MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALIN AN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 / PMK. 02 / 201 7 TENTANG PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN D ENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5), Pasal 1 0 ayat (7), Pasal 1 2 ayat (6), dan Pasal 1 4 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2 01 0 tentang Penyusunan Rencana Kerj a dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 63 / PMK. 02 / 201 6 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerj a dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran; b. bahwa untuk menyesuaikan pelaksanaan penyusunan dan penelaahan rencana kerj a dan anggaran kementerian negaraj lembaga dengan ketentuan dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 1 7 Tahun 2 01 7 ten tang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Na�ional, perlu mengatur kembali ketentuan mengena1 petunjuk penyusunan dan penelaahan rencana kerj a dan anggaran kementerian negarajlembaga dan pengesahan
Mengingat Menetapkan 2 - daftar isian pelaksanaan anggaran; c . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerj a dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan D aftar Isian Pelaksanaan Anggaran; 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 9 0 Tahun 2 01 0 tentang Penyusunan Rencana Kerj a dan Anggaran Kementerian NegarajLembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 01 -0 Nomor 1 52 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 178); 2 . Peraturan Pemerintah Nomor 1 7 Tahun 2 01 7 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 01 7 Nomor 1 05 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056) ; MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 D alam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1 . Anggaran Pendapatan dan Belanj a Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 2 . Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan .
3 - 3 . Lembaga adalah organ1sas1 non Kementerian dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang­ Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1 94 5 atau peraturan perundang-undangan lainnya. 4. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pej abat yang bertanggungj awab atas pengelola an keuangan pada Kementerian / Lembaga yang bersangkutan. 5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pej abat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian / Lembaga. 6 . Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA dan untuk melaksanakan sebagian kewenangan tanggung j awab penggunaan anggaran. pad a Kementerian / Lembaga yang bersangkutan. 7 . Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disingkat APIP K/L adalah Inspektorat Jenderal/ Inspektorat Utama/ Inspektorat atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern yang bertanggung j awab langsung kepada Menteri/Pimpinan Lembaga. 8 . Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Rencana Kerj a Kementerian/ Lembaga (Renj a K/L) adalah dokumen perencanaan Kementerianj Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun. 9. Rencana Kerj a dan Anggaran Kementerian NegarajLembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/ Lembaga yang disusun menurut bagian anggaran Kernen terian / Lem bag a. 1 0 . Pagu Indikatif adalah ancar-ancar anggaran yang diberikan kepada Kementerian / Lembaga sebagai pedoman dalam penyusunan Renj a K/L. 1 1. Pagu Anggaran Kementerian j Lembaga yang selanjutnya disebut Pagu Anggaran K/L adalah batas tertinggi
4 - anggaran yang dialokasikan kepada Kementerian/ Lembaga dalam rangka penyusunan RKA-K/L. 1 2 . Alokasi Anggaran Kementerian / Lembaga yang selanjutnya disebut Alokasi Anggaran K/L adalah batas tertinggi anggaran pengeluaran yang dialokasikan kepada Kementerian j Lembaga berdasarkan hasil pembahasan Rancangan APBN yang dituangkan dalam berita acara hasil kesepakatan pembahasan rancangan APBN antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. 1 3. Kinerj a adalah prestasi kerj a berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuan ti tas dan kuali tas terukur. 1 4 . Sasaran Strategis Kementerian / Lembaga adalah kondisi yang akan dicapai oleh Kementerian/ Lembaga baik berupa hasil atau dampak (impact) dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional. 1 5. Sasaran Program adalah kondisi yang akan dari dicapai suatu program dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Kementerian / Lembaga yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) program. 16. Sasaran Kegiatan adalah kondisi yang akan dicapai dari suatu kegiatan dalam rangka pencapaian Sasaran Program yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. 1 7. Keluaran (Output) Program adalah barangjjasa yang dihasilkan oleh level eselon I yang dilaksanakan un tuk mencapai Sasaran Program. 1 8. Keluaran (Output) Kegiatan adalah produk akhir berupa barang/ j as a yang dihasilkan oleh level eselon II/ satuan kerj a yang dilaksanakan untuk mencapai S asaran Kegiatan. 1 9 . Program Prioritas adalah program yang bersifat signifikan dan strategis untuk mencapai prioritas nasional. 2 0 . Prakiraan Maju adalah proyeksi indikasi kebutuhan dana untuk mencapai tingkat Kinerj a yang ditargetkan dalam j angka menengah.
5 - 2 1 . Angka Dasar adalah indikasi pagu Prakiraan Maju dari kegiatan-ke giatan yang berulang dan/ atau kegiatan­ kegiatan tahun j amak berdasarkan kebij akan yang telah ditetapkan dan menj adi acuan penyusunan Pagu Indikatif dari tahun anggaran yang direncanakan. 2 2 . Inisiatif Baru adalah usulan tambahan rencana Kinerj a selain yang telah dicantumkan Maj u dalam Prakiraan yang berupa program, kegiatan, Keluaran (Output) ProgramjKeluaran (Output) Kegiatan, danjatau komponen. 2 3 . Kelayakan Anggaran adalah penghitungan besaran kebutuhan anggaran untuk menghasilkan sebuah Keluaran dengan mempertimbangkan satuan biaya yang paling ekonomis dan spesifikasi yang memadai pada tahap perencanaan. 2 4 . Kesesuaian adalah keterkaitan atau relevansi antara obj ek dengan instrumen yang digunakan. 2 5 . Daftar Hasil Penel aahan Rencana Kerj a dan Anggaran Kementerian NegarajLembaga yang selanj utnya disingkat DHP RKA-K/L adalah dokumen yang berisi rangkuman RKA-K/L per unit eselon I dan program dalam suatu Kementerian j Lembaga yang ditetapkan berdasar kan hasil penelaahan. 2 6 . Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh PA/KPA. 2 7 . DIPA Induk adalah akumulasi dari DIPA per satuan kerj a yang disusun oleh PA menurut unit eselon I Kementerian j Lembaga yang memiliki alokasi anggaran (portofolio). 28. DIPA Petikan adalah DIPA per satuan kerj a yang dicetak secara otomatis melalui sistem, yang berisi mengena 1 informasi Kinerj a, rincian pengeluaran, rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan, dan catatan, yang berfungsi sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan satuan kerj a.
6 - Pasal2 ( 1) Dalam rangka penyusunan APBN, Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun RKA-K/L untuk Kementerian ya. / Lembaga yang dipimpinn (2) RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) berupa : a. RKA-K/L Pagu Anggaran; b . RKA-K/L Alokasi Anggaran; danjatau c . RKA-K/L APBN Perubahan. (3) Menteri/Pimpinan Lembaga bertanggung j awab secara formal dan materiil atas RKA-K/L untuk Kementerian / Lembaga yang dipimpinnya sesuai dengan kewenangannya. (4) Pejabat eselon I atau pej abat lain yang me miliki alokasi anggaran (portofolio) dan sebagai penanggung j awab program bertanggung j awab secara formal dan materiil atas RKA-K/L unit eselon I yang disusunnya sesuai dengan kewenangannya. (5) Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan RKA-K/L kepada Menteri Keuangan sesuai dengan j adwal yang di ten tukan. Pasal3 ( 1 ) RKA-K/L disusun dengan mengacu pada pedoman umum RKA-K/L, yang meliputi: a. pendekatan sistem penganggaran, atas: terdiri 1 . penganggaran terpadu; 2 . penganggaran berbasis Kinerj a; dan 3 . kerangka pengeluaran j angka menengah. b. klasifikasi anggaran, terdiri a tas: 1 . klasifikasi organisasi; 2 . klasifikasi fungsi; dan 3. klasifikasi j enis belanj a. c . instrumen RKA-K/L, terdiri atas: Kinerj a; 1 . indikator 2 . standar biaya; dan 3 . evaluasi Kinerj a.
7 - (2) D alam rangka sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dan sekaligus dalam rangka penerapan penganggaran berbasis Kinerj a sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a angka 2 , rumusan informasi Kinerj a anggaran dalam RKA-K/L bersumber dari rumusan informasi Kinerj a anggaran dalam Rencana Kerj a K/L. (3) Dalam rangka penerapan kerangka pengeluaran j angka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a angka 3 , Kementerian j Lembaga menyampaikan RKA­ K/ L disertai dengan Prakiraan Maju. (4) Prakiraan Maju sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dimutakhirkan oleh Kementerian / Lembaga sesuai dengan substansi RKA-K/L yang disampaikan . (5) Prakiraan Maju yang telah dimutakhirkan oleh Kementerian / Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menj adi bahan bagi Kementerian Keuangan untuk melakukan reviu Angka D asar dalam rangka menyusun pagu tahun anggaran yang direncanakan. Pasa14 ( 1 ) Pedoman umum penyusunan RKA-K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1 ) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Pedoman penyusunan Prakiraan Maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan pedoman reviu Angka Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal5 RKA-K/L disusun berdasarkan: a . Pagu Anggaran K/L atau Alokasi Anggaran K/L untuk RKA-K/L APBN, atau Pagu Perubahan APBN untuk RKA-K/L APBN Perubahan;
8 - b . Renj a K/L; c. Rencana Kerj a Pemerintah hasil kesepakatan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBN; d . hasil kesepakatan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN/Rancangan Undang-Undang tentang APBN-Perubahan; e . stan dar biaya; dan f. kebij akan pemerintah pusat. Pasal 6 Penyusunan RKA-K/L serta dokumen pendukungnya harus memenuhi kaidah-kaidah perencanaan penganggaran sebagai berikut: a. mencantumkan sasaran Kinerj a dalam RKA-K/L sesuai dengan sasaran Kinerj a dalam Renj a K/L dan Rencana Kerj a Pemerintah; b . mencantumkan sasaran Kinerj a sesuai dengan sasaran Kinerj a dalam Renj a K/L dan Rencana Kerj a Pemerintah, yang meliputi: 1 . Sasaran Strategis Kementerianj Lembaga dan indikatornya; 2 . Sasaran Program beserta indikatornya dan Keluaran (Output) Program beserta indikatornya; dan 3. Sasaran Kegiatan beserta indikatornya dan Keluaran (Output) Kegiatan beserta indikatornya. c . menj amin total pagu dalam RKA-K/L sesuai dengan Pagu Anggaran K/L dan/atau Alokasi Anggaran K/L; d. menj amin rincian sumber dana dalam RKA-K/L sesuai dengan sumber dana yang ditetapkan dalam Pagu Anggaran K/L danjatau Alokasi Anggaran K/L; e . menJ amin dan mematuhi Kelayakan Anggaran standar biaya ketentuan antara lain penerapan masukan, standar biaya keluaran dan standar strukur biaya, kesesuaian j enis belanj a dan akun, hal-hal yang
9 - dibatasi, pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang didanai dari pener1maan negara bukan paj ak, pinj amanjhibah luar negeri, pinj aman/hibah dalam negeri, surat berharga syariah negara, badan layanan umum, kontrak tahun j amak, dan pengalokasia n anggaran yang akan diserahkan menj adi penyertaan modal negara pada badan usaha milik negara; dan f. memastikan penandaan anggaran pada level Keluaran (Output) Kegiatan sesuai dengan Nawa Cita, Prioritas Nasional, Janj i Presiden, dan Tematik APBN. BAB II PENYUSUNAN RKA-K/L Pasal 7 ( 1 ) Menteri/Pimpinan Lembaga c.q. pej abat eselon I atau pej abat lain yang memiliki alokasi anggaran (portofolio) dan sebagai penanggung j awab program menyusun RKA-K/L dengan menggunakan format RKA-K/L yang memuat rincian alokasi berdasarkan: a. Angka Dasar; dan/ a tau b . Inisiatif Baru. (2) RKA-K/L yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) harus dilengkapi dengan dokumen pendukung antara lain berupa Term of Reference (TOR) /Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan dokumen terkait lainnya untuk: a. r1nc1an Angka Dasar yang n1.engalami perubahan pada level tahapanj komponen kegiatan; danjatau b . rincian mendanai anggaran yang digunakan untuk Inisiatif Baru. (3) RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara berj enj ang yang terdiri atas: a. Rencana Kerj a dan Anggaran Satuan Kerj a (RKA Satker); b . RKA-K/L unit eselon I ; dan c. RKA-K/L lingkup Kementerian / Lembaga.
1 0- (4) RKA-KIL unit eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditandatangani oleh pej abat eselon I atau pej abat lain yang memiliki alokasi anggaran (portofolio) dan sebagai penanggungj awab program. (5) Format dan tata cara penyusunan RKA-KIL termasuk penyusunan rumusan Ki nerj a tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak ter pisahkan dari Peraturan Men teri ini. BAB III PENELITIAN DAN REVIU RKA-KIL Pasal 8 Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran KementerianiLembaga, RKA-KIL unit eselon I yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) , disampaikan kepada: a. Sekretariat JenderaliSekretariat UtamaiSekretariat c.q. Biro PerencanaaniUnit Perencanaan Kementerianl Lembaga untuk diteliti; dan b . APIP KIL untuk direviu. Pasal 9 ( 1 ) Penelitian RKA-KI L unit eselon I oleh Sekretariat JenderaliSekretariat UtamaiSekretariat c.q. Biro Perencanaan I Unit Perencanaan Kernen terian I Lem bag a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan melalui verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran dokumen yang dipersyaratkan serta kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran. (2) Verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran dokumen yang dipersyaratkan serta kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) difokuskan untuk meneliti:
1 1 - a. konsistensi pencantuman sasaran Kinerj a dalam RKA-K/L sesuai dengan sasaran Kinerj a dalam Renj a K/L dan Rencana Kerj a Pemerintah; b . kesesuaian total pagu dalam RKA-K/ L dengan Pagu Anggaran K/L; c. kesesuaian sumber dana dalam RKA-K/L dengan sumber dana yang ditetapkan dalam Pagu Anggaran K/L; d. kepatuhan dan ketepatan dalam penandaan anggaran pada level Keluaran (Output) Kegiatan sesuai dengan Nawa Cita, Prioritas Nasional, Janj i Presiden, dan Tematik APBN; dan e . kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L antara lain RKA Satker, TOR/RAB, dan dokumen pend ukung ter kai t lainnya. (3) Hasil penelitian RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disampaikan kepada: a. APIP K/L untuk direviu; dan b. unit eselon I yang memiliki alokasi anggaran (portofolio) dan sebagai penanggung j awab program untuk dilakukan perbaikan atau penyesua1an apabila diperlukan. (4) Pedoman penelitian RKA-K/L unit eselon I oleh Sekretariat Jenderal/ Sekretariat c.q. Utama/ Sekretariat Biro Perencanaanj Unit Perencanaan Kementerian/ Lembaga tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal1 0 ( 1) Reviu RKA-K/L unit eselon I oleh APIP K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan untuk memberikan keyakinan terbatas (limited assurance) dan memastikan kepatuhan penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran . (2) Reviu RKA-K/L unit eselon I oleh APIP K/L sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) difokuskan pada:
12- a. kelayakan anggaran untuk menghasilkan sebuah Keluaran (Output) Program/Keluaran (Output) Kegiatan; b . kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran antara lain penerapan standar biaya masukan, standar biaya keluaran, dan standar struktur biaya, penggunaan ak un, hal­ hal yang dibatasi, pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang didanai dari penerimaan negara bukan paj ak, pinj amanjhibah luar neger1, pinj amanjhibah dalam negeri, dan surat berharga syariah negara, penganggaran badan layanan umum, kontrak tahun j amak, dan pengalokasia n anggaran yang akan diserahkan menjadi penyertaan modal negara pada badan usaha milik negara; c. kepatuhan mencantumkan penandaan anggaran pada level Keluaran (Output) Kegiatan sesua1 dengan Nawa Cita, Prioritas Nasional, Janj i Presiden, dan Tematik APBN; d. kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L antara lain RKA Satker, TOR/RAB , dan dokumen pendukung terkait lainnya; dan e . rincian anggaran yang digunakan untuk mendanai Inisiatif Baru dan/ a tau rincian anggaran Angka Dasar yang mengalami perubahan pada level komponen. (3) Hasil reviu RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disampaikan kepada: a. unit eselon I yang memiliki alokasi anggaran (portofolio) dan sebagai penanggung j awab program untuk dilakukan perbaikan atau penyesua1an apabila diperlukan; dan b . Sekretariat JenderaljSekretariat Utamaj Sekretariat c.q. Biro Perencanaan I Unit Perencanaan Kernen terian/ Lembaga.
13- (4) Pedoman rev1u RKA-K/L unit eselon I oleh APIP K/L tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) APIP K/L dapat menyesuaikan dan mengembangkan langkah-langkah dalam pedoman rev1u RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing Kernen terian j Lem bag a. Pasal 11 (1) Penelitian RKA-K/L unit eselon I oleh Sekretariat Jenderal/ Sekretariat Utama/ Sekretariat c.q. Biro Perencanaan/ Unit Perencanaan Kementerian j Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dilakukan bersamaan dengan reviu RKA-K/L unit eselon I oleh APIP K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. (2) Sebagai tindak lanjut penelitian dan reviu RKA-K/L, Sekretariat Jenderal/ Sekretariat c.q. Utama/ Sekretariat Biro Perencanaan/ Unit Perencanaan Kementerian/ Lembaga dapat memberikan tanda "@" pada RKA-K/L yang selanjutnya akan menj adi catatan di halaman IV DIPA. Pasal 1 2 (1) Unit eselon I yang memiliki alokasi anggaran (portofolio) dan sebagai penanggung j awab program melakukan perbaikan atau penyesuaian RKA-K/L unit eselon I berdasarkan: a. hasil penelitian Sekretariat Jenderal/ Sekretariat Utama/ Sekretariat c.q. Biro Perencanaanj Unit Perencanaan Kementerian / Lembaga; danjatau b . hasil reviu APIP K/ L. atau (2) RKA-K/L unit eselon I yang telah diperbaiki disesuaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretariat Jenderal/ Sekretariat Utama/ Sekretariat c.q. Biro Perencanaan/ Unit
14- Perencanaan Kementerian / Lembaga untuk dihimpun menj adi RKA-K/L lingkup Kementerian / Lembaga. Pasal 13 Dalam hal Kementerian / Lembaga melakukan pembahasan RKA-K/L dalam rangka Rancangan Undang-Undang tentang APBN dengan komisi terkait di Dewan Perwakilan Rakyat, pembahasan difokuskan pada rincian alokasi anggaran menurut unit organisasi, fungsi, dan program sesua1 Formulir I RKA-K/L. BABIV PENELAAHAN RKA-K/L Pasal 14 (1) Menteri/Pimpinan Lembaga atau pej abat yang ditunjuk menyampaikan RKA-K/L lingkup Kementerian/ Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 2 ayat (2) dalam bentuk Arsip Data Komputer kepada Kement erian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk dilakukan penelaahan dalam forum penelaahan an tara Kernen terian / Lern bag a, Kernen terian Keuangan, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional j B adan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2) Penyampaian Arsip Data Komputer RKA-K/ L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Arsip Data Komputer dokumen sebagai berikut: a. surat pengantar RKA-K/L yang ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau pej abat yang ditunjuk; b. daftar nnc1an Pagu Anggaran per satuan kerja/ eselon I ; dan c. RKA Satker. (3) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran mengunggah Arsip Data Komputer RKA-K/L
1 5 - sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke dalam aplikasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara untuk dilakukan validasi. ( 4) Dalam hal pada proses validasi se bagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat data yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah Sistem Perbendaharaan dan Anggaran erian/ Negara, RKA-K/L dikembalikan kepada Kement Lembaga untuk dilakukan perbaikan. Pasal1 5 ( 1 ) Penelaahan RKA-K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 4 ayat ( 1 ) dilakukan untuk meneliti: a. kesesuaian RKA-K/L dengan kebij akan efisiensi dan efektivitas belanj a Kementerianj Lembaga; b . kesesuaian pencapaian sasaran RKA-K/L dengan Renj a K/L dan Rencana Kerj a Pemerintah termasuk Prakiraan Maju untuk 3 (tiga) tahun ke depan; dan c. kepatuhan penandaan anggaran pada level Keluaran (Output) Kegiatan sesuai dengan Nawa Cita, Prioritas Nasional, Janj i Presiden, dan Tematik APBN. (2) Penelaahan RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) difokuskan pada rincian anggaran yang digunakan untuk mendanai Inisiatif Baru. (3) Hasil penelaahan RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) dituangkan dalam catatan hasil penelaahan dan ditandatangani oleh pej abat eselon II dari Kementerian / Lembaga, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasionalj Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (4) Tata cara penelaahan RKA-K/L termasuk penelaahan informasi Kinerj a tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini . J' ;M;tv'
1 6- Pasal 1 6 ( 1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran menghimpun RKA-K/L Pagu Anggaran hasil penelaahan menj adi himpunan RKA-K/L untuk selanjutnya digunakan sebagai salah satu dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang APBN beserta Nota Keuangannya. (2) Dalam hal RKA-K/L hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 3 belum diterima Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran sampai dengan akhir bulan Juli, Rancangan Undang-Undang tentang APBN, Nota Keuangan, dan himpunan RKA-K/L disusun berdasarkan RKA-K/L hasil penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 5 . (3) Rancangan Undang-Undang tentang APBN, Nota Keuangan, dan himpunan RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lamba t minggu kedua bulan Agustus untuk dilakukan pembahasan . BABV PENYESUAIAN RKA-K/L DAN PENETAPAN DHP RKA-K/L Pasal1 7 ( 1 ) Berdasarkan hasil pembahasan Rancangan Undang­ Undang tentang APB N antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Menteri Keuangan dan M enteri Perencanaan Pembangunan Nasionalj Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan Alokasi Anggaran K/L. (2) Alokasi Anggaran K/L sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) menj adi dasar untuk penyesuaian RKA-K/L oleh Menteri/Pimpinan Lembaga. Pasal18 Alokasi Anggaran K/L ( 1 ) Dalam hal sebagaimana dalam Pasal 1 7 tidak mengakibatkan dimaksud !!
1 7- perubahan RKA-K/L Pagu Anggaran yang telah dibahas dan disetujui oleh pimpinan komisi terkait di D ewan Perwakilan Rakyat, Menteri/Pimpinan Lembaga c.q. pej abat eselon I atau pej abat lain yang memiliki alokasi anggaran (portofolio) dan se bagai penanggung j awab program menyampaikan RKA-K/ L Alokasi Anggaran yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran dilengkapi dengan lembar persetujuan p1mp1nan komisi terkait di Dewan Perwakilan Rakyat dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 4 ayat (2). {2) RKA-K/ L Alokasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) menj adi bahan penyusunan DHP RKA-K/L. (3) DHP RKA-K/L Alokasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman / Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan/ Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara atas nama Menteri Keuangan paling lambat minggu ketiga bulan November. Pasal1 9 {1) Dalam ·hal Alokasi Anggaran K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7 mengakibatkan perubahan RKA-K/ L Pagu Anggaran yang telah dibahas dan disetujui oleh p1mp1nan komisi terkait di Dewan Perwakilan Rakyat, Menteri/Pimpinan Lembaga c.q. pej abat eselo"n I atau pej abat lain yang memiliki alokasi anggaran (portofolio) dan sebagai penanggung j awab RKA-K/L Pagu program melakukan penyesua1an Anggaran unit eselon I menj adi RKA-K/L Alokasi Anggaran. (2) Dalam hal penyesua1an RKA-K/L Pagu Anggaran unit eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) digunakan untuk mendanai Inisiatif Baru ter1nasuk tambahan yang
18- berasal dari hasil pembahasan dengan komisi terkait di Dewan Perwakilan Rakyat, penyesuaian RKA-K/L Pagu Anggaran menj adi RKA-K/L Alokasi Anggaran tersebut harus dilengkapi dengan lembar persetujuan komisi terkait di Dewan Perwakilan Rakyat dan dokumen pendukung lainnya. (3) RKA-K/L Alokasi Anggaran unit eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat {2) disampaikan kepada: a. Sekretariat J enderal/ Sekretariat Utama/ Sekretariat c.q. Biro Perencanaanj Unit Perencanaan Kementerian j Lembaga untuk diteliti; dan b. APIP K/L untuk direviu. {4) Penelitian dan reviu RKA-K/L Alokasi Anggaran unit eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat {3) difokuskan untuk memastikan kebenaran RKA-K/L Alokasi Anggaran unit eselon I yang mengalami perubahan beserta kelengkapan dokumen pendukungnya. {5) Ketentuan mengena1 penelitian RKA-K/L Alokasi Anggaran unit eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku mutatis mutandis dalam penelitian RKA-K/L Alokasi Anggaran unit eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Ketentuan mengenai reviu RKA-K/L Alokasi Anggaran unit eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berlaku mutatis mutandis dalam penelitian RKA-K/L Alokasi Anggaran unit eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (7) RKA-K/L Alokasi Anggaran unit eselon I yang telah diteliti dan direviu disampaikan kepada unit eselon I yang memiliki alokasi anggaran (porto folio) dan se bagai penanggung j awab program untuk dilakukan perbaikan atau penyesuaian apabila diperlukan. (8) RKA-K/L Alokasi Anggaran unit eselon I yang telah diperbaiki atau disesuaikan sebagaimana dimaksud
1 9 - pada ayat (7) disampaikan kepada Sekretariat Jenderal/ Sekretariat Utama/ Sekretariat c.q. Biro Perencanaan/ Unit Perencanaan Kementerian / Lembaga untuk dihimpun menj adi RKA-K/L lingkup Kementerian/ Lembaga. lembar (9) Dalam hal sampai batas waktu yang ditentukan persetujuan komisi terkait di Dewan Perwakilan Rakyat terkait dengan hasil pembahasan Rancangan Undang­ Undang tentang APBN belu1n diperoleh, Biro Perencanaanj Unit Perencanaan Kementerian / Lembaga memberikan tanda "@" dan catatan dalam DHP RKA­ K/L. Pasal2 0 ( 1 ) Menteri/Pimpinan Lembaga c.q. pej abat eselon I atau pej abat lain yang memiliki alokasi anggaran (portofolio) dan sebagai penanggung j awab program menyampaikan RKA-K/L Alokasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 9 ayat (7) dilengkapi lembar persetuj uan komisi terkait di Dewan Perwakilan Rakyat dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 4 ayat (2) kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk dilakukan penelaahan. (2) Penelaahan RKA-K/ L Alokasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) difokuskan pada RKA-K/L yang mengalami perubahan dan digunakan untuk Inisiatif Baru. (3) RKA-K/ L Alokasi Anggaran yang telah ditelaah menj adi bahan penyusunan DHP RKA-K/L. (4) DHP RKA-K/L Alokasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman / Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan/ Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan B agian Anggaran
2 0- Bendahara Umum Negara atas nama M enteri Keuangan paling lambat minggu ketiga bulan November. Pasal2 1 DHP RKA-K/L Alokasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (4) menj adi salah satu dasar penyusunan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN. BAB VI TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN DIPA K/L Pasal22 ( 1 ) Dalam rp.ngka pelaksanaan APBN, PA menyusun DIPA menurut bagian anggaran yang dikuasainya. (2) DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) disusun berdasarkan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN. (3) DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) terdiri atas: a. DIPAinduk;dan b. DIPA Petikan. Pasal2 3 ( 1 ) DIPA Induk terdiri atas: a. lembar Surat Pengesahan DIPA Induk; b. halaman I memuat Informasi Kinerj a dan Anggaran Program; c. halaman II memuat Rincian Alokasi Anggaran per Satker; dan d. halaman III memuat Rencana Penarikan D ana dan Perkiraaan Penerimaan. (2) Lembar Surat Pengesahan DIPA Induk memuat: a. dasar hukum penerbitan DIPA Induk; b. identitas unit dan pagu DIPA Induk; c. pernyataan syarat dan ketentuan (disclaimer) ; d. tanda tangan pej abat yang mengesahkan DIPA Induk; dan
2 1 - e . kode pengaman berupa digital stamp. (3) Halaman I , halaman II, dan halaman III DIPA Induk dilengkapi dengan: a. tanda tangan pej abat eselon I yang merupakan penanggung j awab pelaksanaan program dan memiliki alokasi anggaran (porto folio); dan b . kode pengaman berupa digital stamp. (4) Pernyataan syarat dan ketentuan (disclaimer) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi hal-hal se bagai beriku t: a. DIPA Induk yang telah disahkan lebih lanjut dituangkan ke dalam DIPA Petikan untuk masing­ masing satuan kerj a; b . pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan; c. DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/ pengesahan bagi Bendahara Umum NegarajKuasa Bendahara Umum Negara; d . informasi mengenai KPA, Bendahara Pengeluaran, dan Pej abat Penanda tangan Surat Perintah Membayar untuk masing-masing satuan kerj a terdapat pada DIPA Petikan; e . rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan yang terc antum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan dari seluruh satuan kerj a; f. tanggung j awab terhadap kebenaran alokasi yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada PA/KPA; dan g. DIPA Induk berlaku sej ak tanggal 1 Januari 2XXX sampai dengan 3 1 Desember 2XXX. Pasal 24 ( 1 ) DIPA Petikan terdiri atas: a. lembar Surat Pengesahan DIPA Petikan;
22- b . halaman I memuat Informasi Kinerj a dan Sumber Dana yang terdiri atas: 1 ) halaman IA mengenai Informasi Kinerj a ; dan 2) halaman IB mengenai Sumber D ana; c. halaman II memuat Rincian Pengeluaran; d . halaman III memuat Rencana Penarikan D ana dan Perkiraaan Penerimaan; dan e . halaman IV memuat Catatan. (2) Lembar Surat Pengesahan DIPA Petikan memuat antara lain: a. dasar hukum penerbitan DIPA Petikan; b . identitas dan pagu satuan kerj a; · c. pernyataan syarat dan ketentuan (disclaimer}; dan d. kode pengaman berupa digital stamp. (3) Halaman I , halaman II, halaman III, dan halaman IV DIPA Petikan dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp. (4) Pernyataan syarat dan ketentuan (disclaimer} sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi hal-hal se bagai beriku t: a. DIPA Petikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi, dan Kementerian / Lembaga); b . DIPA Petikan dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tang an pengesahan ( oten tifikasi); c. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satuan kerj a dan penca1ran dana/ pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara; d . rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan yang tercantum dalam halaman III DIPA Petikan diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan; e. tanggung j awab terhadap penggunaan dana yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada PA/KPA;
23- f. dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/ L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L­ DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti­ ; dan bukti yang ada) g. DIPA Petikan berlaku sej ak tanggal 1 Januari 2XXX sampai dengan 3 1 Desember 2XXX. (5) Catatan dalam Halaman IV DIPA Petikan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf e memuat informasi mengena1 hal-hal khusus hasil penelaahan RKA-K/L, yaitu: a. Alokasi anggaran yang diblokir (Halaman IV A . ): 1 . alokasi anggaran yang masih harus dilengkapi dengan dokumen sebagai dasar pengalokasian anggaran, yaitu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, hasil reviu/ audit dari B adan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (khusus untuk dana optimali sasi), naskah perJ anJ lan Pinj aman Hibah Luar Negeri/Pinj aman Hibah Dalam Negeri dan nomor register (khusus yang bersumber dana Pinj aman Hibah Luar Negeri/Pinj aman Hibah Dalam Negeri); 2 . alokasi anggaran yang masih terpusat dan belum didistribusikan ke satuan kerj a-satuan kerj a daerah; 3 . keluaran cadangan; danjatau 4 . alokasi anggaran yang ditunda (self blocking) sebagai akibat kebij akan pemerintah pusat dalam rangka pengendalian dan pengamanan pelaksanaan anggaran; b . Alokasi anggaran yang memerlukan perhatian (Halaman IV B . ): 1 . alokasi anggaran yang digunakan dalam rangka pengesahan;
24- 2 . tunggakan tahun anggaran yang lalu; danjatau 3 . pencantuman volume pembangunan gedung negara dan pengadaan kendaraan bermotor. Pasal2 5 DIPA Petikan digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satuan kerj a dan penca1ran danaj pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk. Pasal26 Dalam rangka penyusunan DIPA Induk, PA dapat menunj uk dan menetapkan pej abat eselon I yang memiliki alokasi anggaran (portofolio) dan sebagai penanggung j awab program sebagai pej abat penandatangan DIPA Induk. Pasal27 ( 1 ) Pej abat penandatangan DIPA Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 meneliti kebenaran substansi DIPA Induk yang disusun berdasarkan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN. (2) DIPA Induk yang telah ditandatangani oleh pej abat penandatangan DIPA Induk disampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran. (3) Direktur Jenderal Anggaran menetapkan batas akhir waktu penerimaan DIPA Induk. Pasal28 ( 1) Direktorat Jenderal Anggaran melakukan validasi atas DIPA Induk yang telah ditandatangani oleh pej abat penanda tangan DIPA Induk berdasarkan Peraturan Presiden meng enai rincian APB N . ( 2 ) Berdasarkan hasil validasi atas DIPA Induk sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) , Menteri Keuangan
2 5- mengesahkan DIPA untuk bagian anggaran Kernen terian / Lem bag a . (3) Pengesahan DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Direktur J enderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan. (4) Pengesahan DIPA oleh Direktur Jenderal Anggaran dilakukan dengan menandatangani lembar Surat Pengesahan DIPA Induk. (5) Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan atas DIPA Petikan. (6) Berdasarkan pengesahan DIPA .Induk, DIPA Petikan untuk masing-masing satker dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda pengesahan ( oten tifikasi). Pasal29 Petunjuk penyusunan dan pengesahan DIPA tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal3 0 Ketentuan mengenai tata cara penyusunan dan penelaahan RKA-K/L dan pengesahan DIPA sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku mutatis mutandis terhadap tata cara penyusunan dan penelaahan RKA-K/L dan pengesahan DIPA berdasarkan APBN Perubahan. Pasal3 1 Petunjuk t<:knis yang diperlukan untuk dan penyusunan penelaahan RKA-K/L dan pengesahan DIPA diatur lebih lanj ut dengan Peraturan Direktur Jenderal Anggaran.
26- Pasal3 2 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 63 / PMK.02 / 201 6 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerj a dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan D aftar I sian Pelaksanaan Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 01 6 Nomor 1 629), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal33 Peraturan Menteri 1n1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
27- Agar setiap orang mengetahuinya, memerin tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 4 Juli 20 1 7 MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pad a tanggal 1 9 Juli 2 0 1 7 DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2 01 7 NOMOR 985 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b.
28- LAMPIRAN I PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 / PMK.02 / 20 17 TENTANG PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN PENGESAHAN DAFTAR I SIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA Penyusunan anggaran dalam dokumen Rencana Kerj a dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) merupakan bagian dari penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), selain Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara (RDP-BUN) . Karena ada perbedaan dalam tata cara penyusunan antara anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (K/L) dan anggaran Bendahara Umum Negara, dalam Lampiran Peraturan Menteri ini hanya berisi mengenai pedoman umum penyusunan RKA-K/L, yang didefinisikan sebagai dokumen rencana keuangan tahunan K/L yang disusun menurut Bagian Anggaran K/ L. Sementara itu, pedoman umum penyusunan RDP-BUN diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri. Secara garis besar, proses penyusunan RKA-K/L mengatur 3 (tiga) materi pokok, yaitu: pendekatan penyusunan anggaran, dan klasifikasi anggaran, proses penganggaran. Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan anggaran terdiri atas pendekatan: i) Penganggaran Terpadu, ii) Penganggaran Berbasis Kinerj a (PBK), dan iii) Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). Sementara itu, klasifikasi anggaran yang digunakan dalam penganggaran, meliputi: i) klasifikasi menurut organisasi, ii) klasifikasi . menurut fungsi, dan iii) klasifikasi menurut j enis bela nj a (ekonomi). Selanjutnya, proses penganggaran merupakan uraian mengenai proses dan mekanisme penganggarannya, dimulai dari Pagu Indikatif sampai dengan penetapan Pagu Alokasi Anggaran K/ L yang bersifat final. Sis tern penganggaran tersebut harus dipahami secara baik dan benar oleh pemangku kepentingan (stakeholder) agar dapat dihasilkan APBN yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.
2 9- A . PENDEKATAN PENYUSUNAN ANGGARAN Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU 17 / 2003), penyusunan anggaran oleh K/L mengacu kepada 3 (tiga) pilar sistem penganggaran, yaitu ( 1 ) penganggaran terpadu, (2) PBK, dan (3) KPJM. Pendekatan penyusunan anggaran tersebut terus mengalami perbaikan dan penyempurnaan, dan diwaj ibkan menj adi acuan bagi pemangku kepentingan bidang penganggaran dalam merancang dan menyusun anggaran. 1 . Pendekatan Penganggaran Terpadu Penganggaran Terpadu merupakan unsur yang paling mendasar bagi penerapan pendekatan penyusunan anggaran lainnya yaitu PBK dan KPJM. Dengan kata lain bahwa pendekatan anggaran terpadu merupakan kondisi yang harus terwujud terlebih dahulu. Penyusunan anggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan K/L untuk menghasilkan dokumen RKA-K/L dengan klasifikasi anggaran menurut orga nisasi, fungsi, dan j enis belanja (ekonomi). Integrasi atau keterpaduan proses perencanaan dan penganggaran dimaksudkan agar tidak terj adi duplikasi dalam penyediaan dana untuk K/L baik yang bersifat investasi maupun untuk keperluan biaya operasional. Pada sisi yang lain penerapan penganggaran terpadu juga diharapkan dapat mewujudkan satuan kerj a (satker) sebagai satu­ satunya entitas akuntansi yang bertanggungjawab terhadap aset dan kewaj iban yang dimilikinya, serta adanya akun (pendapatan dan/ a tau belanja) untuk satu transaksi sehingga dipastikan tidak ada duplikasi dalam penggunaannya. pada ketiga Penganggaran terpadu tersebut diterapkan klasifikasi anggaran, yaitu klasifikasi organisasi, klasifikasi fungsi, dan klasifikasi j enis bela nj a (ekonomi). D alam kaitan 1n1, anggaran dalam RKA-K/L, misalnya, secara total pengalokasian merupakan gabungan antara anggaran operasional dan anggaran non-operasional . Berkaitan dengan itu, tiap tahun dilakukan anggaran menurut fungsi, program, penyempurnaan pengalokasian agar lebih sesuai dengan penganggaran terpadu. dan kegiatan
30- 2 . Pendekatan Penganggaran Berbasis Kinerj a (PBK) PBK rnerupakan suatu pendekatan dalarn sistern penganggaran yang rnernperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan Kinerj a yang diharapkan, serta rnernperhatikan efisiensi dalarn pencapaian Kinerj a tersebut. Yang dirnaksud Kinerj a adalah prestasi kerj a yang berupa keluaran (output) dan/ atau hasil, dari kegiatan yang dilakukan oleh K/L, unit eselon I , dan eselon II/ satker dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Landasan konseptual yang rnendasari penerapan PBK rneliputi: a. Pengalokasian anggaran berorien tasi pad a Kinerj a (keluaran (output) and outcome oriented) ; b . Pengalokasian anggaran Prograrn/Kegiatan pernbangunan nasional dilakukan dengan pendekatan penganggaran berbasis program (money follow program) rnelalui penganggaran berbasis Kinerj a; dan c. Terdapatnya fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap rnenj aga prinsip akuntabilitas (let the manager manages). Landasan konseptual dalarn rangka penerapan PBK tersebut bertujuan untuk: a. Menunjukan keterkaitan antara pendanaan dengan Kinerj a yang akan dicapai (direct linkages between performance and budget); b . Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalarn penganggaran (operational efficiency); dan c. Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit dalarn rnelaksanakan tugas dan pengelola an anggaran (more flexibility and accountability). Agar penerapan PBK tersebut dapat dioperasiona lkan, PBK rnenggunakan instrurnen sebagai berikut: a. Indikator Kinerj a, rnerupakan instrurnen yang digunakan untuk rnengukur Kinerj a suatu instansi pernerintah. D alarn rangka sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pernbangunan nasional, indikator Kinerj a dalarn penyusunan RKA-K/L rnenggunakan indikator Kinerj a hasil pernbahasan perternuan tiga pihak atas Rencana Kerj a Kernenterian Negara/Lernbaga (Renj a-K/L) ;
3 1 - b . Standar Biaya. merupakan satuan biaya yang ditetapkan berupa standar biaya masukan, standar biaya keluaran, dan standar struktur biaya sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran; dan c. Evaluasi Kinerj a, merupakan penilaian terhadap capaian sasaran Kinerj a, konsistensi perencanaan dan implementasi, serta realisasi penyerapan anggaran. Berdasarkan landasan konseptual, tujuan penerapan PBK, dan instrumen yang digunakan PBK dapat disimpulkan bahwa secara operasional prinsip utama penerapan PBK adalah adanya keterkaitan yang j elas antara kebij akan yang terdapat dalam dokumen perencanaan nasional dengan rencana kerj a dan alokasi anggaran yang dikelola K/L sesuai dengan tugas-fungsinya (yang tercermin dalam struktur organisasi K/L) dan / atau penugasan pemerintah. Dokumen perencanaan tersebut meliputi rencana lima tahunan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategi s Kernen terian NegarajLembaga (Renstra K/L) , dan rencana tahunan seperti Rencana Kerj a Pemerintah (RKP) dan Renj a-K/L. Sementara itu , alokasi anggaran yang dikelola K/L tercermin dalam dokumen RKA­ K/L dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang juga merupakan dokumen perencanaan penganggaran yang bersifat tahunan serta mempunyai keterkaitan erat. Hubungan antara dokumen-dokumen tersebut digambarkan pada Bagan 1.1 . Bagan 1.1 Hubungan antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah menentukan prioritas pembangunan beserta kegiatan- kegiatan yang akan dilaksanakan dalam dokumen RKP. H asil yang diharapkan adalah hasil secara nasional (national outcomes) sesuai amanat Undang-Undang D asar Tahun 1 94 5.
3 2- Selanjutnya berdasarkan tugas-fungsi yang diemban, K/L menyusun: a. Keluaran (output) program di level eselon I beserta indikator­ indikatornya untuk mencapai Sasaran Program (Outcome eselon I) yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra, serta RKP dan Renja. Keluaran (Output) Program disusun dengan melihat keterkaitan terhadap Kegiatan yang terdapat dalam Program yang terkait; dan b . Keluaran (output) Kegiatan beserta indikator-indikatornya di level unit pengeluaran (spending unit) pada tingkat eselon II/ Satker di lingkungan unit eselon I sesuai Program yang menj adi tanggung j awabnya. Perumusan Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan dalam penerapan PBK merupakan hal yang sangat penting disamping perumusan Keluaran (Output) Program, dan Keluaran (Output) Kegiatan beserta indikator-indikatornya. Rumusan indikator Kinerj a tersebut menggambarkan tanda-tanda keberhasilan programfkegiatan yang telah beserta dilaksanakan keluaran/ hasil yang diharapkan . Indikator Kinerj a inilah yang akan digunakan sebagai alat ukur dalam mengevaluasi keberhasilan program/kegiatan. Kerangka berpikir tersebut digambarkan dalam Bagan 1 . 2 se bagai beriku t: Bagan I . 2 . Sinkronisasi Perencanaan dengan Penganggaran Pembangunan Nasional
I RENJA K/L dan RKA-K/� " ' ,
3 3- 3 . Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) KPJM adalah pendekatan penyusunan anggaran berdasarkan kebij akan, dengan pengambilan keputusan yang menimbulkan implikasi anggaran dalam j angka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. Sesuai dengan amanat UU 1 7 /2003, dalam penerapan KPJM, K/L menyusun Prakiraan Maju dalam periode 3 (tiga) tahun ke depan, dan hal tersebut merupakan keharusan yang dilakukan setiap tahun, bersamaan dengan penyampaian RKA -K/L. Secara umum, penyusunan KPJM yang komprehensif memerlukan suatu tahapan proses penyusunan perencanaan j angka menengah meliputi: a . penyusunan proyeksijrencana kerangka (asumsi) ekonomi makro untuk j angka menengah; b . penyusunan proyeksi J rencana/ target-target fiskal ( seperti tax ratio, defisit, dan rasio utang pemerintah) j angka menengah; c. rencana kerangka anggaran (penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan) j angka menengah (medium term budget framework) , yang menghasilkan pagu total belanj a pemerintah (resources envelope) ; d . pendistribusian total pagu belanj a j angka menengah ke masing-masing K/L menj adi batas tertinggi. Indikasi pagu K/L dalam j angka menengah tersebut merupakan perkiraan batas tertinggi anggaran belanja dalam j angka menengah; dan e . penj abaran pengeluaran j a ngka menengah masing-masing K/L ke masing-masing program dan kegiatan berdasarkan indikasi pagu j angka menengah yang telah ditetapkan . Tahapan penyusunan proyeksijrencana huruf a sampa1 dengan huruf d merupakan proses top down, sedangkan tahapan huruf e merupakan kombinasi dari proses top down dengan proses bottom up. Dalam rangka penyusunan RKA-K/L dengan pendekatan KPJM, K/L perlu menyelaraskan kegiatanj program dengan RPJMN dan Renstra-K/L, yang pada tahap sebelumnyajuga menj adi acuan dalam menyusun RKP dan Renj a-K/L .
34- B . PENYUSUNAN INFORMASI KINERJA ANGGARAN D alam rangka sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional, penyusunan informasi Kinerj a anggaran dilakukan dengan menggunakan aplikasi Kolaborasi Renj a dan Informasi Kinerj a Anggaran (KRISNA) saat penyusunan Renj a-K/L yang diajukan oleh K/L dan disetujui oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Selain informasi Kinerj a anggaran terkait dengan Renj a-K/L tahun berkenaan, meliputi sasaran strategis dan indikatornya, sasaran program dan indikatornya, dan sasaran kegiatan dan indikatornya, informasi Kinerj a anggaran yang diperlukan untuk menyusun RKA-K/L adalah Keluaran (Output) Program dan indikatornya, dan Keluaran (Output) Kegiatan dan indikatornya. 1. KELUARAN (OUTPUT} PROGRAM DAN INDIKATORNYA (Output) a. Penyusunan Keluaran Program Keluaran (Output) Program merupakan barangjjasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran, tujuan dan kebi j akan pada level program. Keluaran (Output) Program disusun sebagai penghubung untuk melihat keterkaitan antara suatu program dengan kegiatan dan Keluaran (output) Kegiatan didalamnya. Tahapan yang dapat dilakukan dalam perumusan keluaran (output) program adalah sebagai berikut: 1) Perhatikan kembali rumusan program dan Sasaran Program (Outcome eselon I) yang akan dan/ a tau telah dihasilkan . 2) Tentukan Keluaran (Output) Program atau produk akhir atau yang diperlukan oleh pemangku kepentingan pener1ma manfaat yang secara langsung dapat mempengaruhi outcome. Perlu dipahami secara keseluruhan proses atau siklus dalam organisasi berkenaan; karena suatu produk untuk kebutuhan eksternal tetapi digunakan kembali dalam proses selanjutnya di organisasi berkenaan, bisa j adi hal tersebut bukanlah produk akhir (final output) sehingga
3 5- tidak bisa dikategorikan sebagai Keluaran (Output) Program. H ati-hati, j angan terj ebak pada paradigma bahwa suatu Keluaran (Output) Program harus berwujud fisik, misalnya dokumen berupa laporan yang dalam perspektif ini tidak dapat dikategorikan sebagai Keluaran (Output) Program karena laporan tersebut hanya bersifat media saJ a . 3) Perhatikan kembali Keluaran (Output) Program yang telah disusun dan lihat kembali ke sesuaiannya terhadap nomenklatur Kegiatan dibawahnya. Dengan kata lain, Keluaran (Output) Program yang disusun dapat dihasilkan melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang terdapat didalam program dimaksud. Penyusunan spesifikasi Keluaran (Output) Program merupakan proses yang berlangsung terus-menerus, yang seharusnya direviu paling tidak setahun sekali, dan dapat disempurnakan/ diperbaiki apabila diperlukan. Reviu yang dilakukan harus mempertimbangkan berbagai sisi dan kepentingan, baik pengelola program, maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan. Potensi kesulitan yang ditemui pada saat penyusunan Keluaran (Output) Program: a) Kesulitan menentukan Keluaran (Output) Program dikaitkan pusat dengan otonomi daerah (wewenang atau daerah). b) Keluaran (Output) Program yang merupakan penugasan jkebij akan pemerintah. c) Hasil dari suatu pekerj aan besar dengan dana besar tetapi tidak masuk dalam klasifikasi atau kategori sebagai Keluaran (Output) Program. Apabila menemu1 kesulitan seperti hal tersebut, identifikasi Keluaran (Output) Program berkenaan dan omodasi sebagai informasi Kinerj a yang dalam dapat diak perj alanannya perlu dievaluasi kembali, baik terkait dengan penentuan kewenangan (pusatj daerah) dan urgens1nya.
36- Potensi kesulitan lainnya adalah membedakan antara Keluaran (Output) Program dan sasaran program (outcome) . Keluaran (Output) Program adalah "apa" yang dihasilkan sedangkan outcome adalah "mengapa" Keluaran (Output) Program tersebut perlu dihasilkan . Dalam rumusan yang berbeda, Keluaran (Output) Program yang dihasilkan harus dalam kendali orga n1sas1, sedangkan outcome belum tentu sepenuhnya dalam kendali organisasi. (Output) 4) Susun indikator Keluaran Program. Panduan mekanisme penyusunan indikator Kinerj a dalam bagian ini bersifat umum, yang dapat diterapkan pada saat penyusunan indikator Keluaran (Output) Program. Terdapat 6 (enam) tahapan dalam menyusun indikator Kinerj a, yaitu: a) Rumuskan dan susun ukuran Kinerj a pada tingkatan Keluaran (Output) Program. Ukuran Kinerj a harus bisa menggambarkan tanda­ tanda ketercapaian Keluaran (Output). Pemilihan dan penyusunan ukuran Kinerj a harus memperhatikan kriteria sebagaimana telah dij elaskan di atas. Penentuan ukuran Kinerj a dan target lebih disesuaikan pada kepentingan eksternal dari pada kemudahan dalam mengukurnya. b) Tentukan formula pengukurannya dan metode perbandingannya. Formula pengukuran merupakan metode bagaimana suatu Kiner j a diukur berdasarkan data yang telah ditentukan. Ukuran Kiner j a sangat bermanfaat dan j elas terlihat ketika kita dapat melakukan suatu perbandingan secara baik dan terukur. Perbandingan yang umumnya dapat dilakukan antara lain: Perbandingan antarperiode waktu (tahun per tahun)
3 7- Perbandingan antarwilayah (antarnegara, antarprov insi, antardaera h); dan / atau Perbandingan antarkelompok tertentu (usia, pendidikan, dan sebagainya). c) Rumuskan proses pengumpulan data. Data sangat dibutuhkan utama sebagai alat bukti yang dapat menunjukkan progress dari suatu capaian. D ata yang dihimpun harus valid, bisa berupa data kuantitatif maupun data kualitatif. D ata yang dihimpun dapat berupa data primer maupun data sekunder. Banyak referensi yang menj elaskan secara lebih lengkap mekanisme pengumpulan data yang bisa diperoleh di berbagai literatur. d) Lakukan uji coba pengumpulan data. Uji coba pengumpulan data perlu dilakukan untuk memastikan kete rsediaan data berkenaan pada saat dibutuhkan sekaligus untuk menemukan dan mengantisipasi berbagai kendala yang mungkin dihadapi pada saat pengumpulan data yang sebenarnya nanti. e) Lakukan penyempurnaan atas ukuran Kinerj a apabila diperlukan. Penyusunan ukuran Kinerj a merupakan kegiatan yang bersifat learning process yang bisa dilakukan penyempurnaan dalam perj alanannya. Namun, perlu diingat bahwa terlalu banyak melakukan perubahan-perubahan ukuran Kinerj a juga semakin menyulitkan dalam melihat progress dari suatu Keluaran (Output) Program. Oleh karena itu, tahapan a) sampai dengan d) di atas harus dilakukan secara benar sehingga tidak terlalu banyak dilakukan perubahan substantif setiap tahun. f) Lakukan penyempurnaan atas kerangka informasi Kinerj a indikator Keluaran (Output) Program apabila di perlukan.
38- Sekiranya pada suatu periode berj alan ditemui kendala dalam penyediaan data yang valid dan handal sehingga tidak bisa dilakukan pengukuran Kinerj a dengan baik, kita perlu melihat kembali kerangka informasi Kinerj a yang telah disusun dan lakukan penyempurnaan sehingga apa yang tertuang dalam kerangka informasi Kinerj a berikut ukuran Kinerj anya tidak hanya sebatas kumpulan kalimat-kalimat namun sulit dibuktikan . 2 . KELUARAN (OUTPU1) KEGIATAN DAN INDIKATORNYA a. Penyusunan Keluaran (Output) Kegiatan Tahapan yang dapat dilakukan dalam perumusan Keluaran (Output) Kegiatan adalah sebagai berikut: 1 ) Perhatikan kembali rumusan kegiatan dan Sasaran Kegiatan yang akan dan/ a tau telah dihasilkan . 2) Tentukan Keluaran (Output) Kegiatan atau produk akhir yang diperlukan oleh pemangku kepentingan atau pener1ma manfaat yang secara langsung dapat mempengaruhi sasaran kegiatan. Pahami seluruh proses atau siklus dalam organ1sas1 berkenaan; karena suatu Keluaran (Output) Kegiatan atau produk untuk kebutuhan eksternal tetapi digunakan kembali dalam proses selanjutnya di organisasi berkenaan, bisa j adi hal tersebut bukanlah produk akhir (final output) sehingga tidak bisa dikategorikan sebagai Keluaran (Output) Kegiatan. Hati-hati, j angan terj ebak pada paradigma bahwa suatu Keluaran (Output) Kegiatan harus berwujud fisik, misalnya dokumen berupa laporan yang dalam perspektif ini tidak dapat dikategorikan sebagai Keluaran (Output) Kegiatan karena laporan tersebut hanya bersifat media saja. 3) Perhatikan kembali Keluaran (Output) Kegiatan yang telah disusun dan lihat kembali kesesuaiannya dengan kriteria yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya.
39- Penyusunan spesifikasi Keluaran (Output) Kegiatan merupakan proses yang berlangsung terus-menerus, yang seharusnya direviu paling tidak setahun sekali, dan dapat disempurnakan/ diperbaiki apabila diperlukan. Reviu yang dilakukan harus mempertimbangkan berbagai sisi dan kepentingan, baik pengelola kegiatan, maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan. Potensi kesulitan yang ditemui pada saat penyusunan Keluaran (Output) Kegiatan: a) Kesulitan menentukan Keluaran (Output) Kegiatan dikaitkan dengan otonomi daerah (sebenarnya wewenang pusat atau daerah). b) Keluaran (Output) Kegiatan yang merupakan penugasanjkebij akan pemerintah. c) Hasil dari suatu pekerj aan besar dengan dana besar tetapi tidak masuk dalam klasifikasi atau kategori sebagai Keluaran (Output) Kegiatan. Apabila menemu1 kesulitan seperti hal tersebut, identifikasi Keluaran (Output) Kegiatan berkenaan dan dapat diakomodasi sebagai informasi Kinerj a yang dalam perj alanannya perlu dievaluasi kembali, baik terkait dengan penentuan kewenangan (pusatj daerah) dan urgens1nya. Potensi kesulitan lainnya adalah membedakan antara input dan Keluaran (Output) Kegiatan serta antara Keluaran (Output) Kegiatan dan Sasaran Kegiatan. Keluaran (Output) kegiatan adalah "apa" yang dihasilkan sedangkan sasaran kegiatan adalah "mengapa" Keluaran (Output) Kegiatan tersebut perlu dihasilkan . D alam rumusan yang berbeda, Keluaran (Output) Kegiatan yang dihasilkan harus dalam kendali organisasi, sedangkan sasaran kegiatan belum tentu sepenuhnya dalam kendali organ1sas1. 4) D alam penyusunannya, untuk memudahkan dalam penyusunan dan analisa terhadap Keluaran (Output) Kegiatan pada RKA-K/L maka j enis Keluaran (Output)
40- Kegiatan dalam RKA-K/L dibagi dalam dua kelompok, yaitu: a) Keluaran (Output) barang, yang terdiri atas: ( 1 ) Keluaran (Output) barang infrastruktur yaitu keluaran (output) kegiatan yang merupakan barang berwujud dan / atau berupa j aringan. Contoh: j alan, j embatan, bangunan, dan . . . J arlngan 1r1gas1. . . (2) Keluaran (Output) barang non infrastruktur yaitu Keluaran (Output) Kegiatan yang merupakan barang baik berwujud maupun tidak berwujud yang tidak berupa J arlngan. Contoh: program aplikasi dan benih padi unggul. b) Keluaran (output) j asa, yang terdiri atas: ( 1 ) Keluaran (output) j asa regulasi yaitu Keluaran (Output) Kegiatan yang dihasilkan dalam rangka pembuatan peraturan atau pendukung administrasi birokrasi. Bentuk keluaran (output) ini dapat berupa norma, standar, prosedur dan ketentuan. Contoh: Undang­ Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri. (2) Keluaran (output) J asa layanan non-regulasi yaitu keluaran (output) kegiatan yang merupakan wujud dari suatu layanan dari suatu instansi terkait dengan tugas dan fungsi dari instansi berkenaan. Contoh: layanan Surat Ijin Mengemudi (SIM) , layanan Surat Perintah Pencairan D ana (SP2D), layanan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pameran produksi dalam negeri, pagelaran sendratari Ramayana.
4 1 - 5) Susun indikator Keluaran (Output) Kegiatan. Panduan mekanisme penyusunan indikator Kinerj a dalam bagian ini bersifat umum, yang dapat diterapkan pada saat penyusunan indikator Keluaran (Output) Kegiatan. Terdapat 6 (enam) tahapan dalam menyusun indikator kinerja, yaitu: (a) Rumuskan dan susun ukuran kinerj a pada tingkatan Keluaran (Output) Kegiatan. tanda­ Ukuran kinerj a harus bisa menggambarkan tanda ketercapaian Keluaran (Output) Kegiatan. Pemilihan dan penyusunan ukuran Kinerj a harus memperhatikan kriteria sebagaimana telah dij elaskan di atas. Penentuan ukuran Kinerj a dan target lebih disesuaikan pada kepentingan eksternal dari pada kemudahan dalam mengukurnya. (b) Tentukan formula pengukurannya dan metode perbandingannya. Formula pengukuran merupakan metode bagaimana suatu Kinerj a diukur berdasarkan data yang telah ditentukan . Ukuran Kinerj a sangat bermanfaat dan j elas terlihat ketika kita dapat melakukan suatu perbandingan secara baik dan terukur. Perbandingan yang umumnya dapat dilakukan antara lain: Perbandingan antarperiode waktu (tahun per tahun). antarwilayah (antarnegara, Perbandingan antarprov insi, dan antardaera h). Perbandingan antarkelompok tertentu (usia, pendidikan, dan sebagainya). (c) Rumuskan proses pengumpulan data. D ata sangat dibutuhkan sebagai alat bukti utama yang dapat menunjukkan progress dari suatu valid, capaian Kinerj a. Data yang dihimpun harus bisa berupa data kuantitatif maupun data kualitatif. Data yang dihimpun dapat berupa data primer
42- maupun data sekunder. Banyak referensi yang menj elaskan secara lebih lengkap mekanisme pengumpulan data yang bisa diperoleh di berbagai literatur. (d) Lakukan uji coba pengumpulan data . Uji coba pengumpulan data perlu dilakukan untuk memastikan ketersediaan data berkenaan pada saat dibutuhkan sekaligus untuk menemukan dan mengantisipasi berbagai kendala yang mungkin dihadapi pada saat pengumpulan data yang sebenarnya. (e) Lakukan penyempurnaan atas ukuran Kinerj a apabila diperlukan. Penyusunan ukuran Kinerj a merupakan kegiatan yang bersifat learning process yang bisa dilakukan penyempurnaan dalam perj alanannya. Namun, perlu diingat bahwa terlalu banyak melakukan perubahan-perubahan ukuran Kinerj a juga semakin menyulitkan dalam melihat progress dari suatu Keluaran (Output) Kegiatan. Oleh karena itu, tahapan (a) sampai dengan (d) harus dilakukan secara benar sehingga tidak terlalu banyak dilakukan perubahan substantif setiap tahun. (f) Lakukan penyempurnaan atas kerangka informasi Kinerj a indikator Keluaran (Output) Kegiatan apabila diperlukan. Sekiranya pada suatu periode ber j alan ditemui kendala dalam penyediaan data yang valid dan handal sehingga tidak bisa dilakukan pengukuran Kinerj a dengan baik, kita perlu melihat kembali kerangka informasi Kinerj a yang telah disusun dan lakukan penyempurnaan sehingga apa yang tertuang dalam kerangka informasi Kinerj a berikut ukuran Kinerj anya tidak hanya sebatas kumpulan kalimat-kalimat bagus namun sulit dibuktikan .
43- b . Penyusunan Target Kinerj a Tentukan target Kinerj a untuk 4 (empat) tahun kedepan secara realistis. Penentuan target Kinerj a dapat dilakukan berdasarkan data series (histori) atau informasi benchmarking yang banyak tersebar di berbagai dokumen/internetjmedia lainnya. Setiap tahun dilakukan reviu baseline untuk melihat kembali target Kinerj a yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan hasil evaluasi capaian target tahun-tahun sebelumnya dan monitoring tahun berj alan. Target Kinerj a dapat disesuaikan setiap tahun berupa akselerasi (peningkatan) atau penurunan target dari yang telah ditetapkan sebelumnya untuk disesuaikan dengan perkembangan kondisi lingkungan sosial ekonomi maupun kapasitas fiskal yang tersedia. c. Dalam pencapaian Keluaran (Output) Kegiatan atas: terdiri 1 ) Suboutput: a) Suboutput pada hakekatnya adalah keluaran (output). b) Keluaran (Output) yang dinyatakan sebagai suboutput adalah keluaran (output) yang mempunyai kesamaan dalam j enis dan satuannya. c) Suboutput sifatnya opsional (boleh digunakan, boleh tidak). d) Keluaran (Output) yang sudah spesifik dan berdiri sendiri (bukan rangkuman dari barang atau j asa yang sej enis) tidak memerlukan suboutput. 2) Komponen: a) Komponen merupakan tahapan/ bagian dari proses pencapaian Keluaran (Output) Kegiatan, yang berupa aktivitas yang dilakukan. b) Komponen disusun karena mempunya1 relevansi terhadap pencapaian Keluaran (Output) Kegiatan, dapat sebagai komponen utama atau komponen pendukung. c) Antarkomponen mempunyai keterkaitan yang saling mendukung dalam pencapaian Keluaran (Output) Kegiatan, sehingga ketidakterlaksanaan / keterlambatan salah satu komponen bisa
44- menyebabkan ketidakterlaksanaan j keterlamb atan komponen yang lain dan juga bisa berdampak pada kegagalan dalam pencapaian (output) atau penurunan kualitas keluaran (output). 3) Subkomponen: a) Subkomponen merupakan kelompok-kelompok dari detil belanj a, yang disusun dalam rangka memudahkan dalam pelaksanaan komponen. b) Subkomponen sifatnya optional (boleh digunakan, boleh tidak). 4) Detil Belanja Detil Belanj a merupakan rincian kebutuhan belanj a dalam komponen/ subkomponen yang berisikan item-item belanj a . Dalam penyusunan RKA-K/L, informasi Kinerj a yang dicantumkan adalah dalam rangka memenuhi tugas dan fungsi yang dimiliki satker dimaksud. Seluruh komponen dan detil belanj a yang dicantumkan adalah dalam rangka mendukung pencapaian keluaran (output) kegiatan. 3 . STANDARDISASI KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN DAN KOMPONEN, SERTA KELUARAN (OUTPUT) GENERIK a. Standardisasi Keluaran (Output) Kegiatan Keluaran No (Output) Volume/ Komponen Keterangan Satuan Kegiatan 1 . Layanan 1 (satu) a. Gaji dan a. Keluaran Perkantoran Lay an an Tunjangan (Output) (kode: 994) (kode: 001 ) ; dan Kegiatan ini b . Operasional ada di setiap dan satker; pemeliharaan b . Keluaran kantor (Output) (kode: 002). ini Kegiatan atas terdiri komponen 001
45 - Keluaran No (Output) Volume / Komponen Keterangan Satuan Kegiatan danjatau komponen 002; c . Keluaran (Output) Kegiatan ini bersifat permanen . 2 . Lay an an 1 (satu) a. Pengadaan a. Keluaran Internal Lay an an kendaraan (Output) (overhead) ini bermotor; Kegiatan (kode: 9 51 ) b . Pengadaan ada di setiap perangkat satker; pengolah data b . Keluaran dan (Output) ini komunikasi; Kegiatan c . Pengadaan dalam rangka peralatan pelayanan fasilitas internal satker; perkantoran; c . Keluaran dan (Output) d. Pembangunan ini / Kegiatan renovasi gedung bersifat dan bangunan. permanen. Namun untuk komponen yang menghasilkan aset tetap bersifat semen tara; d . Untuk pengadaan Barang Milik Negara (BMN),
46- Keluaran No (Output) Volume/ Satuan Kegiatan Komponen Keterangan berpedoman pada doku1nen hasil penelaahan Rencana Kerj a Barang Milik Negara (RKBMN) K/L dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; e . Khusus untuk pengadaan kendaraan bermotor dan pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan, harus mendapat persetujuan eselon I , dan volume komponen dicantumkan pada Halaman IV DIPA.
4 7- Keluaran (Output) Kegiatan yang dilakukan standardi sasi adalah: 1 ) Keluaran (Output) Kegiatan yang digunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar serta sarana dan prasarana penunJ ang yang secara umum dibutuhkan oleh instansi/ perkantoran. 2) Jika satker pada level unit eselon I , unit eselon II yang memiliki Keluaran (Output) Kegiatan j enis ini hanya unit atau eselon II yang melaksanakan fungsi kesekretariatan sej enisnya. Sedangkan unit eselon II lainnya meskipun sebagai pengelola Kegiatan tidak dapat memiliki Keluaran (Output) Kegiatan ini. 3) Keluaran (Output) Kegiatan ini tidak hanya digunakan untuk kegiatan-ke giatan dalam Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. b . Standardisasi Komponen No. Komponen Detail 1 . Gaj i dan a. gaj i pokok; Tunj angan b . tunj angan yang melekat pada gaji; (kode: 00 1 ) c. tunj angan Kinerj a (remunerasi) ; d . honorarium (antara lain honorarium: mengaj ar guru tidak tetap, kelebihan J am mengaj ar, UJlan dinas, dan honorarium mengaj ar (untuk tenaga pengaj ar luar biasa yang tarifnya telah persetujuan Menteri mendapat Keuangan); e . uang lembur; f. uang lauk pauk Tentara Nasional Indonesia (TNI) / Kepolisian Republik Indonesia (Polri); g. uang makan pegawa1 Aparatur Sipil N egara (ASN); h . honor pegawa1 non Aparatur S ipil N egara (ASN); 1. tun j angan ikatan din as; dan
48- No. Komponen Detail J . tunj angan lain yang sah . 2 . Operasional dan a. Kebutuhan sehari-hari perkantoran pemeliharaan (antara lain: alat tulis kantor, barang kantor cetak, alat kebersihan, per lengkapan (kode: 002) fotokopilkomputer, langganan surat kabar l berital maj alah, honor satuan pengamanan (satpam), honor cleaning servrce, honor sop1r, honor pramubakti (yang dipekerj akan secara kontraktual) , pengurusan sertifikat tanah, dan pembayaran Paj ak Bumi dan Bangunan (PBB)) ; b . Langganan lain: daya dan j asa (antara listrik, telepon, air, gas, j asa pos dan g1ro, telex, internet, bandwith, komunikasi (khusus diplomat) , sewa kantor I gedung, sewa kendaraan dinas, dan sewa me sin fotokopi) ; c. Pemeliharaan kan tor (an tara lain pemeliharaan : bangunanl gedung, instalasi J aringan, sarana prasarana kantor, kendaraan dinas, dan pengurusan pajak kendaraan dinas); dan d . Pembayaran terkait operasional kantor (antara lain: honor terkait operasional kantor, bahan makanan, penambah daya tahan tubuh (hanya diberikan kepada pegawa1 yang bekerj a di tempat dengan kondisi atau suhu tidak normal), pemeriksaan kesehatan pegawa1, keprotokoleran (termasuk biaya pas dan J asa tol tamu), operasional p1mp1nan, pelan tikan I pengam bilan sumpah
49- No. Komponen Detail j abatan/ pegawai, pakaian dinas, pakaian kerj a, dan perj alan an dinas dalam rangka konsultasi/ koordinasi). 3 . Dukungan a. Belanja pegawai (tunj angan khusus); operasional b . Belanj a barang operasionallainnya; dan pertahanan c . Belanja langganan daya dan j asa; keamanan d . Belanj a pemeliharaan (gedung/ Alat (kode: 003) Utama Sistem Pertahanan (alutsista) ) ; dan e . Belanj a perj alanan dinas biasa/ tetap. 4 . Dukungan a . B antuan Operasional Sekolah (BOS); operasional b . Tunjangan profesi gurujdosen Non penyelenggaraan Aparatur Sipil Negara (ASN); pendidikan c . Tunj angan kehormatan profesor Non (kode: 004) Aparatur Sipil Negara (ASN); d . Bantuan Operasional Perguruan Tinggi N egeri (BO PTN); dan e . Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (BO PAUD). 5 . Dukungan a . Belanj a barang pengadaan bahan penyeleriggaraan makanan narapidanajtahanan; tugas dan fungsi b . Belanj aj asa pelayanan dokter; unit (kode: 0 0 5) c . Belanja barang pengadaan obat­ obatan; d . Belanj a barang pengadaan bahan medis habis pakai; e . Belanj a barang pengadaan bahan makanan pasien; f. Belanja barang pengadaan bahan baku Surat Ijin Mengemudi (SIM); g . Belanj a barang pengadaan buku Paspor; h. Belanj a barang pengadaan buku Nikah; 1 . Belanj a barang pemeliharaan kapal;
50- No. Komponen Detail J. Belanj a barang pemeliharaan j aringan transmisi; k. Belanj a barang pemeliharan peralatan operasional meteorologi, klimatologi, dan geofisika umum; dan 1. Belanj a barang sej enis lainnya. Ketentuan 1) Untuk komponen gaji dan tunj angan (001) dan komponen komponen: mengenai standardisasi kantor (002): operasional dan pemeliharaan a) merupakan komponen dari Keluaran (Output) Kegiatan Layanan Perkantoran; b) bersifat permanen; dan c) detilnya disesuaikan dengan kebutuhan satker. 2) Untuk komponen dukungan operasional pertahanan dan keamanan (003): a) hanya dimiliki oleh K/L yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pertahanan dan keamanan, antara lain: Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Republik Indonesia; dan b) komponen ini merupakan bagianjtahapan dari keluaran (output) teknis ( sesuai tugas dan fungsi satker). 3) Untuk komponen dukungan operasional penyelenggaraan pendidikan (004): a) Hanya dimiliki oleh K/L yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, serta Kementerian Riset Teknologi dan dan Pendidikan Tinggi; b) Komponen ini merupakan bagianjtahapan dari Keluaran teknis ( sesuai tugas dan fungsi satker). (Output) Kegiatan 4) Untuk komponen dukungan penyeleng garaan tugas dan fungsi unit (005): a) hanya dimiliki oleh K/ L yang sesuai tugas dan fungsinya dapat mempunyai detail tersebut; dan b) komponen ini merupakan bagianjtahapan dari keluaran (output) teknis (sesuai tugas dan fungsi satker).
