didukung oleh
Sa Ada di Sini Suara Perempuan Papua Menghadapi Kekerasan yang Tak Kunjung Usai Nov 2015 - May 2017 Papuan Women's Working Group (PWG) 2017
Sa Ada di Sini Suara Perempuan Papua Menghadapi Kekerasan yang Tak Kunjung Usai Penyusun: Galuh Wandita Selviana Yolanda Editor: Dodi Yuniar Keterangan Foto Depan: Seorang perempuan sedang memikul noken (tas) di depan honai di Wamena Desain Satoe Jari Foto dalam Laporan Tim Fasilitator ISBN Diterbitkan oleh Asia Justice and Rights (AJAR) bekerja sama dengan SKP Keuskupan Agung Merauke, KPKC Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, Lembaga Studi dan Advokasi HAM Papua, Yayasan Humi Inane Wamena, Belantara Papua Sorong Didukung oleh Misereor Cetakan Pertama, Juni 2017
"Dengan kegiatan begini, kami perempuan adat bisa percaya diri untuk bersuara. Kami perempuan bisa tahu, kalau tempat kami bukan di belakang saja. Kita bisa tahu kalau kita punya hutan sudah habis, nanti tong tidak bisa bikin atap rumah dari daun sagu tapi dari daun sawit, nanti kita kasih makan anak-anak kelapa sawit. Kita punya tempat bukan di dapur lagi, tapi kita bicara dengan bapak-bapak lagi." Peserta, Keerom "Mama-mama takut untuk bicara, mereka menutup mulut. Tapi sekarang pelan-pelan mulai bicara. Mereka terbuka dengan perasaan mereka yang terdalam. Kami memutuskan untuk membuat noken bersama-sama, membangun rumah belajar sedikit-sedikit, akhirnya bisa jadi sekarang. Kami ada rencana bikin kebun bersama untuk tanam obat-obatan untuk dipakai sama-sama..." Penyintas, Wamena
Daftar Isi 1. Ringkasan Eksekutif | 7 2. Pendahuluan | 14 3. Proses dan Metodologi Penelitian | 19 4. Temuan | 38 5. Pembelajaran dari Proses Penelitian | 97 6. Kerangka Pemulihan dan Penguatan Perempuan Papua: Membangun Hidup dan Komunitas yang Bebas dari Kekerasan | 105 7. Rekomendasi | 109 Lampiran Satu - Rekomendasi Laporan Stop Sudah | 115 Lampiran Dua - Kajian Pustaka | 124 Lampiran Tiga - Kompilasi Narasumber | 126 5
1 Ringkasan Eksekutif Ini saya. Sa ada di sini. Kami memilih ungkapan ini sebagai judul laporan karena dianggap mewakili sebuah momen penting dalam penelitian partisipatif ini. Seorang perempuan merasa dikuatkan dari pengetahuan yang ia dapatkan sendiri. Ia menampilkan diri sebagai seseorang yang bisa mengekspresikan pikirannya dan tidak lagi merasa sebagai seseorang yang tidak diperhitungkan. Perempuan Papua memainkan peran penting dalam upaya menghentikan gelombang kekerasan dan diskriminasi yang terus menghadangnya. Perempuan Papua memperjuangkan pemulihan dirinya dan perbaikan kesejahteraan keluarganya, namun perubahan yang cepat dalam proses Otonomi Khusus telah meninggalkan mereka jauh di belakang. Sekarang keadaan lain, pengaruh dana-dana Otsus. Presiden kasih manja laki-laki. Semua pengaruh itu lari ke kota, tidak tau minum mabuk kemana. Perempuan sekarang pake celana pendek, semua ini perempuan yang kerja. Penyintas, Wamena Laporan ini mengangkat temuan kunci dari penelitian aksi partisipatif yang dilakukan selama empat tahun (2013-2017), melibatkan secara kumulatif 170 perempuan asli Papua. Penelitian ini adalah riset kualitatif, menggunakan alat-alat penelitian partisipatif untuk mendokumentasi pengalaman dan suara perempuan Papua yang jarang terdengar. Penelitian ini 7
8 adalah sebuah upaya "mendengarkan" suara perempuan yang secara spontan menceritakan pengalaman hidup mereka. Tema- tema kunci dipetik dan dijadikan bahan refleksi oleh anggota kelompok kerja dan para ahli. Laporan naratif dan video diproduksi berdasarkan penelitian ini. Tujuan dan Cakupan Penelitian Asia Justice and Rights (AJAR) bekerja sama dengan lima organisasi perempuan Papua memfasilitasi pembentukan sebuah Kelompok Kerja Papua untuk Perempuan (Papuan Women's Working Group, PWG) untuk lebih memahami pengalaman perempuan korban kekerasan di Papua dan Papua Barat1 Laporan ini adalah sebuah laporan kumulatif, yang mencoba mengumpulkan pembelajaran selama empat tahun menggagas pendekatan PAR bersama 170 perempuan Papua, dengan fokus pada pelanggaran hak-hak sipil politik maupun pelanggaran hak ekonomi, sosial dan budaya. Tujuan penelitian kami adalah; 1) Memperkuat kapasitas para perempuan korban untuk mendapatkan keadilan melalui penelitian aksi partisipatif, menghasilkan pengetahuan praktis bagi para penyintas, tentang cara terbaik untuk mendorong perubahan; 2) Memberikan kontribusi dalam upaya membangun kerangka untuk penguatan korban kekerasan dalam rangka menentang impunitas, dan membangun komunitas yang bebas dari kekerasan; 3) Memperkuat pemahaman tentang kebutuhan sosial ekonomi perempuan Papua dan akses mereka kepada layanan yang tersedia, dalam rangka untuk memperbaiki dan mengatasi kesenjangan. 1 Pemerintah Indonesia telah membentuk dua propinsi, Papua dan Papua Barat. Namun dalam laporan ini akan disebut sebagai Papua.
Temuan Kunci Walaupun Papua telah mengecap status Otonomi Khusus2 selama 16 tahun, banyak perempuan asli Papua yang terus hidup di pinggiran, jauh dari jangkauan manfaat pembangunan, dan didera oleh kekerasan. Penelitian kami menemukan lima isu kunci yang diangkat oleh para peserta di lima kabupaten. 1. Kekerasan terhadap perempuan Papua terus terjadi, jaminan ketidakberulangan tak terpenuhi: Penelitian ini menemukan bahwa perempuan Papua korban kekerasan negara belum mendapatkan pengakuan dan pemulihan. Pada saat yang sama, perempuan Papua juga mengalami kekerasan domestik. Kapasitas perempuan Papua yang mengalami kekerasan (negara maupun domestik) untuk meraih keadilan sangat lemah. Walaupun korban mempunyai daya juang dan kreatif untuk bertahan, masalah ekonomi membuat mereka sulit mengakses keadilan. Secara khusus para janda, perempuan yang ditinggal sendiri oleh suami akibat konflik, menjadi sangat rentan dan membutuhkan bantuan khusus. Juga, dengan meningkatnya konsumsi alkohol kaum laki-laki, perempuan mengalami kekerasan domestik yang sangat berat. Sedangkan anak-anak korban kekerasan menemukan 2 Proses reformasi di Indonesia mendorong perubahan di propinsi Irian Jaya, yang kemudian dinamakan ulang sebagai Papua. Pada bulan November 2001, Presiden Megawati Sukarnoputri menandatangani UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Dalam Preambul disebutkan bahwa, "Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua selama ini belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap hak asasi manusia di Provinsi Papua, khususnya masyarakat Papua." [Menimbang, ayat f.] Secara khusus, undang-undang tersebut menyatakan, "Untuk menegakkan hak asasi manusia kaum perempuan, Pemerintah Provinsi berkewajiban membina, melindungi hak-hak dan memberdayakan perempuan secara bermartabat dan melakukan semua upaya untuk memosisikannya sebagai mitra sejajar kaum laki- laki." [Pasal 47] 9
10 dirinya dalam siklus kekerasan dan kemiskinan. Tetapi mereka juga menjadi sumber inspirasi bagi korban perempuan untuk berjuang demi masa depan mereka. 2. Korban perempuan membutuhkan program khusus untuk penanganan insiden kritis, pelayanan trauma jangka panjang untuk bisa bangkit dan membangun hidup yang bebas dari kekerasan: Perempuan korban kekerasan mengalami kesulitan untuk mendapatkan perlindungan hukum dan pelayanan. Perempuan juga mengalami trauma yang berkepanjangan akibat kekerasan domestik maupun kekerasan yang disebabkan oleh konflik di masa lalu. Trauma dan dampak fisik dari kekerasan yang masih terus dirasakan. Belum memadainya penanganan trauma yang berkepanjangan, temasuk dukungan dari sesama dan upaya penguatan korban, membuat perempuan korban tidak memiliki kesempatan untuk bicara tentang pelanggaran yang pernah mereka alami. 3. Ketidakpastian kepemilikan sumber daya alam dan tanah ulayat menghambat penguatan perempuan Papua dan berkontribusi pada kekerasan yang berulang: Meskipun perempuan asli Papua memainkan peran utama dalam merawat hutan dan kebun, hak-hak mereka tidak diakui dalam hukum adat. Perempuan mengalami tekanan untuk menghasilkan makanan bagi keluarga, pada saat mereka juga harus kehilangan tanah dan hutan akibat proyek- proyek swasta dan pemerintah. Bagi korban kekerasan, kehilangan akses dan hak atas tanah menjadi hambatan besar untuk proses pemulihan dan upaya perempuan untuk bisa melepaskan diri dari siklus kekerasan. 4. Buruknya kesehatan perempuan Papua karena didera beban kerja dan sulit mengakses layanan kesehatan, sehingga menyulitkan proses pemulihan dari kekerasan: Walaupun telah ada skema kesehatan nasional
maupun lokal, perempuan menghadapi kesulitan untuk mengakses pelayanan, khususnya untuk kesehatan seksual dan reproduksi, pelayanan HIV/AIDS, dan juga pelayanan kesehatan dasar. Di berbagai tempat, perempuan tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan karena tidak memiliki KTP, tidak bisa membayar biaya transport, atau datang ke fasilitas kesehatan dan menemukan kenyataan bahwa tidak ada petugas di sana. Beberapa korban kekerasan harus menyembuhkan diri sendiri dengan menggunakan ramuan tradisional. 5. Perempuan Papua lebih sulit mengakses manfaat pembangunan untuk membangun landasan hidup yang kokoh dan bebas dari kekerasan: Berbagai persoalan sosial ekonomi ikut menghambat proses pemulihan dan pemberdayaan perempuan. Misalnya: Pedagang asli Papua sulit bersaing dengan kaum pendatang dari berbagai wilayah Indonesia yang jumlahnya semakin meningkat. Mereka semakin terpinggirkan dalam pasar, baik secara fisik maupun secara ekonomi. Mereka menghadapi tantangan untuk mendapatkan transport yang terjangkau dan dapat diandalkan untuk mengakses pasar, dan tidak bisa mendapatkan lokasi yang aman dan strategis untuk menjajakan dagangannya. Air semakin menjadi sumber daya yang langka, dengan kemarau panjang dan terkontaminasinya sumber-sumber air. Perempuan harus menghabiskan waktu berjam-jam tiap harinya untuk menimba air, mengangkut air yang sangat berat dengan lokasi yang jauh dari rumah. Perempuan asli menghadapi kesulitan mengakses program pembangunan karena kekurangan informasi dan surat-surat identitas. Mereka tidak dilibatkan dalam proses konsultasi, dan tidak dapat menemukan jalan untuk menembus berbagai persyaratan birokratis. 11
12 Biaya pendidikan yang mahal menjadi beban yang harus dipikul oleh perempuan Papua yang harus bekerja keras untuk mendapatkan uang tunai untuk membayar keperluan sekolah. Proses PAR menemukan empat elemen penting yang harus dihadirkan secara menyeluruh untuk mendorong pemulihan dan penguatan perempuan Papua yang menjadi korban kekerasan, sehingga ia, keluarga dan komunitasnya bisa menjadi agen perubahan untuk kehidupan yang bebas dari kekerasan: 1. Setelah penanganan insiden kekerasan dengan memberikan perlindungan dan pelayanan, perlu ada upaya serius untuk memperkuat landasan kehidupan perempuan secara berkesinambungan. Ini termasuk memperhatikan sumber kehidupannya seperti akses dan penguasaan atas tanah, kebun, hutan dan air; rumah yang layak dan akses pada pelayanan kesehatan, apabila diperlukan. 2. Negara dan komunitas perlu memberi pengakuan terhadap korban kekerasan, khususnya korban kekerasan negara. Untuk korban kekerasan domestik, harus ada pesan yang jelas dan konsisten bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak diperbolehkan oleh negara maupun lembaga agama dan adat. Akses terhadap proses hukum perlu ditingkatkan agar korban dan komunitas memahami bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah perbuatan melanggar hukum. Maka untuk bisa mengakses keadilan, korban juga harus mendapatkan rasa aman. 3. Penguatan semangat juang korban harus bisa didapatkan dari sentuhan berbagai lembaga yang ada dalam kehidupan korban. Ini termasuk lembaga agama dan adat yang harus berpihak kepada korban, dan memprioritaskan pelayanan dan dukungan bagi korban. Dari pengalaman PWG selama ini, proses pemulihan dan pemberdayaan korban akan memakan waktu yang sangat panjang, apalagi untuk proses
keadilan. Kebertahanan daya juang korban membutuhkan pendampingan jangka panjang. 4. Terakhir, korban perempuan memerlukan secercah harapan untuk perbaikan hidupnya serta anak-anaknya. Tanpa harapan ini maka ia akan meninggalkan upaya membangun solidaritas dengan korban lain untuk mendapatkan keadilan, serta upaya untuk membangun hidup dan komunitas yang bebas dari kekerasan. Rincian rekomendasi yang komprehensif dapat dibaca di akhir laporan ini. 13
14 2 Pendahuluan "K ebun yang ditanam dan dirawat perempuan Papua adalah sumber kehidupan bagi keluarganya. Di sinilah kekuatan dan kearifan asli Papua diwariskan pada generasi berikutnya." Begitu diceritakan oleh Mientje Rumbiak, pada suatu malam tenang di sebuah kampung yang damai. Mama Mien duduk di tengah sekelompok perempuan muda Papua yang sedang bersiap melakukan penelitian aksi partisipatif di beberapa kampung. "Berbagai suku menamakan kebun ini dengan sebutan yang berbeda-beda," lanjutnya. Kita harus kembali ke kebun, tempat perempuan Papua menanam harapan, mengelola dan mengolah makanan, memetik obat- obatan untuk memulihkan kesakitan, berbincang dengan keluarga dan kawan - landasan jati diri perempuan Papua. Di dalam kebun inilah sumber kekuatan perempuan dapat ditemukan. Pada saat kita bermimpi untuk meraih keadilan, kita juga harus menata kembali kebun dan sumber-sumber kehidupan perempuan Papua. Itulah inti dari diskusi panjang dengan Mama Mientje. Beliau meninggalkan kami sebelum hasil penelitian aksi partisipatif ini selesai, namun kami tak bisa melupakan kata- katanya yang bijak. Hari itu kami memulai sebuah upaya bersama untuk memahami mengapa impunitas bertahan lama di Papua, dan bagaimana impunitas dan pemiskinan perempuan Papua saling mendukung. Dalam konteks impunitas yang berkepanjangan, ketika proses keadilan, pengakuan kebenaran dan pemulihan korban masih
jauh dari genggaman, kami percaya bahwa inisiatif masyarakat untuk mendokumentasikan pelanggaran dan kekerasan yang terjadi harus membawa manfaat pemulihan bagi korban. Karena itu kami merancang tujuh alat penelitian partisipatif yang mengkombinasikan kepekaan terhadap rasa trauma, prinsip- prinsip penelitian aksi partisipatif (participatory action research), pendekatan feminis dan pemahaman kami tentang keadilan transisi. Impunitas yang paling sempurna saat telah terbentuk dalam norma sosial dan budaya, yaitu saat para korban dan komunitasnya tak lagi berbicara tentang kekerasan yang mereka alami. Bahkan tak terbersit harapan atau tuntutan untuk pemenuhan hak-hak korban untuk keadilan, pengakuan dan pemulihan. Kami mengajak para korban perempuan untuk bergabung dalam sebuah "lingkar belajar" untuk perempuan Papua. Laporan ini kami dedikasikan kepada Ibu Mientje Rumbiak, anggota PWG, serta Linda Assem, anggota tim fasilitator dari Sorong yang terlalu cepat meninggalkan kami. 2.1 Latar Belakang dan Tujuan Pada tahun 2010, dua belas organisasi perempuan di Papua bekerja sama dengan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan Majelis Rakyat Papua (MRP) melakukan pendokumentasian kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan sejak 1963-2009, melibatkan lebih dari 260 kesaksian perempuan Papua. Hasil pendokumentasian tersebut dituangkan dalam laporan yang diberi judul Stop Sudah!: Kesaksian Perempuan Papua Korban Kekerasan dan Pelanggaran HAM 1963-2009, yang mengangkat kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh negara maupun yang terjadi dalam ranah domestik. Stop Sudah! juga memuat rekomendasi-rekomendasi yang spesifik bagi pemerintah pusat, pemerintah propinsi, MRP, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 15
16 (Komnas HAM), Komnas Perempuan, termasuk masyarakat sipil dan gereja. [Lihat Lampiran 1: Temuan dan Rekomendasi Stop Sudah.] Setelah laporan ini diterbitkan, aktivis perempuan Papua tidak tinggal diam. Sebagian para aktivis tersebut bekerja sama dengan Komnas Perempuan untuk melakukan advokasi Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) tentang pemulihan korban. Terdapat pula kelompok aktivis yang melakukan penelitian dan pemulihan lanjutan dengan pendekatan khusus yang disebut "anyam noken" dan mengorganisir generasi muda.3 Sementara kelompok aktivis lainnya membangun metode penelitian aksi partisipatif dengan komunitas korban di beberapa wilayah. Asia Justice and Rights (AJAR) bekerja sama dengan ELSHAM Papua telah aktif melakukan penelitian aksi partisipatif (PAR) bersama komunitas korban sejak tahun 2013.4 Pada tahun 2015, kami membentuk sebuah kelompok kerja yang lebih luas, yaitu Kelompok Kerja Papua untuk Perempuan (Papuan Women's Working Group, PWG) untuk mengembangkan pendekatan artisipatif ke beberapa wilayah baru dalam beberapa putaran penelitian.5 3 Beberapa jaringan aktivis perempuan termasuk Tiki (Jaringan Kerja HAM Perempuan Papua) dan Jaringan CEDAW Papua. 4 Lihat laporan AJAR, Bertahan dalam Impunitas: Kisah Para Perempuan Penyintas yang Tak Kunjung Meraih Keadilan, Jakarta: 2014; dan Batu Bunga: Sebuah Panduan untuk Pemahaman dan Aksi bagi Perempuan Penyintas, Jakarta: 2014 Belenggu%20Impunitas.pdf) 5 Dukungan awal untuk Kelompok Kerja ini diberikan oleh MAMPU (Oktober 2015-Juni 2016) untuk menghasilkan sebuah pemetaan tentang persoalan sosial ekonomi yang dialami perempuan asli Papua. Misereor memberi dukungan untuk keberlanjutan proses PAR di Papua.
Anggota PWG terdiri dari: 1. [Alm.] Mientje D.E. Roembiak (Akademisi, Universitas Cenderawasih) 2. Galuh Wandita (Asia Juctice and Rights) 3. Frida Kelasin (Anggota DPR Provinsi Papua Barat) 4. Leonora D. Balubun (Koordinator KPKC GKI di Tanah Papua) 5. Anselmus Amo (Direktur SKP Keuskupan Agung Merauke) 6. Yusan Yeblo (Anggota MRP Papua) 7. Zandra Mambrasar (Peneliti, Lembaga Studi dan Advokasi HAM Papua) 8. Estu Rakhmi Fanani (Aktivis Perempuan, Sekretariat CWGI Indonesia) Tim Fasilitator, terdiri dari: 1. Beatrix Gebze (SKP Keuskupan Agung Merauke/El-Addper, Merauke) 2. Maria Kanden (Aktivis Perempuan, Merauke) 3. Pdt. Maria Kafiar (KPKC GKI di Tanah Papua, Jayapura) 4. Monalisa Upuya (KPKC GKI di Tanah Papua, Jayapura) 5. Tineke Krey (Aktivis Perempuan, Lembaga Studi dan Advokasi HAM, Papua) 6. Margaretha Wetipo (Yayasan Humi Inane, Wamena) 7. Paskalena Daby (Yayasan Humi Inane, Wamena) 8. Benny Wetipo (Yayasan Humi Inane, Wamena) 9. Rosario Baru (Belantara Papua, Sorong) 10. [Alm.] Linda Assem (Belantara Papua, Sorong) 11. Sarce Linda Wambrauw (KPKC GKI di Tanah Papua, Sorong) 12. Emmanuella Mamonto (Asia Justice and Rights) 13. Selviana Yolanda (Asia Justice and Rights) 14. Sorang Saragih (Asia Justice and Rights) 17
18 Tujuan penelitian kami adalah untuk: 1. Memperkuat kapasitas para perempuan korban untuk mendapatkan keadilan melalui penelitian aksi partisipatif, menghasilkan pengetahuan praktis bagi para penyintas, tentang bagaimana menemukan cara terbaik untuk mendorong perubahan. 2. Memberikan kontribusi kepada upaya membangun kerangka untuk penguatan korban kekerasan dalam rangka menentang impunitas, dan membangun komunitas yang bebas dari kekerasan. 3. Memperkuat pemahaman tentang kebutuhan sosial ekonomi perempuan Papua dan akses mereka kepada layanan dukungan yang tersedia, dalam rangka untuk memperbaiki, dan mengatasi kesenjangan.
3 Proses dan Metodologi Penelitian 3.1 Pendekatan PWG secara inovatif menggunakan pendekatan partisipatif yang bertujuan untuk menguatkan suara-suara perempuan asli Papua sekaligus memperdengarkannya kepada pihak lain, terutama negara. Proses penelitian bukanlah Peserta di Wamena sedang membuat peta kampung mereka dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di alam, seperti batu, daun dan kayu 19
20 sekedar pengambilan pengetahuan dari perempuan, tetapi merupakan proses untuk mendukung perempuan asli Papua dalam mengidentifikasi isu-isu kunci yang dihadapinya, serta memfasilitasi proses pembangunan jaringan dan aksi untuk mengatasi persoalan-persoalan yang mengemuka. Bagi kebanyakan 170 perempuan yang terlibat dalam penelitian, proses ini merupakan kesempatan langka untuk membagi pengalaman dan pikiran mereka tentang cara mengatasi tantangan-tantangan yang mereka hadapi. Laporan ini adalah laporan kumulatif dari penelitian dan pendampingan yang dilakukan oleh PWG bersama AJAR sejak 2013, yang dapat dibagi dalam tiga fase: Fase 1. Membangun Metode PAR bersama Korban (2013- 2014): 6 Pada bulan Juli 2013, AJAR bersama ELSHAM Papua mengembangkan metodologi PAR yang melibatkan 11 perempuan korban dari Papua, khususnya di wilayah Kabupaten Biak dan Jayapura. Lewat metode yang partisipatif, kami mendorong mereka untuk berbagi cerita tidak hanya tentang kekerasan yang mereka alami, tetapi juga strategi mereka untuk bertahan hidup. Metode tersebut dirancang sedemikian rupa untuk memasukkan unsur pemulihan, advokasi, dokumentasi, pemberdayaan, dan pembangunan solidaritas. Pada Januari 2014, kami menyelenggarakan lokakarya untuk berbagi temuan setelah enam bulan bekerja di lapangan. Pengalaman dan temuan dari penelitian tersebut kemudian digabungkan dengan hasil dari penelitian serupa yang dilakukan secara bersamaan di beberapa wilayah lain yaitu Aceh, Yogyakarta, Kupang, dan Pulau Buru. Lewat proses pembelajaran bersama ini lahirlah sebuah laporan, diterbitkan bersama Komnas Perempuan, dengan judul Bertahan dalam Impunitas: Kisah Para Perempuan Penyintas yang Tak 6 International Development Research Centre (IDRC) mendukung penelitian PAR pertama (2013-2014) mencakup tiga negara: Myanmar, Timor-Leste, dan Indonesia, termasuk Papua.
