LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI V DPR RI DALAM RANGKA MENINJAU SARANA PRASARANA INFRASTRUKTUR DI KABUPATEN JEMBRANA, PROVINSI BALI TANGGAL 8 - 10 SEPTEMBER 2023 KOMISI V DPR-RI JAKARTA, 2023
DAFTAR ISI I. PENDAHULUAN ... ... ... ... 3 I.1. Dasar Hukum... .... .... ..... .... 3 I.2. Maksud dan Tujuan ... .... ..... . 3 I.3. Lokasi dan Waktu ... .... .... ... 4 I.4. Agenda Kunjungan ... .... .... ... 4 II. GAMBARAN UMUM ... 4 III. HASIL KUNJUNGAN KERJA ... ....... .... ..... .... ... 6 II.1. Hasil Pertemuan ... 6 II.2. Pendalaman Komisi V DPR RI ... 9 IV. KESIMPULAN ATAU REKOMENDASI ... ... 10 V. PENUTUP ... ...... ... 11 VI. LAMPIRAN ... 12 Foto Kegiatan ... Laporan Kunker Spesifik Komisi V DPR RI Hal 2 Peninjauan Sarana Prasarana Infrastruktur di Kabupaten Jembrana, 8-10 September 2023 12
LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI V DPR RI DALAM RANGKA MENINJAU SARANA PRASARANA INFRASTRUKTUR DI KABUPATEN JEMBRANA, PROVINSI BALI TANGGAL 8 - 10 SEPTEMBER 2023 ============================== I. PENDAHULUAN I.1. Dasar Hukum Dasar hukum dari Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI dalam rangka Meninjau Sarana Prasarana Infrastruktur di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, adalah sebagai berikut: 1. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945; pada perubahan Pertama Pasal 20, Perubahan Kedua Pasal 20 A, perubahan Ketiga Pasal 23. 2. Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan Terhadap Undang- Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 4. Rapat Internal Komisi V DPR RI Tanggal 22 Agustus 2023. I.2. Maksud dan Tujuan Maksud dari Kunjungan Kerja Spesifik adalah untuk mengetahui secara langsung serta menggali informasi terkait permasalahan Pembangunan Infrastruktur dan Transportasi, khususnya permasalahan yang terjadi pada Sarana Prasarana Infrastruktur di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Sedangkan tujuan dilaksanakannya Kunjungan Kerja Spesifik adalah dalam rangka melaksanakan Fungsi dan Tugas Dewan sesuai dengan Pasal 59, ayat (4), Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yaitu: Laporan Kunker Spesifik Komisi V DPR RI Hal 3 Peninjauan Sarana Prasarana Infrastruktur di Kabupaten Jembrana, 8-10 September 2023
butir a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya; butir d. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Selanjutnya Tata Tertib DPR RI Pasal 60 ayat (3) juga menyatakan bahwa: "Dalam melaksanakan tugas komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) dan tindak lanjut pengaduan masyarakat, komisi dapat: butir f. mengadakan kunjungan kerja dalam masa reses atau mengadakan kunjungan kerja spesifik dalam masa sidang, yang hasilnya dilaporkan dalam rapat komisi untuk ditindaklanjuti. I.3. Lokasi dan Waktu Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI dilaksanakan pada Masa Persidangan I Tahun 2023-2024 dalam rangka Meninjau Sarana Prasarana Infrastruktur di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, pada tanggal 8-10 September 2023 yang dipimpin langsung oleh H. ANDI IWAN DARMAWAN ARAS, S.E., M.Si (A-130 / F-P GERINDRA / DAPIL SULSEL II). I.4. Agenda Kunjungan Agenda kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali yaitu dalam rangka meninjau sarana prasarana infrastruktur, khususnya permasalahan terkait Revitalisasi Pasar Umum Negara dan Abrasi Pantai Pebuahan Desa Banyubiru, sekaligus melakukan pertemuan dengan Kementerian PUPR sebagai Mitra Kerja Komisi V DPR RI serta Pemerintah Kabupaten Jembrana. II. GAMBARAN UMUM Pasar Umum Negara merupakan