BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPBGAWAIAN KEAHLIAN DAN ANGKA KREDITNYA PERATURAN KEPALA BADAN KEPBGAWNAN NEGARA NOMOR :11 TAHUN2012 TAI{GGAL: 12 OKTOBER 2012
BAI'AII IIIPEGAWAIAN NEGANA PERATURAN KEPAI,A BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR ll TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN KEAHLTAN DAN ANGKA KREDITI{YA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPAL{ BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, Menimbang : bahwa dalam rangka pengembangan karier Analis Kepegawaian, menjamin obyektivitas, kualitas, transparansi dan tertib administrasi kepegawaiaa serta kelancaran pelaksanaan kegiatan di bidang manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Keahlian dan Angka Kreditnya; Mengmgat : l. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Iembaran Negara Repubtk Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Repub[k Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 389O); _ . 2. Peraturarr Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabataa Fungsional Pegawai Negeri Sipil (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 20O3 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O09 Nomor 164); 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
2- J. A 7. 9. Keputusan Presiden Nomor f03 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Ttrgas, Fungsi, Kewenarrgan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah enam kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2OO5; Keputusan Presiden Nomor llO Tahun 20Ol tentang Susunan Organisasi dan T\rgas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah tujuh kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/36 l M.PAN / l l 1 2006 tentang Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya, sebagaimala telah diubah dengan Peratura.n Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/ l4/M.PAN / 6 /2OO8; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 67 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka lkeditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peratural Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2OO7; Peratura.n Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2008; MEMUTUS$N: Menetapkan: PERATURAN KEPAL{ BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TEN- TANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN KEAHLIAN DAN ANGKA KREDITI{YA. Pasa] I Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Keahlian dan Angka Kreditnya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkar dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini,
3- Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2012 WAIAN NEGARA, i \ *.ffirt /.{ ::r;ffi$ Diundangkan di Jakarta pada tanggal l? Oktob€r 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESI.A, . AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN2Olz NOMOR 1OO9
LAMPIRAN PERATURAN KEPAI,A BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN KEAHLIAN DAN ANGKA KREDITNYA PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN KEAHLIAN DAN ANGKA KREDITI.IYA BAB I PENDAHULUAN A, Umum l. Berdasarkan Peratura! Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negala Nomor PER/36/M.PAN/Ll/2006 tentang Jabata-n Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagu.naan Aparatur Negara Nomor PER/ l4lM.PAN /6 /2OO8. 2, Sesuai Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 67 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaiaa dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2OO7. 3. Bahwa dalam rangka pengembangan karier Analis Kepegawaian, menjamin obyektivitas, kualitas, transparaasi dan tertib administrasi kepegawaian serta kelancaran pelaksanaan kegiatan di bidang manajemen PNS dan pengembangal sistem manajemen PNS, maka perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Keahlian dan Angka Kreditnya. B. Maksud dan Trrjuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/36/M.PAN/ 1f/2006 tentang Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka I(reditnya, mengatur rincian butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Petunjuk Teknis ini merupakan tola-k ukur butir kegiataa Analis Kepegawaian Tingkat Ahli sebagaimaria tersebut dalam Anak Lampiraa Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini. Petunjuk Teknis Jabataa Fungsional Analis Kepegawaian Kea-hlian dan Angka Kreditnya ini sebagai pedoman bagi Pejabat Analis Kepegawaian, Tim Penilai, Pejabat yang menetapkan angka kredit serta Pejabat lain dalam melaksanakan kegiatan bidang manajemen PNS dan pengembanga:r sistem manajemen PNS.
c. D. 2- Ruang Lingkup Ruang lingkup Petunjuk Teknis Jabatarr Fungsional Analis Kepegawaian Keahlian dan Angka Kreditnya ini meliputi butir kegiataa: 1. Pendidikan dan Pelatihan; 2. Pelaksanaan Manajemen PNS; 3. Pengembalgan Sistem Manajemen PNS; 4. Pengembangan Profesi; darr 5. Unsur Penunjang. Pengertian Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaiar Negara ini yang dimaksud dengan: 1. Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk meiakukan kegiatan manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS. 2. Manajemen PNS adalah keseluruhan upaya untuk meningkatkan efrsiensi, efektifitas, dan der4iat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian, yang terdiri atas formasi dan pengadaan, mutasi, pendidikan dan pelatihan (diklat), gaji, tunjangan dan kesejahteraan, ketatausahaan kepegawaian, disiplin dan pengendalian kepegawaian, pemberhentian dan pelaporan. 3, Analis Kepegawaian Keahlian adalah Analis Kepegawaian yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi, dan tehnik analisis tertentu. 4. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seoralg Analis Kepegawaian dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya. 5. DaJtar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) adalah daftar usulan yang memuat data perorangan Analis Kepegawaian yang berisi rincian butir kegiatan dengan mencantumkan nilai/angka kredit yang diperoleh dalam kurun waktu tertentu sebagai bahal penilaian dalam penetapan angka kredit. 6. Pejabat yang menetapkffI Angka Kredit adalah Pejabat yarrg berwenang atau Pejabat lain yang ditunjuk menetapkan angka kredit bagi Analis Kepegawaian. 7. Pejabat Pengusul Penetapan Angka Kredit adalah Pejabat yang berwenang mengusulkan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit Analis Kepegawaian. 8. Penetapa-n Angka Kredit (PAK) adalah surat penetapan Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit berisi satuan nilai dari hasil penilaian butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang diperoleh Analis Kepegawaian dalam kurun waktu tertentu.
J- 9. Tirn Penilai Jabatan Analis Kepegawaian adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dan bertugas membantu Pimpinan dalam menetapkan angka kredit Analis Kepegawaian. 10. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan PNS sesuai dengan peraturffr perundang-undangan. 11. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Fimpinan Kesekretariatan Kepresidenal, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut, Kepala Pusat Pel,aporan dan Analisis Transaksi Keuangan, serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara dan Lembaga lainnya yang dipimpin oleh Pejabat Struktural Eselon I dan bukan merupakan bagian dari Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian. 12. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi adalah Gubernur. 13. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/ Walikota. BAB II 11. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Fimpinan Kesekretariatan Kepresidenal, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut, Kepala Pusat Pel,aporan dan Analisis Transaksi Keuangan, serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara dan Lembaga lainnya yang dipimpin oleh Pejabat Struktural Eselon I dan bukan merupakan bagian dari Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian. 12. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi adalah Gubernur. 13. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/ Walikota. BAB II Unsur Utama Unsur utama tugas Analis Kepegawaiaa adalah: 1. Pendidikan, terdiri atas: a. Pendidikan Formal dan memperoleh ljazah/gelar 1) Doktor (S3) 2) Magister (S2) 3) Sarjana (S 1) b. Pendidikan dan Pelatihan: 1) Pendidikan dan pelatihan fungsional analis kepegawaian dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) atau sertilikat; darr 2) Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihaa (STTPL) atau sertilikat. 2. T\rgas Pokok T\rgas pokok Jabatan Analis Kepegawaian adala-h: a. Melakukan kegiatan manajemen PNS terdiri atas : 1) Formasi dan Pengadaan; 2) Mutasi; 3) Diklat; 4) Kesejahteraan;
+- 5) Disiplin dan Pengendalian Kepegawaian; dan 6) Pemberhentian. b. Pengembangan Sistem Manajemen PNS, terdiri atas: 1) Pengembangan sistem pengadaan kepegawaian; 2) Pengembangan sistem jabatan; ' 3) Pengembangal sistem ketatausahaan kepegawaian; 4) Sistem Gaji, Tunjangaa dan Kesejahteraan; 5) Penyusunan Naskah Akademik; dan 6) Pelaporan. c. Pengembangan Profesi, terdiri atas: 1) Pembuatan karya tulis/karya ilrniah di bidang manajemen PNS; 2) Pembuatan petunjuk teknis di bidaag manajemen PNS; dan s1 Penerjemahaa/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang manajemen PNS. B. Unsur Penunjang Unsur Penunjang tugas Analis Kepegawaian adalah : 1. Mengajar/melatih dalam bidang manajemen PNS; 2. Peran serta dalam seminar/lokakarya bidang manajemen PNS; 3. Keanggotaan organisasi profesi Analis Kepegawaian; 4. Keanggotaan Tim Penilai Jabatan Fungsional; 5. Perolehan penghargaan/ taada jasa; dan 6. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya, BAE} III . A. Umum FORMASIJABATANANALIS KEPEGAWAIAN Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana tela-h diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ditentukan bahwa pengangkatan PNS dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya, talpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, atau golongan, B. Pengangkataa Pengangkatan jabatan fungsional Analis Kepegawaian adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi Analis Kepegawaian dapat dilakukan melalui: 1. Pengangkatan pertama sesuai tamba-han formasi Calon Pegawai Negeri sipil (CPNS); dan 2. Perpindahaa dari jabatan lain.
5- Untuk menyusun kebutuhan formasi jabatan Analis Kepegawaian bagi insta:rsi pusat maupun daerah disusun berdasarkan alalisis kebutuhan jabatan dengan menghitung rasio keseimbangan antara beban kerja dan jumlah Analis Kepegawaian yang diperlukan untuk mela-ksanakan kegiatan tugas pokok sesuai jenjang jabatannya. Malca untuk menghitung kebutuhan tersebut telah ditetapkan pedoman penJmsunan formasi jabatan Analis Kepegawaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badaa Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2O09 tenta.lrg Pedomaa Penyusunan Formasi Jabatan Analis Kepegawaian. BAB IV PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL A, Umum Sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri PAN Nomor PER/36/M.PANIIL /2006 tentang Jabata.n Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya, antara lain ditentukan bahwa Pengangkatan dalam Jabatan Analis Kepegawaian harus telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Analis Kepegawaian. B. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Analis Kepegawaian, BKN sebagai Instansi Pembina telah menyusun regulasi berupa Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Fungsional Analis Kepegawaian, yang antara lain mengatur: 1. Diklat Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian terdiri dari : a. Diklat Jabatan Fungsional Analis Kepegawaiaa Keahlian; dan b. Diklat Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Keterampilan. 2. Diklat Teknis Jabatan Fungsional Ana1is Kepegawaia!, yang terdiri dari : a. Diklat Teknis Kenaikan Paagkat; b. Diklat Teknis Kompensasi; c. Diklat Teknis Tata Usa}ra Kepegawaian; d. Dildat Teknis Disiplin PNS; e. Diklat Teknis Pemberhentian dan Pensiun PNS; f. Dildat Teknis Pengadaan PNS; g. Diklat Teknis Pengembangan Karier PNS; h. Diklat Teknis Penyusunan Analisis Jabatan; i. Diklat Teknis Penyusunan Standarisasi Jabatan PNS; dan j. Diklat Teknis Penilaiai dan Penetapan Angka Kredit.
6- BAB V RINCI.AN KEGIATAN ANALIS KEPEGAWA]AN KEAHLIAN I. PENDIDIKAN I.A. Pendidikaa Formal dan memperoleh ijazahl gelat 1. Sarjana (S1) sesuai dengan kualifikasi yarrg ditentukan . a. Satuan hasil : Ijazah (yang dimaksud ljaza-h disini adalah Surat Tanda Tamat Bela.iar) b. Aneka Kredit : l0O c. Bukti frsik : Fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh Instarrsi yang berwenang sesuai dengal peraturan perundang-undangan 2. Mag'ster (S2) sesuai dengan kualilikasi yang ditentukan a. Satuan hasil : Ijazah (yang dimaksud,Ijazah disini adalah Surat Tanda Tamat Belajar) b. Angka Kredit : 150 c. Bukti fisik : Fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh Instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan 3. Doktor (S3) sesuai dengan kualifftasi yang ditentuka:r a. Satuaa hasil : Ijazah (yang dimaksud ljazah disini adalah Surat Tanda Tamat Belajar) b. Angka Kredit : 200 c. Bukti frsik : Fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh Instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. I.B. Pendidikan dan Pelatihan Analis Kepegawaian dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan. Pendidikan dan Pelatihan Analis Kepegawaian yang dimaksud disini adalah: ' 1. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Analis Kepegawaian sebagai persysratan pengangkatan, berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor lol Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan PNS ditentukan bahwa peserta pendidikan dan pelatihan adalah Pegawai Negeri Sipil yang akan atau telah menduduki jabatan fungsional tertentu. 2. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Analis Kepegawaian adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedomaa Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Analis Kepegawaian.
3. Pendidikan dan Pelatihan Teknis lainnya yang materinya terkait Manajemen PNS. . Pendidikan dan Pelatihan tersebut di atas masing-masing untuk satuan hasil, bulcti fisik, dan penilaian angka kredit adalah sebagai berikut : a. Satuan hasil : Sertifrkat (yang dimaksud sertifikat disini adalah tanda atau surat keterangan/ pemyataan tertulis dari Pejabat yang berwenang) Fotokopi sertifikat yang dilegalisir oleh Instansi yang berwenaag sesuai dengan peraturan perundang-undangan. b. Bukti lisik : c. Penilaian Angka Kredit Pendidikan dan Pelatihan: No Lama Diklat Angka Kredit I Lamanya lebih dari 960 jam 15 2 Lamanya antara 641 - 960 jam 9 e t"amanya antara 401 - 64O jam 6 4 t^amanya antara 161 - 400 jam e J Lamanya antara 8l - 16O jam z 6 Lamanya antara 30 - 80 jam 1 7 Lamanya s/d 30 jam o,5 I.C. Prajabatan Prajabatan Golongan III 1. Satuan hasil : Sertilikat (yang dimaksud sertifikat disini adalah tanda atau surat keterangan/pernyataan tertulis dari Pejabat yaag berwenang). 2. Angka Kredit : 2 3. Bukti fisik : Fotokopi sertilikat yang dilegalisir oleh Instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang- undalgan.
u. 8- UNSUR MANA.JEMEN PNS II.A. Formasi dan Pengadaan II.A.I Formasi II.A. 1.a Menyusun kekuataa pegawai/bezetting l) Langkah Pelaksanaan: a) Menginventarisasi jumla-h pegawai berdasarkan: (1) Pendidikan; (2) Golongan; (3) Jabatan; (4) Unit kerja; dan (5) Usia. b) Menginventarisir kondisi pegawai tahun berjalan: (1) Pensiun; (2) Meninggal Dunia; (3) Berhenti; dan (4) Pindah Instansi. Satuan hasil : Daftar (yarrg dimaksud daftar disini adalah daftar pegawai yang disusun berdasarkan pendidikan, golongan, jabatan, unit ke{a, dan usia) o,0to AK Muda Daftar rekapitulasi kekuatan pe- gawai/ bezetting) 3) Angka Kredit : 4) Pelaksana : 5) Bukti fisik : ILA. 1.b Menyusun kebutuhan pegawai l) Langkah Pelaksanaan: a) Menginventarisasi beban/volume pekerjaan dari beban/volume pekerjaan 1 (satu) tahun sebelumnya; 2l b) Mendata jabatan yang lowong; darr c) Menghitung kebutuhan pegawai sesuai dengan tahap-tahap penyelesaiannya berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Satuan hasil : DaJtar (yang dimaksud Daftar disini adalah Informasi dari be- berapa struktur formasi yang 1o- wong sesuai hasil pendataan ke- butuhan pegawai pada instansi setempat)
9- 3) Angka Kredit : 0,168 4) Pelaksana : AK Madya 5) Bukti frsik : Rekapitulasi daftar rancangan/pe- rencanaan kebutuhal pegawai/ formasi instansi setempat). II.A. l.c Menyusun usul formasi 1) L^angkah Pelaksanaan: Menyiapkan surat usul pengajuan formasi dari : a) Satuan kerja ke Instansi Induk; dan b) Instansi ke Menteri PAN dan RB dan BKN. 2l Satuan hasil Surat (yang dimaksud surat disini adalah usul pengajuan formasi be- rikut lampirannya). 3) Angka Kredit o,168 4l s) Pelaksana Bulcti fisik AK Madya Fotokopi surat usul formasi, dengan melampirkan hasil penyu- sunan kekuatan pegawai/ bezetting dan kebutuhan pegawai. II.A.1.d Fasilitasi penJ rsunan formasi 1) Langkah Pelaksanaan: a) Memberikaa bimbingan teknis dalam penJ rsun- a.Ir formasi: dan b) Memandu melaksanakan penghitungan tambah- an lorrnasl. 2) Satuan hasil Kegiatan (yang dimaksud kegiatarr disini adalah setiap kali melaksana- kan Fasilitasi penJ rsunan formasi) 3) Angka Kredit 4) Pelaksana 5) Bukti fisik 0,100 AK Muda Laporan melaksanakan fasilitasi. ILA. l.e Menyiapkan konsep surat pertimbangan teknis/ penetapan usul formasi 1) Langkah Pelaksanaan: a) Memeriksa usul pengajual formasi dari masing- masing Instansi yang diajukan ke Menteri PAN dan RB serta memeriksa hasil pen5msunan kekuatan pegawa:,/ bezetting dan kebutuhan; dan b) Menyiapkan surat pertimbangan teknis/pene- taoan formasi.
