KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-198/BC/2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI TAHUN 2020-2024 DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur bahwa Pimpinan Kementerian/Lembaga menetapkan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden; b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai perlu menyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2020-2024; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik
Menetapkan PERTAMA 2 - Indonesia Nomor 4664); 3. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024; 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 183/KMK.01/2013 tentang Kebijakan Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2014-2024; 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024; 6. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 28/MK.1/2020 tentang Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Unit Organisasi Di Lingkungan Kementerian Keuangan. MEMUTUSKAN: : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI TAHUN 2020-2024. : Menetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2020-2024, yang berisi: 1. Pendahuluan; 2. Visi, Misi, Tujuan, Fungsi Utama, dan Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; 3. Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; 4. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; 5. Penutup; dan 6. Lampiran, yang meliputi Matriks Kerangka Regulasi dan Matriks Kinerja dan Kerangka Pendanaan; sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang
KEDUA KETIGA KEEMPAT KELIMA KEENAM 3 - merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini yang bersifat indikatif. : Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA menjadi dokumen perencanaan strategis jangka menengah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. : Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA digunakan sebagai: 1. acuan dalam penyusunan Peta Strategi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024; dan 2. acuan dalam penyusunan Rencana Strategis unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. : Rencana Strategis DJBC Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA juga menjadi dokumen acuan dalam rangka pelaksanaan manajemen transformasi yang dilaksanakan di lingkungan DJBC dalam periode tahun 2020-2024. : Terhadap Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam PERTAMA dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap tahun, dan dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah satu tahun anggaran berakhir. : Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis selaku koordinator penyusunan Rencana Strategis di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bertanggung jawab melaporkan pelaksanaan hasil monitoring dan evaluasi Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
KETUJUH KEDELAPAN KESEMBILAN KESEPULUH 4 - : Seluruh Unit Eselon II di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wajib menyusun Rencana Strategis yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Eselon II berkenaan untuk dan atas nama Direktur Jenderal paling lambat 1 (satu) bulan setelah Keputusan Direktur Jenderal ini ditetapkan dan disampaikan kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis selaku koordinator penyusunan Rencana Strategis di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan kepada Sekretariat Jenderal c.q. Biro Perencanaan dan Keuangan. : Seluruh Unit Eselon II Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang terdiri dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai wajib menyusun Dokumen Perencanaan Strategis yang ditetapkan melalui Keputusan Pimpinan Unit Eselon II bersangkutan, yang ditetapkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Keputusan Direktur Jenderal ini ditetapkan dan disampaikan kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis selaku koordinator penyusunan Rencana Strategis di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. : Terhadap Rencana Strategis Unit Eselon II di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH dan Dokumen Perencanaan Strategis Unit Eselon II Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap tahun, dan dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah satu tahun anggaran berakhir. : Pimpinan Unit Eselon II di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Pimpinan Unit Eselon II Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
KESEBELAS KEDUABELAS 5 - bertanggung jawab melaporkan pelaksanaan hasil monitoring dan evaluasi Rencana Strategis ataupun Dokumen Perencanaan Strategis kepada Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis selaku koordinator penyusunan Rencana Strategis di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. : Arah Kebijakan dan Strategi dalam Rencana Strategis DJBC Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dijabarkan lebih lanjut dalam Kertas Kerja DJBC Tahun 2020-2024 yang bersifat indikatif dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.. : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada: 1. Menteri Keuangan; 2. Wakil Menteri Keuangan; 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan; 4. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan; dan 5. Para Pejabat Eselon II di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2020 DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI ttd- HERU PAMBUDI
1 - LAMPIRAN I KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-198/BC/2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI TAHUN 2020-2024 BAB 1 PENDAHULUAN Dalam BAB I ini, disajikan kondisi umum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang merupakan penggambaran atas pencapaian-pencapaian tema dalam Rencana Strategis (Renstra) DJBC periode sebelumnya (2015- 2019). Dalam Renstra periode sebelumnya, terdapat tiga tema utama yaitu: tema penerimaan, pelayanan kepabeanan dan cukai, serta pengawasan kepabeanan dan cukai. Selain capaian-capaian yang diraih DJBC, disadari bahwa dalam upaya mencapai misi dan visi DJBC terdapat aspirasi masyarakat yang semakin dinamis. Beberapa aspirasi masyarakat yang merupakan harapan stakeholders kepada DJBC akan dijabarkan sebagai masukan penyusunan renstra ini. Aspirasi masyarakat tersebut didapatkan dalam serangkaian survei kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh DJBC dalam empat tahun terakhir. Salah satu masukan terpenting adalah dimensi-dimensi pelayanan yang harus ditingkatkan oleh DJBC di masa yang akan datang. Dalam rangka melayani stakeholders serta dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai Trade Facilitator, Community Industrial Assistance, dan Revenue Collector. Potensi dan Protector, permasalahan DJBC yang dipaparkan lebih lanjut dalam bagian akhir BAB I ini merupakan sisi yang harus dipertimbangkan dalam proses penyusunan rencana strategis. 1.1. Kondisi Umum Dalam Renstra DJBC Tahun 2015-2019, Arah Kebijakan dan Strategis DJBC dikelompokkan dalam tiga tema yaitu tema penerimaan, pelayanan kepabeanan dan cukai, serta pengawasan kepabeanan dan cukai. Untuk menunjang pencapaian Sasaran Strategis dan Program yang dibagi dalam tiga tema tersebut, DJBC telah menyusun Sasaran Strategis dan Program DJBC lainnya yang pada hakekatnya merupakan pilar-pilar Reformasi Birokrasi DJBC yang menyangkut penataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis, peningkatan disiplin dan manajemen SDM, pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta good governance. 1.1.1. Bidang Penerimaan, Pelayanan dan Pengawasan Kepabeanan dan Cukai a. Penerimaan Bea dan Cukai Saat ini, titik berat tugas di bidang kepabeanan yang dijalankan oleh DJBC telah mengalami perubahan prioritas dari tugas utama sebagai Industrial Assistance dan Revenue Collector menjadi Trade Facilitator, Community Protector. Hal ini, dapat dilihat dengan penurunan kontribusi target penerimaan kepabeanan terhadap target penerimaan perpajakan, meskipun secara nominal target penerimaan kepabeanan selalu mengalami
2 - kenaikan dari tahun ke tahun. Kebijakan di bidang kepabeanan mulai diarahkan untuk fokus pada kelancaran arus barang, pemberian fasilitas pembebasan/keringanan Bea Masuk dan fasilitas Kawasan Berikat, sehingga dapat mengurangi ekonomi biaya tinggi dan menciptakan iklim yang mendorong pertumbuhan investasi. Penurunan kontribusi penerimaan Bea Masuk ini juga seiring dengan adanya kebijakan tarif yang diarahkan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan investasi (tarif protection), peningkatan efisiensi (insentive/industry assistance), pengendalian industri dalam negeri konsumsi, optimalisasi penerimaan negara, dan mendukung kebijakan perdagangan internasional misalnya adanya kesepakatan perjanjian perdagangan antar kawasan seperti: ASEAN-China FTA, EPA Indonesia- Jepang, FTA Indonesia-Korea Selatan dan FTA ASEAN-India. Sementara itu, di sisi cukai, target penerimaan cukai selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, hal ini masih sejalan dengan fungsi pungutan cukai sebagai salah satu penerimaan negara walaupun tanpa mengabaikan fungsi mengatur (regulerend). Meskipun selalu mengalami kenaikan target penerimaan dalam APBN/APBN-P, realisasi penerimaan cukai selalu berhasil mencapai target yang telah ditentukan. industri dan Total Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Secara umum, selama periode tahun 2015-2019, pencapaian target penerimaan bea dan cukai selalu melebihi target APBN-P; hanya di tahun 2015 dan 2016 DJBC tidak berhasil mencapai target di APBN-P. Penerimaan bea dan cukai pada periode tahun 2015-2019 mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Dalam periode tersebut secara nominal, realisasi penerimaan bea dan cukai meningkat dari Rp 205.44 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp 213.39 triliun pada tahun 2019. Grafik 1.1 Total Pencapaian Target Penerimaan Bea dan Cukai 2015-2019 (dalam triliun rupiah) Target Realisasi 213.4 205.4 208.8 194.99 189.1 192.2 194.1 183.9 179.84 178.7 2015 2016 2017 2018 2019 Pencapaian target tersebut dilakukan beberapa kegiatan yang bersifat strategis guna mengoptimalkan penerimaan di sektor kepabeanan joint assessment, joint dan cukai yaitu melakukan pertukaran data, analysis, joint enforcement, joint audit, serta joint collection antara DJBC dengan DJP dan melakukan sinergi berupa integrasi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pelaksanaan joint audit meliputi pemeriksaan pajak, audit kepabeanan, dan/atau audit cukai yang dilakukan bersama-sama antara pemeriksa pajak dan auditor bea dan cukai terhadap Wajib Pajak/Auditee yang telah ditentukan oleh Komite Joint Audit. Selain hal tersebut DJBC juga melakukan intensifikasi di
3 - bidang pabean dengan melakukan intensifikasi pembeaan melalui Nota Pembetulan (Notul), Penelitian Ulang (Penul) dan audit. Strategi lainnya yang dilakukan DJBC dalam mengoptimalkan penerimaan cukai melalui intensifikasi cukai dalam bentuk kebijakan tarif cukai dan/atau harga jual eceran barang kena cukai. Intensifikasi lainnya dibidang cukai yaitu lainnya /sigaret pengenaan terhadap hasil pengolahan tembakau elektronik melalui PMK 146/PMK.010/2017. Kebijakan ini tidak hanya menambah peneriman cukai saja melainkan menambah PPN dan juga PPH. Kebijakan strategis lain dalam mendukung peningkatan penerimaan cukai yang optimal yaitu menjamin ketersediaan pita cukai dan mempercepat pelayanan. Untuk itu, DJBC dan konsorsium penyedia pita cukai melakukan monitoring dan evaluasi penyediaan pita cukai secara rutin setiap bulan. Sepanjang 2017-2019 upaya ini berhasil mempercepat penyediaan dan pendistribusian pita cukai sampai ke pengusaha BKC. Grafik 1.2 Penyediaan dan Pendistribusian Pita Cukai Tahun 2017 sd 2019 Keterangan: pengukuran parameter meliputi ketepatan penyediaan per jumlah kuantitas lembar pita cukai dan waktu penyediaannya Keterangan: Parameter pengukuran meliputi ketepatan penyediaan per jumlah kuantitas lembar pita cukai dan waktu penyediaannya Untuk kebijakan ektensifikasi penerimaan negara, DJBC bersama BKF telah melakukan beberapa kajian feasibility study pengenaan cukai terhadap beberapa barang yang memenuhi kriteria Barang Kena Cukai. Ini sangat penting untuk mengejar ketertinggalan jumlah obyek cukai dibanding negara lain seperti Malaysia dan Singapura dengan 5 (lima) obyek cukai serta Thailand dengan 16 obyek cukai. Disamping itu penambahan obyek cukai juga bisa menjadi alternatif penopang tax ratio seperti Bolivia, Turki, Denmark, yang kontribusi sektor cukai 7.8%, 5%, dan 4.3% terhadap PDB sedangkan Indonesia baru 1.2% dari PDB. Setelah melalui pembahasan cukup panjang dari tahun 2016-2019 ekstensifikasi obyek cukai menuai hasil dengan disetujuinya oleh Komisi XI DPR-RI pengenaan cukai produk plastik. Persetujuan ini dilakukan setelah pemerintah mengajukan 3 Jenis obyek cukai yaitu Kantong Plastik, Minuman Bergula Dalam Kemasan (MBDK), dan Emisi Karbon Kendaraan dengan potensi penerimaan secara berurutan adalah sebesar Rp.4,83T, Rp.6,25T, dan Rp.15,7T. Persetujuan lainnya oleh Komisis XI adalah permintaan kepada Pemerintah untuk membuat peta pengenaan obyek cukai atas minuman berpemanis dan cukai emisi karbon. Selain dari unit-unit yang memang kegiatan utamanya terkait dengan penerimaan DJBC, kontribusi penerimaan DJBC tentunya juga tidak lepas dari peran Balai Laboratorium Bea dan Cukai (BLBC) yang saat
4 - ini tidak hanya sebagai unit pendukung operasional, tetapi juga sebagai unit inti yang berkontribusi dalam penerimaan DJBC. Kontribusi BLBC terdapat dalam kegiatan pemeriksaan ekspor impor yang dilakukan melalui pengujian laboratorium untuk menentukan penetapan pos tarif dalam menentukan besarnya BM/BK dan PDRI. Peranan BLBC dapat di terjemahkan sebagai perpanjangan dari pemeriksaan fisik yang lakukan pejabat BC di lapangan untuk memastikan kesesuaian terhadap pemberitahuan pabean yang dideklarasikan oleh importir dan/atau eksportir. Hasil pengujian laboratoris yang dilakukan BLBC banyak membuahkan hasil untuk menguatkan keputusan yang diambil oleh Pejabat BC di lapangan untuk tujuan penerimaan, misalnya dengan diterbitkannya SPTNP, SPKTNP atau SPPBK berdasarkan hasil pengujian laboratoris dan juga untuk tujuan pengawasan, misalnya dengan diterbitkannya SPBL berdasarkan hasil pengujian ini, BLBC dengan aktif melakukan pemutakhiran dengan terus meningkatkan sarana prasarana berupa alat laboratorium dan kelengkapan yang memadai. jenis barang laboratoris. Saat Komponen Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Tabel 1.1 Rincian Pencapaian Target Penerimaan BM, BK, dan Cukai 2015-2019 (dalam triliun rupiah) Jenis Penerimaan 2015 2016 2017 2018 2019 Bea Masuk 31,21 32,47 35,06 39,09 37,45 Bea Keluar 3,73 3,00 4,15 6,76 3,48 Cukai 144,64 143,53 153,29 159,58 172,42 Total 179,58 179 192,49 205,44 213,36 Pertumbuhan 0,2% 7,5% 6,7% 3,84% Penerimaan Bea Masuk (BM) s.d. 31 Desember 2019 sebesar Rp 37,45 Triliun atau 96,27% dari target APBN 2019, lebih rendah dibanding capaian 2018 periode yang sama yaitu sebesar 109,57%), pertumbuhan yoy sebesar -4,27% (-1.669,23 M), lebih rendah dari pertumbuhan yoy tahun 2018 sebesar 11,55%. Beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian BM 2019 yaitu, Purchasing Manager Index (indeks PMI) Indonesia masih dibawah 50 (49,5) yang berarti kecenderungan perusahaan belum melakukan ekspansi. Selain itu, penurunan impor 2019 didorong oleh penurunan di semua kategori BEC (Broad Economy Category) dibanding tahun lalu. Dari sisi bea keluar, penerimaan bea keluar (BK) tahun 2019 sd 31 Desember 2019 sebesar Rp3,48 Triliun atau 78,85% dari target APBN 2019. Capaian ini lebih rendah dibanding capaian 2018 periode yang sama yaitu sebesar 225,50%. Pertumbuhan yoy sebesar -48,45% (-3.277,91 M), lebih rendah dari pertumbuhan yoy tahun 2018 sebesar 63,12%. Secara umum, dampak perang dagang dan perlambatan volume perdagangan dunia berdampak pada PMI Negara tujuan utama ekspor yang melemah. Alhasil, kinerja ekspor nasional terus tertekan sepanjang tahun 2019. Sementara itu, Realisasi penerimaan cukai Tahun 2019 sd 31 Desember 2019 sebesar Rp172,42 Triliun atau 104,18% dari target APBN 2019. Capaian ini lebih tinggi dibanding capaian 2018 periode yang sama
5 - yaitu sebesar 102,7% ). Pertumbuhan yoy sebesar 8,04% (12.833,36 M), lebih tinggi dari pertumbuhan yoy tahun 2018 sebesar 4,11%. Penerimaan cukai tersebut terdiri atas: i) Penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT) tahun 2019 sebesar Rp164,87 Triliun, jumlah tersebut 103,79% dari total target APBN 2019) capaian ini lebih tinggi dibanding capaian 2018 periode yang sama yaitu sebesar 103,18%. Pertumbuhan yoy sebesar 7,8% (11.931,16 M), lebih tinggi dari pertumbuhan yoy tahun 2018 sebesar 3,54%. Secara umum, ada 3 faktor yang mendorong tercapaianya penerimaan CHT tahun 2019 yaitu intensitas penindakan yang meningkat (Program Penertiban Cukai Berisiko Tinggi - PCBT), pergeseran forestalling volume produksi yang mengalami kenaikan mencapai 28,9% di awal tahun (Jan Feb) 2019, dan forestalling volume produksi pada akhir tahun 2019 yang mencapai 26,5% sebagai dampak atas kebijakan cukai yang akan mulai diberlakukan 1 Januari 2020. Penerimaan CHT pun dikontribusi oleh jenis Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) seperti ekstrak dan esens tembakau (e- liquid/vape, Electrical Heated Tobacco Products-EHTP), tobacco molases, tembakau kunyah, dan tembakau hirup, yang baru dikenakan cukai per 1 Juni 2018. Kombinasi regulasi yang mendukung industri baru dan penindakan /enforcement yang intens mendorong penerimaan cukai produk HPTL pada tahun 2019 sebesar Rp 427,1 miliar atau meningkat 3 kali lipat dari tahun sebelumnya yaitu Rp 98,9 miliar. Gambar 1.1 Ilustrasi BKC Hasil Tembakau ii) Penerimaan cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tahun 2019 sebesar Rp7,33 Triliun jumlah tersebut 122,57% dari total target APBN 2019. Capaian ini lebih tinggi dibanding capaian 2018 periode yang sama yaitu sebesar 98,75%. Pertumbuhan yoy sebesar 14,33% (919,74 M), lebih rendah dari pertumbuhan yoy tahun 2018 sebesar 15,29%. Secara umum, penerimaan cukai MMEA tahun 2019 dipengaruhi oleh produksi MMEA tumbuh secara positif di semua golongan baik dalam Negeri maupun Impor. iii) Penerimaan cukai Etil Alkohol (EA) tahun 2019 sebesar Rp122,53 Miliar atau 77,44% dari target APBN 2019. capaian ini lebih rendah dibanding capaian 2018 periode yang sama yaitu sebesar 81,90%). Pertumbuhan yoy sebesar -12,00% (-16,71 M), lebih rendah dari pertumbuhan yoy tahun 2018 sebesar -5,36%. Penerimaan cukai EA ini mengalami
6 - penurunan dibanding tahun 2018 yang diakibatkan oleh peningkatan pembebasan cukai EA dimana mayoritas penggunaan EA untuk bahan baku non-BKC seperti parfum, pupuk, dan obat. iv) Pendapatan cukai lainnya sebesar Rp88,70 Miliar adalah pendapatan dari denda administrasi cukai dan pendapatan cukai lain selain yang disebutkan sebelumnya. Sedangkan dari cukai plastik masih belum terdapat realisasi. Penerimaan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) Selain memungut jenis penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar, dan Cukai, DJBC juga melakukan pemungutan terhadap jenis penerimaan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI). Sementara berdasarkan PMK 174 tahun 2015, PPN hasil tembakau pengadministrasiannya oleh DJP. Penerimaan pajak dalam rangka impor selama 5 tahun yang berhasil dikumpulkan oleh DJBC secara nominal dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 1.2 Penerimaan PDRI yang dipungut DJBC 2015-2019 (dalam triliun rupiah) Jenis Penerimaan Pajak 2015 2016 2017 2018 2019 PPN Impor PPnBM Impor PPh Pasal 22 Impor Total PDRI 130.1 122.8 149.0 186.4 171.1 4.7 3.8 53.7 43.2 174.5 165.2 196.0 245.2 229.5 4.1 40.3 4.4 38.0 4.1 54.7 Kontribusi Penerimaan DJBC Terdahap Penerimaan Perpajakan Secara keseluruhan, berikut merupakan grafik proporsi kontribusi DJBC dalam total penerimaan pajak, dari penerimaan DJBC dan PDRI yang dipungut oleh DJBC: Grafik 1.3 Proporsi Kontribusi DJBC dalam Total Penerimaan Perpajakan 1,800.0 1,600.0 1,400.0 29.7% 28.6% 1,200.0 1,000.0 28.5% 26.8% 28.9% 800.0 600.0 400.0 71.5% 73.2% 71.1% 70.3% 71.4% 200.0
2015 2016 2017 2018 2019 Penerimaan Bea Cukai 179.5 179.0 192.5 205.5 213.4 PDRI (dipungut DJBC) 174.4 165.0 196.0 245.2 229.5 Penerimaan Pajak 886.5 941.0 955.0 1,068.1 1,103.3
7 - b. Pelayanan Kepabeanan dan Cukai (target realiasi janji layanan unggulan, waktu penyelesaian proses kepabeanan) Sasaran startegis yang ingin dicapai di bidang pelayanan adalah kepuasan pengguna layanan yang tinggi melalui penerapan strategi peningkatan pelayanan prima. Pelayanan prima adalah pelayanan yang diberikan oleh DJBC kepada pengguna layanan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna layanan yang dilakukan dengan mengutamakan kepentingan pengguna layanan dan mengacu kepada standar waktu layanan dalam rangka meningkatkan kepuasan pengguna layanan. Gambar 1.2 Ilustrasi Efisiensi Pelayanan Indikator Kinerja di bidang pelayanan kepabeanan dan cukai pada Renstra DJBC 2015- Indeks ini diperoleh melalui pengukuran berbagai layanan oleh pihak independen. Survei kepuasan pengguna layanan dilaksanakan dengan menilai unsur-unsur sebagai berikut: Pengukuran Layanan DJBC Tahun 2015 Pada 2015 dilakukan pengukuran terhadap 19 layanan yang diberikan oleh DJBC di 6 kota besar yaitu Medan, Batam, Jakarta, Surabaya, Balikpapan, dan Makasar, meliputi layanan: 1. Pelayanan pembebasan bea masuk atas impor bibit dan benih untuk pembangunan dan pengembangan industri pertanian, peternakan dan perikanan 2. Pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum, serta barang untuk konservasi alam
8 - 3. Pelayanan pembebasan bea masuk atas impor barang berdasarkan kontrak bagi hasil (production sharing contract) minyak dan gas bumi 4. Pengembalian jaminan dalam rangka KITE 5. Pelayanan penerbitan nomor induk perusahaan (NIPER) dalam rangka KITE secara manual 6. Pelayanan penyelesaian barang impor untuk dipakai jalur MITA prioritas dengan PIB (Pemberitahuan Impor Barang) yang disampaikan melalui sistem PDE (Pertukaran Data Elektronik) kepabeanan 7. Pelayanan penyelesaian barang impor untuk dipakai jalur hijau dengan PIB yang disampaikan melalui Sistem PDE kepabeanan 8. Pelayanan Pengembalian bea masuk berdasarkan putusan pengadilan pajak pada Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok 9. Pelayanan pemberian izin impor dengan penangguhan pembayaran bea masuk, pajak dalam rangka impor dan/atau cukai (Vooruitslag) 10. Pelayanan lain yang diberikan adalah pelayanan pemberian persetujuan pemberitahuan pendahuluan (Pre-Notification) 11. Pelayanan pengujian laboratoris dan identifikasi barang bagi pengguna layanan eksternal DJBC 12. Pelayanan permohonan penyediaan pita cukai hasil tembakau pengajuan awal secara elektronik; 13. Pelayanan P3C MMEA asal impor 14. Pelayanan pemesanan pita cukai hasil tembakau (CK-1) secara elektronik 15. Pelayanan dokumen impor 16. Pelayanan dokumen ekspor 17. Pelayanan penyelesaian dokumen PPFTZ-01 jalur hijau 18. PPFTZ-02 19. Pelayanan izin penimbunan barang untuk pemeriksaan fisik barang di tempat lain di kawasan pabean (Gudang/Lapangan Milik Pengusaha). Pengukuran Layanan DJBC Tahun 2016 Pada perjalanan jumlah layanan yang diukur mengalami perubahan. Pada tahun 2016 terdapat 12 layanan yang diukur meliputi: 1. Pelayanan pembebasan bea masuk atas impor barang berdasarkan kontrak bagi hasil (Production Sharing Contract) minyak dan gas bumi 2. Pelayanan penyelesaian barang impor untuk dipakai jalur MITA prioritas dengan PIB (Pemberitahuan Impor Barang) yang disampaikan melalui sistem PDE (Pertukaran Data Elektronik) Kepabeanan 3. Pelayanan penyelesaian barang impor untuk dipakai jalur hijau dengan PIB yang disampaikan melalui sistem PDE Kepabeanan 4. Pelayanan pengembalian bea masuk berdasarkan putusan pengadilan pajak pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok 5. Pelayanan pemberian persetujuan pemberitahuan pendahuluan (Pre Notification) 6. Pelayanan pemesanan pita cukai hasil tembakau (CK-1) secara elektronik 7. Pelayanan pemberitahuan pemasukan barang impor ke Tempat Penimbunan Berikat (TPB) 8. Pelayanan pengujian laboratoris dan identifikasi barang bagi pengguna layanan eksternal DJBC 9. Pelayanan dokumen impor 10. Pelayanan dokumen ekspor 11. Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone (PPFTZ) 12. Pelayanan izin penimbunan barang untuk pemeriksaan fisik barang di tempat lain di kawasan pabean (Gudang/Lapangan Milik Pengusaha).
9 - Pengukuran Layanan DJBC Tahun 2017 Sedangkan pada tahun 2017 layanan yang diukur difokuskan pada 5 layanan sebagai berikut: 1. Pelayanan penyelesaian barang impor untuk dipakai jalur MITA prioritas dengan PIB (Pemberitahuan Impor Barang) yang disampaikan melalui sistem PDE (Pertukaran Data Elektronik) Kepabeanan 2. Pelayanan pemesanan pita cukai hasil tembakau (CK-1) secara elektronik 3. Pelayanan pengujian laboratoris dan identifikasi barang bagi pengguna jasa eksternal DJBC 4. Pelayanan dokumen impor 5. Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone (PPFTZ). Pengukuran Layanan DJBC Tahun 2018 Pada Tahun 2018 pengukuran pelayanan pengujian laboratoris dan identifikasi barang bagi pengguna jasa eksternal DJBC tidak lagi dilakukan sehingga hanya terdapat 4 layanan yang diukur sebagai berikut: 1. Pelayanan penyelesaian barang impor untuk dipakai jalur MITA prioritas dengan PIB (Pemberitahuan Impor Barang) yang disampaikan melalui sistem PDE (Pertukaran Data Elektronik) Kepabeanan 2. Pelayanan pemesanan pita cukai hasil tembakau (CK-1) secara elektronik 3. Pelayanan dokumen impor 4. Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone (PPFTZ). Pengukuran Layanan DJBC Tahun 2019 Tahun 2019 atau tahun terakhir periode Renstra 2015 - 2019 dilakukan pengukuran terhadap empat layanan yang diberikan oleh DJBC. Indeks kepuasan pengguna layanan DJBC merupakan tingkat kepuasan atas pengguna layanan yang diberikan kepada pengguna jasa yang dalam hal ini adalah pengusaha importir, eksportir, rokok maupun Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang diukur pada 6 kota yaitu Batam, Medan, Jakarta, Surabaya, Makassar, dan Balikpapan terhadap 4 (empat) jenis layanan yaitu: 1. Pelayanan penyelesaian barang impor untuk dipakai jalur MITA prioritas dengan PIB (Pemberitahuan Impor Barang) yang disampaikan melalui sistem PDE (Pertukaran Data Elektronik) kepabeanan 2. Pelayanan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau (CK-1) secara elektronik 3. Pelayanan dokumen impor 4. Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone (PPFTZ). Dari survei yang dilakukan, DJBC memperoleh indeks penilaian sebesar 4,61 (dari skala 5) pada tahun 2019, lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu 4,34 dan realisasi tahun sebelumnya yaitu 4,20 dimana pada tahun 2018 tersebut nilai capaian IKU ini dibawah 100. Selanjutnya, capaian DJBC terkait indeks kepuasan pelayanan selama periode Renstra 2015 2019 adalah sebagai berikut: Tabel 1.4 Capaian Indeks Kepuasan Pelayanan Tahun 2015-2019 Tahun Target Realisasi 2015 3,94 (skala 5) 3,89 2016 4 (skala 5) 4,04 2017 4,06 (skala 5) 4,38 2018 4,34 (skala 5) 4,20 2019 4,34 (skala 5) 4,61
10 - Berdasarkan table di atas, walaupun dalam awal perjalanannya target, terjadi peningkatan capaian indeks realisasi tidak mencapai pengguna layanan DJBC dari dari awal tahun renstra dimana realisasi pada tahun 2015 (3,89) tidak mencapai target (3,94),namun secara konsisten tiap tahun mengalami peningkatan, sehingga pada tahun 2019 realisasnya menjadi 4,61 dari skala 5. Selain terus berusaha meningkatkan pelayanannya, DJBC juga dituntut untuk meningkatkan kelancaran arus barang dalam rangka mendukung industri dalam negeri. Peran DJBC adalah mempercepat proses pelayanan/penyelesaian administrasi kepabeanan sehingga waktu barang impor keluar dari pelabuhan juga menjadi cepat dan diharapkan dapat mendukung distribusi logistik nasional Indonesia. Oleh karena itu, sejak tahun 2014 DJBC menetapkan suatu indikator kinerja (IKU) yang (customs clearance time). IKU Customs clearance time bertujuan untuk mendorong kinerja proses pengeluaran barang impor yang menjadi tanggung jawab DJBC. tu penyelesaian proses kepabeanan Dwelling time adalah lama waktu yang dibutuhkan sejak barang impor dibongkar dari kapal hingga keluar dari pelabuhan. Dwelling time yang tinggi dapat mengakibatkan biaya importasi yang tinggi sehingga menjadi beban dalam pertumbuhan perekonomian karena menurunkan daya saing industri maupun investasi. Dwelling time terdiri dari tiga tahap yaitu pre-clearance, custom clearance, dan post-clearance. Dalam pelaksanaannya, DJBC memiliki target dan realisasi waktu penyelesaian proses kepabeanan tahun 2015-2019 yang terus mengalami peningkatan disetiap tahunnya yaitu sebagai berikut: Grafik 1.4 Target dan Realisasi Penyelesaian Proses Kepabeanan Tahun 2015-2019 (dalam satuan hari) 1.5 1.2 1.2 1 0.87 0.87 0.81 0.87 0.57 0.34 2015 2016 2017 2018 2019 Target Realisasi Capaian waktu penyelesaian proses kepabeanan pada tahun 2015 adalah 1,2 hari. Realisasi tersebut melebihi target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Keuangan Tahun 2015 yaitu 1,5 hari. Pada tahun 2016, indikator waktu penyelesaian proses kepabeanan ditargetkan 1,2 hari. Realisasi dari indikator tersebut adalah 0,81 hari sehingga telah melebihi target yang telah ditetapkan. Dalam upaya peningkatan penyelesaian proses kepabeanan di tahun 2017, target tahun 2017 meningkat dibandingkan dengan target tahun 2016 yaitu dari 1,2 hari menjadi 1 hari. Polarisasi data ditetapkan
11 - menggunakan minimize, dimana semakin kecil jumlah hari/semakin cepat penyelesaian proses kepabeanan maka capaian menjadi semakin tinggi. Realisasi capaian waktu penyelesaian proses kepabeanan adalah 0.87 hari dari target yang ditetapkan 1 hari. Realisasi sebesar 0,87 hari tersebut telah melebihi target yang telah ditetapkan pada Renstra DJBC Tahun 2017. Selanjutnya pada tahun 2018, realisasi waktu penyelesaian proses kepabeanan adalah 0,57 hari dimana realisasi tersebut telah melampaui target yang ditetapkan sebelumnya adalah 0,87 hari. Pada tahun 2019, realisasi waktu penyelesaian proses kepabeanan adalah 0,34 hari dan melampaui target yang ditetapkan yaitu 0,87hari. Secara umum, dari sisi target maupun realisasi selama 5 tahun terakhir menunjukkan tren penurunan waktu penyelesaian proses kepabeanan terutama sejak dideklarasikannya program Penertiban Importir Berisiko Tinggi (PIBT) pada bulan Juli 2017. Untuk capaian tahun 2019, terdapat perbedaan lokasi yang dilakukan pengukuran dari yang sebelumnya 4 (empat) kantor Bea Cukai menjadi 10 (sepuluh) Kantor Bea Cukai dengan rincian sebagai berikut: jumlah Tabel 1.4 Data jumlah dokumen PIB tahun 2019 No Kantor 1 KPUBC Tg Priok 2 KPPBC Belawan 3 KPPBC Tg Emas 4 KPPBC Tg Perak 5 KPPBC Merak 6 KPU BC Soekarno Hatta 7 KPPBC Ngurah Rai 8 KPPBC Juanda 9 KPPBC Balikpapan 10 KPPBC Makassar TOTAL MITA 142.304 2.750 6.712 18.502 1.169 98.088 565 4.569 1.779 396 276.834 Hijau 461.977 25.794 36.430 112.499 2.877 272.387 5.896 24.400 13.434 1.147 956.841 Kuning 13.038 723 1.751 3.449 135 13.357 201.0 405 623 81 33.763 Merah Share 55.690 47,89% 2,80% 10.019 19.235 4,56% 19.541 10,96% 0,31% 28.117 29,31% 0,57% 2,21% 1,24% 0,15% 100% 194 1.354 1.653 1.592 433 137.828 Tabel 1.5 Rata-rata waktu penyelesaian dokumen PIB tahun 2019 (dalam satuan hari) Jalur Hijau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jalur MITA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Jalur Kuning 2,1 0,9 1,6 1,4 1,7 2,3 0,6 1,6 1,8 1,5 1,57 Jalur Merah 3,6 1,7 2,2 2,2 5,3 3,4 1,0 2,2 3,0 1,7 2,62 Kantor No KPUBC Tg Priok 1 2 KPPBC Belawan 3 4 5 6 7 8 9 10 KPPBC Tg Emas KPPBC Tg Perak KPPBC Merak KPU BC Soekarno Hatta KPPBC Ngurah Rai KPPBC Juanda KPPBC Balikpapan KPPBC Makassar Realisasi Customs Clearance 0,34 0,45 0,71 0,31 0,29 0,31 0,18 0,14 0,34 0,41 0,34 Rata-rata Dari hasil pengukuran yang diperoleh, waktu penyelesaian proses kepabeanan yang paling tinggi berada di KPPBC Tanjung Emas, jika dibandingkan dengan KPUBC Tanjung Priok yang sama-sama merupakan pelabuhan utama, didapat hasil analisis sebagai berikut: a. Capaian IKU customs clearance di KPPBC Tanjung Emas sebesar 0,71 hari jauh lebih tinggi dibandingkan dengan capaian di KPUBC Tanjung Priok sebesar 0,34 hari, namun untuk capaian masing - masing jalur
