Agama dan Negara di Indonesia Dalam Perspektif Sejarah Muhamad Ali Associate Professor, Religious Studies Department di University of California, Riverside, Amerika Serikat muali@ucr.edu ABSTRAK - Bentuk negara Indonesia yang bukan negara agama dan bukan negara sekuler memerlukan kajian konteks historisnya. Sejarah panjang (long duree) hubungan agama dan negara di nusantara, sejak pra-kolonial, menjadi faktor penting mengapa Negara Pancasila sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak menjadi negara sekuler yang memisahkan agama dan negara secara ketat, dan mengapa ia tidak menjadi negara agama yang mengintegrasikan agama dan negara secara total dan menyeluruh. Kedatangan dan lokalisasi agama-agama dari luar nusantara, dan pengaruh sistem Negara-Bangsa melalui kolonialisme Eropa, menjadikan jalan tengah Negara Pancasila berada pada dua, yaitu gerakan sekuler dan keagamaan atau islamisasi. KATA KUNCI - Negara Sekuler, Negara Agama, Negara Pancasila. ABSTRACT - The form of an Indonesian state that is neither a religious state nor a secular state requires a study of its historical context. A long historical relations between state and religion in Nusantara since pre colonial period raised an important questions : why the unitary state based on Pancasila did not adopting secular state or becoming religious state which unify religion and state altogether. The arrival and localization of religions from outside the archipelago, and the influence of the Nation-State system through European colonialism, makes the middle way of the State of Pancasila between two secularisation and religion/ Islamization. KEYWORDS - Secular State, Religious State, State of Pancasila. PENDAHULUAN Sejarah panjang hubungan agama dan negara di Nusantara, menjadi faktor penting mengapa Negara Indonesia tidak menjadi negara sekuler yang memi- sahkan agama dan negara secara ketat, dan mengapa ia tidak menjadi negara agama yang mengintegrasikan agama dan negara secara total dan menyeluruh. Posisi "ten- gah" dan "samar" bentuk Negara Indonesia (sering disebut sebagai Negara Pancasila) juga dilatarbelakangi konflik dua kekuatan utama nasionalis sekuler dan nasionalis ag- amis menjelang kemerdekaan (khususnya Islam yang dianut mayoritas, setelah sebel- umnya didominasi peradaban Hindu dan Buddha). Proses sekulerisasi dan agaman- isasi tarik menarik, namun secara umum berjalan seiring dan saling tumpang tindih (overlapping) dalam sejarah modern dan
Agama dan Negara di Indonesia Dalam Perspektif Sejarah | 89 kontemporer Indonesia. 1 METODE Artikel ini menelurusi hubungan agama dan negara dengan pendekatan sejarah long duree secara ringkas, dengan meng- gunakan sumber-sumber pustaka, tanpa bermaksud merinci setiap aktor, kejadian, dan gagasan, mengikuti periode umum prakolonial, kolonial, pascakolonial, dan era reformasi kontemporer. Tujuannya in- gin memahami secara garis besar menga- pa dan bagaimana Negara Indonesia saat ini dipahami sebagai bukan negara agama dan bukan pula negara sekuler, meskipun terdapat aspek-aspek negara agama yang mendukung pembangunan agama dan as- pek-aspek negara sekuler yang tidak mere- smikan satu agama tertentu dalam konsti- tusi negara. Simbol-simbol dan praktek agama-agama memainkan peranan penting dalam proses pembentukan dan pemban- gunan Kerajaan dan Kesultanan, Negara kolonial, dan Negara Republik pasca-kolo- nial dan kontemporer. Konsep dan praktek negara, dalam bentuknya yang beragam dan berubah, juga berpengaruh pada kon- struksi dan kontestasi apa itu agama dan apa fungsinya dalam kehidupan bernega- ra.2 Hubungan agama dan negara mengala- 1 Sumber-sumber sejarah mengkaji agama dan negara di Indonesia cukup beragam: hikayat dan kronikel lokal, biografi, manuskrip, laporan perjalanan orang asing, inskripsi, sejarah lisan, dan etnografi sejarah, dengan teori-teori humaniora dan ilmu sosial terkait dengan politik, Negara, kolonialisme, dan pasca-kolonialisme, modernisasi dan pasca-modernisasi, civil society, gender, dan sebagainya. Sejarah intelektual, sejarah politik, sejarah sosial, juga teori-teori Max Weber, Karl Marx, and Michel Foucault, bisa digunakan secara kritis. mi ketegangan-ketegangan dan pertentan- gan-pertentangan, tapi juga kompromi dan saling memperkuat. Setelah kemerdekaan, agama-agama juga mempengaruhi sistem negara dan praktek dan kebijakan keneg- araan yang mendukung pembangunan ag- ama, khususnya melalui Departemen atau Kementerian Agama. Bentuk Negara Ke- satuan Republik Indonesia dan pemerintah- an yang silih berganti, juga berperan dalam menyebabkan kristalisasi dan konsolidasi identitas dan komunalisme agama-agama di tingkat masyarakat, sebagiannya bertu- juan mencegah kecenderungan agamanisa- si negara dan sebagian lainnya berorientasi memperkuat peran agama di negara dan pemerintahan. Pancasila terbukti menjadi kompromi politik yang cukup efektif me- moderasi berbagai orientasi sekulerisme Barat dan islamisme ala negara Islam di Timur Tengah. HASIL DAN PEMBAHASAN Revolusi Agama-Agama dan Kera- jaan-Kesultanan di Zaman pra-Kolonial Rekaman sejarah awal nusantara dimu- lai dengan datangnya pejabat dan pela- yar Cina di sepanjang Laut Cina Selatan hingga akhir abad ke-3 SM, menggunakan jalur perdagangan. Namun kemudian, nusantara menyaksikan kedatangan ag- ama-agama dari berbagai wilayah dan pendirian kerajaan-kerajaan yang bera- filiasi pada agama-agama tertentu. Ke- datangan agama-agama seperti Hindu, 2 Negara, atau "State", bermakna macam-macam. Salah satunya, "a complex agent that acts through culturally constructe repertoires of potent, rational, authoritative, magical, symbolic, and illusory practices and institutionalized concepts." It is "distinct from yet interactive with societal forces, in ways that vary according to time and place." The state "regulates power and morality and organizes space, time, and identity in the face of resistance to its authority to do so." Tony Day, Fluid Iron: State Formation in Southeast Asia (Honolulu: University of Hawa`i Press, 2002), 34.
