Kultura Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora ISSN: XXXX-XXXX (2023), 1 (1): 26-38 DINAMIKA POLITIK DALAM PEMBENTUKAN NEGARA ISLAM INDONESIA TAHUN 1949- 1962 Carissa Almaasah Budiita UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika politik dalam pembentukan negara Islam Indonesia pada periode 1949-1962. Dalam penulisan makalah ini menggunakan metode sejarah yang terdiri atas heuristik dengan mengumpulkan sumber berupa literatur yang sesuai dengan tema penulisan. Kritik sumber dengan memilah kembali sumber yang telah diperoleh sehingga hanya menyisakan sumber yang kredibel. Interpretasi dengan menganalisa mengenai fakta yang diperoleh terhadap dinamika politik dalam pembentukan negara Islam Indonesia pada periode tersebut. Terakhir, yaitu historiografi dengan menuliskan hasil yang sudah diperoleh dari sumber tersebut secara sistematis dan kronologis. Temuan penelitian dari periode waktu itu mengungkapkan ketegangan antara faksi nasionalis-sekuler dan Islamis dalam mempengaruhi arah politik negara. Dengan berdirinya negara Indonesia pada tahun 1945, kelompok Islam terus berjuang mewujudkan cita-cita mereka untuk menjadikan Indonesia menjadi negara Islam berdasarkan nilai-nilai Islam. Proses dinamika politik tersebut melibatkan berbagai tokoh-tokoh pentung, seperti Hatta, Sukarno, Natsir, dan sejumlah ulama dan aktivis Islam lainnya. Terdapat juga peristiwa penting seperti berdirinya Darul Islam pada tahun 1949 dan pemberontakan DI/TII pada tahun 1950-an yang berusaha menggulingkan pemerintah nasional. Pada akhirnya, cita-cita kelompok Islam untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam tidak berhasil dan Indonesia tetap mempertahankan cita-cita Pancasila sebagai falsafah bangsa yang menghargai kemajemukan dan kebhinekaan. Kata Kunci: Dinamika politik, Negara Islam, Indonesia, Pancasila Pendahuluan Sejak Indonesia merdeka, persoalan Islam dan negara telah menjadi isu yang diperdebatkan dalam perpolitikan Indonesia. Para pemimpin Islam berjuang agar Islam tetap hidup dalam tatanan politik Indonesia, sementara pihak lain berpendapat bahwa Indonesia harus bersifat sekuler dan tidak boleh dikendalikan oleh agama tertentu. Perjuangan untuk mempertahankan Islam dalam tatanan politik Indonesia semakin sengit pada tahun 1945, ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila adalah ideologi yang mencakup nilai-nillai universal dan 1
DEWARUCHI : Jurnal Studi Sejarah dan Pengajarannya Vol 1 No 1 Februari 2022 menegaskan bahwa Indonesia bukanlah negara Islam, melainkan negara yang menjunjung tinggi kebhinnekaan dan persatuan. Terlepas dari kenyataan bahwa Indonesia tidak secara resmi mendeklarasikan dirinya sebagai negara Islam, Islam tetap memainkan peran utama dalam politik Indonesia. Partai politik Islam seperti Partai Masyumi dan Partai Nahdlatul Ulama (NU) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap politik Indonesia pada tahun-tahun awal kemerdekaan. Dinamika politik semakin kompleks ketika sejumlah tokoh politik yang sebelumnua mendukung peran Islam dalam negara, seperti Soekarno dan Mohammad Hatta, mulai mengambil sikap bahwa Indonesia harus bersifat sekuler. Pada tahun 1960-an, muncul gerakan Islam politik yang semakin militan dan menuntut pendirian negara Islam di Indonesia. Salah satu kelompok yang paling terkenal adalah Darul Islam, yang pada akhirnya memulai gerakan pemberontakan bersenjata untuk mencapai tujuan mereka. Selama periode ini, kelompok Islam menggunakan partai politik untuk memperjuangkan Islam sebagai dasar negara. Gerakan Darul Islam memberontak melalui Tentara Islam Indonesia dan tersebar di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Jawa Barat yang dipimpin oleh S.M. Kartosoewirjo, Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Fatah, Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakkar, Aceh dipimpin oleh Daud Beureueh, dan Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hadjar. Kontak bersenjata pertama antara TNI AD dan TII terjadi pada saat Pasukan Siliwangi (TNI) berbaris menuju Jawa Tengah dan bertemu dengan Tentara Islam Indonesia di perjalanan. Saat itu Tentara Islam Indonesia di bantu oleh Tentara Belanda sehingga menghasilkan pertempuran sengit. Pada tahun 1950-an, sebuah gerakan Islam politik yang semakin militan terbentuk di Indonesia dan menuntut pembentukan negara Islam. Salah satu kelompok yang paling terkenal adalah Darul Islam yang pada akhirnya memulai gerakan pemberontakan bersenjata untuk mencapai tujuan mereka. Kelompok Islam ini memanfaatkan partai politik untuk memperjuangkan Islam sebagai dasar negara. Gerakan Darul Islam melakukan pemberontakan melalui Tentara Islam Indonesia dan tersebar kee beberapa wilayah Indonesia, termasuk Jawa Barat dipimpin oleh S.M. Kartosoewirjo, Jawa Tengah dipimpin Amir Fatah, Sulawesi Selatan dipimpin Kahar Muzakkar, Aceh dipimpin Daud Beureueh, dan Kalimantan Selatan dipimpin Ibnu Hadjar. Pertarungan bersenjata pertama antara TNI dan TII terjadi ketika Pasukan Siliwangi (TNI) bergerak masuk ke Jawa Tengah dan berhadapan dengan Tentara Islam Indonesia. Sebagaimana dinyatakan dalam rangkuman di atas, tujuan artikel ini adalah untuk memberikan gambaran umum tentang lingkungan politik rumit yang ada di Indonesia antara tahun 1949 dan 1962 serta peran signifikan Islam dalam politik negara tersebut saat itu. Berdasarkan uraian di atas, tujuan artikel ini adalah untuk memberikan gambaran tentang situasi politik yang kompleks di Indonesia antara tahun 1949-1962, serta peran utama Islam dalam politik Indonesia saat itu. Selain itu, pada masa ini juga lahir sejumlah tokoh politik yang kemudian berperan penting dalam menentukan iklim politik Indonesia dan nilai-nilai yang dipertahankan sebagai dasar negara. Metode 27