salah satu pasar utama yang berstatus pasar tradisional di Kabupaten Jembrana yang menjadi pusat kegiatan perdagangan dalam melayani proses jual beli yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Jembrana. Kawasan Pasar Umum Negara terdapat pertokoan mulai dari pusat oleh - oleh, barang elektronik, tekstil dan lainnya. Usia pasar yang sudah sangat tua, berdiri sejak 1955 sehingga konstruksinya rentan roboh serta soal keamanan instalasi kelistrikan yang sering menjadi penyebab kebakaran. Perlu direvitalisasi guna terciptanya Pasar Umum Negara yang bersih, nyaman, dan moderen. Terdapat 599 pedagang di Pasar Umum Negara Jembarana, 438 pedagang dipindahkan sementara di area parkir Pemkab Jembrana, 161 pedagang direlokasi ke Pasar Ijo Gading. Laporan Kunker Spesifik Komisi V DPR RI Hal 4 Peninjauan Sarana Prasarana Infrastruktur di Kabupaten Jembrana, 8-10 September 2023
Pasar Umum Negara tahun ini direvitalisasi oleh Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR, dengan anggaran APBN TA 2023-2024 dengan pagu anggaran Multi Year Contract (MYC) senilai Rp.143 Miliar. Gambar: Kondisi tampak luar Pasar Umum Negara (kiri) dan tampak dalam Pasar Umum Negara (kanan) Terjadi abrasi di Pantai Pebuahan, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Jembrana, Bali. Abrasi pantai Pebuahan sudah terjadi sejak tahun 2019 hingga saat ini sudah merusak puluhan rumah hingga warung makan milik warga di pesisir pantai. Abrasi yang melanda pesisir Pantai Pebuahan, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, menyisakan penderitaan bagi warga yang terdampak dimana puluhan rumah rusak akibat terjangan ombak yang menggerus pantai. Setidaknya sudah menghancurkan 70 unit lebih rumah yang tinggal di kawasan tersebut. Terdapat 500 keluarga yang tinggal di sekitar Pantai Pebuahan, sudah 300 keluarga yang telah pindah dari pesisir. Gambar: Lokasi abrasi di Pantai Pebuahan Desa Banyubiru (kiri) dan Kondisi setelah terjadi abrasi (kanan) Laporan Kunker Spesifik Komisi V DPR RI Hal 5 Peninjauan Sarana Prasarana Infrastruktur di Kabupaten Jembrana, 8-10 September 2023
III. HASIL KUNJUNGAN KERJA II.1. Hasil Pertemuan 1. Bupati Jembrana a) Pada bulan Februari 2023 Kabupaten Jembrana dikunjungi oleh Bapak Presiden Joko Widodo, dan sebelumnya Kabupaten Jembrana dikunjungi oleh Menteri PUPR dalam rangka Groundbreaking Jalan Tol Gilimanuk - Mengwi, disaat yang sama Menteri PUPR mengunjungi Pasar Umum Negara di Jembrana dan disetujui bahwa Pasar Umum Negara akan direvitalisasi pada tahun 2023; b) Jika dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jembrana maka sangat tidak mungkin dilakukan revitalisasi pasar menggunakan PAD yang nilainya mencapai Rp.143 Miliar. Perlu diketahui PAD Kabupaten Jembrana setahun mencapai Rp.150 Miliar; c) Pasar Umum Negara dibangun tahun 1955 sehingga sangat rentan roboh dan terbakar. Saat kondisi pasar telah dirobohkan untuk ditindaklanjuti ke tahap pembangunan selanjutnya; d) Provinsi Bali dikelilingi laut dan dibagian selatan seperti Kabupaten Jembrana diwilayah pesisir selalu terjadi abrasi dan sudah banyak rumah warga dan rumah ibadah yang rusak akibat abrasi tersebut; e) Oleh sebab itu, dengan kehadiran Bapak Ibu Anggota Komisi V DPR RI dalam pertemuan ini bisa mendorong ke Ditjen SDA untuk pembangunan pengaman Pantai Pebuahan di Desa Banyubiru sepanjang 1,9 Kilometer; f) Kami mengusulkan untuk Penataan Daerah Aliran Sungai Ijo Gading, sebab masyarakat yang tinggal diujung Pantai selalu menggunakan perahu untuk sebagai saran transportasi khususnya ke pasar. 