AFILIASI GERAKAN ISLAM POLITIK DI INDONESIA PASCA REFORMASI Rendy Adiwilaga1 Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung Founder Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Enviro rendiadiwilaga@unibba.ac.id ABSTRAK Pasca reformasi, dinamika perkembangan gerakan islam politik, baik itu kelompok Islamisme arus utama maupun arus militan, berlangsung amat sangat pesat pasca dibukanya keran kebebasan berpendapat dan berorganisasi. Beberapa kelompok yang sebelumnya telah tumbuh seperti Hizbut Tahrir dan kelompok tarbiyah di dewan pengurus masjid kampus- kampus besar, serta beberapa kelompok Islam lain seperti Front Pembela Islam (FPI) dan ormas-ormas baru lainnya jelas semakin muncul ke permukaan. Beberapa diantaranya bahkan berkontribusi langsung dalam proses agenda setting maupun formulasi-formulasi kebijakan. Hanya yang perlu diperhatikan dari kesemuanya adalah, masing-masing organisasi memiliki corak perbedaan warna gerakan yang cukup beragam, sehingga para peneliti berhati-hati dalam menggeneralisir kelompok Islamisme. Tulisan ini mencoba mengelaborasi referensi- referensi atau afiliasi kelompok-kelompok Islamis di Indonesia, seperti halnya kelompok Tarbiyah yang direpresentasikan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di parlemen, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPI), serta fusion dari keempat Lembaga tersebut yakni Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-Ulama). Kesemuanya kemudian akan dikomparasikan dengan agenda gerakan ormas arus utama seperti halnya Nahdhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, dimana dari simpulan keseluruhan, penulis menyatakan bahwa pasca arab springs dan krisis Turki, gerakan Islam politik perlu mencari jatidiri asli kelompok islamis nusantara yang sedianya telah dijalankan oleh Nahdhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Keywords: Islamisme, Gerakan Islam Politik, Arab Spring 1 Penulis merupakan Kepala Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung (UNIBBA) dan memiliki konsentrasi keilmuan pada diskursus-diskursus Politik Islam, Feminisme, Filsafat Pancasila dan Gerakan Sosial. Serta saat ini aktif menjadi dosen pada mata kuliah Pemikiran Politik Indonesia, Pancasila, Analisis Kekuatan Politik Indonesia, Kepemimpinan Pemerintahan, serta Teori dan Filsafat Politik JISIPOL | 1
PENDAHULUAN Kelompok Islam saat ini dinilai oleh para sarjana dan peneliti-peneliti politik kontemporer memiliki daya tawar yang cukup kuat dan menjual dalam suatu produk kontestasi sendiri demokrasi elektoral. Hal dibuktikan dari bagaimana pemilihan presiden calon mungkin berupaya merepresentasikan sebagai perwakilan kelompok Islam. Hal ini jelas bukan tanpa perhitungan yang matang, pemilihan wapres yang diusung oleh dua kubu nyatanya cukup mempengaruhi suara para calon dan kontribusi kelompok Islam, baik dari kelompok moderat maupun militan, sama-sama menentukan perolehan suara. politik sebagai ini tahun 2019. Kedua semaksimal dirinya Politika2 membuktikan pilihan politis dari kedua calon. Kubu petahana yang menggaet suara ulama dan santri Nahdhatul Ulama (NU) dengan memplot Ma"ruf Amin sebagai Wakil Presiden, nyatanya mampu menyaring 66,16% suara (versi hitung cepat) masyarakat Jawa Timur sebagai "sentra santri nasional" dan basis NU. -disamping Jumlah meledaknya suara petahana di Jateng dan Bali- secara langsung memutarbalikkan perolehan suara petahana, yang padahal secara kuantitas jika dihitung dari jumlah propinsi, petahana kalah jumlah dari kubu penantang. Data dari Charta suara tersebut, Hal menarik juga dapat kita lihat pada kantung-kantung suara Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Berdasarkan politika. Diakses pada 30 April 2019. 