DEWARUCHI : Jurnal Studi Sejarah dan Pengajarannya Vol 1 No 1 Februari 2022 Artikel ini menggunakan metode penelitian sejarah yang meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Tahap heuristik adalah tahap pengumpulan dan pencarian sumber- sumber sejarah. Heuristik dalam artikel ini didasarkan pada sumber sekunder seperti buku, jurnal, tesis, dan artikel ilmiah yang relevan dengan topik yang dibahas. Selanjutnya tahap kritik sumber dengan memilah kembali sumber yang telah diperoleh sehingga hanya menyisakan sumber kredibel. Tahap interpretasi merupakan tahap menafsirkan dan mengalisis fakta sejarah sebelum mengintegrasikannya dengan urutan kronologis untuk menciptakan alur yang kohesif atau teratur. Hasil dan Pembahasan Pandangan Politik Natsir 1. Hubungan Agama dan Negara Dengan tegas M. Natsir menyatakan bahwa Indonesia adalah negara Islam, meskipun tak diatur dalam konstitusi. Ia percaya isu-isu negara menjadi komponen fundamental dari wacana Islam. Menurut Natsir, mispersepsi tentang negara Islam dan negara yang memadukan agama dan politik, banyak bersumber dari kesalahpahaman tentang kemunculan pemerintahan Islam. Alhasil, jika ingin memahami agama dan negara dalam Islam secara akurat maka harus dapat menghilangkan anggapan yang salah tentang negara Islam. Demikian pula, Turki bukanlah negara atau pemerintahan Islam ketika masa Sultan dan Kekhalifahan Utsmaniyah terakhir karena pejabatnya menganiaya dan menyesatkan rakyatnya dengan menggunakan Islam dan bentuk pengabdian lainnya sebagai tameng belaka. Selain itu, Natsir menegaskan bahwa negara bukanlah tujuan akhir Islam, melainkan alat penerapan prinsip-prinsip Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. 2. Konsep Ijma dan Demokrasi Natsir mengatakan bahwa Soekarno tidak objektif menyampaikan pendapatnya mengenai tidak adanya ijma ulama yang memerintahkan membentuk negara. Karena di satu sisi, ia menyarankan umat Islam untuk meninggalkan "warisan tradisional" gedachte traditie. Namun, di sisi lain ia secara tegas menyatakan kepercayaan tradisional Jawa, bahwa tidak ada ijma tentang persatuan agama dan pemerintahan. Natsir menilai ijma ulama hanyalah konsep "karet", begrip rekbaar yang akarnya tidak diketahui. Artinya, konsep tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan gagasan pemisahan agama dan kesatuan agama dengan negara dalam sistem pemerintahan. Oleh karena itu, Natsir menawarkan Theistic democracy dengan dua pandangan yang melatarbelakanginya yaitu pertama Islam tak menerima paham demokrasi yang berkembang di Barat sebab di sana anggota parlemen sepenuhnya berhak mengambil semua pilihan politik. Hal itu berlawanan dengan Islam di mana ptak semua urusan dipertimbangkan di parlemen. Parlemen hanya memutuskan masalah yang tidak dicantumkan secara jelas dalam nash. Kedua, Islam tidak mengenal sistem teokrasi yang pemerintahannya dipimpin oleh imamat (sistem ulama) dengan hirarki (tingkat tingkatan) dan menganggap penguasanya sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Selain itu, Natsir juga menentang sistem teokrasi dan sekularisasi. Akan tetapi, konsep nasionalisme ia terima sebab Islam mengakui adanya bangsa-bangsa, sebaliknua ia mengkritik nasionalisme yang sifatnya sempit dan ekstrem, seperti nasionalisme yang mengarah pada fanatisme etnis. 3. Konsep Khalifah 28
DEWARUCHI : Jurnal Studi Sejarah dan Pengajarannya Vol 1 No 1 Februari 2022 Natsir tidak bersikeras menyebut penguasa negara Islam sebagai khalifah. Menurutnya, gelar khalifah bukanlah syarat mutlak dalam pemerintahan Islam, bukan juga conditio sine quo non. Namun yang terpenting ialah ia mampu bertindak arif dan menerapkan aturan-aturan Islam dengan baik dalam tatanan negara, baik secara istilah maupun praktik. Kriteria untuk menjadi penguasa negara Islam adalah iman, karakter, dan kemampuan untuk menangani kekuasaan yang diberikan kepadanya. Jadi bukan hanya berdasar pada bangsa, keturunan, dan inteleknya saja. Rakyat memiliki tanggung jawab untuk mematuhi penguasa negara yang dipilih selama dia menjalankan kekuasaannya dengan benar. Jika menyimpang, umat pun memiliki hak untuk memperbaikinya atau menolak otoritas pemerintahannya. Di samping itu, Islam menyoroti keharusan wacana tentang hak dan kewajiban antara penguasa dan yang dikuasai dalam sidang konstituante 1957. Dalam acara tersebut Natsir mendefinisikan konsep demokrasi thestik atau demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai ketuhanan. Dalam parlemen negara Islam sendiri juga hanya boleh melakukan musyawarah tentang mekanisme penegakan hukum Islam, bukan dasar administrasinya. 