Akhir
VI-4. Posisi Stok (Tgl/Bln/Thn) G. LAMPIRAN VII : Laporan Distribusi Bahan Berbahaya Dari Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya : VII-1. Data Pasokan Bahan Berbahaya VII-2. Realisasi Distribusi kepada Pengguna Akhir VII-3. Posisi Stok (Tgl/B/n/Thn) H. LAMPIRAN VIII : Laporan Pemanfaatan/Peruntukan Bahan Berbahaya Dari Pengguna Akhir Bahan Berbahaya : VIII-1. Data Pasokan Bahan Berbahaya VIII-2. Realisasi Peruntukan Bahan Berbahaya VIII-3. Posisi Stok (Tgl/Bln/Thn) I. LAMPIRAN IX : Peringatan tentang Pelaksanaan Ketentuan SIUP dan/atau J. LAMPIRAN X SIUP-B2 : Pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan/ atau Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP-B2) MENTERI PERDAGANGAN R.I. ttd MARl ELKA PANGESTU
Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M- DAG/PER/2/2006 DAFTAR JENIS BAHAN BERBAHAYA KEMASAN TERKECIL DISTRIBUTOR DAN PENGECER NAMA BAHAN NOMOR CAS NO. KEPERLUAN LAIN TIDAK UNTUK PANGAN 1 kg 1 kg 1 l 1 kg 1 kg 1 kg 23444-65-7 10043-35-3 79-11-8 500-38-9 69-72-7 2465-27-2 915-67-3 1309-37-1 7787-59-9 1303-96-4 12236-46-3 1609-47-8 150-69-6 50-00-0 5141-20-8 81-77-6 569-61-9 7758-01-2 3811-04-9 71-48-7 7646-79-9 10124-43-3 532-82-1 547-57-9 91-64-5 2706-28-7 60-11-7 587-98-4 85-84-7 131-79-3 632-99-5 Alkannin 1 Asam Bora 2 3 Asam Monokloroasetat Asam Nordihidroguaiaretat 4 Asam Salisilat 5 Auramin 6 Amaran 7 Besi (III) oksida 8 Bismut Oksiklorida 9 Boraks 10 11 Coklat FB 12 Dietil Pirokarbonat 13 Dulsin 14 15 Hijau Amasid G Indantren Biru R 16 17 Kalkozin Magenta N 18 Kalium Bromat 19 Kalium Klorat 20 Kobalt Asetat 21 Kobalt Klorid "Oba" Sulfat 22 23 Krisoidin 24 Krisoin S 25 Kumarin 26 Kuning Anilin 27 Kuning Mentega 28 Kuning Metanil 29 Kuning AB 30 Kuning OB 31 Magenta I 1 kg 1 kg 5 kg 1 kg 1 kg 1 kg 10 l 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg Formaldehid.larutan LABORATORIUM/ PENELITIAN 25 g 25 g 25 ml 1 g 2,5 g 10 g 10 g 10 g 25 g 25 g 25 g 25 g 5 g 25 ml 25 g 10 g 25 g 50 g 5 g 5 g 5 g 5 g 50 g 10 g 5 g 10 g 10 g 2,5 g 10 g 10 g 25 g
KEMASAN TERKECIL DISTRIBUTOR DAN PENGECER NAMA BAHAN NOMOR CAS NO. KEPERLUAN LAIN TIDAK UNTUK PANGAN 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 l 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg/1A (100 tab) 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 26261-57-4 3248-91-7 6358-53-8 2646-17-5 3118-97-6 98-95-3 59-87-0 54-21-7 1936-15-8 523-44-4 1400-62-0 553-79-7 30525-89-4 32 Magenta II 33 Magenta III 34 Merah Sitrus No 2 35 Minyak Oranye SS 36 Minyak Oranye XO 37 Nitrobenzen 38 Nitrofurazon 39 Natrium Salisilat 40 Oranye G 41 Oranye GGN 42 Orcein P 4000 43 Paraformaldehid 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Violet 6B 3564-09-08 5850-44-2 4548-53-2 81-89-9 57-29-5 3257-28-1 842-07-9 62-54-9 110-83-3 1694-04-3 Ponceau 3R Ponceau 6R Ponceau 8R Rodamin B Snamil Antran B1 Skarlet GN Sudan 1 Trurea Troksan LABORATORIUM/ PENELITIAN 25 g 25 g 25 g 25 g 25 g 25 ml 5 g 5 g 25 g 25 g 5 g 5 g 5 g 5 g 5 g 10 g 1 g 10 g 10 g 25 g 25 g 25 g 10 g
Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M- DAG/PER/2/2006 LEMBAR DATA KEAMANAN (LDK) I SAFETY DATA SHEET (SDS) 1. Identifikasi Senyawa (Tunggal atau Campuran) - Identifikasi nama produk berdasarkan GHS - Identifikasi lainnya - Penggunaan yang dianjurkan dan pembatasan penggunaan - Data rinci mengenai pemasok - Nomor telepon darurat : : : : : ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. 2 Identifikasi Bahaya - Klasifikasi senyawa/campuran - Elemen label termasuk pernyataan kehati-hatian - Bahaya lain di luar yang berperan dalam klasifikasi : : : ... ... ... 3 Komposisi/informasi tentang Bahan Penyusun Senyawa tunggal - Nama kimia - Nama umum, nama dagang, sinonim dll - Zat pengotor dan dan bahan tambahart yang: diklasifikasikan : : : ... .. ... . ... . dan yang berperan dalam klasifikasi senyawa tersebut Campuran Identitas dan konsentrasi bahan kimia atau rentang konsentrasi dari semua bahan penyusun yang berbahaya terhadap kesehatan atau lingkungan dan konsentrasi bahan penyusun campuran. : ... .. 4 Tindakan Pertolongan Pertama : : Uraian langkah pertolongan pertama yang diperlukan - Kumpulan gejala/efek terpenting, baik akut maupun tertunda - Indikasi yang memertukan bantuan medik dan tindakan khusus, jika diperlukan ... . ... . : ... .. 5 Tindakan Pemadaman Kebakaran - Media pemadam yang cocok - Bahaya spesifik yang diakibatkan bahan kimia tersebut - Alat pelindung khusus dan pernyataan, kehati-hatian bagi : : ... . ... .. petugas pemadam kebakaran : ... . 6 Tindakan Pengatasan jika terjadi Kebocoran - Langkah - langkah pencegahan diri, alat perlindungan dan ... . prosedur tanggap darurat Langkah-langkah pencegahan bagi lingkungan - Metode dan bahan untuk penangkalan (containment) dan pembersihan : : Langkah-langkah pencegahan bagi lingkungan - Metode dan bahan untuk penangkalan (containment) dan pembersihan : : ... . ... . 7 Penanganan dan Penyimpanan - Langkah-langkah pencegahan untuk penanganan yang aman - Kondisi untuk penyimpanan yang aman, termasuk : ... . inkompatibilitas : ... . 8 Kontrol PaparanI Perlindungan Diri
Parameter pengendalian, jika tersedia agar dibuat daftar batas paparan di tempat kerja termasuk notasinya, daftar angka batas biologik termasuk notasinya Pengendalian teknik yang sesuai - Tindakan per1indungan din, seperti alat pelindung diri : : : ... .. ... .. ... .. 9 Sifat Fisika dan Kimia - Data empnk dari senyawa atau campuran - Organoleptik (bentuk fisik, warna dll) - Bau - Ambang bau - pH - Titik lebur/ titik beku - itik didih/ rentang didih - Titik nyala - Laju penguapan - Flamabililas (padatan, gas) - Nilai batas flamabililas lerendah/ tertinggi dan : : : : : : : : : : : : ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. : : : : : : : : : : : ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. batas ledakan - Tekanan uap - Rapat uap - Kerapatan relatif - Kelarutan - Koefisien partisi (n-oktanol/air) - Suhu dapat membakar sendiri (auto-ignition) - Suhu penguraian - Kekentalan 10 Stabilitas dan Reaktifitas - Reaktifitas - Stabilitas kimia - Kemungkinan reaksi yang berbahaya - Kondisi untuk dihindarkan - Bahan-bahan yang tidak tercampurkan - Hasil peruraian yang berbahaya Informasi Toksikologi - Uraian lengkap dan komprehensif tentang berbagai : : : : : : : ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. 11 efek toksikologik/kesehatan - Infornasi tentang rute paparan - Kumpulan gejala yang berkaitan dengan sifat fisik, : : ... .. ... .. kimia dan toksikologi : ... .. Efek akut tertunda dan Krenik dan paparan jangka pendek dan jangka panjang : ... .. Ukuran numerik tingkat toksisitas - Efek Interaktif : : ... .. ... ..