90 | Muhamad Ali Buddha, Islam, Konghucu, Protestan, dan Katolik Roma di wilayah-wilayah kepu- lauan, memberi dampak pada kemuncu- lan sistem dan budaya politik dan negara yang bermacam-macam dan berubah dari waktu ke waktu. Interaksi yang rumit dan berlapis-lapis menyebabkan pencampu- ran atau eklektisisme agama-agama dan negara-negara tradisional, India, Persia, Arab, dan Eropa dan sintesa yang berben- tuk ketegangan dan koeksistensi hubungan agama dan negara pada masa-masa sesu- dahnya. Proses "Indianisasi" dengan ekspansi agama dan budaya Hindu (atau bisa dise- but "Hinduisasi"), yang berlangsung in- tensif namun berangsur-angsur mulai pada abad kedua dan ketiga Masehi, menye- babkan sistem dan budaya kerajaan ala India di Nusantara, yang mengalami lo- kalisasi, akulturasi, dan adaptasi dengan budaya-budaya suku dan komunitas yang ada. Manusia di nusantara, melakukan "In- dianisasi atau Hinduisasi-diri", mengambil dan menggunakan gagasan-gagasan India. Agama Hindu, baik penganut Siwa dan penganut Wisnu, dengan teksnya seperti Kitab Weda, Bhagawad Gita, dan cerita epik Mahabarata dan Ramayana, berpen- garuh pada bahasa, budaya, dan sistem politik dan masyarakat. Kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara mengambil konsep ker- ajaan Hindu yang berdasarkan pasangan brahmana (agamawan) dan ksatria (bang- sawan atau raja) dan kultus "lingga", batu berbentuk alat kelamin pria yang mencer- minkan kekuatan dan kesuburan. Sistem kasta sosial berinteraksi dengan mas- yarakat-masyarakat asli yang juga berting- kat namun cenderung egalitarian, melalui konversi keyakinan dan ritual, pemban- gunan tempat-tempat ritual, perdagangan, dan perkawinan. Unsur-unsur asing dan lo- kal bersentuhan dan menyatu sering tanpa batas yang jelas. Bisa saja, pengaruh Islam yang datang belakangan di Asia Tenggara, yang dianggap toleran terhadap budaya lokal itu, dipengaruhi agama-agama In- dia yang dianut mereka lebih dari sepuluh abad. Begitu pula pengaruh hukum In- dia: Dharmasastera dan "Hukum-hukum Manu", yang dirujuk raja dan hakim dalam memutuskan perkara umum seperti hu- kuman, dan pengaruh politik Arthasastra dalam administrasi hirarkis kerajaan-kera- jaan dan "etika raja" (rajanita).3 Konsep dewaraja atau raja yang me- wakili dewa terkait dengan cakrawartin: raja sebagai penakluk dunia. Raja-raja Sailendra, Tarumanegara, Kediri, Singasa- ri, dan Majapahit, berusaha mendapatkan legitimasi keagamaan (Siwa atau Wisnu) dalam memerintah rakyatnya dalam berb- agai bidang politik ekonomi sosial budaya dan keagamaan. Namun demikian, dimensi ketuhanan raja-raja itu tidak selalu berarti absolutisme ketuhanan raja; sisi ketuhanan itu terbagi juga dengan pendeta, bahkan hewan seperti sapi dan ular dan pohon-po- hon. Menurut pembacaan yang berbeda, dewaraja, lebih berarti Raja tuhan-tuhan yang ditujukan kepada Dewa Siwa, bukan kepada raja, karena raja tidak dianggap suci, ataupu sesuci dewa.4 Kerajaan-kerajaan dan Mataram (selain Angkor Wat dan Bagan di Asia Tenggara), menggunakan sistem Sriwijaya 3 G. Coedes, The Indianized States of Southeast Asia, ed. Walter Vella, terj. Susan Brown Cowing (Canberra: ANU, 1975 (1965)), 23, 253; Anthony Reid, the Age of Commerce, vol.1, 137-8. 4 Nicholas Tarling, ed., "Religions and Popular Beliefs", Cambridge History of Southeast Asia, vol.1, Part I (Cambridge University Press, 1993), 324-325.
Agama dan Negara di Indonesia Dalam Perspektif Sejarah | 91 "mandala" - yang secara harfiah berarti "lingkaran-lingkaran", ruang budaya dan ritual yang berpusat pada ibu kota yang mampu mengubah tempat-tempat seki- tar wilayah tertentu. Raja-raja dan pende- ta-pendeta ritualnya menggunakan upaca- ra kosmis, dan menganut agama-agama lokal sebagai penjaga kekuasaan dan ko- munitas sakral mereka. Pusat dan pinggi- ran dihubungkan suatu sumpah, misalnya dengan meminum cairan suci, disaksikan kekuatan supranatural yang mengabdi ke- pada raja. Candi-candi Hindu dan Buddha membentuk bagian utama pembentukan politik, ekonomi, dan budaya wilayah- wilayah kerajaan. Di Sriwijaya, candi-can- di mengkonsentrasikan kekuasaan spiritual dan menghubungkannya dengan rute-rute perdagangan antar-bangsa ke pusat-pusat spiritual lain seperti Nalanda di India. Be- rangsur-angsur, campuran agama-agama asli dan luar menjadi dibawah ideologi ker- ajaan yang makin dominan, yang ditandai dengan arsitektur pusat dan praktek ritual, membentuk suatu negara ritual ("theater state"). Pada saat yang sama, agama-ag- ama teks seperti Budha Theravada dari Sri Langka, Islam dari India dan Arab, dan Konghucu dari Cina datang menggunakan rute perdagangan itu. Pesisir dan pedala- man pun berkompetisi dalam zaman yang sejarawan Anthony Reid sebut "Zaman Perdagangan" (the Age of Commerce", sekitar 1450-1680). Pada zaman ini, ada "revolusi agama" dimana Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen berdatangan ke nusan- tara. 5 (tripaksa): Penganut Siwa, penganut Bud- dha, dan Resis, masing-masing dibawah pegawai pemerintahan pusat dharmadhi- kara untuk pemeluk Siwa dan Buddha dan mantri er-haji untuk Resis, kaum mistik dan Brahmin istana, yang mengurus up- acara-upacara kerajaan dan pendidikan di asrama.6 Konsep prakolonial yang terwariskan ke zaman pascakolonial antara lain Bhine- ka Tunggal Ika, "Kemajemukan dan Ke- satuan", dalam Kakawin Sutasoma karya penyair Mpu Tantular, yang dipengaruhi ajaran Buddha Tantrik, di zaman Majapa- hit pada abad ke-14, mengajarkan kesatuan dalam perbedaan ajaran Buddha dan Hin- du-Siwa.7 Kata "agama", meskipun tidak diketahui pasti persis kapan mulai digu- nakan, berasal dari bahasa Sansekerta yang antara lain berarti ajaran, doktrin, manual yang memuat cara-cara kebaktian. 8 Pada abad ke-15, raja Malaka memeluk Islam, agama yang kemudian menyebar ke bagian-bagian lain. Juga dipengaruhi tradisi kekuasaan Persia, dengan gelar sultan dan syah. Mengikuti raja Muslim Pasai yang memperluas jaringan perdagangan dengan menjadi Muslim, raja Malaka menggelari dirinya "Nasir al-dunya wa al-din", Peno- long Dunia dan Agama. Melayu dan Islam pun berkaitan erat: masuk Melayu berarti 6 Cambridge History of Southeast Asia, vol.1, hal.305 7 Kata O'Brien, Sutasoma, the Ancient Tale of a Buddha-Prince from 14th Century Java by the Poet Mpu Tantular, Bangkok: Orchid Press, 2008. Sumber-sumber Jawa kuno mulai abad ke-11 menyebut tiga komunitas agama 5 John K. Whitmore, "Resources, Rituals, and Realms: Premodern Polities", di Norman G. Owen, ed., Routledge Handbook of Southeast Asian History, 15-16. 8 Selain kata agama, ada banyak kata serapan dari bahasa Sansekerta yang berasal dari India atau melalui bahasa Jawa kuno, seperti Negara, bangsa, negeri, swasta, kuasa, raja, Pancasila, bahasa, budaya, menteri, bupati, duta, istana, lembaga, desa, kota, kepala desa, warga, upacara, puja, sembahyang, anugerah, bencana, surga, neraka, bahagia, sejahtera, sengsara, asrama, santri, berhala, cinta, dewa, dewi, harta, jiwa, nista, pendeta, pribumi, dan pustaka.