4. Pemerintahan Kemal Ataturk di Turki Bung Karno menjelaskan sekularisasi Kemal Ataturk di Turki sebagai pemisahan agama dari negara yang merupakan gerakan paling modern dan radikal. Namun, menurut Natsir sekularisasi justru tak memberikan kebebasan pers, berpikir, dan membentuk partai oposisi di bawah kepemimpinan Kemal. Natsir juga menegaskan bahwa Islam tak memiliki kebebasan di negara Turki yang merdeka, bahkan Kemal telah menyimpang dari jalan yang benar. Natsir mengimbau umat Islam untuk tidak memandang sejarah sebagai penentu akhir kebenaran dalam persoalan persatuan dan pemisahan agama serta negara. Sebab sesungguhnya semua tindakan muslim dan bangsa harus diarahkan untuk mengabdi kepada Allah dan tentu saja itu bukan tujuan bagi mereka yang netral agama. Partai-Partai Politik Islam 1. Masyumi Pada tanggal 7 November 1945, Majelis Syuro Muslim Indonesia (Masyumi) resmi didirikan sebagai partai politik yang berdasar cita-cita Islam dalam Kongres Rakyat Islam di Yogyakarta. Masyumi mulai sebagai kelompok sosial-keagamaan pada 24 Oktober 1943 dan sebagai pengganti MIAI. Tujuan dibentuknya partai ini adalah menjadi partai politik Islam pertama pasca kemerdekaan yang menerapkan ajaran dan aturan Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dalam rangka ridha Allah. Pembentukan Masyumi sebagai partai politik mendapat dukungan antusias dari para ulama. Masyumi dimulai dengan empat anggota khusus, yaitu Muhammadiyah, NU, Perikatan Umat Islam, dan Persatuan Umat Islam. Hasyim Asy'arie dan Wahid Hasjim (NU), Agus Salim (PSII), dan Syekh Djamil Djambek (Pembaru dari Sumatera Barat) adalah tokoh Masyumi. Sementara politisi senior di Dewan Eksekutif antara lain Muhammad Natsir (Persis), Mohammad Roem, Soekiman, Abikusno, dan Kartosoewiryo . Selain itu, ada Hamka dan Kasman Singodimedjo (Muhammadiyah), Syafrudin Prawiranegara, Muhammad Isa Anshari, dan Anwar Hardjono. Akan tetepi, kiprah politik Masyumi tak bertahan lama sebab pengikutnya pergi satu per satu dan membentuk kelompok politik mereka sendiri. Pada Juli 1947, PSII memisahkan diri dan 29
DEWARUCHI : Jurnal Studi Sejarah dan Pengajarannya Vol 1 No 1 Februari 2022 mendeklarasikan diri sebagai partai politik yang merdeka. Diikuti pada tahun 1952 oleh NU yang juga mendeklarasikan diri sebagai partai Islam. Alasan mendasar keluarnya NU dari Masyumi adalah perbedaan pandangan politik antara keduanya. NU dipandang sebagai Islam konservatis sedangan Masyumi lebih modernis dan terhubung dengan Muhammadiyah. Namun menjelang akhir tahun 1960, Masyumi dibubarkan oleh Presiden Soekarno karena tuduhan bahwa pejabat Masyumi terlibat dalam pemberontakan Sumatera Barat yang dikenal dengan PRRI/Permesta. 2. Partai Nahdhatul Ulama (NU) Partai Nahdhatul Ulama (NU) muncul dari ketidakpuasan terhadap Partai Masyumi. Hal ini terjadi karena adanya pergeseran mentalitas Masyumi yang semula menghormati dan menghargai ulama, kini berubah menjadi tidak lagi menghargai ulama. Selain itu, semakin tidak harmonisnya pimpinan NU dengan Masyumi serta penolakan calon menteri agama NU di Kabinet Wilopo yang akhirnya menyebabkan NU mundur dari Masyumi dan mendeklarasikan diri sebagai partai politik. Pendeklarasian itu dikukuhkan dalam kongres NU di Palembang pada Oktober 1952. Akibatnya, NU yang bermula sebagai organisasi sosial-keagamaan dengan banyak pengikut di kalangan Muslim pedesaan beralih menjadi partai politik sejak tahun 1952. Partai ini didirikan atas dasar Islam dan berupaya membela hukum Islam yang berorientasi pada salah satu ajaran Islam dengan empat madzhab dan melaksanakan hukum Islam dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara. Di samping itu, setelah mendapat posisi di beberapa pemerintahan Partai NU juga melebarkan sayapnya ke berbagai daerah. Pengaruh NU di Kementerian Agama membantu pertumbuhan partai ini. Sayangnya, NU tidak mampu menarik banyak pendukung, terutama pendukung Masyumi. Pada pemilu 1955, NU menjadi salah satu dari tiga partai teratas yang diperhitungkan dalam percaturan politik Indonesia. Beberapa pihak terkejut dengan hasil perolehan suara partai ini. 3. Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) PSII adalah metamorfosis dari organisasi bisnis yang didirikan pada tahun 1905 oleh KH. Samanhoedi yang berganti nama menjadi Sarekat Islam pada tahun 1912. Sarekat Islam sendiri merupakan satu-satunya organisasi yang beranggotakan banyak orang yang tersebar di seluruh Indonesia saat itu. Sarekat Islam membentuk garis depan penjajahan di bawah pimpinan HOS Cokroaminoto. Namun demikian, dengan masuknya ide-ide Marxis tubuh Sarekat Islam justru mengalami perselisihan internal, khususnya di SI Cabang Semarang yang dipimpin oleh Semaoen. Akhirnya SI terpecah menjadi dua faksi:, yaitu SI Merah (Komunis) dan SI Putih (Islam). Keterlibatan SI dalam perjuangan Indonesia berkurang akibat pemisahan ini. Kekuasaan politik kemudian diambil alih oleh golongan-golongan nasionalis, khususnya PNI di bawah pimpinan Soekarno. Sarekat Islam berganti nama menjadi Partai Sarekat Islam (PSI) pada tahun 1921 kemudian berganti kembali menjadi Partai Syarekat Islam Indonesia (PSII) pada tahun 1930. Pada masa Indonesia merdeka, PSII bergabung, mendukung, dan aktif dalam pendirian Partai Masyumi yang berdasar pada unsur-unsur Islam. Sayangnya, perannya bersama Masyumi tak bertahan lama. PSII mengukuhkan pengunduran dirinya dari Masyumi dua tahun kemudian, pada tahun 1947. Terbentuknya partai ini dimaksudkan untuk memelihara hubungan antar umat Islam di berbagai bangsa dan negara yang diuntungkan dengan kerja sama tersebut. Peristiwa hengkangnya PSII dipicu ketidaksenangan beberapa anggota parlemennya di Masyumi yang tidak mendapat peran 30
DEWARUCHI : Jurnal Studi Sejarah dan Pengajarannya Vol 1 No 1 Februari 2022 dan jabatan krusial, seperti Wondoamiseno dan Arudji Kartawinata. Selain itu, karena Masyumi dinilai begitu lunak berurusan dengan Belanda. PSII yang didirikan pada tahun 1930-an didirikan kembali atas dasar tersebut pada tahun 1947. Salah satu kehebatan PSII adalah nama besar HOS Tjokroaminoto yang mendirikan generasi awal Sarekat Islam. 4. Partai Persatuan Tarbiyah Islam (Perti) Partai Persatuan Tarbiyah Islam (Partai Perti) adalah partai politik yang bermula dari Persatuan Tarbiyah Islamiyah, sebuah gerakan massa Islam nasional yang berkedudukan di Sumatera Barat. Ketika itu kalangan akademisi ahlussunnah wal jamaah di Bukittinggi, Sumatera Barat, mendirikan organisasi Perti pada 20 Mei 1930. Gerakan Perti memiliki ciri yang sama dengan NU yaitu organisasi Islam tradisional. Syekh Abbas, Syekh Sulaiman Ar-Rasul, dan Syekh Muhammad Djamil Djaho adalah beberapa pendiri Perti. Rombongan ini pergi ke daerah lain di Sumatera serta Kalimantan dan Sulawesi. Perti mengambil bagian dalam perjuangan politik nasional dengan bergabung dengan GAPI dalam Aksi Parlemen Indonesia dan berkontribusi pada visi kenegaraan Komisi Visman. Filosofi penuntun partai ini adalah Islam dengan tujuan melestarikan firman Allah semaksimal mungkin. Berbeda dengan NU dan PSII, Perti merupakan partai politik otonom dengan gerakan eksklusif sejak Indonesia merdeka. Partai Perti memperoleh empat kursi di DPR RI dan tujuh kursi di Konstituante pada Pemilu 1955. Namun, setelah Soekarno membubarkan Konstituante dan DPR RI, Partai Perti mendapatkan dua kursi anggota DPR pada kebinet Gotong Royong. Pada masa Demokrasi Terpimpin, Partai Perti bersama-sama dengan PSII, Partai NU, dan Masyumi tergabung dalam Liga Muslim yang mendukung gagasan Nasakom. Kartosoewiryo Seorang Pejuang Negara Islam Kartosoewiryo mendapat citra sebagai "pemberontak" ketika ia ingin menjadikan wilayah Nusantara sebagai sebuah Negara Islam dan dianggap akan menimbulkan kesengsaraan di kalangan rakyat Indonesia. Namun, anggapan tersebut terbantahkan ketika idenya mendapat dukungan dari beberapa daerah di Indonesia, seperti Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Aceh, dan daerah lainnya. Sekarmadji Maridjan Kartosoewiryo lahir pada 7 Januari 1907 di Cepu. Semasa remajanya, ia mendapatkan pendidikan agama dari seorang tokoh agama bernama Notodiharjo. Notodiharjo sendiri merupakan tokoh Islam modern yang mengikuti Muhammadiyah. Dalam pendidikan agamanya, banyak aspek kemodernan Islam yang tertanam dalam alam pikir Kartosoewiryo. Hal itulah yang kemudian memengaruhi berbagai pemikiran Kartosoewiryo dalam merespon ajaran- ajaran agama Islam. Ketika memasuki masa perkuliahan, ia mulai "mengaji" secara serius hingga kemudian "terasuki" oleh shibghatullah dan menjadi Islam minded. Segala aktivitasnya pun hanya untuk memepelajari Islam dan berbuat untuk Islam saja. Dengan modal ilmu-ilmu pengetahuan yang tak sedikit itu, ia juga memasuku organisasi politik Sarikat Islam dibawah kepemimpinan Haji Oemar Said Tjokroaminoto. Pada tahun 1943, ketika Jepang berkuasa di Indonesia, Kartosoewiryo bergabung dengan organisasi kesejahteraan dari MIAI (Majelis Islam 'Alaa Indonesia) di bawah kepemimpinan Wondoamiseno. Di organisasi tersebut ia menjadi sekretaris dalam Majelis Baitul-Mal. Pada masa itu, Kartosoewiryo juga memfungsikan kembali lembaga Suffah yang pernah dibentuknya, tetapi kali ini lebih banyak memberikan pendidikan kemiliteran. Siswa pada lembaga Suffah tersebut 31