2 | JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Volume 3 No. 2 Juni 2019 data Poltracking3, Pasangan nomor urut 02 berhasil merebut suara di daerah-daerah yang memiliki karakteristik masyarakat islami yang kental seperti halnya Aceh (87.02%), Sumatera Barat (87.91%), Banten (64.02%), Jawa Barat (58.06%, Charta Politika), dan Nusa Tenggara Barat (68.35%). Tanpa mengesampingkan peran dari masyarakat Indonesia yang tidak memeluk agama Islam, secara garis besar kemudian dapat disimpulkan secara kasar bahwa kubu 02 berhasil merebut perhatian pemilih muslim di luar kelompok NU4 yang mengklaim memiliki jumlah anggota sebesar kurang lebih 80-130 juta jiwa5. Artinya, kelompok Islam dalam kontestasi politik dewasa ini benar-benar menjadi sebuah infinity stones yang diperebutkan oleh berbagai pihak yang praktis bergelut yang menjadi kontemporer. Namun pertanyaan apakah ialah, kemudian kelompok Islam, baik dahulu hingga saat ini, hanya menjadi sekedar objek berupa permadani yang mampu melambungkan suara penunggangnya, atau malah melalui titik balik pemilihan umum dalam politik terbang poltracking.html. Diakses pada 30 April 2019. 4 Klaim tersebut penulis ambil dari pengamatan sementara penulis yang menilai bahwa kelompok Islam di luar NU yang bahkan secara ideologis berseberangan dengan NU seperti halnya PKS, HTI, bahkan sebagian besar dari FPI, berada satu barisan dalam deklarasi untuk mendukung kubu 02 sebagai presiden. 5dalam buku "NU dan Keindonesiaan" karya Mohammad Sobary (2010: 107) menyebutkan bahwa KH. Hasyim Muzadi pernah menyatakan jumlah warga NU sekitar 60 juta. Akan tetapi, Gus Dur menaksir lebih banyak; lebih dari 50 persen orang Indonesia adalah warga NU. Jadi sekitar 120 juta. Survey IndoBarometer menyebutkan sekitar 75 persen mengaku warga nahdliyin. Artinya jumlah warga NU sekitar 143 juta tahun 20002. Survei yang dilakuka oleh LSI menunjukkan warga yang teridentifikasi Nahdhatul Ulama (NU) 36,5%, sedangkan Muhammadiyah hanya 5,4%
ini kemudian menjadi subjek yang kelak menjadi kingmaker dalam penentuan keputusan strategis negara? Dan yang paling utama dalam diskursus tulisan ini ialah, dinamika kelompok islam dalam skala general mana yang paling tepat untuk dijadikan role model oleh kelompok Islamis Indonesia guna mencapai setinggi- tingginya kemakmuran bangsa yang adil dan maju? PEMBAHASAN Menakar Pemikiran Politik Indonesia Islam Pada dasarnya, pemikiran politik mengenai hubungan agama dan negara, hingga detik ini masih menjadi sebuah diskursus yang hangat di kalangan para ahli. Secara global, hingga kini setidaknya tentang ada hubungan agama dan negara (Syadzali, 1993: 1-2). Aliran pertama, aliran yang menganggap bahwa Islam adalah agama yang paripurna, yang mencakup segala- galanya, termasuk masalah negara atau sistem politik. Tokoh-tokoh utama dari aliran ini yaitu Hasan al-Banna, Sayyid Quthb, Rasyid Ridha dan yang paling vokal adalah Abu al-A"la al-Maududi. tiga aliran pemikiran Aliran kedua, mengatakan bahwa tidak ada hubungannya dengan Islam negara, karena tidak mengatur Islam kehidupan bernegara atau pemerintahan. Menurut aliran ini, secara historis wilayah Nabi Muhammad terhadap kaum Mukmin adalah wilayah tidak tendensi pemerintahan. dicampuri oleh Sebagian tokoh terkenal yang mendukung konsep ini adalah Ali Abd Raziq, dan Thaha Husein. risalah yang Aliran ketiga, menolak pendapat bahwa Islam