Jika data bahan kimia secara spesifik tidak tersedia tambahan - tentang campuran dan Informasi penyusunnya : : ... .. ... .. 12 Informasi Ekologi - Ekotoksisitas - Persistensi dan peruraian oleh lingkungan - Patensi bioakumulasi - Mobilitas dalam tanah - Efek merugikan lainnya : : : : : : ... . ... . ... . ... . ... . ... . 13 Pertimbangan Pembuangan/Pemusnahan Metoda pembuangan 14 Informasi Transportasi 15 16 Nomor PBB - Nama pengapalan yang sesuai berdasarkan PBB - Kelas bahaya pengangkutan - Kelompok pengemasan, jika tersedia - Bahaya lingkungan - Tindakan kehati-hatian khusus bagi pengguna Informasi yang berkaitan dengan Regulasi - Regulasi tentang keamanan untuk produk tersebut lingkungan, kesehatan dan lain Termasuk Informasi yang : : : : : : : : : Nomor PBB - Nama pengapalan yang sesuai berdasarkan PBB - Kelas bahaya pengangkutan - Kelompok pengemasan, jika tersedia - Bahaya lingkungan - Tindakan kehati-hatian khusus bagi pengguna Informasi yang berkaitan dengan Regulasi - Regulasi tentang keamanan untuk produk tersebut lingkungan, kesehatan dan lain Termasuk Informasi yang : : : : : : : : : Nomor PBB - Nama pengapalan yang sesuai berdasarkan PBB - Kelas bahaya pengangkutan - Kelompok pengemasan, jika tersedia - Bahaya lingkungan - Tindakan kehati-hatian khusus bagi pengguna Informasi yang berkaitan dengan Regulasi - Regulasi tentang keamanan untuk produk tersebut lingkungan, kesehatan dan lain Termasuk Informasi yang : : : : : : : : : ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... .. ... ..
Lampiran III Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M- DAG/PER/2/2006 PANDUAN UMUM BAHAN KIMIA TENTANG SIFAT BAHAYA, KATEGORI BAHAYA, PIKTOGRAM/SIMBOL, KATA SINYAL DAN PERNYATAAN BERBAHAYA A. BAHAYA FISIK NO. 1 SIFAT BAHAYA MUDAH MELEDAK KATEGORI BAHAYA Peledakan tidak stabil PIKTOGRAM KATA SINYAL Berbahaya PERNYATAAN BAHAYA Peledakan tidak stabil 2 Divisi 1.1 Berbahaya Divisi 1.2. Berbahaya Divisi 1.3. Berbahaya Divisi 1.4. Peringatan Divisi 1.5. Tanpa simbol Berbahaya GAS MUDAH MENYALA Divisi 1.6. 1 Tanpa simbol Tanpa Sinyal Berbahaya Kata Mudah meledak, ledakan massa bahaya Mudah meledak, proyeksi berat bahaya Mudah meledak, bahaya api blast atau proyeksi Bahaya api atau proyeksi Dapat terjadi ledakan massa dalam api Tanpa Pernyataan Bahaya Gas sangat mudah menyala 2 Tanpa simbol Peringatan Gas mudah menyala 3 AEROSOL MENYALA MUDAH 1 Berbahaya Aerosol menyala sangat mudah
4 5 6 7 2 Peringatan Aerosol mudahmenyala GAS PENGOKSIDASI 1 Berbahaya Dapat menyebabkan meningkatkan oksidator atau nyala, GAS BERTEKANAN Gas bertekanan Peringatan Berisi gas bertekanan; dapat meledak jika dipanaskan Gas dicairkan Peringatan Berisi gas bertekanan dapat meledak jika dipanaskan CAIRAN MENYALA Peringatan cair Gas yang didinginkan pada rendah Gas terlarut suhu Peringatan 1 Berbahaya MUDAH 2 Berbahaya 3 Peringatan Berisi gas yang dibekukan, menyebabkan dapat kebakaran kriogenik atau luka Berisi gas bertekanan dapat meledak jika dipanaskan Cairan dan uap amat sangat mudah menyala Cairan dan uap mudah menyala sangat Cairan dan uap mudah menyala PADATAN MENYALA MUDAH 4 1 Tanpa simbol Peringatan Berbahaya Cairan yang dapat menyala (bila terjadi kontak singkat dengan sumber nyala) Padatan mudah menyala 2 Peringatan Padatan mudah menyala