12 - waktu customs clearance di KPPBC Tanjung Emas lebih cepat dengan perbandingan: untuk jalur kuning, capaian Tanjung Priok sebesar 2,1 hari lebih tinggi daripada capaian Tanjung Emas sebesar 1,6 hari; dan untuk jalur merah, capaian Tanjung Priok sebesar 3,6 hari lebih tinggi daripada capaian Tanjung Emas sebesar 2,2 hari. b. Merujuk pada perhitungan IKU customs clearance 2019 yang merupakan rata-rata waktu semua jalur, tingginya persentase dokumen pada jalur salah satu jalur clearance akan berpengaruh pada capaian IKU customs clearance. tidak sepenuhnya berada di bawah kendali DJBC, terdapat juga peran serta dari pengguna jasa (stakeholder). Adapun beberapa hal yang bisa mendorong dalam mempercepat penyelesaian proses kepabeanan terutama dalam mengoptimalkan pemeriksaan fisik antara lain: a. mendorong proses pemindahan barang yang diperiksa dari Tempat Tingkat kendali atas pencapaian target indikator ini Penimbunan Sementara (TPS) ke Long Room di bawah 1 hari; b. optimalisasi pelaksanaan pemeriksaan fisik sesuai PER-12/BC/2016 (pemeriksaan fisik harus dilakukan paling lambat jam 12 hari berikutnya); c. perluasan penerapan otomasi pemeriksaan barang; d. pendampingan kepada importir agar segera mengajukan dokumen jalur Kuning) dan (paletisasi) untuk mempercepat proses pelengkap menggunakan pemeriksaan barang; (khususnya pallet jalur Merah dan e. melakukan penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara DJBC dan Badan Karantina terkait Joint Inspection; f. melakukan evaluasi dan reengineering prosedur penjaluran; dan g. mendorong optimalisasi pelayanan 24/7. Selain percepatan customs clearance, DJBC secara langsung maupun tidak langsung mendorong percepatan tahapan Pre dan post clearance melalui kebijakan: Tahapan Pre-Clearance Advance Manifest, Pre-notification/pre-arrival Pemberitahuan Impor Barang, Perluasan Kerjasama Electronic COO, Joint Inspection BC Karantina, Otomasi Izin Barang Larangan dan Pembatasan/ Pemotongan Kuota, Percepatan penerbitan Laporan Surveyor oleh Lembaga Surveyor (L/S), Penetapan Service Level Agreement (SLA) pelayanan penerbitan izin lartas pada K/L, Percepatan pengurusan NIK, Penguatan Kelembagaan PP INSW, Pengembangan InaPortNet, dan Pelayanan 24/7. Tahapan Post-Clearance Penerapan Pindah Lokasi Penumpukan (PLP) atau Overbrengen (OB) peti kemas impor (untuk barang lewat 10 hari sejak penumpukan) (bertahap ke arah 3 hari) , Delivery Order (D/O) dan SP2 Online (24/7), Implementasi Auto Gate System, Penerapan Tarif Progresif, Kloning penerapan penalti seperti di pelabuhan Tanjung Priok, pengaturan keterbatasan sarana pengangkut darat, dan Pelayanan 24/7. Penerapan Tata Niaga Post Border Pengawasan barang lartas saat ini dibebankan di border (pintu masuk dan keluarnya barang ekspor/impor) baik di pelabuhan laut, pelabuhan darat, maupun pelabuhan udara. Sesuai dengan praktik kepabeanan internasional, pengawasan lalu lintas barang yang masuk atau
13 - keluar dari suatu negara dilakukan oleh institusi kepabeanan. Dengan demikian, agar pelaksanaan pengawasan peraturan lartas menjadi efektif dan terkoordinasi, K/L yang bersangkutan wajib menyampaikan peraturan dimaksud kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan dan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang merupakan institusi kepabeanan di Indonesia (diintisarikan dari Pasal 53 Undang-Undang Kepabeanan). Apabila mengacu pada ketentuan lartas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, pengawasan barang lartas dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu Pengawasan Lartas yang berkaitan dengan keselamatan, kesehatan dan keamanan masyarakat (dapat disebut Lartas Keselamatan) dan Pengawasan Lartas yang berkaitan dengan perlindungan ekonomi dalam negeri (dapat disebut Lartas Ekonomi). Di Indonesia saat ini sebanyak 48,3% (5.229 kode HS) dari total pos tarif sesuai Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2017 (BTKI 2017, 10.826 kode HS) termasuk barang terkena ketentuan lartas impor yang perlu penanganan khusus untuk importasi maupun eksportasinya. Dari 48,3% barang lartas dari total pos tarif BTKI 2017 tersebut dapat dipisahkan antara Lartas Keselamatan sebanyak 37% (1.956 HS) dan Lartas Ekonomi sebanyak 63% (3.273 HS). Jika mengacu pada best practice internasional pelaksanaan pengawasan barang lartas di border diutamakan pada pengawasan impor barang yang berkaitan Lartas Keselamatan, hal ini juga selaras dengan fungsi DJBC sebagai community protector. Sebagai contoh importasi bahan peledak, seperti untuk Lartas Keselamatan karantina/penyakit, radiasi, dan limbah B3. Dalam rangka menanggulangi time dan pengurusan barang impor/ekspor yang membutuhkan biaya lebih tinggi (high cost), serta dampak jangka panjangnya, investasi dalam negeri akan merosot karena hilangnya tingkat kepercayaan investor asing, maka dilakukan kebijakan pengawasan barang lartas di border hanya dilakukan untuk barang yang berkaitan dengan lartas keselamatan. Sedangkan barang lartas lainnya dilakukan pergeseran pengawasan yang semula dilakukan di border/entry point dipindahkan menjadi pengawasan sebelum barang beredar (di gudang importir/tempat lain yang ditentukan). Dengan penerapan kebijakan ini diharapkan akan menurunkan jumlah barang lartas yang diawasi di border menjadi sekitar 18% (1.956 HS) dari total pos tarif BTKI 2017. tingginya dwelling Dalam rangka mewujudkan peningkatan kelancaran arus barang untuk mendukung Sistem Logistik Nasional, beberapa hal yang telah dilakukan oleh Kementerian Keuangan pada tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut: a. Pengembangan dan penyempurnaaan sistem dan prosedur yang berbasis IT yang meliputi profiling Perusahaaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), peningkatan implementasi pintu tunggal nasional Indonesia (Indonesia National Single Window-INSW) Sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan dan menyempurnakan sistem dan prosedur berbasis IT, pada tahun 2015 DJBC sistem pembayaran/Billing MPN dengan Sistem Pelayanan Impor (BC 2.0, BC 2.5) dan juga pengintegrasian sistem profiling TPB (SILFIANA) dengan sistem aplikasi pelayanan BC 2.3 dan BC 2.5. Kedua pengintegrasian telah selesai melakukan pengintegrasian
14 - sistem tersebut telah tercapai 100% sedangkan integrasi registrasi kepabeanan dengan perijinan yang memanfaatkan data registrasi serta integrasi sistem administrasi jaminan untuk semua proses bisnis yang menggunakan jaminan tercapai 75%. Sepanjang Tahun 2017 DJBC telah melakukan upaya evaluasi terhadap pengembangan dan penyempurnaan sistem dan prosedur yang berbasis IT termasuk diantaranya Sistem Aplikasi Kemudahan Impor Tujuan Ekspor bagi Industri Kecil dan Menengah (KITE-IKM), Aplikasi Pengawasan dan Administrasi Patroli Laut dan Sarana Operasi, Aplikasi Sistem Manajemen Audit (SIMAUDI), Sistem Aplikasi Keberatan dan Banding, Sistem Aplikasi Cukai dan Sistem Aplikasi KEPAJA. Terkait dengan kegiatan otomasi uji kewajaran nilai pabean, pada tahun 2018 telah dilakukan pembangunan Risk Engine System kepatuhan pengguna jasa. b. Persiapan operator ekonomi bersertifikat (Authorized Economic Operator-AEO) dan pengembangan Tempat Penimbunan Sementara (TPS) Gambar 1.3 Penyerahan Surat Keputusan AEO Authorized Economic Operator (AEO) merupakan operator ekonomi yang mendapat pengakuan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sehingga mendapatkan perlakuan kepabeanan tertentu berdasarkan PMK 227/PMK.04/2014 tentang Operator Ekonomi Economic Bersertifikat awal pengimplementasian tahap I, terdapat 5 perusahaan yang telah bersertifikat AEO sebagai piloting project tahap I yaitu PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia, PT. Unilever Indonesia, PT. Nestle Indonesia, PT. LG Electronic Indonesia, dan PT. Indah Kiat Pulp and Paper. Kelima perusahaan tersebut mendapatkan jalur prioritas dengan volume (TEU) 10,3% dari total impor. (Authorized Operator). Pada Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini yaitu terbatasnya waktu dan jumlah pegawai sertifikasi terkait target yang harus dicapai, dan keterbatasan anggaran terutama bagi perusahaan di lokasi yang jauh. Hingga 2019 terdapat 137 perusahaan terdaftar dengan 147 sertifikat AEO. Terobosan lain yang telah dilaksanakan pada 2015 yaitu perluasan dan percepatan pelayanan Impor Jalur MITA Prioritas dengan prinsip pemberian layanan locomotive facility (pelayanan khusus terhadap mitra dagang importir MITA) dan prinsip member get member (prioritas untuk ditetapkan sebagai MITA atas mitra dagang
15 - MITA). Pada tahun 2015, telah diberikan fasilitas MITA pada 123 importir yang mendapat jalur prioritas/jalur hijau (dengan volume 18,8 % dari total impor) yang telah melalui pemeriksaan pabean di pelabuhan. Pada 2019 terjadi peningkatan sehingga perusahaan yang diberikan fasilitas MITA meningkat menjadi lebih dari 500 perusahaan (626 Kep). Pada tahun 2016, dalam rangka menjaga kepatuhan importir jalur prioritas (IJP) kepabeanan dilakukan penyusunan lebih lanjut PMK Nomor 229/PMK.04/2015 tentang Mitra utama kepabeanan yang didalamnya sudah memuat sanksi termasuk kesalahan mayor maupun minor (dalam proses penyusunan rancangan Peraturan Direktur Jenderal). Penyusunan gradasi sanksi berupa surat peringatan, pembekuan dan pencabutan. Peningkatan peran client coordinator untuk melakukan asistensi, konsultasi, bimbingan, serta monitoring dan evaluasi terhadap perusahaan IJP. Peningkatan sosialisasi dan asistensi kepada IJP dan calon perusahaan IJP. Selain itu juga dilakukan pengembangan tempat pemeriksaan fisik dalam Tempat Penimbunan Sementara (TPS) untuk meningkatkan kelancaran customs clearance. TPS adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di kawasan pabean untuk menimbun barang sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya. Pada tahun 2015 telah dilakukan percepatan pemindahan container dari TPS ke tempat pemeriksaan. Hal tersebut diatur lebih lanjut dalam PMK Nomor 23/PMK.04/2015 tentang (TPS). Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara Kemudian, percepatan penyampaian dokumen pelengkap pabean diatur dalam PMK 228/PMK.04/2016 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai dan PER-16/BC/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pegeluaran Barang Impor Untuk Dipakai. Sementara itu pada tahun 2016 telah dilakukan integrasi sistem antara beberapa TPS dalam hal penarikan container untuk periksa fisik dari terminal bongkar, percepatan pelaksanaan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan dokumen melalui implementasi peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-12/BC/2016 tentang Pemeriksaan Fisik Barang Impor. Tahun 2017 telah dilaksanakan evaluasi atas penyelesaian rancangan rumusan peraturan PMK tentang tata cara permohonan dan pemberian petunjuk perlakuan biaya dan atau nilai pada nilai pabean atas barang yang akan diimpor sebelum penyerahan pemberitahuan pabean (valuation advice) dan juga Rancangan Peraturan Direktur Jenderal (RPDJ) penjaminan mutu (quality assurance). c. Penerapan Auto Gate System (AGS); Dalam rangka percepatan pelayanan clearance di pelabuhan, sudah pengeluaran barang khususnya mendapatkan persetujuan keluar (SPPB), DJBC menerapkan sistem pintu otomatis (Auto Gate Systems/AGS). Sistem AGS ini akan menghilangkan waktu tunggu atas praktek manual selama ini dimana pengeluaran barang impor dilakukan setelah petugas pintu bea cukai melakukan validasi SPPB dengan barang yang akan dikeluarkan dari TPS. Selain itu pengeluaran barang dapat dilakukan 24/7 tanpa menunggu keberadaan petugas pintu bea cukai. Sistem AGS terkait impor yang
16 - merupakan pengembangan dari sistem TPS Online, dimana penyampaian SPPB kepada TPS sudah diberikan secara elektronik. Penerapan AGS telah dilakukan di beberapa pelabuhan utama, antara lain Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Perak, Tanjung Emas, dan Bandar Udara Soekarno Hatta. Pada tahun 2020, penerapan TPS Online dan Autogate akan dilakukan secara mandatory di seluruh pelabuhan utama. d. Penerapan Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) Pada tahun 2015 telah diterbitkan PMK Nomor 23/PMK.04/2015 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara (TPS). Selanjutnya, sampai dengan akhir tahun 2019, Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) sudah terdapat di beberapa pelabuhan besar, diantaranya Tanjung Emas, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Belawan. e. Penerapan Integrated Cargo Release (i-Care) System, dan Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu (KPPT) Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu yang selanjutnya disingkat dengan KPPT adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan pelayanan kepabeanan dan cukai yang berupa Tempat Penimbunan Sementara, Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Konsolidasi Barang Ekspor, dan dapat dilengkapi dengan tempat usaha lainnya dalam rangka mendukung kelancaran impor dan ekspor. Penguatan fungsi KPPT Cikarang Dry Port menjadi Pusat Logistik Berikat (PLB) dengan penerbitan PMK Nomor 272/PMK.04/2015 stdd PMK Nomor 28/PMK.04/2018 tentang Pusat Logistik Berikat. Pusat Logistik Berikat (PLB) mampu mengurangi beban biaya logistik dan mendekatkan bahan baku industri. Manfaat ini yang juga akan mendorong peningkatan daya saing industri nasional. Pada tahun 2018, capaian pembentukan/pengembangan Pusat Logistik Berikat (PLB) sebagai hub logistik regional sebanyak 70 perusahaan (di 97 lokasi), dan telah memindahkan inventory barang dari gudang penimbunan di luar negeri ke Indonesia (dengan nilai Rp 93,7 triliun pada akhir 2018). Selanjutnya pada tahun 2019 terdapat penambahan PLB menjadi 112 PLB di 167 lokasi. PLB tersebut terdiri dari PLB industri besar, PLB hub cargo udara, PLB IKM, PLB barang jadi, PLB bahan pokok, PLB e-commerce, PLB floating storage, dan PLB ekspor barang komoditas. lalu lintas barang
17 - Gambar 1.4 Peresmian Ekspor Perdana Produk UKM melalui PLB E-commerce f. Percepatan penyelesaian dokumen pelengkap pabean (dokap) untuk importir jalur kuning dan jalur merah. Pada tahun 2016 telah dilakukan penyiapan peraturan terkait dokumen pelengkap pabean (Dokap) untuk importir jalur kuning dan jalur merah. Terbit PMK 228 tahun 2015 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-16/BC/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Barang Impor untuk Dipakai yang diberlakukan sejak September 2016. Dalam peraturan tersebut terjadi perubahan definisi waktu penyelesaian proses dari waktu importir/Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) melakukan loading PIB ke sistem in house Bea dan Cukai menjadi dimulai dari waktu penetapan jalur pengeluaran barang impor. kepabeanan yang semula dimulai Langkah lebih lanjut yang telah dilakukan DJBC dalam rangka percepatan waktu penyelesaian proses kepabeanan antara lain : Melakukan sosialisasi kepada stakeholder mengenai percepatan pemeriksaan fisik dan penyiapan barang untuk diperiksa sesuai PER-12/BC/2016 layanan Pertukaran Data Elektronik (PDE) kepabeanan dalam rangka penyerahan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) inward manifest dan outward manifest. Melakukan koordinasi dengan pengusaha TPS terkait peningkatan sarana dan prasarana terkait pemeriksaan fisik. Melakukan pembahasan draft final mengenai peraturan bersama antara DJBC dan PP INSW mengenai pemotongan kuota impor dan ekspor secara elektronik dan perubahan PMK 226/PMK.04/2015 tentang pemberitahuan pabean Membentuk Tim Tata Niaga penurunan lartas dan simplifikasi perizinan. (RPDJ) Menyusun Rancangan Peraturan Direktur Jenderal perubahan atas PER-12/BC/2016 yang mengatur tingkat pemeriksaan fisik kemasan bernomor dan kemasan tidak bernomor. Melakukan reviu dan pemetaan untuk mengetahui proses bisnis yang berada di luar kendali DJBC misalnya penyiapan barang impor untuk pemeriksaan fisik, penyerahan hardcopy, waktu konfirmasi barang impor (PIB Jalur kuning), penyiapan pemeriksaan fisik terkait buruh, dan lainnya. tentang penyelenggaraan jasa
18 - Melakukan penyesuaian tata cara perhitungan untuk IKU waktu penyelesaian proses kepabeanan disamping proses percepatan layanan kepabeanan untuk menata praktik-praktik impor khususnya oleh importir borongan yang selama ini diindikasikan masih terdapat pelanggaran, sejak 12 Juli 2017 telah dicanangkan program Penertiban Importir Berisiko Tinggi (PIBT) yaitu program yang diinisiasi oleh DJBC dalam rangka mendorong kepatuhan importir dan meningkatkan penerimaan negara di sektor perpajakan. Sehingga dengan adanya program tersebut, sejak bulan Juli 2017, waktu penyelesaian proses kepabeanan meningkat. Kendala dalam menurunkan Customs Clearance yaitu : 1. Adanya proses bisnis di luar kendali DJBC 2. Tingginya dokumen jalur merah 3. Penyerahan hardcopy dokumen, pelunasan SPTNP (Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean), dan penyerahan PKB (Pemberitahuan Kesiapan Barang) dan DNP (Deklarasi Nilai Pabean) relatif lambat 4. Belum optimalnya sarana infrastruktur untuk melakukan pemeriksaan fisik (belum adanya lounge room pada KPPBC TMP Tanjung Emas) 5. Belum semua K/L penerbit perijinan larangan dan/atau pembatasan menerapkan otomasi perijinan melalui portal Indonesia National Single Window (INSW) 6. Terhambatnya proses pemindahan barang ke lokasi pemeriksaan. Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan oleh DJBC dalam mengatasi hambatan tersebut diataranya adalah: 1. Program same day service sending PIB, bayar billing, penyerahan hardcopy, dan penyerahan pemberitahuan kesiapan barang (inisiatif KPPBC Tanjung Emas) 2. Penyempurnaan risk engine melalui INS-01/BC/2018 tentang Mekanisme Penetapan Jalur Serta Pemutakhiran Profil Importir dan Profil Komoditi dalam rangka Pelayanan & Pengawasan Impor 3. Pembangunan lounge room di KPPBC Tanjung Emas 4. Mendorong proses pemindahan barang yang diperiksa dari TPS ke Long Room di bawah 1 hari 5. Optimalisasi pelaksanaan pemeriksaan fisik sesuai PER- 12/BC/2016 (pemeriksaan fisik harus dilakukan paling lambat 12 jam hari berikutnya) 6. Pendampingan kepada importir agar: a) segera mengajukan dokap (Khususnya Merah dan Kuning) dan b) menggunakan pallet untuk mempercepat proses pemeriksaan barang 7. Melakukan evaluasi dan re-engineering prosedur penjaluran 8. Optimalisasi pelayanan 24/7. c. Pengawasan Kepabeanan dan Cukai (hasil penyidikan P-21, Data penindakan DJBC, Perbandingan data tangkapan narkotika dan psikotropika) DJBC selain memiliki tugas dan fungsi di bidang Penerimaan Negara (revenue collector) juga mengemban tugas sebagai community protector dan border protection. Dengan perannya sebagai community protection, DJBC bertugas untuk mengawasi peredaran barang ilegal yang masuk ke wilayah pabean Indonesia agar produk dalam negeri dapat terlindungi dan mampu bersaing dengan komoditas dunia lainnya. Sedangkan sebagai border
19 - protection DJBC bertugas untuk melindungi negara dari penyelundupan barang terlarang. Gambar 1.4 Press Conference Penindakan Barang Ilegal Pada dokumen Rencana Strategis Kementerian Keuangan tahun 2015- dalam rangka mendukung protection community protector dan border muan - 2019) sebesar 80%. Pada unit DJBC indikator persentase tindak lanjut temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai dimandatkan pada seluruh kantor wilayah, KPPBC dan KPU. fungsi ingin dicapai selanjutnya adalah optimalisasi pengawasan dengan mengusung konsep 5 pilar (follow the goods, follow the money, follow the transporter, follow the documents, follow the people). Konsep pengawasan 5 pilar merupakan terobosan dan inovasi yang dilakukan oleh DJBC sehingga tidak lagi memandang kejahatan secara terpisah namun mulai dipandang sebagai satu kesatuan jaringan yang saling terhubung dan berkorelasi satu sama lain. Dengan demikian diharapkan DJBC disatu sisi dapat meningkatkan kualitas pengawasan yang menyeluruh dan disisi lain meningkatkan peranan DJBC dalam tatanan pengawasan global di Indonesia dan Dunia dari berkembangnya pola kejahatan yang dinamis di era pertumbuhan teknologi informasi dan pertumbuhan aksesibiltas distribusi barang dan orang yang begitu cepat dan masif. Untuk mencapai kondisi tersebut, sejalan dengan arah kebijakan dan strategi Kementerian Keuangan RI dan guna mencapai sasaran, DJBC telah mengerjakan beberapa program antara lain: a) Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya di Indonesia dan dunia internasional di bidang pengawasan maritim (kepabeanan). Strategi pengawasan yang Penguatan kerjasama dan koordinasi dengan penegak hukum terkait lainnya salah satunya diwujudkan melalui peraturan pengendalian diduga merupakan/berasal dari hasil pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual serta penyusunan Rancangan PMK sebagai peraturan pelaksanaan dari PP Nomor 20 Tahun 2017. Selain itu DJBC juga melaksanaan Program Penertiban Importir Berisiko Tinggi yang impor dan ekspor barang yang
20 - melibatkan pimpinan tertinggi beberapa instansi terkait yaitu Kemenkeu, Kemenko Perekonomian, POLRI, TNI, Kejaksaan, KPK, PPATK dan Staf Kepresidenan serta usulan pembentukan Satuan Tugas PIBT dalam bentuk Keppres. Gambar 1.5 Penindakan KLM Maju Bersama dan KLM Arjuna Putra 04 di Perairan Timur Leste dan Perairan Selayar Sulawesi Selatan Kerjasama yang telah dilaksanakan oleh DJBC antara lain: 1. Penandatanganan MoU tentang pengamanan penerimaan perpajakan pada tanggal 26 November 2015 antara Menteri Keuangan dengan Kepala BIN 2. Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara DJBC dengan POLRI tentang pemanfaatan jaringan INTERPOL I- lintas barang dalam rangka 24/7 guna pengawasan penanggulangan kejahatan tanggal 16 Desember 2015 transnasional pada lalu 3. Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di bidang capacity building dan pertukaran informasi dengan institusi bea dan cukai Belanda, Customs Administration of the Netherlands (CAN) pada 11 Maret 2016 4. Melakukan sosialisai bersama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 02 Februari 2016 5. Melakukan kunjungan ke KPK pada 29 Januari 2016 sebagai bentuk keseriusan DJBC dalam mencegah korupsi 6. Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Keuangan dengan TNI tentang kerja sama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan dengan Tentara Nasional Indonesia terutama terkait sosialisasi peraturan, pengamanan/ pemulihan/ penyelamatan BMN, pengamanan pemungutan penerimaan negara dan perbantuan penegakan hukum pada tahun 2017 7. Pelaksanaan Operasi Jaring Malaka antara DJBC dengan Polairud untuk memberantas penyelundupan, khususnya ballpress di daerah Teluk Nibung dan Sumatera Utara pada tahun 2017 8. Pelaksanaan Operasi Gabungan di Laut antara DJBC dengan TNI Angkatan Laut pada tahun 2018 9. Pelaksanaan Operasi Gabungan antara DJBC dan PUSPOM MABES TNI di 6 (enam) wilayah selama periode bulan Agustus s.d Oktober 2018 10. Pelaksanaan Operasi Gabungan antara DJBC dan POMAD TNI di 3 (tiga) wilayah selama periode bulan September s.d Desember 2019 11. Asistensi kepada anggota Customs RDTL berupa pelatihan pendayagunaan alat taktis seperti GPS Tracker pada tanggal 1 sd 9 Agustus 2019 antara DJBC dan Timor Leste
21 - 12. Pengawasan Tata niaga Post Border pada tanggal 16 Desember 2019 antara DJBC dan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga 13. Kegiatan pengawasan atas importasi komoditi Ballpoint dengan jumlah 858.240 PCS yang diduga melanggar HKI Merk Standar Pen jenis AE7 Alfatip di Pelabuhan Tanjung Perak pada tanggal 5 Desember 2019 antara DJBC, Ditjen Kekayaan Intelektual, Polri, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung 14. Pelaksanaan Joint Customs Operation Hygiea pada tanggal 17 April s.d 8 Agustus 2019 antara OLAF, DJBC, dan Customs Europa and Asia 15. Pelaksanaan Programme Global Shield Small Arms Light Weapons 30 Mei 2019, pada tanggal 20 Februari 25 November 6 Desember 2019 antara DJBC dan WCO 23 Maret 2019, 16 Mei 16. Pelaksanaan Operasi Opson VIII pada tanggal 1 Desember 2018 s.d.31 Maret 2019 antara DJBC, NCB Interpol Indonesia, BPOM, dan Aparat penegak hukum terkait diseluruh kantor wilayah di Republik Indonesia 17. Pelaksanaan Operasi Maharlika II pada tanggal 24 Februaris.d. 26 Maret 2019 antara DJBC, Densus 88 AT, Dirpolairud (Baharkam Polri), Imigrasi, NCB Interpol Indonesia, dan Aparat penegak hukum terkait di wilayah Tarakan Kaltara 18. Pelaksanaan Operasi Anchor pada tanggal 24 Juli s.d. 8 Agustus 2019 antara DJBC, Dirpolairud (Baharkam Polri), Imigrasi, KPLP (Syahbandar), BP Pelabuhan Batam, dan Aparat penegak hukum terkait di wilayah Batam Kepulauan Riau 19. Pelaksanaan Kerja Sama maupun Sinergi Operasi dengan Badan Keamanan Laut seperti Operasi Nusantara 2015-2018, Operasi Bhuana Nusantara 2015-2018, Operasi Khusus bersama Satgas Trisula pada tahun 2019 20. Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara DJBC dengan Ditjen Perhubungan Laut tentang kerja sama dalam pengawasan lalu lintas barang dan/ atau sarana penangkut laut dan pertukaran data terkait surat persetujuan berlayar serta surat tanda kebangsaan kapal Indonesia guna meningkatkan validitas data terkait pengawasan lalu lintas barang dan/ atau sarana pengangkut laut serta meningkatkan pemanfaatan dan/ atau informasi dalam rangka pendukung pelaksanaan tugas pada tanggal 15 Januari 2019 21. Setiap tahun dilaksanakan Operasi Patroli Laut Terkoordinasi dan pertemuan bilateral antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Republik Indonesia dengan Jabatan Kastam Diraja Malaysia dengan rincian tahun 2015-2019 sebagai berikut: a) PATKOR KASTIMA 21 Tahun 2015 dibuka di Belawan, Sumatera Utara Indonesia dan ditutup di Pulau Pinang, Malaysia; b) PATKOR KASTIMA 22 Tahun 2016 dibuka di Dermaga Pelabuhan Kastam Sei Pulai, Malaysia dan ditutup di Dermaga Pelabuhan Ocarina, Batam Centre; c) PATKOR KASTIMA 23 Tahun 2017 dibuka di Tanjung Balai Karimun, Indonesia dan ditutup di Pengkalan Marin, Lumut, Malaysia; d) PATKOR KASTIMA 24 Tahun 2018 dibuka di Penang, Malaysia dan ditutup di Medan, Indonesia. e) PATKOR KASTIMA 25 Tahun 2019 dibuka di Batam, Indonesia dan ditutup di Pulau Penang, Malaysia.
22 - PATKOR KASTIMA merupakan bagian dari kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Malaysia cukai dalam wadah General Border Committee yang dipimpin Menteri Pertahanan kedua negara. 22. Pelaksanaan Joint Task Force on Narcotics antara DJBC dan RMCD pada Bulan November s.d Desember 2019 yang merupakan tindak lanjut dari pertemuan 15th Bilateral Meeting antara DJBC dengan Royal Malaysian Customs Department (RMCD). b) Memperbaiki praktek manajemen pengawasan perbatasan dan kerjasama operasional dengan stakeholders lainnya melalui penguatan BLBC dan PSO. Penguatan PSOBC dilakukan dengan memperbaiki Organisasi dan Tata Kerja PSOBC melalui penerbitan PMK nomor 24/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai. Dalam PMK Organisasi dan Tata Kerja PSOBC tersebut dilakukan penguatan dengan memperjelas peran pembinaan teknis fungsional oleh Direktur Penindakan dan Penyidikan Kantor Pusat DJBC, pembagian pembina administrasi dan Wilayah Operasi PSOBC mengikuti Instansi Vertikal DJBC di tingkat Unit Eselon II Instansi Vertikal. Selain itu juga dilakukan penguatan prosedur kerja terkait PSOBC seperti prosedur penilaian sarana pengangkut, prosedur pemeriksaan sarana pengangkut target, prosedur pengamanan barang hasil penindakan sampai dengan prosdeur serah terima barang hasil penindakan. Penguatan BLBC dilakukan dengan penyempurnaan organisasi dan tata kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi di bidang pelaksanaan pengujian barang secara identifikasi barang melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.01/2018 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Laboratorium Bea dan Cukai. Dalam PMK Organisasi dan Tata Kerja BLBC tersebut dilakukan penguatan ruang lingkup penataan organisasi diantaranya terkait penyempurnaan tugas dan fungsi; perubahan nomenklatur BPIB menjadi BLBC; perubahan tipologi menjadi kelas; pembentukan Eselon IV yang program dan evaluasi; pengaturan tentang unit organisasi non struktural (satuan pelayanan); wilayah operasi. Selanjutnya dalam kurun waktu 2015 laboratoris dan/atau 2019, juga telah dilakukan pengembangan sarana prasarana BLBC dengan pembentukan Satuan Pelayanan Laboratorium BC (Satpel BC) sampai ke tingkat daerah yang bertujuan mendukung kecepatan layanan ekspor dan impor. Pembentukan Satuan Pelayanan Lab BC dan mobile laboratory tersebut sangat mempengaruhi kecepatan layanan karena contoh barang sudah dapat diperiksa langsung dilakukan pengujian di KPPBC/KPU yang melayani kegiatan ekspor/impor tersebut dan tidak lagi perlu dikirim ke Laboratorium induk di Jakarta, Medan atau Surabaya. Pada kurun waktu 2016-2018 telah di bentuk 8 Satpel Lab BC dan 3 Mobile Laboratory, dan pada tahun 2019 juga telah dibentuk 17 Satpel Lab BC yang tersebar di Indonesia.
23 - c) Memperbaiki kerjasama operasional pengawasan barang di perbatasan dengan stakeholders lainnya, khususnya karantina kesehatan dan barang. Pada level operasional DJBC melakukan kerjasama dengan stakehokders lainnya melalui operasi/pengawasan di perbatasan darat dan Laut diantaranya Patkor Kastima, Jaring Sriwijaya, Jaring Wallacea, Operasi Halilintar, dsb. Selain itu, kerjasama secara sistemik juga dilakukan dalam penerapan Indonesia Single Window dan Indonesia Single Risk Management. Selain itu, DJBC bersama Ditjen Imigrasi, POLRI dan INTERPOL telah melakukan operasi bersama di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia dan Indonesia-Filipina dalam rangka pencegahan dan penanggulangan terorisme. Operasi bersama juga sebagai bentuk pertukaran informasi antar instansi penegak hukum di tingkat internasional. d) Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi kepabeanan berdasarkan (BTA) yang mengatur perdagangan Border Trade Agreement perbatasan (tradisional) bagi penduduk yang tinggal di wilayah perbatasan (pelintas batas) baik di darat maupun di laut. Dalam rangka memperkuat pengelolaan perbatasan, dalam hal lalu lintas barang dan ketentuan kepabeanan, dilakukan pembahasan point of entry/exit dan threshold value serta negative/positive list dalam Border Cross Agreement dan Border Trade Agreement antara Indonesia dan Malaysia, baik dalam forum bilateral meeting maupun Inter Kementerian. e) Mendirikan kawasan pabean dengan layout sesuai standar kepabeanan internasional di entry point di perbatasan. Nawa Cita Presiden RI dan arah kebijakan RPJMN 2015-2019 mengamanatkan pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan mengembangkan kawasan perbatasan melalui pendekatan keamanan (security) dan peningkatan kesejahteraan (prosperyty) masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, pada tahun 2017 telah dibangun 7 (tujuh) Pos Lintas Batas Negara di wilayah Indonesia yang meliputi PLBN Entikong, Nanga Badau dan Aruk di provinsi Kalimantan Barat, PLBN Motaain, Motamasin dan Wini di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan PLBN Skow di provinsi Papua. Pelaksanaan tugas dan fungsi DJBC di wilayah perbatasan didukung dengan sarana dan prasaranan kerja yang memadai sehingga dapat menjadi kawasan pabean sesuai standar kepabeanan internasional. Sebagai wajah terdepan Indonesia, PLBN menjadi gerbang masuknya lalu lintas orang dan barang dari dan ke negara tetangga yang diharapkan dapat membawa perubahan dalam peningkatan pelayanan dan pengawasan lalu lintas barang secara umum.
24 - Gambar 1.6 Revitalisasi kawasan pabean dengan layout sesuai standart enrty point internasional di Entry Point Perbatasan f) Melengkapi dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung operasi dan pengawasan serta informasi kepabeanan dan cukai di kantor-kantor perbatasan. Keberhasilan tugas dan fungsi DJBC di bidang pengawasan baik laut maupun udara dan wilayah perbatasan serta guna darat, percepatan arus lalu lintas barang, tidak terlepas dari dukungan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Pengadaan sarana prasarana tersebut dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan alokasi anggaran yang terbatas. Pengadaan sarana prasarana bea dan cukai sejak tahun 2015 yang telah terlaksana antara lain: 1. Sarana dan prasarana pendukung operasi dan pengawasan serta informasi kepabeanan dan cukai di kantor-kantor perbatasan seperti X-ray, anjing pelacak, listrik, perangkat pengolah data dan komunikasi, peralatan dan fasilitas inventaris kantor, kendaraan dinas 2. Peningkatan kapasitas peralatan surveilance diantaranya mobile (vehicle) container scanner, trace detector portable, mobile(van) scanner, handled chemical identifier, alat pemindai dual view bagasi, cabin dan cargo pesawat, UPS trace detector 3. Penyediaan teknologi pengintaian dan penginderaan laut terpadu yang berbasis di pangkalan dengan cakupan area pengawasan laut yang memadai untuk mendukung operasional kapal patroli antara lain pengadaan Coastal Surveillance System (CSS) di KPU Batam dan pembangunan Pusat Komando laut (Puskodal) 4. Pengadaan kapal patroli sebanyak 16 unit tahun 2015, pengadaan mesin tempel 11 unit tahun 2016, pengadaan mesin tempel 16 unit tahun 2017 5. Pembangunan dermaga kapal patroli pada PSO Pantoloan dan PSO Tanjung Balai Karimun.