mencakup segala-galanya dan juga menolak pandangan bahwa Islam ha- nya mengatur hubungan antara manusia ini dan Penciptanya semata. Aliran berpendapat bahwa Islam memang tidak mencakup segala-galanya, tapi mencakup seperangkat prinsip dan tata nilai etika bermasyarakat tentang termasuk bernegara. Karena itu, dalam bernegara harus mengembangkan dan melaksanakan nilai- nilai dan etika yang diajarkan secara garis besar oleh Islam. Tokoh yang termasyhur dalam aliran ini adalah Muhammad Husein Haikal. kehidupan umat Islam Yang perlu digarisbawahi yakni ialah, secara historis, perkembangan aliran Indonesia pra- pemikiran kemerdekaan mengacu pada aliran pertama pertama dan tergambar kehidupan beragama di Aceh, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan beberapa wilayah di Pulau Jawa. Fanatisme terhadap agama kemudian merasuk menjadi sebuah doktrin politik sehingga mampu memancing gelora perlawanan rakyat terhadap pemerintah kolonial Belanda. Islam di aliran ketiga. Aliran dalam narasi satu pemikir sosiolog paling mutakhir di masanya, mencoba kemudian mengelaborasi pemikiran Islam yang ada di lokus kajian penelitiannya yakni Aceh, menurutnya, orang Islam di Indonesia itu tidak buta penuh damai, namun dia terhadap kemampuan politik fanatisme musuh Islam. Bagi kolonialisme bukanlah sebagai agama, melainkan Islam sebagai doktrin politik. Ia tidak menutup mata terhadap kenyataan bahwa sering kali menimbulkan bahaya terhadap kekuasaan Belanda. Menghadapi medan seperti ini, Hurgronje membedakan Islam dalam arti "ibadah" dengan Islam sebagai "kekuatan politik". cukup analisa Hurgronje beralasan, mengingat pemerintah kolonial pada saat itu disibukkan oleh perang Aceh, perang Padri dan Perang Diponegoro yang Snouck Hurgronje, salah Hurgronje, Islam Islam JISIPOL | 3
hampir menguras habis kas kerajaan Belanda (Suminto, 1996: 112-114). Seiring meletupnya konsepsi Pan- tataran global, gerakan Islamisme di pembaruan pemikiran Islam yang lebih moderat mulai muncul di Nusantara pasca kelahiran Muhammadiyah (1912) dan sedangkan Nahdhatul Ulama secara politis ditandai dengan kelahiran Syarikat Islam (SI). Namun sebelum lebih jauh pada dinamika politik Islam tersebut, perlu diperhatikan bahwa masuknya Islam pertama kali di bumi Nusantara juga dapat menjadi jawaban mengapa aliran ketiga yang diutarakan Syadzali amat pesat perkembangannya. (1926), Kuntowijoyo menjelaskan bahwa pada awalnya Islam di masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin mengenal tradisi ilmiah, namun saat datang ke Indonesia yang bertransformasi menjadi normatif, hal ini dikarenakan pertama, jarak Indonesia dengan pusat Islam (Arab) jauh, kedua, Islam sampai ke terlalu Indonesia yang adalah kosmopolitan, di mana hubungan antar pemeluk Islam sedunia begitu dekat. Ketiga, Islam di Indonesia menjadi Islam pedesaan dan menjadi islam petani. Pedagang timur tengah yang sebelumnya cukup mobile, sesampainya di Indonesia menurun mobilitasnya dan tercampur budaya agraris yang relatif statis dan percaya mistik (Kuntowijoyo, 2017: 39- 40). Kelompok Islam yang dominan inilah lahirnya yang kemudian menginisiasi kelompok dan NU perkembangannya sangat pesat bahkan hingga saat ini. Adapun, aliran kedua baru berkembang pasca reformasi, yakni pasca bangkitnya Islam liberal. islam islam ini santri sebagai pionir pergerakan SI organisasi prosesnya pada kemudian melahirkan turunan-turunannya yang kelak menjadi gerakan politik yang halnya cukup Islam, berpengaruh seperti 4 | JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Volume 3 