92 | Muhamad Ali masuk Islam. 9 Kerajaan-kerajaan "Islam" lain bermunculan, termasuk Perak, Kedah, Pahang, Kelantan, Terengganu, dan Patani. Di Jawa, pegawai-pegawai Muslim men- jadi bagian dari Kerajaan Majapahit pada masa kejayaannya. Walisanga berpengaruh pada pengislaman istana dan masyarakat Jawa, tapi juga kondisi politik kesultanan.10 Kekalahan Majapahit memberi jalan kera- jaan-kerajaan Islam, seperti Demak, yang membangun masjid keraton. Di Sulawesi, raja Goa menjadi Muslim dan bergelar Sul- tan Alauddin.11 Kesultanan Aceh "dar al-salam", yang didirikan 1500, menempatkan hukum Is- lam memiliki peran yang penting, namun budaya setempat juga penting. Sistemnya disebut kesultanan (Islam) atau kerajaan (Hindu). Struktur politiknya terdiri dari sul- tan, ulama, dan syaikh al-Islam dan qadhi. Gelar tertinggi sultan, atau paduka raja, paduka seri sultan. Sultan Iskandar Muda, misalnya, bergelar sayyiduna wa mawlana paduka seri Sultan Iskandar Muda johan berdaulat zill Allah fi al-'Alam. Di tempat lain, gelar Yang Memegang Alam Dunya, juga dipakai.12 Sang Sultan atau raja men- erbitkan koin, stempel, dan perintah kera- jaan (sarakata), sebagai upaya sentralisasi kekuasaan, ataupun reformasi sosial, poli- tik dan keagamaan. Abdul Ra'uf al-Singkili (w.1693) menyebut Sultan Iskandar Muda sebagai sultanah Taj al-Alam Safiyyat al- Din Berdaulat zill Allah fi al-'Alam di Aceh Dar Al-Salam dan sebagai salah satu "khalifah". Dalam Bustan al-Salatin, Sul- 9 Cambridge History of Southeast Asia, vol.1, hal. tan Iskandar Muda disebut sebagai pendiri Masjid Bayt al-Rahman dan masjid-masjid lain, menegakkan agama Islam, memerin- tahkan sholat dan puasa di bulan Rama- dan, melarang orang minum arak dan judi. Ia juga mendirikan Bayt al-Mal, bea dan cukai di pasar. Beberapa sultan lain tidak lama memerintah: lemah kepemimpinan, atau berkarakter buruk dan pembunuh. Di samping itu, ada sultan-sultan perempuan, seperti Safiyyat al-Din, memerintah Aceh. 13 Di posisi lain adalah ulama, kemana sul- tan harus berkonsultasi dalam masalah-ma- salah agama.14 Ada juga jabatan Syaikh Al-Islam, seperti Shams al-Din al-Samatra- ni, Nur al-Din al-Raniri, dan Abd Al-Rauf al-Singkili.15 Jabatan qadhi terkait dengan pengadilan, yang menurut Augustin de Beaulieu terbagi menjadi empat: penga- dilan sipil berurusan dengan masalah-ma- salah seperti hutang piutang, pengadilan kriminal mengenai perselisihan, pencurian, dan pembunuhan, pengadilan keagamaan terkait masalah 'agama', dan pengadilan perdagangan mengurus perselisihan da- gang. 16 Hubungan hukum Islam dan hu- kum adat sangatlah kompleks. Koeksisten- si, akulturasi, integrasi, dan konflik sudah ada sebelum masa kolonial. Agama-Agama dalam Negara dan Peme rintahan Kolonial Dalam konteks kolonial, agama menjadi salah satu faktor gerakan sosial berupa per- lawanan terhadap aparatur negara kolonial yang dianggap diskriminatif, seperti terjadi di Banten pada 1888. Pesantren-pesantren 516-7. 10 Cambridge History of Southeast Asia, vol.1, hal.331. 11 Cambridge History of Southeast Asia, vol.1, hal. 319. 12 Amirul Hadi, Islam and the State, hal. 49-50. 13 Amirul Hadi, hal.60, 62 14 Hadi, 63. 15 Hadi, 148. 16 Hadi, 163.
Agama dan Negara di Indonesia Dalam Perspektif Sejarah | 93 dan taraket-tarekat tumbuh berkembang dan pengaruh kolonialisme dan moderni- sasi ekonomi dan politik Barat makin be- sar di berbagai wilayah Hindia Timur.17 Pada masa awal, gerakan sosial ini bersifat lokal, kecil, dan tidak berlangsung lama. Para haji, yang sebagiannya membawa Pan Islamisme dan bahkan Pan Arabisme, tapi para pemimpin pesantren dan taraket di desa di Banten itu, mengungkapkan keke- cewaan mereka terhadap kondisi sosial dan ekonomi, dengan harapan Imam Mahdi, menyeru jihad atau perang sabil, melawan penjajah, dan berjanji hilangnya pajak dan berdirinya negara atau daulah Islam. Para tokoh agama pesantren dan tarekat, seperti Haji Abdul Karim, berseberangan dengan otoritas agama yang diangkat pemerin- tah kolonial. Ulama birokrat dan ulama pedesaan sering bertentangan. 18 Otoritas agama dibentuk pemerintah kolonial se- bagai perantara pemerintah dan umat be- ragama, khususnya umat Islam yang di banyak daerah nusantara telah memeluk Islam. Otoritas agama ini dibawah sistem baru nation-state yang berasal dari Eropa, yang kemudian menjadi Negara-bangsa atau bangsa-negara. Pemerintahan kolonial Eropa, khusus- nya Belanda di Indonesia dan Inggris di Malaya, menerapkan "nation-state", yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu/In- donesia serapan dari bahasa Sansekerta: 17 Nama Hindia Timur digunakan pemerintah Belanda. Mulai tahun 1910-an, nama Indonesia mulai digunakan kaum proto-nasionalis. Mengenai asal kata Indonesia, lihat Justus M. van der Kroef, "The Term Indonesia: Its Origin and Usage", Journal of the American Oriental Society Vol, 71, No.3 (July - September 1951), hal. 166-171. 18 Lihat Sartono Kartodirdjo, The Peasants Revolt of Banten in 1888: Its Conditions, Course and Sequel: A Case Study of Social Movements in Indonesia (Springer- Science+Business Media, B.V., 1966). bangsa-Negara, atau negara-bangsa, dise- but di atas, untuk menggantikan (atau seti- daknya mengatasi) sistem Kerajaan dan kesultanan. Kelembagaan-kelembagaan Eropa memiliki dampak yang besar dalam sistem pemerintahan, mulai abad ke-19, dan terutama paruh pertama abad ke-20. Orang-orang asli dan lokal yang mulai menamakan diri mereka Indonesia memi- liki peran yang juga besar dalam proses apropriasi dan lokalisasi apakah dalam bentuk konseptualisasi politik, organisasi sosial, pendidikan, hukum dan pengadilan, dan penggunaan sains dan teknologi. Poli- tik Etis 1901 oleh Ratu Wilhelmina bertu- juan menguntungkan bangsa terjajah, den- gan fokus pendidikan, namun tidak merata dan bersifat diskriminatif. Politik Etis ber- maksud membantu meningkatkan kondisi kaum Kristen lokal, namun misi-misi Ka- tolik sempat dibatasi dan misi-misi Kristen berjalan sendiri tanpa dukungan pemerin- tah kolonial. Pemerintah kolonial Belanda mendi- rikan Kantor Urusan "inlander dan Arab" (Het Kantoor voor Inlandsche en Ara- bische (Muhammadanan) Zaken) pada 1889, bertujuan mengkaji keyakinan dan lembaga-lembaga dan gerakan Islam, dan Arab, gerakan Sufi, dan bahasa dan bu- daya pribumi di Hindia Timur. Pemerin- tah mengawasi gerakan dan partai politik yang berdiri dan melakukan birokratisasi agama. Kolonialisme Eropa melakukan birokratisasi agama dan memperkuat ag- ama yang terlembagakan (institutionalized religion).19 Jika sebelumnya ada otoritas agama (parewa sara) dan otoritas adat (parewa 19 Paul Stange,"Religious Change in Contemporary Southeast Asia", Cambridge History of Southeast Asia, vol.2, hal. 549.