51 - Catatan: Komponen 001 dan komponen 002 merupakan komponen belanja yang wajib dipenuhi pengalokasiannya oleh seluruh K/ L. Komponen 003 sampai dengan komponen 005 (belanja non­ operasional yang berkarakteristik operasional) merupakan nnya komponen belanj a yang juga waj ib dipenuhi pengalokasia oleh K/L terkait. Dalam hal komponen-komponen tersebut pemenuhannya tidak memadai, akan berdampak terhadap pencapaian sasaran Kinerj a penganggaran menj adi tidak optimal. c . Standarisasi Keluaran (Output) Generik Secara umum, Keluaran (Output) Kegiatan yang dihasilkan K / L Keluaran (Output) Kegiatan eksternal meliputi dan Keluaran (Output) Kegiatan . Keluaran (Output) Kegiatan internal eksternal (Output) Kegiatan adalah Keluaran yang dihasilkan oleh unit-unit teknis yang ditujukan untuk penerima manfaat di luar unit-unit yang bersangkutan. Sementara itu, Keluaran (Output) Kegiatan internal adalah Keluaran (Output) Kegiatan oleh yang dihasilkan unit-unit pendukung untuk keperluan internal organisasi. Sebagian Keluaran (Output) Kegiatan yang dihasilkan K/ L, baik berupa Keluaran (Output) Kegiatan internal maupun Keluaran (Output) Kegiatan eksternal, merupakan Keluaran (Output) Generik, dalam arti bahwa Keluaran (Output) Kegiatan Kegiatan tersebut dihasilkan oleh unit-unit yang memiliki fungsi serupa atau mirip sehingga memiliki Keluaran (Output) Kegiatan yang serupa atau mirip. Terkait dengan Keluaran (Output) Kegiatan Generik, dilakukan standarisasi, sebagai berikut: No. Keluaran Volume/ (Output) Komponen Keterangan Kegiatan Satuan 1. Lay an an a. Penyusunan a. Keluaran 1 (satu) dukungan Lay an an rencana program; (Output) manajemen ini dan Penyusunan Kegiatan Eselon I rene ana hanya dimiliki (kode: 950) anggaran; oleh unit b. Pelaksanaan eselon II yang pemantauan dan melaksanakan
52- No. Keluaran Volume/ (Output) Komponen Keterangan Kegiatan Satuan evaluasi; fungsi c. Pengelolaan data kesekretariatan dan informasi; a tau d. Pengelolaan seJ en1snya; keuangan; danjatau e. Pengelolaan b. Keluaran perbendaharaan; (Output) f. Pelayanan Kegiatan ini hukum dan bersifat kepatuhan permanen. internal; g. Pengelolaan kepegawaian; h. Pelayanan umum dan perlengkapan; 1. Pelayanan rumah tangga; J. Pelayanan humas dan protokoler; dan k. Pelayanan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi. 2. Lay an an 1 (satu) a. Penyusunan Keluaran (Output) ini perencanaan Lay an an rencana kerj a; Kegiatan (kode: 952) dan hanya dimiliki b. Pen:yusunan oleh unit eselon II laporan. atau eselon III yang melaksanakan fungsi perencanaan dan penganggaran tingkat K/L;
53- No. Keluaran Volume/ (Output) Komponen Keterangan Satuan Kegiatan 3. Lay an an 1 (satu) a. Pelak:sanaan Keluaran (Output) ini pemantauan Lay an an pemantauan dan Kegiatan dan evaluasi evaluasi; dan bersifat (kode: 953) b. Penyusunan permanen. lap or an. 4. Lay an an 1 (satu) a. Rekrutmen dan a. Keluaran manajemen Lay an an pengangkatan (Output) Sumber Daya pegawru; Kegiatan ini Man usia b. Administrasi hanya dimiliki (SDM) kepegawaian; oleh unit (kode: 954) c. Pembinaan eselon II atau kepegawaian; eselon III yang d. Pengembangan melak:sanak:an pegawai; fungsi e. Pemantauan dan manaJemen penilaian Kinerja SDM tingkat pegawru; KjL; dan/ atau b. Keluaran f. Penempatanjmut asi pegawai; (Output) g. Pemberhentian Kegiatan ini pegawru; bersifat danjatau permanen. h. Penyusunan laporan kepegawaian. 5. Lay an an 1 (satu) a. Penyusunan a. Keluaran manajemen Lay an an rencana (Output) keuangan anggaran; Kegiatan ini (kode: 955) b. Pengelolaan hanya dimiliki perbendaharaan; oleh unit dan eselon II atau c. Penyusunan eselon III yang laporan melak:sanak:an keuangan. fungsi manaJemen keuangan tingkat K/L;
54- No. Keluaran Volume/ (Output) Komponen Keterangan Kegiatan Satuan danjatau b. Keluaran (Output) ini Kegiatan bersifat permanen. 6. 1ayanan 1 (satu) a. Penatausahaan a. Keluaran manaJemen 1ayanan BMN; (Output) Barang Milik b. Penilaian BMN; Kegiatan ini Negara (BMN) c. Pengalihan BMN; hanya dimiliki (kode: 956) d. Penghapusan oleh unit BMN; dan eselon II atau e. Monitoring BMN; eselon III yang f. Penyusunan melaksanakan laporan BMN. fungsi manajemen BMN tingkat K/1; dan/ atau b. Keluaran (Output) ini Kegiatan bersifat permanen. 7. 1ayanan 1 (satu) a. Koordinasi a. Keluaran hukum 1ayanan penyusunan (Output) (kode: 957) ini produk hukum; Kegiatan dan hanya dimiliki b. Penyusunan oleh unit laporan. eselon II atau eselon III yang melaksanakan fungsi manaJemen produk hukum tingkat K/1; danjatau
55- No. Keluaran Volume/ (Output) Komponen Keterangan Kegiatan Satuan b. Keluaran (Output) ini Kegiatan bersifat permanen. 8. Lay an an 1 (satu) a. Hubungan Keluaran (Output) ini hubungan Layanan masyarakat; Kegiatan masyarakat b. Kampanyejeduka hanya dimiliki dan informasi si publik; oleh unit eselon II (kode: 958) c. Penyediaan atau III yang informasi pu blik; melaksanakan dan fungsi humas dan d. Penyusunan publikasi tingkat laporan. K/L; 9. Lay an an 1 (satu) a. Koordinasi Keluaran (Output) protokoler Lay an an keprotokoleran; ini Kegiatan (kode: 959) b. Pelaksanaan bersifat keprotokoleran; permanen. dan c. Keamanan keprotokoleran. 10. Lay an an 1 (satu) a. Pengelolaan Keluaran (Output) manajemen Lay an an kelembagaan; Kegiatan ini organisasi b. Tatalaksana hanya dimiliki (kode: 960) organisasi; dan oleh unit eselon II c. Koordinasi atau eselon III kelembagaan. yang melaksanakan fungsi manajemen dan organisasi tata laksana tingkat K/L;
56- No. Keluaran Volume/ (Output) Komponen Keterangan Kegiatan Satuan 1 1. Lay an an 1 (satu) a. Pelaksanaan Keluaran (Output) reformasi Lay an an reformasi Kegiatan ini birokrasi birokrasi; bersifat (kode: 961) b. Pemantauan dan permanen. evaluasi reformasi birokrasi; dan c. Penyusunan laporan. 12. Lay an an 1 (satu) a. Layanan umum a. Keluaran umum Lay an an rumah tangga; (Output) (kode: 962) b. Pengelolaan arsip Kegiatan ini dan persuratan; hanya dimiliki c. Pengelolaan oleh unit keamanan dan eselon II atau ketertiban eselon III yang lingkungan; melaksanakan d. Pengadaan fungsi as a; barangjj manaJemen e. Pengelolaan umum tingkat sarana dan K/L; dan/ atau prasarana; b. Keluaran f. Pengelolaan (Output) layanan Kegiatan ini perpustakaan; bersifat dan permanen. g. Pengelolaan lay an an kesehatan. 13. Layanan data 1 (satu) a. Manajemen a. Keluaran dan informasi Lay an an sistem informasi; (Output) (kode: 963) ini b. Pengolahan data Kegiatan dan informasi; hanya dimiliki dan oleh unit c. Penyusunan eselon II atau lap or an. eselon III yang melaksanakan
57- No. Keluaran Volume/ (Output) Komponen Keterangan Kegiatan Satuan fungsi manaJemen data dan informasi tingkat K/L; danjatau b. Keluaran (Output) Kegiatan ini bersifat permanen. 14. Lay an an 1 (satu) a. Administrasi a. Keluaran kerjasama Lay an an proyekyang (Output) in ternasional ini didanai hibah; Kegiatan (kode: 964) dan hanya dimiliki b. Penyusunan oleh unit laporan. eselon II atau eselon III yang melaksanakan fungsi manajemen kerjasama in ternasional tingkat K/L; dan b. Keluaran (Output) ini Kegiatan bersifat permanen. 15. Layanan audit 1 (satu) a. Penyusunan a. Keluaran internal Lay an an kebijakan dan (Output) (kode: 965) ini SOP pengawasan Kegiatan internal; hanya dimiliki b. Pelaksanaan oleh unit audit internal; eselon II atau c. Pelaksanaan eselon III yang
58- No. Keluaran Volume/ (Output) Komponen Keterangan Satuan Kegiatan audit khusus; melaksanakan d. Tindak lanjut fungsi hasil Laporan pengawasan Hasil dan Pemeriksaan kepatuhan LHP; internal e. Reviu tingkat K/L; per en canaan danjatau anggaran; b. Keluaran f. Pembinaan (Output) ini pengawasan Kegiatan Kinerja dan bersifat keuangan;dan permanen. g. Penyusunan laporan. 16. Lay an an 1 (satu) a. Standardisasi a. Keluaran pendidikan Lay an an dan sertifikasi; (Output) dan pelatihan dan ini Kegiatan (kode: 966) b. Pengembangan hanya dimiliki kompetensi. oleh unit eselon II atau eselon III yang melaksanakan fungsi pendidikan dan pelatihan tingkat K/L; b. Keluaran (Output) ini Kegiatan bersifat permanen. 17. Lay an an 1 (satu) a. Pelaksanaan a. Keluaran penelitian dan Lay an an penelitian; (Output) ini pengembangan b. Pelaksanaan Kegiatan (kode: 967) pengkajian; hanya dimiliki c. Pelaksanaan oleh unit
59- No. Keluaran Volume/ (Output) Komponen Keterangan Kegiatan Satuan pengembangan; eselon II atau d. Penerapan hasil eselon III yang litbang; dan melaksanakan e. Penyusunan fungsi laporan. penelitian dan pengembanga n tingkat K/L; danjatau b. Keluaran (Output} ini Kegiatan bersifat permanen. 18. Lay an an 1 (satu) a. Perencanaan a. Keluaran pendidikan Lay an an pendidikan; (Output} kedinasan ini b. Pelaksanaan Kegiatan (kode: 968) pendidikan; hanya dimiliki c. Pemantauan dan oleh unit evaluasi; dan eselon II atau d. Penyusunan eselon III yang laporan. melaksanakan fungsi pendidikan kedinasan; danjatau b. Keluaran (Output} Kegiatan ini bersifat permanen. 1 9. Lay an an 1 (satu) a. Perencanaan a. Keluaran Bantu an Lay an an bantuan hukum; (Output} hukum ini b. Pelaksanaan Kegiatan (kode: 969) bantuan hukum; hanya dimiliki c. Pemantauan dan oleh unit evaluasi; dan eselon II atau d. Penyusunan eselon III yang
60- No. Keluaran Volume/ (Output) Komponen Keterangan Satuan Kegiatan laporan melaksanakan fungsi mana.Jemen bantu an hukum tingkat K/L; danjatau b. Keluaran (Output) ini Kegiatan bersifat permanen. (output) generik Ketentuan mengenai keluaran 1. Khusus untuk keluaran adalah: (output) layanan dukungan manaj emen eselon I : a) Hanya dimiliki oleh unit eselon II yang mempunyai fungsi kesekretariatan dan sej enisnya, misalnya: Sekretariat Direktorat Jenderal, Sekretariat Badan setingkat eselon I, Sekretariat Inspektorat Jenderal; dan b) Bersifat permanen. 2. Selain Keluaran (Output) Kegiatan layanan dukungan manaj emen eselon I : a) keluaran (output) yang digunakan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi utama instansi. b) keluaran (output) generik ini akan selalu ada sepanJang instansi tersebut mengemban tugas dan fungsi dimaksud (bersif at permanen). 3. Komponen dalam keluaran (output) generik, dapat ditambah atau dikurangi sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban . C . KLASIFIKASI ANGGARAN Klasifikasi anggaran merupakan pengelompokan anggaran berdasarkan organisasi, fungsi, dan j enis belanj a (ekonomi) yang bertujuan untuk melihat besaran alokasi anggaran menurut organ1sas1 K/L, tugas-fungsi pemerintah, dan belanj a negara. Dalam Peraturan
6 1 - M enteri ini, penj elasan mengenai klasifikasi belanj a menurut j enis belanj a dibatasi hanya pada belanja K/L. 1 . Klasifikasi Menurut Organisasi Klasifikasi organisasi mengelompokkan alokasi anggaran belanj a sesuai dengan struktur organisasi K / L. Organisasi diartikan s e bagai K/L yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1 94 5 dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Suatu K/L dapat terdiri atas unit-unit organisasi (unit Eselon I) yang merupakan bagian dari suatu K/L. Suatu unit organisasi dapat didukung oleh satker yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan dari program unit eselon I atau kebij akan pemerintah dan berfungsi sebagai Kuasa Pengguna anggaran (KPA) dalam rangka pengelolaan anggaran. Penetapan suatu organisasi sebagai Bagian Anggaran (BA) dalam hubungannya dengan pengelolaan keuangan negara mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: a. Pengelolaan Keuangan K/L: 1) M enteri/Pimpinan Lembaga adalah Pengguna Anggaran (PA)/Pengguna Barang bagi K/L yang dipimpinn ya (Pasal 4 ayat ( 1) , Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU 1 / 2004) ); 2) Presiden selaku pemegang kekuasan pengelolaan keuangan negara menguasakan pengelolaan keuangan negara tersebut kepada Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA/Pengguna Barang K/L yang dipimpinn ya (Pasal 6 ayat (2) huruf b uu 1 7 / 2003); 3) Lembaga adalah Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian Negara (LPNK); 4) Di lingkungan lembaga negara yang dimaksud dengan Pimpinan Lembaga adalah Pejabat yang bertanggung j awab atas pengelolaan keuangan lembaga yang bersangkutan (penj elasan Pasal 6 ayat (2) huruf b UU 1 7 / 2003); 5) MenterijPimpinan Lembaga selaku PA wajib menyusun RKA-K / L atas Bagian Anggaran (BA) yang dikuasainya (Pasal 4 Ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 9 0 Tahun 201 0 tentang Penyusunan Rencana Kerj a dan Anggaran Kementerian NegarajLembaga (PP 9 0 /2 01 0) ;
62- 6) BA merupakan kelompok anggaran menurut nomenklatur K/L, oleh karenanya setiap K/L mempunyai kode BA tersendiri. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa: 1 ) Menteri, Pimpinan LPNK, dan Sekretaris Jenderal Lembaga Negara adalah PA yang mendapat kuasa dari Presiden untuk mengelola keuangan negara dari K/L yang dipimpinnya; 2) Selaku PA, para pej abat pada angka 1) bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan wajib menyusun RKA-K/L atas BA yang dikuasakan kepadanya. (LNS): b. Pengelolaan Keuangan Lembaga Non Struktural 1 ) Lembaga selain LPNK disebut LNS ; 2 ) Pengelolaan keuangan LNS dapat diselenggarakan sebagai BA yang mandiri atau sebagai satker dari K/L; 3) Untuk menentukan status pengelolaan keuangan suatu lembaga pemerintah yang baru: a) Perlu dilakukan penelitian terhadap landasan hukum pembentukannya, berupa Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Presiden (Perpres). PP atau Perpres dimaksud menyatakan bahwa p1mp1nan lembaga bertanggung j awab kepada Presiden dan status lembaga sebagai LPNK; b) Memiliki unit-unit yang lengkap sebagai suatu entitas (unit yang melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan akuntansi); dan c) Apabila huruf a) terpenuhi, maka lembaga tersebut termasuk LPNK sehingga berhak diberikan bagian anggaran dengan kode ter sendiri, atau apabila tidak disebutkan sebagai LPNK, maka lembaga tersebut dapat diberikan: Kode satker, atau Kode BA sepanjang pada dokumen pembentukannya telah dicantumkan sebagai Pengguna Anggaran. Selanjutnya yang dimaksud dengan unit organisasi pada K/L adalah unit eselon I yang bertanggung j awab atas pencapaian sasaran programjhasil (outcome) dan pengoordinasian atas pelaksanaan kegiatan oleh satker. Satker pada unit organisasi K/ L
63- adalah satker yang berada di kantor pusat dan kantor daerah, atau satkeryang memperoleh penugasan dari unit organisasi K/L. Unit organisasi yang bertanggung j awab terhadap suatu program sebagian besar adalah unit eselon IA. Berkenaan dengan hal tersebut, K/L dan unit eselon IA-nya dikelompokkan dengan aturan umum sebagai berikut: a. kelompok Lembaga Tinggi Negara dapat menggunakan lebih dari 1 ( satu) program teknis sesuai dengan lingkup kewenangannya; b . kelompok Kementerian untuk setiap 1 (satu) unit eselon I A yang bersifat pelayanan eksternal akan menggunakan 1 (satu) program teknis; c . kelompok kementerian negara dan kementerian koordinator eselon menggunakan 1 (satu) program teknis untuk seluruh unit dan IA-nya; d . kelompok LPNK dan LNS menggunakan 1 (satu) program teknis untuk Lembaganya. D alam rangka efektivitas pengelolaan anggaran, K/L dapat mengusulkan satker baru sebagai KPA untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung j awab pengelolaan yang berasal dari kantor pusat K/L apabila memenuhi kriteria-kriteria1 sebagai berikut: a. Diberikan penugasan dan tanggung j awab untuk mengelola kegiatan dan alokasi kegiatan; b . Harusjwaj ib memiliki unit-unit yang lengkap sebagai suatu entitas (unit yang melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan akuntansi); c . Merupakan bagian dari struktur organisasi K/L dan/ atau melaksanakan tugas-fungsi K/L; d. Karakteristik tugasjkegiatan yang ditangani bersifat kompleksjspesifik dan berbeda dengan kantor induknya; e . Adanya penugasan secara khusus dari PA/KPA eselon I satker yang bersangkutan; dan 1Kriteria kriteria tambahan yang terpenuhi). huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d adalah kriteria huruf e dan huruf f adalah kriteria yang wajib dipenuhi; sedangkan tambahan (boleh salah satu saja dari kriteria
64- Lokasi satker yang f. bersangkutan berada pad a propinsijkabupaten/kota yang berbeda dengan kantor induknya. Selanjutnya, K/L dapat mengusulkan BA sepanjang memenuhi kriteria BA baru sebagai PA untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung j awab pengelolaan memenuhi secara mandiri apabila kri teria-kri teria se bagai beriku t: a. Harusjwaj ib memiliki unit-unit yang lengkap sebagai suatu entitas (unit yang melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan akuntansi); b . Dasar pendiriannya merupakan amanat undang-undang, Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden; c . Pimpinannya ditetapkan sebagai Pengguna Anggaran (PA); d . Mempunyai program tersendiri. Sementara itu, usulan j penetapan BA dan satker K/L dapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut: a. K/L mengajukan usulan permintaan BA atau satker K/L kepada Menteri Keuangan c . q. Direktorat Jenderal Anggaran dilengkapi dengan: 1) Surat usulan permintaan BA atau satker; 2) Surat Keputusan Presiden tentang penetapan BA atau Surat Keputusan MenterijPimpinan Lembaga tentang penetapan satker; dan 3) Surat Keputusan tentang kelengkapan struktur organisasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. b . D irektorat Jenderal Anggaran c . q. Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan , Keamanan, dan Bagian Anggaran dan Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disebut Direktorat Anggaran, menganalisisjmenilai usulan permintaan BA atau satker sebagai KPA dari K/L berdasarkan kriteria tersebut di atas. c . Apabila berdasarkan hasil penilaian usulan tersebut dinilai memenuhi persyaratan dan dapat dipertimbangkan untuk disetujui, maka Direktorat Anggaran dilingkungan Direktorat
6 5- Jenderal Anggaran menyampaikan nota rekomendasi serta meminta kode BA atau satker sebagai KPA kepada Direktorat Sistem Penganggaran. d . Direktorat Jenderal Anggaran c . q. Direktorat Anggaran dilingkungan DJA memberitahukan persetujuan j penolakan atas usulan dimaksud kepada K/L yang bersangkutan secara tertulis . Dalam rangka penyederhanaan jumlah satker, bagi satker yang telah terbentuk sebelum dikeluarkannya Peraturan Menteri ini dan tidak memenuhi kriteria yang diwajibkan, satker tersebut harus digabungkan dengan satker lain atau dihapus kecuali dengan pertim bang an lain. Sebagai contoh: satker Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Kementerian Agama yang berada di Kecamatan/ Kelurahan, karena tidak memiliki unit-unit yang lengkap sebagai suatu entitas (unit yang melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan akuntansi) maka satker tersebut harus dihapus, dan digabungkan dengan satker yang lain di tingkat kabupatenjkota. 2 . Klasifikasi Men uru t Fungsi Fungsi merupakan perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapa1 tujuan pembangunan nasional, sedangkan subfungsi merupakan penj abaran lebih lanjutjlebih detail dari deskripsi fungsi. Subfungsi terdiri atas kumpulan program dan program terdiri atas kumpulan kegiatan. Yang dimaksud program adalah penj abaran kebij akan K/L di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan m1s1nya yang dilaksana kan instansi atau masyarakat dalam koordinasi K/L yang bersangkutan. Ketentuan mengenai fungsi diatur sebagaimana berikut: a. Penggunaan fungsi dan subfungsi disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masi ng K/L. b . Visi dan m1s1 organ1sas1 atau tugas dan fungsi K/L mencerminkan outcome dan keluaran (output) K/L.
66- c . Pada level eselon I , keluaran (output) dirumuskan pada level (Output) Program) dan kegiatan program (Keluaran (Keluaran (Output) Kegiatan) . d . Jika eselon I memiliki lebih dari 1 (satu) fungsi maka eselon I tersebut harus memiliki program sejumlah fungsi yang dimiliki . Artinya, satu program hanya memiliki satu fungsi. Misalnya, Kementerian Kesehatan memiliki Fungsi Kesehatan dan Fungsi Pendidikan, maka eselon I yang bersangkutan harus memiliki program terkait Fungsi Pendidikan dan program terkait Fungsi Kesehatan. Selanjutnya, program-program terkait pendidikan harus berisi kegiatan-kegiatan terkait pendidikan. Program­ program kesehatan harus berisi kegiatan- kegiatan terkait kesehatan . Keterangan :penataan satu program dengan satu fungsi dilakukan secara bertahap. e . Sesuai dengan sistem penganggaran belanj a negara yang menggunakan sistem unified budget (penganggaran terpadu), dimana tidak ada pemisahan antara pengeluaran rutin (belanj a operasional) dan pengeluaran pembangunan(belanj a non­ operasional), maka dalam suatu program, belanj a operasiona l dan belanja non-operasiona l K/L dikategorikan kedalam suatu fungsi yang sama. Sebagai contoh: Kementerian Pertanian, sesuai dengan fungsi utamanya termasuk dalam fungsi ekonomi . Penuangannya dalam RKA-K/L, belanja
67- operasional maupun non-operasional masuk dalam fungsi Ekonomi (untuk menampung belanja operasional, tidak dimasukkan dalam Fungsi Pelayanan Umum). 3 . Klasifikasi Jenis Belanja (Ekonomi) Jenis belanj a atau klasifikasi menurut ekonomi dalam klasifikasi belanj a digunakan dalam dokumen anggaran baik dalam proses penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawabanjpelaporan anggaran. Namun penggunaan j enis belanj a dalam dokumen terse but mempunyai tujuan berbeda. Berkenaan dengan proses penyusunan anggaran dalam dokumen RKA-K/L, tujuan penggunaan j enis belanj a dimaksudkan untuk mengetahui pendistribusian alokasi anggaran kedalam j enis-j enis belanj a. Klasifikasi belanja K/L menurut j enis belanj a (ekonomi) adalah sebagai berikut: a. Belanj a Pegawai B elanj a Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam dan luar negeri, baik kepada Pej abat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerj akan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS danjatau non-PNS sebagai imbalan atas pekerj aan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi pemerintah, kecuali pekerj aan yang berkaitan dengan pembentukan modal dan/ atau kegiatan yang mempunyai keluaran ( output) dalam kategori belanja barang. Belanj a Pegawai terdiri atas belanj a gaji dan tunj angan, belanj a honorarium dalam rangka pembayaran honor tetap, belanj a lembur, pembayaran kompensasi kepada Pegawai Negeri, belanj a pegawai transito, belanja pensiun dan uang tunggu PNS/Pejabat Negara/TNI/Polri dan pembayaran program j aminan sosial pegawa1. Dalam Belanj a Pegawai termasuk juga bantuan pemerintah berupa tunj angan profesi guru dan tunj angan lainnya yang diberikan kepada guru atau penerima tunj angan lainnya yang bukan PNS. b . Belanj a Barang dan Jasa Belanj a Barang dan Jasa merupakan pengeluaran untuk pembelian barang dan / atau j asa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/ atau j asa yang dipasarkan maupun
68- yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakatj pemerintah daerah (pemda) dan belanj a perj alanan. Dalam pengertian belanj a tersebut termasuk honorarium dan vakasi yang diberikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk menghasilkan barang dan/ a tau j asa. Belanj a Barang terdiri atas belanj a barang (operasional dan non-operasional), belanj a j asa, belanja pemeliharaan, belanj a perj alanan, belanj a Badan Layanan Umum (BLU), belanj a barang pengganti paj ak dalam rangka hibah Millennium Challenge Corporation (MCC)} dan trust fund} belanja kontribusi pada organisasi internasional serta belanj a barang untuk diserahkan kepada Pemda. masyarakat/ Dalam Belanja Barang dan Jasa juga termasuk bantuan pemerintah. Bantuan pemerintah yang dialokasikan pada j enis belanj a barang tersebut meliputi pemberian penghargaan, pada beasiswa, bantuan operasional yang dialokasikan kelompok akun belanj a barang non-operasional, bantuan saranajprasarana dan bantuan rehabilit asijpembangunan gedungj bangunan yang dialokasikan pada kelompok akun belanj a barang untuk diserahkan kepada masyarakatjpemda, serta ban tuan lainnya yang ban tuan memiliki karakteristik pemerintah yang ditetapkan oleh PA yang dialokasikan pada kelompok akun belanj a barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakatj pemda. c. Belanj a Modal Belanj a Modal merupakan pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset tetap dan/ a tau aset lainnya atau menambah nilai aset tetap danjatau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap j asetlainnya yang ditetapkan pemerintah. Dalam pembukuan nilai perolehan aset dihitung semua pendanaan yang dibutuhkan hingga aset tersebut tersedia dan siap digunakan. Aset tetap I aset lainnya terse but dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satker atau dipergunakan oleh masyarakat j publik, tercatat sebagai aset K/L terkait dan bukan dimaksudkan untuk dij ual/ diserahkan
69- kepada masyarakat j pemda. Belanja Modal terdiri atas belanj a modal tanah, belanj a modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal j alan, irigasi dan j aringan, belanja modallainnya, belanj a penambahan nilai aset tetap/ aset lainnya, serta belanj a modal BLU . d . Belanj a Bantuan Sosial Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran berupa transfer uang, barang atau j asa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terj adinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/ a tau kesej ahteraan masyarakat. D . PRO SES PENETAPAN PAGU BELANJA K/L Dalam rangka penyusunan APBN , terdapat 3 (tiga) kali penetapan pagu untuk K/L, yaitu pagu indikatif, pagu anggaran, dan alokasi anggaran. Angka yang tercantum dalam ketiga pagu tersebut merupakan angka tertinggi yang tidak boleh dilampaui oleh K/L sebagai acuan dalam menyusun RKA-K/L-nya. Secara garis besar penj elasan tentang ketiga pagu dij elaskan sebagai berikut: 1 . Pagu Indikatif Angka yang tercantum dalam prakiraan maju untuk satu tahun anggaran berikutnya (PMl ) yang dicantumkan pada saat penyusunan RKA-K/L tahun anggaran yang direncanakan (tahun t+l ) dij adikan sebagai angka dasar, yang merupakan salah satu variabel yang menentukan besarnya pagu indikatif untuk satu tahun anggaran berikutnya (tahun t+2). Dalam rangka menyusun pagu indikatif untuk tahun yang direncanakan (tahun t+l ) , ditempuh proses sebagai berikut: a. Presiden menetapkan arah kebij akan dan prioritas pembangunan nasional. Setiap awal tahun, Presiden menetapkan arah kebij akan yang akan dilakukan pada tahun yang direncanakan, yaitu Presiden menetapkan prioritas pembangunan nasional yang akan dilakukan pada tahun yang akan direncanakan. Penterj emahan prioritas pembangunan nasional dalam proses perencanaan dan penganggaran meliputiprioritas nasional, program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas. Selain itu, Presiden juga
70- menetapkan prioritas pengalokasian dimiliki dari anggaran yang pemerintah, sesua1 dengan j anji/ direktif Presiden. Arah kebij akan dan prioritas anggaran tersebut akan dij adikan dasar pertimbangan dalam penyusunan RKP dan Renj a-K/L. b . K/L memutakhirkan angka dasar dan meninjau angka dasar. Prakiraan maju yang telah dicantumkan pada dokumen perencanaan dan penganggaran tahun sebelumnya akan dijadikan angka dasar untuk perencanaan dan penganggaran tahun anggaran yang direncanakan. Angka yang tercantum dalam prakiraan maJ U tersebut harus terus dilakukan pemutakhiran sesuai dengan kondisi terkini. Dalam proses pemutakhiran Maju tersebut, K/L menyesuaikan Prakiraan dengan kebij akan tahun berj alan (APBN / APBN Perubahan), Kinerj a tahun sebelumnya untuk mengevaluasi apakah program-program yang dikelola K/L akan berlanjut atau akan berhenti, dan proyeksi asumsi dasar ekonomi makro. c . K/L dapat menyusun rencana kebij akan baru. Keluaran (Output) Kegiatan Apabila terdapat programjkegiatan/ yang akan dilakukan pada tahun yang direncanakan dan belum dilakukan pada tahun berj alan, baik bersifat bottom up seperti bersifat top-down seperti mekanisme inisiatif baru maupun tindak lanjut atas arahan Presidenj Wakil Presiden, K/ L dapat mengajukan rencana tersebut dengan mekanisme usulan kebij akan baru. Idealnya, usulan kebijakan baru diajukan sebelum penetapan pagu indikatif. Sedangkan pemenuhan usulan kebij akan baru tersebut sesuai dengan kemampuan keuangan negara. d . Kementerian Keuangan melakukan pemutakhiran angka dasar fiskal. dan menyusun perkiraan kapasitas Dalam rangka menyusun Pagu Indikatif Belanja K/L, Kementerian Keuangan melakukan pemutakhiran angka . dasar yang berasal dari reviu atas Prakiraan Maju yang telah disusun oleh K/L pada tahun sebelumnya. Pemutakhiran angka dasar tersebut selain dilakukan terhadap Kinerj a realisasi anggaran, juga dilakukan terhadap perubahan parameter dan kebij akan baru yang diusulkan oleh K/L. Pemutakhiran tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa proyeksi angka dasar yang
7 1 - akan menj adi bahan penyusunan Pagu Indikatif belanj a K/L menjadi lebih akurat. Dalam proses pemutakhiran angka dasar, Kementerian Keuangan berkoordinasi dengan K/L dan Kementerian PPN/ Bappenas. Pemutakhiran angka dasar dilakukan pada bulan Januari hingga bulan Februari setiap tahunnya. Pada saat yang bersamaan, Kementerian Keuangan juga menyusun perkiraan kapasitas fiskal untuk penyusunan Pagu Indikatif tahun anggaran yang direncanakan. Kapasitas fiskal yang disusun oleh Kementerian Keuangan akan menj adi dasar pertimbangan dalam pengalokasian inisiatif/kebij akan baru yang diusulkan K/L, pada saat proses pemutakhiran angka dasar K/ L. e. M enteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas menyusun Pagu Indikatif. Pagu Indikatif untuk tahun yang direncanakan disusun dengan memperhatikan kapasitas fiskal dan dalam rangka pemenuhan prioritas pembangunan nasional . Pagu Indikatif dimaksud dirinci menurut unit organisasi, program, kegiatan, dan indikasi pendanaan untuk mendukung arah kebij akan yang telah ditetapkan oleh Presiden. Pagu Indikatif yang sudah ditetapkan beserta prioritas pembangunan nasional dituangkan dalam surat bersama yang ditandatangani Menteri Keuangan bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas pada bulan Maret. Pagu indikatif dirinci menurut unit organisasi, program, dan kegiatan. Pagu Indikatif tersebut sebagai bahan penyusunan Rancangan Awal RKP dan Renj a-K/L. Proses penyusunan sampai dengan penetapan Pagu Indikatif diilustrasikan dalam Bagan I . 4 .
72- Bagan 1.4. Penyusunan Pagu Indikatif Presiden Kementerian/Lembaga Bappenas+ Kemenkeu 1. · Mengevaluasi 1. Memuktahirkan pelaksanaan Arah··Kebij akan dan Prioritas Penganggaran Angka Dasar berdasarkan : Kebijakan tahun berjalan Evaluasi Kinerj a tahun sebelumnya; dan Proyeksi asumsi program dan kegiatan yang sedang berj alan. 2. · Mengkaji usulan insiatif barujkebijakan baru. dasar ekonomi makro. 3. · Penyesuaian baseline. 2 . . Menyusun Inisiatif 4. Memperhatikan barujusulan kebijakan b kapasitas fiskal. 2 . Pagu Anggaran K/L Langkah-langkah penyusunan dan penetapan Pagu Anggaran K/L adalah se bagai beriku t: a. Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun Renj a-K/L Dalam menyusun Renja-K/L, K/L berpedoman pada surat dan hasil kesepakatan trilateral meeting. mengenai Pagu Indikatif Renj a-K/L dimaksud disusun dengan pendekatan berbasis Kinerj a, KPJM, dan Penganggaran Terpadu yang memuat: 1 ) kebijakan; 2) program; dan 3) kegiatan. Meeting) Pihak ( Trilateral b . Pertemuan 3 (tiga) Proses penyusunan Renj a-K/L dilakukan dalam pertemuan 3 (tiga) pihak antara K/ L, Kementerian PPN/ Bappenas, dan Kementerian Keuangan . Pertemuan tersebut dilakukan setelah ditetapkannya Pagu Indikatif sampai dengan sebelum batas akhir penyampaian Renj a-K/L ke Kementerian PPN/ Bappenas dan Kementerian Keuangan. Pertemuan tersebut dilakukan dengan tujuan: 1 ) Meningkatkan koordinasi dan kesepahaman antara K/L, Kementerian PPN/ Bappenas, dan Kementerian Keuangan,
73- terkait dengan pencapa1an sasaran prioritas pembangunan nasional yang akan dituangkan dalam RKP; 2) Menj aga konsistensi kebij akan yang ada dalam dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran, yaitu antara RPJMN, Renstra, RKP, Renj a-K/L dan RKA-K/L; 3 ) Mendapatkan komitmen bersama atas penyempurnaan yang perlu dilakukan terhadap Rancangan Awal RKP, yaitu kepastian mengenai kegiatan prioritas, jumlah Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), jumlah Pinj aman Dalam Negeri (PD N) , jumlah Surat Berharga Syariah Negara Project Based Sukuk (SBSN PBS ), dukungan Kerj asama Pemerintah Swasta (KPS) , penandaan anggaran sesuai dengan kategori untuk semua Keluaran ( Output) Kegiatan yang dihasilkan, terkait dengan Nawacita, j anji Presiden, prioritas nasional, dan anggaran tematik, PNBP/BLU, kebij akan baru, belanja operasional, kebutuhan tambahan rupiah murni, dan pengalihan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. c . K/L menyampaikan Renj a-K/L kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan. Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan Renja-K/L kepada Kementerian PPN / Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk bahan penyempurnaan Rancangan Awal RKP dan penyusunan rincian pagu menurut unit organisasi, fungsi, program, dan kegiatan sebagai bagian dari bahan pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). d . Pemerintah menetapkan RKP. e . Pemerintah menyampaikan pokok-pokok pembicaraan Pendahuluan RAPBN . Pemerintah menyampaikan pokok-pokok pembicaraan . Pendahuluan RAPBN yang meliputi: 1 ) Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebij akan Fiskal; 2) RKP; dan 3 ) Rincian unit organisasi, fungsi, dan program. f. Menteri Keuangan bersama dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas menetapkan Pagu Anggaran K/L.
74- Dalam rangka penyusunan RKA-K/L, Menteri Keuangan menetapkan Pagu Anggaran K/L dengan berpedoman pada kapasitas fiskal, besaran Pagu Indikatif, Renj a-K/L, dan RKP, dan memperhatikan hasil evaluasi Kinerj a K/L. Pagu Anggaran K/L dimaksud menggambarkan arah kebij akan yang telah ditetapkan oleh Presiden yang dirinci menurut unit organisasi dan program . Angka yang tercantum dalam pagu anggaran adalah angka Pagu Indikatif, yang disesuaikan dengan perubahan paramater atau adanya policy measure. Pagu Anggaran K/L disampaikan kepada setiap K/L paling lambat pada akhir bulan Juni. g. Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun RKA-K/L. Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun RKA-K/L berdasarkan: 1 ) Pagu Anggaran K/L; 2) Renj a-K/L; 3 ) RKP hasil kesepakatan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN; 4) Stan dar biaya; dan 5) Kebijakan pemerintah pusat. RKA-K/L Pagu Anggaran disampaikan ke Kementerian Keuangan untuk ditelaah . h. Penelaahan RKA-K/L Pagu Anggaran Penelaahan RKA-K/L Pagu Anggaran diselesaikan paling lambat akhir bulan Juli. Penelaahan RKA-K/L Pagu Anggaran dilakukan secara terintegrasi, yang meliputi: 1 ) Kesesuaian pagu dan sumber dana dalam RKA-K/L dengan Pagu Anggaran atau Alokasi Anggaran atau pagu APBN­ K/L; Perubahan Keluaran ( Output) Kegiatan, 2) Kesesuaian an tara kegiatan, dan anggarannya; 3) Kesesuaian RKA-K/L dengan kebij akan efisiensi dan efektivitas belanj a kementerian negaraj lembaga; 4) Relevansi komponenjtahapan, Keluaran ( Output) Kegiatan, dan anggarannya dengan sasaran strategis dan sasaran program; dan
7 5- 5) konsistensi pencantuman sasaran Kinerj a kementerian negarajlembaga dengan Renj a-K/L dan RKP termasuk Prakiraan ke depan. Maju untuk 3 (tiga) tahun 1. Kementerian Keuangan menghimpun RKA-K/L Pagu Anggaran hasil penelaahan untuk digunakan sebagai: 1 ) Bahan penyusunan Nota Keuangan, RAPBN, dan Rancangan Undang Undang tentang APBN (RUU APB N) ; dan 2) Dokumen pendukung pembahasan RAPBN . Setelah dibahas dalam sidang kabinet, Nota Keuangan, RAPBN, dan RUU APBN disampaikan pemerintah kepada DPR pada pertengahan bulan Agustus. Proses penyusunan hingga penetapan Pagu Anggaran diilustrasikan dalam Bagan 1.5 . Bagan I . 5. Pagu Anggaran Penyusunan _ -�e�:��r�an PPN/Bappenas ] -J---��e-n�:� -_ ����n-ter��n:����a::- Trilateral Meeting : Koordinasi terkait ketepatan pencapaian sasaran prioritas pembangunan dalam Renja-K/L terhadap RKP; dan Kesesuaian rancangan Renja-K/L dengan kebijakan efisiensi dan efektifitas belanja Negara. Renja-K/L Menyempurnakan rancangan awal RKP L----
76- 3 . Alokasi Anggaran Langkah-langkah penyusunan dan penetapan Alokasi Anggaran adalah sebagai berikut: a. K/L melakukan pembahasan RKA-K/L Pagu Anggaran dengan DPR. Dalam rangka pembahasan RUU APBN , K/L melakukan pembahasan RKA-K/L Pagu Anggaran dengan DPR. Pembahasan tersebut selain membahas Keluaran (Output) Program dan Sasaran Program pada level eselon I yang sudah tercantum dalam dokumen Nota Keuangan yang menyertai RUU APBN , juga membahas usulan kebij akan baru yang muncul dalam pembahasan dengan DPR Oika ada), dan rencana kontrak tahun j amak Oika ada). b. Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun RKA-K/L Alokasi Anggaran. Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun RKA-K/L Alokasi Anggaran berdasarkan : 1 ) Alokasi Anggaran K/L; 2) RKP dan Renj a-K/L; 3) Hasil kesepakatan K/L dan DPR dalam pembahasan RUU APBN; 4) Standar biaya; dan 5) Kebij akan pemerintah pusat. RKA-K/L Alokasi Anggaran juga menampung kebij akan baru yang terj adi dalam pembahasan RUU APBN dengan DPR. c. Penelaahan RKA-K/L Alokasi Anggaran Penelaahan RKA-K/L Alokasi Anggaran diselesa ikan paling lambat akhir bulan November. Penelaahan RKA-K/L Alokasi Anggaran dilakukan secara terintegrasi, yang meliputi: 1 ) Kelayakan anggaran terhadap sasaran Kinerj a; 2) Konsistensi sasaran Kinerj a K/L dengan RKP dan hasil kesepakatan dengan DPR. d. Kementerian Keuangan menghimpun RKA-K/L Alokasi Anggaran hasil penelaahan untuk digunakan sebagai: 1 ) Bahan penyusunan Lampiran Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN; dan 2) Bahan penyusunan DIPA.
77- Proses penyusunan dan penetapan alokasi anggaran diilustrasikan dalam Bagan I . 6 . Tahap selanjutnya adalah Menteri Keuangan mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh M enteri/Pimpinan Lembaga paling lambat akhir bulan Desember. Bagan I .6 . Penyusunan Pagu Alokasi Anggaran ALOKASIANGGARAN K/L II DPR II KEMENKEU II BAPPENAS � - ----- u ________ , �- -'1 _______________ : Pembahasan RKA-K/L 1 1 Membentuk tim 1 : Pagu Anggaran dalam :._ : kerja an tar K/ L : : rangka RUU APBN serta : 1 dan melakukan 1 : I : : pembahasan 1 1 Nota Keuangan -------- , " I ' ' " I 1 \ I I 1 I ',_ --- T -------- :=:� __ ) :,, __ ��:���� , ----- ____ RKA-K/L Alokasi Anggaran � I Penelaahan 1. Ketepatan RKA-K/L: sasaran RKA-K/L hasil pembahasan DPR dengan sasaran RKP dan alokasi anggaran; 2. Kesesuaian RKA-K/L hasil Disusun berdasarkan: 1. Alokasi pembahasan DPR dengan kebijakan dan alokasi anggaran. efisiensi belanja negara Anggaran; 2. RKP dan Renja-K/L; 3. Kesepakatan K/L dan DPR; dan 4. Standar Biaya. Himpunan RKA-K/L Digunakan sebagai: • Bahan Lampiran Perpres Rincian mengenai APBN; • Bahan atau dasar . · penyusunan DIPA . E . KETENTUAN DALAM PENGALOKASIAN ANGGARAN Dalam petunjuk penyusunan RKA-K/L, disamping terkait dengan materi mengenai klasifikasi anggaran, JUga membahas materi pengalokasian anggaran kegiatan. Alokasi anggaran kegiatan merupakan akumulasi dari seluruh biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan Keluaran (Output) Kegiatan yang direncanakan. Penyusunan anggaran biaya suatu kegiatan yang tertuang dalam RKA-K/L juga mengacu pada
78- peraturan-peraturan lain yang secara khusus mengatur mengenai bagan akun standar, sumber dana kegiatan, j enis satker yang melaksanakan kegiatan, dan perspektif pengalokasian anggarannya. Integrasi peraturan tersebut dalam pengalokasian anggaran biaya kegiatan dalam penyusunan RKA-K/L diatur sebagai berikut: 1 . Penghitungan Alokasi Belanj a Pegawai pada Satuan Kerj a (Satker) Dalam rangka untuk mendapatkan alokasi belanja pegawai yang lebih realistis dengan kebutuhan, pengalokasian gaji dan tunjangan pegawa1 dilakukan dengan berbasis data dengan menggunakan program Aplikasi Gaji Pokok Pegawai (GPP) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, yang dapat menghasilkan informasi aktual mengenai pegawai pada suatu satker dan telah divalidasi oleh Kantor Pelayan�n Perbendaharaan Negara (KPPN). Biaya gaji dan tunjangan pegawai tersebut dialokasikan pada komponen 001 . Dalam hal K/L tidak menggunakan aplikasi GPP, K/L update dalam dapat langsung memasukkan data pegawai yang telah modul Belanja Pegawai pada aplikasi RKA-K/L. Gaji Dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Bidan PTT untuk Kementerian Kesehatan agar Khusus untuk pengalokasian diperhitungkan dengan berpedoman pada Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran mengenai Pelaksanaan Pembayaran Penghasilan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap selama masa bakti dan Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan mengenai pelaksanaan penggajian dokter dan bidan sebagai pegawai tidak tetap selama masa bakti. Sementara itu, pengalokasian akun belanj a yang termasuk dalam Belanj a Pegawai mengikuti Peraturan Menteri Keuangan mengenai bagan akun standar beserta peraturan pelaksanaannya. 2 . Pengalokasian Anggaran Pembangunan Bangunan/ Gedung Negara Secara umum pengalokasian anggaran untuk pembangunan/ renovasi berpedoman pada bangunan/ gedung negara, Peraturan Menteri Pekerj aan Umum dan Perumahan Rakyat yang mengatur mengena1 pedoman teknis pembangunan bangunanj gedung negara. Dalam rangka penyusunan RKA-K/L dasar perhitungan alokasi anggarannya adalah sebagai berikut:
79- a. Untuk pekerj aan pembangunan (baru) bangunan/ gedung negara a tau pekerj aan renovas1 bangunan/ gedung negara yang berlokasi di dalam negeri, dasa r alokasinya adalah perhitungan kebutuhan biaya pembangunan/ renovasi bangunan/ gedung negara atau yang sej enis dari Kementerian Pekerj aan Umum dan Perumahan Rakyat atau Dinas Pekerj aan Umum setempat; b. Untuk peker j aan renovasi bangunan/ gedung negara yang berlokasi di luar negeri (kantor perwakilan) yang mengubah struktur bangunan dari sebelumnya, dasar alokasinya adalah perhitungan kebutuhan biaya pembangunan/ renovasi bangunan/ gedung negara atau yang sej enis dari Kementerian Pekerj aan Umum dan Perumahan Rakyat. Dokumen analisis perhitungan kebutuhan biaya pembangunan/ renovasi bangunan/ gedung negara atau yang sej enis dari Kementerian Pekerj aan Umum dan Perumahan Rakyat dapat disusun berdasarkan perhitungan dari konsultan perencana negara setempat; dan c. Untuk pekerj aan renovas1 bangunanj gedung negara yang berlokasi di luar neger1 (kantor perwakilan) yang tidak mengubah struktur bangunan dari sebelumnya adalah perhitungan kebutuhan biaya pembangunanj renovasi bangunan/ gedung negara a tau yang sej enis dari konsultan perencana negara setempat. Dalam hal satker mengusulkan pembangunan/ renovasi bangunan/ gedung, besaran volumenya harus mendapatkan persetujuan pejabat eselon I . Sehubungan dengan pemerintah menetapkan kebij akan moratorium bagi pembangunan gedung kantor, untuk K/L yang memerlukan gedung kantor agar berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. 3 . Penerapan Bagan Akun Standar (BAS) Keselarasan norma anggaran dan norma akuntansi dalam rangka sinkronisasi perencanaan anggaran melalui penyusunan RKA-K/L dan pelaksanaan anggaran melalui penyusunan laporan keuangan dilakukan dengan memakai norma BAS. Dalam penyusunan RKA-K/L dan juga dalam pelaksanaan anggaran,
80- diharapkan K/L mempedomani Peraturan Menteri Keuangan mengenai BAS beserta peraturan pelaksanaannya. Terdapat dua hal yang harus dipedomani K/L terkait dengan pen era pan BAS. Pertama, pen era pan ko nsep nilai perolehan (full costing) ·pada j enis belanj a. Hal ini berarti bahwa pada penyusunan RKA-K/L, seluruh biaya yang diperlukan untuk pengadaan barangjjasa dimasukkan sebagai nilai perolehan barangjjasa dimaksud . Akun belanj a yang digunakan harus sesuai dengan peruntukkannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai BAS beserta peraturan pelaksanaannya. Kedua, penerapan konsep kapitali sasi. Dalam penyusunan RKA-K/L, konsep kapitali sasi adalah terkait dengan j enis belanj a modal. Untuk mengetahui apakah suatu belanj a dapat dimasukkan sebagai belanj a modal atau tidak, perlu diketahui definisi aset tetap atau aset tetap lainnya dan kriteria kapitali sasi aset tetap . Aset tetap mempunyai ciri-cirijkarakteristik sebagai berikut: berwujud, akan menambah aset pemerintah, mempunya1 masa manfaat lebih dari satu tahun, dan nila sasi). inya material (diatas nilai kapitali Sementara itu, ciri-ciri aset tetap lainnya adalah akan menambah aset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, dan nilainya relatif material ( diatas nilai kapitalisasi). Berdasarkan karakteristik tersebut, dapat disimpulkan bahwa suatu belanj a dapat dikategorikan sebagai belanja modal jika: a. pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset tetap lainnya yang menambah aset pemerintah; b . pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitali sasi aset tetap atau aset tetap lainnya yang oleh telah ditetapkan pemerintah; dan c. perolehan aset tetap tersebut dimaksudkan untuk dipakai dalam operasional pemerintahan, bukan untuk dijual atau diserahkan ke masyarakat. Dalam kaitan konsep harga perolehan ditetapkan bahwa seluruh pengeluaran yang mengakibatkan tersedianya sampai aset siap pakai dimasukkan ke dalam belanj a modal. Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi (relatif material) aset tetap / aset tetap lainnya.
8 1 Di samping belanj a modal untuk perolehan aset tetap dan aset tetap lainnya, belanj a untuk pengeluaran-pengeluaran sesudah perolehan aset tetap atau aset tetap lainnya dapat juga dimasukkan sebagai belanj a modal. Pengeluaran tersebut dapat dikategorikan sebagai belanja modal jika memenuhi persyaratan bahwa pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas dan volume aset yang telah dimiliki. Termasuk dalam hal ini adalah pengeluaran untuk gedung yang nilai perbaikannya le bih 2% ( dua per sen) dari nilai aset, berdasarkan perhitungan dari Direktorat Jenderal Cipta Karya-Kementerian Pekerj aan Umum dan Perumahan Rakyat. 4 . Penyusunan RKA-K/L pada satker Perwakilan Republik Indonesia (RI) di Luar N egeri Penyusunan RKA-K/L pada satker Perwakilan RI di luar negeri secara khusus mengikuti aturan sebagai berikut: a. Penetapan Kurs Valuta Asing 1 ) Valuta yang dipergunakan dalam perhitungan RKA-K/L adalah Dolar Amerika Serikat (USD); dan 2) Nilai Kurs USD terhadap Rupiah yang dipergunakan dalam perhitungan alokasi adalah kurs yang dipakai dalam asumsi APB N pada tahun yang direncanakan. b . Pengalokasian Menurut Jenis Belanj a 1 ) Belanj a Pegawai a) Pengaturan mengenai penganggaran belanja pegawai RI di bagi pej abat dinas luar negeri pada Perwakilan luar negeri baik untuk komponen maupun besarannya mengikuti peraturan perundangan yang berlaku; b) Alokasi belanj a pegawai pada Perwakilan RI di luar negeri termasuk alokasi anggaran untuk gaji lokal staf; c) Gaj i Home Staff pada Perwakilan RI di luar negeri termasuk Atase Teknis dan Atase Pertahanan didasarkan pada payroll sekurang-kurangnya bulan Mei tahun berj alan. Tunj angan Penghidupan Luar Negeri (TPLN) terdiri atas tunjangan pokok dan tunj angan keluarga. Tunjangan Pokok merupakan perkalian antara Angka Dasar Tunj angan Luar Negeri
82- (ADTLN) dengan persentase Angka Pokok Tunjangan Luar Negeri (APTLN) masing-masing Home Staff Tunj angan Keluarga terdiri atas tun j angan isteri/ suami ( 1 5°/o (lima be las persen) kali tunj angan pokok) dan tunj angan anak ( 1 0o/o (sepuluh persen) kali tunjangan pokok) yang besarannya mengikuti ketentuan yang berlaku, dengan jumlah anak yang dapat diberikan tunjangan anaknya maksimal 2 (dua) anak sesuai dengan ketentuan pemberian tunj angan anak bagi PNS ; d ) Apabila akan dilakukan peng1s1an alokasi selisih formasi dan bezeeting (lowongan formasi) maksimal sebanyak rencana penarikanj penempatan home staff (termasuk Kepala Perwakilan) Daftar dengan dilampiri Rencana Penarikan/ Penempatan Home Staff yang ditandatangani Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri dan sekurang-kurangnya memuat waktu Untuk penempatanj penarikan serta gelar diplomatik. tunj angan keluarga maksimal diasumsikan untuk 1 ( satu) istri dan 2 ( dua) anak; dan Home Staff e) Alokasi anggaran Tunjangan Lain-Lain dihitung maksimum 40°/o (empat puluh persen) dari alokasi Gaj i Luar Negeri/TPLN Home Staff dengan perhitungan Tunjangan Sewa Rumah 2 5o/o (dua puluh lima persen) dari TPLN dan Tunj angan Restitusi Pengobatan 1 5°/o (lima belas persen) dari TPLN, kecuali diatur lain oleh Menteri Keuangan. 2) Belanj a Barang dan Jasa a) Alokasi anggaran untuk sewa gedung didasarkan atas kontrak sewa gedung yang berlaku. Dalam hal Atase Teknis/ Atase Pertahanan menempati gedung yang sama dan dalam dokumen kontrak sewa gedung yang sama dengan kontrak sewa gedung kantor Perwakilan RI, alokasi anggarannya hanya pada RKA-K/L satker Kantor Perwakilan RI berkenaan; b) Alokasi Operasional Pendukung Kerj asama Bilateral/ Regional terdiri atas Biaya Operasional
83- Kepala Perwakilan dan Representasi. Alokasi biaya lainnya yang selama ini dialokasikan pada Operasional Pendukung Kerj asama Bilateral/ Regional agar dialokasikan sesuai dengan peruntukannya dengan target kinerj a dan rincian perhitungan yang j elas dan dapat dipertanggungjawabkan; c) Alokasi anggaran biaya representasi untuk Kepala Perwakilan dihitung maksimum 20°/o (dua puluh persen) dari Tunjangan Pokok x 1 2 bulan. Sedangkan untuk home staff lainnya dihitung maksimum 1 0o/o (sepuluh persen) dari gaji pokok x 1 2 bulan; dan d) Perj alanan Dinas pada Perwakilan RI di luar negeri termasuk Atase Teknis dan Atase Pertahanan maksimum terdiri atas: ( 1 ) Perj alan an din as wilayah; (2) Perj alanan dinas multilateral; (3) Perj alanan dinas akreditasi; dan ( 4) Perj alan an din as kurir. Anggaran perjalanan dinas pada Perwakilan RI di luar negeri disediakan hanya untuk j enis perj alanan dinas yang ada pada Perwakilan RI bersangkutan, dan dihitung menurut jumlah pej abat yang melakukan perj alanan dinas, serta frekuensi perj alanan yang akan dilakukan. perj alanan Besarnya tarif uang harian dinas luar negeri diatur oleh Menteri Keuangan. c. Keten tuan lain lain. 1 ) Alokasi anggaran untuk Perwakilan RI di luar negen termasuk Atase Teknis maupun Atase Pertahanan dilakukan sesua1 dengan Keputusan Presiden mengena1 organ1sas1 perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Untuk Atase teknis dan Atase Pertahanan yang menempati satu gedung dengan Perwakilan RI di Luar Negeri, biaya langganan listrik, gas, air, biaya pemeliharaan gedung serta pemeliharaan lain yang melekat dengan gedung dimaksud dialokasi kan pada anggaran Kementerian Luar Negeri; 2) Alokasi Belanj a Pegawai pada Perwakilan RI di luar negeri termasuk alokasi anggaran untuk penghasilan local staff
84- Besaran alokasi untuk pembayaran penghasilan local staff dimaksud mengacu pada alokasi local staff anggaran untuk dihitung maksimal 43°/o (empat puluh tiga persen) dari ADTLN, dengan jumlah pegawai maksimal sesuai formasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dalam pelaksanaannya, pembayaran penghasilan local staff tetap disesuaikan dengan jumlah riil pegawai dan tidak melebihi formasi yang ditetapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Alokasi anggaran sebesar 43% (empat puluh tiga persen) tersebut di atas sudah termasuk gaj i dan tunj angan-tunj angan, social security, dan asurans1 kecelakaan serta lem bur. 3) Beban Pusat Persekot Resmi (BPPR) terdiri atas: a) Persekot rumah untuk deposit sewa rumah dengan jumlah maksimal 2 (dua) bulan sewa rumah (termasuk dalam j enis Belanj a Barang); b) Persekot mobil maksimal US$ 5 . 000 (lima ribu dolar) (termasuk dalam j enis Belanj a Barang); dan c) Persekot TPLN dengan jumlah maksimal 2 (dua) bulan TPLN (termasuk dalamj enis Belanja Pegawai). Perhitungan BPPR didasarkan atas rencana mutasi penempatan pada Perwakilan RI di luar negeri. 4) Pengaturan anggaran Perwakilan RI di luar negeri termasuk Atase Teknis dan Atase Pertahanan yang tidak diatur dalam Peraturan Menteri ini mengikuti ketentuan yang ditetapkan Menteri Luar Negeri setelah terlebih dahulu mendapat persetuj uan dari Menteri Keuangan. Apabila terdapat alokasi anggaran yang didasarkan atas penetapan Menteri Luar Negeri yang belum mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan tetapi telah dialokasikan pada tahun-tahun sebelumnya, penetapan tersebut akan dipersamakan sebagai Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan sebelum tahun anggaran yang direncanakan dimulai harus sudah dimintakan persetujuannya kepada Menteri Keuangan. 5) Pengaturan pengalokasian Perwakilan RI yang berlokasi di dalam negeri mengikuti ketentuan yang berlaku secara
8 5- umum dalam petunjuk penyusunan dan penelaahan RKA-K/L dan Pengesahan DIPA . 6) Dalam hal terdapat perubahan kebij akan dan besaran alokasi belanj a pegawai dan/ atau belanj a barang dan j asa bagi pej abat dinas luar negeri pada Perwakilan RI di luar neger1, ketentuan penyusunan RKA-K/L pada satker Perwakilan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 4), menyesuaikan dengan kebij akan yang terbaru. Hal-hal lain yang tidak diatur secara khusus, pengalokasian anggarannya mengikuti ketentuan yang berlaku secara umum dalam petunjuk penyusunan dan penelaahan RKA-K/L dan pengesahan DIPA . 5 . Penyusunan RKA-K/L Pada Kementerian Pertahanan Berkenaan dengan penyusunan RKA-K/L pada Kementerian Pertahanan RI secara umum mengikuti PP 9 0 / 2 01 0 dan ketentuan mengenai petunjuk penyusunan dan penelaahan RKA-K/L dan pengesahan DIPA . S ecara khusus penyusunan RKA-K/L pada Kementerian Pertahanan mengikuti aturan sebagai berikut: a. Pengalokasian anggaran untuk keperluan belanj a pegawai dan sebagian belanj a barang operasional, mulai dilakukan langsung sampa1 dengan tingkat satker, selain lima satker (unit organisasi) yang sudah ada; b . Pengalokasian anggaran selain untuk keperluan belanja pegawai dan sebagian belanj a barang operasional, dilakukan secara terpusat (pada tingkat unit organisasi) ; c. Untuk keperluan pengalokasian anggaran sampa1 dengan tingkat satker, Kementerian Pertahanan membentuk satker­ satker dimaksud; dan d . Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) TNI dihitung secara akurat sesuai dengan kebutuhan riil. Perhitungan kebutuhan BMP TNI selain memperhitungkan realisasi anggaran tahun sebelumnya, juga memasukkan tunggakan-tunggakan tahun sebelumnya dalam perhitungan angka dasar .
86- 6 . Pengalokasian Anggaran dengan Sumber Dana Pinj aman dan/ a tau Hibah Luar Negeri (PHLN) Pengalokasian anggaran kegiatan yang bersumber dari dana PHLN mengacu pada Peraturan Pemerintah mengenai tata cara pengadaan pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah. Dalam pengalokasian anggaran, penyediaan Rupiah Murni Pendamping (RMP) menj adi keharusan untuk dipenuhi guna pencapaian tujuan kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri. Yang dimaksud dengan RMP adalah rupiah murni yang harus dalam Loan dianggarkan sesuai dengan porsi yang dicantumkan Agreement atau Minutes of Negotiation yang ditandatangani oleh pej abat yang diberi kuasa oleh Menteri Keuangan. Sedangkan local cost atau sharing kegiatan adalah aloksi anggaran untuk mendukung tercapainya nilai ekonomis / manfaat proyek/ kegiatan yang dibiayai dengan pinj aman luar negeri, yang besarannya dicantumkan dalam dokumen perencanaan (Daftar Rencana Pinj aman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM) / BlueBook) Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri (DRPPLN)/ Green Book dan Daftar Kegiatan) tidak dikategorikan sebagai RMP. Secara khusus pengalokasian RMP mengacu kepada ketentuan yang tercantum dalam Naskah Perj anj ian Pinjaman Hibah Luar Negeri (NPPHLN) masing-masing. Ketentuan umum dan khusus pengalokasian anggaran kegiatan dimaksud dalam rangka penyusunan RKA-K/L diintegrasikan dan diatur dengan mekanisme se bagai beriku t. Pengalokasian PHLN dan RMP dalam RKA-K/L mengikuti keten tuan se bagai beriku t: a. Mencantumkan akun belanja sesuai dengan transaksi-transaksi yang dibiayai dengan NPPHLN yaitu disesuaikan dengan pembiayaan yang diperbolehkan oleh lender. kategori-kategori b . Mencantumkan kode kantor bayar sebagai berikut: 1 ) Mencantumkan kode KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah ( 1 40) untuk transaksi-transaksi asing PHLN dalam valuta dan tata cara penarikannya menggunakan mekanisme pembayaran langsung (direct payment) dan letter of credit; dan
87- 2) Mencantumkan kode KPPN sesuai dengan lokasi kegiatan dimana proyek-proyek yang dibiayai dengan PHLN dilaksanakan dan tata cara penarikannya menggunakan mekanisme rekening khusus. c. M encantumkan sumber dana sesuai dengan NPPHLN, yaitu sumber dana berupa pinj aman luar negeri atau hibah luar neger1. d . Mencantumkan tata cara penarikan PHLN sesuai dengan tata cara penarikan PHLN yang diatur dalam NPPHLN atau dokumen lain yang telah disetujui oleh lender, misalnya dokumen Project Administration Memorandum (PAM). Tata cara penarikan PHLN yang masih diperbole hkan adalah: 1 ) Mekanisme Rekening Khusus (Special Account), yaitu tata cara penarikan PHLN dengan menggunakan dana initial deposit yang bersifat revolving fund yang ditempatkan pada Bank Indonesia atau Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Tata cara tersebut dapat dipergunakan bagi proyek-proyek yang dibiayai dengan PHLN yang berlokasi di daerah. 2) Mekanisme Pembayaran Langsung (Direct Payme nt), yaitu tata cara penarikan PHLN dengan cara mengajukan aplikasi penarikan dana secara langsung melalui KPPN Khusus Pinj aman dan Hibah. 3) Mekanisme Letter of Credit (L/C) yaitu tata cara penarikan PHLN dengan menggunakan L/C Bank Indonesia. Khusus PHLN yang penarikannya melalui tata cara L/C , perlu diperhatikan nilai kontrak pekerj aan secara keseluruhan. Hal tersebut berkaitan dengan pembukaan rekening L/C oleh Bank Indone sia. e . Mencantumkan kode register PHLN sesuai dengan kode register yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko-Kementerian Keuangan. Dalam hal alokasi anggaran belum ada registrasi, alokasi anggaran tersebut menggunakan kode register sementara sebagai berikut:
88- 99991 102 Pinj aman Tunai IBRD 99991 103 Pinjaman Tunai Japan 99991 109 Pinjaman Tunai Other 999921 0 1 Reguler Pledge-ADB Pinj aman Kegiatan 999921 02 Pinj aman Kegiatan Reguler Pledge-World Bank 999921 03 Pledge-Japan Pinj aman Kegiatan Reguler 999921 04 Reguler Pledge-Export Pinj aman Kegiatan Credit 999921 05 Pledge-Other Pinjaman Kegiatan Reguler Multilateral 999921 06 Reguler Pledge-Other Pinjaman Kegiatan Bilateral 99992201 Pinjaman Kegiatan Tsunami Pledge-ADB 99992202 Pinjaman Kegiatan Tsunami Pledge-World Bank 99992203 Pinjaman Kegiatan Tsunami Pledge-Other 999931 0 1 Hi bah f. Mencantumkan persentasejporsi pembiayaan yang dibiayai lender sesuai dengan NPPHLN atau dokumen lain yang telah disetujui oleh lender. Misalnya: 1 ) Kategori civil work 60o/o ( enam puluh persen) artinya per sen tase yang dibiayai oleh PHLN adalah se besar 60o/o ( enam puluh persen) dikalikan be saran nilai kegiatanj proyek, sedangkan sisanya sebesar 40°/o (empat puluh persen) merupakan beban RMP ditambah dengan besaran paj ak pertambahan nilai (PPN). 2) Khusus untuk PLN komersialjfasilitas kredit ekspor pengalokasian dalam RKA-K/L dicantumkan maksimal sebesar 85°/o (delapan puluh lima persen) dari nilai kontrak (contract agreement). Sementara itu, sisanya sebesar 1 5o/o (lima be las persen) dialokasikan se bagai uang RMP se bagai muka.
89- Mencantumkan cara menghitung besarnya porsi PHLN yang dibiayai oleh lender dengan mengacu pada buku petunjuk pengadaan barang j asa (procurement guideline s) masing-masing lender dan ketentuan perpajakan dan bea masuk yang berlaku. Rumusan umum perhitungan nilai kontrak adalah sebagai berikut: Nilai kontrak (NK) = Nilai fisik + PPN Sementara itu metode untuk memperhitungkan besaran nilai kontrak yang akan dituangkan dalam RKA-K/L menggunakan metode-metode sebagai berikut: 1 ) Metode Non PPN Metode tersebut hanya menghitung besaran nilai fisik proyek tanpa memperhitungkan paj ak karena PPN tidak dikenakan dan ditanggung oleh pemerintah. Metode tersebut digunakan untuk pembiayaan proyek-proyek PHLN dengan persentase pembiayaan sebesar 1 00°/o. Contoh: r:cr Nilai Kontrak untuk konsultan : Rp2 5 . 000. 000 r:cr Kategori : Consulting Services r:cr Persen tase : 1 00% r:cr Cara perhitungannya dan penuangannya dalam RKA­ K/L: + PHLN = persentase PHLN X nilai kontrak = 1 00% X Rp2 5 . 00 0 .000 = Rp2 5 . 00 0 .000 + RMP tidak dialokasikan dalam RKA-K/L karena 1 00% dibiayai oleh lender + PPN tidak dialokasikan dalam RKA-K/L karena ditanggung oleh pemerintah. 2) Metode Neto Metode tersebut digunakan untuk menghitung besaran alokasi pengadaan barang dan j asa yang sebagian dananya bersumber dari pinj aman luar negeri dan paj ak tidak dikenakan terhadap porsi pinj amannya. Sementara itu bagi sebesar nilai sharing-nya dikalikan RMP dikenakan besaran nilai paj aknya. Metode tersebut dapat digunakan untuk pinj aman-pinjaman yang berasal dari Bank Dunia (IBRD)
90- dengan porsi ;?: 9 1 °/o (sembilan puluh satu persen), ADB , JBIC, dan lain-lain, kecuali ditentukan lain oleh NPPHLN (loan agrement) bersangkutan. Contoh: w Loan ADB : 1 383-INO w Nilai kontrak barang: Rp1 10 . 00 0 .000 w Kategori : Civil Work w Persentase : 60°/o w Nilai kontrak : Rp 1 10 . 000.000 w Nilai Fisik : Rp 1 00 . 00 0 .000 w atas: Terdiri Porsi PHLN : Rp60. 000.000 Porsi Pendamping: Rp40. 000.000 w PPN terdiri atas: PPN PHLN : Rp 6 . 000.000 (tidak dipungut) PPN Porsi Pendamping: Rp 4 . 000.000 (dipungut) w Pencantuman dalam RKA-K/L Nilai fisik+PPN dipungut
PHLN
: Rp 60.000.000
RMP : Rp 44. 000.000 w Cara perhitungannya Nilai Fisik: 1 00 /1 10 X 1 10 . 000.000 = Rp1 00 . 00 0 .000 Porsi PHLN=60% X 1 00 . 00 0 .000 = Rp60. 000.000 Porsi Pendamping = 40% X 1 00 . 00 0 .000 = Rp40. 00 0 .000 PPN: 1 0°/o X 1 00 . 000.000 = Rp1 0 . 00 0 .000 Porsi PHLN=1 0°/o X 60. 000.000 = Rp6. 000.000 Porsi Pendamping = 1 0o/o X 40. 000.000 = Rp4 . 000. 00 0 . 3) Metode Bruto Metode tersebut digunakan untuk menghitung besaran alokasi pengadaan barang dan j asa yang bersumber dari pinj aman luar negeri yang berasal dari World Bank dengan persentasejporsi pembiayaan sebesar 9 0°/o (sembilan puluh persen) ke bawah maupun pinj aman lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam NPPHLN (loan agreement) yang bersangkutan.
9 1 - Contoh: w Loan IBRD : 4075-IND w Nilai kontrak barang : Rp1 10. 000.000 w Kategori : Civil Work w Persentase : 60% w Nilai Kontrak : Rp1 10 . 00 0 .000 w Nilai Fisik : Rp1 00 . 00 0 .000 w Terdiri atas : Porsi PHLN : Rp66. 000. 000 Porsi Pendamping : Rp34. 000. 000 w atas: PPN terdiri PPN PHLN : Rp 6 . 600.000 (tidak dipungut) PPN Porsi Pendamping: Rp 3 .400. 000 w Pencantuman dalam RKA-K / L : Nilai fisik + PPN dipungut
PHLN
: Rp66. 000.000
RMP : Rp3 7 . 400.000 w Cara perhitungannya Nilai Fisik: ( 1 00 / 1 10) X 1 10 . 00 0 .000= Rp1 00 . 00 0 . 000 Porsi PHLN=60%X 1 10 .000. 000 = Rp66. 000. 000 Porsi Pendamping= (40°/o X 1 10 . 000. 000)-PPN = Rp34. 000.000 PPN : 1 0o/o X 1 00 . 00 0 .000 = Rp1 0. 000.000 Porsi PHLN = 1 0o/o X 66. 000.000 = Rp6. 60 0 .000 Porsi Pendamping= 1 0% X 3 4 . 000.000 =Rp3. 400 . 00 0 . 4) Metode Nonsharing Metode tersebut digunakan untuk menghitung besaran alokasi dalam RKA-K/L bagi pinj aman luar negeri yang tidak mempersyaratkan persentase namun langsung menentukan besaran sumber dana. Penggunaan metode tersebut langsung dilakukan dengan menuliskan besaran dana PHLN dan rupiah murni pendampingnya. Pengalokasian anggaran kegiatan yang bersumber dana dari PHLN juga harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Mencantumkan dana pendamping yang bersumber dari luar APBN, antara lain dari APBD, anggaran BUMN atau dari
9 2- kontribusi masyarakat, dengan didukung dokumen yang sah dari pemberi dana pendamping. Setelah mencantumkan dana pendamping dimaksud dalam RKA-K/L, selanjutnya pada Kertas Kerj a (KK) RKA-K/L diberi kode "E" sehingga besaran dana pendamping tidak menambah pagu. b . Dalam hal terdapat kegiatan yang belum terselesaikan dalam tahun anggaran yang bersangkutan dan dilanjutkan pada tahun berikutnya, penyediaan dana PHLN dan pendampingnya menj adi prioritas . c . Dalam hal pemanfaatan suatu plnJ aman luar negen dialokasikan dalam beberapa tahun anggaran, pagu penyediaan pinj aman luar negeri pada setiap tahun anggaran dan dana pendampingnya menj adi prioritas . d . Untuk menghindari terj adinya penolakan oleh lender pada saat pengajuan aplikasi penarikan dana, dalam mengalokasikan PHLN dalam RKA-K/L harus memperhatikan closing date,full y paid/fully disbursement sisa pagu pinjaman, kategori, dan persentasejporsi pembiayaan atas kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan PHLN. Misalnya: Loan: IP 5 3 5 Professional Human Resource Development Project III Closing date: 26 Juli 201 5 Kategori dan Persentase: Kategori Pagu Pinjaman 1 . Overseas Program (96%) 5 . 782 2 . Domestic Program (58%) 2 .2 76 3 . Planner Development Center 447 Enhancement (84%) 4 . Incremental Training Cost (1 00%) 921 5 . Contingencies 291 Contoh kasus berikut menggambarkan penerapan butir 4 mengena1 alokasi anggaran beasiswa luar neger1 dalam RKA-K/L: 1 ) Contoh Pengalokasian dalam RKA-K/L yang benar : Overseas Program; a) Harus menggunakan Kategori b) Menggunakan persentasejporsi sebesar 96o/o; c) Memperhatikan tanggal closing date original loan atau
9 3- yang telah diperpanjang ( extension loan) ; dan d) Memperhatikan kategori dan persentasejporsi j ika telah dilakukan perubahan oleh lender (amandemen loan). 2) Contoh Pengalokasian dalam RKA-K/L yang salah : a) Menggunakan kategori Domestic Program; b) Menggunakan persentasej porsi sebesar dan jatau c) Tanggal Closing date terlampaui . e . Standar Biaya Pembiayaan Keluaran ( Output) Kegiatan yang bersumber dari PHLN mengacu pada standar biaya dan billing rate. Dalam hal belum tersedia dalam standar biaya tersebut, dapat digunakan (SP) . Surat Pernyataan f. Kartu Pengawasan Alokasi Pagu PHLN terj adinya overdrawnj kelebihan penarikan Untuk menghindari pada satu kategori, pengalokasian dana PHLN untuk masing­ masing kategori harus memperhatikan sisa pagu per kategori berdasarkan data pada kartu pengawasan PHLN atau data sisa dari lender/ donor. pagu per kategori Di samping itu, untuk lebih meningkatkan tertib administrasi PHLN, Kementerian/ Lembaga dan Direktorat Jenderal Anggaran mencatat setiap PHLN dalam Kartu Pengawasan PHLN. Kartu pengawasan alokasi dana PHLN merupakan bahan bagi Kementerianj Lembaga serta Direktorat Jenderal Anggaran dalam melakukan monitoring terhadap ketersediaan dana/ pelaksanaan PHLN dimaksud. Model / format kartu pengawasan alokasi dana PHLN dimaksud adalah seperti con toh beriku t. NPPHLN g. Pemahaman Untuk menghindari terjadinya pengalokasian dana yang mengakibatkan pembayaran ineligible, perlu dipahami hal-hal se bagai beriku t : 1 ) Isi/materi dari NPPHLN ; 2) Staff Appraisal Report (SAR); 3) Project Administration Memorandum (PAM); dan 4) Ketentuan lainnya yang terkait dengan NPPHLN dan
94- pelaksanaan kegiatan yang dananya bersumber dari PHLN. h . Dokumen NPPHLN ( loan/grant agreement) untuk tahun pertama pengalokasian . Loan Number IP-535 Loan Project Profesional Human Resource Development Project III Dated 29 Maret 2006 Lender JBIC Executing Agency Kementerian Kesehatan Nomor Register 2 1 572601 Effective Date 26 Juli 2006 Closing Date 26 Juli 2015 JumlahPHLN JPY 9. 717.000.000 Meleanisme Penarilean Releening Khusus Pagu Pagu Realisasi Sis a Total Tahun Tahun lee . . Kategori dan persentase lee . . japanese yen) (1) (2) (3) (4)=( 1 (million 2) 1). Overseas Program (96%) 5. 782 5.782 2). Domestic Program (58%) 2.2 76 2.2 76 3). Planner DevelopmentCenter 447 447 Enhancement( 84%) 4). Incremental Training Cost (1 00% 921 921 5). Contingencies 291 291 7. Pengalokasian Anggaran dengan Sumber Dana Pinj aman Dalam N egeri (PD N) Pengalokasian kegiatan-kegiatan yang dananya bersumber dari PDN mengacu pada Peraturan Pemerintah mengenai tata cara pengadaan dan penerusan pinj aman dalam negeri oleh pemerintah. Ketentuan penuangan dalam RKA-K/L untuk kegiatan yang bersumber dari PDN yang digunakan untuk kegiatan tertentu K/L adalah se bagai beriku t: a. PDN dilakukan melalui mekanisme APBN dan dialokasikan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pemberdayaan industri dalam negeri dan pembangunan infrastruktur; b . K/L menyusun RKA-K/L rencana kegiatan yang dapat dibiayai dari PDN dengan berpedoman pada daftar prioritas kegiatan yang dapat dibiayai dari PDN;
9 5- c . Nomenklatur programjkegiatan yang dipakai adalah nomenklatur hasil pembahasan dalam pertemuan tiga pihak ( trilateral meeting); d . Mencantumkan akun belanj a sesua1 dengan ketentuan bagan akun standar; e . M encantumkan sumber dana sesuai dengan NPPDN yaitu sumber dana berupa pinj aman dalam negeri; f. Mencantumkan kode register PDN sesuai dengan kode register yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko-Kementerian Keuangan; g. Dokumen pelengkap RKA-K/L-nya adalah sebagai berikut: 1 ) Naskah Perj anjian Penerusan PDN , yang ditandatangani oleh Menteri atau pej abat yang diberi kuasa dan Penerima Penerusan PDN . 2) Naskah Perj anjian Penerusan PDN tersebut memuat paling sedikit: a) Jumlah pinj aman; b) Peruntukan pinj aman; dan c) Ketentuan dan persyaratan pinj aman. 3) Naskah Perj anj ian Penerusan PDN tersebut juga memuat sanksi kepada Penerima Penerusan PDN yang tidak memenuhi kewaj iban pembayaran cicilan pokok, bunga, dan kewaj iban lainnya. 8 . Pengalokasian Anggaran dengan Sumber Dana Surat Berharga Syariah negara (SBSN) Ketentuan penuangan dalam RKA-K/L untuk kegiatan yang bersumber dari dana SBSN yang digunakan untuk kegiatan tertentu K/L adalah sebagai berikut: a. K/L menyusun RKA-K/L untuk rencana kegiatan yang dapat dibiayai dari SBSN wajib berpedoman pada Daftar Prioritas Proyek yang dapat dibiayai dari SBSN yang ditetapkan oleh Kementerian PPN / B appenas; b . Nomenklatur programjkegiatan yang dipakai adalah nomenklatur meeting); tiga pihak ( trilateral hasil pembahasan dalam pertemuan c . Mencantumkan akun belanj a sesuai dengan ketentuan BAS; d . Mencantumkan sumber dana yaitu Project Based Sukuk (PBS) dan dalam DIPA tercantum dalam halaman II;
96- e . Mencantumkan kode register S B S N pada halaman I I DIPA sesuai dengan kode register yang diterbitkan oleh Direktorat J enderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan. Untuk keluaran (output) yang dikategorikan tahun j amak, menggunakan nomor register yang sama. Dalam hal aplikasi SPAN belum disesuaikan, kode register SBSN dapat menggunakan kode register SBSN yang tercantum dalam halaman I-B DIPA . 9 . Pengalokasian Anggaran dengan Sumber Dana Hibah Dalam Negeri (HDN) Dalam rangka pengalokasian kegiatan-kegiatan yang dananya bersumber dari HDN tatacara penuangan dalam RKA-K/L mengikuti ketentuan dalam peraturan perundangan mengenai hibah dalam neger1. Ketentuan penuangan dalam RKA-K/L adalah sebagai berikut: a. Dana yang berasal dari Hibah digunakan untuk: 1 ) Mendukung program pembangunan nasional; danjatau 2) Mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan . b . K/L menyusun Rencana Kerj a dan Anggaran Hibah sebagai bagian dari RKA-K/L untuk dicantumkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran; c . Perencanaan pener1maan untuk hibah yang direncanakan, disusun oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui Rencana Kegiatan Jangka Menengah dan Tahunan yang bersumber dari hibah dengan berpedoman pada RPJM. Rencana Kegiatan Jangka Menengah dan Tahunan tersebut mencakup rencana pemanfaatan hibah (yang memuat arah kebij akan dan strategi sesuai prioritas pembangunan nasional), serta Daftar Rencana Kegiatan Hibah (DRKH) yang dij adikan sebagai salah satu bahan penyusunan RKP dan RKA-K/ L; d. Berdasarkan DRKH tersebut, K/L mengalokasikan kegiatan yang berada dalam kewenangannya dalam dokumen RKA-K/ L; e. Nomenklatur programjkegiatan yang dipakai adalah nomenklatur hasil pembahasan dalam pertemuan tiga pihak ( trilateral meeting); dan
9 7- f. Untuk Hibah langsung, Menteri/Pimpinan Lembaga dapat menerima hibah langsung dari pemberi hibah , bertanggung j awab dan mengkonsultasikan rencana penerimaan hibah langsung pada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan NasionaljKepala Badan Pembangunan Nasional, dan Menteri/Pimpinan Lembaga lainnya sebelum dilakukan penandatanganan perj anjian hibah. 1 0 . Pengalokasian Anggaran dengan Sumber Dana Penerimaan Negara Bukan Paj ak (PNBP) Penyusunan RKA-K/L untuk kegiatan yang alokasi dananya bersumber dari PNBP (bukan satker BLU) diatur sebagai berikut: a. Nomenklatur kegiatan yang anggarannya bersumber dari PNBP menggunakan nomenklatur kegiatan sesuai dengan tabel referensi pada Aplikasi RKA-K/L (hasil pembahasan dalam tiga pihak ( trilateral meeting)) ; pertemuan b . Penuangan kegiatan dan besaran anggarannya dalam RKA-K/L mengacu pada: 1 ) Peraturan Pemerintah mengenai tata cara penggunaan PNBP yang bersumber dari kegiatan tertentu; 2) Keputusan Menteri Keuangan/ Surat Menteri Keuangan mengenai persetujuan penggunaan sebagian dana yang berasal dari PNBP; dan 3) Angka pagu penggunaan PNBP berdasarkan surat penetapan Menteri Keuangan c . q Direktorat Jenderal Anggaran. c . Penggunaan dana yang bersumber dari PNBP difokuskan untuk kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan / atau optimalisasi PNBP sesuai ketentuan mengenai persetujuan penggunaan sebagian dana yang berasal dari PNBP; d . Pembayaran honor pengelola kegiatan PNBP (honor atasan langsung bendahara, bendahara, dan anggota sekretariat) menggunakan akun belanja barang operasional yaitu honor yang terkait dengan operasional satker, sedangkan honor kegiatan non-operasiona l yang bersumber dari PNBP masuk dalam akun honor yang terkait dengan kegiatan.