No. 2 Juni 2019 Masyumi (Kartosoewirjo pernah aktif di dalamnya hingga kemudian membentuk DI/TII), hingga Partai Komunis Indonesia (PKI) yang diinisasi dari kelompok SI Merah Semaun, Alimin, Darsono, dkk. Dari SI, kita bisa menyaksikan Islam kemudian di era pasca kemerdekaan, - berdampingan dengan NU sebagai partai- kemudian hadir satu kelompok yang paling berpengaruh, sampai kemudian pecah pemberontakan- pemberontakan yang mengkerdilkan kekuatan Islam serta kebangkitan Orde Baru yang semakin merajam potensi kelompok Islam. pimpinan bahwa gerakan sebagai salah Arab Spring dan Krisis Identitas Islam Politik Global dinamika islam politik di Indonesia di bawah rezim Orde Baru dan awal reformasi, medio 2010 dunia dibuat terhenyak dengan rentetan peristiwa yang dikenal sebagai musim semi Arab (arab spring). Setelah meredupnya Berdasarkan paparan Zulkarnen (2017: 72-73) Arab Spring merupakan sebuah timbul dari fenomena yang dinamika sosial yang menginginkan adanya sebuah tatanan baru yang dapat merubah keadaan sebuah negara yang berupa gelombang protes atau bahkan pemberontakan yang dilakukan oleh masyarakat pro-demokrasi di Timur dan Afrika Utara terhadap rezim-rezim otoriter di wilayah tersebut yang dimulai dari Tunisia, Zein Al-Abidin Ben Ali (Ben Ali), kemudian merambat ke Mesir yang melengserkan Hosni Mubarak, terus menyeberang ke Libya, yang mengakhiri pemerintahan Moammar Khadafi yang kepemimpinannya berlangsung kurang lebih selama 40 tahun. sudah Selain Tunisia, Libya, dan Mesir, negara lain seperti halnya Maroko juga mengalami imbas yang sama, Maroko
terpaksa melakukan pemilu multipartai pertamanya pada tanggal 27 November 2011. Sementara itu, negara-negara kaya seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), dan Oman dengan pendekatan kesejahteraan (welfare state) berusaha bertahan dari tuntutan perubahan politik (Muttaqien, 2015: 262). Efek domino semakin melebar bahkan hingga Yaman (aliansi Houti dan mantan Presiden Abdullah Saleh melawan Presiden Hadi yang didukung Arab Saudi), hingga Suriah yang kita kenal memiliki ekskalasi konflik yang kompleks karena melibatkan banyak pihak baik internal (rezim Assad, kelompok mayoritas Sunni, dll) maupun eksternal (Hizbullah, Turki, Iran, Rusia, AS, dll) hingga hadir "penantang" tak kalah lainnya yang memusingkan seperti halnya Islamic State of Iraq and Sjam (ISIS). Musim semi arab menjadi catatan yang sangat penting khususnya guna mengevaluasi posisi negara-negara arab dalam mempromosikan Islam sebagai ornamen penting dalam struktur ketatanegaraan. Tidak hanya arab spring, Turki, yang didaulat oleh kelompok Tarbiyah di Indonesia atau referensi utama dalam penegakan Islam dalam sendi negara, dewasa ini juga tak luput dari kudeta dan krisis. 15 Juli 2016, Turki mengalami upaya kudeta terhadap presiden Erdogan yang diduga dilakukan oleh ulama kharismatik Fethullah Gulen. Kudeta gagal, namun Erdogan melakukan pembersihan untuk mengkonsolidasikan kemudian kekuasaannya kembali. Konflik antara sesama kelompok santri tersebut, menurut paparan Buya Syafii Maarif, sangatlah melelahkan dan sangat melemahkan posisi Turki dalam percaturan politik global (Maarif, 2018: 69). sebagai role model besar-besaran Abou El-Fadl (Maarif, 2018: 160), salah satu pemikir Islam asal Kuwait, memaparkan bahwa "kegagalan musim semi arab mendorong banyak politisi dan intelektual di Barat dan di dunia Arab menarik napas lega, karena bahaya dari apa yang disebut sebagai Islam Politik telah dicegah. Dan memang, begitu banyak kelompok bersukaria terpelajar menyatakan