SALlNAN BUPATI LANDAK PROVINS! KALIMANTAN BARAT PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR A TAHUN 202\ TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA DAERAH PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LANDAK, Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Landak No 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Landak, b. bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi jasa usaha, struktur dan besamya tarif retribusi jasa usaha yang perlu disesuaikan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari penjualan produk usaha daerah Kabupaten Landak; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Daerah Penjualan Produksi U saha Daerah Mengingatkan 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2014 nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penggeloaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kabuapten Landak Nomor 9 Tahun 2011 Ten tang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 17) MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA DAERAH PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Landak; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak; 3. Kabupaten adalah Kabupaten Landak; 4. Bupati adalah Bupati Landak; 5. Sekretaris Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Landak; 6. Dinas adalah Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak; 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak; 8. Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat; 9. Kas Daerah adalah kas daerah pemerintah kabupaten landak 10. Retribusi Daerah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau d.iberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Wajib Retribusi daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai Kegiatan Penagihan Retribusi Kepada Wajib Retribusi Serta Pengawasan Daerah Kabupaten Landak; 13. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 14. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut Retribusi Atas Penjualan Usaha Daerah: 15. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaranatau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang diterapkan oleh Bupati. 16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standard pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah. BAB II NAMA, OBJEK DAN JENIS RETRIBUSI Bagian Kesatu Nama Retribusi Jasa Usaha Pasal 2 Nama Retribusi Jasa Usaha pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak dengan nama retribusi penjualan produksi usaha daerah dipungut atas penjualan usaha daerah. dari
BagianKedua Objek Retribusi Jasa Usaha Pasal 3 Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintahan Daerah meliputi: a. Kegiatan Produksi Benih lkan (Ikan Mas, lkan Nila, lkan Lele, lkan Jelawat, lkan Patin, lkan Baung, Ikan Gurame, Ikan Tengadak, Ikan Bawal. b. Bidang Peternakan (Kegiatan Produksi Bibit Babi dan Pengawasan Lalu Lintas Ternak Unggas) c. Bidang Tanaman Pangan (Benih Padi Label Ungu, Benih Padi Label Biru, Benih Padi Label Putih, Benih Padi Afkiran, Benih Jagung Label Ungu, Benih Jagung Label Putih, Benih Jagung Afkiran. d. Bidang Hortikultura, Kegiatan Produksi Bibit (Lengkeng Itoh, Lengkeng Diamond River, Lengkeng Satu Jari, Durian, Rambutan, Sawo, Mangga, Langsat, Jambu, Alpukat, Belimbing, Melinjo, Manggis, Sukun dan Tanaman Hias). Bagian Ketiga Jenis Retribusi Jasa Usaha Pasal 4 a. Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini digolongkan dalam jenis Retribusi Jasa Usaha. b. Jenis Retribusi pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak adalah Jenis Penjualan Produksi Usaha Daerah. BAB III CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA, PRINSIP PENETAPAN TARIF DAN STRUKTUR TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH Bagian Kesatu Cara Mengukur Tingkat Pengunaan Jasa Pasal 5 Tingkat pengunaan Jasa Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, diukur berdasarkan volume produksi yang dihasilkan.
Bagian Kedua Prinsip Penetapan Tarif Retribusi Pasal 6 Prinsip yang dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Bagian Ketiga Struktur Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Pasal 7 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, digolongkan berdasarkan jenis dan volume hasil usaha daerah yang dijual tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAN TATA CARA PEMUNGUTAN Bagian Kesatu Wilayah Pemungutan Retribusi Pasal 8 Wilayah Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang dipungut di Kabupaten Landak Bagian Kedua Tata Cara Pemungutan Penjualan Produksi Usaha Daerah Pasal 9 a. Retribusi dipungut oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. b. Retribusi dipungut dengan mengunakan Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD c. Kepala UPTD dan Bidang yang menanggani Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah menyetorkan Hasil Penjualan Produksi Usaha Daerah d. Seluruh penerimaan retribusi harus disetorkan ke rekening kas daerah melalui bendahara penerimaan atau bendahara penerimaan pembantu oleh SKPD terkait.
BABV PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN, DAN PEMERIKSAAN RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH Bagian Kesatu Pelaksanaan dan Pengawasan Pasal 10 a. Pengawasan ditugaskan kepada Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan b. Dalam melaksanakan tugas Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan dapat bekerja sama dengan SKPD Badan Pajak Retribusi Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau Lembaga lain terkait. Bagian Kedua Pemeriksaan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Pasal 11 a. Dalam rangka pemeriksaan Kepala lnstansi berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Bupati. b. Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi tanda pengenal pemeriksa dan surat pemeriksaan serta memperlihatkan wajib retribusi yang diperiksa. c. Wajib retribusi yang diperiksa yaitu memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau cacatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi. d. Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau rencana anggaran biaya suatu pekerjaan oleh rekanan, Bupati berdasarkan permohonan Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan dapat menunjuk lnspektorat Kabupaten Landak untuk mendampingi petugas pemeriksaan pajak. e. Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum atau isntasi yang terkait.
f. Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta oleh petugas pemeriksaan terikat oleh suatu kewajiban untuk dirahasiakan, maka kewajiban untuk dirahasiakan itu ditiadakan untuk keperluan pemeriksaan. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Oaerah Kabupaten Landak. Oitetapkan di Ngabang pada tanggal % Jovan 2021 BUPATI LANDAK, TTD KAROLIN MARGRET NATASA Oiundangkan di Ngabang pada tanggal % anvari 2o2\ SEKRETARIS OAERAH KABUPATEN LANOAK TTD VINSENSIUS BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 202] NOMOR 14$ Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM OARIANUA I SH NIP. 19661128 19 402 2 001
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN LANDAK NOMOR A TAHUN 102\ TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA DAERAH PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH NO JENIS PRODUKSI UKURAN / KLARIFIKASI SATUAN 1. Bidang Perikanan Kegiatan Produksi Benih Ikan: a. Ikan Mas 1-3 cm 3-5 cm 5-8 cm 8-12 cm Induk Jantan Induk Betina Afkir Ikan konsumsi Per ekor Per ekor Per ekor Per ekor Per kg Per kg Per kg Per kg b. Ikan Nila 1-3 cm 3-5 cm 5-8cm 8-12 cm Induk Jantan Induk Betina Afkir Ikan konsumsi Per ekor Per ekor Per ekor Per ekor Per kg Per kg Per kg Per kg c. Ikan Lele 1-3cm 3-5cm 5-8 cm 8-12 cm lnduk Jantan Induk Betina Afkir Ikan konsumsi Per ekor Per ekor Per ekor Per ekor Per kg Per kg Per kg Per kg d. Ikan Jelawat 1-3 cm 3-5cm 5-8 cm 8-12 cm Induk Jantan Induk Betina Afkir Ikan konsumsi Per ekor Per ekor Per ekor Per ekor Per kg Per kg Per kg Per kg e. Ikan Patin 1-3 cm 3-5 cm 5-8 cm Per ekor Per ekor Per ekor TARIF (RP 150 300 450 800 50.000 70.000 25.000 25.000 150 300 450 800 50.000 70.000 25.000 25.000 150 300 450 800 35.000 60.000 18.000 18.000 500 700 1.000 1.200 80.000 110.000 50.000 50.000 500 700 1.000
f. Ikan Baung g. Ikan Gurame h. Ikan Tengadak i. Ikan Bawal 2. Bidang Peternakan a. Kegiatan Produksi Bibit: a. Bibit Babi 8-12 cm Induk Jantan Induk Betina Atkir Ikan konsumsi 1-3 cm 3-5cm 5-8 cm 8-12 cm lnduk Jantan Induk Betina Afkir Ikan konsumsi 1-3cm 3-5cm 5-8 cm 8-12 cm Induk Jantan lnduk Betina Afkir lkan konsumsi 1-3cm 3-5 cm 5-8 cm 8-12 cm lnduk:Jantan Induk Betina Atkir 1-3 cm 3-5 cm 5-8 cm 8-12 cm lnduk Jantan Induk Betina Afkir Ikan konsumsi Starter betina Starter iantan Grower betina Grower jantan lnduk Afkir Per ekor Per kg Per kg Per kg Per kg Per ekor Per ekor Per ekor Per ekor Per kg Per kg Per kg Per kg Per ekor Perekor Per ekor Per ekor Per kg Per kg Per kg Per kg Per ekor Perekor Perekor Per ekor Per kg Per kg Per kg Per ekor Per ekor Per ekor Perekor Per kg Per kg Per kg Per kg Per kg Per kg Per kg Per kg Per kg Per kg 1.200 35.000 60.000 18.000 18.000 500 800 1.000 1.200 50.000 60.000 45.000 45.000 1.500 2.500 3.000 3.500 50.000 60.000 40.000 40.000 500 800 1.000 1.200 50.000 60.000 45.000 250 500 800 1.000 40.000 60.000 25.000 25.000 50.000 55.000 65.000 70.000 75.000 23.000
b. Pengawasan DOC Parent Stoc Per Ekor 5 Lalu Lintas Ternak Ungas 3. Bidang tanaman pangan Kegiatan produksi benih: a. Benih Padi b. Benih Padi c. Benih Padi d. Benih Padi e. Benih Jagung f. Benih Jasung g. Benih Jagung Label Ungu Label Biru Label Putih Afkiran Label Ungu Label Putih Afkiran Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg 10.000 8.000 13.000 5.000 7.000 14.000 4.500 4. Bidang hortikultura Kegiatan produksi bibit: a. Lengkeng ltoh b. Lengkeng Diamond River c. Lengkeng Pimpong d. Lengkeng Satu Jari e. Durian f. Rambutan g. Sawo h. Mangga i. Langsat j. Jambu k. Alpukat I. Belimbing m. Melinio n. Manggis o. Sukun D. Tanaman Hias Perbatang Cangkok / okulasi umur 5 bulan Cangkok / okulasi umur 5 bulan Cangkok / okulasi umur 5 bulan Cangkok / okulasi umur 5 bulan Grafting/ okulasi umur 5 Per batang bulan Okulasi umur 5 bulan Cangkok / okulasi umur 5 bulan Grafting umur 5 bulan Cangkok / okulasi umur 5 bulan Cangkok / okulasi umur Perbatang 5 bulan Grafting umur 5 bulan Cangkok umur 5 bulan Grafting umur 5 bulan Cangkok umur 5 bulan Tunas umur 5 bulan Tunas umur 5 bulan Per batang Per batang Perbatang Per batang Per batang Per batang Per batang Per batang Per batang Per batang Per batang Per batang Per batang 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 25.000 30.000 30.000 25.000 25.000 25.000 25.000 20.000 BUPATI LANDAK, TTD KAROLIN MARGRET NATASA Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DARIANUA SH NIP. 19661128 19402 2 001