94 | Muhamad Ali adat), dan kemudian Kantor Urusan inland- er dan Arab tersebut di atas, maka pemer- intahan kolonial juga membentuk Departe- men Pendidikan dan Agama, dimana ada unit "Agama Muhammadan", selain Kato- lik Roma dan Kristen Protestan. Informasi tentang Muhammadan clergy dan Islamic native schools masuk dalam laporan tahu- nannya. Pemerintah kolonial menghadapi dilema antara mendukung dan netral ter- hadap Kristenisasi dan antara mendukung dan netral terhadap kelompok-kelompok Islam.20 Pemerintahan kolonial menjamin kebebasan beragama, dengan mengako- modasi hari-hari besar keagamaan seperti Idul Fitri dan Idul Adha, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Natal, dan Tahun Baru Cina. Pega- wai negeri diberikan waktu untuk solat Ju- mat. Masjid-masjid berdiri sendiri. Di sisi lain, pendirian masjid harus ada izin dari zelf-bestuur setempat. Pemerintah menga- wasi haji, pelaksanaan zakat, gerakan dan partai politik, sekolah-sekolah pemerin- tah dan dalam banyak kasus juga pesant- ren dan guru-gurunya, serta pergerakan tarekat yang dianggap membahayakan ko- lonialisme.21 Pemerintah kolonial berusaha menjaga keseimbangan yang sulit antara kebebasan agama dan kontrol agama, khu- susnya Islam dan Kristen. Di pihak penduduk Hindia Belanda, agama berkembang pesat, dengan mun- culnya organisasi-organisasi dan gera- kan-gerakan keagamaan, nasionalisme, dan sosialisme, selain perkumpulan-per- kumpulan teosofis. Bertujuan kemajuan (progress), Sarekat Islam berdiri bekerja keras merangkul para pedagang dan aktifis Muslim. Mereka membangun politik, se- 20 Muhamad Ali, Islam and Colonialism, Hal.137- bagian besarnya tidak tertarik dengan ger- akan khilafah ketika ia runtuh pada 1923 di Turki. Para aktifis Muslim mengede- pankan konsep ummah dan negeri, selain bangsa, ketimbang khilafah dan Daulah. Ahmad Dahlan, yang ayahnya abdi dalam keraton Yogyakarta, belajar di Mekah dan kembali mendirikan Muhammadiyah pada 1912 menjadi gerakan akal dan organisasi berkemajuan, mengadopsi sistem organ- isasi moderen dan bahkan Kristen, dalam pendidikan, kesehatan, dan panti anak yat- im, tanpa menunjukkan anti-pemerintahan kolonial Belanda. Nahdlatul Ulama, ber- diri 1926, sebagai reaksi terhadap Wahha- bisme di Saudi Arabia, dan gerakan khila- fah, melakukan konsolidasi basis kiyai dan pesantren di desa-desa, pun harus mendaft- arkan ke kantor kolonial dan tidak menge- cam pemerintahan kolonial. Dalam fat- wanya, yang merujuk sumber-sumber fiqih siyasah, di tahun 1936, NU menyebut In- donesia sebagai bagian dari "negeri Islam" sebagai terjemahan dar al-Islam, bukan bagian dari dar al-harb, negeri peperan- gan, dalam konteks pemerintahan kolonial. Mereka menyebut Indonesia sebagai "neg- eri Islam" karena Indonesia pernah diper- intah pemimpin Muslim, meskipun saat itu dipimpin pemerintah kolonial kafir. Sela- ma umat Islam dapat menjalankan hukum Islam di tanah air ini (seraya menyebut betawi dan negeri Jawa) meskipun seba- giannya saja, Indonesia tetap disebut dar al-Islam.22 Kata "Negara" sebagai entitas politik administratif, makin menguat, sei- ring dengan kata "staat" dan "daulah". Di zaman kolonial Jepang, hubungan agama dan negara pada mulanya saling mendukung namun pada akhirnya agama 40. 21 Ali, Islam and Colonialism, 137-46. 22 Ali, Islam and Colonialism, 108-11.
Agama dan Negara di Indonesia Dalam Perspektif Sejarah | 95 menjadi kekuatan anti penjajahan Jepang. Pemerintahan militer Jepang (dalam kontes Perang Pasifik) berupaya mengakomodir dan mengontrol kekuatan-kekuatan umat dan pemimpin Islam dalam Madjlis Sju- ro Muslimin Indoensia (M.I.A.I). Mereka juga membangun Kantor Urusan Agama, Shumu-bu, yang dipimpin Kolonel Hori dari tentara Jepang, staf awalnya orang Je- pang Muslim, kemudian oleh Hoesein Dja- jadiningrat. Kantor ini mengurus urusan agama Islam di Indonesia. Pada masa Je- pang, K.H. Hasyim Asy'ari dari Tebuireng, ditunjuk pemerintah Jepang untuk menjadi pejabat kepala kantor ini sejak 1 Agustus 1944.23 Menjelang proklamasi kemerdekaan, Muhamad Hatta, Muhammad Yamin, Supomo, Soekarno, dan lain-lain, menga- jukan beberapa persoalan: struktur negara (apakah negara kesatuan atau negara feder- al), hubungan negara dan agama, dan per- soalan apakah Indonesia menjadi republik atau kerajaan. Dalam persoalan hubungan negara dan agama, kaum Islamis dan kaum nasionalis mengajukan alasan-alasan mas- ing-masing. Supomo, misalnya, berpidato bahwa Indonesia memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan Irak, Iran, Mesir, Suriah, negara-negara yang memiliki sifat Islam (corpus Islamicum); Indonesia merupa- kan bagian dari Asia Timur dan anggota persemakmuran Asia Timur Raya bersa- ma Jepang, Tiongkok, Filipina dan Thai- land. Menurutnya, konsep negara Islam sendiri tidaklah satu. Ia merujuk pendapat Ali Abdul Raziq yang mengatakan agama harus dipisahkan dari hukum yang men- genai masalah negara. Dia mendukung suatu negara kesatuan nasional, sehing- ga semua "merasa di rumah" dalam neg- aranya. Suatu negara kesatuan nasional, Supomo berpendapat, bukan berarti suatu negara yang memiliki sifat tanpa agama. Ia memiliki dasar kesusilaan yang luhur sep- erti yang dianjurkan Islam. Supomo berce- ramah, "dalam negara Indonesia para war- ga negara harus didorong untuk mencintai tanah airnya, untuk mengabdikan dirinya dan untuk mengobankan dirinya untuk kepentingan negara, untuk melayani tanah air dengan bersemangat, untuk mencintai dan melayani pemimpin-pemimpinnya, untuk tunduk kepada Tuhan, untuk meng- ingat Tuhan setiap waktu..."24 Dalam upa- ya mencari landasan Negara yang akan la- hir, Soekarno, dengan bantuan ahli bahasa, menamakan Pancasila untuk lima pilarnya (kebangsaan, internasionalisme atau hu- manitarianisme, permusyawaratan melalui perwakilan untuk memperoleh mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan). Menjawab pihak-pihak lain yang mendukung nega- ra Islam, Soekarno, Supomo, Muhammad Yamin, dan lain menyatakan bahwa Pan- casila tidak berarti anti Tuhan dan anti ag- ama. Ketika "tujuh kata", yaitu "Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya", mun- cul dalam Muqaddimah konstitusi, dan diprotes beberapa kalangan Protestan, sep- erti Latuharhary dan Wongsonegoro dan Hoesein Djajadiningrat, pemimpin Mu- hammadiyah Ki Bagus Hadikusumo, in- gin meniadakan "bagi pemeluk-pemeluk Islam" sehingga berbunyi "Negara di- dasarkan atas 'Ketuhanan Yang Maha Esa, 23 Harry Benda, The Crescent and Rising Sun: Indonesian Islam under Japanese Occupation, 1942- 1945 (the Hague & Bandung: W. Van Hoeve, 1958). 24 B.J. Boland, Pergumulan Islam di Indonesia, terj. The Struggle of Islam in Modern Indonesia (Jakarta: Grafiti Pers, 1985) 23.