bahwa gejala Islam Politik pada akhirnya akan mati". Pendapat tersebut bagaimana presiden Mesir yang berhasil mengkudeta kekuasaan Ikhwanul Muslimin pimpinan Mursi, Jenderal Abdel Fattah El-Sisi, menggunakan ulama sebagai kekuatan pembenar terhadap kebijakan politik kekuasaan yang diambil. El Sisi bahkan secara terang-terangan menyamakan Islam politik dengan apa yang disebut sebagai terorisme. dibuktikan dari Arab Saudi dan Kuwait bahkan lebih dianggap mengeksploitasi agama jauh untuk kebijakan-kebijakan negara seperti halnya antagonisme dan sinisme terhadap Iran yang bercorak Syiah, serta sekutu-sekutu Syiah lainnya. Di sisi lain, Iran yang identik dengan Syiisme, malah membantu rezim Bashar Al-Assad bersama Rusia dimana mayoritas rakyat Suriah adalah penganut sunisme. Semakin paradoks lagi, semangat perlawanan satu sama lain tersebut berkontradiksi dengan nasib Palestina yang terus menerus digempur militer Israel, di mana Israel, merupakan karib erat dari Arab Saudi6. Dari peristiwa-peristiwa tersebut, dapat kita saksikan bersama kemudian bahwa negara-negara Arab pada akhirnya sibuk sendiri dengan kepentingan politik masing-masing. Hal ini tidak diimbangi dengan euphoria kebangkitan kelompok 6 Menurut survei terbaru dari IDI (Institute for Policy and Strategy), hanya 18% warga Arab Saudi yang menganggap Israel sebagai musuh, 22% menentang ISIS, dan 53% mengecam Iran. Artinya, ada perubahan besar di dalam negeri Arab Saudi. Mereka lebih benci terhadap Iran daripada Israel (World Affairs, 2017). JISIPOL | 5
Islam di negara-negara timur jauh yang salah satunya ialah di Indonesia. Di mana pasca reformasi, kekuatan gerakan Islam mulai diperhitungkan. Adiwilaga (2017: 126) memaparkan bahwa gejolak euforia Islamisme sebagai paham, bahkan mimpi dalam sistem ketatanegaraan, sangat laris sebagai sebuah komoditas hangat terlebih untuk diperbincangkan. Hal ini ditandai oleh aksi massa dengan mengusung nama gerakan seperti 411 dan 212 pada akhir tahun 2016, sebagian besar masyarakat mulai memberi perhatian lebih pada gerakan Islamisme. Front Pembela Islam (FPI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mendadak mendapatkan panggung megah, dan ormas-ormas lain sejenis pun semakin lantang dalam memperlihatkan geliatnya perihal ditetapkannya nilai-nilai khilafah dalam keseharian masyarakat. Mencari Role Model yang Tepat untuk Gerakan Islam Politik Indonesia Kebangkitan Islam Politik saat ini benar-benar sangat kentara diperlihatkan terlebih dalam proses Pemilihan Wakil Presiden pada pemilu 2019. Dua aliran utama dalam kontestasi politik Islam Nusantara, yakni kelompok yang diwakili oleh NU serta kelompok Islam yang berkoalisi dalam GNPF Ulama pasca aksi massa 212 masing-masing merapatkan diri pada barisan yang berbeda. Yang menjadi pertanyaan kemudian ialah, sejauh mana bayangan masa depan kelompok Islam politik di Indonesia, apakah menuju pada perkembangan yang semakin baik dan kembali dominan, mengulang dan kesekian kalinya terpasung dalam jerat oligarki dan kapitalis. atau kemudian kekeliruan sejarah Kekuatan besar yang pertama ialah kelompok alim ulama yang tergabung dalam GNPF Ulama, di mana di dalamnya terdapat sokongan kekuatan besar seperti halnya PKS dan juga HTI. Namun yang 6 | JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Volume 3 No. 2 Juni 2019 penulis hendak cermati ialah manuver PKS dalam rangka penegakan Islamisme di Indonesia. Menurut Bubalo, Fealy dan Mason (2012: 47), PKS sendiri memiliki silsilah intelektual langsung dengan Al- Ikhwan al-Muslimun (Ikhwanul Muslimin) di