8 9 10 11 12 (TUNGGAL BAHAN ATAU CAMPURAN) YANG DAPAT BEREAKSI SENDIRI Type A Berbahaya Pemanasan menimbulkan ledakan dapat Type B Berbahaya Pemanasan menimbulkan ledakan nyala dapat atau Type C dan D Berbahaya Pemanasan menimbulkan nyala dapat Peringatan Type E dan F Type G Peringatan Tanpa simbol 1 CAIRAN PIROPRIK Berbahaya Berbahaya PADATAN PIROFORIK 1 Berbahaya 1 BAHAN (TUNGGAL ATAU CAMPURAN) DAPAT MENIMBULKAN PANAS SENDIRI 2 Peringatan Pemanasan menimbulkan nyala dapat Pemanasan menimbulkan nyala dapat Langsung menyala kontak dengan udara bila Langsung menyala kontak dengan udara bila Menimbulkan panas sendiri dapat menyambar ke sumber nyala Dalam jumlah yang besar panas menimbulkan sendiri,dapat menyambar ke sumber nyala. BAHAN TUNGGAL ATAU CAMPURAN YANG APABILA KONTAK DENGAN AIR MELEPASKAN GAS MUDAH MENYALA 1 Berbahaya Jika kontak dengan air menghasilkan gas mudah menyala yang mungkin segera menyala 2 Berbahaya air Jika kontak dengan mengahsilkan gas mudah menyala.
13 14 15 3 Peringatan air Jika kontak dengan menghasilkan gas mudah menyala CAIRAN PENGOKSIDASI 1 Berbahaya Dapat menyebabkan nyala atau ledakan, okidator kuat. 2 Berbahaya Dapat meningkatkan nyala oksidator 3 Peringatan Dapat meningkatkan nyala oksidator. 1 Berbahaya PADATAN PENGOKSIDASI Berbahaya 2 3 Peringatan PERIOKSIDA ORGANIK Tipe A Berbahaya Tipe B Berbahaya Dapat menyebabkan nyala atau ledakan, oksidator kuat Dapat meningkatkan nyala oksidator Dapat meningkatkan nyala oksidator Pemanasan dapat menyebabkan ledakan Pemanasan dapat menyebabkan nyala atau ledakan Tipe C dan D Berbahaya Pemanasan dapat menyebabkan nyala Tipe E dan F Peringatan Pemanasan dapat menyebabkan nyala Tipe G Tanpa simbol Tanpa Pernyataan Bahaya
16 KOROSIF LOGAM TERHADAP 1 Peringatan Dapat menyebabkan korosif terhadap logam B. BAHAYATERHADAP KESEHATAN NO. SIFAT BAHAYA KATEGORI BAHAYA 1 1 TOKSISITAS AKUT PIKTOGRAM KATA SINYAL Berbahaya Oral Kulit Inhalasi PERNYATAAN BAHAYA : : : Fatal Fatal bila kontak dengan kulit Fatal bila terhirup 2 2 Berbahaya Oral Kulit Inhalasi : : : Fatal Fatal bila kontak dengan kulit Fatal bila terhirup : : Berbahaya Oral Kulit 3 Beracun bila tertelan Beracun bila kontak dengan kulit Beracun bila terhisap : Inhalasi Berbahaya bila tertelan Berbahaya dengan kulit Berbahaya bila terhirup Mungkin berbahaya tertelan Mungkin kontak dengan kulit Mungkin terhirup : : Peringatan Oral Kulit 4 kontak bila : : Inhalasi Tanpa Simbol Peringatan Oral 5 bila : Kulit berbahaya bila Inhalasi : bila berbahaya 1 Korosif (IA, IB, IC) Berbahaya Menyebabkan luka bakar yang parah pada KOROSI / IRITASI KULIT kulit dan kerusakan mata 2 Iritasi Peringatan Menyebabkan iritasi kulit 3 IRITASI/ KERUSAKAN PARAH PADA MATA 3 Iritasi ringan 1 Efek tidak dapat pulih Tanpa simbol Peringatan Menyebabkan iritasi kulit ringan Berbahaya Menyebabkan kerusakan serius pada mata 2A Iritasi Peringatan Menyebabkan iritasi serius pada mata