2. Perwakilan Pedagang Pasar Umum Negara a) Terima kasih kepada Kementerian PUPR yang telah merevitalisasi Pasar Umum Negara; b) Awalnya kami kaget dengan sosialisasi ukuran kios 2x3 meter saja, tetapi telah direvisi menjadi 2x3 meter, 3x3 meter, dan 3x4 meter, kami mengucapkan terima kasih atas revisi ukuran tersebut; c) Saya sebagai perwakilan pedagang pasar mengucapkan apresiasi setinggi- tingginya kepada seluruh Anggota Komisi V DPR RI bersama Kementerian PUPR Laporan Kunker Spesifik Komisi V DPR RI Hal 6 Peninjauan Sarana Prasarana Infrastruktur di Kabupaten Jembrana, 8-10 September 2023
atas kedatangan ke Kabupaten Jembrana dalam Kunjungan Spesifik untuk mendukung pembangunan Pasar Umum Negara; d) Kami sudah 20 hari menempati lokasi baru yang telah disediakan Pemerintah Daerah, namun relokasi yang kami tempati belum banyak didatangi pembeli; e) Kami dari pedagang sangat berharap kebijakan relaksasi dari Pemerintah Kabupaten Jembrana; f) Saya mewakili 981 pedagang berharap setelah direvitalisasi pasar tersebut kembali ramai didatangi pembeli. 3. Perwakilan Masyarakat Desa Banyubiru a) Perlu kami sampaikan bahwa abrasi Pantai Pebuahan di Desa Banyubiru terjadi sejak tahun 2011 tetapi yang paling parah yaitu pada tahun 2014 sampai sekarang; b) Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang menjadi korban abrasi 224 KK, keseharian kami selain nelayan kami juga membuka usaha warung makan lesehan, dan usaha lesehan kami sudah dikenal banyak orang hingga diluar Provinsi Bali; c) Jalan di Pantai Pebuahan pun sudah tergerus akibat abrasi; d) Usaha warung makan lesehan di Pantai Pebuahan Desa Banyubiru sebelumnya terdapat 15 warung makan lesehan, namun setelah abrasi kini tersisa hanya 3 warung makan lesehan; e) Sebelumnya terdapat 3 Mushola namun kini sudah roboh semua akibat abrasi; f) Harapan kami Desa Banyubiru adalah ingin mewujudkan Desa Banyubiru sebagai kawasan wisata kuliner pesisir pantai. 4. Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR a) Pada bulan Januari Ditjen Cipta Karya mendapat perintah untuk membangun kembali Pasar Negara, dan pada tanggal 12 September 2023 kami sudah berkontrak; b) Anggaran fisik pada pembangunan Pasar Negara yaitu Rp.143 Miliar dan Manajemen Konstruksi (MK) sebesar Rp 2,5 Miliar; c) Dalam pekerjaannya terdapat 2 gedung yaitu Gedung A dan Gedung B, yang didalamnya terdapat Bangunan Power House, Ground Tank, Pos Jaga, Tempat Ibadah, Penataan Halaman, Tempat Parkir, dan Jembatan Penghubung. d) Target selesai pekerjaan di Semester I, pada bulan Juni 2024; Laporan Kunker Spesifik Komisi V DPR RI Hal 7 Peninjauan Sarana Prasarana Infrastruktur di Kabupaten Jembrana, 8-10 September 2023
e) Sebelumnya jumlah pedagang sebanyak 981 dengan jumlah kios sebelumnya 645 unit, jumlah pedagang akan bertambah sebanyak 985 dengan jumlah kios 649 unit setelah direvitalisasi pasar; f) Pasar tersebut akan dijadikan 2 lantai yang memiliki jembatan penghubung antara Gedung A dan Gedung B, memiliki luas lahan 24.136 m2 dan luas gedung 17.652 m2, Gedung Blok A seluas 8.496 m2 dan Gedung Blok B seluas 9.156 m2; g) Untuk Gedung Blok A pada lantai 1 nantinya terdapat 180 unit kios, dan lantai 2 terdapat 194 unit kios. Untuk Gedung Blok B pada lantai 1 terdapat 336 unit los dan pada lantai 2 terdapat 275 unit kios; h) Untuk parkiran mobil nantinya berjumlah 113 unit, parkiran motor berjumlah 416 unit, dan parkiran difabel sebanyak 6 unit; i) Gedung Pasar Negara nantinya didesain dengan konsep hijau, kedepan diharapkan pengelola pasar terus mempertahankan konsep yang sudah didesain; j) Diharapkan juga dengan pembangunan Pasar Negara ini dapat meningkatkan ekonomi Kabupaten Jembrana; 5. Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian PUPR a) Dasar hukum tentang pantai yaitu UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, UU Nomor 1 Tahun 2014 perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Perpres Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai, Permen PUPR Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengaman Pantai, dan Permen KP Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan Batas Sempadan Pantai; b) Terdapat 5 aspek pengelolaan SDA Wilayah Sungai Bali-Penida yaitu Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, Pengendalian Daya Rusak Air, Sistem Informasi Sumber Daya Air (SISDA), dan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha; c) Panjang garis pantai yang terkena abrasi di Kabupaten Jembrana yaitu 21,86 km dari panjang garis pantai 87,173 km, yang telah ditangani yaitu 8,93 km, sedangkan yang belum ditangani yaitu 12,92 km; d) Kondisi erosi Pantai Pabuahan Desa Banyubiru menyebabkan mundurnya garis pantai, sebagian rumah warga dan akses jalan desa rusak akibat terjangan Laporan Kunker Spesifik Komisi V DPR RI Hal 8 Peninjauan Sarana Prasarana Infrastruktur di Kabupaten Jembrana, 8-10 September 2023
gelombang tinggi. Penanganan sementara secara swadaya oleh masyarakat belum mampu meredam energi gelombang; e) Arah gelombang dominan dari selatan ke barat daya, arah sedimen dari muara sungai bergerak ke utara dan tertahan oleh adanya struktur yang menjorok ke laut, arah erosi dan sedimentasi di sekitar struktur yang menjorok ke laut dan di Pantai Pebuahan bergerak ke arah utara menyusur pantai; f) Keberadaan bangunan yang menjorok ke laut seperti jetty atau breakwater dibagian selatan berdampak pada berkurangnya suplai sedimen ke arah utara. Tahun 2009 telah dibangun jetty dan pada tahun 2011 terjadi abrasi di Pantai Pabuahan, sehingga ada korelasi antara pembangunan jetty dan tahun terjadinya abrasi; g) Perubahan garis pantai antara tahun 2001-2020 yaitu mundur sekitar 60-80 meter, bila tidak segera dilakukan penangan maka erosi/abrasi akan semakin parah; h) Pada tanggal 20 Januari 2022 Bapak Bupati Kabupaten Jembrana mengusulkan pembangunan pengamanan pantai melalui surat dan proposal ke Kementerian PUPR; i) Pada tahun 2014 Ditjen SDA sudah melakukan pekerjaan pembangunan prasarana pengaman pantai baluk reningdan cupel di Kabupaten Jembrana, dengan panjang outputnya 897 meter; j) Pada tahun 2024 kami sudah mengusulkan Pembangunan Pengaman Pantai Ruas Pangyangan-Pebuahan Kabupaten Jembrana sepanjang 1,9 km dengan total anggaran kurang lebih Rp 50 Miliar. II.2. Pendalaman Komisi V DPR RI a) Apresiasi kepada Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR yang menangani Pasar Negara atas paparan perencanaan pembangunan pasar, diharapkan agar segera ditindaklanjuti; b) Untuk Ditjen SDA, apakah anggaran yang disebutkan sebesar Rp.50 Miliar pada Pembangunan Pengaman Pantai Ruas Pangyangan-Pebuahan Kabupaten Jembrana sepanjang 1,9 km sudah masuk dalam anggaran yang telah diputuskan Komisi V bersama Pak Menteri? Jika sudah masuk dalam anggaran 2024 maka usulan tersebut segera untuk dikerjakan sesuai mekanisme paling lambat bulan Oktober 2024 sudah harus selesai pekerjaannya; Laporan Kunker Spesifik Komisi V DPR RI Hal 9 Peninjauan Sarana Prasarana Infrastruktur di Kabupaten Jembrana, 8-10 September 2023