Kunjung Meraih Keadilan, yang mencerminkan pengalaman dan aspirasi dari 60 korban perempuan di Indonesia, dengan fokus pada pelanggaran hak-hak sipil politik. Fase 2. Memetakan Tantangan Ekonomi Sosial yang dialami Perempuan Asli Papua (2015-2016): 7 Untuk melengkapi aspek pelanggaran hak-hak ekonomi sosial budaya, PWG menggagas sebuah pemetaan tentang tantangan ekonomi dan sosial yang dihadapi perempuan asli Papua, dengan fokus pada wilayah Merauke, Jayawijaya, Keerom, Kota Jayapura dan Sorong. Dalam proses ini PWG memperluas wilayah dan melibatkan lebih banyak fasilitator perempuan muda. Penelitian dikembangkan pada bulan November 2015 dan tim bekerja di lapangan selama enam bulan. Fokus penelitian tidak hanya kepada korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM), tetapi juga perempuan Papua asli secara umum dengan melibatkan 87 perempuan. Hasil temuan dibahas dan dipertajam dalam diskusi PWG, yang menghasilkan draft laporan dalam format tulisan dan video. Kedua draft laporan ini disebarkan secara terbatas pada pertengahan 2016. Fase 3. Pendampingan untuk Aksi dan Advokasi (2015-2017): 8 Dalam proses memahami dua cengkraman dampak dari pelanggaran hak-hak sipil politik dan hak ekonomi sosial budaya yang dialami perempuan Papua, PWG menggagas proses pendampingan sebagai tahap lanjut dari proses PAR yang telah dilakukan. Pada kurun waktu Desember 2015 sampai Mei 2016, tim fasilitator melanjutkan proses pengumpulan informasi dan kerja lapangan tentang situasi kehidupan perempuan yang berhadapan dengan eksploitasi sumber daya alam, kelompok miskin kota, transmigrasi dan kekerasan domestik, dan kekerasan 7 MAMPU mendukung penelitian PAR tentang tantangan sosial ekonomi yang dihadapi perempuan Papua (2015-2016). 8 Misereor mendukung penelitian PAR yang ketiga, dengan fokus 4 wilayah (2016- 2017). Laporan kumulatif ini didukung oleh Misereor. 21
22 oleh negara di wilayah Merauke, Keerom, Kota Jayawijaya, dan Sorong. Di tingkat komunitas, pada kurun waktu November 2016 sampai Mei 2017, tim fasilitator bekerja untuk mengorganisir aksi solidaritas bersama para perempuan dan mendorong proses advokasi kepada pemerintah daerah untuk penguatan hak-hak perempuan Papua. Pada tahap berikutnya, sejak Januari hingga Mei 2017, PWG juga menggagas perluasan wilayah pengumpulan data dan kerja lapangan terkait situasi kehidupan perempuan di perbatasan negara, perkebunan sawit dan konflik bersenjata. Sebagai laporan kumulatif laporan ini merupakan kumpulan pembelajaran selama empat tahun lewat pendekatan PAR bersama 170 perempuan Papua, dengan memusatkan perhatian pada pelanggaran hak-hak sipil politik maupun pelanggaran hak ekonomi, sosial dan budaya. Proses PAR juga mendorong tumbuhnya kesadaran dan solidaritas di tingkat komunitas, sehingga para perempuan bisa mengambil langkah bersama untuk mengatasi dampak pelanggaran yang mereka alami. Tentunya, masih banyak kelemahan dan perbaikan yang harus kami lakukan dalam membangun metode ini. PWG berterima kasih kepada para perempuan di komunitas yang dengan hati terbuka telah membagi pengalaman mereka. Juga, kepada tim fasilitator yang telah bekerja keras membangun kepercayaan dengan mama-mama di kampung dan mendengarkan cerita mereka untuk didokumentasikan dalam proses belajar ini. Penelitian Aksi Partisipatif untuk Belajar Melepas Belenggu Impunitas dalam Konteks Situasi Perempuan di Papua PWG menjadi bagian dari sebuah komunitas belajar untuk memahami dan mencari jalan keluar dari budaya impunitas yang telah lama mengekang perempuan korban dan komunitasnya. Metode ini "lahir dari kegelisahan yang panjang" yang dirasakan oleh aktivis perempuan yang selama ini bekerja untuk hak-hak
korban dan perdamaian. Bagi korban kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, apalagi di Papua, keadilan masih jauh dari genggaman. Dari penelitian yang kami lakukan, banyak korban yang harus meninggalkan mimpi untuk keadilan dan terus berjuang untuk bisa bertahan hidup. PWG beranjak dari metode PAR yang dikembangkan bersama dalam sebuah manual berjudul Batu Bunga: Sebuah Panduan untuk Pemahaman dan Aksi bagi Perempuan Penyintas. Metode Batu Bunga menghasilkan sebuah buku Bertahan dalam Impunitas: Kisah Para Perempuan Penyintas yang Tak Kunjung Meraih Keadilan. Pengantar dalam buku tersebut bisa membantu meletakkan fondasi dari pendekatan PAR yang digunakan oleh PWG: "Capaian di Indonesia (untuk menghadirkan keadilan dan menghentikan kekerasan pada perempuan) masih sangat kecil sekalipun telah ada komitmen nasional dan global untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan. Indonesia bahkan telah menerbitkan sebuah Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial, sebagai implementasi Resolusi Dewan Keamanan 1325 (2000) tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan. Indonesia juga mendukung Deklarasi untuk Menghentikan Kekerasan Seksual dalam Konflik pada tahun 2013. (Bekerja dengan perempuan korban kekerasan meliputi) topik- topik yang traumatis dan peka, kami merancang penelitian ini untuk memfasilitasi pembelajaran dan aksi dengan para korban perempuan. Kami mencoba untuk membawa sedikit perubahan dalam hidup para perempuan yang telah setuju untuk berbagi waktu dan kisah mereka dengan kami, tentunya dengan beberapa keberhasilan dan kegagalan. Terakhir, secara bersama- sama kami juga membuat sebuah panduan yang menjelaskan tentang bagaimana kami melakukan penelitian ini. Tak bisa dipungkiri, banyak kerja yang masih perlu kami lakukan; namun ini menjadi titik beranjak kami. 23
24 Kami memulai penelitian ini, dengan kesadaran terhadap tiga isu yang harus kami perhatikan: 1) bahwa pengalaman kekerasan yang dialami perempuan menekan mereka untuk tidak berbicara dan membatasi sumber daya mereka; 2) upaya-upaya untuk meningkatkan akses terhadap keadilan tidak cukup memperhatikan struktur kekuasaan lokal yang menanamkan impunitas; 3) pelanggaran hak-hak sosial ekonomi yang hadir bersamaan dengan tindak kekerasan menjebak korban perempuan dalam kemiskinan yang merawat impunitas." PWG mengambil pendekatan ini lalu menganyamnya dalam konteks Papua dan dengan menggunakan bahasa, kiasan, alam serta ketrampilan mama-mama Papua. Inilah hasil temuan dan perjalanan kami bersama. 3.2 Peserta dan Lokasi Penelitian Dari 3 fase yang disebut di atas, PWG telah mencoba membangun pemahaman serta solidaritas bersama 170 perempuan Papua. Peserta PAR meliputi sebaran kasus yang luas termasuk perempuan yang mengalami penyiksaan, pengungsian dan penahanan selama konflik bersenjata di Papua, perempuan petani subsisten yang memiliki kebun dan ternak, pedagang kecil dan penganyam noken, janda, ibu tunggal, penyintas kekerasan, perempuan yang tinggal di wilayah perbatasan dan wilayah transmigrasi dan perkebunan, ODHA (orang yang hidup dengan HIV/AIDS) dan orang yang merawat ODHA. Di setiap lokasi, para fasilitator memanfaatkan hubungan yang telah terjalin dengan gereja dan mitra dari LSM yang bekerja di wilayah tersebut.
Kabupaten Kota Jayapura Kabu paten Keerom Distrik/ Kampung Muara Tami/ Skouw Sae, Skow Mabo, Skouw Yambe Arso/ Kampung Workwana, Yamara, Woslay Karakteristik Merupakan kampung pemukiman orang asli Papua yang dekat dengan Koya Barat dan Koya Timur, lokasi transmigrasi yang dinilai cukup maju dan berhasil. Namun, pembangunan di kampung Yambe, Mabo dan Sae, dinilai masih lambat dibanding dengan daerah transmigran di sepanjang wilayah perbatasan. Hal ini tidak terlepas dari situasi konflik di masa lalu yang membuat Skouw kerap disebut daerah "merah". Wilayah ini masuk dalam administrasi Kota Jayapura. Listrik baru masuk ke kampung ini pada tahun 2014. Hingga sekarang persoalan yang terpenting adalah tidak adanya transportasi dan minimnya kualitas layanan kesehatan. Workwana adalah kampung pemukiman orang asli Papua yang terbentuk dari penyatuan dua kampung tua yang telah ada sebelum dilancarkannya operasi militer di wilayah ini, yaitu Wor dan Kwana. Sementara Kampung Yamara dan Wosley merupakan kampung trans migrasi yang dibuka pemerin tah pada era 1990an, berada di area perkebunan kelapa sawit, pene bangan kayu dan tambang emas. Jumlah Peserta 9 17 25
26 Sorong Merauke Arso Timur/ Skoro, Kriku, Tapos (masuk wilayah PNG, tapi secara budaya merupakan kesatuan dengan Kampung Skopro) Distrik Aimas/ Kampung Maibo Kota Sorong Komunitas Asmat Saman Kota Merauke Kampung Skopro, Kriku dan Tapos terletak persis di garis batas PNG- RI. Kesatuan budaya, bahasa dan sumber penghidupan menyebabkan warga dari ketiga kampung ini selalu melintas batas negara setiap hari. Kampung orang asli Papua dari marga Klaibing. Tanah ulayat mereka diambil oleh PT. Intim Pura yang memegang Hak Pengelolaan Hutan. Terletak di wilayah bagian Barat Papua, biasa disebut wilayah kepala Burung. Fokus pada perempuan miskin kota. Sorong merupakan salah satu kota besar di Papua yang memiliki jumlah penduduk cukup tinggi. Terletak di wilayah bagian Barat Papua, biasa disebut wilayah kepala Burung Terletak di wilayah selatan Papua. Fokus penelitian pada perempuan miskin kota, yang bermigrasi dari kabupaten lain di selatan Papua, seperti Asmat dan Mappi. 21 15 7 24
Kabupaten Jayawijaya, Papua Kabupaten Jayapura Kurik/ Kampung Ivima-had atau Salor Kampung Sota Mbugi Kota Wamena dan Kurulu Nimbo- krang, kampung Besum & Genyem Terletak di wilayah selatan Papua. Sebagian wilayah Merauke berbatasan dengan PNG. Ivima-had merupakan pusat pelaksanaan ritual budaya adat Suku Marind. Kampung ini terletak di antara pemukiman transmigrasi. Laju transmigran dan pendatang dari luar menyebabkan semakin berkurangnya tanah ulayat hutan. Kampung transmigrasi lokal dan pendatang dari Jawa, terletak di wilayah timur Merauke. Awalnya kampung ini merupakan lokasi tempat tinggal orang asli Papua, namun sejak tahun 1995 dibuka sebagai lokasi transmigrasi. Kampung orang asli Papua, terletak di dataran tinggi. Mayoritas kampung dihuni oleh para janda karena suami dan atau keluarga laki-laki mereka dibunuh dalam konflik bersenjata di wilayah ini. Ibu kota Kabupaten Jayawijaya. Merupakan pintu masuk satu- satunya menuju wilayah kabupaten lain di pegunungan tengah. Wilayah ini merupakan daerah ope rasi militer sejak akhir tahun 1970 hingga tahun 1980, dalam rangka pengejaran anggota Operasi Papua Merdeka (OPM). Pos-pos ke amanan juga dibangun di wilayah ini. 12 17 28 9 3 27
28 Kabupaten Biak Biak Utara, Biak Barat, Biak Kota Wilayah yang mengalami konflik bersenjata sejak masa Pepera pada tahun 1968. Kelompok orang asli Papua yang tidak menerima hasil Pepera kemudian membentuk gerakan perlawanan. Negara merespon perlawanan tersebut dengan menempatkan pasukan keamanan dan menggelar berbagai operasi militer di wilayah ini. TOTAL Peta Lokasi Penelitian PAR 8 170
3.3 Cakupan Melalui proses yang dijabarkan di atas, PWG memfasilitasi pemetaan tentang permasalahan yang dihadapi oleh perempuan asli Papua dengan tiga komponen yaitu, proses penelitian partisipatif yang melibatkan 170 orang perempuan asli di delapan lokasi yang dilanjutkan dengan aksi bersama di komunitas, dialog dengan para ahli dan pemerintah lokal, dan penulisan laporan bersama serta laporan dalam bentuk video. 3.4 Strategi Etik PWG sangat menyadari potensi kerugian dan bahaya bagi setiap perempuan dan keluarga mereka ketika ikut serta dalam berbagai kegiatan saat mereka mendapat pertanyaan tentang kehidupan pribadi mereka, khususnya seputar kendali atas sumber daya, kepemimpinan, pengambilan keputusan dan keikutsertaan. Metodologi yang dipilih mengikuti prinsip-prinsip Panduan World Health Organisation (WHO)9 untuk melakukan penelitian 9 WHO, Putting Women First: Ethical and Safety Recommendations for Research on Domestic Violence Against Women, 2003; dan, WHO, Ethical and Safety Recommendations for Researching, Documenting and Monitoring Sexual Violence in Emergencies, 2007. 29
30 mengenai kekerasan terhadap perempuan. Prinsip-prinsip ini mencakup keselamatan dan keamanan para peserta dan tim peneliti, kerahasiaan dan rasa hormat. Setiap fasilitator komunitas belajar tentang prinsip-prinsip panduan tersebut dan para fasilitator komunitas juga menerima pelatihan tentang bagaimana bekerja dengan penyintas kekerasan dan mengidentifikasi jalur rujukan ke penyedia layanan untuk para perempuan yang mungkin membutuhkan dukungan. 3.5 Ulasan Proses Penelitian dan Pertanyaan Kunci Proses penelitian dapat dirangkum menjadi empat tahap seperti di bawah ini. Persiapan Kerja Lapangan PAR Refleksi & Aksi Bersama Laporan Akhir Pertanyaan Kunci berkaitan Korban Kekerasan terhadap Perempuan, dengan fokus pada pelanggaran Hak Sipil Politik dan Akses pada Keadilan
Bagaimana pengalaman kekerasan yang dialami perempuan (baik masa lalu maupun masa kini)? Bagaimana impunitas atas kekerasan masa lalu berhubungan dengan pola kekerasan berbasis-gender yang terjadi saat ini?
Bagaimana perempuan penyintas berurusan dengan dampak dari pengalaman kekerasan yang mereka alami? Bagaimana perempuan memahami hak-hak mereka sebagai korban? Bagaimana pengalaman mereka dalam mengakses keadilan? Apa cara-cara yang efektif atau inovatif yang ditemukan para perempuan penyintas untuk memenuhi kebutuhan praktis dan strategis mereka?
Bagaimana kita dapat membantu pemerintah daerah untuk lebih responsif dan terbuka terhadap isu-isu yang diartikulasikan oleh masyarakat setempat, termasuk isu-isu gender? Pertanyaan Kunci tentang Hak-Hak Ekosob Perempuan Papua Apa saja isu paling mendesak yang dihadapi oleh perempuan miskin di Papua? Di antara isu-isu tersebut, mana saja yang paling tidak efektif ditangani oleh program pembangunan pemerintah? Apa saja inisiatif yang ada untuk menangani isu-isu tersebut, baik oleh pemerintah, program pembangunan, atau masyarakat itu sendiri yang dapat diakses oleh perempuan Papua? Apa saja kekuatan dan kelemahan inisiatif yang ada tersebut? Titik masuk mana yang paling cocok dan strategis untuk mendukung penguatan perempuan miskin di Papua?
Bagaimana kita bisa bekerja dengan perempuan di Papua untuk mengidentifikasi isu yang menjadi prioritas mereka? Bagaimana kita bisa bekerja dengan perempuan di Papua untuk membantu diri mereka sendiri? 3.6 Metode dan Perangkat Penelitian untuk Pengumpulan Data Kajian Pustaka Kajian pustaka singkat dilakukan dengan dipandu oleh draft pertanyaan penelitian. Selain kontribusi pada data set, kajian ini berfungsi memandu pengembangan perangkat partisipatif lebih jauh. Daftar lengkap dokumen yang dikaji bisa dilihat pada Lampiran 2. 31
32 Input dari Pakar PWG menyediakan ruang bagi para pakar yang memiliki pengalaman penting dalam bekerja secara langsung dengan masyarakat miskin, dan terutama dengan perempuan, di Papua untuk merefleksikan dan memvalidasi proses dan temuan penelitian. Para pakar dilibatkan dalam beberapa pertemuan dengan PWG dan peneliti lapangan, yang juga memiliki pengalaman dan keahlian dalam menangani isu gender di Papua. Tim peneliti juga melakukan wawancara dengan pejabat pemerintah lokal. Catatan-catatan wawancara tersebut memberikan kontribusi pada data untuk dianalisa.
Penelitian Aksi Partisipatif (Participatory Action Research, PAR) Dengan mengutamakan prinsip partisipasi, AJAR membangun alat-alat penelitian akar rumput yang mencerminkan komitmen kami untuk melibatkan perempuan sebagai agen perubahan. Sebagai bagian dari metodologi, kami memastikan bahwa tujuan program bermanfaat bagi perempuan, khususnya mereka yang telah mengalami kekerasan dan trauma yaitu, memberi penguatan pada perempuan penyintas, memfasilitasi proses pemulihan bersama, dan membangun solidaritas dan jaringan. Alat-alat penelitian dibahas dan direvisi agar sesuai dengan kebutuhan penelitian ini pada lokakarya metodologi bersama anggota PWG dan fasilitator. Alat-alat tersebut adalah: Alur Waktu: Alur waktu dibuat untuk memahami sejarah lokal dan peristiwa-peristiwa penting. Kami membangun sejarah kolektif dengan perspektif yang lebih luas daripada yang dapat dicapai oleh perseorangan. Peta Komunitas: Perempuan diminta untuk menggambar peta yang memperlihatkan komunitas mereka, dengan perhatian terhadap infrastruktur, sumber daya dan pelayanan untuk air dan sanitasi, sumber penghidupan, kesehatan dan pendidikan. Juga hambatan-hambatan untuk mengakses pelayanan-pelayanan ini. Peta Sumber Daya: Perempuan secara bersama-sama menjelaskan sumber-sumber penghidupan mereka dan bagaimana sumber-sumber tersebut telah berubah dalam waktu tertentu. Proses ini memperdalam pengetahuan kami tentang ancaman dan hambatan yang dihadapi perempuan, sekaligus bagaimana strategi menghadapinya, serta pelayanan yang ada dan dukungan yang masih dibutuhkan. Peta Tubuh: Diadaptasi dari gerakan kesehatan reproduksi perempuan, kami menggunakan pemetaan tubuh sebagai sebuah peluang bagi perempuan untuk berbicara tentang masalah 33
34 kesehatan mereka dan akses pada pelayanan kesehatan. Kegiatan ini juga memberi ruang untuk perempuan menceritakan pengalaman kekerasan yang dialami dalam kehidupannya. Batu dan Bunga: Peserta diajak untuk memilih batu atau bunga untuk menggambarkan apakah hak atas kebenaran, keadilan, pemulihan, dan kehidupan yang bebas dari kekerasan, hadir dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, dan kehidupan komunitas mereka. Alasan mereka memilih batu (jika tidak) atau bunga (jika ya) kemudian dibahas dalam kelompok. Mengambil Foto, Berbagi Cerita: Para peneliti mengunjungi rumah para perempuan untuk membuat sebuah foto bercerita tentang kehidupan mereka, termasuk potret lokasi-lokasi dan benda-benda yang memiliki makna tertentu. Kotak Ingatan: Para korban diminta mengisi sebuah kotak dengan benda-benda yang mempunyai arti penting dalam hidup mereka, termasuk kenangan pahit dan manis. Mereka juga diminta menulis cerita pengalaman hidup mereka dalam beberapa kartu pos. Dalam sesi pertemuan terakhir, para peserta menceritakan isi kotak ingatan kepada kawan-kawannya. Untuk informasi yang lebih lengkap tentang metode lihat buku panduan, Batu Bunga: Panduan untuk Pemahaman dan Aksi bagi Perempuan Penyintas. Kajian Berbasis Video PWG bekerjasama dengan seorang videografer dokumenter untuk terlibat dalam penelitian partisipatif ini. Ia mengikuti lokakarya metodologi, meliput proses penelitian di lima lokasi, mengikuti rapat-rapat PWG, dan melakukan wawancara lanjutan tentang tema-tema kunci yang mulai muncul dari proses penelitian, dengan memilih narasumber yang paling baik dalam menuturkan pendapat mereka di depan kamera. PWG menonton dan membahas draft film, yang ikut membentuk laporan naratif.
Demikian juga, diskusi dengan PWG ikut membentuk laporan video. Analisa Data Transkrip, laporan pertemuan dan pengamatan lapangan, dan footage video, dianalisa oleh tim penelitian untuk mengidentifikasi tren, tema dan pola untuk masing-masing pertanyaan penelitian. Isu-isu dan tren yang muncul menjadi dasar untuk mengembangkan pengamatan awal dan temuan evaluasi. Tim evaluasi kemudian melakukan triangulasi terhadap temuan dari berbagai metode pengumpulan data (kajian pustaka, enam metode penelitian partisipatif, dan observasi) apabila memungkinkan untuk koroborasi dan peningkatan kualitas dan kredibilitas temuan dan kesimpulan evaluasi. 3.7 Batasan dan Hambatan Batasan waktu: Baik peserta maupun peneliti/fasilitator merasa alokasi waktu yang disediakan tidak cukup memadai untuk menggunakan perangkat penelitian sesuai dengan rencana, terutama karena di antara peserta terdapat para perempuan yang 35
36 berasal dari lokasi terpencil. Akan tetapi, karena para fasilitator memberi cukup ruang dan waktu kepada peserta untuk berpartisipasi secara bermakna, mereka mampu memahami proses yang berlangsung dan merasa tenang dan aman untuk berbicara selama waktu yang tersedia tersebut. Hal ini menjamin bahwa data yang dikumpulkan memiliki kualitas yang baik. Kebutuhan penguatan kapasitas peneliti: Para peneliti/ fasilitator masih mengembangkan keterampilan memfasilitasi mereka, terutama dalam menggali informasi lebih dalam, menemukan pola, menganalisa dan membuat catatan. Staf AJAR mendampingi tim fasilitator dalam rangka memberikan mentoring dan dukungan di lapangan. Kelompok target dan penguatan penelitian: Penelitian ini berguna untuk mendapatkan pandangan perempuan di tingkat komunitas dan memperkuat hasil dari penelitian yang telah ada. Meski demikian, untuk melakukan perubahan, para pembuat kebijakan di tingkat lokal maupun nasional perlu dilibatkan dalam sebuah dialog. Salah satu rekomendasi dari penelitian ini
adalah agar membagi hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan untuk membahas temuan-temuan ini. 37
38 4 Temuan Dengan menggunakan alat-alat penelitian, tim fasilitator mencatat tema-tema kunci yang muncul dari pengalaman hidup para perempuan yang terlibat dalam proses ini. Ketiga putaran penelitian menghasilkan banyak informasi yang mendetail dan mendalam tentang persoalan- persoalan yang dialami oleh perempuan Papua. Tim fasilitator dan PWG juga mencoba mengumpulkan profil para peserta dari narasi kehidupan mereka yang terungkap selama berlangsungnya proses penelitian. Tim fasilitator dan PWG membuat sebuah refleksi bersama yang menghasilkan temuan-temuan kunci, serta sebuah kerangka kerja pemulihan dan penguatan perempuan Papua untuk membangun hidup yang bebas dari kekerasan. 4.1 Kekerasan terhadap perempuan Papua terus terjadi, jaminan ketidakberulangan tak terpenuhi Temuan dari penelitian ini mengafirmasi berbagai penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan di Papua adalah masalah kesehatan publik yang mendesak dan HAM.10 Dari 170 perempuan 10 Sebagai contoh lihat laporan Kelompok Kerja Dokumentasi Kekerasan dan Pelanggaran HAM, 2009-2010, Stop Sudah!: Kesaksian Perempuan Papua Korban Kekerasan dan Pelanggaran HAM 1963-2009, 2012; dan UN Women, Project
yang terlibat dalam penelitian, 64 orang diantaranya mengalami kekerasan, baik kekerasan yang diakibatkan oleh kebijakan atau yang dilakukan oleh aparat negara, maupun kekerasan yang terjadi dalam ranah domestik, dalam keluarga atau pun dalam kehidupan sehari-hari perempuan. Dalam proses mendengarkan cerita para perempuan, PWG menangkap adanya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terkait konflik lahan atau sumber daya alam dan kekerasan seksual terkait konflik. Beberapa perempuan berbicara mengenai kekerasan pada masa lalu dan dampak jangka panjangnya terhadap kesehatan dan kesejahteraan sosial ekonomi, yang juga mengangkat masalah kekerasan politik yang masih berlangsung. Walaupun kekerasan negara dan kekerasan domestik terjadi akibat faktor-faktor yang berbeda, kedua bentuk kekerasan ini mempunyai akar yang sama, yaitu perlakuan terhadap perempuan yang tak setara dengan laki-laki. a. Perempuan Papua korban kekerasan negara belum mendapatkan pengakuan dan pemulihan Bentuk kekerasan yang diungkap oleh narasumber Jumlah Penahanan sewenang-wenang 6 Penyiksaan 6 Pernah berusaha ditembak 3 Overview: Joint Programme on Combating Violence Against Women and Girls in Papua Province, Indonesia. UN Women mengklaim bahwa tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak di Papua merupakan yang tertingi di Indonesia, yaitu 4,5 kali lebih tinggi dari rata-rata nasional. 39
40 Kekerasan seksual 4 Suami/anggota keluarga hilang atau dibunuh 18 Suami/anggota keluarga ditahan 2 Kehilangan atau perusakan harta benda 33 Dari 170 perempuan, sebanyak 40 orang mengalami kekerasan negara atau pelanggaran HAM. Hingga saat ini, belum ada upaya yang konsisten dari negara dan masyarakat sipil untuk pemulihan dan pemberdayaan korban kekerasan negara dan pelanggaran HAM. Korban yang mengalami kekerasan seksual masih sulit untuk mengungkapkan apa yang terjadi. Rasa malu, ketakutan akan stigma, ketakutan akan dihakimi oleh keluarga dan masyarakat, kekhawatiran soal kerahasiaan, dan ketidakpastian tentang sistem peradilan menjadi kendala yang tidak dapat diatasi. Dua puluh delapan orang mengalami kekerasan ketika terjadi operasi militer di wilayah Pegunungan Tengah. Mereka menyebutkan bahwa ada tiga periode kekerasan yang mereka alami, yaitu ketika Operasi Militer tahun 1977-1978, Operasi militer tahun 2005 dan peristiwa pengejaran OPM tahun 2007. Enam orang melaporkan bahwa mereka kehilangan ayah, paman atau anggota keluarga karena dibunuh tentara; 3 orang menceritakan suami mereka meninggal dalam perang; 1 orang menceritakan bahwa suaminya meninggal ketika mengungsi di hutan; 3 orang bercerita anak mereka disiksa dan kemudian dibunuh tentara. Karena terus menerus menjadi sasaran operasi keamanan, banyak laki-laki dewasa yang meninggal dunia, sementara lelaki muda pergi meninggalkan kampung, sehingga mayoritas kampung dihuni janda dan anak-anak. Mereka hidup dalam situasi miskin dan terisolasi dari wilayah sekitarnya.