_ 10_ 2) Satuan hasil Surat (yang dimaksud surat disini adalah setiap pengusulaa pertim- bangan dan penetapan usul for- masi). 3) Angka Kredit 4) Pelaksana 5) Bukti Fisik o,040 AK Muda b) Daftar jumlah surat pertim- bangan teknis/penetapan for- masi; dan Fotokopi I (satu) surat pertim bangan teknis/penetapan for- masi sebagai contoh, Pengadaan II.A.2.a Persiapan Pengadaan Pegawai Menyusun naskah panduan pengadaan pegawai l) l"angkah Pelaksanaan: a) menyiapkan bahan-bahan sebagai referensi (peraturan, surat dan bahan kebijakan lainnya terkait pengadaan pegawai); dan b) membuat konsep panduan sebagai pedoman pelaksana- an pengadaan Pegawai Negeri Sipil. 2) Satuan hasil : Naskah (yang dimaksud naskah disini adalah konsep panduan sebagai pedoman pelaksanaan pengadaan Pegawai Negeri sipil) 3) Angka Kredit : 0,100 4) Pelaksana : AK Muda 5) Bukti Fisik : Fotokopi Naskah ILA.2.b Ujian Saringan II.A.2.b.1) Menyusun soal ujian: a) Sebagai Ketua Tim (1) Langkal Pelalsanaan: (a) Menentukan bahan-bahaa refe- rensi peraturan kepegawaian yang diperlukan untuk membuat soal dan jawaban; (b) Membuat jadual dan pembagian tugas; (c) Mengkoordinir anggota tim dalam melaksanakan tugas masing- masing; dan
11- (d) Mengoreksi hasil kerja a.nggota tim. (2) Satuan hasil : Naskah (yang dimak- sud naskah disini ada- lah soal yang telah di- susun dan ditetapkan untuk digunakal uji- an saringan) (3) Angka Kredit: 1,5O (4) Pelaksana : AK Madya (Ketua) (5) Bukti frsik : Surat Keputusan Pem- bentukan Tim Penyu- sun SoaI Sebagai Anggota (1) Langkah Pelaksanaan : (a) Menyiapkaa bahan-bahan refer- ensi peraturan kepegawaian yang diperlukan untuk membuat soal dan jawaban; dan (b) Menyusun naskah soal ujian saringan sesuai dengan kisi-kisi yang ditentukan dalam peraturan perundang-undalgan. (2) Satuan hasil Naskah (yang dimak- sud naska-h disini ada- lah soal yang telah disusun dan ditetap- kan untuk diperguna- nakaa ujian saringan) (3) Aogka Kredit (4) Pelaksana (5) Bukti fisik 1 Semua jenjang Surat Keputusan Pem- bentukan Tim Penyu- sun Soal ll.A.2.b.2l Mengawasi pelaksanaan ujian saringan a) Langkah Pelaksanaan : (l) Memeriksa kehadiran dan mencocok- kan dengan peserta ujian; (2) Membagikan soal ujian; (3) Mengawasi pelaksanaan ujian; (4) Mengumpulkan berkas soal dan jawaban ujian; dan
rr.A.2.b.3) t2- (5) Membuat laporan atau berita acara pelaksanaal ujian, b) Satuan hasil Materi (yang dimalsud dengan materi disini adalah bahan yang di- ujikan dalam ujian sari- ngan dari satu atau lebih bahan ujian yang dilak- sanakan dalam waktu atau ja-rr yang sama) 0,020 (AK Pertama) 0,04O (AK Muda) 0,O6O (AK Madya) AK Pertama s/d AK Madya Laporan/ Berita Acara Pe laksanaan Ujian darr me- lampirkan fotokopi surat perintah melaksanakan pengawasan ujian. c) Angka Kredit d) Pelalsana e) Bukti frsik Memeriksa hasil ujian saringan II.A.2.b.3)a) Memeriksa hasil ujian saringan soal pilihan ganda (1) l,angkah Pelaksanaan: (a) MencocokJ<an jawaban soal dengan kunci ja- waban; dan (b) Membuat laporan hasil penilaian. (2) Satuan hasil:50 Orang (yang dimak- sud lima pu- luh orang di- sini adalah se- tiap angka ke- lipatan hitu- ngan 5O orang dari jumlah yang dipe- riksa) (3) Angka Kredit: O,02O (4) Pelaksana : AK Muda (5) Bukti Fisik : Laporan hasil penilaian
IJ- ILA.2.b.3)b) Memeriksa hasil ujian saringan soal esai (1) Langkah Pelaksanaan: (a) Mencocokkan jawaban soal dengan kunci jawa- ban; (b) Memberikan nilai atas ja waban soal; dan (c) Membuat laporan hasil penilaian. (2) Satuan hasil : 10 orang (yang dimak- sud 10 orang disini adalah setiap algka kelipatan hi- tungan sepu- luh orang dari jumlah yang dipe- riksa) (3) Angka Kredit: O,O40 (4) Pelaksara : AK Madya (5) Bukti fisik : Laporan hasil penilaian II.A.2.c. Penetapa.n Nomor Identitas Pegawai (NIP) CPNS II.A.2.c. 1) Memeriksa dan menandatangani nota usui permintaan / penetapan NIP a) Langkah Pelaksanaan : (1) Meneliti kebenaran kelengkapaa ber- kas usul permintaan/penetapan NIP; (2) Mencocokkan kualilikasi pendidikan dan golongaa ruang usul permintaan/ penetapan NIP dengan penetapan formasi; (3) Memeriksa penghitungan masa kerja; dan (4) Membubuhkan tanda tangan. b) Satuaa hasil : Berkas (yarrg dimaksud berkas disini adalah seti- ap usul permintaan/pene- tapan NIP yang diperiksa dan ditandatangani)
14- c) Angka Iftedit : 0,006 d) Pelaksana : AK Muda e) Bukti Fisik : Rekapitulasi/daJtar berkas yang telah diperiksa dan ditandatangani ll.A.2.c.2l Menyiapkan surat jawaban permasalahan penetapan NIP a) La"rrgksh Pel,aksanaan : (l) Memeriksa dan mempelajari pennasa- Iahan penetapan NIP; (2) Menyiapkan bahan/referensi; dan (3) Membuat konsep surat jawaban per- masalahan penetapan NIP. b) Satuan hasil : Surat (yang dimaksud su- rat disini adalah jawaban permasalahan penetapan NIP). c) Angka Kredit : 0,006 d) Pelaksana : AK Muda e) Bukti fisik : (1) Rekapitulasi surat ja- waban permasalahan penetapan NIP (bila lebih dari I (satu) per- masalahan yang diker- jakan); da:r (2) Fotokopi 1 (satu) surat jawaban permasalah- an penetapan NIP se- bagai contoh. II.A.2.d. Pengaagkatan PNS II.A.2.d.1) Menyiapkan usul persetujuan teknis untuk pengangkatan PNS bagi CPNS yarg menjalani masa percobaan lebih dari 2 tahun a) Langkah Pelaksanaaa: (1) Meneliti usul persetujuan teloris; dan (2) Membuat konsep surat usulan per- setujuan teknis. b) Satuan hasil : Usul (yang dimalsud usul disini adalah permohonan persetujuan teknis peng- angkatan PNS bagi CPNS yang menjalani masa per- cobaan lebih dari 2 tahun berikut lampirannya)
rr.A.2.d.2l 15- c) Angka Kredit d) Pelaksana e) Bukti frsik : O,0O3 : AK Pertama : (l) Rekapitulasi usul per- setujuan teknis peng- angkatan PNS bagi CPNS yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 tahun (bila lebih dari 1 usul persetu- juan teknis yang di- kerjakar); dan (2) Fotokopi I (satu) usul persetujuaa teknis pe- ngangkatan PNS bagi CPNS yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 tahun sebagai contoh. Memeriksa dan menandatangani usul persetujuan teknis pengangkatan PNS bagi CPNS yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 tahun. a) Langkah Pelaksanaan: (1) Meneliti usul persetujuan teknis; (2) Memeriksa konsep surat keputusan; dan (3) Menaadatangani usul persetujuan telcris/ surat keputusan. b) Satuan hasil : Usul (yang dimaksud de- ngan usul disini adaiah persetujuan teknis/surat keputusan pengangkatan PNS bagi CPNS yang men- jalani masa percobaan le- bih dari 2 tahun berikut lampirannya). c) Angka Kredit : 0,OO2 d) Pelaksana : AK Muda e) Bukti fisik :(1) Rekapitulasi usul per- setujuan teknis/surat keputusan pengangkat- an PNS bagi CPNS yang menjalani masa per- cobaan lebih dari, 2
16- tahun (Bila lebih dari i (satu) usul persetujuan teloris/ surat keputusan yang dikerjakan); darr (2) Fotokopi 1 (satu) usul persetujua! teknis/su rat keputusan pengang- katan PNS bagi CPNS yang menjalaai masa percobaan lebih dari 2 ta-hun sebagai cootoh. II.B. Mutasi II.B. 1. Kenaikan Pangkat II.B,1,a. Memeriksa dan/ atau menandatangani berkas per- setujuan kenaikan pangkat PNS 1) Langkah Pelaksanaan: a) Memeriksa data/ dokumen kelengkapan usul kenaikan pangkat PNS; dan b) Menandatangani berkas persetujuan kenaikan pangkat PNS. 2l Satuan hasil Berkas (yang dimaksud berkas d! sini adalah bahan kelengkapal ke- naikan pangkat bagi satu orang PNs) 3) Angka Kredit 4) Pelaksana 5) Bukti fisik o,oo5 AK Pertama (a) Rekapitulasi usul kenaikan pang- kat PNS ( bila lebih dari satu usul yang dikerjakan); dan (b) Fotokopi bahan usul kenaikan pangkat PNS sebagai contoh. II.B. l.b. Menyiapkan konsep pertimbangan teknis kenaikan pangkat PNS 1) Langkah Pela-ksarraan: a) Memeriksa data/dokumen kelengkapa:r pertim- bangan teknis; dan b) Membuat konsep pertimbangan teknis. 2) Satuan hasil : Berkas (yang dimaksud berkas disini adalah bahan kelengkapan kenaikan pangkat bagi satu orang PNS) 3) Angka Kredit: 0,002
tt
4) Pelaksana : AK Muda 5) Bukti frsik : (1) Rekapitulasi usul kenaikan pang- kat PNS (bila lebih dari satu usul yang dike{akan); dan (2) Fotokopi bahan usul kenajkan pangkat PNS sebagai contoh. II.B. 1.c. Menyiapkan surat jawaban permasalahan kenaikan pangkat PNS 1) Langkah Pelaksanaan: 2l a) Meneliti permasalahan; dal b) Membuat konsep/surat jawaban permasalahan. Satuan hasil : Surat (yarrg dimaksud surat disini adalah jawaban atas permasalahan kenaikan pangkat PNS) 3) Angka Kredit 4) Pelaksana 5) Bukti Fisik o,oo5 AK Muda a) Rekapitulasi konsep/surat jawab- an permasalahan (bila lebih dari satu surat yang dikerjakan); dan b) Fotokopi konsep/ surat jawaban permasalahan sebagai contoh II.B.2. Pengangkatan dalam Jabatan II.B.2.a. Menyiapkan naskah usul pengangkatan dalam jabatan 1) Langkah Pelaksanaan : a) Membuat peta kebutuhan jabatan; b) Meneliti yang memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan; dan c) Membuat konsep usul pengangkatan dalam jabatan. 2) Satuan hasil Jabatan (yang dimaksud jabatan disini adalah setiap PNS yang di- usulkan untuk diangkat da-lam ja- batan Struktural dan F-ungsional). 3) Angka Kredit o,005 4l s) Pelaksana Bukti frsik AK Muda. a) Rekapitulasi jumlah usul peng- angkatan dalam jabatan (bila lebih dari I (satu) usul yang di- kerjakan); dan
18- b) Fotokopi 1 (satu) usul peng- aagkatan dalam jabatan sebagai contoh. II.B.2.b. Menyusun laporan hasil sidang baperjakat 1) Langkah Pela-ksaaaan: Membuat resume hasil sidang Baperjakat. 2) Satuan hasil 3) Angka Kredit 4) Pela-ksana 5) Bukti lisik Laporan (yang dimalsud laporan disini adalah resume hasil sidang Bape{akat). 0,003 AK Muda Fotokopi resume hasil sidang Bape{akat lI.B.2.c. Menyiapkan naskah keputusan pengangkatan/pembe- basan sementara/pengangkatan kembali/pemberhen- tian dari dan dalam jabatan 1) Langkah Pelaksanaan: a) Memeriksa: (1) persyaratan administrasi untuk pengangkat- an: atau (2) alasan pembebasan sementara dari jabatal; atau (3) pengangkataa kembali dalam jabatan; atau dan (4) alasaa pemberhentian dari dan dalam jaba- tan. b) Membuat konsep keputusan : (l) untuk pengangkatan atau; (2) pembebasan sementara dari jabatan atau; (3) pengangkatan kembali dalam jabatan atau; (4) pemberhentian dari dan dalam jabatan. 2l Satuaa hasil Naskah (yang dimaksud naskah disini adalah konsep surat kepu- tusan tentang pengangkatan/pem- bebasan sementara/pengangkatan kembali/pemberhentiaa dari dan dalam jabatan). 3) Angka Kredit 4) Pelaksana 5) Bukti fisik o,oo5 AK Muda a) Rekapitulasi konsep surat ke- putusan pengangkatan/pembe- basan sementara/pengangkatan kembali/pemberhentian dari darr
19- dalam jabatan (bila iebih dari I (satu) naskah yang dike{akan); dan b) Fotokopi 1 (satu) konsep surat keputusan pengangkatan/pem- bebasan sementara/ pengangkat- an kembali/pemberhentian dari dan dalam jabatan sebagai con- toh. II.B.3. Perpindahan PNS II.B.3.a. Memeriksa darr menandatangani usul perpindahan pegawai 1) Lartgka-h Pelaksanaan: a) Memeriksa kesesuaian usulan perpindahan dengan data kepegawaian; b) Menandatangani/paraf naskah usul perpindah- an pegau/ar. 2) Satuan hasil 3) Angka Kredit 4) Pelalsana 5) Bukti ftsik SK (yang dimaksud SK disini adalah surat usulan perpindahan PNS yang ditandatangani/diparaf). 0,005 AK Pertama a) Rekapitulasi usul perpindahan PNS yang ditanda tangani/ dipa- raf (bila lebih dari I (satu) nas- kah yang dike{akan); dan b) Fotokopi 1 (satu) usul perpinda- han PNS yang ditandatangani/ diparaf sebagai contoh. II.B.3.b. Menyiapkaa Naskah Surat Keputusaa Perpindahaa Pegawai 1) Langkah PeLaksaaaan: a) Memeriksa kesesuaian usulal perpindahan dengandata kepegawaian; b) Membuat konsep Surat Keputusan perpindahan pegawai; dan c) Menandatangaai/paraf naskah Surat Keputusan perpindahan pegawai. 2) Satuar hasil : SK (yang dimalsud SK disini ada- lah Surat Keputusan Perpindahan pegawai yang ditandatangani/dipa- raf) 3) Angka Kredit : 0,006 4) Pelaksana : AK Muda
20 - 5) Bukti fisik : a) Rekapitulasi Surat Keputusan per- pindahan yang ditandatangani/d! paraf (bila lebih dari I (satu) nas- kah yang dikerjakan); b) Fotokopi 1 (satu) Surat Kepu- tusan Perpindahan PNS yang di- tandatangani / diparaf sebagai con- toh. Catatan : Yang dapat dinilai sama dengan butir kegiatan ini adalah memeriksa permohonan perpinda-haa: 1. Antar wilayah kerja; dan 2. Antar unit kerja/ satuan ke{a. II.B.4. Mutasi Lain-lain II.B.4.a. Daftar Urut Kepangkatan (DUK): Memeriksa keberatan atas DUK 1) Lalgkah Pelaksanaan: a) Meneliti alasal-alasan keberatan; b) Membuat konsep jawaban atas keberatan; dan c) Menyu.sun kembali DUK. 2) Satuan hasil : Oraag (yang dimaksud orang disini adalah setiap PNS yang mengajukan keberatan atas DUK). 3) Angka Kredit: O,O03 4) Pelaksana : AK Pertama 5) Bukti frsik : a) Rekapitulasi surat jawaban kebe- ratan atas DUK (bila lebih dari I (satu) surat yang dike{akan); darr b) Fotokopi 1 (satu) surat jawaban keberatan atas DUK sebagai con- toh. Memeriksa dan menandatangani nota usul peninjauan masa kerja. 1) Langkah Pelaksanaan: 3) Angka Kredit: O,O03 4) Pelaksana : AK Pertama 5) Bukti frsik : a) Rekapitulasi surat jawaban kebe- ratan atas DUK (bila lebih dari I (satu) surat yang dike{akan); darr b) Fotokopi 1 (satu) surat jawaban keberatan atas DUK sebagai con- toh. Memeriksa dan menandatangani nota usul peninjauan masa kerja. 1) Langkah Pelaksanaan: a) Meneliti kesesuaiaa kelengkapan usul penin- jauan masa kerja; dan b) Menandatangani/paraf nota usul peninjauan masa kerja. 2) Satuan hasil : Berkas (yang dima-ksud berkas di- sini adalah setiap PNS yang meng- usulkan peninjauan masa kerja). 3) Angka Kredit : 0,004 4) Pelaksana : AK Pertama
. 21 ' 5) Bukti Fisik : a) Rekapitulasi nota usul penin- jauan masa kerja (bila lebih dari 1 (satu) usul yang dike{akan); dan b) Fotokopi 1 (satu) nota usul pe- ninjauan masa kerja sebagai contoh. II.B.4.c. Status Dan Kedudukan Hukum Kepegawaian II.B.4.c.l) Memeriksa usul penetapan CLTN/Tewas/ Anumerta a) Langkah Pelaksaaaan: (1) Meneliti kesesuaian kelengkapan usul penetapa.n ClTN/Tewas/Anumerta; dan (2) Memberi tanda/ catatan dalam usul penetapan ClTN/Tewas/Anumerta yang telah diperiksa. b) Satuan hasil : Usul (yang dimaksud usul disini adalah setiap usul permohonan penetapan CLTN/tewas/Anumerta. c) Angka Kredit: 0,025 d) Pelaksana : AK Pertama e) Bukti fisik : a) Rekapitulasi usul pene- tapan CLTN/Tewas/Anu- merta (bila lebih dari I (satu) usul yang diker- jakan); b) Fotokopi I (satu) usul penetapan CLTN/Tewas/ Anumerta sebagai contoh. II.8.4.c.2) Memeriksa usul penetapan status hukum PNS a) l,angkah Pelaksanaan: (l) Meneliti kesesuaian kelengkapan usul penetapa.n status hukum PNS; dan (2) Memberi tanda/catatan dalam usul penetapan status hukum PNS yang telah diperiksa. b) Satuan hasil : Usul (yang dimalsud usul disini adalah setiap surat permohonan pene- tapan status hukum PNS).
22- c) Angka Kredit : 0,050 d) Pelaksana : AK Muda e) Bukti fisik : a) Rekapitulasi usul pe- netapan status hukum PNS (bila lebih dari 1 (satu) usul yang diker- jakan); dan b) Fotokopi 1 (satu) usul penetapan status hu- kum PNS sebagai con- toh. II.B.4.c.3) Menyiapkan risalah pertimbangan KP Luar Biasa a) Langkah Pelaksanaan : (1) Meneliti data/ dokumen kelengkapan usul kenaikan pangkat luar biasa; dan (2) Membuat konsep risalah pertimbang- an kenaikan pangkat luar biasa se- bagai bahan sidang tim penilai atau baperjakat. bl Satuan hasil c) Angka I{redit d) Pelaksana e) Bukti fisik Naskah (yartg dimaksud naskah disini adalah kon sep risalah pertimbangan kenaikal pangkat luar biasa) o,075 AK Madya Fotokopi konsep risalah pertimbangan kenaikan paagkat luar biasa II.C. Diklat Menyusun kebutuhan diklat/pendidikan formal II.C.a. Diklat Pimpinan . 1. Langkah Pelaksanaan: a. Menganalisis kebutuhan diklat pirnpinan; dan b. Menyusun kebutuhan diklat pimpinan. 2. Satuan hasil Paket (yang dimalsud paket disini adalah jumbn kebutuhan jenis diklat pimpinan) 3. Angka Kredit 4. Pelaksana 5. IJUKU I1S1K 0,006 AK Muda Fotokopi daftar jumlah kebutuhan diklat
23 - II.C.b. Diklat Fungsional f. Langkah Pelaksanaan : a. Menganalisis kebutuhan diklat fungsional; dan b. Menyusun kebutuhan diklat fungsional. 2. Satuan hasil Paket (yang dimaksud pa-ket disini adalah jumlah kebutuhan jenis diklat fungsional) 3. Angka Kredit 4. Pelalcsana 5. Bukti fisik o,006 AK Muda Fotokopi daftar jurrlah kebutuhan diklat fungsional, II.C.c. Diklat Teknis 1. Larykah Pelaksanaan : a. Menganalisis kebutuhan diklat teknis; dan b. Menvusun kebutuhan diklat teknis. 2. Satuan hasil Paket (yang dimaksud paket disini adalah jumlah kebutuhan jenis diklat teknis) 3. Angka Iftedit 4. Pelaksana 5. Bukti frsik 0,005 AK Pertama Fotokopi daftar jumlah kebutuhan diklat teknis II.C.d. Pendidikan Forma.l 1. Langkah Pelaksanaaa : a. Menganalisis kebutuhan jenis pendidikan formal; dan b. Menyusun kebutuhan jenis pendidikan formal. 2. Satuan hasil Paket (yarg dima-ksud paket disini adalah jumlah kebutuhan jenis pendidikan formal). 3. Angka Iftedit 4. Pelaksana 5. Bukti lisik 0,006 AK Madya Fotokopi daftar jumlah kebutuhan pen- didikan formal. ILC.e. Mengendalikan lulusan diklat 1. Langkah Pelaksanaan : a. Menginventarisir lulusan diklat; b. Meneliti pemanfaatan lulusan dikiat; dal c. Membuat laporal hasil pengendalian lulusan diklat (Peratural Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengendalian Pendidikan dan Pelatihan)
24- 2. Satuan hasil Laporan (yang dimaksud laporan disini ada- lah resume hasil pengendalian lulusan dik- Iat). 3. Angka Kredit 4, Pelaksana 5. Bukti frsik o.o50 AK Madya Fotokopi laporan hasil pengendalian lulusan dildat. ILD. Kesej ahteraan II.D. 1. Upaya Kesej ahteraan II.D. l.a. Menginventarisasi data yartg berkaitan dengan keseiahteraan 1) Langkah Pelaksanaan: a) Mengumpulkan data bahan penetapan yartg berkaitan dengan kesejahteraan berupa Taspen, Askes dal Taperum serta cuti Pegawai Negeri SiPil; b) Memeriksa bahan usul penetapan yang berkait- a:r dengan kesejahteraan berupa Taspen, Askes dan Taperum serta cuti Pegawai Negeri Sipil; dan c) Mengelompokkan usul penetapan yarrg berkait- al dengan kesejalteraan berupa Taspen, Askes dan Taperum serta cuti Pegawai Negeri Sipil. 2) Satuan hasil: Data (yang dimaksud data disini adalah setiap usul penetapan yang berkaitan dengan keseja-hteraan berupa Taspen, Askes dan Taperum serta cuti Pegawai Negeri Sipil) 3) Angka Kredit : O,0O3 4) Pelaksana : AK Pertama 5) Bulrti fisik : Fotokopi daftar Rekapitulasi usul penetapan kesejahteraan pegawai yang telah dikerjakan) ILD. 1.b. Menganalisis data yang berkaitan dengan kesejahteraan 1) Langkah Pelaksanaan: a) Meneliti ba-han penetapan yang berkaitan dengan kesejahteraan berupa Taspen, Askes dan Taperum serta cuti Pegawai Negeri Sipil; dan b) Membuat konsep surat usul penetapan yang berkaitan dengan kesejahteraan berupa Taspen, Askes dan Taperum serta cuti Pegawai Negeri Sipil.
zJ- 2) Satuan hasil Data (yang dimaksud data disini adalah setiap usul penetapan yang berkaitan dengan kesejah- teraan berupa Taspen, Askes dan Taperum serta cuti Pegawai Negeri Sipil) 3) Angka l{redit 4) Pelaksana 5) Bukti fisik 0,005 AK Muda Fotokopi daftar Rekapitulasi usul penetapan kesejahteraan pegawai yang telah dikerjakan II.D.2. Penghargaan Menganalisis jenis penghargaaa/tanda jasa yang akan diberikal l) l,angkah Pela-ksanaan : a) Meneliti kebenaran kelengkapan syarat dan kriteria jenis penghargaan/ tanda jasa yang diusulkan; dan b) Membuat konsep usul penghargaan/tanda jasa yang akan diberikan. 2) Satuan hasil Tanda jasa (yang dimaksud tanda jasa disini adalah setiap penghargaan yang diberikan kepada PNS) 3) Angka lGedit 4) Pelaksana 5) Bukti Fisik o,o50 AK Muda Rekapitulasi daJtar tanda jasa yang akan diberikan kepada PNS. II.E. Disiplin dan Pengendalian Kepegawaian II.E. 1. Disiplin II.E. 1.a. Menyiapkan konsep surat tentang tindak lanjut surat peringatan (panggilan) / teguran f) Langkah Pelaksanaan: a) Menyajikaa laporan ketidakhadiran PNS; b) Meneliti hasil pemeriksaan pelanggaran PNS; c) Membuat konsep surat tindak lanjut peringataa (panggilan)/teguran. 2) Satuan hasil : Konsep (yang dimaksud konsep disini adalah surat tindak lanjut peringatan (panggilan) / teguran) 3) Angka Kredit : 0,O06 4) Pelaksana : AK Pertama
26 - 5) Bukti frsik : Rekapitulasi dari daftar surat pe- ringatan/teguran yang telah di- kerjakart. Catatan: Yang dapat dinilai sama dengaa butir kegiatan ini adalah setiap proses penyelesaiaa pelanggaran di- siplin. II.E.1,b, Memeriksa dan meneliti surat-surat pengaduan (surat keberatan) 1) Langkah Pelaksanaan : a) Mempelqiari alasan-alasan keberatan; dan b) Membuat konsep tanggapan atas alasan-alasan keberatan. 2) Satuan hasil Surat (5iang dimalsud surat di- sini adalah hasil pemeriksaan ter- hadap setiap keberatan). 3) Angka Kredit 4) Pelaksana 5) Bukti fisik 0,006 AK Muda a) Daftar rekapitulasi surat kebe- ratan ya:rg dikerjalan (bila le- bih dari 1 (satu) surat yang di- kerjakan); b) Fotokopi I (satu) surat kebe- ratan yang dikerjakan sebagai contoh. ILE.1.c. Menyiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan surat pengaduan (surat keberatan) 1) Langkah Pelaksanaan : a) Menginventarisir alasan-alasan keberatan; b) Menginventarisir peraturan perundang-undang- an yang diperlukan untuk menanggapi alasan- alasan keberatan; dan c) Menyediakan peraturan perundang-undangan yarrg diperlukaa sesuai dengan permasalahal. : Bahan (yang dimaksud bahan disini adalah surat keberatan yang diajukan dan referensi peraturan perundaag-undangan yang dibutuhkan). 2) Satuan hasil 3) Angka Kredit : O,OIO 4l Pelaksana : AK Pertama
27 - 5) Bukti Fisik ; Daftar surat keberatan dan refe- relrsi peratura.n yang dibutuh- kart (bila lebih dari 1 (satu) su- rat keberatan dan referensi per- aturan yang dibutuhkan) II.E.1.d. Menyiapkan surat jawaban atas surat pengaduan (surat keberatan) 1) Langkah Pelaksanaan: a) Mempelajari alasan-alasal keberataa; dan b) Membuat konsep surat tanggapa-n atas alasan- alasan keberatan. 2l Satuan hasil 3) Angka Kredit 4) Pelaksana 5) Bukti lisik Surat (yang dimalsud surat disini adalah konsep jawaban yang menanggapi atas alasan- alasa:r keberatan), 0,006 AK Pertama Rekapitulasi daftar jumlah kon- sep surat tanggapan yang diker- iaka-n. Pengendalian Kepegawaian II.E.2.a. Menyiapkaa surat pemberitahuan hasil pemeriksaan (surat-surat pengaduan) 1) Langkah Pelaksanaan: a) Mengidentifikasi penyelesaian permasalahan; dan b) Membuat konsep surat penyelesaian permasalah- an. 2) Satuan hasil Surat (yang dimaksud surat disini adalah konsep penyelesaian per- masalahan). 3) Angka Kredit 0,006 4) PeLaksana AK Pertama 5) Bukti ftsik Rekapitulasi daftar konsep surat penyelesaian permasalahan yang telah dike{akan. Catatan: Yang dapat dinilai sama dengan butir kegiatan ini adalah setiap menyelesaikan surat-surat pengaduan tent€-ng mutasi kepegawaian.