98- 1 1. Penyusunan (BLU) RKA-K/L untuk Satker Badan Layanan Umum Untuk kegiatan-ke giatan yang dilaksana kan oleh satker BLU , pengelolaannya mengacu pada peraturan yang mengatur mengenai rencana bisnis dan anggaran (RBA), Pengelolaan Keuangan BLU , dan pelaksanaan anggaran BLU . Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKA­ K/L BLU : a. Program dan kegiatan yang digunakan dalam penyusunan RKA­ K/L BLU merupakan bagian dari program dan kegiatan hasil pembahasan dalam pertemuan tiga pihak ( trilateral meeting) K/L induk; (Output} Kegiatan yang dibiayai dari PNBP / BLU b. Keluaran dicantumkan ke dalam Keluaran (Output} Kegiatan yang sesuai, yang sudah disusun dan tercantum dalam aplikasi RKA-K/L. PNBP/ BLU hanya merupakan sumber pembiayaan layaknya RM atau PHLN; c . Perlunya pencantuman mengenai saldo awal dan penetapan ambang batas pada KK RKA-K/L satker BLU . d . Penerapan Standar Biaya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai standar biaya. 1 2 . Kegiatan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Urusan Bersama Untuk kegiatan-ke giatan K/L yang dilaksanakan oleh satker Perangkat Daerah (SKPD) melalui mekanisme dekonsentrasi (DK) dan Tugas Pembantuan (TP), pengelolaannya mengacu pada peraturan mengenai pedoman pengelolaan dana dekonsentrasi dan dana tugas tersebut, pembantuan. Disamping mengacu pada ketentuan rencana alokasi dan anggaran untuk program dan kegiatan yang akan didekonsentrasikan/ ditugaspemb antuankan harus memperhatikan kemampuan keuangan negara, keseimbangan pendanaan di daerah, dan kebutuhan pembangunan daerah. Dalam hal keseimbangan pendanaan di daerah, K/L perlu mempertimbangkan rekomendasi tentang ke seimbangan pendanaan didaerah dalam rangka perencanaan pengalokasian dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. Sementara itu,untuk kegiatan-keg iatan K/L yang
99 dilaksanakan secara bersama dengan SKPD dilakukan melalui mekanisme urusan bersama (UB) dan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman pendanaan urusan bersama pusat dan daerah untuk penanggulangan kemiskinan . 1 3 . Pengalokasian Anggaran Swakelola Langkah penyajian informasi terkait cara pelaksanaan suatu kegiatan secara swakelola adalah sebagai berikut: a. Swakelola Swakelola merupakan kegiatan pengadaan barangjjasa dimana pekerj aannya direncanakan, dikerj akan dan/ atau diawasi sendiri oleh K/L sebagai penanggung j awab anggaran, instansi pemerintah lain dan/ a tau kelompok masyarakat. Pekerj aan yang dapat diswakelola kan meliputi: 1 ) Pekerj aan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/ atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia serta sesuai dengan tugas pokok K/L; 2) Pekerj aan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat; 3) Pekerj aan yang dilihat dari sisi besaran, sifat, lokasi, atau pembiayaannya tidak diminati oleh penyedia barangjjasa; 4) Pekerj aan yang secara rinci/ det ail tidak dapat dihitung/ ditentukan terlebih dahulu sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan risiko yang besar; 5) Penyeleng garaan diklat, kursus, penataran, sem1nar, lokakarya, atau penyuluhan; 6) Pekerj aan un tuk proyek percon to han (pilot project) dan survey yang bersifat khusus untuk pengembangan kan teknologijmetode kerj a yang belum dapat dilaksana olen penyedia barangjjasa; 7) Pekerj aan survey, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian dilaboratorium, dan pengembangan sistem tertentu; 8) Pekerj aan yang bersifat rahasia bagi K/ L bersangku tan;
1 00 - 9) Pekerj aan industri kreatif, inovatif, dan budaya dalam neger1; 1 0) Penelitian dan pengembangan dalam negeri; danj atau 1 1) Pekerj aan pengembangan industri pertahanan, industri alutsista, dan industri almatsus dalam negeri. Tata Cara Pelaksanaan Swakelola adalah sebagai berikut: 1 ) Dilaksanakan oleh Instansi Sendiri. Dalam hal ini yakni, pekerj aan yang direncanakan, dikerj akan dan diawasi sendiri oleh K/L penanggung j awab anggaran, menggunakan pegawai sendiri, pegawai K/L lain dan/ atau menggunakan tenaga ahli. Dalam hal menggunakan tenaga ahli, tenaga ahli dimaksud tidak boleh melebihi 50°/o (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan pegawai K/L yang terlibat dalam kegiatan swakelola dimaksud. Pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang direncanakan akandilakukan secara swakelola, dirinci menurutj enis belanja yang sesuai. Sebagai panduan, pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang sifatnya non-fisik menggunakan j enis belanja barang. Misalnya, untuk Kegiatan Diklat Teknis PNS , detail kegiatan dirinci ke dalam beberapa akun belanj a barang seperti honorarium untuk narasumber / pakar / praktisi, honorarium untuk Tim Teknis Pelaksana Kegiatan yang menunj ang secara langsung dalam pencapaian Keluaran (Output) Kegiatan seperti bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan meliputi Alat Tulis Kantor (ATK), konsumsi/ bahan makanan, bahan cetakan, spanduk, dan fotokopi, dan perj alanan dinas mema nggilj memulangkan peserta pendidikan dan pelatihan ( diklat). Sementara itu, pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang sifatnya fisik dimasukkan dalam belanj a Modal. Guna menyesuaikan dengan norma akuntansi yaitu azas full disclosur e untuk masing-masing j enis belanj a modal dirinci lebih lanjut sesuai peruntukannya . Misalnya belanj a modal tanah dibagi menj adi belanj a modal tanah, belanja modal pembebasan tanah, belanj a modal
1 0 1 - pembayaran honor tim tanah, belanja modal pembuatan sertifikat tanah, belanja modal pengurukan dan pematangan tanah, belanj a modal biaya pengukuran tanah, dan belanj a modal perj alanan pengadaan tanah. Rincian tersebut sama untuk semua belanja modal sesua1 ketentuan pada hagan akun standar. 2) Dilaksanakan oleh Instansi Lain Dalam hal 1n1 merupakan pekerj aan yang direncanakan dan diawasi oleh K/ L, sedangkan pelaksanaan pekerj aan dilakukan oleh instansi pemerintah lain bukan penanggung j awab anggaran. Dalam hal terdapat komponen yang dilaksana kan oleh instansi lain maka pengalokasian anggarannya dapat menggunakan 1 (satu) akun belanj a (belanja j asa lainnya (5221 91 )) . 3) Dilaksanakan oleh kelompok masyarakat Dalam hal 1n1 merupakan pekerj aan yang direncanakan, dilaksana kan dan diawasi oleh kelompok masyarakat, sedangkan K/L penanggung jawab anggaran adalah menentukan sasaran yang akan dicapai. Dalam kriteria ini, pekerj aan utama dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain (disubkontrakkan) dari kelompok masyarakat pelaksana pekerj aan. Dalam hal terdapat komponen yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat, maka pengalokasian anggarannya dapat menggunakan 1 (satu) akun belanja (Belanja j asa lainnya (5221 91 ) ). b . Pengalokasian Kontrak Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden mengena1 pengadaan barangjjasa pemerintah, dalam rangka melaksanakan prinsip good governance dan clean government, K/L harus menerapkan prinsip prinsip akuntabiltas dan tidak memihak dan menj amin pengelolaan SDM secara efisien, ekonomi antara pemerintah dan terj adinya interaksi sosial dan stakeholder dan pengadaan barangjjasa untuk kebutuhan pemerintah.
1 02 - Penerapan pengadaan pr1ns1p, etika, dan tata cara dalarn barangjjasa pernerintah harus berpedornan kepada Peraturan Presidendirnaksud . Sernentara itu tata cara pencanturnannya dalarn RKA-K/L harus rnenj elaskan bahwa pengadaan barangjjasa tersebut dilakukan dengan cara kontraktual ataupun swakelola. 1 4 . Pengalokasian Anggaran Terkait Kontrak Tahun Jarnak Kontrak Tahun Jarnak rnerupakan kontrak yang pelaksanaan pekerj aannya rnernbebani dana APBN lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. Kontrak tahun j arnak dapat dilakukan setelah rnendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan a tau Menteri/Pirnpinan Lernbaga yang bersangkutan sesua1 kewenangannya. Tata cara perrnohonan persetujuan Kontrak Tahun Jarnak pengadaan barangjjasa perner intah kepada Menteri Keuangan berpedornan pada Peraturan Menteri Keuangan rnengenai tata cara pengajuan persetujuan Kontrak Tahun Jarnak dalarn pengadaan barang dan j asa pernerintah kepada Menteri Keuangan. F. HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM PENGALOKASIAN ANGGARAN DALAM RKA-K/L 1 . Hal-hal yang harus dialokasikan dalarn RKA-K/L Dalarn penyusunan RKA-K/L terdapat hal-hal yang harus dialokasikan, rneliputi: a. Kebutuhan anggaran untuk biaya operasiona l satker yang sifatnya rnendasar, yaitu untuk pernbayaran gaji dan tunj angan (kornponen 001 ) serta untuk operasional dan perneliharaan kantor (kornponen 002). Pengalokasia nnya dalarn keluaran (output) Layanan Perkantoran; b . Kebutuhan anggaran dalarn rangka rnernenuhi tugas dan fungsi (output) teknis; satuan kerj a. Pengalokasia nnya dalarn keluaran c. Kebutuhan dana pendarnping untuk kegiatan-kegiatan yang anggarannya bersurnber dari pinjarnan dan hibah luar negeri ada); ( apabila d . Kebutuhan anggaran untuk kegiatan lanjutan yang bersifat tahun j arnak (apabila ada);
103- e . Program dan kegiatan yang mendukung pencapa1an prioritas pembangunan nasional, prioritas pembangunan bidang dan/ a tau prioritas pembangunan daerah yang tercantum dalam RKP (apabila ada); dan f. Penyediaan dana untuk mendukung pelaksanaan programjkegiatan yang sesuai dengan peraturan perundangan­ ada). undangan { apabila 2 . Hal-hal yang dibatasi untuk dialokasi kan dalam RKA-K/L Dalam penyusunan RKA-K/L terdapat hal-hal yang dibatasi, meliputi: a . Penyelenggaraan rapat, rapat dinas, sem1nar, pertemuan, lokakarya, peresmian kantorjproyek, dan sej enisnya. Untuk peruntukan tersebut dibatasi pada hal-hal yang sangat penting dan dilakukan sesederhana mungkin. b . Pembangunan gedung baru yang sifatnya tidak langsung menunj ang pelaksanaan tugas dan fungsi satker, seperti: mess, wisma, rumah dinasjrumah j abatan, gedung pertemuan. Untuk gedung yang bersifat pelayanan umum khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, penegakan hukum, dan gedung/ bangunan khusus dalam bidang ilmu pengetahuan, serta penanggulangan narkotika {antara lain: laboratorium) , dikecualikan dari ketentuan ini. Jika dimungkinkan, rencana untuk pembangunan gedung baru agar ditundajtidak dianggarkan dulu. Gedung kantor yang sudah ada agar dimanfaatkan secara optimal . c . Pengadaan kendaraan bermotor, kecuali: 1 ) Kendaraan fungsional seperti: a) Ambulans untuk rumah sakit; b) Cell wagon untuk rumah tahanan; dan c) Kendaraan roda dua untuk petugas lapangan. 2) Pengadaan kendaraan bermotor untuk satker baru yangsudah ada ketetapan j persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan/ a tau peraturan perundangan pembentukkan satker baru tersebut, atau satker yang mendapat penambahan tugas dan/ a tau fungsi. Pengadaan dilakukan secara bertahap sesuai dana yang tersedia.
1 04 - 3) Penggan tian kendaraan din as yang secara teknis tidak dapat dimanfaatkan lagi atau yang memerlukan biaya pemeliharaan yang tinggi. Pengadaan kendaraan yang merupakan penggantian kendaraan harus sama J enis (misal: kendaraan roda dua, kendaraan roda empat) dan fungsinya (misal: kendaraan operasional, mobil dinas pejabat) dengan kendaraan yang digantikan, dapat dialokasikan dalam RKA-K/L dengan syarat: a) K/L telah menyampaikan BMN perencanaan kebutuhan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan sesuai dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) -nya (untuk K/L yang sudah diwajibkan menyusun SBSK) ; b ) Untuk kendaraan bermotor yang tidak ada SBSK-nya, kondisi kendaraan bermotor dikategorikan rusak berat dalam laporan penatausahaan BMN (Sistem Informasi Manaj emen dan Akuntansi/SIMAK-BMN); dan c) Untuk kendaraan bermotor pada Perwakilan RI di luar negeri disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di negara setempat. Anggaran untuk penggantian kendaraan dinasyang secara teknis tidak dapat dimanfaatkan lagi atau yang memerlukan biaya pemeliharaan yang tinggi, dapat dialokasi kan dalam RKA-K/L tanpa menunggu selesainya proses penghapusan kendaraan dinas dimaksud (dilakukan bersamaan). 4) Kendaraan roda 4 dan atau roda 6 untuk keperluan antar j emput pegawai (dapat dialokasikan secara sangat selektif). 5) Dalam rangka efisiensi biaya pemeliharaan kendaraan bermotor, K/L dapat menyewa kendaraan untuk keperluan dinas atau operasional. d . Dalam penyusunan RKA-K/L, agar mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri. O leh karena itu, penggunaan produk impor juga termasuk dalam hal-hal yang dibatasi. Secara umum, dalam pengadaan bermotor agar berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai perencanaan kebutuhan barang milik negara.
1 05 - G . PENANDAANANGGARAN Penandaan anggaran ( budget tagging) merupakan kewajiban bagi K/L an keluaran (output) anggaran sesuai dalam melakukan pengelompok dengan kategori yang telah ditentukan. Penandaan anggaran dilakukan oleh K/ L pada level keluaran (output) Kegiatan dan 1 ( satu) keluaran (output) dapat dilakukan penandaan lebih dari satu kategori anggaran. Kategori anggaran tersebut adalah sebagai berikut: 1 . ANGGARAN NAWACITA a. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui: 1. Politik luar negeri bebas-aktif. 11. Melindungi hak dan keselamatan warga negara Indonesia di luar negeri, khususnya pekerj a migran. 111. Kedaulatan maritim. 1v. Mengembangkan industri pertahanan nasional. v. Meningkatkan anggaran pertahanan 1 ,5 persen dari GDP dalam 5 tahun kedepan. v1. Menjamin rasa aman warga negara dengan membangun Polri yang profesional. b . Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratif, dan terperca ya, melalui: 1. Memulihkan kepercayaan publik melalui reformasi sistem kepartaian , pemilu, dan lembaga perwakilan; 11. Memperkuat kantor kepresidenan untuk menjalankan tugas­ tugas kepresidenan secara le bih efektif; 111. Membangun transparansi tata kelola pemerintahan; 1v. Memperkuat kantor kepresidenan untuk menj alankan tugas­ tugas kepresidenan secara le bih efektif; v. Meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan; v1. Menj alankan reformasi birokrasi; dan v11. Membuka partisipasi publik . c . Membangun Indonesia dar pinggiran dengan memperkuat daerah­ daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, melalui:
1 06 - 1. Mengimplementasikan Undang-Undang Desa, sehingga terj adi pemerataan pembangunan antar wilayah terutama desa, kawasan timur Indonesia dan kawasan perbatasan; 11. Penataan daerah otonom baru untuk kesej ahteraan rakyat; 111. Desentralisasi asimateri s ; dan iv. Implementasi undang-undang mengenai desa. d. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat ya, dan terperca melalui: 1 . Membangun politik legisla tif yang kuat, sehingga dapat aktif dalam melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia, penegakan Hak Asasi Manusia (HA M), perlindungan lingkungan hidup dan reformasi lembaga penegak hukum; 11. Memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); 111. Memberantas mafia peradilan; iv. Pemberantasan narkoba dan psikotropika; v. Menj amin kepastian hukum dan kepemilikan tanah; v1. Pem be ran tasan tindakan pene bang an liar, perikanan liar dan penambangan liar; v11. Pemberantasan tindak kejahatan perbankan dan pencuc1an uang; viii. Melindungi anak, perempuan dan kelompok masyarakat marjinal; lX. Menghormati HAM dan penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu; dan x. Membangun budaya hukum. e . Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui: 1. Program "Indonesia Pintar" melalui wajib belaj ar 1 2 tahun bebas pungutan; 11. Program kartu "Indonesia Sehat" melalui layanan kesehatan masyarakat; dan 111. Program "Indonesia Kerj a" dan "Indonesia Sej ahtera" yang akan melakukan reformasi agraris 9 juta hektar untuk masyarakat tani dan buruh tani, pembangunan rumah susun bersubsidi, serta j aminan so sial; f. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya sa1ng di pasar internasional, melalui:
1 07 - 1. Membangun infrastruktur j alan baru sepanjang sekurang­ kurangnya 2 . 000 kilometer; 11. Membangun sekurang-k urangnya 1 0 pelabuhan baru dan merenovasi yang lama; 111. Membangun sekurang-kurangnya 1 0 bandara baru dan merenovasi yang lama; 1v. Membangun sekurang-kurangnya 1 0 kawasan industri baru berikut pengembangan untuk hunian buruhnya; v. Membangun sekurang-kurangnya 5 . 000 pasar tradisional di seluruh Indonesia dan memodernisasikan pasar tradisional yang telah ada; v1. Menciptakan layanan satu atap untuk investasi, efisiensi perijinan bisnis menj adi maksimal 1 5 hari; dan v11. Membangun sejumlah Science and Technopark di kawasan politeknik dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan prasarana dan sarana terkini. dengan teknologi g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor­ sektor Strategis Ekonomi D omestik, melalui: 1. Membangun kedaulatan pangan; 11. Mewujudkan kedaulatan energi; 111. Mewujudkan kedaulatan keuangan; 1v. Mendirikan Bank Petani/ Nelayan dan UMKM termasuk gudang dengan fasilitas pengolahan paska panen ditiap sentra produksi tani/ nelayan; dan v. Mewujudkan penguatan teknologi melalui kebij akan penciptaan sistem inovasi nasional. h . Melakukan revolusi karakter bangsa, mela lui: 1 . Membangun pendidikan kewarganegaraan; 11. Mengevaluasi model penyeragaman dalam sistem pen didikan nasional; 111. Memperbesar akses warga miskin untuk mendapatkan pendidikan tinggi; 1v. Memprioritaskan pembiayaan penelitian yang menunj ang Iptek; dan v . Jaminan hidup yang memadai bagi para guru terutama bagi guru yang. ditugaskan didaerah terpencil.
1 08 - 1. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia, melalui: 1 . Membangun kembali gotong-royong sebagai modal sosial melalui rekonstruksi sosial; n . Mengembangkan insentif khusus untuk memperkenalkan dan mengangkat kebudayaan lokal; iii. Meningkatkan proses pertukaran budaya untuk membangun kemajemukan sebagai kekuatan budaya; 1v. Memperkuat pendidikan kebhinekaan dan menciptakan ruang­ ruang dialog antar warga; dan v. Restorasi sosial untuk mengembalikan ruh kerukunan antar warga. 2 . ANGGARAN PRIORITAS a. Pendidikan (kode 5 1) Keluaran (output) yang dapat dikategorikan dalam prioritas ini adalah keluaran (output) yang mendukung Program Pendidikan Vokasi, atau Program Peningkatan Kualitas Guru. b. Kesehatan (kode 52) Keluaran (output) yang dapat dikategorikan dalam prioritas ini adalah keluaran (output) yang mendukung Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit, atau Program Preventif dan Promotif (Gerakan Masyarakat Hid up Sehat). c . Perumahan dan Permukiman (kode 53) Keluaran (output) yang dapat dikategorikan dalam prioritas ini adalah keluaran (output) yang mendukung Program Penyediaan Perumahan Layak atau Program Air Bersih dan Sanitasi. d . Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata (kode 54) Keluaran (output) yang dapat dikategorikan dalam prioritas ini adalah keluaran (output) yang mendukung Program Pengembangan 3 (tiga) Kawasan Pariwisata, Program Pengembangan 5 (lima) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Program Pengembangan 3 (tiga) Kawasan Industri (KI), Program Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerj a, atau Program Peningkatan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi. e . Ketahanan Energi (kode 55)
1 09 - Keluaran (output) yang dapat dikategorikan dalam prioritas ini adalah keluaran (output) yang mendukung Program Energi Baru Terbarukan (EBT) dan Konservasi Energi, atau Program Pemenuhan Kebutuhan Energi. f. Ketahanan Pangan (kode 56) Keluaran (output) yang dapat dikategorikan dalam prioritas ini (output) yang mendukung Program Peningkatan adalah keluaran Produksi Pangan, atau Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian (termasuk . irigasi) g. Penanggulangan Kemiskinan (kode 57) Keluaran (output) yang dapat dikategorikan dalam prioritas ini adalah keluaran (output) yang mendukung Program Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran, Program Pemenuhan Kebutuhan Dasar, atau Program Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi. h . Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman (kode 58) Keluaran (output) yang dapat dikategorikan dalam prioritas 1n1 (output) yang mendukung Program Pengembangan adalah keluaran Sarana dan Prasarana Transportasi {darat, laut, udara, dan inter­ moda) atau Program Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika. 1. Pembangunan Wilayah {kode 59) Keluaran (output) yang dapat dikategorikan dalam prioritas ini adalah keluaran (output) yang mendukung Program Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal, Program Pembangunan Perdesaan, Program Reforma Agraria, Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana, atau Program Percepatan Pembangunan Papua. J. Politik, Hukum, dan Pertahanan Keamanan {kode 60) Keluaran (output) yang dapat dikategorikan dalam prioritas ini adalah keluaran (output) yang mendukung Program Penguatan Pertahanan, Program Kepastian Hukum, Program Stabilitas Politik dan Keamanan, atau Program Reformasi Birokrasi. 3 . ANGGARAN JANJI PRESIDEN a. Pangan, meliputi : 001 - Irigasi 3 juta ha) (pembangunan 1 juta ha dan rehabilitasi
1 10 - 002 -Bendungan baru (33 Bendungan) 003 -De sa mandiri benih ( 1 000 des a) 004 -De sa organic ( 1 000 de sa) 005-Sawah baru ( 1 juta ha) 006-Lahan pertanian kering baru ( 1 juta ha) 007-Tata niaga impor pangan (5 kebij akan) b . Energi, meliputi: 008-Kilang minyak (2 unit masing-masing 300.000 barel) 009-Pembangkit listrik (35 .000 MW) 0 10 -Jaringan gas kota (374. 000 SR) 0 11 -Produksi biofuel (7 juta K/ L) 0 12 -Pembangunan listrik pedesaan Oaringan distribusi 8 . 477 kms 178,6 MVA) dan gardu distribusi 0 13 -Pipa transmisi gas (6. 332 km) 0 14 -Unit penyimpanan gas (7 lokasi) 0 1 5 -SPBG baru ( 1 18 lokasi) 0 16 -Rasio realisasi terhadap rencanan pengboran komitmen pasti (meningkat 22°/o dari rencana strategis) c . Infrastruktur 0 17 -Jalan baru (2. 650 km) 0 1 8 -Bandara baru ( 1 5 lokasi) 0 19 -Jalur kereta api (3. 258 km'sp) 020 -J alan tol baru ( 1 . 000 km) 021 -Pengadaan bus rapid transit/BRT (3.000 unit bis) d. Maritim 022 -Memenuhi kekuatan pertahanan minimum (wilayah Natuna) 023 -Peningkatan hari operasi 27 kapal (280 hari per kapal) 024-Rehabilitasi pesisir pantura j awan 025-Rehabilitasi pesisir pantura j awa 026 -Pembangunan kapal perintis dan penumpang (93 unit) 027 -Sertifikasi cara budidaya ikan yang baik/CBIB ( 1 4. 000 unit) 028 -Rute perintis (27 voyage) 029-Kapal perikanan > 3 0 GI ( 12 5 unit) 030-Pengembangan kebun bibit rumput laut ( 133 sentra) 031 -Jumlah perundingan perbatasan ( 1 2 perundingan) 032 -Sinkronisasi data kawasan konservasi perairan (700 ha)
1 1 1 - container 033 -Pembangunan lapangan ( 1 0 lokasi pelabuhan) 034 -Pengerukan pelabuhan Belawan M edan e . Kesehatan 035 -Kartu Indonesia Sehat (86,4 juta kartu) 036-Penetapan iuran baru Jaminan Ke sehatan Nasional (JKN) 037-Pelayanan Puskesmas sesuai standar (6. 000 Puskesmas) 038-Nusantara sehat (480 tenaga kesehatan) 039-Pelayanan kesehatan bergerak ( 1 50 kabjlota) 040-Rumah sehat (50.000 unit) 041 -Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL)/ Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) terpusat dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) regional (4 SPAL/IPAL dan 2 TPA) 042-Sistem penyediaan air minum/ SPAM (regional 4 lokasi dan IKK 1 1 lokasi) 043-Persalinan di fasilitas kesehatan-Pf (2. 9 80 .1 02 ibu bersalin (58o/o dari target 7 5%) 044-Imunisasi dasar bayi < 1 tahun (91 o/o) 045-Pengobatan kasus HIV (52, 5°/o) 046-Eliminasi malaria (22 5 kabjkota) 04 7 -Sarana prasarana olah raga (68 fasilitasi) f. Pendidikan 048 -Data dan sistem informasi pendidikan di Kementerian Agama 049-Sistem informasi pendidikan berbasis spasial Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 050-Rehabilitasi sekolah (6. 62 3 ruang SD, 3 . 079 ruang SMP, 1 3 1 paket SMA, 1 30 paket SMK) 0 51 -Pembangunan unit sekolah barujUSB ( 1 5 unit SD, 1 97 unit SMP, 60 unit SMA, 3 5 unit SMK) 052-Pembangunan ruang kelas baru (2. 6 1 5 ruang S D , 2 .1 5 1 ruang SMP, 1 .8 5 8 ruang SMA, 3 . 1 00 ruang SMK) 053 Kartu Indonesia Pintar/KIP ( 1 8. 485. 270 kartu) 054 -Beasiswa S-1 dalam negeri (257 . 308 mahasiswa) 0 5 5-Kurikulum muatan lokal ( 1 30 buku pelaj aran dan 9 model kurikulum) 056 -Subsidi untuk ilmu pengetahuan dan teknologi unggulan ( 1 2 . 584 laporan hasil penelitian) 057-Tunjangan khusus Kementerian Agama (3. 943 guru)
1 12 - dan Kebudayaan 058 -Tunj angan khusus Kementerian Pendidikan (52. 37 5 guru pendidikan dasar, 7 .1 16 guru pendidikan menengah dan 1 .900 guru pendidikan anak usia dini/PAUD) g. Kemiskinan 059-Rumah kampong deret (20 . 00 rumah swadaya) 060-Penanganan kawasan pemukiman kumuh (56 kabj kota) 061 Rumah sej ahtera (55 .000 unit) 062 -Pelatihan keterampilan gratis ( 1 00 kabupaten) 063-Subsidi panganjraskin ( 1 5 kg per keluarga per bulan) 064 -Jaminan sosial tenaga kerj a (36 .1 95 . 298 pekerj a formal dan 3 . 600.000 pekerj a non formal) 065-Kartu keluarga sej ahtera ( 1 6. 340.897 kartu) 066-Jalan dan j alur air ( 1 22 kabupaten tertinggal) 067 -Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tentang pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang 068-Redistribusi asset lahan (4, 5 juta ha) 069-Legalisasi asset lahan (4, 5 juta ha) h . Reformasi Birokrasi 070-Penyelesaian tata organisasi dan tata kerj a (4 7 K/L dan Lembaga Non Struktural/ LNS) 071 -Kinerj a penyeleng garaan pemerintah daerah tercapai (354 kabjkota) 072 -Diklat manaj emen pembangunan, kependudukan dan keuangan daerah (89 angkatan/2 .670 orang) 073 -Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) terhubung Sistem Pelayanan Informasi dan Peri jinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dan Tracking System (50 kabjkota) 074-Unit kerj a instansi pemerintah dengan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih (WBB) (9 K/L) 075-Penyederhanaan proses perizinan pos, telekomunikasi, dan penyiaran (8 peraturan menteri komunikasi dan informatika) 076-Government Public RelationjGPR (seluruh K/ L/D) 077 -Rekomendasi percepatan j angka waktu proses perizinan investasi (40 rekomendasi) (3 prototype pada 078-Hasil pengembangan teknologi di industri tahun 201 7)
1 13 - 079 -Revitali pupuk (5 pabrik) sasi industri 080 -Restrukturisasi mesin peralatan (20 IKM di wilayah I dan 1 2 IKM di wilayah III) 081 -Pembangunan rusunawa pekerj a pada kawasan industri (5 Tower block di 2 kawasan industri) 082 -Pembangunan kawasan industri baru (5 kawasan di wilayah I dan 5 kawasan di wilayah III) 083 -Peningkatan (25 Kawasan akses transportasi pariwisata Strategis Pariwisata nasional/KSPN) 084 -Kemitraan wisata alam ( 1 00 unit) pengelolaan j asa lingkungan 085-Akses broadband internet (4. 000 lokasi) 1. Perdagangan 086 -Pembangunan pasar tradisional J. Desa 087-Redistribusi dana desa di 50 kabjkota k. Hutan 088 -Peningkatan populasi satwa yang terancam punah (meningkat 2o/o dari data dasar tahun 2 0 1 3) 089 -Rehabilitasi hutan di kesatuan pengelolaan hutan (KPH) dan lahan kritis di daerah aliran sungai (DAS) prioritas (20 0 .000 ha) 1. Teknologi 090 -Penataan frekuensi ( refarming) 091 -Palapa ring (51 kab j kota) 092 -Pengintegrasian perpanj angan merk dan hak cipta dengan sistem informasi PNBP online/ simponi 093 -Membangun Science dan Techno Park (8 STP) m. Anak dan perempuan 094 -Kegiatan komunikasi informasidan edukasi tentang pencegahan seksual pada anak n . Kaum marjinal 0 9 5-Rekomendasi sinkronisasi peraturan yang belum berperspektif Hak Asasi Manusia (HAM) kelompok rentan ( 1 6 rekomendasi) 096 -Penetapan Desa Adat (50 desa di 5 provinsi) o . Undang-undang 097 -Pemantauan isu krusial dalam pembentukan dan revisi peraturan perundang-unda ngan
1 14 - p . In ternasional 098 - Forum multilateral isu pembangunan ekonomi, keuangan dan lingkungan hidup (85 % posisi Indonesia diterima) q. Kawasan Perbatasan 099 - Pengembangan kawasan poslintas batas Negara (PLBN) terpadu (7 kawasan) 1 00 - De sa broadband terpadu (50 de sa) 4 . ANGGARAN TEMATIK APBN Dalam penyusunan RKA- K/L terdapat kewaj iban untuk mengkategorikan suatu keluaran ( output) ke dalam tema-tema APB N . Pengkategorian ke dalam j enis tema APBN berada pada level keluaran (output) kegiatan dan 1 (satu) keluaran (output) dapat dilakukan penandaan le bih dari 1 ( satu) tema. Tema-tema APBN adalah sebagai berikut: 1 . Anggaran Infrastruktur Anggaran infrastruktur merupakan anggaran yang dialokasikan (output) yang merupakan barang berwujud untuk mencapai keluaran dapat dan/ a tau berupa j aringan. Alokasi anggaran infrastruktur berada pada semua K/L. Dalam pengalokasia nnya, anggaran infrastruktur umumnya termasuk dalam j enis belanj a modal. Contoh keluaran (output) infrastruktur adalah gedungj bangunan, j alan, j embatan, bangunan, j aringan irigasi, infrastruktur ketenagalistrikan , rel kereta api, bandara, pelabuhan, dan lain-lain . 2 . Kerj asama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) Klasifikasi anggaran tematik KSST pada proses pelaksanaannya atas: terbagi a. Kerj asama Selatan Selatan (KSS) yaitu kerj asama antara Indonesia dengan negara-negara sedang berkembang melalui mekanisme saling belaj ar, berbagi pengalaman terbaik serta alih teknologi tepat guna untuk mencapai kesej ahteraan bersama; dan b . Kerj asama Triangular adalah Kerj asama Selatan-Selatan (KSS) yang melibatkan mitra kerj asama pembangunan. rangka Dalam pelaksanaannya, j enis komponen kegiatan dalam pembiayaan program KSST Indonesia antara lain, namun tidak terbatas pada: pelatihanj lokakarya, seminar/ workshop, bantuan
1 15 - barangjperalatan, paket kegiatan KSST, peng1r1man tenaga ahli, beasiswa, dan pertemuan koordinasi. Identifikasi dilakukan terhadap kegiatan yang berkontribusi terhadap pencapaian keluaran (output) dalam rangka KSST. 3 . Anggaran Responsif Gender (ARG) Penerapan ARG adalah dalam rangka mendukung terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender, dimana kesetaraan gender merupakan kesamaan hak, tanggung j awab dan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan untuk berperan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Gender disini bukan melihat perbedaan yang ada antara laki-laki dan perempuan semata, namun bagaimana interpretasi kita terhadap perbedaan tersebut, untuk kemudian dij adikan dasar dalam mengambil kebij akan/tindakan yang proporsional . Dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender, dapat dilakukan dengan analisa gender, yang melihat dari empat aspek yaitu akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Keluaran (Output) dalam rangka taraan gender (isu gender) mengurangi/menghilangkan ketidakse dapat dikategorikan dalam tema ini. 4 . M i tigasi perubahan iklim Anggaran Mitigasi Perubahan Iklim adalah anggaran pemerintah untuk mendanai kegiatan-kegiatan dan menghasilkan keluaran ( output) yang mendorong tercapainya: a. Penurunan emisi GRK; b . Peningkatan kapasitas untuk menyerap emisi GRK; dan c . Stabilisasi/konservasi stok karbon. 5 . Anggaran Pendidikan Keluaran (Output) yang dapat dikategorikan dalam tema ini adalah keluaran (output) dalam kegiatan yang termasuk dalam fungsi (output) pendidikan. Tidak termasuk dalam tema ini adalah keluaran untuk membiayai pendidikan kedinasan K/L. yang dimiliki 6 . Anggaran Kesehatan Keluaran (Output) yang dapat dikategorikan dalam tema ini adalah keluaran (output) dalam kegiatan yang termasuk dalam fungsi kesehatan. 7 . Adaptasi Perubahan Iklim (API)
116- Adaptasi perubahan iklim adalah penyesua1an dalam sistem alam atau sistem buatan manusia untung menjawab rangsangan atau dengan pengaruh iklim, baik yang bersifat aktual maupun perkiraan, tujuan mengontrol bahaya yang ditimbulkan atau memberikan kesempatan yang menguntungkan. Adaptasi JUga didefinisikan sebagai usaha alam atau manusia menyesuaikan diri untuk mengurangi dampak perubahan iklim yang sudah terj adi atau yang mungkin terj adi. Penandaan anggaran adaptasi perubahan iklim adalah sebuah sistem yang dirancang untuk mengidentifikasi jenis pengeluaran untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan adaptasi perubahan iklim. Penandaan anggaran ini dilakukan oleh K/ L terkait dalam tahapan penyusunan anggaran melalui format RKA-K/L. Namun, perlu diperhatikan bahwa penandaan anggaran API bukan menjadi dasar untuk pengajuan alokasi anggaran baru atau tambahan. suatu keluaran (output) Dalam pelaksanaannya, untuk mengkategorikan keluaran (output) Prioritas, ke dalam kategori Nawacita, Janji Presiden, dan tematik APBN yang ada, difasilitasi dalam aplikasi Kolaborasi Renj a dan Informasi Kinerj a Anggaran (KRISNA) saat penyusunan Renj a-K/ L. melakukan perekaman keluaran (output) Penandaan dilakukan ketika oleh kegiatan. Penandaan anggaran ini bersifat wajib untuk dilakukan K/L dan hasilnya harus direkap dalam tabel Rekap Penandaan Anggaran. MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u . b . Kepala Bagian T . U . Kementerian t/� � .. - c:::
1 17 - LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 / PMK.02 / 201 7 TENTANG PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PED OMAN PENYUSUNAN PRAKIRAAN MAJU DAN REVIU ANGKA DASAR Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) atau Medium Term Expenditure Framework (MTEF) merupakan sebuah pendekatan penganggaran berdasarkan kebij akan, yang dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi anggaran yang dibutuhkan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam Prakiraan Maju. Secara umum KPJM yang komprehensif memerlukan 3 (tiga) unsur dalam konteks perencanaan j angka menengah, yaitu: ketersediaan sumber daya anggaran ( resource envelope) sebagai 1 . Proyeksi batas atas pagu belanj a untuk mendanai berbagai rencana belanj a pemerintah. Aspek pertama disusun dengan menggunakan pendekatan top­ down yang ditetapkan fiskal; oleh otoritas 2 . Indikasi rencana kebutuhan pendanaan anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat kinerj a yang telah ditargetkan . Aspek kedua juga dihasilkan dengan menggunakan pendekatan top-down, yaitu setiap eselon I mendistribusikan anggaran berdasarkan ketersediaan sumber daya anggaran yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan ke unit-unit kerj a di bawahnya. Penyusunan Prakiraan Maju pada tingkat progam dimaksudkan agar kementerian negarajlembaga (K/L) dapat fokus pada pencapaian sasaran strategis dan sasaran program yang telah ditetapkan sebelumnya; dan 3 . Kerangka rekonsiliasi yang memadukan antara kedua hal tersebut, yaitu antara proyeksi ketersediaan sumber daya pendanaan anggaran dengan proyeksi rencana kebutuhan pendanaan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah yang tengah berj alan ( on-going policies) .
1 18 - Maksud dan tujuan dilakukannya KPJM adalah untuk: 1 . M elakukan alokasi sumber daya yang optimal pada tingkat harga dan teknologi tertentu dalam j angka menengah ( allocative efficiency); 2 . M eningkatkan kualitas perencanaan penganggaran; 3 . Membuat fokus yang lebih baik terhadap kebij akan prioritas; 4 . Meningkatkan disiplin fiskal; dan 5 . Menj amin adanya kesinambungan fiskal. Kerangka konseptual KPJM secara lengkap mencakup hal-hal sebagai berikut: 1 . Anggaran tahun yang direncanakan (selanjutnya disebut sebagai Angka Dasar) dan Prakiraan Maju; 2 . Pen era pan sistem anggaran bergulir (rolling budget))· 3 . Penetapan dan penyesuaian atas parameter; 4 . Mekanisme pemutakhiran Maju (updating); Angka Dasar dan Prakiraan 5 . Mekanisme pemutakhiran dengan anggaran tahun berj alan (dalam hal Maju (updating); dan terj adi APBN Perubahan) dan Prakiraan 6 . Mekanisme untuk pengajuan usulan bagi kebij akan baru (new policy). Berdasarkan pengalaman beberapa tahun penerapan KPJM, terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki. Perbaikan atas proses KPJM dilakukan sebagai berikut: 1 . Pendekatan top-down dalam menetapkan Angka Dasar dan Prakiraan Maju, untuk menghindari kesalahan penyusunan Prakiraan Maju dari tingkat satker akibat pengunaan pendekatan bottom-up. Perubahan pendekatan penerapan KPJM membawa konsekuensi bahwa penyusunan KPJM dilakukan oleh Unit Perencana K/L; 2 . Penggunaan ( Output) Kegiatan Keluaran standar untuk mengatasi: ( Output) Kegiatan a. Kesalahan pencantuman volume Keluaran pada saat penghitungan Prakiraan Maju; b . Kesalahan dalam meng-input Keluaran ( Output) Kegiatan atau komponen "berhenti" atau "berlanjut" ; dan ( Output) Kegiatan yang terlalu c . Penyusunan Keluaran ban yak, rumusan yang bervariasi, sehingga sulit dilihat hubungan logisnya dengan sasaran yang akan dicapai. 3 . Pemetaan struktur data yang terintegrasi untuk menghindari kesalahan ( Output) penetapan sifat komponen (utama/ pendukung) dan sifat Keluaran Kegiatan teknis); (generik/
1 19 - 4 . Perhitungan dan pengguliran anggaran yang terintegrasi guna menciptakan proses pengguliran dan pemutakhiran Prakiraan Maju yang lebih transparan dan kredibel; dan 5 . Proses yang lebih singkat, mudah, dan sederhana menj adikan mitra kerj a K/L d i lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran-Kementerian Keuangan dan Unit Perencana K/L memiliki waktu yang lebih banyak untuk penj aminan mutu Angka Dasar dan Prakiraan Maju. Tujuan dilakukannya penyempurnaan perhitungan dan tata cara penyusunan Prakiraan Maju tersebut adalah untuk: 1 . Memperkuat pelaksanaan KPJM dan Penganggaran Berbasis Kinerj a melalui penerapan kerangka berpikir logis (logical framework} termasuk ( Output) Kegiatan penyusunan Keluaran generik yang distandarkan; 2 . Mempermudah penyusunan Prakiraan Maju dan penetapan Angka Dasar menj adi lebih tepat waktu sehingga mempermudah dalam keperluan pengambilan keputusan (misalnya dalam penyusunan resource envelope}; 3 . Meningkatkan transparansi dalam alokasijrealokasi anggaran (misalnya dalam revisi RKA-K/L) ; 4 . Meningkatkan efisiensi dalam proses penyusunan anggaran melalui penggunaan aplikasi teknologi informasi sehingga memberikan lebih banyak waktu dalam melakukan analisis anggaran; 5 . Memberikan perkiraan yang lebih cermat dan andal sehingga mendukung dan pelayanan yang berkesinambungan; 6 . Mewujudkan proses penganggaran berbasis KPJM yang lebih sederhana, tepat waktu dan efektif, dengan dibangun berdasarkan proses dan aplikasi yang sudah ada. Sej alan dengan hal tersebut, dil akukan perbaikan pembagian tugas antara K/L dengan mitra kerj a K/L . di Direktorat Jenderal Anggaran-Kementerian Keuangan dan juga perbaikan prinsip-prinsip dalam penyusunan dan pemutakhiran Angka Dasar dan Prakiraan Maju. A . PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PENYUSUNAN PRAKIRAAN MAJU 1 . Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara pada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA)-Kementerian Keuangan, yang selanjutnya disebut "Direktorat Anggaran", bertugas dalam:
1 2 0- a. M embantu K/L mitranya dan menyusun, menggulirkan, Prakiraan Maju 3 (tiga) tahun memutakhirkan dengan menggunakan aplikasi KPJM, dalam hal dibutuhkan; b . Menelaahjmereviu Prakiraan M aju yang disampaikan oleh Unit Perencana K/L mitranya bersamaan dengan penyampa1an RKA-K/L Pagu Anggaran atau Alokasi Anggaran; c . Menelaah jmereviu Angka Dasar yang telah disusun dan dimutakhirkan oleh Unit Perencana K/L mitranya dalam rangka penyusunan Pagu Indikatif tahun yang direncanakan; dan d . Menyesuaikan alokasi usulan Angka Dasar yang telah disusun dan dimuktahirkan oleh Unit Perencana K/L mitranya dalam hal usulan Angka Dasar melebihi resource envelope yang tersedia pada tingkat pemerintah pusat dengan men ggunakan aplikasi KPJM. 2 . Biro Perencanaan/ Unit Perencana K/L Dalam proses penyusunan Angka Dasar dan Prakiraan Maju, Biro Perencanaan/ Unit Perencana K/L berperan: a. Menyusun Prakiraan Maju 3 (tiga) tahunan dengan menggunakan aplikasi KPJM dan menyampaikannya ke Kementerian Keuangan c . q. Direktorat Jenderal Anggaran, bersamaan dengan penyampa1an RKA-K/L pagu anggaran atau RKA-K/L alokasi anggaran; b . Melakukan pemutakhiran Prakiraan Maju sesuai dengan tahapan penganggaran; c . Menggulirkan Prakiraan Maju tahun pertama menj adi Angka Dasar tahun yang Maju direncanakan dan menyusun Prakiraan yang baru; d . Menyampaikan Angka Dasar yang telah dimutakhirkan kepada Direktorat Jenderal Anggaran dalam rangka penyusunan Pagu Indikatif tahun yang direncanakan; e . Menyampaikan usulan Keluaran ( Output) Kegiatanjkebij akan baru Oika ada) kepada Direktorat Anggaran serta dalam hal usulan Keluaran ( Output) Kegiatan/ kebij akan baru merupakan nasional, usulan Keluaran ( Output) Kegiatanjkebij akan prioritas baru disampaikan juga kepada Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan dan
1 21 - Pembangunan Nasional (Bappenas). Usulan Keluaran ( Output) Kegiatanj kebij akan baru digunakan sebagai bahan penyusunan Pagu Indikatif tahun yang direncanakan; dan f. Melakukan penelaahan KPJM dengan mitra kerj a K/L di Kementerian Keuangan dalam rangkaian penelaahan RKA-KL pagu anggaran dan RKA-K/L alokasi anggaran. 3 . Kementerian PPN / Bappenas Dalam proses reviu Angka Dasar, Kementerian PPN / Bappenas berperan dalam: a. Melakukan evaluasi pencapaian programjkegiatanj proyek terkait pencapaian sasaran program pembangunan; dan ( Output) Kegiatan b . Menelaahjmereviu usulan Keluaran /kebij akan baru yang merupakan prioritas nasional. B . PENYUSUNAN PRAKIRAAN MAJU Dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai petunjuk penyusunan dan penelaahan RKA-K/L dan pengesahan DIPA pada Pasal 3 ayat (4) disebutkan bahwa dalam rangka penerapan kerangka pengeluaran j angka menengah, K/L menyampaikan RKA-K/L disertai dengan Prakiraan Maju. Prakiraan Maju harus dimutakhirkan oleh K/L sesuai dengan substansi ikan (Pasal 3 ayat (5) ), dan hasilnya RKA-K/L yang disampa akan menj adi bahan bagi Kementerian Keuangan untuk menyusun pagu tahun anggaran yang direncanakan (Pasal 3 ayat (6) ). Maju 3 (tiga) Dalam kerangka terse but, Prakiraan tahun ke depan yang disusun oleh K/L dikonsolidasikan di tingkat pemerintah pusat (atau keseluruhan) oleh Kementerian Keuangan c . q. Direktorat Jenderal Anggaran, dan dimutakhirkan sesuai dengan siklus penyusunan anggaran (Pagu Indikatif pada bulan Februari-Maret, Pagu Anggaran K/L pada bulan Juni-Juli , Alokasi Anggaran K/L pada bulan Oktober-November, dan APBN Perubahan j adwalnya sesuai dengan kebij akan pemerintah). Dalam upaya pengelolaan anggaran yang berkelanjutan, menyusun dan mempertahankan Prakiraan Maju adalah penting. Hal tersebut mengingat perkiraan yang akurat dan tepat waktu memungkinkan pemerintah untuk memahami posisi keuangan sebelum membuat keputusan pada berbagai tahap dalam proses anggaran. Selain itu, penyusunan KPJM akan dapat membantu pemerintah dalam
1 22 - mempertimbangkan dan membuat keputusan tentang kebij akan baru dan/ a tau perubahan kebij akan yang ada. Berkaitan dengan itu, dilakukan perbaikan dalam prinsip- prinsip penyusunan dan pemutakhiran Angka Dasar dan Prakiraan Maju, yang dij elaskan pada bagian berikut. 1 . Prinsip-prinsip Penyusunan dan Pemutakhiran Angka Dasar dan Maju Prakiraan Prinsip-prinsip penyusunan dan pemutakhiran Angka Dasar dan Prakiraan Maju adalah sebagai berikut: a) Hanya ada dua sifat belanj a (kelompok belanj a) , yaitu belanja operasion?-1 dan belanj a non-operasional; b) Total belan j a operasional dan belan j a non -operasional pad a tingkat program dan/ atau kegiatan tidak boleh digeser, kecuali disetujui oleh mitra kerj a K/ L di Direktorat Anggaran a tau dalam hal terdapat kebij akan baru; c) Angka Dasar merupakan acuan untuk menyusun Pagu Indikatif, terutama untuk menyusun besaran total alokasi belanj a operasional dan belanj a non operasional, baik pada tingkat Program maupun pada tingkat kegiatan; d) Keluaran ( Output) Kegiatan adalah produk akhir, dapat berupa barang atau j asa yang dihasilkan oleh unit eselon 2 atau satker pemilik kegiatan. Keluaran ( Output) Kegiatan terdiri atas Keluaran ( Output) Kegiatan ( Output) Kegiatan generik dan Keluaran teknis. Keluaran ( Output) Kegiatan teknis dihasilkan melalui komponen utama dan komponen pendukung Keluaran ( Output) Kegiatan generik dihasilkan hanya melalui komponen pendukung: 1) Keluaran ( Output) Kegiatan generik merupakan Keluaran ( Output) Kegiatan yang pada umumnya dihasilkan oleh setiap K/L dan bersifat seragam. Unit-unit penghasil Keluaran ( Output) Kegiatan generik antara lain Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Ditj en / BadanjLembaga. Keluaran ( Output) Sekretariat Kegiatan generik menyasar penerima manfaat di dalam lingkup K/ L. Contoh: Layanan Perkantoran, Layanan Kepegawaian, dan sebagainya. Namun, unit-unit generik dapat menghasilkan Keluaran ( Output) Kegiatan teknis dalam hal Keluaran ( Output) Kegiatan oleh yang dihasilkan
1 23- unit-unit generik tersebut menyasar pener1ma manfaat di dan luar K/L bersangkutan; 2) Keluaran ( Output) Kegiatan teknis merupakan Keluaran ( Output) Kegiatan spesifik yang dihasilkan suatu K/L dalam mencapai target kinerj anya. Unit-unit penghasil Keluaran ( Output) Kegiatan teknis merupakan unit-unit teknis yang tujuan pembentukannya memiliki tugas tujuan khusus atas dan fungsinya. Penerima manfaat dari output teknis adalah pihak eksternal dari K/L bersangkutan. Contoh: masyarakat pemakai j alan mendapat manfaat dari Keluaran ( Output) Kegiatan Pembangunan Jalan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerj aan Umum dan Perumahan Rakyat; dan Jemaah haj i mendapat manfaat dari Keluaran ( Output) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Haji oleh Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan. e) Komponen adalah aktivitas yang dilakukan dalam upaya menghasilkan Keluaran ( Output) Kegiatan. Komponen terdiri atas komponen utama dan komponen pendukung: 1) Komponen utama merupakan semua aktivitas Keluaran ( Output) Kegiatan teknis yang nilai biayanya berpengaruh langsung terhadap volume Keluaran ( Output) Kegiatan. Komponen utama merupakan aktivitas yang hanya terdapat pada Keluaran ( Output) Kegiatan teknis dan merupakan terhadap Keluaran ( Output) Kegiatan biaya variabel yang dihasilkan; 2) Komponen pendukung merupakan semua aktivitas Keluaran ( Output) Kegiatan Keluaran ( Output) generik dan aktivitas Kegiatan teknis yang nilai biayanya tidak berpengaruh langsung terhadap volume Keluaran ( Output) Kegiatan. ( Output) Kegiatan Seluruh aktivitas dalam Keluaran generik merupakan komponen pendukung. Komponen pendukung pada Keluaran ( Output) Kegiatan teknis digunakan sebagai biaya tetap terhadap Keluaran ( Output) Kegiatan yang dihasilkan, misalnya komponen desain, administrasi proyek, pengawasan, dan sej enisnya.
1 24 - f) Untuk proses perhitungan Angka Dasar dan Prakiraan Maju, semua komponen pendukung dihitung menggunakan metodologi fiat basis (tidak terpengaruh pada volume Keluaran ( Output) Kegiatan sedangkan komponen utama dihitung menggunakan metodologi berbasis volume ( volume based) pada tingkat Keluaran ( Output) Kegiatan. Komponen utama juga dapat disesuaikan dengan menggunakan metodologi fiat basis dalam hal terj adi perubahan harga sebagai akibat dari perubahan nilai tukar, suku bunga, dan faktor-faktor sej enis (lihat Langkah 1 mengenai pengguliran Prakiraan Maju, serta Penyusunan PM3 , untuk contoh dan perhitungannya secara detail); g) Angka Dasar dan Prakiraan Maju disesuaikan berdasarkan realisasi anggaran tahun sebelumnya pada tingkat kegiatan (lihat Langkah 2 mengenai penyesuaian atas kinerj a realisasi, untuk contoh dan perhitungannya secara detail); h) Semua komponen dikalikan dengan parameter inflasi sesua1 dengan asumsi yang digunakan untuk menyusun postur APBN Jangka M enengah atau indeks accress yang ditetapkan untuk komponen gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji (lihat Langkah 3 mengenai penyesuaian atas parameter ekonomi dan non-ekonomi, untuk contoh dan perhitungannya secara detail); i) Angka Dasar dan Prakiraan Maju dimutakhirkan terhadap usulan Keluaran ( Output) kebijakan baru dalam hal terdapat Kegiatan baru (lihat Langkah 4 mengenai penyesuaian angka dasar dan Prakiraan Maju dengan perbaikan volume dan/ a tau alokasi, untuk contoh dan perhitungannya secara detail); Dalam hal ini kebij akan baru mencakup usulan tambahan rencana Kinerj a selain yang telah dicantumkan dalam Prakiraan Maju yang berupa Keluaran ( Output) Kegiatan danjatau bottom-up berupa Inisiatif Baru usulan komponen, baik bersifat K/L maupun top-down berupa Keluaran ( Output) Kegiatan dan/ a tau komponen baru hasil sidang kabinet atau arahan PresidenjWakil Presiden; dan Maju di tingkat pemerintah pusat j ) Angka D asar dan Prakiraan Anggaran, untuk selanjutnya dikonsolidasikan oleh Direktorat menj adi dasar dalam menetapkan anggaran sesua1 dengan tahapannya (Pagu Indikatif, Pagu Anggaran K/ L, Alokasi
1 25 - Anggaran K/L, dan APBN Perubahan). Khusus dalam penyusunan usulan Pagu Indikatif, dilakukan peninjauan dan hasil konsolidasi Uika diperlukan) terhadap alokasi penyesuaian awal Angka Dasar oleh Direktorat Anggaran, dengan membandingkannya dengan resource envelope hasil penyusunan oleh Direktorat Penyusunan APBN (Direktorat J enderal Anggaran) untuk menghasilkan usulan Pagu Indikatif. Usulan Pagu Indikatif tiap K/L yang telah mempertimbangkan resource envelope terse but kemudian disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan penetapan. dalam Bagan 1 . Prinsip-prinsip tersebut diringkas Bagan 1 Prinsip-prinsip Penyusunan dan Pemutakhiran Angka Dasar dan Prakiraan Maju K/L Jenis Jenis Komponen Unit Jeni� Keluaran ( ()Utput) Perhitungan Parameter
1 26 - 2 . Proses Penyusunan dan Pemutakhiran Angka Dasar dan Prakiraan Maju Penyusunan dan pemutakhiran Maju Angka Dasar dan Prakiraan 5 (lima) oleh K/L meliputi langkah utama sebagai berikut: 1 . Penyusunan Prakiraan Maju 3 (tiga) tahunan sesuai dengan tahapan penyusunan RKA-K/L; 2 . Pengguliran Prakiraan Maju pada awal tahun dan penyusunan Prakiraan Maju tahun ketiga yang baru; 3 . Penyesuaian Angka Dasar dan Prakiraan Maju dengan Kinerj a realisasi per kegiatan; 4 . Penyesuaian Angka Dasar dan Prakiraan Maju dengan parameter ekonomi dan non -ekonomi; dan 5. Penyesuaian Angka Dasar dan Prakiraan Maju dengan perbaikan Angka Dasar dan kebijakan baru. Angka Dasar yang telah dimutakhirkan oleh K/L, selanjutnya disampaikan oleh K/L ke Direktorat Jenderal Anggaran-Kementerian Keuangan untuk direviu oleh mitra kerj a di Direktorat Jenderal Anggaran-Kementerian Keuangan dalam rangka reviu Angka Dasar. Pemutakhiran Angka Dasc:tr yang diusulkan K/L juga akan dilakukan penyesuaian oleh mitra kerj a di Direktorat Jenderal Anggaran­ Keuangan terhadap ketersediaan resource envelope, Kementerian dalam hal kapasitas fiskal yang tersedia untuk belanja K/L yang dihasilkan Direktorat Penyusunan APBN lebih kecil dari Angka Dasar yang dihasilkan oleh Direktorat Anggaran. Langkah-langkah utama penyusunan dan pemutakhiran Angka Dasar Maju disaj ikan dalam Bagan 2 . dan Prakiraan a . Penyusunan Maju Prakiraan Sesuai dengan Pasal3 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan, penyusunan Prakiraan Maju untuk 3 (tiga) tahun dan pemutakhirannya dilakukan oleh K/L. Penyusunan Prakiraan Maju dilakukan menggunakan bantuan aplikasi KPJM, berdasarkan database RKA-K/L pagu anggaran tahun yang direncanakan dan RKA-K/L alokasi anggaran tahun yang direncanakan dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:
1 27 - Bagan 2 Siklus Penyusunan dan Pemutakhiran Angka Dasar dan Prakiraan Maju Aplikasi RKAKlDIPA KPJM Aplikasi osw-cs Aplikasl 1 ) K/L menyusun RKA-K/L pagu anggaranj alokasi anggaran tahun yang direncanakan dengan menggunakan aplikasi RKA-K/L; 2) Setelah selesai, K/L c . q. Biro Perencanaan menyusun Prakiraan Maju Tahun ke-1 , Tahun ke-2 , dan Tahun ke-3 berdasarkan data RKA-K/L pagu anggaran/ alokasi anggaran tahun yang direncanakan dengan menggunakan aplikasi KPJM; 3 ) Unggah data RKA-K/L pagu anggaranj alokasi anggaran (misalnya, TA 201 8) ke dalam Aplikasi KPJM. Pastikan bahwa data yang diunggah adalah data RKA-K/L pagu yang paling mutakhir (update); anggaran/ alokasi anggaran 4) Lakukan validasi atas alokasi anggaran pad a tingkat programjkegiatan. Validasi terhadap data RKA-K/L yang telah diunggah ke dalam Aplikasi KPJM dilakukan untuk memastikan bahwa data yang masuk dalam KPJM aplikasi adalah benar. Apabila terdapat kesalahan dalam alokasi dan referensi (unit, program, dan kegiatan) maka perlu dilakukan pengunggahan ulang data RKA-K/L ke dalam Aplikasi KPJM, dan ulangi kembali proses validasi;
1 28 - 5) Selanjutnya, aplikasi KPJM akan melakukan pengelompokan data RKA-K/L ke dalam kelompok Keluaran ( Output) Kegiatan yang sesuai (Keluaran ( Output) Kegiatan generikjteknis) dan komponen yang sesua1 (komponen utamajpendukung). Pengelompokan tersebut dilakukan secara otomatis oleh aplikasi KPJM; 6) Data RKA-K/L yang telah divalidasi dan dikelompokkan menj adi dasar bagi K/L untuk melakukan proses penyusunan Prakiraan Maju dalam Aplikasi KPJM; 7) Pada proses penyusunan proyeksi awal Prakiraan Maju yang ( Output) dihasilkan melalui Aplikasi KPJM, volume Keluaran Kegiatan Prakiraan Maju (PM1 , PM2 dan PM3) secara otomatis disamakan dengan volume yang ada di RKA-K/L alokasi anggaran tahun yang direncanakan, serta menyesuaikan semua volume Keluaran ( Output) Kegiatan generik menj adi 1 (satu) layanan. Hal tersebut dilakukan dalam upaya meningkatkan kualitas Prakiraan Maju yang pendekatan top-down dalam disajikan, dan menggunakan ( Output) Kegiatan penetapan target Keluaran sesuai dengan rencana program j angka menengah. 8) Lakukan penyesuaian terhadap parameter ekonomi dan non­ ekonomi diterapkan terhadap proyeksi M aju awal Prakiraan Uika ada). Dalam hal ini parameter yang digunakan dalam menyusun Maju adalah acress untuk gaj i pokok dan Prakiraan tunjangan yang melekat pada gaji, dan inflasi untuk non-gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji. Maju 9) Lakukan proses perbaikan Angka Dasar dan Prakiraan U ika ada). Dalam hal dibutuhkan penyesua1an terhadap volume Keluaran ( Output) Kegiatan danj atau alokasi komponen, maka K/L dapat melakukan penyesuaian tersebut melalui proses perbaikan. Perbaikan yang dilakukan harus mendapatkan persetuj uan (validasi) dari mitra kerj a K/L di Direktorat Jend eral Anggaran-Kementerian Keuangan. Sesuai dengan buku manual penggunaan aplikasi KPJM, langkah-langkah tersebut digambarkan sebagai berikut:
1 29- Validasi TAHUH. 2:C18 �i TAHUH 201'9 Laporan Hasil V alidasi ( Output) Kegiatan Pengelompok kan Keluaran dan Komponen Hasil Pengelompok an
1 30 - Penyusunan Prakiraan Maju tahun pertama (PMl ) sampai dengan tahun ketiga (PM3) Laporan hasil penyusunan Prakiraan Maju PM 1 -PM3 Prakiraan Maju yang telah disusun dengan menggunakan database RKA-K/L pagu anggaran tahun yang direncanakan pada bulan Juli akan menj adi bahan himpunan RKA-K/L yang akan disampaikan Rakyat. ke Dewan Perwakilan Untuk menyatukan hasil Prakiraan Maju yang disusun dengan aplikasi KPJM ke dalam RKA-K/L pagu anggaran yang disusun dengan aplikasi RKA-K/L, K/L dibantu oleh mitra K/L di Direktorat Jenderal Anggaran mengunggah Maju data Prakiraan D SW Client Server dengan yang telah disusun melalui aplikasi langkah se bagai beriku t: 1 ) Back up data Angka Dasar dan Prakiraan Maju ke dalam format .XML dengan memilih menu "Admin" dan sub menu dengan memilih "Backup "Eksporjlmpor RKA-KL" dan diikuti KPJM untuk RKA-K/L", kemudian pilih Tahun Anggaran, K/ L, dan Unit dan pilih tombol proses (Pastikan terdapat folder "transfer_rkakl" pada drive c : a tau windows);
1 31 - 2) Lakukan proses backup data Angka Dasar dan Prakiraan Maju untuk setiap unit. Data backup Angka Dasar dan Prakiraan Maju untuk setiap unit akan tersimpan dalam folder "transfer_rkakl" ; 3) Backup data Angka Dasar dan Prakiraan Maju untuk setiap unit tersebut disampaikan kepada Mitra Kerj a K/L di Direktorat Jenderal Anggaran; dan 4) Mitra Kerj a K/L di Direktorat Jenderal Anggaran melakukan pengunggahan data backup data Angka Dasar dan Prakiraan Maju untuk setiap unit dengan format .XML melalui aplikasi D SW Client Server. Langkah tersebut diulang kembali pada saat K/L menyusun Prakiraan Maju dengan menggunakan database RKA-K/L alokasi anggaran tahun yang direncanakan pada bulan November untuk dij adikan bahan lampiran Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN tahun yang direncanakan. Penyatuan Maju hasil Prakiraan yang disusun dengan aplikasi KPJM ke dalam RKA-K/L Alokasi Anggaran yang disusun dengan aplikasi RKA-K/L akan menghasilkan bahan lampiran Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN. (Lihat Tabel II.1 ) .
1 32 - Tabel 11. 1 Format Lampiran Peraturan Presiden tentang Rincian APBN RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM , KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKI RAA N MAJU BAGIAN ANGGARAN : 000 (Kode BA) KEMENTERIAN /LEMBAGA :XXX (Nama K/L) (dalam ribu rupiah) RINCIAN JENIS BELANJA PRAKIRAAN MAJU URAIAN KEMENTERIAN 57 KODE 5 1 52 53 NEGARAILEMBAGAIUNIT ORGANISASII BELANJA BELANJA BELANJA BELANJA FUNGSIISUBFUNG SIIPROGRAMIKEGIATAN BANTU AN PEGAWAI BARANG MODAL SO SIAL JUMLAH TAHUN TAHUN TAHUN 2019 2020 2021 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (3)+(4)+(5)+(6) (8) (9) (10) KDBA NAMA KEMENTERIAN /LEMBAGA KDBA KDUNIT NAMA UNIT ORGANISASI KDBA KDUNIT KDFUNGSI NAMA FUNGSI KDBA KDUNIT KDFUNGSI KDSUBFUNGSI NAMA SUBFUNGSI KDBA KDUNIT KDFUNGSI KDSUBFUNGSI KDPROGRAM NAMA PROGRAM KDBA KDUNIT KDFUNGSI KDSUBFUNGSI KDPROGRAM KDKEGIATAN NAMA KEGIATAN JUMLAHRM 1 1 1 1 JUMLAH PNBP I BLU 1 1 1 1 JUMLAH PHLN I PHDN 1 1 1 1 JUMLAH SBSN 1 1 1 1 JUMLAH TOTAL 4444
� MY
1 33 b . Pemutakhiran Angka Dasar dan Prakiraan Maju untuk Penyusunan Pagu Indikatif Dalam rangka menyusun Resource Envelope dan Pagu Indikatif tahun direncanakan (t*), Prakiraan Maju yang telah disampaikan K/L pada bulan November tahun sebelumnya (t-1 ) dan sudah tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden harus mengenai Rincian APBN tahun yang direncanakan, dilakukan pemutakhiran dan penyesuaian oleh K/L pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret tahun berj alan (t) . Dokumen yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan penyusunan Angka Dasar dan Prakiraan Maju dalam rangka penyusunan Pagu Indikatif (t*) adalah sebagai berikut: 1 ) Data APBN/APBNP tahun anggaran sebelumnya (t-1 ) yang anggaran program (sumber: database RKA­ memuat alokasi K/L) ; 2) Data realisasi tahun anggaran sebelumnya (t-1 ) (sumber: Direktorat J enderal Perbendaharaan); 3} Proyeksi non­ asumsi dasar ekonomi makro dan parameter ekonomi untuk tahun anggaran yang direncanakan (sumber: Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat J enderal Anggaran); dan 4) Dokumen pendukung lain yang diperlukan untuk perbaikan Angka Dasar dan Prakiraan Maju (sesuai kebutuhan) . Penyesuaian terhadap Angka Dasar dan Prakiraan Maju dalam rangka penyusunan Pagu Indikatif meliputi langkah­ langkah se bagai beriku t: ( roll-over) Angka Dasar dan Prakiraan 1 ) Pengguliran Maju, serta penyusunan Prakiraan Maju tahun ketiga (PM3); Pengguliran Prakiraan Maju menj adi Angka Dasar dilakukan oleh Biro Perencanaan/ Unit Perencana K/L untuk menggulirkan informasi volume Keluaran ( Output) Kegiatan dan alokasi dari tahun rencana ke tahun anggaran, PM 1 ke tahun yang direncanakan, PM2 ke PM1 , PM3 ke PM2 dan PM3 baru ditambahkan dengan tetap menggunakan informasi Keluaran ( Output) Kegiatan dan volume Keluaran ( Output) Kegiatan yang sama (PM3 yang disusun pada tahun sebelumnya). ! l.
1 34 Pengguliran ( roll-over) Angka Dasar dan Prakiraan Maju, serta penyusunan Prakiraan Maju tahun ketiga (PM3) digambarkan sebagai berikut: Gambar II.l . Penerapan Sistem Anggaran Bergulir KPJM: ------------- ,..-- � ------------- � Dengan bantuan Aplikasi KPJM, pengguliran Angka D asar dan Prakiraan Maju dilakukan dengan memilih (klik) sub menu "Bergulir/ Digulirkan" pada menu "Anggaran & Prakiraan Maju" . KPJM V 1.0.0 B 2) Penyesuaian atas kinerj a realisasi tahun sebelumnya dilakukan dengan meng-input Penyesuaian kinerj a realisasi data persentase realisasi setiap kegiatan pada K/ L terse but menu "kinerj a ke dalam aplikasi KPJM, dengan memilih sub realisasi" .