DEWARUCHI : Jurnal Studi Sejarah dan Pengajarannya Vol 1 No 1 Februari 2022 memasuki salah satu organisasi gerilya Islam, yaitu Hizbullah dan Sabillah yang nantinya menjadi inti Tentara Islam di Jawa Barat. Menjelang berakhirnya kekuasaan Jepang di Indonesia pada bulan Agustus 1945, Kartosoewiryo berencana untuk merebut kemerdekaan Indonesia dari penjajah. Sesungguhnya, sebelum Soekarno dan Moh. Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, pendeklarasian tentang Negara Islam oleh Kartosoewiryo sudah mulai merebak di berbagai daerah. Namun, Kartosoewiryo berusaha bersikap loyal kepada Republik dengan menerima dasar sekulernya. Sejak kemerdekaan, kekuasaan negara sepenuhnya dipeegang oleh kaum nasionalis sekuler yang berusaha menerapkan prinsip-prinsip kenegaraan modern sekuler. Dari sinilah mulai terjadi pertentangan serius antara kaum nasionalis dengan kalangan Islam atau dapat disebut sebagai pertentangan antara Islam dan negara. Pada tahun 7 Agustus 1949, terjadi perubahan politik yang signifikan di Indonesia yaitu diproklamirkannya Negara Islam di Nusantara atau negara Jumhuriyah Indonesia yang kemudian dikenal sebagai Darul Islam atau Negara Islam Indonesia (DI/TII) oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo. Darul Islam adalah pemberontakan Muslim berskala nasional di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh. Pemberontakan yang berasal dari Jawa Barat ini telah mempengaruhi pemahaman banyak orang Indonesia tentang peran ideologi dalam konflik selama ini. Pertempuran suci Darul Islam di daerah-daerah dipimpin oleh tokoh-tokoh lokal dengan tujuannya masing-masing. Hubungan Politik dengan Upaya Pembentukan Negara Islam Pada bulan Juni 1946, Konferensi Masyumi diselenggarakan di daerah Priangan untuk memilih pimpinan baru. K.H. Moechtar diangkat sebagai ketua oleh Kartosoewirjo dan Kartosoewirjo menjadi wakil ketua. Sanusi Partawidjaja diangkat menjadi sekretaris badan pengurus, Isa Anshari dan K.H. Toha bertanggung jawab atas informasi, dan Sabilillah bertanggung jawab atas Kamran. Di sana, Kartosoewirjo menyampaikan pidato tentang orientasi politik Islam dan siapa yang akan menguasai Indonesia. Namun, ia menganjurkan persatuan dalam tujuan perjuangan. Ia juga memperingatkan para pendengar dan pengikutnya bahwa pertempuran di antara orang Indonesia hanya akan membantu Belanda, dan mendesak diakhirinya ketidaksepakatan ideologis. Konflik-konflik ini dapat ditangani secara demokratis setelah kemerdekaan penuh tercapai, menurut kedaulatan rakyat. Pada 21 Juni 1947, Belanda melanggar perjanjian Linggarjati dan membuat Sjahrir menjadi bingung dan putus asa sehingga ia terpaksa dan bercampur rasa malu untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Perdana Menteri pada Juli 1947, karena sebelumnya ia sangat setuju dengan tuntutan Belanda dalam menyelesaikan konflik antara Indonesia dan Belanda. Setelah itu jabatan Perdana Menteri digantikan oleh Amir Syarifuddin. Ketika itu Amir membujuk mantan anggota PSSI, Kartosoewiryo untuk bergabung dengan kabinetnya. Namun, Kartosoewiryo menolak tawaran jabatan sebagai Wakil Menteri Pertahanan kedua dari Amir Syarifuddin. Alasannya yaitu Kartosoewiryo ingin mengabdi kepada Masyumi dan juga ingin keluar dari arena politik arus utama. Selain itu, Kartosoewirjo juga tak menyukai arah politik sosialis Amir Sjarifudin karena melihat situasi politik yang buruk bagi negara Indonesia akibat banyaknya kesepakatan yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan Belanda. Jika mencermati kiprah Amir Syarifudin 32
DEWARUCHI : Jurnal Studi Sejarah dan Pengajarannya Vol 1 No 1 Februari 2022 dalam kiprah politik nasionalnya, seperti saat ia menjadi Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan, terlihat bahwa Amir Syarifudin mengarahkan orientasi politik Indonesia ke arah komunisme. Kekacauan akibat agresi militer Belanda II dan ditandatanganinya perjanjian Renville antara pemerintah Republik dengan Belanda. Di mana perjanjian tersebut berisi antara lain gencatan senjata dan pengakuan garis demarkasi van Mook. Keterpaksaan pemerintah Indonesia menerima otoritas Belanda atas Indonesia ini menjadi sebuah kenyataan yang kejam sebab lokasi penting dan strategis bagi pasukannya di daerah kekuasaan Balanda harus dikosongkan dan ditarik mundur ke Jawa Tengah. Menanggapi kesepakatan Renville, Kartosoewiryo menyatakan bahwa "Amir Syarifuddin la'natullah" dan dituduh makar karena memberikan Jawa Barat kepada Belanda dan mengirimkan semua senjata api ke wilayah Republik agar umat Islam, khususnya yang berada di Jawa Barat agar tak dapat melawan Belanda. Ketentuan dari perjanjian Renville dipenuhi oleh TNI Divisi Siliwangi dari Jawa Barat. Hal ini berbeda dengan gerilya pasukan Hizbullah dan Sabilillah yang menolak mematuhi peraturan tersebut. Ketika pasukan TNI dari Divisi Siliwangi kembali dari Jawa Tengah untuk terlibat dalam perang gerilya setelah Belanda melancarkan Agresi Militer II, mereka menghadapi batalyon Hizbullah dan Sabilillah, serta satuan bersenjata lainnya yang akhirnya dijuluki Tentara Islam Indonesia (TII). DI/TII berusaha agar TNI tidak kembali ke Jawa Barat dan menggoyahkan anggota TNI ke pihak mereka. Akan tetapi, bentrokan antara pasukan DI/TII dan TNI Divisi Siliwangi pun tak terhindarkan. Setelah masa revolusi, posisi politik kalangan Islam terlihat semakin kuat. Pada tahun 1950, partai politik di Indonesia telah direvitalisasi dan aktif kembali. Pertama, masyumi memulai debutnya sebagai partai terbesar di DPR yang baru dibentuk dengan meraih 49 kursi dari jumlah keseluruhan 236 anggota. Namun karena partisipasi beberapa partai, organisasi, dan perkumpulan di parlemen (tidak kurang dari 22), maka kelompok Islam hanya memperoleh 54 kursi (23%). Statistik ini membantah