28 - rr.E.2.b. Menyiapkan konsep surat peringatan/ teguran 1) Langkah Pelaksanaan: a) Menginventarisir permasalahan yang belum/ti- dak ditindaklanjuti; dan b) Membuat konsep peringatan/ teguran. 2) Satuan hasil Konsep (yang dimaksud konsep di sini adalah draft surat yang diker- jakan berupa surat peringatan/ te- guran atas SK mutasi kepegawai- an yang tidak sesuai dengan per- aturan perundang-undangan). 3) Angka Kredit 4) Pelaksana 5) Bukti ftsik 0,006 AK Pertama a) Rekapitulasi daftar konsep pe- ringatan/ teguran (bila lebih dari (1) satu konsep yang dike{a- jakan); dan b) Fotokopi 1 (satu) konsep pe- ringatan/ tegurar yang dikerja- kan sebagai contoh, II.E.2.c. Menyiapkan konsep surat tentang tindak lanjut surat peringatan/ teguran 1) Lartgkah Pela-ksaraan : a) Menyajikan laporan surat peringatan/teguran yang belum/tidak ditindaklanjuti; b) Meneliti alasan-alasan surat peringatan/teguran yarrg belum/tidak ditindaklanjuti; dan c) Membuat konsep saran tindak lanjut peringatan /teguran. 2) Satuan hasil Konsep (yang dima-ksud konsep di sini adalah perbaikan surat ke- putusar yarrg merupa-kaa tindal< laajut dari peringataa/ teguran atas SK mutasi kepegawaian yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan). 3) Angka Kredit 4) Pelaksana 5) Bukti fisik 0,050 AK Pertama a) Rekapitulasi daftar konsep saran tindak lanjut peringat- an/teguran yang dike{akan (bila lebih dari (1) satu konsep yang dikedakan); dan
29- b) Fotokopi I (satu) saran tindak lanjut peringatan/teguran yang dike{al<an sebagai contoh. u.8.2.d. Membuat konsep surat pembatalan Surat Keputusan mutasi kepegawaian 1) Langkah Pelaksanaan: a) Menganalisa alasan-alasan tidak ditindak lal- jutinya surat peringatan/teguran; dan b) Membuat naskah Surat Keputusan pembatalan mutasi kepegawaian, 2) Satuan hasil Konsep (yang dimaksud konsep disini adalah draft pembatalan su- rat keputusan pembatalan mutasi kepegawaian yang merupakan tin- dak lanjut surat peringatan/ tegur- an atas SK mutasi kepegawaian yalg tidak sesuai dengan peratur- an perundang-undangan yang ber- laku). 3) Angka Kredit 4) Pelaksala 5) Bukti fisik o,oo6 AK Muda a) Rekapitulasi daftar konsep/ draft Surat Keputusan pem- batalan mutasi kepegawaian yang dikerjakan (bila lebih dari (1) satu konsep yang dikerja- kan); dan b) Fotokopi 1 (satu) konsep/draft Surat Keputusan pembatalan mutasi kepegawaian yang di- ke{akan sebagai contoh. II.E,2.e, Menyiapkan surat jawaban atas surat pengaduan (upaya banding administratif) 1) Langkah Pelaksanaan : a) Mempelajari alasan-alasan keberatan atas hu- kuman disiplin berupa pemberhential berdasar- kan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2O10 tentang Disiplin PNS; dan b) Membuat konsep surat tanggapan atas alasan- alasaa keberatan pemberhentian. 2) Satuan hasil : Surat (yang dimalsud surat disini adala-h konsep tanggapan atas alasan-alasan keberatan oember- hentian) 3) Angka Kredit : 0,006
30- 4) Pelaksana : AK Pertama 5) Bukti frsik : a) Rekapitulasi daftar konsep tang- gapan atas a-Iasan- alasan kebe- ratan pemberhenuan yang di- kerjakan (bila lebih dari (i) satu konsep yang dikerjakan); dan b) Fotokopi 1 (satu) konsep tang- gapan atas alasaa-alasan kebe- ratan pemberhentian yang di ke{akan sebagai contoh. II.E.2.f. Menyu.sun risalah hasil pemeriksaan 1) Langkah Pelaksanaan : a) Menghimpun kelengkapan data/berkas pegawai yang diperiksa; dan b) Membuat resume/ringkasan kronologis pelang- garan yang dilakukan oleh pegawai yang dipe- riksa. 2) Satuaa hasil Risalah (yang dimaksud dengan risalah disini adalah resume/ring- kasan pelanggaran disiplin pega- wai). 3) Angka Kredit 4) Pelaksana 5) Bukti fisik 0,050 AK Muda a) Rekapitulasi daftar resume/ ringkasan pelanggaran disiplin pegawai yartg dikerjakan (bila lebih dari (1) satu resume/ ringkasan yang dike{akan); dan b) Fotokopi 1 (satu) resume/ring- kasan pelanggaran disiplin pe- gawai yang dike{akan sebagai contoh. II.E.2.g. Menyusun laporan hasil pemeriksaan 1) Langkah Pelaksanaan: a) Menghimpun dan menganalisis kelengkapan berkas hasil pemeriksaan; dan b) Membuat naskah surat keputusan yang meru- pakan hasil sidang. 2l Satuan hasil Laporan (yang dimaksud laporan disini adalah naskah keputusan hasil sidang) 3) Angka Kredit 4) Pelaksana 5) Bukti fisik 0,030 AK Pertama a) Rekapitulasi daftar naskah ke- putusan hasil sidang yang di-
31 - kerjakan (bila lebih dari (1) sa- tu naskah keputusan yang di- kerjalan); dan b) Fotokopi 1 (satu) naskah kepu- tusan hasil sidaag yang dike{a- kan sebagai contoh. II.F. Pemberhentian II.F.l. Pemberhentian dengar hak pensiun PNS dan pemberian pensiun janda/duda PNS. Menyiapkan pertimbangan teknis pensiun/KPP PNS dan janda/dudanya yang menjadi kewenangan Presiden a. Langkah Pelaksanaan: . 1) Memeriksa bahan kelengkapaa berkas usul pensiun/KPP PNS dan janda/dudanya yang menjadi kewenangan Presiden; 2) Menghitung masa kerja PNS untuk menentukan gaji pokok pensiun; dan 3) Membuat konsep pertimbangan teknis pensiun/KPP PNS dan janda/ dudanya yang menjadi kewenangan Presiden. Konsep (yang dimaksud konsep disini adalah pertimbangan teknis pensiun/KPP PNS dan jarda/ dudaaya yang menjadi kewenangan Presiden). 3) Membuat konsep pertimbangan teknis pensiun/KPP PNS dan janda/ dudanya yang menjadi kewenangan Presiden. Konsep (yang dimaksud konsep disini adalah pertimbangan teknis pensiun/KPP PNS dan jarda/ dudaaya yang menjadi kewenangan Presiden). b. Satuan hasil o,7t2 AK Muda l) Rekapitulasi daft€r pertimbangan teknis pensiun/KPP PNS dan janda/dudanya yang menjadi kewenangan Presiden yang dikerjakan (bila lebih dari (l) satu per- timbangan teknis yang dike{akan); dan 2) Fotokopi I (satu) pertimbangan teknis pensiun/KPP PNS dart jaada/dudanya yang menjadi kewenangan Presiden yang dikerjakan sebagai contoh. ILF.2. Pensiun Pejabat Negara II.F.2.a. Menyiapkan konsep pertimbaagan teknis pensiun Pejabat Negara l) l€ngkah Pelalsanaarr: a) Memeriksa bahan kelengkapan pensiun Pejabat Negara; b) Menghitung masa kerja Pejabat Negara untuk menentukan gaji pokok pensiun; dan c) Membuat konsep pertimbangan teknis pensiun Pejabat Negara.
32- 2) Satuan hasil 3) Angka Kredit 4) Pelaksana 5) Bukti lisik Konsep (yang dimaksud konsep di- sini adalah pertimbangan telods pen- siun Pejabat Negara) 0,050 AK Muda a) Rekapitulasi daftar pertimbangan teknis Pejabat Negara (bila lebih dari (1) satu pertimbangaa teknis yang dikerjakan); da.n b) Fotokopi 1 (satu) perlimbangar teknis pensiun Pejabat Negara yang dikerjakan sebagai contoh. II.F.2.b. Menyiapkan konsep surat keputusan pensiun janda/ duda mantan Pejabat Negara. 1) Langkah Pelaksanaan: a) Membuat konsep perhitungan gaji pokok pen- siun janda/duda mantan Pejabat Negara; b) Membuat konsep surat keputusaa pensiun jan- da/duda marrtarr Pejabat Negara; dalr c) Memberi tanda/catatan pada konsep surat ke- putusan pensiun janda/duda mantan Pejabat Negara. 2) Satuan hasil Konsep (yang dimalsud konsep di- sini adalah draft surat keputusan pensiun janda/duda mantan Pejabat Negara) 3) Angka Kredit 4) Pelaksana 5) Bukti frsik 0,075 AK Madya b) Rekapitulasi daftar konsep surat keputusan pensiun janda/duda ma-ntan Pejabat Negara (bila lebih dari (1) satu konsep surat kepu- tusan yang dikerjakan); dan Fotokopi 1 (satu) konsep surat keputusan pensiun janda/duda rnarrtan Pejabat Negara yang di- ke{akan sebagai contoh.
33- ILF.2.c. Menyiapkan konsep pertimbangar teknis pensiun duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, 1) Langkah Pelaksanaan: a) Membuat konsep perhitungan gaji pokok pen- siun duta besar luar biasa dan berkuasa penuh; b) Membuat konsep pertimbangan teknis pensiun duta besar luar biasa dan berkuasa penuh; dan c) Memberi tanda/catatan pada konsep pertim- bangan teknis pensiun duta besar luar biasa dan berkuasa penuh. 2) Satuan hasil : Konsep (yang dima-ksud konsep disini adalah draft pertimbangan teknis pen- siun duta besar luar biasa dan ber- kuasa penuh) 3) Aneka lftedit: O,O50 4) Pelaksana : AK Muda 5) Bukti fisik : a) Rekapitulasi daftar konsep pertim- bangan teloris pensiun duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (bila lebih dari ( 1) satu konsep per- timbangan teknis yang dike{a- kan); dan b) Fotokopi 1 (satu) konsep pertim- bangan tekris pensiun duta besar luar biasa dan berkuasa penuh yang dikerjakan sebagai contoh. ILF.2.d. Menyiapkan konsep surat jawaban permasalalran pen- siun 1) Langkah Pelaksanaan : a) Memeriksa dan mempelajari permasala-han pen- siun; b) Menyiapkan bahan/referensi; dan c) Membuat konsep surat jawaban permasalahan pensiun. 2) Satuar hasil : Konsep (yang dimaksud konsep disini adalah draft surat jawaban pertnasa- lahan pensiun). 3) Angka Kredit: 0,05O 4) Pelaksana : AK Muda 5) Bukti fisik : a) Rekapitulasi daftar surat jawaban permasalahan pensiun (bila lebih dari (l) satu konsep surat jawaban yang dikerjakan); b) Fotokopi 1 (satu) surat jawaban permasalahan pensiun yang diker- jakan sebagai contoh.
34- III, UNSUR PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN PNS III.A. Sistem Pengadaan/ Rekrutmen Pegawai III.A.a, Menyusun konsep naskah akademik Norma Standar Prosedur (NSP) rekrutmen pegawai l) l,angkah Pelaksanaan: a) Menghimpun referensi/literatur berkaitan dengan ke- giatan NSP rekrutmen; dan ' b) Membuat konsep naska-h akademik NSP rekrutmen pe- gawai, dibuat menurut contoh sebagaima-na terca.ntum Anak Lampiran 1 yang merupalan bagiaa yang tidak ter- pisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini. 2) Satuan hasil Konsep (yang dimaksud konsep disini adalah draft naskah akademik NSP rekrutmen oe- gawai). 3) Angka Iftedit 4) Pelaksana 5) Bukti fisik 0,500 AK Muda Fotokopi draft naskah akademik NSP rekrut- men pegawar III.A.b. Merumuskan konsep NSP rekrutmen pegawai l) Langkah Pel,alcsaaaarr: a) Menghimpun referensi/literatur berkaitan dengan kegia- tan NSP rekrutmen pegawai; b) Mempelajari naskah akademik NSP Rekrutmen pegawai; dan c) Membuat deskripsi pokok-pokok pikiran rekrutmen pe- gawai sebagai bahal penyusunan NSP; darr d) Membuat konsep NSP Rekrutmen pegawai. 2) Satual hasil : Konsep (yang dima-ksud konsep disini ada- lah draft NSP Rekrutmen pegawai) 3) Angka I{redit : 0,750 4l Pelaksana : AK Muda 5) Bukti frsik : Fotokopi draJt NSP Rekrutmen pegawai. III.A.C. Menyusun naskah sosialisasi NSP rekrutmen pegawai 1) Langkah Pelaksanaan: a) Mengidentifikasi dan menginventarisasi materi sosialisasi; dan b) Menyusun materi (makalah/pouer point) sosialisasi dari NSP Rekmtmen pegawai. 2) Satuan hasil : Naskah (yang dimaksud naskah disini adalah makdah/pouter point sebagai materi sosiali- sasi NSP rekrutmen pegawai).
35- 3) Aneka Ikedit : 0,200 4) Pelaksana : AK Madya 5) Bukti frsik : Fotokopi materi (mekalah/pouer pointl sosialisasi dari NSP rekrutmen pegawai. III.A.d. Memfasilitasi teknis pelaksanaan rekrutmen pegawai l) l€ngkah Pelaksanaan: a) Koordinasi dengan pihak terkait; dan b) Membuat konsep pandualr tahapan pelaksanaan rekrut- men pegawai. 2) Satuan hasil : Konsep (yang dimaksud konsep disini ada- lah draft tahapal pelahsanaan rekrutmen pegawar). 3) Angka Kredit : 0,100 4) Pelaksana : AK Muda 5) Bukti fisik : Fotokopi konsep panduan tahapan pelak- sanaan rels:utmen pegawai III.A.e. Menyiapkan instrumen evaluasi pelaksanaa:r rekrutmen pegawai l) Langkah Pelaksanaan : a) Mengidentilikasi tahapan pelaksanaan rekrutmen pegawai; b) Membuat kisikisi instrumen evaluasi pelaksanaan rekrut- men pegawai; dan zt c) Menyusun instrumen evaluasi pelaksanaan rekrutmen. Satuan hasil : Laporan (yang dimaksud laporan disini ada- lah draJt susunan instrumen evaluasi pelak- sanaan rekrutmen pegawai) 3) Angka lftedit 4) Pelaksana 5) Bukti fisik 0,750 AK Pertama Fotokopi draft susunan instrumen evaluasi pela-ksanaan rekrutmen pegawai. III.A.f. Mengevaluasi pelalsanaan rekrutmen pegawai l) t angkah Pelaksanaan : a) Mengidentifikasi bahan evaluasi peialsanaan rekrutmen pegawai; b) Memeriksa kesesuaian pelaksanaan dengan instrumen evaluasi rekrutmen pegawai; dan c) Membuat laporan evaluasi pelaksanaan rekrutmen pega- wai, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum Anak Lampiran 2 yang merupakaa bagian yang tidak terpisah- kan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini. 2) Satuan hasil : Laporan (5rang dimaksud laporan disini ada- lah hasil evaluasi pelaksanaan rekrutmen pegawai)
36- 3) Angka Kredit : 0,100 4) Pelaksana : AK Madya 5) Bukti frsik : Fotokopi laporan hasil evaluasi pelaksanaan rekrutmen pegawai Pengembangan Jabatan III.B. 1. Penyusunan analisis jabatan III.B. 1.a. Mengola-h data jabatan berdasarkan teknik/metode analisis jabatan l) Larrgka}l Pelaksanaan: a) Mengumpulkan data jabatan berdasarkan tek- nik/ metode analisis jabatan; b) Mengidentilikasi data jabatan berdasarkan tek- nik/metode aaalisis jabatan; darl c) Menyusun data jabatar berdasarkan teknik/ metode analisis iabatan. 2l Satuan hasil 3) Angka Kredit 4) Pelaksana 5) Bukti frsik Data (yang dimalsud data disini adalah setiap jenis jabatan yang diolah berdasarkan teknik/metode analisis jabatan). 0.700 AK Madya a) Rekapitulasi daftar jenis jabatan yang diolah berdasarkan tek- nik/metode analisis jabatan (bila lebih dari (1) satu jenis ja- batan yang dikedakan); dan b) Fotokopi 1 (satu) jenis jabatan yang diolah berdasarkan tek- nik/metode ana.lisis jabatan yang dike{akan sebagai contoh, dibuat menurut contoh sebagai- mana tercartum Anak Lampi- ran 3 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Per- aturan Kepala Badan Kepega- waian Negara ini. IILB. 1.b. Merumuskan data yang diperlukal untuk analisis jabatan 1) Langkah Pelaksanaan: a) Mengumpulkan data yang diperlukan untuk analisis jabatan; b) Menyusun informasi jabatan yang diperlukan untuk analisis jabatan;
37 - c) Menuangkan ke dalarn formulir analisis jaba- tan, dibuat menurut contoh sebagaimana ter- cantum Anak Lampiran 4 yang merupakan ba- gian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini (berupa informasi jabatan) ; dan d) Merumuskan data jabatan yang diperlukan, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum Anak Lampiran 5 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini. 2) Satuan hasil Rumusan (yang dimaksud rumu- sarr disini adalah penuangan da- ta jabatan PNS yang diperlukan dalam analisis jabatan dalam sa- tu satua.n unit ke{a/SKPD (Satu- an Kerja Pemerintah Daerah)) 3) Angka Ituedit 4) Pelaksana 5) Bukti frsik 0,750 AK Muda a) Uraian dari langkah pelaksana- an/ kronologis sebelumnya; b) Rekapitulasi daftar informasi ja- batan yang dikerjakan (bila le- bih dari I (satu) mmusan yang dikedakan); dart c) Fotokopi I (satu) jenis rumusan jabatan yang dikerjakan sebagai contoh. III.B. 1.c. Membuat daftar pertanyaan ya-rrg akan digunakan da- lam analisis jabatan 1) Langkah Pelaksanaan : a) Mengumpulkan data yang diperlukaa; b) Mengidentifikasi data informasi jabatan; dan c) Membuat konsep pertanyaan yang akan diguna- kan. 2) Satuan hasil Daftar (yang dimaksud daftar disini adalah jumlah pertanyaan yang di- pergu.nakan dalam melalsanakan analisis jabatan) 3) Angka Kredit 4) Pelaksana 5) Bukti fisik 0,600 AK Pertama Fotokopi daftar pertanyaan yalg d! perguna-kan dalam melaksanakan analisis iabatan
38- IILB.1.d. Menyusun pedoman pela}sanaan analisis jabatan 1) Langkah Pelaksanaan : a) Mengidentifikasi referensi/literatur berkaitan de- ngan pelaksanaan analisis jabatan; b) Membuat konsep pedoman pelaksanaan analisis jabatan, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum Anak Lampiran 6 yang merupakan bagian yang tidak terpisalkal dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini. 2l Satuan hasil Naskah (yang dimaksud naskah di- sini adalah konsep pedoman pelak- sanaan analisis jabatan) 0,750 AK Muda 3) Angka Kredit 4) Pelaksana 5) Bukti fisik Fotokopi pedoman pelaksanaaa ana lisis jabataa IILB. l.e. Mengkaji dan menganalisis data/informasi jabatan PNS dalam rangka penyusunan daftar jabatan l) Larlgkah Pelaksanaan: a) Mengumpulkan dall menyusun syarat jabatan sebagai kualifftasi yang harus dipenuhi sebagai PNS; b) Menyu.sun peta jabatan sesuai dengan struktur organisasi; dan c) Menyusun daftar jabatan untuk dikaji dar di- analisis. 2) Satuan hasil Data (yang dimaksud data disini adalah dokumen mutasi PNS yalg diperlukan dalam raagka pen1rusu- nan daftar jabatan) o,750 3) Angka Kredit 4) Pelaksaaa 5) Bukti fisik AK Muda Fotokopi data jabatan PNS III.B.1.f. Membuat laporaa hasil analisis jabataa l) Langkah Pelaksanaan : a) Mengidentilikasi hasil pelaksanaan analisis ja- batan berupa uraian jabatan, syarat jabatan dan rekomendasi temual; dan b) Membuat konsep laporan hasil analisis jabatan. 2) Satuan hasil : Laporan (yang dimaksud laporan disini adalah konsep hasil pelaksa- naan analisis iabatanl
39- 3) Angka Kredit : 0,060 4) Pelaksana : AK Pertama 5) Bukti lisik : Fotokopi konsep laporal hasil ana- lisis jabatan III.B.l.g. Menyusun da:r merumuskan konsep standar jabatan PNS 1) Lartgkah Pelaksanaarr : a) Menghimpun referensi dan data bahan rumu- san standar jabatan PNS; b) Menganalisis ba-han dan data standar jabatan PNS; dan 2l c) Membuat konsep standar jabatan PNS. Satuan hasil : Konsep (yang dimaksud dengan standar konsep disini adalah draft jabatan PNS) 3) Angka Kredit 4) Pelaksana 5) Bukti lisik 0,750 AK Madya Fotokopi draft standar jabatan PNS III.B.1.h. Membuat kajian akademis bahan pertimbangan penetapan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian khususnya yang terkait dengan standar jabatan 1) Langkah Pelaksanaan : a) Mengumpulkan referensi/literatur yang berkait- an dengan penetapa! peraturan perundang-un- dangan bidang standar jabatan; b) Membuat Term of Referencg {TORi yang berkaitan dengan kajian akademis, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum Anak Lampiran 7 yang merupakan bagian yang tidak terpisa.h- kan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini; dan c) Membuat konsep hasil kajiar sebagai pertim- bangan penetapan peraturan perundang-un- dangan bidang standar jabatarl. 2) Satuan hasil : Kajian (yang dimaksud dengan ka- jian disini adalah laporan yang me- rupakaa pertimbangan penetapan peraturan perundang-undangan bi- dang standar jabatan) 3) Angka Kredit : 0,750
40- 4) Pelaksana : AK Madya 5) Bukti lisik : Fotokopi laporan pertimbangan pe- netapan peraturan perundang-un- dangan bidang standar jabatan IILB.2. Penyiapan naskah pedoman penyusunan standar jabatan PNS III.B.2,a. Persiapan penyusuaan III.B.2.a. 1) Menganalisis data a) Langkah Pelaksaaaan : (1) Mengidentilikasi nama jabatan; (2) Membuat rincian ikhtisar jabatan; dan (3) Menentukan kegiatan utama jabatan b) Satuan hasil Data (yang dimaksud da- ta disini adalah doku- men jabatan PNS yang diperlukan dalam rangka pembuatan pedoman pe- n1rusunan standar jaba- tanl c) Angka Kredit 0,060 d) Pelaksana e) Bukti fisik AK Pertama (1) Rekapitulasi daftar dokumen hasil ana- lisis jabatan yang di- ke{akan (bi1a lebih dari 1 (satu) rumu- san yang dikerjakan); dan (2) Fotokopi I (satu) daf- tar dokumen hasil analisis jabatan yang dike{akan sebagai contoh, dibuat me- nurut contoh seba- gaimana terca.ntum Anak Lampiran 4 yang merupakan ba- gran yang tidak ter- pisahkan dari Per- aturaa Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
41 - IIl.B.2.a.2l Menyu.sun rancangan pedoman penlrusun- an standar jabatan PNS a) Langkah Pelaksarrasn : (1) Menganalisis dokumen jabatan PNS yang terdiri dari nama jabataa, rin- cian ikhtisar jabatan dan kegiatan utama jabatan; dan (2) Membuat konsep pedoman penJru- sunan standar jabatan PNS. b) Satuan hasil : Rancangan (yang dimak- sud rancangan disini ada- lah konsep pedoman pe- nJmsunan standar jaba- tan PNS) c) Angka Kredit: 0,3O0 d) Pelaksana : AK Muda e) Bukti fisik : Fotokopi konsep pedoman penyusunarl standar jaba- tarr PNS, dibuat menurut contoh sebagaima.na ter- cantum Anak Lampiral 6 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peratura.n Kepala Ba- dan Kepegawaiarr Negara ini. . IlLB.2.b. Menyusun standar jabatan PNS III.B.2.b. 1) Menginventarisasi jabataa a) langkah Pelaksanaan: (1) Mengumpulkan data jabatan; dan (2) Menyusun daftar jabatan. b) Satuan hasil : Jabatan (yang dimaksud dengan jabatan disini ada lah hasil inventarisasi ke- dudukan PNS yang telah disusun) c) Angka Kredit: 0,O10 d) Pelaksana : AK Muda e) Bukti frsik : Fotokopi daftar jabatan PNS yang telah disusun, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum
+z- Anak Lampiran 8 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, III.B.2.b.2) Menganalisa data jabatan a) Langkah Pelaksanaan: (1) Mengidentifftasi nama jabatan; (2) Membuat rincian ikhtisar jabatan; dan (3) Menganalisis kegiatan utama jabatan dalam menentukan kata kunci dari tugas pekerjaan, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum Anak Lampiran 4 yang merupakan bagial yang tidak terpisahkan dari Per- aturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini. b) Satuar hasil Data (yang dimaksud data disini adalah doku- men jabatan PNS yang diperlukan dalam rangka penyusunan standar ja- batan). c) Angka Kredit o,o60 d) Pelaksana AK Pertama e) Bukti lisik Fotokopi dokumen infor- masi jabatan PNS, dibuat menurut contoh sebagai- mana tercantum Anak Lampira"rr 4 yang meru- pakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peratu- ran Kepala Badal Kepe- gawaian Negara ini. III.B.2.b.3) Menyusun rancangan (pedoman/ mrrcang- an peraturan)standar jabatan PNS a) Langkah Pelaksanaan: (1) Memeriksa dokumen jabatan PNS; dan (21 Membuat konsep peraturan standar jabatan PNS, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum Anak Lam- piran 9 yang merupakan bagian yang
43- tidak terpisahkan dari Peratural Kepala Badan Kepegawaian Negara ini. b) Satuan hasil : Rancangarr (yang dimak- sud rancangan disini ada- lah konsep peraturan stan dar jabatan PNS). c) Angka Iftedit: 0,O30 d) Pelaksana : AK Muda e) Bukti fisik : Fotokopi konsep peratur- an standar jabatan PNS. III.B,3, Inventarisasi Jabatan pada instansi Pemerintah III.B.3.a. Membuat konsep surat permintaan struktur organisasi dan tata kerja instansi pemerintah Pusat dan Daerah I ) l,angkal Pelaksanaan: a) Mendata struktur orga-nisasi dan tata kerja pada unit organisasi; dan b) Membuat konsep surat permintaan struktur orga- nisasi dal tata kerja kepada unit orgalisasi. 2) Satuan hasil Konsep (yang dimaksud dengan konsep disini adalah naskah surat permintaan struktur organisasi dan tata ketja). 3) Angka Kredit 0,003 4) Pelaksana 5) Bukti lisik AK Muda (a) Rekapitulasi daftar surat per- mintaan struktur organisasi dan tata kerja yang dikerjakan (bila lebih dari (1) surat yang dikerja- kan); dan (b) Fotokopi I (satu) surat permin- taarr struktur organisasi dan tata kerja yang dikerjakan sebagai contoh. III.B.3,b. Menganalisa setiap struktur untuk mengetahui eselon- nerring setiap nomenklatur jabatan, 1) Langkah Pelaksanaan : a) Mengidentifikasi peta jabatan setiap struldur organisasi; dan b) Membuat daftar nomenklatur eselonnerring jaba- tan.