Di dua lokasi, beberapa perempuan bercerita tentang kekerasan seksual terkait konflik yang terjadi sejak tahun 1970an. Impunitas yang berlanjut menyebabkan mereka merasa takut dan trauma. Di Skouw, Jayapura, beberapa perempuan juga bercerita tentang kekerasan seksual terkait konflik yang terjadi di sepanjang tahun 1970-1980an. Para peserta yang saat itu masih remaja harus berhenti sekolah karena situasi tidak aman. Perempuan di Wamena menceritakan kasus-kasus eksploitasi seksual berkaitan dengan kehadiran militer. Salah satu peserta yang saat itu masih berusia 14 tahun hamil akibat hubungannya dengan seorang tentara. Keluarganya melaporkan kasus tersebut kepada komandan, tetapi tentara tersebut hanya dipindahtugaskan. Perempuan tersebut kini menjadi orang tua tunggal yang membesarkan dua orang anak tanpa ada dukungan dari ayah anak-anak tersebut. "Dia berjanji menikahi saya dan kami punya dua anak, tapi tahun 2012 dia pindah ke Jayapura dan kerja di Arso, saya pergi ke pos militer di Arso tapi teman-temannya bilang di sana tidak ada nama itu. Saya pulang ke Wamena dan melapor ke Kodim tapi tidak ada proses hukum sampai sekarang." Peserta, Wamena Dampak antargenerasi yang ditimbulkan oleh kekerasan terkait konflik juga diangkat oleh para peserta di sejumlah lokasi penelitian. Sebagian diantara mereka menggambarkan kehilangan orangtua, suami, anak dan kerabat lain. Mereka juga bicara tentang dampak pengungsian dalam jangka panjang, baik perpindahan internal maupun penyebrangan ke Papua New Guinea (PNG), yang memisahkan para perempuan dari tanah dan penghidupan mereka. Ada peserta yang menyatakan bahwa sebelumnya mereka tidak pernah bicara tentang kekerasan di masa lalu, tetapi pada saat penelitian berlangsung, merasa perlu berbagi tentang 41
42 pengalaman mereka yang sulit. Di salah satu desa di Wamena, sekelompok ibu-ibu janda yang suaminya terbunuh pada masa konflik 1977-1978, terpaksa hidup bersama dalam kondisi yang sangat terisolir. Enam dari mereka memiliki jari yang tidak lengkap karena diamputasi untuk menandai kesedihan mereka pada saat anggota keluarga meninggal. Mereka harus bekerja di kebun dan menganyam noken tanpa jari. Seorang perempuan menceritakan sebuah pengalaman traumatik yang telah lama dipendamnya, ketika ia dan keluarganya harus lari dari sebuah serangan. Orang-tuanya terbunuh dalam insiden tersebut. "(K)ira-kira su mau malam... untuk tempat tidur sa tidak tahu, di mana tempat kita tinggal, sa juga pikir-pikir akhirnya sa berbaring saja di tengah-tengah orang yang ditembak itu. Satu sa pele ke depan satu orang sa pele ke belakang baru sa tidur di tengah-tengah mereka... Kaka saya juga masih kecil dia panggil 'ada di mana?' Sa pikir ah ini polisi bawa senjata jadi sa takut dapa bunuh, jadi sa diam-diam saja sa lari. An (saya) ketemu kaka lagi di gua situ tempat sa pu orang tua kasih turun di situ. Baru An kasi tahu kaka, orang-orang kasih turun orang tua di situ, tapi tidak ada orang ambil dan bakar... Di rumput-rumput juga banyak
orang tapi tidak ada yang kasih keluar jadi kas tinggal saja begitu...vsemua laki-laki dan perempuan sudah diamankan... kami lalu ke Tagime dan kemudian ke Pyramid. Dari situ mereka (aparat keamanan) tangkap sa dan bawa ke panti asuan di Wamena. Mama ingat banyak anak-anak dari Pyramid di situ tapi tidak ingat jumlahnya." Peserta, Jayawijaya "Mama sering sakit kepala karena (ingat) suami jadi korban perang (tahun 77-78). Anak laki-laki juga meninggal (tahun 2005) dapa bunuh dari tentara. Sa telinga sakit dan tidak dengar baik lagi. Hati sakit karena keluarga jadi korban, lalu sa pergi tinggal di hutan dan sekarang baru kembali. Dua jari ini (kanan) dipotong dan tubuh sering lemas. Kalau 4 jari tangan kiri dipotong karena rasa duka waktu saudara laki-laki meninggal dunia ditembak tentara." Peserta, Jayawijaya. Dampak berkelanjutan yang tidak tertangani selama bertahun- tahun adalah perempuan mengalami peminggiran dari segala aspek kehidupan, menderita sakit dan hidup dalam kondisi miskin. Mereka kehilangan harta benda dan sumber penghidupan akibat konflik. Situasi ini semakin berat ketika perempuan tidak memiliki hak kepemilikan atas tanah. Mereka rentan mengalami diskriminasi baru karena sistem budaya dalam masyarakat. "Sa sakit, sa rasa sakit tulang ini sudah sa biasa rasa sakit di belakang, sa pikul noken pedis setengah mati... tapi sa tidak ke rumah sakit, sa minum ramuan kumis kucing, sa rebus... sa tidak bisa ke rumah sakit sa rasa malu hati... Setelah bapa meninggal, keluarganya ambil kembali tanah, rumah sudah mereka kasih rubuh. Alasannya mama tra punya anak. Mama rencana mau balik ke kampung, tinggal dengan adik-adik, mereka mau bikin rumah untuk mama dan cucu dua ini tinggal." Peserta, Kabupaten Jayapura 43
44 Foto atas: Mama Naomi Masa di depan rumah yang masih utuh Foto bawah: bekas reruntuhan rumahnya Stigma terus dilekatkan dalam kehidupan mereka, bahkan menurun kepada anak-anak. Mereka dicap OPM, pemberontak, garis merah. Stigma seperti ini menyebabkan mereka sulit untuk mendapatkan bantuan pemerintah
"Tong di kampung... kalau sudah cairkan uang, dong sendiri yang makan, tidak kasih lain buat ibu-ibu macam torang ini. Dong bilang sa pejuang jadi jangan sa dapat bantuan itu... sa bilang sama dorang, kalau kamu tidak mau kasih sumbangan sama saya, kasih tinggal saja, tidak pusing apa-apa. Sa tanam keladi, bikin sayur turu jual di pasar, sa beli ikan, beli gula, barang yang kamu makan sa juga makan. Sa tidak harap ini, harus sa kerja..." Peserta, Biak b. Perempuan Papua rentan mendapat kekerasan dalam keluarga dan sulit mengakses layanan Dari 170 peserta, 24 orang menyatakan mengalami kekerasan domestik. Prevalensi kasus kekerasan yang tinggi serta kurangnya layanan untuk menangani situasi kekerasan diangkat sebagai masalah utama yang dihadapi peserta penelitian ini. Banyak perempuan yang berbicara tentang kekerasan yang dilakukan oleh pasangan mereka dengan akibat fisik yang berat dan berlanjut seperti mandul, penyakit jantung, penyakit mata dan sering sakit-sakitan. Selain luka fisik, banyak perempuan Papua yang menderita trauma jangka panjang tanpa perawatan. Dari sepuluh peserta di kota Wamena, enam di antaranya menggambarkan gejala fisik dan mental dari trauma akibat hubungan jangka panjang yang berisi kekerasan. "Saya seringkali dipukuli oleh suami pertama saya, pernah dipukul dengan kursi kayu dan sekarang jadi sering sakit kepala kalau berjalan di panas matahari. Pandangan mata saya juga terganggu, saya tidak bisa membaca dekat. Kepala saya masih sakit sampai sekarang." Peserta, Kota Sorong "Tangan kiri saya retak karena dipukul dengan sebatang kayu... waktu itu dia mabuk... dan saya ditinggal bersama anak-anak tanpa alasan. Karena tangan saya dan sebelumnya sering dipukul 45
46 di kepala, saya sering sakit. Saya mau melapor ke polisi tapi takut karena suami saya aktivis." Peserta, Wamena Dalam beberapa kasus, dengan meningkatnya konsumsi alkohol kaum laki-laki, perempuan mengalami kekerasan domestik yang sangat berat. Mereka kesulitan untuk mendapatkan perlindungan hukum dan pelayanan. Perempuan juga mengalami trauma yang berkepanjangan akibat kekerasan yang disebabkan oleh konflik di masa lalu, dan mengalami trauma baru dari kekerasan yang masih berlangsung. Di Merauke dan Sorong, para perempuan menyebut penyalahgunaan alkohol sebagai faktor penyumbang tingginya tingkat kekerasan termasuk kekerasan dalam rumah tangga, perkosaan dan pelecehan seksual. Di Kota Sorong para perempuan menyatakan ada kenaikan konsumsi alkohol sejak 2001, dan pada tahun 2015 terjadi kekerasan antar suku yang mengakibatkan banyak kematian. Selama berbulan-bulan, para perempuan tidak bisa meninggalkan rumah, pergi ke pasar atau ke kebun karena merasa tidak aman. Mereka masih merasa tidak aman di malam hari karena adanya pria-pria yang mabuk di depan umum. c. Kapasitas perempuan Papua untuk meraih keadilan sangat lemah Korban perempuan sulit untuk meraih keadilan saat impunitas menjadi norma yang dialami semua korban perempuan. Korban perempuan merasa bahwa upaya mencari keadilan atau penyelesaian hanya akan mendatangkan masalah baru dan penderitaan baru. Ketakutan ini diperkuat oleh kegagalan penegak hukum dan peradilan untuk menyelidiki atau menuntut pelaku. Semakin lama impunitas, stigma dan diskriminasi berlangsung, kepercayaan diri dan kapasitas perempuan untuk mengartikulasikan ketidakadilan yang mereka alami dan
melakukan advokasi semakin susut. Dari 40 korban kekerasan negara, tidak ada satu pun perempuan yang bisa mengakses proses keadilan. Kondisi ini jelas menunjukkan sebuah persoalan yang mendalam yang perlu penanganan yang serius oleh semua pihak yang ingin menghentikan kekerasan di Papua. Bagi korban kekerasan domestik, mereka juga menghadapi tantangan saat ingin melaporkan kekerasan yang mereka alami ke pihak yang berwenang. Sebagian perempuan berbagi pengalaman mereka saat mencoba melaporkan kekerasan yang mereka alami kepada polisi. Mereka diharuskan membawa surat nikah sebagai syarat dan bukti yang harus diberikan sebelum polisi dapat mengambil tindakan. "(S)aya dapat pukul tidak bisa lari ke orang tua karena sudah ketentuan adat Masalah dari desa dibawa ke polisi tidak selesai karena saya tidak ada surat nikah" Peserta Wamena d. Walaupun korban mempunyai daya juang untuk bertahan, masalah ekonomi membuat mereka sulit mengakses keadilan. Pelanggaran Papua Kehilangan lahan 3 Kehilangan/kerusakan harta benda termasuk rumah 33 Mayoritas peserta berasal dari keluarga sederhana yang berprofesi sebagai petani atau pedagang kecil. Pada saat terjadi kekerasan, tak ada "tabungan" sumber daya yang dapat menjadi pegangan. Kebanyakan dari mereka mengalami pelanggaran hak sipil politik bersamaan dengan pelanggaran hak-hak sosial ekonomi. Kombinasi ini membuat mereka semakin rentan, sehingga setelah mengalami kekerasan, waktu dan tenaga mereka habis sekadar 47
48 untuk bertahan hidup. Kesakitan yang dialami, perusakan harta benda, tertutupnya akses pada lahan dan penghidupan dan sulitnya mengakses layanan dasar, berdampak langsung pada kesejahteraan mereka. Dampak dari kekerasan dialami selama bertahun-tahun, bahkan berdekade. Penting untuk digarisbawahi bahwa temuan ini muncul secara konsisten dalam hampir semua cerita. Karena itu harus disimpulkan bahwa korban perempuan membutuhkan bantuan spesifik yang menyasar kebutuhan sosial dan ekonomi. Tanpa dukungan ini maka perempuan tetap tidak bisa mengakses keadilan. Kesulitan ekonomi ini menggerus pemahaman perempuan tentang keadilan dan menghantui upaya pemulihan mereka. Penelitian ini menemukan bahwa ketika para perempuan tersebut ditanya apakah merasa telah meraih 'keadilan', jawaban mereka umumnya negatif. Mereka mengungkapkan suatu konsep keadilan yang mencakup tidak hanya keinginan melihat pelaku dihukum, namun juga kepercayaan bahwa suatu negara yang sah semestinya juga berperan untuk menghadirkan keadilan, tanpa diskriminasi, agar mereka dapat mencapai standar hidup yang baik dan memiliki martabat dasar manusia. Dalam beberapa kasus, perempuan memasrahkan keadilan pada alam akhirat karena mereka tidak bisa melihat bagaimana keadilan dapat dipenuhi dalam kehidupan ini. Namun penelitian ini juga menyoroti keteguhan para perempuan serta ketahanan dan kekuatan luar biasa di tengah kesulitan yang mereka alami. Terlepas dari luka dan penderitaan para korban perempuan dalam penelitian ini, mereka dapat menemukan kekuatan untuk terus berjalan, membuat pengorbanan, mengambil risiko dan bekerja sangat keras. Perempuan- perempuan ini benar-benar penyintas yang tangguh. Dengan minimnya pendidikan dan akses terhadap modal, banyak perempuan kini dapat berkebun sayur dan buah-buahan di tanahnya untuk dikonsumsi sendiri dan dijual ke pasar.
e. Para janda dan ibu tunggal menjadi sangat rentan terhadap kekerasan dan diskriminasi, serta membutuhkan bantuan khusus Jumlah Janda 38 Ibu tunggal 10 Dari 170 peserta penelitian, 38 adalah janda dan 10 adalah orang tua tunggal. Kondisi mereka sangat rentan dan miskin. Para janda terus didera diskriminasi dan stigma, dan sering mengalami penolakan dari keluarga suaminya. Hal ini membuat mereka juga rentan kehilangan tempat tinggal dan hak waris dan menghambat akses mereka pada modal sosial dan ekonomi. Demikian pula, perempuan orang tua tunggal sering dikucilkan secara sosial dan menempati posisi marginal di komunitasnya. Para janda dan ibu tunggal juga rentan pada kemiskinan generasi kedua karena tidak mampu memberi peluang pendidikan kepada anak-anaknya, sehingga mengekangnya untuk keluar dari siklus kemiskinan. Sebanyak 17 orang janda di Wamena tidak tidak memiliki KTP yang membuat mereka sulit untuk mengakses layanan dan program-program yang tersedia di pemerintah, seperti Kartu Papua Sehat, Raskin dan bantuan perumahan. Syarat laki-laki sebagai kepala rumah tangga menyulitkan para janda untuk mengurus KTP. 49
50 f. Anak-anak korban dalam siklus kekerasan dan kemiskinan. Tetapi juga menjadi sumber inspirasi bagi korban perempuan untuk berjuang demi masa depan mereka. Pelanggaran Papua Perempuan yang ditahan/ disiksa/dipaksa mengungsi/ ditelantarkan sebagai anak (di bawah 18 tahun) 18 Perempuan yang menyebut stigmatisasi dan diskriminasi anak-anaknya atau dirinya sebagai anak 34 Perempuan yang ditahan dengan anak 1 Anak-anak yang dilaporkan disiksa/dibunuh 5 Penelitian ini dengan jelas memperlihatkan efek kekerasan yang dialami oleh perempuan kepada anak-anak mereka. Cerita-cerita mereka mengingatkan adanya dampak lintas generasi dari konflik dan menuntut adanya respon dan kebijakan yang terkait dengan trauma dan dampak psikologis dan sosial ekonomi pada anak. Anak-anak tidak mudah mendapatkan pendidikan dan pekerjaan karena stigma yang dilekatkan kepada keluarga mereka. "(A)nak-anak sulit sekolah. Anak-anak susah cari kerja. Sa pu anak menangis tuntut Sa 'mungkin karena Mama [terlibat OPM] Sa susah tes di banyak tempat'. Sa pu anak ini laki-laki lulusan dari Jayapura. Dia sarjana, tapi susah tes pegawai." Peserta, Biak Tanpa salah satu atau kedua orang tuanya, anak menjadi semakin rentan. Hal ini secara khusus berlaku untuk anak-anak dari ibu tunggal atau janda yang kehilangan tulang punggung keluarganya, sehingga risiko kemiskinan dan putus sekolah mereka meningkat. "Peristiwa [tahun] 77 waktu itu sa masih kecil. Sejak terjadi perang dan orang tua bawa sa hidup berpindah-pindah di hutan
untuk mencari perlindungan. Setelah sa dewasa orang tua kasi kawin sa dengan orang yang lebih tua dan sudah punya tiga isteri, sa jadi isteri keempat. Sa dapat 3 orang anak-anak, yang tua sekolah di Jayapura dan ia dapat tembak dari aparat, tidak lama suami juga meninggal. Saat ini sa menghidupi dua orang anak. Hari-hari sa kerja di kebun, piara ternak dan ikut kegiatan di gereja kalau ada." Peserta Wamena Satu temuan positif adalah bahwa anak-anak para perempuan ini menjadi sumber inspirasi dan kekuatan luar biasa bagi mereka. Mayoritas perempuan mengungkapkan bahwa prioritas pertama mereka adalah memberi pendidikan kepada anak-anak dan cucu- cucu mereka. Walau ini terus menjadi tantangan besar bagi sebagian besar perempuan dalam penelitian ini, mereka juga bercerita tentang pengorbanan besar yang mereka lakukan untuk mendidik anak-anak mereka dan mendukungnya agar berhasil. Anak-anak dan cucu-cucu mereka juga terus menjadi inspirasi bagi mereka untuk memperjuangkan perdamaian. "Hingga saat ini saya tidak pernah melanjutkan pendidikan karena trauma dan putus asa terhadap yang telah mengambil orang-orang yang sangat saya sayangi yaitu Ayah dan Om saya. 51
52 Saya selalu teringat atas perlakuan mereka yang menembak ayah dan om saya tepat di depan mata saya, dan saya selalu terbawa emosi bercampur perasaan putus asa." Pemuda, Wamena 4.2 Korban perempuan membutuhkan program khusus untuk penanganan insiden kritis, pelayanan trauma dan pendampingan jangka panjang untuk bisa bangkit dan membangun hidup yang bebas dari kekerasan. "Saat terjadi perang tahun 1977 kami lari ke sana ke mari, tinggal tidak tetap. Orang tua sa meninggal dan sa tinggal dengan bapa tua, tidak lama dia meninggal, dan sa sakit hati, sa potong jari. Setelah remaja sa lari ke Kampung Manda dan menikah di sini. Kemudian Injil masuk di Manda kembali dan menetap sampai hari ini. Hari-hari sa kerja kebun untuk mencukupi kebutuhan, jualan hasil kebun. Kalau muncul ingatan masa lalu sa sedih, bahkan sakit hati sekali dan sering menangis. Dengan adanya kegiatan rumah belajar ini kami senang karena bantu ibu-ibu janda dan orang tua untuk buat KTP. Harapan sa kita tetap jalan sama." Peserta Wamena Perempuan korban kekerasan, baik kekerasan negara maupun domestik, sering tak terlihat dan menghadapi tantangan berat berkenaan dengan upaya mengatasi dampak kekerasan yang dialami mereka. Kebutuhan korban perempuan belum masuk dalam pertimbangan kebijakan dan perencanaan jangka panjang. Sedikit sekali sumber daya yang diarahkan untuk menanggulangi dampak jangka panjang kekerasan terhadap perempuan. Bagi
para korban pelanggaran HAM, negara dianggap ingin melupakan masa lalu dengan mengabaikan mereka. Sementara untuk korban kekerasan domestik, belum ada dukungan efektif yang bersifat jangka panjang untuk membantu mereka membangun hidup yang bebas dari kekerasan. Perempuan korban hanya bisa menggunakan sedikit sumber daya yang mereka miliki untuk mengatasi dampak kekerasan yang mereka alami, mulai dari kesakitan, keamanan, lahan, sumber penghidupan, dan rumah. Sementara itu mereka harus terus menghadapi diskriminasi dan eksklusi. Semua ini memperberat jejaring dukungan sosial mereka yang memang sudah lemah dengan dikucilkannya mereka secara sosial. Penelitian ini dengan jelas menunjukkan bahwa perempuan penyintas kekerasan memiliki kebutuhan jangka panjang yang perlu diartikulasi dan disampaikan dengan jelas pada para pengambilan keputusan. Perempuan penyintas harus berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan di semua tingkatan untuk memastikan kebutuhan mereka dipertimbangkan dan ditanggapi. Sebagian perempuan ini menyebut bahwa betapa parahnya dampak fisik dari kekerasan yang mereka alami pada saat terjadinya peristiwa. Sebagian lainnya bicara mengenai keluhan seperti disabilitas, gangguan tidur, dan rasa sakit kronis. Para perempuan juga sering melaporkan bahwa mereka mengalami depresi, kegelisahan, dan rasa malu. Sebagian dari peserta pernah menerima dukungan konseling dari LSM perempuan dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Hal ini merupakan hal yang sangat patut untuk diapresiasi, namun masih memerlukan dukungan lebih lanjut. Penanganan trauma yang berkepanjangan, temasuk dukungan dari sesama dan upaya penguatan korban, belumlah memadai. Hal ini membuat perempuan korban tidak memiliki kesempatan untuk bicara tentang pelanggaran yang pernah mereka alami dan 53
54 penderitaannya. Akibatnya, trauma mereka seringkali terpendam dan tidak ditangani, terlebih karena kekerasan ini juga berdampak kepada komunitas dan masyarakat di sekitar mereka. Salah satu temuan yang cukup jelas terungkap dari penelitian ini adalah dalam situasi tiadanya layanan kesehatan mental dan dukungan sosial yang memadai, para perempuan ini saling memberi dukungan melalui pertemanan. Selain itu mereka juga mendapat dukungan dari kelompok sosial yang lebih formal. Contohnya, beberapa perempuan menyebutkan adanya dukungan dari sesama aktivis gereja setelah ia mengalami kekerasan. 4.3 Ketidakpastian kepemilikan sumber daya alam dan tanah ulayat menghambat penguatan perempuan Papua dan berkontribusi pada kekerasan yang berulang Pada saat tim fasilitator membuka ruang untuk membahas persoalan yang mendesak yang dialami oleh perempuan Papua,
masalah kepemilikan sumber daya alam adalah salah satu tema yang muncul di berbagai wilayah. Secara konsisten persoalan tergerusnya sumber daya alam yang dimiliki dan dikelola oleh perempuan adalah masalah yang muncul di tiap lokasi penelitian. Delapan puluh lima orang perempuan yang terlibat dalam penelitan ini menyebutkan bahwa persoalan yang mereka hadapi terkait kehilangan akses pada tanah atau kebun atau hutan yang menjadi sumber penghidupan mereka terjadi karena konflik, kebijakan penggunaan lahan oleh negara atau sebagai dampak dari kekerasan yang dialami. Kehilangan ini secara langsung memengaruhi kemampuan mereka untuk bertahan hidup. Mereka harus membangun hidup kembali dengan akses yang minim terhadap sumber penghidupan yang dapat menopang kebutuhan mereka. Karena persoalan sumber daya alam muncul begitu mendesak selama proses penelitian berlangsung, kami menghadirkan 4 studi kasus dari wilayah Kabupaten Merauke dan Keerom untuk memahami lebih dalam sejarah lokal tentang sumber daya alam dari perspektif perempuan Papua. Studi Kasus 1: Konflik Politik dan Pengambil Alihan Lahan, Distrik Arso & Arso Timur, Kabupaten Keerom Setelah dilakukannya Pepera11 pada tahun 1969, kampung- kampung perbatasan dekat wilayah PNG menjadi sasaran operasi militer untuk mengejar anggota OPM. Akibatnya masyarakat melarikan diri ke hutan atau mengungsi ke PNG selama bertahun-tahun. Karena itu mereka tidak berani melawan ketika 11 Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) merupakan langkah untuk menjamin adanya penentuan nasib sendiri yang dilakukan rakyat Papua, sesuai dengan rekomendasi Perjanjian New York antara Indonesia dan Belanda pada tahun 1962. Pepera dilaksanakan pada tahun 1969. 55