4 5 6 7 8 9 SESITISASI SALURAN PERNAFASAN 2B Iritasi Ringan 1 Tanpa simbol Peringatan Menyebabkan iritasi mata pada mata Berbahaya Dapat menyebabkan alergi atau gejala asma atau kesulitan bernafas bila terhirup SESITISASI PADA KULIT 1 Peringatan Dapat menyebabkan reaksi alergi pada kulit MUTAGENISITAS PADA SEL TUMBUH 1 (1A, 1B) Berbahaya Dapat menyebabkan kerusakan genetik 2 Peringatan Diduga menyebabkan kerusakan genetik 1 (1A, 1B) Berbahaya Dapat menyebabkan kanker KARSINOGENISITAS 2 Peringatan Diduga dapat menyebabkan kanker 1 (1A, 1B) Berbahaya Dapat merusak fertilitas atau janin TOKSISITAS TERHADAP REPRODUKSI 2 Peringatan Diduga merusak fertilitas atau janin TOSISITAS SISTEMIK PADA ORGAN TARGET SPESIFIK KARENA Kategori tambahan (efek pada/ melalaui laktasi 1 Tanpa simbol Tanpa kata sinyal Dapat menyebabkan bahaya terhadap bayi yang disusui Berbahaya Menyebabkan kerusakan...(sebutkan, nama organ yang rusak
PAPARAN TUNGGAL 2 Peringatan Dapat menyebabkan kerusakan (sebutkan nama organ yang rusak) 3 Peringatan Dapat menyebabkan iritasi pernafasan atau Dapat menyebabkan mengantuk atau pusing 10 TOKSISITAS SISTEMIK PADA ORGAN TARGET SPESIFIK KARENA PAPARAN BERULANG 1 2 Berbahaya Menyebabkan kerusakan.... (sebutkan nama organ yang rusak) pada paparan berulang atau jangka panjang Peringatan Dapat menyebabkan kerusakan....(sebutkan organ yang rusak) pada paparan berulang atau jagka panjang 11 BAHAYA ASPIRASI 1 Berbahaya Mungkin tertelan dan masuk jika fatal saluran pernafasan Peringatan Mungkin berbahaya jika tertelan dan masuk 2 saluran pernafasan C. BAHAYA TERHADAP LINGKUNGAN NO. PERNYATAAN BAHAYA SIFAT BAHAYA PIKTOGRAM KATA SINYAL KATEGORI BAHAYA 1 1 Peringatan BAHAYA TOKSISITAS AKUT PADA LINGKUNGAN AKUATIK Sangat beracun kehidupan akuatik terhadap 2 Tanpa simbol Tanpa kata sinyal Beracun terhadap kehidupan akutik 2 BAHAYA TOKSISITAS KRONIK PADA LINGKUNGAN AKUATIK 3 1 Tanpa simbol Tanpa kata sinyal Berbahaya terhadap kehidupan akuatik Sangat beracun terhadap kehidupan akuatik dengan efek jangka panjang Peringatan 2 Tanpa kata sinyal Beracun terhadap kehidupan akuatik dengan efek jangka panjang 3 Tanpa simbol Tnpa kata sinyal Berbahaya terhadap kehidupan akuatik dengan efek jangka panjang
4 Tanpa Simbol Tanpa kata sinyal Dapat menyebabkan bahaya jangka panjang terhadap kehidupan akuatik
Lampiran IV Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M- DAG/PER/2/2006 KOP SURAT UNIT (Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri/Dinas Propinsi, Kabupaten/Kota Kepada Yth. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam negeri Departemen Perdagangan/ Gubernur **) ... ... .. ... ... Di ... ... .. FORMULIR PERMOHONAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN BAHAN BERBAHAYA (SIUP-B2) DIISI DENGAN HURUF CETAK Nomor... ., Tanggal ... I Maksud 1. Mendirikan perusahaan 2. Memperluas perusahaan 3. Memperkecil perusahaan 4. Mengalihkan pemilikan perusahaan 5. Memindahkan perusahaan 6. Mengubah perusahaan permohonan izin diberi tanda ( ) bagi permohonan izin yang dimaksud Identitas Perusahaan II 1. Nama perusahaan 2. Bentuk perusahaan: Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik negara (BUMN), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV) ... . ... . ... ... . ... . ...