13 5 Kemudian rekam angka-angka realisasi tahun anggaran sebelumnya (t-2) ke dalam masing-masing Kegiatan yang berkenaan KPJM. dalam aplikasi Kooe Uraian 01 01 Program Oukungan f4ana;emen dan Pelak;anaan Tugas Teknis Lainnva Kementerian Keuangan 80.0 02 03 Program Pengawa;an Aparab.Jr Kement�an Keuangan dan Peningkatan Akuntabilitas 85.0 11 04 Program PendidiKan dan Pelatihan Aparab.Jr di Bidang Keuangan Negara 100.0 03 07 Program Pengelclaan AngQaran Negara 100.0 06 OS Program Peringkatan Kuaitas Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah 100.0 08 09 Program Pengeldaan Perbendaharaan Negara . . . ' ,. ... . ... .. .. .. 100.0 09 10 Program Pengelclaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan lelang 100.0 Pada proses kinerj a realisasi, aplikasi KPJM selanjutnya secara otomatis memperbarui Angka Dasar dan Prakiraan Maju dengan menerapkan tingkat realisasi terhadap semua alokasi yang ada dalam tiap kegiatan pada K/L bersangkutan. 3) Penyesuaian atas parameter ekonomi dan non-ekonomi Penyesuaian parameter ekonomi dan non -ekonomi acress untuk dilakukan dengan menerapkan parameter komponen gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji, tingkat inflasi untuk semua komponen, kecuali komponen gaji dan tunj angan yang melekat pada gaji. Langkah-langkah atas untuk melakukan penyesua1an parameter ekonomi dan non-ekonomi adal'ah sebagai berikut: (a) Pilih menu "Anggaran & Prakiraan Maju" ; (b) Pilih sub menu "Parameter" ; (c) Pilih tab "Dasar Parameter" ; (d) Periksa angka -angka parameter yang ada dalam daftar;
136 2 lnftasiPaoulr<hkat� (Saru) 3 Acress 4 Ac'.e�s Pagu lnd'katif P.agulndikatif (�aru) ;3.5 :3.1 :3.1 3.5 3.1 3.1 3.5 3.1 3.1 o.o o.o :o.o (e) Proses perhitungan anggaran dan Prakiraan Maju; dan (f) Persetujuan penyesuaian dengan parameter. Setelah langkah 1) sampai dengan 3) selesai dilakukan, Biro Perencanaanj Unit Perencana K/L mencetak hasil pemutakhiran Angka Dasar untuk selanjutnya dikonfirmasikan ke satker-satker lingkup K/L yang bersangkutan, sebelum lanjut ke langkah perbaikan Angka Dasar. Proses konfirmasi dilakukan dengan tatap muka, dan hasil pembahasan, diinput kembali ke dalam aplikasi KPJM dalam langkah perbaikan Angka Dasar dan Prakiraan Maju. 4) Perbaikan Angka Dasar dan Prakiraan Maju Berdasarkan konfirmasi dan diskusi dengan Satker-satker di lingkup K/ L, Unit Perencana K/L dapat mengajukan perbaikan Angka Dasar dan Prakiraan Maju antara lain ( Output) Kegiatan a tau perbaikan terhadap volume Keluaran perbaikan alokasi dalam hal terj adi perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi alokasi tersebut, seperti terdapat penambahan jumlah pegawa1, perubahan nilai tukar, perubahan data dukung, dan sej enisnya. Perbaikan alokasi dapat dilakukan dalam bentuk pergeseran komponen dalam 1 ( satu) Keluaran ( Output) Kegiatan yang sama a tau
137 pergeseran alokasi an tar Keluaran ( Output) Kegiatan, a tau perubahan komponen utama selain volume Keluaran ( Output) Kegiatan untuk Keluaran ( Output) Kegiatan teknis dan/ a tau perubahan komponen pendukung untuk Keluaran ( Output) Kegiatan teknis a tau Keluaran ( Output) Kegiatan generik. Dalam aplikasi KPJM, proses perbaikan dilakukan dengan langkah berikut: (a) Pilih menu "Anggaran Maju" & Prakiraan sub menu "Perbaikan" hingga tampilan (b) Pilih lima tab menu: "Perbaikan Anggaran & memunculkan PM", "Proses Perbaikan Anggaran & PM", "Penyesuaian Perbaikan Anggaran & PM" , "Laporan Perbaikan" dan "Persetujuan"; ( Output) Kegiatan, (c) Untuk memperbaiki volume Keluaran pada menu "Perbaikan Anggaran & PM" pilih "Unit", ( Output) dari Keluaran "Program" dan "Kegiatan" Kegiatan yang akan diubah volumenya, kemudian pilih ( Output) Kegiatan Keluaran yang bersangkutan. Setelah itu lakukan perubahan dengan tombol "Edit"; (d) Untuk memperbaiki alokasi komponen pendukung, pada menu "Perbaikan Anggaran & PM" pilih "Unit", "Program" dan "Kegiatan" kemudian pilih baris Keluaran ( Output) Kegiatan dari komponen pendukung yang akan diperbaiki alokasinya. Setelah itu lakukan perubahan alokasi komponen pendukung dengan pilih tombol "Edit" pada komponen pendukung yang bersangkutan; (e) Untuk memperbaiki angkajtahun pelaksanaan komponen, pada menu "Perbaikan Anggaran & PM" pilih "Unit", "Program" dan "Kegiatan". Kemudian pilih Keluaran ( Output) Kegiatan yang bersangkutan lalu pilih komponen yang akan diubah angka/ tahun pelaksanaannya. Kemudian ubah angka dan/ atau tahun pelaksanaan yang sesuai;
13 8 Program Outungan Hokum Pemhln!!�!'l �n Ko�nUMSl ?emt>erlan BantuM Mnnajen1en dan Fel:::tsanaar. Tugas Teknl:;latnnya: Kem>::nt-:if�n Y.�:;angan 1 001 : l.. ayanan Bantuan Huhlm SntuM tavanao V�I20H! ":vol101!} 200 200 "200 200 "Vol2020 ' Vol2021 Al<>kosl 7.067.(•46.724,00 Kod� . Urt1ian Y.omponcn Jeuis 1 051 Penangaoan Perkara di PNJPTUN/l'TiPT·TUt{IMA. 2 052 Penan•;�anan Perkara Hal< Uji M�.te�:l . �! �K.. .. (f) Setelah selesai, lakukan proses perhitungan Prakiraan Maju berdasarkan perbaikan yang telah dilakukan dengan memilih menu "Proses Perbaikan Anggaran & PM" , kemudian klik tombol "Proses"; KPJM V 1.0.0 B (g) Untuk memperbaiki alokasi komponen utama di luar volume, pilih tab menu "Penyesuaian Perbaikan Anggaran & PM" setelah melakukan "Proses Perbaikan & Anggaran PM" . Kemudian pilih "Unit", "Program" dan ( Output) "Kegiatan", selanjutnya pilih baris Keluaran Kegiatan dari komponen utama yang akan diperbaiki alokasinya. Setelah itu lakukan perubahan alokasi komponen utama dengan pilih tombol "Edit" pada komponen utama yang bersangkutan, kemudian pilih tombol "Save" untuk menyimpan perbaikan; dan (h) Periksa hasil perhitungan dengan memilih menu "Laporan Perbaikan". Apabila pro ses perhitungan sudah sesuai, lakukan persetujuan pada menu " Persetujuan".
1 39 5) Penyesuaian Angka Dasar dan Prakiraan Maju dengan Kebij akan Baru usulan Keluaran ( Output) Kegiatan Untuk mengakomodir baru (kebij akan baru), pada aplikasi KPJM telah dilengkapi dengan fitur Kebij akan Baru. Keluaran ( Output) Kegiatan baru (kebijakan baru) dapat diusulkan oleh K/L dalam hal K/L mendapat penugasan dari Presiden untuk melaksanakan kegiatanj proyek prioritas yang belum tercantum sebelumnya dalam pagu tahun berj alan atau tahun sebelumnya, atau mengusulkan Keluaran ( Output) Kegiatan baru dalam rangka mencapai target-target yang telah tercantum dalam RPJM atau Renstra K/ L. K/L dapat Keluaran ( Output) Kegiatan mengusulkan baru tersebut ke Direktorat Jenderal Anggaran-Kementerian Keuangan dengan menggunakan aplikasi KPJM. Sebelum dimasukkan ke dalam pemuktahiran Angka Dasar yang akan dij adikan bahan penyusunan Pagu Indikatif, usulan besaran anggaran terkait dengan kebij akan baru harus ditelaah terlebih dahulu oleh mitra kerj a K/L di Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan. Setelah proses penelaahan atas Kebij akan Baru selesai dan mitra kerj a K/L di Direktorat Jenderal Anggaran­ Kementerian Keuangan telah mendapat kepastian dari Direktorat Penyusunan APBN-Direktorat Jenderal Anggaran­ Kementerian Keuangan bahwa terdapat ruang fiskal dalam resource envelope, usulan kebij akan baru dari K/L dapat dipertimbangkan untuk diterima. Proses pencantuman output baru dalam Angka Dasar dan Prakiraan Maju dalam aplikasi KPJM adalah sebagai berikut: (a) Pilih menu "Anggaran & Prakiraan Maju" , kemudian pilih sub menu "Kebij akan Baru"; (b) Untuk menambahkan Keluaran ( Output) Kegiatan baru, pada tab "Pemuktahiran terhadap Kebij akan Baru" pilih "Unit", "Program", dan "Kegiatan", kemudian pilih ( Output) tombol "Tam bah" pada kolom Keluaran Kegiatan. Setelah itu, lakukan perekaman Keluaran ( Output) Kegiatan ; dan baru yang akan ditambahkan
140 ( Output) Kegiatan baru, {c) Untuk menambahkan Keluaran pada tab "Pemuktahiran terhadap Kebij akan Baru" pilih "Unit" "Program" "Kegiatan" dan " Outpuf' kemudian ' ' ' ' pilih tombol "Tambah" pada kolom komponen dan lakukan perekaman komponen yang akan ditambahkan . TOTAl Di dalam submenu "Kebij akan Baru", aplikasi KPJM menyediakan menu: "Pemuktahiran Terhadap Kebij akan Baru", "Proses Pemuktahiran Terhadap Kebij akan Baru", "Laporan Pemuktahiran Terhadap Kebij akan Baru" dan "Persetujuan". Untuk melakukan perubahan, baik berupa perubahan volume Keluaran ( Output) Kegiatan maupun tahun pelaksanaan dan alokasi komponen, tab menu "Pemuktahiran Terhadap Kebij akan Baru" telah dilengkapi
1 4 1 dengan fitur untuk melakukan perubahan ( edit) volume Keluaran ( Output) Kegiatan dan tahun pela�sanaan dan/ atau alokasi komponen. Selanjutnya proses pemutakhiran anggaran dan Prakiraan Maju terhadap perubahan volume Keluaran ( Output) Kegiatan dan nilai dan/ a tau tahun pelaksanaan komponen dilakukan dengan melakukan eksekusi pada tombol "Proses" yang terdapat pada menu "Proses Penyesuaian Terhadap Kebij akan Baru" . Hasil dari proses terse but dapat dilihat dalam bentuk laporan yang disediakan dalam menu "Laporan Penyesuaian Terhadap Kebijakan Baru". Setelah langkah 1 ) s . d langkah 5) selesai dilakukan, K/L menyampaikan Angka Dasar tahun yang direncanakan yang telah dimutakhirkan ke Direktorat Jenderal Anggaran­ Kementerian Keuangan c . q. mitra kerj a K/L di Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan sebagai bahan penelaahan. 1 ) s . d . langkah 5) Hasil akhir dari langkah pemutakhiran Prakiraan Maju yang disampaikan ke Direktorat Jenderal Anggaran-Kementerian Keuangan adalah se bagai beriku t:
1 42 Laporan Anggaran & PM tingkat Kegiatan RENCANA ANGGARAN & PR!\KIR4.AN MAJU TINGKAT KEGIATAN K/l Dasar • Laporan Reviu Angka LAPORk� REV1U ANGKI\ DASAR BA: 2. 3. 3. 2. 3. L L 2.
1 43 Laporan Per Kelompok Belanj a (Operasional & N onoperasional) LI\PORAi'i PER KELOMPOK BELI\NJA K/l Eralnui Qj} .. fltUununi't!r.io:tJ.uudan l.m."l. o l l.m.ls Laporan Proses Perbaikan dan Kebij akan Baru lAPORAN PROSES PERBAIK.<\N DAN KEBIJAK<\N BARU BA: C . REVIU ANGKA DASAR OLEH MITRA KERJA K/L DI DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN-KEMENTERIAN KEUANGAN Untuk menghasilkan Angka Dasar sebagai bahan penyusunan Pagu Indikatif tahun yang direncanakan, Direktorat Anggaran melakukan reviu terhadap Angka Dasar yang disampaikan oleh K/L mitra. Reviu Angka Dasar dil akukan secara tatap muka antara Direktorat Anggaran dengan Biro Perencanaan/ Unit Perencana K/L serta mengundang mitra K/L di Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional untuk bersama­ sama membahas Angka Dasar K/L yang diinput KPJM. dalam aplikasi Hasil pembahasan Angka Dasar secara tatap muka tersebut selanjutnya dimasukkan kembali ke dalam aplikasi KPJM. Pembahasan
1 44 Angka Dasar harus dapat menghasilkan angka yang akan digunakan untuk menyusun Pagu Indikatif. Dalam hal ini, Angka Dasar yang akan menjadi bahan lampiran surat Pagu Indikatif dirinci menurut K/L, menurut program, dan menurut belanja operasional dan nonoperasional. Penyusunan Prakiraan Maju dengan aplikasi KPJM menggunakan data per Keluaran ( Output) Kegiatan, tidak membedakan belanj a operasional dan non-operasional. Tetapi, dalam proses reviu Angka Dasar, aplikasi KPJM memfasilitasi penyusunan Angka Dasar menurut belanj a operasional dan non -operasional. Demikian JUga, aplikasi KPJM menyediakan fasilitas penyusunan Angka Dasar menurut sumber dana. Pereviu di Direktorat Jenderal Anggaran melakukan reviu terhadap perbaikan Angka Dasar dan reviu terkait dengan usul kebij akan baru. Dalam pelaksanaannya, perev1u di Direktorat Jenderal Anggaran disarankan untuk melakukan reviu terhadap perbaikan Angka Dasar terlebih dahulu, dan setelah selesai barulah kemudian melakukan reviu terkait dengan usul kebij akan baru. 1 . Reviu Atas Perbaikan Angka Dasar Reviu atas perbaikan Angka Dasar dil akukan pada bulan Februari sebelum penetapan Pagu Indikatif tahun yang direncanakan. Hal-hal yang perlu dibahas dalam forum perbaikan Angka Dasar, antara lain adalah: a. Pencapaian Keluaran ( Output) Kegiatan tahun sebelumnya untuk Keluaran ( Output) menyetujui atau menolak perubahan volume Kegiatan; b . Pemenuhan belanj a operasional, termasuk pembahasan mengenai ada tidaknya realisasi pagu minus, belanj a transito, tunggakan, dan sej enisnya; c . Kegiatan kontrak tahun j amak, untuk memastikan kembali periode kegiatan kontrak tahun j amak, Keluaran ( Output) Kegiatan untuk tahun yang direncanakan berlanjut atau berhenti, dan sej enisnya; d . Keluaran ( Output) Kegiatan yang berasal dari dana Optimalisasi hasil pembahasan dengan DPR; ( Output) Kegiatan e . Keluaran prioritas; f. Kebijakan baru; dan g. Evaluasi terhadap kinerj a pembangunan, berdasarkan data yang
1 45 disampaikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional. Sesuai dengan ketentuan, penyusunan Pagu Indikatif dilakukan oleh Kementerian Keuangan, untuk selanjutnya disampaikan ke Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional j Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional. Untuk menghasilkan Angka D asar yang akan menj adi lampiran surat Pagu Indikatif yang akan ditandatangani oleh Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, reviu Angka Dasar dibedakan antara reviu belanja operasional dan reviu belanj a nonoperasional. a. Reviu belanj a operasional Untuk melakukan reviu belanj a operasional, mohon diperiksa " Output Layanan Perkantoran" yang tercantum dalam aplikasi KPJM. Keluaran ( Output) Kegiatan Layanan Perkantoran atas 2 terdiri (dua) komponen: 1 ) Komponen 001 (Gaji dan Tunj angan-Belanj a Pegawai) : a) Gaj i pokok; b) Tunjangan j abatan strukturalj fungsional; c) Tunj angan keluarga; d) Tunj angan kinerj a (Remunerasi) ; e) Lembur; f) Uang makan; g) Honorarium Non PNS ; dan h) Tunj angan lain yang sah. 2) Komponen 002 (Operasional Penyelenggaraan Satker - Belanj a Barang): a) Belanj a barang kebutuhan sehari-hari perkantoran ; b) Belanj a barang operasional kantor; c) Belanja langganan daya dan j asa; d) Belanj a sewa; e) Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana kantor; f) Belanj a perjalanan dinas biasajtetap; dan g) Honorarium pej abat perbendaharaan.
1 46 Dokumen yang harus dipersiapkan untuk melakukan reviu belanj a operasional, antara lain: 1 ) Data realisasi pembayaran gaji dan tunjangan bulanan; 2) Data tambahan pegawai baru yang telah diangkat pada tahun sebelumnya (t-1 ) 3) Surat Keputusan penetapan pemberian tunj angan termasuk Peraturan Presiden mengenai penetapan remunerasi; 4) Daftar inventaris Barang Milik Negara meliputi gedung bangunan, peralatan, kendaraan bermotor dan yang sej enis yang perlu pemeliharaan; 5) Dokumen tagihan langganan daya dan j asa; 6) Kon trak-kon trak dalam rangka operasional kan tor seperti cleaning service, satuan pengamanan, sopir atau out sourcing) sewa mesin fotocopy atau kendaraan oprasional, dan sej enisnya; dan 7) Kontrak dalam rangka sewa kantor, khusus bagi satker yang kantor. belum punya gedung Langkah-Langkah Reviu Belanja Operasional 1 ) Secara nasional, apakah kebutuhan belanj a operasional untuk masing-masing satker mendapat alokasi anggaran yang cukup untuk 1 (satu) tahun? a) Periksa realisasi penyerapan anggaran sampa1 akhir Tahun Anggaran sebelumnya (t-1 ) ; b) Laporan saldo pagu minus; dan c) Tunggakan tahun berj alan. 2) Dalam hal terj adi kekurangan alokasi pagu, apakah penyebabnya dapat diidentifikasi dengan j elas? a) Tambahan pegawai baru; b) Pembayaran remunerasijtunjangan kinerj a; c) Rencana pengadaan asetjtambahan BMN baru; dan d) Dan lain-lain yang sejenis. database pegawai, tunjangan 3) Dalam hal terdapat perubahan baru, data BMN dan hal lain terkait belanja operasional, apakah dokumen pendukung tersedia dengan lengkap dan benar? a) Periksa kelengkapan dokumen; b) Periksa realisasi pembayaran s . d. tahun anggaran
1 47 berj alan; dan c) Periksa rencana pengadaan aset/BMN di tahun berj alan dan perlu belanja pemeliharaan pada tahun selanjutnya. 4) Pastikan angka Prakiraan Maju tahun anggaran berikutnya (t+l ) untuk belanj a operasional tidak memuat unsur-unsur: a) Belanja pegawai transito; dan b) Belanj a barang transito ; 5) Periksa apakah pada tahun anggaran sebelumnya (t-1 ) , terdapat: a) Tambahan anggaran dari BA 999. 0 8 untuk belanj a operasional; b) Revisi anggaran untuk memenuhi belanj a operasional; dan c) Tunggakanj kekurangan yang harus dibayar di t+ 1 . 6) Dalam rangka menj aga konsistensi dan efisiensi kebutuhan belanja operasional, perlu diperhatikan: a) Komponen 001 , hanya digunakan mendanai kebutuhan belanj a pegawai satker (akun 5 1) ; dan b) Komponen 002, hanya digunakan mendanai kebutuhan belanj a operasional satker (akun 52). Tindak Lanjut Hasil Reviu Belanja Operasional 1 ) Apabila secara nasional alokasi anggaran yang disediakan jumlahnya cukup, namun dalam pelaksanaannya ada unit yang menyatakan kurang, maka perlu segera dilakukan perbaikan pola distribusi antar program atau antar unit/ satker dalam K/L yang bersangkutan. 2) Dalam hal terj adi kekurangan alokasi pagu, sepanJang penye babnya telah diiden tifikasi dengan j elas dan dilengkapi dokumen pendukung yang benar, maka kebutuhan anggarannya harus dihitung menj adi Angka Dasar K/L yang bersangkutan. Jumlah kekurangan alokasi yang dibutuhkan ditambahkan dalam "Perbaikan Angka Dasar" . 3) Dalam hal terdapat alokasi berlebih pagu yang nyata-nyata dibanding kan dengan realisasi nya, maka selisih le bihnya harus dikeluarkan dari penghitungan Angka Dasar K/L yang bersangkutan.
1 48 Hasil pembahasan reviu belanj a operasional selanjutnya diinput kembali ke dalam aplikasi KPJM, dalam hal terdapat penyesuaian saran Keluaran ( Output) Kegiatan layanan terhadap be perkantoran dari yang diusulkan K/ L. b. Reviu belanj a non-operasional Angka Dasar kebutuhan belanj a non-operasiona l yang harus direviu menyangkut antara lain: 1 ) Kegiatanj keluaran ( output) terkait pelaksanaan tugas fungsi layanan birokrasi; 2) Kegiatanjkeluaran ( output) terkait pelaksanaan tugas fungsi pelayanan kepada publik; 3) Kegiatanj keluaran ( output) terkait pelaksanaan kebij akan prioritas pembangunan nasional atau penugasan; dan 4) Kegiatanjkeluaran ( output) terkait multi years contract. Termasuk dalam kategori belanja non-operasional adalah Keluaran ( Output) Kegiatan layanan internal dan Keluaran ( Output) Kegiatan generik selain Keluaran ( Output) Kegiatan layanan perkantoran. Dokumen yang harus dipersiapkan untuk rev1u belanj a non­ operasional: kinerj a Keluaran ( Output) 1 ) Data realisasi anggaran dan Kegiatan untuk masing-masing satker, program, dan kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya (t-1 ) ; 2 ) Surat lJln persetujuan Menteri Keuangan atau multi Menteri/Pimpinan Lembaga yang- bersangkutan terkait years contract; 3) Dokumen Loan/ Grant Agreement; 4) Dokumen RPJMN 5 (lima) tahunan; 5) Dokumen RKP tahun berj alan (t); 6) Renstra K/L dan Renj a K/L yang bersangkutan; dan 7) Dokumen hasil retreat Presiden, sidang kabinet atau kebij akan pemerintah lainnya terkait adanya tambahan penugasan. Langkah Umum Reviu Belanj a Non-Operasional 1 ) Secara nasional, apakah realisasi penyerapan anggaran t-1 dan target kinerj a dapat dicapai? a) Periksa realisasi penyerapan anggaran s . d . akhir t-1 ;
1 49 dan b) Evaluasi pencapaian programjkegiatan/ proyek terkait volume dan target Keluaran ( Output) pencapaian Kegiatan, dan jika memungkinkan evaluasi pencapaian sasaran program pembangunan. Maju TA t+ 1 untuk belanja non 2) Pastikan angka Prakiraan operasional tidak memuat unsur-unsur : a) Alokasi anggaran Keluaran ( Output) Kegiatan cadangan; dan b) Alokasi anggaran yang berasal dari dana optimalisasi (t); DPR TA berjalan 3) Periksa apakah pad a TA t - 1 , terdapat: a) Tambahan anggaran dari BA 9 9 9 . 08 ke BA K/L untuk belanja non-operasional; b) Revisi anggaran an tar Keluaran ( Output) Kegiatan; dan c) Tunggakanjkekurangan yang harus dibayar di Tahun Anggaran berjalan 4) Periksa apakah pada TA berjalan (t); (t), terdapat: a) Keluaran ( Output) Kegiatan yang dilaksanakan secara multi years contract; dan b) Rekom posisi pendanaan an tar tahun a tau perpanJ angan ijin multi years contract dari Menteri Keuangan. Langkah Spesifik Reviu Belanja Non-Operasional 1 ) Kegiatanjkeluaran ( output) terkait tugas fungsi layanan birokrasi: a) Apakah Keluaran ( Output) Kegiatan sudah ditetapkan sebagai Standar Biaya Keluaran? b) Apakah pelaksanaan di Tahun Anggaran T-1 menghasilkan efisiensi atau hasil optimalisasi? c) Apakah target kinerja yang direncanakan untuk Tahun Anggaran t+ 1 berbeda dengan target Tahun Anggaran t- 1 dan Tahun Anggaran berjalan (t)?; dan d) Untuk Tahun Anggaran berjalan (t), apakah ada usulan perubahan komponen? 2) Kegiatanjkeluaran ( output) terkait pelayanan kepada publik: a) Apakah Keluaran ( Output) Kegiatan sudah ditetapkan
150 sebagai SBK atau mempunyai Standar Pelayanan Minimum (SPM)?; b) Apakah pelaksanaan di Tahun Anggaran t-1 menghasilkan efisiensi atau hasil optimalisasi ?; c) Apakah target Kinerja yang direncanakan untuk Tahun Anggaran t+ 1 berbeda dengan target Tahun Anggaran t- 1 dan Tahun Anggaran berjalan (t)?; dan d) Untuk Tahun Anggaran berjalan (t), apakah ada usulan perubahan komponen?. 3) Kegiatanjkeluaran ( output) nasional/ penugasan: terkait prioritas a) Periksa realisasi penyerapan anggaran dan capa1an Keluaran ( Output) Kegiatan s.d. akhir Desember (t-1); b) Apakah pelaksanaan di Tahun Anggaran (t-1) menghasilkan efisiensi atau hasil optimalisasi ?; dan c) Apakah target Kinerja yang direncanakan untuk Tahun Anggaran t+ 1 berbeda dengan target Tahun Anggaran t- (t)?. 4) Kegiatanj keluaran ( output) terkait 1 dan Tahun Anggaran berjalan multi years contract: a) Periksa realisasi penyerapan anggaran s.d. akhir Desember t-1; b) Periksa kebutuhan anggaran sesuai cost table; c) Apakah ada perubahanj rekomposisi pendanaan antar tahun?; d) Apakah target kinerja yang direncanakan untuk TA t+ 1 sesuai dengan rencana?; dan e) Apakah ada perpanjangan izin multi years contract? Hasil pembahasan reviu belanja non-operasional selanjutnya di­ input kembali ke dalam aplikasi KPJM, dalam hal terdapat penyesuaian terhadap besaran Keluaran ( Output) Kegiatan generik (selain Keluaran ( Output) Kegiatan layanan perkantoran) ( Output) Kegiatan dan Keluaran K/ L. teknis dari yang diusulkan 2. Reviu Terhadap Usul Kebijakan Baru Dalam hal K/L menyampaikan usul kebijakan baru, Direktorat Anggaran berperan penting dalam menyetujui atau menolak usulan tersebut. Reviu terhadap usul kebijakan baru dilakukan setelah K/L
151 dan mitra kerja K/L di Direktorat Jenderal Anggaran merev1u perbaikan Angka Dasar. Dalam hal terdapat usulan kebijakan baru, dokumen yang diperlukan dalam rangka penelaahan meliputi (sesuai kebutuhan): a. Kerangka acuan kerjajtenn of reference (TOR), Rincian Anggaran Biaya (RAB), dan khusus satker Badan Layanan Umum (BLU) dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran BLU (lihat Lampiran 1 untuk format TOR dan RAB); b. Data dukung teknis untuk kebijakan baru, antara lain: peraturan perundangan j keputusan pimpinan K/L yang mendasari adanya programj kegiatanjkeluaran ( output) baru, surat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk alokasi dana satker baru, dan sejenisnya; dan/ atau c. Dokumen Hasil retreat Presiden, Sidang Kabinet atau kebijakan Pemerintah lainnya terkait adanya tambahan penugasan. Dalam hal usul kebijakan baru disetujui, angkanya akan menambah alokasi Angka Dasar K/L. Sebaliknya, baru dalam hal usul kebijakan ditolak, Angka Dasar K/L akan tetap. Pembahasan terhadap usul kebijakan baru dapat dilakukan bersama-sama dengan pembahasan perbaikan Angka Dasar K/L. Namun, keputusan menyetujui atau menolak usul kebijakan baru dilakukan setelah mendapat informasi mengenai resource envelope Pagu Indikatif dari Direktorat Penyusunan APBN. Untuk menilai kelayakan usulan programjkegiatanj keluaran ( output) baru (kebijakan baru), Direktorat Anggaran melakukan penelaahan pada level detil. Penelaahan terhadap usulan perbaikan Angka Dasar dan Prakiraan Maju dilakukan untuk meneliti: a. kelayakan anggaran untuk menghasilkan suatu Keluaran ( Output) Kegiatan; b. kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran, an tara lain: 1) penerapan Standar Biaya Masukan (SBM), Standar Biaya Keluaran (SBK) dan Standar Struktur Biaya (SSB) tahun sebelumnya Untuk Keluaran ( Output) Kegiatan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai SBK, reviu RKA-K/ L dilakukan hanya untuk mencocokkan besaran uang pencapa1an
1 52 Keluaran ( Output) Kegiatan yang tercantum dalam RKA satker dengan SBK. Untuk Keluaran ( Output) Kegiatan yang non SBK, reviu RKA-K/L dilakukan sampai dengan level de til; 2) penggunaan akun; 3) hal-hal yang dibatasi, termasuk dalam hal ini adalah penggunaan produk impor karena K/L diminta untuk produk dalam negeri; mengutamakan 4) pengalokasian penerimaan penggunaan anggaran untuk kegiatan yang didanai dari negara bukan pajak, pinjamanj hibah luar negeri, pinjamanj hibah dalam negeri, dan surat berharga syariah negara; 5) penganggaran badan layanan umum; 6) kontrak tahun jamak ( mu lti years contract) ; dan 7) pengalokasian anggaran yang akan diserahkan menjadi penyertaan modal negara pada badan usaha milik negara. c. kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L antara lain RKA satker, TOR/RAB, dan/ atau dokumen pendukung terkait lainnya; dan d. rincian anggaran yang digunakan untuk mendanai Inisiatif Baru dan/ atau rincian anggaran Angka Dasar yang mengalami perubahan pada level komponen. Dalam hal pereviu dari Direktorat Jenderal Anggaran-Kementerian Keuangan akan memberikan persetujua njpenolakan atas usul kebijakan baru, perev1u dari Direktorat Jenderal Anggaran­ Kementerian Keuangan harus melakukan validasi di aplikasi KPJM, dengan langkah-langkah sebagai berikut: a. Login ke aplikasi KPJM sebagai user DJA, kemudian pastikan data Arsip Data Komputer (ADK) KPJM yang paling mutakhir telah di­ restore ke dalam aplikasi KPJM; b. Pilih menu "Anggaran & Prakiraan Maju" kemudian pilih submenu "V alidasi"; c. Untuk melakukan validasi terhadap usulan kebijakan baru, pada tampilan submenu "Validasi", pilih "Unit", "Program", dan "Kegiatan", kemudian pilih baris output atau komponen yang diusulkan untuk ditambahkan sebagai kebijakan baru (baris menjadi berwarna merah) dan pilih tombol "Edit". Setelah itu,
153 ubah kolom status menjadi "Disetujui" untuk menyetujui usulan kebijakan baru. Setelah itu, pilih tombol "Save" untuk menyimpan status persetujuan. Hasil penelahaan atas usulan kebijakan baru bersama-sama dengan hasil reviu Angka Dasar selanjutnya akan digunakan sebagai bahan Pertemuan Tiga Pihak (Trilteral Meeting) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah tahun berkenaan. 3. Laporan Hasil Reviu Angka Dasar Setelah reviu Angka Dasar telah selesai dilakukan, laporan hasil reviu tersebut dapat dilihat dengan menggunakan aplikasi KPJM. Laporan Reviu Angka Dasar tersebut dicetak dan ditandatangani oleh Unit Perencana K/L serta Kementerian Keuangan c.q. DJA dan Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional selaku Pereviu (Lihat Tabel II.2). 1¥/Vv/
154 Tabel II.2 Format Laporan Reviu Angka Dasar LAPORAN REVIU ANGKA DASAR BA: KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA Tanggal Update: DD-MM-YYYY (dalam ribu rupiah) PM 1 TA 2018 sesuai Lampiran Pemutakhiran/Reviu Angka Dasar Kementerian Output/ Negara/LembagajProgramj Kegiatan/ Komponen PerPres tentang Rincian APBN TA 2017 volume Alokasi Angka Dasar TA 2018 Kinerja Kebijakan Parameter Perbaikan Realisasi Baru volume Alokasi Selisih Penjelasan (1) 001 Kementerian I 01 Program I Negara/Lembaga I 0001 Kegiatan I.A 1 001 OUtput I.A.1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7) (10)=(9)-(3) (11) I I I J I 051 Komponen I.A.1.1 1 002 OUtput I.A.2 I I 051 Komponen I.A.2.1 I 052 Komponen I.A.2.2 I 0002 Kegiatan I.B I 1 001 OUtput I.B.1 I 051 Komponen I.B.1.1 PEJABAT /PETUGAS PENELAAH: KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: NAMA JABATAN Tanda Tangan 1. Kepala Seksi/Eselon IV 1. 2. Kepala Sub DirektoratjEselon III 2. 3. Kepala Biro Perencanaan 3. KEMENTERIAN KEUANGAN: NAMA JABATAN Tanda Tangan 1. Kepala Seksi/Eselon IV 1. 2. Kepala Sub DirektoratjEselon III 2. 3. Direktur Anggaran 3. KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN Perencanaan dan Pembangunan Nasional: NAMA JABATAN Tanda Tangan 1. Staf 1. 2. Kepala Sub DirektoratjEselon III 2. 3. Direktur. ...... 3. r·�
155 Selain itu, untuk menghasilkan laporan Angka Dasar berdasarkan belanja operasional dan belanja non-operasional, lakukan langkah­ langkah sebagai berikut: a. Pada aplikasi KPJM pilih menu "Laporan", kemudian pilih sub menu "Laporan Pendukung"; b. Pilih levelj tingkat informasi kinerja yang ingin ditampilkan (misal: tingkat Keluaran ( Output) Kegiatan) kemudian pilih tab menu "Per Kelompok Belanja", maka laporan yang memisahkan belanja operasional dan belanja non-operasional akan muncul. Lt\PORAN PER KELOMPOK BELANJA LAUT BADAN KEAMANAN Tanggal Update :09-04-2017 Rupiabl (Dalamju:a Selanjutnya, mengingat surat Pagu belanja non-operasional, pereviu di Direktorat langkah sebagai berikut untuk memperoleh menurut sumber dana: Angka Dasar yang akan menjadi lampiran menurut belanja operasional selain dibedakan Indikatif dan menurut sumber dana, maka juga dirinci Anggaran juga harus melakukan langkah­ laporan Angka Dasar a. Pilih menu kemudian pilih submenu "Laporan "Laporan" Pendukung"; b. Pilih level/ tingkat kegiatan kemudian pilih tab menu "Sumber Dana", maka laporan Angka Dasar per sumber dana akan muncul.
156 REXCANA ANGGA&\4'1 DAN SUMBER D.<-\.NA 119 T K/L 5-73.4 Du.kt.U?i.{J<Ul 635.19t1,8·:?. Manqfe.mrm Palaksa•naa.n 63.5.19:1)!,5 OJ:iD 0,00 0100 I{anlla 06 Prog-ram Peutugkatan 255.13>1.09 150.13>1 .. 0!! lOD.DOO,OO 4.000,00 O,GO Kean�anan dan Dan 'Res elamatau 7.867,83 Edi67_,83 .Prmylapan .K>ll:ti,laka.n ��e--a,ns.alL:t:n Dan Keselamatan. Lal.lt 0,00 4.000,00 >£.000,00 0,00 O,OG Unit Angka Dasar hasil pembahasan antara Biro Perencanaan/ Perencana K/L dengan masing-masing mitra kerja di Direktorat Jenderal Anggaran-Kementerian Keuangan selanjutnya dihasilkan ke koordinator masing-masing Direktorat Anggaran untuk dikompilasi. Selanjutnya, Angka Dasar hasil kompilasi disampaikan oleh masing­ masing koordinator Direktorat Anggaran setelah disetujui oleh masing­ masing Direktur ke koordinator Pagu Indikatif. Setelah itu, Angka Dasar belanja K/L tersebut disampaikan oleh koordinator Pagu Indikatif ke Direktorat Penyusunan APBN, sebagai bahan penyusunan Pagu Indikatif. D. PENYESUAIAN ATAS KETERSEDIAAN RESOURCE ENVELOPE Setelah Angka Dasar belanja K/L tahun yang direncanakan disampaikan ke Direktorat Penyusunan APBN, akan diketahui perbedaan an tara besaran Angka Dasar hasil konsolidasi Direktorat Anggaran dengan besaran Angka Dasar belanja K/L yang disusun oleh Direktorat Penyusunan APBN berdasarkan ketersediaan anggaran. Dalam hal Angka Dasar hasil konsolidasi lebih rendah dari resource envelope, selisih lebihnya merupakan sumber pendanaan untuk kebijakan baru; Dalam hal Angka Dasar konsolidasi lebih tinggi dari resource envelope, dan rapat pimpinan Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan memutuskan untuk melakukan penyesuaian ke bawah terhadap Angka Dasar konsolidasi yang dihasilkan, maka penyesuaian ke bawah Angka
1 57 Dasar tersebut dilakukan dengan memasukkan faktor penyeimbang secara proporsional untuk tiap-tiap K/L, dengan membagi angka resource envelope terhadap Angka Dasar tingkat pusat. Contoh: Jika Angka Dasar konsolidasi rupiah) dan resource envelope sebesar Rp2. 000 triliun (dua ribu triliun yang ditetapkan sebesar Rp 1 .600 triliun (seribu enam ratus triliun rupiah), maka faktor penyeimbang adalah sebesar 80o/o (delapan Atau puluh persen). dengan kata lain, faktor pengurang secara total adalah sebesar 80% ( delapan puluh persen). Langkah pertama yang dilakukan oleh perev1u di Direktorat J enderal Anggaran Kementerian Keuangan adalah menghitung faktor pengurang K/L. total untuk tiap-tiap Langkah berikutnya, pereviu akan melihat Keluaran ( Output) Kegiatan dan komponen, untuk melihat Keluaran ( Output) Kegiatan atau komponen mana saja yang berpotensi untuk dikurangi, dan berapa besarnya pengurangan tersebut. Dalam hal ini, Direktorat Anggaran melakukan penyesuaian Angka Dasar terhadap resource envelope dalam Aplikasi KPJM secara manual (sama seperti proses perbaikan). Langkah ini dilakukan dengan simulasi berulang-ulang sehingga diperoleh pemotongan total untuk seluruh Keluaran ( Output) Kegiatan atau komponen sebesar faktor pengurang total. Dalam aplikasi KPJM, langkah-langkah untuk melakukan penyesua1an terhadap resource envelope adalah sebagai berikut: 1 . Login ke aplikasi KPJM sebagai user DJA, kemudian pastikan data ADK KPJM yang paling mutakhir telah di-restore ke dalam aplikasi KPJM; 2 . Pilih menu "Anggaran Maju" kemudian pilih sub menu & Prakiraan "Resource Envelope"; 3. Pada menu "Dasar Resource EnvelopE!', masukkan angka resource envelope yang sesuai. Angka tersebut merupakan angka faktor penyeimbang yang didapatkan melalui perbandingan antara angka resource envelope dengan Angka Dasar tingkat pusat hasil konsolidasi. Kemudian akan muncul jumlah pagu yang harus disesuaikan; 4. Lakukan penyesuaian "Unit", "Program", 4. Lakukan penyesuaian "Unit", "Program", anggaran dan Prakiraan "Kegiatan", "Output'', dan "Komponen" yang akan disesuaikan alokasinya. Pilih tombol "Edit" untuk melakukan penyesuaian dengan pagu resource envelope (langkah yang dilakukan sama seperti tahap "Perbaikan" ). Lakukan penyesuaian sampaijumlah Angka Dasar sesuai dengan resource envelope.
1 58 5. Lakukan perhitungan pemutakhiran Maju Angka Dasar dan Prakiraan dengan melakukan eksekusi tombol "Proses" yang terdapat pada menu "Proses Resource Envelope"; 6 . Periksa laporan hasil perhitungan maJU melalui menu "Laporan Resource Envelope"; 7 . Apabila angka pada Angka Dasar dan Prakiraan Maju disetujui, lakukan persetujuan pada menu "Persetujuan Resource Envelope". KEMENTERIAN KEUANGAN KEMENT!l!Ail LE.MBAGA 10T -t· ... · '15 E. PENYAMPAIAN DAN PEMUTAKHIRAN PRAKIRAAN MAJU DARI K/L KE KEMENTERIAN KEUANGAN Sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, K/L menyusun RKA-K/L pagu anggaran dan/ a tau alokasi anggaran disertai 3 (tiga) tahun berikutnya. Indikatif Maju dengan Prakiraan dalam Pagu Setelah Angka Dasar ditetapkan K/ L dibantu oleh mitra K/ L di tahun yang direncanakan, Direktorat Jenderal Anggaran mengunggah data Angka Dasar dan DSW Client Server Prakiraan Maju yang telah disusun melalui aplikasi dengan langkah sebagai berikut: 1 . Backup data Angka Dasar dan Prakiraan Maju ke dalam format .XML dengan memilih menu "Admin" dan submenu "Ekspor/Impor RKA-KL" dan diikuti dengan memilih "Backup KPJM untuk RKA-KL", kemudian pilih Tahun Anggaran, K/L, dan Unit dan pilih tombol proses (pastikan terdapat folder "transfer_rkakl" pada drive c: a tau windows); 2 . Lakukan proses backup data Angka Dasar dan Prakiraan Maju untuk setiap unit. Data backup Angka Dasar dan Prakiraan Maju untuk setiap unit akan tersimpan dalam folder "transfer_rkakl";
1 59 3. Back up data Angka Dasar dan Prakiraan tersebut disampaikan 3. Back up data Angka Dasar dan Prakiraan tersebut disampaikan kepada Mitra Kerja K/L di Direktorat Jenderal dan Anggaran; 4. Mitra kerja K/L di Direktorat pengunggahan 4. Mitra kerja K/L di Direktorat pengunggahan data backup data Angka Dasar dan Prakiraan Maju untuk setiap unit dengan format .XML melalui aplikasi DSW Client Server. Angka Dasar dan Prakiraan Maju yang telah dimutakhirkan dengan anggaran tahun yang direncanakan disusun dengan mengikuti format sebagai berikut. PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN & PRAKIRAAN lVIAJU (TINGKAT OUTPUT) K/l 955.525,.93 .gg-;),330.95 92 L3151�l-; 01-Progcam Dukungan �ranajemen TugasTeknis Lainnra :Sakamla Dan l'ela.ksanaan "532.0S5 • .S3 635.l:9l;S5 557.2�7.�5 573-l-Dukungan Manaj<!men Pelaksanaan Tugas Teknis Kamla 532.085.53 035.1'91,95 65>.7l7,-l5 fi8i) !J51l,5l 5?11.130))0 5-12.705.10 5B1l.N5,B1 l.i52 .. 8:S l.G73,D! 1.11�,;1� S£'4..15 B32 .. 90 ao2.o:; 5.286,35 4.SlQ.7Z S3JlQA"5 1.096.:10 L021�3Q Lf157.l-� !-------- 955-Layanen .Sier>l.J�:n:ram sr .. rN i!:j'if!li!n Hubun�=.n .M;,:;yaraka:t ·d.e..n ·nikui 37Z:DD 285.33 3!0.32 2US .. BG 35:!.65 2?:;,1:;. 1.·!5..1-;tiD 15:2,77 lsall l63)55 189,5:5 5·Ga.<S! 566,.92 585,!15 �5il.35 iHt9S :i3l.67 !.056A.7 9-3J.,l0 L!ilS.5;; LU54.20 1.0SS.S2 E0.55S.36 74.fr7l..76 77.�1 9)5� 79.9J.?.7S s:.3�3 . .tU
1 60 ILUSTRASI PEMUTAKHIRAN ANGKA DASAR DAN PRAKIRAAN MAJU Langkah 1 : Pengguliran Prakiraan PM3 Maju, serta Penyusunan Contoh perhitungan Angka Dasar tahun rencana (TR) pada tahun n dan Prakiraan Maju (PM) sebuah K/L yang memiliki 1 program dengan 2 Keluaran ( Output) Kegiatan pada tahun sebelumnya adalah sebagai berikut: Realisasi TA1 TR2 PM31 PM2 PM3 (t-2) (t-1 ) (t-1) (t) (t+ 1 ) (t+2) (Rp juta) (Rp (Rpjuta) (Rp juta) (Rp juta) (Rp juta) juta) Kegiatan 1 : 200 1 75 150 2 5 0 300 350 Keluaran ( output) 1 : 1 80 1 55 120 2 10 250 290 komponen utama 1 100 95 90 160 180 200 komponen utama 2 10 10 10 20 30 40 komp. pendukung 1 70 50 20 30 40 50 Keluaran ( output) 2 : 2 0 2 0 30 40 50 60 komponen utama 1 20 20 30 40 50 60 Volume Keluaran ( Output) Kegiatan adalah sebagai berikut: TR PM1 PM2 PM3 (t) (t+ 1 ) (t+2) (t+3) (volume) (volume) (volume) (volume) Keluaran ( output) 1 5 8 1 0 1 2 Keluaran ( output) 2 10 2 0 2 0 4 0 1. flustrasi Pengguliran (roll-over Maju ) Prakiraan Biro Perencanaan/Unit Perencana K/L menggulirkan ( roll-over) Prakiraan Maju tahun sebelumnya ke tahun berjalan menggunakan Aplikasi KPJM yang kemudian menjalankan proses secara otomatis sebagai berikut: 1 T A-Tahun Anggaran 2 TR-Tahun Rencana 3 PM -Prak:iraan Maju
1 6 1 Realisasi TA TR PM1 PM2 PM3 (t-2) (t-1) (t) (t+ 1) (t+2) (t+3) (Rp juta) (Rp juta) (Rp juta) (Rp juta) (Rp juta) (Rp juta) Anggaran dan 200 1 75 1 50 250 300 350 PMTA Realisasi TA TR PM1 PM2 PM3 (t-2) (t-1) (t) (t+ 1) (t+2) (t+3) (Rp juta) (Rp juta) (Rp juta) (Rp juta) (Rp juta) (Rp juta) IAnggaran dan 1 65 1 50 250 300 3 50 PMTA 2. flustrasi Perhitungan Penyusunan PM34 Biro Perencana/Unit Perencana K/L akan membuat PM3 secara otomatis menggunakan Aplikasi KPJM sebagai berikut: ,..--- ...... TA TR PM1 PM2 / ,' PM3 ' ' I \ Angka Dasar dan PM \ \ \ I I I I (t-1) (t) (t+ 1) (t+3) (t+2) I ' (Rp juta) (Rp juta) � (Rp juta) (Rp juta) (Rp juta) 350, 300 1 50 250 350 I ' / I' '... .- "' ..... ___ ,.,. Rumus untuk menghitung PM3 sebuah Keluaran ( Output) Kegiatan adalah sebagai berikut: + Alokasi Komponen Pendukungt Alokasi Outputt = Alokasi Komponen Utamat . Alokas1 Komponen UtamapM3 = Alokasi Komponen UtamapMz V 1 o ume utputpMz 0 X Volume OutputpM3 Alokasi Komponen Pendukung PM3 = Alokasi Komponen PendukungpMz Perhitungan berikut mengasumsikan bahwa seluruh komponen, Keluaran ( Output) Kegiatan dan program dalam sebuah K/L akan berlanjut ke PM3. 4 PM3 -Prakiraan Maju Tahun Ketiga
1 62 TR PM1 PM2 PM3 (t) (t+ 1 ) (t+2) (t+3) (Rp juta) (Rp juta) (Rpjuta) (Rp juta) Kegiatan 1 250 300 3 50 350 Keluaran ( output) 1 210 250 290 2 9 0 komponen utama 1 160 180 200 (200 I 12x 12)= 200 komponen utama 2 20 30 40 (40 I 12x12) = 40 komp. pendukung 1 30 40 50 50 Keluaran ( output) 2 40 50 60 60 komponen utama 1 40 50 60 (60I40x40) = 60 Langkah 2: Penyesuaian Atas Kinerja Realisasi Contoh anggaran dan Prakiraan Maju tahun berjalan untuk satu program K/L yang memiliki 4 Kegiatan dengan realisasi tahun sebelumnya sebagai berikut: Realisasi TA TR PM1 PM2 PM3 (t-2) (t-1 ) (t) (t+ 1 ) (t+2) (t+3) (o/o) (Rp juta) (Rp juta) (Rp juta) (Rp juta) (Rp juta) Program 1 72,5 470 430 460 400 390 Kegiatan 1 80 250 200 3 2 0 280 260 Kegiatan 2 66,7 1 50 100 0 50 80 Kegiatan 3 1 00 70 90 1 10 5 0 3 0 Kegiatan 4 0 0 40 3 0 2 0 2 0 1. flustrasi Perhitungan Penyesuaian Atas Kinerja Real isasi Kinerja realisasi ini akan dimasukkan ke dalam Aplikasi KPJM oleh Biro Perencanaan/Unit Perencana K/L, dan kemudian akan secara otomatis mengurangi anggaran dan Prakiraan Maju pada tahun yang direncanakan. Maju ini (yaitu Prakiraan Maju 3 anggaran dan Prakiraan Pengurangan (tiga) tahun ke depan) akibat diaplikasikannya kinerja realisasi pada tingkat
1 63 Kegiatan dengan perhitungan sebagai berikut: Anggaran dan Prakiraan Majubaru = Anggaran Prakiraan Maju1ama x tingkat realisasi Penerapan tingkat realisasi menghasilkan perubahan Angka Dasar dan Prakiraan Maju sebagai berikut: Realisasi TR PM1 PM2 PM3 (o/o) (t) (t+ 1) (t+2) (t+3) (Rp juta) (Rp juta) (Rp juta) (Rp juta) Program 1 356,7 396,0 327,3 3 1 1,3 Kegiatan 1 80 200 X 0,8 = 320x 0,8= 280 X 0,8 = 260 X 0,8 = 160 256 224 208 Kegiatan 2 66,7 100 X 0,667 0 X 0,667 = 50 X 0,667 80 X 0,667 = 66,7 0 = 33,3 = 53,3 Kegiatan 3 100 90 X 1 = 90 1 10 X 1 = 50 X 1 = 50 30 X 1 = 30 1 10 Kegiatan 4 0 40 30 20 20 2. flustrasi Perhitungan Damp ak Penyesuaian Atas Kinerja Realisasi Perubahan bersih terhadap anggaran dan Prakiraan Maju yang dihasilkan dari Aplikasi KPJM atas perhitungan terhadap penyesuaian kinerja realisasi adalah sebagai berikut: TR PM1 PM2 PM3 (t) (t+ 1 ) (t+2) (t+3) (Rp juta) (Rp juta) (Rp juta) (Rp juta) Program 1 (73,3) (64,0) (72, 7) (78,7) Kegiatan 1 160-200= 256-320 = 224-280 = 208-260 = (40) (64) (56) (52) Kegiatan 2 66,7-100 = (33,3) 0-0 =0 33,3-50 = 53,3-80 = ( 16,7) (26,7) Kegiatan 3 90-90::::0 1 10 - 1 10 =0 50 50= 0 30 -30 = 0 Kegiatan 4 40-40::::0 30-30 = 0 20-20 = 0 20-20 = 0
1 64 Langkah 3: Penyesuaian Atas Parameter Ekonomi Dan Non-Ekonomi Angka Dasar dan Prakiraan Maju yang telah dilakukan roll-over (Langkah 1 ) dan kinerja realisasi (Langkah 2), kemudian disesuaikan dengan parameter pada tahun sebelumnya menggunakan parameter ekonomi dan non-ekonomi untuk tahun bersangkutan. Sebagai contoh, tarif parameter berikut telah digunakan dalam proses pada tahun sebelumnya dengan tarifuntuk PM3 belum disediakan dan belum di input dalam Aplikasi KPJM: TR PM1 PM2 PM3 (t) (t+ 1 ) (t+2) (t+3) Accress 3,1 °/o 3,1 o/o 3,1 °/o Inflasi 4,1 o/o 4,1 % 4,2% Kemudian, Direktorat Penyusunan APBN-Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan menyusun revisi parameter ekonomi sebagai berikut: TR PM1 PM2 PM3 (t) (t+ 1 ) (t+2) (t+3) Accress - baru 3,1 o/o 3,1 °/o 3,1 % 3,1 o/o Inflasi -baru 4,3°/o 4,5°/o 4,6o/o S,Oo/o 1. flustrasi Penyesuaian Atas Parameter Ekonomi Dan Non-Ekonomi Baru - Inflasi dan Accress Angka Dasar dan Prakiraan Maju yang berlaku harus disesuaikan dengan parameter ekonomi dan non-ekonomi yang terbaru. Dalam hal terdapat pemutakhiran parameter inflasi dan/ atau acress, hal terse but dilakukan oleh Direktorat Anggaran dengan cara meng-input angka-angka di atas ke dalam Aplikasi KPJM. Perhatikan bahwa accress dan inflasi diaplikasikan secara kumulatif. Perhitungan untuk accress dan inflasi diproses secara otomatis oleh Aplikasi KPJM pada tingkat komponen sebagai berikut: (1 + inflasi = (1 . f1 . 1 ) barut) Tahun Anggarant +In as1 amat barut) (1 + inflasi barut+l) lamat) (1 + inflasi lamat+1) barut) (1 + inflasi barut+l) (1 + inflasi barut+z) (1 + inflasi lamat+l) (1 + inflasi lamat+z) . . (1 + inflasi x _____ (1 + inflasi t+l M UJU = ......;....:_;;..__ Praktraan . . (1 + inflasi t+Z (1 + inflasi lamat) PraktraanMaJU = x x - ------'-- . . (1 + inflasi x (1 + inflasi barut) (1 + inflasi x lamat) (1 + inflasi barut+z) (1 + inflasi barut+3) lamat+z) (1 + inflasi lamat+3) barut+l) (1 + inflasi lamat+l) (1 + inflasi t+3 PrahraanMaJU = x------- t = Tahun Rencana
1 65 Dengan mengacu pada Contoh 1 sebelumnya, Angka Dasar dan Prakiraan Maju dimutakhirkan pada tingkat komponen untuk Keluaran ( Output) Kegiatan 1 sebagai berikut: TR PM1 PM2 PM3 (t) (t+ 1 ) (t+2) (t+3) (Rpjuta) (Rp juta) (Rp juta) (Rp juta) Keluaran ( output) 1 : 120,2 2 11 , 0 252,0 306,0 komponen utama 1 (90 X 1,043)/ (160 X 1,043 (180 X 1,043 X (200 X 1,043 (1,041) = 90,2 X 1,045 X X 1,045 X 1 ,045) 1 ( 1,041 1,046)/ (1,041 1,046 X X 1,041) = X 1,041 X 1,050)/(1,041 160,9 1,042) = 181,7 X 1,041 X 1,042 X 1,0) = 212,0 komponen utama 2 (10 X 1,043)/ (20 X 1,043 X (30 X 1,043 X (40 X 1,043 X (1,041) = 10,0 1,045)/(1,041 1,045 X 1,045 X 1,046 X 1,041) = 1,046)/ (1,041 X 20,1 X 1,041 X 1,050)/(1,041 1,042) = 30,3 X 1,041 X 1,042 X 1,0) = 42,4 komponen 1 (gaji & tunjangan) 1,031)/(1,031) pendukung (20 X (30 X 1,031 X (40 X 1,031 X (50 1,031 X 1,031)/(1,031 1,031 X 1,031 X 1,031 = 20,0 x1,031)= 1,031)/(1,031 X 30,0 x1,031x 1,031)/(1,031 1,031) = 40,0 x1,031x 1,031 X 1,0 = 51,5) l
1 66 2. flustrasi dampak Penyesuaian Atas Parameter Ekonomi dan Non-Ekonomi Baru -Inflasi dan Accress Perubahan bersih terhadap Angka Dasar dan Prakiraan Maju yang dihasilkan dari Aplikasi KPJM atas perhitungan terhadap accress dan inflasi adalah se bagai beriku t: TR PM1 PM2 PM3 (t) (t+ 1 ) (t+2) (t+3) (Rp juta) (Rp juta) (Rpjuta) (Rp juta) Keluaran ( output) 1 : 0,2 1 , 0 2 , 0 1 5, 9 komponen utama 1 90,2-90 = 1 60,9-1 60 = 1 81 ,7- 180 2 12,0-200 = 0,2 0,9 = 1 ,7 12,0 komponen utama 2 10- 10 = 20,1-20 = 30,3-30 = 42,4-40 = 0,0 0,1 0,3 2,4 komponen 20-20 = 30-30= 0,0 40-40 = 5 1,5-50= .. pendukung 1 (gaji & 0,0 0,0 1 ,5 tunjangan) Langkah 4 : Penyesuaian Angka Dasar dan Prakiraan Maju dengan Perbaikan Volume danjatau Alokasi Contoh berikutnya mengunakan Angka Dasar dan Prakiraan Maju sebuah K/L yang memiliki 1 program sebagai berikut: TR PM1 PM2 PM3 (t) (t+ 1 ) (t+2) (t+3) (Rp juta) (Rp juta) (Rp juta) (Rp juta) Keluaran ( output) 1 4 1 0 800 560 450 komponen utama 1 260 500 300 230 komponen utama 2 120 250 200 1 60 komponen pendukung 1 30 50 60 60 Volume Keluaran ( Output) Kegiatan adalah sebagai berikut: TR PM 1 PM2 PM3 (volume) (volume) (volume) (volume) Keluaran ( output) 1 5 1 0 8 6 1 . flustrasi Penyesuaian Atas Perbaikan Volume -Keluaran (Output) Kegiatan Dasar tidak berlanjut mulai pada Angka Dalam hal dalam DIPA tahun berjalan terdapat programj kegiatan/ Keluaran ( Output) Kegiatan yang berasal dari hasil pembahasan dengan DPR, programj kegiatanjkeluaran ( output) tersebut semestinya tidak
1 67 berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Langkah yang harus dilakukan adalah dengan memutakhirkan volume Keluaran ( Output) Kegiatan dan alokasi komponen pendukung di dalam aplikasi KPJM seperti berikut: a) memutakhirkan volume Keluaran ( Output) Kegiatan Angka Dasar (TR) , PM1 , PM2, dan PM3 menjadi 0 (nol) b) memutakhirkan alokasi komponen pendukung AD (TR) , PM1 , PM2, dan PM3 menjadi 0 (nol) TA PM1 PM2 PM3 (volume) (volume) (volume) (volume) Keluaran ( output) 1 0 0 0 0 Angka Dasar dan Prakiraan Maju akan dimutakhirkan secara otomatis se bagai beriku t: TR PM1 PM2 PM3 (t) (t+ 1 ) (t+2) (t+3) (Rp juta) (Rp juta) (Rp juta) (Rp juta) Keluaran ( output) 1 4 1 0 800 560 0 komponen utama 1 260/5x0=0 500/lOxO=O 300/8x0=0 230/6x0=0 komponen utama 2 1 20/5x0=0 250/1 0x0=0 200/8x0= 0 1 60/6x0=0 komponen pendukung 1 0 0 0 0 2 . flustrasi Penyesuaian Atas Kebijakan Kontrak Tahun Jamak - Volume Keluaran ( Output) Kegiatan Diu bah Diasumsikan, K/L memutuskan untuk mempercepat progress Keluaran ( Output) Kegiatan 1 yaitu Keluaran ( Output) Kegiatan 1 akan diberhentikan pada tahun PM3 dan semua Keluaran ( Output) Kegiatan PM3 akan dilaksanakan pada tahun PM2. Angka Dasar dan Prakiraan Maju akan disesuaikan oleh Unit Perencana K/L dengan memutakhirkan volume Keluaran ( Output) Kegiatan dan alokasi komponen pendukung dalam Aplikasi KPJM sebagai berikut: volume Keluaran ( Output) Kegiatan a) memutakhirkan dari 8 ( delapan) menjadi 1 4 (empat belas) pada PM2, dan dari 6 (enam) menjadi 0 (nol) pada PM3; dan b) memutakhirkan alokasi komponen pendukung dari Rp60 juta (enam puluhjuta rupiah) menjadi Rp1 20 juta (seratus dua puluhjuta rupiah) pada PM2, dan dari Rp 60 juta (enam puluh juta rupiah) menjadi Rp1 2 0 juta (seratus dua puluh juta rupiah) pada PM3.
168 TA PM 1 PM2 PM3 (volume) (volume) (volume) (volume) Keluaran ( output) 1 5 10 8 + 6 = 14 6 -6=0 Angka Dasar dan Prakiraan Maju akan dimutakhirkan secara otomatis sebagai berikut: TR PM1 PM2 PM3 (t) (t+ 1) (t+2) (t+3) (Rp juta) (Rp juta) (Rp juta) (Rp juta) Keluaran ( output) 1 410 800 9 9 5 0 komponen utama 1 260 500 300/8x14=52 5 230/6x0=0 komponen utama 2 1 20 250 200/8x14=350 1 60/6x0=0 komponen pendukung 1 30 50 60 + 60 = 120 60-60 = 0 3. flustrasi Perbaikan Alokasi-Komponen Pendukung Berikut merupakan alokasi dari komponen gaji dan tunjangan pada suatu K/L: TR PM1 PM2 PM3 (t) (t+ 1) (t+2) (t+3) (Rp juta) (Rp juta) (Rp juta) (Rp juta) Keluaran ( output) (Layanan 1000 1100 1200 1300 Perkantoran) Komponen Pendukung 1 000 1 100 1 200 1 300 (00 1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan) Diasumsikan, K/L menyampaikan perbaikan database yang kepegawaian berdampak pada usulan kenaikan belanja gaji dan tunjangan sebesar Rp10 juta (sepuluh juta rupiah) pada tahun yang direncanakan dan (asumsi accress adalah sebesar 3,1 (tiga koma satu)). Angka seterusnya Dasar dan Prakiraan Maju akan disesuaikan K/L oleh Unit Perencana dengan memutakhirkan alokasi komponen pendukung dalam aplikasi KPJM sebagai berikut: a) Menghitung penambahan alokasi gaji dan tunjangan yang menjadi usulan kenaikan belanja gaji dan tunjangan untuk Angka Dasar dan Prakiraan Maju;
1 69 b) memutakhirkan alokasi komponen pendukung untuk Angka Dasar dan Prakiraan Maju pada aplikasi KPJM sehingga menjadi sebagai berikut: TR PM1 PM2 PM3 (t) (t+ 1 ) (t+2) (t+3) (Rp juta) (Rp juta) (Rp juta) (Rp juta) Keluaran ( output) (Layanan 1 000 1 100 1 200 1 300 Perkantoran) Komponen Pendukung (1000 + (10 X (1100 + (10 (00 1 Pembayaran Gaji dan 1,031))= X 1,031 X 1000,31 1,031)) = Tunjangan) 1110,63 Komponen Pendukung (1000 + (10 X (1100 + (10 (00 1 Pembayaran Gaji dan 1,031))= X 1,031 X 1000,31 1,031)) = Tunjangan) 1110,63 (1200 + (10 (1300 + (10 X 1,031 X x1,031x 1,031 X 1,031)) = 1,031 X 1210,96 1,031)) = 1311,30 4 . flustrasi Perbaikan Alokasi -Komponen Utama Pemerintah memutuskan bahwa setelah output ada kekurangan Rp50 juta (lima puluh juta rupiah) pada TA karena belum memperhitungkan tambahan alokasi selisih kurs mengenai Keluaran ( Output) Kegiatan 1 , komponen utama 1 dan komponen utama 2 . Anggaran tahun rencana dan Prakiraan Maju akan disesuaikan oleh Unit Perencanaan K/L dengan memutakhirkan alokasi di dalam aplikasi KPJM seperti berikut: a) memutakhirkan output 1 , alokasi komponen utama 1 TR dari Rp260 juta (dua ratus enam puluhjuta rupiah) menjadi Rp300 juta (tiga ratus juta rupiah) pada TA; dan b) memutakhirkan output 1 , alokasi komponen utama 2 TR dari Rp1 2 0 juta (seratus tiga dua puluh juta rupiah) menjadi Rp1 30 juta (seratus puluh juta rupiah) pada TA. Penyesuaian ini dilakukan pada tahap terakhir proses perbaikan dalam aplikasi KPJM. TR PM1 PM2 PM3 (t) (t+ 1) (t+2) (t+3) (Rp juta) (Rp juta) (Rp juta) (Rp juta) Keluaran ( output) 1 460 800 560 450 komponen utama 1 260 + 40 = 300 500 300 230 komponen utama 2 120 + 10 = 130 250 200 1 60 komponen 1 30 pendukung 50 60 60
1 70 Prakiraan Maju akan dimutakhirkan menggunakan parameter accress dan inflasi Langkah 3 secara otomatis sebagai berikut: TR PM1 PM2 PM3 (t) (t+ 1 ) (t+2) (t+3) (Rp juta) (Rp juta) (Rp juta) (Rp juta) Keluaran ( output) 1 460 852,3 6 14, 3 504,4 komponen utama 1 300 500 + (40 X 300 + (40 X 230 + (40 X 1,045 1,045) = 1,045 X 1,046) X 1,046 X 1,05) = 541,8 = 342,8 272,9 komponen utama 2 130 250 + (10 X 200 + (lOx 160 + (10 X 1,045 1,045) = 1,045 X 1 ,046) X 1,046 X 1,05) = 260,5 = 211,5 171,5 komponen pendukung 1 30 50 60 60 Langkah 5: Penyesuaian Angka Dasar dan Prakiraan Maju dengan Kebijakan Baru Selain perbaikan volume Keluaran ( Output) Kegiatan dan/ a tau perbaikan alokasi, pada Angka Dasar dan Prakiraan Maju dapat disesuaikan dengan kebijakan baru U ika ada). Secara umum, Angka Dasar dan Prakiraan Maju disesuaikan oleh Biro Perencanaan/Unit Perencana K/L dengan input dalam aplikasi KPJM sebagai berikut: a. Penambahan Keluaran ( Output) Kegiatan baru yang belum terdapat dalam database RKA-KL; b. Penambahan volume Keluaran ( Output) Kegiatan pada komponen utama untuk program/kegiat anjkeluaran ( output) yang baru; dan c. Penambahan pada komponen pendukung untuk alokasi programj kegiatanjkeluaran ( output) yang baru. Langkah yang dilakukan Unit Perencanaan K/L dalam memutakhirkan Angka Dasar dan Prakiraan Maju atas kebijakan baru di dalam aplikasi KPJM, adalah se bagai beriku t: Mengidentifikasi program yang dipengaruhi kebijakan baru tersebut; Mengidentifikasikan kegiatan yang dipengaruhi kebijakan baru; Mengidentifikasikan Keluaran ( Output) Kegiatan yang (volume dan alokasi) dipengaruhi kebijakan baru. 1 . flustrasi Penyesuaian Atas Kebijakan Baru -Keluaran (Output) Kegiatan baru mulai pada tahun PM2 bahwa Keluaran ( Output) Kegiatan 2 dengan Pemerintah memutuskan volume Keluaran ( Output) Kegiatan 4 akan diperlukan mulai tahun PM2
1 7 1 dengan anggaran Rp500 juta (lima ratus juta rupiah). K/L mengidentifikasikan bahwa Keluaran (Output) Kegiatan 2 ini adalah Keluaran (Output) Kegiatan teknis yang akan dihasilkan dengan 1 komponen utama dan 1 komponen pendukung dengan biaya masing­ juta masing Rp400 juta (empat ratus juta rupiah) dan Rp1 00 juta (seratus rupiah). Angka Dasar dan Prakiraan Maju akan disesuaikan oleh Unit Perencanaan K/L dengan memutakhirkan volume output dan alokasi komponen pendukung di dalam aplikasi KPJM seperti berikut: a) membuat Keluaran (Output) Kegiatan baru pada programj kegiatan bersangku tan; b) memutakhirkan volume Keluaran (Output) Kegiatan dengan meng- input nilai 0 (nol) pada TA dan PM1 serta nilai 4 (empat) pada PM2 dan PM3; dan c) memutakhirkan alokasi komponen pendukung dengan meng-input nilai 0 (nol) pada TA dan PM1 serta Rp1 00 juta (seratus juta rupiah) pada PM2 dan PM3. TA PM 1 PM2 PM3 (volume) (volume) (volume) (volume) Keluaran (output) 2 0 0 4 4 Angka Dasar dan Prakiraan Maju akan dimutakhirkan secara otomatis sebagai berikut: TR PM1 PM2 PM3 (t) (t+ 1 ) (t+2) (t+3) (Rp juta) (Rp juta) (Rp juta) (Rp juta) Keluaran (output) 2 0 0 500 500 komponen utama 1 0 0 400/4*4 = 400 4001 4*4 = 400 komponen pendukung 1 0 0 1 00 1 00
172 Maju Kertas Kerja Reviu Atas Angka Dasar dan Prakiraan Pengguliran 1. Konfirmasi Kesesuaian KPJM Data Aplikasi YA TIDAK setelah proses pengguliran Apakah data-data pada Aplikasi KPJM telah D D dimutakhirkan dengan alokasi anggaran yang DPR? disetujui Jika jawabannya 'YA', lampirkan Laporan hasil D D validasi pada tingkat K/L dan program sebelum pengguliran Jika jawabannya 'TIDAK,' dapatkan data-data D D alokasi anggaran yang telah disetujui DPR dan Prakiraan Maju yang berkenaan pastikan data tersebut telah masuk dalam Aplikasi KPJM. Apakah Kode dan Deskripsi K/L dalam Aplikasi D D K/L KPJM sesua1 dengan Kode dan Deskripsi dalam dokumen sebelum pengguliran? Apakah Angka Dasar, Prakiraan Maju 1 {PM1) dan D D sama PM2 pada tingkat K/L setelah digulirkan dengan PM1, PM2 dan PM3 sebelum digulilrkan? Apakah PM3 pada tingkat K/L setelah digulirkan D D sama dengan PM3 sebelum digulirkan? Tingkat Program Ya Tidak Apakah Kode dan Deskripsi setiap Program dalam D D Aplikasi KPJM sesuai dengan Kode dan Deskripsi Program dalam dokumen sebelum pengguliran? Apakah Angka Dasar, Prakiraan Maju 1 {PM1) dan D D PM2 pada setiap Program setelah sama digulirkan dengan PM1, PM2 dan PM3 sebelum digulilrkan? Apakah PM3 pada setiap Program setelah D D digulirkan sama dengan PM3 sebelum digulirkan?
1 73 Tindak Lanjut Jika semuajawaban untuk pertanyaan-pertanyaan Ya D Tidak D terse but 'Y A', lampirkan: Laporan hasil validasi tingkat K/L dan Program setelah pengguliran Jika salah satu jawaban atas pertanyaan- D D pertanyaan terse but 'TIDAK', dapatkan data yang telah disetujui DPR dan Prakiraan Maju yang berkenaan dari DJA, ulangi login ke tahun sebelumnya pada aplikasi KPJM dan lakukan proses pengguliran. 2. Kinerja Realisasi R�alisasi Program Dalam Aplikasi Terhadap Ya Tidak Rel).lisasi Yang Ditetapkan Apakah persentase realisasi yang dituangkan D D dalam Aplikasi KPJM sama dengan persentase realisasi oleh tahun se belumnya yang dilaporkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan? Jika jawabannya 'Y A', lampirkan: D D Laporan realisasi dari Direktorat J enderal Perbendaharaan; dan Laporan kinerja realisasi pada Aplikasi KPJM. Jika jawabannya 'TIDAK' Mutakhirkan persentase realisasi pada D D Aplikasi KPJM sesuai dengan laporan realisasi dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan Ulangi proses di atas. 3. Parameter Penyesuaian Parameter Ya Tidak Apakah parameter- parameter yang dituangkan D D KPJM sama dengan dalam Aplikasi parameter- parameter yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran untuk tahun yang berkenaan?
1 74 Jikajawabannya YA', lampirkan: D - Laporan terkait parameter dari Direktorat D JenderalAnggaran;dan Laporan parameter pada Aplikasi KPJM. Jika jawabannya 'TIDAK' Mutakhirkan parameter pada Aplikasi KPJM D D sesuai dengan laporan parameter dari Direktorat - Ulangi proses di atas. dan J enderal Anggaran; 4. Perbaikan Perbaikan Angka Dasar dan Prakiraan Maju Ya Tidak Apakah penyesuaian yang dilakukan memenuhi D D prinsip I syarat materialitas dan substansial? Apakah penyesua1an yang dilakukan di dukung D D dengan dokumen yang berkenaan (misalnya dokumen perencanaan K/L, daftar BMN, data pegawai)? Apakah ada usulan resm1 dari K/L terkait D D penyesuaian yang ditandatangani pejabat terkait? Apakah komponen utama pada Keluaran (Output) Kegiatan teknis telah memenuhi prinsip-prinsip D D sebagai komponen utama yang sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan? Jika semua pertanyaan tersebut dijawab YA', D D lampirkan: Dokumen pendukung; Usulan resm1 penyesuaian yang telah ditandatangani; Laporan Angka Dasar dan Prakiraan Maju sebelum dan sesudah penyesua1an dari Aplikasi KPJM; dan Dokumen hasil kesepakatan yang penyesuaian telah ditandatangani oleh DJA.
1 75 Jika salah satu dari pertanyaan tersebut dijawab D D 'TIDAK', maka: Jika pr1ns1p materlitas tidak terpenuhi, penyesuaian dibatalkan oleh DJA; Jika memenuhi pr1ns1p materialitas maka lengkapi kelengkapan dokumen; Jika kedua item diatas dipenuhi namun prinsip komponen utama pada Keluaran ( Output) Kegiatan teknis tidak dipenuhi maka benahi komponen utama menjadi komponen pendukung;dan Jika penyesuaian tidak memenuhi syarat maka DJA membatalkan penyesua1an di dalam Aplikasi KPJM, mengirimkan laporan pembatalan penyesua1an kepada K/L dan mengirimkan hardcopy dokumen dan softcopy ( backup data) sebelum dilakukan penyesuaian ke K/L yang bersangkutan. 5. Kebijakan Baru Pagu Anggaran/ Alokasi Anggaran/ APBN-P Penyesuaian Angka Dasar dan Prakiraan Maju Ya Terhadap···Kebijakan Apakah penyesuaian Baru yang dilakukan didukung D Tidak D dengan dokumen yang berkenaan (misalnya renja, dokumen terkait anggaran kebijakan baru, dan kesepakatan terhadap kebijakan baru)? Jika pertanyaan tersebut dijawab 'YA' maka D D lampirkan: Dokumen pendukung; Laporan Angka Dasar dan Prakiraan Maju sebelum dan sesudah penyesuaian kebijakan baru dari Aplikasi KPJM; dan Dokumen hasil kesepakatan penyesua1an kebijakan baru yang telah ditandatangani oleh DJA.