44- 2) Satuan hasil Konsep (yang dimaksud konsep disini adala-h naskah nomenklatur eselonnerring jabatan). 3) Angka Kredit 0,040 4) Pelaksana AK Pertama 5) Bukti frsik Fotokopi naskah nomenklatur ese- lonnerring jabatan, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum Anak Lampiraa 8 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepega- waian Negara ini. III.B.4. Klasifftasi jabatan pada instansi Pemerintah III.B.4.a. Membuat konsep kajian tentang klasifikasi jabatan (Peratura.n Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentalg Pedoman Pelaksanaan Eva- luasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil) I ) L,angkah Pelalcsaaaan: a) Mengumpulkan reGrensi/literatur yang berkaitan dengan klasifft asi jabatan; b) Membuat konsep kajian naskah akademik penyu- sunan klasilikasi jabatan; dan c) Menyusun konsep kajian tentang klasifikasi jabatan, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum Anak Lampiran l0 yang merupalan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badaa Kepegawaian Negara ini. 2) Satuan hasil : Konsep (yang dimaksud dengan kon- sep disini adalah hasil klasifikasi ja- batan) 3) Angka Kredit: 0,75O 4) Pelaksana : AK Pertama 5) Bukti frsik ; Fotokopi konsep hasil klasifrkasi jaba- tan III.B.4.b. Membuat konsep kajian tentang rumpun jabatan I ) Langkah Pelaksanaan: a) Mengumpulkan referensi/literatur yang berkaitan dengaa rumpun jabataa; b) Membuat konsep naskah akademik penyusunan rumpun jabatan; dan c) Menyusun rencana kajian tentang rumpun ja- batan, dibuat menurut contoh sebagaimana ter-
+J- cantum Anak Lampiran I 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, 2) Satuan hasil : Konsep (yalg dimaksud dengaa kon- sep disini adalah adalah rancang€rn hasil kajian tenta-ng rumpun jabatan. 3) Angka Kredit: 0,750 4) Pelaksana : AK Madya 5) Bukti frsik : Fotokopi rancangan hasil kajiaa ten- ta-ng rumpun jabatan. III.B.4.c. Membuat laporan hasil klasilikasi darr rumpun jabatan 1) Langka}r Pelaksanaan: a) Mengumpulkan hasil kajian klasifikasi dan rum- pun jabatan; b) Mengolah data peLaksanaal pembuatan ldasili- kasi dan rumpun jabatan; dan c) Merumuskan hasil klasilikasi dan rumpun jaba- tan. 2) Satua"n hasil : Konsep (yang dimaksud dengan kon- sep disini adala-h rancangan mmusan klasifikasi darr rumpun jabatan). 3) Angka Kredit: O,O10 4) Pelaksana : AK Madya 5) Bukti fisik : Fotokopi rancangan rumusaa klasili- kasi dan rumpun jabatan. III.B.5. Evaluasi jabatan pada instansi pemerintah III.B.S.a. Mengumpulkaa referensi/literatur tentang evaluasi jabatan U Langkah Pelaksanaan: a) Mengidentilikasi referensi yang berkaitan dengan evaluasi jabatan; dan b) Membuat daftar referensi tentaag evaluasi jaba- ta"rr. 2) Satuan hasil : Referensi (yang dimaksud dengan re- ferensi disini adalah literatur yang di- pergunakan sebagai sumber data eva- luasi jabatan) 3) Angka Itredit: 0,010 4) Pelaksana : AK Muda 5) Bukti fisik : Fotokopi daftar referensi tentang eva- luasi iabatan.
III.B.5.b, III.B.5.c. III.B.5.d, 46- Menginventarisasi seluruh jabatan pada instansi Pe- merintah untuk memperoleh jumlah data/informasi ja- batan, I ) Langkah Pelaksa.naan: a) Menghimpun data jabatan dan struktur organi- sasi; dan b) Menyusun daftar jumlah/informasi jabatan; 2) Satuan hasil : Data (yang dimaksud dengan data di- sini adalah daftar jumlal/informasi jabatar) 3) Angka Kredit: 0,04O 4) Pelalsana : AK Pertama 5) Bukti lisik : Fotokopi daftar junlah/informasi ja- batan Menyiapkal konsep Prosedur, Metode, Standar, dan Teknik Evaluasi Jabatan 1) Langkah Pelaksanaan: a) Mengumpulkan referensi/literatur yang berkaitan dengan Prosedur, Metode, Standar, dan Teknik Evaluasi Jabatan; dan b) Membuat konsep penyusunan Prosedur, Metode, Standar, dan Teknik Evaluasi Jabataa, (dibuat sesuai lampiral Peraturan Kepala Badan Kepe- gawaiaa Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksaaaan Evaluasi Jabatan PNS). 2) Satuan hasil : Konsep (yang dimaksud konsep disini adalah r€rncangan penyusun- an Prosedur, Metode, Standar, dan Teknik Evaluasi Jabatanl 3) Angka l(redit: 0,50O 4) Pelaksana : AK Pertama 5) Bukti frsik : Fotokopi rancangan penyusunan Frosedur, Metode, Standar, dan Teknik Evaluasi Jabatan Menelaah data/informasi jabatan PNS untuk menilai bobot jabatan 1) l,angkah Pela-ksanaan : a) Menyusun daftar jumlah data/informasi jabatan; b) Melakukan verifikasi dan konfirmasi data/infor- masi jabatan; dan
c) Melakukan penilaian bobot jabataa, dibuat me- nurut contoh sebagaimala tercantum Anak Lampiran 12 yarLg merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepa.la Badan Kepegawaian Negara ini. 2) Satuan hasil : Data (yang dimaksud dengan data di- sini adalah daftar jumlah informasi jabatan yang telah dinilai bobotnya). 3) Angka Kredit: 0,030 4) Pelaksana : AK Muda 5) Bukti frsik : Fotokopi daftar jumlah informasi jabatan yang telah dinilai bobotnya. III.B.5.e. Menyiapkan konsep kajian tentang faktor-faktor jabataa untuk evaluasi jabatan l) Larykah Pelaksanaan: a) Mengumpulkan referensi/literatur yang berkaitan dengan faktor-faktor evaluasi jabatan; b) Membuat Term of Reference (TOR) yang berkaitan dengan faktor-faktor evaluasi jabatan; dan c) Menyusun rencana kajian tentang faktor-faktor evaluasi iabatan. 2) Satual hasil Konsep (yang dimaksud dengan konsep disini adalah rencana pelak- sanaan kajian faktor-faktor evaluasi jabatan). 3) Angka Kredit 4) Pelaksana 5) Bukti fisik o,750 AK Madya Fotokopi konsep kajian fa-ktor-fak- tor evaluasi jabatan (sesuai Anak Lampiran 1 dan Anak Lampiran 2 Peraturan Kepala Badan Kepe gawaian Negara Nomor 2l Tahun 201 1 tenta.ng Pedomaa Pelaksana- an Evaluasi Jabatan PNS) III.E}.6. Perumusan Kebijakaa Jabatal Karier III.B.6,a. Penyusunan Pola Dasar Karier III.B.6.a. 1) Menginventarisasi bahan/data a) Langkah Pelaks anaan: (1) Mengumpulkan referensi/literatur yang berkaitan dengan penJ rsunan pola dasar karier; dan (2)Menyusun jumlah data/informasi PNS.
44- b) Satuan hasil Data (yang dimaksud de- ngan data disini adalah daftar jumlah informasi PNS) c) Angka Kredit o,o10 d) Pelaksana e) Bukti fisik AK Muda Fotokopi daftar jumlah informasi PNS III.B.6.a.2) Menganalisis bahan/data a) Langkah Pelaksanaan: (1) Mengidentifikasi nama jabatan; (2) Membuat rincian ikhtisar jabatan; dan (3) Menganalisis kegiatan utama jabatan dalam menentukan kata kunci dari tugas pekerjaa.n, dibuat melrurut con- toh sebagaimana tercantum Anak Lampiran 4 yang merupakarl bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Negara ini. b) Satuan hasil Konsep (yang dimaksud konsep disini adalah ran cangan hasil analisa dari penentuan kata kunci tugas pekerjaan). c) Angka Kredit o,150 d) Pelaksana AK Pertama e) Bukti fisik Fotokopi rancangan hasil analisa data. III. B. 6.a. 3) Menyusun konsep Pola Dasar Karier a) Langkah Pelaksanaan: (1) Mengumpulkan referensi/literatur yang berkaitan dengan Pola dasar Karier PNS; Membuat Term of Reference (TOR) yang berkaitan dengan faktor-faktor tentang pokok-pokok pikiran Pola dasar Karier; dan Membuat konsep Pola Dasar Karier, (sesuai dengan UU Nomor 12 Ta-hun 201 I tentalg Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan). (21 (3)
49- b) Satuan hasil Laporan (yang dimaksud dengan laporan disini adalah hasil konsep Pola dasar Karier). c) Angka Kredit 0,750 d) Pelaksana AK Muda e) Bukti fisik Fotokopi hasil rancangal Pola Dasar Karier III.B.6.b. Penyusunaa Pola Karier III.B.6.b. l) Mengumpulkan data jabatan a) Langkah Pelaksanaan: (1) Menghimpun referensi/literatur yartg berkaitan dengan penyu.sunaa pola karier; dan (2) Menghimpun data jabatan, dibuat menurut contoh sebagaimana ter- cantum Anak Lampiran 13 yang me- rupakan bagian yang tidak terpisah- kan dari Peratural Kepala Badan Kepegawaian Negara ini. b) Satuan hasil c) Angka Iftedit d) Pelaksaaa e) Bukti frsik Data (yang dimaksud data disini adalah daftar/reka- pitulasi data jabatan) 0,o10 AK Madya Fotokopi daftar/rekapitu- lasi data iabatan. III.B.6.b.2) Menganalisis data jabataa a) Langkah Pelaksanaan: (l) Memeriksa data jabatan; dan (2) Menganalisis data jabatan menjadi informasi jabatan, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum Anak Lampiran 4 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini. b) Satuan hasil : Paket data (yarrg dimak- sud Paket data disini adalah setiap hasil ana- lisis data jabatan berupa informasi iabatan)
50- c) Angka Kredit : 0,010 d) Pelaksala : AK Pertama e) Bukti fisik : Fotokopi informasi jabat- an yang diguna-kan untuk pen) rsunan pola karier III.B.6.b.3) Menyusun persyaratan jabatan a) Langkah Pelaks anaan: (1) Menghimpun referensi/literatur yang berkaitan dengan penyusunan pola dasar karier; dan (2) Membuat konsep uraian jabatan yang meliputi: - nama jabata"n; - kode jabatal; - ikhtisar jabatan; - uraian tugas; - bahan kerja; - perangkat kerja; - hasil kerja; - tanggungjawab; - wewenang; - korelasi jabatan; - kondisi lingkungan kerja, dan; - resiko bahaya. (3) Membuat konsep persyaratan jabatan yartg meliputi : - pangkat/gol. ruang; - pendidikan; - diklat/kursus; - pengalaman kerja; - pengetahuan kerja; - keterampilan kerja; - bakat ke{a; - temperamen kerja; - minat kerja; - upaya lisik; - kondisi fisik: dan - fungsi peke{a. b) Satuan hasil : Laporan (yang dimaksud laporan disini adalah kon- sep hasil uraian dan per- syaratan jabatan)
51 - c) Angka Kredit : 0,15O d) PeLaksana e) Bukti lisik : AK Muda : Fotokopi konsep uraian da.n persyaratan jabata-n, III.B.6.b.4)Mengevaluasi jabatan a) Langka}r Pela-ksalaan : (1) Mela-kukan penilaiar jabatar (dibuat sesuai dengal Anak Lampiran 5, Anak Lampiran 6 dan Anak Lampiran 7 Peraturan Kepala Badan Kepegawai- an Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Eva- luasi Jabataa PNS); (21 (3) Menyusun peta jabatan; dan Menyusun informasi faktor jabatan (Anak Lampiran 11 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelak- sanaan Evaluasi Jabatan PNS). b) Satuaa hasil c) Angka l{redit d) Pelaksana e) Bukti fisik Jabatan (ya-ng dima-ksud jabataa disini adalah su- sunan penilaiaa, peta dan informasi faktor jabatan yalg merupakan bahan evauasi jabatan) 0,337 AK Madya (1) 12l Rekapitulasi daftar su- sunan penilaian, peta dan informasi faktor ja batan yang merupa-ka- kan bahan evaluasi ja- batan yang dike{akan (bila lebih dari (1) unit kerja yang dikerjakan) ; dan Fotokopi I (satu) daf- tal susunan penilaian, peta dan informasi fak tor jabatan yang meru pakan bahan evaluasi jabatan yang dikerja- kan sebagai contoh.
52- III.B.6.b.5)Menyusun naskah pola karier a) Langkah Pelaksanaan: (l) Mengidentifrkasi unsur-unsur penyu- sunal pola karier; dan (2) Membuat pola karier dengan me- ngaitkan alur karier PNS secara reguler dan fast traclc fialur cepat) (dibuat sesuai dengan Anak Lampiran 1 sampai dengan Ana-k Lampiran 6 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 35 Tahun 2011 tenta.ng Pedoman Pennusunan Pola Karier PNS) b) Satuan hasil : Naskah (yang dimaksud naskah disini adalah draft susunan pola karier), c) Angka Kredit : O,5OO d) Pelaksana : AK Muda e) Bukti frsik : Fotokopi naskah susunan pola karier III.B.6.b.6)Menyusun naskah keputusan pola karier a) Langkah Pelaksanaan: (1) Menghimpun referensi/literatur yang berkaitan dengan persiapan penetap- an pola kerier; dan (2) Membuat rancangan peraturan pola karier, dibuat menurut contoh se- bagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 14 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkaa dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini. b) Satuan hasil Naskah (yang dimaksud naskah disini adalah ran- cangan peraturari pola ka- rier) c) Angka Kredit o,750 d) Pelaksala AK Muda e) Bukti fisik Fotokopi rancangan per- aturan tentang pola karier
J5- III.B.7. Penelusuran Ba-kat Pegawai IILB.7.a. Mengidentifikasi dan mengana-lisa kebutuhan penelusuran bakat pegawai 1) Langkah Pelaksanaan: a) Menghimpun referensi/literatur yang berkait- an dengal penelusuran bakat pegawai; b) Menyusun rencana penelusuran bakat pe- gawai, dibuat menurut contoh sebagaimarra tercantum dalam Anak Lampiran 15 yang me- rupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini: dan c) Menyusun konsep penelusuran bakat pegawai (talent scouting), dibuat menurut contoh seba- gaimana terca.ntum dalam Anak Lampiran 16 yarrg merupakan bagian yang tidak terpisah- kan dari Peraturan Kepala Badan Kepega- waian Negara ini. 2l Satuan hasil 3) Angka Kredit 4) Pelaksana 5) Bukti lisik Laporan (yang dimaksud lapo- ral disini adalah rancangan kon sep pelaksanaarr penelusuran bakat pegawai) o,tL2 AK Pertama Fotokopi r€rncangan konsep pe- nelusuran balat pegawai IILB.7.b. Membuat kajian standar penelusuran bakat pegawai 1) Langkah Pelaksanaan: alMengumpulkan referensi/literatur yang ber- kaitarr dengan pen3rusunan peraturan per- undang-undangan di bidang standar pene- lusuran ba-kat pegawai; b) Membuat Term of Referenry (TOR) standar penelusuran bakat pegawai, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 7 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini; dart c) Membuat konsep standar penelusuran bakat pegawai. 2l Satuan hasil : Data (yang dimaksud data disini adalah konsep standar penelusuran bakat pegawai) 3) Angka Kredit: 0,337
54- 4) Pelaksana : AK Muda 5) Bukti frsik : Fotokopi konsep standar penelusur- an bakat pegawai III.B.7.C. Membuat kajian prosedur penelusuran bakat pegawai 1) Langkah Pelaksanaan: a)Mengumpulkan referensi/literatur yang ber- kaitan dengan penetapan peraturan perundang- undangaa di bidang prosedur penelusuran bakat pegawai; b) Membuat Term of Referencg (?OR/ prosedur penelusuraa bakat pegawai, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dala:rr Anak Lampiran 7 yang merupakal bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepa-la Badan Kepegawaian Negara ini; dan c) Membuat konsep prosedur penelusuran bakat pegawai, dibuat menurut contoh sebagaimana terca-ntum dalam Anak Lampiran 17 yang me- rupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini. 2) Satuan hasil: Laporan (yang dimaksud laporarr disini adalah konsep prosedur pe- nelusuran bakat pegawai) 3) Angka Kredit: O,050 4) Pelalsana 5) Bukti frsik : Fotokopi konsep prosedur penelu- suran bakat pegawai , : AK Madya III.B.7.d. Menyusun instrumen penelusuran balat sebagai satu alat seleksi l) Langkah Pelalsanaan: a) Mengidentifikasi masukan dan saran sebagai bahan instrumen penelusuran bakat; b) Merencanakan ta-hapan pela-ksanaaa pene- lusuran bakat: c) Membuat Term of ReferencA (fOR/ kajian ins- trumen penelusural bakat pegawai, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 7 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepa-la Badan Kepegawaiar Negara ini.; d) Menyusun rencana kajian tentang instrumen penelusuran bakat; dan
55- e) Membuat bakat. 2) Satuan hasil 3) Angka Kredit 4) Pelaksana 5) Bukti fisik konsep instrumen penelusuran Instrumen (yang dima-ksud ins- trumen disini adalah konsep su- sunan alat yang digunakan dalam pelaksanaa! penelusuran bakat) 0,337 AK Muda Fotokopi konsep susunan ins- trumen yang digunakan dalam pe- nelusuran bakat IILB.7.e. Menyiapkan naska-h kebijakan penelusuran ba-kat pegawai 1) Langkah Pela-ksanaan: a) Mengu.mpulkan referensi/literatur yarrg berkait- an dengan penetapan peraturan perundang- undangan kebijakan penelusuran bakat pe- gawai; dan b) Membuat rancangan kebijalal penelusuran bakat pegawai, dibuat menurut contoh se- bagairngn4 tercantum dalam Anak Lampiran 18 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturaa Kepala Badan Kepegawaian Negara ini. 2) Satuan hasil Naskah (yang dimaksud naskah disini adalah rancangan kebiiak- an penelusuran bakat pegawai) o,337 3) Angka Kredit 4) Pelaksana 5) Bukti fisik AK Madya Fotokopi rancangan kebijakal pe nelusuran bakat pegawai III.B.7.f. Mengidentifftasi dan menganalisa permasalahan pelaksanaan penelusuran bakat pegawai l) Langkah Pelalsanaan: a)Mengumpulkan referensi/literatur yang ber- kaitan dengan peraturan perundang-undangan bidang pelaksanaan penelusuran bakat pe- gawai; dan b)Menginventarisasi dan meneliti permasalahan pelaksanaan penelusuran bakat pegawai. 2) Satuan hasil : Naska-h $ang dimaksud naskah disini adalah informasi / dokumen permasalahan pelaksanaan pene- lusuran bakat pegawai)
56- 3) Angka Kredit : O,l 12 4) Pelaksana : AK Madya 5) Bukti frsik : Fotokopi informasi/dokumen per- masalahan pelaksanaan penelu- suran bakat pegawai IILB,7.g. Melaksanakan evaluasi pelaksaaaarr penelusuran bakat pegawai 1) Langkah Pelaksanaan: a)Mengidentifikasi ba.l.an evaluasi pelaksanaan penelusuraa bakat pegawai; b) Memeriksa kesesuaian pelaksanaan dengan instrumen evaluasi pelaksanaan penelusuran bakat pegawai; darr c) Membuat laporaa evaluasi pelaksanaan pene- lusuran bakat pegawai. 2) Satuan hasil: Laporan (yang dimalsud laporan disini adalah hasil evaluasi pelak- sanaan penelusuran bakat) 3) Angka Kredit : 0,337 4) Pelaksana : AK Muda 5) Bukti fisik : Fotokopi laporan evaluasi pelak- sanaan penelusuran bakat III.B.8. Pembinaaa Jabatan Fungsional PNS III.B.8.a. Menyusun jabatan fungsional III.B.8.a.1) Menyusun konsep usul penetapan jaba- tart fungsional a) Langkah Pelaksanaan: (1) Mengidentifikasi referensi/litera- tur yang berkaitan dengan per- aturan perundang-undangan di- bidang penetapan jabatan fung- sional; (2) Membuat naskah akademik usul penetapan jabatan fungsional, dibuat menurut contoh sebagai- mana tercantum dalam Ana-k Lampiran 19 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini; dan (3) Membuat naska-h usui penetapan jabatan fungsional.