Mesir. Walaupun tidak ada bukti kuat al-Muslimun Mesir bahwa berupaya mengontrol PKS langsung dari Kairo, namun ada indikasi bahwa PKS ikut teratur dalam pertemuan serta secara internasional antara Ikhwan Mesir senior dan perwakilan gerakan dan partai yang diilhami oleh Ikhwan (Bubalo, Fealy, & Mason, 2012: 64). Ikhwan Dasar argumen tersebut berangkat dari kenyataan bahwa aktivisme Ikhwan baik masa pra kemerdekaan hingga pasca kemerdekaan di akhir 1970, dilewati melalui tiga fase: penyebaran gagasan melalui publikasi, ceramah, dan seminar intelektual; aktivitas organisasi sosio- relijius dalam bentuk gerakan Tarbiyah di kampus-kampus; dan terakhir aktivisme politik langsung pada tahun 1998, di mana gerakan mahasiswa KAMMI ikut andil dalam proses melengserkan Soeharto (Bubalo, Fealy, & Mason, 2012: 47). Bentuk gerakan tersebut serupa dan identik dengan gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir yang bergerak melalui gerakan- gerakan Tarbiyah di kalangan terpelajar hingga kemudian berhasil menumbangkan Presiden Hosni Mubarak. Hanya saja, Ikhwanul Muslimin di Asia penerus Tenggara selangkah lebih dahulu dalam keberhasilannya menumbangkan common satu enemy, KAMMI, dengan tokohnya yang cukup terkenal hingga kini, yakni Fahri Hamzah, ikut berkontribusi dalam aksi massa 1998 sebagai upaya menumbangkan Soeharto kursi kepresidenan. salah dari Seiring meredup dan terpasungnya PKS Ikhwanul Muslimin, geliat memperlihatkan manuver pragmatis nya
dengan beralih pada kedigdayaan Adaley ve Kalkinma Partisi (AKP) pimpinan Recep Tayyip Erdogan di turki. PKS bahkan mengirimi "tim kajian" ke Turki di awal 2008 untuk meneliti lebih lanjut strategi dan alasan kesuksesan AKP, walaupun pada kenyataannya, kontradiksi terjadi di mana AKP enggan berdiskusi dan berkolaborasi dengan partai lain non- sekuler (Bubalo, 2012: 66). Sayangnya kemudian, Turki tak terhindarkan dari krisis pasca adanya upaya penggulingan Erdogan oleh oposisi. Krisis Turki tersebut satu semakin membingungkan kelompok Islam di Indonesia, khususnya PKS. salah Pun halnya dengan Hizbut Tahrir Indonesia7. Kampanye penegakan khilafah nya saat ini telah ditolak di berbagai belahan dunia hingga terakhir, Presiden Joko Widodo melarang organisasi tersebut secara resmi. Mesir dan Turki, sebagai negara-negara yang menjadi induk semang pergerakan PKS sebagai sekutu HTI di Indonesia, bahkan sudah jauh-jauh hari melarang Hizbut Tahrir. tak hanya itu, Rusia telah memutuskan melalui pengadilan bahwa HT merupakan organisasi teroris. Spanyol dan belum mengeluarkan tegas, hanya HT dianggap keputusan organisasi illegal dan dalam pengawasan ketat. Terakhir, Malaysia menjadi salah satu negara yang melarang Hizbut Tahrir beraktivitas di negaranya8. dan Jerman bahkan Prancis penegakan khilafah dianggap oleh beberapa negara sebuah konsep yang usang. sebagai referensi-referensi HTI saja Pasalnya, Wacana-wacana 7 Tentang HTI, dapat dilihat pada artikel dari Azman, "Gerakan dan Pemikiran Hizbut Tahrir Indonesia". Jurnal Al-Daulah(7) 1; 99-113. 