25 - g) Memperbaiki praktik manajemen pengawasan pelintas batas; Dalam rangka memperbaiki praktik manajemen pelintas batas, DJBC telah menjalankan program berupa: 1. Penyederhanaan regulasi pemasukan dan pengeluaran sementara kendaraan bermotor yang melalui pos lintas batas oleh Direktorat Teknis Kepabeanan 2. Prosedur kepabeanan atas barang impor yang mengakomodir kebutuhan masyarakat perbatasan oleh Direktorat Teknis Kepabeanan. h) Merestrukturisasi, merevitalisasi dan meningkatkan kapasitas pengawasan laut DJBC. Restrukturisasi dan peningkatan kapasitas pengawasan laut DJBC diwujudkan melalui: 1. Penataan organisasi pusat yang menangani patroli laut dengan pembentukan Subdirektorat Patroli Laut pada Direktorat Penindakan dan penyidikan DJBC 2. Pelaksanaan Revitalisasi Pengawasan Laut melalui Program Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai dan Program Reformasi Birokrasi dan Tranformasi Kelembagaan Identifikasi seluruh aturan terkait patroli laut telah dilaksanakan. 3. 4. Pendataan terkait SOP tentang kegiatan Patroli Laut 5. Pembuatan draft awal naskah akademis revitalisasi pengawasan. Gambar 1.7 Patroli Laut DJBC i) Penataulangan lokasi basis armada patroli laut Optimalisasi operasional pengawasan oleh kapal patroli di sektor- sektor yang memiliki potensi kerawanan penyelundupan/ pelanggaran kepabeanan tinggi dilakukan melalui relokasi speedboat dari kantor- kantor yang memiliki utilisasi kurang maksimal ke kantor-kantor yang lebih rawan seperti dari KPPBC Tanjung Pinang ke KPPBC Belawan dan Kanwil DJBC Khusus Kepri ke KPPBC Kuala Langsa. Selain itu dalam
26 - rangka menanggulangi kerawan di perairan timur Indonesia dilakukan pemindahan Fast Patrol Boat seri 38 M dari PSO Pantoloan ke PSO Sorong, penugasan sementara Fast Patrol Boat seri 28 M dari PSO Tanjung Balai Karimun ke PSO Pantoloan serta pelaksanaan patroli secara intensif di wilayah perbatasan laut Timor Leste sepanjang tahun 2018 dan 2019. Selain dari aspek operasional, juga dilakukan pengkajian mengenai lokasi-lokasi yang dapat dijadikan sub pangkalan atau lokasi sandar kapal sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan patroli laut. j) Penyempurnaan hierarki basis armada laut dan rantai komando Penyempurnaan hierarki basis armada laut dan rantai komando bertujuan untuk memperbaiki responsivitas operasional, memperbaiki jenjang karir dan remunerasi personil perkapalan bea dan cukai, serta meningkatkan kerjasama dengan lembaga keamanan di Indonesia dan internasional di bidang pengawasan maritime. Implementasi dari program ini adalah penguatan kelembagaan dan kapasitas pengawasan laut. k) Pembentukan Special Enforcement Team (SET) Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keahlian pegawai DJBC dalam melaksanakan tugas pengawasan, maka dibentuklah Tim Penindakan Khusus (Special Enforcement Team) selanjutnya disebut SET, ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-701/BC/2017 tanggal 20 Desember 2017. SET mempunyai tugas utama melaksanakan penindakan yang bersifat strategis khususnya di bidang cukai dan penugasan lain di bidang kepabeanan yang berskala nasional dan/atau mendapatkan perhatian publik serta melaksanakan pembinaan kemampuan fisik dan teknis secara rutin. Gambar 1.8 Pembentukan Tim SET Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis ini diukur dengan indikator kinerja Persentase tindak lanjut temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai. Adapun target dan capaiannya pada periode 2015-2019 adalah sebagaimana grafik berikut: Grafik 1.5 Persentase Tindak Lanjut Temuan Pelanggaran Kepabeanan dan Cukai tahun 2015-2019
27 - Persentase Tindak Lanjut Temuan Pelanggaran Kepabeanan dan Cukai tahun 2015-2019 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2015 2016 2017 2018 2019 Target 80% 80% 83% 90% 92% Realisasi 93.92% 94.75% 96.23% 98.40% 99.02% Target Realisasi Untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi khususnya di bidang pengawasan, terdapat sasaran strategis lain DJBC yaitu penegakan hukum yang efektif dalam rangka pengamanan keuangan negara, serta melindungi masyarakat, industri dalam negeri tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai yang diserahkan ke persentase berkas perkara yang telah diserahkan ke Kejaksaan dibandingkan dengan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) yang diterbitkan. Berikut merupakan tabel perbandingan realisasi IKU P-21 selama tahun 2015 s.d 2019: Tabel 1.6 Perbandingan Realisasi IKU P-21 Tahun 2015-2019 Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 Target 60% 60% 65% 70% 70% SPDP 113 197 168 237 291 P-21 102 190 156 222 273 Realisasi Capaian 90,27% 96,45% 92,86% 93,67% 86,21% Pengawasan kepabeanan dan cukai juga dilakukan dalam upaya penguatan keamanan laut dan daerah perbatasan melalui strategi pembangunan sebagai berikut: A. Meningkatkan operasi pengamanan dan keselamatan di laut dan wilayah perbatasan Selama periode 2015 s.d 2019, DJBC telah banyak melakukan penguatan pengawasan khususnya dalam pengamanan keamanan laut dan daerah perbatasan. Upaya yang dilakukan DJBC menunjukkan hasil yang positif dengan adanya peningkatan signifikan dari nilai penindakan yang ada sesuai dengan tabel berikut:
28 - Tabel 1.7 Jumlah Penindakan dan Tangkapan Tahun 2015-2019 No Tahun Jumlah Penindakan Nilai Tangkapan 1. 2015 10.009 3,7 T 2. 2016 14.890 3,9 T 3. 2017 24.337 7,0 T 4. 2018 18.204 11,76 5. 2019 21,062 5,69 T Jumlah berkas penindakan selama tahun 2019 meningkat 2.858 dibandingkan dengan jumlah berkas penindakan ditahun 2018 Peningkatan aktivitas pengawasan terutama dilaksanakan dalam rangka mendukung program pemberantasan BKC ilegal dan meningkatnya tren barang kiriman dan jasa titipan. Perkiraan nilai BHP pada tahun 2018 sebesar Rp 11 760 Miliar dipengaruhi oleh penindakan NPP sebanyak 2 6 Ton dengan nilai Rp 5 320 Miliar Perkiraan nilai BHP pada tahun 2019 sebesar Rp 5 691 Miliar diperkirakan dipengaruhi oleh penindakan Impor barang kiriman dan operasi pasar BKC HT dengan nilai yang relatif rendah. B. Menambah dan meningkatkan pos pengamanan perbatasan darat dan pulau terluar Melalui perubahan organisasi yang tertuang dalam PMK 188/PMK.01/2016, DJBC telah meningkatkan kapasitas kantor- kantor di perbatasan dalam rangka menyelaraskan dengan program nasional pembangunan daerah perbatasan diantaranya penyiapan layout pos layanan kepabeanan pada Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di 7 PLBN yaitu: Tabel 1.8 Pembangunan PLBN No Nama KPPBC PLBN yang ditangani 1. KPPBC TMP C Sintete Aruk 2. KPPBC TMP C Entikong Entikong 3. KPPBC TMP C Nanga Badau 3. KPPBC TMP C Nanga Badau 4. Motaain 5. KPPBC TMP B Atambua Motamasin 6. Wini 7. KPPBC TMP C Jayapura Skouw Sumber: Direktorat Penindakan dan Penyidikan C. Operasi bersama Kerjasama dalam rangka mengawasi dan menjaga perbatasan laut dan darat dari penyelundupan barang dilaksanakan melalui
29 - Operasi Bilateral antar negara maupun antar lembaga nasional. Kerjasama tersebut diantaranya: 1. Kerjasama Operasi Bilateral Indonesia Optima dan Patkor Kastima) 1. Kerjasama Operasi Bilateral Indonesia Optima dan Patkor Kastima) 2. Kerjasama Operasi Antar Lembaga Nasional (Operasi Nusantara dan Bhuana Nusantara, Operasi Targetting bersama BNN) Operasi Gabungan DJBC-TNI-POLRI di perbatasan) 3. Operasi bersama POLRI dan Interpol dalam rangka mencegah pencegahan dan penanggulangan terorisme di perbatasan Indonesia-Malaysia dan Indonesia-Filipina. Gambar 1.9 Intensifikasi Operasi Bersama Aparat Penegak Hukum Upaya DJBC dalam penanggulangan pengawasan Narkotika, Prekursor dan Psikotropika (NPP) diantaranya pelaksanaan kegiatan analisa dan targetting NPP yang akurat, pelaksanaan kegiatan operasi pengawasan NPP di Bandara Internasional, Pelabuhan Ferry Internasional, Kantor Pos Lalu Bea, Perusahaan Jasa Titipan (PJT), Pelabuhan Kargo serta tempat lainnya yang dianggap rawan penyelundupan NPP, pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dan Asistensi (Capacity Building) di Bidang Pengawasan NPP dalam rangka Peningkatan Kompetensi SDM DJBC, Pengembangan dan Penguatan Unit Anjing Pelacak (K-9) DJBC, serta Koordinasi dan Kerjasama di bidang P4GN dengan Aparat Penegak Hukum Lainnya. Dalam kurun waktu 2015-2019, DJBC telah berhasil melakukan penggagalan upaya penyelundupan NPP sebagai berikut: Tabel 1.9 Data Tangkapan Narkotika dan Psikotropika Tahun 2015 s.d. 2019 Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 Narcotic and Psycothropic 172 286 342 429 507 Precursor 4 3 4 1 1 Total Case 176 289 346 430 508 Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 Narcotic and Psycothropic (gr) 707.075 947.487 2.214.549 4.091.887 3.935.858 Precursor (gr) 100.120 1.327.120 7.643 138.000 3.086 Total Weight (gr) 807.195 2.274.607 2.222.192 4.229.887 3.938.944 Capaian tangkapan narkotika menunjukan bahwa penyelundupan narkotika masih menjadi ancaman yang serius. Terbukanya jalur-jalur
30 - tikus di daerah perbatasan Kalimantan dengan Malaysia serta pelabuhan- pelabuhan tikus di sepanjang pantai timur Sumatera yang berbatasan langsung dengan negara sumber dan transit narkotika, menjadi titik rawan penyelundupan narkotika. Tahun 2018 menjadi salah satu momen yang penting dalam pemberantasan penyelundupan narkotika dimana DJBC berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 2 ton 600 kg narkotika jenis methamphetamine di Perairan Pantai Timur Sumatera. Di bidang Cukai, upaya pengawasan yang dilakukan oleh DJBC meliputi peningkatan pengawasan administrasi pembukuan di bidang cukai oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC), peningkatan intensitas penindakan dan audit di bidang cukai, peningkatan pengawasan BKC di pasaran, dan peningkatan pengawasan pengguna fasilitas cukai agar digunakan sesuai dengan tujuan pembebasan. Selain itu, demi meningkatkan kepatuhan pengusaha Barang Kena Cukai dan menekan peredaran Barang Kena Cukai ilegal, pada tahun 2019 telah dilaksanakan operasi pengawasan barang kena cukai secara serentak dan terpadu dengan call sign periode I tahun 2019 1.437 pelanggaran HT dengan jumlah barang sebanyak 34,5 juta batang rokok ilegal dan 186 pelanggaran MMEA dengan jumlah barang sebanyak 27.021 liter. Sementara periode II, menghasilkan 1.013 SBP dengan BHP sebanyak 33,8 juta batang rokok ilegal dan 62 SBP dengan jumlah barang sebanyak 325.418 liter. Sebagai salah satu upaya pendukung dalam meminimalisir pelanggaran di bidang cukai, khususnya penanggulangan peredaran BKC ilegal, DJBC telah membentuk Layanan Identifikasi Keaslian Pita Cukai di Minilab Kantor Pusat DJBC, bekerja sama dengan Penyedia Pita Cukai. Selain itu, juga telah dibentuk Tim Tanggap Cepat (Taskforce) oleh Penyedia Pita Cukai guna membantu proses penyidikan sebagai ahli keaslian pita cukai atas suatu kasus penindakan yang telah mencapai tahap persidangan di Kantor Pelayanan setempat. Berikut ringkasan atas hasil kinerja baik layanan Minilab maupun Tim Taskforce periode 2019: Grafik 1.6 Jumlah Layanan Bantuan Tim Task Force Tahun 2019
31 - Selain beberapa kegiatan yang telah dijelaskan di atas, dalam bidang pengawasan DJBC juga telah melakukan kegiatan Joint Audit DJBC-DJP dan Joint Analysis DJP DJBC DJA. Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 504/KMK.09/2015 tentang Joint Audit antara Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, joint audit adalah kegiatan pemeriksaan pajak, audit kepabeanan, dan/atau audit cukai yang dilakukan bersama-sama oeh pemeriksa pajak dan auditor bea dan cukai terhadap Wajib Pajak/Auditee. Joint audit dilakukan oleh Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai sebagai perwakilan dari DJBC, dan Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan dari DJP sesuai dengan amanat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 504/KMK.09/2015. Kegiatan yang telah berjalan sejak 2013 ini dilakukan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara dan penegakan hukum di bidang perpajakan, kepabeanan, dan/atau cukai, serta menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, kepabeanan, dan/atau cukai. Peningkatan penerimaan negara hasil pelaksanaan joint audit pun telah dirasakan Kementerian Keuangan dengan realisasi tagihan yang menyentuh satuan angka triliun rupiah. Selama 5 tahun untuk periode 2015-2019, pelaksanaan joint audit menghasilkan rata-rata tagihan dan realisasi penerimaan seperti terlihat pada grafik berikut ini: Grafik 1.7 Jumlah Tagihan dan Realisasi Tagihan Joint Audit 2015-2019 (dalam miliar Rupiah) Jumlah Tagihan dan Realisasi Joint Audit 2015-2019 1,650 1,500 1,350 1,200 1,050 900 750 600 450 300 150 - Tagihan Realisasi 2015 636 169 2016 196 98 2017 452 437 2018 1,565 908 2019 976 1,113 Tagihan/Jumlah LHA Realisasi/Jumlah LHA 42 11 11 5 56 54 48 28 40 46 Tagihan Realisasi Tagihan/Jumlah LHA Realisasi/Jumlah LHA Tercatat pada data tersebut, untuk periode 2015-2019 joint audit menghasilkan penerimaan negara yang terealisasi secara total Rp2,7 triliun dari jumlah tagihan Rp3,8 triliun. Seperti tergambar dalam grafik, pada tahun 2019 tercatat jumlah realisasi penerimaan atas pelaksanaan joint audit yang lebih besar daripada jumlah tagihan. Hal ini disebabkan oleh tagihan yang belum terealisasi di tahun 2018 menjadi realisasi yang terbawa (carry over) lintas tahun ke tahun 2019. Selanjutnya, terkait Joint Analysis DJP DJBC DJA, sebagai salah satu program unggulan dalam rangka sinergi antar unit eselon I Kementerian Keuangan, joint analysis diharapkan dapat meningkatkan
32 - optimalisasi penerimaan negara di bidang perpajakan dan kepabeanan dan cukai. Kegiatan analisis yang dilakukan secara bersama-sama antara DJBC dan DJP berbentuk penelaahan tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) di bidang pajak dan/atau kepabeanan dan cukai. Tujuan dari kegiatan joint analysis adalah untuk meningkatkan kepatuhan dan mengoptimalkan penerimaan negara. joint analysis untuk meningkatkan optimalisasi penerimaan negara dari sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan menggandeng Direktorat Jenderal Anggaran (DJA). Fokus pengawasan joint analysis pada tahun 2019 adalah pengembangan importir Borongan, eksportir, pengusaha BKS, WP penerima fasilitas, perpajakan, sector mineral dan batubara (minerba), dan perikanan. Dari 2.232 WP yang diperiksa di 2019, potensi penerimaan negara yang dihasilkan adalah sebesar Rp 2,442 triliun dengan realisasi penerimaan negara sebesar Rp 825 miliar atau berkisar 33.81% penerimaan terealisasi dari potensi yang dihasilkan. Pada tahun 2019, dilakukan ekstensifikasi Selama tahun 2018 dan 2019, tercatat 3.302 WP menjadi objek joint analysis dan menghasilkan potensi penerimaan negara sebesar Rp 4,68 triliun dengan realisasi sejumlah Rp 1,4 triliun atau 30% dari total potensi penerimaan. Selain tiga tema yang terdapat dalam arah kebijakan dan strategi Renstra DJBC Tahun 2015-2019, pada periode renstra tersebut juga telah diperoleh capaian dari bidang Fasilitas Kepabeanan dengan highlight sebagai berikut: a) Pengembangan Jenis TPB baru untuk Efisiensi Biaya Logistik Pada tahun 2015, DJBC mengembangkan jenis TPB baru dengan nama Pusat Logistik Berikat (PLB) yang bertujuan untuk menekan biaya logistic serta menurunkan angka dwelling time. Hal ini dilatarbelakangi oleh indeks logistic Indonesia yang sangat besar terhadap biaya produksi dan angka dwelling time yang dianggap masih terlalu lama dan menambah beban biaya kepada pelaku usaha. Untuk merespons hal tersebut, DJBC menginisiasi penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 85 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Noor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat, serta menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.04/2015 tentang Pusat Logistik Berikat. Implementasi PLB diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 10 Maret 2016 di Jakarta. PLB memiliki banyak lain penangguhan BM dan tidak dipungut PDRI, masa timbun sampai dengan 3 (tiga) tahun dan penangguhan pemberlakuan ketentuan pembatasan atas barang impor. fasilitas antara b) Pengembangan fasilitas KITE untuk Industri Kecill dan Menengah. Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Industri Kecil dan Menengah (KITE IKM) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas impor Barang dan/atau bahan, dan/atau Mesin yang Dilakukan oleh Industri Kecil dan Menengah dengan Tujuan Ekspor. Fasilitas KITE IKM pertama kali diluncurkan di Boyolali, Jawa Tengah oleh Presiden Republik Indonesia.
33 - KITE IKM adalah fasilitas berupa pembebasan Bea Masuk serta tidak dipungut PPN dan/atau PPnBM atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, dan/atau dipasang untuk tujuan ekspor yang dilakukan oleh Industri Kecil dan Industri Menengah. Fasilitas pembebasan Bea Masuk serta tidak dipungut PPN dan/atau PPnBM juga diberikan atas impor mesin dan barang contoh. Fasilitas tersebut ditujukan untuk meningkatkan kinerja produksi dan membantu cashflow IKM dalam rangka meningkatkan investasi dan mendorong ekspor. Sejak diluncurkan pada tahun 2016 sampai dengan saat ini, terdapat 92 penerima fasilitas KITE IKM dan 1 Konsorsium KITE IKM, dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 8.989 orang pada tahun 2018. Kemudian pada tahun 2019, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas impor Barang dan/atau bahan, dan/atau Mesin yang Dilakukan oleh Industri Kecil dan Menengah dengan Tujuan Ekspor. Berdasarkan PMK tersebut diberikan perluasan penerima Fasilitas kepada industri kecil dan industri menengah yang seluruhnya kegiatan produksinya menggunakan bahan baku lokal sehingga dapat memanfaatkan fasilitas KITE IKM atas impor mesin dan barang contoh. c) Otomasi Pelayanan di TPB Dalam melayani dan mengawasi operasional TPB, DJBC mewajibkan adanya pemberitahuan pabean atas pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari TPB. Pada Juni 2017, DJBC memandatorykan penyempaian pemberitahuan pabean di TPB dilakukan secara otomasi melalui CEISA TPB yang sebelumnya masih dilakukan secara manual. Berbagai manfaat dapat dirasakan dengan adanya CEISA TPB, baik bagi DJBC ataupun bagi pengusaha TPB antara lain seperti efisiensi biaya karena bersifat paperless dan webdesk, serta kemudahan penerapan manajemen risiko di TPB. d) Pengukuran Dampak Ekonomi KB dan KITE Selama ini, pemberian fasilitas KB dan KITE masih banyak yang mempertanyakan manfaatnya bagi negara, baik bersifat langsung maupun bersifat multiplier effect. Pada tahun 2018, untuk pertama kalinya DJBC melakukan pengukuran dampak ekonomi terhadap kurang lebih 1.700 perusahaan KB dan KITE yang bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik dan UNIED. Hasil pengukuran dampak ekonomi ini sangat positif dan memebuktikan bahwa perusahaan KB dan KITE mempunyai manfaat yang sangat besar bagi negara, antara lain terkait denganrasio ekspor impor, tenaga kerja dan dampak ekonomi lain seperti bisnis transportasi, akomodasi dan konsumsi di sekitar area lokasi KB dan KITE.
34 - e) Rebranding Kawasan Berikat dan Optimasasi KB Hortikultura Untuk merespon tuntutan perkembangan bisnis yang selalu dinamis, khusunya bagi perusahaan manufaktur, pada tahun 2018 DJBC meluncurkan program Rebranding KB melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018. Rebranding KB mempunyai makna bahwa KB selama ini dicitrakan ribet dan tidak efisien diubah menjadi KB yang simple, mudah dan efisien. Hal ini dibuktikan antara lain dengan pengurangan persyaratan sebelumnya 18 syarat menjadi 4 syarat dengan menghilangkan syarat-syarat yang berulang, pengurangan izin transaksional dari 45 menjadi 3 serta adanya pelayanan mandiri bagi KB dengan kategori tertentu. Selain itu, KB juga mampu memberdayakan kalangan para petani melalui program KB Horikultura pada tahun 2019. Program ini bertujuan untuk meningkatkan ekspor dengan cara bekerja sama dengan para petani melalui kemudahan system subkontrak. Manfaat dari KB Hortikultura, bagi perusahaan KB dapat meningkatkanekspor dan bagi para petani mendapatkan tambahan penghasilan dan pengetahuan cara menanam buah-buahan yang efisien. Saat ini KB hortikultura telah beroprasi antara lain di daerah Lampung, Bener Meriah, Blitar, dll. f) Kawasan Berikat Mandiri Ketimpangan jumlah SDM DJBC dan jumlah KB yang harus diawasi membuat DJBC meluncurkan program KB Mandiri terhadap 119 perusahaan KB dengan kategori layanan rendah. KB Mandiri memberikan manfaat berupa efisiensi waktu dan biaya bagi perusahaan KB karena dapat melakukan pelayanan pemasukan dan pengeluaran secara mandiri, pengawasan oleh DJBC dilakukan dengan memanfaatkan teknologi seperti CCTV dan IT Inventory. KB Mandiri secra resmi diluncurkan pada tahun 2019 oleh Wakil Menteri Keuangan. Dengan adanya KB Mandiri, DJBC berharap perusahaan KB lebih efisien dan lebih prduktif sehingga pada akhirnya dapat menambah investasi dan meningatkan perekonomian Indonesia sehingga dapat mencapai cita-cita KB sebagai investasi pemerintah kepada pengusaha. Gambar 1.10 Launching Kawasan Berikat Mandiri
35 - d. Belanja (realisasi anggaran per jenis belanja DJBC) Realisasi penyerapan anggaran DJBC dalam kurun waktu tahun 2015 2019 cukup tinggi dengan rata-rata realisasi anggaran sebesar 93,85 persen. Capaian realisasi anggaran tertinggi terjadi pada tahun 2019, yakni dari Pagu Anggaran Rp3,59 triliun terserap sebesar Rp3,48 triliun (terserap 96,80%) dan terendah pada APBN-P 2017 dari Pagu Anggaran Rp3,5 triliun terserap sebesar Rp3,2 triliun (terserap 91,54%). Tabel 1.10 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja DJBC T.A. 2015-2019 (dalam Miliar rupiah) Jenis Belanja Barang Modal Pegawai Total % 2015 2016 2017 2018 2019 T R T R T R T R T 1.758,6 1.602,9 2.091,9 1.985,7 2.240,2 2.035,7 2.425,8 2.209,5 2.409,8 2.323,4 240,58 1.652,4 1.578,6 914,64 690,5 4.154,6 3.872,0 3.467,2 3.286,6 3.509,8 3.212,8 3.754,7 3.488,8 3.594,7 3.479,6 96,80% 534,1 841,2 423,0 846,6 522,4 778,5 253,83 931,09 417,8 861,5 445,9 883,0 375,4 801,7 743,6 91,54% 93,20% 94,79% 92,92% 1.1.2. Bidang Reformasi Birokrasi a. Organisasi dan ketatalaksanaan DJBC merupakan organisasi yang terdiri dari 3 (tiga) besaran lingkup organisasi yakni Kantor Pusat, Instansi Vertikal, dan Unit Pelaksana Teknis. Kantor Pusat menangani tugas pokok di bidang kepabeanan dan cukai yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pembinaan dalam lingkup nasional, sedangkan Instansi Vertikal menangani tugas pokok di bidang kepabeanan dan cukai yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan dengan pola pelayanan dan pengawasan dalam lingkup daerah yang administrasi terdepartementalisasi pemerintahan dan tersebar di seluruh Indonesia. Adapun dalam mendukung optimalisasi teknis operasional pelaksanaan tugas pokok di bidang kepabeanan dan cukai, DJBC memiliki Unit Pelaksana yang dibagi berdasarkan wilayah operasi dengan Teknis mempertimbangkan beban kerja dan luas wilayah. berdasarkan geografis/ Dalam rangka mewujudkan organisasi yang agile, profesional, adaptif, dan fit for purpose, DJBC melakukan monitoring dan evaluasi serta penataan organisasi secara berkesinambungan baik di lingkup Kantor Pusat, Instansi Vertikal, dan Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis dan kebutuhan organisasi dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengorganisasian secara cermat dan tepat. Program penataan/modernisasi organisasi Kantor Pusat, Instansi Vertikal dan UPT DJBC yang telah dilakukan dalam kurun waktu 2015-2019 antara lain: 1. PMK Nomor 234/PMK.01/2015 sebagaimana telah diganti dengan PMK nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas PMK 217/PMK.01/2018. Berdasarkan peraturan tersebut, Kantor Pusat DJBC terdiri dari 1 Sekretariat Direktorat Jenderal dan 10 Direktorat 2. PMK Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal. Berdasarkan peraturan tersebut, Instansi Vertikal DJBC terdiri dari 20 Kantor Wilayah, 3 Kantor Pelayanan R
36 - Utama Bea dan Cukai (KPU BC), 104 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC), 154 Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai, dan 663 Pos Pengawasan Bea dan Cukai 3. PMK Nomor 24/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai. Adapun PSO BC saat ini terdapat 5 PSO BC yakni: PSO BC Tipe A Tanjung Balai Karimun, PSO BC Tipe B Batam, PSO BC Tipe B Tanjung Priok, PSO BC Tipe B Pantoloan, dan PSO BC Tipe B Sorong 4. PMK Nomor 84/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Laboratorium Bea dan Cukai. adapun BLBC saat ini terdapat 3 BLBC yakni BLBC Kelas I Jakarta, BLBC Kelas II Medan, dan BLBC Kelas II Surabaya. Selanjutnya, dalam rangka melaksanakan perbaikan terhadap administrasi umum yang antara lain bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja melalui penyederhanaan dan pembakuan proses bisnis, DJBC telah menyusun Standard Operating Procedures (SOP) yang rinci dan dapat menggambarkan setiap jenis output pekerjaan secara komprehensif. Untuk menjaga agar SOP yang ditetapkan selalu sesuai dengan dinamika organisasi dan tuntutan masyarakat, setiap tahun SOP ini terus dievaluasi dan dilakukan penyempurnaan. Perkembangan penetapan SOP sepanjang tahun 2015 hingga 2019 adalah sebagai berikut: Bagan 1.8 Penetapan SOP Tahun 2015-2019 2015 KEP-94/BC/2015 (126 SOP) 2016 KEP-03/BC/2016 (146 SOP) KEP-206/BC/2016 (150 SOP) KEP-586/BC/2016 (152 SOP 2017 KEP-02/BC/2017 (48 SOP) KEP-428/BC/2017 (234 SOP) KEP-703/BC/2017 (102 SOP) 2018 2019 KEP-51/BC/2018 (1 SOP) KEP-76/BC/2018 (15 SOP) KEP-186/BC/2018 (217 SOP) KEP-345/BC/2018 (201 SOP) KEP-199/BC/2019 (291 SOP) KEP-305/BC/2019 (15 SOP) KEP-535/BC/2019 (184 SOP) b. Pengelolaan SDM Reformasi birokrasi yang sedang dan terus dijalankan oleh DJBC menuntut profesionalisme dan integritas dari aparatur negara. Untuk mewujudkan sumber daya aparatur yang profesional dan berintegritas tinggi diperlukan sistem pengelolaan SDM yang berbasis kompetensi serta penerapan sistem pola karier yang jelas dan terukur, telah dilakukan kegiatan sebagai berikut:
37 - 1. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan DJBC melalui pembelajaran. Sekretariat DJBC terus berupaya untuk mengembangkan kompetensi pegawai demi mendukung pencapaian target kinerja organisasi. Bentuk pengembangan tersebut di antaranya dengan mengikutsertakan pegawai DJBC dalam berbagai program pembelajaran yang bersifat klasikal seperti pelatihan maupun nonklasikal seperti e-learning. Sejak tahun 2014 penentuan kebutuhan Identifikasi Kebutuhan Diklat (IKD) sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor Pedoman 37/PMK.012/2014 Identifikasi Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Non Gelar di Lingkungan Kementerian Keuangan. pelatihan dilakukan mekanisme tentang Dalam rangka meningkatkan pengembangan kompetensi pegawai DJBC melalui mekanisme yang lebih terintegrasi, terarah dan berkesinambungan dengan program pembelajaran yang aplikatif, relevan, mudah diakses dan berdampak tinggi, maka sejak tahun 2018 penentuan kebutuhan program pembelajaran dilakukan melalui mekanisme Analisis Kebutuhan Pembelajaran (AKP) sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Pedoman Analisis Kebutuhan 45/PMK.011/2018 Pembelajaran di Lingkungan Kementerian Keuangan. Analisis tersebut terbagi menjadi: 1) AKP Strategis 2) AKP Jabatan 3) AKP Individu. pembelajaran melalui pelaksanaan mekanisme AKP bekerja sama dengan unit penyelenggara lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan pelatihan di Keuangan tidak dapat dilaksanakan oleh unit penyelenggara pelatihan di lingkungan BPPK maka DJBC bekerja sama dengan instansi/lembaga lain/pihak professional untuk mengakomodir kebutuhan pembelajaran dimaksud. Disamping itu, DJBC telah bekerja sama dengan organisasi multilateral, bilateral dan regional untuk mengembangkan kompetensi pegawai dalam bentuk capacity building. Secara umum (BPPK). Dalam hal pembelajaran terkait pemanggilan pelatihan dengan menerapkan pemanggilan setahun. Inovasi ini dilakukan karena berdasarkan evaluasi terhadap proses pemanggilan pelatihan pada periode-periode sebelumnya ditemukan permasalahan sebagai berikut: 1) Banyaknya pembatalan keikutsertaan pelatihan karena pemanggilan pelatihan dilakukan secara mendadak sehingga pegawai cenderung tidak siap atau sedang dalam penugasan. 2) Pemenuhan kebutuhan pembelajaran tidak dapat diukur sejak awal sehingga mitigasi baru dilakukan pada akhir tahun yang berimbas pada banyaknya program yang menumpuk di akhir tahun. Pada tahun 2018 dikembangkan inovasi
38 - Untuk mengatasi hal tersebut, maka dilakukan pemanggilan pelatihan setahun sehingga diharapkan tercapainya hal-hal sebagai berikut: 1) optimalisasi hasil AKP 2) efisiensi sumber daya 3) memberikan waktu yang cukup kepada para calon peserta pelatihan untuk mempersiapkan diri 4) memudahkan satker dalam memberikan penugasan sehingga tidak berbenturan dengan penugasan rutin. Tabel 1.11 Data peserta pelatihan periode 2015-2019 Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 Total Jumlah Peserta 13.307 10.427 10.681 13.331 14.954 62.700 2. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan DJBC melalui pendidikan. Sekretariat DJBC memberikan kesempatan kepada seluruh pegawainya untuk mendapatkan pendidikan baik itu melalui izin belajar dengan pembiayaan sendiri maupun tugas belajar dengan biaya negara, biaya oleh instansi pemerintah lainnya, Pemerintah Negara Swasta Pendidikan atau Nasional/Internasional, Nasional/Internasional yang meliputi Program Pendidikan DIII, DIV, S1, S2, dan S3. Asing, Badan Internasional, Badan Lembaga Tabel 1.12 Data lulusan tugas belajar periode 2015-2019 Jenjang Pendidikan D3 D4 S1 S2 S3 Total 2015 2016 2017 2018 2019 57 16 12 85 158 51 6 23 1 239 252 38 10 24 1 325 201 27 2 29 2 261 219 5 - 12 1 237 Total 887 137 18 100 5 1147 Tabel 1.13 Data lulusan izin belajar periode 2015-2019 Jenjang Pendidikan SMA D3 S1 S2 S3 Total 2015 2016 2017 2018 2019 5 75 52 1 133 65 160 40 1 266 7 24 138 36 2 207 109 223 37 2 371 40 172 36 1 249 Total 7 243 768 201 7 1226
39 - 3. Pengukuran kompetensi pegawai DJBC melalui Assessment Center dan Assessment Teknis. Sekretariat DJBC telah melaksanakan assessment terhadap kompetensi manajerial pegawai melalui Assessment Center bagi pejabat eselon IV, pejabat eselon V, pejabat fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan pelaksana. Ada pun rincian pelaksanaan tersebut adalah sebagai berikut: Tabel 1.14 Assessment Tahun 2015-2019 Jumlah 318 130 94 194 121 169 303 246 84 373 234 41 517 93 92 Pelaksanaan pengukuran terhadap kompetensi teknis pegawai DJBC sudah melalui tahapan sebagai berikut: 1) Penyusunan Standar Kompetensi Teknis (SKT) Tahun 2015 Jabatan Jabatan Pengawas (Eselon IV) Eselon V dan Pelaksana Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai Jabatan Pengawas (Eselon IV) Eselon V dan Pelaksana Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai Jabatan Pengawas (Eselon IV) Eselon V dan Pelaksana Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai Jabatan Pengawas (Eselon IV) Eselon V dan Pelaksana Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai Jabatan Pengawas (Eselon IV) Eselon V dan Pelaksana Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai 2016 2017 2018 2019 Secara umum tahapan dalam proses penyusunan Standar Kompetensi Teknis adalah sebagai berikut: a) perencanaan kegiatan b) c) penyusunan draft SKT d) konvensi e) penyusunan dan penetapan Keputusan Direktur Jenderal identifikasi pekerjaan (bimbingan teknis) Bea dan Cukai. Penyusunan SKT dimulai sejak tahun 2014 dan telah menyelesaikan SKT untuk seluruh rumpun jabatan, yakni pengawasan, kebijakan, pelayanan dan pendukung kinerja, dengan keterangan sebagai berikut: a) SKT Rumpun Jabatan Pengawasan sesuai dengan Keputusan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP- tentang Standar Kompetensi Teknis 191/BC/2015 Rumpun Jabatan Pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai b) SKT Rumpun Jabatan Kebijakan sesuai dengan Keputusan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP- 604/BC/2016 tentang Standar Kompetensi Teknis Rumpun Jabatan Kebijakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
40 - c) SKT Rumpun Jabatan Pelayanan sesuai dengan Keputusan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP- 684/BC/2017 tentang Standar Kompetensi Teknis Rumpun Jabatan Pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai d) SKT Rumpun Jabatan Pendukung Kinerja sesuai dengan Keputusan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP- 350/BC/2018 tentang Standar Kompetensi Teknis Rumpun Jabatan Pendukung Kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 2) Penyusunan Kamus Kompetensi dan Standar Kompetensi Jabatan. 3) Penyusunan Metode dan Tools Assessment Teknis 4) Pembentukan Assessor. 5) Pelaksanaan Assessment Kompetensi Teknis. 4. Pengembangan sistem informasi pengembangan pegawai. Untuk mendukung proses pengembangan kompetensi pegawai DJBC informasi dikembangkan pengembangan pegawai yang telah terintegrasi dengan Customs Excise Human Resource Information System (CEHRIS). Dengan integrasi tersebut maka akan didapatkan data yang lebih valid, reliable, accessible serta real time. telah sistem c. Teknologi Informasi dan Komunikasi Arah kebijakan DJBC di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk periode 2015-2019 adalah melakukan yang pengembangan mengintegrasikan seluruh bisnis proses ke dalam satu sistem CEISA (Customs and Excise Information and Automation) 4.0 yang didalamnya juga terdapat pengembangan Sistem Smart Customs and Excise. Kebijakan pengembangan TIK DJBC selaras dengan kebijakan TIK di Kementerian Keuangan tentang infrastruktur TIK di Kementerian Keuangan yang telah dilaksanakan secara bertahap proses konsolidasi mulai tahun 2011 sampai dengan saat ini. sistem informasi tersentralisasi integrasi d. Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik DJBC telah dan terus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam bidang tata kelola. Untuk meningkatkan tata kelola tersebut Inspektorat Jenderal sebagai unit pengawasan internal Kementerian Keuangan telah melakukan pengawasan (audit, reviu, evaluasi, pemantauan, serta konsultasi) mencakup tema pengawasan seperti peningkatan kualitas laporan keuangan dan penerapan SOP layanan unggulan. Dari hasil pengawasan tersebut salah satu rekomendasi yang diberikan berupa perbaikan kebijakan (policy recommendation) yang dapat mencakup tata kelola (governance), manajemen risiko, dan proses pengendalian intern. Beberapa hal yang telah dicapai oleh DJBC terkait dengan upaya peningkatan good governance, antara lain: a) Tata Kelola
41 - Pada bidang tata kelola, DJBC telah melakukan pengukuran terkait tata kelola organisasi melalui IKU "Indeks Tata Kelola Organisasi". IKU tersebut diperoleh dari penilaian internal oleh pegawai DJBC dan penilaian eksternal oleh Inspektorat Jenderal dalam rangka mengukur efektivitas operasional organisasi dengan memberikan umpan balik bagi perbaikan organisasi. Penilaian internal dilakukan melalui survei Ministry of Finance Organization Indeks (MOFIN) untuk menilai kesehatan organisasi yang diisi oleh seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan DJBC. Sedangkan terhadap oleh penilaian pembangunan/persepsi integritas dan akuntabilitas sistem kinerja DJBC. Pada tahun 2017, realisasi capaian IKU "Indeks Tata Kelola Organisasi" ini adalah sebesar 84,76 dari target sebesar 75. eksternal Itjen dilakukan Kemudian pada tahun 2018, DJBC melakukan pengukuran terkait tata kelola teknologi informasi melalui IKU "Persentase kapabilitas tata kelola Teknologi Informasi dan Komunnikasi tersebut mengukur penerapan praktik-praktik (TIK)". IKU manajemen (input, aktivitas, dan output) sebagai ukuran kapabilitas enabler proses dalam tata kelola TIK, dalam mencapai "Persentase process performance. Realisasi capaian kapabilitas tata kelola TIK" ini adalah sebesar 84,66% dari terget sebesar 75%. Target kedua IKU tersebut dapat tercapai dengan adanya sinergi antar seluruh unit kerja dan mengadakan kegiatan-kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas kompetensi sumber daya manusia. atas hal pelaksanaan APBN, DJBC selaku entitas akuntasi juga telah menyusun Laporan Keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan DJBC merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural baik wilayah maupun satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan (total 144 satker). Selanjutnya laporan keuangan dari setiap unit eselon I ini dikonsolidasikan oleh Kementerian Keuangan. IKU dalam Selanjutnya pertanggungjawaban Keberhasilan DJBC dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan nya terbukti dengan terus diperolehnya opini wajar tanpa pengecualian terbukti sejak tahun 2015 s.d 2018. Selama kurun waktu 2015 s.d 2018, juga terdapat beberapa temuan dan rekomendasi BPK atas laporan keuangan DJBC yang menunjukkan tren positif atas kinerja keuangan DJBC, dimana pada tahun 2015 terdapat 35 temuan dan 63 rekomendasi, selanjutnya pada tahun 2015 terdapat 16 temuan dengan 35 rekomendasi, dan pada tahun 2017 terdapat 9 temuan dengan 23 rekomendasi, hingga akhirnya pada tahun 2018 terdapat 17 temuan dan 28 rekomendasi. b) Manajemen Risiko Dalam bidang manajemen risiko, sejak tahun 2013 Inspektorat VII, Inspektorat Jenderal kementerian Keuangan telah melakukan penilaian Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko (TkPMR) di lingkungan DJBC. Pada tahun 2015 realisasi
42 - nilai TkPMR DJBC adalah dengan nilai 70,79 dengan target sebesar 75, sedangkan untuk tahun 2016-2019 tidak dilakukan penilaian TKPMR oleh Insperktorat Jenderal Kementerian Keuangan seiring dengan adanya perubahan maka dilaksanakan kegiatan penilaian secara mandiri oleh pengelola risiko DJBC yaitu Subdirektorat Manajemen Risiko dalam bentuk penilaian Tingkat Kemandirian Penerapan MR (TkPMR) untuk menilai kesesuain pelaksanaan dan output proses manajemen risiko yang dilakukan untuk mempersiapkan Unit Pemilik Risiko (UPR) dalam menghadapi penilaian yang akan dilaksanakan oleh Itjen. c) Pengendalian Intern Tingkat penerapan pengendalian internal di DJBC diperoleh dari hasil Pemantauan Efektivitas Implementasi dan Kecukupan Rancangan (PEIKR) sesuai dengan KMK-32/KMK.09/2013 sebagaimana telah diubah dengan KMK-940/KMK.09/2017, yaitu kegiatan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan dan kecukupan rancangan pengendalian dalam mendukung pencapaian tujuan kegiatan. Kegiatan pokok yang dilakukan dalam PEIKR meliputi: 1. Evaluasi Pengendalian Internal Tingkat Entitas (EPITE) dan Pemantauan Kode Etik 2. Pemantauan Pengendalian Internal Tingkat Aktivitas (PPITA) 3. Evaluasi Temuan 4. Penyusunan Kesimpulan Efektivitas Pengendalian Internal. Hasil akhir pelaksanaan PEIKR adalah kesimpulan efektivitas pengendalian internal yang menyimpulkan keseluruhan kegiatan dan dituangkan dalam bentuk laporan efektivitas pengendalian jenis internal serta pernyataan manajemen yang memuat internal. Kesimpulan kesimpulan efektivitas pengendalian efektivitas keseluruhan secara pengendalian dikategorikan sebagai berikut: internal Level 1. Efektif : apabila tidak ada defisiensi signifikan dari kelemahan material Level 2. Efektif Dengan Pengecualian: apabila terdapat satu atau lebih defisiensi signifikan yang apabila digabungkan tidak mengakibatkan kelemahan material Level 3. Mengandung kelemahan material: apabila terdapat satu atau lebih kelemahan material atau terdapat gabungan defisiensi signifikan yang mengakibatkan kelemahan material. Realisasi capaian DJBC atas indikator ini pada tahun 2018 adalah level 1, atau Sistem Pengendalian Internal DJBC dinyatakan Efektif. d) Pencegahan dan Penindakan Korupsi Dalam bidang pencegahan DJBC terus berkomitmen melakukan upaya pencegahan dan penindakan korupsi. Upaya pencegahan korupsi diantaranya dengan penerapan konsep Three Lines of Defense, memberikan edukasi pencegahan dan pemberantasan korupsi baik kepada pejabat/pegawai DJBC, para stakeholders dan mengimplementasikan sistem aplikasi penanganan pengaduan dan pengguna jasa, membangun
43 - masyarakat (SiPUMA) yang terintegrasi dengan Whistle Blowing System (WiSe) Kementerian Keuangan, dan membuat MoU dengan institusi penegak hukum jasa kepabeanan dan cukai, serta institusi pemerintah dan swasta lainnya yang terkait dengan pelayanan kepabeanan dan cukai. lainnya, asosiasi pengguna Selain itu, sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, DJBC juga terlibat aktif dalam kebijakan Kementerian Keuangan dalam menyusun Peta Rawan Korupsi, membuat kebijakan pengendalian gratifikasi, mengembangkan program zona integritas dengan menetapkan unit kerja berpredikat Wilayah Bersih dari (WBK/WBBM), Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani menggunakan aplikasi LP2P berbasis web (e-LP2P) untuk memberikan kemudahan bagi para pejabat/pegawai di lingkungan DJBC untuk mengisi dan menyampaikan LP2P secara online. Pada peringatan Hari Anti Korupsi 2017, DJBC melaunching suatu aplikasi Sistem Monitoring Integritas Pegawai (SMIP) yang dikelola oleh Direktorat Kepatuhan Internal. SMIP disusun dengan mengembangkan sistem pengawasan melekat atas integritas pegawai yang berbasis partisipasi seluruh pegawai DJBC untuk melakukan penilaian atas unit kerja masing-masing melalui platform online. SMIP menggunakan 4 (empat) indikator, yaitu: Gaya Hidup Mewah, Gratifikasi, Pungutan Liar dan Suap. Pengisian SMIP dilakukan oleh seluruh pegawai dan dijaga kerahasiaannya, Kepala Unit Kerja hanya dapat memantau masukan terkait jumlah informasi gaya hidup, jumlah informasi gratifikasi, dan indikator-indikator lainnya, namun tidak dapat mengetahui siapa pegawai yang melakukan input informasi tersebut. Selanjutnya, upaya pencegahan perilaku korupsi juga dimulai dari internal dalam rangka penguatan integritas dalam bekerja. Beberapa program yang telah dilakukan dalam rangka integritas diantaranya yaitu PKPT, penanganan penegakan pengaduan, pemeriksaan mendadak, internal, penjaminan kualitas proses bisnis, dan pengelolaan kinerja. investigasi e) Transformasi Kelembagaan DJBC 1. Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (RBTK) Menteri Keuangan melalui peraturan KMK nomor 974/KMK.01/2017 telah menetapkan 20 Inisiatif Strategis (IS) dalam rangka mendorong kinerja Kementerian Keuangan yang berdampak nasional. DJBC diamanatkan untuk menyelesaikan dua IS di area tema penerimaan, yaitu IS Joint Program optimalisasi penerimaan (DJP-DJBC) dan IS pembangunan Sistem Kepatuhan Pengguna Jasa Terintegrasi untuk optimalisasi penerimaan kepabeanan dan cukai, yang keduanya merupakan program untuk mendorong optimalisasi penerimaan. Selain itu DJBC juga diamanatkan untuk menyelesaikan dua IS Pendukung yaitu Pusat Logistik Berikat sebagai alternatif solusi logistik nasional dan Revitalisasi Fungsi Pengawasan Laut. Penyelesaian keempat IS yang dilaksanakan oleh DJBC tersebut dimasukkan sebagai indikator kinerja utama yang penyelesaiannya dipantau langsung oleh Menteri Keuangan. Capaian penyelesaian kedua IS tersebut diakhir tahun 2017 adalah sebesar 91% dari target yang