57 - b) Satuar hasil c) Angka Iftedit d) Pelaksana e) Bukti frsik Konsep (yartg dimak- sud konsep disini adalah draft naskah usul penetapan jaba- tan fungsional) o,Lt2 AK Muda Fotokopi naskah usul penetapan jabatan fungsional III.B.8.a.2) Memberikan konsultasi teknis terhadap hasil identifikasi butir kegiatan jabatan fungsional a) Langkah Pela-ksanaan: (1) M engumpulkan referensi/ literatur yang berkaitan dengan peraturan perundang-undalgan di bidaag pe netapan jabataa fungsional; (2) MengidentiEkasi tugas pokok, un- sur, dan sub unsur kegiatan, pe- nilaian bobot jabataa fung- sional; dan (3) Melakukal bimbingan teknis ten- tang hasil identifikasi butir ke- giatan jabatan fu ngsional. b) Satuan hasil Kali (yang dimaksud kali disini adala-h jum- lah kegiatan bimbing- an teknis tentang hasil identilikasi butir ke- giatan jabatan fung- sional yang dilaksana- kart) c) Angka Kredit 0,025 d) Pelaksana e) Bukti fisik AK Muda Fotokopi Surat Perin- tah melakukan kegi- atan bimbingan teknis tentang hasil identifr- kasi butir kegiatan ja- batan fungsional
58- III.B.8.a.3) Menyusun rancangan penetapan jaba- tan fungsional dan angka kreditnya a) Langkah Pelalsanaan: (1) Membuat rumusan rumpun jaba- tan dan unsur kegiatan; (2) Mengidentifikasi matriks kegiatan sebagai penjabaran keseluruhan butir kegiatan jabatan fungsional dan angka kreditnya; dan (3) Membuat ftrncang€rn penetapan jabatan fungsional dan angka kre- ditnya, dibuat menurut contoh se- bagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 20 yang merupal<an yang bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepe- Negara ini. b) Satuan hasil : Naskah (yang dimak- sud naskah disini ada- la.l. rancangan penetap- an jabatan fungsional dan angka kreditnya) c) Angka Kredit: O,225 d) Pelaksana : AK Madya e) Bukti fisik : Fotokopi rancangan pe- netapar jabatan fung- sional dan aagka kre- ditnya. III.B.8.a.4) Mela-kukan pengukuran beban kerja pejabat fungsional di lapangan a) Langkah Pelaksaaaan: (1) Membuat matriks kegiatan sesuai dengan penilaian bobot jabatan fungsional; (2) Membuat daftar pertanyaan ber- dasarkan matriks kegiatan yang telah dinilai bobot jabatannya; dan (3) Membuat rencana pengukuran beban kerja pejabat fungsional di lapangan. b) Satuan hasil : Paket data (yang di- maksud paket data di- sini adala-h susunan yang terdiri dari ma- triks kegiatan yarrg te-
J)r- lah dinilai, daftar per- tarryaan dan rencana pengukuran beban ker ja) c) Angka Kredit : 0,45O d) Pelaksana : AK Muda e) Bukti fisik : Fotokopi susunan yang terdiri dari matriks kegiatan yang telah dinilai, daftar pertanya- an, dan rencana pengu- kuran beban kerja III.B.8.a.S) Membimbing pengolahan data hasil pengukuran beban kerja a) Langkah Pelaksanaan: (1) Mengidentifikasi hasil pengukuran beban kerja pejabat fungsional di lapangan; (2) Mengolah data hasil pengukuran beban kerja; dan (3) Memfasilitasi penghitungan angka kredit jabatan fungsional. b) Satuan hasil c) Angka Kredit d) Pelaksaaa e) Bukti fisik Paket data (yang di- maksud paket data disini adalah susun- an hasil pengukuran beban ke{a) o,225 AK Muda Fotokopi data hasil pengukuran beban kerja. III.B.8.a.6) Menganalisis dan mengevaluasi hasil pengukuran beban kerja a) Langkah Pelaksanaaa: (1) Mengidentilikasi pengu.kurar rata- rata keseluruhaa jumlah jam per jabatan; (2) Membuat laporan hasil pengukur- an beban kerja di lapangan; (3) Memvalidasi hasil penghitungan angka kredit jabataa fungsional; dan (4) Melakukan pengolahan data hasil pengukuran beban kerja.
60- b) Satuan hasil Paket data (yang di- maksud palet data di- sini adalah susunan hasil evaluasi pengu- kuran beban ke{a) c) Angka Kredit d) Pelaksana e) Bukti Iisik 0,450 AK Muda Fotokopi hasil evaluasi pengukuran bebal ker ja IILB.8.a.7) Memberikan konsultasi teknis terhadap analisis dan evaluasi pengukuran beban ke{a a) Langkah Pelaksanaarr: (1) Melakukan pemeriksaan hasil ana lisis dan evaluasi pengukuran be- ban kerja; dan (2) Melakukan bimbingan teknis da- lam perbaikan hasil analisis dan evaluasi pengukural beban kerja, bl Satuarr hasil Kali (yang dimaksud dengan kali disini ada- lah kegiatan bimbing- an teknis tentang per- baikan hasil analisis dan evaluasi pengu.ku- ran beban ke{a yang dilaksanakan) o,o25 AK Muda Fotokopi Surat Perin- tah melakukan kegiat- an bimbingan teknis tent€ng perbaikan ha- sil analisis dan eva- luasi pengu.kuran be- barr keria c) Angka Kredit d) Pelaksana e) Bukti fisik IILB.8.a.8) Menghitung aagka kredit butir kegiatan jabatan fungsional a) Langkal Pelaksanaan: (1) Memeriksa hasil pengukural be- ban kerja dan rata-rata keseluruh- an jumlah jam per jabatan pejabat fungsional di lapangan; dan
61 - (2) Melakukan penghitungan angka kredit butir kegiatan jabatan fung- sional. b) Satuan hasil c) Angka Kredit d) Pelaksana e) Bukti fisik Kali (yang dimaksud dengan kali disini ada- lah jumlah penghitu- ngan angka kredit bu- tir kegiatan jabatan fungsional yang dilak- sanakan) 0,450 AK Muda (1) Rekapitulasi daJtar hasil penghitungan angka kredit butir kegiatan jabatan fungsional yang di laksanakan (bila le- bih dari l(satu) ke- giataa yang dilak- sanakan); dan (2) Fotokopi I (satu) daftar hasil peng- hitungan angka kredit butir kegiat- gan jabatan fungsi onal yang dilaksa- nakan sebagai con- toh. III.B.8.a.9) Menyempurnakan konsep rancangan naskah usul penetapan jabatan fung- sional a) Langkah Pelaksanaaa: (1) Memeriksa naskah usul penetap- an jabatan fungsional dan angka kreditnya; dan (2) Membahas naskah usul penetapan jabatan fungsional dan angka kre- ditnya dengan instaasi terkait. b) Satuan hasil : Naskah (yang dimaksud naskah disini adalah rancangan penetapan jabatan fungsional dan angka kreditnya yang telah disempurnakal) c) Angka Kredit: 0,337 d) Pelaksana : AK Madya
62- e) Bukti frsik : (1) Rekapitulasi daftar rancangan penetap- an jabatarr fungsio- nal dart angka kre- ditnya yang dikerja- kan (bila lebih dari I (satu)rancangan yang dikerjakaa); dan (2) Fotokopi 1 (satu) rancangan penetap- an jabatan fungsi onal dan angka kre- ditnya yang dikerja- kan sebagai contoh, III.B.8.a. l0) Men5rusun bahan pertimbangan teknis penetapan j abatan fu ngsional a) Langkah Pelalsanaan: (1) Memeriksa naskah usul penetap- an jabatan fungsional dan algka kreditnya; (2) Membuat konsep pertimbangan teloris penetapan jabatan fungs! onal. b) Satuan hasil : Naska-h (yang dimak- sud naskah disini ada- lah konsep pertimbang- an teknis penetapan ja- batan fungsional) c) Angka Kredit: O,337 d) Pelaksana : AK Madya e) Bukti frsik : Fotokopi konsep per- timbangan teknis pene- tapan jabatan fungsi- onal, dibuat menurut contoh sebagaimana ter cantum dalam Anak Lampiran 21 yang me- rupakaa bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Ba- dan Kepegawaian Nega- ra ini. III.B.8.b. Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian III.B.8.b. 1) MenJrusun standar kompetensi jabatan
63- a) Langkah Pelaksanaaa: (1) Mengumpulkan referensi/literatur yang berkaitan dengan peraturan perundang-undarrgan bidang stan- dar kompetensi jabatan; (2) Mengidentifikasi tugas pokok, un- sur darr sub unsur kegiatan jabatan Fungsional Analis Kepegawaian; dan (3) Membuat konsep standar kompe- tensi jabatan. b) Satuaa hasil : Naskah (5iang dimaksud naskah disini adalah kon sep standar kompetensi jabatal Fungsional Ana- lis Kepegawaian) c) Angka Kredit: 1 d) Pelaksana : AK Pertama e) Bukti frsik : Fotokopi konsep standar kompetensi jabatan fung sional Analis Kepegawai- an. III.B.8.b.2) Menyusun pedoman formasi a) l,angkah Pelaksanaan: (1) Mengumpulkan referensi/literatur yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan di bidang for- masi kebutuhan Fungsional Analis Kepegawaian; (2) Mengidentifrkasi tugas pokok, un- sur darr sub unsur kegiatan jaba- tan Fungsional Analis Kepegawaian; dan (3) Membuat konsep pedoman formasi jabatan Fungsional Analis Kepe- gawaian. b) Satuan hasil : Naskah (yang dimaksud naskah disini adalah konsep peraturan pedo- man formasi jabatan Fungsional Analis Kepe- gawaiaa yalg disusun) c) Angka Kredit : 0,750 dl Pelaksana : AK Muda
64- e) Bukti flsik : Fotokopi konsep pera- turan pedoman formasi jabatan Fungsional Ana lis Kepegawaian Catatan : Yang dapat disamaka.n dengaa penilaian butir ke- giatan dalam pembinaan Jabatan Analis Kepegawaian adalah kegiatan pembinaan jabatan fungsional ter- tentu lainnya. III.B.8.b.3) Menyusun pengembalgaa sistem infor- masi jabatan a) Langkah Pelaksanaaa: (1) Mengumpulkan data jabatan Fung- sional Analis Kepegawaian; (2) Membangun sistem informasi jaba- tan Fungsional Analis Kepegawai- an; dan (3) Mengaplikasikan data jabatan Fungsiooal Analis Kepegawaian ke- dalam sistem informasi. bl Satuan hasil Naskah (yang dimaksud naskah disini adalah ha sil pengolahan data ja- batan Fungsional Ana- lis Kepegawaian) c) Angka Kredit 0,750 d) Pela-ksana e) Bukti lisik AK Madya Fotokopi hasil peng- olahan data jabatan Fungsional Analis Kepe- gawaian III.B.8.b.4) Melaksanakaa pemeriksaan kelengkapan bahan penilaiaa DUPAK a) Langkah Pelaksanaan: (1) Mengidentifikasi kelengkapan ba- han usul penilaian dan angka kre- ditnya; dart (2) Membuat konsep hasil penilaiaa DUPAK. b) Satuaa hasil : Naskah (yang dimaksud naskah disini adalah konsep hasil penilaian DUPAK per orang yang dikerjakan)
65- c) Angka Kredit : O,030 d) Pelaksana e) Bukti fisik : AK Muda : (1) Rekapitulasi daftar konsep hasil peni- laian DUPAK per orang yang dikerja- kan (bila lebih dari 1 (satu) konsep yang dikerjakan); dan (2) Fotokopi 1 (satu) konsep hasil peni- laian DUPAK per orang yang dike{a- kan sebagai contoh. III.B.9. Penilaian Kine{a III.B.9.a. Mengidentifikasi dan menganalisis penilaial kinerja pegawai 1) Langkah Pelaksanaan: a) Mengumpulkan data/bahan tentang penilaian kinerja pegawai; b) Menelaah kebutuhan penilaian kinerja pegawai; dan c) Menyusun rencana penilaian kinerja pegawai. 2) Satuan hasil : Laporan (yang dimaksud laporan disini adalah rencana pelaksanaan penilaian kinerja pegawai) 3) Angka lftedit o,t72 4) Pelaksana AK Madya 5) Bukti {isik Fotokopi laporan pelaksanaan pe- nilaian kinerja pegawai III.B.9.b. Melakukan kajian pengukuran standar kinerja pegawai 1) La-rtgka-h Pelaksanaan: a) Mengumpulkan referensi/literatur yang berkait- an dengafl penetapan peraturan perundang- undangan bidang standar kinerja pegawai; b) Membuat Term of Referency flORi pengukuran standar kinerja pegawai, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 7 yang merupakan b,gra.n yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini; dan
66- c) Membuat konsep pengukuran standar kinerja pegawai, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiraa 22 yarLg me- rupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaiarr Negara ini. 2) Satuan hasil Data (ya-ng dimaksud data disini adalah konsep pengukuran standar kinerja pegawai tiap PNS) o,337 3) Angka Kredit 4) Pelaksana 5) Bukti fisik AK Muda (1) Rekapitulasi daftar konsep pe- ngukuran standar kine{a pe- gawai yang dikerjakan (bita le- bih dari I (satu) konsep yang dikerjakan); dan (2) Fotokopi 1 (satu) konsep pe- ngukuran standar kinerja pe- gawai yang dike{akan sebagai contoh. III.B.9.C. Melakukan kajian prosedur penilaian kineq'a pegawai I ) Langkah Pelaksanaan: a) Mengu.mpulkan referensi/literatur yarlg berkait- an dengan penetapan peraturan perundang- undangan bidang prosedur penilaian kinerja pegawai; b) Membuat Term of Referencg (?OR/ prosedur penilaian kinerja pegawai, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 7 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini; darr c) Melaksanakan kajian prosedur penilaian kinerja pegawai, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 22 yang me- rupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini. 2) Satuan hasil Data (yang dimaksud data disini adalah laporan hasil kajian prose- dur penilaian kine{a pegawai} 3) Angka Kredit o,1 12 4) Pelaksana 5) Bukti fisik AK Madya Fotokopi laporan hasil kajian pro- sedur penilaian kinerja pegawai
ot - III.B.9.d. Membuat konsep NSP penilaian kinerja pegawai 1) Langkah Pelaksanaan: a)Menghimpun referensi/literatur berkaitan de- ngan penilaian kinerja pegawai; b) Mempelajari hasil pengukuran standar kinerja pegawai dan laporan hasil kajian prosedur pe- nilaian kine{a pegawai; dan c) Membuat rancangan peraturan tentang NSP penilaian kinerja pegawai. 2l Satuan hasil Konsep (yang dimaksud konsep di- sini adalah naskah peraturan ten- tang NSP penilaian kinerja pegawai) 3) Angka Kredit o,337 4) Pelaksana 5) Bukti fisik AK Muda Fotokopi naskah peraturan tentang NSP penilaian kine{a pegawai III.B.9.e. Memfasilitasi konsultasi teknis penilaian kinerja pegawai 1) Langkah Pelaksanaan: a) Melakukan pemeriksaan hasil pengukuran stan- dar kine{a pegawai dan laporan hasil kajian prosedur penilaian kinerja pegawai; dan b) Melakukan bimbingan teknis dalam penilaian kinerja pegawai. 2) Satuan hasil 3) Angka Iftedit 4) Pelaksana 5) Bukti frsik Kali (yang dimaksud dengaa kali disini adalah jumlah kegiatan me- lakukan bimbingan teknis dalam penilaian kine{a pegawai) o,L12 AK Madya Fotokopi Surat Perintah melaku- kan bimbingan teknis dalam pe- nilaian kinerja pegawai IILB.9.f. Melaksanalan evaluasi pelaksaaaan penilaian kinerja pegawai 1) Langkah Pela-ksanaarr: a)Mengidentifikasi bahar evaluasi pelaksanaan penilaian kinerj a pegawai; b)Memeriksa kesesuaian pelaksanaan penilaian dengan instrumen evaluasi penilaiarr kinerja pegawai; dan c) Membuat laporan evaluasi penilaian kinerja pegawai.