anggapan bahwa kelompok Islam ialah mayoritas dalam politik. Kedua, Masyumi diminta membuat dan memimpin kabinet berkali-kali. Masyumi diberi kepemimpinan tiga dari tujuh kabinet yang beroperasi di bawah sistem demokrasi konstitusional (1950-1957), diantaranya yaitu Kabinet Natsir tahun 1950-1951; Kabinet Sukiman tahun 1951-1952; dan Kabinet Burhanuddin Harahap tahun 1955-1956. Lebih jauh lagi, ketika Partai Nasional Indonesia (PNI) diberi wewenang untuk membentuk pemerintahan, baik Masyumi maupun NU adalah mitra koalisi utama. Pada akhirnya, hasil pemilihan umum pertama yang dilakukan pada bulan September 1955 mengungkapkan bahwa faksi-faksi Islam (Masyumi, NU, PSII, dan Perti) menguasai 114 dari 257 kursi parlemen (43,5%). Meskipun hasil akhirnya jauh dari tujuan Sjahrir, hal itu meningkatkan kehadiran organisasi Islam di parlemen lebih dari dua kali lipat. Realitas ini bersamaan dengan tak adanya kontroversi ideologis terbuka sehingga terjadi interaksi politik yang relatif bersahabat agama-politik ini selama tahun 1950-1953. Pada masa itu juga tidak lazim bagi para pemimpin dan aktivis politik Islam mengkritik Pancasila secara terbuka. M. Natsir berargumen bahwa Indonesia belum menghapuskan agama dari masalah kenegaraan akibat hadirnya konsep "Ketuhanan" dalam Pancasila. Dalam wacana ini, ormas-ormas Islam hanya menegaskan kembali tujuan politik-ideologis mereka terutama mengenai pendirian negara yang jelas-jelas didirikan di atas Islam. Mereka merekomendasikan agar Islam dijadikan 33
DEWARUCHI : Jurnal Studi Sejarah dan Pengajarannya Vol 1 No 1 Februari 2022 ideologi resmi berdasarkan tiga argumen: (1) karakter Islam yang holistik, (2) keunggulan Islam atas semua filosofi global lainnya, dan (3) penerimaan Islam oleh mayoritas penduduk Indonesia. Dipimpin oleh M. Natsir, Kasman Singodimedjo, Zaenal Abidin Ahmad, Isa Anshari, dan K.H. Masjkur, mereka teguh menjunjung tinggi sifat holistik Islam. Mereka berpikir bahwa Islam mengatur setiap elemen kehidupan. Menurut mereka, negara memiliki kewenangan untuk mengadopsi dan menegakkan peraturan mengikat yang hanya dapat dibangun di atas prinsip- prinsip Ketuhanan. Dalam kerangka Pancasila sebagai ideologi resmi, mengingat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk secara agama, tokoh-tokoh golongan nasionalis tertentu menganggap Pancasila sebagai kesepakatan bersama. Bagi para tokoh PNI dan aktivis Kristen seperti Arnold Mononutu, Pancasila merupakan sintesa yang cocok bagi kelompok agama yang beragam. Jika Islam hendak ditegakkan sebagai tumpuan negara, yang paling dikhawatirkannya adalah keberadaan kelompok agama lain di Nusantara. Hal itu justru menggambarkan diskriminasi konstitusional. Pengadopsian Pancasila sebagai falsafah resmi, serta penghapusan "tujuh kata" dari Piagam Jakarta dapat dikatakan sebagai kemunduran bagi politik Islam. Meskipun demikian, sebagian besar pendukung konsep negara Islam belum putus asa. Indikasi konsistensi perjuangan mereka telihat pada perjuangan suci Darul Islam pada perang frontal (1949-1964), proklamasi Negara Islam Indonesia (NII) di bawah pimpinan Sekarmadji Marijan Kartosoewirjo, dan perjuangan perwakilan Islam di Konstituante untuk menghidupkan kembali gagasan negara Islam. Pada tanggal 27 Januari 1953, di Amuntai (di Kalimantan Selatan, di mana minoritas Muslim sangat kuat), Soekarno mengingatkan para pendengarnya tentang perlunya upaya untuk mempertahankan Indonesia sebagai negara kesatuan nasional. "Negara yang kita inginkan" yaitu negara nasional yang mencakup seluruh Indonesia. Jika kita membentuk negara Islam, beberapa wilayah non-Muslim, termasuk Maluku, Bali, Flores, Timor, Kepulauan Kai, dan Sulawesi, akan memisahkan diri. Selain itu, ketika itu Irian Barat yang belum menjadi wilayah Indonesia tidak mau menjadi anggota Republik. Ormas-ormas Islam sangat marah mendengar pernyataan Soekarno. Mereka menganggap tindakan ini tidak demokratis dan melanggar hukum. Menurut mereka, Soekarno melampaui batasan konstitusionalnya, bahwa pidatonya menabur benih separatis, dan itu menunjukkan dukungan kepala negara terhadap partai-partai yang menentang filsafat Islam. Namun, pidato Soekarno itu didukung oleh kalangan PNI. Mereka mengatakan bahwa keputusan Presiden Soekarno didasarkan pada haknya sebagai pemimpin revolusi, mengarahkan semua orang, serta menjadi kepala negara yang konstitusional. Faksi-faksi Islamis yang dipimpin oleh Masyumi kembali mengajukan gagasannya tentang Islam sebagai dasar ideologi negara yang kemudian agenda ini diperdebatkan dengan cukup sengit di Majelis Konstituante (1956-1959). Tiga aliran ideologi menonjol dalam argumentasi tentang dasar-dasar ideologi negara, yaitu Islam, Pancasila, dan Sosialis. Menilik pembahasan-pembahasan sebelumnya mengenai dasar-dasar intelektualitas negara, pertarungan paling panas terjadi antara penganut falsafah Islam dan Pancasila. Masyumi dan M. Natsir mengamati bahwa prinsip "Ketuhanan Yang Maha Esa" dilanggar. Karena sumbernya adalah sekularisme, maka tidak lagi dianggap sebagai sistem religi dalam Pancasila menurut definisi Soekarno. Dengan demikian Natsir menentang prinsip-prinsip sekuler dalam konteks penyelenggaraan negara karena mengabaikan cita-cita pengabdian hamba kepada Tuhannya dalam kerangka penyelenggaraan negara. Natsir ingin menggarisbawahi 34