56 pemerintah pada tahun 1982 mulai mengambil tanah ulayat mereka untuk pembukaan kebun sawit dan transmigrasi. Kampung - Kampung Adat Wilayah Arso serta marga-marga yang mendiami kampung-kampung tersebut: 1 Kampung Sawa Nawa: Isagi, Wake, Amyare, Itoyu, Kwambre, Toam, Sanggwa, Ubud, Mou. "Setelah Pepera, orang-orang Arso ketakutan dan lari ke hutan, mereka tinggal di hutan lama sekali, ada yang sampai puluhan tahun, ada yang lari ke Papua New Guinea. Sebagian baru kembali saat ada repatriasi antara Indonesia dan PNG tahun 2003... Selama di dalam hutan kami tidak berani menyalakan api karena takut tentara, kami yang lari ke hutan mereka pasti tuduh kami OPM. Jika tinggal di kampung, mereka tuduh kami mata-mata OPM. Begitu juga jika berhadapan dengan OPM, mereka tuduh kami mata- mata TNI. Demikian pula kalau menyberang ke sebelah, berhadapan dengan tentara Papua Nugini. Kami serba salah, mundur kena maju kena. 2 Kampung Kwimi: Nanggwar, Mungguai, Kiyawot, Tafor Wanggot. Kampung Bate: Tafor, Bate. Koryager. 3 4 Kampung Arso: Nouyaeger, Borotian, Tafor, Tuamis, Kiyawot, Girbes, Taigat/Wabiager. Kampung Wor : Fatagur, Wabiager, Bate, Tafor, Gusbager, Babut. 5 6 Kampung Sawyatami: Bagiasi, Tekam, Yanfrom, Kwinenggen, Sibiar, Sanggwa. 7 Kampung Wambes: Number, Aber, Mesas, Konondroi, Sausin, Giryar. Selama di hutan kami tidak melakukan ritual adat di lokasi-lokasi keramat, ini terjadi selama puluhan tahun. Situasi ini membuat kami seperti terlepas dari ikatan, ikatan dengan Ma... Ketika ikatan dengan Ma melemah, maka ikatan sebagai masyarakat adat juga melemah. Tahun 1982, PTPN II (PT Perkebunan Nusantara) masuk ke Arso. Sehari sebelumnya saya disuruh tanda tangan karena besok doser [buldozer] akan datang. Mereka bilang, sagu dan sawit akan hidup
berdampingan karena sama-sama duri. Hanya sebagian yang tanda tangan, sisanya masih banyak lari di hutan, kami ditodong dengan senjata oleh tentara agar mau tanda tangan. Sekitar 500 hektar tanah ulayat dilepas untuk PTPN II, perusahaan milik negara ini mulai menebas hutan, meratakan lahan dan membuat pembibitan tanaman sawit." Tokoh Adat, Arso Tahun 1985, masyarakat Arso harus menerima adanya sebuah surat pernyataan pelepasan tanah ulayat yang diberikan pemerintah kepada PTPN II, dengan luas mencapai 50.000 hektar "Kelapa sawit masuk dengan kekerasan, mereka dapat kasih minum baru suruh tanda tangan. Kalau tra kasih hutan dong bilang kita dari hutan, berkaitan dengan politik. Pelepasan asli, surat kontrak selama 36 tahun sebanyak 50.000 hektar semua senilai 7 trilyun. Janji anak-anak kita harus dibiayai, namun kenyataan kami digeser. Kelapa sawit kami tidak panen, mana biaya untuk panen, transport, bayar orang untuk kerja. Kami menuntut kenapa kami harus jadi karyawan? Kami harus jadi pemilik, terus ada pemotongan-pemotongan untuk kita. Dari sisi perkembangan hidup, non Arso masih ada perkembangan, kalau kita orang Arso itu mati total, kita hanya jual pinang. Orang Arso 57
58 tinggal 10%. Istilah sagu asli dengan sagu tanam. Sagu tanam akan hilang, sama dengan penduduk asli akan hilang, pendatang yang berkembang." Tokoh Adat, Yamara Studi Kasus 2: Perkebunan Kelapa Sawit di Kampung Workwana Workwana merupakan kampung pemukiman orang asli Papua, yang terletak di Distrik Arso. Kampung ini merupakan penyatuan dari dua kampung tua sebelum terjadi operasi militer di wilayah ini, yaitu 'Wor' dan 'Kwana'. Setelah masyarakat kembali dari pengungsian di PNG, mereka ditempatkan di satu pemukiman yaitu Kampung Workwana. Workwana sendiri dulunya disebut Ambuasan, sebuah nama gunung. Tahun 1985, Pemerintah Indonesia membukan kampung Workwana dan menempatkan orang Papua dalam rumah-rumah kecil dari papan kayu yang sering disebut rumah sosial. Kampung ini diresmikan oleh Nani Soedarsono, Menteri Sosial kala itu, ditandai dengan penandatanganan tugu Peringatan Proyek BRKBA Irian Jaya. PTPN II mengkonversi sebagian besar lahan menjadi perkebunan kelapa sawit berdasarkan hak pengelolaan lahan dari pemerintah. Hak tersebut berlaku selama 25 tahun sehingga saat ini durasi hak pengelolaan lahan seharusnya sudah berlalu. Sejak saat itu mereka sudah mengajukan protes kepada pemerintah dan perusahaan namun pengaruhnya sangat sedikit. Perempuan asli juga mengalami kesulitan pada saat mengangkut hasil panen sawit karena tiadanya kendaraan. Akhirnya banyak orang asli yang menyewakan lahan mereka kepada kaum pendatang yang bisa dengan lebih mudah mengakses pabrik kelapa sawit. "PTPN II kontrak tanah ulayat selama 25 tahun. Ada sebagai saksi dalam transaksi kontrak dan jual-beli sawit. Adat masih protes ke Pemerintah karena masih terjadi transaksi jual beli tanpa
sepengetahuan adat. Mempertanyakan kenapa ada perbedaan antara plasma dan inti?" Peserta, Keerom "Kami masyakarat adat punya hutan sudah habis, kami tidak bisa berburu lagi, karena hutan sudah ganti jadi hutan sawit. Nanti mungkin kami masyarakat Arso pergi berburuh di Waris, karena kita punya hutan sudah habis." Peserta, Keerom. Studi Kasus 3: Kayu Hutan yang Ditebang dan Dijual di Kampung Skofro, Distrik Arso Timur Kampung Skofro masuk dalam wilayah Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom, terletak persis di garis batas Indonesia dan PNG. Dapat dicapai dengan waktu 4 jam perjalanan dengan berkendaraan dari Jayapura. Penduduk asli yang mendiami wilayah perbatasan ini berasal dari suku Menangki. Marga terbesar yang bermukim di Skofro adalah Marga Peiger dan Kamar. Sebagian kecil lainnya berasal dari wilayah lain di Papua, seperti Biak dan Serui. Seperti wilayah-wilayah lain di sepanjang perbatasan, sejarah Kampung Skofro juga tidak terlepas dari situasi politik pasca Pepera tahun 1968. Anggota gerakan perlawanan yang tidak menerima hasil Pepera, kemudian melarikan diri ke wilayah perbatasan. Pengejaran dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia hingga ke kampung-kampung di Arso Timur. Ketika pecah konflik pasca Pepera, seluruh masyarakat di Kampung Skofro mengungsi ke kampung-kampung di sekitar perbatasan yang sudah masuk wilayah PNG, seperti Skotyauw dan Tapos. Sehingga daerah ini sering dicap sebagai "daerah merah." Tahun 1999, masyarakat adat Menangki berangsur-angsur kembali dari pengungsian di PNG. Mereka tidak langsung menempati tanah lama di Skofro, namun tinggal di Kampung 59
60 Kriku yang terletak di dekat Skofro. Baru pada tahun 2003, Kampung Skofro dibuka oleh Ondoafi atau kepala suku. Rumah- rumah panggung dibangun dan kemudian ditempati oleh warga. Karena hutan yang masih lebat, banyak perusahaan yang berdatangan ke kampung ini untuk membeli kayu. Aktivitas penebangan kayu cukup tinggi dan ini menjadi salah satu sumber pemasukan bagi warga di Kampung Skofro "Dusun sagu masih ada, karena sawit belum masuk sampai di kampung, tetapi kayu-kayu di hutan mulai dijual oleh suami- suami, dan perempuan tidak dikasih tahu dan ikut buat keputusan untuk menjual kayu." Peserta, Keerom Studi Kasus 4: Alam yang Dijarah di Ivima-Had atau Salor Kampung, Merauke Ivima-had merupakan salah satu kampung pemukiman orang asli Papua, merupakan tempat ritual adat suku Marind, suku besar di Merauke, wilayah selatan Papua. Pada tahun 1980an, Pemerintah Indonesia membuat pemekaran kampung dengan tujuan membuka pemukiman bagi transmigran yang didatangkan dari Pulau Jawa.12 "Tahun 1970-1980, masyarakat masih menikmati alam dan dimanjakan oleh alam, masih bisa menikmati air yang langsung dari kali atau rawa-rawa sekitar kampung. Sistem barter dilakukan, beras tukar dengan pisang, kalau sakit masih 12 Program transmigrasi merupakan langkah yang dilancarkan Pemerintah Indonesia untuk mengubah wilayah hutan menjadi wilayah-wilayah proyek kolonisasi berskala besar. Pada tahun 1984, pemerintah telah memindahkan 3,6 juta orang dari Pulau Jawa, Bali, Madura dan Lombok ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Papua. Antara tahun 190an dan 1980an, transmigrasi difokuskan pada pengembangan pertanian subsisten. Pada 1990an hingga program transmigrasi berakhir secara resmi pada tahun 1999, penekanan bergeser ke arah penyediaan tenaga buruh untuk Hutan Tanaman Industri (HTI) dan perkebunan kelapa sawit. Lihat Laporan KKPK, Menemukan Kembali Indonesia, 2014; hal 156.
menggunakan obat alam, dan cari ke hutan yang letaknya masih di pinggir-pinggir kampung. Tahun 1982-1983, pemukiman kami mulai dibuka yang disebut Salor 1, 2 dan 3, yang ditempati para pendatang, selain itu juga mulai dibuka lahan sawah di lokasi-lokasi baru ini. Saat itu masyarakat belum merasakan kesulitan, masih biasa-biasa saja. Lalu pada tahun 1985, dilakukan pemekaran kampung. Hutan kelapa hilang.. .tahun-tahun itu masyarakat sudah mulai merasakan dampaknya karena sudah tidak mengkonsumsi air dari kali atau rawa. Alam tidak lagi manja. Selain itu air dari kali atau rawa sudah tidak bisa lagi diminum karena sudah menjadi tempat mandi dan minum ternak. Tahun 2000an, kami mengalami peristiwa Merauke Berdarah. Kami ketakutan dengan adanya satgas dan juga tentara Indonesia, kami diteror oleh satgas. Suami-suami kami dipukul sehingga kami isteri-isteri ketakutan yang luar biasa. Tahun- tahun itu sudah masyarakat di sini juga sudah mulai kenal miras, dan banyak sekali terjadi keributan. Ada pertemuan-pertemuan di kampung bicara soal tanah tapi kami tidak dilibatkan, katanya dari laki-laki di kampung bahwa itu adalah hak laki-laki bukan perempuan. Kami iya saja karena memang bukan hak perempuan untuk bicara tanah, perempuan hanya bisa dengar saja. Tahun-tahun 2000 ke sini itu sudah kami mulai kesulitan untuk kerja tanah yang dulu kami punya, sudah tidak ada lagi. Walaupun ada pasar tapi kami tidak mampu karena harga hasil kami lebih rendah, karena karena banyaknya hasil bumi dari masyarakat pendatang, membuat dagangan kami tidak laku dan terpaksa kami jual dengan harga rendah. Ini jelas-jelas membuat kerugian, baik hasil maupun tenaga kami. Tahun 2015, pemerintah tetapkan lumbung padi nasional 1,2 juta ha. Kami masyarakat yang punya tempat ini tidak diijinkan untuk 61
62 bertemu presiden yang datang saat itu. Mungkin itu bukan presiden kami tapi presiden tentara dan juga presiden pejabat lokal." Peserta, Merauke Sota-Merauke Kampung Sota, Distrik Sota, terletak di garis batas timur RI-PNG dan di kampung ini terdapat pos batas lintas kedua negara. Kampung ini dilewati oleh jalan Trans Irian yang menghubungkan Merauke dengan Kabupaten Boven Digoel dan wilayah lain di sepanjang garis batas, seperti Distrik Muting dan Bupul.Awalnya kampung ini didiami oleh penduduk lokal dari marga Ndiken, Banggu dan Dimar. Tahun 1992 terjadi kerusuhan di sekitar wilayah ini saat tentara Indonesia melakukan pengejaran terhadap kelompok GPK (Gerakan Pengacau Keamanan). Dampaknya, semua penduduk mengungsi ke Jagebob, PNG. Tahun 1995, masyarakat yang mengungsi diminta kembali ke Sota. Mereka mulai menempati pemukiman yang sudah dibuka pemerintah. Selain orang asli Sota, ada juga pendatang dari wilayah lain di Papua, dan luar Papua. Orang asli Papua ditempatkan di Jalur B dan pendatang dari Jawa ditempatkan di Jalur A. Marga-marga asli juga kemudian pindah dari kampung tua dan menetap di lokasi rumah yang sudah disiapkan pemerintah. Pengalihan fungsi lahan dan hilangnya hak ulayat masyarakat asli Papua berdampak pada perempuan: a. Hilangnya sumber penghidupan dan ketahanan pangan bagi perempuan Papua Bagi masyarakat asli Papua, tanah dan hutan memiliki ikatan yang kuat dengan kehidupan mereka. Disamping alam sebagai sebagai sumber penghidupan, kedekatan perempuan Papua
dengan alam terlihat dari cara mereka mengambil simbol alam untuk menggambarkan siapa diri mereka. "Sa pu simbol pohon sagu. Bisa berfungsi untuk apa saja. daun untuk bikin atap rumah, goba sagu bisa untuk dinding rumah, dan isinya untuk makanan. Sagu pohon yang kuat, seperti kami perempuan asli Keroom, yang menghidupi keluarga, perempuan urus semuanya. Pikul anak, babi, pegang barang-barang semua. Jadi kami berfungsi banyak." Peserta, Keerom. "Sa gambar ini kali Torasi. Sa lahir di Sota. Masa kecil ikut orang tua ke hutan, pangkur sagu...simbol saya seperti Pohon Ndibung, itu simbol mama saya, mama saya perempuan Ndibung. Perempuan Ndiken harus kuat dalam menghadapi kehidupan, karena kami lahir dari Pohon Ndibung." Peserta, Merauke. Pengalihfungsian hutan tentu memiliki dampak lanjutan terhadap kondisi sosial masyarakat asli Papua yang bermukim di sekitar wilayah tersebut. Perempuan menyoroti dampak lanjutan bagi perempuan termasuk terganggunya ketahanan pangan dan bertambahnya penggunaan makanan instan. Akses lahan dan pengelolaannya seringkali disebut oleh peserta sebagai salah satu sumber kekuatan yang utama dan kunci dari keberhasilan mereka bertahan hidup. Hilangnya akses lahan dianggap sebagai ancaman besar tidak hanya bagi penghidupan dan kesehatan mereka tetapi juga bagi identitas budaya dan etnis mereka. "Hutan tempat kita makan, tapi setelah dibongkar sudah agak susah. Mungkin kayu masih bisa kita dapat, tapi kalau buruan sudah tidak bisa. Padahal dulu kita punya orang tua dong bilang kasuari sama babi masih bisa dekat, sekarang sudah tidak lagi." Peserta, Keerom. 63
64 Perempuan di Arso bercerita tentang dampak yang mereka alami akibat pembukaan perkebunan kelapa sawit. Kampung Ivima-had di Merauke, memiliki fungsi penting dalam ritual adat suku Marind. Namun pengalihfungsian lahan menjadi pemukiman dan sawah menyebabkan terganggunya aspek budaya masyarakat asli. Tempat untuk melakukan upacara adat sekarang justru berdiri perumahan baru. Namun, meskipun perempuan asli Papua memainkan peran utama dalam merawat hutan dan kebun, hak-hak mereka tidak diakui dalam hukum adat. Perempuan mengalami tekanan untuk menghasilkan makanan bagi keluarga, pada saat mereka juga kehilangan tanah dan hutan akibat proyek-proyek swasta dan pemerintah. "Perempuan yang sekarang kerjakan semua pekerjaan dalam rumah maupun di luar rumah, seperti pergi ke hutan, pangkur sagu, pikul kayu dari hutan, semuanya dikerjakan sendiri. Dulu suami yang olah tanah, tapi su dijual suami, tidak ada lagi,
diserahkan kepada pemerintah untuk diberikan kepada pendatang, buka lahan sawah. Laki-laki dong pergi keluar cari kebutuhan untuk keluarga, kadang 3-6 bulan, ada yang bertahun- tahun... ini bikin beban kami perempuan kerja sendiri tanpa suami." Peserta, Merauke "Tempat cari makan sekarang menjadi sawah milik orang lain. Dulu kitong cari makan hanya di sekitar wilayah kampung, sekarang harus jalan jauh dengan jarak tempuh yang tidak singkat. Pergi pagi bahkan pulang sore atau malam di tempat cari makan, tidak seperti dulu, hanya pergi sebentar tapi sudah dapatkan hasil, sehingga bisa pulang dan melakukan aktivitas lain pada hari yang sama." Peserta, Merauke Perubahan pola konsumsi makanan berdampak pada gangguan kesehatan mereka. Perempuan di Ivima-had mengatakan mereka merasa tidak cocok dan sering mengalami sakit jika mengkonsumsi sayuran yang ditanam oleh transmigran, karena 65
66 menggunakan pupuk kimia. Kondisi ini juga memperlihatkan bahwa dampak dari hilangnya lahan, menyebabkan aktivitas berkebun juga sudah ditinggalkan. Masyarakat asli menjadi bergantung kepada para transmigran untuk memenuhi kebutuhan pangan. Perempuan di Sota, mengeluhkan hal yang sama. Mereka merasa mudah sakit lutut kalau mengkonsumsi sayuran yang menggunakan pupuk kimia. "Sakit kaki karena makan sayur yang pake pupuk, kalau makan sayur tanam sendiri tidak. Tanam tidak rutin karena banyak pekerjaan yang dikerjakan." Peserta, Merauke "Dulu makan sagu dan daun ubi yang kita tanam sendiri. Kalau makan sayur beli lebih parah karena mereka pakai pupuk. Sekarang makan nasi saja karena sagu juga kurang." Peserta, Merauke Perubahan lain dirasakan oleh perempuan di Sota, sejak transmigran masuk mereka mengenal makanan tahu dan tempe yang dibawa oleh transmigran. Demikian juga warung makanan yang berdiri di kampung semuanya menyajikan makanan dari luar.
"Kami kenal makan tahu tempe, tapi kami orang asli masih makan papeda. Kami mau buat jualan papeda atau makanan lokal, tapi takut tra laku, ada yang bilang papeda tidak enak begitu... orang di sini lebih senang makan bakso dan mie ayam." Peserta, Merauke Peserta perempuan di Maibo, Kabupaten Sorong, mengingat bahwa pada tahun 1989 sebuah perusahaan penebangan kayu bernama PT Intim Pura mengambil alih lahan yang dimiliki sejumlah klan termasuk klan Klaibin dan Moi. Mereka terpaksa pindah ke desa Maibo. Pada saat yang sama, perusahaan tersebut mendatangkan pekerja-pekerja dari luar Papua. Situasi ini meningkatkan jumlah populasi di Maibo. Perusahaan berhenti beroperasi pada tahun 2010 tetapi telah mengakibatkan pencemaran pada sungai yang menjadi sumber air komunitas. "Air sudah kabur, dan kotor karena pohon tumbang jatuh di kali, dan waktu banjir, air jadi kotor. Air dulu tuh dalam, sekarang air dangkal kita bisa sebrang dari sebelah ke sebelah." Peserta, Sorong Selain mencemari sungai, perusahaan tersebut menciptakan ketergantungan terhadap bibit dan pupuk kimia. Sebelum perusahaan datang, masyarakat setempat berburu dan mengumpulkan serta bercocok tanam dalam skala kecil di lahan desa mereka. Ketika perusahaan mengambil alih lahan mereka, perusahaan membuat kebun desa dengan memakai bibit, pupuk dan pestisida impor. Masyarakat menjadi tergantung terhadap produk-produk tersebut sehingga ketika perusahaan tutup, mereka tidak bisa lagi berkebun. Selain itu, masyarakat juga menggunakan pestisida impor untuk menangkap ikan sehingga mengakibatkan jumlah ikan semakin sedikit. "Su trada makan ikan lagi karena ikan yang dulu banyak kali nih masyarakat asli pake pestisida yang dibawa perusahaan untuk boreh (tangkap) ikan di kali." Peserta, Sorong 67
68 Hutan yang sebelumnya digunakan perusahaan kini menjadi lahan tidur yang tandus karena semua pohon ditebang dan tidak ada program penghijauan kembali. Para peserta perempuan menyesalkan bahwa masyarakat kini harus mencari makanan dan berkebun lebih jauh dari rumah mereka, sekitar 3 km. "Sekarang kitong (kita) tuh kalau mau berkebun sudah jauh... mama tanam kasbi, keladi, pisang... ada juga musiman kalau mau biayai adik-adik sekolah mama tanam kacang panjang." Peserta, Sorong. "Sekarang karena tokok sagu jauh, kadang kalau mau makan papeda tuh kitong beli saja di pasar." Peserta, Sorong. Penebangan hutan juga menyebabkan hilangnya bahan baku untuk membuat toware (tas), sehingga sekarang banyak perempuan di Sota yang tidak lagi membuat toware sendiri. Mereka lebih banyak membeli dari perempuan di PNG, yang memang masih membuat toware karena ketersediaan bahan baku di sana lebih banyak. "Dulu sebelum kampung dibuka, hutan masih banyak, tali untuk bikin toware juga masih banyak. Sekarang kalau mau harus jalan jauh ke hutan di arah Muting sana... tempat cari buah merah dan sarang semut, harus jalan jauh ke hutan PNG." Peserta, Merauke "Kami di sini kalau sakit pakai obat-obatan alam, walaupun saat ini harus mencari di hutan yang jaraknya cukup jauh, tidak lagi seperti dulu yang hanya ambil di pinggir-pinggir kampung." Peserta Merauke
b. Inisiatif perempuan untuk mempertahankan sumber penghidupan Menghadapi berkurangnya lahan dan sumber daya alam untuk bertahan hidup, perempuan tidak berpangku tangan. Hilangnya sumber pangan lokal mendorong perempuan di Ivima-had berinisiatif menggunakan lahan yang tersisa untuk membuka lahan sawah sendiri, meskipun awalnya susah untuk mereka bekerja di sawah. Menjaga lahan sisa seperti dusun sagu, dan kembali mengkonsumsi makanan lokal. Di Merauke, kelompok perempuan membangun inisiatif untuk membuat minyak kayu putih, dan memikirkan cara-cara untuk merawat hutan dan fauna secara berkesinambungan. "Pohon minyak kayu putih tidak akan habis karena kita hanya ambil daunnya saja, kecuali hutan ditebang baru hilang... tapi kita harus menjaga pohon, hutan, supaya lebah hitam tetap ada. Kami di sini tidak boleh berburu dengan senapan, karena bikin binatang lari jauh." Peserta, Merauke 69
70 c. Dampak bagi perempuan terkait hak atas kepemilikan lahan Di Wamena, beberapa perempuan bercerita tentang hilangnya akses atas lahan dan kebun mereka ketika kerabat laki-laki mereka menjual lahan dan kebun tersebut. Dalam hukum adat, perempuan tidak memiliki hak atas lahan sehingga lahan yang digarap oleh perempuan menjadi rentan dijual atau dikalim oleh saudara laki-laki. "Kitorang pindah dari kampung ke Sinakma, diam-diam tanah yang kitorang buat kebun sudah dijual saudara laki-laki ke tentara, begini tentara datang dan bilang, 'Tempat ini kita sudah beli, jadi mama kalau sudah panen tidak boleh berkebun lagi.' Jadi dalam hati saya bilang, 'Oh ini pasti laki-laki su jual e.' Kami perempuan tidak bisa bicara. Tete (kakek) sudah bagi-bagi tempat saya dapat di sini untuk kerja kebun... sekarang tinggal tanah yang ada rumah tidak bisa mereka jual karena tempat keramat." Peserta, Wamena Di Wamena, kepemilikan perempuan atas lahan tidak diakui di budaya setempat sehingga perempuan dapat kehilangan lahan yang mereka olah. Salah satu peserta menderita sakit selama beberapa tahun di Jayapura dan ketika dia kembali ternyata kebunnya telah dijual oleh saudara laki-lakinya. Ia membawa kasus tersebut ke lembaga masyarakat adat tetapi tidak ada tindakan apapun. Salah satu peserta lainnya bercerita bahwa saudara laki-lakinya menjual lahan miliknya kepada seorang tentara. "Saya anak tunggal dari orang tua, dapat warisan tanah. Saya sempat sakit dalam waktu lama dan dirawat di Jayapura, sekitar tahun 2001 sampai dengan 2009. Tahun 2010, mulai membaik dan kembali ke Wamena... kebun di belakang rumah ternyata sudah dijual oleh saudara laki-laki dan tanaman yang tumbuh sudah ditebang semua... sempat diproses ke LMA (lembaga masyarakat adat) tapi LMA tidak ada ketegasan serius terhadap laki-laki...