44 - diamanatkan pada DJBC adalah sebesar 90%. Untuk penyelesaian IS di tahun 2018, terdapat kenaikan penyelesaian menjadi sebesar 92% dari target capaian 91%. Sementara itu, pada tahun 2019 Change Story Kemenkeu telah memasuki fase Transformasi Digital. Pada fase ini telah ditetapkan 11 IS Program RBTK. DJBC diamanatkan untuk menjadi penanggung jawab utama dalam menyelesaikan dua IS yaitu Pengelolaan Akun Penerimaan Terpadu (Unified Revenue Account Management) dan Joint Program Optimalisasi Penerimaan. Adapun penyelesaian program transformasi digital pada tahun 2019 mencapai hasil 82% dari target 80%. 2. Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai (PRKC) Sejak Januari 2017, DJBC telah menggulirkan program Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai yang lahir sebagai respon dari dinamika tuntutan masyarakat yang terus meningkat tersebut meliputi optimalisasi terhadap DJBC. Tuntutan iklim pemberian investasi di Indonesia, kemudahan ekspor-impor dalam rangka mempercepat arus logistik, perlindungan kepada masyarakat dari masuknya barang berbahaya seperti narkotika, dan barang larangan lainnya, memastikan perlindungan industri dalam negeri, sampai dengan tetap melakukan optimalisasi penerimaan negara. fasilitas kepabeanan dalam meningkatkan tuntutan untuk Penguatan reformasi kali ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik atas pelaksanaan fungsi DJBC yang sesuai asas pemerintahan yang baik (good governance). Peningkatan fungsi DJBC yang optimal, adil dan terus menerus dengan mendasarkan kepada peningkatan integritas dan budaya organisasi yang baik dan kuat diperlukan guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional. Secara teknis program reform DJBC ini dirancang dalam empat tema besaran yaitu: (1) Penguatan Integritas, Budaya Organisasi, dan Kelembagaan, (2) Optimalisasi Penerimaan, (3) Penguatan Fasilitasi, serta (4) Efisiensi Pelayanan dan Efektivitas Pengawasan. Kemudian 4 tema besaran ini didetailkan kedalam 19 Inisiatif Strategis (IS) yang merupakan program tematik yang berdampak signifikan, konkret, dan dapat dirasakan langsung oleh stakeholders dan masyarakat, sebagai berikut: 1. Pengendalian titik rawan integritas 2. Revitalisasi budaya organisasi 3. Peningkatan profesionalisme Pegawai DJBC Berbasis Reward and Punishment 4. Modernisasi dan standardisasi sarana prasarana 5. Reenginering organisasi DJBC 6. Joint program DJBC dan DJP 7. 8. 9. Pemberian dukungan bagi Industri Kecil dan Menengah 10. Pemberian fasilitasi tepat sasaran 11. Penyederhanaan perizinan fasilitas Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan Integrasi proses bisnis dan utilisasi database
45 - 12. Penguatan peran komunikasi dan citra Bea dan Cukai 13. Pengembangan otomasi pelayanan 14. Pengembangan Sistem Kepatuhan Pengguna Jasa yang terintegrasi untuk optimalisasi penerimaan kepabeanan dan cukai 15. Percepatan pelayanan impor dan ekspor untuk perbaikan dwelling time dan EODB 16. Revitalisasi peran DJBC di perbatasan 17. Revitalisasi sistem pengawasan kepabeanan dan cukai 18. Pemantauan pencetakan pita cukai 19. Revitalisasi peran dan sinergi kantor vertikal. Secara umum, progress dari Program Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai (PRKC) yang sudah bergulir sejak awal 2017 ini berjalan dengan baik dimana target penyelesaian program di tahun 2017 mencapai 92% dari target 85% dan di tahun 2018 penyelesaian program mencapai 90% dari target 85%, selanjutnya penyelesaian program PRKC tahun 2019 mencapai 90% atau 76% dari total penyelesaian sampai dengan 2020. Sementara secara keseluruhan program PRKC dijadwalkan selesai tahun 2020. Gambar 1.11 Kick Off Tim Reformasi Perpajakan dan Tim PRKC 3. Program Penertiban Pengguna Jasa Berisiko Tinggi Penertiban Importir Berisiko Tinggi Program ini didorong untuk fokus menertibkan pelaku- pelaku impor yang melakukan penyalahgunaan/pelanggaran ketentuan atas kegiatan importasi dengan melakukan praktik importasi secara borongan dengan modus under invoicing (pemberitahuan harga lebih rendah dari yang seharusnya) ataupun penghindaran pemenuhan perizinan larangan dan (lartas). Implementasi PIBT diawali dengan pembatasan deklarasi oleh Menteri Keuangan bersama semua pimpinan Aparat Penegak Hukum (APH), mulai dari Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Pimpinan KPK, dan Ketua PPATK pada tanggal 12 Juli 2017. Dalam tiga tahun pelaksanaan program penertiban ini, telah terlihat hasil yang cukup signifikan berupa penurunan jumlah importir borongan yang melakukan kegiatan importasi,
46 - baik karena tidak aktif maupun diblokir melalui kerja sama DJBC dan DJP serta penurunan jumlah dokumen dan volume importasi borongan. fiskal mengalami peningkatan selama program PIBT berlangsung. Dari sisi tax base mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 62% apabila dibandingkan dengan sebelum deklarasi sampai dengan 31 Desember 2019. Pada periode yang sama, rata-rata penerimaan negara dari pajak impor juga mengalami kenaikan sebesar 47% dari 34,2 juta rupiah per teus menjadi 50,4 juta rupiah per teus. Berikut merupakan tabel perbandingan kondisi sebelum dan sesudah deklarasi PIBT: Indikator capaian pada aspek Gambar 1.12 Tren Aktivitas IBT Selain menggandeng Aparat Penegak Hukum, di tataran kebijakan, Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai juga mendorong percepatan penyederhanaan izin impor melalui koordinasi lintas K/L, sehingga program Penertiban Importir ini tidak menimbulkan dampak negatif bagi Borongan pertumbuhan sebagai akibat terganggunya pasokan dari luar negeri. Sinergi antar K/L dibawah koordinasi Menko Perekonomian telah banyak dilakukan yang bertujuan untuk melakukan penyederhanaan perizinan impor; serta integrasi data dan proses bisnis antar instansi. Melalui sinergi ini telah terbit Permendag 63 dan 64 yang memberikan kemudahan untuk importasi besi baja dan produk tekstil, khususnya untuk IKM. industri dalam negeri Penertiban Cukai Berisiko Tinggi Khusus di bidang cukai, salah satu strategi yang diterapkan oleh Bea Cukai adalah melalui Excise Connection. Excise Connection dapat diartikan sebagai suatu sistem pengawasan cukai yang terintegrasi dari hulu (proses produksi) sampai hilir (penjualan di daerah pemasaran) dengan dukungan sistem informasi. Strategi ini menuntut pengawasan oleh unit Bea Cukai di daerah produksi terkoneksi dengan pengawasan oleh unit Bea Cukai di daerah pemasaran (serta di daerah jalur distribusi). Penanganan pelanggaran
47 - yang timbul di daerah pemasaran tidak hanya berhenti pada tersebut, namun akan unit Bea Cukai di daerah ditindaklanjuti oleh unit Bea Cukai di daerah produksi, misalnya dengan pembekuan ataupun penyelidikan lebih lanjut. Selain bersifat represif, pengawasan di bidang cukai juga mengedepankan pendekatan preventif, antara lain dengan penayangan video, dan bentuk publikasi lainnya. Selain itu, dilakukan pula pendataan, pemeriksaan pencatatan, dan penindakan Tempat Penjualan Eceran untuk barang kena cukai berupa minuman beralkohol. Gambar 1.13 Sinergi DJBC dengan pihak terkait dalam Penertiban Impor, Cukai dan Ekspor Ilegal di Selat Malaka, Pesisit Timur Sumatera dan Batam Penertiban Eksportir Berisiko Tinggi Di bidang ekspor, fokus pengawasan Bea Cukai antara lain meliputi pemeriksaan atas barang ekspor yang terkena bea keluar serta barang ekspor yang termasuk kategori larangan atau pembatasan. Selain dalam rangka pengamanan hak negara dan mendukung terciptanya praktik perdagangan yang legal, pengawasan di bidang ekspor secara spesifik juga bertujuan untuk menjamin ketercukupan pasokan barang di dalam negeri serta turut menjaga kelestarian sumber daya alam yang dinilai perlu dilindungi. 4. Program Sinergi DJP-DJBC Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak, mewakili Kementerian Keuangan, merupakan dua instansi revenue collector. Namun yang mempunyai peran sebagai demikian, masing-masing instansi memiliki keterbatasan jangkauan dalam rangka pengamanan penerimaan tersebut. Oleh karena itulah, dalam reformasi yang diinisiasi oleh Bea Cukai dan DJP sejak akhir tahun 2016, dirumuskan suatu program bersama yang disebut dengan Program Sinergi untuk
48 - menutup celah-celah pengawasan serta pelayanan yang rentan terjadi dilakukannya pelanggaran pada kedua instansi tersebut. Setidaknya terdapat tiga tujuan utama yang diharapkan dari pelaksanaan Program Sinergi. Pertama, tentunya tujuan dari Program Sinergi antara Bea Cukai dan DJP adalah untuk optimalisasi penerimaan. Pertukaran data, analisis dan audit bersama adalah sebagian kecil dari berbagai kegiatan yang dilakukan dalam konteks sinergi untuk memastikan kewajiban perpajakan telah dipenuhi sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Kedua, tidak hanya terkait dengan aspek penerimaan, Program Sinergi bertujuan untuk mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak secara umum. Terakhir, diharapkan Program Sinergi antara Bea Cukai dan DJP dapat menjadi salah satu benchmark atau milestone dalam perbaikan sistem layanan publik secara nasional, yang saat ini juga menjadi fokus utama pemerintah. Pada periode 2017, Kementerian Keuangan menargetkan capaian penerimaan tambahan dari Program Sinergi pada periode 2017 sebesar 1,9 T. Hasil kerja keras DJP-DJBC diakhir tahun 2017 mendapatkan hasil yang signifikan yaitu sebesar 3,86 T dan 5,13 juta dolar. Pada tahun 2018, Bea Cukai bersama-sama dengan DJP kembali merumuskan Program Sinergi melalui delapan inisiatif strategis, yaitu Joint Analysis, Joint Audit, Joint Collection, Joint Investigasi, Joint Proses Bisnis, Joint Profile, Secondment, dan Program Sinergi Lainnya. Kedelapan inisiatif strategis di atas bahkan telah dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 481/KMK.01/2018 tentang Program Sinergi Reformasi Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Secara khusus, Kementerian Keuangan menargetkan tambahan penerimaan 20 T selama 2018 untuk Program Sinergi ini, sementara realisasi penerimaan tersebut mencapai 23,25 T atau 116,25% dari target yang telah ditetapkan. Sementara itu, untuk tahun 2019 Kementerian Keuangan menargetkan tambahan penerimaan negara dari Program Sinergi sebesar 50 T, selanjutnya total realisasi penerimaan program Sinergi sebesar Rp 28,08 T dan total capaian non penerimaan sebesar 306,10 M, sehingga total capaian program Sinergi sebesar 28,39 T sampai dengan 31 Desember 2019. Gambar 1.14 Skema Program Sinergi 2019
49 - f) Pengembangan pelayanan publik 1. Penilaian Kantor Pelayanan Terbaik (KPT) Sebelum tahun 2012, saat itu pemeringkatan penilaian masih dilakukan satu Kementerian Keuangan pada tahun 2002 KPPBC Juanda, 2009 KPPBC TMC Kediri dan tahun 2010 DJBC KPPBC TMC Kudus memperoleh peringkat I KPPc/KPT tingkat Kementerian Keuangan. Sedangkan pada tahun 1999 KPPBC Medan, 2003 KPPBC Belawan, 2004 KPPBC Malang memperoleh peringkat II KPPc/KPT tingkat Kementerian Keuangan. Selain itu Kantor Pelayanan juga pernah memperoleh peringkat III dan IV tingkat Kantor pelayanan dan kinerja sejak tahun 1999 lomba kantor pelayanan di lingkungan Kementerian Keuangan dilaksanakan. Dahulu lomba tersebut dinamakan lomba Kantor Pelayanan Percontohan (KPPc), namun dengan adanya perubahan Keputusan Menteri Keuangan tahun 2017 lomba tersebut berganati nama menjadi lomba Kantor Pelayanan Terbaik (KPT). lain di lingkungan DJBC ini menjadi pedoman penilaian lomba KPT di lingkungan Kementerian Keuangan adalah KMK nomor 49/KMK.01/2019. Pada tahun 2019 terdapat 13 kantor pelayanan yang diusulkan menjadi peserta lomba KPT dan telah diperoleh 3 besar KPT yang diajukan sebagai perwakilan DJBC, yaitu KPPBC TMP C Cirebon, KPPBC TMP B Atambua dan KPPBC TMP C Ambon. Keputusan Menteri Keuangan yang saat Tabel 1.15 Penilaian Kantor Pelayanan Terbaik 2015-2019 Tahun Peserta Pemenang Tingkat DJBC Pemenang Tingkat Kemenkeu 2015 KPPBC Tipe Madya Pabean Merak KPPBC Tipe Madya Pabean A Pasuruan KPPBC Tipe Madya Pabean B Palembang KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta KPPBC Tipe Madya Pabean C Lhokseumawe KPPBC Tipe Madya Pabean C Sintete KPPBC Tipe Madya Pabean C Sorong KPPBC Tipe Madya Cukai Malang 1 KPPBC Tipe Madya Pabean Merak 2 KPPBC Tipe Madya Pabean A Pasuruan 3 KPPBC Tipe Madya Pabean C Sorong 1 1. KPPBC Tipe Madya Pabean A Pasuruan 2 2. KPPBC Tipe Madya Pabean C Sorong 3 3. KPPBC Tipe Madya Pabean Merak 2016 KPPBC Tipe Pratama Kuala Langsa KPPBC Tipe Pratama Pematang Siantar KPPBC Tipe Pratama Bagan Siapiapi KPPBC Tipe Pratama Tanjung Pandan 1 KPPBC Tipe Pratama Banyuwangi 2 KPPBC Tipe Pratama Pematang Siantar 3 KPPBC Tipe Pratama Purwokerto 1. KPPBC Tipe Pratama Banyuwangi 2. KPPBC Tipe Pratama Purwokerto 3. KPPBC Tipe Pratama Pematang Siantar
Tahun 2017 2018 2019 Peserta KPPBC Tipe Pratama Kantor Pos Pasar Baru KPPBC Tipe Pratama Tasikmalaya KPPBC Tipe Pratama Purwokerto KPPBC Tipe Pratama Bojonegoro KPPBC Tipe Pratama Banyuwangi KPPBC Tipe Pratama Ketapang KPPBC Tipe Pratama Pangkalan Bun KPPBC Tipe Pratama Pantoloan KPPBC TMP Tanjung Perak KPPBC TMP A Bandung KPPBC TMP A Marunda KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun KPPBC TMP B Palembang KPPBC TMP B Dumai KPPBC TMP C Sabang KPPBC TMP C Sintete KPPBC Tipe Pratama Tegal KPPBC TMC Malang KPPBC TMP Merak KPPBC TMP A Marunda KPPBC TMP A Tangerang KPPBC TMP A Bekasi KPPBC TMP B Kualanamu KPPBC TMP B Makassar KPPBC TMP B Dumai KPPBC TMP B Gresik KPPBC TMP C Banda Aceh KPPBC TMP C Purwokerto KPPBC TMP C Pangkalpinang KPPBC TMP C Bontang KPPBC TMC Kudus KPPBC TMP B Atambua KPPBC TMP B Jambi KPPBC TMP C Bengkulu KPPBC TMP C Biak KPPBC TMP C Blitar 50 - Pemenang Tingkat DJBC KPPBC TMP Tanjung Perak KPPBC TMP A Bandung 3 KPPBC TMP B Palembang 1 2 1 KPPBC TMC Malang 2 3 4 5 6 7 KPPBC TMP A Tangerang KPPBC TMP A Bekasi KPPBC TMP B Kualanamu KPPBC TMP B Makassar KPPBC TMP B Dumai KPPBC TMP B Gresik 8 KPPBC TMP C Pangkalpinang 1 2 3 KPPBC TMP B Atambua KPPBC TMP B Jambi KPPBC TMP C Bengkulu 4 KPPBC TMP C Biak KPPBC TMP C Cirebon KPPBC TMP C Entikong 5 6 Pemenang Tingkat Kemenkeu 1. KPPBC TMP Tanjung Perak 2. KPPBC TMP A Bandung 3. KPPBC TMP B Palembang 1. KPPBC TMP A Bekasi 2. KPPBC TMP B Kualanamu 3. KPPBC TMC Malang 1. KPPBC TMP C Cirebon 2. KPPBC TMP B Atambua 3. KPPBC TMP C Ambon
Tahun 51 - Peserta Pemenang Tingkat DJBC Pemenang Tingkat Kemenkeu KPPBC TMP C Cilacap 7 KPPBC TMP C Sabang KPPBC TMP C Cirebon 8 KPPBC TMP C KPPBC TMP C Entikong Ambon KPPBC TMP C Kuala Tanjung KPPBC TMP C Sabang KPPBC TMP C Sangatta KPPBC TMP C Ambon 2. Kantor Wilayah Terbaik Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkesinambungan dan sekaligus memberikan apresiasi terhadap kantor-kantor pelayanan di lingkungan Kementerian Keuangan, telah diselenggarakan yang berpedoman pada KMK Nomor penilaian KPPc 65/KMK.01/2014 tentang Pedoman Penilaian KPPc di Lingkungan Kementerian Keuangan. Menindaklanjuti hasil rapat Forum Sekretaris di Ruang Rapat Sekretaris Jenderal pada tanggal 11 Januari 2016, yang mengharapkan adanya penilaian kantor wilayah selain penilaian yang sudah dilakukan terhadap kantor- kantor pelayanan di lingkungan Kementerian Keuangan seperti penilaian KPPc. Biro Organta melalui Surat Kepala Biro Organta Nomor S-14/SJ.2/2016 tanggal 11 Januari 2016, meminta Masukan kepada DJP, DJBC, DJPB dan DJKN Terkait Instrumen Penilaian Kantor Wilayah sebagai Kantor Pembina Terbaik di Lingkungan Kementerian Keuangan. tahun 2016, dikeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 288/KM.01/2016 sebagai pedoman penilaian Kantor Wilayah Terbaik yang kemudian disempurnakan dan diubah melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor tahun 2019, dilakukan kembali 164/KM.01/2017. Pada penyesuaian dengan mempertimbangkan komponen penilaian Zona Integritas menuju WBK/WBBM ke dalam indikator penilaian Kantor Wilayah Terbaik. Pada Tabel 1.16 Penilaian Kantor Wilayah Terbaik 2016 2020 Tahun 2016 1 Peserta Kanwil DJBC Jateng DIY 1 Pemenang Kanwil Terbaik Tingkat DJBC Kanwil DJBC Jateng DIY Pemenang Kanwil Terbaik Tingkat Kemenkeu Kanwil DJBC Kepulauan Riau 2 3 Kanwil DJBC Aceh Kanwil DJBC Kepulauan Riau 2 Kanwil DJBC Aceh Kanwil DJBC Kepulauan Riau 3 4 5 6 7 Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur Kanwil DJBC Riau dan Sumatera Barat Kanwil DJBC Sumatera Bagian Selatan Kanwil DJBC Jawa Timur I
52 - 8 Kanwil DJBC Sumatera Utara 2017 1 2 3 Kanwil DJBC Jakarta Kanwil DJBC Jateng DIY Knawil DJBC Riau dan Sumatera Barat 1 2 3 Kanwil DJBC Jakarta Kanwil DJBC Jateng DIY Knawil DJBC Riau dan Sumatera Barat Kanwil DJBC Jakarta 4 Kanwil DJBC Aceh 5 Kanwil DJBC Jawa Timur I 6 Kanwil DJBC Bali, NTB dan NTT 2018 1 Kanwil DJBC Aceh 1 Kanwil DJBC Aceh Kanwil DJBC Bali, NTB dan NTT 2 3 Kanwil DJBC Jawa Timur I Kanwil DJBC Bali, NTB dan NTT 2 3 Kanwil DJBC Jawa Timur I Kanwil DJBC Bali, NTB dan NTT 2019 1 Kanwil DJBC Aceh 1 Kanwil DJBC Aceh Kanwil DJBC Jawa Barat 2 3 4 Kanwil DJBC Jawa Barat Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DIY Kanwil DJBC Khusus Papua 2 3 4 Kanwil DJBC Jawa Barat Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DIY Kanwil DJBC Khusus Papua 3. Program Evaluasi Unit Pelayanan Publik (EUPP) Dasar Hukum : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Dan Reformasi Birokrasi Nomor Negara 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (EUPP) diselenggarakan oleh Kementerian PAN dan RB dalam rangka meningkatan kualitas pelayanan publik melalui penilaian kinerja unit penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan Undang- undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Program Evaluasi Unit Pelayanan Publik Penilaian kinerja unit penyelenggara pelayanan publik dilakukan pada unit kerja di lingkungan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah yang bertujuan sebagai percontohan bagi unit penyelenggara pelayanan publik lainnya dan Mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberi dampak bagi kesejahteraan masyarakat. Tabel 1.17 Hasil Penilaian EUPP Unit Kerja DJBC No. 1 2 Unit Kerja KPPBC TMP A Bandung KPPBC TMP Ngurah Rai Nilai 4,23 4,23 Predikat Sangat Baik Sangat Baik Tahun 2018 2019 4. Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Pada tahun 2018, Kementerian Keuangan mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 623/KMK.01/2018 Tentang Pedoman Penilaian Inovasi Pelayanan Unit Kerja Di Lingkungan Kementerian Keuangan, yang mana telah diubah dengan KMK nomor 362/KMK.01/2019 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik
53 - Indonesia nomor 623/KMK.01/2018 Tentang Pedoman Penilaian Inovasi Pelayanan Unit Kerja Di Lingkungan Kementerian Keuangan.. Berdasarkan KMK tersebut, dilaksanakanlah Kompetisi Inovasi di Lingkungan Kementerian Keuangan (KIKK) untuk pertama kalinya. Setiap Unit Eselon I di lingkungan Kemenkeu Wajib mengusulkan minimal 1 (satu) inovasi. Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) adalah adalah kegiatan penjaringan, seleksi, penilaian, dan pemberian penghargaan yang diberikan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tiap tahun. kepada Inovasi yang dilakukan Tabel 1.18 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik No. Inovasi Unit Kerja Tahun A. Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 1 2 Laporan CK-4C Jemput Bola Sistem Penerimaan Dokumen Secara Elektronik (SIPEDE) SIMUDA Kendaraan) SIPENDET (Sistem Penyampaian Data Elektronik Piutang) SANGBIMA (Sistem Angkut Lanjut Barang Impor Melalui Darat) SIKOMANG Monitoring Penumpang) SIMADE Email) Rembug Garden Pengajuan Ijin Timbun Barang Impor by e-mail SAMBA (Forum Sambung Rasa) Penyiaran Iklan Layanan Masyarakat di Bidang Cukai dalam Bahasa Lokal T R U S T (Tembilahan Remote Area Utility System) Kelapa X-PRESS (Sistem Pelayanan Pengguna Online Jasa Khususnya Pengusaha Kawasan Berikat untuk Memudahkan Proses Pelayanan Kemudahan Berupa Pengurusan Perizinan untuk Kawasan Berikat) SINTAL (Sistem Intelijen dan Analis Lampung) Aplikasi SIBOS (Sistem Bea Cukai dan Pos) SMS Gateway (Aplikasi 3 Formulir 4 5 6 (Sistem Kontrol dan 7 (Sistem Manifes dengan 8 9 10 11 12 13 kepada 14 15 16 17 18 19 Layanan Aplikasi Dokumen PIB Jalur Merah/Kuning Layanan PIYOH untuk Kunjungan Kapal Wisata (Yacht) Asing ke Indonesia Kalkulator Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) berbasis Android Penerimaan KPPBC TMC Kediri KPPBC TMP A Bogor 2014 2014 KPU Tipe A Tanjung Priok KPPBC TMP Ngurah Rai KPPBC TMP Ngurah Rai KPPBC TMP Ngurah Rai KPPBC TMP Ngurah Rai KPPBC TMP B Jambi 2015 KPPBC TMP C Cilacap 2015 2015 2015 2015 2015 2015 KPPBC TMP C Cilacap 2015 KPPBC TMP C Cilacap 2015 KPPBC Tembilahan KPPBC Tembilahan TMP TMP C C 2015 2015 KPPBC TMP B Bandar Lampung KPU BC Tipe C Soekarno-Hatta KPU BC Tipe A Tanjung Priok KPU BC Tipe A Tanjung Priok KPPBC Sabang TMP C 2016 2016 2016 2016 2016 KPPBC TMP Tanjung Emas 2017
54 - No. 20 21 22 23 Inovasi Contact Center Bravo Bea Cukai 1500225 : Komunikasi Terintegrasi Menyapa Negeri Layanan Terpadu: Semakin Lengkap dan Cepat Sistem Pengawasan Selektif Kurangi Antrean Penumpang Customs Declaration Online, Praktis dan Efisien Unit Kerja Direktorat KIAL KPU BC Tipe C Soekarno-Hatta KPU BC Tipe C Soekarno-Hatta KPPBC TMP Kualanamu B Tahun 2017 2018 2018 2019 B. Kompetisi Inovasi Kementerian Keuangan (KIKK) 1 Aplikasi SI MEGA ( Aplikasi Message Gateway) Aplikasi MONALISA Layanan Informasi Surat) Customs Declaration Online, Praktis dan Efisien Aplikasi SILAWAN Warga Negara) Aplikasi SIMPONI (Sistem Informasi Perizinan Online) Aplikasi SI MADE (Sistem Informasi Mandiri Bea Cukai Denpasar) Aplikasi SIMPLE BANJAR KPPBC TMP A Bekasi 2018 (Monitoring KPPBC TMP A Bekasi 2018 2 3 2019 B TMP KPPBC Kualanamu KPPBC Atambua KPPBC Kotabaru KPPBC Denpasar KPPBC Banjarmasin KPPBC Bandung 4 (Aplikasi Lintas TMP 2019 B 2019 C TMP 5 A 2019 6 TMP TMP 7 B 2019 Aplikasi Perizinan Custom Care TMP 8 A 2019 5. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Dasar: Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025; dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Merupakan kegiatan untuk membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai role model Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas sehingga menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di pemerintahan. Tabel 1.19 WBK dan WBBM 2015-2019 Tahun 2016 Perwakilan DJBC KPPBC Tipe Madya Pabean A Pasuruan Hasil WBK 2017 KPPBC Tipe Madya Pabean A Bogor WBK KPPBC Tipe Madya Pabean C Cilacap WBK KPPBC Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung KPPBC Tipe Madya Pabean C Sorong WBK Tingkat Kemenkeu WBK Tingkat Kemenkeu
Tahun 2018 2019 55 - Perwakilan DJBC KPPBC Tipe Madya Pabean C Tembilahan Kanwil DJBC Jakarta Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau KPPBC TMP Merak KPPBC TMP Tanjung Perak KPPBC TMP Ngurah Rai KPPBC TMP A Bandung KPPBC TMP B Palembang KPPBC TMP B Jambi KPPBC TMP B Pontianak KPPBC TMP C Pematang Siantar KPPBC TMP C Banyuwangi KPPBC TMP C Purwokerto KPPBC TMP C Sampit BLBC Jakarta Kanwil DJBC Bali, NTB dan NTT Kanwil DJBC Khusus Papua Kanwil DJBC Sulbagsel KPPBC Tipe Madya Cukai Malang KPPBC TMP A Bekasi KPPBC TMP A Denpasar KPPBC TMP A Jakarta KPPBC TMP A Tangerang KPPBC TMP B Banjarmasin KPPBC TMP B Dumai KPPBC TMP B Gresik KPPBC TMP B Kuala Namu KPPBC TMP B Makasar KPPBC TMP B Tanjung Pinang KPPBC TMP B Teluk Bayur KPPBC TMP B Yogyakarta KPPBC TMP Belawan KPPBC TMP C Amamapare KPPBC TMP C Ambon KPPBC TMP C Banda Aceh KPPBC TMP C Bengkulu KPPBC TMP C Bitung KPPBC TMP C Bontang KPPBC TMP C Cirebon KPPBC TMP C Entikong Hasil WBK Tingkat Kemenkeu WBK Tingkat Kemenkeu WBK WBK Tingkat Kemenkeu WBK Tingkat Kemenkeu WBK WBK WBK WBK Tingkat Kemenkeu WBK Tingkat Kemenkeu WBK Tingkat Kemenkeu WBK WBK WBK Tingkat Kemenkeu WBK Nasional WBK Nasional WBK Nasional WBK Nasional WBK Nasional WBK Tingkat Kemenkeu WBK Nasional WBK Nasional WBK Nasional WBK Tingkat Kemenkeu WBK Tingkat Kemenkeu WBK Nasional WBK Nasional WBK Nasional WBK Nasional WBK Tingkat Kemenkeu WBK Tingkat Kemenkeu WBK Nasional WBK Tingkat Kemenkeu WBK Nasional WBK Tingkat Kemenkeu WBK Tingkat Kemenkeu WBK Tingkat Kemenkeu WBK Tingkat Kemenkeu WBK Nasional WBK Tingkat Kemenkeu
56 - Tahun Perwakilan DJBC KPPBC TMP C Jayapura KPPBC TMP C Kendari Hasil WBK Tingkat Kemenkeu WBK Nasional KPPBC TMP C Kotabaru WBK Nasional KPPBC TMP C Kupang KPPBC TMP C Madiun KPPBC TMP C Madura KPPBC TMP C Pangkalpinang WBK Tingkat Kemenkeu WBK Tingkat Kemenkeu WBK Nasional WBK Tingkat Kemenkeu WBK Nasional KPPBC TMP C Sabang KPPBC TMP C Sorong WBK Nasional KPPBC TMP C Tasikmalaya KPPBC TMP C Tegal WBK Tingkat Kemenkeu WBK Nasional KPPBC TMP Juanda WBK Nasional KPPBC TMP Ngurah Rai KPPBC TMP Tanjung Emas KPPBC TMP Tanjung Perak WBK Tingkat Kemenkeu WBK Tingkat Kemenkeu WBK Nasional KPU BC Tipe A Tanjung Priok KPU BC Tipe B Batam WBK Nasional WBK Nasional KPU BC Tipe C Soekarno Hatta WBK Nasional PSO BC Tipe A Tanjung Balai Karimun WBK Tingkat Kemenkeu 6. Sertifikasi ISO 9001:2008 Dasar: Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik. Merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mendukung pengelolaan pelayanan yang efektif dan efisien untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat pengguna pelayanan. Sertifikasi mutu layanan dengan sistem internasional tersebut merupakan suatu upaya untuk memberikan layanan prima kepada para pegawai Bea Cukai dan pemangku kepentingan lainnya. Tingkat kepuasan terhadap layanan tersebut akan diukur dan dievaluasi secara terus menerus untuk memastikan peningkatan sistem mutu yang berkesinambungan dan terpenuhinya peraturan yang berlaku. Tabel 1.20 Sertifikasi ISO 2015-2019 No 1 Unit Kerja Sekretariat DJBC Lembaga Sertififkasi : Berau Veritas Tanggal Sertifikasi : 13 Maret 2015 Layanan: a. Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP); b. Penilaian Kantor Pelayanan Percontohan (KPPc); c. Penerbitan Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala; d. Mutasi Kenaikan Pangkat; e. Layanan Cuti; f. Layanan Biaya Perjalanan Dinas;
57 - g. Pengelolaan dan Pembayaran Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN); 2 h. Pengelolaan dan Pembayaran Gaji Induk; i. Usulan Penetapan Status Barang Milik Negara (BMN); j. Usulan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN); k. Layanan Distribusi Surat Dinas; l. Kearsipan; m. Layanan Administrasi Poliklinik. KPPBC Tipe Madya Pabean B Palembang Lembaga Sertififkasi : ICSM Tanggal Sertifikasi : 18 Agustus 205 Layanan: a. Pelayanan Permohonan Pembukaan Segel Barang Impor Angkut Lanjut b. Pelayanan Loading Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSK) melalui Meida Penyimpan Data Elektronik c. Pelayanan Loading Manifest d. Pelayanan Penerimaan Jaminan Tunai e. Pelayanan Pengembalian Jaminan Tunai f. Pelayanan Penyelesaian Barang Impor untuk Dipakai (PIB/BC2.0) Jalur Hijau g. Pelayanan Penyelesaian Barang Impor untuk Dipakai (PIB/BC2.0) Jalur Kuning h. Pelayanan Penyelesaian Barang Ekspor (PEB/BC 3.0) Jalur Hijau i. Pelayanan Informasi kepada Pengguna Jasa j. Pelayanan Permohonan Aktivasi Modul PEB/PIB 3 KPPBC Tipe Madya Pabean B Pekanbaru Lembaga Sertififkasi : ICSM Tanggal Sertifikasi : 31 Desember 2015 Layanan: a. Pelayanan Pemberitahuan Impor Barang melalui Sistem Pertukaran Data Elektronik yang Mendapat Penetapan Jalur Merah b. Pelayanan Pemberitahuan Impor Barang melalui Sistem Pertukaran Data Elektronik yang Mendapat Penetapan Jalur Kuning c. Pelayanan Pemberitahuan Impor Barang melalui Sistem Pertukaran Data Elektronik yang Mendapat Penetapan Jalur Hijau d. Pelayanan Pemberitahuan Ekspor Barang melalui Sistem Pertukaran Data Elektronik yang Terkena Bea Keluar e. Pelayanan Pemberitahuan Ekspor Barang melalui Sistem Pertukaran Data Elektronik yang Tidak Terkena Bea Keluar yang Mendapat Penetapan Jalur Merah f. Pelayanan Pemberitahuan Ekspor Barang melalui Sistem Pertukaran Data Elektronik yang Tidak Terkena Bea Keluar yang Mendapat Penetapan Jalur Hijau g. Pelayanan Permohonan Penerbitan Izin Pemasukan Barang Modal ke Kawasan Berikat h. Pelayanan Penyelesaian Barang Bawaan Penumpang di Bandara Sultan Syarif Kasim II i. Pelayanan Penyelesaian Barang Kiriman Pos di Kantor Pos Lalu Bea Pekanbaru j. Pelayanan Permohonan Penerbitan Izin Impor Sementara k. Pelayanan Pengembalian Bea Masuk, Bea Keluar, dan Sanksi Administrasi berupa Denda dan/atau Bunga dalam Rangka Kepabeanan 1.2. Aspirasi Masyarakat DJBC sebagai bagian dari Kementerian Keuangan memiliki posisi krusial dalam pemerintahan Republik Indonesia karena memiliki rentang tugas dan fungsi yang luas dan strategis. Hampir seluruh aspek yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan
58 - negara di bidang kepabeanan dan cukai menjadi tugas pokok yang harus diemban. Dengan kedudukannya yang strategis, maka penataan kelembagaan yang baik merupakan prasyarat agar DJBC dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal. Dalam lima tahun terakhir, beberapa lembaga telah melakukan survei untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat/stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh DJBC dengan hasil sebagai berikut: 1. Peringkat 3 Survei Penilaian Integritas tahun 2018 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) DJBC memperoleh peringkat 3 Survei Penilaian Integritas tahun 2018 oleh KPK dari populasi 36 K/L dan Pemerintah Daerah. DJBC berhasil meraih peringkat ketiga terbaik dalam hasil Survei Penilaian Integritas KPK 2017 yang dipublikasikan pada tahun 2018,. Survei tersebut dilakukan oleh KPK bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), dimensi Penilaian Integritas tersebut terdiri dari 4 (empat) yaitu Budaya Anti Korupsi, Pengelolaan SDM, Pengelolaan Anggaran, dan Sistem Anti Korupsi. Rata-rata Indeks yang diperoleh dari 36 K/L atau Pemerintah Daerah yang disurvei yaitu sebesar 66,00. DJBC mendapatkan indeks sebesar 76,54 dari range penilaian antara 0 sampai 100 dengan menempati peringkat ke-3 setelah Pemerintah Kota Banda Aceh yang memperoleh indeks 77,39 dan Pemerintah Kota Bandung sebesar 77,15. 2. Memperoleh indeks sebesar 4,2 dari skala 5 Survei Kepuasan Pengguna Layanan oleh Universitas Gadjah Mada yang dilakukan pada tahun 2018 DJBC memperoleh indeks sebesar 4,2 dari skala 5 Survei Kepuasan Pengguna Layanan oleh Universitas Gadjah Mada yang dilakukan pada tahun 2018. Selama tiga tahun terakhir,sejak tahun 2015 sampai dengan 2017, tingkat kepuasan layanan DJBC kepada pengguna jasa tercatat adanya kenaikan skor. Pada tahun 2015 skor kepuasan DJBC mencapai 3,90. Dilanjutkan pada tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi 4,04. Pada tahun 2017, DJBC mendapatkan kenaikan skor sebesar 0,34 poin menjadi 4,38. Tahun 2018, survei kepuasan layanan DJBC dilakukan di 6 (enam) kota yaitu Batam, Medan, Jakarta, Surabaya, Makassar dan Balikpapan. Dari hasil survei yang dilakukan pada tahun 2018, DJBC memperoleh indeks penilaian sebesar 4,20 (dari skala 5). Berikut merupakan tabel skor indeks kepuasan pengguna layanan: Tabel 1.21 Hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan UGM 2015-2018 No 1. 2. 3. 4. Tahun 2015 2016 2017 2018 Skor Indeks 3,90 4,04 4,38 4,20 3. Predikat WBK/WBBM unit kerja di lingkungan DJBC
59 - Sepanjang tahun 2015-2019, sebanyak 64 Unit Kerja di lingkungan DJBC telah berhasil meraih 9 predikat WBK, 10 WBK Tingkat Kementerian Keuangan, 26 WBK Nasional. Pemberian predikat WBK/WBBM oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi merupakan kegiatan dalam rangka membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Predikat WBK/WBBM diberikan kepada unit kerja sebagai suatu bentuk apresiasi kepada unit Kerja yang memiliki kriteria, komitmen dan mau bekerja keras untuk bisa memenuhi dan perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Gambar 1.15 Pemberian Penghargaan WBK/WBBM oleh Menpan-RB 4. Memperoleh Penghargaan The Best Contact Center Indonesia (TBCCI) 2018 dan 2019 oleh Indonesia Contact Center Association (ICCA) Gambar 1.16 Pemberian Penghargaan oleh ICCA kepada Para Pemenang TBCCI
60 - DJBC memperoleh Penghargaan The Best Contact Center Indonesia (TBCCI) 2018 oleh Indonesia Contact Center Association (ICCA). Kompetisi ini mempertemukan para praktisi contact center dan diikuti organisasi yang terdiri dari lembaga negara, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bank, asuransi dan jasa keuangan, e-commerce, serta perusahaan retail. Pada tahun 2018, Bravo Bea Cukai 1500225 berhasil masuk ke dalam Top 10 The Best Contact Center Indonesia 2018 dari total 54 perusahaan/organisasi dengan merebut total 8 medali, yang terdiri atas 4 platinum, 1 gold, 1 silver dan 2 bronze. Platinum dan Gold disumbangkan dari kategori korporat Best Contact Center Operation dan Best Social Miedia serta Bronze pada kategori individu Best Supervisor, Platinum pada Best Quality Assurance, Platinum pada Best Inbound Team Leader, Platinum pada Best Social Media Agent dan Silver serta bronze pada Best Public Service Agent. Sedangkan pada tahun 2019, Bravo Bea Cukai berhasil meraih peringkat ke 5 dari 57 perusahaan yang mengikuti kompetisi tersebut. Sebelumnya, Bravo Bea Cukai berhasil meraih peringkat 8 pada kompetisi tahun 2018. Bravo Bea Cukai sukses menyabet sejumlah medali di antaranya 4 platinum (The Best Contact Center Operations, The Best Team Leader, The Best Agent Digital, The Best Agent Public), 6 gold (The Best Digital Media, The Best Scheduling Teamwork, The Best Smart Teamwork, The Best BTB Agent Digital, The Best Agent Public, The Best Quality Assurance), 1 silver (The Best Agent English), dan 1 bronze (The Best Desk Control). 5. DJBC mendapat testimoni dari beberapa asosiasi yang disampaikan dalam acara saresehan program reformasi Bea Cukai (Penertiban Importir Berisiko Tinggi) pada 21 Mei 2018 dan 17 Desember 2019, antara lain: a. Industri dalam negeri dan aktivitas ekspor tekstil Indonesia tumbuh sebesar 6% (dari USD 11,83 M pada 2016 menjadi USD 12,54 M pada 2017) b. Kapasitas industri serat dan benang filamen naik sebesar 15%, penjualan tumbuh 30% pada kuartal 1 2018 (sebagai substitusi impor bahan baku secara borongan)
61 - c. Langkah langkah yang telah dilakukan bea cukai di kawasan berikat ini memang luar biasa terutama saat dilakukannya rebranding kawasan berikat bahkan dorongan dorongan kepada kawasan berikat mandiri satu trust yang luar biasa. Wakil ketua umum APKB mengharapkan pemahaman kompleksitas daripada satu industri dapat dilakukan secara komprehensif sehingga dapat mengakomodir seluruh kebutuhan yang dibutuhkan di kawasan berikat. d. PMK 22 tahun 2019 tentang simplifikasi proses ekspor CPO dan turunannya telah menghemat waktu dan biaya. Kedepannya asosiasi sawit mengharapkan agar kedepannya sinergi bea cukai dan pajak dapat lebih mempercepat proses. 6. Penghargaan dari Menteri Kelautan dan Perikanan atas Penggagalan Penyelundupan Ekspor Benih Lobster melalui Bandara Internasional Husein Sastranegara Sinergi DJBC (Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Barat & KPPBC Ikan, TMP A Bandung) bersama dengan Stasiun Karantina Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Bandung, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung, Pangkalan TNI Angkatan Udara Husein Sastranegara, PT Gapura Angkasa, dan PT Angkasa Pura II Kantor Cabang Bandara Husein Sastranegara Bandung berhasil menggagalkan penyelundupan ekspor 54.947 ekor benih lobster jenis Pasir dan Mutiara. Nilai barang hasil (Panulirus spp.) penindakan atas 54.947 ekor benih lobster adalah sebesar Rp10.989.400.000,00 (sepuluh miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah). Atas prestasi tersebut, pegawai DJBC menerima penghargaan dari Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. Gambar 1.17 Foto Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dengan pegawai DJBC dan pihak lain terkait 7. Penghargaan atas inovasi demi membangun industri pelayanan dan Indonesian National maritim di tengah kelesuan global dari Shipowners Association (INSA) Dalam rangka inovasi demi membangun industri pelayanan dan maritim di tengah kelesuan global, DJBC (KPU BC Tipe B Batam) telah membuat pelayanan berbasis online dan efisiensi pelayanan online,
62 - sehingga pengguna jasa dapat melakukan pengurusan dokumen di mana saja, serta mengurangi kemungkinan kecurangan dalam pelayanan, atas hal tersebut KPU BC Tipe B Batam meraih prestasi atas kinerjanya untuk meningkatkan pelayanan berbasis online dan efisiensi pelayanan dari Indonesian National Shipowners Association (INSA) atas persetujuan Ombudsman. Gambar 1.18 Penyerahan Penghargaan dari INSA kepada pegawai KPU BC Tipe B Batam 8. Penghargaan atas Pengelolaan Kinerja terbaik di Lingkungan Kementerian Keuangan serta Penghargaan kepada Pegawai DJBC atas Keberhasilan sebagai Pengelola Kinerja Terbaik di Lingkungan Kementerian Keuangan Pengelolaan Kinerja DJBC terbukti eksistensinya melalui keberhasilan mendapatkan nilai tertinggi di lingkungan Kementerian Keuangan dalam penilaian Strategy and Performance Execution Excellence (SPEx2) Audit yang dilaksanakan oleh Perusahaan GML Performance Consultant pada tanggal 22 Agustus 2019. Heru Pambudi, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, menyampaikan bahwa nilai rata-rata yang diperoleh adalah sebesar 3,96 (skala 4). Gambar 1.19 Direktur Jenderal Bea dan Cukai saat diwawancara oleh GML 9. Penghargaan Kantor Wilayah Terbaik, Kantor Pelayanan Terbaik dan Kantor Pengarusutamaan Gender (PUG) DJBC meraih penghargaan Kantor Wilayah terbaik, Kantor Pelayanan Terbaik dan Implementasi Pengarusutamaan Gender pada saat upacara peringatan Hari Oeang RI Ke-73 Tahun 2019. Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Barat sebagai peringkat pertama Kantor Wilayah terbaik di lingkungan Kementerian Keuangan, KPPBC TMP C
63 - Cirebon sebagai peringkat pertama Kantor Pelayanan terbaik di lingkungan Kementerian Keuangan, KPPBC TMP C Ambon sebagai peringkat kedua Kantor Pelayanan terbaik di lingkungan Kementerian Keuangan, dan KPPBC TMP B Atambua sebagai peringkat ketiga Kantor Pelayanan terbaik di lingkungan Kementerian Keuangan serta KPPBC TMP A Bekasi sebagai peringkat ketiga satuan kerja dengan implementasi Pengarusutamaan Gender. Gambar 1.20 Penyerahan Penghargaan dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani kepada Kanwil DJBC Jawa Barat 10. Penghargaan Top 10 Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Top 10 kategori Unit Pelaksana Pelayanan pada kompetisi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) Tahun 2019. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB), Tjahjo Kumolo. Tabel 1.21 Pemberian Penghargaan Top 10 Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik dari Men PAN-RB, Tjahjo Kumolo 1.3. Potensi dan Tantangan Dalam upaya menjalankan tugas, DJBC mempunyai beberapa potensi yang dapat menjadi unsur pendorong peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan serta pengawasan kepada para stakeholders. Di sisi lain, terdapat juga tantangan yang harus diantisipasi agar tidak mengganggu upaya DJBC guna memenuhi target kinerja, melakukan pengawasan, dan memberikan pelayanan terbaik kepada industri dan
64 - masyarakat, serta optimalisasi penerimaan. Untuk itu, DJBC dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dan senantiasa berinovasi dalam memberikan pelayanan yang optimal. Sehubungan dengan hal tersebut, DJBC perlu mengidentifikasi beberapa potensi dan tantangan yang dihadapi oleh DJBC, baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Potensi dan tantangan DJBC akan kami sajikan dalam 4 (empat) tema besar sesuai dengan arah kebijakan/tujuan DJBC yaitu Tema Pengelolaan Fiskal, Tema Perlindungan dan Dukungan Ekonomi Masyarakat, Tema Penerimaan, dan Tema Birokrasi dan Layanan Publik. 1. Tema Pengelolaan Fiskal Potensi DJBC dalam Tema Fiskal adalah: a. b. Meningkatnya peran teknologi digital (fintech) dalam mendorong Indonesia sebagai salah satu negara tujuan investasi pertumbuhan ekonomi c. Pengaruh Indonesia dalam forum internasional dan dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik, Afrika, Amerika, dan Eropa yang semakin kuat d. Luas wilayah dan jumlah tenaga yang besar e. Pertumbuhan jumlah IKM yang naik dari tahun ke tahun. Tantangan DJBC dalam Tema Pengelolaan Fiskal adalah: a. Ketidakpastian perekonomian global akibat konflik, stagnansi, konstelasi dan dinamika politik global Isu non ekonomi yang berpengaruh pada ekonomi b. c. Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang disebabkan adanya pandemi Covid-19 d. Koordinasi lintas unit terkait fasilitasi e. Meningkatnya keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerjasama perdagangan Free Trade Aggreements (FTAs) baik bilateral (misal: IJEPA, IPPTA) maupun regional (misal: ATIGA, ACTFA, AKFTA, dan AANZFTA) menyebabkan potensi penurunan tarif bea masuk f. Minimnya akses langsung kepada IKM 2. Tema Perlindungan dan Dukungan Ekonomi Masyarakat Potensi DJBC dalam Tema Perlindungan dan Dukungan Ekonomi Masyarakat adalah: a. Sektor produksi beragam yang dapat dimaksimalkan untuk menarik investor b. Pembangunan dalam program Nawa Cita yang memerlukan pengamanan untuk kesuksesannya c. Jaringan yang kuat dengan instansi dan Lembaga dalam negeri dan luar negeri telah dibangun (Korwas, Korinda, WCO, RILO) d. Banyaknya dispute atas kasus banding nilai pabean di pengadilan pajak e. Meningkatnya hubungan dagang Indonesia dengan dunia internasional f. Dukungan pelaku usaha yang masih dapat ditingkatkan selaras dengan tingginya ekspektasi dari pelaku usaha atas hadirnya layanan single window untuk menjawab kebutuhan atas layanan yang mudah, transparan, terukur, dan cepat
65 - g. Tingginya keinginan pemerintah untuk mendorong e-government sebagai respon atas tuntutan layanan publik yang mudah, transparan, terukur, dan cepat untuk efektifitas dan efisiensi pengawasan h. Pengembangan national payment gateway telah dilakukan i. Kesepahaman beberapa instansi untuk mempercepat layanan dalam rantai logistik telah dibangun (5 Menteri membentuk tim stabilisasi harga pangan di tahun 2018). Tantangan DJBC dalam Tema Perlindungan dan Dukungan Ekonomi Masyarakat adalah: a. Mendorong penyederhanaan sistem dan prosedur tata niaga dan pengawasan barang larangan dan/atau pembatasan b. Mendorong efisiensi dan efektivitas logistik, sehingga dapat investasi yang mendorong pertumbuhan perdagangan dan akhirnya menstimulasi perekonomian c. Mengoptimalkan peran Bea Cukai khususnya di bidang fasilitasi untuk mendorong perekonomian d. Semakin aktifnya penyelundupan di pesisir timur e. Adanya resistensi masyarakat di daerah perbatasan f. Belum kuatnya kolaborasi antar penegak hukum dalam pengamanan dan pengawasan di laut g. Semakin meningkatnya tren penyelundupan NPP, baik secara kuantitas maupun diversifikasi jenisnya (NPS) h. Masih adanya ketidaksepahaman dengan APH pada tataran operasional i. Adanya tren pengalihan strategi pengawasan dari pengawasan fisik ke pengawasan analisis Intelijen j. Hit rate jalur merah belum maksimal k. Dwelling time pada Pre Clearance dan Post Clearance di luar kewenangan DJBC l. Luas wilayah pelayanan tidak sebanding dengan jumlah laboratorium DJBC. 3. Tema Penerimaan Potensi DJBC dalam Tema Penerimaan adalah: a. Peningkatan penerimaan yang signifikan dari sisi cukai melalui ekstensifikasi Barang Kena Cukai (BKC) yang salah satunya diwujudkan dengan menyusun kajian terhadap perubahan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai yang saat ini hanya mengatur tiga jenis barang kena cukai yaitu hasil tembakau atau rokok, alkohol, dan minuman beralkohol b. Dukungan dari Komisi XI DPR-RI atas rencana ekstensifikasi cukai setelah disetujui obyek cukai baru berupa produk plastik. Produk Minuman berpemanis dan Emisi Karbon diminta untuk dibuatkan Roadmap pengenaan cukainya c. Peningkatan pemahaman akan pentingnya penerimaan cukai bagi masing masing KPPBC dalam mensuport kinerja satkernya. Beberapa KPPBC target satkernya terbantu dengan pengenaan cukai E-Cigarrete, seperti KPPBC Bandung, Tangerang, Sidoarjo, Marunda, Jakarta, Bekasi, Bogor, Denpasar dan satker lain yang sebelumnya belum ada penerimaan cukai HT, namun sekarang mendapat tambahan penerimaan cukai dari produk HPTL