176 Jika salah satu dari pertanyaan tersebut djjawab D D 'TIDAK', maka: Lengkapi dokumen yang dibutuhkan Jika kelengkapan dokumen tidak memenuhi syarat maka DJA membatalkan penyesua1an kebijakan baru di dalam Aplikasi KPJM, mengirimkan laporan pembatalan penyesuaian kepada KL dan mengirimkan hardcopy dokumen dan softcopy ( backup data) sebelum dilakukan penyesua1an kebijakan baru ke KL yang bersangkutan Apakah terdapat penetapan perubahan parameter D D oleh Direktorat Jenderal Anggaran? Jika ada perubahan parameter maka lakukan proses rev1u pada item no 3 (pemutakhiran parameter) -. .. ..: MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. Kepala Ba� n T.U. Kementerian 1(./ ARIF BINTAR 0 YUWON� NIP 19710_91-i 1997031 00! /
1 77 - LAMPIRAN III PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 / PMK.02/ 2 01 7 TENTANG PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN FORMAT DAN TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TERMASUK PENYUSUNAN RUMUSAN KINERJA Rencana Kerj a dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) merupakan dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian NegarajLembaga (K/L) yang disusun menurut Bagian Anggaran K/L. Sebagai dokumen penganggaran, dokumen RKA-K/ L berisi program dan kegiatan suatu K/L yang merupakan penj abaran dari Rencana Kerj a (Renja) K/L beserta anggarannya p ada tahun yang direncanakan. Dalam implementasinya, penyusunan RKA-K/L berpedoman kepada kaidah-kaidah penganggaran sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini. RKA-K/L meliputi RKA-K/L p agu anggaran, RKA-K/L Alokasi Anggaran (pagu Anggaran Pendapatan Belanj a Negara (APBN)) , dan RKA-K/L p agu APBN Perubahan. Tata cara penyusunan RKA-K/L yang diuraikan dalam Lampiran Peraturan Menteri ini adalah untuk RKA-K/L pagu anggaran dan RKA-K/L alokasi anggaran (pagu APBN). Tata cara penyusunan tersebut juga berlaku untuk penyusunan RKA-K/L APBN Perubahan. Setelah RKA-KL tahun yang direncanakan selesai disusun, K/L juga diminta untuk menyusun Prakiraan Maju 3 (tiga) tahun berikutnya. Tata cara menyusun Prakiraan Maju 3 (tiga) tahunan tersebut dij elaskan p ada Lampiran II dari Peraturan Menteri ini. Penyusunan RKA-K/L dilakukan setelah penyusunan Renj a K/L selesai dilakukan. D alam rangka sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional, penyusunan Renj a K/L dan sekaligus peng-input-an referensi kinerj a penganggaran dilakukan dengan menggunakan aplikasi Kolaborasi Renj a dan Informasi Kinerj a Anggaran (KRISNA). Selanjutnya, rumusan Renj a K/L dan kinerj a penganggaran K/L yang sudah tercantum
1 78 - dalam aplikasi KRISNA akan digunakan sebagai refer ensi dalam aplikasi RKA­ K/L. A. PENYUSUNAN RUMUSAN KINERJA PENGANGGARAN DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI KRISNA Untuk menyusun RKA-K/L, diperlukan referensi dalam aplikasi RKA-K/L. Rumusan informasi Kinerj a penganggaran dalam referensi aplikasi RKA-K/L-DIPA bersumber dari informasi Kinerj a penganggaran yang disusun K/L pada saat penyusunan Renj a K/L melalui aplikasi KRISNA. Referensi Kinerj a penganggaran yang dimasukkan ke dalam aplikasi RKA-K/L-DIPA adalah referensi-referensi Kinerj a penganggaran yang diusulkan K/L melalui aplikasi KRISNA, dan sudah disetujui oleh mitra kerj a K/L di Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan. Dengan menggunakan database yang sama, informasi Kinerj a penganggaran yang tercantum dalam RKA-K/L (dalam aplikasi RKA-K/L­ DIPA) akan sama dengan informasi Kinerj a yang tercantum dalam Renj a database perencanaan K/L (dalam aplikasi KRISNA). Proses integrasi (dalam aplikasi KRISNA) dan penganggaran (dalam RKA-K/L) merupakan sebuah proses yang berkelanjuta n, dan dapat digambarkan dalam bagan berikut: Bagan In tegrasi Perencanaan Penganggaran
1 79 - B. PENYUSUNAN RKA-K/L Sebagaimana telah disebutkan pada bagian sebelumnya, penyusunan RKA-K/L dilakukan dengan menggunakan aplikasi RKA-K/L­ DIPA, yang referensi informasi Kinerj a penganggarannya bersumber dari aplikasi KRISNA. Dalam hal aplikasi RKA-K/L-DIPA belum terdapat referensi informasi Kinerj a penganggaran yang memadai, penyusunan rumusan Kinerj a penganggaran dilakukan menggunakan aplikasi KRISNA. Demikian pula dalam hal terdapat perbaikanj perubahan nomenklatur, penambahanj pengurangan rumusan informasi Kinerj a yang dibutuhkan, dilakukan melalui aplikasi KRISNA. Perbaikan j perubahan nomenklatur, penambahanj pengurangan rumusan informasi Kinerj a yang dilakukan oleh K/L harus mendapatkan persetujuan oleh mitra kerj a K/L di Direktorat Jenderal Anggaran-Kementerian Keuangan dan mitra kerj a K/L di Kementeria n PPN / Bappenas, sebelum diintegra sikan ke dalam aplikasi RKA-K/L-DIPA. 1 . PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PENYUSUNAN RKA-K/L a. Biro Perencanaanj Unit Perencanaan K/L Dalam proses penyusunan RKA-K/L, Biro Perencanaan/ Unit Perencanaan K/L bertugas: 1 ) mengkoordinasikan penyusunan Sasaran Strategis K/L beserta indikatornya; 2) mengkoordinasikan perumusan hubungan logis antara Sasaran Strategis K/L beserta indikatornya dengan Sasaran Program beserta indikatornya dan Sasaran Kegiatan beserta indikatornya; dan 3) mengisi Formulir I RKA-K/L. Biro Perencanaan/ Unit Perencanaan K/L juga bertugas menyusun Prakiraan Maju 3 (tiga) tahun berikutnya berdasarkan database RKA-K/L tahun yang direncanakan yang disusun oleh seluruh satuan kerj a (satker) dalam K/L yang bersangkutan.
1 80 - b . Unit Eselon I Dalam proses penyusunan RKA-K/L, unit eselon I bertugas: 1 ) memastikan hubungan logis antara Sasaran Program beserta indikatorny a dengan Sasaran Strategis K/L beserta indikatorn ya; 2) menyusun Keluaran (Output) Program beserta indikatornya; 3) menyusun informasi Kinerj a Tingkat Kegiatan (Formulir 3) yang akan digunakan oleh satker. Informasi Kinerj a tersebut adalah: Sasaran Kegiatan serta indikatornya, Keluaran (Output) Kegiatan serta indikatorny a, Suboutput dan komponen. 4) melakukan penandaan anggaran (budget tagging) pada tingkat Keluaran (Output) Kegiatan. Penandaan anggaran yang dilakukan adalah Prioritas, Nawa Cita, Janj i Presiden, dan Tematik APBN. 5 ) meneliti dan memastikan Pagu Anggaran K/L per program K/L; per j enis be�anj a berdasarkan Pagu Anggaran 6) menetapkan sasaran Kinerj a untuk masing-masing satker mengacu pada dokumen RKP dan Renj a K/L tahun berkenaan untuk: a) volume Keluaran ( Output) Kegiatan dalam kerangka Angka Dasar; dan b) volume Keluaran ( Output) Kegiatan dalam kerangka kebijakan baruj inisiatif Baru. 7) menetapkan alokasi anggaran masing-masing satker untuk: a) alokasi anggaran dalam kerangka Angka Dasar; b) alokasi anggaran dalam kerangka kebij akan barujinisiatif baru; dan c) Alokasi keluaran (output) prioritas sesuaJ. dengan kesepakatan tiga pihak (trilateral meeting) 8) menyiapkan daftar pagu rincian per satker yang berfungsi sebagai batas tertinggi pagu satker; 9) menyusun dokumen pendukung, antara lain Kerangka Acuan Kerj ajTerm Of Reference (TOR) , Rincian Anggaran Biaya (RAB), dan Format Penandaan Anggaran Output Kegiatan; dan
1 8 1 - 1 0) mengumpulkan dan menyatukan dokumen pendukung teknis dari satker, an tara lain Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLU, perhitungan kebutuhan biaya pembangunanj renovasi bangunan gedung negara atau yang sej enis, dan data dukung teknis lainnya. c. Satuan Kerj a (satker) Dalam proses penyusunan RKA-K/L, satker bertugas: 1) menyiapkan dokumen sebagai acuan maupun sebagai dasar pen can tum an sasaran Kinerj a kegiatan dan alokasi (Output) Kegiatan anggarannya pada tingkat Keluaran dalam RKA satker, meliputi: a) informasi mengenai sasaran Kinerj a (sam pai dengan tingkat Keluaran ( Output) Kegiatan) dan alokasi anggaran untuk masing-masing kegiatan (termasuk sumber dana) sesuai kebij akan unit eselon I . Informasi Kinerj a tersebut terbagi dalam alokasi anggaran j enis Angka Dasar danjatau kebijakan baruj inisiatif baru; b) peraturan perundang-unda ngan mengenai struktur organisasi K/ L dan tug as-fungsinya; c) dokumen Renj a K/L dan RKP tahun berkenaan; d) petunjuk penyusunan RKA-K/L; dan e) standar biaya untuk tahun yang direncanakan (meliputi standar biaya masukan, standar biaya keluaran, dan stan dar struktur biaya). 2) meneliti dan memastikan kesesuaian dengan kebijakan unit eselon I dalam hal: a) besaran alokasi anggaran dan satker; b) besaran Angka D asar danjatau kebijakan baru / inisiatif baru. 3) menyusun Kertas Kerj a satker (KK satker) dan RKA Satker serta menyimpan data dalam Arsip Data Komputer (ADK); 4) menyiapkan dokumen pendukung, seperti KAK/TOR, RAB, Penandaan Anggaran (budget tagging) , dan khusus satker BLU dokumen RBA BLU; 5) menyampaikan dokumen pendukung teknis berupa:
1 82 - a) perhitungan kebutuhan biaya pembangunanj renovasi ban gun an gedung negara a tau yang sej enis dari Kementerian Pekerj aan Umum dan Perumahan Rakyat atau Dinas Pekerj aan Umum dan Perumahan Rakyat setempat untuk pekerjaan pembangunanjrenovasi bangunan gedung negara yang berlokasi di dalam negeri dan pekerjaan renovasi bangunan gedung negara yang berlokasi di luar negen (kantor perwakilan) yang mengubah struktur bangunan; b) perhitungan kebutuhan biaya renovasi bangunan gedung negara atau yang sej enis dari konsultan perencana setempat untuk pekerj aan renovasi bangunan gedung negara yang berlokasi di luar negeri (kantor perwakilan) yang tidak merubah struktur bangunan. Informasi mengubah atau tidak struktur bangunan dij elaskan dalam dokumen tersebut; c) data dukung teknis dalam suatu kasus tertentu antara lain: peraturan perundangan-undanganjkeputusan pimpinan K/L yang mendasari adanya kegiatanj keluaran (output), surat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi alokasi Birokrasi untuk dana satker baru, dan sej enisnya; dan/ a tau d) data dukung teknis terkait lainnya sehubungan dengan alokasi suatu Keluaran ( Output) Kegiatan. 2 . PENYUSUNAN RKA-K/L DENGAN APLIKASI RKA-K/L-DIPA Dalam proses penyusunan RKA-K/L oleh K/L (satker, unit eselon I, dan K/L) dilakukan dengan menggunakan aplikasi RKA­ K/L-DIPA. Dalam proses mengisi data yang dilakukan, tidak terdapat pengulangan pengisian an tar level yang ada. Pada tingkat satker, perencana memasukkan segala hal yang diperlukan dalam penyusunan KK satker dan RKA satker (informasi Kinerj a, rincian belanja, dan target pendapatan). Pada tingkat unit eselon I, perencana melakukan restore data dari AD K yang disampaikan oleh satker dan melakukan pengisian-pengisian yang diperlukan pada level eselon I . Pada tingkat K/L, perencana juga
1 83 - melakukan restore data dari ADK yang disampaikan unit eselon I yang ada dan melakukan pengisian-pengisian yang diperlukan pada level K/L. Dalam hal ini, pengisian yang diperlukan pada level eselon I dan level K/L adalah pengisian Prakiraan Maju 3 (tiga) tahun yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). Hasil dari pengisian-pengisian yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi RKA-K/L-DIPA akan menghasilkan KK satker dan RKA satker pada level satker, RKA-K/L tingkat kegiatan, RKA­ K/L eselon I pada level unit eselon I, dan RKA-K/L. a. Penyusunan RKA-K/L berdasarkan Pagu Anggaran K/L 1 ) Mekanisme Penyusunan Kertas Kerj a Satker Penyusunan rincian anggaran belanj a kegiatan yang direncanakan pada satker dituangkan ke dalam dokumen KK satker dengan menggunakan aplikasi RKA-K/L-DIPA. Informasi yang dituangkan pada KK satker merupakan informasi rincian anggaran belanja Keluaran (Output) Kegiatan sampai dengan tingkat detail biaya. Penyusunan KK satker pada suatu satker melalui langkah langkah sebagai berikut: a) satker melakukan login aplikasi RKA-K/L-DIPA; b) dalam pengisiannya mengikuti petunjuk pengisian yang dij elaskan dalam buku manual aplikasi RKA-K/L­ DIPA. Dalam hal pengisian kode akun, agar berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Bagan Akun Standar (BAS) beserta peraturan pelaksanaannya; c) penyusunan nnc1an anggaran belanj a Keluaran (Output) Kegiatan dilakukan dengan dua cara: ( 1 ) menuangkan alokasi anggaran Angka Dasar satker menuangkan rencana belanj a j enis alokasi anggaran Angka Dasar pada suatu kegiatan sampai dengan detil biaya. Data yang digunakan adalah Prakiraan Maju yang dicantumkan pada dokumen RKA-K/L tahun anggaran sebelumnya a tau data hasil reviu Angka Dasar.
1 84 - (2) menuangkan alokasi anggaran kebijakan baru (a) Berkenaan dengan j enis alokasi anggaran kebijakan baru, satker menuangkan alokasi anggaran satker secara rinci sam pai dengan detail biaya; (b) Penuangan j enis alokasi anggaran kebijakan baru mengacu pada proposal kebijakan baru yang telah disetujui untuk tahun yang direncanakan; (c) Dalam perhitungan alokasi anggaran, K/L mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri. Dengan kata lain, penggunaan produk impor dibatasi. (d) Setelah meyakini kebenaran semua isian yang ada, kemudian mencetak KK satker berkenaan; dan (e) melengkapi data dukung yang diperlukan, untuk kemudian disampaikan bersamaan dengan KK satker yang telah ditandatangani oleh KPA kepada unit eselon I sebagai bahan penyusunan RKA-K/ L. 2) Mekanisme Penyusunan Rencana Kerj a dan Anggaran Satker RKA satker merupakan penj elasan mengenm rencana Kinerj a satker, rincian belanj a satker sampai dengan level komponen, dan target pendapatan satker. Penyusunan RKA satker dilakukan menggunakan aplikasi RKA-K/L-DIPA, dengan langkah langkah se bagai beriku t: a) satker melakukan login aplikasi RKA-K/L-DIPA (penyusunan KK dan RKA satker dilakukan dengan user yang sama, j adi apabila sedang menyusun KK satker tidak perlu login kern bali); b) proses peng1s1an yang dilakukan sesum dengan RKA-K/L-DIPA, petunjuk dalam buku manual aplikasi pada saat mengisi dalam rangka menyusun KK satker, akan digunakan juga dalam penyusunan RKA satker;
1 85 - c) untuk mencetak RKA satker, pada aplikasi RKA-K/L­ DIPA memilih menu cetak RKA Satker (bagian A, bagian B, dan bagian C); dan d) menyampaikan RKA satker (bagian A, bagian B, dan bagian C) yang telah ditandatangani oleh KPA bersamaan dengan KK satker yang telah ditandatangani oleh KPA dan data dukung terkait kepada unit eselon I . 3) Mekanisme Penyusunan Rencana Anggaran Kegiatan Rencana Anggaran Kegiatan merupakan dokumen untuk merinci informasi Kinerj a penganggaran dan kebutuhan anggaran untuk setiap kegiatan. Informasi yang terdapat pada rencana anggaran kegiatan secara otomatis akan terisi ketika satker selesai menyusun KK satker dan RKA satker. Informasi yang harus ada pada RKA-K/ L tingkat kegiatan adalah sebagai berikut: a) Alokasi kegiatan yang merupakan akumulasi dari Keluaran ( Output) Kegiatan di bawahnya. Alokasi kegiatan harus sama dengan pagu yang ada pada Pagu Anggaran K/L yang ditetapkan Kementerian Keuangan; b) Informasi Sasaran Kegiatan dan target Indikatornya; Keluaran ( Output) Kegiatan dan alokasi c) Informasi ( Output) Kegiatan; Keluaran d) Indikator Keluaran ( Output) Kegiatan beserta targetnya, ( Output) Kegiatan; volume dan satuan Keluaran e) Penandaan Anggaran (Budget Tagging) Keluaran ( Output) Kegiatan ( Output) Kegiatan harus mendukung Setiap Keluaran terhadap Penandaan Anggaran. Penandaan anggaran terbagi ke dalam beberapa kelompok yaitu: ( 1) Prioritas Nasional; (2) Nawa Cita; (3) Janji Presiden; dan (4) Tematik APBN. Penandaan anggaran harus dilakukan sesuai dengan tiga pihak (trilateral kesepakatan dalam pertemuan
1 86 - meeting) ketika menyusun Renj a K / L dan waj ib dicantumkan dalam aplikasi KRISNA; f) Informasi g) Informasi Suboutput; dan rincian biaya berupa: kelompok biaya, j enis belanj a dan sumber dana. 4) Mekanisme Penyusunan RKA-K/L Unit Eselon I a) menghimpunjmengkompilasi KK satker, RKA satker dan rencana anggaran kegiatan dalam lingkup unit eselon I berkenaan; b) me-restore ADK yang disampaikan satker-satker yang ada dalam aplikasi RKA-K/L DIPA; c) memvalidasi Kinerj a dan anggaran program yang menjadi tanggung j awab unit eselon I berkenaan dengan: K/L; ( 1 ) total Pagu Anggaran (2) sumber dana, yang terdiri atas Rupiah Murni, Pinj aman Luar Negeri, Rupiah Murni Pendamping, Penerimaan Negara Bukan Paj ak (PNBP) , Pinj aman Dalam Negeri, BLU, Hibah Dalam N egeri, Hi bah Luar N egeri, Hi bah V alas Langsung, Hibah Luar Langsung dan Surat Berharga Syariah dan Negara; (3) sasaran Kinerj a G enis barangjjasa serta volume (Output) Kegiatan); dan satuan Keluaran d) meneliti dan menyaring relevansi komponen dengan Keluaran (Output) Kegiatan pada masing-masing KK satker; e) apabila terdapat ketidaksesuaian atas program sebagaimana dimaksud dalam huruf c) dan relevansi komponen Keluaran (Output) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf d), unit eselon I melakukan koordinasi dengan satker untuk perbaikan pada KK satker dan RKA satker; f) selain mengisi pada Formulir 2 RKA-K/L, unit eselon I harus melakukan perencanaan tentang operasionalisasi kegiatan yang berisikan antara lain:
1 87 - ( 1 ) identifikasi faktor-faktor pendukung (faktor pegawai, sarana, dan prasarana) dan penghambat (faktor lingkungan j kultur kerj a) ; (2) identifikasi satker pelaksana kegiatan; dan (3) penjelasan mengenai perubahan alokasi anggaran belanj a kegiatan dari yang sedang berjalan dengan yang diusulkan. atau budget tagging; g) Melakukan penandaan anggaran Penandaan anggaran (budget tagging) dilakukan pad a level keluaran (output) kegiatan yang dilakukan melalui aplikasi KRISNA pada saat penyusunan Renj a K/L; h) setelah meyakini kebenarannya, mencetak RKA-K/L unit eselon I (Formulir 2) dengan memilih menu cetak RKA-K/L pada aplikasi RKA-K/L-DIPA; i) RKA-K/L unit eselon I ditandatangani oleh pejabat eseloni a tau pej a bat setingkat eselon I se bagai penanggung j awab program; dan j ) menyampaikan RKA-K/L, RKA satker beserta data dukung terkait kepada Sekretariat Jenderal/Sekretariat UtamajSekretariat c . q. Biro Perencanaan/Unit Perencanaan K/L untuk diteliti, kemudian diteruskan kepada APIP K/L untuk direviu. 5) Mekanisme Penyusunan RKA-K/L lingkup K/L a) menghimpunjmengkompilasi RKA-K/L unit eselon I lingkup K/L; b) menyusun RKA-K/L secara utuh untuk lingkup K/L berdasarkan RKA-K/L unit eselon I; c) memvalidasi alokasi anggaran K/L meliputi: ( 1) total Pagu Anggaran K/L; (2) sumber dana; dan (3) Informasi Kinerj a penganggaran dan targetnya . Dalam hal ini, informasi Kinerj a penganggaran lingkup K/L selain meliputi dan Sasaran Kegiatan Keluaran (Output) Kegiatan beserta indikator­ indikatornya, juga mencakup Sasaran Program
1 88 - ( Output) Program beserta indikator­ dan Keluaran indikatornya. d) apabila terdapat ketidaksesuaian atas alokasi anggaran KIL sebagaimana dimaksud dalam huruf c), KIL melakukan koordinasi dengan unit eselon I untuk perbaikan pada RKA-KIL unit eselon I berkenaan; e) RKA-KIL (yang telah disusun) diteliti kembali kesesuaiannya dengan Pagu Anggaran KIL agar tidak mengakibatkan: ( 1 ) pergeseran anggaran antar program dan fungsi Uumlah alokasi dana pada masing-masing program harus sesuai dengan yang tercantum dalam Pagu Anggaran KIL) ; ( 2 ) pengurangan belanj a operasional; (3) perubahan pagu sumber pendanaanl sumber pembiayaan (sum ber pendanaan I sum ber pembiayaan dalam menghasilkan Keluaran (Output) Kegiatan tidak diperbolehkan beru bah I bergeser); (4) memastikan RKA-KIL beserta dokumen pendukung telah memuat hal-hal sebagai berikut: (a) konsistensi pencantuman Sasaran Kinerj a volume Keluaran (Output) Kegiatan meliputi dan indikator Kinerj a Keluaran (Output) Kegiatan dalam RKA-KIL dengan Renj a KIL dan RKP; (b) kesesuaian total pagu dalam RKA-KIL KIL; dengan Pagu Anggaran (c) kesesuaian sumber dana dalam RKA-KIL dengan sumber dana yang ditetapkan dalam KIL; Pagu Anggaran (d) kelayakan anggaran dan kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran antara lain penerapan standar biaya dan masukan, standar biaya keluaran, stan dar struktur biaya kesesuaian J en1s belanja, hal-hal yang dibatasi, pengalokasia n
1 89 - anggaran untuk kegiatan yang didanai dari Penerimaan Negara Bukan Paj ak (PNBP) , Pinj aman/Hibah Luar Negeri (PHLN), Pinj aman/Hibah Dalam Negeri (PHDN) , Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Badan Layanan Umum (BLU), Kontrak Tahun J amak, dan pengalokasian anggaran yang Modal akan diserahkan menj adi Penyertaan Negara (PMN) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN); dan (e) kepatuhan dalam penandaan anggaran (budget tagging) . (5) dalam hal hasil penelitian dan/ atau reviu RKA-K/L terdapat hal-hal yang memerlukan perbaikanj penyesuaian, RKA-K/L disampaikan kembali kepada unit eselon I bersangkutan; (6) RKA-K/L yang telah dilakukan perbaikan/ penyesuaian disampaikan kembali kepada unit Sekretariat Jenderal/ Sekretariat UtamafSekretariat c . q. Biro Perencanaan/ Unit Perencanaan K/L pada kesempatan pertama; (7) Berdasarkan database RKA-K/L yang telah disusun, Biro Perencanaan/ Unit Perencanaan K/L menyusun Prakiraan Maju 3 (tiga) tahun berikutnya dalam Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) dengan menggunakan aplikasi KPJM; dan (8) menyampaikan RKA-K/L dan KPJM kepada Kementerian Keuangan c . q. Direktorat Jenderal Anggaran sebagai bahan penelaahan. b. Penyesuaian RKA-K/L Berdasarkan Alokasi Anggaran Berdasarkan hasil kesepakatan pembahasan dengan komisi terkait di DPR-RI dan alokasi anggaran K/L, K/L menyesuaikan RKA-K/L. Penyesuaian dimaksud adalah: 1 ) penyesuaian terhadap Angka Dasar apabila terdapat perubahan parameter ekonomi (indeks inflasi atau indeks KPJM untuk tahun yang direncana kan) dan/ atau
1 90 - penyesuruan parameter non ekonomi apabila terdapat perubahan kebij akan sehingga berpengaruh terhadap besaran Alokasi K/L; Anggaran 2 ) adanya progam baru sebagai hasil kesepakatan pembahasan dengan DPR-RI; dan 3) Pergeseran anggaran antar program yang telah mendapat persetujuan komisi DPR-RI. Dalam rangka penyusunan RKA-K/L berdasarkan Pagu Alokasi Anggaran K/L, terdapat beberapa kemungkinan sebagai berikut: 1 ) apabila tidak terdapat perubahan parameter ekonomi, parameter nonekonomi, pergeseran antar program yang telah mendapat persetujuan komisi terkait di DPR-RI dan keluaran (output) baru maka usulan programjkegiatanj RKA-K/L berdasarkan Pagu Anggaran K/L secara langsung ditetapkan dalam Daftar Hasil Penelaahan (DHP) RKA-K/L; 2) apabila terdapat pergeseran anggaran antar program maka dilakukan penyesuaian pada KK satker, RKA satker, dan RKA-K/L (Formulir 1 ,2 , dan 3 ) ; 3) apabila terdapat perubahan parameter baik ekonomi maupun nonekonomi, penuangan dalam KK satker dilakukan melalui penyesuaian dengan parameter ekonomi dan nonekonomi pada tingkat komponen. Penyesuaian pada komponen pendukung dilakukan dengan melakukan perkalian dengan parameter ekonomi. Sementara itu, penyesuaian komponen utama dapat dilakukan dengan mengalikan dengan parameter ekonomi atau sesuai dengan kebij akan yang ditetapkan; dan/ atau 4) apabila terdapat program baru sebagai hasil kesepakatan pembahasan dengan komisi terkait di DPR-RI , K/L menyesuaikan RKA-K/L dengan: a) mengusulkan rumusan programjkegiatanjkeluaran (output) kepada Kementeria n Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionaljBadan Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai dengan kewenangan masing-masing terlebih dahulu. Usulan program dan kegiatan (nonkeluaran (output)) diajukan kepada Kementerian Perencanaan
191 - Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas). Sedangkan usulan Keluaran ( Output) Kegiatan diajukan kepada Kementeria n Keuangan. Usulan tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai referensi pada aplikasi KRISNA dan aplikasi RKA-K/L; b) entry data biaya pada masing-masing komponen dengan mengacu pada standar biaya yang berlaku pada tahun yang direncanakan; c) meneliti kembali jumlah alokasi anggaran tersebut apakah sesuai dengan jumlah alokasi anggaran hasil kesepakatan pembahasan dengan komisi terkait di DPR-RI; dan d) hasil penuangan alokasi anggaran tersebut akan tercantum dalam Formulir III dan KK satker. Mekanisme penyesuaian RKA-K/L berdasarkan Alokasi Anggaran K/L untuk tiap tingkatan adalah sebagai berikut: 1 ) Mekanisme Penyesuaian Kertas Kerj a Satker Berdasarkan hasil kesepakatan pembahasan dengan komisi terkait di DPR-RI dan Alokasi Anggaran K/L, satker menyesuaikan KK satker dengan langkah-lan gkah sebagai berikut: a) melakukan login ke dalam aplikasi RKA-K/L untuk yang selanjutnya melakukan penyesuaian-penyesuaian dibutuhkan; b) mengident ifikasi dan meneliti perubahan-perubahan belanj a sesuai dengan Alokasi Anggaran K/L; c) menyesuaikan alokasi anggaran Angka Dasar sampcu dengan tingkat detil dan menuangkan alokasi anggaran kebijakan baruj inisiatif baru mengacu pada proposal yang telah disetujui ke dalam anggaran; d) melengkapi perubahan data dukung atas penyesuaian terhadap alokasi anggaran; dan e) menyampaikan KK satker hasil penyesuaian yang telah ditandatangani oleh KPA dan data dukung kepada unit eselon I .
1 92 - 2) Mekanisme Penyesuaian Rencana Kerj a dan Anggaran Satker Berdasarkan KK satker yang telah disesuaikan, satker juga menyesuaikan RKA satker dengan langkah-langkah sebagai berikut: a) melakukan login ke dalam aplikasi RKA-K/L-DIPA untuk melakukan penyesuaian-p yang enyesuaian dibutuhkan; b) mengident ifikasi dan meneliti perubahan-perubahan informasi rencana kinerj a, dan target pendapatan, sesuai dengan alokasi K/L; anggaran c) kecuali un tuk rencana penarikan dan target pendapatan, data/informasi yang disesuaikan pada KK satker secara otomatis juga meru bah data/ informasi dalam RKA Satker; d) meneliti kembali kesesuaian nnc1an belanj a satker yang tertera pada RKA satker dengan KK satker hasil penyesuaian; e) setelah diyakini kebenarannya, mencetak RKA satker yang telah disesuaikan; dan f) menyampaikan RKA satker (Bagian A, B , dan C) yang telah disesuaikan dan ditandatangani oleh KPA bersamaan dengan KK satker yang telah disesuaikan beserta data dukung terkait kepada unit eselon I . 3 ) Mekanisme Penyesuaian Rencana Anggaran Kegiatan Proses penyesuaian Rencana Anggaran Kegiatan berbarengan dengan perbaikan terhadap KK satker dan RKA satker. Sarna halnya dengan proses penyusunan, dalam proses perbaikan unit eselon I harus memperhatikan rumusan kinerj a, alokasi, serta target-target yang berubah sesuai dengan penetapan Alokasi Anggaran K/L. 4) Mekanisme Penyesuaian RKA-K/L Unit Eselon I a) menghimpunj mengkompilasi KK satker dan RKA satker yang telah disesuaikan dalam lingkup unit eselon I berkenaan;
193- b) menyesuaikan RKA-K/L unit eselon I (Formulir 2) berdasarkan KK satker dan RKA satker yang difasilitasi oleh aplikasi RKA-K/L-DIPA; c) memvalidasi kinerj a dan anggaran program yang menjadi tanggung j awab unit eselon I berkenaan dengan: ( 1) total alokasi anggaran; (2) sumber dana, yang terdiri atas Rupiah Murni, Pinjaman Luar Negeri, Rupiah Murni Pendamping, PNBP, Pinjaman dalam Negeri, BLU, Hibah Dalam N egeri, Hi bah Luar N egeri, Hi bah V alas Langsung, Hibah Luar Langsung, dan Surat Berharga Syariah N egara; dan (3) Sasaran Kinerj a (jenis barangjjasa, indikator / target Keluaran ( Output) Kegiatan, serta volume dan satuan Keluaran ( Output) Kegiatan. d) meneliti dan menyaring relevansi komponen dengan Keluaran (Output) Kegiatan pada masing-masing KK satker dan RKA satker; e) apabila terdapat ketidaksesuaian atas program sebagaimana dimaksud pada huruf c) dan relevansi komponen Keluaran (Output) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d), unit eselon I melakukan koordinasi dengan satker untuk perbaikan pada KK satker dan RKA satker; f) RKA-K/L unit eselon I ditandatangani oleh pej abat eselon I atau pej abat lainnya sebagai penanggung dan j awab program; g) Menyampaikan RKA-K/L unit eselon I yang telah unit disesuaikan dan data dukung kepada perencanaan K/L. 5) Mekanisme Penyesuaian RKA-K/L lingkup K/L a) menghimpunjmengkompilasi RKA-K/L unit eselon I yang telah disesuaikan dalam lingkup K/L; b) menyusun RKA-K/L secara utuh untuk lingkup K/L berdasarkan RKA-K/L unit eselon I; c) memvalidasi alokasi anggaran K/L meliputi:
194 ( 1 ) total Alokasi Anggaran K/L; (2) sumber dana; dan {3) sasaran Kinerj a. d) Apabila terdapat ketidaksesuaian atas Alokasi Anggaran K/L sebagaimana dimaksud pada huruf c), K/L melakukan koordinasi dengan unit eselon I untuk perbaikan pada RKA-K/L unit eselon I berkenaan; e) RKA-K/L (yang telah disesuaikan) diteliti kembali kesesuaiannya dengan Alokasi Anggaran K/L agar tidak mengakibatkan: { 1 ) pergeseran anggaran an tar program dan fungsi Oumlah alokasi dana pada masing-masing program harus sesuai dengan yang tercantum dalam Alokasi Anggaran K/L) ; (2) pengurangan belanj a operasional (komponen 0 01 dan 002); dan (3) perubahan pagu sumber pendanaan/ sumber pembiayaan (sumber pendanaan/ sumber pembiayaan dalam menghasilkan Keluaran ( Output) Kegiatan tidak diperbolehkan berubahjbergeser). f) Memastikan RKA-K/L beserta dokumen pendukung telah memuat hal-hal sebagai berikut: ( 1 ) konsistensi pencantuman sasaran Kinerj a meliputi volume Keluaran ( Output) Kegiatan dan indikator Kinerj a Keluaran ( Output) Kegiatan dalam RKA-K/L dengan Renj a K/L dan RKP; {2) kesesuaian total pagu dalam RKA-K/L dengan Pagu Anggaran K/L yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; (3) kesesuaian sumber dana dalam RKA-K/L dengan sumber dana yang ditetapkan dalam Alokasi K/L; Anggaran (4) kela yakan anggaran dan kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran antara lain penerapan Standar Biaya Masukan (SBM) dan Stan dar Biaya Keluaran (SBK) , kesesuaian
195 - j enis belanja, hal-hal yang dibatasi, pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang did�ai dari PNBP, PHLN, PHDN, SBSN, BLU, Kontrak Tahun Jamak, dan pengalokasian anggaran yang akan diserahkan menj adi Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN; dan (5) kepatuhan dalam penandaan anggaran. g) Menyampaikan RKA-K/L, RKA satker, KK RKA-K/L, beserta data dukung terkait kepada Aparatur Pemeriks9-Internal Pemerintah (APIP) K/ L untuk direviu. h) Bersamaan dengan penyampcuan RKA-K/L, RKA satker, KK RKA-K/L, beserta data dukung terkait kepada APIP K/L untuk direviu, Biro Perencanaa n/Unit Perencana K/L melakukan pemutakhiran KPJM sesuai dengan kebij akan APBN; i) Menyampaikan RKA-K/L, termasuk KPJM, dan RKA satker yang telah disesuaikan kepada Kementerian Keuangan c . q. Direktorat Jenderal Anggaran sebagai bahan penelaahan/ penyesuaian . C . Dokumen Pendukung Acuan Kerj a (KAK)/Term Of Reference (TOR) 1 ) Kerangka TOR dalam kerangka Angka Dasar yang berubah komponennya disusun dan diajukan sebagai dasar alokasi anggaran Keluaran (Output) Kegiatan Angka Dasar. TOR ini adalah yang sudah disesuaikan dengan bagianjtahapan sebagai komponen Keluaran ( Output) Kegiatan pada tahun yang direncanakan. 2) Rincian Anggaran Bia ya (RAB) RAB mengacu pada format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini. Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan RAB: a. dokumen RAB merupakan dokumen pendukung TOR; dan b . dokumen ini menj elaskan biaya yang dibutuhkan dalam pencapaian Keluaran ( Output) Kegiatan. Penandaan Anggaran (Budget Tagging) 3) Formulir 4) Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum (RBA BLU)
1 96 - RBA BLU merupakan rencana kerj a dan anggaran untuk kegiatan­ kegiatan yang dilaksanakan oleh BLU . Kaidah-kaidah penganggaran dalam menyusun RBA BLU berpedoman pada penj elasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini. 5 ) Dokumen Pendukung Teknis Lainnya Beberapa dokumen pendukung teknis lainnya yang disusun oleh satker, antara lain: a. perhitungan kebutuhan biaya pembangunanj renovasi bangunan gedung negara atau yang sej enis dari Kementerian Pekerj aan Umum dan Perumahan Rakyat atau Dinas Pekerj aan Umum setempat untuk pekerj aan pembangunanjrenovasi bangunan gedung negara yang berlokasi di dalam negeri dan pekerj aan renovasi bangunan gedung negara yang berlokasi di luar negeri (kantor perwakilan) yang mengubah struktur bangunan; atau b . perhitungan kebutuhan biaya renovasi bangunan gedung negara atau yang sej enis dari konsultan perencana setempat untuk pekerjaan renovasi bangunan gedung negara yang berlokasi di luar negeri (kantor perwakilan) yang tidak merubah struktur bangunan. Informasi mengubah atau tidak struktur bangunan dij elaskan dalam dokumen tersebut, yaitu; 1 ) data dukung teknis dalam suatu kasus tertentu an tara lain peraturan perundang-undanga njkeputusan pimpinan K/L yang mendasari adanya kegiatanj keluaran (output), surat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk alokasi dana satker baru, dan sej enisnya; dan 2) data, dukung terkait teknis lainnya sehubungan dengan alokasi suatu Keluaran ( Output) Kegiatan. melakukan monitoring dan evaluasi Kinerj a Dalam rangka penganggaran atau melakukan analisis pada level detil, mitra kerj a K/L di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan dapat meminta data pendukung teknis ke K/L setelah penyelesa ian RKA-K/L Alokasi Anggaran . 6) Surat Pengantar Usulan RKA-K/L Penyusunan Surat Pengantar Usulan RKA-K/L mengacu pada format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
197- Ilustrasi Penyusunan TOR dan RAB Unit eselon I menetapkan target dan sasaran Kinerj a program dan kegiatan beserta besaran anggarannya, termasuk volume Keluaran (Output) Kegiatan. Oleh karena itu waj ar bahwa dokumen TOR disusun oleh unit eselon I (Bagian Perencanaa n). Hal ini sejalan dengan kerangka berpikir top down) yaitu instansi pusat diwakili unit eselon I yang menetapkan target Kinerj a dan unit operasional (satker) sebagai pelaksana pencapaian target Kinerj a dimaksud . Informasi keberadaan satker dalam TOR adalah informasi mengenai berapa jumlah satker yang turut serta dalam menghasilkan suatu Keluaran (Output) Kegiatan. Substansi dalam TOR tersebut pada bukan terfokus (Output) Kegiatan pada suatu satker tertentu bekerjanya Keluaran tetapi bekerjanya Keluaran ( Output) Kegiatan sebagai satu kesatuan utuh dalam proses pencapaian target dan Kinerj a program. Tabel berikut adalah ilustrasi perbandingan sekaligus gambaran jumlah TOR yang disusun oleh 2 (dua) unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, yakni Direktorat J enderal Anggaran dan Direktorat J enderal Perbendaharaan yang mempunyai karakteristik berbeda dari aspek struktur organisasi dan kinerj any a. Direktorat Jenderal Direktorat Jenderal No. Karakteristik Anggaran Perbendaharaan 1 . Ti pe Organisasi Unit eselon I, sekaligus Unit e selon 1 yang mempunyai satker. Hanya ada 1 2 18 satker terdiri atas: satker. 4 di instansi pusat 33 Kantor wilayah (Kanwil) 1 81 Kantor Pelayan Perbendeharaan Negara (KPPN) 2 . Rumusan Kinerj a Terdiri atas : 1 Program, Terdiri atas: 1 Program, 1 0 7 Kegiatan, dan 22 Kegiatan, dan 49 Keluaran (Output) ( Output) Kegiatan (termasuk Keluaran Kegiatan (termasuk 1 keluaran (output) layanan keluaran (output) perkantoran). layanan perkantoran).
198 - Direktorat J enderal Direktorat Jenderal No. Karakteristik Anggaran Perbendaharaan Catatan : Catatan : Tiap kegiatan dan Rincian Keluaran ( Output) keluaran (output) yang Kegiatan setelah dipilah dan dihasilkan tidak sama. dikelompokkan terdiri atas Keluaran ( Output) Kegiatan yang dilaksan akan oleh berbagai satker ( di luar keluaran (output) layanan perkantoran) adalah: (output) (instansi 1 0 keluaran pusat) 1 6 keluaran (output) (Kanwil) 22 keluaran (output) (KPPN) 3 . J enis keluaran Angka dasar: 1 2 Angka D asar : 3 0 Keluaran ( Output) ( Output) Kegiatan (output) Keluaran Kegiatan Inisiatif baru : 1 8 Keluaran Inisiatif baru: 1 0 ( Output) Kegiatan Keluaran ( Output) Kegiatan 4 . Kewaj iban Unit eselon I menyusun Unit eselon I menyusun 1 8 menyusun 1 0 dokumen TOR dokumen TOR beserta RAB-nya. dokumen beserta RAB-nya. S atker menyusun dokumen pendukung pendukung berupa Rencana berupa TOR dan Bisnis dan Anggaran B LU , dan RAB menyampaikan perhitungan kebutuhan biaya pembangunan / renovasi bangunan gedung negara atau yang sej enis, dan data dukung teknis lainnya.
199- D . Format 1 . Format RKA-K/L a. Formulir 1 : Rencana Anggaran Tingkat K/L DAN ANGGARAN I I RENCANA KERJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA FORMULIR 1 : RENCANA ANGGARAN TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN20XX A. KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA Nama K!L beserta kodenya) (Berisikan : ... B. VIS I (Berisikan uraian Visi dari Kl L) : ... C . MISI : ! ... 2 ... (Berisikan uraian Misi dari Kl L) D. FUNGSI : ! ... Tin_qkat K/L) 2 ... (Berisikan Fun_qsi E. RINCIAN INFORMASI KINERJA TARGET KINERJA / ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH) KODE URAIAN TA 20XX TA 20XX+1 20XX+2 20XX+3 TA TA ( 1 ) (2) (4) (5) (6) (7) Sasaran Strategis 1 �@erisikan Uraian Sasaran Strateg_isl Indikator 1 ... (Berisikan ) lndikator 2 ... Kinerja Sasaran Strategis , dst. 99Sat 99Sat 99Sat 99Sat 99Sat 99Sat 99Sat 99Sat Sasaran Strateg!s 2 ... (Berisikan Uraian Sasaran StrategisL -- Kinerja Sasaran Strategis Indikator 1 ... (Berisikan ) lndikator 2... , dst. 99Sat 99Sat 99Sat 99Sat 99Sat 99Sat 99Sat 99Sat Eselon I (Berisikan uraian Nama 9 . 999.999 9 . 999.999 9 . 999.999 9 . 999.999 ... Eselonl) Program 1 1 ... Program . . (Berisikan uraian Nama 9 . 999.999 9 . 999.999 9 . 99 9 . 999 9 . 99 9.999 Sasaran Program 1 ... (Berisikan S asaran Program) Uraian Indikator Kinerja Program Uraian 99Sat 1 ... Indikator Kinerj a Program) . . . . (Berisikan 99Sat 99Sat 99Sat 2 ... , dst. 99Sat 99Sat 99Sat 99Sat Eselon I uraian Nama 9 . 999.999 9 . 999.999 9 . 999.999 9 . 999.999 ... Eselonl) (Berisikan Program 2 1 ... Program ... (Berisikan uraian Nama 9 . 99 9.999 9 . 99 9.999 9 . 999.999 9 . 999.999 Sasaran Program 1 ... (Berisikan Uraian S asaran Program) Indikator Kinerja Program (Berisikan Uraian 99Sat 1 ... Indikator Kinerj a Program) 99Sat 99Sat 99Sat 2 ... , dst. 9 9Sat 99Sat 99Sat 99Sat D st. TOTAL 9 .999.999 9 . 9 99 .999 9.999.999 9 .999.999 AGvvl
2 0 0- F. ALOKASI ANGGARAN PRIORITAS NASIONAL ALOKASI ANGGARAN JRIBUAN RUPIAH) KODE PRIORITAS NASIONAL/ PROGRAM TA 20XX TA 20XX+l 20XX+2 20XX+3 TA TA ( 1 ) (2) (4) (5) (6) (7] (Berisikan 9.999.999 9 . 999.999 9 . 999.999 9 . 999.999 Prioritas Prioritas Nasionall yang jadi tanggungjawab K/ L) N asional 1 . . . . . . Program . . . . . . . yang mendukung Prioritas Nasionall) . (Berisikan nama Program 9.999. 9 9 9 9.999.999 9 . 999.999 9 . 99 9 . 9 9 9 I Alokasi pagu program untuk Prioritas Nasional 1 I Dst. Prioritas Prioritas Nasional 2 yang jadi tanggungjawab K/ L) Nasional 2 . ... .. (Berisikan 9 . 999.999 9 . 999.999 9 . 999.99 9 9 . 999.999 Program ... . . . . . yang mendukung Prioritas (Berisikan nama Program 9 . 99 9.999 9 . 99 9.999 9 . 999.999 9 . 99 9 . 9 9 9 Nasionall) I Alokasi Nasional pagu program untuk Prioritas 2 I dst. G. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN: (RIBUAN RUPIAH) KODE PROGRAM URAIAN PENDAPATAN TA 20XX TA 20XX+l 20XX+2 20XX+3 TA TA (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)) Program 1 a. Perpajakan 9 . 99 9 . 99 9 9 . 99 9.999 9 . 999.999 9 . 99 9 . 999 b . PNBP 9 . 999.999 9 . 99 9.999 9 . 99 9.999 9 . 99 9 . 9 9 9 dst. TOTAL a. Perpajakan 9 .999.999 9 .999.999 9 . 999.999 9 . 999.999 b . PNBP 9 . 999.999 9.999.999 9 . 999.999 9 . 999.999 Lokasi, tanggal Menteri/Pimpinan Lembaga Nama
2 01 - b . Formulir 2 Rencana Anggaran Tingkat Unit Organisasi I RENCANA KERJA DAN ANGGARAN I KEMENTERIAN N E GARAJLEMBAGA FORMULIR2 : RENCANA ANGGARAN TINGKAT UNIT ORGANISASI TAHUNANGGARAN20XX A. KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ... (Berisikan Nama K/L beserta kodenya) B. UNIT ORGANISASI : ... (Berisikan Nama Unit Eselon I beserta kodenya) c . MISI UNIT ORGANISASI : ... (Berisikan uraian Misi Eselon I) D . SASARAN STRATEGIS YANG DIDUKUNG : ... (Berisikan yang uraian Sasaran Strategis didukung) E . RINCIAN KINERJA PROGRAM : ALOKASI ANGGARAN /TARGET VOLUME (RIBUAN RUPIAH) KOD E URAIAN TA 200X TA 200X + 1 TA 200X + 2 TA 200X + 3 VOLUME SATUAN ALOKASI VOLUME SATUAN ALOKASI VOLUME SATUAN ALOKASI VOLUME ALOKASI SATUAN (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) PROGRAM ... Uraian Program ... (Berisikan 9 . 999 9 . 99 9 9 . 999 9 . 99 9 Sasaran Progra� 1 ... uraian dst. Sasaran Proaram) (Berisikan 2 ... Indikator Kinerja Progra� 1 ... (Berisikan 99 sat. IKP) ... 2 . ,dst. 99 sat. 99 sat. 99 sat. 99 sat . 99 sat. 99 sat. 99 sat. Out�ut Progra� ... uraian Output Program) (Berisikan 9 . 999 9 . 99 9 9 . 99 9 9 . 999 Indikator Out�ut Progra� 1 ... (Berisikan , dst. Output) lndikator 99 sat. 2 ... 99 sat. Ru�usan Kegiatan 99 sat. 99 sat. 99 sat. 99 sat. 99 sat. 99 sat. 1 ... (Berisikan Kegiatan) 2 ... ,dst. 9 . 99 9 9 . 999 9 . 999 9 . 99 9 9 . 999 9 . 99 9 9 . 99 9 9 . 999 D st. TOTAL 9.999 9 . 999 9.999 9 . 9 99 F. RINCIAN BIAYA JUMLAH BIAYA PROGRAM MENURUT ALOKASI TA 200X (1) (2) 1 . KELOMPOK BIAYA a. Operasional 9 . 999.999 b. N onoperasional 9 . 99 9 . 999 2. JENIS BELANJA a. Belanja Pegawai : 9 . 999.999 b. Belanja Barang : 9 . 999.999 c . Belanja Modal : 9 . 999.999 d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang : 9 . 99 9 . 999 e. Belanja Subsidi: 9 . 999.999 f. Belanja Hibah: 9 . 99 9 .999 g. Belanja Bantuan Sosial : 9 . 999.999 h . B elanja Lain-Lain : 9 .999.999
202- 3 . SUMBERDANA a. Rupiah Murni (RM) 9 . 99 9.999 b . Rupiah Murni Pendamping (RMP) 9 . 999.999 c . Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) 9 . 99 9.999 d. Badan Layanan Umum (BLU) 9 . 99 9.999 e. Pinjaman Luar Negeri (PLN) 9 . 999.999 f. Hibah Luar Negeri (HLN) 9 . 99 9.999 g. Pinj aman D alam N egeri (PDN) 9 .999.999 h. Hibah Dalam Negeri (HDN) 9 . 99 9 .999 i. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) 9 . 99 9 . 9 99 G. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN KODE KEGIATAN SUMBER PENDAPATAN (RIBUAN RUPIAH) TA 20XX-1 TA 20XX ( 1] (2) (3) (4) (5] 0000 Kegiatan 1 a. Perpajakan 9 .999.999 9 .999.999 b. PNBP: 9.999.999 9.999.999 1 . Urn urn 9 . 99 9 . 9 99 9 . 999.999 2. Fungsional 9 . 999.999 9 . 999. 9 99 0000 Kegiatan 2 a. Perpajakan 9.999 .999 9.999.999 b . PNBP: 9 .999.999 9 .999.999 1 . Urn urn 9 . 99 9.999 9 . 99 9.999 2. Fungsional 9 . 999.999 9 . 99 9.999 dst . .. . . .. . a. Perpajakan: 9.999 .999 9.999.999 TOTAL b . PNBP: 9 .999.999 9 .999.999 1 . Umum 9 . 999.999 9 . 99 9 . 9 99 2. Fungsional 9 . 99 9.999 9 . 999.999 Lokasi, tanggal Eselon 1/Penanggung Jawab Program Nama N I P .
2 0 3- c . Formulir 3 Rencana Anggaran Kegiatan RENCANA KERJA DAN ANGGARAN I KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA FORMULIR 3 : RENCANA ANGGARAN KEGIATAN TAHUNANGGARAN20XX A. KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ... (Berisikan Nama Kl L beserta kodeniJa) B . UNIT ORGANISASI : ... (Berisikan Nama Unit Eselon I beserta kodent�a) c. PROGRAM (Berisikan : ... uraian Nama Program beserta kodenya) D . SASARAN PROGRAM YANG DIDUKUNG : ... (Berisikan Sasaran Program) E . KEGIATAN : ... (Berisikan uraian Keqiatan) F. RINCIAN KINERJA KEGIATAN ALOKASI ANGGARAN / TARGET VOLUME fRIBUAN RUPIAH) KODE URAIAN TA 200X TA200X+ 1 TA 200X + 2 TA 200X + 3 VOLUME SATUAN ALOKASI VOLUME SATUAN ALOKASI VOLUME SATUAN ALOKASI VOLUME ALOKASI SATUAN (ll (2) (3) (4) (5) (61 (71 (81 SASARAN KEGIATAN ... Kegiatan) (Berisikan uraian sasaran Indikator Kinerja Kegiatan 1 ... 2... (lndikator Sasaran 99 sat . ,dst. Kegiatan) 99 sat. 99 sat. 99 sat. 99 sat. 99 sat. 99 sat. 99 sat. OUTPUT KEGIATAN ... (Berisikan uraian Output ) 99 sat. 9 .999 99 sat. 9 .999 9 9 sat. 9 .999 99 sat. 9 . 99 9 . Indikator Out:Rut Kegiatan 1 ... 2 ... Penandaan Anggaran {Budgtet Tagging} (lndikator 99 sat. 99 sat. , dst. Output) 99 sat. 99 sat. 99 sat. 99 sat. 99 sat. 99 sat... (Penandaan 1 ... dst. Anggaran) 2 ... Sub Out:Rut 1 ... 2 ... (Sub Output) ... , dst. D st. TOTAL 9 .999 9 .999 9 . 99 9 9 . 99 9 . G . RINCIAN BIAYA JUMLAH BIAYA KEGIATAN MENURUT ALOKASI ( 1 ) TA 200X (2) 1 . KELOMPOK BIAYA a. Operasional 9 .999.999 b. N onoperasional 9 .999.999 2. JENIS BELANJA a. Belanja Pegawai : 9 .999.999 b. Belanja Barang : 9 .999.999 c . Belanja Modal : 9 . 999 .999 d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang : 9 . 999 .999 e. Belanja Subsidi: 9 .999.999 f. Belanja Hibah: 9 .999.999 g. Belanja Bantuan Sosial : 9 .999.999 h. Belanja Lain-Lain : 9 . 99 9.999
2 04 - 3 . SUMBERDANA a. Rupiah Murni (RM) b . Rupiah Murni Pendamping (RMP) c. Pendapatan Negara Bukan Paj ak (PNBP) d. Badan Layanan Umum (BLU) e . Pinjaman Luar Negeri (PLN) f. Hibah Luar Negeri (HLN) g. Pinjaman Dalam Negeri (PDN) h. Hibah Dalam Negeri (HDN) i. Surat Berharga (SBSN) Syariah Negara 9 . 99 9.999 9 . 999.999 9 . 999.999 9 . 99 9.999 9 . 99 9 .999 9 .999.999 9 . 99 9 .999 9 . 99 9.999 9 . 99 9 .999 Lokasi, tanggal Eselon 1/Penanggung Jawab Program Nama N I P .
2 0 5- 2 . Format Persetujuan RKA-K/L oleh DPR PERSETUJUAN RKA-K/L (KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA) KODE URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ESELON I, FUNGSI, PROGRAM ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH) ·· · ··.·. 1 .. · ....... ..... ·· · ·.· · .• . 2 .·< . · .. .· , .. ·· 3 Menyetujui: Lokasi, tanggal bulan tahun Ketua Komisi (Menteri .. .. .. I Ketua . . .. . ) ( ttd) . . . . . . . . . . . . . . . ( Nama) . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . Wakil Ketua 1 . . . . . . . . . . . . . . . ( Nama) . . . . . . . . . . . . (ttd) Wakil Ketua 2 (ttd) . . . . . . . . . . . . . . . ( Nama) . . .. . . . . . . . . Wakil Ketua 3 (ttd) . . . . . . . . . . . . . . . ( Nama) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Nama Menteri/ Pimpinan Lembaga)
2 06 - 3 . Format R KA Satker a. Bagian A: Rencana Kinerja Satuan Kerja I BAGIAN A I RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUNANGGARAN20XX a) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : xxx) ... (Berisikan Nama K/L beserla kodenya) b) UNIT ORGANISASI : xx) ... (Berisikan Nama Unit eselon I beserla kodenya) c) SATUAN KERJA : xxxxxx) ... (Berisikan Nama Satuan Kerja beserla kodenya) d) PROPINSI : xx) ... (Berisikan Propinsi Satker berada beserla kodenya) e) KABUPATEN/KOTA : xx) ... (Berisikan lokasi Satker berada beserla kodenya) Halaman: ALOKASIANGGARANTA20XX PROGRAM/INDIKATOR KJNERJA KEBIJAKAN KODE PROGRAM/SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/ VOLUME SATUAN ANGKA DASAR BARU/ JUMLAH INISIATIF BARU ( 1 ) (2) (3) (4) (5) (6) xxx.xx.xx Program . . . (Berisikan uraian nama Program) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 Indikator Kinerja Program 1 ... 2 ... (Berisikan Indikator Kinerja Program)) Sasaran Program ... (Berisikan uraian Sasaran Program) xxxx Kegiatan 1 . . . (Berisikan uraian nama Kegiatan) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 Indikator Kineria Kegiatan 1 ... (Berisikan 2 ... Indikator Kinerja Kegiatan) � -- -- 1----�---�-����+··����+-�� �--------���--��- ----=�--� uraian Output Kegiatan) 99 sat. 9.999.999 9.999.999 9.999.999 0utput l ... (Berisikan Indikator . 1 ... 2 ... Output: Output 2 ... (Berisikan uraian Output Kegiatan) 99 sat. 99 sat. 99 sat. 9.999.999 9.999.999 9.999.999 Indikator Output: . 1 ... 2 ... ,dst. 99 sat. 99 sat. xxxx Kegiatan 2 ... (Berisikan uraian nama 9.999.999 9.999.999 9.999.999 Kegiatan) Indikator Kineria Kegiatan 1 . 2 . l------------------ f---_--:-: :-c-::ci----- 1--- - ---- uraian Output Kegiatan) 99 sat. 9.999.999 9.999.999 9.999.999 --�----- 0utput l ... (Berisikan Indikator . 1 ... 2 ... Output 2 ... Output: (Berisikan uraian Output Kegiatan) 99 sat. 99 sat. 99 sat. 9.999.999 9.999.999 9.999.999 Indikator . 1 ... 2 ... Output: 99 sat. 99 sat. . . . ,dst
207- b . Bagian B: Rincian Belanja Satuan Kerja RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA I BAGIAN 8 I TAHUN ANGGARAN 20XX a. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : (xxx) . . . . . . . . . . . . . . . (Berisikan Nama Kl L beserta kodenya) b. UNIT ORGANISASI c. SATUAN KERJA d. PROVINSI : (xx) . . . . . . . . . : (xx.xxx.x) . . . . . . . . . : (xx) . . . . . . . (Berisikan Nama unit eselon I beserta kodenya) (Berisikan Nama satker beserta kodenya) (Berisikan Propinsi Satker berada beserta kodenya) e. KABUPATEN/KOTA : (xx) . . . . . . . . (Berisikan lokasi Satker berada beserta kodenya) Halaman: ALOKASIANGGARANTA20XX KODE PROGRAM/SASARANPROGRAM/ SASARAN RPOGRAM/ INDIKATOR INERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT SUBOUTPUTj KOMPONEN KP/ KEBIJAKAN SD/ KD/ VOLUME ANGKA BARU/ JUMLAH CP DK/ SATUAN DASAR INISIATIF TP/ BARU ( 1 ) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) XXX. XX . XX Program ... (Berisikan Program) uraian nama 9.999.999 9.999.999 9.999.999 Sasaran Program . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . (Berisikan Uraian Sasaran Program) Indikator Kinerja .... 1 . . . . ....... 2 . . . . . . . . . . . . . . . Program (Berisikan Indikator Kinerja Program)' xxxx Kegiatan l . . . (Berisikan uraian nama Keg.) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 Indikator Kinerja Kegiatan 1 . 2. xxxx.xx Output l . (Berisikan uraian Output Keg.) 99 sat. 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 99 9.999.999 9.999.999 9.999.9 (Utama/Pendukung) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 1-:-------- uraian Suboutput, XXX Suboutput 1 . (berisikan XXX Komponen 1 . ( berisikan uraian komponen Jumlah Komponen .. XXX ��mponen 2. (berisikan uraian komponen . . . ,dst uraian Suboutput 9.999.999 9.999.999 9.999.999 XXX Suboutput 2 .. (berisikan . . . ,dst uraian Output Keg.) 99 sat. 9.999.999 9.999.999 9.999.999 uraian Suboutput 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9 .999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.9 99 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 xxxx .xx Output 2.(Berisikan Xxx Suboutput l . .(berisikan . ,dst xxxx Kegiatan 2 . . . (Berisikan uraian nama Keg.) . . . ,dst. T.A.20XX PAGU Angka Dasar Kebijakan Jumlah Baru/ Inisiatif Baru RM RMP PNBP BLU PLN HLN PDN HLN PBS TOTAL
2 0 8- c . Bagian C: Target Pendapatan Satuan Kerja RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER I BAGIAN C I TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJA TAHUNANGGARAN20XX a. KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (xxx) . . . . . . . . . . . (Berisikan Nama K/L beserta kodenya) b. UNIT ORGANISASI : (xx) . . . . . . . . . (Berisikan Nama unit eselon I beserta kodenya) c. SATUAN KERJA d. PROPINSI : (xxxxxx) . . . . . . . . . : (xx) . . . . . . . (Berisikan Nama satker beserta kodenya) (Berisikan Propinsi Satker berada beserta kodenya) e. K.ABUPATEN /KOTA : (xx) . . . . . . . . (Berisikan lokasi Satker berada beserta kodenya) Halaman : KOD E PROGRAM/ KEGIATAN/ TARGET SUMBER PENDAPATAN/ AKUN PENDAPATAN 20XX-1 20XX ( 1 ) (2) (3) (4) Program ... (Berisikan uraian nama Program) 9.999.999 9.999.999 Kegiatan 1 . . . . . . . (Berisikan uraian Nama Kegiatan) PERPAJAKAN Uraian akun pendapatan Uraian akun pendapatan � Umum Uraian akun pendapatan Uraian akun pendapatan Fungsional Uraian akun pendapatan Uraian akun pendapatan 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 99 9.999.999 9.999.9 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 2 . . . . . . . Kegiatan (Berisikan uraian Nama Kegiatan) . . . ,dst TOTAL TARGET TARGET T.A 20XX-1 T.A 20XX PERPAJAKAN PNBP l .Umum 2 .Fungsional
2 09- 4 . Format Kertas Kerj a Satker (KK Satker) KERTAS KERJA SATKER RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 20XX NEGARA/LEMBAGA xxx) ... xx) ... xxxxxx) ... a. KEMENTERIAN Nama K/L beserta kodenya) (Berisikan Nama unit eselon I beserta kodenya) (Berisikan b. UNIT ORGANISASI (Berisikan Nama Satkerbeserta kodenya) c. SATUAN KERJA d. PROPINSI xx) (Berisikan Propinsi Satker berada beserta kodenya) e. KABUPATEN/KOTA xx) ... (Berisikan lokasi Satker berada beserta kodenya) Halarnan: PROGRAM/SASARANPROGRAM/ ALOK.A..SI ANGGARAN TA 20XX KP/ IKEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ SD/ KD/ KEGIATAN/OUTPUT/ KODE VOLUME ANGKA BARU/ JUMLAH CP DK/ UBOUTPUT/ KOMPONEN/SUBKOMPONEN SATUAN DASAR INISIATIF TP/ AKUN BELANJA/ DETIL BELANJA BARU ( 1 ) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) XXX . XX . XX Program . . . (Berisikan uraian nama Program) 9.999.999 9.999.999 9.999.9 99 Sasaran Program 1 ... 2 ... Indikator Kinerja Program 1 ... 2 ... xxxx 1 ... (Berisikan Kinerja Kegiatan Kegiatan uraian nama Keg.) Indikator 9.999.999 9.999.999 9.999.9 99 ] ... 2 ... Indikator Kinerja Kegiatan 1 . 2 . 99 sat. 9.999.999 9 .999.999 99 9.999.999 9.999.9 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 Output l . {Berisikan uraian Output Keg.) xxxx .xx 1 . . . (berisikan uraian Suboutput) Suboutput XXX Komponen 1 . . . (berisikan uraian komponen) XXX 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 Jumlah Komponen . . . (Utama/Pendukung) XX uraian Subkomponen 1 (berisikan subkomponen) xxxxxx Uraian akun belanja 9.999.9 99 9.999.999 9.999.999 Detail belanja xxxxxx Uraian akun belanja 9.999.999 9.999.999 9.999.999 . . . ,dst. XX Subkomponen 2{berisikan 9.999.999 9.999.999 9.999.999 uraiansubkomponen) XXX Uraian akun belanja .,dst. Komponen 2 . . . (berisikan uraian komponen) 9.999.999 9.999.9 99 9.999.999 --::------9.999.999 9 .999.999 9.999.999 . . . ,dst. XXX
--c::-: ----- Suboutput 2 . . . . (berisikan uraian Suboutput) 9:"999.999 9.999.999 9.999.999 . . . ,dst. xxxx .xx 9.999.999 99 sa 9.999.999 9.999.999 Output 2 (Berisikan uraian Output Keg.) XXX xxxx Suboutput 1 . . . . (berisikan uraian Suboutput) . . . ,dst. Kegiatan 2 ... (Berisikan Keg. uraian nama . . . ,dst. 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9 .999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999
PAGU RM RMP PNBP BLU PLN HLN PDN HLN PBS TOTAL 2 10 - T.A. 20XX Lokasi, tanggal Angka Dasar Inisiatif Baru Jumlah KPA Nama NIP.
2 1 1 - 5 . Format Rekap Penandaan Anggaran (Budget Tagging) REKAP PENANDAAN ANGGARAN (BUDGET TAGGING) TAHUNANGGARAN20XX A. KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA kodenya) : ... (Berisikan Nama KIL beserta B. UNIT ORGANISASI : ... (Berisikan Nama Unit Eselon I beserta kodenua) c. PENANDAAN ANGGARAN Program (Berisikan Uraian Program) ... 1 ) NAWA CITA URAl AN TA20XX ( 1 ) (2) 1 ... 9 . 999.999 (Berisikan CitaYang uraian Nawa Didukung) 2 ... 3 ... ,dst. 9 . 999.999 9 . 99 9 . 999 2) JANJI PRESIDEN URAIAN TA20XX (1) (2) . . 1 ... 9 . 99 9 .999 (Berisikan uraian Janji Presiden 2 ... 3 ... ,dst. Yang Didukung) 9 .999.999 9 . 99 9 . 999 3) PRIORITAS NASIONAL URAIAN TA20XX (1) (2) 1 ... 9 . 99 9.999 (Berisikan Nasional uraian Prioritas Yang Didukung) 2 ... 3 ... ,dst. 9 . 999.999 9 . 999.999 4) ANGGARAN TEMATIK APBN URAIAN TA20XX ( 1 ) (2) ... 1 ... 9 . 999.999 uraian Anggaran APBN Yang Didukung) (Berisikan ... 2 ... Tematik 3 ... ,dst. 9 . 99 9 . 999 9 . 99 9 .999
2 12 - 6 . Format KAK/TOR KERANGKA ACUAN KERJA/ TERM OF REFERENCE KELUARAN ( OUTPU1) KEGIATAN TA 20XX Kementerian N egaraj Lembaga ... (1) Unit Eselon I / II ... (2) Program (3) ... Sasaran Program · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · (4) · · · · · · · · · · · · · · Indikator Kinerj a Program 1... (5) 2 ... Kegiatan ... (6) Sasaran Kegiatan ... (7) Indikator Kiner ja Kegiatan 1 ... (8) 2 ... Keluaran (output) ... (9) Indikator Keluaran (output) 1 ... (10) 2 ... Volume Keluaran (output) ... (11) Satuan Ukur Keluaran (output) (12) A. Latar Belakang a. Dasar Hukum ... (13) b . Gambaran Umum ... (14) ... B . Penerima Manfaat ... (15) ... C . Strategi Pencapaian Keluaran 1. Metode Pelaksanaan ... (16) 2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan ... (17) D . Kurun Waktu Pencapaian Keluaran ... (18) E. Biaya Yang Diperlukan ... (19) ... Penanggung j awab Kegiatan Nama ... (20) NIP ... (21)
2 13- PETUNJUK PENGISIAN KAK/TOR ··.··•···· No . . · .. > .. ; ; ·· .. Uraian .·· ( 1 ) Diisi nama Kementerian Negara/ Lembaga. (2) Diisi nama unit eselon I / II sebagai penanggung j awab Program. (3) Disi nama program sesuai dengan dokumen Renj a K/L. (4) Diisi dengan Sasaran Program yang akan dicapai dalam Program. (5) Diisi indikator Kinerj a Program (6) Diisi nama kegia tan sesuai dengan dokumen Renj a K/L. (7) Diisi Sasaran Kegiatan (8) Diisi indikator Kinerj a kegiatan (9) Diisi nama/ nomenklatur Keluaran ( Output) Kegiatan secara spesifik. ( 1 0) Diisi Indikator Keluaran ( Output) Kegiatan ( 1 1) ( Output) jumlah/banyaknya kuantitas Diisi mengenai Keluaran Kegiatan yang dihasilkan ( 1 2) Diisi uraian mengena1 satuan ukur yang digunakan dalam ( Output) Kegiatan sesuai rangka pengukuran kuantitas Keluaran dengan karakteris tiknya ( 13) Diisi dengan dasar hukum tugas fungsi danfatau ketentuan ( Output) Kegiatan �ang terkait langsung dengan Keluaran yang akan dilaksanakan. ( Output) Kegiatan ( 14) Diisi gambaran umum mengenai Keluaran dan volumenya yang akan dilaksanakan dan dicapai. ( 1 5) Diisi dengan penenma manfaat baik internal danjatau eksternal K/L. ( 1 6) Diisi dengan car a pelaksanaannya berupa kontraktual a tau swakelola. (1 7) Diisi dengan komponenjtahapan yang digunakan dalam j adwal waktu (time termasuk kegiatan, pencapaian keluaran table) pelaksanaan dan keterangan sifat komponenjtahapan tersebut termasuk biaya utama atau biaya penunjang. ( 1 8) Diisi dengan kurun waktu pencapaian pelaksanaan.
2 14 - { 19) Diisi dengan total anggaran yang dibutuhkan untuk pencapaian dan penjelasan bahwa rincian biaya sesuai denga n keluaran RAB terlampir. {20 ) Diisi dengan nama penanggungjawab kegiatan. {21) Diisi dengan NIP penanggungj awab kegiatan.
2 1 5- 7 . Format Rincian Anggaran Belanj a (RAB) RINCIAN ANGGARAN BELANJA KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN T.A. 20XX Kementerian Unit eselon II I Satker NegarajLembaga ... (1) (2) Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (3) (4) ... 1 ... Keluaran Indikator Kegiatan (Output) Kegiatan Keluaran ( Output) : Volume 2 ... (5) ; ... (6) ... 1 ... 2 ... (7) . . . (8) ... Satuan Ukur Dana Alokasi ... (9) ... (10) ... Kode Uraian Volume Jenis komponen Rincian Harga Jumlah SuboutputjKomponenj Sub Output (UtamajPendukung) Perhitungan S atuan Subkomponenj detil Sat jml 1 2 3 4 5 6 7 XXX .� SubOutput 1 9 9
9 9 9 . 9 9 9 X XXX Komponen 1
Utama
999. 999 A
Subkomponen A
999.999 a. Detil belanj a 1
99 sat. x 99 9 9 9 9 9 9 9 9 .999 sat. x . . . . b . D etil belanja 2
99 sat. x 99 9 9 9 9 9 9 9 9 .999 sat. x . . . . c . . . . , dst. B Subkomponen B
999. 999 a. Dst. XXX .� S ubOutput 2 9 9
9 9 9 .9 9 9 X XXX Komponen 1
Utama
999. 999 A
Sub komponen A
999. 999 a. Detil belanj a 1
99 sat. x 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 .999 sat. x . . . . b . Detil belanj a 2
99 sat. x 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 .9 9 9 sat. x . . . . c. . . . , dst. B Subkomponen B
999. 999 d. . . . , dst. Penanggung j awab Kegiatan Nama ... ( 11 ) N I P ... ( 1 2)
2 16- Catatan: Keluaran ( Output) Kegiatan adalah jumlah Jumlah total alokasi anggaran keseluruhan alokasi anggaran Keluaran ( Output) Kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh satker, untuk Keluaran ( Output) Kegiatan yang sama. PETUNJUK PENGISIAN RINCIAN ANGGARAN BIAYA Uraian nama Kementerian Negaraj Lembaga. nama unit eselon Ilj satker sebagai penanggung awabjpelaksana kegiatan. (3) iisi nama Kegiatan sesuai dengan dokumen Renj a K/L. iisi Sasaran Kegiatan yang didukung Keluaran ( Output) (4) (5) si Indikator Sasaran Kegiatan (6) si nama/ uraian mengenai identitas dari setiap Keluaran Output) Kegiatan secara spesifik. (7) Keluaran ( Output) Kegiatan Indikator (8) mengenai jumlahjbanyaknya kuantitas Keluaran ( Output) a tan yang dihasilkan. (9) iisi uraian mengenai satuan ukur yang digunakan dalam Keluaran ( Output) Kegiatan angka pengukuran kuantitas sesuai dengan karakteristiknya. dengan total anggaran yang dibutuhkan untuk ( Output) Kegiatan. capaian Keluaran iisi dengan nama penanggung j awab kegiatan. iisi dengan NIP penanggung j awab kegiatan. iisi kode suboutput, bkomponen uraian nama suboutput, suboutputjkomponenj mponen, subkomponen, dan 1'-'-'"'''-<A..l.� belanj a su bkomponen /detail suboutput dan subkomponen ersifat opsional
2 17 - Kolom 3 IV olume Suboutput Diisi jumlahjbanyaknya kuantitas suboutput yang dihasilkan Diisikan se baris dengan urruan suboutput. . Keterangan : Jumlah total volume-volume suboutput harus sama dengan jumlah volume Keluaran ( Output) Kegiatan. Diisi utama atau pendukung. uraian Diisikan se baris dengan komponen, yang menyatakan bahwa komponen tersebut komponen utama atau komponen pendukung. Kolom 4 Jenis Komponen (Utama/Pendukung) sebagai Kolom 5 Rincian Perhitungan Diisi formula perhitungan satuan pendanaan Diisikan sebaris dengan uraian detil belanj a satuan­ Kolom 6 Harga Satuan Contoh: 2 org x 2 hari x 2 frekuensi �umlah perhitungan tesebut diisikan pada Subkolom 5 Uumlah) sebesar 8 . Diisi nominal harga satuan yang berpedoman pada standar biaya tyang berlaku. Diisikan se baris dengan urruan detil belanj a : Keterangan Dalam hal biaya satuan ukur tidak terdapat dalam standar biaya dapat menggunakan data dukung lainnya yang dapat awabkan. di pertanggungj Kolom 7 �umlah Diisi nominal hasil -hasil pada tingkat detil perhitungan belanj a, subkomponen, komponen, suboutput. Keterangan 0umlah total alokasi anggaran suboutput oumlah total anggaran pada Keluaran ( Output) Kegiatan. : harus sama dengan
2 18 - aan Anggaran (Budget Tagging) 8 . Format Penand FORMAT PENANDAAN ANGGARAN (BUDGET TAGGING) Kementerian NegarajLembaga : (Nama Kementerian Negara/Lembaga) Unit Organisasi : (Nama unit eselon I sebagai KPA) Kegiatan : (Nama Kegiatan) ... (2) ... (4) ... (1) ... (3) 1 ... 2 ... 3 ... Dst. Dst. Dst . Dst. Dst. Penanggungjawab Kegiatan Nama ... NIP/NRP ... PETUNJUK PENGISIAN FORMAT PENANDAAN ANGGARAN (2) si kode Keluaran ( Output) Kegiatan (3) (Output) Kegiatan si uraian Keluaran (4) Anggaran (Tagging) yang dikukung Penandaan tput. Penandaan Anggaran ( Tagging) terdiri oritas Nasional, Nawa Cita, Janj i Presiden, dan atas ematikAPBN
2 19- (GBS) 9. Format Gender Budget Statement GENDER BUDGET STATEMENT (Pernyataan Anggaran Gender) Kementerian NegarajLembaga : (Nama Kementerian NegarajLembaga) Unit Organisasi : (Nama unit eselon I sebagai KPA) Unit eselon II/ Satker : (Nama unit eselon II di Kantor Pusat yang bukan sebagai satkerjnama satker baik di Pusat atau Daerah) Program Nama Program Kegiatan Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Nama Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran ( Output) Kegiatan Jenis) volume) dan satuan suatu Keluaran (Output) Kegiatan Analisa Situasi Uraian ringkas yang menggambarkan yang persoalan ditangani/ dilaksanakan) pembuka wawasan) faktor kesenjangan) dan penyebab permasalahan gender. akan meliputi: data kesenjangan Dalam hal data pembuka wawasan (berupa data terpilah sasaran baik laki-laki/ perempuan tidak tersedia data kuantati_t dapat menggunakan data ) untuk kelompok kualitatif. Output/ suboutput kegiatan yang akan pada mempunyai pengaruh ke dihasilkan kelompok sasaran tertentu komponen: Isu gender pada • isuj kesenjangan gender yang ada pada komponeninputnya;dan hanya komponen yang terdapat isu/ kesenjangan gendernya. Rencana Aksi Komponen Tahapan dari suatu Keluaran (Output) Kegiatan. harus relevan dengan Keluaran ( Output) Kegiatan yang dihasilkan. Komponen ini ( dipilih hanya komponen yang mengubah secara langsung kondisi kearah kesetaraan gender) Komponen Alokasi Anggaran Keluaran (Jumlah anggaran (Rp) yang dialokasikan untuk mencapai Keluaran ( Output) kegiatan) ( Output) Kegiatan Dampakjhasil Keluaran ( Output) Kegiatan Dampak/ hasil s ecara luas dari Keluaran (Output) Kegiatan yang dihasilkan dikaitkan ke arah kesetaraan dan dengan isu gender serta perbaikan gender. Penanggung jawab Kegiatan Nama ... NIP/ NRP ...