sekarang hidup saya miskin rumah tidak layak, tidak ada tanah lagi untuk berkebun." Peserta, Wamena 4.4 Buruknya kesehatan perempuan Papua karena didera beban kerja dan sulit mengakses layanan kesehatan, sehingga menyulitkan proses pemulihan dari kekerasan Walaupun telah ada skema kesehatan nasional dan lokal lewat berbagai program kartu sehat seperti KIS, BPJS dan Papua Sehat, perempuan menghadapi kesulitan dalam mengakses pelayanan, khsusunya untuk kesehatan seksual dan reproduktif, pelayanan HIV/AIDS, dan juga pelayanan kesehatan dasar. Di berbagai tempat, perempuan tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan karena mereka tidak memiliki KTP atau tidak bisa membayar biaya transport. Dalam kasus lain, perempuan tidak mendapat pelayanan karena petugas kesehatan tidak ada di tempat saat mereka mendatangi fasilitas kesehatan. Salah satu alat penelitian, yaitu menggambar peta tubuh, menjadi media yang bisa membuka dialog panjang tentang persoalan- persoalan kesehatan yang dialami perempuan Papua. a. Beban kerja tinggi pada perempuan menyebabkan rendahnya kualitas kesehatan tubuh Perempuan Di hampir semua wilayah penelitian, perempuan menceritakan kondisi kesehatan mereka yang hampir sama. Mereka menderita sakit di bagian pundak, punggung belakang dan sakit kepala. Menurut mereka sakit karena banyak kerja di kebun, memikul beban di pundak, mengurus anak dan mengerjakan pekerjaaan 71
72 domestik lain. Perempuan menggambarkan diri mereka sebagai sosok yang kuat karena mampu mengerjakan hampir seluruh pekerjaan untuk keberlangsungan hidup keluarga. "Sa gambar kayu, karena sa keras seperti kayu. Sa bisa masak, sa bisa kerja, cari kayu bakar. Sa biasa pangkur sagu... sa urus anak, sa pu anak dua orang." Peserta, Keerom "Sa seperti noken, kesulitan banyak tapi kita kuat, kita selalu berusaha untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari." Peserta, Wamena Perempuan mengeluhkan kalau suami mereka seperti raja, tidak mau bekerja untuk membantu pekerjaan dalam rumah. "Sa pundak dua ni biasa sakit, sa pikul tengki rumput. Belakang sakit karena pikul kayu bakar, kerja kebun. Kepala sakit karena urus anak-anak. Bapak tidak pernah kerja, cuma berburu, jadi semua mama yang kerja." Peserta, Keerom "Sa kerja kebun, belah kayu bakar, semua sa yang kerja, jadi sa pu kepala dan tulang belakang ni sakit. Sa pu hati ni sakit karena biasa marah sama suami. Sa marah karena suami tidak bantu kerja. Sa yang jadi kepala keluarga di dalam rumah." Peserta, Keerom "Kalau ada kekurangan dalam rumah ibu-ibu ini cari daun kayu putih untuk bantu dalam rumah, bisa dapat 50 kilo dan dapat 50 ribu. Kita berteriak suami, tidak ada garam, nanti suami bilang,
'Tadi kau ambil kayu putih toh kenapa tidak ambil dari situ.' Saya kerja sendiri dalam rumah, mulai masak sampai cuci pakian, jaga sapi, jaga ayam, cari daun kayu putih, sarang semut. Beban pikiran urus anak yang paling penting dapat perhatian. " Peserta, Merauke "Sakit kepala karena sering pikul kayu bakar kah jauh dari belakang hutan sini sampai ke rumah, suami tidak bantu pikul, dia hanya bantu balik tanah saja. Sakit pinggang karena sering kerja kebun. Sakit lutut sering jalan, asam urat kah, kalau pancing kan terendam dalam air." Peserta, Merauke b. Kesehatan Seksual dan Reproduksi, termasuk HIV/AIDS Jika melihat angka kasus kesehatan seksual dan reproduksi (KSR), termasuk HIV/AIDS13 dan angka kematian ibu (AKI),14 maka layanan terkait KSR di Papua menjadi sangat penting. Akan tetapi penelitian ini menunjukkan adanya hambatan terkait akses terhadap layanan dan perawatan yang dibutuhkan. Sementara itu, di kampung Sota, Merauke, perempuan bercerita kalau mereka mengalami gangguan kesehatan reproduksi akibat pemakaian alat kontrasepsi. "Mama tahu ada ada KB, tapi ada macam-macam, ada KB suntik, ada kapsul... ada yang menggunakan KB suntik, ada yang aman saja tapi ada yang berpengaruh pada kesehatan lalu ganti dengan KB pil. Saya sendiri pake KB suntik, tapi 4 tahun tidak haid, badan 13 Prevalensi orang dengan HIV/AIDS di antara warga asli Papua diperkirakan sekitar 2,9%, AIDS 2014 Fact Sheet, Burnet Institute. 14 Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia adalah 228 ibu per 100.000 kelahiran, sementara di Papua 1116 ibu per 100.000 kelahiran. 73
74 sakit-sakit semua, kepala rasa mo telepas akhirnya ganti ke pil. Sa tanya ke suster, lalu suster sarankan untuk ganti saja." Peserta, Merauke "Badan gemuk tidak haid sampe 3 tahun, konsultasi dengan bidan KB, dianjurkan ganti inplan, tapi urat terlalu banyak jadi tidak bisa. Lalu pake pil, sekarang su aman." Peserta, Merauke Mereka menambahkan bahwa tidak ada sosialisasi dari petugas medis tentang alat kontrasepsi dan dampaknya, juga tidak ada pemeriksaan rutin kesehatan reproduksi. Perempuan menentukan sendiri alat reproduksi yang akan dipakai tanpa tahu apa konsekuensi bagi tubuh mereka. "Kita sendiri yang pilih alat KB... tidak ada sosialisasi secara umum. Kita bertemu bidan kalau mau pasang KB. Tidak ada penjelasan jenis-jenis KB dan dampaknya untuk kita." Peserta, Merauke Meski sudah ada layanan yang menyediakan perawatan HIV/ AIDS, para peserta masih menyoroti permasalahan dalam mengakses obat-obatan dan perawatan. Sebagai contoh, di Wamena, para pasien dapat memperoleh obat HIV/AIDS secara gratis namun terkadang obat tersebut tidak tersedia selama berbulan-bulan. Beberapa dokter dilaporkan membuka apotik yang menjual obat-obatan dengan harga yang tinggi. Para perempuan seringkali harus menjual harta dan ternak milik keluarga untuk menutup biaya transportasi dan perawatan kesehatan saat obat-obatan tidak tersedia di rumah sakit pemerintah. Kondisi ini membuat perempuan menghadapi kesulitan ekonomi ketika anggota keluarga mereka sakit. "Suami periksa rutin tetapi alat VCT rusak jadi suami saya harus keliling ke berapa puskesmas di kota Wamena untuk cek siapa tahu ada alat di puskesmas lain, sampe jual kelinci dengan harga murah untuk bayar taksi."
Peserta, Wamena Peserta di Merauke menyebutkan bahwa Kelompok Kerja HIV, yang didirikan tahun 2006 oleh pemerintah dan NGO, telah berhasil meningkatkan kesadaran tentang HIV/AIDS dan membantu pengadaan fasilitas untuk tes HIV. Dalam studi terbarunya, kelompok kerja tersebut menunjukkan bahwa ibu rumah tangga di Papua adalah pihak yang paling terkena dampak HIV. Pada tahun 2015 Bupati Merauke mengeluarkan Peraturan Bupati No. 16 tentang Komisi Penanggulangan AIDS, menyusul Peraturan Daerah Merauke No. 5 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa diskriminasi dan peminggiran terhadap perempuan Papua positif HIV masih tetap ada. Sementara itu sejumlah peserta di Wamena, berbicara tentang stigma dan diskriminasi yang dihadapi perempuan yang menderita HIV atau yang mengurus penderita HIV. Salah satu peserta yang suaminya menderita HIV/AIDS harus menghadapi olok-olok dan kata-kata menyakitkan dari para tetangganya. 75
76 "Kalau lagi sakit haid tetangga bilang saya juga terkena HIV padahal tidak... sa sudah periksa sampe 13 kali tapi hasilnya negatif." Peserta, Wamena c. Kesehatan ibu pada saat melahirkan Banyak peserta yang menyoroti naiknya jumlah operasi caesar pada kelahiran bayi di Papua. Dukun beranak dilarang untuk membantu proses kelahiran tanpa pengawasan bidan yang sudah terlatih resmi. Situasi ini menghambat akses perempuan untuk mendapatkan pertolongan saat melahirkan dan dengan demikian meningkatkan resiko bagi ibu dan bayi yang dilahirkannya. Di Skouw, Kota Jayapura, dua orang peserta penelitian adalah dukun beranak yang sudah mendapat pelatihan dan sertifikasi. Namun, beberapa tahun yang lalu mereka dilarang menyediakan jasa mereka dan beberapa bidan baru didatangkan, sehingga penghasilan kedua peserta ini menjadi terganggu. Mereka juga menyadari adanya kenaikan tajam jumlah kelahiran melalui operasi caesar selama enam tahun terakhir, beserta perbaikan jaminan kesehatan di komunitas mereka sejak 2013. Mereka
berkata bahwa perempuan 'wajib' menjalani operasi caesar sekarang dan ini sudah dicakup oleh Kartu Sehat. Mereka juga bercerita tentang promosi kontrasepsi yang dilakukan melalui pemaksaan, tanpa cukup informasi dan jaminan. "Tidak ada bidan di desa kami ketika perempuan melahirkan, jadi kami dukun beranak menolong proses kelahiran tapi sekarang kami dilarang." Peserta, Kota Jayapura "Dari tahun 2010 sampai sekarang para perempuan selalu menjalani operasi caesar untuk melahirkan bayi mereka. Sebelum itu tidak ada operasi caesar. Departemen kesehatan bilang ini karena mereka memikirkan berat bayi lahir. Operasi ini wajib bagi semua perempuan tanpa terkecuali." Peserta, Kota Jayapura Di Skofro, meskipun terdapat Puskesmas Pembantu dan peralatan medis, tidak ada tenaga medis yang tinggal di kampung. Hal ini menyebabkan pemeriksaan untuk orang sakit, termasuk untuk perempuan hamil dan anak-anak serta balita tidak berjalan. "Kader Posyandu juga ada tapi kader tidak dikasih latih. Ibu hamil dan anak balita tidak ada pemeriksaan rutin, trada imunisasi, trada pemeriksaan kehamilan, ibu hamil tu tinggal saja begitu sampe melahirkan. Suster jarang datang dari puskesmas kesini. Perempuan disini semua baku bantu kalau ada yang mau melahirkan. Di sini tu perempuan yang kerja semua, laki-laki tra kerja." Peserta, Keerom Di Maibo, Sorong, para perempuan mengatakan bahwa tidak ada layanan yang ditanggung oleh Kartu Sehat untuk kesehatan reproduksi dan keluarga berencana, sehingga biaya kontrasepsi dan bantuan kelahiran menjadi tidak terjangkau bagi perempuan miskin. "Kami suntik KB di Puskesmas harus bayar Rp 30 ribu... kami rasa berat karena su ada kartu KIS (Kartu Indonesia Sehat)... belum 77
78 lagi kami keluar dari rumah ke Puskesmas bayar ojek pergi pulang Ro 60 ribu, jadi anggap saja Rp 100 ribu habis satu kali itu." Peserta, Sorong "Aduh... kalau melahirkan tidak di rumah sakti..mungkin dengan mama mantu (dukun beranak di kampung) karena tidak ada kendaraan di kampung dan kewalahan di uang." Peserta, Sorong d. Kawin usia dini pada anak perempuan di Skofro, Keerom Sistem kawin tukar berlaku dalam budaya masyarakat adat yang hidup di Kabupaten Keerom. Dalam praktik kawin tukar, saudara laki-laki dari pihak pengantin perempuan bisa mengambil perempuan dari pihak pengantin laki-laki untuk dinikahi. Cara ini diambil untuk meniadakan pembayaran mas kawin diantara kedua belah pihak, dikenal dengan istilah impas. Namun sistem ini berdampak pada perempuan terutama anak perempuan. Mereka rentan untuk menikah pada usia dini karena tuntutan kawin tukar. Kisah seorang perempuan di Skofro, ia dipaksa oleh orang tuanya untuk menikah pada usia 10 tahun dengan Ondoafi (kepala suku) di Kampung Wembi. Meski kemudian bercerai, dan ia kemudian menikah lagi dengan seorang laki-laki pilihannya sendiri. e. Hambatan dalam memperoleh layanan bagi korban kekerasan Beberapa perempuan malu mencari bantuan karena adanya stigma sosial terhadap korban kekerasan domestik. Juga, tidak ada layanan atau program untuk mereka yang telah mengalami trauma akibat kekerasan politik. Hanya sedikit layanan yang tersedia ketika perempuan membutuhkan akses layanan seperti kesehatan, psikososial, serta mekanisme perlindungan dan keadilan. Sebagai contoh, di Wamena tidak ada pemukiman
darurat yang berfungsi baik. Unit pemerintah bernama Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), yang seharusnya menyediakan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, juga tidak berfungsi. Di Keerom, satu unit P2TP2A baru saja berdiri pada Mei 2016. Kasus-kasus kekerasan yang dilakukan oleh pasangan suami istri biasanya ditangani secara adat dengan hasil yang seringkali tidak berpihak pada perempuan. Salah satu peserta di Kurulu, Wamena, bercerita bahwa dirinya tidak bisa meminta bantuan kepada orang tuanya ketika sang suami memukulinya karena khawatir melanggar adat. Ia berusaha melaporkan kasus ini ke polisi namun tidak ada kemajuan karena tidak ada surat nikah. Ia pun tidak bisa berbahasa Indonesia dan tidak memiliki KTP dan kartu BPJS, sehingga kesulitan untuk mendapatkan perawatan atas luka-luka yang dideritanya. "Masalah kesehatan yang saya hadapi saya dapat pukul kepala picah dari suami saya karena saya tidak bisa melahirkan... saya selalu kepala sakit... saya tidak berobat ke rumah sakit, berobat pake daun-daun." Peserta, Wamena f. Kurangnya akses atas layanan dan bantuan kesehatan Peserta penelitian menyatakan bahwa mereka lebih mencari dan membayar perawatan kesehatan dari pihak swasta dari pada mengakses layanan kesehatan umum karena kurangnya obat- obatan atau peralatan, jam buka yang tidak akomodatif, tidak menentunya kehadiran tenaga medis dan kurangnya kepercayaan terhadap kualitas layanan kesehatan umum di fasilitas kesehatan pemerintah. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak mempunyai pilihan selain harus membayar untuk mendapatkan pelayanan swasta. Pada saat yang sama, kebanyakan dari mereka tidak memiliki cukup sumber daya untuk membayar, sehingga 79
80 mempertaruhkan kesehatan keluarga dan diri mereka sendiri. Di Manda, Wamena, yang merupakan wilayah pegunungan, Puskesmas lebih sering tutup. Terkadang hanya buka dua hari dalam seminggu. Petugas medis lebih banyak tinggal di kota sehingga masyarakat jadi enggan untuk berobat jika sedang sakit. Mereka merasa sia-sia karena sudah berjalan jauh namun tidak ada petugas. "Fasilitas kesehatan ada tetapi petugasnya jarang ada, kalau kami sakit kami pergi ke Puskesmas di Koya Barat, Abepura atau ke dokter swasta, meskipun harganya mahal, yang penting kami sembuh." Peserta, Kota Jayapura Demikian juga di Kampung Skofro yang terletak di garis batas dengan PNG, tidak ada tenaga medis yang tinggal di kampung. Petugas biasanya hanya datang satu kali dalam sebulan sehingga perempuan memilih berobat ke PNG karena fasilitas dan layananannya lebih baik. "Suster dong ada cuma satu bulan saja. Dong tidak mau menyesuaikan diri dengan keadaan di kampung sini. Padahal Pustu dengan rumah dinas su ada dari tahun 2011. Waktu itu dari Jakarta ada datang kasih alat-alat semua lengkap tapi tenaga medis tidak ada." Peserta, Keerom "Kitong disini lebih tu lebih senang berobat ke Vanimo karna kalau kalau obat dari Vanimo tu minum satu dua kali langsung sembuh. Ya walaupun jalan kaki pulang pergi ke PNG-RI jarak 7 Km kalau jalan kaki." Peserta, Keerom Di Merauke, meski banyak perempuan sudah memiliki Kartu Sehat, mereka seringkali diharuskan membeli sendiri obat-obatan dan peralatan karena kurangnya persediaan seperti jarum dan selang infus di rumah sakit. Puskesmas Pembantu pada
praktiknya tidak cukup membantu karena layanan mereka mahal dan tidak semua orang bisa mengakses layanan ini. Di Skouw Yambe, Kota Jayapura, layanan kesehatan tersedia tetapi tenaga medis tidak tinggal di desa tersebut dan jarang hadir di klinik. Kualitas layanan dan hasil tes klinik tersebut kurang dipercaya sehingga masyarakat lebih suka pergi ke dokter swasta. Para perempuan di Kurulu, Wamena berkata bahwa Puskesmas seringkali tutup karena tidak ada tenaga medis yang datang, sehingga mereka harus pergi ke rumah sakit di kota Wamena. Seringkali rumah sakit tidak mau memberi obat-obatan dan justru mengarahkan mereka untuk membeli obat di apotik yang dimiliki oleh dokter. "Kalau kami sakit, kami pergi ke puskesmas di Kurulu tetapi petugas di sana jarang datang bekerja, jadi kami harus pergi ke rumah sakit di kota.... Kami diperiksa oleh dokter yang memberi kami obat untuk menghilangkan rasa sakit dan resep agar membeli obat dari apotik miliknya. Kadang kami tidak membeli obat dari apotik itu karena mahal." Peserta, Wamena Di setiap kampung biasanya ada kader posyandu yang membantu petugas medis dalam melakukan pelayanan rutin bagi ibu hamil dan balita. Para kader tidak dilengkapi dengan pemahaman dan kemampuan untuk melakukan tindakan medis sehingga tidak bisa membantu pengobatan jika ada warga di kampung yang sakit. Untuk sebagian perempuan, biaya kesehatan merongrong sumber daya keluarga. Di Sorong, salah satu perempuan bercerita bahwa ia memiliki kartu BPJS tetapi tetap harus membayar untuk perawatan yang tidak tersedia secara umum. Ia harus menutup kiosnya setelah menghabiskan seluruh keuntungan yang didapatnya untuk berobat. Seorang perempuan lainnya mengatakan bahwa sulit untuk mendapatkan BPJS, "karena 81
82 rambut keriting." Maksudnya, sebagai orang asli Papua ia mengalami diskriminasi dibanding pelayanan yang diterima oleh orang berambut lurus, kelompok pendatang dari wilayah lain di Indonesia. "Saya harus dirujuk ke rumah sakit di luar Sorong karena tidak ada fasilitas pemeriksaan syaraf CT scan.... dan sekarang saya melanjutkan perawatan di Tanjung Kasuari. Rumah sakit pemerintah memang gratis tetapi perawatannya tidak benar sehingga saya harus memeriksakan diri di tempat lain." Peserta, Sorong Ketidakmampuan mengakses layanan terutama terjadi pada perempuan yang buta huruf, tidak bisa berbahasa Indonesia dan tidak memiliki dokumen resmi. Beberapa perempuan di Wamena menyatakan bahwa mereka tidak bisa mendapat dokumen yang diperlukan untuk mengurus subsidi, misalnya Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sehingga kehilangan kesempatan untuk mendapatkan hak mereka. "Saya tidak mendapat bantuan dari siapa pun di desa, kalau saya sakit saya dibantu organisasi perempuan di Gereja Katolik dan mereka membawa saya ke rumah sakit, kalau saya sendirian tidak bisa karena banyak peraturan dan persyaratan dari rumah sakit, terutama kalau tidak punya KTP kita tidak bisa mendapat perawatan." Peserta Wamena Di beberapa lokasi, ketersediaan asuransi kesehatan sudah mengalami perbaikan sejak 2013, namun para perempuan di sebagian lokasi lain, seperti Sorong yang sudah memiliki program BPJS, Kartu Indonesia Sehat dan ASKES, para perempuan masih sulit mengakses informasi tentang cara mendapatkan asuransi tersebut. Sulitnya akses layanan kesehatan di berbagai wilayah terpencil di Papua, semakin diperparah dengan jarak yang jauh dan ketiadaan alat transportasi sehingga masyarakat enggan
untuk berobat lanjut ke rumah sakit di kota dan tinggal di rumah saja. Di Merauke, Puskesmas dapat memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat yang memiliki kartu kuning khusus untuk orang Papua. g. Inisiatif perempuan dalam menjaga kesehatan Peserta di Sorong, Merauke dan Wamena bercerita bahwa mereka menggunakan obat-obatan tradisional untuk mengobati masalah kesehatan baik yang baru diderita maupun penyakit berulang akibat kekerasan karena terbatasnya akses layanan kesehatan. "Sa punya ramuan dari alam yang biasa bantu-bantu ibu melahirkan... itu mereka minum langsung kasih bersih darah kotor... mama kalau di kampung ada ibu yang mau melahiran mereka yang datang minta... mama tolong dengan ramuan dan doa." Peserta, Sorong 83
84 "Pada saat kejadian, saya tidak mendapat perawatan karena di wilayah kami ini tidak ada petugas kesehatan... biasanya saya memakai ramuan tradisional dan anak-anak saya memberi saya kekuatan." Peserta, Wamena "Saya kalau sakit juga biasa minum sarang semut, daun sirsak untuk semua jenis penyakit kalau kurang darah. Sarang semut banyak di hutan. Mama-mama juga punya mata pencaharian di sini. Sarang semut ada yang direbus ada yang sudah diparut, tinggal diseduh dengan air panas seperti teh. Rasa badan lebih enak kalau sudah minum sarang semut. Sekarang jaga pola makan saja supaya bisa lebih baik." Peserta, Merauke 4.5 Perempuan Papua lebih sulit meng akses manfaat pembangunan untuk membangun landasan hidup yang kokoh dan bebas dari kekerasan Perempuan menghadapi kesulitan mengakses program pembangunan karena berbagai hambatan, termasuk kekurangan informasi dan ketiadaan surat-surat identitas. Mereka kurang dilibatkan dalam proses konsultasi dan tidak berhasil menembus berbagai persyaratan birokratis. Meskipun telah dibuat berbagai program pembangunan dan dukungan pemerintah melalui Otonomi Khusus (Otsus), banyak perempuan asli yang tidak terjangkau dukungan ini. "Kami tidak mendapat banyak informasi tentang bantuan pemerintah dari Rukun Tetangga. Saya belum penah mendengar atau menerima bantuan pemerintah yang ditujukan bagi perempuan... saya juga belum pernah terlibat dalam pertemuan di tingkat RT." Peserta, Sorong
Banyak sekali pihak yang menjadi aktor pembangunan di Papua, antara lain badan-badan PBB15, program bilateral16, NGO internasional17 dan NGO lokal18. Bantuan tahap lanjut juga telah disediakan oleh pemerintah Indonesia sebagai bagian dari sistem jaminan sosial nasional melalui berbagai program pengurangan kemiskinan yang menjangkau tingkat rumah tangga, misalnya program beras miskin (Raskin), dana tunai bersyarat (Program Keluarga Harapan - PKH), bantuan pendidikan untuk siswa miskin (Bantuan Siswa Miskin - BSM), dan layanan kesehatan bersubsidi (Jamkesmas). Ada pula program pembangunan berbasis masyarakat di bawah payung PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) dan inisiatif wirausaha mikro, kecil, dan menengah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR)19. Selain itu, berbagai program pembangunan sosial dan ekonomi juga didukung oleh dana Otsus (Otonomi Khusus) yang dikelola pemerintah propinsi sejak 2001. Hambatan utama dalam mengakses bantuan yang diidentifikasi adalah: Kurangnya informasi tentang adanya bantuan dan tunjangan • Kurangnya peran serta perempuan dalam musyawarah Penguasaan kaum elit atas sumber daya dan kurangnya • akuntabilitas Kurangnya dokumen identitas diri 15 Termasuk UNICEF, UNDP dan UN Women dengan program kesehatan, WASH (air, sanitasi dan kebersihan diri), pendidikan dan VAWG (kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan). programme-map) 16 Program bilateral di Papua termasuk DFAT, USAID, CIDA, dan UKAID. 17 NGO internasional termasuk Oxfam, Conservation International, The Nature Conservancy and World Wildlife Fund. 18 Banyak NGO lokal menjadi anggota Forum Kerjasama LSM Papua (FOKER). infid.org/foker-lsm-papua) 19 Ari A. Perdana, Masa Depan Program Kesejahteraan Sosial di Indonesia: Dari Subsidi Bahan Bakar hingga Perlindungan Sosial yang Lebih Baik, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Republik Indonesia, Maret 2014. 85
86 Kurangnya informasi seringkali disebut sebagai hambatan dalam mengakses bantuan. Beberapa peserta mendengar tentang program tertentu tetapi tidak memiliki informasi jelas tentang bagaimana cara mengakses atau apa saja bantuan yang mereka dapatkan. Kurangnya informasi ini berkaitan langsung dengan kurangnya peran serta perempuan dalam musyawarah dan rapat perencanaan di tingkat desa. Sebagai contoh, di Maibo, Sorong, para perempuan berkata mereka tidak menghadiri atau tidak diundang ke acara sosialisasi atau rapat perencanaan komunitas di desa mereka sehingga tidak mendapatkan informasi tentang bantuan yang ada. "Sampai sekarang tidak ada sosialisasi, cuma para bapak yang pergi ke pertemuan desa, kami tidak pernah ikut serta." Peserta, Wamena Di Wamena, meskipun terdapat program seperti Kartu Papua Sehat, BPJS, Raskin, Rencana Strategis Pembangunan Kampung (Respek), dan tersedianya dana di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk pemberdayaan perempuan, banyak perempuan yang bicara bahwa mereka tidak bisa mengakses informasi tentang layanan tersebut dan jarang sekali ikut serta dalam pertemuan untuk membahas program. "Dana untuk program perempuan sudah dikeluarkan oleh pemerintah dan masyarakat tahu bahwa ada uang, tetapi camat, kepala desa dan semua masih keluarga mereka sehingga uang tersebut tidak pernah sampai ke masyarakat." Peserta Wamena Ketiadaan informasi dan kesempatan untuk berpartisipasi membuat para peserta merasa bahwa program yang diterapkan di komunitas mereka tidak memiliki pertanggungjawaban. Misalnya, di Maibo, Sorong, para perempuan menyatakan bahwa
mereka mengetahui adanya dana Otsus di desa mereka tetapi program tersebut dinilai tidak transparan dan tidak memiliki pertangungjawaban karena pengunaan dananya hanya diputuskan oleh pejabat desa. Peserta di Merauke juga merasa hal yang sama, terutama karena 6% dari dana tersebut seharusnya dialokasikan untuk perempuan tetapi tidak pernah ada program yang secara khusus menangani masalah yang dihadapi perempuan. "Kepala desa membeli kerikil untuk memperbaiki jalanan berlumpur menuju luar desa... baru satu kali saja mereka bilang bahwa uang Otsus sudah habis... tidak ada akuntabilitas untuk dana Otsus." Peserta, Sorong "Presiden manjakan laki-laki dengan dana Otsus. Mereka lari semua ke kota minum mabuk. Perempuan pake celana pendek dan kerja semua." Peserta, Wamena Para perempuan juga berbicara mengenai upaya mereka mendapatkan informasi dari pemimpin masyarakat namun diabaikan atau bahkan diancam. Di Sorong, beberapa perempuan 87
88 menggambarkan bahwa mereka diabaikan saat meminta kepala desa untuk memasukkan fasilitator perempuan di program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) karena mereka menginginkan akses atas informasi yang dapat meningkatkan kesehatan mereka. Masih di Sorong, beberapa perempuan bercerita bahwa mereka diancam oleh kepala desa ketika menanyakan tentang dana Otsus. "Kami berdua pergi ke kepala desa dan bertanya tentang dana Otsus, dia berkata, 'Kalian tidak berhak bertanya tentang uang Otsus, kalian mau dipenjara oleh polisi, polisi akan menangkap kalian.' Kami diam saja karena takut dan tidak tahu untuk apa sebenarnya uang itu." Peserta, Sorong Hal yang menarik muncul ketika beberapa anggota tim penelitian mencoba mendapatkan informasi tentang program-program untuk perempuan dari pejabat pemerintah setempat, mereka menemui hambatan dan dicurigai motivasinya. Beberapa dari pejabat ini bahkan berkata bahwa mereka hanya bisa menyediakan informasi dalam dengar pendapat parlemen. Di Merauke, pemekaran wilayah20 administratif menyebabkan warga pribumi Papua dari kecamatan sekitar tidak terdata, tidak terlihat dan terpinggirkan dari layanan dan bantuan yang sangat mereka butuhkan. Beberapa perempuan menceritakan sulitnya mendapatkan kartu identitas diri (KTP), apalagi mengakses bantuan dan layanan. 20 Pada tahun 2002 Merauke dibagi menjadi empat kabupaten yang secara geografis membagi beberapa kelompok etnis (Mappi, Marin, Asmat, dan Mandobo). Hal ini membuat orang-orang yang menjadi etnis minoritas di suatu kabupaten dipandang sebagai pendatang oleh etnis mayoritas. Pemerintah setempat mengklaim bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas etnis minoritas tersebut.