29/pdf] 8 40652360. Diakses pada 3 Mei 2019. misalnya, berangkat dari utopia-utopia tentang bangkitnya kembali kejayaan Islam di masa-masa Umayyah dan Abbasiyah namun kemudian menampik fakta-fakta bahwa pergantian pucuk kepemimpinan dengan pertumpahan darah9. Sayangnya pula, kebangkitan spring, pasca nasionalisme di negara-negara Afrika bagian utara dan tengah memuncak. Wacana pan-islamisme seperti yang disuarakan oleh Hizbut Tahrir pun kemudian berangsur-angsur meredup. dicapai arab teluk Arab tersebut Namun, wacana utopia nampaknya masih laris di Indonesia. Pasca peristiwa pembakaran bendera tauhid oleh sekelompok santri di Garut, propaganda HTI sebagai victim dari peristiwa tersebut hingga detik ini mampu mempolarisasikan kelompok Islam menjadi dua kubu yang tanpa saling memberikan konklusi atau formula yang tepat bagi kehidupan bernegara selain wacana-wacana utopis yang membius (hanya) para pengikutnya. berlawanan, namun FPI sendiri sebagai salah satu ormas yang cukup besar serta memiliki pemimpin kharismatik yang didewakan oleh para anggota GNPF-Ulama yakni Rizieq Shihab, ini pun masih saat mengalami kegamangan pasca "terisolir" nya Rizieq Shihab di Arab Saudi. FPI sendiri, menurut hemat penulis, merupakan kepanjangan tangan ideologis wahabisme10 karena dari polarisasi Arab Saudi gerakannya, kelompok FPI bersuara dan bahkan bersikap keras dalam penegakan syariat tanpa tedeng aling-aling. Tak ayal sweeping serta pencekalan hal-hal yang dinilai berlawanan dengan norma syariat, 9 Baca Hosen, Nadirsyah. 2018. "Islam Yes Khilafah No!". Yogyakarta: Sukapress. 10 Mengenai Wahabisme, baca Maskumambang, Muhammad Faqih. 2016. Menolak Wahabi: Membongkar Penyimpangan Sekte Wahabi: dari Ibnu Taimiyah hingga Abdul Qadir At-Tilimsani. Bogor: Sahifa. JISIPOL | 7
dilakukan oleh kelompok FPI. Fokus FPI pada penegakan nahi munkar dengan abai terhadap amar maruf pada akhirnya sendiri dengan memisahkan mereka simpati golongan non-muslim. Sayangnya, di Arab Saudi sendiri, setelah bergantinya trah kerajaan pada Muhammad bin Salman, Arab Saudi mengalami pergeseran bentuk wajah yang cukup signifikan. Dibawah kepemimpinan Muhammad bin Salman, Arab Saudi menjelma menjadi negara islam yang lebih moderat. Ia memperbolehkan perempuan kendaraan, menonton mengemudikan sepakbola di stadion, dan kembali digelarkan konser musik. Untuk pertama kalinya, penyanyi kondang Arab: Kadzim Saher dan Cheb Khaled akan menghadiri konser musik di Jeddah dan Riyadh. Tidak hanya itu, Muhammad bin Salman juga menangkap ribuan ulama dan yang mendakwahkan khatib kekerasan: ekstremisme dan terorisme. Fatwa terbaru ulama berpengaruh di Arab Saudi, yaitu umat Islam dibolehkan melaksanakan salat di gereja. Bahkan, ulama tersebut juga mengutip Sirah Nabi Muhammad SAW tentang umat Kristen Bani Najran yang diperkenankan Nabi untuk melakukan kebaktian di Masjid Madinah. Muhammad bin Salman ingin membuktikan Saudi bahwa Jaman Now" akan sangat berbeda dengan "Arab Saudi Jaman Old"11. Artinya, lagi- telah kehilangan lagi, satu Lembaga referensi kokoh nya dalam rangka penegakan syariat Islam di Indonesia. Jumat "Arab PENUTUP Penegakan Islam sebagai sebuah konsep politik dan sendi utama dalam ketatanegaraan menurut hemat penulis 11 Diakses pada 3 Mei 2019 Zuhairi Misrawi, dalam 8 | JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Volume 3 No. 2 Juni 2019 ini pada dasarnya dibuktikan negara, mengatur seluruh rukun-rukun keagamaan tanggal hisab mulai dari penentuan Ramadhan, pengurusan pernikahan oleh Kantor Kementerian Agama, haji yang diatur hingga pengumpulan zakat oleh Badan Amil. Perbankan Syariah pun dilindungi oleh negara bank konvensional. Jika terdapat instrument- instrumen yang dianggap belum dipenuhi, maka kemudian timbul pertanyaan, ada "pemaksaan" dibalik upaya instrument-instrumen tersebut. telah final. Hal dari bagaimana oleh pemerintah, beriringan dengan apa Islam moderat yang digawangi oleh Nahdhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, serta beberapa ormas-ormas Islam lainnya yang secara historis memiliki andil besar dalam