2 2 0- 1 0 . Format Daftar Pagu Anggaran Per Satker KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK I N D O N ESIA DIREKTORAT J E N DERAL ANGGARAN DAFTAR PAGU ANGGARAN PER SATKER TAHUNANGGARAN20XX KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : UNIT ORGANISASI : PROGRAM : PAGU PROGRAM : Alokasi anggaran tersebut, dirinci menurut lokasi sebagai berikut : (Ribuan Rupiah) SATUAN KERJA JENIS BELANJA SUMBERDANA PEGAWAI BARANG MODAL BANTU AN !LAIN-LAIN RM SO SIAL JUMLAH =>NBP/BLl =>DN/PHLI' SBSN PBS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 rxxx NAMASATKER 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9 .999 9.999 9.999 9.999 XXX NAMASATKER 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9 .999 9.999 9.999 9.999 9.999 XXX NAMASATKER 9.999 9.999 9 .999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9 .999 9.999 XXX NAMASATKER 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 XXX NAMASATKER 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9 .999 9.999 9.999 9.999 XXX NAMASATKER 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9 .999 9.999 9.999 9.999 9.999 XXX NAMASATKER 9.999 9.999 9 .999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 XXX NAMASATKER 9.999 9 .999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 XXX NAMASATKER 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9 .999 9.999 9.999 lxxx NAMASATKER 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9 .999 9 .999 9.999 XXX NAMASATKER 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 XXX NAMASATKER 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 XXX NAMASATKER 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 XXX NAMASATKER 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 XXX NAMASATKER 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9 .999 XXX NAMASATKER 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 (Eselon I K/ L) · · · · ·· · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · NIP/NRP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
221 - 1 1. Format Surat Pengantar Usulan RKA-K/L ... (3) } kop Kementeria LOG0 . . . ( 1 ) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA ... UNIT ESELON 1 ... SATKER ... (5) Alamat ... (2) n Negara/ (4) Lembaga ... Nom or Sifat Lamp iran Hal : S- : Segera : Satu Berkas : Usulan Rencana Kerj a Dan Anggaran I / 2 0XX (tanggal-bulan) 2 0XX Kementerian NegarajLembaga Yth. Direktur Di Jakarta J enderal Anggaran Sehubungan dengan ditetapkannya Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Pagu Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, dengan ini disampaikan Rencana Kerj a dan Anggaran Kementerian NegarajLembaga (RKA-K/L) Kementerian penj elasan sebagai berikut: (6), dengan ... 1 . RKA-K/L telah disusun sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai dan anggaran kementerian pelaksanaan anggaran. petunjuk penyusunan dan penelaahan rencana kerj a negarajlembaga dan pengesahan daftar isian 2 . RKA-K/L beserta dokumen-dokumen yang dipersyaratkan telah disusun dengan lengkap dan benar, direviu Kementerian Unit Eselon I, serta Aparat Pengawasan Pemerintah Internal NegarajLembaga (APIP K/L) , disimpan oleh Satuan Kerj a dan siap untuk diaudit sewaktu -waktu. Sebagai kelengkapan dokumen, dengan ini dilampirkan dokumen penelaahan berupa: 1 . Rencana Kerj a dan Anggaran Satuan Kerj a (RKA Satker), 2 . ADK RKA-K/L-DIPA, dan 3 . Daftar Rincian Pagu Anggaran per Satker / Eselon I . Demikian kami sampaikan, atas kerj asamanya diucapkan terima kasih. MenterijPimpinan Pejabat Yang Ditunjuk Lembaga atau ... NIP/NRP ... (7) .
222- Keterangan: 1 . Diisi logo Kementerian Negara/ 1embaga. 2 . Diisi nomenklatur Kementeria n Negara/1embaga. 3 . Diisi unit eselon I pengusul RKA-K/1. 4. Diisi satker pengusul RKA-K/1. 5 . Diisi alamat Kementerian Negara/1embaga. 6 . Diisi nomenklatur Kementerian Negara/ 1embaga. 7. Diisi nama dan NIP / NRP Menteri/ Pimpinan 1embaga atau pejabat yang ditunjuk . . � . . ' : M ENTERIKEUANGAN REPUB1IK INDONESIA, ttd. S RI MULYANI INDRAWATI S alinan sesuai dengan aslinya Kepala B iro Umum u . b . Kepala B agian T.U . Kementerian
223- LAMPIRAN IV PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 /PMK.02/2 01 7 TENTANG PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PEDOMAN PENELITIAN DAN REVIU RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA Sebelum disampaikan ke Kementerian Keuangan, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) harus dilakukan penelitian oleh Sekretariat Jenderalj Sekretariat UtamajSekretariat c.q. Biro Perencanaan/Unit Perencanaan Kementerian NegarajLembaga, untuk selanjutnya direviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Negara/Lembaga (APIP K/L). A. PEDOMAN PENELITIAN RKA-K/L OLEH SEKRETARIAT JENDERAL/SEKRETARIAT UTAMA/SEKRETARIAT C.Q. BIRO PERENCANAAN/UNIT PERENCANAAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA Penelitian RKA-K/L bertujuan untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran RKA-K/L yang disusun sebelum disampaikan kepada APIP K/L dan Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran untuk dilakukan penelaahan bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan (Kernen terian PPN/Bappenas). Penelitian RKA-K/L dilakukan melalui verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran dokumen yang dipersyaratkan serta kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Penelitian RKA-K/L dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal/Sekretariat UtamajSekretariat c.q. Biro Perencanaan/Unit Perencanaan K/L. Hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan penelitian RKA-K/L adalah se bagai beriku t:
2 2 4- 1 . Dokumen dalam rangka meneliti RKA-K/L, meliputi: a. Rencana Kerja K/L (Renja K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun anggaran yang direncanakan; b. hasil kesepakatan trilateral meeting; c. hasil reviu Angka Dasar ( baseline) dan hasil pembahasan proposal anggaran Inisiatif Baru U ika ada); d. daftar rincian Pagu Anggaran K/L atau Alokasi Anggaran K/L per satuan kerja (satker) / eselon I; e. Kertas Kerja (KK) satker, RKA satker dan RKA-K/L formulir I/II/III; f. ADK RKA-K/L; g. target dan pagu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) U ika ada); h. rekap penandaan anggaran; 1 . dokumen teknis lainnya yang disusun oleh satker seperti Rencana Bisnis. dan Anggaran Badan Layanan Umum (RBA BLU), perhitungan kebutuhan biaya pembangunanj renovasi bangunan gedung negara atau yang sejenis, serta data dukung teknis lainnya; dan J. peraturan-pe raturan terkait dengan penganggaran. 2 . Penelitian RKA-K/L difokuskan untuk meneliti hal-hal sebagai berikut: a. konsistensi pencantuman sasaran Kinerja meliputi volume Keluaran ( Output) Kegiatan dan indikator Kinerja kegiatan dalam RKA-K/L sesuai dengan sasaran Kinerja dalam Renja K/L dan RKP; b. kesesuaian total pagu dalam RKA-K/L dengan Pagu Anggaran K/L atau Alokasi Anggaran K/L yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas; c. kesesuaian sumber dana dalam RKA-K/L dengan sumber dana yang ditetapkan dalam Pagu Anggaran K/L atau Alokasi Anggaran K/L; d. kepatuhan dan ketepatan penandaan anggaran (pada level Keluaran ( Output) Kegiatan); dan e. kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L, antara lain RKA satker, Term of Referencej Rincian Anggaran Biaya (TOR/RAB), dan dokumen pendukung terkait lainnya. Hasil penelitian RKA-K/L yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal/ Sekretariat Utama/Sekretariat c.q. Biro Perencanaan/Unit Perencanaan K/L J
2 2 5- selanjutnya disampaikan kepada unit eselon I K/L untuk dilakukan penyesuaian atau perbaikan U ika ada) dan secara paralel disampaikan kepada APIP K/L untuk dilakukan reviu RKA-K/L. Selain itu, mulai RKA-K/L Alokasi Anggaran TA 2 01 7, Sekretariat Jenderalj Sekretariat UtamajSekretariat c.q. Biro PerencanaanjUnit Perencanaan K/L melakukan penjaminan mutu atas Prakiraan Maju yang digulirkan Direktorat Maju Jenderal Anggaran dan menyusun Prakiraan tahun ketiga (lihat Lampiran II Peraturan Menteri ini). B. PEDOMAN REVIU RKA-K/L OLEH APIP K/L 1 . Pendahuluan a. Latar Belakang Nomor 1 7 Tahun 2 0 0 3 tentang Keuangan Undang-Undang Negara dan Undang-Undang Nomor 2 5 Tahun 2 00 4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berpedoman kepada RKP dengan memperhitungkan ketersediaan anggaran. Pemerintah menentukan prioritas pembangunan beserta kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam dokumen RKP. Hasil yang diharapkan adalah hasil secara nasional ( national outcomes) sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19 4 5 . RKP merupakan dokumen perencanaan tahunan dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro, program K/L, lintas K/L, dan kewilayahan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RKP kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Renja K/L. Untuk selanjutnya Renja K/L dijabarkan ke dalam RKA-K/L berdasarkan Pagu Anggaran K/L. Penyusunan RKA-K/L merupakan bagian dari perencanaan penganggaran. Permasalahan dalam perencanaan penganggaran antara lain RKA-K/L belum disusun dengan baik dan tepat sesuai dengan kaidah perencanaan penganggaran, sehingga penuangan informasi dalam dokumen RKA-K/L ser1ng tidak terukur. Disamping itu, adanya kendala atas dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang belum s1ap untuk
226- dilaksanakan awal tahun anggaran direncanakan (bulan Januari) meskipun DIPA K/L sudah ditetapkan sebelum tahun anggaran (bulan Desember). Adanya perencanaan penganggaran belanj a yang belum optimal j uga berdampak kepada penyerapan anggaran yang tidak maksimal dan cenderung terj adi penyerapan pada akhir tahun, kualitas belanj a negara masih belum optimal dalam mendukung sasaran pembangunan (peningkatan pertumbuhan, serta pengurangan pengangguran dan kemiskinan), kebij akan fiskal (APBN) menj adi tidak dapat maksimal dalam memacu pembangunan. Oleh karena itu, dalam proses perencanaan penganggaran dituntut untuk menghasilkan RKA-K/L yang berkualitas dan sesuai dengan kaidah perencanaan penganggaran. Setelah tahun 2 01 3, APIP K/L mulai berperan untuk melakukan peningkatan pengawasan dalam rangka penyusunan rencana kerj a anggaran melalui reviu RKA-K/L. Disamping itu mulai tahun 2 01 5 APIP K/L telah melakukan reviu (Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN)). Keterlibatan auditor APIP K/L dalam RKBMN adalah untuk melaksanakan reviu RKBMN sebagaimana diamanatkan Pasal 1 5 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 50/PMK.06/2 01 4 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara. Hasil penelahaan RKBMN (t-2) dapat berdampak pada pengadaan BMN dan pemeliharaan BMN yang selanjutnya akan dipergunakan dalam penyusunan RKA-K/L (t-1 ). Peran auditor APIP K/L sangat strategis sebagai upaya meningkatkan kualitas RKBMN dan memastikan adanya kesinambungan dengan RKA-K/L. Untuk dapat mengemban amanat reviu tersebut, maka auditor APIP K/L diharapkan memahami perencanaan penganggaran dan perencanaan BMN sehingga pedoman reviu RKA-K/L ini diharapkan menj adi referensi bagi auditor APIP K/L yang bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman akan substansi RKA-K/L. Seiring hal tersebut di atas, dalam proses perencanaan penganggaran, akan semakin dipertegas pemisahan tugas dan peran antara Menteri Keuangan sebagai Chief Financial Officer (CFO) dan sebagai Chief Operational Officer (COO). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa adanya peran APIP K/L
227- dalam proses perencanaan penganggaran adalah untuk mendorong K/L guna meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran melalui pelaksanaan reviu RKA-K/L. b. Definisi Reviu RKA-K/L adalah penelaahan atas penyusunan dokumen rencana keuangan yang bersifat tahunan berupa RKA-K/L oleh auditor APIP K/L yang kompeten, untuk memberikan keyakinan terbatas ( limited assurance) bahwa RKA­ K/L telah disusun berdasarkan Pagu Anggaran K/L danjatau Alokasi Anggaran K/L yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Renja K/L, RKP hasil kesepakatan pemerintah dengan DPR-RI dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN, standar biaya, dan kebijakan pemerintah lainnya serta memenuhi kaidah perencanaan penganggaran dalam upaya membantu Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menghasilkan RKA-K/L yang berkualitas. Dalam hal ini, standar biaya meliputi standar biaya masukan, standar biaya keluaran, dan standar struktur biaya. APIP K/L adalah Inspektorat Jenderal/Inspe ktorat Utamajlnspektorat atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri/Pimpinan Lembaga. c. Tujuan Reviu RKA-K/L Tujuan reviu RKA-K/L adalah untuk membantu terlaksananya penyusunan RKA-K/L dan memberi keyakinan terbatas ( limited assurance) bahwa informasi dalam RKA-K/L sesuai disusun berdasarkan Pagu Anggaran K/L danjatau Alokasi Anggaran K/L yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Renja K/L, RKP hasil kesepakatan Pemerintah dan DPR-RI dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBN, standar biaya, dan kebijakan pemerintah lainnya serta memenuhi kaidah perencanaan penganggaran, kepada Menteri/Pimpinan Lembaga, sehingga diharapkan dapat menghasilkan RKA-K/L yang berkualitas. Reviu tidak memberikan dasar untuk menyatakan pendapat sebagaimana dalam audit karena reviu tidak mencakup pengujian
228- atas pengendalian intern, penetapan risiko pengendalian, pengujian atas dokumen sumber dan pengujian atas respon terhadap permintaan keterangan dengan cara pemerolehan bahan bukti yang menguatkan melalui inspeksi, pengamatan, atau konfirmasi, dan prosedur tertentu lainnya yang biasa dilaksanakan dalam suatu audit. Reviu dapat menjadikan perhatian auditor tertuju kepada hal­ hal penting yang mempengaruhi RKA-K/L, namun tidak memberikan keyakinan bahwa auditor akan mengetahui semua hal penting yang akan terungkap melalui suatu audit. Berdasarkan hasil reviu, APIP K/L akan memberikan simpulan atas penyusunan RKA-K/L. Apabila auditor menemukan kelemahan danjatau kesalahan dalam penyusunan RKA-K/L, maka auditor berkewajiban menyampaikan permasalahan beserta rekomendasi perbaikannya kepada unit penyusun RKA-K/L untuk segera dilakukan perbaikanj penyesuaian dan berkoordinasi c.q. dengan Sekretariat Jenderal/Sekretariat UtamajSekretariat Biro Perencanaan/Unit K/L. Perencanaan Penyusunan RKA-K/L merupakan tanggung jawab unit penyusun RKA-K/L (Menteri/Pimpinan Lembaga c.q. Pejabat eselon I yang memiliki alokasi anggaran (portofolio) dan se bagai penanggung jawab program). Oleh karena itu, unit penyusun bertanggung jawab untuk melaksanakan perbaikanj penyesuaian RKA-K/L. d. Ruang Lingkup, Sasaran, dan Waktu Pelaksanaan Reviu RKA-K/L Ruang lingkup reviu RKA-K/L oleh APIP K/L adalah penelaahan atas penyusunan dokumen rencana keuangan yang bersifat tahunan berupa RKA-K/L unit eselon I beserta RKA satker dan penelusuran RKA-K/L unit eselon I ke dokumen sumber yang dilakukan secara terbatas pada TOR/RAB, dan dokumen pendukung terkait lainnya. Ruang lingkup reviu RKA-K/L tidak mencakup pengUJlan atas sistem pengendalian intern dan pengUJlan atas respon permintaan keterangan yang biasanya dilaksanakan dalam suatu audit. Sasaran rev1u RKA-K/L oleh APIP K/L adalah Menteri/Pimpinan Lembaga memperoleh keyakinan bahwa
229- penyusunan dokumen perencanaan keuangan yang bersifat tahunan berupa RKA-K/L unit eselon I dan data pendukung telah disusun berdasarkan Pagu Anggaran K/L danjatau Alokasi Anggaran K/L yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Renja K/L, RKP hasil kesepakatan pemerintah dengan DPR-RI dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN, standar biaya, dan kebijakan pemerintah lainnya serta memenuhi kaidah perencanaan penganggaran. Reviu RKA-K/L oleh APIP K/L dilaksanakan pada saat penyusunan RKA-K/L oleh unit eselon I yang memiliki alokasi anggaran (portofolio) dan sebagai penanggung jawab program setelah ditetapkannya Pagu Anggaran K/L, dan penyesuaian RKA-K/L oleh unit eselon I yang memiliki alokasi anggaran (portofolio) setelah diperolehnya alokasi anggaran K/L. Dengan demikian lokasi reviu dilakukan pada kantor unit eselon I yang memiliki alokasi anggaran (porto folio). Pada prinsipnya, pelaksanaan reviu RKA-K/L oleh APIP K/L tidak menambah layer proses perencanaan dan penganggaran. Untuk itu, reviu RKA-K/L dapat dilaksanakan secara paralel bersamaan dengan pembahasan RKA-K/L antara unit eselon I dan Sekretariat Jenderalj Sekretariat UtamajSekretariat c.q. Biro Perencanaan j Unit Perencanaan KjL. Hal ini perlu dilakukan agar pelaksanaan reviu RKA-K/L dapat berjalan dan dengan efisien efektif mengingat keterbatasan waktu mulai penyusunan RKA-K/L oleh Menteri/Pimpinan Lembaga c.q. pejabat eselon I yang memiliki alokasi anggaran (porto folio) dan se bagai penanggung jawab program sampai dengan RKA-K/L lingkup K/L disampaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran-Kementerian Keuangan. e. Referensi Peraturan Pelaksanaan Reviu RKA-K/L Referensi peraturan yang digunakan dalam pelaksanaan reviu RKA-K/L adalah semua peraturan yang terkait dengan pengelolaan dan keuangan negara pada tahap perencanaan penganggaran serta perencanaan BMN, antara lain meliputi: 1 ) Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
230- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2 004 ten tang Perbendaharaan Negara; 3) Undang-Undang Nomor 2 5 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4) Peraturan Pemerintah mengenai tata cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah; 5) Peraturan Pemerintah mengenai sistem pengendalian intern pemerin tah; 6) Peraturan Pemerintah mengenai penyusunan RKA-K/L; 7) Peraturan Pemerintah mengena1 Tata Cara Pengadaan Hibah; Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan 8) Peraturan Pemerintah mengena1 Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional; 9) Peraturan Presiden mengena1 Pengadaan Barangj Jasa Pemerintah ; 1 0) Peraturan Presiden mengena1 RKP, Peraturan Menteri Keuangan mengena1 Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap; 1 1) Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan RKA-K/L; 1 2) Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap; 1 3) Peraturan Menteri Keuangan mengena1 Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan RKA-K/L; 1 4) Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jarnak (Multi Years Contract) dalam Pengadaan Barangj Jasa Pemerintah ; 1 5) Peraturan Menteri Keuangan mengenai Bagan Akun Standar; 1 6) Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Struktur Biaya; 1 7) Peraturan Menteri Keuangan mengena1 Stan dar Biaya Masukan; 1 8) Peraturan Menteri Keuangan mengena1 Stan dar Biaya Keluaran; 1 AI!W
231 - 1 9) Peraturan Menteri Keuangan mengenai Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L dan Pengesahan DIPA; 2 0) Peraturan Menteri Keuangan mengena1 Perencanaan Kebutuhan BMN; 2 1) Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/ atau Bangunan; 22) Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri; 23) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara; 24) Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas mengenai Penetapan Pagu Anggaran K/L dan Langkah-Langkah Penyelesaian RKA-K/L; dan 25) Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas mengenai Alokasi Anggaran K/L. f. Objektivitas dan Kompetensi Tim Reviu RKA-K/L Pereviu harus objektif dalam melaksanakan kegiatan rev1u. Prinsip objektivitas mensyaratkan agar Tim Reviu RKA-K/L melaksanakan reviu terhadap RKA-K/L dengan jujur, integritas, dan tidak mengkompromikan kualitas. Untuk mendukung dan menjamin efektivitas rev1u atas RKA-K/L, perlu dipertimbangkan kompe�tensi pereviu Tim Reviu RKA-K/L yang akan ditugaskan. Sesuai dengan tujuan rev1u RKA-K/L, maka Tim Reviu RKA-K/L secara kolektif seharusnya memenuhi kompetensi sebagai berikut: 1 ) memahami sistem perencanaan pembangunan nasional; 2) memahami tata cara penyusunan RKA-K/L; 3) menguasai tata cara penyusunan RKBMN; 4) memahami perencanaan pengadaan barangj jasa pemerintah K/L; di lingkungan 5) memahami bagan akun standar;
232- 6) memahami proses bisnis atau tugas dan fungsi unit yang direviu; 7) menguasai teknik komunikasi; 8) memahami analisis basis data; dan 9) menguasai dasar-dasar reviu. 2 . Tata Cara Reviu RKA-K/L Pedoman pelaksanaan rev1u RKA-K/L ini dimaksudkan sebagai acuan untuk merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan hasil reviu RKA-K/L. Pedoman pelaksanaan reviu RKA-K/L ini menguraikan kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan pada tiap tahapan reviu RKA­ K/L, termasuk di dalamnya prosedur reviu RKA-K/L yang berisi serangkaian langkahjprogram yang akan dilaksanakan oleh APIP K/L dalam mereviu dokumen perencanaan penganggaran. a. Tahapan Reviu RKA-K/L Dalam melakukan reviu RKA-K/ L, terdapat 3 (tiga) tahapan reviu RKA-K/ L, meliputi: 1 ) tahap perencanaan reviu RKA-K/L; 2) tahap pelaksanaan reviu RKA-K/ L; dan 3) tahap pelaporan hasil reviu RKA-K/L. Tahap perencanaan reviu RKA-K/L meliputi koordinasi dengan Biro Perencanaan j Unit Perencanaan K/L, kegiatan untuk menentukan skala prioritas berdasarkan analisis risiko, melakukan usulan penugasan reviu, dan mempersiapkan bahan penyusunan program kerja reviu. Tahap pelaksanaan reviu RKA­ K/L mencakup kegiatan penelaahan dokumen perencanaan keuangan dan penyusunan kertas kerja reviu. Tahap pelaporan hasil reviu RKA-K/L mencakup kegiatan penyusunan Catatan Hasil Reviu (CHR) dan Laporan Hasil Reviu (LHR). b. Tahap Perencanaan Reviu RKA-K/L 1 ) Hal-hal Yang Harus Dipersiapkan Sebelum melaksanakan reviu RKA-K/ L, beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh APIP K/L adalah sebagai berikut: a) APIP K/L melakukan rapat koordinasi dengan Biro Perencanaan/Unit Perencanaan K/L untuk mendapatkan hasil dokumen perencanaan yaitu RKP dan Renja K/L (hasil trilateral meeting), kebijakan
233- dan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait perencanaan penganggaran K/L. Koordinasi bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan penyusunan RKA-K/L. Melalui koordinasi tersebut pelaksanaan diharapkan akan menghasilkan reviu RKA­ K/L yang efisien dan efektif. b) APIP K/L dapat mempersiapkan data yang dapat mendukung pelaksanaan reviu RKA-K/L antara lain Renja K/L (hasil trilateral meeting), Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas terkait Pagu Indikatif K/L, dan hasil temuan Badan Keuangan (BPK) dan compliance audit atas Pemeriksa realisasi DIPA (bila ada), Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan RKA-K/L, Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Struktur Biaya, Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya Masukan, Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya Keluaran, data Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi-Barang Milik Negara (SIMAK­ BMN) atau RKBMN bagi K/L yang sudah menyusun RKBMN, kebijakan pemerintah, serta peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait tugas dan fungsi eselon I dan K/L. c) APIP K/L rrienerima dokumen-dokumen dari unit eselon I untuk direviu, meliputi: (1) surat pengantar yang ditandatangani oleh pejabat eselon I/penanggung jawab portofolio; (2) daftar rincian Pagu Anggaran K/ L a tau Alokasi Anggaran K/L per satker j eselon I; (3) RKA-K/L unit eselon I (RKA-K/L formulir II/III); (4) Rencana Kerja Anggaran satker (RKA satker); ( 5 ) Kertas Kerja satker (KK satker); (6) Arsip Data Komputer (ADK) RKA-K/L; (7) Rekap Penandaan Anggaran (pada level Keluaran ( Output) Kegiatan);
234- (8) Data SIMAK-BMN atau RKBMN Hasil Penelaahan; dan (9) TOR/RAB dan dokumen pendukung terkait lainnya. d) APIP K/L menyusun program kerja reviu RKA-K/L untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan reviu RKA-K/L unit eselon I. 2) Pelaksanaan Tahap Perencanaan Reviu RKA-K/L Pada tahap perencanaan reviu RKA-K/L unit eselon I, kegiatan yang dilakukan antara lain sebagai berikut: a) APIP K/L menyusun Tim Reviu RKA-K/L b) Hal-hal yang harus dipertimbangkan adalah persyaratan kompetensi teknis yang secara kolektif harus dipenuhi. Tim Pereviu RKA-K/L disusun paling sedikit dari 1 terdiri (satu) Pengendali Mutu, 1 (satu) Pengendali Teknis, beberapa Ketua Tim, dan beberapa jumlah Anggota Tim disesuaikan dengan jumlah RKA satker. Sebagai dasar pelaksanaan rev1u RKA-K/L, pimpinan APIP K/L menerbitkan surat tugas reviu RKA-K/L. Surat tugas terse but paling sediki t men j elaskan mengenai pem beri tugas, susunan tim, ruang lingkup reviu, lokasi, serta waktu pelaksanaan reviu RKA-K/L unit eselon I. c) Pemahaman objek rev1u RKA-K/L dan peraturanj kebijakan perencanaan penganggaran d) Sebelum melakukan reviu RKA-K/L, pereviu harus memahami tugas dan fungsi objek reviu dan peraturan terkait penyusunan RKA-K/L (seperti yang telah disebutkan dalam angka 1 huruf e (halaman 2 29 s.d. halaman 231) hal Referensi Peraturan Pelaksanaan Reviu RKA-K/L). Objek reviu adalah unit penyusun RKA-K/L tingkat eselon I atau pejabat lain yang memiliki alokasi anggaran (porto folio) dan se bagai penanggung j awab program. e) Penyusunan prosedur bertujuan untuk menentukan langkah-langkah reviu RKA-K/L yang tepat dengan mem pertim bangkan faktor risiko, materiali tas,
235- signifik ansi, ketersediaan auditor, dan ketersediaan waktu. c. Tahap Pelaksanaan Reviu RKA-K/L unit eselon I 1) APIP K/L dapat melakukan reviu secara paralel dengan pelaksanaan penelitian oleh Biro Perencanaan/Unit Perencanaan K/L atas RKA-K/L unit eselon I. Biro 2) Jika dilakukan bersama, APIP K/L bersama-sama Perencanaan j Unit Perencanaan K/L dan unit eselon I penyusun RKA-K/L melakukan Kick off Meeting Reviu dan Penelitian RKA-K/L unit eselon I. 3) Hal-hal Yang Harus Diperhatikan a) Ruang Lingkup Reviu RKA-K/L Ruang lingkup reviu RKA-K/L unit eselon I oleh APIP K/L difokuskan pada: (1) kelayakan anggaran untuk menghasilkan suatu Keluaran ( Output) Kegiatan; (2) kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran, antara lain: (a) penerapan SBM, SBK, dan SSB Untuk Keluaran ( Output) Kegiatan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam SBK, rev1u RKA-K/L dilakukan hanya untuk mencocokkan besaran uang pencapa1an Keluaran ( Output) Kegiatan yang tercantum dalam RKA Satker dengan SBK. Untuk Keluaran ( Output) Kegiatan yang non SBK, reviu RKA-K/L dilakukan sampai dengan level de til; (b) penggunaan akun; (c) hal-hal yang dibatasi, termasuk dalam hal ini adalah penggunaan produk impor karena K/L diminta untuk mengutamakan penggunaan produk dalam negeri; (d) pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang didanai dari PNBP, pinjaman/hibah luar negeri,
2 36- pinj aman/hibah dalam neger1, dan surat berharga syariah negara; (e) penganggaran badan layanan umum; (f) kontrak tahun j amak ( multi years contract))· dan (g) pengalokasian anggaran yang akan diserahkan menj adi penyertaan modal negara pada Badan U saha Milik N egara. (3) kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L antara lain RKA Satker, TOR/RAB danjatau dokumen pendukung terkait lainnya; dan (4) rincian anggaran yang digunakan untuk mendanai Inisiatif Baru danjatau rincian anggaran Angka Dasar yang mengalami perubahan pada level komponen. Disamping fokus pada ruang lingkup di atas, perev1u dapat melakukan reviu atas ruang lingkup RKA K/L unit eselon I sebagai berikut untuk memastikan: ( 1 ) konsistensi pencantuman sasaran Kinerj a meliputi volume Keluaran ( Output) Kegiatan dan indikator Kinerj a kegiatan dalam RKA-K/L sesuai dengan sasaran Kinerj a dalam Renj a K/L dan RKP; (2) kesesuaian total pagu dalam RKA-K/L dengan Pagu Anggaran K/L atau Alokasi Anggaran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas; (3) kesesuaian sumber dana dalam RKA-K/L dengan sumber dana yang ditetapkan dalam Pagu Anggaran K/L atau Alokasi Anggaran K/L; dan (4) kepatuhan dalam pencantuman penandaan anggaran pada level Keluaran ( Output) Kegiatan. b) Tim Reviu RKA-K/L harus mendapatkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Pagu Indikatif, Pagu Anggaran K/L per program termasuk rincian sumber dana, dan Alokasi Anggaran K/L per program termasuk rincian sumber dana. c) Untuk reviu penyesuaian RKA-K/L, Tim Reviu RKA-K/L harus meminta hasil pembahasan antara K/L dengan
237- DPR-RI antara lain laporan singkat (lapsing) dan catatan hasil pembahasan. d) Tim Reviu RKA-K/L harus meminta hasil penelitian RKA­ K/L yang dilakukan oleh Biro PerencanaanjUnit Perencanaan K/L sebagai bahan masukan dan sinkronisasi hasil reviu. 4) Pelaksanaan Program Kerja Reviu RKA-K/L Reviu RKA-K/L unit eselon I beserta RKA satker dilaksanakan sesuai dengan program kerja reviu RKA-K/L yang telah disusun pada tahap perencanaan reviu RKA-K/L unit eselon I. Pelak.sanaan reviu RKA-K/L unit eselon I dikoordinasikan dengan unit penyusun RKA-K/L tingkat eselon I atau pejabat lain yang memiliki alokasi anggaran (portofolio) dan sebagai penanggung jawab program bersama Biro Perencanaan / Unit Perencanaan K/L. Pengembangan prosedur reviu RKA-K/ L dapat dilakukan oleh Tim Reviu RKA-K/L sepanJang diperlukan sesuai dengan kondisi di lapangan. Basil pelaksanaan prosedur rev1u dituangkan dalam Kertas Kerja Reviu (KKR) dan dilakukan reviu secara berj en j ang oleh Ketua Tim dan Pengendali Teknis. Berdasarkan KKR, Tim Reviu RKA-K/L harus menyusun Catatan Basil Reviu (CBR) untuk menyampaikan hasil reviu RKA-K/L unit eselon I yang berisi kesalahan atau kelemahan yang ditemui serta rekomendasi perbaikan. CBR dibahas dan disampaikan kepada unit eselon I c.q. sekretaris unit eselon I untuk segera ditindaklanjuti dengan perbaikan atau penyesua1an RKA-K/L dan Biro Perencanaan/Unit Perencanaan K/L. Biro Perencanaan / Unit Perencanaan memastikan penyelesaian tindak lanjut atas CBR terkait RKA-K/L unit eselon I. CBR harus ditandatangani bersama antara Tim Pereviu dengan Sekretaris unit eselon I yang menyusun RKA-K/ L. atau RKA-K/L unit eselon I yang telah diperbaiki disesuaikan disampaikan kepada Sekretariat Jenderal/ Sekretariat Utama/ Sekretariat c.q. Biro PerencanaanjUnit
2 38- Perencanaan K/L untuk dapat dihimpun menjadi RKA-K/L lingkup K/L dengan tembusan APIP K/L untuk selanjutnya disampaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran­ Kementerian Keuangan. Tim Pereviu RKA-K/L wajib mendokumentasikan seluruh KKR dan dokumen RKA-K/L unit eselon I beserta TOR/RAB/dokumen pendukung lainnya dengan baik dan aman. d. Tahap Pelaporan H asil Reviu RKA-K/L Pelaporan hasil reviu RKA-K/L unit eselon I pada intinya mengungkapkan tujuan dan alasan pelaksanaan reviu, prosedur reviu yang dilakukan, kesalahan atau kelemahan yang ditemui, langkah perbaikan yang disepakati, langkah perbaikan yang telah dilakukan, dan saran perbaikan yang belum atau tidak dilaksanakan. Laporan hasil reviu disusun dalam bentuk Laporan Hasil Reviu (LHR). LHR disampaikan oleh pimpinan APIP K/L kepada pimpinan unit eselon I.
239- 1 . FORMAT SURAT TUGAS \�) } .·.·.·. LOGO . . . ( 1) ��r���l�����--�����-��������-·.· KOP Kementerian Negara/Lembaga ... (4) Alamat ... Nomor: ... (5) SURAT TUGAS Negara/Lembaga ... (6) Tahun Dalam rangka Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian 2 0XX, ... dan Program Kerj a Pengawasan Tahunan (7) menugaskan: ... No. 1 . 2 . 3 . Nama ... (8) ... ( 1 0) ... ( 1 2) ... ( 1 3) NIP ... ( 14) ... Per an Pengendali Mutu (9) ... NIP ... Pengendali Teknis NIP ... ( 11 ) Ketua Tim 4 . Anggota Tim NIP ... ( 1 5) ... 5 . D st. Anggota Tim untuk melaksanakan Reviu Rencana Kerj a Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) Tahun Anggaran ... 1 ... XXXX pada: ( 1 6) ; ... 2 ... ( 17) ... Kegiatan tersebut ( 1 9) s . d ... dilaksana kan d i Jakarta selama ... ( 1 8) hari kerj a mulai ... tanggal ... (21 ). (20) 20XX, di bawah tanggung j awab ... Segala biaya yang timbul menj adi beban anggaran Inspektorat berkenaan dengan pelaksanaan Surat Tugas ini Jenderal. Demikian untuk dilaksanakan dan segera melaporkan hasil pelaksanaan tugas. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal ... Inspektur J enderal (22) 20XX [ttd] NIP ... (24) ... (23) Tembusan : ... [dst.] (25) (26)
240- Keterangan: 1 . Berisi logo K/L. K/L. 2. Berisi nomenklatur 3 . Berisi nomenklatur APIP K/L. 4 . Berisi alamat APIP K/L. 5. Berisi nomor surat tugas. K/L. 6 . Berisi nomenklatur 7 . Berisi nomenklatur pej abat yang memberikan penugasan . 8. Berisi nama pej abat yang berperan mutu. sebagai pengendali 9 . Berisi NIP pej abat yang berperan mutu. sebagai pengendali 1 0. Berisi nama pej abat yang berperan teknis. sebagai pengendali 1 1. Berisi NIP pej abat yang berperan teknis. sebagai pengendali 1 2 . Berisi nama pegawai yang berperan sebagai ketua tim. 1 3 . Berisi NIP pegawai yang berperan sebagai ketua tim. 1 4 . Berisi nama pegawai yang berperan sebagai anggota tim. 1 5. Berisi NIP pegawai yang berperan sebagai anggota tim. 1 6 . Berisi unit eselon I K/L yang direviu. 1 7. Berisi unit eselon I K/L yang direviu. 1 8. Berisi jumlah hari penugasan. 1 9 . Berisi tanggal mulai penugasan. 2 0 . Berisi tanggal akhir penugasan. 2 1 . Berisi nomenklatur pej abat yang bertanggung j awab terhadap penugasan terkait. 2 2 . Berisi tanggal dan bulan surat tugas ditetapkan . 2 3 . Berisi nama pejabat yang memberikan penugasan. 2 4 . Berisi NIP pej abat yang memberikan penugasan. 2 5 . Berisi pimpinan unit eselon I K/L yang direviu. 2 6 . Berisi pimpinan Biro Perencanaan / Unit Perencanaan K/L pada Sekretariat J enderal I Sekretariat U tama/ Sekretariat.
241 - 2 . FORMAT PROGRAM KERJA REVIU RKA-K/L UNIT ESELON I .. '.• c1�nga,-n•••· ,••C111tC1��··· ·•lC1!1! · •. ·.l,{t;l1Cll!�C1J:l··· ··•· al11;Cl•·••••¥A�t�ri .. dengan , • {�§·;•••;�I.)�'!l••E����.tr_,,;?$llyi .I}..I{•••J3JV[·� d,�tEl·••••dBku1lg �t�#g�gJ?i ....... ···· ..... p,agu ll!qi}{'a_tifc:l{/L; ·Pgg'l:l Angggran K/L, ... t••i'�,er:� .······hC1sil /R.l9?IviN• 1 . D apatkan dokumen­ dokumen yang diperlukan sebagai berikut: a. Renj a-KIL dan informasi Kinerj a (hasil trilateral meeting), Surat Bersama Menteri Keuangan dengan Menteri PPNIKepala Bappenas terkait Pagu Indikatif KIL, Surat Bersama Menteri Keuangan dengan Menteri PPNIKepala Bappenas terkait Penyampaian Pagu Anggaran KIL atau Surat Bersama Menteri Keuangan dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas terkait penyampa1an Alokasi Anggaran KIL, Surat Sekretaris J enderal c . q. Utamal Sekretaris Kepala Biro Perencanaan I Kepala Unit Perencanaan terkait penyampa1an Pagu Anggaran KIL atau Surat Sekretaris J enderal Utamal Sekretaris c . q. Kepala Biro Perencanaan Unit Perencanaan terkait penyampa1an Alokasi Anggaran KIL tiap program; I Sekretaris KIL I Sekretaris I Kepala KIL b . TOR dan RAB, dan dokumen
242- pendukung lainnya; c. ADK RKA-K/L unit eselon I ; d . Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan; e. Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Keluaran; f. Data SIMAK-BMN; g. RKBMN Hasil K/L Penelaahan yang telah RKBMN); (bagi menyusun h . Rekap Penandaan (budget Anggaran tagging); dan 1 . Dokumen-dokumen yang lainnya dibutuhkan dalam reviu. pelaksanaan :pE�EL�A.l\l,,.A'l'J\.S; INFORMASIKINER3A KESESUAIAN. RE�N, ADK RKA�K/l[.,.,JlEI'lG.A�N·) .• <•c:·',�\,.,'·!·'.·•x.· ...,c ......... , ··I · TUjUah: U!lt�k ..•.. meniastikat1 ....• . Kegiatan. . pr?grEt�,· ..[�""F,.l.< • .t. . .,.<:.O. . .I:.L, !' .a�C ��l��J;il.i};}·{ ·.·· . · -:J(/L.�,qa.n .igfor .(Jy.tfc�i) da.larn f\J).K. R:KA'-K/P unit �selon) 111a.si· . da.larn f\J).K. R:KA'-K/P unit �selon) 111a.si· . da.larn f\J).K. R:KA'-K/P unit �selon) 111a.si· . . 1 . Pastikan konsistensi sasaran Kinerj a meliputi volume, Keluaran (Output) Kegiatan dan indikator Kinerj a kegiatan dalam RKA-K/L sesua1 dengan sasaran Kinerj a dalam Re ·a-K L dan RKP.
243- 2 . Pastikan nilai (Rp) keluaran (output) menj adi pembangunan prioritas pembangunan bidang dan/ atau prioritas pembangunan daerah tercantum ada), dalam ADK RKA-K/L tidak lebih rendah daripada nilai (Rp) keluaran (output) pada kegiatan Ren· a K L. pada kegiatan yang prioritas nasional dan yang dalam RKP (bila berdasarkan 3. Buat Kesimpulan. TOTAL ·PAo.u: AN.GGARAN''DAN ••··•··• ? :< ; :\ . ··•· . . >··· . >\'···· .. ···•···· ········· > . ;·<··'· • �jlJ�! ... ·• ·· · < ••••. ·.·.•· . . . ·. ··•··•·• · > < •.•• •···.. . . < •.. . · . ·· · •·.total Untul<i·IJ:le.masti�?-1'1. ba.llwa ••.. tptal .... •·.Pagu .. Afl,ggat:a_nJC/L .. Alokasi .... pflgu•••· .. •.da.JJ. ·· sesufli•· ·.J<Kf\.-K/L ...•. per•• •• ·Pf9!Stam .. t�lflh.·• ··.··.surat · .denga_n A11.g�a_rat1·· . • ¥el}teri dan •••·11ent�ri ··ten ta_ng J:>�r�§LJ:tl8. §lTJ.t§lfa l(eu.angan PPN{Kepala. cl.?-11•·1\II en t�ri Pa.g"tJ A-!lgga_[fl.j;l .K{Lcla_n sqra t 1J�rsa111c:1; a_r1tara Iv.I�n terL .KeU§lrJ.gf:tn·· BJ?N/l(�pa.la.l3 PAGU .. ·.· . · .. ... ····.··.· ····•I<./R ··• palarg.·· .. < ADK ..•• ·Banpepa� K/ L .. appenas tentangpenyampaian Alokasi Anggaran 1 . Pastikan bahwa kertas kerj a RKA-K/L yang di terima telah sesuai den ADK RKA-K L. 2 . Pastikan bahwa total Pagu Anggaran K/L dalam ADK RKA-K/L per program telah sesuai dengan bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Penyampaian Pagu An Pastikan bahwa total anggaran dalam ADK RKA- K/L per program telah sesua1 dengan sur at tara Menteri bersama an Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas terkait Penyampaian Alokasi Buat Kesimpulan. surat terkait K L. pagu 3 . An K L. 4 .
244- ':rujuan: Untuk• RHLN,.P])N, ·S?SN)•.•• Anggaran K/l.,••per· ·surat>Men teri•·•l(euat1gantenta_n� .. ··.·P�J:J.Y{U111?aian·.···f§-gu•· terc� tum .dalam K/ L ·.dan surat .Mer1teri Keuangan tentangPenyampaian K/LJ. .. PNBP, BLU, K/L dan·•.>}\lokasi ·••••••sl_:Lrnbe�;· c:ln .• rincian>�umber. me!hastikan·••.kesesuai . 'dana(�'L:Piah·.!l11lrni, .•.. RI(A-K/h Pagu. }\l}g�flrcUJ. dcl1am A[)K .• progrc:1m• telap.·•�esucti �an_Et Y§lhg .. •Attggaran· .d�n.ga�<·.ripc�c:ln• .·. Pagu Alqkasi 1 . Pastikan bahwa nnc1an sumber dana (rupiah murni, PNBP, BLU, PHLN, PDN, SBSN) pada ADK RKA-K/L dan kertas kerja RKA-K/L satker berdasarkan Pagu Anggaran K/L per program telah sesuai dengan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri Menteri PPN/Kepala Bappenas terkait Penyampaian Pagu K L. 2. Pastikan bahwa r1nc1an sumber dana (rupiah murni, PNBP, BLU, PHLN, PDN, SBSN) pada ADK RKA-K/L dan kertas kerja RKA-K/L satker berdasarkan pagu Alokasi Anggaran K/L per program telah sesuai dengan surat bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas terkait Penyampaian Alokasi K L. 3 . Buat Kesimpulan.
245- : ·•·• ...... ••••· · ��:i;> cig,••,•• . .••···•••.te .. ••·· •. ·····•�q�asi �p�rha_tikan . i�n.gg;�tfl:l1..·• ..•••..•. ·· ( �l·/ �ur�t 9�.r:s�:t1}8.1 ··• .•. .':J?�l§lm.Cl,: "!}(:C keJ:?ij�.��p §l!lta_pg .lMent�ri•••·• •. • s�s-ct�i. K�uangan <:lxJ.1.g<fH ·;�ert�ri (2) . ·•··.surat ::Jp�ik,a.tif :•t.�rk�itJ?agu .J3El'1/�eBa.Ia. .L, •.•••.. .. •Pf"�./ •terkait Bapp.�na�•·· .. J)�t��tp.a.· . �e,pala_.·. .• Su.rat s]3e}§§ll1lf1'anta raMenteri P�11Ycsl!lPC1i8_J:I'l=>a.gp .f\ng�flrap.·K/.L,.·•·(3.). Keuangan pep.ya111pa_ian Alqkasi A:nggaran deng;an_ IVI�l:lt�r� ]3appenas terkait .. f>f"N/}\�pala . . . KfL. 1. Pastikan alokasi anggaran . ,, .......... l't:CP.•··••••••··:tlJ.�r ·•·····.·.·.•B.pko.�-pokok ··••.K/ ·· ... J3gppyrlC1§ · ··d�!lgan .M gan .. �n.teri . . telah memperhatikan pokok-pokok kebijakan belanja K/L sesuai dengan surat bersama antara Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan Menteri Keuangan terkait Pagu Indikatif K/ L misalnya Tahun Anggaran (TA) 2018: kebijakan tetap memperhitungkan pemberian gaji ke-13 (baseline); belanja barang operasional maksimal sama belanja dengan realisasi barang operasional T A 2016 atau pagu 2017 apabila le bih rendah dengan melakukan penghematan perjalanan dinas, honor tim, melaksanakan upaya penghematan belanja barang untuk dapat direalokasi belanja pegawai ke belan j a yang dan lain -lain. roduktif 2. Pastikan alokasi anggaran telah memperhatikan pokok-pokok kebijakan belanja K/L sesuai dengan surat bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala terkait Bappenas penyampaian Pagu Anggaran K/L misalnya TA 2017:
246- 3 . Pastikan alokasi anggaran telah memperhatikan pokok-pokok kebijakan belanja K/L sesuai dengan surat bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Penyampaian Alokasi An �rkali K L. 4 . Buat kesimpulan. PE:ri�J:.,�IfAl¥ .A,'l'Jo\.8 l{E,LAY' .. ···· .... ,.,�NGGARAN . ··· ·. .······· · ·· · · . ·. · · · •·•.···· · ·•.•••···· ··· ············ ········· · · ·.••· .· .. ·· .. ....... ·•········ ····•••··• >} .•. : ...•. ··· .. ;./ �· ················· ···· �· ··' ..... .••.· ..... ' .. · • Tujl1ai1:. ····· ... .... •· · ·· · ·· •·· · ······ · Untuk. 111.emastikan kylayakan suat11 Kelu§lr8Jl (Output) ...• anggaran.atas UNTlJK; MEN(li{ASILKAN j(egiatan.· 1. Pastikan komponen dalam ADK RKA-K/L dan KK RKA- K/L satker telah memperhatikan asas kepatutan dalam pengalokasian berdasarkan professional judgement dan benchmark anggaran, a ad . 2 . Buat kesimpulan. PENELAAHAN ATAS .... a. ... , ... n� .... ·"'· ...... TuJU.a.t1: > .• •· .. · . . . .. · .. · .· i • · .. < •··••·· ·.·•··· •/ • .··•··.···· ·' ,. ' ·•··········.·•·•· ·•······ ·.• ····.tid::t}{.•• ··s.�]J.ag�i�a�a · •• al?�.::tsii:·•·a�Pgar,an UJJ;t}-l:�·· ·••�t,a_.r;ciClf• .• •·.··.�euangc:l.Ll·•· ···JJ:lY�gyn�:li•··•· .·•.·•J�i£tY::l.'.•rvJ:a_suf{£tn <if111··ql.l:rnJal}>f5e.kl.l.xn �ell1pertiJ:nbarlpk.a_n·•• p:rin�ip••.�fisiel1si ·.·••·· �izyolu!1J.�>telah . ·· tidak 1nelebihijumlah. BrvrN ;1;"";1 .. .�.. ... ·.• .. ·· ... ·.··•·.··•···· ::P}�mastil�� dan dalam SIM.A.K-BMN/ RKBMN. Hfl_sil Benela.ahan� 1. Pastikan alokasi anggaran pada ADK RKA-K/L dan KK RKA-K/L Satker untuk: Honorarium • harga satuan tidak melebihi PMK tentang SBM. pencantuman satuan (OB/OH/OK/OJ telah sesuai dengan PMK tentang SBM. /OP) Rapat Dalam Kantor • harga satuan tidak melebihi PMK tentan
247- SBM. pencantuman satuan telah sesuai dengan PMK tentang SBM. telah memperhatikan prinsip kewajaran dan efisiensi. Biaya Rapat/Pertemuan Di Luar Kantor dan Uang Harian Kegiatan Rapat/ Pertemuan Di Luar Kantor • harga satuan tidak melebihi PMK tentang SBM. pencantuman satuan telah sesuai dengan PMK tentang SBM. frekuensi hari penginapan sebanyak-banyaknya 1 dari frekuensi uang harian perj alan an din as. dialokasikan H- telah memperhatikan prinsip kewajaran dan efisiensi. Uang Harian dan Biaya Penginapan dan Biaya Transportasi Perjalanan Din as • harga satuan tidak melebihi PMK tentang SBM. frekuensi hari penginapan sebanyak-banyaknya 1 dari frekuensi uang harian perj alan an din as. dialokasikan H- telah memperhatikan prinsip kewajaran dan efisiensi. Biaya Sewa Kendaraan volume Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Jabatan telah sesua1 stan dar (PMK 201 5
248- tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Di Dalam Negeri) berdasarkan Hasil Penelaahan. • volume alat Angkutan Darat Bermotor Dinas kan tor telah operasional memperhatikan kewajaran dan efisiensi, serta standar kebutuhan (bila ada). Jabatan RKBMN prinsip harga satuan tida:k melebihi PMK SBM. tentang pastikan tidak dialokasikan untuk pemeliharaan, untuk bahan bakar. anggaran biaya kecuali 2 . Buat kesimpulan. PENELAAHAN .. •··· · . ..• ; • ••. ••·••••·• < � ••• • < ..• ; • ••. ••·••••·• < � ••• • < ····.·.· .. ·•· ··•· ) < > . •• . • :. •..•. •. .• i .. . •··.•· .· . ..
Untl,lls· diatur . .•ang?a.�a.]J. •.• rn.�.rn�stik�J}··.·Gl.l . ••dalan:r ()lfa.si••·· . ·.�ic1£tk ·•·.rn�le1Jihi· Peraturan Me11teriKeu�11gan tyntang .•.. �.��l'J_dar .• <1J�.�)'a .•.. �.��l'J_dar .• <1J�.�)'a a 1. Pastikan alokasi anggaran pada ADK RKA-K/L dan KK RKA-K/L Satker tidak melebihi Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Keluaran, apabila m Peraturan akan SBK. 2 . Buat kesimpulan.
249- ··· ··.• ···•· /•.�·••··•·. ··•.·•••< .. •••·•· ··2.·••••··•···••• ···•···•·· 'I'uj'l).C\B=•r••·•·• .••····· •:•• •···••·•···� · Untuk·.•·memasti�§tn·••· pahw� . penggp:naan ."-''.yU-f'i,�"" pq.g�rr.akun.stg:ndar� 1 . Pastikan akun belanja pada ADK RKA-K/L dan KK RKA­ K/L satker berdasarkan Pagu Anggaran K/L dan Alokasi Anggaran K/L telah sesua1 dengan PMK mengena1 Bagan Akun Standar serta Peraturan Direktur J enderal Perbendaharaan mengenai penambahan akun. j perubahan 2. Buat kesimpulan. ATASHAL-HAL···•YANG.�· HARU'S>cDIALOKASIKAN•;DALAM .·••RKA� ..••.. l:)��a•••·•·•••····alo�C\$i .. · .. :J;:tin ) (J) .. :. �el B-arflp• ·• gi�l?���t!�fl� · ·'Ll'fl�"Uk ••... :.§l.B&�Gl.f:� ·· · ... (3)�···��11J.§!f1}1 · · P.�.11�;:t11.t8.�%��} .. (911;�E11t))•tqgcl�. ··.e(3.P••· .•.•. §tl1,g;·: pr-io;itfl_� nflsiop.(lh,i t,e,r9fl.f1t1lnT p��9f�te§ �egiatgtp lfl_PJ1lt§t!l .RIQ\:K fL···d···••telah ··.·.dfl_lf1IA•··••••:•• A[) I(·•···.··• • .•. 1ayanaf1 (ptitP}ft)y · ·:·•·(9). ·Pfog��J)J;t .·k�giata_n ..•.. bi<f�Bg• .. •· cta.n/.atau •. �ala.rn·•·.Rt<'f' Japabila .•.. acta.), •.. ·(4) Y(ll1_g• persifat tal111n jamftk· Jbilgt\ad?tl,. clf1q/atap (5) •... dana .f:\p-ggar�B· .•.••. ····)�BHa:gt•· fpt1gsi)·�a.!�er; Bfi,cn:itas Y2l!lg···· ?PetA{);:tB�f12l!l.;d���ah:. . . da!l1piJ.J.g ll.ntgkkeg�atan 1 . Komponen 00 1 Pastikan alokasi anggaran pada ADK RKA-K/L dan KK RKA-K/L satker untuk: gaji dan tunjangan serta uang makan dilakukan dengan berbasis data yang terdapat pada G PP. aplikasi uang lembur maksimal sama dengan alokasi uang lembur tahun sebelumnya. untuk satker baru maksimal 1 6 jam per bulan tiap pegawai.
250- 2 . Komponen 002 Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor serta Biaya Pemeliharaan dan Operasional Dinas: • Pastikan volume pada ADK RKA-K/L dan KK telah RKA-K/L satker sesuai dengan jumlah BMN yang tercatat SIMAK-BMN/RKBMN Hasil Penelaahan. • Pastikan harga satuan pada ADK RKA-K/L dan KK RKA-K/L Satker tidak melebihi PMK tentang SBM. Kendaraan pada Pastikan tidak anggaran dialokasikan pemeliharaan untuk BMN dengan kondisi rusak berat dan untuk sarana kantor / kendaraan dinas yang diadakan melalui mekanisme sewa. Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan: • Pastikan volume pada ADK RKA-K/L dan KK RKA-K/L satker tidak melebihi luas BMN berupa Gedung/ Bangunan yang tercatat pada BMN/RKBMN Hasil Penelaahan. SIMAK- Pastikan biaya untuk disewa pemeliharaan gedung yang dialokasikan berdasarkan kontrak/ perjanjian dengan penyedia gedung, apakah termasuk dalam total harga sewa atau tidak. • Pastikan harga satuan pada ADK RKA-K/L dan KK RKA-K L satker tidak
2 51 - melebihi PMK tentang SBM. Honorarium Pengemudi, Kebersihan, Pramubakti: Satpam, Petugas dan Pastikan harga satuan pada ADK RKA-KI L dan KK RKA-K/L satker tidak melebihi PMK tentang SBM atau Peraturan Kepala Daerah tentang UMPIKabiKota. Pastikan jumlah Satpaml Pengem udi I Petugas Ke bersihan telah memperhatikan asas kewajaran. I Pram u bakti jika melalui jasa pihak ketigal diborongkan, ditambahkan paling banyak 1 5o/o (tidak termasuk seragam dan perlengkapan) dari satuan biaya, dan ditambahkan iuranl premi Jaminan sosial sesuai ketentuan yang berlaku, dapat dialokasikan honorarium satu bulan tunjangan hari ray a keagamaan. tambahan sebanyak untuk jika melalui swakelola, dapat dialokasikan tambahan honorarium sebanyak satu bulan untuk tunjangan hari raya keagamaan. Honorarium Operasional Satuan Kerja: Pastikan harga satuan pada ADK RKA-KI L dan KK RKA-KI L satker tidak melebihi PMK tentang SBM. Pastikan encantuman
2 5 2- satuan (OB/OK/OTER/ OP) telah sesuai dengan PMK tentang SBM. Biaya Jamuan Rapat dan Perjalanan Dinas Pimpinan: • Pastikan harga satuan pada ADK RKA-K/L dan Kertas Kerja RKA-K/L satker tidak mele bihi PMK tentang SBM. Pastikan alokasi anggaran pada ADK telah RKA-K/L memperhatikan prinsip kew · aran dan efisiensi. 3. Pastikan keluaran (output) tug as dan fungsi K j L telah dialokasikan 4. Pastikan telah dialokasikan anggaran dana pendamping bila terdapat anggaran yang bersumber dari PHLN bila 5 . Pastikan kegiatan lanjutan yang bersifat telah dialokasikan an an esa1an tahun jamak 6 . Pastikan programjkegiatan tas yang men j adi priori pembangunan nasional, prioritas pembangunan bidang, dan/ a tau prioritas pembangunan tercantum dalam RKP ( apabila ada) telah dialokasikan 7 . Pastikan penyediaan daerah yang dana untuk mendukung pelaksanaan program/ kegiatan yang sesuai dengan perundang-undangan (apabila ada) telah dialokasikan 8. Buat kesimpulan. peraturan
253- ALOKASI ANGGARAN ALAT ANGKUT DARAT BERMOTOR DINAS JABATAN 1 . Dapatkan Data Dukung lainnya berupa: • Price list/ brosur/ e­ katalog. untuk satker baru, surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN & RB) terkait Ijin Prinsip pembentukan satker atau penambahan unit sas1. volume pada ADK 2. Pastikan RKA-K/L dan KK RKA-K/L satker terkait Alat Angkut Darat Bermotor Dinas Jabatan: • untuk K/L yang sudah menyusun RKBMN, telah sesuai dengan standar kebutuhan Uumlah) pada RKBMN Penelaahan. Hasil untuk K/L yang belum menyusun RKBMN dan melakukan penggantian kendaraan, pastikan telah memenuhi syarat penghapusan. Bila belum memenuhi syarat penghapusan, tidak dialokasikan anggarannya pada alokasi anggaran K/L. pastikan untuk satker baru, pastikan terdapat Surat Keputusan Menteri PAN & RB terkait Ijin Prinsip mbentukan satker
254- atau penambahan unit organisasi. Disamping melakukan alternatif pemenuhan kebutuhan melalui sewa kendaraan sepanJang telah masuk dalam RKBMN. itu, satker dapat 3. Pastikan spesifikasi Alat Angkut Darat Bermotor Dinas Jabatan yang diusulkan telah sesua1 standar barang/ spesifikasi teknis berdasarkan PMK 76/PMK.06/2015 tentang Standar Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Di Dalam Ne J abatan Barang dan teknis 4. Pastikan kesesuaian alokasi anggaran pada ADK RKA-K/L dengan TOR/RAB dan data dukung (pricelistj brosur / e-katalog) serta harga satuan tidak melebihi SBM. 5. Pastikan Struktur Biaya dalam ADK RKA-K/L terdiri dari biaya pengadaan kendaraan, biaya pengiriman biaya pengelola kegiatan (honor Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerj aan Gika ada) dan 6. Khusus untuk alokasi anggaran Alat Angkut Darat Bermotor Dirras Jabatan pada Perwakilan RI di luar neger1 disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di at. 7. Buat kesimpulan.
255- ALOKASI ANGGARAN ALAT ANGKUT DARAT BERMOTOR DINAS OPERASIONAL KANTOR 1. Dapatkan Data Dukung lainnya berupa: e­ • pricelist/brosur/ katalog; dan untuk satker baru, surat Keputusan Menteri PAN & RB terkait ljin Prinsip pembentukan satker atau penambahan unit organ1sas1. 2. Pastikan volume pada ADK RKA-K/L dan KK RKA-K/L satker terkait Alat Angkut Darat Bermotor Dinas Kantor, untuk Operasional K/L yang mempunya1 standar kebutuhan, mele bihi kebutuhan Uumlah). tidak stan dar Untuk kendaraan belum/masih penghapusan, pastikan bahwa sudah terdapat RKBMN apabila sudah dialokasikan anggarannya pada Alokasi Anggaran K/L. penggantian yang dalam proses Untuk satker baru, pastikan terdapat Surat Keputusan Menteri PAN & RB terkait Ijin Prinsip pembentukan satker atau penambahan unit organ1sas1. Disamping melakukan alternatif pemenuhan kebutuhan melalui sewa kendaraan. teknis itu, satker dapat 3 . Pastikan spesifikasi Alat Angkut Darat Bermotor Dinas Kantor telah Operasional sesua1 baran esifikasi teknis standar
256- bila K/L mempunya1 standar baran 4. Pastikan kesesuaian alokasi anggaran pada ADK RKA-K/L dengan TOR/RAB dan data dukung (pricelistj brosur / e-katalog) serta harga satuan tidak melebihi SBM. 5 . Pastikan Struktur dalam ADK RKA-K/L terdiri atas biaya pengadaan kendaraan, biaya peng1r1man biaya pengelola kegiatan honor Biaya G ika ada) dan 6 . Khusus untuk alokasi anggaran Alat Angkut Darat Bermotor Dinas Operasional pada Perwakilan disesuaikan dengan ketentuan ne s RI di luar negeri yang berlaku di t. 7. Buat kesimpulan. ALOKASI ANGGARAN ALAT ANGKUT DARAT BERMOTOR DINAS FUNGSIONAL (MOBIL JENAZAH, AMBULANCE, KENDARAAN TAHANAN, DLL) 1 . Dapatkan Data Dukung lainnya berupa: • Pricelist/brosur/ e­ katalog untuk satker baru, surat Keputusan Menteri PAN & RB terkait Ijin Prinsip pembentukan satker atau penambahan unit organisasi. 2 . Pastikan alokasi anggaran Alat Angkut Darat Bermotor Dinas Fungsional telah memperhatikan kebutuhan dan pr1ns1p kewajaran. Disamping melakukan alternatif pemenuhan kebutuhan melalui sewa kendaraan. itu, satker dapat
2 5 7- 3 . Pastikan alokasi anggaran Alat Angkut Darat Bermotor Dinas Fungsional telah sesua1 standar barang/ spesifikasi teknis (bila K/L mempunya1 standar b 4. Pastikan kesesuaian anggaran pada ADK alokasi RKA-K/L dengan TOR/RAB dan data dukung (pricelist, brosur j e-katalog) serta harga satuan tidak melebihi SBM (untuk pick up, kendaraan operasional bu . 5. Pastikan Struktur Biaya dalam ADK RKA-K/L terdiri dari biaya pengadaan kendaraan, biaya pengiriman biaya pengelola kegiatan honor PPH . U ika ada) dan 6. Khusus untuk alokasi anggaran Alat Angkut Darat Bermotor Fungsional pada Perwakilan negeri disesuaikan ketentuan ne sete at. 7 . Buat kesimpulan. RI di luar dengan yang berlaku di ALOKASI ANGGARAN PEMBANGUNAN MESS, WISMA, GEDUNG PERTEMUAN 1 . Dapatkan Data Dukung lainnya berupa: dari a. surat persetujuan Menteri/Pimpinan Lembaga, b. Perhitungan kebutuhan biaya pembangunan bangunanjgedung negara dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Dinas Pekerjaan setempat. Umum 2 . Pastikan alokasi anggaran pengadaanjpembangunan mess, wisma, gedung telah 'Y'\""'1"T""'11'"Y\Uan
258- memperhatikan kebutuhan dan prinsip kewajaran serta dilengkapi dokumen pendukung (a) surat persetujuan Pimpinan Lembaga dan (b) perhitungan kebutuhan biaya pembangunan bangunanjgedung dari Kernen terian Pekerj aan Umum dan Perumahan Rakyat atau Dinas ·aan Umum sete at. dari Menteri/ negara 3 . Pastikan Struktur Biaya terdiri perencana, pengawas / manajemen konstruksi, Jasa konstruksi (fisik), biaya pengelola kegiatan dari biaya konsultan biaya konsultan biaya penyedia or anitia dan PPH . 4. Pastikan alokasi anggaran pada angka 3 tidak mele bihi in terpolasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Ban Gedun N 5. Pastikan telah dilengkapi dengan surat permohonan persetujuan bangunanjgedung ke Pengelola Barang (bila dibangun di tanah yang sudah ada bangunan/ 5. Pastikan telah dilengkapi dengan surat permohonan persetujuan bangunanjgedung ke Pengelola Barang (bila dibangun di tanah yang sudah ada bangunan/ 6. Bila data dukung dalam angka 1 di atas tidak tersedia sampa1 dengan reviu pagu alokasi anggaran maka cantumkan dalam CHR. 7. Buat kesimpulan.