DEWARUCHI : Jurnal Studi Sejarah dan Pengajarannya Vol 1 No 1 Februari 2022 kesalahpahaman yang dimiliki sebagian orang tentang negara Islam dalam situasi ini. Natsir menyerang interpretasi Soekarno tentang negara Islam, membandingkannya dengan pemisahan agama dan negara oleh Kemal Ataturk ketika ia memerintah Turki setelah Kesultanan Utsmaniyah jatuh. Di sisi lain, para pendukung Pancasila tidak segan-segan mempertahankan posisinya. Ruslan Abdulgani, Sutan Takdir Alisjahbana, Arnold Monunutu, Soedjatmoko, dan Suwirjo menolak klaim kalangan Islam bahwa Pancasila adalah doktrin sekuler. Ruslan Abdulgani menunjukkan bahwa keterlibatan Kementerian Agama berarti bahwa Pancasila tidak meninggalkan urusan agama dalam negara Indonesia. Monunutu sebagai seorang Kristen juga khawatir jika Islam menjadi falsafah negara, minoritas akan diperlakukan sebagai warga negara kelas dua. Alhasil, ia membalikkan pernyataan Natsir bahwa jika Islam dijadikan sebagai ideologi untuk menggantikan Pancasila, umat Kristiani akan melompat dari planet yang tenang dan tenteram ke ruang hampa udara tanpa udara untuk menjalankan keyakinannya. Kedua belah pihak tidak dapat mencapai konsensus selama diskusi. Masing-masing berusaha untuk mempertahankan sudut pandangnya tetapi tidak dapat membujuk kelompok lawan. Hingga pertemuan terakhirnya pada tahun 1959, pembahasan tentang dasar negara terhenti, tetapi Majelis Konstituante telah berhasil melaksanakan kewajibannya 90% dalam hal-hal lain. Menyadari kenyataan tersebut, Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959, membubarkan Konstituante dan mendeklarasikan kembalinya Indonesia ke dalam UUD 1945. Keputusan Presiden tersebut merupakan representasi dari kegagalan upaya umat Islam untuk melembagakan Islam dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Langkah sepihak Sukarno itu mengakhiri pertarungan individu-individu Islam yang dijamin secara hukum di Konstituante. Selain Majelis Konstituante, umat Islam lainnya telah menempuh jalur "persenjataan". Gerakan separatis yang dikenal dengan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) telah terbentuk di berbagai wilayah Indonesia yang dipelopori oleh S.M. Kartosoewiryo di Jawa Barat. Berdirinya "Negara Islam Indonesia" yang diproklamirkan oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo di desa Malangbong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, pada tanggal 7 Agustus 1949 menjadi respon atas kecenderungan republik ke arah sekularisme. Selain itu, juga sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita teologis Negara Islam. Perang suci yang disebut dengan nama lain Darul Islam ini berpusat di Jawa Barat dan dampaknya menyebar ke Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh. Kartosoewirjo adalah tokoh gerakan Islam yang sudah lama ingin mendirikan negara Islam di Indonesia sejak zaman Hindia Belanda (1934-1942). Ia mengumpulkan para pendukungnya untuk menentang Belanda dengan cara peperangan, parlemen (volksraad), atau kelompok politik yang diikutinya, khususnya PSII (Partai Sjarikat Islam Indonesia) dan Masyumi (Madjlis Sjoero Moeslimin Indonesia). Organisasi politik NII merinci konstitusinya dalam Qanun Asasi yang telah disusun setahun sebelumnya. Konstitusi menyatakan bahwa NII adalah "anugerah dari Tuhan" yang berarti "Negara Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala" yang dianugerahkan kepada rakyat Indonesia (pasal 1 ayat 1). Negara menjamin pelaksanaan syariat Islam dalam masyarakat Islam dan kebebasan beribadah bagi pemeluk agama lain, menurut Pasal 1 ayat 3-4 konstitusi. Islam dinyatakan sebagai landasan dan dasar hukum NII dengan berpegang pada Al-Qur'an dan Hadits sebagai kekuasaan tertingginya. 35
DEWARUCHI : Jurnal Studi Sejarah dan Pengajarannya Vol 1 No 1 Februari 2022 Pemerintahan NII berbentuk republik (jumhuriyah), dengan Imam menjabat sebagai kepala negara. Untuk menjadi seorang Imam NII, maka haruslah menjadi orang Indonesia asli, beriman kepada Islam, dan menghormati Tuhan dan Rasul-Nya. Terlepas dari variasi kosa kata dan fokus pada pelaksanaan hukum Islam, konstitusi NII secara garis besar dapat dibandingkan dengan UUD 1945. Beberapa ahli berpendapat bahwa UUD 1945 digunakan sebagai model Qanun Asasi dengan cukup banyak perubahan. Kedudukan dan kekuasaan lembaga pemerintahan yang dituangkan dalam konstitusi NII sejalan dengan UUD 1945. Pasca proklamasi NII, gerakan pemberontakan Darul Islam meluas ke berbagai tempat di Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Aceh. Aksi Darul Islam juga tercatat di Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, dan Halmahera yang disusupi dari Sulawesi Selatan. Meskipun demikian, TNI berhasil menekan berbagai upaya bersenjata untuk mendirikan negara Islam ini terutama ekspansinya di awal tahun 1960-an. Darul Islam di Jawa Barat berhasil