68- 2) Satuan hasil 3) Angka Kredit 4) Pelaksana 5) Bukti fisik Laporan (yang dimaksud laporan disini adalah hasil evaluasi penilai- an kinerja pegawai) o,t12 AK Muda Fotokopi l,aporan evaluasi penilaia:r kinerja pegawai III.C. Sistem Ketatausahaal Kepegawaian III.C, 1. Sistem Pengelolaan Dokumen Kepegawaian III.C.1.a, Perencanaan sistem pengelolaan dokumen kepega- waian III.C. 1.a. 1) Menginventarisir dan menganalisis bahan- bahan pengembangan sistem pengelolaan dokumen kepegawaian a) Langkah Pelaksanaan: (l) Meneumpulkan referensi / literatur tentang pengembangan pengelol,aan dokumen kepegawaian; (2) Mengidentifrkasi bahan yang terkait dengan pengembangaa pengelolaan dokumen kepegawaia:r; (3) Meneiaah ba-han pengembangan sistem pengelolaan dokumen kepe- gawaian; dan (4) Menentukan ba-han yarrg dapat dipergunakan dalam pengembang- an sistem pengelolaan dokumen ke- pegawaian, bl Satuan hasil Bahal (yalg dimaksud bahan disini adalah refe- rensi dan data pengem- bangan pengelolaan do- kumen kepegawaian) c) Angka Kredit 0,675 d) Pelaksana AK Pertama e) Bukti fisik Fotokopi masing-masing bahan pengembangan pe ngelolaan dokumen ke- pegawaian
69- III.C. 1.a.2) Membuat kajian tentang pengembarrgan sistem pengelolaan dokumen kepegawaian a) Langkah Pelal<saaaan: (l) Meneumpulkan referensi / fiteratur yang berkaitan dengan pengemba- ngan sistem pengelolaan dokumen kepegawaian; (2) Membuat Term of Referencg ('IlJ?) pengembangan sistem pengelolaarr dokumen kepegawaiaa, dibuat me- nurut contoh sebagaimana tercan- tum dalam Anak Lampiran 7 yalrtg merupakan bagian yang tidak ter- pisahkan dari Peratursrr Kepala Badan Kepegawaian Negara ini; (3) Menvusun rencana kajian tentang pengembangan sistem pengelolaan dokumen kepegawaian; dan (4) Melaksanakan kajian tentang pe- ngemba:rgan sistem pengelolaan do- kumen kepegawaian. b) Satuan hasil : Laporaa (yang dimaksud laporan disini adalah hasil kajian tentang pengemba- ngan sistem pengelolaan dokumen kepegawaian) c) Angka Kredit: O,675 d) Pelaksana : AK Pertama e) Bukti fisik : Laporaa hasil kajian ten- tang pengembangan sis- tem pengelolaan doku- men kepegawaian III.C. 1.a.3) Membuat konsep sistem pengelolaan dokumen kepegawaian a) Langkah Pelaksanaan : (1) Menganalisa laporan hasil kajian tentang pengembangan sistem pe- ngelolaan dokumen kepegawaian (2) Membuat naskah akademik sistem pengelolaan dokumen kepegawaian, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepaia Badan Kepegawaian Negara ini; dan
70- (3) Menyusun naskah rumusarr sistem pengelolaan dokumen kepegawaian, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 23 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini. b) Satuan hasil Konsep $ang dimaksud konsep disini adalah nas ka.l. rumusan sistem pe- ngelolaan dokumen ke- pegawaian) c) Angka l{redit o,675 d) Pelaksana AK Muda e) Bukti fisik Naskah rumusan sistem pengelolaan dokumen ke pegawaian IILC. 1.a.4) Melaksarrakan uji coba konsep sistem pengelolaan dokumen kepegawaian a) Langkah Pelaksanaal: (1) Membuat bahan uji coba konsep sis- tem pengelolaan dokumen kepega- waiaa; (2) Menyusun jadwal pelaksanaan uji coba konsep sistem pengelolaan do- kumen kepe gawaian; (3) Melakukan uji coba konsep sistem pengelolaan dokumen kepegawaian; dan (4) Mengevaluasi hasil uji coba konsep sistem pengelolaan dokumen kepega- waiaa. bl Satuaa hasil c) Angka Kredit d) PeLaksana e) Bukti fisik Konsep (yartg dimaksud konsep disini adalah hasil uji coba sistem pengelola- an dokumen kepegawai- an) o,tt2 AK Muda Laporan hasil uji coba sistem pengelolaan doku- men kepegawaian
III.C. 1.b. Membuat pedoman pengelolaan dokumen kepegawaian m.C.f .b.l) Menganalisis data yartg dibutuhkan dalam pembuatan pedoman pengelolaan doku- men kepegawaian a) Langkah Pelaksanaan: (1) Mengumpulkan referensi/literatur yang berkaitan dengan pembuatan pedoman pengelolaan dokumen ke- pegawaian; dan (2) Meneliti data sebagai pendukung pembuatan pedoman pengelolaan dokumen kepegawaian, b) Satuan hasil : Data (yang dimaksud data disini adalah hasil analisis ba-han pendukung pem- buatan pedoman pengelo- laan dokumen kepega- waian) c) Angka Kredit: 0,050 d) Pelaksana : AK Muda e) Bukti frsik : Laporan hasil analisis da- ta pendukung pembuatan pedoman pengelolaan do- kumen kepegawaian m.C.1.b.2) Membuat naskah konsep pedoman penge- lolaan dokumen kepegawaian a) Langkah Pelaksanaan: (1) Mempelajari dan memeriksa laporan hasil analisis data pendukung pem- buatan pedoman pengelolaan doku - men kepegawaian; (2) Membuat naskah akademik pedo- marr pengelolaan dokumen kepe- gawaian, dibuat menurut contoh se- bagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 1 yang merupakan bagiaa yang tidak terpisahkan dari Per- aturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini; dan (3) Menyusun rumusan pedoman pe- ngelolaan dokumen kepegawaian. b) Satuan hasil : Konsep (yang dimaksud konsep disini adalah ru- musan pedoman penge- lolaan dokumen kepega- waian)
72- c) Angka Kredit: 0,075 d) Pelaksana : AK Pertama e) Bukti fisik : Fotokopi naskah pedoman pengelolaan dokumen ke- pegawaian m.C. I.b.3) Membuat naskah metode pencatatan dokumen kepegawaian a) Langkah Pelaksanaan: (1) Mengumpulkan referensi/literatur yang berkaitan dengan penyusunan tehnik pencatatan dokumen kepega- waian; (2) Mengidentitrkasi teknik pencatatan dokumen kepegawaian; dan (3) Merumuskan konsep teknik pencata- tan dokumen kepegawaian, b) Satuan hasil Naskah (yarrg dimaksud naskah disini adalah kon sep penyusunan teknik pencatatan dokumen ke- pegawaian) c) Angka Kredit o,o50 d) Pelaksana AK Madya e) Bukti frsik Fotokopi konsep penyu- sunan tehnik pencatatan dokumen kepegawaian n.c.1.b.4) Membuat naskah metode penyimpanaa dokumen kepegawaian a) Langkah Pelaksanaan: (1) Mengumpulkan referensi/literatur yang berkaitan dengan penJrusunan tehnik penyimpanan dokumen ke- pegawaial; (2) Mengidentifrkasi teknik penyimpan- an dokumen kepegawaian; dan (3) Merumuskan konsep teknik penyim- panan dokumen kepegawaian. b) Satuan hasil : Naskah (yang dimaksud naskah disini adalah kon sep penJrusunan teknik penyimpanan dokumen kepegawaian)
73- c) Angka tiredit: O,05O d) Pelaksala : AK Muda e) Bukti frsik : Fotokopi konsep penyu- sunan teknik penyim- panan dokumen kepega- waian U.C. f .b.5) Membuat naska-h metode pemeliharaan dokumen kepegawaian a) Lelgkah Pelaksanaan: (1) Mengumpulkan referensi/literatur yang berkaitan dengan teknik peme- liharaaa dokumen kepegawaian; (2) Mengidentifikasi teknik pemelihara- arr dokumen kepegawaian; dan (3) Merumuskan konsep teknik peme- liharaan dokumen kepegawaian. b) Satuaa hasil : Naskah (yang dimaksud naskah disini adalah kon- sep telarik pemeliharaan dokumen kepegawaian) c) Angka firedit: 0,006 d) Pelaksaaa : AK Muda e) Bukti fisik : Fotokopi konsep tehnik pemeliharaan dokumen ke pegawaian III.D. Sistem Gaji, Tunjangan da:t Kesejahteraan III.D. 1. Mengidentifikasi permasalahan gaji, tunjangan dan kesejah- teraan a. Langkah Pelaksaaaarr: 1) Menghimpun referensi/literatur yang berkaitan dengarr penggajian, tunjangan dan kesejahteraan; dan 2) Menyusun daftar permasalahan gaji, tunjangan dan ke- sejahteraan. b. Satuan hasil Laporaa (yang dimaksud laporaa disini adalah daftar permasalahan gaji, tunjangan dan kesej ahteraan) c. Angka Kredit 1.Or2 d. Pelaksana AK Pertama e. Bukti frsik Fotokopi daftar permasalahan gaji, tunjang- an dan keseiahteraan
IILD.2. Menganalisis peraturan-peraturan gaji, tunjangal, dan ke- sejahteraan a. Langkalr Pelaksanaan: l) Mengumpulkan data/bahan yang berkaitan dengan peraturan-peraturan gaji, tunjangan dan kesejahteraan; 2) Menelaah peratura!-peraturan tentang g4ji, tunjangan dan kesej ahteraan; dan 3) Membuat laporan hasil telaahan terhadap peraturan- peraturan gaji, tunjangan dan kesejahteraan. b. Satual hasil c. Angka Kredit d. Pelaksana e. Bukti fisik Laporaa (yang dimalsud laporan disini adalah hasil telaahan terhadap peraturan- peraturan gaji, tunjangan dan kesejah- teraanl 0,090 AK Muda Fotokopi l,aporan hasil telaaha:r terhadap peraturan-peraturan gaji, tunjangan dan kesejahteraal III.D.3. Melakukan pengkajian gaji, tunjangan darr kesejahteraan a. Langkah Pelaksanaan : 1) Mengumpulkan referensi/literatur yang berkaitan dengan penetapan peraturan perundang-undangan bidang gaji, tunjaagan dan ke sejahteraan; 2) Membuat Term of ReprencV F0?)pelalsanaan pengkajian gaji, tunjangan dan kesejahteraan, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 7 yang merupakan bagia:r yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawai-an Negara ini; 3) Membuat daftar pertanyaaan (questioner) tentang kajian permasalahan gaji, tunjangan dan kesejahteraan; dan 4) Membuat laporan hasil kajian tentang permasalahan gaji, tunjangan dan kesejahteraan. b. Satuan hasil c. Angka Kredit d. Pelaksaaa e. Bukti frsik Naskah $ang dimaksud naskah disini adalah laporan hasil kajian tentang perma- salahan Caji, tunjangan dan kesejah- teraan) e AK Madya Fotokopi laporan hasil kajian tentang per- masalahan gaji, tunjangan dan kesejah- teraan
75- IILD,4. Membuat konsep perubahan penetapa! da:r penyesuaian pensiun PNS dan janda/dudanya a. Langkah Pelaksaaaal: l) Mengumpulkan referensi/literatur yang berkaitan dengan penetapan peraturan perundang-undangan bidang gaji, tunjangar dan kesejahteraan; 2) Mengidentifikasi perubahan penetapan dan penyesuaian pensiun PNS dan janda/ dudanya; 3) Membuat Term of Referencg (?OR/ perubahan penetapan dan penyesuaian pensiun PNS darl janda/dudalya, dibuat menurut contoh sebagaimana tercartum dalam Anal< Lampiran 7 yxtg merupakan bagian yang tidak terpi- sahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini; dan 4) Merumuskan rancangan peraturan tentang perubahan penetapan dan penyesuaian pensiun PNS dan janda/ dudanya. Konsep (yang dimaksud konsep disini adalah rancangan peraturan tentang perubahan penetapan dan penyesuaiaa pensiun PNS dan janda/ dudanya) 4) Merumuskan rancangan peraturan tentang perubahan penetapan dan penyesuaian pensiun PNS dan janda/ dudanya. Konsep (yang dimaksud konsep disini adalah rancangan peraturan tentang perubahan penetapan dan penyesuaiaa pensiun PNS dan janda/ dudanya) c. Angka Kredit l.J d. Pelaksana e. Bukti fisik AK Muda Fotokopi rancangan peraturan tentang perubahan penetapan dan penyesuaian pen- siun PNS dan janda/ dudanya III.D.S, Menyusun rencana kebutuhan perubahan pokok pensiun a. Langkah Pelaksanaan : l) Mengumpulkan referensi/literatur yang berkaitan dengan penetapan peraturan perundang-undangan bidang pen- siun; 2) Mengidentifftasi perubahan pokok pensiun; dan 3) Membuat laporan rencana besaran jumlah kebutuhan pe- rubahan pokok pensiun. b. Satuan hasil c. Angka Kredit d. Pelaksana e. Bukti frsik Konsep (yarrg dimaksud konsep disini ada- lah laporan rencana besaran jumla-h kebu- tuhan perubahan pokok pensiun) 0,090 AK Madya Fotokopi laporan rencana besaran jumlah kebutuhan perubahan pokok pensiun
76- III.E. Penyusunan Naskah Akademik Menyusun naskah akademik UI.E.1. Sebagai Ketua a. Langkah Pelaksanaan dibuktikan dengal Surat Keputusan Pejabat yang berwenang tentang pengangkatal yang ber- sangkutan sebagai Ketua dalam Tim Penyusunan Naskah Akademik. b. Satua:r hasil Naskah (yarrg dimaksud naskah disini adalah Surat Keputusan Pejabat yang berwenang tentang pengangkatan yang bersangkutan se- bagai Ketua) c. Angka Kredit 1.50 d. Pelaksana AK Madya e. Bukti fisik Fotokopi Surat Keputusan tentang pengang- katan yang bersangkutan sebagai Ketua dalam Tim Penvusunan Naskah Akademik III.E.2. Sebagai Anggota a. Langkah Pelaksanaan dibuktikan dengan : Surat Keputusan Pejabat yang berwenang tentang penga.ngkatan yang ber- sangkutan sebagai Anggota dalam Tim Penyu.sunan Naskah Akademik. b. Satuan hasil Naskah (yang dimaksud naskah disini adalah Surat Keputusan Pejabat yang berwenang tentang pengangkatan yang bersangkutan se- bagai Anggota) c. Angka Kredit I d. Pelaksana AK Muda e. Bukti lisik Fotokopi Surat Keputusan tentang pengang- katan yang bersangkutan sebagai Anggota da- lam Tim Penyusunan Naskah Akademik III.F. Pelaporan Menyusun laporan 1. Langkah Pelaksanaan: a. Menginventarisir seluruh kegiatan manajemen PNS dan pengem- bangan sistem manajemen PNS yang telah dikerjakan; b. Mengumpulkan/mengelompokan hasil kerja sesuai dengan jenis kegiatan manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS; dan c. Membuat laporan.
2. Satuan hasil Laporan (yang dimaksud laporan disini adalah nas- kah informasi penyelesaian pelaksanaan tugas jaba- tan dalam satu satu€n waktu). 3. Angka Kredit a. O,0O4; b. 0,0O5; dan c. 0,006. 4. Pelal<sarra a, AK Pertama; b. AK Muda; dan c. AK Madya. 5. Bukti Fisik Rekapitulasi laporan dan foto copy salah satu nas- kah laporan sebagai contoh IV. UNSURPENGEMBANGANPROFESI A. Pembuatan Karya Tulis/ Karya Ilmiah Bidang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Karya Tulis/Karya llmiah bidang manajemen PNS pembuatannya ber- pedoman pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2O09 Tentang Pedoman Penulisan Karya T\rlis/ Karya llmiah Analis Kepegawaian. Karya Tulis/Karya llmiah dapat berupa : 1. Hasil penelitiaa, pengujian, survey, dan/ atau evaluasi di bidang ke- pegawaian dapat berupa: . a. Dipublikasikan, dalam bentuk: 1l Buku a) Langkah Pelaksaaaarr: (1) penyusunaa Penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah dalam Bentuk Buku harus sesuai dengan Angka II (dua) Lampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Negara Nomor 2 Tahun 20O9 Tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis/Karya Itniah Analis Kepegawaiaa; dan (2) diterbitkan dan diedarkan secara nasional. b) Satuan hasil Buku (yang dimaksud buku disini adalah buku yang isinya menguraikan suatu bidang manajemen kepegawaian dan pengembangan sistem manajemen kepegawaian). c) Angka Ituedit 12,50 d) Pelaksana Semua jenjang e) Bukti fisik Buku
2l 74- Majalah a) Langkah Pela-ksanaan: (1) menyusun artikel; dan (2) diakui oleh instansi yang bersangkutan. b) Satuan hasil Majalah (yang dimaksud majala-h disini adalah terbitan berkala yang isinya meliputi berbagai liputan jurnalistik, pandangaa tentang topik a-ktual yang patut diketahui pembaca, dan me- nurut waktu penerbitannya dibedakan atas majalah bulanan, tengah bulanan, mingguan) c) Angka Kredit 6 d)Pelaksana Semua jenjang e) Bukti lisik Majalah Tidak dipublikasikan dalam bentuk : l) Buku a) Langkah Pelaksanaan . (1) penyusunan Penulisan Karya Tulis/ Karya Ilmiah dalam Bentuk Buku harus sesuai dengan Angka II (dua) l,ampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Negara Nomor 2 Tahun 2OO9 Tentang Pedoman Pe- nulisan Karya Tulis/ Karya Ilmiah Analis Kepegawaian; dan (2) tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan. b) Satuan hasil Buku (yang dimaksud buku disini adalah buku yang isinya menguraikan suatu bi- dang manajemen kepegawaian dan pengem- bangan sistem manajemen kepegawaian) c) Angka Kredit 8 d) PeLaksana Semua jenjang e) Bukti ftsik Buku 2) Makafah a) Langkah Pelaksanaan : (1) penyusunan Penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah dalam Bentuk Makalah harus sesuai dengan Angka III (tiga) Lampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Negara Nomor 2 Tahun 2009 Tentalg Pedoman Pe- nulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah Analis Kepegawaian; dan (2) mendokumentasikan malalah.
79- b) Satuan hasil Makalah (yang dimaksud dengaa mat<alah disini adala-h tulisan resmi teotang bidang kepegawaian (suatu pokok yang dimak- sudkan) untuk dibacakan di muka umum dalam suatu persidangan), c) Angka Kredit 4 d) Pelaksana e) Bukti frsik Semua jenjang Makalah 2. Tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang ke- pegawaian dapat berupa : a. Dipublikasikan dalam bentuk : l) Buku a) Langkah Pelaksanaan : (1) penyusunan Penulisan Karya Tulis/ Karya Ilmiah dalam Bentuk Buku harus sesuai dengan Angka II (dua) Lampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Negara Nomor 2 Tahun 2OO9 Tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis/Ikrya Ilmiah Analis Kepega- waian; dan (2) diterbitkan dan diedarkan secara nasional. b) Satuan hasil Buku (yang dimaksud buku disini adalah buku yang isinya menguraikan suatu bidang manajemen kepegawaian dan pengembaag- alr sistem manajemen kepegawaian). c) Angka Kredit d) Pelaksana e) Bukti fisik 8 Semua jenjang Buku 2) Majalah a) Lanekah Pelaksanaen: (1) menyusun artikel; darr (2) diakui oleh instansi vang bersangkutan. b) Satuan hasil Majalal (yang dimalsud majalah disini adalah terbitan berkala yang isinya meliputi berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca, dan menurut waktu pener- bitannya dibedakan atas majalah bulana.rr, tengah bulanan, mingguan) c) Angka Kredit d) Pelaksana e) Bukti frsik 4 Semua jenjang Majalah
? 80 - b. Tidaft dipublikasikan dalam bentuk: l) Buku a) Largka-h Pelaksalaal : (l) penyusunaa Penulisaa Karya Tulis/ Karya llmiah dalam Bentuk Buku harus sesuai dengan Angka II (dua) Lampiraa Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Negara Nomor 2 Tahun 2O09 Tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis/ Karya Ilmiah Analis Kepega- waian; darr (2) tidak dipublikasikaa tetapi didokumentasikan. b) Satuan hasil : Buku (yang dimaksud buku disini adalah buku yang isinya menguraikan suatu bidang manajemen kepegawaiaa dan pengembangan sistem manajemen kepegawaian) c) Angka Kredit: 7 d) Pelalsana : Semua jenjang e) Bukti lisik : Buku 2) Makalah a) Lartgkah Pelaksanaan : (1) penyu.sunan Penulisan Karya Tulis/ Ka:ya Ilmial dalam Bentuk Makalah harus sesuai dengan Angka III (tiga) Lampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Negara Nomor 2 Tahun 2OO9 Tentang Pedomal Penutsan Karya Tulis/Karya llmiah Analis Kepega- waian; dan (2) mendokumentasika.rr makalah. b) Satuan hasil : Makalah (yang dimaksud dengan makalah disini adalah tulisan resmi tentang bidang kepegawaian (suatu pokok yang dimaksud- kan) untuk dibacakan di muka umum da- larn suatu persidangan) c) Angka l(redit: 3,5O d) Pelaksana : Semua jenjang e) Bukti frsik : Makalah Ilmiah Populer Bidang Kepegawaian a. Langkah Pelaksanaan: 1) penyusunan Penulisan Karya Tulis/ Karya Ilmiah dalam Bentuk Makalah harus sesuai dengan Angka III (tiga) Lampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Negara Nomor 2 Tahun 20O9 Tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah Analis Kepegawaian; dan 2) disebarluaskan mela-lui media massa.
81 - b. Satuan hasil Karya ilmiah populer $ang dimaksud ikniah populer disini adalah bersifat ilmu, tetapi meng- gunakan bahasa umum sehingga mudah di- pahami oleh masyarakat awam tentang artikel dan gaya penutsan karya ilmiah) c. Angka Kredit d. Pelaksana e. Bukti fisik 2 Semua jenjang Makalah 4. Prasaran tinjaual, gagasan atau ulasan ilmiah yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah a. Laagkan Pelaksanaan: 1) penyusunan Penulisan Karya Tulis/ Karya Ilmiah dalam Bentuk Makalah harus sesuai dengan Angka III (tiga) Lampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Negara Nomor 2 Tahun 2O09 Tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah Analis Kepegawaian; dan 2) disampaikan dalam pertemuan ilmiah. b. Satuan hasil c. Angka Kredit d. Pelaksana e. Bukti frsik Makalah (yang dimaksud dengan makalah disini adalah tulisan resmi tentang bidaag kepegawaiaa (suatu pokok yang dimaksudkaa) untuk dibaca- kan di muka umum dalam suatu persidsnga.n 2,50 Semua jenjang Makalah B. Pembuatan Petunjuk Teknis Bidaag Manajemen PNS Pembuatan petunjuk teknis bidang manajemen PNS dapat berupa: . 1. Menyusun pedoman standar manajemen PNS a. fangkah Pelaksanaan : 1) Menyusun pedoman standar manajemen PNS yang merupalan ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan dalam mana- jemen PNS; 2) Diakui oleh BKN; dan 3) Diedarkaa secara nasional. b. Satuan hasil Naskah/pedoman (yrrrg dimaksud naskah/ pedoman disini adalah hal (pokok) yang menjadi dasar (pegangan, petunjuk, dsb) untuk menen- tukan atau melaksalakan sesuatu, di samping syarat- syarat yang lain). c. Angka Iftedit d. Pelaksaaa e. Bukti fisik J Semua jenjang Naskah/pedoman
.42 - Menyusun pedomaa umum petunjuk teknis manajemen PNS a. Langkah Pelaksanaan: Menyusun pedoman umum petunjuk teknis malajemen PNS yang merupa-kan ketentuan yang memberi arah atau bimbingan sesuatu harus dilakukan/digunakaa sebagai patokan dalam manajemen PNS. b. Satuan hasil Naskah/ pedoman (yartg dimaksud naskah/pedo- man disini adalah hal (pokok) yang menjadi dasar (pegangan, petunjuk, dan sebagainya) untuk me- nentukan atau melaksanakan sesuatu di samping syarat- syarat yang lain). c. Angka Kredit d. Pelaksana e. Bukti fisik Semua jenjang Naskah/pedoman Penerjemahan/Penyaduran Buku dan Bahan-Bahan Lain di Bidang Manajemen PNS Te{emahaa/ saduran buku di bidang kepegawaian yang dipublikasikan, dalam bentuk : 1. Buku a. Langkah Pelaksanaan : 1) Penerjemahan/penyaduran buku dan baharr-baharr lain bidalg malajemen PNS dalam Bentuk Buku harus sesuai dengan Angka II (dua) Lampiran Peraturan Kepala Badal Kepegawaian Negara Negara Nomor 2 Tahun 2O09 Tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah Analis Kepegawaian; dan 2) diterbitkan dan diedarkan secara nasional. b. Satuan hasil Naskah/saduran buku/te{emahan buku (yang di- maksud naskah/ saduran buku/terjemahal buku disini adalah hasil menggubah buku tanpa me- rusat garis besar isinya) c. Angka Kredit 7 d. Pelaksana Semua jenjang e. Bukti fisik Naskah/Buku Majalah a. Langkah Pelaksanaan : l) Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain bidang manajemen PNS dalam Bentuk Majalah harus sesuai dengan Angka II (dua) Lampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Negara Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis/ Karya Ilmiah Analis Kepegawaian; dan 2) diakui oleh instansi yang berwenang.
83- b. Satuan hasil Majalah (yang dimaksud majalah disini adala-h terbitan berkala yang isinya meliputi berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca, dan menurut waktu penerbitannya dibedakan atas majalah bulanan, tengah bulaaan, mingguan) c. Angka Kredit 3,50 d. Pelaksana Semua jenjang e. Bukti frsik Maialah V. UNSURPENUNJANG A. Pengajar/Pelatih di Bidang Manajemen PNS Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor I Tahun 2009 tenta.ng Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Analis Kepegawaian yang antara lain mengatur Diklat Analis Kepegawaian dan Diklat Teknis Analis Kepegawaian, diimplementasikan antara lain . Frogram Diklat sebagai berikut: 1. Diklat Fungsional Analis Kepegawaian; 2. Diklat Teknis Fungsional Analis Kepegawaian; dan 3. Diklat Manajemen Kepegawaian. Mengajar atau melatih pada pendidikan dan pelatihan (diklat) PNS Bidang Kepegawaian, diuraikan sebagai berikut: l. Langkah Pelaksanaan ; a. menJ rsun materi/bahan ajar Bidang Kepegawaian berupa maka- lah dan sl;.de/power poinf; dan b. membuat laporaa pelaksanaan kegiatan mengajar. 2. Satuaa hasil 2 Jam Pelajaran (yang dimaksud 2 Jam Pelajaran disini adalah waktu yang dipergunakan untuk me- nyampaikan materi sesuai ketentuan yaag berlaku dalam diklat tersebut) 3. Angka lGedit 4. Pelaksana 5. Bukti fisik o,24 Semua jenjang Fotokopi surat tugas/undangan/surat keterangan dan jadua.l kegiatan mengajar Catatan : Yang dapat dinilai sama dengan butir kegiatan ini adalah mengajar/ meLatih dalam kegiatan workshop dan sosialisasi Bidalg Kepegawaian.