66 - d. Dukungan penuh dari pimpinan (MK) dalam mendorong Joint Program dengan target yang menantang e. Perhatian Presiden terhadap peringkat EODB Indonesia yang memproyeksikan peringkat Indonesia bisa mencapai peringkat ke 40 di tahun 2019 setelah sebelumnya pada Tahun 2016 berada di peringkat 106, Tahun 2017 pada peringkat 91, dan Tahun 2018 pada peringkat 72 f. Ekonomi digital Indonesia berkembang dengan sangat cepat, ditunjukkan dengan pertumbuhan sektor e-commerce, online travel, online media, dan ride hailing yang cukup tinggi selama tahun 2015-2019 g. Sektor produksi beragam yang dapat dimaksimalkan untuk menarik investor h. Kemudahan akses dan pertukaran data i. Pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan penerimaan negara. Tantangan DJBC dalam Tema Penerimaan adalah: a. Belum optimalnya ekstensifikasi komoditas BKC (BKC plastik yang sudah dianggarkan penerimaaanya dari tahun 2016 belum terealisasi) b. Sinergi dengan DJP untuk Joint Probis dan Joint Collection belum berjalan dengan optimal c. Ketidakpastian perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang berimbas pada penurunan aktivitas perdagangan global d. Kondisi geopolitik/global yang dapat memicu kenaikan harga komoditas (terutama migas) e. Peningkatan utilisasi SKA yang membuat tarif efektif semakin menurun f. Volatilitas harga CPO dan ketidakpastian Kuota ekspor g. Ancaman peredaran rokok illegal h. Adanya dampak Covid-19 terhadap pertumbuhan ekonomi global yang tentunya akan berimbas pada penerimaan DJBC, baik pada saat masa tanggap darurat maupun masa pemulihannya i. Minimnya data transaksi digital/online. 4. Tema Birokrasi dan Layanan Publik Potensi DJBC dalam Tema Birokrasi dan Layanan Publik adalah: a. Komitmen pimpinan yang tinggi untuk melakukan reformasi birokrasi Implementasi transformasi digital DJBC b. c. Penerapan TIK yang makin ekstensif dalam pelayanan dan pemrosesan data. Tantangan DJBC dalam Tema Birokrasi dan Layanan Publik adalah: a. Sinergi dan koordinasi antar unit belum optimal b. Kesiapan organisasi menghadapi perkembangan TI global yang cepat c. Praktik KKN atau irregularities yang masih terjadi d. Manajemen pengetahuan belum sinergi dan efektif e. Pemanfaatan pengetahuan belum optimal.
67 - BAB 2 VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS DJBC Dalam menjalankan tugas pokok, secara konsepsional, DJBC memiliki dua peran penting yakni sebagai pemungut penerimaan negara (revenue collector) serta pengendali arus keluar masuknya barang dari dalam maupun luar negeri. Sebagai revenue collector, DJBC berperan dalam kegiatan- kegiatan yang berhubungan dengan proses pemungutan cukai dan beberapa jenis pajak (Pajak Rokok dan pajak yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor). Selanjutnya sebagai pengendali arus barang, DJBC melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan dan kontrol terhadap lalu lintas ekspor dan impor serta peredaran barang tertentu, dan penegakan hukum. Di samping itu, DJBC juga memiliki peran penting dalam kegiatan pemberian insentif perpajakan, penagihan perpajakan, restitusi perpajakan, serta kepatuhan perpajakan. Di sisi lain, seiring tuntutan dan perkembangan zaman, DJBC juga terus berupaya mengoptimalkan ruang geraknya dalam kaitan dengan peran-peran tersebut. DJBC berupaya untuk mengambil peran dalam kegiatan-kegiatan yang tidak hanya bersifat praktis dan teknis, namun juga berupaya mengoptimalkan peran yang lebih signifikan dalam rangka mendorong kegiatan-kegiatan yang bersifat makro dalam perekonomian. Hal itu diwujudkan dengan beberapa kegiatan seperti penyusunan kajian, analisis, dan rekomendasi kebijakan fiskal di bidang kepabeanan dan cukai, analisis terkait trade balance, dan kegiatan lain sejenisnya yang bersifat makro serta berhubungan dengan aspek kepabeanan dan cukai. 2.1. Visi DJBC Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 ditetapkan visi Presiden tahun 2020-2024 adalah Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan . Dalam rangka pencapaian visi tersebut, Presiden menetapkan beberapa misi yang mencerminkan kegiatan inti dan mandatnya menjadi lebih baik. Selain itu, juga terdapat lima arahan utama presiden terkait pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Kementerian Keuangan tentunya juga berperan dalam mendukung visi misi Presiden tahun 2020-2024. Dimana visi Kementerian Keuangan yaitu Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Inklusif, dan Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: epribadian . Dan sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, DJBC juga memiliki visi, yaitu Menjadi Institusi Kepabeanan dan Cukai Terkemuka di Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan DJBC adalah salah satu institusi yang memegang peranan penting dalam menjaga hak-hak keuangan negara dengan fungsi yang kompleks
68 - dan terus berkembang sejalan dengan semakin tingginya aktivitas perdagangan internasional dan tuntutan untuk memenuhi kepentingan nasional. Volume perdagangan yang tinggi dalam era perdagangan bebas membuka peluang bagi industri dalam negeri untuk mampu bersaing di pasar internasional sekaligus meningkatkan tantangan dan persaingan bagi industri dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik. Di sisi lain, semakin banyaknya aktivitas impor ke dalam negeri khususnya barang mentah atau bahan produksi diharapkan dapat mendorong industri nasional untuk semakin kreatif dan berkembang. Dalam konteks perdagangan dan daya saing global, peran DJBC sangat besar, khususnya terkait dengan fasilitasi perdagangan dan pengawasan terhadap hak-hak keuangan negara serta perlindungan kepada lingkungan hidup dan masyarakat yang menjadi kepentingan nasional. Era globalisasi dan meningkatnya kejahatan lintas negara menjadi tantangan DJBC untuk melindungi kepentingan nasional terutama terkait dengan barang-barang yang dapat menjadi ancaman bagi keamanan nasional. Cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang maju juga membutuhkan peran DJBC dalam mengoptimalkan dan menghindari kebocoran penerimaan negara. Lebih dari itu, DJBC juga harus mampu berperan untuk melindungi lingkungan dan masyarakat dari ancaman barang-barang tertentu melalui instrumen cukai yang juga dapat memberikan kontribusi dalam penerimaan negara guna menopang belanja pemerintah. Visi DJBC telah disempurnakan sehingga dapat mencerminkan cita-cita tertinggi DJBC dengan lebih baik lewat penetapan target yang menantang dan secara terus-menerus terpelihara di masa depan. Visi DJBC merupakan perwujudan visi Kementerian Keuangan yang mendukung visi Presiden. 2.2. Misi DJBC Dalam rangka pencapaian visi Presiden tahun 2020-2024 yaitu yang Berdaulat, Mandiri dan beberapa misi yang mencerminkan kegiatan inti dan mandatnya menjadi lebih baik. Adapun misi Presiden sebagai berikut: 1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia. 2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. 3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan. 4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan. 5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa. 6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan tepercaya. 7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. 8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya. 9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan. Sementara itu, Kementerian Keuangan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing) dan nomor 3 (Pembangunan yang merata dan berkeadilan), dengan upaya: 1. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan
69 - 2. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. 3. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif 4. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum 5. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mendukung Misi Kementerian Keuangan nomor 1 (Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan), nomor 2 (Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif), dan nomor 5 (Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan SDM yang adaptif sesuai kemanjuan teknologi) dengan upaya: 1. Memfasilitasi perdagangan dan industri 2. Menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan illegal 3. Optimalisasi penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai. Misi merupakan langkah spesifik yang harus dikerjakan demi tercapainya pernyataan visi dan tujuan transformasi DJBC. Setelah melalui beberapa kali penyempurnaan, pernyataan misi DJBC kini lebih mencerminkan perubahan menuju peran fasilitasi perdagangan dan e- commerce. Namun demikian, peran DJBC secara keseluruhan terkait dengan besaran perdagangan, keamanan dan penerimaan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Adapun proses penyempurnaan misi DJBC dimaksudkan untuk menjamin kekhususan dan menghindari tumpang tindih antara yang dicakup DJBC dan yang dicakup lembaga lain yang juga terlibat dalam fungsi perlindungan masyarakat serta untuk menanamkan rasa kebanggaan dan kepemilikan internal DJBC. Jika ditarik ke Misi Presiden dan Wakil Presiden, terlihat bahwa Misi DJBC mendukung pencapaian Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2, 3, dan 7. Visi dan Misi DJBC perlu dipahami oleh setiap insan pegawai Bea Cukai dan menumbuhkan kebanggaan dalam jiwa seluruh Sumber Daya Manusia DJBC sehingga mampu menggapai cita-cita tertinggi DJBC. Pernyataan visi dan misi yang jelas juga akan memastikan DJBC untuk memprioritaskan inisiatif transformasi yang selaras dengan aspirasi jangka panjang DJBC dan Kementerian Keuangan untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional. 2.3.Nilai-Nilai Kementerian Keuangan Sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, DJBC juga menganut nilai-nilai Kementerian Keuangan sebagai dasar sekaligus standar bagi setiap pegawai dalam menjalankan tugas. Sesuai Keputusan Kementerian Keuangan Nomor 312/KMK.01/2011 tanggal 12 September 2011 tentang Nilai-Nilai Kementerian Keuangan yang meliputi: 1. Integritas Dalam integritas terkandung makna bahwa dalam berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak, Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan
70 - Kementerian Keuangan melakukannya dengan baik dan benar serta selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral. Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama integritas sebagai berikut: a. Bersikap jujur, tulus dan dapat dipercaya b. Menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela. 2. Profesionalisme Dalam profesionalisme terkandung makna bahwa dalam bekerja, Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya dengan tuntas dan akurat berdasarkan kompetensi terbaik dan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi. Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama profesionalisme sebagai berikut: a. Memiliki keahlian dan pengetahuan yang luas b. Bekerja dengan hati. 3. Sinergi Dalam sinergi terkandung makna bahwa Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan memiliki komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas. Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama sinergi sebagai berikut: a. Memiliki sangka baik, saling percaya, dan menghormati b. Menemukan dan melaksanakan solusi terbaik. 4. Pelayanan Dalam pelayanan terkandung makna bahwa dalam memberikan pelayanan, Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya untuk memenuhi kepuasan pemangku kepentingan dan dilaksanakan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman. Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama pelayanan sebagai berikut: a. Melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan b. Bersikap proaktif dan cepat tanggap. 5. Kesempurnaan Dalam kesempurnaan terkandung makna bahwa pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik. Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama kesempurnaan sebagai berikut: a. Melakukan perbaikan terus menerus b. Mengembangkan inovasi dan kreativitas. 2.4. Sikap Dasar DJBC Sikap Dasar DJBC merupakan cerminan dari budaya organisasi yang juga sekaligus menjadi pedoman dan standar bersikap bagi setiap pegawai dalam setiap pelaksanaan tugas. Sikap Dasar merupakan
71 - penerjemahan lebih lanjut dari Nilai-nilai Kementerian Keuangan yang disesuaikan dengan kondisi latar belakang organisasi DJBC. Sikap Dasar DJBC dan Nilai-nilai Kementerian Keuangan merupakan suatu sistem nilai yang saling beririsan dan saling melengkapi satu sama lain. Maksud ditetapkannya Sikap Dasar Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah agar menjadi standar perilaku dan semangat bagi setiap pegawai sebagai wujud nyata pelaksanaan Nilai-nilai Kementerian Keuangan sesuai dengan karakteristik tugas pelayanan dan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal nomor Kep-664/BC/2017 tentang Sikap Dasar Pegawai DJBC, Sikap Dasar Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah sebagai berikut: 1. Jujur Dalam jujur terkandung makna bahwa setiap pegawai DJBC harus melakukan tugas dengan benar, dapat dipercaya baik dalam perkataan ataupun perbuatan, sesuai dengan standar peraturan yang berlaku 2. Loyal Dalam loyal terkandung makna bahwa setiap pegawai DJBC harus memberikan dukungan penuh serta memiliki komitmen yang tinggi untuk berkontribusi terhadap kemajuan organisasi/institusi dengan cara bekerja secara sungguh-sungguh demi menjaga nama baik organisasi/institusi. 3. Korsa 4. Dalam korsa terkandung makna bahwa setiap pegawai DJBC harus mempunyai rasa memiliki dan rasa kebersamaan diantara pegawai dalam rangka melaksanakan tugas. Inisiatif Dalam inisiatif terkandung makna bahwa setiap pegawai DJBC harus mampu menyelesaikan permasalahan pekerjaan atau memberikan terwujudnya solusi pengawasan dan pelayanan yang lebih baik. tanpa menunggu adanya perintah demi 5. Korektif Dalam korektif terkandung makna bahwa setiap pegawai DJBC harus senantiasa mau mengakui, mengingatkan serta memperbaiki kesalahan (orang lain) untuk perubahan ke arah yang lebih baik. 2.5. Tujuan DJBC Secara garis besar, tujuan DJBC merujuk dan selaras dengan tujuan Kementerian Keuangan. Dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020 2024, telah ditetapkan 5 (lima) tujuan Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut: 1. Pengelolaan fiskal dan sektor keuangan yang sehat dan berkelanjutan. 2. Penerimaan negara yang optimal. 3. Pengelolaan belanja negara yang berkualitas. 4. Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali. 5. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien. Sementara itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai 4 Tujuan yang terdiri dari 3 (tiga) Tujuan turunan (cascade) Tujuan Kementerian Keuangan dan 1 (satu) Tujuan non cascade, yaitu: 1. Pengelolaan fiskal dan sektor keuangan yang sehat dan berkelanjutan
72 - 2. Perlindungan masyarakat dan dukungan terhadap perekonomian yang efektif dan kontributif 3. Penerimaan negara yang optimal 4. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien. Sebagai bentuk penggambaran dari fungsi DJBC sebagai community protector dan trade facilitator, DJBC menetapkan 1 (satu) Tujuan non Perlindungan masyarakat dan dukungan terhadap cascade perekonomian cascade) dari Kementerian Pengelolaan fiskal dan sektor keuangan yang sehat Keu dan berkelanjutan merupakan cerminan dari fungsi DJBC sebagai Penerimaan negara yang industrial assistance revenue collector. optimal 2.6. Fungsi Utama DJBC Sebagai salah satu instansi yang mengampu pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dalam urusan pengelolaan keuangan negara, Direktorat Jenderal Bea Cukai memiliki fungsi yang secara konsepsional dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni fungsi prosperity dan fungsi security. Fungsi prosperity adalah fungsi yang diemban DJBC dalam kaitannya dengan segala tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya kemakmuran negara. Sementara itu, fungsi security DJBC yakni menjalankan segala tugas dan tanggung jawab yang berkaitan dengan pengawasan dan pengamanan negara. Kedua fungsi tersebut secara khusus tercermin dalam beberapa poin yang dijabarkan sebagai Fungsi Utama DJBC yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal nomor 105/BC/2014 tentang Visi Misi dan Fungsi Utama DJBC Fungsi Utama DJBC, di samping mencerminkan konsepsi di atas, sekaligus juga sebagai bentuk penjabaran artikulasi dari 3 (tiga) peran DJBC yang merupakan core business dalam ranah dan wewenang DJBC. Setiap besaran fungsi utama diharapkan mampu memberikan pemahaman yang memadai, baik kepada pegawai maupun kepada seluruh masyarakat, tentang wewenang DJBC dan peran DJBC dalam menjawab kepentingan nasional. Fungsi Utama DJBC dapat dilaksanakan dengan baik dengan adanya keselarasan pengelolaan organisasi, SDM dan infrastruktur termasuk pemanfaatan teknologi informasi secara optimal. Fungsi Utama DJBC yaitu: 1. Meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai yang tepat sasaran 2. Mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan memperlancar logistik impor dan ekspor melalui penyederhanaan prosedur kepabeanan dan cukai serta penerapan sistem manajemen risiko yang handal 3. Melindungi masyarakat, industri dalam negeri, dan kepentingan nasional melalui pengawasan dan/atau pencegahan masuknya barang impor dan keluarnya barang ekspor yang berdampak negatif dan berbahaya yang dilarang dan/atau dibatasi oleh regulasi 4. Melakukan pengawasan kegiatan impor, ekspor, dan kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai lainnya secara efektif dan efisien melalui penerapan sistem manajemen risiko yang handal, kegiatan intelijen dan audit
73 - 5. Membatasi, mengawasi, dan/atau mengendalikan produksi, peredaran dan konsumsi barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik dapat membahayakan kesehatan, lingkungan, ketertiban dan keamanan masyarakat melalui instrumen cukai yang memperhatikan aspek keadilan dan keseimbangan 6. Mengoptimalkan penerimaan negara dalam bentuk bea masuk, bea keluar, dan cukai guna menunjang pembangunan nasional. 2.7. Sasaran Strategis DJBC Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan, DJBC menetapkan sasaran strategis yang mencerminkan tujuan Kementerian Keuangan dan fungsi utama DJBC dalam satu kesatuan yang utuh dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan kinerja Organisasi. Dengan demikian DJBC menetapkan beberapa sasaran strategis, diantaranya sebagai berikut: 1. Sasaran strategis dalam rangka mencapai tujuan Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif 2. Sasaran strategis dalam rangka mencapai tujuan Perlindungan Masyarakat dan Dukungan Terhadap Perekonomian yang Efektif dan Kontributif adalah perlindungan dan dukungan terhadap ekonomi dan masyarakat yang optimal 3. Sasaran strategis dalam rangka mencapai tujuan Penerimaan Negara yang Optimal adalah penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal 4. Sasaran strategis dalam rangka mencapai tujuan Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien adalah a. Organisasi dan SDM yang optimal b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah. Selain 6 (enam) sasaran strategis di atas, dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi, DJBC dapat menetapkan sasaran strategis perantara dan pendukung lain sesuai perubahan lingkungan strategis yang dituangkan dalam Kontrak Kinerja setiap tahunnya.
74 - BAB 3 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional dan Kementerian yang Terkait DJBC 3.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional yang Terkait dengan DJBC Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Selain itu, tema RPJMN 2020-2024 adalah Indonesia Berpenghasilan Menengah Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan. Dalam RPJMN Tahun 2020-2024, selain telah menetapkan visi dan misi, Presiden memberikan 5 (lima) arahan utama yang digunakan sebagai strategi dalam melaksanakan sembilan misi Presiden, serta dalam rangka mencapai sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup (1) Pembangunan Sumber Daya Manusia, (2) Pembangunan (4) Penyederhanaan Birokrasi, dan (5) Transformasi Ekonomi. Visi, misi, dan kelima arahan Presiden dimaksud diterjemahkan ke dalam 7 Agenda Pembangunan sebagai berikut: 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Infrastruktur, (3) Penyederhanaan Regulasi, Berkualitas dan Berkeadilan 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Dari 7 Agenda Pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024, masing-masing agenda dijabarkan kedalam beberapa sasaran yang dicapai melalui beberapa strategi. Kementerian Keuangan mendukung seluruh Agenda Pembangunan dari 7 Agenda Pembangunan dimaksud melalui beberapa strategi yang akan dilaksanakan, dalam rangka mencapai sasaran pada masing-masing agenda. Selanjutnya, agenda pembangunan yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan dan juga DJBC yaitu agenda
75 - pembangunan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; 3) Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing; 4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; 5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar; dan 7) memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. 1) Memperkuat ketahanan Agenda Pembangunan 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan DJBC dalam Agenda Pembangunan 1 RPJMN tahun 2020-2024 diamanatkan dapat berkontribusi dalam mendukung arah kebijakan pembangunan nasional yaitu 1) pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT); 2) penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi; 3) peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi; 4) peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN); dan 5) penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi. DJBC berkontribusi dalam mendukung arah kebijakan pembangunan nasional dalam rangka mencapai sasaran tersebut dengan melakukan beberapa strategi berikut ini: 1. Arah Kebijakan dengan (EBT) mengutamakan peningkatan energi baru dilaksanakan melalui strategi pemberian insentif fiskal terhadap industri energi baru terbarukan pemenuhan kebutuhan energi terbarukan 2. Arah kebijakan penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi dilaksanakan dengan strategi: a. Penyediaan fiskal yang berorientasi ekspor dan insentif penyediaan skema pembiayaan bagi wirausaha dan UMKM b. Pengembangan kewirausahaan, UMKM, dan koperasi melalui pengembangan KEK, Kawasan Industri, kawasan pariwisata, Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional serta peningkatan aktivitas ekonomi produktif di wilayah Tertinggal Terdepan Terluar (3T) (KPPN), 3. Arah kebijakan peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi dilaksanakan dengan strategi memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi melalui fasilitasi kemudahan usaha dan investasi, antara lain pemberian fasilitasi kepabeanan dan perpajakan, dan perbaikan peringkat kemudahan berusaha, dan penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik 4. Arah kebijakan peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dilaksanakan dengan strategi: a. meningkatkan efektivitas Preferential Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic (PTA)/Free Trade Agreement Partnership Agreement (CEPA) dan diplomasi ekonomi b. Pemberian insentif fiskal terhadap bahan baku melalui Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)
76 - 5. Arah kebijakan penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi, dilaksanakan dengan strategi: a. Meningkatkan sistem logistik dan stabilitas harga melalui Pusat Logistik Berikat, dan pengembangan National Logistic Ecosystems b. Reformasi fiskal melalui pembaruan sistem administrasi perpajakan melalui pembentukan smart customs and excise system, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi baik obyek dan subyek pajak maupun perluasan barang kena cukai, dan penguatan kelembagaan penerimaan negara. Agenda Pembangunan 3 Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing DJBC dalam Agenda Pembangunan 3 RPJMN tahun 2020-2024 diamanatkan dapat berkontribusi dalam mendukung arah kebijakan pembangunan nasional yaitu meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, dan meningkatkan produktivitas dan daya saing. Agenda pembangunan dengan arah kebijakan tersebut juga didukung oleh DJBC dengan strategi sebagai berikut: 1. Arah kebijakan meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, dilaksanakan dengan strategi peningkatan cukai hasil tembakau secara bertahap dengan mitigasi dampak bagi petani tembakau dan pekerja industri hasil tembakau, perluasan pengenaan cukai pada produk pangan yang berisiko tinggi terhadap kesehatan dan pengaturan produk makanan dengan kandungan gula, garam dan lemak 2. Arah kebijakan meningkatkan produktivitas dan daya saing, dilaksanakan dengan strategi pemberian insentif fiskal untuk penelitian dan pengembangan Iptek-inovasi. Agenda Pembangunan 4 Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan DJBC dalam Agenda Pembangunan 4 RPJMN tahun 2020-2024 diamanatkan dapat berkontribusi dalam mendukung arah kebijakan pembangunan nasional yaitu revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkukuh ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter. Agenda pembangunan dengan arah kebijakan tersebut juga didukung oleh DJBC dengan strategi sebagai berikut: 1. Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif mencakup (a) peningkatan budaya kerja pelayanan publik yang ramah, cepat, efektif, efisien, dan terpercaya dan (b) penerapan disiplin, penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) dalam birokrasi 2. Pemantapan pelaksanaan lima program Gerakan Nasional Revolusi Mental untuk mewujudkan Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri, dan Indonesia Bersatu. Agenda Pembangunan 5 Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar
77 - DJBC dalam Agenda Pembangunan 5 RPJMN tahun 2020-2024 diamanatkan dapat berkontribusi dalam mendukung arah kebijakan pembangunan nasional yaitu infrastruktur ekonomi. Agenda pembangunan dengan arah kebijakan tersebut juga didukung oleh DJBC dengan strategi pengembangan sistem informasi logistik (e- logistic) yang memudahkan pertukaran data dan informasi diantara seluruh pelaku logistik. Agenda Pembangunan 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik DJBC dalam Agenda Pembangunan 7 RPJMN tahun 2020-2024 diamanatkan dapat berkontribusi dalam mendukung arah kebijakan pembangunan nasional yaitu 1) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri; dan 2) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional. Implementasi arah kebijakan dimaksud akan dilaksanakan DJBC melalui beberapa strategi berikut ini: 1. Arah kebijakan Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, dilaksanakan dengan strategi memperkuat integritas wilayah NKRI dan perlindungan WNI di luar negeri melalui peningkatan kerja sama internasional dalam pencegahan dan penanganan kejahatan trans-nasional Arah kebijakan Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional, dilaksanakan dengan strategi: a. Penguatan keamanan laut melalui penguatan kapasitas 2. operasi keamanat laut b. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui gelap, peredaran pencegahan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika. dan pemberantasan Selain agenda pembangunan yang telah disebutkan diatas, DJBC juga siap mendukung Agenda Pembangunan 2 terkait Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Pada agenda pembangunan tersebut terdapat rencana pembangunan dan pemindahan ibukota negara yang juga dikategorikan sebagai salah satu proyek prioritas strategis (Major Project) menurut Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Sehubungan dengan hal tersebut, DJBC siap mendukung pembangunan dan pemindahan ibukota, baik secara bertahap dan/atau sekaligus maupun secara tugas/fungsi khususnya fasilitasi untuk pembangunan ibukota baru. 3.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kemenkeu yang Terkait dengan DJBC Tujuan Kementerian Keuangan pada tahun 2020-2024 dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan nasional, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional adalah sebagai berikut: 1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan 2. Penerimaan negara yang optimal
78 - 3. Pengelolaan belanja negara yang berkualitas 4. Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali 5. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien. Tujuan dan strategi Kementerian Keuangan yang terkait dengan DJBC adalah sebagai berikut: 1) Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan Kondisi yang ingin dicapai terkait pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif. Adapun strategi yang dilakukan DJBC dalam rangka mewujudkan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah: a. Pemberian insentif fiskal dan prosedural guna memulihkan kinerja perekonomian yang terdampak Covid-19 b. Penyempurnaan dan perbaikan peraturan perundang- undangan di bidang fiskal dan sektor keuangan c. Pemberian insentif fiskal perpajakan untuk peningkatan investasi dan ekspor serta pengembangan sektor tertentu d. Harmonisasi pemberian fasilitas fiskal lintas unit di internal Kementerian Keuangan atau dengan K/L lainnya e. Penguatan kerja sama pembiayaan perubahan iklim dan internasional untuk mendorong ekonomi serta keuangan pertumbuhan ekonomi yang kuat, seimbang, berkelanjutan dan inklusif. 2) Penerimaan negara yang optimal Kondisi yang ingin dicapai terkait Penerimaan negara yang optimal adalah melalui penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBP yang optimal. Adapun strategi yang dilakukan DJBC dalam rangka mewujudkan penerimaan negara yang optimal adalah: a. Pengembangan layanan pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBP berbasis digital yang berfokus pada user experience dan user friendly b. Penggalian potensi penerimaan melalui upaya perluasan basis pajak, kepabeanan dan cukai, serta pemetaan potensi PNBP c. Modernisasi sistem administrasi pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBP d. Penyempurnaan proses bisnis khususnya di bidang pemeriksaan dan pengelolaan penerimaan kepabeanan dan cukai e. Penguatan kerjasama dengan Kementerian dan Lembaga serta Aparat Penegak Hukum (APH) baik dalam maupun luar negeri dalam rangka pengamanan penerimaan negara f. Penguatan Joint Program penerimaan di lingkungan Kementerian Keuangan g. Penguatan pengawasan Perpajakan dan PNBP serta pemberantasan penyelundupan dan barang-barang illegal h. Mendorong penguatan efektifitas dan efisiensi kinerja logistik nasional. 3) Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien
79 - Kondisi yang ingin dicapai dalam birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien adalah: a. Organisasi dan SDM yang optimal b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah d. Pelaksanaan tugas khusus yang optimal. DJBC berkontribusi untuk mendukung organisasi dan SDM yang optimal melalui strategi penguatan budaya Kementerian Keuangan (The New Thinking of Working, nilai-nilai, etika, dan disiplin pegawai), dan implementasi penyederhanan birokrasi (delayering). Selanjutnya, terkait sistem informasi yang andal dan terintegrasi DJBC berkontribusi melalui strategi pengembangan proyek strategis TIK Kementerian Keuangan. Kemudian, untuk mendukung pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah, DJBC berkontribusi melalui strategi peningkatan dan penguatan peran Unit Kepatuhan Internal (UKI). 3.2. Arah Kebijakan dan Strategi DJBC Dengan semakin bertambahnya komitmen kerjasama ekonomi dengan negara lain yang ditandatangani pemerintah, maka saat ini titik berat tugas di bidang kepabeanan telah bergeser dari Revenue Collection menjadi Trade Facilitation, Industrial Assistance dan Community Protection yang bertujuan untuk dapat mendorong pertumbuhan industri dan investasi dalam negeri. Selain juga menghadapi adanya perubahan yang sangat dinamis dalam perdagangan antar dunia dan perubahan paradigma kebijakan institusi pabean dunia. Selain itu, pada tahun 2020 ini dunia mengalami bencana pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-l9) yang membawa risiko bagi kesehatan masyarakat dan bahkan telah merenggut korban jiwa. Pandemi Covid-19 juga secara nyata telah mengganggu aktivitas ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat serta membawa implikasi besar bagi perekonomian sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan menurun dari 3% (tiga persen) menjadi 1,5% (satu koma lima persen) atau bahkan lebih rendah dari itu. Perkembangan pandemi Covid-19 juga berpotensi mengganggu aktivitas perekonomian di Indonesia. Salah satu implikasinya berupa penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diperkirakan dapat mencapai 4% (empat persen) atau lebih rendah, tergantung kepada seberapa lama dan seberapa parah penyebaran pandemi Covid-19 mempengaruhi atau bahkan melumpuhkan kegiatan masyarakat dan aktivitas ekonomi. Terganggunya aktivitas ekonomi akan berimplikasi kepada perubahan dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020 baik sisi Pendapatan Negara, sisi Belanja Negara, maupun sisi Pembiayaan. Untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, perlu ditetapkan kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan. Kebijakan keuangan negara dimaksud meliputi kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang tantangan tersebut, DJBC
80 - perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan. Respon kebijakan keuangan negara dan fiskal yang dibutuhkan untuk menghadapi risiko pandemi Covid-19, antara lain berupa peningkatan belanja untuk mitigasi risiko kesehatan, melindungi masyarakat dan menjaga aktivitas usaha. Implikasi pandemi Covid-19 telah berdampak pula terhadap ancaman semakin memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik karena langkah-langkah penanganan pandemi Covid- 19 yang berisiko pada ketidakstabilan makroekonomi dan sistem keuangan. Selanjutnya, dari sisi kepabeanan dan cukai, Menteri Keuangan memiliki kewenangan untuk memberikan fasilitas kepabeanan berupa pembebasan atau keringanan bea masuk dalam rangka penanganan pandemi Covid-19; dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Hal ini secara lebih detail juga telah diatur dalam Perppu 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Selain itu pada tahun 2020 juga terdapat kebijakan dalam penyusunan kinerja dalam rangka persiapan pelaksanaan Redesign Sistem Perencanaan dan Penganggaran Kementerian/Lembaga yang akan mulai berlaku secara efektif pada tahun 2021. Redesign penganggaran bertujuan untuk mewujudkan implementasi kebijakan money follow program, memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja, dan meningkatkan keselarasan rumusan program dan kegiatan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran. Dalam rangka persiapan hal tersebut, pada tahun 2020 Kementerian Keuangan melakukan restrukturisasi program yang semula terdapat 12 program (sesuai dengan jumlah Unit Eselon I dibawahnya), yaitu: 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan; 2. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan; 3. Program Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi di Bidang Keuangan Negara; 4. Program Pengelolaan Anggaran Negara; 5. Program Peningkatan Kualitas Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah; 6. Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara; 7. Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang; 8. Program Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan; 9. Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak; 10. Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai; 11. Program Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko; dan 12. Program Integrasi Layanan Indonesia National Single Window menjadi 5 program, yaitu Program Kebijakan Fiskal, Program Pengelolaan Penerimaan Negara, Program Pengelolaan Belanja Negara, Program
81 - Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko, dan Program Dukungan Manajemen. Akibatnya, terdapat penyesuaian pada dokumen kinerja yaitu penyesuaian pada sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) baik pada level Kementerian Keuangan maupun Eselon I di bawahnya. Tidak seperti dokumen kinerja yang telah melakukan penyesuaian, dokumen penganggaran pada tahun 2020 belum dilakukan penyesuaian terhadap Redesign Sistem Perencanaan dan Penganggaran. Struktur anggaran pada tahun 2020 masih menggunakan 12 Program, sehingga antara dokumen kinerja dan dokumen penganggaran pada tahun 2020 menjadi tidak selaras. Oleh karena itu dalam pelaksanaanya akan terdapat penyesuaian-penyesuaian agar pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian IKU dan Sasaran Strategis dapat diakomodir pada dokumen penganggaran pada tahun 2020. Implikasi pandemi Covid-19 baik secara langsung maupun tidak langsung juga akan mempengaruhi target serta kerangka pendanaan pada renstra DJBC ini, khusunya di tahun 2020 sampai dengan 2022 atau selama fase penanganan pandemi, fase pemulihan, dan fase new normal (fase new normal juga dimungkinkan akan banyak merubah proses bisnis pelayanan dan pengawasan DJBC). Sejatinya, target yang telah ditetapkan pada Renstra DJBC terlepas pergerakannya dari kondisi dampak Covid-19. ini tidak akan 3.2.1. Penjabaran Arah Kebijakan dan Strategi DJBC Selaras dengan penjelasan di atas, arah kebijakan dan strategi DJBC pada tahun 2020-2024 dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan nasional, serta mendukung pencapaian tujuan Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut: 1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan fiskal yang sehat dan Dalam arah kebijakan pengelolaan berkelanjutan, DJBC akan berfokus pada: 1) pemulihan ekonomi nasional yang terdampak akibat pandemi Covid-19; 2) penguatan, harmonisasi, dan sinkronisasi fasilitas fiskal; dan 3) mendorong subtitusi impor. Beberapa strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan arah kebijakan tersebut meliputi: a. Harmonisasi dan sinkronisasi fasilitasi fiskal untuk kemudahan berusaha serta penjaminan kepastian hukum b. Harmonisasi pemberian fasilitas fiskal lintas unit c. Penguatan dan pengembangan fasilitas fiskal kepabeanan dan objek insentif fiskal kepabeanan d. Pemberian insentif fiskal kepabeanan untuk menarik investasi dan meningkatkan ekspor e. Penyediaan insentif fiskal yang berorientasi ekspor untuk IKM f. Pengembangan Pusat Logistik Berikat g. Pemberian insentif fiskal untuk penelitian dan pengembangan Iptek-inovasi h. Optimalisasi fasilitas Kawasan Khusus untuk mendukung pertumbuhan wilayah i. Pemberian insentif fiskal dan prosedural untuk memulihkan perekonomian akibat dampak Covid-19 j. Pemberian insentif fiskal pada industri energi baru terbarukan (EBT)
82 - k. Meningkatkan Preferential Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic (PTA)/Free Trade Agreement Partnership Agreement (CEPA) dan diplomasi ekonomi serta kerjasama kepabeanan internasional efektivitas l. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai Peran pengelolaan fiskal yang dilakukan oleh DJBC juga berkaitan dengan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk mengurangi Pemerintah dampak menjalankan program PEN sebagai respon atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi, khususnya sektor informal atau UMKM. Program ini bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya selama pandemi Covid-19. Saat ini, sektor industri berperan pada 20% pertumbuhan ekonomi, dan dimana 70% barang impor adalah bahan baku industri. Sebagai bentuk penanganan dan pemulihan pandemi Covid-19, DJBC berperan aktif untuk menjaga pasokan bahan baku industri, baik industri besar, sedang, atau industri fiskal dan kecil menengah prosedural serta mempermudah impor alat kesehatan dan bahan baku alat kesehatan untuk penanggulangan pandemi Covid-19. Hal ini sejalan dengan salah satu tupoksi DJBC terkait industrial assistance. Covid-19 terhadap perekonomian. (IKM) dengan berbagai insentif 2. Perlindungan masyarakat dan dukungan terhadap perekonomian yang efektif dan kontributif Dalam rangka mewujudkan arah kebijakan melindungi masyarakat dan memberikan dukungan terhadap perekonomian yang efektif dan kontributif, DJBC akan memperkuat pengawasan dengan mengacu pada konsep lima pilar pengawasan, yaitu (follow the goods, follow the money, follow the transporter, follow the documents, follow the people). Selain itu, DJBC juga mendorong terciptanya kepastian pelayanan logistik melalui simplifikasi proses bisnis kolaborasi IT, sehingga dapat mendorong kesadaran masyarakat rangka mewujudkan arah kebijakan tersebut meliputi: a. Pencegahan dan pemberantasan peredaran penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Prekursor (NPP) b. Pengawasan perdagangan barang-barang ilegal yang dilarang dan/atau dibatasi impor ekspornya c. Peningkatan kerja sama internasional dalam pencegahan dan penanganan kejahatan trans-nasional d. Penguatan kapasitas operasi keamanat laut e. Pengembangan Sistem Pengawasan melalui pemanfaatan Artificial Inteligence (AI) f. Penyempurnaan ketentuan monitoring dan evaluasi terkait pengguna jasa kepabeanan dan cukai g. Peningkatan kapasitas pengawasan dan efektivitas penegakan hukum gelap,
83 - h. Peningkatan pengawasan dan kolaborasi dengan other government agencies (OGA) di perbatasan i. Pencegahan dan pemberantasan penyelundupan dan peredaran BKC ilegal j. Peningkatan kinerja logistik melalui pengembangan National Logistic Ecosystems k. Pengembangan Smart Customs and Excise System l. Pengembangan ISRM yang terintegrasi m. Pengembangan pelayanan transhipment dan perbatasan n. Pengembangan klasifikasi barang yang adaptif dalam mendukung industri dan perdagangan o. Kebijakan kepabeanan untuk pemberian layanan di bidang impor dalam rangka mendukung proses bisnis, iklim industri dan investasi p. Peningkatan kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai q. Peningkatan pengawasan kepabeanan dan cukai di vertikal/daerah r. Dukungan ekonomi melalui fasilitasi kepabeanan dan cukai di vertikal/daerah. 3. Penerimaan negara yang optimal Dalam rangka mencapai tujuan penerimaan negara yang optimal, DJBC akan fokus dalam besaran kebijakan terkait intensifikasi dan esktensifikasi BKC dengan tetap memperhatikan pengendalian konsumsi, penerimaan negara, tenaga kerja, dan mencegah konsumsi BKC ilegal. Penguatan proses bisnis pemeriksaan serta kolaborasi dengan K/L dan APH dalam rangka pengamanan penerimaan negara juga menjadi salah satu besaran kebijakan yang akan menjadi perhatian dalam periode Renstra kali ini. Beberapa strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan arah kebijakan tersebut meliputi: a. b. Perluasan basis penerimaan kepabeanan dan cukai c. Pengembangan layanan kepabeanan dan cukai berbasis digital Intensifikasi dan ekstensifikasi cukai yang berfokus pada user experience dan user friendly d. Modernisasi sistem administrasi kepabeanan dan cukai e. Penyempurnaan proses bisnis khususnya di bidang pemeriksaan dan pengelolaan penerimaan kepabeanan dan cukai f. Penguatan kerjasama dengan Kementerian dan Lembaga serta Aparat Penegak Hukum (APH) dalam rangka pengamanan penerimaan negara g. Pengembangan layanan e-commerce h. Sinkronisasi data dan percepatan pelayanan eskpor i. Penguatan kelembagaan penerimaan negara j. Penguatan Joint Program k. Penguatan proses bisnis keberatan dan peningkatan kemenangan sengketa banding di pengadilan pajak l. Peningkatan efektivitas audit kepabeanan dan cukai m. Peningkatan layanan dan optimalisasi penerimaan kepabeanan di vertikal/daerah.