seperti pergolakan Persatuan Islam (Persis), Syarikat Islam, Al-Irsyad dan lain sebagainya, pada dasarnya memiliki pedoman prinsipil yang selangkah lebih maju ketimbang ideologi- ideologi import yang terkesan keras dan gersang. Walaupun sulit menampik bahwa masih ada anggota dari ormas-ormas tersebut yang menyebrang pada kelompok trans- Tarbiyah serta organisasi Islam tersebut nasional bukanlah sikap representasi Lembaga dan jumlahnya tidak massif. Di sisi lain, kelompok pemikiran Islam lainnya, namun hal resmi dan Muhammadiyah, keduanya kini memiliki dasar kuat dalam menjaga distorsi yang disebabkan oleh guncangan dari luar. islam nusantara yang Dengan diusung NU, serta islam modern yang diusung Muhammadiyah, keduanya menjadi platform mapan tentang gerakan Islam Indonesia yang mengedepankan keterbukaan pikiran, toleran, luwes, tanpa meninggalkan syariat-syariat pendahulunya yang sanad nya kembali pada islam rahmatan lil alamin yang Khusus untuk NU jargon
SAW. oleh Muhammad diusung Kelompok Islam Indonesia sudah tidak referensi di sepatutnya sumber negara-negara yang dianggap Islam karena Indonesia telah memiliki pondasi yang kuat, yakni bersandingnya nasionalisme dan Islam secara seirama, ideologi menindih tanpa harus ideologi lainnya. Artinya, lagi mencari satu dengan penduduk yang hampir 89% memeluk agama Islam, sudah tidak memerlukan kembali formula-formula simbolik yang justru malah memisahkan rahmat dari umat. Upaya sikap masing-masing penegakan secara tanpa bobot argumen yang kuat pada prosesnya kemudian dapat membangun situasi tidak kondusif seperti halnya yang dialami negara-negara teluk serta sebagian negara afrika utara yang tidak stabil. Adanya NU dan Muhammadiyah serta seluruh ormas islam moderat lainnya, jelas merupakan potensi yang perlu Indonesia pertahankan agar Indonesia terhindar dari disintegrasi serta krisis berkepanjangan yang telah dialami oleh negara-negara yang dianggap Islami di ujung barat benua Asia dan utara Afrika. Indonesia, tegas DAFTAR PUSTAKA Adiwilaga, Rendy. "Puritanisme dan Islam Fundamentalisme Implikasinya Transnasional serta terhadap Pancasila sebagai Ideologi Bangsa". Journal of Governance Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. (2) 1; 126-145. og/article/view/2124]. dalam Azman, "Gerakan dan Pemikiran Hizbut Tahrir Indonesia". Jurnal Al-Daulah (7) 1; 99-113. rticle/view/5329/pdf] Bubalo, Anthony. Fealy, Greg. & Whit Mason. 2012. PKS & Kembarannya: Bergiat jadi Demokrat di Indonesia, Mesir, & Turki. Jakarta: Komunitas Bambu. Hosen, Nadirsyah. 2018. "Islam Yes Yogyakarta: No!". Khilafah Sukapress. Kuntowijoyo. 2017. Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia. Yogyakarta: Matabangsa. Maarif, Ahmad Syafii. 2018. Krisis Arab dan Masa Depan Dunia Islam. Yogyakarta: Bunyan. __________________. 2017. Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara. Bandung: Mizan. Maskumambang, Muhammad Faqih. 2016. Menolak Wahabi: Membongkar Penyimpangan Sekte Wahabi: dari Ibnu Taimiyah hingga Abdul Qadir At-Tilimsani. Bogor: Sahifa. Muttaqien, 2015. "Arab Spring: Dimensi Domestik, Regional, dan Global. Jurnal Global Strategis Universitas Airlangga. 262-276. (9) 2; Sjadzali, Munawir. 1993. Islam & Tatanegara. Jakarta: UI Press. Sobary, Muhammad. 2010. NU & Keindonesiaan. Jakarta: Gramedia. Suminto, Aqib. 1996. Politik Islam Hindia Belanda. Jakarta: LP3ES. Zulkarnen. 2017. "Budaya Timur Tengah (Analisis Pasca Arab Deskriptif Budaya Arab)"Jurnal Al- Azhar Indonesia Seri Humaniora. (4) 72-78. 2: /article/download/260/245. Spring JISIPOL | 9