a. Akses perempuan Papua pada sistem ekonomi dan pasar Pedagang perempuan asli Papua, yang populer disebut "mama- mama pasar," sulit bersaing dengan kaum pendatang dari luar Papua yang jumlahnya semakin meningkat. Mereka semakin terpinggirkan di pasar, baik secara fisik maupun ekonomi. Mereka menghadapi tantangan untuk mendapatkan transportasi yang terjangkau dan dapat diandalkan untuk menjangkau pasar, dan tidak bisa mendapatkan lokasi yang aman dan strategis untuk menjajakan dagangannya. Mereka mengalami hambatan dalam mengakses modal dan kredit, serta tidak mendapatkan kesempatan dan perlindungan dalam memasarkan produk-produk mereka. Ini menjadi sangat penting pada saat perempuan menjadi pencari nafkah utama untuk keluarganya, dan bertanggungjawab untuk menyekolahkan anak-anaknya. "Karena seperti jualan ini kami kan anak-anaknya sekolah, makanya kami bisa jualan, duduk di pasar bertahan dari pagi sampai sore jam 6, kami pulang." Peserta, Sorong b. Perlindungan atas produk dan pengetahuan lokal Perempuan asli Papua yang menjajakan hasil buminya seringkali terpinggirkan. Mereka harus menjual di pinggir-pinggir pasar dan harus bersaing dengan para pendatang baru yang menjual hasil bumi yang sama, khususnya sirih pinang dan 89
90 sayur mayur. Kaum pendatang seringkali lebih mudah mendapatkan akses terhadap modal sehingga mengungguli pedagang asli. Perempuan asli Papua kini terpaksa berjualan di pinggiran atau di luar pasar, sehingga akses mereka kepada konsumen menurun. Keuntungan yang mereka dapatkan tidak seberapa dibanding biaya untuk menjual, termasuk biaya retribusi harian dan keamanan, penggunaan kamar mandi dan makanan. "Mereka datang dan menjual barang yang sama seperti kami, dan kami dapat tempat yang tidak bagus. Saya berjualan di lantai, di samping tas, sepatu dan baju. Bagaimana saya bisa menjual, kalau orang yang membeli tidak bisa melihat saya." Peserta, Sorong "Saya juga berjualan di pasar, saya jual sayur-mayur tapi di luar pasar. Kami sering ditegur oleh petugas keamanan/polisi, tapi kami terus berjualan, kami tidak perduli karena tidak ada tempat lain bagi kami orang Papua untuk berdagang." Peserta, Merauke Di Merauke, perempuan asli terpinggirkan ketika bersaing dengan pendatang dan harus berjualan di luar pasar. Beberapa mama mendapatkan tempat di pasar baru di Wamanggu pada tahun 2013, setelah sebelumnya berjualan di pasar sementara sejak terbakarnya pasar Ampera pada tahun 2003. Namun, tempat tersebut tidak strategis karena mayoritas pendatang menguasai pasar sehingga menurunkan pendapatan mereka. Perempuan pedagang asli di Merauke sudah lama meminta adanya pasar yang cocok untuk kebutuhan
perempuan Papua. Permintaan ini didukung dan dikoordinasikan oleh para akademisi dan mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Musamus di Merauke. Mereka mengembangkan 8 isu strategis untuk melindungi akses ekonomi perempuan Papua. Pada bulan Februari 2016, ratusan pedagang pasar berkumpul menemui pemerintah setempat untuk membahas isu tersebut, namun hanya beberapa dinas yang hadir. Bupati Merauke berjanji akan menindaklanjuti isu ini.21 "Berilah kami kesempatan untuk menjual dagangan kami," kata salah seorang peserta. Secara khusus terdapat dua persoalan yang mengemuka terkait mama-mama pasar, yaitu: Angkutan/transport ke pasar: Di Skouw, Jayapura, perempuan asli Papua kesulitan menjual hasil panen mereka. Peserta penelitian di Skouw menjelaskan bahwa para pedagang perempuan dari tiga desa di Yambe, Mabo dan Sae, bekerja sama, alih-alih bersaing, untuk mengatur angkutan ke Pasar Youtefa untuk menjual kelapa. Mereka membuat jadwal untuk bergantian menjemput panen dari ketiga desa dan meminta adanya angkutan. Aksi ini sangat membantu mereka menjual hasil panen dan ternak sehingga pendapatan mereka meningkat. Perempuan asli Papua di Merauke juga menghadapi hambatan di bidang transportasi. Mereka bercerita bahwa kualitas hasil panen mereka bagus tetapi keterbatasan transportasi membuat buah-buahan menjadi busuk dan terbuang. Kurangnya akses terhadap modal: Banyak perempuan yang menyebutkan adanya tantangan yang mereka hadapi ketika berupaya mendapatkan kredit dengan bunga 21 'Mama Mama Papua Sesalkan SKPD Bersikap Apatis', Tabloid Target. 91
92 terjangkau dan proses sederhana. Misalnya, mereka terpaksa memakai jasa rentenir dan harus membayar bunga tinggi karena persyaratan bank terlalu rumit. Di Sorong, beberapa perempuan peserta mencoba memperoleh bantuan dari pemerintah dengan menulis proposal tetapi tidak mendapat tanggapan. "Kalau saya pinjam dari bank, saya tidak bisa mengatur semuanya, terlalu banyak persyaratan... saya tidak bisa mengatur banyak uang." Peserta, Sorong "Mama-mama Papua yang jualan sayur dan pinang, tidak bisa dapat pinjaman modal ke bank, katanya harus bawa sertifikat, jaminan. Malah kasih modal untuk pendatang." Peserta, Merauke. c. Kurangnya akses pada air bersih Bagi banyak perempuan asli Papua, air semakin menjadi sumber daya yang langka dengan kemarau panjang dan terkontaminasinya sumber-sumber air. Perempuan harus
menghabiskan waktu berjam-jam setiap harinya untuk menimba air dan mengangkut air yang sangat berat dari lokasi yang jauh. "Karena ini kan musim kering, kalau kita jalan pagi, jam 1 siang pulang... air naik dulu,,,yang tidak bisa dapat, nanti malam baru, malam tunggu sampai dapat jam 1 malam, jam 12 malam, baru angkat, baru pulang." Peserta, Merauke "[Air susah] dua tahun lebih ini, ya toh, sudah panjang ini. Dulu itu tidak pernah tahun mama dong hidup, itu tidak pernah ada keringan, tapi keringan juga, musim panas juga.... Sekarang lebih parah, lebih parah dan lebih menderita." Peserta, Merauke "Selama saya hidup dengan keluarga mantu, kami sering mencari makan, kayu bakar di Tempat Garam (pantai lokal), tapi sekarang susah karena sudah bangun Lanal (pelabuhan angkatan laut)... ketersediaan air bersih sulit yang saya alami, kami kesulitan mengakses air bersih karena tempat-tempat yang dulu kami gunakan itu semua sudah bercampur menjadi slobar. Jelas kami tidak bisa gunakan itu." Peserta, Merauke Di Merauke misalnya, perempuan bercerita bagaimana pembukaan lahan untuk pertanian di sekitar sungai Maro, serta pembangunan selokan untuk sarana kota telah mengkontaminasi air garam ke dalam sistem PAM maupun sumur. Krisis air diperparah oleh kemarau panjang pada tahun 2013 dan 2015. Banyak sumur yang semakin mengering, dan masyarakat harus membeli air dengan harga Rp. 150,000 -200.000 per gerobak, atau sekitar 10 jerigen. Di lain kasus, mereka harus mengambil air dari sumur-sumur yang sangat jauh lokasinya. Persoalan ini memberi dampak negatif kepada perempuan karena peran gender yang mengharuskan perempuan mengambil air dan berbagai tugas rumah tangga yang membutuhkan air. Perempuan mengalami 93
94 berbagai masalah kesehatan karena harus mengangkat beban yang sangat berat dan berjalan jauh. Juga, waktu yang panjang untuk menuggu air berarti semakin sempit waktu yang tersedia untuk tugas-tugas yang lain. Beberapa komunitas di Merauke menggali sendiri sumur baru untuk menangani krisis air dan para perempuan di sana juga terlibat dalam perlindungan hutan dari penggundulan. Di Sorong juga terjadi kekurangan air bersih sehingga para perempuan di sana harus berjalan kaki beberapa kilometer jauhnya untuk mendapatkan air dari sumur. Air sumur tersebut tidak bersih sehingga masih harus disaring sebelum direbus. Di sebuah komunitas, pemerintah membangun MCK tetapi tidak ada akses air sehingga tidak bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu ada kegiatan penggalian sumur yang dilakukan oleh komunitas. Di Maibo, Sorong, para perempuan menyoroti kesulitan memperoleh air bersih. Mereka bercerita bahwa mereka menerima bantuan dari UNICEF dan pemerintah setempat pada tahun 2010 untuk memasang pipa dan tangki air, tetapi mesin pompa sudah rusak dan kini mereka tak bisa lagi mendapatkan air. Mereka juga mencurigai beberapa aparat di sana memiliki andil dalam kejadian ini. "Bantuan yang dikasih Pemda, tanki air dan pipa yang besar, entah sudah dijual atau disewa oleh kepala desa... kami hanya lihat pipa-pipa kecil yang sisa." Peserta, Sorong d. Akses atas pendidikan dan kesempatan kerja Biaya pendidikan yang mahal menjadi beban yang harus dipikul oleh perempuan Papua yang harus bekerja keras untuk mendapatkan uang tunai untuk membayar keperluan sekolah. Beberapa perempuan menyatakan kekhawatiran mereka tentang
biaya sekolah dan kesanggupan mereka menyekolahkan anak- anak mereka, terutama ke jenjang sekolah menengah. "Kalau tidak ada uang anak-anak SMP dan SMA tidak bisa sekolah... ojek bayar Rp 40 ribu pergi pulang... di kampung hanya ada SD... mama setengah mati kalau tidak ada uang tidak bisa sekolah... mama putar otak supaya uang ada... belum lagi mereka punya jajan." Peserta, Sorong Beberapa perempuan lain di wilayah yang lebih terpencil menyesalkan tidak adanya sekolah di wilayah mereka dan jauhnya jarak yang harus ditempuh anak-anak untuk bersekolah. Misalnya di Yamara, Keerom, seorang peserta bercerita tentang kendala transportasi untuk anak-anak sekolah. "Tidak ada perhatian dari pemerintah terhadap anak-anak sekolah. Tidak ada perhatian dalam bentuk transportasi padahal sekolah tingkat pertama dan atas berada di kampung lain yang jaraknya cukup jauh. Tapi kami orang tua perhatikan anak sendiri, kami kasih motor akhirnya mengakibatkan kecelakaan. Kami setengah mati urus anak-anak kami nanti pemerintah yang senang dengan anak-anak kami." Peserta, Keerom 95
96 Seorang perempuan lain menceritakan bagaimana beberapa perempuan asli harus menggadaikan sertifikat tanah kepada pendatang untuk mendapatkan pinjaman sebesar 15 juta rupiah untuk membayar biaya sekolah. Di wilayah perbatasan, perempuan meninggalkan rumah selama berhari-hari untuk berjualan kokoa dan sirih pinang di PNG, agar memiliki uang tunai untuk biaya sekolah. Di daerah terisolir, anak-anak harus berjalan jauh, kadang-kadang menumpang di belakang truk, untuk bisa mencapai sekolah.
5 Pembelajaran dari Proses Penelitian 5.1 Pendekatan partisipatif menjadi kunci Seluruh peserta yang terlibat dalam penelitian ini sangat menghargai proses yang berlangsung. Bagi beberapa di antara mereka, ini adalah pertama kalinya mereka merasa terlibat dalam isu-isu pembangunan dan belajar banyak dari proses itu sendiri. Sebagai contoh, di Maibo, Sorong, para perempuan berkomentar bahwa proses penelitian ini memberdayakan mereka dan mereka bisa belajar tentang bantuan apa saja yang ada dan hak mereka untuk mengakses bantuan tersebut. "Ada pengetahuan baru yang didapat perempuan dari proses ini, misalnya mereka jadi tahu elemen dalam program Otsus dan dana desa." Peserta, Sorong Pengetahuan ini terutama penting mengingat adanya temuan bahwa banyak perempuan Papua merasa dikucilkan dari proses pembangunan, tidak didorong untuk ikut serta dan tidak memperoleh informasi memadai tentang ketersediaan bantuan dan tunjangan. ".... pensil yang saya sudah buang dari tahun 1967 tapi kemarin dan hari ini saya pegang kembali di umur 62 tahun saya ambil pensil ulang lagi saya gambar dan tulis. Saya terkesan. Itu yang saya minta terima kasih banyak." 97
98 Peserta, Kota Jayapura "Dari pertemuan ini, yang tadinya kita merasa tidak bisa... sampai tempat itu di belakang, belakang dapur saja, yang di depan itu bapak bapak... karena adat di sini begitu. Tapi dengan pertemuan dua hari saya merasa kita dilatih untuk bisa bicara. Ini saya, sa ada di sini." Peserta, Keerom "Awalnya merasa lucu seperti anak-anak karena disuruh menggambar tubuh tetapi setelah berproses mereka sadar bahwa proses 'bermain' itu bisa menyimpulkan masalah yang terjadi di kampung yang mereka tidak ketahui bahwa itu adalah masalah mereka, ada kesadaran terbangun." Peserta, Sorong 5.2 Jaringan perempuan berperan penting untuk mobilisasi dan menyebarkan informasi dan advokasi Di sepanjang proses penelitian, para perempuan berkomentar bahwa kesempatan untuk duduk bersama dan berdiskusi, berbagi ide dan informasi sangatlah menarik dan berguna. Solidaritas dengan para perempuan lain sering disebut sebagai salah satu sumber kekuatan utama bagi perempuan Papua. Mereka meminta agar proses ini berlanjut sehingga ada kesempatan yang berkesinambungan untuk belajar dan berbagi. Selain penguatan jaringan perempuan, peserta penelitian
juga mengangkat perlunya pelibatan laki-laki dalam dialog untuk perubahan. Seorang anggota PWG bertanya, "Di mana laki-laki?" Ia merefleksikan pentingnya melibatkan laki-laki asli Papua untuk berdialog tentang perannya dalam keluarga, dan mentransformasikan hubungan laki dan perempuan demi masa depan yang lebih baik di Papua. Advokasi jangka panjang oleh jaringan perempuan Papua dengan hubungan yang kuat dengan masyarakat akar rumput maupun pembuat kebijakan perlu dikuatkan. Seorang peserta forum pakar membuat sebuah refleksi setelah menjabat sebagai anggota DPR selama sepuluh tahun. "Ini persoalan dari waktu ke waktu tidak habis di Papua. Persoalan utama adalah tidak adanya kemauan politik. Tidak banyak kebijakan dan program yang berpihak pada perempuan... Orang-orang yang duduk di DPR tahu masalah-masalah ini. Tetapi tanpa tekanan atau advokasi berkaitan apa yang harus dilakukan, mereka tidak mau dengar. Kita bisa membuat kebijakan apabila ada kemauan politik di Papua. Otsus memberi kesempatan untuk kita orang Papua. Tetapi kebanyakan laki-laki yang mengikuti Muskam (musyawarah kampung) dan Musrembang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Hampir tidak ada perempuan (yang ikut)." Anggota PWG, Merauke "Kami harap ada ruang bagi perempuan untuk belajar bersama, dan agar proses ini tidak berhenti sekarang... kalau memungkinkan, harus ada kegiatan lanjutan agar kami perempuan bisa mendapat informasi baru dan mereka yang belum tahu jadi tahu." Peserta, Sorong Para perempuan juga mengungkapkan hasrat mereka untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan melalui jalur ini. Seorang peserta dari Kampung Yamara di Keerom, berkata: 99
100 "Kami rasa kekurangan pada sumber daya manusia. Kami butuh pemberdayaan bagi perempuan-perempuan Papua, kami juga mau sejajar dengan perempuan-perempuan yang lain. Kami mau diberdayakan! Pesan kami kegiatan ini harus dilanjutkan, kami butuh diberdayakan, pemberdayaan terhadap perempuan Papua." Peserta, Keerom Inisiatif Lokal yang dianggap Bermanfaat Bagi Perempuan Asli Fasilitator dan peserta diminta untuk berbagi contoh inisiatif lokal yang dianggap bermanfaat oleh para peserta penelitian ini: Sorong: Perempuan asli yang berjualan di pasar mengorganisir sewa kendaraan secara kolektif dengan harga yang disepakati bersama untuk mengantar jemput mereka mengangkut hasil bumi. Inisiatif ini membantu mereka untuk menghindari biaya transportasi yang tinggi, sehingga meningkatkan keuntungan. Kelompok yang sama kemudian membuat jadwal berjualan sehingga masing-masing bisa lebih efektif berjualan di pasar. • Sebuah kelompok lain berhasil mendapatkan pinjaman dari Kementrian Koperasi sebesar 25 juta rupiah. Namun, dengan berbagai potongan biaya mengurus bantuan ini, akhirnya kelompok ini hanya menerima 4 juta rupiah. Di Kampung Maibo, Sorong, perempuan menyampaikan hasil penelitian kepada kepala kampung. Pertemuan ini juga dihadiri oleh wakil dari Badan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sorong. Isu utama yang dibahas adalah: a) partisipasi perempuan dalam penyusunan program kampung dan manfaat yang diperoleh perempuan dari program yang tersedia, b) masalah kesehatan, air dan transportasi. Permasalahan ini dibahas dan dicarikan jalan keluar bersama dengan memastikan suara perempuan dan progam yang ditujukan untuk kebutuhan perempuan masuk dalam program kampung.