84 - 4. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif,dan efisien Fokus arah kebijakan birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien meliputi : 1) Pemanfaatan teknologi informasi sebagai data driven dalam kolaborasi antar unit atas proses pelayanan dan pengawasan; dan 2) Reformasi/ transformasi berkelanjutan. Beberapa strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan arah kebijakan tersebut meliputi: a. Penguatan citra DJBC melalui strategi komunikasi dan pemanfaatan media sosial BC skala nasional dan internasional b. Peningkatan kualitas komunikasi, publikasi dan bimbingan kepada pengguna jasa, serta kerja sama antar lembaga c. Perencanaan strategis dan manajemen risiko yang handal di bidang proses bisnis, kelembagaan, dan SDM d. Pengendalian dan pengawasan internal e. Penguatan budaya dan pembentukan SDM yang berintegritas, unggul, kompeten, berkinerja tinggi, beretika, dan sadar hukum f. Pengembangan organisasi yang modern, dinamis, dan lincah serta debirokratisasi/delayering kelembagaan organisasi DJBC g. Manajemen transformasi yang dinamis dan adaptif dengan perubahan lingkungan strategis h. Pembentukan sistem kerja dan pemenuhan sarana prasarana new normal pasca Covid-19 di lingkungan DJBC i. Pengembangan infrastruktur IT yang terintegrasi dan terkoneksi antar K/L j. Pengelolaan administrasi umum dan BMN yang optimal k. Pengelolaan keuangan yang berkualitas dan selaras dengan redesign penganggaran. Implentasi fokus kebijakan maupun strategi-strategi di atas dilandaskan pada penguatan budaya organisasi untuk mewujudkan SDM DJBC yang berinteritas dan berkinerja tinggi menuju Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang makin baik. 3.2.2. Project Priotitas DJBC 2020-2024 1. SMART CEISA 4.0 / Smart Customs and Excise System Cikal bakal Customs and Excise Information System and Automation (CEISA) sudah dimulai sejak pertama kali dibangun sistem TIK DJBC pada tahun 1990. Sejak saat itu, sistem CEISA sudah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan ini menggambarkan milestone yang ingin dicapai oleh TIK DJBC dalam mendukung bisnis DJBC sehingga pemanfaatan TIK tidak hanya mengiringi perubahan DJBC tapi juga ikut ambil bagian dalam proses perubahan itu sendiri. Perubahan sistem CEISA kali ini diharapkan tidak hanya menjadi enabler bagi internal DJBC, tetapi juga menjangkau cakupan yang lebih luas untuk ikut berperan dalam mendukung perekonomian nasional. Pada tahun 2019, sejalan dengan peerkembangan industri 4.0 dan merujuk pada prinsip-prinsip SMART Customs dan SMART Excise yang disusun oleh World Customs Organization (WCO) dengan kriteria SMART: Secure, Measurable, Automated, Risk management-based dan Technology- driven, sistem CEISA yang ada saat ini dikembangkan dengan branding yang baru dalam sebuah sistem CEISA 4.0. Sistem CEISA dibangun ulang dengan mengadopsi teknologi terkini dalam memberikan kemudahan
85 - pelayanan dan pengawasan. Dalam melakukan pengembangan, CEISA 4.0 dibagi 7 (tujuh) domain berdasarkan fungsi layanannya yang meliputi: 1. Single Core System Single Core System kepabeanan dan cukai merupakan re-engineering sistem CEISA saat ini dengan penyatuan beberapa sistem utama ini terpisah untuk kemudian dilakukan CEISA yang selama simplifikasi, integrasi dengan stakeholder terkait, personalisasi sesuai dengan kebutuhan fungsi, serta menggunakan pemanfaatan big data untuk memenuhi kebutuhan analisis. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan membangun single database, single data model dan menggabungkan proses-proses yang sama tugas dan 2. Smart Customs and Excise Smart Customs and Excise adalah bentuk pengoptimalan kegiatan pengawasan kepabeanan dan cukai dengan pemanfaatan teknologi terkini. yang bisa mendukung dan memberikan rekomendasi terhadap poin-poin yang diperlukan dalam kegiatan pengawasan tersebut. Pengembangan Smart Customs and Excise antara lain antara lain CEISA Search, profiling, smart targetting, passenger risk management, case management, dan lain-lain. 3. Support Support merupakan domain di luar proses bisnis utama DJBC, namun tetap mendukung kinerja aplikasi CEISA. Aplikasi pada domain support merupakan aplikasi-aplikasi yang mendukung kebutuhan tiap unit DJBC dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, seperti website, administrasi persuratan, administrasi SDM, dan aplikasi lain sesuai kebutuhan unit DJBC. 4. Analytics Tools Salah satu wujud dari enabler TIK bagi organisasi DJBC adalah TIK yang mampu mendukung pengambilan keputusan strategis dalam pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai. Untuk mencapai hal tersebut, data dan informasi mempunyai peranan penting dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari organisasi DJBC. Data yang baik dan berkualitas akan memberikan insight bagi pimpinan pada tiap tingkatan organisasi sehingga akan melahirkan kebijakan yang komprehensif, tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Domain analytics tools pada CEISA 4.0 akan mampu menyajikan data hasil analisis kepada pimpinan dalam bentuk dashboard, dan memberikan proyeksi strategi kepabenan dan cukai dengan berdasarkan kepada data yang ada. 5. Collaboration Platform Pendekatan yang digunakan untuk mendukung kemudahan integrasi sistem CEISA dengan aplikasi internal kementerian keuangan maupun aplikasi eksternal (Kementerian/ Lembaga lain, sektor swasta lainnnya) adalah membangun infrastruktur digital CEISA 4.0 dalam open platform dengan pemanfaatan Application Programming Interface (API). API memfasilitasi pertukaran data antar dua atau lebih aplikasi dalam sistem operasi yang berbeda, sehingga memungkinkan setiap entitas dalam rantai bisnis DJBC untuk saling berkolaborasi dan berbagi informasi yang dibutuhkan (collaboration platform). 6. Portal Pengguna Jasa
86 - Portal pengguna jasa adalah sistem integrasi seluruh layanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada semua Pengguna Jasa yang bersifat publik sehingga semua Pengguna Jasa sebagai user dapat mengakses dari manapun, kapanpun berada asalkan terhubung dengan internet. Portal pengguna jasa yang ada saat ini akan dikembangkan agar selaras pengembangan CEISA 4.0 dan mengedepankan kemudahan bagi pengguna jasa untuk berinteraksi dengan layanan kepabeanan dan cukai. 7. Digital Workspace (Mobile Application) Digital Workspace merupakan kondisi dimana semua aplikasi dan servis bisa diakses melalui berbagai perangkat kapan pun dan dimana pun. Keberadaan Digital Workspace akan memberi ruang yang lebih leluasa bagi pengguna. Digital Workspace telah mentransformasi penggunanya berbagai berkomunikasi dan berkolaborasi dengan lebih mudah dan efektif. Manfaat positif inilah yang kemudian mendorong perluasan pembangunan mobile application untuk mendukung pelayanan dan pengawasan DJBC. industri karena memungkinkan Bagan 3.1 Roadmap TIK DJBC Harapannya, CEISA 4.0 akan menjadi enabler/driver baru yang memegang peranan penting dan strategis bagi DJBC untuk mencapai visi dan misi organisasi di tengah perkembangan dunia baik dari segi tatanan sosial, ekonomi, budaya, dan tantangan-tangtangan yang terus berevolusi semakin kencang. 2. Pengembangan National Logistic Ecosystem (NLE) Dalam pidato pelantikan pada 2019, Presiden menekankan perlunya upaya transformasi dari ketergantungan sumber daya alam ke daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa. Untuk dapat membangun industri manufaktur yang berdaya saing, salah satu faktor yang krusial adalah sektor logistik yang efisien dari sisi biaya dan waktu. Pada tahun 2014 sampai dengan 2018, biaya logistik di Indonesia merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Thailand,
87 - dan Vietnam. Biaya logistik Indonesia mencapai sekitar 24% dari PDB nasional atau setara Rp3.560 Trilyun. Komponen biaya logistik terbesar adalah biaya transportasi. Tingginya biaya transportasi menyebabkan makin tingginya juga biaya inventory. Pada penilaian kemudahan berusaha (ease of doing business), menurut catatan Bank Dunia, dalam kemudahan trading across borders pada 2019, Indonesia berada pada peringkat 116 begitu juga pada tahun 2020. Perizinan ekspor memakan waktu rata-rata 61 jam dengan proses clearance rata-rata mencapai 56 jam. Sementara itu, perizinan impor memakan waktu rata-rata 106 jam dengan proses clearance rata-rata 99 jam. Dengan kondisi demikian, akan sulit bagi Indonesia untuk dapat bersaing secara global di bidang industri dan perdagangan mengingat negara-negara lain terus melakukan terobosan guna meningkatkan kemudahan berusahanya. Ada beberapa hal yang menjadi sumber masalah inefisiensi logistik di Indonesia, salah satunya adalah adanya repetisi dan duplikasi. Sebagai contoh, importir mengajukan permohonan rekomendasi impor suatu komoditas kepada sebuah kementerian atau lembaga terkait, lalu permohonan yang sama (berulang) diajukan kepada kementerian atau lembaga lain untuk mendapatkan Surat Persetujuan Impor (SPI). Selain itu terdapat masalah berupa layanan-layanan di berbagai instansi pemerintahan dan juga pelaku usaha di bidang logistik yang belum terotimasi secara penuh. Beberapa instansi masih menerapkan sistem semi-manual dan manual. Di antara instansi pemerintah, sistem yang dikembangkan masih belum terintegrasi sepenuhnya dan belum terkolaborasi dalam mengelola data pelaku usaha. Akibatnya, proses profiling pelaku usaha berjalan masing-masing instansi dan terjadi perlakuan yang berbeda terhadap sebuah pelaku usaha yang sama. Salah satu masalah yang dihadapi pelaku usaha adalah sulitnya mendapatkan alat angkut. Sebagai contoh, importir sering kali kesulitan mencari truk container yang tersedia setelah mendapatkan persetujuan pengeluaran barang karena antara sistem informasi truk dengan sistem informasi K/L belum terhubung. Selain itu, belum sinkronnya informasi tentang ketersediaan dan kebutuhan alat angkut, menyebabkan tingginya idle capacity alat angkut, biaya broker, dan pengenaan tarif yang tidak transparan sehingga terjadi inefisiensi distribusi barang. Di era industri 4.0, beberapa sektor misalnya e-commerce barang dan jasa, telah dapat memanfaatkan keberadaan platform digital untuk proses bisnis yang efisien. Sayangnya saat ini di sektor logistik belum ada platform digital yang terkolaborasi dari hulu ke hilir. Akibatnya para pelaku logistik kesulitan untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang keberadaan muatan atau ketersediaan truk/gudang. Sementara itu, para importir kesulitan untuk mendapatkan transparansi harga sewa gudang dan biaya angkut truk, serta kesulitan untuk mengetahui status pengurusan dokumen dan keberadaan barangnya secara real time. Dalam rangka memperbaiki kinerja logistik nasional, pemerintah yang dimotori oleh Kemenkeu melalui DJBC dan LNSW dengan melibatkan K/L lainnya dan berbagai pelaku usaha logistik dan perbankan, mengembangkan suatu Ekosistem Logistik Nasional/ National Logistics Ecosystem (NLE) yang efisien. Strategi yang diterapakan antara lain mengembangkan sistem IT yang handal, menerapkan dan
88 - menegakan regulasi dan standar, serta menciptakan tata ruang yang efisien. Pengembangan NLE akan selaras dengan Sistem Logistik Nasional (Sislognas), mengingat NLE merupakan satu dari enam keys drivers Sislognas. Pengembangan NLE dilakukan berkesinambungan secara quick win (2020) sebagai salah satu upaya penangggulangan Covid-19, jangka pendek (2020-2021), jangka menengah (2022-2023), dan jangka panjang (2024 dan seterusnya). Untuk mempercepat realisasinya, tugas dan fungsi K/L yang terlibat, serta Rencana Aksi pengembangan NLE diatur dalam Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2020. 3. Peningkatan kapasitas operasi keamanan laut DJBC Salah satu anugrah Tuhan Yang Maha Esa pada bangsa Indonesia geografis adalah karakteristik Untuk kepulauan. negara Pemerintah menyesuaikannya, sistem Indonesia membentuk pengawasan di bidang kepabeanan yang sangat memerhatikan laut dan di sungai. Sistem pengawasan sarana pengangkut di pengawasan yang di lakukan di laut dan di sungai merupakan bagian yang berkesinambungan dan tidak terpisahkan dari sistem pengawasan dan penegakan hukum di darat, karena pergerakan sarana pengangkut dan barang di Indonesia yang sangat asimetris, para pelanggar atau penyelundup dapat bergerak dari satu titik ke titik lainnya dengan mudah. tersebut, DJBC melaksanakan Revitalisasi Pengawasan Laut pada periode 2014-2019 yang diperkuat melalui penetapan Inisiatif Strategis Revitalisasi Pengawasan Laut dalam Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan nomor Keputusan Menteri 974/KMK.01/2016 dan Program Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai sesuai Keputusan Menteri Keuangan nomor 361/KMK.04/2017. Beberapa capaian revitalisasi pengawasan laut pada periode rencana strategis 2014-2019 adalah sebagai berikut: 1. Pembentukan Subdirektorat Patroli Laut sebagai Dedicated Maritime Menyadari hal sesuai Keuangan Unit (DMU) di Kantor Pusat DJBC; 2. Penetapan Peraturan Menteri Keuangan nomor 179/PMK.04/2019 tentang Patroli Laut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Rangka Penindakan di Bidang Kepabeanan dan Cukai; 3. Penetapan 45 (empat puluh lima) SOP terkait kegiatan Patroli Laut pada tahun 2017, 2018 dan 2019; 4. Pembentukan Pusat Komando dan Pengendalian Patroli Laut DJBC (Puskodal) sebagai bagian dari integrasi dan modernisasi sarana dan prasana pengawasan laut; dan 5. Penetapan blueprint Manajemen SDM Pengawasan Laut melalui Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP- tentang Manajemen Sumber Daya Manusia 403/BC/2018 Pengawasan Laut DJBC
89 - Sesuai dengan pelaksanaan Program Pemberantasan Impor, Cukai dan Ekspor Berisiko Tinggi (PICE-BT) yang dideklarasikan sejak 12 Juli 2017 dan kemudian diperkuat lagi pada tanggal 16 Januari 2019 oleh pimpinan tinggi kementerian dan lembaga negara, DJBC telah mengantisipasi adanya penyebaran jalur dan moda penyelundupan yang dilakukan oleh para pelaku usaha berisiko tinggi. Untuk antisipasi penyebaran jalur dan moda penyelundupan melalui sarana pengangkut laut, dilaksanakan dengan DJBC melaksanakan beberapa kegiatan seperti Operasi Terpadu Jaring Sriwijaya dan Operasi Terpadu Jaring Wallacea. Atas antisipasi tersebut terjadi peningkatan penyebaran penindakan perubahan atas pola sebaran pelanggaran kepabeanan di laut yang berhasil ditindak pada periode 2017 s.d. 2019 dibandingkan periode 2014 s.d. 2016 sebelum dan sesudah pelaksanaan Program PICEBT. Perubahan pola tersebut dapat dilihat pada gambar sebagai berikut: Gambar 3.1 Pola Sebaran Penindakan di Laut Penindakan di Laut 2017-2019 Penindakan di Laut 2012-2016 Visualisasi Sebaran Penindakan di Laut tersebut menunjukan pentingnya kesinambungan pengawasan antara sistem pengawasan kepabeanan dan cukai di darat, laut dan udara serta pentingnya membangun jaring pengawasan bea dan cukai secara menyeluruh di Indonesia. Mempertimbangkan hal tersebut, maka program Revitalisasi Pengawasan Laut yang dilaksanakan oleh DJBC akan diteruskan sesuai dengan perencanaan untuk periode rencana strategis 2020-2024 dengan beberapa program yang diantaranya: 1. Penyempurnaan regulasi pengawasan laut baik dalam bentuk ketentuan setingkat Peraturan Direktur Jenderal maupun Peraturan Menteri keuangan 2. Penyempurnaan regulasi terkait pengawasan Barang Tertentu dan barang kena cukai tertentu sesuai Undang-undang Kepabeanan dan Cukai 3. Penelaahan dan pelaksanaan penguatan kelembagaan pengawasan laut DJBC 4. Penyempurnaan Manajemen Pengawasan Laut melalui perumusan Indikator Kinerja Utama Pengawasan Laut yang sesuai dengan best practies internasional dan karakteristik proses bisnis pengawasan laut 5. Penyempurnaan dan Penerapan Manajemen SDM Pengawasan Laut seperti siklus rekrutmen, peningkatan kesejahteraan, penerapan reward & punishment yang sesuai serta penetapan standard dan norma Pelaut Bea dan Cukai 6. Modernisasi kapal, senjata, alat navigasi dan komunikasi;
90 - 7. Pengkajian dan penerapan penggunaan drone sarana pengawasan udara seperti Pesawat Udara Nir Awak (PUNA) sebagai sarana untuk mendukung pengawasan atas lalu lintas sarana pengangkut di laut dan di sungai 8. Pemanfaatan teknologi AI seperti otomasi pengawasan AIS sarana pengangkut laut, pergerakan kapal , analisa manifes dan record of ship assessment (ROSA) 9. Pengadaan teknologi pengawasan laut seperti Radar di Gunung Jantan Kepulauan Riau serta tempat-tempat strategis lainnya 10. Pemanfaatan teknologi pengawasan laut yang dimiliki oleh Kementerian/ Lembaga lain 11. Peningkatan kapasitas SDM pengawasan laut DJBC agar memiliki keahlian dan keterampilan sesuai dengan standar internasional melalui pembentukan Marine Customs Training Center (bekerjasama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Bea dan Cukai, Badan Pendidikan dan Pelatihan Kemenkeu). 4. Pengembangan layanan e-commerce Pasar e-commerce dunia diprediksikan meningkat hampir dua kali lipat pada tahun 2020 atau 14,6% dari seluruh transaksi retail dunia. Hal ini merupakan tantangan di bidang kepabeanan secara global termasuk di Indonesia, karena karakteristik barang e-commerce yang kecil tetapi dengan volume sangat banyak dengan pertumbuhan dan pergeseran cukup signifikan. Selain itu, persoalan keamanan serta hak keuangan negara versus kecepatan pelayanan dan penurunan biaya logistik juga menjadi Industri kecil dan menengah mengeluhkan adanya ketidaksetaraan perlakukan antara Barang impor kiriman dengan hasil produksi IKM yang dikenakan Pajak. Disinyalir ada praktik kecurangan yang dilakukan oleh pelaku e-commerce untuk menghindari pungutan negara dengan menggunakan modus splitting terhadap barang impor kiriman. Fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak impor diberikan maksimal FOB USD 75 per hari per penerima. Modus splitting adalah memecah pemberitahuan barang impor untuk seorang penerima pada hari yang sama ke dalam banyak dokumen setiap dokumen pemberitahuan pabean. Nilai barang pada pemberitahuan pabean dideklarisikan di bawah deminimis (USD 75). tersebut, DJBC akan menguatkan Untuk mengatasi persoalan pengawasan melalui pengembangkan smart system. Sistem ini menggunakan algoritma khusus berbasis artificial intelligent untuk mengenali penerima dengan nama dan alamat yang sama di dalam sistem aplikasi barang kiriman. Disamping itu, dari sisi pelayanan, demi meningkatkan kecepatan dan kemudahan pelayanan, DJBC akan berkolaborasi dengan marketplace (Lazada, Tokopedia, dll). Bentuk kolaborasi tersebut adalah transfer informasi mengenai jumlah, jenis, harga barang dari marketplace kepada DJBC, serta pemungutan BM & PDRI oleh Marketplace menggunakan skema DDP (Delivery Duty Paid). Selanjutnya, permasalahan tersebut juga telah diselesaikan salah satunya dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan nomor 199/PMK.010/2019 yang telah Menetapkan peraturan terbaru terkait Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak atas Impor Barang Kiriman yang tantangan kepabeanan.
91 - telah disesuaikan nilai pembebasan batas bea masuk yang sebelumnya batas maksimal FOB USD75 disesuaikan menjadi maksimal FOB USD3 per hari per penerima dan pajak impor tidak ada batas ambang bawah. Selain itu, untuk mendukung Indonesia menjadi hub logistik Asia Pasifik, DJBC juga mengembangakan fasilitas berupa Pusat Logistik Berikat (PLB) e-commerce Sebagai gudang transhipment barang e- commerce sekaligus media penjualan hasil produksi IKM. PLB e-commerce menyediakan fasilitas kepabeanan dari sisi prosedur berupa penangguhan lartas selama penimbunan, masa timbun barang selama maksimal 3 tahun, pemasukan barang ke PLB dalam jumlah besar, dan fast delivery time. Dari sisi fiskal, fasilitas yang diberikan berupa Penangguhan BM dan PDRI pada saat pemasukan dan tidak ada deminimus. Adapun ketentuan lain adalah pemasukan dan pengeluaran menggunakan Dokumen PLB (BC 1.6 & BC 2.8), Kewajiban Kepabeanan diselesaikan oleh Pengusaha PLB e-Commerce, tarif sesuai dengan ketentuan tentang barang kiriman, dan tidak dapat digunakan untuk barang kena cukai. Selain untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan pelayanan impor oleh e-commerce, smart system juga akan dikembangkan agar dapat mendukung kegiatan ekspor oleh IKM. 5. Kontribusi DJBC dalam Kerjasama Kepabeanan Internasional Sesuai dengan visi DJBC untuk menjadi organisasi kepabeanan terkemuka di dunia, maka DJBC dituntut untuk dapat meningkatkan kontribusi di level internasional, salah satunya dengan menjadi World Customs Organization (WCO) Asia/Pacific Vice-chair periode 2020-2022. Vice-chair memiliki tugas pokok untuk mengkoordinasikan kegiatan di Kawasan Asia Pasifik serta menjadi perwakilan dalam pertemuan di WCO guna memperjuangkan kepentingan regional. Selain dapat meningkatkan citra positif dan daya saing DJBC di kancah internasional, DJBC dapat memperjuangkan kepentingan langsung, serta mendapatkan kesempatan lebih besar untuk turut ambil bagian dalam penentuan arah kebijakan WCO. Indonesia secara Sebagai Vice-chair, DJBC akan mewakili Kawasan Asia Pasifik dalam pertemuan WCO di antaranya Policy Commission, Capacity Building Committee, dan Vice Chair/ROCB/RTC Global Meeting. Selain itu, Vice- chair juga mewakili kawasan dalam pertemuan level global lainnya seperti Oceania Customs Organization (OCO) Annual Conference, Regional Intelligence Liaison Office Administrative Meeting of National Contact Point, dan Annual Meeting on Project Customs Anti-drug Strategy (CADS). Dalam pelaksanaan tugasnya, Vice-chair juga bertanggung jawab untuk menyelenggarakan beberapa pertemuan guna melakukan koordinasi antar Anggota di kawasan Asia Pasifik. Pertemuan rutin yang penyelenggaraannya berada di bawah kewenangan Vice-chair antara lain WCO Asia Pacific Regional Heads of Customs Administrations Conference (RHCA) yang dihadiri pimpinan Administrasi Pabean atau setingkat Direktur Jenderal; WCO Asia Pacific Regional Contact Point Meeting (RCP) yang dihadiri masing-masing Contact Point Administrasi Pabean; serta workshop atau seminar sesuai dengan kebutuhan Anggota di kawasan regional. Adapun bentuk kegiatan Vice-chair yang lain meliputi pengelolaan laman WCO Asia Pasifik, penerbitan dan pendistribusian WCO A/P Customs News setiap empat bulan, pengelolaan capaian
92 - Regional Strategic Plan, serta koordinasi kegiatan dengan forum regional lainnya. Selain itu, DJBC juga dijadwalkan untuk menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan WCO Technology Conference. 3.3. Kerangka Regulasi Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis DJBC, akan disusun beberapa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang terkait dengan bidang tugas DJBC pada periode 2020-2024. Rancangan peraturan tersebut dibuat dengan mengedepankan semangat simplifikasi peraturan. Rincian RPP dan RPMK serta urgensi pembentukan masing-masing RPP dan RPMK tersebut adalah sebagai berikut: 1. Amandemen UU Kepabeanan Urgensi pembentukan: a. Penyelarasan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dengan perkembangan ekonomi global dan nasional b. Penyelarasan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dengan perkembangan perdagangan internasional c. Penyelarasan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dalam rangka pengamanan hak keuangan negara melalui penerimaan negara di sektor kepabeanan d. Penyelarasan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dalam rangka optimalisasi penerimaan negara, peningkaan investasi dan ekspor, penguatan peran Indonesia di bidang kepabeanan internasional serta optimalisasi kinerja dan pengawasan administrasi pabean. 2. Amandemen UU Cukai Urgensi pembentukan: a) Menegaskan paradigma cukai sebagai instrumen fiskal untuk mengendalikan konsumsi/ penggunaan objek-objek tertentu (control tax atau driving tax dan tidak sekedar sin tax), dan berkaitan pula dalam hal administrasi cukai seperti: sanksi administrasi lebih diutamakan daripada sanksi pidana dengan penerapan azas ultimum remedium, rekonstruksi konsep penerapan earmarking cukai b) Mengakomodir pentingnya pengaturan objek cukai yang lebih dinamis dengan mekanisme penetapan yang lebih efektif dan efisien (dalam rangka ekstensifikasi objek cukai), agar dapat memaksimalkan cukai sebagai sumber penerimaan negara selain perpajakan yang potensial, adaptif, dan rasional. Hal ini sejalan juga dengan wacana konversi PPnBM menjadi cukai c) Menyesuaikan beberapa materi administrasi cukai lainya terhadap tuntutan perkembangan hukum, ekonomi, industri, bisnis/perdagangan, lingkungan, sosial masyarakat, dan teknologi. Misalnya: pengaturan yang dapat mengakomodir berbagai jenis potensi objek cukai atau subjek cukai, penyesuaian terminologi dengan regulasi terkait lainnya, penerapan single document, dan pengawasan berbasis teknologi (contoh: IT inventory).