Persekutuan Firma, Persekutuan Perorangan. 3. a. Alamat Perusahaan *) Jalan/Lorong dan Nomor Kelurahan/desa, RT dan Rw/Rk Kecamatan/Kota Kabupaten/ Kotamadya ... ... ... .. ... ... .. ... ... b. Lokasi perusahaan (bila perusahaan berada di Pusat Pertokoan/ Perbelanjaan / Perkantoran, jelaskan lantai dan ruangan). 4. Nomor Pokok Wajib Pajak Identitas pemilik penanggung jawab perusahaan III 1. Nama Lengkap 2. Tempat tanggal lahir 3. Alamat rumah/tempat tinggal (lampiran fotokopi KTP) 4. Suami/Istri a. Nama b. Kewarganegaraan IV Legalitas Perusahaan 1. Akte pendiri/perubahan perusahaan a. Nama Notaris b. Nomor/tanggal Akte Notaris (Lampirkan salinan Akte Notaris) 1. Akte pendiri/perubahan perusahaan a. Nama Notaris b. Nomor/tanggal Akte Notaris (Lampirkan salinan Akte Notaris) ... ... ... .. ... .. ... .. ... c. Nomor/tanggal pengesahan Akte Notaris dari Departemen Kehakiman/Pengadilan Negeri 2. Izin lainnya V Nilai investasi perusahaan Rp... .. seluruhnya tidak termasuk tanah danbangunan tempat usaha VI Kegiatan Usaha 1. Produksi barang dan atau jasa ... ..
2. Perdagangan barang dan atau jasa 3. Jenis barang/jasa dagangan ... .. ... .. VII Kegiatan usaha: 1. Bank dalam Negeri 1. a. Nama b. Alamat : ... .. : ... .. : ... : ... : ... : ... : ... .. : ... .. : ... .. : ... .. : ... .. : ... .. 2. a. Nama b. Alamat 3. a. Nama b. Alamat 1. a. Nama b. Alamat 2. Bank luar Negeri 2. a. Nama b. Alamat 3. a. Nama b. Alamat Demikian surat permohonan ini telah diisi/dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan tersebut tidak benar kami bersedia dicabut SIUP- B2nya dan atau dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ... ... Tanda tangan Pemilik/penanggung jawab perusahaan Cap dan meterai Rp. 6000 Tembusan: 1. Gubernur/Bupati /Walikota **) 2. Pertinggal *) Sebutkan keterangan mengenai status tempat usaha (milik sendiri/sewa/kontrak/cara lain). **) Coret yang tidak perlu
Lampiran V Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M- DAG/PER/2/2006 KOP SURAT UNIT (Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri/Dinas Propinsi, Kabupaten/Kota) ) SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN BAHAN BERBAHAYA (SIUP-B2) SEBAGAI DT-B2 DAN PT-B2 1. Nama Perusahaan 2. Alamat Kantor Persahaan : ... .. : ... .. No. Telp... No. Fax... . : ... . : ... .. : ... .. : ... ... 3. Nama Pemilik/Penanggung Jawab 4. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 6. Nilai tidak Investasi Perusahaan seluruhnya termasuk Tanah danBangunan Tempat Usaha 7. Bidang Usaha 8. Jenis Kegiatan Usaha 9. Jenis Barang/Jasa Dagangan 10. Surat izin usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP-B2) berlaku untuk melakukan kegiatan perdagangan diseluruh wilayah republik Indonesia selama perusahan masih menjalankan kegiatan usahanya. : ... .. : ... .. : ... . Dikeluarkan di ... . Pada Tanggal ... Pasfoto 3X4 cm Dirjen Perdagangan Dalam negeri/Gubernur *)
... ... . Tembusan: 1. Gubernur/Bupati/Walikota*) 2. Kepala Dinas Perdagangan Propinsi/Kabupaten/Kota *) 3. Pertinggal ) Coret yang tidak perlu Lampiran VI Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M- DAG/PER/2/2006 : : : Nomor Lampiran Perihal Kepada Yth. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam negeri, Departemen Perdagangan Cq. Direktur Bina Pasar dan Distribusi Di J A K A R T A Laporan Distribusi Bahan Berbahaya I. KETERANGAN UMUM Nama Perusahaan Alamat lengkap : : Telepon Faximile E-mail Nomor dan Tanggal Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Jenis Perusahaan : : : : : : Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya (DT- B2)