c) Terkait Pasar Negara, diharapkan agar pembangunan pasar bisa segera dikerjakan dan selesai tepat waktu sehingga para pedagang bisa merasakan pasar baru tersebut; d) Terkait abrasi di Desa Banyubiru, penderitaan masyarakat akibat dampak abrasi tersebut sudah terlalu lama sejak tahun 2011, jika masalah ini tidak ditangani dengan cepat maka akan memperpanjang penderitaan masyarakat di Desa Banyubiru; e) Masukan-masukan saat Kunjungan Kerja secara konstitusi wajib dilaksanakan; f) Untuk Ditjen Cipta Karya agar perlu meningkatkan fungsi pengawasan pada saat pengerjaan bangunan pasar, jangan sampai penawaran harga terendah tersebut bisa menimbulkan masalah-masalah yang tidak kita inginkan yang berakibatkan pada putus kontrak; g) Terkait abrasi pantai, diharapkan agar usulan pekerjaan tersebut sudah masuk pada Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2024 sehingga bisa segera dikerjakan; h) Terkait Penataan Daerah Aliran Sungai Ijo Gading yang diusulkan oleh Bupati Jembrana perlu ditindaklanjuti dengan melakukan langkah-langkah awal perencanaan. IV. KESIMPULAN ATAU REKOMENDASI Terdapat beberapa kesimpulan atau rekomendasi yang diperoleh dari Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI dalam rangka Peninjauan Sarana Prasarana Infrastruktur di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali pada Masa Persidangan I Tahun 2023-2024 tanggal 8-10 September 2023, diantaranya: 1. Komisi V DPR RI meminta kepada Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR untuk segera mengerjakan Pembangunan Pasar Negara serta meningkatkan pengawasan agar pekerjaan tersebut bisa selesai tepat waktu. 2. Komisi V DPR RI meminta kepada Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR untuk segera menindaklanjuti usulan Bupati Jembrana dan masyarakat Desa Banyubiru terkait pembangunan pengaman Pantai Pebuahan. 3. Komisi V DPR RI meminta kepada Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR untuk segera melakukan Penataan Normalisasi Daerah Aliran Sungai Ijo Gading. Laporan Kunker Spesifik Komisi V DPR RI Hal 10 Peninjauan Sarana Prasarana Infrastruktur di Kabupaten Jembrana, 8-10 September 2023
4. Komisi V DPR RI meminta kepada Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR untuk segera menindaklanjuti usulan maupun masukan dari Bupati Jembrana, Pedagang Pasar Negara, dan Masyarakat Desa Banyubiru. V. PENUTUP Demikian Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali pada Masa Persidangan I Tahun 2023-2024 tanggal 8-10 September 2023. Laporan ini menjadi masukan bagi Komisi V DPR RI dan akan disampaikan dalam Rapat Komisi bersama Kementerian PUPR untuk ditindaklanjuti. KETUA TIM ttd H. ANDI IWAN DARMAWAN ARAS, S.E., M.Si A-130 Laporan Kunker Spesifik Komisi V DPR RI Hal 11 Peninjauan Sarana Prasarana Infrastruktur di Kabupaten Jembrana, 8-10 September 2023
VI. LAMPIRAN Foto Kegiatan Laporan Kunker Spesifik Komisi V DPR RI Hal 12 Peninjauan Sarana Prasarana Infrastruktur di Kabupaten Jembrana, 8-10 September 2023
Laporan Kunker Spesifik Komisi V DPR RI Hal 13 Peninjauan Sarana Prasarana Infrastruktur di Kabupaten Jembrana, 8-10 September 2023
Laporan Kunker Spesifik Komisi V DPR RI Hal 14 Peninjauan Sarana Prasarana Infrastruktur di Kabupaten Jembrana, 8-10 September 2023
Laporan Kunker Spesifik Komisi V DPR RI Hal 15 Peninjauan Sarana Prasarana Infrastruktur di Kabupaten Jembrana, 8-10 September 2023
Laporan Kunker Spesifik Komisi V DPR RI Hal 16 Peninjauan Sarana Prasarana Infrastruktur di Kabupaten Jembrana, 8-10 September 2023
Laporan Kunker Spesifik Komisi V DPR RI Hal 17 Peninjauan Sarana Prasarana Infrastruktur di Kabupaten Jembrana, 8-10 September 2023
Laporan Kunker Spesifik Komisi V DPR RI Hal 18 Peninjauan Sarana Prasarana Infrastruktur di Kabupaten Jembrana, 8-10 September 2023