84- B. Seminar/Lokakarya di Bidang Manajemen PNS Dalam pelaksanaan seminar/lokaftarya bidang manajemen PNS baik di tingkat nasional maupun internasional, dapat berperan sebagai: a. Pemrasaran l) Langkah Pelaksanaaa: Menyampaikan buah pikiran yang diajukan dalam pertemuan seminar, lokakarya Bidang Manajemen PNS 2) Satuan hasil Laporan (yang dimaksud laporan disini adalah keterangan yang menjelaskan pelaksanaan ke- giatan seminar, lokakarya bidang manajemen PNS) 3) Angka Kredit 4) Pelaksaaa 5) Bukti fisik 3 Semua jenjarrg Fotokopi surat tugas/undangan/ surat keterangan dan jadual kegiatan seminar/lokakarya bidang maaaiemen PNS b, Moderator/Pembahas/Narasumber a. Moderator a) Langka-h Pelaksanaan: Bertindak sebagai penengah, pemimpin rapat/diskusi yang menjadi pengarah pada acara pembicaraan atau pen- diskusian masalah, l"apora:r (yang dimaksud laporan disini adalah keteranga! yang menjelaskan pelalsanaan ke- giatan seminar/lokakarya bidang manajemen PNS} Bertindak sebagai penengah, pemimpin rapat/diskusi yang menjadi pengarah pada acara pembicaraan atau pen- diskusian masalah, l"apora:r (yang dimaksud laporan disini adalah keteranga! yang menjelaskan pelalsanaan ke- giatan seminar/lokakarya bidang manajemen PNS} b) Satuan hasil 2 Semua jenjang Fotokopi surat tugas/undangan/surat kete- rangan dan jadual kegiatan seminar, loka- karya bidang manajemen PNS b. Pembahas/Narasumber a) Langkah Pelaksanaan : Memberikan pengetahuan yang diketahui secara jelas atau menjadi sumber informasi pada seminar/lokakarya di bidang manajemen PNS. b) Satuan hasil : Laporan (yang dimaksud laporan disini adala-h ketera-ngan yang menjelaskan pelaksanaan ke- giatan seminar, lokakarya Bidang Manajemen PNS)
85 - c) Angka Kredit : 2 d) Pelaksana : Semua jenjang e) Bukti fisik : Fotokopi surat tugas/undangan/surat kete- rangan dan jadual kegiatan seminar/loka- karya bidang manajemen PNS c. Peserta a) Langkah Pelaksanaan: menghadiri dal mengikuti acara kegiataa seminar, loka- karya Bidang Maaajemen PNS; dan membuat resume/bahasan hasil acara kegiatan seminar, lokakarya Bidang Manajemen PNS. b.| Satuan hasil Laporan (yang dimaksud laporan disini adalah keterangan yang menjelaskan atas keikut- sertaan dalam kegiatan seminar, lokakarya Bidang Maaajemen PNS). c) Angka Kredit d) Pelaksana e) Bukti frsik I Semua jenjang Fotokopi surat tugas/undangan/surat kete- rangan dal jadual kegiatan seminar, loka- karya Bidang Manajemen PNS. Catatan: Yang dapat dinilai sama dengan butir kegiatan ini adalah kegiatan seminar/lokakarya bidang manajemen PNS yang dilaksanakan di masing-masing Instansi. C. Keaaggotaan Organisasi Profesi Analis Kepegawaian 1. Tingkat Nasional sebagai: a. Pengurus altif 1) Langkah Pelalsanaan dibuktikan dengarr : a) Surat Keputusan Pejabat yang berwenang tentang peng- angkatan kepengu.rusan yang bersangkutan dalam orga- nisasi profesi; dan b) Memiliki kartu anggota organisasi profesi. 2) Satuan hasil 3) Angka Kredit 4) Pelaksana Tiap tahun (yalg dimaksud dengan tie F tahun disini adalah masa yang lamanya 12 (dua belas) bulan menjadi pengurus aktif) I Semua jenjang 5) Bukti fisik Fotokopi surat keputusan kepengurusan dan kartu anggota
86- ' b. Anggota aktif l) Langkah pelalsanaan dibulidikan dengan : a) Yang bersangkutan aktif menjadi bagian atau masuk dalam organisasi profesi Analis Kepegawaian; dan b) Kartu anggota organisasi profesi. 2l Satuan hasil 3) Angka Kredit 4) Pelaksana 5) Bukti fisik fiap ta-hun (yang dimaksud dengan tiap tahun disini adalah masa yang 12 (dua belas) bulan menjadi anggota akti$ o.75 Semua jenjang Fotokopi karfu aflggota 2. Tingkat Provinsi/ Kabupaten/ Kota sebagai: ' a. Pengurus aktif 1) Langkah Pelaksanaan dibuktikan dengan: a) Surat Keputusan Pejabat yang berwenang tentang peng- angkata! kepengurusan yang bersangkuta-n dalam orga- nisasi profesi; dan b) Memiliki kartu anggota organisasi profesi. 2) Satuan hasil 3) Angka Kredit 4) Pelaksana 5) Bukti fisik Tiap tahun (yang dimaksud dengan Tiap ta- hun disini adalah masa yang lamanya 12 (dua belas) bulan menjadi pengurus aktif) 0,50 Semua jenjang Fotokopi surat keputusan kepengurusan dan kartu anggota, b. Anggota aktif 1) Langkah pelaksa-naan dibuktikan dengaa : a) Yang bersaagkutan aktif menjadi bagian atau masuk dalam organisasi profesi Analis Kepegawaian; dan b) Iftrtu anggota organisasi profesi. 2l Satuan hasil Tiap ta-hun (yang dimaksud dengan Tiap tahun disini adalah masa lrang lamanya 12 (dua belas) bulan menjadi anggota aktif) 3) Angka Kredit 4) Pelaksana 5) Bukti frsik 0,250 Semua jenjang Fotokopi kartu anggota Catatan: Nilai yang dapat diberikan dalam butir kegiatan ini adalah hanya 1 (satu) nilai yang tertinggi dari organisasi profesi.
47 - D. Keanggotaan Tim Penilai Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional 1. Langkah pelaksanaan dibuktikan dengarr : Yang bersangkutan aktif menjadi bagian dalarn Tim Penilai Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian. 2. Satuan hasil 3. Angka Kredit 4. Pelaksana s. Bukti fisik Tiap tahun (yang dimaksud dengan Tiap tahun disini adalah masa yang lamanya 12 (dua belas) bulan menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional) 0,50 Semua jenjang Fotokopi Surat Keputusan penunjuldraa sebagai anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional E. Perolehan Penghargaan/Tanda Jasa 1. Tanda Jasa Satyala:tcana Karya Satya : a. 30 (tiga puluh) tahun 1) Satuan hasil Tanda Jasa (yang dimalsud dengan Tanda Jasa disini adalah setiap kali memperoleh Penghargaan/Tanda Jasa Satyalancana Karya Satya). 2) Angka Kredit 3) Pelalsana 4) Bukti frsik 3 Semua jenjang Fotokopi Penghargaan/Tanda Jasa Satya lan- cana Karya Satya b. 20 (dua puluh) tahun l) Satuan hasil Tanda Jasa (yang dima-ksud dengan Tanda Jasa disini adalah setiap kali memperoleh Penghargaan/Tanda Jasa Satyalaacana Karya Satya) 2) Angka lGedit 3) Pelaksana 4) Bukti fisik 2 Semua jenjang Fotokopi Penghargaan/Taada Jasa Satya lan- cana Karya Satya c. l0 (sepuluh) tahun l) Satuan hasil 2) Angka Kredit 3) Pelaksana 4) Bukti fisik Tanda Jasa (5rang dimaksud dengan Tanda Jasa disini adala-h setiap kali memperoleh Penghargaan/Tanda Jasa Satyalancana Karya Satya) I Semua jenjang Fotokopi Penghargaan/Tanda Jasa Satya lan- cana Karya Satya
88- 2. Gelar Kehomatan Akademis a. Satuan hasil Tanda Jasa (yang dimaksud dengarr Tanda Jasa disini adalah setiap kali memperoleh gelar ke- hoffnatan akademis). . b. Angka Kredit c. Pela-ksana d. Bukti fisik 15 Semua jenjang Fotokopi tanda gelar kehormatan akademis, F. Perolehan Gelar Kesarjanaan Gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas : 1. Sarjana (S1) a. Satuan hasil Ijazah (yang dimaksud dengaa Ijazai disini adalah surat talda tamat belajar). b. Angka l&edit D c, Pelaksana Semua jenjang d. Bukti lisik Fotokopi Ijazah 2. Pasca Sarjana (S2) a, Satual hasil Ijazah (yang dimaksud dengan Ijazah disini adalah surat ta.nda tamat belajar). b. Angka l(redit 10 c. Pelaksaaa Semua jenjang d. Bukti fisik Fotokopi Ijazah 3. Doktor (S3) a. Satuaa hasil ljazah (yang dimaksud dengan Ijazah disini adalah surat tanda tarnat belajar) b. Angka Kredit IJ c. Pelaksana Semua jenjang d. Bukti frsik Fotokopi Ijazah
1. 89- BAB VI PENUTUP Apabila dalam melaksanakan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dijumpai kesulitan, agar ditanyakan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapat penyelesaian. Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. z-*\ f/ WAIAN NEGAM. SUTRISNO
1 ANAK IAMPIRAN 1 PERATURAN KEPAI.A BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1 1 TA}IUN 20 12 TENTANG PETUNJUK TEKMS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN KEAHLIAN DAN ANGKA KREDITI{YA Contoh Ke!'angka Naskah Akademik: Naskah Akademik Tentang... BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang/ Umum B. Tujuan C. Ruaag Lingkup D. Pengertian/Metode BAB II TELAAHAKADEMIK/LANDASAN YURIDIS A... B... C. dst. BAB III PEMBAHASAN A... B... c. dst. BAB IV PENUTUP
2- ANAK I.AMPIRAN 2 PERATURAN KEPAI,A BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 11 TAHUN 2OI2 TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN KEAHLIAN DAN ANGKA KREDITT,IYA Contoh Format Laporan Evaluasi Felaksanaan Relqutmcn Pegawai: '"o"'*,"Jf,i,11iil*"ffffi I**:: Pe gawai BAB I PENDAHULUAN A. Dasar Hukum B. Malsud dan Tujuan BAB II URAIAN KEGIATAN A. ........... ' B. ........... C. dst. BAB III PENUTUP
J- ANAK I,AMPIRAN 3 PEMTURAN KEPALA BADAN KEPEGAWA]AN NEGARA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKMS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN KEAHLIAN DAN ANGKA KREDITNYA Contoh Proses Pengolahan Data Jabatan: Proses Pengolahan Data Jabatan Data yang telah dikumpulkan diolah sehingga diperoleh informasi yang akurat. Pengolahan data diarahkan untuk kepentingan penJmsunan Peta jabatan, penyusunan uraian jabatan, pen5rusunan formasi kelembagaan kepegawaian, serta kepentingan manajemen lainnya. Dengan demikial pengolahan data menghasilkan: 1. rumusan nomenklatur jabatan; 2. uraian jabatan; 3. peta jabatan; dan 4. laporan hasil analisis jabatan yang memuat antara lain rekomendasi atas temuan lapangan,berupa saran-s€rran penyempurnaan kelembagaal dan kepegawaian. Selanjutnya dalam mengolah data jabatan untuk dijadikan rumusan nomenklatur jabatan dan uraian jabatan, hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1. Data tugas yang telah dikumpulkan dari lapangan dikelompokkan. Setiap kelompok tugas berisi tugas yang sejenis dan mempunyai kaitan untuk untuk mehghasilkan keluaran (outryt). 2. Tugas yang telah dikelompokan dirumuskan nomenklaturnya menjadi nomenklatur jabatan yang kemudian diberi nama jabatan. 3. Setiap jabatan harus memenuhi kriteria: a. Jumlah tugasnya berkisar antara 5 (lima) s.d .12 (dua belas) tugas. b. Tugas yang satu dengan yang lain memiliki kaitan proses yang jelas. c. Syarat jabatannya serasi, sejajar, dan wajar. d. Dalam jabataa tersebut, tugasnya menyerap waktu kerja penuh. Maksudnya adalah jurtlah tugas yarrg menjadi rumusan dalam jabatan berisi volume kerja yang minimal dapat dikerjakal oleh 1 (satu) orang pegawai.
4- ANAK I.AMPIRAN 4 PERATURAN KEPATA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1I TAHUN 2OI2 TEMANC PETUNJUK TEKMS JABATAN FUNGSIONAI ANA.LIS KEPEGAWAIAN KEAHIIAN DAN ANGKA KREDITNYA Contoh formulir inforEasi jabatan: FORMULIR INFORMASI JABATAN 1. Nama Jabatan 2. Kode Jabatan 3. Unit Organisasi Eselon I Eselon II Eselon III Eselon IV 4. Kedudukan Dalam J. (Tulis jabatan saudara dengan diberi warna berbeda dan dilengkapi dengan 2 (dua) jabalan diatasnga dan serta jabatan-jabatan gang setara) Ikhtisar Jabatan : 6.
6- J. k. l. 2. 3. dst. 8. Perangkat/ Alat Kerja : t. 2. 3. dst. 9. Hasil Kerja : 1. z, 3. dst. 1) Hasil Kerja : Tulis Hasil Kerja sesuai dengan uraian tugas. 2) Tttlis futuan Hasil kerja sepertt dolflinen" kegiatan, dU. lo. 11. Tanggung Jawab : a. .,,,,.,,,... b... c, ... Wewenang: a... ,,..,,.. b. d.
12. Korelasi Jabatan : 13. Kondisi Lingkungan Kerja : 1. 2. 3. 4. 6. F, Tempat kerja Suhu Udara Keadaan Ruangan L€t€k Penerangan Suara Keadaan tempat kerja Getara[ 9. dst. 14. Resiko Bahaya : 1. z. dst. 15. Syarat Jabatan: a. Pangkat/ Gol. Ruang b. Pendidikaa d. e. I. g' Kursus/ Diklat 1) Penjenjangan 2) Teknis Pengalaman kerja Pengetahuan kerja Keterampilan kerja Bakat Kerja et Temperamen Kerja 1) 2l
L7. j. Kondisi Fisik 1) Jenis Kelamin 2) Umur 3) Tinggi badan 4) Berat badan 5) Postur badan 6) Penampilan l. Fungsi Pekerjaan 1) Safinn Hasil lihat ramnr 9 kolom 2. 2) Tulis ualcat pengel.esaian unfitk setiap tl/lsil lcerja dalam satuan uat6u menit. Butir Informasi Lain : Mengetahui Atasan Langsung Yang membuat NIP, NIP. 20..
9- ANAK I,AMPIMN 5 PERATUMN KEPAIA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKMS JABATAN FI,JNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN KEAHLTAN DAN ANGKA KREDITNYA Contoh meruluskatr data jabatan: Perumusan Data Jabata"n 1. Terdapat 4 (empat) faktor jabatan yang secara umum berperal dalam setiap jabatan PNS, yaitu: a. tanggung jawab; b. kompleksitas jabatan; c. pengetahuan; dan d. keterampilan. 2. Informasi Jabatan yang dihasilkan dari kegiatan analisis jabatan, meliputi: a. nama jabatan; b. letak dan kode jabatan; c. ikhtisar jabatan (job summary); d. uraian tugas; e, uraian kegiatan; f. ba-han atau masukan yang diolah; g. perangkat ke{a yang digunakan; h. hasil kerja atau produk yang dihasilkan; i. korelasi jabatan; j. kondisi lingkungan ke{a; k. kemungkinan resiko bahaya; l. wewena:rg; dan m. tanggung jav/ab. 3. Hasil Analisis Jabatan berupa analisis dituangkan dalam bentuk: a. .rumusan jabatan untuk setiap unit kefa yaitu struktural dan fungsional; b. uraian jabatan baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional; darr c. peta jabatan yang berupa seluruh jabatan struktural maupun fungsional. 4. Jabatan struktural menggambarkan: a. ruang lingkup dan dampak; b. pengaturan organisasi; c. we\ enang penyeliaan; d. sifat hubungan dan tujuan hubungan; e. kesulitan dalam pengarahan pekerjaan; dan f. kondisi lain. 5. Jabatan Fungsional menggambarkan: a. pengetahuan darr kea-hlian; b. pengawasan; c. pedoman kerja; d. 'kompleksitas;
10- e. f. c. h. ruang lingkup dan dampak; tujuan hubungarr; tuntutan fisik; dan lingkungan kerja. 6. Dalam uraian jabatan diuraikan setiap aspek dan karakteristik yang terkandung dalam jabatan yang memuat: a. nama jabata"n; b. unit kerja; c, d. e, f. ringkasan tugas; hasil kerja; .ba-han kerja; peralatan kerja; rincian tugas; keadaan tempat kerja; upaya lisik; kemungkinan resiko bahaya; dan syarat jabatan. c. h. 1. j. k. Peta Jabataa menggambarkan jabatal struktural dan jabatan fungsional yang berada dibawahnya. Dengan peta jabatan, maka seluruh unit kerja dapat dilihat dari jenis dan susunan jabatal yang ada didalamnya, dengan kata lain Peta Jabatan adalah Susunar Jabatan yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal menurut struktur kewenangan tugas da:r tanggung jawab serta persyaratan jabatan. Contoh : Kedudukan dalam Strukhrral Orgaaisasi Biro Kepegawaian Kedudukan dalam Struktural Organisasi
Il - ANAK I.AMPIRAN 6 PERATURAN KEPAI,A BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR ll TAHUN 2012 TEI,ITANG PETUNJUK TETMS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN KEAHLTAN DAN ANGKA KREDITNYA Contoh Konsep P€doman Pelaksanaan Analisis Jabatan dan B€rlaku Untuk Penyusunan Rancangan Pedoman Pcnyusunan Standa! Jabatanl Pedomal Pelaksanaan Analisis Jabatan BAB I PENDAHULUAN A, Umum B. Tujuan C. Ruang Lingkup D. Pengertian BAB II PEI,AKSANAAN ANALISIS JABATAN A. Pembentukan Tim Pelaksana Analisis Jabatal ' El. Pengumpulan Data C, Pengolahan Data D. Verifikasi Data E. Penyempurnaan Hasil Olahan BAB III PENETAPAN HASIL A. Presentasi Hasil B. Pengesahaa Hasil BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan B, Saraa
12- ANAK I,AMPIRAN 7 PERATURAN KEPAI.A BADAN KEPEGA1VAIAN NEGARA NOMOR 11 TAHUN 20 12 TEI,ITANG PETUNJUK TEKMS JABATAN FIJNGSIONAL ANAIIS KEPEGAWAIAN KEAHUAN DAN ANGKA KREDITNYA Contoh Format Term Of Referencg (TOR): Tenn Of Referencgf (TOR) Kegiatan........... Kementerian / Lembaga Unit Eselon I Program Hasil ' Unit Eselon II Kegiatan Indikator Keluaran Satuaa Ukur dan Jenis Keluaran Volume l. Tata cara pengisian format TOR adalah sebagai berikut: a. Kementerian /lembaga, diisi dengan nomenklatur Kementerian Negara/ b. Unit Organisasi, diisi dengan nomenklatur Unit Eselon I yang Lembaga. 'bersangkutan. c. Program, diisi dengan nama program. d. Sasararr Program, diisi dengan sasaran program dalam Rencana Ke{a K/L atau RKP. e. Usulan SBK: diisi sesuai dengan posisi (ievel) usulan SBK serta keterkaitan dengan kegiatan, subkegiatan dan detil kegiatan. 2. Sistematika I. Latar Belakang Menjelaskan dasar hukum yang terkait dan kebijakan Kementerian Negara/ Lembaga yang merupakan dasar keberadaan kegiatan/aktifitas berkenaan berupa peraturan perundang-undaagan, rencana strategis Kementerial Negara/ Lembaga, dan tugas dan fungsi Kementerian Negara/ Lembaga. Sedaagkan gambaran Umum Merupakan Penjelasan secara singkat mengapa (whgl1 keg\atsn tersebut dilaksanakan dall alasan penting kegiatan tersebut dilaksanakan serta keterkaitan kegiataa yang dipilih dengan kegiatan keluaran (outpufl d'eJaxn mendukung pencapaian sasaran dan kinerja program/yang pada akhirnya al<an mendukung pencapaial tujuan kebijalan. IL Kegiatan yang akan dilaksanakan Menjelaskan uraian kegiatan apa (what) yang akan dilaksanakan dan batasan kegiatan.