II. LAPORAN DISTRIBUSI BAHAN BERBAHAYA (Lihat Lampiran VI - 1, 2, dan 3) Demikian laporan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku. ... ., ... . tgl/bln/thn) (kota, Tanda tangan : Penanggung : Jawab Nama : Penanggung Jawab Jabatan : Cap Perusahaan : Tembusan: 1. Gubernur 2. Pertinggal Lampiran VI -1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M- DAG/PER/2/2006 1. DATA PASOKAN BAHAN BERBAHAYA No. Nama Pemasok (P-B2) Tgl, Bln, Thn Pasokan Alamat Pemasok (P-B2) Jenis Bahan Berbahaya Yang dipasok Berat/Volume Netto Bahan Berbahaya Keterangan
Cap Perusahaan Ttd (Pimpinan Perusahaan) Lampiran VI -1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M- DAG/PER/2/2006 2. REALISASI DISTRIBUSI KEPADA PENGECER TERDAFTAR No. Nama P- B2 Alamat P- B2 Jenis Bahan Berbahaya Yang Didistribusikan Berat/Volume Netto Bahan Berbahaya Tgl, Bln, Thn Pendistribu sian Keterangan
Cap Perusahaan Ttd (Pimpinan Perusahaan) Lampiran VI -1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M- DAG/PER/2/2006 3. REALISASI DISTRIBUSI KEPADA PENGGUNA AKHIR No. Nama P- B2 Alamat P- B2 Jenis Bahan Berbahaya Yang Didistribusikan Berat/Volume Netto Bahan Berbahaya Tgl, Bln, Thn Pendistribu sian 3. REALISASI DISTRIBUSI KEPADA PENGGUNA AKHIR No. Nama P- B2 Alamat P- B2 Jenis Bahan Berbahaya Yang Didistribusikan Berat/Volume Netto Bahan Berbahaya Tgl, Bln, Thn Pendistribu sian
Cap Perusahaan Ttd (Pimpinan Perusahaan) Lampiran VI -1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M- DAG/PER/2/2006
4. POSISI STOK (TGL/BLN/THN No. Pasokan Berat/Volu me Netto Jenis Bahan Berba haya Stok Awal Berat/Vo lume Netto Total Stok Berat/Volume Netto Realisasi Distribusi Berat/Volu me Netto Stok Akhir Berat/Vol ume Netto Cap Perusahaan Ttd (Pimpinan Perusahaan) Ket.
Lampiran VII Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M- DAG/PER/2/2006 Nomor Lampiran Perihal : : : Laporan Distribusi Bahan Berbahaya Kepada Yth. Gubernur ... I. KETERANGAN UMUM : : Nama Perusahaan Alamat lengkap : : : : Telepon Faximile E-mail Nomor dan Tanggal Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Jenis Perusahaan : : Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya (PT-B2) II. LAPORAN DISTRIBUSI BAHAN BERBAHAYA (Lihat Lampiran VII - 1, 2, dan 3) Demikian laporan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku. ... ., ... . tgl/bln/thn) (kota, Tanda tangan : Penanggung : Jawab Nama : Penanggung
Jawab Jabatan : Cap Perusahaan : Tembusan: 3. Gubernur 4. Pertinggal Lampiran VII - 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M- DAG/PER/2/2006 1. DATA PASOKAN BAHAN BERBAHAYA No. Berat/Volume Tgl, Bln, Thn Pendistribusian Nama Pemasok DT-B2 Tgl, Bln, Thn, Pasokan Alamat Pemasok DT-B2 Jenis Bahan Berbahaya Yang Dipasok Keterangan
Cap Perusahaan Ttd (Pimpinan Perusahaan) Lampiran VII - 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M- DAG/PER/2/2006 2. REALISASI DISTRIBUSI KEPADA PENGGUNA AKHIR No. Nama PA-B2 Alamat PA- B2 Jenis Bahan Berbahaya Yang Didistribusikan Berat/ Volume Netto Bahan Berbahaya Tgl, Bln, Thn Pendistribusia n Keterangan
Cap Perusahaan Ttd (Pimpinan Perusahaan) Lampiran VII - 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M- DAG/PER/2/2006 3. POSISI STOK (TGL/ BLN/THN) No. Jenis Bahan Berba haya Stok Awal Berat/Vo lume Netto Pasokan Berat/Volu me Netto Total Stok Berat/Volume Netto Realisasi Distribusi Berat/Volu me Netto Stok Akhir Berat/Vol ume Netto Ket.