259- 1 . Dapatkan Data Dukung lainnya berupa rekapitulasi Surat Keputusan Tim Pelaksanaan · tan 2. Pastikan alokasi anggaran honorarium tim bersifat temporer dan memenuhi syarat-syarat: a. Mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur; b. Bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan eselon I I kemen terian I lembagal instansi Pemerintah lainnya; c. Pelaksanaannya perlu diprioritaskan; d. Merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada negaral pegawai Aparatur Sipil N egara (ASN) disamping tugas pokoknya sehari-hari; dan pejabat e. Dilakukan secara selektif efisien. , efektif, dan 3 . Lakukan penelaahan untuk tim pelaksana kegiatan yang telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun pastikan berturut-turut, KIL telah melakukan evaluasi terhadap urgens1 dan efektivitas dipertimbangkan tugas dan fungsi unit organisasi. tim untuk menjadi
260- 4. Pastikan bahwa alokasi untuk tim anggaran honorarium telah memenuhi kriteria bahwa jumlah sekretariat tim pelaksana: a. Paling banyak 1 0 4. Pastikan bahwa alokasi untuk tim anggaran honorarium telah memenuhi kriteria bahwa jumlah sekretariat tim pelaksana: a. Paling banyak 1 0 (sepuluh) tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Presiden; orang untuk dan/ atau b. Paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana yang ditetapkan oleh Menteri/Pejabat setingkat kegiatan
Menteri. 5. Pastikan alokasi anggaran dan satuan (OB), pada ADK RKA-K/L tidak melebihi Peraturan Menteri Keuangan mengenai SBM. 6 . Pastikan pengalokasian anggaran honor Surat Keputusan Tim yang melebihi SBM, telah ditetapkan Keuangan persetujuan Biaya Masukan Lainnya). oleh Menteri terkait SBML (Satuan 7. Buat kesimpulan. 1 .. A/J..., ... � .... -·r;oa.r;-;L .... � ... ATAS,ALOKASI.ANGGARAN·. UNTUK KEGIATAN YANG·• DID ANAl 1· ... ,�:';1. .. :'-... :u"�.�... �u/HIBAH.•LUAR,NEGERI · · ·········· ···········••·.· ··•···· · · · · .. ······ ·•··········<••· ·····•·••· �······ .. ·.· ... ·· ···· ·.•.··· · ... •.·. >�>: 1\ljuan:•·•· ·· ·.··.· ... ·· . ······• . • > .. ···.··•··< ····· ·. (· •·•••. ···•·•••·••·. .. ··· · · ••· ···•••· ·· ··· ·· ·••••••• · . · · · ·· · · · .ng�na···�.�.rj . · .. 9.11-gg�ralT:·untuk•••·�e gi�tan•··•····y�ng .. ·.•?§l� g ... 11egy5i:•· ···<·dati <·••.• ... tel�P.··•••·• •.•··.··.renca1J_§l • dep�an ·• se,�1J.�i· ·J?injama_11/J:l ibaJ1 ... · · ••... 11J.�r ... ?ida_nai · ... .··. · tela]:} ' .. rnernpe�tirg(Ja_n�}{arrT k:�fe1;�ediaal). : �11.gg�ap rHpiah· .•. muJ:ni kebut0ll1a11.,•· ·� da1J_•dilengkapide1J_gan dok:umettpenc{1JJ�l.lng pen damping,• ... 1. Dapatkan TOR/RAB dan dokumen pendukung lainnya yang disetujui oleh lender (N askah Perj anjian Pinjaman Hibah Luar N egeri (NPPHLN), Loan Minutes of Agreement/ Negotiation, Project Administration Memorandum
261 - 2 . Pastikan bahwa dalam RKA-K/L dicantumkan a. akun bel an j a sesuai telah antara lain: dengan transaksi­ transaksi yang dibiayai dengan NPPHLN yang disesuaikan dengan kategori pembiayaan yang diperbolehkan lender. b. kode kantor bayar, yaitu kode KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah ( 140) untuk transaksi Pinjaman Hibah Luar N egeri (PHLN) dalam valas dan tata cara penarikannya menggunakan mekanisme pembayaran payment) langsung (direct dan letter of credit serta kode KPPN sesuai lokasi kegiatan dimana proyek­ proyek yang dibiayai oleh PHLN dan tata cara penarikannya menggunakan mekanisme rekening khusus. c. sumber dana sesua1 NPPHLN; d. tata cara penarikan PHLN sesuai dengan tata cara penarikan PHLN yang diatur dalam NPPHLN atau dokumen lain yang disetujui lender, e. kode register sesua1 dengan register yang diterbitkan DJPPR; PHLN kode telah f. persen tase / porsi pembiayaan dibiayai lender yang sesua1
262- dengan dokumen disetujui danjatau NPPHLN a tau lain yang lender, g. Pastikan effective date date PHLN atau closing PHLN. Dalam hal terdapat kegiatan yang belum dalam tahun terselesaikan anggaran yang bersangkutan dan dilanjutkan berikutnya, maka penyediaan dana PHLN dan pendampingnya menjadi prioritas. pada tahun 3. Buat kesimpulan. . .•ANGGARAN UNTUK• ... PENELAAHAN ATAS ... ALOKASI.· .····•·.·.' .•..••.• KEGIATAN Y'ANG••DIDANAI · · n.Arai PINJ:AlVI:AN �.Alli\M'NEGERI·· .. , .·.· ....•. .······· . · · · · · · · · · . · · · · · · . · . ·· . · · ·.· · · .• .. . · .· . · · ·.· ·.· .. ·. . .•. · ....•...•• ·····• · .·.· ... ' .. ·. · ... •.··.•·· · .·.··.·.·. ·.:.···· ·.,.·.•.·. · .•.. ·.·.· ·.·.:.••.·.·.·.·.··· . .··• .. ·.• .. ··. . ·· .. ·.·.· · .. ·.•. • ·. ··.·.· ..•.•. .• •.. ·•.• ··· ··•·•··.· ···.·· •. ·.· .. ,· •··· • • ... • ... ·•.· .. · . ·.,····. . ··· . : ·. ••.•••· •·•·. • ····.· · · . .• . . : .. ·.··· .•·· ·.· .·. .. • .... · .• •.·••·•• .. ·.,·· ... ···· .. ,• .• ·· .. .. • •·.·.: •.. • .• · .. . .. ., · · · · · · · · · · · · ...• �)rja da.l:J.. :Cl.ngga.ran.· · · · · · .•.. untl1k kegiatan\ yang · .. · .•.•. ·•·.•te,l�£·• .. ··•··.ses�a.i .:d.al�ri1 · !Jinj'.��11: dari ..•.•.••. .. 3. Buat kesimpulan. . .•ANGGARAN UNTUK• ... PENELAAHAN ATAS ... ALOKASI.· .····•·.·.' .•..••.• KEGIATAN Y'ANG••DIDANAI · · n.Arai PINJ:AlVI:AN �.Alli\M'NEGERI·· .. , .·.· ....•. .······· . · · · · · · · · · . · · · · · · . · . ·· . · · ·.· · · .• .. . · .· . · · ·.· ·.· .. ·. . .•. · ....•...•• ·····• · .·.· ... ' .. ·. · ... •.··.•·· · .·.··.·.·. ·.:.···· ·.,.·.•.·. · .•.. ·.·.· ·.·.:.••.·.·.·.·.··· . .··• .. ·.• .. ··. . ·· .. ·.·.· · .. ·.•. • ·. ··.·.· ..•.•. .• •.. ·•.• ··· ··•·•··.· ···.·· •. ·.· .. ,· •··· • • ... • ... ·•.· .. · . ·.,····. . ··· . : ·. ••.•••· •·•·. • ····.· · · . .• . . : .. ·.··· .•·· ·.· .·. .. • .... · .• •.·••·•• .. ·.,·· ... ···· .. ,• .• ·· .. .. • •·.·.: •.. • .• · .. . .. ., · · · · · · · · · · · · ...• �)rja da.l:J.. :Cl.ngga.ran.· · · · · · .•.. untl1k kegiatan\ yang · .. · .•.•. ·•·.•te,l�£·• .. ··•··.ses�a.i .:d.al�ri1 · !Jinj'.��11: dari ..•.•.••. .. . . 1. Dapatkan TOR/RAB dan dokumen pendukung lainnya Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri (NPPDN) yang ditandatangani Menteri Keuangan atau pejabat yang diberi kuasa dan 2 . nerusan PDN. bahwa dalam telah dicantumkan antara lain: a. akun belanja sesua1 dengan BAS; b. sumber dana sesuai NPPDN; danjatau c. kode register PDN sesuai dengan kode register yang diterbitkan oleh Direktorat J enderal Pembiayaan dan
263- Pengelolaan Risiko- Kementerian 3 . Buat kesimpulan. PENELAAHAN ATAS ALOKASI ANGGARAN UNTUK KEGIATAN YANG DI DANAI DARI HIBAH DALAM NEGERI Tujuan: Untuk memastikan bahwa didanai dari hibah dalam. (DRKH). rencana kerja dan anggaran untuk kegiatan yang negeri telah sesuai Daftar Rencana Kegiatan Hibah 1. Dapatkan dokumen pendukung lainnya DRKH, rencana kegiatan jangka menengah dan tahunan (mencakup rencana emanfaatan h' 2 . Pastikan bahwa dalam pengalokasian kegiatan pada RKA-K/L telah berdasarkan DRKH. 3 . Pastikan nomenklatur programjkegiatan yang dipakai adalah nomenklatur hasil penataan informasi Kinerja. ' < 4. Buat kesimpulan. :<
>
, . ,·· \..A,.L>... .. ·.L.L.L�m��pi�.an ,.....- .,. . .,. .. ,_ . .,.._.-,_· s�.�-uai <i�ngan/; ', .·:af1ggar£tg··.ci�nga1l . ':\: > " , 1. Dapatkan dokumen ' pendukung lainnya berupa Daftar Prioritas Proyek yang Kementerian PPN enas. ditetapkan , : :
ketentuan. , : , 2 . Pastikan nomenklatur programjkegiatan menggunakan programjkegiatan taan informasi · a. : � ; telah nomenklatur hasil 3 . Pastikan kegiatan yang dibiayai sesua1 dengan Daftar Prioritas k melalui SBSN telah
264 - ditetapkan Kementerian PPN /Bappenas. 4 . Pastikan akun belanja yang digunakan dalam ADK RKA-K/L telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Bagan Akun Standar. 5 . Pastikan kegiatan yang dibiayai mencantumkan register oleh· yang diterbitkan Direktorat J enderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko-Kernen terian Keuangan. melalui SBSN telah 6 . Buat kesimpulan. 1 . Dapatkan dokumen pendukung lainnya: a. PP mengenai tata cara penggunaan PNBP yang bersumber dari kegiatan tertentu; b. KMK mengena1 penggunaan persetujuan sebagian dana yang berasal dari PNBP. 2 . Teliti apakah nomenklatur kegiatan menggunakan kegiatan dengan tabel telah nomenklatur pada 3. Teliti apakah penuangan kegiatan dan besaran anggaran dalam RKA-K/L telah berpedoman pada: a. PP mengenai tata cara penggunaan PNBP yang bersumber dari kegiatan tertentu; b. Keputusan
265- persetujuan sebagian dana yang berasal dari PNBP; dan penggunaan c. Angka pagu penggunaan PNBP berdasarkan penetapan Menteri Keuangan c.q. Direktorat Anggaran. Jenderal 4 . Teliti apakah dana yang bersumber dari PNBP difokuskan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan/ atau sesuai dengan ketentuan tentang persetujuan penggunaan se bagian dana yang berasal dari PNBP. untuk kegiatan 5 . Pastikan kebenaran penggunaan akun pembayaran honor pengelola kegiatan. (honor atasan langsung bendahara, anggota sekretariat) menggunakan barang operasional, yaitu honor yang terkait dengan operasional satker, sedangkan honor kegiatan non -operasional yang bersumber dari PNBP menggunakan akun honor yang terkait dengan Keluaran (Output) PNBP bendahara, dan akun belanja Kegiatan. 6. Lakukan pengujian atas kepatuhan penerapan baik standar biaya keluaran, standar biaya masukan dan standar struktur b' 7. Buat kesimpulan. f)
266- · . .. ·;·····.···· ·•·•·••·•··. · ..... >' .··•·••· 1'ujBaJ:1: , ·• ····. :/••••······ ,···· < ·D. ; .•.. .•· ' ,<. .: •••·. ···•···· ··••·· .... ····. ..• · .. Mt1tu�.· ··· .•.• tJntl.:L.]:{• ·.p.eny-tls.up.,fl:J}"• .. rrl�l1Jfs•ti�a1} .•. :���j·C3_ •ba.f1�a· ·l�ngC3.1}El BLl.J ·• · telaJl· sesuCl.ica!l�a.�a lais;··� :beserta ikh.tisar•·• RBA Renc8JJ.ct Strgtegis· .d_af}•,a.�g�cyC3.:qi BLt}/ Stanciar-·pelayggarrrniriimgl BLTJ. .•...... •··· 1. Dapatkan data dukung lainnya berupa : a. Rencana Bisnis Anggaran (RBA) beserta RBA; Ikh.tisar BLU; b. Rencana Strategis dan c. Standar pelayanan minimal BLU. 2. Pastikan penyusunan RBA telah. mengacu kepada rencana strategis BLU yang disertai prakiraan RBA tah.un be· Pastikan RBA telah. memuat seluruh program, kegiatan, anggaran penerimaan anggaran I belanj a, pengeluaran estimasi saldo awal kas dan estimasi saldo akhir kas BLU. bisnis 3. I pendapa tan, 4. Pastikan bah.wa RBA telah basis disusun berdasarkan Kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya dan dan kebutuhan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan dari layanan yang diterima diberikan kepada h.ibah, hasil masyarakat, kerjasama, lain sah. penerimaan 5. Teli ti apakah. RBA disusun basis Kinerja berdasarkan dengan memperh.atikan efisiensi Kinerja (kuantitas dan kualitas te dalam pencapaian
267- yaitu dari: a. Pengalokasian anggaran berorien Kinerja; tasi pad a pada b. Alokasi didasarkan tusi Unit Kerja; c. Fleksibilitas, transparansi dan akuntabilitas; efisiensi, dan d. Penggunaan indikator Kinerj a, dan tidak mele bihi stan dar biaya masukan. 6 . Pastikan pagu dana pada ikhtisar RBA dengan sumber dana berasal dari PNBP dan Rupiah Murni telah sama dengan alokasi anggaran pada Pagu An Pastikan perubahan yang perubahan harus persetujuan Pengawas. K L. 7 . bahwa setiap RBA/DIPA BLU mengakibatkan pagu belanja mendapat Dewan 8. Lakukan pengujian atas kepatuhan penerapan baik standar biaya keluaran, standar biaya masukan dan standar struktur bi 9 . Buat kesimpulan. PENELAAHAN ATAS ,KEPATUHAN DALAM PENCANTUMAN PENANDAAN ANGGARAN (PADA LEVEL KELUARAN (OUTPUT)KEGIATAN) Tujuan: anggaran pada Untuk memastikan kepatuhan dalam pencantuman penandaan level Keluaran Ou , tan 1 . Dapatkan rekap penandaan anggaran (budget tagging) 2 . Pastikan kepatuhan dalam pencantuman penandaan anggaran Keluaran (Output) Kegiatan 3 . Buat Kesimpulan
268- PENELAAHAN . .A.TA� AL()KASl ANGGARAN MEKANISME,KONTRAK•TAHUNJAMAK Tujuan: Unt1Jk· .. m�mastik�:n alqka�i·arigga1Tf:tn . .. · . telah. . . dile:ngkapi dengan ijin contract dan 1. Dapatkan Data Dukung lainnya, a. Persetujuan kontrak tahun jamak (multi years contract) Menteri Keuangan untuk pengadaan yang rnernbebani dana APBN lebih dari 1 (satu) tahun anggaran rnenggunakan rnekanisrne multi years contract; berupa: dari dan b. Surat persetujuan perpanjangan tahun jarnak dari Menteri Keuangan, apabila terj adi keadaan kahar rnenyebabkan tertundanya penyelesaian Kontrak Tahun Jarnak. kontrak yang pekerjaan 2 . Pastikan kornposisi pendanaan antar tahun dari Kontrak Tahun Jarnak telah sesuai dengan kornposisi pendanaan dalarn persetujuan kontrak tahun jarnak (multi years contract) dari Menteri Keuangan terrnasuk Struktur Biaya. 3 . Apabila K/L rnelakukan perubahan kornposisi pendanaan antar tahun dari kontrak tahun jarnak rnaka pastikan telah rnendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan. 4 . Bila data dukung berupa: • Persetujuan kon trak tahun jarnak (multi years co dari Men teri
� 269 - Keuangan untuk pengadaan yang membebani dana APBN lebih dari 1 (satu) tahun anggaran menggunakan mekanisme multi years contract; dan dan Surat persetujuan perpanjangan kontrak tahun jamak dari Menteri Keuangan, keadaan kahar yang menyebabkan tertundanya penyelesaian Kontrak Tahun Jarnak, pekerjaan apabila terjadi tidak tersedia sam pal dengan rev1u Alokasi Anggaran K/L, maka cantumkan dalam CHR. 5. Buat kesimpulan. 1 . Dapatkan Data Dukung berupa: lainnya, a. Status kepemilikan tanah; kebutuhan biaya pembangunan bangunan/ gedung negara dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Dinas Pekerjaan setempat; c. Persetujuan penghapusan bangunan/ Pengelola dibangun di tanah yang sudah ada bangunan/ gedung lama); b. Perhitungan Umum gedung dari Barang (bila d. Persetujuan kontrak tahun amak multi AN/GEDUNG
270- years contract) dari Menteri Keuangan untuk pernbangunan yang mernbebani dana APBN le bih dari 1 ( satu) tahun anggaran dan rnenggunakan rnekanisrne multi years contract; e. Surat persetujuan perpanjangan tah un j arnak dari Menteri Keuangan, apabila terjadi keadaan kahar rnenyebabkan tertundanya penyelesaian Kontrak Tahun Jarnak; dan kontrak yang pekerj aan f. Untuk rurnah negara, brosur rurnah dari developer (lebih dari satu bro 2. Pastikan luas gedung kantor atau tipe rurnah negara yang akan dibangun tidak rnelebihi RKBMN Hasil Penelaahan. Untuk K/L yang belurn rnenyusun RKBMN rnenggunakan standar kebutuhan sesuai PMK No. 248/PMK.06j2011 sebagairnana dengan PMK No. 7 /PMK.06/2016 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan atau Ban telah diubah 3. Pastikan alokasi anggaran pada ADK RKA-K/L dengan TOR/RAB tidak rnelebihi data dukung perhitungan kebutuhan pernbangunan bangunan/ dari Kernen terian Pekerj aan Urnurn dan Perurnahan biaya gedung negara t atau Dinas
271- Pekerjaan Umum setempat. Khusus untuk rumah negara dengan metode pem belian, tidak mele bihi data dukung berupa brosur rumah dari develo er. 4. · Pastikan struktur biaya terdiri perencana, pengawas / manajemen konstruksi, biaya penyedia Jasa konstruksi (fisik) biaya pengelola kegiatan (honor panitia Khusus untuk rumah negara dengan metode pembelian, struktur biaya terdiri dari biaya rumah dan biaya pengelola kegiatan PPHP). 4. · Pastikan struktur biaya terdiri perencana, pengawas / manajemen konstruksi, biaya penyedia Jasa konstruksi (fisik) biaya pengelola kegiatan (honor panitia Khusus untuk rumah negara dengan metode pembelian, struktur biaya terdiri dari biaya rumah dan biaya pengelola kegiatan PPHP). dari biaya konsultan biaya konsultan dan PPHP). (honor panitia dan 5. Pastikan alokasi anggaran pada angka 4 tidak melebihi interpolasi sesuai dengan Peraturan Menteri PU Nomor 45/2007 tentang Teknis Pedoman Pembangunan Bangunan Gedung Negara. 6. Pastikan kewajaran harga (Rp/m2) antara harga satuan renovas1 gedung kantor dengan harga satuan renovas1 rumah 7. Pastikan telah dilengkapi dengan surat permohonan persetujuan penghapusan bangunanjgedung ke pengelola barang (bila dibangun di tanah yang sudah ada bangunan/ 8. kontrak tahun jamak, teliti apakah atas kontrak tahun jamak telah disertai kontrak tahun jamak (multi surat persetujuan dari Men teri
272- Keuangan dan alokasi anggarannya untuk tahun berkenaan termasuk struktur biaya terdiri perencana, pengawas / manajemen konstruksi, jasa konstruksi (fisik), biaya pengelola telah sesuai dari biaya konsultan biaya konsultan biaya penyedia kegiatan. 9 . Bila data dukung berupa: Perhitungan kebutuhan biaya pembangunan bangunanj gedung negara dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Dinas Pekerjaan setempat; Umum Persetujuan kontrak tahun jamak (multi years contract) Keuangan untuk pembangunan yang membebani dana APBN lebih dari 1 (satu) tahun anggaran menggunakan mekanisme multi years contract; Persetujuan kontrak tahun jamak (multi years contract) Keuangan untuk pembangunan yang membebani dana APBN lebih dari 1 (satu) tahun anggaran menggunakan mekanisme multi years contract; dan dan Surat persetujuan perpanjangan kontrak tahun jamak dari Menteri Keuangan, keadaan kahar yang menyebabkan tertundanya penyelesaian Kontrak Tahun Jarnak, tidak tersedia sampa1 dengan rev1u Alokasi Anggaran K/L, maka cantumkan dalam CHR. 10. Buat kesimpulan. pekerjaan apabila terjadi
273- 1 . Dapatkan data dukung lainnya, a. Surat Penawaran Tanah dan Surat terkait Kepemilikan Tanah; b. Surat Keterangan antara lain: Status Harga Pasar Tanah (minimal dari Kantor Kecamatan) atau Harga Pasar Tanah berdasarkan Laporan Hasil Penilaian J as a Penilai (appraisal) terdaftar Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan N asional; Pertanahan yang di c. Surat Keterangan Tanah Tidak Sedang Dalam (minimal dari Kantor Kecamatan); dan/ atau Sengketa d. Nilai Jual Objek Pajak 2. Pastikan apakah rencana pengadaan tanah tersebut telah sesua1 dengan RKBMN Hasil Penelaahan. 3 Pastikan kesesuaian alokasi anggaran dalam ADK RKA-K/L dengan TOR/RAB dan data dukung 4 Pastikan alokasi anggaran dalam ADK RKA-K/L tidak melebihi NJOP atau Surat Keterangan Harga Pasar Tanah (minimal dari Kecamatan) atau Harga Pasar Tanah berdasarkan Laporan Hasil Penilaian J as a Penilai (Appraisal) yang terdaftar di Agraria dan Kementerian Tata Pertanahan Ruang/Badan Nasional.
274- 5. Pastikan kesesuaian biaya dan biaya operasional pendukung (BOBP) serta honorarium dengan standar biaya sesua1 ketentuan PMK mengena1 Biaya Operasional Dan Biaya Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBN. 6. Pastikan struktur biaya terdiri dari biaya perencanaan, biaya operasional dan biaya pendukung (BOBP), biaya pelaksanaan (harga total tanah), biaya pengelola kegiatan PPHP). Pendukung (honor panitia dan 7. Bila data dukung berupa: a. Surat Penawaran Tanah dan Status Kepemilikan Tanah; b. Surat Keterangan Harga Pasar Tanah (minimal dari Kantor Kecamatan) atau Harga Pasar Tanah berdasarkan Laporan Hasil Penilaian J as a Penilai ( appraisa� terdaftar di Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan yang Nasional; c. Surat Keterangan Tanah Tidak Sedang dalam (minimal dari Kantor Kecamatan); dan Sengketa d. NJOP, tidak tersedia sampa1 dengan rev1u Alokasi Anggaran K/L, maka cantumkan dalam CHR. 8. Buat kesimpulan.
275- 1 . Dapatkan data dukung lainnya, antara lain: a. Rencana kebutuhan BMN; dari b. surat rekornendasi Kernen terian Teknis; danjatau c. pricelist, brosur (rnisal untuk pernbelian speed boat). 2. Pastikan kesesuaian alokasi anggaran pada ADK RKA-K/L dengan TOR/RAB dan data dukung ricelist bro 3. Pastikan Struktur Biaya dari biaya konsultan terdiri perencana, biaya pengirirnan konsultan konstruksi kapal (fisik) atau pesawat latih, dan biaya pengelola kegiatan (honor panitia 3. Pastikan Struktur Biaya dari biaya konsultan terdiri perencana, biaya pengirirnan konsultan konstruksi kapal (fisik) atau pesawat latih, dan biaya pengelola kegiatan (honor panitia dan PPHP). 4. Teliti apakah pengadaan kapal atau pesawat latih tersebut telah didukung dengan pendapat teknis dari kernenterian (rnisal Kernenterian Perhubun terkait 5. Untuk kontrak tahun jarnak, teliti apakah atas kontrak tahun jarnak telah disertai kontrak tahun jarnak (multi years contract) dari Menteri Keuangan dan alokasi anggarannya untuk tahun berkenaan terrnasuk struktur biaya terdiri dari biaya konsultan telah sesua1 biaya surat Persetujuan
276 - konsultan konstruksi kapal (fisik) atau pesawat latih, dan biaya pengelola kegiatan (honor panitia pengawas, biaya dan PPHP). 6. Bila data dukung berupa: a. pricelist, brosur untuk pembelian kapal atau pesawat latih; dari b. surat rekomendasi Kernen terian Teknis; c. Persetujuan kontrak tahun jamak (multi years contract) Menteri Keuangan untuk pembangunan yang membebani dana APBN lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan menggunakan mekanisme multi years contract; dari dan d. Surat persetujuan perpanJangan kontrak tahun jamak dari Menteri Keuangan, apabila terjadi keadaan kahar menyebabkan tertundanya penyelesaian pekerj aan Kontrak Tahun Jarnak, tidak tersedia sam pa1 dengan rev1u Alokasi Anggaran K/L, maka cantumkan dalam CHR . 7. Buat kesimpulan. yang
277- 1 . Lakukan Penelaahan atas TOR, RAB, ADK RKA-K/L dan data dukung lainnya: Untuk satker yang berada di Indonesia a. Status kepemilikan tanah; dan b. Perhitungan kebutuhan biaya pembangunan bangunan/ gedung negara dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Dinas Pekerjaan setempat. Umum Untuk satker perwakilan yang berada di luar negeri a. untuk pekerjaan renovas1 bangunan/ gedung negara yang mengubah struktur bangunan dari sebelumnya, perhitungan biaya pembangunan/ renovas1 bangunan/ gedung negara a tau yang seJenls dari Kementerian Umum dan Perumahan Rakyat a tau dari konsultan perencana negara setempat; kebutuhan Pekerjaan dan b. untuk pekerjaan renovas1 bangunan/ gedung negara yang tidak mengubah struktur bangunan dari sebelumnya, kebutuhan perhitungan biaya pembangunan renovasi / ff folfV
278 gedung negara atau yang seJ en1s dari konsultan perencana negara setempat. 2. Pastikan kesesuaian alokasi anggaran pada ADK RKA­ K I L dengan TORI RAB dan tidak melebihi perhitungan kebutuhan biaya pembangunan bangunanl gedung negara dari Kernen terian Pekerj aan Umum dan Perumahan Rakyat atau Dinas Pekerjaan atau kebutuhan pem ban gun an I renovasi bangunanl atau yang sejenis dari konsultan perencana negara setempat (untuk satker perwakilan n data dukung Umum setempat perhitungan biaya gedung negara di luar 3. Pastikan struktur biaya dari biaya konsultan biaya konsultan terdiri perencana, pengawas I manajemen konstruksi, jasa konstruksi biaya pengelola kegiatan biaya penyedia (fisik), dan on or · tia dan PPH 4. Pastikan alokasi biaya tidak sesuai struktur melebihi interpolasi sesuai dengan Peraturan Menteri PU Nomor 4512007 tentang Teknis Pedoman Pembangunan Bangunan Gedun Ne Pastikan (Rplm2) satuan kantor satuan ne anggaran kewajaran harga antara harga renovas1 gedung dengan harga renovas1 rumah 5. 6. Bila data dukung berupa: • perhitungan kebutuhan biaya pembangunan dun b
279- negara dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Dinas Pekerjaan setempat; Umum dan perhitungan kebutuhan biaya pembangunan/ renovasi bangunan/ gedung negara atau yang seJ en1s dari konsul tan perencana negara setempat (untuk satker perwakilan di luar negeri), tidak tersedia sam pa1 dengan rev1u Alokasi Anggaran K/L, maka cantumkan dalam CHR. 7. Buat kesimpulan. T�S .1\L()�§I �}V(.l-91\,MN l�E�'I'Qlq\.Sl· GEDUN'G••····CAGAR l /n1rTtr� A � .Il "' .. .. · · ··· · · ... · . · · · . · ············ ... '••••• · ············•••··· ·········.•.• ····•.•···•••• ··· dua11: ... "··••,··· ···· ·•·,··· · •. •••.··········· ·. ···> ·••·• ... ·•·.··.;•• •. ·· ···· ·· ····· ·······••.,• ·····,······· • .. · ··· ··· ······· .· ... . ·· · · · . •• · • . · ..• ·.tiqek .• •·•,··rtl.Yl�1J�hi ...•.• �l()�esi •... •. ·angg(3_ran.., · · merg�s.tik�n • bi�)Tf:t• pe�pa,1l�U11ct11.••.····.·· . . •·1?anglfnan./g�duJ:lg :.n�gf}rct •. •·· dari ·. · Ke1Tlent,�rian·•.··· l)rpum ... �p�rhit unga.11·.····kel:Jutuh(3_J:l .· Pekerjaan pin.asl?C1ke,rJeatl t]m-q!Ilset�mp�t dan .. telah ngk�pi ciyt1getf1dokurr;te1l•·•pen clu]fung; · 1 . Dapatkan data dukung berupa: lainnya, a. Status kepemilikan tanah; b. Ijin dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat; dan kebutuhan biaya pembangunan bangunanjgedung negara dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Dinas Pekerjaan s c. Perhitungan Umum t. 2. Pastikan kesesuaian anggaran pada ADK RKA­ K/L dengan TOR/RAB dan tidak melebihi alokasi data dukung kebutuhan
280- biaya pembangunan bangunan/ dari Kernen terian Pekerj aan Umum dan Perumahan Rakyat atau Dinas . ,... = ..... ··aan Umum s at. gedung negara LJ ..-. 3. Pastikan struktur biaya dari biaya konsul tan terdiri perencana, pengawas / manajemen konstruksi, jasa konstruksi biaya pengelola kegiatan 3. Pastikan struktur biaya dari biaya konsul tan terdiri perencana, pengawas / manajemen konstruksi, jasa konstruksi biaya pengelola kegiatan biaya penyedia (fisik), dan onor anitia dan PPH . 4. Pastikan alokasi anggaran biaya tidak sesuai struktur melebihi interpolasi sesuai dengan Peraturan Menteri PU Nomor 45/2007 tentang Teknis Pedoman Pembangunan Bangunan Gedun Ne 5. Bila data dukung berupa: Ijin dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat; dan Perhitungan kebutuhan biaya pembangunan bangunan/ gedung negara dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Dinas Pekerjaan setempat, Umum tidak tersedia sampa1 dengan rev1u Alokasi Anggaran K/L, maka cantumkan dalam CHR. 6. Buat kesimpulan.
281 - 1. Dapatkan data dukung lainnya, a. Hasil berupa: Penilaian Kelayakan Gedung dari dan Pusat Penelitian Pengembangan Pemukiman Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Puslitbangkim PUPERA); dan kebutuhan biaya pembangunan bangunan/ gedung negara dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Dinas Pekerjaan sete at. 2. Pastikan b. Perhitungan Umum kesesuaian anggaran pada ADK RKA­ K/L dengan TOR/RAB dan tidak melebihi perhitungan kebutuhan biaya bangunan/ dari Kementerian Umum dan Perumahan Rakyat atau Dinas alokasi data dukung pembangunan gedung negara Pekerjaan aan Umum s 3. Pastikan struktur biaya t. terdiri perencana, pengawas I manajemen konstruksi, jasa konstruksi biaya pengelola kegiatan dari biaya konsul tan biaya konsultan biaya penyedia (fisik) , dan onor itia dan PPH 4. Pastikan alokasi anggaran biaya tidak sesuai struktur sesuai melebihi interpolasi dengan Peraturan Menteri PU Nomor 45/2007 tentang Pedoman Teknis
282- Pembangunan Bangunan G Ne 5. Bila data dukung berupa: Hasil Penilaian Kelayakan Gedung dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemukiman Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Puslitbangkim PUPERA); dan perhitungan kebutuhan biaya pembangunan bangunan/ gedung negara dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Dinas Pekerjaan setempat, Umum tidak tersedia sam pai dengan rev1u Alokasi Anggaran K/L, maka cantumkan dalam CHR. 6. Buat kesimpulan. ... . ...... ·· ... ·... . I?�N'GAJ).qNy .. })E�NGKAT ���FJ:,AN AT i\,S A�OKASl. . . [17!��·�JPC.).;•.i.IAPT OP, .•J:'�N�QJ.,i\.H•.••.DATJ\.' ...... PRIN'J'J£R:,<( ·�ER..V'�R:, 'SCAN!jE�; ·. ·Iv.I::ESIN F.c;·.v · (LIQUID ··cRYSTAL .· _. .... ...� ..... �4¥liNFOf;US,•.·•.CL()SED-CI�GU1T TELEVISION(gCT:V')) . . · . \ ········• < · .. ..... ·.·. ······ J'ujpa_n.:r . ···•••· < · .. ·····.. ........ . .. ····· •··· ....... . • .... .•·· .. ·. ··· ·•·•· .< · ... · ·· · .. . ........ ·· · ·tel�h. sesuai;del1gan · .. ·· . .· ... Ugt1J.k. me111a.stikan. . anggaran .a.loka�i ke butp.h(:l_n BMN ... dEll1 t�lah.·dilengkapidengan dokum.el1 pendukung.
. .. . .···•·• ..•.. . · ··. .. .·.hasil 1 . Dapatkan data dukung berupa: lainnya, a. hasil identifikasi kebutuhan BMN (antara PC, laptop, lain printer, scanner) server); b. pricelistjbrosur I e­ katalog; c. roadmap kebutuhan aset dalam 5 (lima) tahun ke depan (khusus pengolah data/ peralatan IT); dan/ a tau d . stan dar spesifikasi teknis j stan dar barang (bila ada)
283- 2 . Pastikan kesesuaian anggaran pada ADK RKA­ K/L dengan TOR/RAB dan tidak melebihi alokasi data dukung list brosur e-catal 3 . Pastikan struktur biaya terdiri dari biaya pengadaan barang dan biaya pengelola kegiatan itia dan PPH MN PE�LATAN. DAN � ·· :L,:E]\111\.�l J3$RK.AS, AIR .. .., ....... � ...... £JJ,:R.i:K�R-'!'AS) identifikasi Dapatkan data dukung lainnya berupa: a. hasil identifikasi kebutuhan BMN (antara lain meubelair, genset, lemari berkas, AC, dan me sin dispenser, kertas); penghancur b. pricelist jbrosur / e­ dan/ a tau katalog; c. standar spesifikasi teknis /stan dar barang (bila ada) 2 . 3 . 4.
284- ,' :·',;''',<; ' ' ,')', : · .. ,.·: ·<···· /,: ' •········· • ········ :ruj11an: . < . . · .•.. ..•• . ·•.·.a1.oJ<asi •. ;.·•·ft11g;�:;tr<ln··· Untuk·•· ··••J:rleriJ.()_.�tik§tt1 . f�rja_qi d1.1pli}{a§i s().TI1a..bebera_pa .�at�er ti9.:;tl<a diper!Stlt1ak(ln.····]Je� biaya. c1an tidak·J:nele bihi sta11dar biaya 1nas11kan. · .• ·.· •.. �· 1 ; .z. '· .. :'.' .• . . > i . ... .. . . . .•• · .. ·.Pe:tJ.ga!lggaran
1 . Lakukan pengUJlan status penggunaan BMN atau status pemanfaatan BMN guna memastikan tidak terdapat duplikasi biaya pemeliharaan dipergunakan bersama beber satuan ke · a. 2 . Lakukan pengujian gedung yang kesesuaian volume luas bangunan (m2) pada RKA-K/L dengan volume luas bangunan (m2) pada SIMAK BMN atau RKBMN. 3. Pastikan harga satuan ADK biaya pemeliharaan gedungj bangunan dalam RKA-K/L tidak melebihi Peraturan Keuangan Standar B ' 4 . Buat kesimpulan. Menteri mengena1 Masukan.
285- FORMAT CATATAN HASIL REVIU RKA-K/L KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA ... ( 1) APIP ... (2) CATATAN HASIL REVIU ATAS RKA-K/L ESELON I ... (3) ... KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA ... (4) UNTUK TAHUN ANGGARAN 20XX CATATAN: Program kerj a reviu ini merupakan langkah minimal yang dapat dikembangkan dan proses bisnis organisasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing K/L.
286 - 3 . CATATAN HASIL REVIU ATAS RKA-K/L ESELON I ... (5) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA ... (6) Kementerian NegarajLembaga ... (7) Disusun oleh/Tanggal ... (9) APIP ... (8) . . . . Diteliti oleh/Tanggal ... ( 10) Disetujui olehjTanggal ... 1 ) ... ( 1 Uraian Catatan Hasil Reviu Sehubungan dengan penugasan berdasarkan Sur at Tug as Inspektur Jenderal Kementerian ... ( 14) 20XX untuk melaksanakan rev1u atas RKA-K/L eselon I ... ( 1 5) Kernen terian NegarajLembaga ... ( 1 6) TA 20XX, bersama ini kami sampaikan catatan hasil reviu sebagai berikut: NegarajLembaga ... ( 12) Nomor ... ( 1 3) tanggal DATA UMUM Pagu Indikatif alokasi rincian TA 20XX pada unit eselon I ... per sumber dana dan j enis belanj a sebagai berikut: ( 1 7) sebesar Rp XXX dengan \ Jenis Belanj a (dalam ribuan rupiah) Jumlah Belanj a Belanj a Belanj a Bantuan (dalam Pegawai Barang Modal Sumber Dana ribuan sial rupiah) So Rupiah . . . Murni PNBP . .. BLU PLN ... HLN PDN SBSN . . . Jumlah ... � ( 1 8) I . .. ( 1 9) ten tang Pen eta pan Pagu ... Berdasarkan Sur at Bersama Nom or ... I Anggaran K/L TA XX, dapat disampaikan Pagu Anggaran K/L unit eselon ... 20XX sebesar Rp XXX dengan rincian ... (20) TA sebagai berikut: Jenis Belanj a (dalam ribuan rupiah) Belanj a Bantuan Modal So sial Sumber Belanj a Belanj a Barang Pegawai . .. Dana Rupiah Murni PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN Jumlah ... Jumlah ( dalam ribuan rupiah) ... (21 ) I . . . 1 . Kelayakan anggaran untuk menghasilkan suatu Keluaran (Output) Kegiatan ... (22). · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Kesimpulan :
287- 2 . Kepatuhan dalam penerapan kaidah- kaidah penganggaran · · · · · · · · · · · (23). · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Kesimpulan : 3 . Kelengkapan Dokumen Pendukung ... (24). Kesimpulan: Berdasarkan hasil reviu, dokumen pendukung (telahj belum) lengkap. 4 . Konsistensi kesesuaian dengan RKP dan Renj a K/L ... (25). · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Kesimpulan: Berdasarkan hasil rev1u, sasaran Kinerj a, tugas dan (sesuaijbelum sesuai) dengan RKP dan Renj a K/L fungsi pada RKA-K/L telah 5 . Kesesuaian dengan Pagu Anggaran K/L (untuk rev1u RKA-K/L atas penyusunan RKA-K/L) ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · (26). Kesimpulan : Berdasarkan hasil [sesuai jtidak sesuai] dengan RKA-K/L. rev1u, Pagu Anggaran K/L per program dan fungsi telah 6. Kesesuaian dengan Alokasi Anggaran K/L (untuk reviu RKA-K/L atas penyesuaian RKA-K/L) ... (27). Kesimpulan : Berdasarkan hasil rev1u, alokasi sesuai] dengan RKA-K/L. anggaran per program dan fungsi telah [sesuai jtidak 7. Kepatuhan Biaya Pemeliharaan Kendaraanj sarana kantor · · · ·· · · · ·· · · · · · ... (28). · · · · · · · · · · · · · · · ·· · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Kesimpulan : 8 . Kepatuhan biaya pemeliharaan gedungjkantor yang ditempati bersama (29)... Kesimpulan:
288- 9 . Koreksi/Perbaikan yang Belum Dilakukan/ Tidak Disetujui ... (30) . 1 0 . Kepatuhan Dalam Pencantuman Penandaan Anggaran Pada Level Keluaran ( Output) Kegiatan ... (31 ). Rekomendasi: ... (32)... Jakarta, ... (3 3). 20XX Kepala Bagian Keuangan Eselon I Pengendali Teknis ... (34) . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · (36) . NIP ... (3 5). NIP ... (37).
289- Keterangan : 1 . Berisi nomenklatur K/L. 2 . Berisi nomenklatur APIP. 3 . Berisi unit eselon I K/L yang direviu. K/L. 4 . Berisi nomenklatur 5. Berisi unit eselon I K/L yang direviu. 6 . Berisi nomenklatur K/L. 7. Berisi nomenklatur K/L. 8 . Berisi nomenklatur APIP. 9 . Berisi nama singkat pegawai yang menyusun CHR dan tanggal penyusunan. 1 0 . Berisi nama singkat pegawai yang meneliti CHR dan tanggal penelitian. 1 1. Berisi nama singkat pej abat yang menyetujui CHR dan tanggal persetuj uan . 1 2 . Berisi nomenklatur K/L. 1 3 . Berisi nomor surat tugas. 1 4 . Berisi tanggal surat tugas ditetapkan . 15. Berisi unit eselon I K/L yang direviu. 1 6 . Berisi nomenklatur K/L. 1 7 . Berisi unit eselon I K/L yang direviu. 1 8 . Berisi rincian belanja dan sumber dana berdasarkan Pagu Indikatif. 1 9. Berisi Surat Bersama mengenai penetapan Pagu Anggaran K/L pada tahun terkait. 2 0 . Berisi unit eselon I K/L yang direviu . 2 1 . Berisi rincian belanj a dan sumber dana berdasarkan Pagu Anggaran K/L. 22. Berisi uraian hasil reviu RKA-K/L tentang Kelayakan Anggaran untuk menghasilkan suatu Keluaran (Output) Kegiatan. 2 3 . Berisi hasil reviu RKA-K/L tentang kepatuhan dalam penerapan kaidah­ kaidah penganggaran. 24. Berisi uraian hasil rev1u RKA-K/L tentang kelengkapan dokumen pendukung.
290- 2 5. Berisi uraian hasil reviu RKA-K/L tentang konsistensi kesesuaian dengan RKP dan Renj a K / L . 2 6 . Berisi uraian hasil rev1u RKA-K/L tentang ke sesuaian dengan Pagu Anggaran K/L (untuk reviu RKA-K/L atas penyusunan RKA-K/L) . 2 7 . Berisi uraian hasil reviu RKA-K/L tentang kesesuaian dengan Alokasi Anggaran (untuk reviu RKA-K/L atas penyesuaian RKA-K/L) . 28. B erisi uraian hasil reviu RKA-K/L tentang kepatuhan biaya pemeliharaan kendaraan/ sarana kantor. 29. Berisi uraian hasil reviu RKA-K/L tentang kepatuhan biaya pemeliharaan gedungjkantor yang ditempati bersama. 3 0 . Berisi uraian hal-hal yang belum dikoreksi/ diperbaiki atau yang tidak disetujui. 3 1 . Berisi hasil pengUJ lan atas kepatuhan dalam pencantuman penandaan anggaran pada level Keluaran (Output) Kegiatan. 32. Berisi uraian rekomendasi yang diusulkan oleh Tim Reviu RKA-K/L atas hal-hal yang dianggap tidak sesuai berdasarkan reviu yang telah dilakukan. 3 3 . Berisi tanggal dan bulan CHR disetuj ui bersama. 3 4 . Berisi nama Kepala Bagian Keuangan unit eselon I K/L. 3 5 . Berisi NIP Kepala Bagian Keuangan unit eselon I K/L. 3 6 . Berisi nama Pengendali Teknis dalam penugasan. 3 7 . Berisi NIP Pengendali Teknis dalam penugasan.
291 - 4 . FORMAT LAPORAN HASIL REVIU RKA-K/ L LOGO APIP [NAMA K/L] [NAMA APIP] LAPORAN HASIL REVIU RENCANA KERJA DAN ANGGARAN ESELON I XXX [NAMA K/L] TAHUN ANGGARAN [ ... ] ( 1) } (2) NOMOR: LAP-... / ... / 2 0 . . . . TANGGAL: [ ... ]
292- DAFTAR lSI Hal am an 1 . Ringkasan Eksekutif (paragraf . . . (3) -. . . (4)) 2 . D asar Hukum (paragraf . .. (3)-.. . (4)) 3 . Tujuan Reviu (paragraf ... (3)- ... (4)) 4 . Ruang Lingkup Reviu (paragraf ... (3)-. . . (4)) 5 . Metodologi Reviu (paragraf .. . (3)- .. . (4)) 6 . Gambaran Umum (paragraf ... (3)- .. . (4)) 7 . Uraian Hasil Reviu (paragraf . . . (3)- .. . (4)) (paragraf . . . (3)- .. . (4)) 8 . Apresiasi Lampiran: Catatan Hasil Reviu ( CHR) [ . . . (5)] [ . . . (5)] [ . . . (5)] [ . . . (5)] [ . . . (5)] [ . . . (5)] [ . . . (5)] [ . . . (5)]
293- LAPORAN HASIL REVIU RENCANA KERJA DAN ANGGARAN ESELON I XXX KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (RKA-K/L) [NAMA K/L] TAHUN ANGGARAN 20XX] 1 . RINGKASAN EKSEKUTIF [Berisi Ringkasan Umum Laporan Hasil Reviu] RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan K/L yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian NegarajLembaga (BA K/L) . Siklus penyusunan RKA-K/L dimulai dengan penetapan arah kebij akan dan prioritas pembangunan nasional oleh Presiden, yang selanjutnya akan menj adi dasar pertimbangan dalam penyusunan RKP. Berdasarkan baseline penetapan ini, K/L mengevaluasi (Angka Dasar) dan mengajukan usulan Inisiatif Baru. Menteri Keuangan selanjutnya menetapkan Pagu Anggaran K/L untuk penyusunan RKA-K/L. Menterijpimpinan lembaga menyusun RKA-K/L berdasarkan Pagu Anggaran K/L yang telah ditetapkan Menteri Keuangan dan Renj a K/L. Sesuai instruksi pimpinan, [Nama APIP K/L] melakukan reviu RKA-K/L [nama eselon I K/L] Tahun Anggaran kan 20XX. Adapun reviu dilaksana pada saat penyusunan RKA-K/L oleh K/L setelah ditetapkannya Pagu Anggaran K/L (bulan JunijJuli) dan penyesuaian RKA-K/L oleh K/L setelah diperole hnya Alokasi Anggaran K/L (bulan September/ Oktober). Berdasarkan hasil reviu RKA- K/L yang telah dilakukan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: ] ;l J 1 ) [ . . . . 2) [ . . . . 3) [ . . . . 4) . . . , dst. ] ; ] . (6) Dari hasil rev1u RKA-K/L tersebut di atas, [nama unit penyusun RKA-K/L] telah melakukan perbaikan pada [berisi perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan atas hasil reviu RKA-K/L] . [nama unit penyusun RKA-K/L] telah disarankan pula untuk melakukan perbaikan pada [berisi perba ikan-perbaikan yang belum dilakukan atas hasil reviu RKA-K/L]. 2 . DASAR HUKUM [Berisi dasar hukum pelaksanaan reviu RKA-K/L) a. Surat Edaran Menteri PAN & RB Nomor 7 Tahun 201 2 tentang Peningkatan Pengawasan dalam rangka Penghematan Penggunaan Belanj a Barang dan Belanj a Pegawai di Lingkungan Aparatur Negara. b . Peraturan Menteri Keuangan Nomor . .. .. (7)
294- 3 . TUJUAN REVIU [Berisi tujuan dari kegiatan reviu RKA-K/L) Tujuan dari dilaksanakannya reviu RKA-K/L [Nama eselon I K/L] TA 2 0XX adalah (a) untuk membantu terlaksan anya penyusunan RKA-K/L dan (b) (limited assurance) memberi keyakinan terbatas bahwa informasi dalam RKA-K/L sesuai disusun berdasarkan Pagu Anggaran K/L danjatau Alokasi Anggaran K/L yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan M enteri PPN/Kepala Bappenas, Renj a K/L, RKP hasil kesepakatan Pemerintah dan DPR-RI dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBN, standar biaya, dan kebij akan pemerintah lainnya serta memenuhi kaidah perencanaan penganggaran, kepada menterijpimpinan lembaga, sehingga diharapkan dapat menghasilkan RKA-K/L yang berkualitas. 4 . RUANG LINGKUP REVIU [Berisi ruang lingkup dari kegiatan reviu RKA-K/L) Ruang lingkup reviu RKA-K/L adalah penelaahan atas penyusunan dokumen rencana keuangan yang bersifat tahunan berupa RKA-K/L unit eselon I beserta RKA satker dan penelusuran RKA-K/L unit eselon I ke dokumen sumber yang dilakukan secara terbatas pada TOR/RAB, dan dokumen pendukung terkait lainnya. Ruang lingkup reviu RKA-K/L tidak mencakup pengujian atas sistem pengendalian intern dan pengujian atas respon permintaan keterangan yang biasanya dilaksanakan dalam suatu audit. 5 . METODO LO GI REVIU [Berisi metode yang digunakan dalam kegiatan reviu RKA-K/L dan dasar pelaksanaan kegiatan reviu RKA-K/L] a. Reviu RKA-K/L [Nama eselon I K/L] TA 2 0XX dilaksana kan sesua1 (8)] serta mengacu pada Peraturan dengan [Peraturan APIP K/L] No. [ . . . . Menteri PAN & RB Nomor PER/05/ M . PAN/ 03 /2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). b . Reviu RKA-K/L dilaksanakan dengan menggunakan metodologi mengumpulkan dan melakukan penelaahan atas dokumen rencana keuangan data serta wawancara dengan petugasj pej abat yang terkait proses penyusunan RKA-K/L [Nama Eselon I K/L] TA 20XX. c . Reviu RKA-K/L dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas [Nama Jabatan Pimpinan APIP K/L] Nomor [ . . . . (9) ] tanggal [ . . . . ( 1 0) ], dengan susunan tim se bagai beriku t:
2 9 5- Pengendali [ . . . . Mutu Pengendali [ . . . . Teknis Ketua Tim [ . . . . ] Anggota Tim 1 . [ . . . . ] 2 . [ . . . . ] ] ] NIP [ . . . . ] NIP[ . . . . ] NIP [ . . . . NIP[ . . . . NIP[ . . . . ] ] ] ( 1 1) 1 3 . [ . . . . ] NIP[ . . . . ] 4 . . . . , dst. ./ Reviu RKA-KL [Nama eselon I K/L] TA 20XX dilaksanakan mulai tanggal [ . . . . ( 1 2) ] s . d. [ . . . . ( 13)] . 6 . GAMBARAN UMUM [Berisi proses penyusunan RKA-K/L dan mekanisme penyusunan RKA-K/L berdasarkan Pagu Anggaran K/L serta nama program-program K/L danjumlah pagu anggarannya] a. DATA UMUM Pagu Indikatif ( 1 5) ] dengan rincian berikut: TA 20XX pada unit eselon I [ ... ( 1 4) ] sebesar Rp [ ... alokasi per sumber dana dan j enis belanj a sebagai Jenis Belanja (dalam ribuan rupiah) Jumlah \ Belanj a Belanja Belanja Bantuan {dalam ribuan Pegawai Baran_g Modal So sial rupiah) Sumber Dana Rupiah ... Murni PNBP ... BLU PLN ... HLN PDN ... SBSN ... Jumlah ... IJ Berdasarkan Surat Bersama nomor [ ... Pagu Anggaran K/L TA 20XX, dapat disampaikan Pagu Anggaran K/L ( 1 9) ] dengan unit eselon I [ ... rincian se ( 17) ] tentang Penetapan ( 1 8) ] TA 20X:Xsebesar Rp[ ... bagai beriku t:
296- Jenis Belanja (dalam ribuan rupiah) Jumlah I\ ( dalam ribuan rupiah) Sumber Dana Belanj a Pegawai Belanj a Modal . . . Belanja Barang . . . Bantuan So sial . . . Rupiah . . . Murni PNBP . . . BLU . . . PLN . . . HLN . . . PDN . . . SBSN . . . Jumlah ... � 2 0) I IJ b. [Berisi Proses Penyusunan RKA-K/L] c . [Berisi Mekanisme Penyusunan RKA-K/L Berdasarkan Pagu Anggaran K/L] d . Kegiatan RKA-K/L [Nama eselon I K/L] sesuai Renj a K/L, yaitu: Kode Penandaan Anggaran (N, P, J, T, BN, BP, BJ, BT) I\ Keluaran (Output) Kegiatan Keluaran (Output) Kegiatan / Indikator Jumlah (rupiah) Kegiatan ... ] ; } 7 . URAIAN HASIL REVIU [Berisi uraian hasil reviu RKA-K/L] 1 ) [ . . . . 2) [ . . . . 3) [ . . . . 4) . . . ; dst. ] ; f(22)l ] . � ... (2 1) 1 8 . APRESIASI [Berisi apresiasi yang diberikan kepada obyek reviu RKA-K/L) [Nama APIP K/L] menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerj asama dari seluruh pej abatjpegawai pada [ ... (23)] atas kesediaannya memberikan data/ dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan reviu RKA-K/L [Nama eselon I K/L] Tahun Anggaran 20XX. Jakarta, ... 20XX (24) [Pej abat APIP K/L] Nama[ . . . . (25)] NIP [ .. . . (26)]
297- Keterangan : 1 . Berisi Tahun Anggaran atas RKA-K/L yang direviu. 2 . Berisi nomor Laporan dan Tanggal Laporan. 3 . Berisi nomor paragraf awal untuk masing-masing uraian LHR. 4 . Berisi nomor paragraf akhir untuk masing-masing uraian LHR. 5 . Berisi nomor halaman dimana terdapat paragraf awal untuk masing-masing uraian LHR. 6 . Berisi kesimpulan atas hasil reviu RKA-K/L. 7 . Berisi Peraturan Menteri Keuangan mengenai petunjuk penyusunan dan penelaahan RKA-K/L dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran. 8. Berisi pera turan mengenai Standar Reviu yang berlaku pada masing-masing APIP K/L. 9 . Berisi nomor Surat Tugas untuk melaksanakan reviu RKA-K/L. 1 0 . Berisi tanggal dari Sur at Tug as. 1 1. Berisi susunan, nama, dan NIP Tim Reviu RKA-K/L. 1 2 . Berisi tanggal dimulainya penugasan reviu RKA-K/L. 1 3 . Berisi tanggal berakhirnya penugasan reviu RKA-K/L. 1 4 . Berisi nama eselon I yang direviu . 1 5 . Berisi jumlah alokasi anggaran berdasarkan Pagu Indikatif pada eselon I (dalam rupiah). 1 6. Berisi rincian belanj a dan sumber dana berdasarkan Pagu Indikatif. 1 7 . Berisi nomor Surat Bersama mengenai penetapan Pagu Anggaran K/L 1 8 . Berisi nama eselon I yang direviu. 1 9 . Berisi jumlah alokasi anggaran berdasarkan Pagu Anggaran K/L pada eselon I ( dalam rupiah). 2 0 . Berisi rincian belanj a dan sumber dana berdasarkan Pagu Anggaran K/L Keluaran (Output) 2 1 . Berisi Kode, rincian Kegiatan, Kegiatan, dan Penandaan Anggaran. (N=Nawacita, P=Prioritas Nasional, J=Janji Presiden, T=Tematik, BN=Bukan Nawacita, BP=Bukan Prioritas, BJ=Bukan Janj i Presiden, BT=Bukan Tematik), dan jumlah rupiah atas masing-masing kegiatan. 2 2. Berisi rincian atas hasil reviu RKA-K/L. 2 3 . Berisi nama eselon I yang direviu.
298- 24. Berisi tanggal dan bulan persetujuan penyusunan LHR. 2 5 . Berisi nama pejabat APIP K/L yang bertanggung jawab atas hasil rev1u RKA-K/ L. 26. Berisi NIP Pej abat APIP K/L yang bertanggung j awab atas hasil reviu RKA­ K/ L. MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd . SRI MULYANI INDRAWATI Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u . b . AC.. I 1'\:::W
299- LAMPIRANV PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 / PMK.02 / 201 7 TENTANG PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN TATA CARA PENELAAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA Penelaahan Rencana Kerj a dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) merupakan forum penelaahan RKA-K/L antara Kementerian NegarajLembaga dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dokumen RKA-K/L yang ditelaah dalam forum penelaahan merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisikan informasi Kinerj a meliputi sasaran strategis dan indikatornya, program dan sasaran program beserta indikatornya, dan kegiatan dan sasaran kegiatan beserta indikatornya atas suatu Kementerian Negara/Lembaga (K/L) beserta dengan anggarannya. Dalam rangka sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan: nasional, penyusunan informasi Kinerj a anggaran dilakukan oleh . K/L dengan menggunakan aplikasi yang sama dengan aplikasi untuk penyusunan Renj a K/L. Setelah rumusan informasi Kinerj a dan Renj a K/L disetujui oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/ Bappenas, rumusan tersebut akan menj adi referensi dalam RKA-K/L. A. PENELAAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA Penelaahan RKA-K/L dilakukan dalam suatu forum yang wajib melibatkan 3 (tiga) pihak meliputi K/L, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PPN / Bappenas. Dokumen RKA-K/L yang ditelaah dalam forum penelaahan merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisikan program dan kegiatan yang suatu K/L beserta anggarannya disusun sesuai dengan amanat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 90 Tahun 2 01 0 tentang Penyusunan Rencana Kerj a dan Anggaran Kementerian NegarajLembaga dan PP Nomor 1 7 Tahun 201 7 ten tang
300 Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional . Penelaahan dokumen RKA-K/L dimaksudkan untuk memastikan hal­ hal sebagai berikut kesesuaian pencapaian Sasaran RKA-K/L dengan Renj a-K/L dan RKP, yaitu terkait dengan informasi Kinerj a dan kesesuaian RKA-K/L dengan kebij akan efisiensi dan efektifitas belanj a K / L . Penelaahan RKA-K/L dilakukan dengan metode sebagai berikut: Penelaahan Tatap Muka Penelaahan tatap muka merupakan penelaahan yang dilakukan secara bersama-sama oleh pihak-pihak terkait yang melaksanakan penelaahan pada suatu tempat di Kementerian Keuangan c . q. DJA. Penelaahan Online Penelaahan Online merupakan penelaahan secara virtual dengan menggunakan perangkat komputer dan media internet, dimana pihak­ pihak terkait yang melaksanakan penelaahan berada di tempat tugasnya ng. masing-masi 1 . Ruang Lingkup Penelaahan RKA-K/L Ruang lingkup penelaahan RKA-K/L untuk Pagu Anggaran K/L K/L dan Alokasi Anggaran K/L mencakup 2 (dua) kriteria sebagai berikut: a. Kriteria Administratif Kriteria Administratif bertujuan untuk meneliti kelengkapan dokumen yang digunakan dalam penelaahan RKA-K/L. Penelaahan kriteria administratif terdiri atas penelaahan terhadap: 1 ) Surat Pengantar RKA-K/L; 2) RKA-K/L; 3) Daftar rincian Pagu Anggaran K/L atau alokasi anggaran per satker / eselon I ; 4 ) RKA Satker; 5) Arsip Data Komputer (ADK) RKA-K/L, termasuk Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM); dan 6) Persetuj uan Komisi terkait di DPR-RI . b . Kriteria Substantif Kriteria substantif bertujuan untuk meneliti relevansi, konsistensi, dan/ atau komparasi dari setiap bagian RKA-K/L. Penelaahan kriteria atas: substantif terdiri
301 - 1 ) Penelaahanjreviu terhadap kebij akan efisiensi belanj a Kementerian / Lembaga, meliputi: Keluaran (Output) a) Relevansi an tara Kegiatan, Kegiatan, dan Komponen dengan anggarannya. b) Komparasi antara anggaran Keluaran (Output) Kegiatan tahun yang direncanakan dengan realisasi anggaran untuk Keluaran (Output) Kegiatan yang sama tahun sebelumnya. Untuk Keluaran (Output) Kegiatan baru, maka komparasi dilakukan terhadap realisasi anggaran untuk Keluaran yang sej enis tahun sebelumnya. c) Memastikan bahwa untuk Keluaran j asa layanan non­ regulasi besarnya biaya pendukung setinggi- tingginya sebesar 4 5%) (empat puluh lima persen). Untuk Keluaran (Output) Kegiatan j enis lain, be saran biaya pendukung dapat disesuaikan/ dibanding kan dengan realisasi biaya pendukung tahun sebelumnya. belanj a 2) Penelaahanjreviu terhadap kebij akan efektivitas Kementerian j Lembaga, meliputi: a) Relevansi komponenjtahapan dengan Keluaran sesuai dengan kerangka berpikir logis. b) Relevansi antara Keluaran (Output) Kegiatan dengan Sasaran Kegiatan dan Sasaran Program. 3) Kesesuaian pencapaian sasaran RKA-KL dengan Renj a K/L dan RKP; 4) Kepatuhan penandaan anggaran (pada level Keluaran (Output) ; dan Kegiatan) 5) Konsistensi penca ntuman Prakiraan Maju untuk 3 (tiga) tahun ke depan. 2 . Persiapan Penelaahan RKA-K/L a. Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum penelaahan RKA-K/L Dalam penelaahan RKA-K / L terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu: 1 ) ADK RKA-K/L, termasuk Prakiraan Maju untuk 3 (tiga) tahun ke depan, yang diserahkan terlebih dahulu divalidasi oleh DJA.
302- DJA melakukan validasi terhadap ADK RKA-K/L, termasuk Prakiraan Maju untuk 3 (tiga) tahun ke depan, yang disampaikan oleh K/L untuk memastikan kesesuaian dengan kaidah-kaidah SPAN. Dalam hal hasil validasi tidak sesuai dengan kaidah-kaidah SPAN maka ADK akan dikembalikan untuk diperbaiki, dan paling lama 2 (dua) hari setelah dikembalikan harus disampaikan kembali ke DJA. 2) Dokumen penelaahan meliputi: oleh a) Surat pengantar yang ditandatangani Menteri/Pimpinan Lembaga atau pej abat yang ditunjuk; b) RKA-K/L yang telah direviu oleh APIP K/L dan diteliti oleh Unit Perencanaan K/ L; c) Daftar Rincian Pagu Anggaran K/L per satker / eselon I ; d ) RKA Satker; e) Rekap penandaan anggaran (pada level Keluaran (Output) Kegiatan); dan f) ADK RKA-K/ L, termasuk Prakiraan M aju untuk 3 (tiga) tahun ke depan. Kelengkapan dan kebenaran dokumen penelaahan merupakan tanggungj awab eselon I K/L dan satker. 3) Kementerian Keuangan c . q. DJA melakukan penelaahan yang berfokus pada: a) Penelaahanjreviu terhadap kebij akan efisiensi belanj a Kementerian / Lembaga, meliputi: Keluaran (Output) ( 1 ) Relevansi antara kegiatan, Kegiatan, dan komponen deng an anggarannya; (2) Komparasi an tara anggaran Keluaran (Output) Kegiatan tahun yang direncanakan dengan realisasi anggaran untuk keluaran yang sama tahun sebelumnya. Untuk Keluaran (Output) Kegiatan baru, maka komparasi dilakukan terhadap realis·asi anggaran untuk Keluaran (Output) Kegiatan yang sej enis tahun sebelumnya. (3) Memastikan bahwa untuk Keluaran j asa layanan non-regulasi besarnya biaya pendukung paling tinggi sebesar 4 5o/o (empat puluh lima persen).
303- Untuk Keluaran ( Output) Kegiatan Jenis lain, besaran biaya pendukung dapat disesuaikan/ dibandingkan dengan realisasi biaya pendukung tahun sebelumnya. b) Penelaahanjreviu terhadap kebijakan efektivitas belanja KementerianjLembaga, meliputi: ( 1 ) Relevansi Keluaran komponenjtahapan dengan sesuai dengan kerangka berpikir logis. (2) Relevansi an tara Keluaran ( Output) Kegiatan dengan Sasaran Kegiatan dan Sasaran Program. c) Kepatuhan penandaan anggaran (pada level Keluaran ; dan ( Output) Kegiatan) d) Konsistensi pencantuman Prakiraan Maju untuk 3 {tiga) tahun ke depan. 4) Kementerian PPN/Bappenas melakukan penelaahan yang berfokus pada konsistensi sasaran Kinerja dalam RKP dan Renja K/L dengan RKA-K/L, serta meneliti ketepatan penandaan anggaran {pada level Keluaran {Output) Kegiatan) . 5) Kementerian Keuangan c . q. DJA tidak melakukan penelaahan hingga ke level detil atau item biaya, namun hanya sampai level komponen (tahapanjbagia n). Penelaahan difokuskan pada Kinerja yang akan dicapai oleh KIL. Catatan: penelaahan hingga ke level detil atau item biaya dilakukan pada saat: menganalisis hasil monitoring dan evaluasi Kinerja K/L; penganggaran melakukan penelaahan usulan programjkegiatan/ output baru sebelum ditetapkan menjadi Pagu Indikatif/Pagu Anggaran K/ L I Alokasi Anggaran K/ L I pagu APBN Perubahan; dan/ atau melakukan evaluasi terhadap RKA-KIL Pagu Anggaran K/L hasil penelaahan dalam rangka pers1apan penelaahan RKA-K/L Alokasi Anggaran K/L, dalam hal dibutuhkan untuk menghasilkan DIPA yang lebih berkualitas . 6) Alokasi anggaran yang masih belum jelas peruntukkannya akan dimasukkan sebagai keluaran/ output cadangan,
304- akan sedangkan yang belum memenuhi persyaratan diberikan tanda "@" dan diberikan catatan dalam DHP RKA-K/L. b. Pihak-pihak yang terlibat dalam penelaahan RKA-K/L beserta tugas dan perannya 1 ) Kementerian Keuangan Kementerian Keuangan c.q. DJA sebagai koordinator dalam proses penelaahan memiliki tugas: a) Menyusun jadwal penelaahan dan mengirimkan undanganjpemberitahuan waktu penelaahan kepada Kementerian PPN/Bappenas dan K/L; b) Mengunggah ADK RKA-K/L untuk divalidasi (by system}; dan c) Dalam proses penelaahan, DJA meneliti: ( 1) kelengkapan dokumen penelaahan; (2) Penelaahanjreviu terhadap kebijakan efisiensi belanja Kementerian/Lembaga, meliputi: (a) Relevansi an tara kegiatan, Keluaran ( Output} Kegiatan, dan komponen dengan anggarannya; (b) Komparasi antara anggaran Keluaran ( Output} Kegiatan tahun yang direncanakan dengan realisasi anggaran un tuk Keluaran ( Output} Kegiatan yang sama tahun sebelumnya. Untuk Keluaran ( Output} Kegiatan baru, maka komparasi dilakukan terhadap realisasi anggaran untuk Keluaran ( Output} Kegiatan yang sejenis tahun sebelumnya. (c) Memastikan bahwa untuk keluaran Jasa layanan non-regulasi besarnya biaya pendukung paling tinggi sebesar 45°/o (empat puluh lima persen). Untuk Keluaran ( Output} Kegiatan jenis lain, besaran biaya pendukung dapat disesuaikan/ dibandingkan dengan realisasi biaya pendukung tahun sebelumnya. (3) Penelaahanjreviu terhadap kebijakan efektivitas belanja KementerianjLembaga, meliputi: fJ
305- (a) Relevansi komponen/ tahapan dengan Keluaran ( Output) Kegiatan sesua1 dengan kerangka berpikir logis. (b) Relevansi antara Keluaran ( Output) Kegiatan dengan Sasaran Kegiatan dan Sasaran Program. (4) Kepatuhan penandaan anggaran (pada level Keluaran ( Output) Kegiatan ) ; dan (5) Konsistensi pencantuman Prakiraan Maju untuk tiga tahun ke depan. 2) Kementerian PPN/Bappenas Dalam rangka penelaahan, Kementerian PPN/Bappenas memiliki tugas: a) Menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam proses penelaahan; b) Menjaga konsistensi sasaran RKA-K/L dengan Renja K/L dan RKP; dan c) Meneliti ketepatan penandaan anggaran (pada level Keluaran ( Output) Kegiatan) . 3) Kementerian/Lembaga Dalam rangka penelaahan, K/L memiliki tugas: a) Mengikuti jadwal penelaahan yang disusun oleh DJA; b) Menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam proses penelaahan; dan c) Memastikan petugas penelaah yang akan mengikuti penelaahan. c. Dokumen yang harus dipersiapkan dalam penelaahan RKA-K/L 1) Kementerian Keuangan Kementerian Keuangan c . q. DJA sebagai penelaah harus menyiapkan instrumen penelaahan yang akan menjadi acuan ketika meneliti dokumen RKA-K/L. Hal-hal yang harus disiapkan adalah: a) Surat Bersama Menteri Keuangan dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas mengenai Pagu Anggaran K/L danjatau Alokasi Anggaran K/L;
306- b) Peraturan Menteri Keuangan mengena1 Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L dan Pengesahan DIPA; c) RKA-K/L yang disampaikan K/L, termasuk Prakiraan Maju untuk 3 (tiga) tahun ke depan; d) Peraturan -peraturan mengenai pengalokasian anggaran; e) Renja K/L dan RKP tahun yang direncanakan; f) Hasil kesepakatan Trilateral Meeting; g) Stan dar Biaya Keluaran (SBK); dan h) Rekap Penandaan Anggaran (pada level Keluaran ( Output} Kegiatan) . 2) Kementerian PPN/Bappenas a) Renja K/L dan RKP tahun yang direncanakan; b) Hasil kesepakatan Trilateral Meeting berkenaan dengan kegiatan prioritas nasional dan prioritas bidang yang menginformasikan sasaran Kinerja yang akan dicapai; c) Hasil pembahasan proposal baru anggaran kebijakan yang disetujui Gika ada); d) Rekap penandaan anggaran (pada level Keluaran ( Output} Kegiatan) . 3) Kementerian/Lembaga Dalam rangka penelaahan RKA-K/L, K/L bersama den·gan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas menyiapkan: a) Surat tugas penelaahan; b) RKA-K/L yang telah diteliti oleh Biro Perencanaan K/L dan direviu K/L; oleh APIP c) RKA Satker; d) Daftar Rincian Pagu Anggaran K/L/ Alokasi Anggaran Maju untuk 3 (tiga) K/L per satkerjeselon I , Prakiraan tahun ke depan; e) Target dan pagu PNBP Gika ada); f) Rekap Penandaan Anggaran (pada level Keluaran ( Output} Kegiatan ) ; g) ADK RKA-K/L; dan h) Persetujuan Komisi terkait di DPR-RI.
307- 3. Mekanisme Penelaahan RKA-KIL a. Mekanisme penelaahan RKA-KIL berdasarkan Pagu Anggaran KIL 1 ) Langkah -langkah penelaahan Pejabat dan petugas penelaah Kementerian Keuangan c.q. DJA dan Kementerian PPNIBappenas melakukan penelaahan RKA-KIL dengan petugas penelaah dari KIL. a) Penelaahan kriteria yaitu: administratif ( 1 ) Surat Pengantar RKA-KIL harus: (a) ditandatangani oleh MenteriiPimpinan Lembaga atau pejabat yang ditunjuk ( setingkat eselon I); dan (b) dalam hal surat pengantar RKA-KIL ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk, surat penunjukannya perlu dilampirkan . (2) RKA-KIL Kriteria administratif RKA-KIL yang harus diteliti kelengkapan dokumen dan penandatanganannya, yaitu: (a) Formulir 1 untuk rekapitulasi seluruh unit eselon I ditandatangani oleh Menteril Pimpinan LembagaiPengguna Anggaran; dan (b) Formulir 2 dan Formulir 3 untuk masing­ masing unit eselon I ditandatangani oleh pejabat eselon I yang memiliki anggaran (portofolio) dan sebagai penanggung jawab program. (3) Daftar r1nc1an Pagu Anggaran KIL per satker I eselon I dilakukan dengan meneliti: (a) jumlah satker dan Pagu Anggaran KIL untuk masing-masing satker dibandingkan dengan total Pagu Anggaran Kl L untuk unit eselon I terkait pada Formulir 2 RKA-KIL; dan (b) penandatangan daftar rincian Pagu Anggaran KIL per satker I eselon I . Dalam hal total Pagu Anggaran KIL berdasarkan daftar r1nc1an Pagu Anggaran
308- Kl L per satker I eselon I berbeda dengan total Pagu Anggaran KIL pada Formulir 2 RKA-KIL untuk unit eselon I yang bersangkutan, daftar rincian Pagu Anggaran Kl L per satker I eselon I dikembalikan untuk diperbaiki. (4) RKA Satker Penelaahan RKA Satker dilakukan dengan cara meneliti jumlah RKA Satker yang disampaikan dibandingkan daftar dengan jumlah satker dalam rincian Pagu Anggaran KIL per satkerleselon I . (5) ADK RKA-KIL ADK secara otomatis divalidasi oleh sistem untuk melihat kesesuaiannya dengan kaidah SPAN. Dalam hal ADK tidak valid akan dikembalikan untuk diperbaiki. (6) Persetujuan komisi terkait di DPR-RI, dilakukan dengan memastikan RKA-KIL ditandatangani oleh: (a) Ketua Komisi; dan (b) 3 (tiga) orang Wakil Ketua Komisi. Dalam hal RKA-KIL yang disampaikan kepada DJA belum ada persetujuan Komisi terkait di DPR-RI, penelaahan RKA-KIL tetap dapat dilakukan sepanjang dokumen administratifnya lengkap dan informasi terkait belum ada persetujuan Komisi terkait di DPR-RI dituangkan dalam Catatan Hasil Penelaahan. b) Penelaahan kriteria substantif, yaitu: ( 1) Penelaahanl reviu terhadap kebijakan efisiensi belanja KementerianiLembaga, meliputi: (a) Relevansi an tara kegiatan, Keluaran ( Output) Kegiatan, dan komponen dengan anggarannya Penelaahan kesesuaian antara kegiatan, Keluaran ( Output) Kegiatan, dan komponen dengan anggarannya dilakukan dengan cara membandingkan antara RKA-KIL tahun sebelumnya dengan RKA-KIL tahun yang direncanakan untuk memastikan bahwa Pagu
309- Anggaran K/Lyang dituangkan dalam RKA-K/L tahun yang direncanakan telah sesuai dengan: 1. rumusan tugas fungsi unit eselon I terkait; a tau 11. dasar hukum atau Kebijakan Pemerintah atau Direktif Presiden yang mendasari pengalokasian anggarannya. Dalam hal terdapat kegiatan dan/ a tau Keluaran ( Output) Kegiatan yang sama dengan RKA-K/L tahun sebelumnya namun anggarannya berbeda, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah memastikan: 1. apakah perbedaannya disebabkan adanya komponen baru; 11. apakah ada perubahan jumlah volume Keluaran ( Output) Kegiatan; 111. dalam hal status quo, selisih yang dialokasikan Keluaran 111. dalam hal status quo, selisih yang dialokasikan Keluaran dapat dialihkan ke ( Output) Kegiatan yang lain a tau dituangkan dalam keluaran/ output cadangan;dan 1v. penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil penelaahan dituangkan dalam Catatan Hasil Penelaahan. Dalam hal terdapat anggaran untuk kegiatanj Keluaran ( Output) Kegiatan kebijakan baru termasuk Inisiatif Baru sangat berbeda dengan anggaran kegiatan/ Keluaran ( Output) Kegiatan sejenis yang sudah ada, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah memastikan: 1. apakah ada komponen yang berbeda digunakan sebagai dasar penghitungan alokasi anggarannya; 11. apakah jumlah volume Keluaran ( Output) Kegiatan berbeda; sama, 111. dalam hal dasar penghitungannya selisih le bih anggaran yang dialokasikan
310- dapat dialihkan ke Keluaran ( Output) Kegiatan yang lain atau dituangkan dalam keluaran dan ( output) cadangan; 1v. penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil penelaahan dituangkan dalam Catatan Hasil Penelaahan. (b) Komparasi an tara anggaran Keluaran ( Output) Kegiatan tahun yang direncanakan dengan realisasi anggaran Keluaran ( Output) Kegiatan yang sama tahun sebelumnya. Penelaahan dilakukan dengan cara membandingkan anggaran Keluaran ( Output) Kegiatan dan indikator dan target Keluaran ( Output) Kegiatan dalam dokumen RKA-K/L dengan realisasi anggaran dan Kinerj a Keluaran ( Output) Kegiatan tahun sebelumnya untuk menilai ketersesuaianjkel ayakan anggaran dalam dokumen RKA-K/L. Untuk Keluaran ( Output) Kegiatan yang merupakan Inisiatif Baru, komparasi Keluaran ( Output) Kegiatan dilakukan dengan membandingkan realisasi anggaran dan Kinerja Keluaran ( Output) Kegiatan yang sejenis pada tahun sebelumnya. (c) Memastikan bahwa untuk keluaran Jasa layanan non -regulasi besarnya biaya pendukung paling tinggi sebesar 45°/o (empat puluh lima persen). Untuk Keluaran ( Output) Kegiatan jenis lain, besaran biaya pendukung dapat disesuaikan/ dibandingkan dengan realisasi biaya pendukung tahun sebelumnya. Yang dimaksudkan dengan biaya pendukung dalam hal ini adalah biaya/ anggaran yang tidak berkontribusi langsung dalam menghasilkan Keluaran ( Output) Kegiatan.
3 11 - (d) Relevansi data dalam RKA-K/L dengan Pagu Anggaran K/L Penelaahan kesesuaian data dalam RKA-K/L dengan Pagu Anggaran K/L dilakukan dengan cara membandingkan dokumen RKA-K/L dan Pagu Anggaran K/L, meliputi: 1. Total Pagu K/L; 11. Total Pagu per sumber dana; 111. Pagu per program; IV. Pagu per fungsi; v. Rincian sumber dana per program; dan satker dengan v1. Daftar rincian pagu per RKA Satker. Dalam hal terjadi pergeseran pagu antar Program dan sudah mendapat persetujuan komisi terkait di DPR-RI, yang harus dilakukan adalah memastikan: 1. Dalam hal pergeseran digunakan untuk menambah biaya operasional dan tidak mengurang1 target Kinerj tas a priori nasional, penelaahan dapat dilanjutkan; 11. Dalam hal pergeseran digunakan untuk menambah target Kinerja prioritas nasional dan tidak mengurangi biaya operasional, penelaahan dapat dilanjutkan; 111. Dalam hal pergeseran sebagai akibat adanya reorganisasi, perubahannya sudah diakomodir dalam data Renja K/L di Kementerian PPN/Bappenas; 1v. Penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil penelaahan dituangkan dalam Catatan Hasil Penelaahan. (2) Penelaahanjreviu terhadap kebijakan efektivitas belanja Kementerian/Lembaga (a) Relevansi komponenjtahapan dengan Keluaran ( Output) Kegiatan sesuai dengan kerangka berpikir logis.