ditumpas tahun 1962 dan Kartosoewiryo digantung. Sementara di Jawa Tengah pemberontakan dipadamkan lebih cepat yaitu tahun 1955. Kemudian disusul keberhasilan menumpas Darul Islam di Aceh tahun 1962, di Kalimantan tahun 1963, dan di Sulawesi tahun 1965. Kesimpulan Dalam periode tahun 1949-1962, Indonesia mengalami dinamika politik yang kompleks terkait dengan peran Islam dalam negara. Para tokoh Islam berjuang untuk mempertahankan keberadaan Islam dalam tatanan politik Indonesia, sementara pihak lain berargumen bahwa Indonesia harus bersifat sekuler dan tak boleh dikendalikan oleh agama tertentu. Pada masa itu, terdapat Partai Masyumi dan Partai Nahdlatul Ulama (NU) yang merupakan partai politik Islam yang memiliki pengaruh yang kuat dalam politik Indonesia. Namun, pada saat yang sama, terdapat juga kelompok yang lebih militan dan menuntut pendirian negara Islam di Indonesia. Gerakan kelompok Islam militan itu dikenal dengan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang telah terbentuk di berbagai wilayah yang dipelopori oleh S.M. Kartosoewiryo di Jawa Barat. Berdirinya Negara Islam Indonesia yang diproklamirkan oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewiryo di Desa Malangbing, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, pada tanggal 7 Agustus 1949 menjadi respon atas kecenderungan Republik ke arah sekularisme. Selain itu, juga sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita teologis Negara Islam. Perang suci yang dari Darul Islam ini berpusat di Jawa Barat dan dampaknya menyebar ke Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh. Di sisi lain, para pendukung Pancasila tak segan-segan mempertahankan posisinya. Ruslan Abdulgani, Sutan Takdir Alisjahbana, Arnold Monunutu, Soedjatnoko, dan Suwirjo menolak klaim kalangan Islam bahwa Pancasila adalah doktrin sekuler. Ruslan Abdulgani menunjukkan bahwa keterlibatan Kementrian Agama berarti bahwa Pancasila tak meninggalkan urusan agama dalam negara. Monunutu sebagai seorang Kristen juga khawatir jika Islam menjadi falsafah negara, minoritas akan diperlakukan sebagai warga negara kelas dua. Kedua pihak pun tak dapat mencapai konsesus selama diskusi. Masing-masing berusaha untuk mempertahankan sudut pandangnya tetepai tak dapat membujuk kelompk lawan. 36
DEWARUCHI : Jurnal Studi Sejarah dan Pengajarannya Vol 1 No 1 Februari 2022 Kesimpulannya, periode 1949-1962 merupakan periode yang penuh dengan dinamika politik terkait peran Islam dalam negara pada masa itu terdapat berbagai kelompok dan tokoh yang memainkan peran penting dalam politik Indonesia, baik itu yang mendukung maupun menentang peran Islam dalam negara. Meskipun demikian, Indonesi masih mempertahankan statusnya sebagai negara yang bukan berdasar pada agama tertentu dan Pancasila masih dipertahankan sebagai ideologi negara yang mencakup nilai-nilai universal dan menjadi landasan untuk membangun Indonesia berdaulat dan mandiri. Referensi Al-Hamdi, Ridho. (2013). Partai politik Islam: Teori dan Praktik di Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu. Amal, T. A. (2004). Politik Syariat Islam: Dari Indonesia hingga Nigeria. Jakarta: Pustaka Alvabet. Argenti, G. (2020). Ideologisasi Partai Islam Masyumi di Indonesia. Jurnal Politikom Indonesiana, 5(1), di 37-57. Diakses Arianto, B. (2018). Kiprah Natsir Dalam Memperjuangkan Negara Islam Indonesia. KEMUDI: Jurnal Ilmu di Pemerintahan, 2(2), 104-126. Diakses Baihaki, Aga Itbah. (2019). Peran Kartosuwirjo Dalam Pembentukan Negara Islam Indonesia 1947- 1962 (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negri Sunan Ampel Surabaya). Diakses dari Basyaib, H. (1999). Mengapa Partai Islam Kalah?: Perjalanan Politik Islam dari Prapemilu'99 sampai Pemilihan Presiden. Pustaka Alvabet. Chaidar, A. (2008). Negara Islam Indonesia: Antara Fitnah dan Realita. Jakarta: Madani Press. Chaidar, A. (1999). Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia SM Kartosuwiryo. Jakarta: Darul Falah. Dijk, Van. (1995). Darul Islam Sebuah Pemberontakan. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. Effendy, Bahtiar. (2011). Islam Dan Negara Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia. Jakarta: Democracy Project Yayasan Abad Demokrasi Formichi, C. (2012). Islam and the making of the nation: Kartosoewiryo and political Islam in twentieth- century Indonesia. KTLV Press. Gilang, M. I. (2018). Dasar Negara Islam Atau Pancasila: Sikap Politik Partai Nahdlatul Ulama Dalam dari Majelis Konstituante. Jurnal Candrasangkala Vol, 4(1). Diakses Hamzani, A. I., & Aravik, H. (2021). Politik Islam: Sejarah Dan Pemikiran. Pekalongan: Penerbit NEM Iqbal, M. (2015). Pemikiran Politik Islam. Jakarta: Kencana. Ishaqro, A. H. (2015). Dinamika Partai Masyumi Pada Masa Revolusi Fisik (1945-1949). Agastya: Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya, 5(02), 27-41. Diakses di 37
DEWARUCHI : Jurnal Studi Sejarah dan Pengajarannya Vol 1 No 1 Februari 2022 Van Bruinessen, Martin. (2013). Rakyat Kecil Islam Dan Politik. Yogyakarta: Penerbit Gading (Terjemahan Farid Wajidi dan Rika Iffati). 38