96 | Muhamad Ali dengan kewajiban melaksanakan hukum Islam". Hadikusumo menjawab bahwa ka- limat tujuh kata itu tidak dapat ditegakkan karena pemerintah "tidak dapat campur tangan dalam cara penduduk mengamalkan agamanya."25 Sementara Wahid Hasyim dari NU menyatakan "Agama Negara ada- lah Islam, dengan jaminan kemerdekaan bagi penganut agama lainnya untuk men- ganut agama mereka..."26 Kemudian, atas usul wakil dari Bali, nama Allah (dalam kalimat "Rahmat Allah") diganti dengan Tuhan, yang berarti Yang Maha Kuasa, bukan suatu nama khusus menurut Islam. Namun, seperti ditulis B.J. Boland, karena kekhilafan, kata Allah tetap tercantum da- lam penerbitan pers yang dianggap resmi dari UUD 45.27 Indonesia baru lahir, bukan sebagai Negara Islam seperti yang dipahami kaum Islamis dan juga bukan negara sekuler yang memandang agama sebagai urusan pribadi semata: suatu negara yang menga- kui asas keagamaan, bersifat positif terh- adap agama, negara yang membutuhkan agama dalam nation-building dan char- acter-building. Menurut W.B. Sidjabat, sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa", "tidaklah mesti merupakan suatu konsep Tuhan menurut Islam yang sudah dilepas- kan dari ajaran agama, tetapi lebih mer- upakan suatu konsep tentang Tuhan yang bersifat umum dan netral, yang memberi- kan ruang bagi setiap orang untuk memu- ja Tuhan, tanpa menjadi tidak acuh dalam masalah-masalah keagamaan."28 Sebagian tokoh Islam itu membayangkan Negara In- donesia yang berketuhanan dengan keyak- inan tuhan Islam, tapi sebagian penganut non-Muslim menginginkan Negara Indo- nesia yang nama tuhannya haruslah netral dan mencakup sistem ketuhanan agama Kristen, dan kalau bisa juga agama-agama Hindu dan Buddha yang ada. Agama dan Negara di Zaman Soekarno Di Zaman Soekarno dan Hatta, hubun- gan agama dan negara mengalami pasang surut, dimana agama menjadi kekuatan penting berdampingan dan bersitegang dengan nasionalisme dan komunisme an- ti-imperialisme dan kapitalisme. Kaum nasionalis sekuler dan nasionalis agamis, Islam, Katolik, dan Kristen, pun terus memperjuangkan ideologi mereka. Di ka- langan Islam sendiri, banyak perbedaan dan pertentangan. Masyumi dan gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/ TII), memiliki visi dan strategi yang ber- beda. Masyumi, meskipun berkompromi dengan Pancasila dan nasionalis sekuler, terus memperjuangkan kampanye "mewu- judkan cita-cita Islam dalam masalah ken- egaraan, sehingga suatu bentuk negara dapat tercipta, yang didasarkan kepada kedaulatan rakyat, dan suatu masyarakat yang didasarkan pada keadilan, sesuai dengan ajaran-ajaran Islam." Mereka in- gin "mewujudkan masyarakat dan Negara Islam", "membela kemerdekaan agama, negara, dan bangsa", dan menyebarkan ideologi Islam dalam masyarakat Indone- sia, "tanpa menghalangi pihak lain yang juga memperkuat asas Ketuhanan Yang Maha Esa".29 Masyumi pun terpecah antara kubu sosialis Islam dan kiyai, ketika harus menghadapi Republik Indonesia versus 25 Boland, 33. 26 Boland, 32. 27 Dikutip Boland, 40. 28 Dikutip Boland, 41. 29 Dikutip Boland, 47.
Agama dan Negara di Indonesia Dalam Perspektif Sejarah | 97 Republik Indonesia Serikat. NU mundur dari Masyumi pada April 1952, dan NU menjadi partai politik, selain Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), berkompetisi den- gan Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Partai Komunis Indonesia (PKI). 30 Perlu dicatat bagaimana Komunisme dan sosialisme berinteraksi dengan agama. Tan Malaka misalnya, dalam tulisannya Islam dalam Tinjauan Madilog (Material- isme, Dialektika dan Logika), berpendapat bahwa nilai-nilai monoteisme dan morali- tas keagamaan, karena merupakan realitas sosial, harus menjadi bahan pertimbangan struktur kebijakan Negara. Agama bisa menjadi faktor melawan penindasan dan mengandung unsur kreatif dan bisa meng- gerakkan nilai-nilai kemanusiaan.31 wilayah: Jawa Barat, Aceh, dan Sulawesi Selatan. Kekecewaan terhadap negara Re- publik, agresi militer Belanda mulai 1947, dan basis keagamaan mereka, kondisi so- sial ekonomi, dan pertentangan ideolo- gis dunia, menjadi faktor-faktor gerakan "pemberontakan" ini. Dalam hal hubungan agama dan Negara, DI/TII merupakan con- toh gerakan bawah tanah memperjuangkan cita-cita Negara Islam. Banyak yang setuju dengan Negara Islam Indonesia ini, meski- pun mereka tidak setuju dengan cara-cara militeristik DI. Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden tahun 1965 tentang "agama-agama resmi" di Indonesia: Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.33 Sebagai partai politik, NU bertujuan "menegakkan hukum Islam, sesuai den- gan salah satu dari empat mazhab fiqih, dan mewujudkan penerapan ajaran Islam dalam masyarakat." Menurut program aksi NU 1952, NU menginginkan "suatu negara nasional berdasar Islam, suatu negara yang menjamin dan melindungi hak asasi ma- nusia, yaitu kemerdekaan untuk memeluk agama yang sehat dan kemerdekaan un- tuk mempunyai dan menyatakan pendapat yang tidak mencelakakan orang lain..."32 Namun, pemilihan umum 1955, mer- upakan kekecewaan besar bagi partai-par- tai Islam, dengan perolehan suara 43,5 % seluruhnya (PNI 22,3 % dan PKI 16,4 %). Tahun 1950 sampai 1962, gerakan Darul Islam (DI) mendapat tempat di beberapa Agama dan Negara di Zaman Soeharto Hubungan agama dan negara di zaman Soe- harto tidak kalah kompleksnya. Pada tahun 1978, Soeharto mengeluarkan keputusan lima agama, mengeluarkan Konghucu dari daftar. Soeharto melakukan pembasmian militer dan sebagian kelompok Islam atas kaum komunitas dan yang diduga komu- nis, yang diasosiasikan dengan ateisme. Gerakan "politik Islam" dikebiri (dikenal dengan "depolitisasi Islam"), demi stabil- itas dan pembangunan nasional, juga den- gan hegemoni tafsir Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan empat sila lainnya. Di pi- hak lain, birokratisasi agama makin men- guat. Departemen Agama, dengan ment- eri-menteri dari kalangan NU, mengurus pendidikan agama, pengadilan agama, dan haji, tapi juga hubungan antara agama, khususnya Islam dan Kristen yang terus 30 Boland, 48-50. 31 Tan Malaka, Islam dalam Tinjauan Madilog (Jakarta: Penerbit Widjaja, 1951 (1948)); Khairil Azhar, "Al-'Alaqah bain al-Din wa al-Daulah bi Indunisiyya: Tan Malaqa wa Ara'uhu al-Siyasiyyah", Studia Islamika, Vol.7, No.2, 2000, 119-38. 32 Dikutip Boland, 53-4. 33 Lihat Holk H. Dengel, Darul Islam - NII dan Kartosuwirdjo, terj. Tim Pustaka (Jakarta: Penerbit Pustaka Sinar Harapan, 2011 (1995)).