Keerom: • Sesudah 32 tahun hidup di wilayah PTPN kelapa sawit, perempuan asli Papua membuat inisiatif untuk merawat bahasa ibu (bahasa lokal) dan pengetahuan lokal tentang anyam noken. Jayapura: Sebuah kelompok perempuan membentuk sanggar untuk membuat perhiasan tradisional dari kerang (manik-manik). Mereka menggunakan ruang ini untuk berbagai informasi dan keterampilan, juga untuk merawat bahasa lokal. Wamena: Perempuan asli yang berprofesi sebagai dukun beranak masih melayani perempuan hamil meskipun telah dilarang oleh pemerintah. Mereka memiliki pengetahuan tentang obat- obatan tradisional, dan cara merawat patah tulang. Merauke: Dua NGO lokal, SKP-Merauke dan Yasanto, telah mendampingi perempuan pedagang asli untuk mendapatkan akses kredit. Namun banyak perempuan asli tidak memiliki KTP dan akta nikah. Hambatan lain adalah persyaratan bank untuk mendapatkan ijin suami untuk proses peminjaman. Sebagian perempuan menyebut dirinya sebagai "janda hidup," artinya mereka adalah pencari nafkah tunggal walaupun suami mereka masih hidup tetapi telah menelantarkan mereka. Sebuah NGO mengorganisir perempuan Asmat untuk menjadi pemulung, yang bisa mendapatkan uang dari penjualan sampah ke penadah atau pihak yang melakukan daur ulang sampah. Pemerintah lokal juga mendukung inisiatif ini. 101
102 5.3 Pendampingan untuk aksi di komunitas korban AJAR dan Humi Inane Wamena, bersama mama-mama dan anggota komunitas, memfasilitasi pembentukan rumah belajar di tingkat komunitas di Kampung Manda, Wamena. Rumah belajar sudah selesai dibangun dan menjadi ruang perempuan untuk bicara tentang pengalaman sakit mereka, saling menguatkan dan merencanakan masa depan mereka. Mendorong pelibatan komunitas untuk membantu memutuskan lingkar kekerasan dan diskriminasi menjadi penting dalam agenda pemulihan korban kekerasan. Mama Eliana, yang selama ini mendampingi mama-mama di Manda, menceritakan pengalamannya hadir dalam workshop rumah belajar tingkat komunitas yang diselenggarakan oleh AJAR pada Januari 2016 di Bali. "Ketika diundang ke Bali, sa hanya berdoa, sa menangis... Mengapa mereka mengundang saya? Sa bisa berbicara bahasa Indonesia, walaupun hanya sedikit-sedikit. Sa pikir lama sekali..'Ah, mungkin Tuhan telah membuka jalan untuk saya.' Ketika di Bali, Sa terus berdoa. Mereka bicara tentang korban dan Sa pu hati mulai tertarik karena saya ini orang korban. Selama pelatihan Sa hanya mendengar, Sa tidak bicara banyak seperti sekarang. Ketika pulang ke kampung, Sa cerita dengan mama-mama dorang tentang pengalaman di Bali. Mereka menangis dan cerita luka yang mereka alami, tapi tong bahagia dan senang mau bikin rumah belajar." "...kegiatan yang kalian lakukan ini sangat baik ,karena disini banyak juga angka kekerasan rumah tangga dan kekerasan dari militer sering terjadi, sehingga ini juga sangat membantu kami, dan untuk mama-mama ini perlu lakukan banyak kegiatan agar mereka bisa merasa nyaman dan ada perubahan dari rasa takut mereka saya sebagai hamba Tuhan sangat setuju dengan kegiatan ini." Tokoh Agama, Wamena Isu mendesak lain yang dilakukan adalah melakukan pendataan administrasi kependudukan, khusus bagi mama-mama. Humi Inane bekerja sama dengan Dinas Kependudukan Jayawijaya telah melakukan perekaman data mama-mama untuk pembuatan E-KTP dan KK. Dengan
memiliki dokumen identitas, mama-mama bisa dengan mudah mengakses program Papua Sehat, BPJS dan program layanan lainnya yang disediakan negara. Pengadaan air bersih menjadi permasalahan utama yang diidentifikasi dalam penelitian aksi partisipatif bersama perempuan di Komunitas Asmat Saman, Merauke. Bersama pendamping dari SKP Merauke, usulan pengadaan air bersih untuk komunitas diwujudkan. SKP Merauke berinisiatif untuk membantu pengadaan tanki air, kemudian masyarakat mengumpulkan dana untuk pengadaan air bersih. Dalam acara Natal bersama Desember 2016, pemimpin komunitas menyampaikan ucapan terima kasih dan mengatakan bahwa ini adalah natal bersama pertama kali dimana mereka tidak lagi menguatirkan air bersih untuk kebutuhan acara. Tanki air tersebut dikelola secara bersama-sama oleh masyarakat. Pendampingan dan diskusi bersama mama-mama mendorong perubahan dalam komunitas. Mama-mama dan suami mereka mulai membahas pentingnya KTP dan KK untuk bisa mengakses layanan dan program bantuan yang tersedia di pemerintah, terutama bantuan pendidikan untuk anak sekolah dan kesehatan. Persoalan ini kemudian dibahas di tingkat komunitas dan menjadi agenda bersama untuk dilaksanakan. "Mama-mama terima kasih ada perhatian karena ada kunjungan terus, datang duduk cerita dengan mereka. Dari hasil diskusi dengan tim fasilitator, mama-mama bisa diskusi dengan suami terkait permasalahan KTP, sehingga kemudian bapak-bapak sepakat dan mengajukan pendataan KTP untuk komunitas mereka. Pendamping, Merauke "Selesai ibadah minggu lalu, kami diundang ke gereja mereka, pimpinan laki-laki dan perempuan duduk di gereja kasih pemahaman kepada masyarakat pentingnya pengurusan KTP dan KK. Ada beberapa mahasiswa orang Asmat yang selama ini tidak 103
104 buat apa-apa, akhirnya menawarkan diri untuk membantu melakukan pendataan secara mandiri. Sekarang sudah 23 orang yang sudah didata untuk pengurusan KTP dan KK. Data sudah diserahkan kepada Ketua RW untuk proses selanjutnya di kelurahan." Pendamping, Merauke
6 Kerangka Pemulihan dan Penguatan Perempuan Papua: Membangun Hidup dan Komunitas yang Bebas dari Kekerasan Melalui suara perempuan Papua dalam proses penelitian ini, yang terangkum dalam lima temuan penelitian, dapat direfleksikan bahwa sejak diterbitkannya laporan Stop Sudah! belum terdapat cukup langkah maju untuk menghentikan kekerasan terhadap perempuan Papua. Temuan penelitian mengafirmasi bahwa: Kekerasan terhadap perempuan Papua terus terjadi, jaminan ketidakberulangan tak terpenuhi. Korban perempuan membutuhkan program khusus untuk penanganan insiden kritis, pelayanan trauma jangka panjang untuk bisa bangkit dan membangun hidup yang bebas dari kekerasan. Ketidakpastian kepemilikan sumber daya alam dan tanah ulayat menghambat penguatan perempuan Papua dan berkontribusi pada kekerasan yang berulang. 105
106 Kesehatan perempuan Papua didera beban kerja dan kesulitan akses terhadap pelayanan kesehatan sehingga menyulitkan pemulihan dari kekerasan.
Perempuan Papua lebih sulit mengakses manfaat pembangunan demi membangun landasan hidup yang kokoh dan bebas dari kekerasan. Dalam konteks ketika belum ada komitmen negara yang secara serius menggerakkan sumber daya dan menghadirkan aparatnya untuk menghentikan kekerasan terhadap perempuan, proses penelitian aksi yang difasilitasi oleh PWG mencoba membangun solidaritas antarperempuan, dan mendukung aksi di tingkat lokal melalui dialog bersama pemerintah setempat, serta inisiatif bersama organisasi masyarakat sipil. Melalui proses ini, PWG belajar dan membangun sebuah kerangka kerja untuk pemulihan dan penguatan perempuan Papua untuk membangun hidup yang bebas dari kekerasan.
Ada 4 elemen penting yang harus dihadirkan secara menyeluruh untuk mendorong pemulihan dan penguatan perempuan Papua yang menjadi korban kekerasan, sehingga ia, keluarga dan komunitasnya bisa menjadi agen perubahan untuk kehidupan yang bebas dari kekerasan, yaitu: a. Setelah penanganan insiden kekerasan (korban mendapatkan perlindungan hukum dan pelayanan), perlu ada upaya serius untuk memperkuat landasan kehidupan perempuan yang berkesinambungan. Ini termasuk memperhatikan sumber kehidupannya yaitu, akses dan penguasaan terhadap tanah, kebun, hutan dan air; rumah yang layak dan akses pada pelayanan kesehatan, apabila diperlukan. b. Negara dan komunitas perlu memberi pengakuan kepada korban kekerasan, khususnya korban kekerasan negara. Untuk korban kekerasan domestik, harus ada pesan yang jelas dan konsisten dari negara maupun lembaga agama dan adat bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak diperbolehkan. 107
108 Akses terhadap proses hukum perlu ditingkatkan agar korban dan komunitas memahami bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah perbuatan melanggar hukum. Untuk bisa mengakses keadilan maka korban juga harus mendapatkan rasa aman. c. Penguatan semangat juang korban harus bisa didapatkan dari sentuhan berbagai lembaga yang ada dalam kehidupan korban. Ini termasuk lembaga agama dan adat yang harus berpihak pada korban, dan memprioritaskan pelayanan dan dukungan bagi korban. Dari pengalaman PWG selama ini, proses pemulihan dan pemberdayaan korban akan memakan waktu yang sangat panjang, apalagi untuk proses keadilan. Kebertahanan daya juang korban membutuhkan pendampingan jangka panjang. d. Terakhir, korban perempuan memerlukan secercah harapan untuk perbaikan hidupnya serta anak-anaknya. Tanpa harapan ini maka ia akan meninggalkan upaya membangun solidaritas dengan korban lain untuk mendapatkan keadilan, serta upaya untuk membangun hidup dan komunitas yang bebas dari kekerasan. Tentunya, transformasi di tingkat basis tidak bisa menyelesaikan semua persoalan. Negara, lembaga adat dan lembaga agama harus hadir dengan komitmen dan sumber daya untuk mengatasi persoalan yang kritis ini.
6 Rekomendasi Pemerintah Pusat dan Propinsi Harus kembali menegaskan komitmennya untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan selama dan setelah konflik, dan mengakhiri kekebalan hukum atas kekerasan terhadap perempuan.
Segera melaksanakan Perdasus Pemulihan Korban sebagai salah satu alat untuk pemulihan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan, namun harus didampingi dengan upaya dan sumber daya yang cukup untuk mendukung inisiatif penguatan korban perempuan di tingkat komunitas. Memfasilitasi pemetaan layanan bagi penyintas kekerasan (berdasarkan sektor kesehatan, psikososial, hukum atau keadilan dan keamanan; dan berdasarkan area geografis) mencakup seluruh aktor termasuk pemerintah, NGO setempat, NGO internasional, bilateral dan badan-badan PBB serta jalur rujukan yang telah ada. Memfasilitasi dan mendukung pengumpulan data dan presentasi mengenai pemetaan informasi dengan cara yang dapat diakses oleh perempuan Papua hingga tingkat desa, misalnya menggunakan bahasa daerah setempat, gambar, siaran radio atau penyebaran melalui organisasi perempuan. Memastikan adanya program untuk perempuan korban kekerasan, termasuk menghadirikan: 109
110 o Dana khusus untuk mendukung upaya perempuan yang membutuhkan bantuan hukum atau perawatan medis untuk membawa kasus mereka ke polisi. o Pelatihan bagi tenaga kesehatan, polisi, aparat pengadilan, pemuka adat, dll tentang bagaimana bekerja dengan penyintas kekerasan. o Pengumpulan data dan pengawasan yang terkoordinasi. Memulihkan hak korban pelanggaran HAM dan menyediakan ruang untuk pemulihan termasuk mendokumentasikan dan pengakuan atas cerita mereka serta menjamin akses untuk mendapatkan layanan yang dibutuhkan. Kegiatan lain untuk para penyintas kekerasan harus mengintegrasikan penyembuhan trauma untuk memberi ruang bagi para penyintas ini agar pulih dari kekerasan yang mereka alami. Mendukung inisiatif-inisiatif lokal untuk perubahan perilaku dan pencegahan kekerasan dengan cara bekerjasama dengan laki-laki, anak-anak laki, gereja dan tetua adat. Menyediakan layanan khusus untuk anak-anak korban seperti beasiswa sampai tingkat perguruan tinggi, pelatihan keterampilan, kesehatan dan dukungan psikososial. Serta menjamin rehabilitasi jangka panjang bagi korban perempuan melalui layanan dan dukungan sosial ekonomi. Layanan khusus termasuk diberikan kepada perempuan dan anak dengan HIV/AIDS. Memberi perlindungan dan dukungan terhadap perempuan pedagang asli Papua, dengan membuat peraturan yang melindungi pedagang asli Papua dan mencegah penjualan komoditas lokal oleh pedagang non Papua. Menjamin peran serta perempuan Papua dalam merancang bangunan pasar baru dan memastikan agar ruang yang tersedia sudah aman, nyaman dan sesuai dengan budaya mereka. Menciptakan ruang bagi perempuan Papua untuk bertemu dan
memasarkan kreasi mereka, serta menyediakan akses pada modal mikro dan proyek keuangan mikro untuk individu maupun kelompok perempuan. Komnas Perempuan
Bersama mitra kerjanya menggagas pendekatan inovatif untuk mendukung akses korban terhadap keadilan dan menegakkan hak-hak perempuan korban. Secara khusus, membentuk sebuah mekanisme khusus untuk mendokumentasikan situasi dan mengadvokasi tuntutan korban perempuan di Papua. Bersama Komnas HAM melakukan penyelidikan khusus tentang kasus pelanggaran HAM berat dengan fokus kekerasan terhadap perempuan. Termasuk di sini adalah kasus Biak Berdarah, Pembunuhan Theys Eluay, Wasior- Wamena, Kasus Gereja 3 Raja Timika, Pembunuhan 4 Siswa SMU Paniai, serta berbagai kasus kekerasan yang sudah dilaporkan oleh kelompok masyarakat sipil di Papua. Penyelidikan ini seharusnya memberi kontribusi kepada mekansime nasional untuk pengungkapan kebenaran maupun rekomendasi pada Kejaksaan Agung untuk pengadilan HAM. Mendorong perbaikan pelayanan darurat bagi korban kekerasan terhadap perempuan, maupun akses pada pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi perempuan Papua. Masyarakat sipil dan gerakan perempuan Mengelola program-program inovatif untuk memperkuat akses korban perempuan terhadap keadilan dalam situasi konflik dan pasca konflik, mendukung kegiatan belajar dan berjejaring, sosial dan ekonomi untuk korban perempuan. Memberi bantuan hukum untuk berbagai isu dari 111
112 perlindungan terhadap diskriminasi, hak atas tanah, untuk mendukung akses keadilan bagi pelanggaran HAM berat. Mendukung korban perempuan untuk mengakses informasi dan layanan, dan juga untuk berbagi dan mendokumentasikan pelanggaran HAM, melakukan pelatihan, advokasi, dan penelitian tentang permasalahan yang mereka hadapi. Juga, membantu para korban perempuan mengakses program ekonomi, termasuk upaya inovatif untuk menciptakan lapangan kerja, akses pada pelatihan keterampilan dan program mikro kredit yang jangka panjang. Mengintegrasikan pelayanan pada korban kekerasan domestik dengan dukungan bagi perempuan korban konflik. Mereka dapat menjadi bagian dari jaringan dukungan sebaya, ataupun mentor bagi korban kekerasan yang baru. Termasuk memastikan tersedianya layanan khusus terhadap perempuan dengan HIV/AIDS. Menciptakan model baru untuk membantu perempuan pedagang asli memasarkan produk mereka, misalnya melibatkan kelompok pemuda setempat agar memesan makanan dan sayur-mayur lokal dari mereka. MRP, jaringan masyarakat adat dan lembaga adat Mendorong transformasi hukum adat untuk memastikan peneguhan hak-hak perempuan kepala keluarga termasuk hak atas tanah dan rumah, hak atas warisan, dan hak-hak lainnya. Memperkuat akses dan kendali perempuan atas kebun-kebun yang mereka miliki melalui advokasi hak perempuan atas kepemilikan lahan. Mendukung program yang memberi tanah/kebun untuk perempuan asli. Mendukung pertukaran belajar dengan kelompok perempuan adat tentang persoalan hak perempuan adat atas tanah.
Melakukan pendidikan masyarakat dalam rangka mengatasi diskriminasi terhadap korban perempuan, khususnya korban kekerasan seksual. Pendekatan harus dilakukan terhadap anggota keluarga korban, termasuk suami dan mertua untuk mengubah sikap yang menyalahkan korban. Juga, lembaga agama yang berpengaruh dalam masyarakat untuk menghapus diskriminasi dan melindungi perempuan korban dari kekerasan baru.
Bekerjasama dengan pemuka dalam mengkaji sistem dan struktur yang ada agar perempuan dilibatkan sebagai pemangku peranan dan pengambil keputusan. Sekaligus, menjajaki cara-cara meningkatkan daya tahan dan kekuatan perempuan di dalam struktur adat. Lembaga donor dan NGO yang bekerja di Papua: Mendukung pengembangan jaringan perempuan dan mendukung organisasi yang telah ada. Program yang berkesinambungan mensyaratkan dukungan pada organisasi yang selama ini bekerja dengan kelompok perempuan, dengan pendekatan yang: o Membangun solidaritas dan koordinasi o Menyediakan ruang diskusi tentang masalah yang dihadapi komunitas termasuk tentang program-program pemerintah o Memfasilitasi akses yang lebih baik atas informasi mengenai layanan dan bantuan yang tersedia o Menyediakan dukungan dan 'respon awal' bagi korban kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan misalnya menemani pergi ke fasilitas kesehatan, akses untuk mendapatkan pelayanan hukum, menyediakan informasi mengenai pilihan-pilihan yang ada, dll. 113
114 o Menyediakan ruang dan platform untuk memamerkan kerajinan dan keterampilan serta memasarkan produk. o Mengadakan pelatihan, advokasi dan penelitian mengenai topik-topik seperti kesehatan seksual dan reproduksi, kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, pemulihan trauma, usaha kecil, paralegal dll. o Jaringan-jaringan ini bisa menyediakan ruang untuk dialog dengan laki-laki, di dalam keluarga maupun masyarakat, termasuk ruang untuk konseling, refleksi untuk membantu anggota keluarga belajar tentang satu- sama lain, pekerjaan mereka masing-masing, sesi khusus tentang kesehatan reproduksi, perempuan dengan HIV/ AIDS, kekerasan terhadap perempuan dan peran perempuan dalam ekonomi. Proses ini dapat menghasilkan contoh-contoh positif kerjasama laki-laki dan perempuan menghasilkan tujuan bersama. Alat-alat seperti video partisipatif dapat digunakan untuk mendokumentasi cerita mereka untuk dibagikan pada masayarakat. Mendukung inisiatif penyebaran informasi yang lebih baik berkaitan dengan transparansi pemerintah dan penyebaran informasi kepada perempuan. Ini termasuk membuka ruang dialog antara pemerintah dan warga, termasuk para perempuan Papua, di tingkat desa. Juga, mengumpulkan informasi mengenai program dan bantuan yang tersedia bagi perempuan Papua di seluruh propinsi, mencakup kelayakan dan proses atau persyaratan registrasi. Informasi ini harus dikumpulkan, disusun dan disajikan dengan cara yang dapat diakses oleh perempuan Papua hingga ke tingkat desa, misalnya menggunakan bahasa setempat, gambar, siaran radio atau penyebaran melalui organisasi perempuan.
LAMPIRAN SATU Rekomendasi Laporan Stop Sudah Apa yang Harus dan Segera Dilakukan untuk Menghentkan Kekerasan terhadap Perempuan Papua Berdasarkan suara-suara perempuan korban kekerasan yang telah didengar dan dihimpun dalam laporan ini, maka kami membuat rekomendasi-rekomendasi sebagai berikut: Pemerintah Pusat agar menunjukkan kemauan politik, mengerahkan sumberdaya dan mengambil tindakan untuk: meninjau kebijakan dan pelaksanaan keamanan di Tanah Papua, termasuk mengurangi jumlah pasukan yang dikerahkan, mencegah terjadinya kekerasan terhadap masyarakat sipil dan perempuan, menghukum dan memecat pelaku pelanggaran HAM. Menghapus stigma 'separatis,' 'makar' dan 'subversif' pada pihak-pihak yang bekerja untuk pemenuhan HAM dan hak-hak perempuan di Papua. melaksanakan Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 sesuai dengan spirit dalam pasal-pasal undang-undang tersebut, dan dengan kemauan politik, khususnya untuk menjalankan kewajiban mengungkapkan kebenaran dan mengakui kekerasan negara yang telah diderita oleh masyarakat Papua pada umumnya, dan perempuan Papua pada khususnya. melakukan dialog yang adil, damai dan demokratis dengan masyarakat Papua sebagaimana telah dan sedang didorong 115
116 prosesnya oleh sebagian komponen masyarakat, dan memastikan dilibatkannya perempuan sekurang-kurangnya 30% dari peserta dialog tersebut. membentuk Pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Papua, sesuai mandat Undang-Undang No. 21 Tahun 2001, pasal 45 & 46; dan Undang-Undang pengadilan HAM Berat No. 26 Tahun 2000, serta memastikan diadilinya para pelaku kejahatan berat, termasuk kejahatan seksual dan kekerasan lainnya yang dialami perempuan Papua. mendorong perlindungan hak-hak perempuan, hak atas kesehatan, perlindungan sumber daya alam, dan perlindungan hak-hak ekonomi dan tenaga kerja perempuan asli Papua, serta menghapus diskriminasi ras dan perempuan, diskriminasi terhadap perempuan yang hidup dengan HIV/ AIDS, berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 Ratifikasi CEDAW, termasuk melaporkan perkembangan situasi perempuan Papua pada laporan berkala kepada Komite CEDAW dan CERD. membuat suatu Peraturan Pemerintah dalam rangka Pemulihan Korban Kekerasan dan Pelanggaran HAM bagi Perempuan Papua Korban Kekerasan Negara. membuat program pemulihan untuk korban, khususnya memberikan pengakuan, reparasi dan rehabilitasi pada korban DOM, menghapus stigma OPM, dan menjalankan berbagai kegiatan pemulihan dan pemberdayaan korban. melaksanakan Undang-Undang PKDRT secara menyeluruh di Papua, termasuk membentuk dan mendukung rumah aman (women's crisis center) untuk korban kekerasan dalam rumah tangga, dan memastikan perlindungan dan keberpihakan polisi pada perempuan korban.