Ito. t 4, 13- III. Mal<sud dan Ttrjuan Menjelaskan mengapa (whg) kegatarL harus dilaksanakan dan berisikan hasil akhir yang diharapkan dari suatu kegiatan (bersifat kualitatif) serta manfaat (outumQ kegiatan. IV. Indikator Menjelaskan indikator keluaran berupa target yang ingin dicapai (bersifat kualitatif) dan leeluaran (output) yang terukur dalam suatu kegiatan (bersifat kuantitat0. Misalnya: 50 kn, 40 m2, 20 orang, dan lain-lain. V. bara Pelaksanaan Kegiatan Menjelaskan bagaimaaa (how) cara pelal<sanaan kegiatan baik berupa metode pelaksanaan, komponen, tahapan dalam mendukung pencapaian keluararr (outpufl VI. Tempat Pelaksanaan Kegiatan Menjelaskan dimana (where) kegiatan tersebut a}an dilaksana-kan. MI. Pelaksana dart Penanggungiawab Kegiataa Menjelaskan siapa (rzho) saja yang terlibat dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiataanya, MII. Jadwal Kegiatan Menjelaskan berapa lama dan kapan (utenl kegiatan tersebut dilaksaaakan, dengan dilengkapi time table kegiatan. Contoh: Matrik Jadwal Kegiatan tfEclaTlr 'AII PEB IAR AIR uEl .'UT EULAX .ruL ACST AEPT OKT Pcrsiepan (lnventalt8adi data) Panl/uaunan Metcri ruruusan Rapat pcEbaha€en Persiapan aosielfuaai KcAatan !osirlisaai McEbuat lapoGn krgetan' IX. Pembiayaan Berisikan total biaya (tana muctt) kegiatan sebesar nilai nominal tertentu yang dirinci dalam (Rencana Anggaran Biaya) RAB sebagai lampiran TOR. X. Penutup Berisi kesimpulan terhadap rincian kegiatan dan pembiayaan serta urgensi pelaksanaan yang dimaksud. XI. Penandatanganaa TOR Diisi pejabat yang bertanggung jawab pada kegiatan yang akan dilaksanakan. OP DES
t4- ANAK LAMPIMN 8 PEMTURAN KEPAI,A BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKMS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN KEAHUAN DAN ANGKA KREDITNYA Contoh Daftar Jabatan yang telah disusun: Unit Kerja : ... Kepala Sub Direktorat Kepala Seksi Analis Kepegawaian Muda Analis Kepegawaian Penyelia Pengadministrasi Barang Milik Negara Pengadministrasi Keuangan Pengagenda Surat Operator Komputer Penganalisis Jabatan Penganalisis Pengembaagan Karir Pegawai
1 3. 4. 6. 7. 8. 15- Contoh Daftar Nomenklatur Eselonnering Jabatar: Daftar Nomenklatur Eselonnering Jabatan Sekretaris Dae.ah Prop. I,B Pembina Uta4a Muda IV/c Pembina Utama lvle Perab. Tk I Kepala Dinas Prop. Asisten Sekda Prop. IGpaia l.€mb.Tek Da / Bad€n Sekttatis DPRD Prop. I(epala Biro hop. n.A Pembina Uta&a Muda lV lc Peobina Uta.Ea Madya rv/d Peob. Tk I Kepala Dinas IGb/Kota IGpal,a Badan Kab/Kota Pembina Tt, I rvlb Pembina Utaroa Muda lV/c Pembina Sels€taris DPRD IGb/ Kota Kepah I.TD(I(ep.IGntor)Prop. Kepala Bagian Prop. Kepala Bidarg Prop. Itr.A Pe6bina ll la Pembilla Tk. I rv/b Penata Tk. I Kepala Sub,Dinas Prop. fepala UPT DLta8 Prop. Kepala LTD(Kep.Ktr)l(ab/Kota f€pala Bagian Kab/Kota Kepala Sub Dinas lkb/Kota III.A Peobina N/a Pcmbina Tk. I wlb Penata Tk. I Kcpala Bidang IGb/Kota Camat ITI.A Pelrbina Nla Pembina Tk, I rv/b Penata Tk. I Kepdq Subbag. Ikb/Kota Kepala Subbid.I(ab/Itut&Prop. Kepala seksi Kab/ltuta Kepala Seksi kop. Kepala Sub. Bagian Prop. IV.A Penata tlJ/c Penata Tk. I rnld Penata Muda Tk. I Sek€tqris camat Lulah Kcpala UPT Dinas lkb/Kota Kepala Cabang Dinas Sekretarb Lurah Kcpala Seksi Kelurahar IV.B Penata Muda TK. I rtr/b Penata IlUc Pcnata Muda KeDal,a sub Seksi Kelutahelt Penata Muda llll a Penata Muda III/b Pengatur TK. I rv/b rv/b IV/a III/ d IIIl d ur/d rtr/b lll/ a tud
16- ANAK I,AMPIRAN 9 PERATURAN KEPAI.A BADAN KEPEGAWAIAN NEGAM NOMOR l l TAHUN 20 12 TENTANG PETUNJUK TEKMS JABATAN FT'NGSIONAL ANAI,IS KEPECAWAIAN KEAHLIAN DAN ANGKA KREDITNYA Contoh PcdoEan/ Rancangan Peraturan Standar Jabats4 PNS: Pedoman/Rancangan Peraturan Sstandar Jabatan PNS DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN A. Umum B. Tujuan C. Ruang Lingkup D. Pengerlian BAB II STANDARJABATAN A. Jabatan Struktural B. Jabatan Fungsional Tertentu C. Jabatan Fungsional Umum D. Lain-lain BAB III PENUTUP
t7- ANAK IAMPIRAN IO PERATURAN KEPAIA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1I TA}IUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKMS JABATAN FI'NGSIONAL ANALIS KEPECAWAIAN KE/qHUAN DAN ANGKA KREDITNYA Contoh Konsep Rencana Kajian tentang Kl,asifikasi Jabatan: KLASIFIKASI JABATAN l. Penentuan Tingkat Jabatan, meliputi: a. membuat skor bobot maksimum dall minimum. b. membuat jumlah kelas yang diinginkan. 2. Menentukan klasifikasi sebanyak 20 (dua puluh) kelas, setiap kelas terdiri dari 1O (sepuluh) level jabatan. 3. Penentuan kelas jabatan berdasarkan skor bobot masing masing jabatan.
18- ANAK IAMPIRAN I1 PERATURAN KEPAL{ BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR ll TAHUN 2012 TEI,ITANG PETUNJUK TEKMS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN KE,AHLIAN DAN ANGKA KREDITNYA Contoh Menrusun Rencana Kajian t€ntang Rumpun Jabatan: Penyusunarr Rencana Kajian tentang Rumpun Jabatan l. Menghimpun Jabatan yang memiliki kemiripan dalam tugas pokok atau memiliki kaitaa substansi bidang pekerjaannya. 2. Mengelompokkan kegiataa-kegiatan dalam jabataa menjadi jenjang Jabatan dan berada dalam satu kesamaan alur kompetensi. 3. Adanya alur kompetensi yang memperlihatkan jenjang pengetahuan yang diperlukan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan. Misalnya himpunan untuk jabatan yang menuntut pemilikan: a. Ilmu-ilmu hayat maka disebut rumpun ilmu hayat; b. .Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kesehatan maka disebut rumpun kesehatan, dsb.
19- ANAK I.AMPIRAN 12 PERATURAN KEPAI,A BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKMS JABATAN FI'NGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN KEAHLIAN DAN ANGKA KREDITNYA Contoh Pcnilaian Bobot Jabatan: Penilaian Bobot Jabatan l. Melakukan pengumpulan faktor jabatan a. kompleksitas b. .tanggung c. ketrampilan d. pengetahuan Melakukan perhitungan nilai peringkat a. kompleksitas b. tanggungjawab c, ketrampilan d, pengetahuan Melakukan penilaian a. skor b. bobot c. peringkat jawab
20 - ANAK IAMPIRAN 13 PDRATURAN KEPAIA BADAN KEPEGAWAIAN NEGAM NOMOR 1I TAHUN 20 12 TENTANC PETUNJUK TEKMS JABATAN FIJNGSIONAL ANALIS KEPECAWNAN KEAHLIAN DAN ANGKA KREDITNYA Contoh InforEaai Jabatsn: INFORMASI JABATAN I. NAMAJAE}ATAN 2. KODEJABATAN 3. UNITKERJA 3.1. Eselon II 3.2. Eselon 4. IKHTISAR JABATAN
21 - 10, WEWENANG 10.1. LO.2. 1O.3. dst. 11. NAMA JABATAN ATASAN LANGSUNG DAN JABATAN YANG BERADA DI BAWAH JABATAN INI 11.1. Atasanlangsung : ... 1 1.2. Bawahan 11.2.1... I 1.2.2. dst. : 12. KOREI"ASIJABATAN 12.1. Kepala Biro Keuangan : Dalam rangka pelaksanaan tugas dan laporarr. 12.2. Para Pejabat eselon IV di lingkungan Bagian Perbendaharaan : Dalam rangka pelaksanaan tugas di lingkungan Bagian Perbendaharaan. 12.3. Pejabat berwenang pada unit kerja/instansi/lembaga berikut : Dalam rangka tugas tata laksana keuangan. 13. KONDISI LINGKUNGAN KER.IA 13. l. Tempat Kerja 13.1.1. Di dalam ruangan : 90olo 13.1.2. Di luar ruangan : lOo/o 13.2. Suhu 13.3. Udara 13.4. Keadaan ruangan 13.5. Penerangan sejuk kering dan lembab luas terang 14. RESIKO BAHAYA 15. SYARATJABATAN 15.1. Paagkat/ Golongan Ruang 15.2. Pendidikan 15.3. Kursus/Diklat Penata Tk. I - [I/d S1 15.3.1. Penjenjangan 15.3.2. Teknis 15.4. Pengalaman Kerja 15.5. Upaya Jasmani 15.6. Syarat Kondisi Fisik 15.7. Bakat yang Perlu Dimiliki 15.8. Temperamen Kerja yang perlu Diklat Pimpinan Tingkat III Manajemen Keuaagan 2 tahun di bidang tata laksana keuangan Membaca, menulis, berbicara, dan duduk Pria/Wanita sehat jasmani dan rohani G, Q, V, dart N D, F, I, R, S, dan V dimiliki 15.9. Minat Kerja yang perlu dimiliki 15.1O. Fungsi Pekerja lb dan 3a D2 = menganalisis data 03 = menyelia E}7 = memegang
22 - 16. PENGAWASAN a. Dari Atasar Langsung 1) Konsultasi dan petunjuk pelaksanaal tugas Direktur Gaji dan Kesejahteraa:r 2) Evaluasi kinerja b. Kepada Bawahan Langsung 1) Konsultasi dan l) Kepala Seksi petunjuk pelalsarraan tugas 2) Evaluasi kinerja Penggajian PNS 2) Kepala Seksi Penggajian PJN, PTT, dan Staf Khusus 3) Kepala Seksi PeLayanan Direktorat c. Jabatan di luar Unit Kerja Sendiri Konsultasi dan memastiks.n target kinerja pelayanan administrasi direktorat 1) Eselon III dilingkungan Direlctorat Gaji dan Ke sej ahteraan 2) Eselon IV dilingkungan Gaji dan Kesej ahteraan 3) Pejabat berwenang pada unit terkait Berkala dan insidential Berkala dan insidentil Berkala dan insidentil
23 - 17, STANDAR PRESTASI KER.IA JABATAN Standar prestasi kerja jabatan dimalcsud adalah standar prestasi kerja jabatan yang diharapkan selarna l(satu) tahun anggaral yalg harus dicapai oleh pemangku jabatan yang bersangkutan. Rencana Operasiona.l Sub Direldorat Gaji Dokumen Rencana Operasional Subdit Gaji I (satu) Konsep Rencana Kegiatan Direktorat Gaji dan Kesejahteraan Kontrak Kerja tahunan bawahan b. c. Konsep Dokumen Rencana Kegiatan Direktorat Gaji dan Kesej ahteraan Berkas Kontrak Kerja bawahan I (satu) I (satu) Petunjuk teknis penyiapan perumusan kebiiakan penggajian Resume keputusan rapat, koordinasi, konsinyasi penyrapan perumusan kebijakan penggajian d. Petunjuk telcris Dokumen resume I (satu) 1 (satu) Analisis dan kajian bahan rumusan kebiiakan penggajian Bimbingan teloris dalam rangka fasilitas penyiapan rumusarr kebiiakan penggajian instansi pemetintah Pelayanan usaha kesejahteraan pegawai yang terkait penggajian Dokumen analisis dan kajian Dokumen laporan Dokumen surat 1 (satu) 1 (satu) I (satu) Arsip dan dokumen tata usaha, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, rencana, dan kinerja Direktorat gaji dan Kesejahteraan Dokumen I (satu) Iaporarr evaluasi dart pelaksanaan tugas penyiapan rumusan kebijakan penggajian Dokumen laporan 1 (satu) 18, INFORMASI I,AINI{YA
24' ANAK I.AMPIRAN 14 PERATURAN KEPAI,A BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 11 TA}IUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPECAWAIAN KEAHLIAN DAN ANGKA KREDTT}IYA Contoh Pcdoman P€nyuaunan Pota Kari€r Pegawai Negeri Sipil: Pedoman Penyusunan Pola Karier Pegawai Negeri Sipil DAFTAR ISI JUDUL BAB I PENDAHULUAN A. Umum B. Tujuan C. Ruang lingkup D. Pengertian BAB II PRINSIP PEI.IYUSUNAN POI,A KARIER A. Kepastian B. Profesionalisme C. Tfansparan BAB III PEMBEMUKAN TIM PEI{YUSUNAN POT,A KARIER . A. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah B. TIM Pejabat Pembina Kepegawaian (TPPK) C. Syarat anggota TPPK D. Susunan Keanggotaan TPPK BAB IV METODE DAN TEKNIK PEI{YIJSUNAN POI,A KARIER A. Melaksalakan Jabataa Analis Jabatan B. Melaksanakan Evaluasi Jabatan C. Menetapkan Peta Jabatan D. Menetapkan Strandar Kopetensi Jabatan E. Usia F. Masa Kerja G. Pangkat dan Golongan Ruang H. Tingkat Jabatan . I. Penilitian Prestasi J. Kopetensi Jabatan K. Alur Karier PNS BAB V KESIMPUI,AN
z5- ANAK 1AMPIRAN 15 PERATURAN KEPAIA BADAN KEPEGAII'AIAN NEGARA NOMOR II TAHUN 2OI2 TEI\ITANG PETUNJUK TEKMS JABATAN FI'NGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN KEAHLIAN DAN ANGKA KREDITMA Contoh Pcnyusunan Rcncana Penelusuran Bakat Pegawai: Dalam menyusun rencana penelusuran bakat pegawai, meliputi: l. Kecakapan, merupakaa kemampuan seseorang untuk berfrkir dan bertindal< secara terarah serta penyesuaian diri dengan langsung secara efektif yang merupakan ciri keberhasilan prestasi. Unsur-unsur kecakapan terdiri dari: a. daya ingat baik; b, penalaran tajam; c. daya konsentrasi baik; d. menguasai berbagai macam topik; dan e. daya abstraksi tinggi. 2. Kreativitas, merupakan kemampuan seseorang dalam suatu bentuk pemikiran untuk menemukan hubungan baru. Unsur-unsur kreativitas terdiri dari: a. orisinalitas; b. rasa ingin tehu; dan c. imajinatif. 3. Pengikatan diri dari pekerjaan, merupakan hubungan psikologis antar seseorangdengan pekerjaan yang didasarkan pada realisasi efektif pada pekerjaan dan yang berdampat pada prila-ku ke{a. Unsur-unsur pengikatan diri dari pekerjaan: a. tidak lekas putus asa; b. selalu ingin mendalami bidang pengetahuan; c. r4jin belajar; dan d. selalu mengejar tujuan jangka panjang.
_26_ ANAK TNMPIRAN 16 PERATURAN KEPAIA BADAN KEPEGAWNAN NECARA NOMOR 1I TAHUN 2OI2 TEMANG PETUNJUK TEKMS JABATAN FUNCSIONAL ANAUS KEPEGAWAIAN KEAHLIAN DAN ANGKA KREDITNYA Contoh Penyusunan Konsep Pcnelusuran Bakat Pegawai: Penyusunan Konsep Penelusuran Bakat Pegawai Mekanisme Penelusuraa Bakat: 1, Perguruar Tinggi, sebagai sumber rekrutmen pegawai. 2. Administratif, dilaksanakan oleh lembaga ya:tg ada sertifikasi (BKN). 3. Walk in Interview, aspek yang diungkap: a. .Penampilan fisik b. Sikap sopan sa.ntun, manner c. Komunikasi d. Motivasi berprestasi 4. Penelurusan bakat - aspek kepribadian a. Analitis - kritis b. Kreatif inovatif c. Keteraturan sistematis d. Sains e. Sosial f. Visioner 5. Rumpun Jabatan a. Rumpun jabatan inti b. Rumpun jabatan pendukung 6. TeS Kompetensi Bidang di instansi.
27 - ANAK L,AMPIRAN 17 PERATTJRAN KEPAIA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1 1 TAHUN 20 12 TEMANG PETUNJUK TEKMS JABATAN FUNGSIONAL ANAIIS KEPEGAWAIAN KEAHUAN DAN ANGKA KREDITI.IYA Contoh Konacp Prosedur Penelusurarr Bakat Pegawai: ' Konsep Prosedur Penelusuran Ba-kat Pegawai Mekanisme Penelusuran Bakat pegawai, meliputi: 1. SeleksiAdministratif Proses awal pencarian ini di mulai dari Perguruan Tinggi Negeri dan sistem seleksi ini dimaksudkan untuk mengisi Jabatan Manajerial (latar belakang pendahuluan khusus). 2. Walk in interuieu.t Proses wawancara singkat berlangsung sekitar 10 - 15 menit, guna untuk menanyakan dan konfrrmasi kembali data yang ada dalam Curriculum Vitae (CV), antara lain meliputi: a. Penampilan fisik; b. Sikap sopan sa-ntun (manner); dart c. Komunikasi.
24 - ANAK T.AMPIRAN 18 PERATI,JRAN KEPAIA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1 1 TAHUN 20 12 TENTANG PETUNJUK TEKMS JABATAN FIJNCSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN KEAHLIAN DAN ANGKA KREDITNYA Contoh Rancanggn Kebijakan Penelusuran Bakat PcSawai: Rancangan Kebijakan Penelusuraa Bakat Pegawai l. Seleksi Administratif Proses awal penarikan dari Pergu.ruan Tinggi Negeri dal sistem seleksi untuk mengisi jabataa, proses ini meliputi persiapan: a. Peringkat l0 fakultas/jurusan. (sepuluh) besar terbaik dari masing-masing b. Indek Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,O0. c. Usia saat lulus tidak lebih dari 27 (dua puluh tujuh) ta-hun. d. Tidak dalam Ikatan Dinas. e. Memperoleh rekomendasi dad PTN yang bersangkutan. 2. Walkin Interuiew Proses wawancara singkat yang berlangsung l0 - 15 menit, berguna untuk menanyakan dan mengkonfirmasi kembali data yang ada dalam Curriculum Vitae (CV), tahapal yang diungkap dalaxn utalk in interuiew antaralafn: a. Penampilan fisik, aspek paling mudah diarnati yang perlu diperhatikan, kerapihan, cara berpakaian/jenis pakaian warna. b. Sikap, sopan santun, mqnnen Aspek ini menyangkut tentang perilaku yang ditujukkan interuieut, selElma proses wawancara berlangsung yaitu apakah cara interuiew bersikap, berbicara dan merespoll. c, .Komunikasi, terkait dengan bagaimana cara interview berbicara, bercerita, menyampaikan argumen flurupun bantahan. d. Motivasi berprestasi, memiliki pengertian keinginan untuk mancapai hasil yang baik dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaan.
29 - ANAK I,AMPIRAN 19 PERATURAN KEPAIA BADAN KEPEGA\I'AIAN NEGARA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKMS JABATAN FIJNGSIONAL ANALIS KEPECAWAIAN KEAHUAN DAN ANGKA KREDITMA Contoh Format Naskah Akademik Penctapan Jabatan Fungsional: Naskah Akademik Penetapan Jabatan Fungsional BAB I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang/ Umum B. Tujuan C. Metode BAB II TEIIAH AKADEMIK A. Kajian Filosofrs B. Kqjian Yuridis C. Kajian Politis D. Kajian Sosiologis E. Ibjian Teoritis F, Konsep-Konsep BAB III MATERI DAN RUANG LINGKUP A. Pengaturan Asas dart Tujuan ' E}. Pengaturan Hak dan Kewajiban C, Pengatursn Kewenangan dan Kelembagaan D. Pengaturan Mekanisme E, Pengaturar Larangan-larangan F. Pengaturan Sanksi BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan B. Saran DAFTAR PUSAKA
30- ANAK I.AMPIMN 20 PERATURAN KEPAI.A BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR II TAHUN 2OI2 TEI'ITANG PETUNJUK TEKMS JABATAN FT'NGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN KEAHLIAN DAN ANGKA KREDITNYA Contoh penetapan jabatan fungsiona.l: PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN RB NOMOR NAMA JABATAN FUNGSIONAL Menimbang : a. b. c. dst; Mengingat : 1. 2. 3. dst; Memperhatikan : Negara Usul dan pertimbangaa Kepala Badan Kepegawaian MEMUTUSKAN: Menetapkan : Nama Jabatan Fungsional BAB I KETENTUAN UMUM Pasal..... BAB II RUMPUN JAE}ATAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN INSTANSI PEMBINA Pasal..... Pasal..... dst; BAB III UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN Pasal..... Ayat (1) Ayat (2) dst; BAB IV JENJANG JABATAN DAN PANGKAT Pasal..,.. Ayat (1) dst;
31 - BAB V RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI Pasal..... Ayat (1) Ayat (2) Pasal..... Pasal..... dst; BAB VI PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT Pasal..... Pasal..... BAB VII PENGANGKATAN DALq,M JABATAN Pasal...,. Ayat (1) Ayat (2) Pasal..... dst; BAB VIII PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN Pasal.... ' Ayat (1) Ayat (2) Pasal..... dst; BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal,.... Ayat (1) Ayat (2) Pasal.,.,. dst; BAB X PENUTUP Pasal.... ' Pasal,,,., dst; Ditetapkan 2 pada tanggal : MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN RB STEMPEL BASAH TTD NAMA TERANG
32 - ANAK T.,/qMPIRAN 2I PERATURAN KEPAIA BADAN KEPEGAWAIAN NECARA NOMOR II TAHUN 2OI2 TENTANG PETUNJUK TEKMS JABATAN FUNGSIONAL ANALtrS KEPEGAWAIAN KEAHLIAN DAN ANCKA KREDITMA Contoh Naskah Usul Pcnetapan Jabatan F\rngsional: Naskah Usul Penetapan Jabatan Fungsional BAbIAN PEMBUKA/ KOP NASKAH I!GO/ LAMBANG INSTANSI NAMA INSTANSI Nomor : ... ,,, Lampiran : ... Perihal : Pertimbangan Penetapan Jabatan Tempat dan Tanggal usul naskah Fungsional Kreditnya dal Angka Kepada Yth. Bapak Menteri PAN dan RB di Jakarta BAGI.AN KERANGKA/ISI NASKAH l. Dasar Hukum A... B... C. dst. 2. Substansi Ranca-rrgan Peraturan Menteri PAN dan RB A... B... C. dst. 3. Permohonan rekomendasi dan persetujuan Menteri PAN dan RB BAGIAN PENUTUP NASKAH PE.TABAT YANG MENGUSULKAN STEMPEL ftd. BASAH NAMA TERANG Tembusan :
33- ANAK I.AMPIRAN 22 PERATURAN KEPAI.A BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR ll TAHUN 2012 TEIltTANG PETUNJUK TEKMS JABATAN FTJNGSIONAL ANAUS KEPEGAWAIAN KEAHUAN DAN ANGKA KREDITT{YA Contoh Konacp Pengukuran Standar Kincrja Pegawai: PENGUKURAN STANDAR KINER.IA PEGAWAI BAE} I PENDAHULUAN A. Latar belakang B. Tujuan C. Kegunaan D. Ruang lingkup E. Pengertian BAB II TIM PERUMUS STANDAR PRESTASI KER,JA A. Pembentukan Tim Perumusan B. Tugas Tim C. Prinsip-Prinsip BAB III KRITERIA PERUMUSAN STANDAR PRESTASI KER.IA Pembahasan pelaksanaal BAB IV TAHAP PROSEDUR PERUMUSAN STANDAR PRESTASI KERJA A. Identifikasi kegiatan tugas pokok jabatan B. Menyusun daJtar akhir kegiataa tugas pokok jabatan prestasi kerja C. Validasi kegiatan tugas pokok jabatal dan standar prestasi kerja D. MenJrusun standar prestasi ke{a BAB V PENUTUP
34- ANAK I.AMPIRAN 23 PERATURAN KEPAI.A BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR ll TA1IUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKMS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWNAN KEAHLIAN DAN ANGKA KREDITNYA Contoh Pedoman Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil: PEDOMAN PENGELOI,AAN TATA NASKAH KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL I PENDAHULUAN A. UMUM l. 2. 3. dst. B, TUJUAN C. RUANG LINGKUP D. PENGERTIAN II PROSEDURPEI"AKSANAAN A. PENGELOL{AN TATA NASKAH DALAM BENTUK DOKUMEN FISIK 1. 2. 3. dst. B.'PENGELOL{AN TATA NASKAH DAI.AM BENTUK IMAGE DOCUMENT t. z. 3. 4. dst. III PENUTUP