98 | Muhamad Ali bergejolak dengan isu Kristenisasi dan Is- lamisasi (syariat Islam). Trilogi kerukunan dipromosikan pemerintah, salah satunya kerukunan agama dan pemerintah. NU pun lepas dari partai politik dan kembali kepada khitah 26 pada 1984, menjadi or- mas yang mendukung Pancasila, UUD 45, NKRI, Bhineka Tunggal Ika, meskipun, setelah reformasi sebagian tokoh-tokohnya menjadi politisi Partai Kebangkitan Bang- sa dan partai-partai lain yang berbasis NU dan sebagiannya ke partai nasionalis seper- ti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Bagi kalangan Protestan yang juga majemuk, secara umum, agama haruslah menjadi masalah pribadi dan umat berag- ama masing-masing, tanpa campur tangan negara. Negara tidak bisa memaksakan ag- ama kepada warga negara. Negara sebagai lembaga tidak boleh melakukan teologi. Kerukunan bukan berarti tanpa ada misi agama. Pada sisi lain, Negara dan agama adalah mitra dan hubungannya saling men- dukung, tapi bukan subordinasi dan bukan pula pemisahan sama sekali. Negara ber- fungsi sebagai fasilitator. Sedangkan kaum beragama harus menjadi warga negara yang setia dan menjalankan kewajiban-ke- wajiban kewarganegaraannya (civic du- ties).34 Menurut Bhagavad Gita, dengan cara apapun tuhan disembah. Bagi penganut Buddha, kepercayaan kepada Tuhan ditaf- sirkan dalam konteks kekuatan alam yang menjadi sumber segala. Bhineka Tunggal Ika yang diilhami ajaran agama Buddha menekankan sikap moral menghorma- ti agama-agama.35 Hinduisasi yang sudah berlangsung lebih dulu dan lebih lama, berlangsung terus, seperti di Bali dan be- berapa lokalitas di Indonesia. 36 Karena sebagian agama bersifat mi- sionaris, peraturan-peraturan pemerintah (dari tiga kementerian: Agama, Dalam Negeri dan Kehakiman) dikeluarkan untuk mengatur dan mengawasi misi agama, ban- tuan luar negeri untuk agama, "penodaan agama", penafsiran agama yang dianggap menyimpang dari penafsiran mayoritas (mainstream), bangunan tempat-tempat ibadah, perkawinan antar-agama, upaca- ra-upacara keagamaan, dan lain-lain. Da- lam soal "penodaan agama" misalnya, yang di dunia Barat disebut "blasphemy law", sejarah modern Indonesia menyaksikan contoh-contoh dimana penafsiran keag- amaan, bahkan keyakinan, bisa menjadi kejahatan (criminal act), seperti menimpa pada penganut Salamullah, pengaku nabi, Ahmadiyah, ateis, dan penganjur solat da- lam bahasa Indonesia.37 Bagi kalangan Hindu, ada pembaha- ruan Hindu (seperti Parisada Hindu Dhar- ma) sebagai agama dalam konteks adaptasi kepada sila pertama Pancasila dan Negara Kesatuan nasional. Kepercayaan kepada satu tuhan Sang Hyang Widi Wasa, dan berdasarkan ajaran Weda: Tuhan diwujud- kan dalam nama yang berbeda: Brahma, Wisnu, Siwa, juga Brahman dan Atman. 34 Departemen Agama RI, The Theological Frame of Harmonious Life of Religious Communities in Indonesia (Jakarta: Depag RI, 1997). 35 Departemen Agama RI, The Theological Frame. 36 Lihat Martin Ramstedt, ed., Hinduism in Modern Indonesia: A Minority Religion between Local, National, and Global Interests (London dan New York: RoutledeCurzon, 2004). 37 The Criminal Code's Article 156(a): those who deliberately, in public, express feelings of hostility, hatred, or contempt against religions with the purpose of preventing others from adhering to any religion, and targets those who disgrace a religion, a maximum of five years imprisonment. Contoh-contoh kasus: Arswendo Atmowiloto, Chief Editor of "Monitor" Tabloid (5 years' jail by the Central Jakarta District Court (April 1991); Lia Eden, leader of a sect called "Tahta Suci Kerajaan Tuhan" (God's Kingdom of Eden) 2 years and 6 months'
Agama dan Negara di Indonesia Dalam Perspektif Sejarah | 99 Meskipun pertentangan agama-agama terus terjadi, selain tentu saja koeksisten- si dan kerjasama di berbagai bidang ter- masuk dialog antar agama di mana-mana, baik yang dilakukan pemerintah maupun Lembaga Swadaya Masyarakat dan dunia pendidikan, justru agama-agama lokal ti- dak dianggap sebagai agama, tapi "keper- cayaan", dan orangnya disebut penghayat kepercayaan. Urusan kepercayaan dibawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, bukan dibawah Departemen Agama. Da- lam Kartu Tanda Penduduk, kepercayaan tidak termasuk, dan diskriminasi pun terja- di dalam hal kerja, sekolah, pegawai neg- eri, dan lain-lain.38 Para pemikir Muslim seperti Nur- cholish Madjid dan Abdurrahman Wahid, secara umum, melihat agama dan nega- ra sebagai dua entitas yang saling men- dukung dan mengkritisi. Nurcholish Mad- jid mempopulerkan Islam Yes Partai Islam No, sekulerisasi dunia sebagai dunia, dan kesesuaian Islam, modernitas, dan kein- donesian. Setiap warga negara, termasuk mayoritas Muslim, tanpa harus bersifat formal legalistik, harus melakukan "kri- tik loyal" terhadap pemerintah, dan men- dukung Negara nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD. Abdurrahman Wahid mengedepankan pribumisasi Islam dalam konteks Negara Bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Un- jail by Central Jakarta District Court (June 2009); Tajul Mukul alias Haji Ali Murtadho, Syia community leader in Sampang, East Java 2 years' in jail by Sampang District Court (July 2012); Abdussalam alias Ahmad Musadeq, Gafatar (Gerakan Fajar Nusantara) leader 5 years' jail by East Jakarta District Court (March 2017); Ahok Basuki Tjahaya Purnama and the Verse Al-Maidah 51: 2 years' jail (May 2017) 38 Lihat Michel Picard & Remy Madinier, eds, The Politics of religion in Indonesia : agama dan adat dan aliran kepercayaan (New York and London: Routledge, 2011). dang Dasar 1945. 39 Agama dan Negara pasca-Reformasi dan Kontemporer Pasca reformasi, negara dan agama masih bertentangan dan mendukung satu sama lain, dengan aktor-aktor baru, yang seba- giannya dipengaruhi ideologi-ideologi na- sionalis dan islamis sebelumnya, diperumit dengan globalisasi yang makin kencang: yang mengarah pada neoliberalisme dan konservatisme agama. Di satu sisi, ada yang menghidupkan kembali isu Negara Islam atau mendukung konsep NKRI bers- yariah, atau memperjuangkan perda-perda syariah di sebagian wilayah Indonesia (ter- masuk syariat Islam via otonomi daerah Aceh), dan sebagian kecil mengangankan khilafah Islamiyah, dan sebagian kecil lagi mendukung Al-Qaidah dan kemudian ISIS, tapi di sisi lain, perjuangan umat Islam, yang mainstream, justru dilakukan melalui jalur-jalur demokratis, pemilihan umum dan daerah. Istilah "Post-Islamisme" digu- nakan untuk partai-partai Islam yang men- gambil jalur demokrasi.40 Sedangkan par- tai-partai nasional yang non-Islamis, masih didukung sebagian besar umat Islam. tulisannya Indonesia Kita, terbit 2003, Nurcholish Madjid mencari akar-akar pemikiran dan praktek hubungan agama dan Negara yang sesuai bagi umat Islam di Indonesia: reinterpretasi Piagam Madinah, konsep Ummah, berkelindan dengan konsep "kontrak sosial", "nation", Dalam 39 Lihat Abdurrahman Wahid, ed. Kacung Marijan dan Ma'mun Murod Al-Brebesy (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1999); Abdurrahman Wahid, Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi (Jakarta: The Wahid Institute, 2006). 40 Lihat Asep Bayat, Post-Islamism: The Changing Faces of Political Islam (New York and Oxford: Oxford University Press, 2013).