93 - 3. RPP Penunjukan Pos-Pos Perbatasan (Protocol 2 Asean Framework (AFAFGIT): in Transit Agreement on Facilitation of Good Designation of Frontier Post) 4. RPP Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan dan Cukai 5. RPMK Manifest Penumpang Laut 6. RPMK Kewenangan Penindakan Barang Terkait Terorisme dan Kejahatan Lintas Negara (Turunan Pasal 64a Undang-Undang Kepabeanan) 7. RPMK Pengawasan Barang Tertentu (Antar Pulau) 8. RPMK Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan Barang Kena Cukai 9. RPMK Kawasan Industri Hasil Tembakau 10. RPMK Fasilitas Cukai (Pembebasan dan Tidak Dipungut) 11. RPMK Kemudahan Pembayaran Cukai (Penundaan dan Pembayaran Berkala) 12. RPMK Tarif Cukai (HT, HPTL, EA, MMEA) 13. RPMK Pelunasan Cukai 14. RPMK Pengembalian Cukai 15. RPMK Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian ATIGA 16. RPMK Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian AANZFTA 17. RPMK Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian ACFTA 18. RPMK Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian AKFTA 19. RPMK Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian AJCEP 20. RPMK Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian AIFTA 21. RPMK Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian IJEPA 22. RPMK Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian IPPTA 23. RPMK Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian IC-CEPA 24. RPMK Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian MoU Indonesia-Palestine 25. RPMK Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian IA-CEPA 26. RPMK Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian Indonesia Mozambique PTA 27. RPMK Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian Indonesia Bangladesh PTA 28. RPMK Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian IK-CEPA 29. RPMK Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian Indonesia -Taiwan PTCA 30. RPMK Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian Indonesia-Turkey CEPA
94 - 31. RPMK Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian IEU-CEPA 32. RPMK Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian EFTA-CEPA 33. RPMK Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian RCEP 34. RPMK Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian Indonesia-Tunisia PTA 35. RPMK Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian Indonesia-Iran PTA 36. RPMK Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian Indonesia-Morocco PTA 37. RPMK Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian Indonesia-Fiji PTA 38. RPMK Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian Indonesia-Djibouti PTA 39. RPMK Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian Indonesia-Papua Nugini FTA 40. RPMK Advance Ruling on Origin 41. RPMK Post Importation Claim 42. RPMK Tata Laksana Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut, dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut 43. RPMK Pembongkaran dan Penimbunan Barang Impor 44. RPMK Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara 45. RPMK Pemberlakuan Kepabeanan Atas Selisih Berat dan/atau Volume Barang Impor dalam Bentuk Curah dan Barang Ekspor dalam Bentuk Curah 46. RPMK Ketentuan Impor Kembali Barang Yang telah Diekspor dan pemberian Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas Impor kembali Barang yang Telah Diekspor 47. RPMK Pengeluaran Barang Pelayanan Segera (Rush Handling) 47. RPMK Pengeluaran Barang Pelayanan Segera (Rush Handling) 48. RPMK Pengawasan Terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan 49. RPMK Penundaan Pembayaran Bea Masuk Dalam Rangka Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai Dengan Jaminan 50. RPMK Impor Sementara dan Ekspor Sementara Retunable Package 51. RPMK Impor Sementara Dengan Menggunakan Carnet atau Ekspor Yang Dimaksudkan Untuk Diimpor Kembali Dalam Jangka Waktu Tertentu Dengan Menggunakan Carnet 52. RPMK Impor Sementara Kapal Wisata Asing 53. RPMK Penanganan Bencana 54. RPMK Pemeriksaan Pabean 55. RPMK Penguasaan Pemberitahuan Pabean 56. RPMK Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor 57. RPMK Pemanfaatan Peralatan Pemeriksaan Non-Intrusive 58. RPMK Penyederhanaan Pemberitahuan Pabean 59. RPMK Penjaluran Barang Impor 60. RPMK Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai 61. RPMK Tempat Penimbunan Pabean 62. RPMK Impor Barang Digital
95 - 63. RPMK Pertukaran Data Antar Administrasi Pabean 64. RPMK Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator) 65. RPMK Mitra Utama Kepabeanan 66. RPMK Deklarasi Inisiatif Importir dan Pembayaran Inisiatif Importir 67. RPMK Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk 68. RPMK tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor 69. RPMK Barang Kiriman Ekspor 70. RPMK Pemungutan Bea Keluar 71. RPMK Pengganti Atas PMK Nomor 104/PMK.010/2016 Tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada KEK 72. RPMK Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat (TPPB) 73. RPMK Perubahan PMK 101/PMK.04/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Peralatan dan Bahan yang Digunakan untuk Mencegah Pencemaran Lingkungan 74. RPMK Perubahan PMK 105/PMK.04/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Bibit dan Benih untuk Pembangunan dan Pengembangan Industri Pertanian, Peternakan dan Perikanan 75. RPMK Pemberian fasilitas pembebasan/keringanan bea masuk atas barang impor untuk kegiatan industri EBT (Energi Baru Terbarukan) 76. RPMK Pemberian fasilitas pembebasan/keringanan bea masuk (supporting atas barang industries) di bidang hulu migas, panas bumi, dan minerba industri pendukung impor bagi 77. RPMK Perubahan PMK 69/PMK.04/2012 tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah Untuk Kepentingan Penanggulangan Bencana Alam 78. RPMK Perubahan PMK 164/PMK.04/2019 tentang Perubahan atas PMK 191/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, serta Barang dan Bahan yang Dipergunakan untuk Menghasilkan Barang yang Dipergunakan bagi Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara 79. RPMK Pengganti PMK 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai 80. RPMK Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan dan Cukai 81. RPMK Perubahan PMK 40/PMK.04/2016 tentang Pembayaran dan/atau Penyetoran Kepabeanan dan Cukai Secara Elektronik 82. RPMK Tata Laksana Penyidikan 83. RPMK Audit Kepabeanan dan Cukai. 3.4. Kerangka Kelembagaan Dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang semakin berat dan kompleks, DJBC harus didukung oleh perangkat organisasi, proses bisnis/tata laksana, dan sumber daya aparatur yang tepat baik secara kualitas maupun kuantitas, baik di tingkat Kantor Pusat maupun di
96 - tingkat wilayah. Untuk itu kegiatan pengembangan dan penataan kelembagaan yang meliputi organisasi dan proses bisnis/tata laksana, serta pengelolaan sumber daya aparatur mutlak dilaksanakan secara efektif, intensif, dan berkesinambungan. Dalam melakukan penataan kelembagaan dan pengelolaan sumber daya manusia, DJBC berpedoman kepada KMK Nomor 36/KMK.01/2014 Tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025 serta KMK Nomor 974/KMK.01/2016 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KMK Nomor 59/KMK.01/2018 tentang perubahan kedua atas KMK Nomor 974/KMK.01/2016 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan untuk memperkuat 87 inisiatif strategis yang ditetapkan dalam KMK 36/2014 tersebut yang berorientasi pada outcomes dan berdampak nasional. Dalam melakukan penataan kelembagaan dan pengelolaan sumber daya manusia, DJBC akan mewujudkan: 1. Organisasi yang ramping dan tanpa sekat-sekat (flatter and boundaryless organization); 2. Organisasi yang lean, clean, and green; 3. SDM yang kompeten, adaptive and technology savvy; dan 4. Pemanfaatan perkembangan teknologi informasi. Dalam rangka menjaga agar organisasi DJBC mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat, efektif dan efisien, DJBC juga perlu menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan dan tuntutan publik. Di samping itu DJBC perlu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat. Untuk itu, DJBC memerlukan sumber daya aparatur yang tepat secara kualitas maupun kuantitas, baik di tingkat Kantor Pusat maupun di tingkat wilayah. Untuk merespon tuntutan tersebut perlu selalu dilakukan monitoring, evaluasi, dan penataan di bidang organisasi dan sumber daya aparatur yang berkelanjutan. 3.4.1.Penataan Kelembagaan dan Proses Bisnis 3.4.1.1. Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi DJBC Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas PMK nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, DJBC mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, DJBC melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut: 1. perumusan kebijakan di bidang penegakan hukum, pelayanan dan pengawasan, optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai; 2. pelaksanaan kebijakan · di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
97 - 3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengwsan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penenmaan negara di bidang kepabeanan dan cukai; 4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai; 5. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penenmaan negara di bidang kepabeanan dan cukai; 6. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan 7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan. Saat ini, telah terbit Peraturan Presiden nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan yang mengatur mengenai organisasi akan Kementerian Keuangan, dimana ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. tersebut Perpres 3.4.1.2. Struktur Organisasi DJBC 1. Kantor Pusat DJBC Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi seperti yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 229/PMK.01/2019 Tentang Perubahan Kedua atas PMK nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, DJBC didukung oleh 11 (sebelas) Unit Eselon II di lingkungan Kantor Pusat sebagai berikut: a. Sekretariat Direktorat Jenderal b. Direktorat Teknis Kepabeanan c. Direktorat Fasilitas Kepabeanan d. Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai e. Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga f. Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan g. Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai h. Direktorat Kepatuhan Internal i. Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai j. Direktorat Penindakan dan Penyidikan k. Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis. Masing-masing unit Eselon II memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda dan spesifik. Sekretariat Jenderal sebagai unsur pembantu Pimpinan memiliki tugas untuk melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sedangkan, masing-masing Direktorat sebagai unsur pelaksana memiliki tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidangnya masing-masing. Adapun tugas untuk Direktorat Kepatuhan melaksanakan lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Internal mempunyai fungsi pengawasan internal di Di lingkungan DJBC juga terdapat Tenaga Pengkaji sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.01/2006 tentang Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea
98 - dan Cukai yang bertugas untuk memberikan telaahan kepada DJBC mengenai masalah-masalah di bidang pelayanan dan penerimaan kepabeanan dan cukai, pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai, dan pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi. Tenaga Pengkaji terdiri atas 3 (tiga) bidang, yakni: a. Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai b. Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai c. Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi. 2. Instansi Vertikal DJBC Dalam melaksanakan tugas pokok di bidang kepabeanan dan cukai dalam lingkup daerah, DJBC memiliki instansi vertikal yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan PMK nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJBC, Instansi Vertikal DJBC terdiri dari 2 besaran organisasi yakni Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan. Kantor Wilayah DJBC dibagi dalam 2 tipologi yakni Kantor Wilayah DJBC dan Kantor Wilayah DJBC Khusus. Kantor Wilayah DJBC Khusus dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengawasan khususnya di daerah dengan tingkat kerawanan yang cukup tinggi. Kantor Pelayanan DJBC terbagi berdasarkan 2 Kelas yakni Kelas Utama dan Kelas Madya. Kelas Utama adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPU BC) yang dibagi dalam 3 tipologi yakni KPU BC Tipe A, KPU BC Tipe B, dan KPU BC Tipe C. sedangkan Kelas Madya adalah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) yang dibagi dalam 5 tipologi yakni KPPBC Tipe Madya Pabean, KPPBC Tipe Madya Cukai, KPPBC Tipe Madya Pabean A, KPPBC Tipe Madya Pabean B, dan KPPBC Tipe Madya Pabean C. 3. Unit Pelaksana Teknis (UPT) DJBC teknis operasional pelaksanaan tugas pokok di bidang kepabeanan dan cukai, DJBC memiliki 2 jenis Unit Pelaksana Teknis (UPT) yakni: a. Balai Laboratorium Bea dan Cukai (BLBC) sesuai dengan PMK 84/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja BLBC. BLBC terbagi ke dalam 2 Kelas yakni Kelas I dan Kelas II, serta terdiri dari 3 BLBC yaitu BLBC Kelas I Jakarta, BLBC Kelas II Medan, dan BLBC Kelas II Surabaya Dalam mendukung optimalisasi b. Pangkalan Sarana Operasi Beadan Cukai (PSO BC) sesuai dengan PMK 24/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja PSO BC. PSO BC terbagi ke dalam 2 Tipologi yakni Tipe A dan Tipe B, serta terdiri dari 5 PSO BC yaitu PSO BC Tipe A Tanjung Balai Karimun, PSO BC Tipe B Batam, PSO BC Tipe B Tanjung Priok, PSO BC Tipe B Pantoloan, dan PSO BC Tipe B Sorong.
99 - Adapun struktur organisasi DJBC adalah sebagai berikut: Bagan 3.2 Struktur Organisasi DJBC 3.4.1.3. Arah Kebijakan Kelembagaan Selaras dengan arahan Presiden Republik Indonesia dalam pidato pelantikan bahwa salah satu yang menjadi perhatian lima tahun kedepan adalah penyederhanaan birokrasi berupa pemangkasan eselonisasi dan peralihan jabatan struktural ke fungsional. DJBC dalam memproyeksikan arah kebijakan kelembagaan lima tahun kedepan tentunya menyelaraskan dengan arahan presiden dimaksud. DJBC merupakan institusi yang pada dasarnya memiliki fungsi utama terkait pendapatan negara dan pengawasan pendapatan negara dan berperan vital dalam
100 - meningkatkan roda perekonomian nasional. Kedua fungsi tersebut merupakan core business DJBC dalam rangka berpartisipasi aktif menyokong Kementerian Keuangan untuk menjalankan fokus strategi vitalnya dalam mengoptimalkan fungsi pendapatan Negara. Urgensitas dari kedua fungsi ini didasari amanat dari Undang-undang Kepabeanan dan Undang-undang Cukai. rasio pajak dan menjadi penggerak Berdasarkan Undang-undang Kepabeanan Pasal 1 dinyatakan bahwa peranan utama di bidang kepabeanan adalah melakukan pengawasan pemasukan/pengeluaran barang (dari atau ke dalam daerah pabean) dan pemungutan bea masuk atau bea keluar. Selanjutnya, berdasarkan Undang-undang Cukai pasal 1 dan pasal 2, dinyatakan bahwa peranan utama di bidang cukai adalah melakukan pengawasan barang-barang tertentu dengan pengenaan cukai dari: konsumsinya perlu dikendalikan; peredarannya perlu diawasi; pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat/lingkungan hidup; serta pemakaiannya perlu asas keadilan/keseimbangan. Atas dasar itu, maka fungsi pendapatan negara yang diemban oleh DJBC adalah dalam hal pemungutan dan pengawasan bea masuk, bea keluar, serta pengenaan cukai dari barang-barang tertentu. Selain berperan dalam pendapatan negara dan pengawasan pendapatan negara melalui bea masuk, bea keluar, dan cukai guna menunjang pembangunan nasional, DJBC memiliki beberapa fungsi utama dalam perekonomian Indonesia. Hal ini sejalan dengan posisi strategis DJBC sebagai pintu masuk yang perlu menjalankan berbagai fungsi dengan kompleksitas tinggi. Melalui fungsi-fungsi tersebut, DJBC menjadi salah satu institusi yang memegang peranan penting dalam menjaga hak-hak keuangan negara. Hal ini juga tergambar dari luasnya wilayah pengawasan dan tingginya kompleksitas karakteristik proses bisnis karena terus mengalami perkembangan yang signifikan berkaitan dengan aktivitas perdagangan internasional dan tuntutan pemenuhan kebutuhan nasional. Adapun karakteristik dari proses bisnis bea dan cukai antara lain: transactional 1. 2. real time 3. pelayanan 24 dalam 7 hari (24/7) time-sensitive 4. 5. high volume 6. selectivity management 4. 5. high volume 6. selectivity management and jam risk 7. balancing and control 8. dependency 9. complex and dynamic 10. on the field operation 11. interconnected facilitation 12. digitalisasi 13. kolaborasi. Dengan beragam fungsi vital, karakteristik proses bisnis yang kompleks, wilayah pengawasan yang luas, serta peranan administrasi kepabeanan yang semakin besar di dunia internasional membuat DJBC memerlukan restrukturisasi organisasi. Restrukturisasi organisasi ini diperlukan mengingat saat ini DJBC terbilang memiliki tingkat produktivitas yang tinggi namun masih memiliki keterbatasan dalam pengelolaan organisasi, SDM, anggaran, serta infrastruktur. Sejalan dengan peranan vital DJBC yang tidak hanya dari sisi
101 - pendapatan negara dan pengawasan pendapatan negara, namun juga dari berbagai peranan penting lainnya untuk menjaga hak-hak keuangan negara dan stabilitas perekonomian nasional, serta melindungi masyarakat dan industri dalam negeri, maka DJBC melakukan penataan organisasi. Dengan adanya ruang untuk penataan struktur organisasi, maka diharapkan menjadi peluang bagi DJBC untuk mengoptimalisasikan fungsi-fungsi yang diembannya, termasuk dalam menyokong Kementerian Keuangan menjalankan fungsi pendapatan Negara. Penataan struktur organisasi ini difokuskan pada skema terbaik penataan struktur organisasi DJBC agar sejalan dengan peranan penting DJBC dalam menjalankan fungsi pendapatan negara dan pengawasan pendapatan negara serta fungsi penting lainnya seperti memfasilitasi perdagangan dan industri di bidang kepabeanan dan cukai; mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif; melindungi masyarakat dan industri dalam negeri; mengawasi kegiatan impor, ekspor, dan kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai lainnya. Pembahasan dalam penataan struktur organisasi ini menitikberatkan pada urgensitas setiap unit yang telah ada maupun unit baru yang direncanakan pada kantor pusat DJBC. Demi mencapai peningkatan kapasitas dan optimalisasi peran Organisasi, maka setiap langkah yang dilakukan DJBC hendaknya selalu beriringan dengan: 1. agenda prioritas dan agenda pemerintah lainnya 2. perubahan lingkungan strategis di level Kementerian Keuangan sebagai induk Organisasi DJBC 3. peran dalam menjaga hak-hak keuangan Negara dan stabilitas perekonomian nasional maupun melindungi masyarakat dan industri dalam negeri 4. dinamika kepentingan nasional dan semakin besarnya tanggungjawab internasional seiring interaksi lalu lintas barang 5. peningkatan kompleksitas proses bisnis, tugas dan fungsi, maupun wilayah pengawasan, maka sekiranya perlu diakomodir dalam struktur organisasi yang tepat. Selanjutnya, untuk mendukung perubahan lingkungan yang kian berkembang, dalam struktur organisasi DJBC juga diperlukan unit khusus dan bersifat modern yang mengakomodir aspek transformasi kelembagaan, transformasi digital, dan perkembangan lingkungan strategis. Unit tersebut nantinya akan didukung dengan analis-analis yang secara khusus bertugas melakukan pengkajian terhadap kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis baik yang bersumber dari luar maupun internal organisasi. Upaya-upaya di atas diperlukan mengingat peran DJBC yang semakin meningkat baik dari sisi cakupan maupun skalanya selama lima tahun ke depan. Dalam hal ini, perencanaan strategis yang handal merupakan kunci keberhasilan yang dibutuhkan DJBC dalam menjalankan peran dan amanat yang diemban. Oleh karena itu, DJBC juga akan melakukan eskalasi fungsi tenaga pengkaji dengan unit terkait. Hal tersebut ditujukan juga untuk lebih mengoptimalkan dan memfokuskan fungsi analis kebijakan pada beberapa bidang, yaitu terkait dengan peran kepabeanan, cukai, pengawasan kepabeanan dan cukai, serta dukungan organisasi dan kelembagaan. Selain itu, dalam menghadapi
102 - perkembangan lingkungan strategis yang berdampak dalam pelaksanaan tugas pokok di bidang kepabeanan dan cukai, diperlukan penguatan kelembagaan melalui optimalisasi peran dan ruang Staf Ahli untuk mendukung pelaksanaan tugas di bidang kepabeanan dan cukai. Staf Ahli yang dedicated akan mendukung DJBC dalam penyusunan rekomendasi atas isu-isu strategis di bidang kepabeanan dan cukai, sehingga keputusan strategis yang ditetapkan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Selain itu, penguatan Staf Ahli diharapkan dapat mendorong optimalisasi pelaksanaan harmonisasi dan menjadi katalis kebijakan di bidang pengawasan, pelayanan, dan fasilitasi, dimana pelaksanaan pengawasan yang efektif dan pelayanan yang prima akan berdampak pada optimalisasi penerimaan negara. Di samping itu, DJBC akan melakukan penyederhanaan birokrasi (delayering) dalam rangka mendukung arah kebijakan nasional dan arah kebijakan Kementerian Keuangan guna mewujudkan organisasi yang agile dan professional. Upaya delayering tersebut dilakukan juga dalam rangka mendukung pelaksanaan manajemen SDM berbasis sistem merit serta penyederhanaan birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam hal ini, peran dan fungsi jabatan fungsional akan lebih dioptimalkan baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Dengan demikian, untuk mewujudkan kelembagaan DJBC yang best fit, pada tahun 2020-2024 DJBC akan melaksanakan langkah- langkah: 1. Perubahan Kebijakan Terkait Kelembagaan DJBC di Kantor Pusat Penataan Organisasi prioritas pada Kantor Pusat adalah penguatan kelembagaan pada unit yang menangani fungsi pengawasan narkotika dan unit yang menangani fungsi komunikasi publik dan layanan informasi. Fungsi tersebut diperkuat dalam desain struktur kelembagaan guna menjawab lingkungan strategis di bidang perlindungan tantangan di masyarakat maupun memenuhi harapan masyarakat. Penyempurnaan ruang lingkup penataan organisasi lainnya di Kantor Pusat DJBC adalah penguatan tugas dan fungsi serta perubahan nomenklatur dengan tujuan agar pelaksanaan tugas terkait prosedur pelayanan dan fasilitas kepabeanan, prosedur pelayanan dan fasilitas cukai, kerjasama internasional, hukum, pengawasan dan penegakan hukum, teknologi informasi, post customs clearance, penerimaan negara, dan lain sebagainya dapat dilaksanakan dengan optimal sehingga potensi celah hukum dalam pelaksanaan kewenangan yang diemban dapat diminimalisasi. Selain melaksanakan peran utamanya, Bea Cukai seyogyanya juga memerlukan penguatan fungsi pengelolaan manajemen transformasi. Hal ini dikarenakan pada lima tahun sebelumnya DJBC mengelola project perubahan besar yaitu RBTK dan PRKC. Dengan demikian, kedepannya, fungsi manajemen transformasi menjadi salah satu fokus perhatian untuk diperkuat eksistensinya. Selanjutnya, juga akan dilakukan optimalisasi penggunaan jabatan fungsional di Kantor Pusat DJBC.
103 - Secara umum, arah kebijakan kelembagaan kantor pusat DJBC adalah sebagai berikut: 1. penguatan kelembagaan unit yang menangani fungsi pengawasan narkotika dan unit yang menangani fungsi komunikasi publik dan layanan informasi 2. restrukturisasi Kantor menyesuaikan debirokratisasi/delayering pengelolaan transformasi. kelembagaan Pusat serta DJBC eskalasi 2. Perubahan Kebijakan Terkait Kelembagaan DJBC di unit vertikal akan dilakukan beberapa hal: Sampai dengan saat ini, DJBC memiliki 20 Kanwil DJBC dengan dua kantor wilayah yang bersifat khusus yaitu Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau dan Kanwil DJBC Khusus Papua. Kemudian terdapat 104 KPPBC yang terdiri dari 7 Tipe Madya Pabean, 3 Tipe Madya Cukai, 10 Tipe Madya Pabean A, 21 Tipe Madya Pabean B, 63 Tipe Madya Pabean C. Selanjutnya, KPPBC membawahi Kantor Bantu Bea dan Cukai yang berjumlah 154 kantor dan Pos Pengawasan Bea dan Cukai yang berjumlah 663 pos. Sementara untuk BLBC dan PSO BC secara administratif bertanggung jawab kepada Kanwil DJBC yang membawahinya, namun secara teknis bertanggung jawab kepada Direktorat Teknis Kepabeanan untuk BLBC dan Direktorat Penindakan dan Penyidikan untuk PSO BC. Sampai saat ini, terdapat 3 BLBC yang terdiri dari BLBC Kelas I dan BLBC Kelas II, sedangkan untuk PSO BC terdapat 5 pangkalan yang terdiri dari 1 Tipe A dan 4 Tipe B. KPU BC merupakan unit eselon II yang melaksanakan fungsi pelayanan yang saat ini terdapat 3 unit yang terdiri dari 1 Tipe A, 1 Tipe B, dan 1 Tipe C. Di samping itu, DJBC juga memiliki kelompok jabatan fungsional yang tugasnya sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam lima tahun kedepan akan dilakukan peninjauan kembali terkait tipologi kantor yang ada dan akan melakukan penyesuaian struktur pada setiap tipologi kantor vertikal dengan mempertimbangkan potensi implementasi jabatan fungsional dan peralihan jabatan struktural ke jabatan fungsional sesuai dengan arahan Presiden RI dalam pidato pelantikan. Dalam mendukung penguatan peran kantor vertikal, DJBC akan melakukan monitoring dan evaluasi berkala setiap tahun tujuan untuk memperoleh gambaran senyatanya dengan efektivitas dan efisiensi atas ruang lingkup penataan organisasi diantaranya: a. b. nomenklatur, c. kelas dan tipologi, d. e. wilayah kerja, ruang struktur, f. g. uraian jabatan, dan h. aspek terkait keorganisasian lainnya tugas dan fungsi, lokasi dan kedudukan,
104 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana urgensitas eksistensi dan potensi pembentukan kantor vertikal pada wilayah tertentu sesuai faktor eksternal (kebijakan nasional, tuntutan stakeholder, dan faktor eksternal internal yang menjadi kebutuhan organisasi DJBC. lainnya) maupun faktor Lebih lanjut, sembari bergerak menuju usulan struktur organisasi 2020, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai perlu meneliti lebih lanjut sebaran beban kerja seluruh kantor wilayah untuk memastikan bahwa beban kerja tersebut tersebar secara merata dan mempertimbangkan pertumbuhan tiap wilayah dan dinamika operasional antar kantor wilayah di masa mendatang. Isu strategis lain yang mendorong perubahan kelembagaan adalah optimalisasi pemeriksaan post clearance. Rendahnya Audit Coverace Ratio (ACR) dan belum optimalnya penelitian ulang (Penul) juga membutuhkan solusi dengan pendekatan penguatan kelembagaan. Penguatan fungsi pengawasan laut menjadi salah satu fokus dalam penguatan kelembagaan DJBC di tahun 2020-2024. Penguatan kelembagaan pengawasan laut yang telah melalui proses yang panjang dalam pelaksanaan Renstra DJBC 2015- 2019 melalui 3 (tiga) kali uji coba penguatan fungsi PSO (2016, 2017, dan 2019) diharapkan dapat diimplementasikan di periode renstra kali ini. Sesuai dengan kajian awal yang telah diajukan serta memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan kebutuhan organisasi yang senyatanya, penguatan kelembagaan fungsi pengawasan laut akan berdampak pada perubahan ruang lingkup penataan organisasi, khususnya di Kantor Wilayah DJBC Khusus, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai, dan Pos Pengawasan Bea dan Cukai. Perubahan kebijakan kelembagaan pada Instansi Vertikal DJBC dilakukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi organisasi, usulan pihak internal dan/atau eksternal dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan prinsip pengorganisasian secara cermat, hati-hati, dan tepat guna instansi vertikal DJBC yang adaptif, agile, mewujudkan profesional, dan fit for purpose. 3. Penguatan peran Unit Pelaksana Teknis Dalam mendukung penguatan peran unit pelaksana teknis, DJBC akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala (PSO) maupun Balai pada Pangkalan Sarana Operasi Laboratorium Bea dan Cukai terkait pembentukan Satuan Pelayanan untuk melihat optimalisasi peran unit pelaksana teknis dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok DJBC baik dalam lingkup Kantor Pusat maupun Instansi Vertikal berdasarkan ruang lingkup penataan organisasi. (BLBC) khususnya Penataan organisasi Unit Pelaksana Teknis dilakukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi organisasi maupun usulan dari pihak eksternal dan intenal dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis baik faktor internal (beban kerja, proses bisnis, arah strategi, visi dan misi) maupun faktor
105 - pemangku eksternal IT, dan sebagainya). Selain kepentingan, perkembangan penguatan peran UPT PSO yang sudah dijelaskan melalui pembangunan DMU diatas, Perencanaan lain terkait penataan organisasi unit pelaksana teknis dalam jangka waktu 5 tahun ke depan adalah penyempurnaan ruang lingkup penataan organisasi pada BLBC seperti pembentukan/penghapusan unit organisasi non struktural Satuan Pelayanan, serta potensi perubahan wilayah kerja dan perubahan kedudukan/pembentukan BLBC baru. Untuk tahun 2020 s.d 2024, Laboratorium BC akan terus berbenah untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan pengujian dan identifikasi barang untuk tujuan peningkatan penerimaan dan pengawasan. (kebijakan pemerintah, tuntutan Dalam rangka menunjang visi organisasi DJBC, BLBC memiliki visi menjadi laboratorium pengujian Bea dan Cukai dengan standar internasional. Hal ini sejalan dengan rencana BLBC yang akan dibentuk menjadi Regional Customs Laboratory (RCL) untuk wilayah Asia Pasifik berdasarkan asistensi dan rekomendasi dari World Customs Organization (WCO). Pada bulan Juli 2019, BLBC telah mendapatkan kunjungan kehormatan dari Sekjen WCO, Kunio Mikuriya yang menyambut baik keinginan BLBC untuk dapat menjadi RCL dengan alasan bahwa BLBC telah berkembang menjadi laboratorium advance yang dilengkapi dengan peralatan yang mumpuni untuk mendukung fungsi kepabeanan dalam rangka mengawasi lalu lintas barang di Indonesia, hal ini dinilai dapat menjadi rujukan bagi negara lain di wilayah Asia Pasifik. Dengan demikian, pada periode Renstra 2020-2024 ini direncanakan pembentukan dan peresmian BLBC sebagai RCL, sehingga diperlukan rencana dan perhitungan anggaran yang matang untuk mewujudkan hal tersebut. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, untuk mendukung kesinambungan revitaliasi BLBC, dapat disampaikan roadmap dan progress BLBC sebagai berikut: a. Akan di bentuk beberapa Satuan Pelayanan Laboratorium BC b. Persiapan dan peresmian BLBC sebagai Regional Customs Laboratory (RCL) untuk kawasan Asia Pasifik serta melakukan evaluasi c. Penguatan BLBC dengan melakukan peremajaan alat laboratorium dan sarana-prasarana lainnya yang menunjang kegiatan pengujian dan identifikasi barang, baik di laboratorium induk maupun di satpel lab BC. 4. Transformasi Jabatan Struktural dan Optimalisasi dan Penguatan Jabatan Fungsional Sesuai dengan arahan presiden, penyederhanaan birokrasi dilaksanakan dengan melakukan pemangkasan eselonisasi, peralihan jabatan struktural ke fungsional. Hal tersebut dilakukan bertujuan pada percepatan pembangunan dan investasi lapangan kerja. Dalam periode lima tahun kedepan, DJBC akan melakukan pengalihan jabatan struktural ke fungsional secara bertahap.
106 - Pengalihan jabatan dilakukan secara selektif dan terukur untuk menjaga kualitas kinerja yang selama ini telah terbangun. Perjalanan Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai telah dimulai sejak tahun 1989 dengan terbitnya KepmenPAN Nomor 21 Tahun 1989 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai. Sejak KepmenPAN JFPBC pertama tersebut, peraturan JFPBC telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan tentang Jabatan PermenPAN-RB Nomor 31 Tahun 2016 Fungsional Selanjutnya, Pemeriksa Bea penyempurnaan kebijakan di bidang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai yang akan dilakukan pada kurun waktu 2020 sampai dengan 2024 adalah dengan besaran sebagai berikut: lanjut arahan Presiden terkait penyederhanaan a. Tindak birokrasi dan penguatan jabatan fungsional kementerian dan lembaga; dan Cukai. b. Penyesuaian konsep JFPBC dengan konsep dasar jabatan fungsional sebagaimana diatur dalam PermenPAN-RB Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; c. Pengayaan butir kegiatan sebagai tindak lanjut proses transformasi jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional; d. Perbaikan pola karir pada JFPBC. Implementasi JFPBC yang akan dilakukan pada tahun 2020 dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian sebagai berikut: a. Implementasi JFPBC hasil delayering Organisasi Dalam proses implementasi JFPBC hasil delayering dibutuhkan analisis dan pemetaan pada jabatan-jabatan yang dapat dialihkan menjadi JFPBC. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Permenpan RB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Hasil pemetaan jabatan-jabatan yang dapat dialihkan ke dalam jabatan fungsional tersebut selanjutnya fungsional dengan akan diangkat ke dalam memperhatikan kesesuaian tugas dan fungsi yang dimiliki. Dalam proses implementasi JFPBC hasil delayering, hanya terdapat 3 jenjang jabatan dalam jabatan fungsional, yaitu: 1) Ahli Pertama untuk transformasi Eselon V 2) Ahli Muda untuk transformasi Eselon IV 3) Ahli Madya untuk transformasi Eselon III. Implementasi JFPBC secara normatif dan prosedural Implementasi JFPBC selanjutnya pada tahun 2020 dilakukan dengan pemetaan kebutuhan atau formasi pada masing- masing unit di lingkungan DJBC yang nantinya akan dilakukan pengusulan penetapan formasi. Atas dasar formasi tersedia akan dilakukan usulan pengangkatan dengan pertimbangan tingkat kebutuhan dan tingkat kepentingan pada masing-masing unit di lingkungan DJBC. Dalam proses implementasi JFPBC normatif ini, seluruh jenjang dari Pemula sampai dapat dengan diimplementasikan. jabatan b. Utama dimungkinkan
107 - Setelah proses implementasi, selanjutnya akan dilakukan monitoring dan evaluasi jabatan fungsional pemeriksa bea dan cukai, penyempurnaan pola karir SDM terkait jabatan fungsional pemeriksa bea dan cukai, implementasi jabatan fungsional lainnya di lingkungan DJBC, dan pembinaan jabatan fungsional. 5. Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI WBK/WBBM) Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai role model Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas sehingga menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di pemerintahan. Semua unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya unit kerja di lingkungan DJBC, telah berkomitmen untuk mengimplementasikan unsur-unsur yang ada pada ZI menuju WBK/WBBM di unit masing-masing. Dengan dukungan segenap pimpinan di DJBC, Unit kerja di lingkungan DJBC senantiasa berpartisipasi aktif untuk mengikuti penilaian WBK/WBBM yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB mulai tahun 2013 hingga saat ini. Predikat WBK dan/atau WBBM yang diraih oleh unit kerja di lingkungan DJBC bukan hanya sebagai simbolis namun sebagai salah satu living our values dan juga pembuktian kepada publik dan pihak eksternal bahwa Kementerian Keuangan dan DJBC khususnya, memang layak menyandang predikat sebagai pionir di bidang Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan di Indonesia. 6. Pembangunan digital workplace, inovasi, dan green office yang mendukung efisiensi dan ramah lingkungan Digital workplace merupakan konsep budaya kerja yang mengutamakan pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana pendukung pelaksanaan pekerjaan. Sedangkan konsep green office bertujuan untuk meminimalkan penggunaan sumber daya alam yang terbatas serta menggunakan sumber daya alam dengan lingkungan. Bentuk memperhatikandampaknya penerapan green office adalah melalui paperless, energy saving, dan efisiensi space, misalnya dengan penggunaan naskah dinas elektronik, efisiensi tenaga listrik, efisiensi penggunaan air baku dan air minum, serta penerapan konsep activity base workplace. terhadap Selain itu, seluruh unit kerja di Kementerian Keuangan juga didorong agar mampu memenuhi ekspektasi masyarakat sebagai pengguna jasa dengan memberikan pelayanan publik yang memuaskan (faster, better, and cheaper). Untuk itu DJBC sebagai bagian dari Kementerian Keuangan perlu menyiapkan mekanisme pengembangan inovasi yang manfaatnya bukan hanya dapat
108 - tersampaikan stakeholders. (sent), melainkan juga ter-delivered ke para Arah kelembagaan dimaksud ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas di bidang kepabeanan dan cukai, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dan meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan tugas, beban kerja, kemajuan tuntutan stakeholders, dan perkembangan yang terjadi. teknologi informasi dan komunikasi, tambahan dalam mendukung tranformasi kelembagaan di lingkungan DJBC, maka dalam rangka menjaga organisasi agar mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat, efektif, dan efisien diperlukan adaptasi terhadap perubahan lingkungan dan tuntutan publik. Adaptasi ini harus beriringan dengan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan peningkatan mutu pelayanan bagi masyarakat. Dalam mencapai hal tersebut, dibutuhkan sumber daya aparatur yang tepat secara kualitas maupun kuantitas, baik di tingkat kantor vertikal maupun di tingkat kantor pusat DJBC; serta perlu dilakukannya monitoring, evaluasi, dan penataan di bidang organisasi dan sumber daya aparatur yang berkelanjutan. Seiring dengan berbagai perbaikan 3.4.2.Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kebijakan utama Pengembangan Sumber Daya Aparatur secara menyeluruh diarahkan untuk memastikan tersedianya SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran DJBC. Sasaran utama kebijakan ini adalah menciptakan proses rekrutmen yang transparan dan mampu menarik talenta terbaik, peningkatkan kompetensi pegawai, dan menciptakan keterkaitan yang jelas antara kinerja, rewards, dan recognition. 3.4.2.1. Kondisi SDM DJBC Saat Ini Berdasarkan data kondisi SDM DJBC termutakhir per tanggal 1 Januari 2020, dalam menjalankan tugasnya, DJBC didukung oleh 16.246 orang pegawai belum termasuk CPNS rekrutmen 2019/2020 sebanyak 670 yang tersebar di seluruh Indonesia, bekerja di Kantor Pusat, Kantor Wilayah, Kantor Pelayanan Utama, Kantor Pengawasan dan Pelayanan, Balai Laboratorium Bea dan Cukai, Pangkalan Sarana Operasi, Kantor Bantu Pelayanan dan Pos Pengawasan. Komposisi pegawai DJBC berdasarkan jabatan, gender, generasi, golongan kepangkatan, dan pendidikan secara rinci dapat dilihat pada grafik berikut :
109 - Grafik 3.1 Demografi SDM DJBC
110 - Gambar 3.2 Peta Persebaran SDM DJBC 3.4.2.2. Proyeksi kebutuhan SDM tahun 2020-2024 Seiring dengan berkembangnya peran DJBC, tuntutan terhadap kinerja dan profesionalisme SDM DJBC juga terus meningkat. Kuantitas dan kualitas SDM juga menjadi tolok ukur yang penting dalam menjawab tantangan peran dan tanggung jawab DJBC tersebut. Di lain pihak, jumlah SDM yang ada sudah tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan yang ideal agar fungsi dan peran organisasi tersebut dapat berjalan optimal, baik dari segi kuantitas (jumlah) maupun kualitas (kompetensi). Sampai dengan tahun 2024 DJBC masih membutuhkan tambahan pegawai baru sebanyak 482 orang. Tabel 3.1 Proyeksi Kebutuhan Pegawai Tahun 2020-2024 Kualifikasi Pendidikan 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah PKN STAN DI DIII Kepabeanan Cukai Kepabeanan Cukai dan dan 25 295
25 421 Umum Jumlah PKN STAN SMK SMK Anak Buah Kapal Statistika Hukum Ilmu Komunikasi Hubungan Internasional Broadcasting/ Penyiaran Desain Komunikasi Visual Kedokteran S1 Kedoketran Gigi S1 Keperawatan DIII DIII Radiologi Jumlah Rekrutmen Umum S1 S1 S1 S1 DIII DIII Total (PKN STAN dan Umum) Jumlah Pensiun Penambahan Pegawai 320 10
- 10 330 492
-162 102
- 5 6 3 1 2 4 1 1 2 1 26 128 322
-194 24
- 0 24 138
-114 0
- 0 0 85
-85 0
- 0 0 60
-60 446 10 5 6 3 1 2 4 1 1 2 1 36 482 1097
-615
111 - Penambahan pegawai baru untuk periode tahun 2020-2024 dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: 1. Faktor Internal a. Kebijakan minus growth pegawai Kementerian Keuangan Proyeksi kebutuhan SDM DJBC untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung dan disusun secara hati-hati berdasarkan ketentuan yang berlaku, memperhatikan arah kebijakan nasional di bidang pengelolaan SDM aparatur, kebijakan SDM di Kementerian Keuangan dan kondisi existing SDM DJBC. Sebagaimana arahan Menteri Keuangan yang juga tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020- 2024, bahwa Kementerian Keuangan akan menerapkan kebijakan minus-growth mulai tahun 2020. Namun demikian, kebijakan minus growth bukan berarti tidak melakukan rekrutmen pegawai sama sekali, melainkan tetap akan melakukan rekrutmen pegawai baru namun dalam jumlah yang terbatas. Strategi pengendalian jumlah pegawai melalui kebijakan minus growth diharapkan akan mendukung fokus DJBC dalam mewujudkan pengelolaan SDM berbasis sistem merit terpadu berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja dengan melaksanakan Manajemen Karier sesuai rencana pengembangan karier melalui manajemen pengembangan karier. secara b. Kebutuhan kinerja yang semakin tinggi Sifat pengawasan yang dilakukan DJBC yang bersifat fisik berdampak pada tingginya kebutuhan jumlah pegawai. Dalam 5 tahun ke depan, beberapa isu strategis yang akan mempengaruhi perencanaan kebutuhan SDM DJBC antara lain: 1) Program revitalisasi pengawasan laut DJBC 2) Penguatan pengawasan di perbatasan 3) Adanya pembangunan pelabuhan dan bandara internasional baru 4) Alih wewenang pemeriksaan ekspor dari surveyor. c. Analisis Beban Kinerja (ABK) ABK adalah adalah suatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efisiensi dan efektivitas kerja organisasi. Hasil dari ABK digunakan sebagai bahan pertimbangan, analisis, dan masukan dalam rangka penataan Organisasi, SDM, dan Infrastruktur, sehingga ke akurasian data menjadi hal yang sangat penting. Dalam rangka menjaga dan meningkatkan keakurasian dilakukan dengan langkah-langkah kedepan sebagai berikut : 1) 2) Penyusunan Bank (kumpulan data) ABK sebagai database Implementasi aplikasi ABK di seluruh unit DJBC produk-produk ABK 3) Penyempurnaan teknik pencatatan atas produk-produk dengan ketentuan khusus seperti fungsional, proyeksi dan tugas pengawasan
112 - 4) Penyusunan Standar Norma Waktu (SNW) atas produk kegiatan yang dilaksanakan. Bahwa berdasarkan analisa pengukuran beban kerja, setiap pegawai DJBC pada saat ini sudah kelebihan beban pekerjaan sehingga mengakibatkan kinerja pegawai DJBC kurang optimal. Dari hasil analisa beban kerja, pada tahun 2019 ini DJBC masih kekurangan pegawai sebanyak 213 orang (belum memperhitungkan pegawai OJT dan yang belum penempatan definitif). d. Kualifikasi yang dibutuhkan untuk SDM Kepelautan DJBC Agar memiliki pegawai dengan kualitas unggul, maka DJBC harus melakukan pemenuhan atas kebutuhan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai yang bertugas pada unit pengawasan laut. Diklat ini dibagi menjadi tiga kategori, yakni: 1) Diklat Kepelautan Diklat Kepelautan diperlukan agar SDM pengawasan laut DJBC memenuhi kualifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diklat kepelautan mencakup diklat keahlian dan diklat ketrampilan. Berikut daftar diklat kepelautan yang diperlukan oleh DJBC: Tabel 3.2 Proyeksi Kebutuhan Diklat Kepelautan Keahlian Dek Mesin DPDKN I DPDKN II Rating Dinas Jaga Dek Kapal Negara Pengawak (SKK 60 Mil Deck)/ HSC Speed Boat DPMKN I DPMKN II Rating Dinas Jaga Mesin Kapal Negara Pengawak Speed Boat (SKK 60 Mil Mesin)/ HSC Ketrampilan Dek Mesin BRM Management) GMDSS (Global Maritime Distress Safety System) RADAR/ARPA (Bridge Resources and ERM Management) (Engine Resources Electro-technical officer BST (Basic Safety Training), AFF (Advanced Fire Fighting), SCRB (Survival Craft and Rescue Boat), MC (Medical Care)/MEFA (Medical First Aid), IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code) Maritime English 2) Pengembangan Diklat Penindakan dan Teknis Kepabeanan Diklat-diklat untuk memberikan diperlukan kemampuan teknis kepabeanan dan penindakan bagi ini
113 - pegawai DJBC yang bertugas pada unit pengawasan laut. Berikut daftar diklat dimaksud: a) DTSS Patroli Laut dan Pemeriksaan Sarana Pengankut Laut b) DTSS Penegakan Hukum di Laut c) DTSS Penindakan Kepabeanan dan Cukai /CET d) DTSS Intelijen Maritime e) DTSS Administrasi Penyidikan f) DTSS Perwira Penyidik Laut g) DTSS PPNS h) DTSS Pengantar Navigasi (untuk Tim Boarding) i) DTSS Search and Rescue (SAR) j) DTSS Seskopat / Manajemen Operasi Patroli (Pembentukan Kopat) k) DTSS Kelaiklautan Kapal l) DTSS Draft Survey m) DTSS TOT IMC, 6.09/ 6.10/ TOA IMC 3.12, TOT Kementerian Keuangan 3) Diklat/Workshop Pendukung (Supporting Unit) Diklat/workshop berikut dibutuhkan untuk pegawai yang laut pada bidang bertugas pada unit pengawasan pendukung. Berikut daftar diklat/workshop dimaksud: a) Seksi Nautika: Kursus Marine Surveyor, Kelaiklautan kapal b) Seksi Teknika: Teknik Las (aluminium) dalam air, Teknik Pertukangan kayu, Mesin Induk, Mesin Bantu, Outbord Mesin, Teknik Kelistrik c) Seksi Telka: Teknisi Elektronika, Teknisi Radio, Operator Radio d) Seksi Penginderaan: Operator Radar, Teknisi Radar, Analis Penginderaan e) Bagian Umum: Pengadaan Barang jasa, Manajemen Pergudangan. 2. Faktor eksternal a. Pertumbuhan 2. Faktor eksternal a. Pertumbuhan Indonesia (ekspor/impor) menunjukan adanya peluang bagi DJBC untuk meningkatkan penerimaan pungutan yang dilakukan DJBC yang pada gilirannya akan meningkatkan penerimaan Negara. Dan juga tidak kalah penting imbasnya adalah semakin meningkatnya volume barang ekspor dan impor yang harus diawasi. Untuk itu diperlukan jumlah SDM yang memadai. b. Peningkatan kapasitas bandar udara dan pelabuhan laut yang sudah ada serta pembentukan bandara/pelabuhan laut yang baru menyebabkan perlunya penambahan pegawai DJBC yang bertugas pada tempat-tempat tersebut. perdagangan c. Semakin meningkatnya gangguan keamanan dan antisipasi kejahatan lintas negara.