TNI agar membuktikan niat baiknya untuk mengakui dan mencegah kekerasan terhadap perempuan dengan cara: memberikan sanksi bagi pelaku kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap perempuan serta menerapkan langkah- langkah khusus untuk pencegahan dan penanganannya memberi pengakuan dan pemulihan/reparasi pada korban kekerasan, termasuk rehabilitasi bagi anak-anak yang lahir dari kekerasan seksual. memasukan kurikulum khusus dalam pendidikan TNI terkait dengan HAM berbasis gender kepada anggotanya di semua tingkatan, serta membuat kebijakan yang melarang eksploitasi dan kekerasan seksual terhadap perempuan dengan sanksi hukum yang tegas. POLRI agar membuktkan niat baiknya untuk mengakui dan mencegah kekerasan terhadap perempuan dengan cara: memberikan sanksi bagi anggotanya yang melakukan kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap perempuan serta menerapkan langkah-langkah khusus untuk pencegahan dan penanganannya memastikan penegakkan hukum dalam penanganan kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan termasuk perkosaan, KDRT, dan lain-lain berdasarkan Undang-Undang PKDRT No. 23 Tahun 2004 dan Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang- Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi CEDAW, dengan membuat mekanisme dan pendidikan khusus tentang undang-undang tersebut. memberi pendidikan HAM berbasis gender, serta pengetahuan tentang budaya lokal, kepada anggotanya di semua tingkatan. 117
118 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) agar: menindaklanjuti laporan pendokumentasian ini dengan mengembangkan investigasi HAM dan melakukan penyidikan pelanggaran HAM Adhoc di Papua. mendorong pemerintah pusat agar membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Tanah Papua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) agar mendukung pembangunan jaringan rumah aman untuk perempuan di Papua. mengintegrasikan situasi perempuan Papua dalam laporan- laporan HAM tentang kekerasan dan diskriminasi ke mekanisme HAM internasional.
ikut memfasilitasi dan mendukung advokasi tindak lanjut rekomendasi Laporan pendokumentasian ini terkait pemenuhan HAM perempuan Papua di tingkat daerah (Papua). mengambil peran memimpin advokasi hak-hak perempuan asli Papua di tingkat nasional dan internasional, khususnya menyangkut penanganan dan penyelesaian kasus-kasus yang memerlukan peran pemerintah di tingkat nasional. membentuk desk Papua yang harus dengan sungguh- sungguh menaruh perhatian terhadap penanganan masalah- masalah kekerasan dan pelanggaran HAM Perempuan Papua Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Papua Barat, serta Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota setanah Papua agar menunjukkan komitmen politik untuk menjalankan amanat Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 dan melindungi hak-hak dasar masyarakat Papua, dengan:
menjamin perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama dalam menyampaikan pendapat di lembaga pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam konstitusi dan memutuskan untuk kepentingan publik/ bersama. menunjukkan kemauan baiknya dalam rangka pengakuan, penghormatan, penegakkan dan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan dan pelanggaran HAM, dengan membuat regulasi yang mengatur tentang pemulihan perempuan korban kekerasan oleh negara dan memastikan penanganan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga terlayani sesuai UU yang berlaku membuat Perdasus dan kebijakan lainnya yang melindungi hak-hak dasar perempuan asli Papua, termasuk memastikan hak perempuan dalam Perdasus perlindungan sumber daya alam (SDA), peradilan adat, akses atas kesejahteraan dan kemandirian ekonomi dan pasar, tenaga kerja, pembatasan minuman keras, hak atas kesehatan perempuan termasuk hak reproduksi tanpa diskriminasi dan paksaan, serta penanganan HIV/AIDS yang komprehensif sesuai Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. mengembangkan dan melaksanakan program khusus bagi perempuan dan anak korban kekerasan negara, publik dan kekerasan dalam rumah tangga, untuk memastkan adanya pemulihan, tempat tinggal, keberlanjutan pendidikan dan kesempatan kerja anak-anak perempuan korban serta akses pada layanan publik lainnya. mengalokasikan dana/anggaran khusus yang dikelola secara transparan dan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dan memajukan perlindungan HAM perempuan asli Papua. 119
120 Majelis Rakyat Papua agar menunjukkan keberpihakan pada korban dengan: mendesak pemerintah daerah dan DPRP berkaitan dengan proses legislasi termasuk Perdasus perlindungan hak-hak dasar perempuan Papua, pengalokasian anggaran untuk kepentingan perempuan korban. melakukan pengawasan terhadap implementasi Perdasus perlindungan hak-hak Dan pelaksanaan program-program untuk pemberdayaan perempuan Papua membuat terobosan untuk memperjuangkan aspirasi korban kepada lembaga-lembaga penyelenggara negara di Papua, dalam hal ini pemerintah daerah, DPRP, lembaga penegak hukum dan institusi keamanan. Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan DPR tingkat Kabupaten dan Kota agar memastikan penjaminan hak-hak perempuan dalam rancangan Perdasus dan Perdasi dan segera menetapkan: o Perda perlindungan SDA dan perempuan dalam konteks pengelolaan dan konflik SDA. o Perda tentang tenaga kerja perempuan asli Papua o Perda pembatasan miras o Perda Khusus mengatasi HIV/AIDS di kalangan perempuan, anak dan pemuda
berdasarkan masukan MRP, segera merumuskan dan menetapkan Perda Khusus perlindungan hak-hak perempuan korban. Lembaga Agama agar memasukkan isu dan masalah kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM perempuan dalam kurikulum pendidikan jemaat/umat, baik melalui khotbah,
pendidikan agama, pendidikan karakterisasi, maupun materi pembinaan lainnya.
gereja meningkatkan pelayanan ritual dan pastoralnya (sakramen, bapts, sidi, nikah, pastoral, dan lain-lain) untuk pemulihan sosial-spiritual perempuan korban kekerasan negara dan publik serta anak-anak yang lahir dari kekerasan seksual. meningkatkan kapasitasnya dalam memberi layanan pastoral bagi keluarga-keluarga korban KDRT dan keluarganya.
ikut berperan menghilangkan berbagai stigma, diskriminasi dan pengucilan yang dilakukan masyarakat terhadap korban perempuan dan orang yang hidup dengan HIV/ AIDS. mengakui dan memperkuat kehadiran dan keterlibatan perempuan dalam sistem pengambilan keputusan lembaga agama masing-masing.
proaktif bekerjasama dengan berbagai pihak, termasuk LSM dan pemerintah dalam upaya/program mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan HAM perempuan korban kekerasan. Dewan Adat dan Pimpinan Adat Papua agar
kembali pada nilai-nilai masyarakat adat sebelum ada kepentingan uang/ perusahaan dan pemimpin adat berfungsi sebagai pelindung, penjaga dan pelestari adat. melibatkan perempuan dalam proses pengambilan keputusan di lembaga adat demi terwujudnya keadilan dan perdamaian bagi semua. mengatasi stigma, diskriminasi, pengucilan dan memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak korban kekerasan yang seringkali dilakukan oleh komunitas dengan legitimasi nilai-nilai dan tradisi adat.
pembentukan dan pembangunan kembali rumah adat sebagai pusat pendidikan nilai-nilai adat yang berdasarkan 121
122 penghormatan terhadap hak-hak perempuan, HAM, lingkungan, dan kesetaraan gender. membentuk peradilan adat dan memberikan sanksi adat pada pelaku kekerasan terhadap perempuan, dan secara proaktif mencegah dan menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Organisasi Masyarakat Sipil agar
berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan kebijakan dan program perlindungan hak-hak perempuan Papua dan mengawasi implementasinya
berpartsipasi dalam mencegah dan menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan melakukan pemantauan yang berkelanjutan terhadap kekerasan terhadap perempuan mendorong perubahan perilaku diskriminatif dalam masyarakat terhadap perempuan korban kekerasan, orang yang hidup dengan HIV/AIDS, dan kelompok rentan lainnya. mengembangkan program-program khusus untuk pemulihan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan. Badan Pemberdayaan Perempuan Provinsi/Kabupaten/Kota agar mendukung dan bekerjasama dengan kelompok perempuan membangun dan mengoptimalkan rumah aman untuk perempuan dan anak korban kekerasan.
bekerjasama dengan pihak terkait (kepolisian, lembaga agama, adat, LSM) untuk penanganan korban. menyusun program kerja dan memastikan alokasi anggaran untuk penanganan korban-korban kekerasan serta mendukung organisasi masyarakat sipil yang melakukan pemberdayaan perempuan dan penanganan korban kekerasan.
Media Massa agar melakukan pemberitaan yang mendidik dan berpihak pada korban kekerasan terhadap perempuan dan korban pelanggaran HAM. memberi ruang khusus untuk menyuarakan masalah- masalah korban kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM lainnya. Perusahaan Swasta/Investor/Pemilik Modal agar mengikut peraturan daerah yang berlaku dalam operasionalnya menghentikan eksploitasi sumber daya alam dan manusia Papua khususnya perempuan dan anak. memberikan sanksi tegas kepada staf atau pegawainya yang melakukan kekerasan terhadap perempuan dan tidak melakukan kriminalisasi terhadap perempuan korban kekerasan. mengadopsi prinsip-prinsip kerja yang sesuai nilai-nilai HAM khususnya dalam penggunaan aparat keamanan negara dalam menjaga aset dan produk perusahaan. 123
124 LAMPIRAN DUA Kajian Pustaka Australia Indonesia Partnership for Decentralisation (AIPD). Profil Gender Kabupaten Merauke 2014. CEDAW untuk Papua. Laporan Kegiatan, Konsultasi Untuk Penulisan Laporan Independen, dilaksanakan di Papua, 18 Juni-1 Juli 2015. 2016. Elmslie, Jim. "West Papuan Demographic Transition and the 2010 Indonesian Census: 'Slow Motion Genocide' or not?" CPACS Working Paper No. 11/1. Sydney: University of Sydney, September 2010. Franky Y. L. and Selwyn Morgan (eds.). Atlas Sawit Papua: Dibawah Kendali Penguasa Model, Pusaka, March 2015. Government of Papua Province, World Bank and United Nations in Indonesia. Papua Accelerated Development Needs Assessment (PADNA Vol1), Report on Recommendations and Action Plan Interventions. November 2009. International Crisis Group. "Indonesia: Communal Tensions in Papua", Asia Report No. 154, 16 June 2008. Komnas Perempuan, Enough is Enough! Testimonies of Papuan Women Victims of Violence and Human Rights Violations 1963-2009, Documentation Working Group on Violence and Human Rights Violations Against Papuan Women. 2009- 2010. Komnas Perempuan, "Kekerasan Terhadap Perempuan: Negara Segara Putus Impunitas Pelaku", Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2014. Jakarta, 6 Maret, 2015.
Komnas Perempuan Jaringan Kerja HAM Perempuan Papua Tiki dan Majelis Rakyat Papua. Anyam Noken Kehidupan: Papua Tanah Damai Menurut Perempuan Penyintas Kekerasaandan Pembela HAM. Jakarta, 2012-2014, 2015. UN Women. Project Overview: Joint Programme on Combating Violence Against Women and Girls in Papua Province, Indonesia.. 125
126 LAMPIRAN TIGA Kompilasi Narasumber Kota JAYAPURA - Skouw No Nama Umur Sumber Kehidupan 1 A 20-30 Menjual hasil kebun dan menjual kelapa di pasar Youtefa Abepura 2 S 60+ Merawat ternak, kelapa, kerajinan tangan 3 U 60+ Bidan tradisional, kerajinan tangan (noken), menjual hasil kebun 4 T 60+ Kelapa, pinang, jeruk, menjual hasil lebih dari kebun rumah (pepaya, sayur, kacang, dan singkong), kerajinan tangan 5 T 60+ Pendapatan suami, juga kios, menjual hasil lebih dari kebun rumah (singkong), dan merawat ternak, kerajinan tangan 6 B 40-50 Menjual pinang, kelapa dan bunga, kadang- kadang merawat ayam, pinjam uang lewat tabungan dan simpan pinjam 7 U 40-50 Menjual pinang dan kelapa, kerajinan tangan, juga didukung oleh anaknya yang polisi. Kepala pos kesehatan dan sebelumnya bekerja sebagai bidan tradisional, pada 2013 dia menjadi Ketua Adat 8 A 40-50 Menjual kelapa, pinang juga memiliki 20 kepala ternak dan babi, dan juga menyewakan tanah. 9 L 30-40 Bekerja di supermarket, menjual pinang, noken dan menanam bunga, kadang-kadang membantu orang dengan pekerjaan rumah Keluarga 1 anak 9 anak, janda 4 anak, janda 5 anak 5 anak, janda 5 anak 3 anak 4 anak, suami - bekerja sebagai supir ojek di perba tasan 3 anak, suami- bekerja sebagai supir ojek
10 11 12 13 14 15 16 Keerom - Workwana, Yamara, Woslay, Senggi, Skofro, Kriku, Tapos JB 30-40 Sumber pemasukan utama adalah pinang - dia menjual ke pedangang, sekali setiap dua minggu dapat menghasilan Rp 800,000. Juga kontrak tanah dengan minyak sawit untuk 5-6btahun, dapat menghasilkan Rp 300,000 - Rp 500,000 per bulan. YF 40-50 PNS, sehingga mendapatkan gaji bulanan. Punya sebuah CV dimana dia mendapatkan penghasilan dari setiap tahun atau enam bulan (dibentuk tahun 2008). Dia memiliki sapi dari Dinas Pertanian dan beberapa ayam. Perkebunan kelapa sawit telah mengontrak sampai 5 tahun. Memiliki 2 hektar tanah. FN 30-40 Menanam coklat dan dapat menghasilkan sekitar Rp 1,500,000 - Rp 3,000,000 sekali panen. Dia menjual pisang ke pedagang tetapi harganya bisa rendah. Dia menjual jeruk di kota - satu tumpuk Rp 5,000. Dia dampat menghasilkan Rp 1,000,000 - 1,500,000. Dia juga mempunyai 1 hektar tanah kosong. RN 30-40 Dia dapat menjual pinang Rp 500,000 per karung. Dia juga adalah anggota dari bamuskam jadi mendapatkan honor ketika ada keuntungan. Dia menanam coklat tetapi tidak sukses - dia baru saja menanam lahan baru. HF 30-40 Berkebun (pinang), merawat babi. Kontrak tanah untuk minyak sawit - per bulan Rp 400,000 dibayar kas di muka. VF 30-40 Bekerja - mendapat gaji bulanan dan menjual pinang. PT 30-40 Berkebun (pinang, pisang, pepaya), menjual kelebihan di pasar atau ke pemborong. Dapat menghasilkan Rp 200,000 setiap dua minggu. Telah memberikan kontrak atas kebun pinangnya selama 10 bulan untuk sebuah sepeda motor sehingga anaknya dapat menghadiri sekolah. Dapat menghasilkan Rp 1,000,000 per bulan dari pinang. Janda Satu anak selesai seko lah dan menikah, satu anak di militer, satu anak adalah polisi 5 anak, suami minum, berpisah Berpisah dari suami, anak 4 anak, 1 meninggal Anak 127
128 17 BR 30-40 Berkebun dan berdagang. Menjual pinang, menjual pisang ke pemborong dari rumahnya juga singkong dan manga. 18 BF 30-40 Berkebun, menjual kelebihan pinang di pasar dan memiliki kios di depan rumahnya - menjual pinang ke tengkulak. 19 MJ 50-60 Sekali setiap dua minggu menjual pinang - dia dapat menghasilkan Rp 500,000 ketika harga tinggi. Baru saja mulai merawat babi. 20 KI 30-40 Menjual pinang, minyak sawit (Rp.500 untuk satu kuintal, Rp 500,000 untuk satu ton), juga punya sapi. Kaur Desa terima gaji 3 bulan kalau cepat kalau lambat 6 bulan baru terima. 21 AF berkebun 22 AW 30-40 Berkebun dan kerajinan tangan 23 SR Menjual pinang 24 LW 50-60 Guru 25 IF Berkebun 26 HW 30-40 Menjual pinang dan usaha kontrak kelapa sawit 27 RK 28 WA Suaminya adalah guru. Dia adalah ibu rumah tangga. 29 RP Berkebun 30 JM Dulu bekerja di kebun coklat. 31 PP Menjual pinang dan sayur 32 YR 33 RA 34 YP Berkebun 35 KA Berkebun Suami meninggal. Anak Menikah Janda, 3 anak tetapi yang bungsu meninggal Anak, 4 meninggal 3 anak Janda, 6 anak 2 anak 4 anak Menikah Menikah, 2 anak
36 PB 37 EB 38 NK 39 EA 40 YM 41 KN 40-50 42 MW 43 MB 44 YP 45 EF 30-40 46 SK 20-30 47 MI 48 NM 50-60 49 HB 50-60 50 MY 50-60 51 MA 40-50 52 MW 50-60 53 EW 50-60 Menjual nenas dan pinang. Punya kios dan merawat ayam. Berkebun Berkebun Menjual ayam, hasil kebun, dan kayu. Berkebun Berkebun Berkebun Berkebun di pinggir kali. Menjual pinang dan tebu. Merawat seekor babi. Berkebun - pinang, kolam ikan, ayam, sagu Kabupaten Jayapura Berkebun. Bekerja sebagai kustor. Berkebun Berkebun Biak Berjualan Berkebun, berternak, menjual hasil kebun Berkebun, menjual hasil kebun Menikah Menikah, 5 anak Menikah, 2 anak tapi satu meninggal Menikah ulang Menikah ulang Menikah, 1 anak Menikah, punya anak Janda Janda Menikah Menikah menikah menikah 129
130 54 SA 60+ Berkebun, menjual hasil kebun 55 MA 50-60 Berkebun, beternak, kerajinan tangan 56 IS 40-50 Berkebun, menjual hasil kebun, berternak, kios 57 WR 60+ Membuat kerajinan tangan dari kulit kerang (bia) dan manik-manik 58 TR Wamena-Kota 59 AW 30-40 Aktivis 60 LS 20-30 Kebun Bantuan dari keluarga 61 FM 40-50 Kerajinan tangan (noken) Berkebun tetapi dalam skala kecil daripada sebelumnya, karena laki-laki tidak membantu mereka, mereka menjadi malas karena uang Otsus Merawat babi 62 MM 40-50 Berkebun dan menjual kelebihan, merawat babi 63 Y 40-50 Berkebun, merawat babi, kerajinan tangan (noken) 64 HH 40-50 Berkebun tetapi dalam skala kecil daripada sebelumnya, karena laki-laki tidak membantu mereka, mereka menjadi malas karena uang Otsus 65 MK 20-30 Merawat babi dan kelinci, kerajinan tangan (noken) 66 MG 30-40 Aktivis (pendamping ODHA) 67 SH 40-50 Kebun kecil Kerajinan tangan Vendor (jual pinang, sabut, rokok, minyak) menikah menikah menikah Ditinggalkan suami Menikah 3 anak Ditinggal suami 1 anak, orang tua tunggal Tidak ada anak Ditinggalkan oleh pasangan Bercerai, anak Anak Menikah Tidak menikah
68 HK 40-50 69 PG 40-50 70 KK 20-30 71 HK 40-50 72 WI 40-50 73 KT 50-60 74 IK 40-50 75 NG 50-60 76 MI 50-60 77 NI 50-60 78 WK 40-50 79 TG 40-50 80 TK 50-60 81 EL 50-60 82 LI 40-50 83 WI 84 AMG 50-60 85 EK 40-50 86 KW 40-50 87 IK 88 FU Wamena - Mbugi Berkebun Berkebun Berkebun Berkebun Berkebun Berkebun Berkebun Berkebun Kerajinan tangan (noken) Berkebun Kerajinan tangan (noken) Berkebun dan beternak Kerajinan tangan (noken) Berkebun Kerajinan tangan (noken) Berkebun Kerajinan tangan (noken) Berkebun Kerajinan tangan (noken) Berkebun Kerajinan tangan (noken) Berkebun Berkebun Berkebun Berkebun Kerajinan tangan (noken) Berkebun Kerajinan tangan (noken) Berkebun Berkebun Janda Janda Janda Janda Janda Janda Janda Janda Janda Janda Janda Janda, 4 anak tetapi satu meninggal Janda Janda Janda Janda Janda 4 anak, menikah 2 anak, menikah 131
132 89 NTI 90 EK 91 PI 92 WI 93 FG 94 WG 95 NG 96 D 97 MA 98 W 99 L 100 G 101 MK 102 KN 103 EK 104 NN Berkebun Berkebun Berkebun 40-50 Berkebun Berkebun Berkebun Merauke- Kota 30-40 Menjual ikan, dulu bekerja untuk Yasanto (NGO) 30-40 Relawan untuk PLWHA and janda-janda (Yasanto), menjual hasil lebih dari kebun di pasar, kelapa, juga kerajinan tangan (dari bekas paket minuman) 30-40 Mencuci pakaian - kadang-kadang dibayar dalam bentuk barang 20-30 Mahasiswa di UNMUS (dibiayai oleh pemerintah daerah Asmat) 20-30 PNS (esselon K-2) 30-40 Pedagang pasar - menjual pisang goreng dan es, kios Merauke-Sota 50-60 Berjualan dan hasil kebun 40-50 Berjualan dan memancing 40-50 Kerja kebun Janda. 3 anak, anak pertama ditembak aparat. Janda Janda, tanpa anak Janda Janda, 2 anak Janda Janda 5 anak, menikah 1 anak, janda 2 anak, janda 1 anak Tidak menikah Janda Menikah, 1 anak Menikah, 1 anak
105 AN Berkebun - keladi dan pisang 106 YN Minyak kayu putih dan noken 107 LN 30-40 Berjualan di perbatasan 108 KK 50-60 Berkebun, pedagang pasar 109 MM 40-50 Berkebun, pedagang pasar 110 AK 40-50 Berkebun 111 YK 40-50 Berkebun dan memancing di kali 112 TN Menganyam dan menjual toware 113 RD 114 AU 20-30 Mengajar sebagai guru agama. Berjualan tugu batas dan memelihara babi. 115 DU 30-40 Mengajar di YPS Sota. Berjualan di pasar. 116 BN Menjual toware 117 VW 20-30 Berkebun, jualan di tugu batas 118 ASM 40-50 Memelihara sapi dan menanam sayuran di kebun sebelah rumah Merauke - Komunitas Asmat Samad 119 OB 40-50 Mencari makanan untuk keluarga degan berkebun, mencari kayu bakar 120 SA 40-50 Mencari makanan untuk keluarga degan berkebun, mencari kayu bakar Menikah 6 anak Menikah, punya anak Janda, 5 anak tapi anak laki-laki pertama meninggal Menikah, 3 anak tapi anak laki-laki meninggal Janda, 5 anak tapi satu meninggal Menikah Menikah 1 anak Menikah, 1 anak 1 anak 6 anak Janda Menikah adat 133
134 121 YB 122 LT 123 SB 124 AA 125 OS 126 OB 127 KA 128 DY 129 MB 130 WS 131 WB 132 SB 133 MB 134 KA 135 BB 136 VB 20-30 Mencari makanan untuk keluarga degan berkebun, mencari kayu bakar 20-30 Mencari makanan untuk keluarga degan berkebun, mencari kayu bakar 20-30 Mencari makanan untuk keluarga degan berkebun, mencari kayu bakar 30-40 Mencari makanan untuk keluarga degan berkebun, mencari kayu bakar 20-30 Mencari makanan untuk keluarga degan berkebun, mencari kayu bakar 20-30 Mencari makanan untuk keluarga degan berkebun, mencari kayu bakar 20-30 Mencari makanan untuk keluarga degan berkebun, mencari kayu bakar 30-40 Mencari makanan untuk keluarga degan berkebun, mencari kayu bakar 20-30 Mencari makanan untuk keluarga degan berkebun, mencari kayu bakar 20-30 Mencari makanan untuk keluarga degan berkebun, mencari kayu bakar 20-30 Mencari makanan untuk keluarga degan berkebun, mencari kayu bakar 40-50 Guru <20 Mencari makanan untuk keluarga degan berkebun, mencari kayu bakar 30-40 Mencari makanan untuk keluarga degan berkebun, mencari kayu bakar 30-40 Mencari makanan untuk keluarga degan berkebun, mencari kayu bakar 30-40 Mencari makanan untuk keluarga degan berkebun, mencari kayu bakar Menikah adat Menikah adat Menikah adat Menikah adat Menikah adat Menikah adat Menikah adat Menikah adat Menikah adat Menikah adat Menikah adat Janda Menikah adat Menikah adat Menikah
Merauke - Kurik, Ivima-had/Salor Kampung 137 AM 50-60 Berkebun 138 PB 40-50 Berkebun 139 KB 40-50 Berkebun 140 MN 30-40 Berkebun 141 AB 70+ berkebun 142 SM 30-40 Berkebun, penghasilan dari suami yang bekerja sebagai kepala sekolah 143 PM 30-40 Berkebun 144 PB 50-60 Berkebun 145 PM 60+ Berkebun 146 KB 40-50 Berkebun 147 FS 40-50 Berkebun 148 LM 30-40 Berkebun Sorong-Kota 149 RH 50-60 Berkebun dan menjual kelebihan di pasar (kasbi, pisang, kentang, kacang panjang) 150 YW 40-50 Pedagang pasar di depan Jupiter Complex. Menjual kangkung, pinang, kasbi, pisang, dan keladi) 151 MK 20-30 Kerajinan tangan (Noken) dan berkebun (yang paling menguntungkan adalah kasbi). Menjual satu noken Rp150,000 152 AS 50-60 Kios di rumah dan menjual di kapal ke pelabuhan - sayur dan minyak Menikah Menikah 1 anak, menikah 7 anak, menikah 2 anak, menikah 2 anak, menikah Janda Janda Janda 3 anak, menikah Menikah 2 anak Tinggal sendiri dengan anak dan keluarga 135
136 153 EK 30-40 154 RS 40-50 155 FW 30-40 156 TU 157 DG 158 YM 159 AU 160 MK 161 MU 162 SM 163 AG 164 EJ 165 NK 166 LN 167 YG 168 JT 169 NN 40 170 NN 45 Kios di rumah dan menjual di kapal ke pelabuhan Pengasuh PLWHA di Yayasan Sosial Agustinas (YSA) Pekerja rumah tangga dan mencuci pakaian. Berkebun Berkebun, pedagang pasar Berkebun Berkebun Berkebun Berkebun, pedagang pasar Berkebun Berkebun Berkebun Berkebun Berkebun Berkebun Berkebun Berkebun Berkebun TOTAL NARASUMBER = 170 1 anak, diting gal kan pasangan 5 anak tetapi 4 meninggal. Menikah Menikah Menikah Menikah Menikah Menikah Menikah Menikah Menikah Menikah Menikah Menikah Menikah Menikah Menikah