100 | Muhamad Ali dan "Negara-Bangsa". Nurcholish Madjid melihat lemahnya paham kebangsaan dan kenegaraan di kalangan muda, dan men- gajukan prinsip-prinsip good governance, supremasi hukum, rekonsiliasi nasional, pranata-pranana demokrasi, dan hubungan internasional. 41 Di era kontemporer, mulai dari B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudoyo- no, dan Joko Widodo, agama makin ber- pengaruh dalam kehidupan publik, ke- hidupan kenegaraan, baik bersifat simbolik dan seremonial, maupun kelembagaan dan praktek-praktek keumatan, meskipun tidak selalu berarti bahwa agama menjadikan aparatur negara yang bersih dari korupsi dan dari perilaku yang bertentangan den- gan agama mereka. Menteri Agama seka- rang, Lukman Saefuddin, melalui media sosial dan berbagai hal yang ia lakukan, termasuk merumuskan undang-undang perlindungan umat beragama, menunjuk- kan Negara yang makin hadir di hampir semua aspek kehidupan umat Islam dan umat-umat beragama lain. Para periode sebelumnya, Presiden Ab- durrahman Wahid, mencabut larangan terh- adap agama dan adat masyarakat keturunan Tionghoa dengan keppres No.6/2000 dan Menteri Agama mengeluarkan Surat Kepu- tusannya tahun 2006 untuk memasukkan Konghucu kembali ke dalam daftar ag- ama-agama resmi, yang bisa masuk dalam Kartu Keluarga dan KTP. Agama-agama lain, seperti Yahudi dan Baha'i, dan tentu saja agama-agama lokal yang berjumlah ratusan organisasinya, secara legal tidaklah dilarang, namun perkembangannya sangat terbatas dan mengalami persoalan-persoa- lannya sendiri. Secara wacana dan kelembagaan, NU, Muhammadiyah, dan banyak lagi yang lain, terus mendukung Negara Pancasila, dengan pemahaman masing-masing dan sumber-sumber tekstual dan kontekstual masing-masing. Gerakan "NKRI Sudah Final" merupakan reaksi kaum arus utama NU dan Muhammadiyah sebagai reaksi terhadap sebagian kalangan yang mempro- mosikan Negara Khilafah, NKRI bersyari- ah, atau Negara Islam ala Al-Qaidah dan ISIS. Kalangan Muhammadiyah misalnya menyebut Negara Pancasila ini sebagai Dar Al-Ahd wa Al-Syahadah, Negara kon- trak atau perjanjian bersama (dengan berb- agai kekuatan bangsa dan umat beragama) dan pembuktian Muhammadiyah (dengan mengutip Al-Qur'an, sebagai bagian umat Islam dan warga Negara) dalam men- jalankan ajaran-ajaran mereka dan mem- berikan sumbangsih bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan Negara Indone- sia di dalam negeri dan di dunia internasi- onal. 42 Kalangan NU juga berjuang mem- pertahankan bentuk NKRI dan Pancasila dari ancaman gerakan Islam transnasional di Indonesia. 43 Perkembangan lain mengenai hubun- gan agama dan Negara adalah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) bagi para "penghayat kepercayaan" untuk masuk da- lam kolom agama di Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, karena ada banyak 42 Lihat Hasnan Bachtiar, Ijtihad Kontemporer Muhammadiyah: Dar al-'Ahd wa al-Shahahad: Elaborasi Siyar dan Pancasila (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2019). 41 Lihat Nurcholish Madjid, Indonesia Kita (Jakarta: Nurcholish Madjid Society, 2003). 43 Lihat misalnya, Abdurrahman Wahid, ed., Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia (Jakarta: The Wahid Institute, Gerakan Bhineka Tunggal Ika, dan Maarif Institute, 2009).
Agama dan Negara di Indonesia Dalam Perspektif Sejarah | 101 kelompok kepercayaan yang selama ini mengalami diskriminasi.44 Beberapa kalan- gan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeritik keputusan MK ini, dengan be- ralasan bahwa kepercayaan bukanlah ag- ama, dan seharusnya ada pembinaan agar sebagian penganut kepercayaan itu kem- bali kepada "agama asal"-nya. Perdebatan ini menunjukkan masih ada kalangan yang menggunakan perspektif agama-agama dunia dalam melihat dan menghadapi ag- ama-agama asli dan lokal di Indonesia. Ini juga menunjukkan bahwa Negara belum berarti mengakui atau tidak menyebut ke- percayaan-kepercayaan lokal itu sebagai agama. Kebijakan ini menunjukkan peran agama-agama dunia seperti Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha, dalam membentuk pandangan umum apa itu agama dan un- sur-unsur agama. Di Negara dan lainnya. Di tengah ada tumpang tin- dih antara kedua posisi itu yakni Kemen- terian Agama yang mengurus kurikulum pesantren dan madrasah, pengakuan ag- ama-agama, pengelolaan haji dan zakat, dan hal-hal lain; Kementerian Pendidikan Nasional yang mengatur pelajaran agama di sekolah-sekolah dan universitas negeri; Kejaksaan Agung dan unit-unit pemerin- tahan yang mengatur "aliran-aliran keper- cayaan"; dan, Kementerian Kehakiman yang mengatur pengadilan agama, dan pengawasan atas simbol-simbol dan ide- ologi negara seperti Pancasila. Partai-par- tai politik juga menunjukkan tumpang tin- dih nasionalisme dan agama, sekulerisme dan Islamisme. 45 PENUTUP pascake- merdekaan dan kontemporer, ada unsur-un- sur Negara sekuler seperti diferensiasi bidang-bidang kehidupan menjadi keaman- an, infrastruktur, keuangan dan perbankan, pemilihan umum, hubungan internasional, pengadilan negeri, kesehatan, telekomuni- kasi, transportasi, dan pendidikan negeri. Ada unsur-unsur Negara atau masyarakat Islam seperti berkembangnya ormas Is- lam seperti NU dan Muhammadiyah yang memiliki keanggotaan, mengelola pesant- ren, madrasah, dan sekolah serta universi- tas, hubungan kepada partai politik, politik informal, rumah sakit, klinik kesehatan, panti asuhan, pengumpulan dan pemba- gian zakat, organisasi pemuda dan maha- siswa, organisasi perempuan, lingkungan, Indonesia Hubungan agama dan Negara di Indonesia memiliki unsur-unsur yang ada di Nega- ra-negara lain yang memiliki agama yang mapan dimana agama-agama lain tidak dilarang (seperti Inggris, Spanyol, Itali, dan sebagian besar negara-negara Katolik, Thailand); unsur-unsur Negara-negara lain yang memberikan pengakuan resmi kepada banyak agama seperti Jerman; unsur-unsur Negara-negara lain yang mengakui ban- yak agama tapi dengan restriksi kelom- pok-kelompok agama yang dipandang menganggu ketertiban sosial (seperti Sau- di Arabia, Oman, Aljeria, Vietnam, Iran, Cina); unsur-unsur Negara-negara yang memberikan dukungan tidak remsi kepa- da agama yang dominan (seperti Rusia, Burma dan Sri Lanka); unsur-unsur Neg- ara-negara yang berusaha memengaruhi 4 4 h t t p : / / n a s i o n a l . k o m p a s . c o m / diakses 13 Desember 2017. 45 Jeremy Menchik, Islam and Democracy in Indonesia : Tolerance Without Liberalism (New York : Cambridge University Press,2016), 94