114 - 3.5.2.3. Kebijakan umum pengelolaan SDM DJBC. Pembentukan SDM keuangan negara yang berkompetensi tinggi merupakan salah satu target yang harus dicapai di dalam Kebijakan Pengelolaan SDM DJBC untuk membentuk budaya organisasi, di samping aspek kinerja, moral, dan semangat kerja. Tujuan akhir Pengelolaan SDM DJBC terletak pada keselarasan antara kepuasan pemangku kepentingan dan kepuasan pegawai. Secara umum strategi DJBC di bidang SDM adalah sejalan dengan arah kebijakan Kementerian Keuangan dalam menjaga kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan governance, dan penguatan kelembagaan, melalui: 1. Kebijakan minus growth melalui rekrutmen CPNS secara terbatas, redistribusi pegawai, dan implementasi exit strategy. 2. Penataan komposisi core-supporting SDM melalui pengembangan kompetensi dan internal job vacancy. 3. Pemenuhan kompetensi manajerial, teknis, dan sosio kultural yang terintegrasi dan berbasis IT 4. Modernisasi dan streamlining layanan SDM melalui transformasi digital. Lebih lanjut, kebijakan pengelolaan SDM DJBC tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut: 1. Aspek Perencanaan SDM: a. Menyusun roadmap rencana pemenuhan kebutuhan SDM DJBC untuk 5 tahun kedepan b. Menyusun usul formasi kebutuhan SDM DJBC jangka pendek c. Melakukan monitoring dan evaluasi atas rencana pemenuhan kebutuhan SDM. 2. Aspek manajemen kinerja: a. Mendorong tugas dan fungsi DJBC menjadi efisien, efektif dan akuntabel b. Mendorong standardisasi IKU sehingga seluruh pegawai mempunyai IKU dengan kualitas yang relatif setara c. Meningkatkan objektivitas penilaian perilaku melalui dua pendekatan, yaitu: i. Memperbaiki tools kuesioner penilaian perilaku sehingga lebih mencerminkan indikator penilaian perilaku yang lebih riil ii. Memastikan komitmen pimpinan/atasan di berbagai level untuk memberikan penilaian perilaku yang objektif. 3. Aspek pengembangan SDM: a. Perencanaan pemenuhan kompetensi melalui Analisis Kebutuhan Pembelajaran Analisis Kebutuhan Pembelajaran adalah serangkaian proses analisis terhadap kesenjangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam rangka pengembangan sumber daya manusia dengan program pembelajaran guna mendukung pencapaian target kinerja Organisasi. b. Pengukuran kompetensi manajerial, kompetensi teknis dan kompetensi sosial kultural pegawai DJBC Pengukuran kompetensi baik manajerial, teknis dan sosial kultural dilakukan untuk mendapatkan pegawai DJBC yang
115 - memiliki pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatannya. c. Penyusunan pengembangan teknis jabatan d. Pengembangan program pembelajaran mandatory untuk seluruh pegawai DJBC di setiap jenjang jabatan berdasarkan tugas dan fungsinya baik struktural maupun fungsional. Implementasi Manajemen Management) Manajemen pengetahuan merupakan upaya tersetruktur dan sistematis dalam mengembangkan dan menggunakan identifikasi, pengetahuan yang dimiliki melalui proses dokumentasi, penempatan, pengorganisasian, penyebarluasan, dan pengetahuan sebagai aset intelektual organisasi. Melalui manajemen pengetahuan diharapkan aset intelektual DJBC akan terjamin keberlangsungannya dan dapat bermanfaat untuk peningkatan kompetensi dan kinerja seluruh pegawai di lingkungan DJBC. teknis jabatan merupakan Pengetahuan (Knowledge e. Partisipasi SDM DJBC dalam kegiatan kepabeanan dan cukai yang bertaraf internasional Bahwa untuk mewujudkan visi DJBC menjadi institusi kepabeanan dan cukai yang terkemuka di dunia, Direktorat Jenderal akan mendorong pegawai untuk turut serta baik sebagai narasumber maupun peserta pada kegiatan-kegiatan kepabeanan dan cukai yang bertaraf internasional. f. Pembinaan jabatan fungsional Dalam rangka optimalisasi dan penguatan jabatan fungsional yang ada di DJBC, rangkaian kegiatan pembinaan jabatan fungsional yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 1) Penyiapan bahan standar kompetensi JFPBC 2) Pembangunan Sistem Informasi Manajemen JFPBC 3) Penilaian Angka Kredit JFPBC 4) Fasilitasi pembentukan organisasi profesi JFPBC 5) Pembinaan administratif 6) Monitoring dan evaluasi atas implementasi JFPBC dan JF lainnya. 4. Aspek pengelolaan karier: a. Pemetaan dan penataan pegawai b. Penyusunan/Penyempurnaan regulasi pola mutasi c. Pengangkatan dan penyempurnaan pengelolaan jabatan fungsional DJBC Implementasi manajemen talenta d. e. Mendorong kompetensi pegawai DJBC memenuhi Job Person Match (JPM). 5. Aspek pengelolaan benefit: a. Peningkatan standar pelayanan internal b. Pengembangan sistem pemberian reward (finansial dan non finansial) and punishment.
116 - 3.4.2.4. Penguatan Implementasi Budaya Pegawai DJBC indikator reformasi berbasis budaya dalam program Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai (PRKC) periode sebelumya (2017-2020), masih ditemukan adanya indikasi-indikasi perilaku yang tidak sesuai dengan etika, nilai, norma, dan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini membawa dampak negatif terhadap kinerja dan citra DJBC serta semangat perubahan menuju Bea Cukai Makin Baik yang terus digulirkan selama ini. Di tengah banyaknya keberhasilan pencapaian Kondisi tersebut di atas melengkapi urgensi mengapa perlu dilakuan penguatan budaya di lingkungan DJBC. Adapun konteks penguatan budaya ini difokuskan pada penguatan Sikap Dasar Pegawai DJBC berupa sikap Jujur, Korsa, Loyal, Inisiatif, dan Korektif (KLIK-Jujur) yang telah disepakati bersama sebagai manifestasi nilai budaya organisasi DJBC. Urgensi ini sejalan dengan masih belum adanya panduan secara nasional dan sistematis bagi unit kerja DJBC untuk mendorong implementasi prinsip-prinsip Sikap Dasar KLIK- Jujur pasca ditetapkannya KLIK-Jujur sebagai Sikap Dasar Pegawai DJBC melalaui KEP-664/BC/2017. Untuk keberlanjutan implementasi program penguatan budaya secara efektif, DJBC telah menyusun serangkaian renaksi/program yang sistematis dan dikelola secara terukur. Dalam pelaksanaannya, program ini akan dikoordinasikan oleh Tim Penguatan Budaya DJBC. Secara umum tahapan program Penguatan Budaya meliputi: 1. Penjabaran Sikap Dasar ke dalam indikator sikap yang lebih bersifat operasional. Dengan adanya ini, akan memudahkan penyusunan desain/bentuk program penguatan budaya yang akan dijalankant, menyusun strategi komunikasi yang efektif, dan menjadi tolok ukur keberhasilan dalam tahap evaluasi. indikator 2. Penyusunan panduan bentuk program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh unit kerja berupa program yang bersifat mandatory, opsional, dan inisiatif unit. 3. Pelaksanaan Strategi Komunikasi untuk menggaungkan program penguatan budaya secara masif dan efektif. 4. Pemberian Reward secara selektif untuk menjadi booster bagi individu, tim, dan unit kerja ikut berpartisipasi aktif dalam menyukseskan program penguatan budaya. 5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi periodik dan incidental untuk memastikan rangkaian program berjalan sesuai rencana dan hasil yang diharapkan. Dengan program penguatan budaya ini, diharapkan terbentuk iklim organisasi yang kondusif di seluruh unit kerja DJBC, yang tercermin dalam setiap perilaku seluruh pegawai DJBC melalui beberapa indikator antara lain menurunnya angka fraud dan tindakan anormatif pegawai DJBC dan Organizational Health Index (OHI) yang meningkat.
117 - 3.4.3. Sarana dan Prasarana Pengawasan Dalam rangka optimalisasi pengawasan dan menghadapi tantangan pengawasan ke depan, DJBC selama tahun 2020 2024 berupaya untuk melakukan pemeliharaan, peremajaan, dan penambahan sarana dan prasarana pengawasan. Rencana penambahan sarana dan prasana pengawasan diantaranya: 1) Pengadaan Kapal Interceptor Boat 2) Pengadaan Konsultan Pengawas Kapal Interceptor Boat 3) Pengadaan Pengadaan Mesin Tempel 4) Modernisasi Peralatan Navigasi dan Komunikasi Kapal Speedboat a. Pengadaan Radar Echosounder + GPS untuk Speedboat b. Pengadaan Teropong Binocullar 5) Modernisasi Peralatan Persenjataan a. Pengadaan Senapan Laras Pendek (senjata api) b. Pengadaan Non Lethal Weapon 6) Pengadaan Mobil Direction Finder 7) Pengadaan Pengembangan Puskodal Tahap lanjutan dan/atau persiapan integrasi dengan Fusion Center pengawasan laut nasional 8) Pengadaan Calon Anjing Pelacak 9) Pengadaan Perabotan dan Perlengkapan Gedung K-9 10) Pengadaan Marine dan Tactical Personal Protective Equipment (PPE) 11) Pengadaan Peralatan Komunikasi (Radio HT Digital, Base Station/Radio Mobil Digital, Repeater Digital) 12) Pengadaan Kapal Patroli Cepat (Fast Patrol Boat) untuk pengganti 5 FPB terdampak tsunami Pantoloan 13) Pengadaan Propeller Kapal 14) Pengadaan Perangkat Penginderaan Pantai berupa kamera, kamera termal, radar, dan sejenisnya 13) Pengadaan Propeller Kapal 14) Pengadaan Perangkat Penginderaan Pantai berupa kamera, kamera termal, radar, dan sejenisnya 15) Pengadaan Sarana Patroli Udara berupa Pesawat Udara Nir-Awak (PUNA) 16) Pengadaan peralatan detektor narkoba/prekursor 17) Pengadaan Micro Expression atau detector lain 18) Pengadaan Face Recognition 19) Modernisasi Peralatan Pemindai. Namun demikian, dengan pesatnya perkembangan teknik dan modus penyelundupan di bidang kepabeanan maupun cukai, serta adanya perubahan arah kebijakan di level nasional maupun kementerian, sangat dimungkinkan untuk dilakukan penambahan sarana dan prasarana pengawasan selain yang disebutkan di atas sesuai dengan kebutuhan organisasi. 3.4.4. Manajemen Transformasi Selain dari beberapa sasaran strategis dan strategi yang dijalankan DJBC, pada tahun 2020 ini masih terdapat carry over beberapa inisiatif strategis Program PRKC dan Program RBTK yang dilakukan DJBC. 3.4.4.1 Program Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai (PRKC) PRKC pertama kali diluncurkan pada tahun 2016 dengan mengusung 19 inisiatif strategis program yang dijabarkan dari empat
118 - tema yang akan diselesaikan hingga tahun 2020. Berikut merupakan tema dan inisiatif strategis Program PRKC tersebut: Tabel 3.3 Tema dan Inisiatif Strategis PRKC No 1. Tema Penguatan Budaya dan Kelembagaan Integritas, Organisasi, Inisiatif Strategis 1) Pengendalian titik rawan integritas 2) Revitalisasi budaya organisasi 3) Peningkatan profesionalisme pegawai 4) Modernisasi dan standardisasi sarana prasarana 2. Optimalisasi Penerimaan Negara 5) Reengineering organisasi DJBC 6) 7) dan 5) Reengineering organisasi DJBC 6) 7) dan Joint program DJBC dan DJP Intensifikasi penerimaan Integrasi proses bisnis dan utilisasi database 8) 3. Penguatan Perdagangan Industri Fasilitasi dan 9) Pemberian dukungan bagi Kecil dan Menengah 9) Pemberian dukungan bagi Kecil dan Menengah 10) Pemberian fasilitasi tepat sasaran 11) Penyederhanaan perizinan dan perluasan fasilitas 4. Penguatan Efektifitas Perlindungan dan terhadap Dukungan Ekonomi dan Masyarakat 12) Penguatan peran komunikasi dan citra Bea dan Cukai 13) Pengembangan otomasi pelayanan 14) Pengembangan Sistem Kepatuhan Pengguna Jasa yang terintegrasi 15) Percepatan pelayanan impor dan ekspor untuk perbaikan dwelling time dan EODB 16) Revitalisasi peran DJBC di perbatasan 17) Pengembangan sistem pengawasan kepabeanan dan cukai 18) Pemantauan pencetakan pita cukai 19) Penguatan peran pengawasan post- clearance PRKC yang akan berakhir pada tahun 2020 di atas akan dilanjutkan dengan PRKC lanjutan yang memfokuskan pada lima inisiatif strategis di tahap awal dan tidak menutup kemungkinan akan bertambah tiap tahun hingga tahun 2024 dengan tetap mengacu pada empat tema yang ditetapkan. Adapun inisiatif strategis yang akan dijalankan merupakan penjabaran dari empat tema yang diusung pada periode sebelumnya, yaitu: a. Tema Penguatan Integritas, Budaya Organisasi, dan Kelembagaan mengusung inisiatif strategis berupa Penguatan Implementasi Budaya Pegawai DJBC (Tahap Lanjutan) b. Tema Optimalisasi Penerimaan Negara dengan inisiatif strategis yaitu Ekstensifikasi dan Intensifikasi Penerimaan c. Tema Peningkatan Fasilitasi Perdagangan dan Industri dijabarkan pada inisiatif strategis berupa Peningkatan Ekspor dan Dukungan Industri Nasional d. Tema Penguatan Efektivitas Perlindungan dan Dukungan terhadap Ekonomi dan Masyarakat memiliki dua inisiatif strategis
119 - yaitu Implementasi Indonesia Single Risk Management (ISRM) dan Implementasi CEISA 4.0 (Indonesia Smart Customs and Excise). Untuk menyukseskan pelaksanaan program reformasi ini, unit vertikal akan dilibatkan secara aktif dalam pelaksanaan program reformasi ini melalui program Reform by Location yang merupakan program usulan tiap-tiap unit vertikal yang disusun dengan timeline yang disesuaikan dengan pelaksanaan PRKC. 3.4.4.2 Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (RBTK) Terkait transformasi digital Kementerian Keuangan tahun 2020- 2024, DJBC akan melanjutkan transformasi proses bisnis melalui digitalisasi dengan penggunaan teknologi artificial intelligence dalam proses manajemen risiko dan blockchain untuk pengawasan secara administratif. Beberapa inisiatif strategis transformasi digital yang masih dikelola DJBC selaku unit penanggung jawab utama pada tahun 2020 yaitu IS Pengelolaan Akun Penerimaan Terpadu (Unified Revenue Account Management) dan IS Joint Program Optimalisasi Penerimaan. Rencana aksi dalam IS Pengelolaan Akun Penerimaan terdiri dari Terpadu pembangunan Single Stakeholder Information (SSI) dan Joint Profile Perpajakan (JPP), pemanfaatan SSI dan JPP, dan pembangunan Single Stakeholder Profile (berdasarkan SSI) untuk keperluan manajemen risiko dan pelayanan perpajakan dan PNBP. Sedangkan rencana aksi dalam IS 6 terkait Joint Program Optimalisasi Penerimaan terdiri dari penetapan Proses Bisnis Kegiatan Ekspor, penetapan Proses Bisnis Kawasan Berfasilitas, penetapan Proses Bisnis Terkait Cukai, implementasi Joint Proses Bisnis, implementasi Joint Analysis, implementasi Investigasi, implementasi Joint Collection, dan peningkatan pengetahuan dan kapasitas pegawai atas proses bisnis terkait penerimaan. Sementara itu, dalam inisitif strategis program transformasi kelembagaan, juga masih terdapat 1 inisiatif strategis yang berjalan pada tahun 2020, yaitu inisiatif strategis pendukung tema kepabeanan dan cukai terkait revitalisasi fungsi pengawasan laut dengan rencana aksi berupa penetapan DMU, infrastruktur, dan sarana operasi, dan relokasi sarana operasi secara bertahap. (Unified Revenue Account Management) Joint Audit, implementasi Joint Selanjutnya di dalam program transformasi digital RBTK juga terdapat beberapa IS yang dikelola oleh DJBC namun posisinya hanya sebagai unit pendukung. Beberapa IS tersebut yang masih berlanjut di tahun 2020 yaitu IS New Thinking of Working yang didalamnya termasuk beberapa program seperti flexible working hour, flexible working space, activity based workplace, digital workplace; IS Optimalisasi Sistem Layanan Data Kementerian Keuangan (SLDK), IS Layanan Digital Kemenkeu, IS Implementasi Office Automation, IS Pengembangan Organisasi dan SDM, IS dan Modern e-learning. Selain itu, dimungkinkan juga pada tahun 2020 ini akan ada tambahan IS yang menjadi pertannggungjawaban DJBC, yaitu IS Pengembangan National Logistic Ecosystem (NLE). Program NLE disusun untuk menanggapi arahan Presiden dengan tujuan untuk
120 - memperbaiki performa logistik Indonesia dan membantu kebutuhan entitas bisnis logistik yang transparan, cepat, serta berbiaya rendah. Pada prinsipnya, jumlah IS dalam RBTK bersifat sangat dinamis sehingga sangat dimungkinkan adanya penambahan IS di tahun- tahun mendatang. Mengingat pesatnya kemajuan teknologi dan dinamika kondisi global yang disertai perubahan tuntutan stakeholder, pada Renstra DJBC 2020-2024 juga diproyeksikan kegiatan transformasi selama lima tahun kedepan, baik transformasi di lingkungan Kementerian maupun internal DJBC. Dengan demikian diharapkan Renstra DJBC 2020-2024 dapat mengakomodasi perubahan-perubahan yang akan terjadi pada lima tahun kedepan.
121 - BAB 4 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 4.1. Target Kinerja Sebagaimana dijelaskan pada Bab 3, bahwa DJBC telah menetapkan 4 (empat) tujuan organisasi, meliputi 1) Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan, 2) Perlindungan masyarakat dan dukungan perekonomian yang efektif dan kontributif, 3) Penerimaan negara yang optimal, dan 4) Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien, yang telah dijabarkan ke dalam sasaran strategis masing-masing. Dan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis, maka ditetapkanlah indikator dan target kinerja dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4.1 Target Kinerja DJBC Tahun 2020-2024 No Tujuan/ Sasaran Strategis Indikator Kinerja 2020 2021 Target 2022 2023 2024 1 Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan 75 76 77 78 79 2 Perlindungan masyarakat dan dukungan terhadap perekonomian yang efektif dan kontributif Perlindungan dan dukungan terhadap ekonomi dan masyarakat yang optimal Presentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan * Score Ease of Doing Business (Trade Across Border) 70% 72% 74% 76% 78%
67,51 67,50 67,53 67,56 3 Penerimaan negara yang optimal Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai 100% 100% 100% 100% 100% Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai 74,67% 75,33% 76,33% 77,33% 78,33% 4 Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien Organisasi dan SDM yang optimal Indeks kepuasan pengguna layanan 4 (skala 5) 4,05 (skala 5) 4,10 (skala 5) 4,15 (skala 5) 4,20 (skala 5) UIC Direktorat Fasilitas Kepabeanan Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC (Penyedia data Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis) Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis, Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai DJBC (Penyedia data Direktorat
122 - Sistem informasi yang andal dan terintegrasi Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah Persentase penyelesaian delayering Tingkat implementasi learning organization Tingkat downtime sistem TIK Persentase penyelesaian proyek strategis TIK Indeks integritas organisasi 100% 75% 0,1% 85% 93,49 100% 77% 0,1% 87% 93,50 100% 80% 0,1% 90% 93,67
82%
0,1%
92%
93,82
85% 0,1% 95) 94,00 ) akan dikalibrasi lebih lanjut berkaitan dengan rencana pembentukan direktorat baru yang menangani narkotika Selanjutnya, untuk mencapai sasaran strategis tersebut, DJBC pada tahun 2020 melaksanakan Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai yang terdiri dari 17 (tujuh belas) kegiatan (sebelum dilakukan redesign penganggaran) dengan rincian sebagai berikut: Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai Sasaran Program : Meningkatnya Kelancaran Arus Barang, Fasilitasi yang Tepat Sasaran, dan Optimalnya Penerimaan Bea dan Cukai Serta Pengawasan Pengguna Jasa yang Efektif Indikator Sasaran Program : a.Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan b.Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai c. Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan d.Rasio neraca ekspor impor perusahaan penerima fasilitas kepabeanan 1. Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan : Pelayanan Laboratorium Bea dan Cukai : Terciptanya pelayanan pengujian dan : identifikasi barang serta pengembangan laboratorium yang efektif a. Waktu pengujian dan identifikasi barang atas dokumen PIB b. Indeks efektivitas hasil pengujian dan identifikasi barang 2. Kegiatan : Pelaksanaan Audit Bidang Kepabeanan dan Cukai Sasaran Kegiatan : Terwujudnya audit kepabeanan dan cukai yang efektif dalam mengamankan hak negara Kepatuhan Internal) Sekretariat Direktorat Jenderal Sekretariat Direktorat Jenderal Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai Direktorat Kepatuhan Internal
3. 4. 5. 6. 7. Indikator Kinerja Kegiatan Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan 123 - : a. Persentase efektivitas audit kepabeanan dan cukai b. Persentase keberhasilan pelaksanaan joint program : Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis di Bidang Cukai : Terwujudnya rumusan dan : terimplementasikannya kebijakan di bidang cukai yang efektif a. Persentase kepatuhan pengusaha Barang Kena Cukai (BKC) yang dimonitor b. Indeks kajian potensi cukai : Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis di Bidang Fasilitas Kepabeanan : Terwujudnya rumusan dan : terimplementasinya kebijakan di bidang fasilitas kepabeanan yang efektif a. Rasio neraca ekspor terhadap impor perusahaan penerima fasilitas kepabeanan b. Persentase kepatuhan pengusaha kawasan berikat : Pengembangan Teknologi Informasi Kepabeanan dan Cukai : Terwujudnya Pengelolaan teknologi : informasi kepabeanan cukai yang efektif dan handal a. Tingkat downtime sistem TIK b. Indeks kualitas implementasi Tata Kelola TIK : Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Kerjasama Internasional, serta komunikasi dan informasi publik di bidang Kepabeanan dan Cukai : Tercapainya pelaksanaan kerja sama : internasional dan meningkatnya kepercayaan stakeholder terhadap institusi DJBC a. Persentase pencapaian kerja sama ekonomi dan keuangan internasional b. Persentase berita negatif oleh media nasional yang terpercaya : Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis di Bidang Keberatan Banding dan Peraturan : Terciptanya rancangan peraturan, : penyelesaian urusan keberatan dan banding, dan pemberian upaya hukum di bidang kepabeanan dan cukai yang efektif a. Persentase kemenangan sengketa banding di Pengadilan Pajak b. Persentase penanganan praperadilan
8. 9. 10. 11. 12. Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Kegiatan Sasaran Kegiatan 124 - c. Persentase penyelesaian peraturan pelaksanaan UU Kepabeanan dan UU Cukai : Pelaksanaan Pengawasan dan Penegakan Hukum di bidang Kepabeanan dan Cukai : Tercapainya pelaksanaan intelijen, patroli laut, penindakan, dan penegakan hukum yang efektif serta penyediaan sarana operasi yang optimal a. Persentase hasil penyidikan yang telah : dinyatakan lengkap oleh kejaksaan ( P21) b. Persentase keberhasilan pengawasan peredaran BKC ilegal c. Persentase operasi yang menghasilkan penindakan NPP (Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor) : Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis di Bidang Teknis Kepabeanan : Terwujudnya rumusan dan : terimplementasinya kebijakan di bidang teknis kepabeanan yang efektif a. Waktu penyelesaian proses kepabeanan b. Persentase kepatuhan importir : Pembinaan pelaksanaan pengawasan, pelayanan dan penerimaan di bidang kepabeanan dan cukai di daerah : Terwujudnya pembinaan atas pelaksanaan pelayanan, fasilitasi, dan pengawasan yang efektif serta optimalisasi penerimaan di bidang kepabeanan dan cukai a. Persentase realisasi penerimaan bea dan : cukai b. Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh kejaksaan ( P21) : Pelaksanaan pengawasan, pelayanan dan penerimaan di bidang kepabeanan dan cukai di daerah : Terwujudnya pelaksanaan pelayanan, : fasilitasi, dan pengawasan yang efektif serta optimalisasi penerimaan di bidang kepabeanan dan cukai a. Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai b. Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21) : Pelaksanaan pengawasan, pelayanan dan penerimaan di bidang kepabeanan dan cukai Utama : Terwujudnya pelaksanaan pelayanan, fasilitasi, dan pengawasan yang efektif serta optimalisasi penerimaan di bidang kepabeanan dan cukai utama
13. 14. 15. 16. 17. Indikator Kinerja Kegiatan Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan 125 - : a. Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai b. Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21) : Pelayanan Pangkalan Sarana Operasi : Meningkatnya dukungan sarana patroli laut : yang optimal a. Persentase kapal patroli yang laik laut b. Persentase kapal patroli yang berangkat sesuai dengan permintaan : Pelaksanaan Perbantuan Hubungan dan Kerjasama di bidang Kepabeanan dan Cukai pada Perwakilan Luar Negeri : Terwujudnya perbantuan hubungan dan : kerjasama di bidang kepabeanan dan cukai pada perwakilan luar negeri yang optimal a. Indeks Penyelenggaraan pertemuan internasional di bidang kepabeanan dan cukai b. Indeks Penyelesaian penyusunan Multilateral Cooperation Updates : Perumusan Kebijakan di Bidang Kepatuhan Internal : Terwujudnya penegakan kepatuhan internal serta peningkatan kinerja dan integritas organisasi a. Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal : b. Indeks Integritas organisasi : Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya DJBC : Terwujudnya pelayanan administratif dan teknis lainnya serta koordinasi kegiatan yang efektif dan efisien pada DJBC a. Indeks kepuasan pengguna layanan : kesekretariatan b. Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan c. Indeks kepuasan layanan kesekretariatan : Perumusan Kebijakan Pengelolaan Penerimaan ,Manajemen Risiko, Perencanaan Strategis dan Manajemen Transformasi Bea dan Cukai : Terwujudnya perencanaan strategis, : transformasi kelembagaan, implementasi manajemen risiko dan penerimaan kepabeanan dan cukai yang optimal a. Indeks keberhasilan pengelolaan penerimaan kepabeanan dan cukai
126 - b. Persentase keberhasilan pencapaian perencanaan strategis dan program reformasi DJBC c. Tingkat Kemandirian Penerapan Manajemen Risiko (TkPMR) DJBC Sementara itu, pada tahun 2021-2024 (setelah dilakukan redesign penganggaran), DJBC menjalankan 3 (tiga) dari 5 (lima) Program Kementerian Keuangan dengan Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program adalah sebagai berikut: 1. Program : Kebijakan Fiskal : Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif : Sasaran Program Indikator Kinerja Program 2. Program Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan : Pengelolaan Penerimaan Negara : Penerimaan negara dari sektor kepabeanan Sasaran Program dan cukai yang optimal Indikator Kinerja Program : a. Realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai b. Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai c. Persentase efektivitas pengawasan NPP, serta barang larangan dan pembatasan d. Score Ease of Doing Business 3 Program Sasaran Program 1 Indikator Kinerja Program Sasaran Program 2 Indikator Kinerja Program : Dukungan Manajemen : Organisasi dan SDM yang optimal : a. Indeks kepuasan pengguna layanan b. Tingkat implementasi learning organization : Sistem informasi yang andal dan terintegrasi : a. Tingkat downtime sistem TIK b. Presentase penyelesaian proyek strategis TIK Sasaran Program 3 : Pengendalian dan pengawasan internal yang Indikator Kinerja Program : bernilai tambah Indeks integritas 4.2. Kerangka Pendanaan Upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan berbagai macam sumber daya. Dukungan sumber daya dapat berasal dari aparatur Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang kompeten, sarana dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup. Sehubungan dengan dukungan pendanaan, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut: Tabel 4.2 Kerangka Pendanaan DJBC Tahun 2020 (Sebelum Redesign Penganggaran)
127 - No Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai Sebelum refocusing anggaran (juta) 3.621.717 Setelah Refocusing Anggaran (juta) 3.060.851 Kegiatan: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Pelayanan Laboratorium Bea dan Cukai Pelaksanaan Audit Bidang Kepabeanan dan Cukai Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis di Bidang Cukai Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis di Bidang Fasilitas Kepabeanan Pengembangan Teknologi lnformasi Kepabeanan dan Cukai Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Kerjasama lnternasional, serta Komunikasi dan lnformasi Publik di Bidang Kepabeanan dan Cukai Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis di Bidang Keberatan Banding dan Peraturan Pelaksanaan Pengawasan dan Penegakan Hukum di Bidang Kepabeanan dan Cukai Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis di Bidang Teknis Kepabeanan Pembinaan Pelaksanaan Pengawasan, Pelayanan dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai di Daerah Pelaksanaan Pengawasan, Pelayanan dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai di Daerah Pelaksanaan Pengawasan, Pelayanan dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai Utama Pelayanan Pangkalan Sarana Operasi Pelaksanaan Perbantuan Hubungan dan Kerjasama di Bidang Kepabeanan dan Cukai pada Perwakilan Luar Negeri Perumusan Kebijakan di Bidang Kepatuhan Internal Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya DJBC Perumusan Kebijakan Pengelolaan Penerimaan, Manajemen Risiko, Perencanaan Strategis dan Manajemen Transformasi Bea dan Cukai 63.306 10.986 353.900 3.320 92.863 29.948 8.927 284.566 5.269 379.504 1.194.660 222.030 367.440 10.607 4.785 584.996 59.027 6.457 352.511 1.491 89.372 22.192 5.892 139.754 2.340 303.113 1.066.085 209.102 331.791 9.296 2.893 456.901 17 4.610 2.633 Kerangka pendanaan pada tahun 2020 dibuat menggunakan format kerangka pendanaan lama dengan memakai 12 program (money follow program). Sementara akan dimulai pengimplementasian redesign sistem penganggaran di semua K/L. Restrukturisasi 12 program Kemenkeu menjadi 5 program bertujuan untuk menajamkan fokus program yang lebih koheren antar unit eselon I dan impact-nya massif. Redesign sistem penganggaran dilakukan melalui simplifikasi struktur informasi kinerja anggaran sehingga level struktur anggaran menjadi lebih ringkas. Melalui simplifikasi dimaksud diharapkan penyusunan anggaran yang sederhana sehingga pelaksanaan anggaran semakin fleksibel. Dengan redesign ini, jumlah program hasil redesign akan menjadi lebih sedikit namun lebih fokus, tidak sebanyak jumlah Program existing 12 (dua belas) sesuai dengan jumlah unit eselon I. itu untuk tahun 2021
128 - Restrukturisasi program dimaksud juga memisahkan antara program yang bersifat teknis (Program Teknis) dengan program yang bersifat sebagai dukungan (Program Dukungan Manajemen). Penggabungan program pada sistem penganggaran mendorong unit eselon I untuk saling bersinergi dalam pencapaian sasaran dan menudukung tujuan nasional tanpa dibatasi oleh perbedaan unit Organisasi. Berikut merupakan tabel proyeksi kerangka pendanaan DJBC setelah redesign anggaran tahun 2021-2024: Tabel 4.3 Proyeksi Kerangka Pendanaan Tahun 2021-2024 (Setelah Redesign Penganggaran) No 1 2 3 Program Program Kebijakan Fiskal Program Pengelolaan Penerimaan Negara Program Dukungan Manajemen Total Pagu 2021 17.887 794.047 2.545.019 3.356.953 2022 18.197 807.784 2.589.047 3.415.028 2023 18.515 821.920 2.634.356 3.474.791 2024 18.843 836.468 2.680.984 3.536.295 (dalam jutaan rupiah) Kerangka Pendanaan DJBC tahun 2020 s.d 2024 relatif mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Peningkatan tersebut seiring dengan adanya peningkatan implementasi program-program strategis yang memerlukan dukungan pendanaan. Peningkatan pendanaan tertinggi terjadi dari tahun 2020 (setelah adanya penghematan) ke tahun 2021. Hal ini dilatarbelakangi oleh kontribusi DJBC dalam beberapa program strategis di RPJMN yang akan dimulai implementasinya pada tahun 2020 dan 2021, sehingga secara belanja modal akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Beberapa kontribusi DJBC yang tercantum dalam program RPJMN yaitu seperti National Logistic Ecosystem, Smart Customs and Excise, peningkatan energi baru terbarukan (EBT), peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha, pengembangan kewirausahaan, UMKM, dan koperasi dengan cara mendukung pengembangan KEK, peningkatkan akses dan pendalaman pasar ekspor melalui Kemudahan Impor Tujuan Ekspor, pembudayaan perilaku hidup sehat melalui gerakan masyarakat hidup sehat melalui peningkatan cukai hasil tembakau secara bertahap, peningkatan kapabilitas Iptek dan penciptaan inovasi melalui pemberian insentif fiskal untuk penelitian dan luar negeri pengembangan (pencegahan dan penanganan kejahatan trans-nasional), dan penjagaan stabilitas keamanan nasional (penguatan keamanan laut, peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap, penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika). Beberapa program tersebut memerlukan pendanaan dalam pengimplementasiannya untuk memenuhi sarana dan prasana yang diperlukan, seperti dari sisi pengawasan akan diperlukan belanja modal terkait sarpras pendukung fungsi pengawasan DJBC, yaitu pengadaan gedung K-9, pengadaan High Speed Craft, rutan, kapal patroli, dan sebagainya. Dari sisi IT, pendanaan tersebut setiap tahunnya juga akan digunakan untuk belanja modal IT guna penguatan program CEISA 4.0 dalam rangka program strategis nasional RPJMN yaitu Smart Customs and Excise. Output dari pendanaan tersebut diharapkan sistem CEISA mampu menghadirkan analisa yang lebih dalam dengan cara melakukan simplikasi Iptek-inovasi, optimalisasi kebijakan
129 - form. Tentunya untuk mendukung hal tersebut penyelarasan probis dan harmonisasi peraturan. juga diperlukan Selain untuk mendukung beberapa program yang tercantum dalam RPJMN tersebut, pendanaan DJBC juga disusun untuk mendorong pertumbuhan BLBC guna mewujudkan revitalisasi BLBC untuk menjadi Regional Customs Laboratory, dan penguatan lab mini untuk mendorong ekspor. Pendanaan tersebut akan diperuntukan untuk pembangunan ataupun renovasi satpel baru, reorganisasi dan revitalisasi BLBC serta belanja modal terkait pemutakhiran sarana dan prasarana. Peran BLBC saat ini tidak hanya sebagai unit pendukung operasional, tetapi juga sebagai unit inti yang berkontribusi dalam penerimaan DJBC, khususnya terkait pemeriksaan ekspor impor.
130 - BAB 5 PENUTUP Rencana Strategis (Renstra) DJBC Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden serta Kementerian Keuangan ke dalam tujuan dan sasaran strategis DJBC dalam mendukung agenda pembangunan nasional dan tujuan Kementerian Keuangan. Dokumen ini menjadi pedoman bagi DJBC dalam mewujudkan visi Presiden dan Wakil an Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Berlan menjadi acuan dalam penyusunan Renstra Unit Eselon II DJBC dan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan DJBC.