Cap Perusahaan Ttd (Pimpinan Perusahaan) Lampiran VIII Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M- DAG/PER/2/2006 Nomor Lampiran Perihal : : : Laporan Pemanfaatan/Perunt ukan Bahan Berbahaya Kepada Yth. Bupati/Walikota ... *) I. KETERANGAN UMUM Nama Perusahaan :
Alamat lengkap : Telepon Faximile E-mail Nomor dan Tanggal Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Jenis Perusahaan : : : : : : Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) II. LAPORAN PEMANFAATAN/PERUNTUKAN BAHAN BERBAHAYA (Lihat Lampiran VIII - 1, 2, dan 3) Demikian laporan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku. ... ., ... . tgl/bln/thn) Tanda tangan : Penanggung : Jawab Nama : Penanggung Jawab Jabatan : Cap Perusahaan : Tembusan: (kota, 5. Gubernur 6. Pertinggal ) coret yang tidak perlu Lampiran VIII - 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M- DAG/PER/2/2006 1. DATA PASOKAN BAHAN BERBAHAYA No. Tgl/Bln/Thn Alamat Nama Jenis Berat/Volume Keterangan
Pemasok Terdaftar (P-B2/DT- B2/PT-B2 Pemasok Terdaftar (P-B2/DT- B2/PT-B2) Pembelian Bahan Berbahaya Baha n Berb ahay a Netto Cap Perusahaan Ttd (Pimpinan Perusahaan)
Lampiran VIII - 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M- DAG/PER/2/2006 2. REALISASI PERUNTUKAN BAHAN BERBAHAYA No. Tgl/Bln/Thn Peruntukan Tujuan Peruntukan Nama dan Alamat Peruntukan Jenis Bahan Berbahaya Berat/Volume Netto Cap Perusahaan Ttd (Pimpinan Perusahaan) Keterangan
Lampiran VIII - 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M- DAG/PER/2/2006 3. POSISI STOK (TGL/BLN/THN) No. Stok Awal Berat/Volu me Netto Pasokan Berat/Volume Netto Jenis Bahan Berbah aya Total Stok Berat/Volu me Netto Realisasi Distribus i Berat/Vo lume Netto tok Akhir Berat/Vo lume Netto Cap Perusahaan Keterangan
Ttd (Pimpinan Perusahaan) Lampiran IX Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M- DAG/PER/2/2006 KOP SURAT UNIT (Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri/Dinas Propinsi, Kabupaten/Kota) **) Nomor : Lampiran : Perihal : Peringatan Ke... .. Tentang Pelaksanaan Ketentuan SIUP dan atau SIUP-B2 **) Sesuai dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan atau Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP - B2) **) Nomor ... .. Tanggal... Atas Nama ... .. *) yang bergerak dalam usaha perdagangan ... dengan lokasi di ... .. Setelah diadakan penelitian, ternyata perusahan Saudara tidak memenuhi ketentuan SIUP dan atau SIUP-B2 **) yang berlaku antara lain: 1. ... . 2. ... . 3. ... .. 4. ... .. Suhubunagn dengan hal tersebut di atas, kami minta agar Saudara dalam waktu 1 (satu) bulan sejak dikeluarkanya Surat ini sudah memenuhi ketentuan SIUP dan atau SIUP-B2 **) yang berlaku dan melaporkannya kepada kami. Sekian, untuk menjadi perhatian Saudara.
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam negeri/ Kepala Dinas Propinsi, Kabupaten/Kota **) (... ... ) NIP... ... . Tembusan: 1. Irjen Depdag 2. Dirjen PDN; **) 3. Gubernur/Bupati/Walikota; **) 4. Pertinggal ) diisi oleh Pejabat Ybs. **) Coret yang tidak perlu