102 | Muhamad Ali penafsiran ajaran-ajaran agama (seperti India dan Cina); unsur-unsur Negara-neg- ara dimana Negara memberikan Pasar be- sar kepada agama-agama (seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Australia) dan un- sur-unsur negara-negara yang memberikan otoritas besar kepada organisasi-organisasi agama (seperti Saudi Arabia, Negara Isra- el, dan Libanon). 46 dipahami secara baik tanpa memahami perjalanan panjang dan kompleks sejarah agama dan negara di nusantara sejak masa prakolonial hingga pascakemerdekaan dan era reformasi. DAFTAR PUSTAKA Para sarjana mencoba menjelaskan bentuk Negara Indonesia dalam hubun- ganya dengan agama, seperti "Religious Democratic State", "Godly nationalism", "Religious Country (Not Islamic State)", dan "Religiously friendly State (Not Reli- giously Unfriendly Secular State). Frase "godly nationalism" misalnya, artinya In- donesia menganut paham kebangsaan yang berketuhanan, yang berbeda dengan paham kebangsaan yang tanpa tuhan atau tanpa agama. Di sisi lain, Indonesia tidak men- ganut bentuk Negara Agama atau Negara Bertuhan dimana Hukum Tuhan menjadi konstitusi Negara. Penggambaran-peng- gambaran unik ini menunjukkan warisan sejarah agama-agama dan Negara yang panjang dan kompleks di nusantara seper- ti diuraikan secara ringkas di atas. Sejarah panjang hubungan agama dan negara di Nusantara, menjadi faktor penting men- gapa Negara Indonesia tidak sepenuhnya menjadi Negara sekuler yang memisahkan agama dan Negara secara ketat, dan men- gapa ia tidak menjadi Negara Agama yang mengintegrasikan agama dan negara secara total dan menyeluruh. Hubungan negara dan bangsa kontemporer pun tidak dapat Buku & Karya Ilmiah Ali, Muhamad, Islam and Colonialism: Becoming Modern in Indonesia and Malaya (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2016). Azhar, Khairil, "Al-'Alaqah bain al-Din wa al- Daulah bi Indunisiyya: Tan Malaqa wa Ara'uhu al-Siyasiyyah", Studia Islamika, Vol.7, No.2, 2000, hal. 119-38. Asep Bayat, Asep, Post-Islamism: The Changing Faces of Political Islam (New York and Oxford: Oxford University Press, 2013). Bachtiar, Kontemporer Muhammadiyah: Dar al-'Ahd wa al-Shahahad: Elaborasi Siyar dan Pancasila (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2019). Hasnan, Ijtihad Benda, Harry, The Crescent and Rising Sun: Indonesian Islam under Japanese Occupation, 1942-1945 (the Hague & Bandung: W. Van Hoeve, 1958). Boland, B.J. Pergumulan Islam di Indonesia, terj. The Struggle of Islam in Modern Indonesia (Jakarta: Grafiti Pers, 1985). Coedes, G. The Indianized States of Southeast Asia, ed. Walter Vella, terj. Susan Brown Cowing (Canberra: ANU, 1975 (1965) Dengel, Holk H., Darul Islam - NII dan terj. Tim Pustaka (Jakarta: Kartosuwirdjo, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, 2011 (1995) Departemen Agama RI, The Theological Frame of Harmonious Life of Religious Communities in Indonesia (Jakarta: Depag RI, 1997). Hadi, Amirul, Islam and the State in Sumatera: A Study of Seventeenth-Century Aceh (Leiden & Boston: Brill , 2004). 46 Mark Woodward, "State-Religion Relations in Indonesia: A Comparative Perspective", 14 Mei 2010, html diakses 13 Desember 2017. Kartodirdjo, Sartono, The Peasants Revolt of Banten in 1888: Its Conditions, Course and Sequel: A Case Study of Social Movements in Indonesia (Springer-Science+Business Media,
Agama dan Negara di Indonesia Dalam Perspektif Sejarah | 103 B.V., 1966). Madjid, Nurcholish, Indonesia Kita (Jakarta: Nurcholis Madjid Society, 2003) Malaka, Tan, Islam dalam Tinjauan Madilog (Jakarta: Penerbit Widjaja, 1951 (1948) Menchik, Jeremy, Islam and Democracy in Indonesia: Tolerance without Liberalism (New York: Cambridge Univesity Press, 2016) (Honolulu: University of Hawa`i Press, 2002). van der Kroef, Justus M. "The Term Indonesia: Its Origin and Usage", Journal of the American Oriental Society Vol, 71, No.3 (July - September 1951), hal. 166-171. Wahid, Abdurrahman, ed. Kacung Marijan dan Ma'mun Murod Al-Brebesy (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1999) O'Brien, Kata, Sutasoma, the Ancient Tale of a Buddha-Prince from 14th Century Java by the Poet Mpu Tantular (Bangkok: Orchid Press, 2008) Picard, Michel, & Remy Madinier, eds, The Politics of religion in Indonesia: Agama dan Adat dan Aliran Kepercayaan (New York and London: Routledge, 2011). Ramstedt, Martin, ed., Hinduism in Modern Indonesia: A Minority Religion between Local, National, and Global Interests (London dan New York: RoutledeCurzon, 2004). ____________ Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi (Jakarta: The Wahid Institute, 2006). ______________, ed., Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia (Jakarta: The Wahid Institute, Gerakan Bhineka Tunggal Ika, dan Maarif Institute, 2009). Whitmore, John K. "Resources, Rituals, and Realms: Premodern Polities", di Norman G. Owen, ed., Routledge Handbook of Southeast Asian History (London: Routledge, 2016). Reid, Anthony, Southeast Asia in the Age of Commerce 1450-1680, vol.1: The Lands Below the Winds (New Haven & London: Yale University Press, 1988). Stange, Paul, "Religious Change in Contemporary Southeast Asia", Cambridge History of Southeast Asia, vol.2. Internet Woodward, Mark, "State-Religion Relations in Indonesia: A Comparative Perspective", 14 Mei 2010, perspective-mark-woodward.html diakses 13 Desember 2017. Tarling, Nicholas, ed., "Religions and Popular Beliefs", Cambridge History of Southeast Asia, vol.1, Part I (Cambridge University Press, 1993). Tony, Fluid Iron: State Formation in Southeast Asia h t t p : / / n a s i o n a l . k o m p a s . c o m / r e a d / 2 0 1 7 / 11 / 1 0 / 1 6 0 5 1 8 8 1 / p e n g h a y a t - yang-dianut-pada-ktp diakses 13 Desember 2017.