312- Penelaahan relevansi komponenjtahapan dengan Keluaran ( Output) Kegiatan dilakukan untuk memastikan: 1 . Apakah terdapat komponen yang tidak berkaitan langsung dengan pencapa1an Keluaran ( Output) Kegiatan. Jika terdapat komponen yang tidak berkaitan langsung maka: Anggaran untuk komponen dimaksud dialihkan dan ditambahkan pada Komponen lain dalam Keluaran ( Output) Kegiatan yang sama dan menambah volume Keluaran ( Output) Kegiatan; a tau Anggaran untuk komponen dimaksud dialihkan dan ditambahkan ke Komponen lain dalam Keluaran ( Output) Kegiatan yang berbeda dan menambah volume Keluaran ( Output) Kegiatan; a tau Anggaran untuk komponen dimaksud dituangkan dalam keluaran ( output) cadangan dalam kegiatan yang sama; dan Penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil penelaahan dituangkan dalam Catatan Hasil Penelaahan. Penelaahan relevansi komponenjtahapan dengan Keluaran ( Output) Kegiatan dilakukan untuk Keluaran ( Output) Kegiatan yang belum ditetapkan Menteri Keuangan sebagai SBK. Sedangkan untuk Keluaran ( Output) Kegiatan yang telah ditetapkan Menteri Keuangan sebagai SBK, penelaah hanya mencocokkan besaran uang dalam pencapaian Keluaran ( Output) Kegiatan antara RKA Satker dengan SBK. Penelaahan relevansi komponenjtahapan dengan Keluaran ( Output) Kegiatan juga !J
3 1 3- dilakukan dalam rangka memperjelas hubungan logis antara komponen dengan Keluaran (Output) Kegiatan sesuai dengan penataan informasi Kinerja dalam RKA-K/L. 11. Apakah terdapat Komponen yang salah penempatan. Jika terdapat komponen yang salah penempatan maka: Komponen dimaksud dan anggarannya dikeluarkan dari Keluaran (Output) Kegiatan dan dimasukan dalam Keluaran (Output) Kegiatan sendiri; danjatau Anggaran untuk komponen dimaksud dialihkan dan ditambahkan ke komponen lain dalam Keluaran (Output) Kegiatan yang sudah ada dan menambah volume Keluaran (Output) Kegiatan ; dan Penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil penelaahan dituangkan dalam Catatan Hasil Penelaahan. 111. Apakah terdapat komponen yang anggarannya berle bih (tidak efisien) . Jika terdapat anggaran yang berlebih pada komponen maka: Ditambahkan pada komponen lain dalam Keluaran (Output) Kegiatan yang sama dan menambah volume Keluaran (Output) Kegiatan; Dialihkan dan ditambahkan ke komponen lain dalam Keluaran (Output) Kegiatan yang berbeda dan menambah volume Keluaran (Output) Kegiatan; danjatau Dituangkan dalam keluaran (output) Cadangan dalam kegiatan yang sama; dan
314- Penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil penelaahan dituangkan dalam Catatan Basil Penelaahan (b) Relevansi antara Keluaran ( Output) Kegiatan dengan Sasaran Kegiatan dan Sasaran Program. 1. Apakah Keluaran ( Output) Kegiatan mendukung terwujudnya sasaran kegiatan yang ingin dicapai. Jika tidak, maka dilakukan perbaikan/ penyesuaian. 11. Apakah Sasaran Kegiatan mendukung pencapaian Sasaran Program yang diinginkan. Jika tidak, maka dilakukan perbaikan/ penyesuaian. (3) Konsistensi pencantuman sasaran RKA-K/L dengan Renja K/L dan RKP Penelaahan konsistensi pencantuman sasaran RKA-KL dengan Renja K/L dan RKP dilakukan untuk memastikan: (a) Jenis dan volume Keluaran ( Output) Kegiatan yang ditetapkan dalam Renja K/L dan RKP dituangkan sama dalam RKA-K/L, dilakukan dengan langkah-langkah: 1. Dalam hal jenis dan volume Keluaran ( Output) Kegiatan yang berbeda merupakan prioritas nasional dan sudah disetujui Komisi terkait di DPR-RI, pastikan Kementerian PPN/Bappenas dapat menyetujui perubahan dimaksud dan sudah diakomodir dalam perubahan Renja K/L dan RKP; 11. Dalam hal volume Keluaran ( Output) Kegiatan yang berkurang merupakan Keluaran ( Output) Kegiatan yang berlanjut dari tahun sebelumnya, pastikan perubahan dimaksud sudah diakomodir dalam perubahan Renja K/L dan RKP;
315- 111. Dalam hal volume Keluaran ( Output) Kegiatan yang berkurang merupakan Keluaran ( Output) Kegiatan yang berlanjut khususnya multiyear s contract, pastikan perubahan dimaksud sudah ada persetujuan rekomposisi dari Menteri Keuangan; 1v. Dalam hal pencantuman jenis dan volume Keluaran ( Output) Kegiatan yang berbeda belum mendapat persetujuan Komisi terkait di DPR-RI, anggaran dalam RKA­ K/L diberi catatan; dan v. Penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil penelaahan dituangkan dalam Catatan Hasil Penelaahan. (b) Jenis dan volume Keluaran ( Output) Kegiatan kebijakan baru termasuk Inisiatif Baru yang dituangkan dalam RKA-K/L ada rujukannya dalam Renja K/L dan RKP, dilakukan dengan langkah langkah: 1. Pastikan dasar hukum atau penugasan se bagai dasar pengalokasian anggaran sudah ada; 11. Pastikan data Keluaran ( Output) Kegiatan sudah masuk dalam referensi RKA-K/L; 111. Penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil penelaahan dituangkan dalam Catatan Hasil Penelaahan; dan 1v. Dalam hal dasar hukum atau penugasan se bagai dasar pengalokasian anggaran belum ada, anggaran dalam RKA-K/L diberi catatan. (c) Apakah terdapat perubahan rumusan hasil ( outcome), indikator Kinerja program, dan indikator Kinerja kegiatan dalam RKA-K/L, dilakukan dengan langkah-langkah :
316- 1. Pastikan perubahannya sudah diakornodir dalarn perubahan data Renja K/L dan RKP; 11. Pastikan perubahannya sudah rnasuk dalarn referensi RKA-K/L; dan 111. Penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil penelaahan dituangkan dalarn Catatan Hasil Penelaahan. (d) Apakah terdapat perubahan rurnusan program dan/ atau kegiatan karena adanya reorganisasi, dilakukan dengan langkah­ langkah: 1. Pastikan dasar hukurn atau persetujuan dari Kernen terian Pendayagunaan Aparatur N egara dan Reforrnasi Birokrasi sudah ada; 11. Pastikan perubahannya sudah diakornodir dalarn perubahan data Renja K/L dan RKP; 111. Pastikan perubahannya sudah rnasuk dalarn referensi RKA-K/L; 1v. Penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil penelaahan dituangkan dalarn Catatan Hasil Penelaahan; dan v. Dalarn hal dasar hukurn atau persetujuan dari Kernenterian Pendayagunaan Aparatur N egara dan Reforrnasi Birokrasi belurn ada, alokasi anggaran dalarn RKA-K/L diberi catatan. (4) Kepatuhan penandaan anggaran dilakukan dengan rnernbandingkan RKA-K/L dengan dokurnen yang disepakati dalarn Renja K/L pada saat perternuan tiga pihak ( Trilateral Meeting) dan/ a tau penelaahan Renja K/L. (5) Konsistensi pencanturnan Prakiraan Maju untuk 3 (tiga) tahun kedepan.
317- Penelaahan konsistensi pencantuman Prakiraan Maju untuk 3 (tiga) tahun kedepan dilakukan untuk mengetahui: (a) Apakah angka Prakiraan Maju sangat berbeda dengan anggaran tahun yang direncanakan, dilakukan dengan langkah-langkah: 1. Pastikan pencantuman volume Keluaran ( Output) Kegiatan tidak ada yang salah (terlalu besar atau kecil) dibandingkan tahun yang direncanakan dan sesuai dengan Renja K/L; 11. Pastikan formula dan indeks (realisasi dan parameter) penghitungan KPJM sudah benar; 111. Dalam hal terdapat kesalahan pencantuman volume Keluaran ( Output) Kegiatan atau kesalahan formula dan indeks KPJM, dilakukan perbaikan data dalam Aplikasi KPJM; dan 1v. Penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil penelaahan dituangkan dalam Catatan Hasil Penelaahan. (b) Memastikan kebutuhan anggaran untuk biaya operasional dihitung cukup dengan pendekatan flat policy) terutama untuk belanja barang operasional untuk 3 (tiga) tahun ke depan, dilakukan dengan langkah­ langkah: 1. Pastikan apakah perbedaan karena adanya perubahan database pegawai; 11. Dalam hal tidak ada perubahan database pegawai, angka prakiraan maju diperbaiki dengan asumsi: volume Keluaran ( Output) Kegiatan sama dengan tahun yang direncanakan;
3 18- alokasi anggaran sama dengan tahun yang direncanakan; dan tambahan/pe ngurangan yang diusulkan untuk TA+l, TA+2, dan TA+3 dapat dipertimbangkan dalam reviu Angka Dasar TA+l. 111. Penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil penelaahan dituangkan dalam Catatan Hasil Penelaahan. (c) Memastikan anggaran untuk biaya operasional terkait pelaksanaan tugas fungsi unit, termasuk yang sudah menjadi komitmen seperti multiyear s contract masuk dalam Prakiraan Maju, langkah-langkah yang dilakukan: 1. Angka Prakiraan Maju diperbaiki dengan asums1: volume Keluaran ( Output) Kegiatan untuk kegiatan tugas fungsi unit sama; dan alokasi anggaran untuk multiyear s contract dihitung sesuai kebutuhan rencana tahunan. 11. Penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil penelaahan dituangkan dalam Catatan Hasil Penelaahan. (d) Memastikan kegiatan/Keluaran ( Output) Kegiatan dan/ atau komponen kegiatan yang tidak berlanjut tidak masuk dalam prakiraan maju, langkah-langkah yang harus dilakukan: 1. Angka Prakiraan Maju diperbaiki dengan cara Keluaran dan/ atau komponen kegiatan yang tidak berlanjut volumenya diganti menjadi "0" ; dan 11. Penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil penelaahan dituangkan dalam Catatan Hasil Penelaahan.
319- (e) Memastikan dasar hukum atau kebijakan yang mendasari pengalokasian anggaran yang masih berlanjut, masih efektif berlaku. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu: 1. Angka Prakiraan Maju diperbaiki dengan cara volume pada kegiatanjKeluaran ( Output} Kegiatan diganti menjadi "0"; dan n. Penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil penelaahan dituangkan dalam Catatan Hasil Penelaahan. b) Kementerian PPN /Bappenas meneliti kriteria substantif berupa konsistensi sasaran Kinerja K/L dengan Renja K/L dan RKP, yaitu: (1) Meneliti Program, Indikator Kinerja Program (IKP) serta hasil (outcome) K/L; (2) Meneliti kategori kegiatan, apakah termasuk kegiatan prioritas nasional atau bukan; (3) Meneliti konsistensi rumusan Keluaran ( Output) Kegiatan dalam dokumen RKA-K/L dengan Keluaran ( Output} Kegiatan yang terdapat dalam dokumen Renja K/L dan RKP; (4) Meneliti konsistensi volume Keluaran ( Output} Kegiatan dalam dokumen RKA-K/L dengan dokumen Renja K/L dan RKP tahun yang direncanakan; dan (5) Meneliti konsistensi Keluaran ( Output} Kegiatan dengan indikator Kinerja kegiatannya (dalam dokumen RKA-K/L dengan Renja K/L dan RKP). (6) Meneliti kepatuhan penandaan anggaran tematik (nawacita, prioritas, janji presiden, dan tematik APBN) pada level Keluaran ( Output} Kegiatan dakan dokumen RKA-KL dengan dokumen Renja K/L.
320 - c) Ketentuan Khusus Penelaahan Satker Badan Layanan Umum (BLU) ( 1) Penelaahan BLU Penelaahan RKA Satker BLU diutamakan pada hal­ hal sebagai berikut: (a) Meneliti program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh satker BLU. program dan kegiatan yang digunakan dalam penyusunan RKA satker BLU merupakan bagian dari program dan kegiatan hasil restrukturisasi program dan kegiatan K/L induk. (b) Meneliti kesesuaian pagu dalam RKA satker BLU dengan pagu kegiatan RKA-KL, khususnya berkenaan dengan sumber dana (PNBP dan Rupiah Murni) sebagaimana tertuang dalam Ikhtisar Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA). (c) Meneliti kesesuaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada masyarakat RBA. dengan Ikhtisar (d) Keluaran ( Output) Kegiatan yang tercantum dalam RKA satker BLU mengacu pada tabel referensi program aplikasi RKA-K/L. (e) Meneliti anggaran angka dasar sama halnya dengan satker non BLU. (f) Dalam proses penelaahan RBA, DJA dapat mengikutsertakan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Untuk meningkatkan kualitas RKA-K/L DIPA, maka dalam rangka persiapan penelaahan RKA-K/L Alokasi Anggaran K/L, Kementerian Keuangan dapat melakukan evaluasi terhadap RKA-K/L Pagu Anggaran K/L hasil penelaahan.
321 - b . Mekanisme penelaahan RKA-K/L berdasarkan Alokasi Anggaran K/L. Penelaahan berdasarkan Alokasi Anggaran K/L di Kementerian Keuangan dilaksanakan setelah internal K/L melakukan rev1u dan penelitian yang dilakukan oleh APIP K/L dan Biro Perencanaan/Unit Perencanaan. Penelaahan ini bertujuan untuk memeriksa kesesuaian data dalam RKA-K/L dengan alokasi Anggaran K/L. Proses penelaahan RKA-K/L setelah penetapan Alokasi Anggaran adalah se bagai berikut: 1) Proses penelaahan diawali dengan memeriksa kelengkapan dokumen RKA-K/L seperti halnya pada penelaahan pada Pagu Anggaran K/L ditambah persetujuan Komisi terkait di DPR-RI. 2) Dalam hal besaran Alokasi Anggaran K/L tidak mengalami perubahan (sama dengan Pagu Anggaran K/L), K/L tetap menyampaikan RKA-K/L dan dokumen pendukung beserta ADK RKA-K/L untuk dilakukan penelaahan. Hasil penelaahan RKA-K/L dimaksud dijadikan sebagai dasar penetapan RKA-K/L oleh DJA dan sebagai bahan untuk penyusunan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN. 3) Dalam hal besaran Alokasi Anggaran K/L mengalami perubahan baik penambahan maupun pengurangan, K/L menyampaikan RKA-K/L dan dokumen penelaahan beserta ADK RKA-K/L yang terbaru untuk dilakukan penelaahan kembali dalam rangka penyesuaian RKA-K/L dengan Alokasi Anggaran K/L. 4) Dalam hal besaran Alokasi Anggaran K/L dimaksud lebih besar dari Pagu Anggaran K/L, penelaahan dilakukan dengan meneliti RKA satker dengan kesesuaian tambahan pagu yang difokuskan pada: a) penambahan jenis Keluaran ( Output) Kegiatan, sehingga jenis dan volumenya bertambah; dan b) penambahan komponen yang relevan untuk menghasilkan Keluaran ( Output) Kegiatan . Dalam hal besaran Alokasi Anggaran K/L lebih kecil dari Pagu Anggaran K/L, penelahaan dilakukan dengan meneliti
322 - RKA satker dengan kesesuaian pengurangan pagu yang difokuskan pada: a) pengurangan Keluaran ( Output) Kegiatan dalam rangka penugasan, sehingga jenis dan volumenya berkurang; dan b) pengurangan komponen untuk menghasilkan Keluaran ( Output) Kegiatan yang sudah ada selain komponen gaji dan tunjangan 001) yang melekat pada gaji (komponen dan komponen operasional perkantoran (komponen 002). c. Tata cara penelaahan online Penelaahan dengan online menggunakan fasilitas komputer dan internet yang melibatkan peserta penelaahan untuk berinteraksi dalam sebuah forum online. Untuk i.nemfasilitasi penelaahan ini Kementerian Keuangan c.q. DJA telah menyediakan aplikasi berbasis web sebagai sarana untuk melakukan penelaahan. Adapun tahapan-tahapan dalam penelaahan online sebagai berikut: 1 ) Persia pan a) Menyiapkan ADK RKA-K/L Pada tahap ini K/L menyiapkan ADK RKA-K/L DIPA yang telah disusun dengan menggunakan SPAN aplikasi atau RKA-K/L DIPA dan Prakiraan Maju 3 tahun ke depan yang telah disusun dengan aplikasi KPJM. Data terakhir yang telah disetujui pada tingkat K/ L di backup untuk membuat data ADK RKA-K/L DIPA. b) Menyiapkan undangan dan waktu penelaahan Undangan yang berisikan waktu penelaahan online disiapkan oleh DJA dan dikirim online melalui email K/ L di DJA. yang terdaftar c) Menyiapkan user ID (nama pengguna) User ID digunakan sebagai tanda pengenal untuk login di dalam aplikasi penelaahan RKA-K/L DIPA secara online. User ID dimiliki oleh K/L (unit), DJA dan Kementerian PPN/Bappenas. Dalam proses penelaahan user ID untuk satker dapat ditambahkan jika dibutuhkan untuk menjelaskan detil RKA-K/L DIPA. fJ
323 - 2) Pelaksanaan a) Login ke aplikasi penelaahan online (KIL, DJA, dan Kementerian PPNIBappenas) Sebelum melakukan penelaahan online terlebih dahulu KIL dan DJA melakukan login dengan user ID masing­ maslng pada website I I rkakldipa.anggaran. depkeu.go.id. b) Upload data ADK RKA-KIL DIPA oleh KIL Eselon I KIL melakukan upload ADK RKA-KIL DIPA ke forum penelaahan. Sistem secara otomatis akan melakukan validasi tehadap ADK RKA-KIL yang di­ upload. Upload ADK RKA-KIL DIPA menjadi dasar untuk memulai forum penelaahan online. c) Forum penelaahan antar DJA, Kementerian dan KIL PPNIBappenas, Forum penelaahan terbentuk setelah unit eselon I KIL melakukan upload ADK RKA-KIL DIPA yang secara otomatis memberikan notifikasi ke DJA dan Kementerian PPNIBappenas untuk melakukan penelaahan secara online. ADK RKA-KIL dapat di download oleh penelaah untuk diteliti secara offline atau dapat dilihat secara detil sampai level komponen di forum. Penelaah dari DJA dan Kementerian PPNIBappenas dapat memberikan komentar di panel yang disediakan dan dapat ditanggapi langsung oleh unit eselon I KIL. Jika penelaah membutuhkan perbaikan ADK RKA-KIL, unit eselon I KIL dapat melakukan upload kembali ADK RKA-KIL DIPA yang telah diperbaiki untuk diteliti kembali oleh penelaah. Apabila dalam proses penelaahan dibutuhkan penjelasan dari satker, unit eselon I KIL dapat mengusulkan ke DJA untuk ditambahkan user satker dalam forum penelaahan. 4. Tindak lanjut Hasil Penelaahan RKA-KIL Hasil penelaahan RKA-KIL dituangkan dalam Catatan Hasil Penelaahan dan ditandatangani oleh pejabat perwakilan dari KIL,
32 4- Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Keuangan. Pejabat penandatangan Catatan Hasil Penelaahan terdiri atas: a. Perwakilan K/L, yaitu pejabat eselon IV, pejabat eselon III, dan pejabat eselon II pada Unit Perencana/Biro K/L; Perencanaan b . Perwakilan Kementerian PPN/Bappenas, yaitu staf, pejabat eselon III, dan pejabat eselon II pada Deputi Sektoral terkait; dan c. Perwakilan Kementerian Keuangan, yaitu: pejabat eselon IV, pejabat eselon III, dan pejabat eselon II pada Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Direktorat Anggaran Bidang Politik, Pertahanan, Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara terkait. RKA-K/L yang telah ditelaah dan Catatan Hasil Penelaahan yang telah ditandatangani menjadi bahan dalam penyusunan dan penetapan DHP RKA-K/L oleh Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Direktur Anggaran Bidang Politik, Pertahanan, Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. Apabila dari hasil penelaahan terdapat RKA-K/L yang belum sesuai dengan kaidah-kaidah dan belum dapat disepakati, K/L diminta untuk melakukan penyesuaian terlebih dahulu agar RKA-K/L tersebut dapat digunakan sebagai bahan penyusunan dan penetapan DHP RKA-K/L. 5 . Hal-hal Khusus Dalam Penelaahan RKA-K/L a. Perubahan Akibat Penelaahan Dalam hal hasil penelaahan RKA-K/L berdasarkan Pagu Anggaran K/L atau Alokasi Anggaran K/L mengakibatkan perubahan rumusan Kinerja, perubahan dimaksud dapat dilakukan dengan kriteria sebagai berikut: 1 ) Perubahan yang berkaitan dengan rumusan keluaran Oenis dan satuan), pada prinsipnya dapat dilakukan sepanjang: a) Telah disepakati dalam proses penelaahan; b) Tidak mengubah Keluaran (Output} Kegiatan yang merupakan Keluaran {Output} Kegiatan prioritas nasional; c) Relevan dengan kegiatan dan indikator Kinerja kegiatan yang ditetapkan;
325 - d) Adanya perubahan tugas dan fungsi pada unit yang bersangkutan; dan e) Adanya tambahan penugasan. 2) Perubahan yang berkaitan dengan rumusan diluar keluaran (program, indikator Kinerja utama program, hasil (outcome) , kegiatan, dan indikator Kinerja) , apabila dibutuhkan dapat dilakukan sepanjang telah disepakati dalam proses penelaahan dan merupakan akibat dari: a) Adanya reorganisasi yang mengakibatkan perubahan tugas dan fungsi serta struktur organisasi; b) Reorganisasi tersebut sudah memiliki dasar hukum yang pasti (Peraturan Presiden, Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangku tan); c) Perubahan yang diusulkan telah disepakati dalam trilateral meeting; dan d) Telah mendapat persetujuan dari Komisi terkait di DPR­ RI. b . Keluaran/ Output Cadangan Berdasarkan hasil penelaahan, apabila terdapat alokasi anggaran yang belum jelas peruntukkannya, alokasi anggaran tersebut dimasukkan dalam keluaran (output) cadangan pada kegiatanjjenis belanja yang sama. Keluaran (output) cadangan digunakan untuk menampung hal-hal sebagai berikut: 1) Alokasi anggaran untuk kegiatanjKeluaran (Output) Kegiatan yang bukan merupakan tugas fungsi unit dan belum ada dasar hukumnya; 2) Alokasi anggaran untuk kegiatanjKeluaran (Output) Kegiatan yang sama dengan TA-l (tahun sebelumnya) namun alokasi anggarannya berlebih; 3) Alokasi anggaran untuk kegiatan/ Keluaran (Output) Kegiatan kebijakan baru yang seJenls dengan kegiatan/Kelua ran (Output) Kegiatan yang sudah ada, namun alokasi anggarannya berlebih; 4) Alokasi anggaran untuk komponen yang tidak berkaitan langsung dengan pencapaian Keluaran (Output) Kegiatan;
326 - 5) Alokasi anggaran untuk komponen yang alokasinya berlebih; dan 6) Alokasi anggaran yang belum jelas peruntukkannya dan/ a tau kegiatan yang bel urn pernah dianggarkan sebelumnya (unallocated). Alokasi anggaran pada keluaran ( output) cadangan, baru dapat dilaksanakan/ dicairkan setelah dilakukan rev1s1 dengan berpedoman pada ketentuan mengenai tata cara revisi anggaran. c. Pencantuman tanda "@" dalam DHP RKA-K/L Pencantuman tanda "@"dilakukan oleh Biro Perencanaan/Unit Perencanaan K/L danjatau penelaah DJA sebagai tindak lanjut dari hasil penelaahan berdasarkan Alokasi Anggaran K/L, terhadap alokasi yang sudah namun: jelas peruntukannya, 1) Belum ada dasar hukum pengalokasiannya; 2) Belum ada naskah perjanjian (PHLN/PHDN) dan nomor register; 3) Masih terpusat dan belum didistribusikan ke satker-satker daerah; 4) Masih memerlukan hasil reviu dari BPKP; 5) Belum mendapatkan lembar persetujuan dari Komisi terkait di DPR-RI; danjatau 6) Menindak lanjuti Instruksi Presidert mengenai Kebijakan Pemotongan Anggaran terhadap alokasi anggaran atau pagu APBN Perubahan tahun berjalan. Alokasi anggaran yang tercatat dalam DHP RKA-K/L tersebut di atas, baru dapat dilaksanakanj dicairkan setelah dilakukan revisi dengan berpedoman pada ketentuan mengenai tata cara revisi anggaran d. Pemberian catatan dalam DHP RKA-K/L Pemberian "Catatan" dilakukan oleh Biro Perencanaan/Unit Perencanaan K/L danjatau penelaah DJA, terhadap alokasi anggaran untuk: 1 ) Tunggakan tahun yang lalu; dan 2) pencantuman volume pembangunan gedung negara dan pengadaan kendaraan bermotor. e. Dalam hal petugas penelaah dari Kementerian PPN/Bappenas tidak hadir dan/ a tau tidak menandatangani Catatan Hasil Penelaahan,
327 - penelaahan dapat dilaksanakan dan Kementerian PPN/Bappenas dianggap menyetujui hasil penelaahan, dan selanjutnya DIPA dapat diterbitkan.
328- 6. Format dan Pedoman a. Format Catatan Penelaahan RKA-K/L CATATAN PENELAAHAN RENCAN A KERJA ANGGARAN KEM ENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 20XX KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA ORGANISASI JUMLAH SATKER JUMLAH PEGAW AI HASIL PENELAAHAN URAIAN BELANJA 511 BELANJA 52 I BELANJA 531 BELANJA 541 BELANJA 55 BELANJA 561 BELANJA 57 I BELANJA 581 BELANJA 611 BELANJA 62 A. RINCIAN PROGRAM xxx.xx.xx Nama Program B. RINCIAN SUMBER DANA Jumlah : ... (total) '··············· ::::::::::::::: I I ::::::::::::::: I ... Jumlah ... (total 1 s.d Y) 1. Rupiah Murni (RM 2. Rupiah Murni Pendamping (RMP) 3. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) 4. Badan Layanan Umum Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah ::::::::::::::: _I ::::::::::::::: J I ::::::::::::::: I ::::::::::::::: I ::::::::::::::: I ::::::::::::::: I ::::::::::::::: I ::::::::::::::: ::::::::::::::: I I :: I I ::::::::::::::: I ::::::::::::::: ::::::::::::::: ::::::::::::::: I ::::::::::::: I ::::::::::::::: I ::::::::::::::: 5. Pinjaman Luar N egeri 6. Hibah Luar Negeri 7. Pinjaman Dalam Negeri (PDN) Jumlah Jumlah Jumlah ::::::::::::::: I I ::::::::::::::: I ::::::::::::::: I ::::::::::::::: I ::::::::::::::: I ::::::::::::::: ::::::::::::::: I ::::::::::::::: I :::::::::::: I ::::::::::::::: I ::::::::::::::: I ::: I ::::::::::::::: 8. Hibah Dalam Negeri (HDN) Jumlah ::::::::::::::: I ::::::::::::::: I ::::::::::::::: I ::::::::::::::: I 9. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) C. DANA YANG DIBERI "@"/ CATATAN Jumlah Jumlah I I ::::::::::::::: I ::::::::::::::: ::::::::::::::: I ::::::::::::::: I :::::::: I I ::::::::::::::: I ::::::::::::::: ::::::: ::::::::::::::: D. JENIS KEWENANGAN 1. KP /KD/SNVT /S 2. Dekonsentrasi 3. Tugas Pembantuan 4. Urusan Bersama 5. Pinjaman Luar Negeri Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Rp ... (total 1 s.d 4) ··············· ... ··············· ··············· ··············· ··············· ··············· ··············· ... ··············· ··············· I ··············· ··············· I ··············· I ··············· ··············· I ··············· I ··············· ... 1··············· 1··············· ... 1··············· 1··············· ... ··············· _I ··············· 1··············· ··············· ··············· 1··············· 1··············· ... ··············· 1··············· ··············· ... J I ... I I I I . . Jumlah E. SIFAT ALOKASI ANGGARAN 1. Operasional 2. Non-Operasional Jumlah Rp ... (total 1 dan 2) I ··············· ··············· I ··············· ··············· ··············· ··············· ··············· ... I··············· ... 1··············· ··············· 1···············1 ··············· , ... ··············· Jumlah I . Jumlah ...
329- IF. HAL-HAL KHUSUS DANJATAU PENDING< IG. PENILAIAN/PENDAPAT PETUGASc �H-ANGGARAN YANG DIBERI TANDA '@"/CATATANc PEJABAT /PETUGAS PENELAAH: KEM ENTERIAN NEGARA/LEM BAGA NAMA JABATAN TANDA TANGAN 1 KEPALA SEKSI/ESELON IV 2 KEPALA SUB DIREKTORAT/ESELON III 3 KEPALA BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN KEUANGAN NAMA JABATAN TANDA TANGAN 1 KEPALA SEKSI/ESELON IV 2 KEPALA SUB DIREKTORAT /ESELON III 3 KEPALA BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS NAMA JABATAN TANDA TANGAN 1 STAF 2 KEPALA SUB DIREKTORAT /ESELON III 3 KEPALA BIRO PERENCANAAN b . Format Catatan Penelaahan KPJM . > .•• - � c ·· ·. <. •· .. ··• .·• ·. ··• '· < : : • ••···•••· ' ��,.�.,:,;. ... ••· > .·.•·· I ,;\}�.... 1c:, t(,:'' ·.···•·\ ··' •• ....,: .. ,,..rMNP�AR 11-iAAN.M · · i .�w•:..•-�.��.11 !:t{;;,� Ji•, • 1.• .. ? <;.:-;-... ;-•-.-::···'C > .······' i in....... ·'· · . ;•'.·•' ... •.· .'; . ·· · I · 1 • 0<_1\'·•1 . :··· ' · ... • • • I >l\..I!'!Vl ···. •· -.�C'i ;ri�;�/ > ···· .. < i / ?.ou�JPMi�� I ��!I,_ .. · l Nf' . •. • ... ,;:, -�,.;. � M · . ... I 2020 IPM2l••• ,,202L(PM •··· • � 1<• ,., .. · ·· l · · · ·• •· ••.. ·.· · · t:�� •n r: .i. I• '·''• · I' F;JY' .. ;;;·:·'! •• ·· ··· ... · ... · - --·-· · :,�-:c�,-.--�vss ---�F;t�d (>. •·� • • .>� ... . ·.· ••·· · . , -·L. u -,._ r� -'" ·•·• / , > .!' � '!; IVnlm��> Alnh iVelBfile .R1tlv::� IVnlnmP Biaya yolume .. 1 .��··---::� � .. .H > • • ,: • .. >> ;,. 1 ; · ·. 1:-:��·. · . . · •···· ·•···.. .. . . · NegarajLembaga 001 Kementerian �· .. f . .
.. . . · ·· ·•··• • · . ·· . . . 'P At'!' A rr : .. . .•<· . ·•• I> :20181R�t1cami , • · .. • • · 3) ·.· · ' . . . .... ,.· • ;- · >. . -·-· --- Biaya :.J-::- �-.. . jo1 Unit A lo1 Program I jooo1 Kegiatan joo1 Output LA I.A.1 051 Komponen I.A.l.1 I 002 Output I.A.2 051 Komponen 052 Komponen I.A.2.1 I.A.2.2 I 0002 Kegiatan joo1 Output I.B I.B.1 051 Komponen I.B.l.l
330- Petugas .··. .·. ·.· CatatanfPenilaian . . .· ... . .. •· ... .... ·. ... · · .. · .. . . . PEJABAT/PETUGAS PENELAAH: KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: •.•. . NAMA ·.··· ·• . . : . .. .. . ·•·.·· . JABA.TAN . .. .·. . ··· :· . : .·. . . > ····. . ·.•... · . .... ·· .. .· ...... .... .... · · . Tah da Tangan < . .: . . .. • 1 2 Kepala Seksi/ Eselon IV Kepala Sub Direktorat/Eselon Ill 1 2 3 Kepala Biro Perencanaan 3 KEMENTERIAN KEUANGAN:• ·<• . . •• < NAMA JABATAN .. · ... ... · ... · . .· . Tanda Tangan 1 2 Kepala Seksi/Eselon IV Kepala Sub Direktorat/Eselon Ill 1 2 3 Direktur Anggaran 3 KEMENTERIANPERENCANAAN .PEMBANGUNANNASIONAL/BAPPENAS: NAMA JABATAN . .. . ........ . .. : ....... Tanda Tangan . 1 Staf 1 2 Kepala Sub Direktorat/Eselon Ill 2 3 Direktur ....... 3 c. Format Himpunan RKA-K/L Formulir II Himpunan RKA-K/L RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 20XX MENURUT BAGIAN ANGGARAN,UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM (dalam ribuan rupiah) Hal am an: ..... dari ..... KODEN DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISISASI, 20XX 20XX+l 20XX+2 20XX+3 FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM Formulir I Himpunan RKA-K/L RINCIAN ANGGARAN BELANJA P EMERINTAH P USAT TAHUN ANGGARAN 20XX MENURUT BAG IAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, P ROGRAM DAN SUMBER DANA {dalam ribuan rupiah) Halaman: ..... dari ..... KODEN DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, RUPIAH UNIT ORGANISISASI, FUNGSI, P ROGRAM MURNI PNBP BLU PLN HLN P DN SBSN JUMLAH DAN SUMBER DANA
331 - d. Format Daftar Hasil Penelaahan KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAFrAR BASIL PENELAAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (DHP RKA-K/L) TAHUN ANGGARAN 20XX NOM OR: DHP-XXX .XX.XX-0/ AG /20XX Berdasarkan hasil penelaahan RKA-K/L TA 20XX sesuai Alokasi Anggaran T.A. 20XX, dalam rangka penyusunan Pera.turan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara T.A. 20XX. Dengan ini ditetapkan DHP RKA-K/L untuk: KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA UNIT ORGANISASI PAGU UNIT ORGANISASI Pagu unit organisasi tersebut, dirinci menurut Program sebagai berikut: (Ribuan Rupiah) KODE UNIT ORGANISASI JUMLAH JUMLAH SATKER PAGU DANA YANG DIBERI TARGET PENDAPATAN PERPAJAKAN PNBP CAT A TAN (1) (2} (3) (4} (5) (6) (7} JUMLAH RINCIAN SUMBER DANA RM PNBP/BLU PHLN/PDN Rincian alokasi anggaran untuk masing-masing Unit Organisasi dalam RKA-K/L T.A. 20XX se bagaimana tercantum dalam Iampiran yang merupakan bagian tidak tetpisahkan dari Peraturan Pendapatan dan Belanja N egara T.A. 20XX, dan menjadi dasar Presiden ten tang Rincian Anggaran penyusunan serta pengesahan DIPA T.A. 20XX. Pelaksanaan anggaran yang ditetapkan dalam DHP RKA-K/L T.A. 20xx sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pengguna AnggaranfKuasa Pengguna Anggaran. Jakarta, 20XX A.N. MENTERI KEUANGAN DIREKTUR ANGGARAN AAAAAAAAAAAAAA NIP.
332- e . Format Rincian Alokasi Anggaran Per Unit Organisasi lampiran DHP RKA-K/L KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER UNIT ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 20XX KEMENTERIAN NEGARA/IEMBAGA UNIT ORGANISASI PAGU Alokasi anggarnn terse but, dirinci menurut lokasi sebagai berik:ut: (Ribuan rupiah) JUMlAH JUMLAH DANA YANG TARGET PENDAPATAN KODE PROPINSI DIBERI SATKER PAGU PERPAJAKAN PNBP CAT AT AN (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) f. Pedomanj User Manual Penelaahan RKA-K/L Online 1) Pendahuluan Aplikasi RKA-K/L-DIPA online merupakan sebuah sistem informasi berbasis web di lingkup DJA yang digunakan oleh DJA sendiri dalam hal ini unit teknis DJA (Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan dan Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara), K/L, unit eselon I dari K/L, dan juga satker yang berada di bawah sebuah K/L untuk mengakses informasi mengena1 referensi program, kegiatan, Keluaran ( Output) Kegiatan, satker yang dimiliki oleh masing-masing K/L, mengunduh ADK RKA-K/L hasil dari proses rev1s1 RKA-K/L yang dilakukan sebuah K/L, unit eselon I K/L, ataupun satker, dan juga untuk melakukan Penelaahan RKA-K/L secara online antara unit eselon I K/L dengan unit teknis DJA (Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman,
333- Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Anggaran Bidang Politik, Hukum, dan Pertahanan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara), dan Kementerian PPN/Bappenas. Aplikasi RKA-K/L-DIPA online ini terdiri dari 5 (lima) mod ul an tara lain: a) Modul Referensi; b) Modul RKA-K/L; c) Modul Penelaahan Online; d) Modul Download ADK dan PDF DIPA RKA-K/L; e) Modul Utility. 2) Cakupan dan Tujuan Program Aplikasi RKA-K/L-DIPA online modul Penelaahan online ini dibagi menjadi empat submodul utama, yaitu: a) Beranda Menampilkan informasi mengena1 daftar Forum Penelaahan online yang berhasil terbentuk beserta tanggal mulai serta tanggal selesai dari Forum Penelaahan tersebut, serta tombol untuk melakukan upload ADKRKA-K/L sebagai dasar untuk melakukan penelaahan RKA-K/L secara online. b) Menu Upload ADK RKA-K/L Mengelola proses upload ADK untuk pertama kali yang akan dijadikan dasar untuk membentuk sebuah Forum penelaahan online dan melakukan Penelaahan RKA-K/L secara online. c) Menu Detil Penelaahan Online Mengelola proses penelaahan RKA-K/L secara online baik itu melakukan pemberian komentar, melampirkan data dukung penelaahan dengan format dalam bentuk gambar, pdf; word, dan excel, menampilkan catatan penelaahan, serta menutup forum penelaahan. d) Menu Laporan Terdiri atas Cetak Kertas Kerja RKA-K/L untuk menampilkan cetakan kertas kerja RKA-K/L hasil upload ADK RKA-K/L dan Cetak Forum Penelaahan untuk menampilkan cetakan hasil forum penelaahan
334 - RKA-K/L. Kedua menu laporan 1n1 menampilkan laporan dalam format pdf 3) Prasyarat Sistem Aplikasi dapat diakses dari komputer /PC yang terhubung ke internet atau intranet Kementerian Keuangan dan telah ter-install Internet browser (Mozilla Firefox) Internet Explorer) Google Chrome) Opera, dan lain -lainnya). 4) Memulai Aplikasi RKA-K/L-DIPA Online Untuk memulai aplikasi, buka browser anda dan ketikkan Uniform Resource Locators (URL) berikut: / rkakldipa.anggaran.depkeu. go.id di kotak alamat browser anda. Halaman login aplikasi RKA-K/L-DIPA online akan ditampilkan di browser anda. 5) Login Aplikasi RKA-K/L-DIPA Online Tampilan pertama yang muncul adalah pengisian User ID) Password, dan Tahun Anggaran. Untuk masuk ke aplikasi diperlukan User ID dan Password yang telah dibuatkan oleh Administrator Aplikasi RKA-K/L-DIPA online sebelumnya. Tampilan halaman login seperti pada gambar se bagai beriku t: Gambar 1 . User Login Jika user lupa dengan User ID dan Password yang telah diberikan oleh Administrator, user dapat menggunakan menu Lupa Password dengan melakukan klik link "Lupa Password' yang ada dibawah tombol Login.
335 - . .l· Gambar2. Link Lupa Password Setelah user melakukan klik pada link Lupa Password tersebut, aplikasi akan mengarahkan ke menu Lupa Password. Di dalam menu Lupa Password) K/L diminta untuk mengisi User ID yang digunakan untuk login ke aplikasi RKA-K/L-DIPA online, e-mail yang didaftarkan pertama kali oleh user ketika melakukan ubah data user ketika login pertama kali di aplikasi RKA-K/L-DIPA online, dan konfirmasi Kode Pengaman, User ID dan Password RKA-K/L-DIPA online akan dikirimkan ke alamat e-mail yang dimasukkan seperti pada gambar sebagai berikut. UserJD E.f.lail Kcnnrmasl Koue Pengaman Gambar3. Menu Lupa Password
336- 6) Halaman Utama User yang telah berhasil login akan memasuki halaman utama. Pada halaman utama terlihat semua modul yang ada di Aplikasi RKA-K/L-DIPA online. Hanya user yang diberikan kewenangan yang dapat mengakses modul-modul tersebut. Selamat Oatang. KOMIS! f'f::MBERfoJ�lASM� KOHLIPSI Downlo�d Aplika�i j�;,:;;h:!�<:·:{�:.:j:;;.* Gambar4. Halaman Utama Aplikasi RKA-K/L-DIPA Online
337 - 7) Proses Penelaahan Online Proses Bisnis Penelaahan Online •·•·· • · UnitEseloniK/1. f · ·· ·••· •· •. ·· Penelaah�n Online Sistel!l I Unit Teknis DJA (AI, \ All, Alii) .· ··· Bappenas \ Menyusun RKAKL 1----1--� ADK Upload � RKAKL Baca Data Resume RKAKL � DownloadADK IH--+--� Restore Data RKAKL Restore Data RKAKL CreateForum Penelaahan r-l' K irime·mailnotilikasi � Add User Satker � MenelaahADK 1 AnalisaADK 1 MemberiCatatan MenelaahADK • AnalisaADK • MemberiCatatan PemberitahuanHasil Ana lisa Data RKAKL Perbaiki k----1--+----_�r lnstruksiPerbaikan • UploadScreenshoot lf--------1-----f--l--, � • K onfirmasiHasil CekData L------1----H PerbaikanADK Hasil Tan�gapan Upload RKAKLHasil Perbaikan ADK � Anahsa 1---- , UploadScreenshoot MemberiCatatan UploadkeAplikasi � DSWDJA PersetujuanCatatan Penelaahan,Limit Tombol Tanggapan, I Upload Catalan �-+---1 olehUnit Approval pdQI Penelaahan( IKIL Eselon HI lmpan a a an s· c t t Penelaahan TutupForumPenelaahan Oleh Unit Teknis DJA (Penelaah) \'--______ .._/ \� ___________ _// '----------_// \'--____ __...// Gam bar 1. 1 Proses Bisnis Penelaahan Online Sistem Penelaahan Online Sistem penelaahan online merupakan salah satu aplikasi atau modul yang ada pada Aplikasi RKA-K/L­ DIPA online. Sistem penelaahan online merupakan digunakan sebagai media untuk aplikasi yang melakukan Penelaahan RKA-K/L secara online antara Kementerian Keuangan, dalam hal ini DJA, dengan stakeholder-nya yaitu K/L (unit eselon I dari K/L) dan juga Kementerian PPN/Bappenas. Diharapkan dengan adanya aplikasi tersebut akan mempermudah proses
338- Penelaahan RKA-K/L dimana sebelumnya penelaahan dilakukan di DJA, maka setelah adanya aplikasi tersebutmaka akan mengurangi intensitas pertemuan langsung an tara DJA, unit eselon I K/ L, dan Kementerian PPN/Bappenas dimana penelaahan dapat dilakukan di kantor masing-masing atau dimanapun dengan syarat terkoneksi dengan internet untuk dapat membuka Aplikasi RKA-K/L-DIPA online. lllllilllBII f<.::;,;,:t: :p<�j( ::(;:{1;: Gambar 2.1 Letak Sistem Penelaahan Online Gambar 2 .1 menjelaskan letak Sistem Penelaahan online yang ada di Aplikasi RKA-K/L-DIPA online. User dapat memilih Menu Penelaahan Online>> Sub Menu Forum Penelaahan online. Halaman pertama yang akan ditampilkan pada Sistem Penelaahan online adalah halaman beranda. Halaman beranda ini menampilkan: ( 1) Informasi mengenai daftar Forum Penelaahan online yang berhasil terbentuk; (2) User yang melakukan upload ADK RKA-K/L untuk Penelaahan online; (3) Tanggal mulai serta tanggal selesai dari Forum Penelaahan; dan (4) Tombol untuk melakukan upload ADK RKA-K/L sebagai dasar untuk melakukan penelaahan RKA-K/L secara online.
339- Tampilan dari halaman beranda adalah sebagai berikut: Gam bar 2 . 2 Halaman Utama Penelaahan Online Jika user klik link nama forum pada kolom kementerianjunit eselon !-Forum, maka user akan masuk ke dalam halaman detil Penelaahan online dari forum yang terbentuk dari hasil Upload ADK RKA-K/L dimana Upload ADK RKA-K/L ini merupakan pem1cu terbentuknya sebuah forum penelaahan online. Gambar 2 . 3LinkNama Forum Upload ADK RKA-K/L Untuk Penelaahan Menu upload ADK RKA-K/L berfungsi untuk mengelola proses upload ADK untuk pertama kali yangakan dijadikan dasar untuk membentuk sebuah Forum Penelaahan online dan melakukan Penelaahan RKA-K/L secara online. Untuk masuk ke menu ini Userdapat menekan tombol upload yang ada di Halaman Utama Penelaahan online/Beranda seperti pada gambar dibawah ini: Gambar 3 .1 Tombol Upload
340 - Setelah user meng-klik Tombol upload, maka user akan masuk ke dalam menu upload ADK RKA-K/L seperti pada gambar sebagai berikut: S€lamat Dalang. I<OMlSI PEMBERANTASAN KORUPSi Pe.u e l aahan Unit ADK yan{J dft:p!oed ��dah�?1 1.!i1t:.;. .tDK ���n(::an forrr:a! Dt?1_DDDUU _P? _88-SSSS_K 1 <1 ADK i�·Wg dit:plo&d bet�-}sr::t �h:: bricf::t:p nJBt:(J�WfiitkB:: m€=HU UU!Hi "' Kinm Dat':t H.as�i V<sild,-1Si d€ngan Pr.:xar:Ht�r 86d.�.:p Kem-Un!t I.J�t::r .:F�1Hfi r�hi¢. uphJ2tt (Wh� .-;)ZU�W.h US�.ir Unit ES8l(;?'l ! !¥l8l�.::Xt:k<)n Gambar 3 . 2 Halaman upload ADK RKA-K/L untuk penelaahan Di dalam menu upload ADK RKA-K/L Penelaahan tersebut terdapat isian Kementerian, Unit, Jenis ADK, dan Attach File ADK. Untuk isian Kementerian dan Unit akan terisi secara otomatis oleh sistem sesuai dengan kewenangan usernya. User hanya perlu memilih Jenis ADK dan memilih file ADK yang akan di-upload. Terdapat dua Jenis ADK untuk penelaahan online ini, yaitu Pagu Anggaran K/L dan Alokasi Anggaran K/L. Untuk ADK RKA-K/L yang akan di-upload terdapat beberapa ketentuan, yaitu: ( 1) ADK yang di-upload adalah data ADK dengan format DO 1 _DDDUU_PP _SSSSSS_K. (2 digit terakhir Tahun Anggaran) dimana DDD adalah Kode Kementerian, UU adalah Kode Unit Eselon I , PP adalah Kode Program, SSSSSS adalah Kode Satker, dan K adalah Kewenangan. Contoh : DO 1_0 1503_00_000000_0.14 (2) ADK yang di-upload berasal dari backup menggunakan menu utility Kirim Data Hasil Validasi dengan Parameter backup Kern-Unit di Aplikasi RKA-K/L-DIPA.
341 - (3) User yang dapat melakukan upload ADK RKA-K/L Penelaahan ini hanya user dengan kewenangan sebagai unit eselon I K/L. Setelah user unit eselon I K/L berhasil melakukan upload ADK RKA-K/L, maka sebuah Forum Penelaahan akan terbentuk sesuai dengan format K/L - unit eselon I -Jenis Forum (Pagu Anggaran K/L atau Pagu Alokasi Anggaran) dan sistem secara otomatis akan mengirimkan e-mail notifikasi yang berisi informasi terbentuknya sebuah forum penelaahan online kepada unit eselon I yang melakukan upload ADK RKA-K/L dan juga kepada Unit Teknis DJA yang menangani K/L dari Unit Eselon I terse but. Proses Penelaahan RKA-K/L Secara online (Detil Penelaahan online) Setelah unit eselon I K/L berhasil melakukan upload ADK RKA-K/L dan menerima e-mail notifikasi yang berisi informasi terbentuknya sebuah Forum Penelaahan online yang juga dikirimkan kepada unit teknis DJA, maka masing-masing kewenangan user yaitu user eselon I K/L, user Teknis DJA dan Kementerian PPN/Bappenas dapat memulai Penelaahan RKA-K/L secara online, kecuali user dengan kewenangan Satker, userdengan kewenangan Satker ini baru dapat ikut melakukan Penelaahan online setelah diajukan oleh unit eselon I-nya dan disetujui oleh unit teknis DJA. Untuk memulai Penelaahan RKA-K/L secara online, user dapat masuk ke halaman beranda Penelaahan online dan meng-klik link nama forum pada kolom Kementerianjunit eseloni Forum. Di dalam halaman beranda Penelaahan online 1n1, daftar Forum Penelaahan yang ditampilkan sesua1 dengan kewenangan dari masing-masing user. Gambar 4.1 di bawah ini menunjukkan tampilan dari link nama forum yang harus di-klik oleh user.
342 - Gam bar 4 . 1 Hal am an U tam a Penelaahan online dan link nama Forum Penelaahan online Setelah user melakukan klik pada link nama forum terse but maka user akan masuk kedalam halaman detil penelaahan online. Di halaman detil penelaahan online inilah nantinya user akan melakukan penelaahan RKA-K/L secara online. Pada Gambar 4.2 di bawah ini dijelaskan fitur-fitur yang ada di dalam halaman detil penelaahan online.
343 - di rNWll dengan Pagu Anggaran "!shun 01M3 untuk sbb · J\n:1garan 2014 dari da!a Rlv\-hf'L yang teiah di-Up!oad, Pagu per program rtncian Upload AOK Terakhlr WIB) (ke i w 25 April 2014 10:04:35 Gam bar 4. 2 Hal am an De til Penelaahan Online ( 1) List Forum Berfungsi untuk menampilkan daftar Forum Penelaahan online yang ada sesuai dengan kewenangan masing-masing user unit eselon I . (2) Cetak Forum Berfungsi untuk mencetak hasil penelaahan dalam format pdf seperti pada Gambar 4. 3.
344- Forum Penelaahan Online TahunAnggaran 2014 Pagu A!okasi Anggaran {}93.01 Pak Ali,Terlampir disampaikanADK yang sudall dipertJaiki.Terima kasih KORUPSI { Unit Es. I KIL ) j --·-AI:TsAIO. "A'K:{ DJA )--05 November 2013 ' 14:06:11 WIB . "ltes ·:.�:?.�:�-�-�"l... -'-·-·-.. ·· ··········-- AK. ( DJA l l 15 November 201:i ALl SAID, ·····-------- ·-····· ... ·········-·-·-··... -·····--·· .. ·--···········-· ... --- ---·-··-···-······-··· ... say a ki!im catatan pene!aallan ... AU SAID, AK. i DJA) i 1J November 2013 ! terakhir ' 15:30:10 WIB pada jam 3.29 pm, inl yang paling update 13 November 2013 ! Ytll.lllu/Bapak dari KPK dan BappenasCatatan Penelaallan sudah saya unggah ke forum ! ALl SAID, AK. ( OJA ) 14:49:09 WIB ! penelaahan online, silakan direviusaya tunggu tanggapanya.terima kasih
!1 3 November 2013 ' · · · WIB 13:38:30 i Den{}an demikian, ! penelaahan RKAKL KPK TA 2014 telah dila.ksanakan i dengan user Apfikasi ! lancar. Selanjutnya j Penelaahan Kemenkeu. ADK RKA-Kll hasil penelaahan i i penyusunan i pene!aahan i Pagu Alokasi Anggamn KPK TA 2014 adalall me!alui forum penelaahan on-line RKA-KIL DIP A on-line an tara KPK, Bappenas, dan Kemenkeu berjalan hasi! penelaahan on-line akan <lalam Catatan Hasil dituangkan yang ditandatangani olell pejabat perwakilan dari KlL, Bappenas, dan dasar untuk akan menja<li on-line TA 2014.Dan llasil dan pengesahan OIPA atas RKA-KIL KPK TA 2014 dapat kami simpu!kan sebagai berikut: Total sellesar Rp816.870.600.000,0 0Sumber I Dana Pagu seturuhnya berasal dari Rupiah Murni (RM) se!Jesar i Rp616.870.600.000,00Pagu ! KPK terdin rlari Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Gambar 4 . 3 Cetak Forum Penelaahan (3) Tabel Rincian ADK RKA-K/L hasil upload Berfungsi untuk menampilkan rincian dari ADK RKA­ K/L. Untuk tabel pertama berisi program dari unit eselon I K/L besertajumlah pagunya. Jika user klik link nama program tersebut tabel maka akan menampilkan selanjutnya yang berisi pagu program, jumlah satker, jumlah kegiatan, jumlah Keluaran ( Output) Kegiatan. Untukjumlah satker, jumlah kegiatan, jumlah Keluaran ( Output) Kegiatan, masing-masing lagi dapat diperinci dengan adanya link di dalam jumlah satker, jumlah kegiatan, jumlah Keluaran ( Output) Kegiatan. Jika user tabel klik link dijumlah satker maka akan menampilkan yang berisi daftar satker dalam program tersebut beserta jumlah pagunya. Jika user klik link Jumlah Kegiatan maka akan menampilkan tabel yang berisi daftar kegiatan dalam program tesebut beserta jumlah pagunya. Jika User klik link Jumlah Keluaran ( Output) Kegiatan maka akan menampilkan tabel yang berisi daftar Keluaran ( Output) Kegiatan yang ada dalam Program tersebut besertajumlah pagunya. Dari masing­ masing rincian tersebut merupakan level terakhir dari rincian ADK RKA-K/L yangjika klik link-nya maka akan
0 11 012 013 OH 015 011 012 O"ffl 012 013 3835 345- langsung menampilkan Kertas Kerja RKA-K/L sesua1 dengan level satker, kegiatan, a tau Keluaran ( Output) Kegiatan seperti pada Gambar 4.4. KERTAS KERJA RKA·KL T.A 2014 4tl Protluk Hu1t11m ! 7M.OOO.OOO: iu : 592.980.000 : u : 7.800.000 w{ • "' w u. "'' iu' 24.50o.ooo 13.600.000 :u: 61.120.000 iu: JOPe1kam 500.000.000 i ; ;u 461.75o.ooo N' M. Y<; • o 'u ' 1 6.75o.oo ;u' 21.soo.ooo 5 S,?ksi!Pefapor m.ooo.ooo;
'" ,,, w,: u : 241.315.000 i u i 35.66o.ooo 23.025.000 :u i : 7.353.000.000 4.537.560.000: Gambar 4.4 Kertas Kerja RKA- K/L ( 4) Link download file hasil upload/ attachment Setiap file yang di-upload atau dilampirkan melalui posting komentar maka akan ditampilkan di kolom komentar yang berhasil tersimpan. (5) Tools untuk mengedit komentar User dapat mengedit format komentar yang akan di­ posting seperti pada microsoft word/ word processor lainnya seperti merubah ukuran huruf, merubah jenis huruf, merubah warna, mengatur tampilan paragraf, dan lain -lain. (6) Tam bah user satker Berfungsi untuk menambahkan user satker yang akan dilibatkan dalam Forum Penelaahan online. Penambahan user satker ini hanya bisa dilakukan oleh userdengan kewenangan unit eselon I K/L. Setelah user
346 - satker ditambahkan oleh unit eselon I K/ L tidak otomatis dapat langsung masuk ke forum penelaahan online, tetapi harus melalui persetujuan unit teknis DJA terlebih dahulu. (7) Tombol Kirim Komentar Berfungsi untuk mengirimkan komentar yang telah diketik pada kolom komentar. User dapat juga melampirkan file-file pendukung dalam formatjbentuk gambar, pdf, doc, docx ataupun file ADK secara bersamaan pada saat mengirimkan komentar. (8) Upload Gambar Berfungsi untuk rneng-upload gambar sebagai lampiran pada saat mengirimkan komentar. (9) Upload File Pendukung Lainnya Berfungsi u ntuk rneng-upload file lainnya dengan ekstensi file dalam ben tuk pdf, doc) docx se bagai lampiran pada saat mengirimkan komentar. ( 1 0) Upload ADK Berfungsi untuk meng- uploadfile ADK sebagai lampiran pada saat mengirimkan komentar. Proses Penambahan user baru (satker) oleh unit eselon I User dengan kewenangan satker ini baru dapat ikut melakukan penelaahan online setelah diajukan oleh unit eselon I-nya dan disetujui oleh Unit Teknis DJA. Untuk menambahkan user satker, unit eselon I dapat melakukan klik pada tombol tam bah user yang ada di sudut kiri bawah kolom Komentar seperti pada Gambar 5. 1.
347- �\.lik Thm bol Tambah User Gambar 5 .1 Tombol Tambah User Setelah User melakukan klik tombol tam bah user, maka unit eselon I K/L akan masuk kedalam menu tambah user Forum. Di dalam menu tambah user Forum ini, unit eselon I harus memilih satker yang akan ditambahkan/ dilibatkan kedalam forum penelaahan online. User satker yang dipilih bisa lebih dari satu satker. Dibawah ini gambar dari menu Tambah user forum. Selamat Datang, MAHK.i\.MAH f<ONSTITUSI Rl Lonout. Gam bar 5 . 2 Menu Tambah User Forum
348 - Setelah menambahkan user satker, maka e-mail notifikasi akan dikirimkan oleh sistem kepada usersatker tersebut dan harus menunggu persetujuan dari unit teknis DJA. Untuk melakukan persetujuan pengajuan user satker ini, Unit Teknis DJA masuk ke halaman utama Penelaahan online, dan pada kolom last user ada link jumlah user satker yang diajukan oleh unit eselon I seperti pada Gambar 5.3 di bawah lnl. Gambar 5 . 3 Linkjumlah satker yang diaj ukan oleh unit eselon I Unit Teknis DJA kemudian melakukan klik pada link tersebut dan akan masuk kedalam menu approve Permohonan tersebut user forum. Didalam menu terdapat daftar user Satker yang harus di-appro ve oleh unit teknis DJA. Untuk melakukan approval maka unit teknis DJA harus menekan tombol dengan gambar checklist pada kolom paling kanan dari masing-masing user satker yang diajukan seperti pada Gambar 5 .4 di bawah ini. Gambar 5 . 4 Tombol ApproveUser satker
349- Setelah di-approve oleh unit teknis DJA, maka e-mail notifikasi akan dikirimkan kepada User satker bersangkutan dan User satker terse but sudah dapat masuk kedalam forum penelaahan online dari unit eselon I -nya. Approval catatan Penelaahan oleh unit eselon I K/L Pada tahapan ini, unit eselon I mencoba untuk mereviu catatan penelaahan yang telah dibuat oleh Direktorat Teknis DJA, apabila semua sudah sesuai maka unit eselon I bisa menyetujui catatan penelaahan tersebut untuk kemudian dijadikan dasar bagi Direktorat Teknis DJA untuk menutup forum penelaahan online, namun jika catatan penelaahan belum sesuai maka unit eselon I bisa menolak catatan penelaahan tersebut sehingga Direktorat Teknis DJA diharuskan untuk rneng-upload catatan penelaahan yang telah diperbaiki.
3 50 - Gambar 6 .1 Catatan Penelaahan Sebelum melakukan approval terhadap Catatan Penelaahan tersebut, unit eselon I K/L harus menungguunit teknis DJA melakukan upload Catatan Penelaahan yang telah disimpan sebelumnya dari Aplikasi DSW (DJA Single Window) yang digunakan unit teknis DJA. Adapun langkah-langkahnya ada sebagai berikut: (1 ) Unit teknis DJA harus login terlebih dahulu untuk masuk kedalam Aplikasi DSW dengan menggunakan User ID dan Password yang telah diberikan oleh Administra tor. Setiap user diberikan kewenangan
351 - sesuai dengan pembagian K/L yang menjadi mitra kerjanya. DJA SINGLE WINDO W Ta h u n Gambar 6 . 2Halaman Login Aplikasi DSW (2) Setelah user Teknis DJA berhasillogin, maka user akan masuk pada Menu Utama Aplikasi DSW. Pada Menu Utama DSW, userharus melakukan klik pada link DSW seperti pada Gambar 6 .3 . 2 014 Gambar 6 .3Link DSW untuk Masuk ke Fonn DSW (3) Setelah user melakukan klik pada link DSW tersebut, maka userakan masuk kedalam Form DSW. Pada Form DSW ini terdapat daftar K/L sampai dengan satker dibawahnya, untuk meng-upload Catatan Penelaahan ini, user harus mengarahkan kursor ke unit eselon I yang akan di-upload Catatan Penelaahannya, lalu klik
352- Tombol "Catatan Penelaahan" seperti pada penjelasan Gambar 6.4. !090.01 SEKREfARIAT l090.02 DIREKTORAT JENDERAL PERDAGA'.JGAN WAR ,OSO.OJ :os0.04 DIREI\TCR!\T JENDERAL 090.05 INSPEI\TORAT JENDER.l\i. D?.LAt•l NEGSil_I NEGERI D!REKTORAT JENDERAL PERDAGh'.JGAN RN I ONAi. AS IT�'TE KERJASAr•lA PERDAGANGAN JENDER6l D!REKfCRAT PB·.fu,:JvJSANGAN EKSPOR NASIONAL JENDERAL BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJi\NGK.A KOMODITI BADAN PENGKAJIAN DAN PENGElv'iBANGAN KEBDAKAN PERDAGANGAN JENDERAL ST,o,NDAiiDI SASI DAN DIREKfOR.&J KEMENTERIAN PERUMAHAN RAI('(AT PERUMAHAN RA\¥ AT KEr�ENTERIAN PERLNYJNGAN KONSU14EN 1. Arahkan kursor ke Unlt Esekm I KEt�ENTERIAN PEMUDA DAN OIAH RAGA DEWAN PERWAKILAN AERAH D KO:V;ISI YL:oiSIAi. RI KC�YITSI Yu'DIS!Ai. RI 2, K!ik Tomhol Catatan Penelaahan BADAN NASIONAL PENAl"iGGJLANGAN SENCANA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA PERLll'lDL�·l GAN TENAGA KERJA PEt\81'J?.ATAN E:ADAN N.�SIONAL DA"' IllDONESiA Gambar 6 .4Form D SW (4) Setelah user menekan tombol "Catatan Penelaahan" maka user akan masuk kedalam form Catatan Penelaahan. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah memilih Kementerian dan Unit. Setelah user memilih Kementerian dan Unit, maka form akan menampilkan Catatan Penelaahan dari unit eselon I K/L yang dipilih terse but. Selanjutnya user melakukan reviu terhadap Catatan Penelaahan tersebut, apabila sudah sesuai maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah meny1mpan Catatan Penelaahan tersebut dengan menekan tombol "Simpan". Setelah Catatan Penelaahan tersimpan maka langkah terakhir yang dilakukan user adalah melakukan upload Catatan Penelaahan tersebut ke Penelaahan Online dengan
353 - menekan tombol " Upload ke Web" seperti pada Gambar 6.5. Gambar 6 . 5 Form Catatan Penelaahan (5) Setelah unit teknis DJA melakukan upload catatan penelaahan ke penelaahan online maka unit eselon I K/L baru dapat melakukan review di penelaahan online dan melakukan approval atau menolak catatan penelaahan tersebut. Proses tutup forum penelaahan yang telah selesai oleh Direktorat Teknis DJA Setelah catatan penelaahan disetujui oleh unit eselon I , maka Direktorat Teknis penelaahan DJA dapat menutup forum tersebut, dengan demikian maka pembahasan RKA-K/L ini telah dinyatakan selesai. Apabila forum penelaahan online telah ditutup, maka user tidak dapat lagi memberikan komentar ataupun melampirkan data-data dukung. Tombol untuk menutup forum penelaahan ini terdapat di sudut kiri bawah pada kolom tam bah komentar. Tombol ini hanya akan muncul jika user yang melakukan login adalah unit teknis
354- DJA dan status Catatan Penelaahannya sudah disetujui oleh unit eselon I . Tom b o l Tutup Forum P e n elaahan O n l i n e < : · Gambar 7 .1 Tombol untuk close forum penelaahan 201 4 Forum P a g u Aloka s l Angg a ra n - 0 9 3 . 0 1 [Forum Tel a h D l t u t u p] U pload A()!{ Terakhir (ke 3 - iB N ovem be r 2 0 1 3 1 1 :05:46 WIB) Kode Progr�m Gambar 7 . 2 Forum Penelaahan Telah Ditutup M ENTERIKEUANGAN REPUBLI K I N D ONESIA, ttd. S RI MULYANI I N DRAWATI S alinan sesuai dengan aslinya Kepala B iro Um um u . b . Kepala B agian T . ARIF BINTAR 0 YUW O N?V' N I P 1 971 091 21 997031 00 1f
355- LAMPIRAN VI PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 /PMK. 02/201 7 TENTANG PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN PENGESAHAN DAFTAR !SIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN DAFTAR !SIAN PELAKSANAAN ANGGARAN A. PENDAHULUAN Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada suatu tahun anggaran dimulai dengan penyusunan dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran. Dokumen pelaksanaan anggaran yang selanjutnya disebut sebagai Daftar !sian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) merupakan dokumen yang disusun oleh Pengguna Anggaran berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dan ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN, dan disahkan oleh Menteri Keuangan. Dalam proses penerbitan dokumen DIPA, semua informasi yang tercantum dalam DIPA berasal dari RKA-K/L yang telah disusun. Oleh karena itu, informasi yang dituangkan pada saat penyusunan RKA-K/L harus dilakukan secara benar dan lengkap serta dilengkapi dengan dokumen pendukungnya sehingga DIPA yang dihasilkan siap digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sejak awal tahun anggaran. B. TATA CARA PENYUSUNAN DIPA 1 . Ketentuan Umum DIPA a. Pengertian DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA). DIPA berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran dan memuat informasi satuan-satuan terukur yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan bagi satuan kerja (satker) dan dasar
356- penca1ran dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara (BUN)/Kuasa BUN. Pagu dalam DIPA merupakan batas pengeluaran tertinggi yang tidak boleh dilampaui dan pelaksanaannya harus dapat dipertanggu ngjawabkan. Dengan mengacu pada pengertian terse but, DIPA merupakan kesatuan antara rincian rencana kerja dan penggunaan anggaran yang disusun oleh K/L dan disahkan oleh BUN. Dengan demikian, DIPA terdiri atas 2 (dua) bagian yaitu: 1 ) DIPA yang disusun oleh PA, paling sedikit memuat uraian: a) fungsi, subfungsi, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan; b) Sasaran Program dan Keluaran ( Output) Program yang akan dicapai; c) Indikator Kinerja program, Indikator Keluaran ( Output) Program dan indikator Kinerja Kegiatan sebagai instrumen untuk mengukur capaian Kinerja dari program, Keluaran ( Output) Program, dan kegiatan; d) Keluaran ( Output) Kegiatan yang dihasilkan; e) pagu anggaran per program dan pagu masing-masing satker yang dialokasikan serta rincian jenis belanja yang digunakan; f) rencana penarikan g) penerimaan dana yang akan dilakukan; dan yang diperkirakan dapat dipungut. 2) Surat Pengesahan (SP) DIPA yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan. b. Fungsi DIPA Fungsi DIPA adalah sebagai: dasar pelaksanaan kegiatan bagi satker; dasar pencairan danajpengesahan bagi BUN/Kuasa BUN; dan alat pengendali, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan APBN, dan perangkat akuntansi pemerintah. c. Bahan Penyusunan DIPA Dokumen yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan DIPA, yaitu:.
357- 1 ) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Peraturan Presiden mengenai rincian APBN merupakan dasar penyusunan DIPA baik untuk DIPA Induk maupun untuk DIPA Petikan. Dalam Peraturan Presiden tersebut, paling sedikit memuat Alokasi Anggaran K/L untuk masing­ masing Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (BA K/L), unit eselon I , fungsi, program, dan kegiatan. 2) DHP RKA-K/L yang telah ditetapkan oleh Direktur Anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran DHP RKA-K/L menjadi dasar pencocokkan DIPA untuk memastikan bahwa DIPA yang diajukan oleh PA telah sesuai dengan RKA-K/L yang disepakati pada saat penelaahan dengan Direktorat Jenderal Anggaran dan telah mendapat persetujuan DPR-RI. 3) Bagan Akun Standar (BAS) Penyusunan DIPA harus memperhatikan kaidah dalam BAS untuk memastikan bahwa rencana kerja telah dituangkan sesuai dengan standar kode dan uraian yang diatur dalam ketentuan mengenai akuntansi pemerintahan. d. Jenis DIPA Berdasarkan pembagian anggaran dalam APBN, DIPA dapat dikelompokkan atas DIPA BA K/L dan DIPA BA BUN. Namun, dalam Peraturan Menteri Keuangan ini hanya akan menjelaskan mengenai DIPA BA K/L. Untuk DIPA BA K/L, DIPA yang disusun oleh PA terdiri atas: 1 ) DIPA Induk, adalah akumulasi dari DIPA per satker yang disusun oleh PA menurut unit eselon I K/L yang memiliki alokasi anggaran (porto folio); dan 2) DIPA Petikan, adalah DIPA per satker yang dicetak secara otomatis melalui sistem, yang berisi mengenai informasi Kinerja, rincian pengeluaran, rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan, dan catatan, yang berfungsi sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan satuan kerja. DIPA Petikan merupakan DIPA satker-satker yang berada di bawah unit eselon I K/L. Secara prinsip satu DIPA Petikan untuk satu satker, sehingga dalam hal sebuah satker mendapat alokasi anggaran yang berasal dari beberapa unit eselon I K/L, maka l&rl fJ
358- akan mengelola beberapa DIPA Petikan. Selanjutnya DIPA Petikan dapat menjadi: dikategorikan 1 ) DIPA Satker PusatjKantor Pusat (KP), yaitu DIPA yang dikelola oleh Satker Pusat/KP suatu K/L, termasuk di dalamnya DIPA Satker Badan Layanan Umum (BLU) pada KP, dan DIPA Satker Non Vertikal Tertentu (SNVT). 2) DIPA Satker Vertikal/Kantor Daerah (KD), yaitu DIPA yang dikelola oleh Kantor /Instansi Vertikal K/L di daerah, termasuk di dalamnya untuk DIPA Satker BLU di daerah. 3) DIPA Dana Dekonsentrasi , yaitu DIP.A dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, yang dikelola oleh (Satuan Kerja Perangkat Daerah) SKPD Provinsi yang ditunjuk oleh Gubernur. 4) DIPA Tugas Pembantuan, yaitu DIPA dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan, yang dikelola oleh SKPD Provinsi/ KabupatenjKota yang ditunjuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga yang memberi tug as pembantuan. 5) DIPA Urusan Bersama, yaitu DIPA yang memuat rincian penggunaan anggaran K/L dalam rangka pelaksanaan urusan bersama, yang pelaksanaannyc. dilakukan oleh SKPD ProvinsijKabupatenjKota yang ditunjuk oleh menterijpimpinan lembaga berdasarkan usulan kepala daerah. 2 . Pokok-Pokok Materi DIPA Pokok-pokok materi dalam DIPA meliputi uraian-uraian terkait dengan identitas organisasi, pernyataan syarat dan ketentuan (disclaime r), rumusan fungsi dan subfungsi , informasi Kinerja, pejabat perbendaharaan, rincian penggunaan anggaran, rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan, dan pengisian catatan. a. Identitas Organisasi Uraian terkait dengan identitas organ1sas1 menunjukan pendistribusian yang alokasi anggaran berdasarkan organisasi bertanggung jawab atas pelaksanaan dan penggunaan anggaran. Alokasi Anggaran K/L pada DIPA disusun untuk masing-masing Kj L sesuai struktur organisasi nya. Rincian anggaran disusun
3 59 - rnulai dari BA K/L, unit organisasi (unit eselon I) dan satker. Penyusunan DIPA rnenurut organ1sas1 dilakukan untuk rnelaksanakan tugas dalarn rangka pencapaian hasil ( outcome) dari program K/ L sesuai dengan visi dan rnisinya. b. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer ) DIPA yang telah disahkan dilengkapi dengan pernyataan syarat dan ketentuan (disclaimer ) yang harus dipedornani oleh PA/KPA dan pernangku kepentingan dalarn pelaksanaan anggaran, rneliputi: 1 ) hubungan hukurn antara DIPA Induk dengan DIPA Petikan: a) "DIPA Induk yang telah disahkan lebih lanjut dituangkan dalarn DIPA Petikan"; b) "Pengesahan DIPA Induk sekaligus rnerupakan pengesahan DIPA Petikan"; c) "DIPA Petikan bagian yang tidak rnerupakan terpisahkan dari DIPA Induk (unit eselon I dan K/L)"; dan d) "DIPA Petikan dicetak secara otornatis rnelalui sistern yang dilengkapi dengan kode pengarnan berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan"; 2) fungsi DIPA Petikan: "DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan dasar pencairan dana/ pengesahan bagi BUN j Kuasa BUN"; 3) inforrnasi pejabat perbendaharaan: "Inforrnasi rnengena1 KPA, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penandatangan SPM (Surat Perintah Mernbayar) untuk tiap-tiap satker terdapat pada DIPA Petikan"; 4) pengisian halarnan III DIPA: "Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerirnaan yang tercanturn dalarn halarnan III dan DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan perkiraan penerirnaan"; 5) tanggung jawab PA/KPA: "Tanggung jawab terhadap penggunaan dana yang tertuang dalarn DIPA Petikan sepenuhnya berada pada PA/KPA"; 6) penyelesaian atas perbedaan data: "Dalarn hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA­ K/L-DIPA di Kernenterian Keuangan, yang berlaku adalah
360- data yang terdapat dalam database RKA-K/L-DIPA di Kementerian Keuangan, berdasarkan bukti-bukti yang ada"; dan 7) masa berlaku DIPA: "DIPA berlaku sejak tanggal 1 Januari 2XXX sampai dengan 3 1 Desember 2XXX" c. Rumusan Fungsi dan Subfungsi Uraian fungsi dan subfungsi yang dituangkan dalam DIPA menunjukan keterkaitan antara program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu satker secara langsung mendukung fungsi dan subfungsi tertentu dalam APBN. d. Informasi Kinerja Rumusan informasi Kinerja yang dituangkan dalam DIPA merupakan uraian kualitatif yang menunjukan keterkaitan antara Alokasi Anggaran K/L yang ditetapkan dengan programjkegiatan yang dilaksanakan dan sasaranjKeluaran yang akan dihasilkan . Disamping itu, rumusan Kinerja dimaksud juga merupakan perwujudan dari transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran yang menjadi tanggungjawab setiap PA/KPA. Dalam hal penataan informasi dilakukan Kinerja dalam RKA-K/L secara terintegrasi, informasi Kinerja dalam DIPA meliputi program, Sasaran Program, indikator Kinerja program, Keluaran ( Output) Program, indikator Keluaran ( Output) Program, Keluaran ( Output) Kegiatan, dan indikator Keluaran ( Output) Kegiatan. Dalam hal aplikasi SPAN belum dapat disesuaikan dengan penataan Informasi Kinerja dalam RKA-K/L, informasi Kinerja dalam DIPA meliputi program, hasil ( outcome), indikator Kinerja utama program, kegiatan, indikator Kinerja kegiatan, dan Keluaran ( Output) Kegiatan. e . Pejabat Perbendaharaan Pejabat Perbendaharaan adalah para pengelola keuangan pada satker yang diberi tugas sebagai KPA, Penguji dan Penerbit Surat Perintah Membayar (PP SPM), dan pelaksana tugas , kebendaharaan. Pejabat Perbendaharaan tersebut terdiri dari KPA, Bendahara Pengeluaran, dan PP SPM.
361 - f. Rincian Penggunaan Anggaran Rincian penggunaan anggaran adalah r1nc1an anggaran yang dibelanjakan dalam rangka: 1 ) Pelaksanaan rencana kerja satker untuk mencapai Keluaran ( Output) Kegiatan yang ditetapkan . Untuk mencapai Keluaran ( Output) Kegiatan yang ditetapkan dalam DIPA, alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah Keluaran ( Output) Kegiatan dirinci Jenis menurut Jenis belanjajjenis pengeluarannya. belanjajjenis pengeluaran yang ditampilkan pada DIPA adalah 2 (dua) digit pertama dari rincian akun pada BAS. Hal ini dimaksudkan kepada KPA untuk memberikan fleksibilitas dalam melakukan penyesuaian atas akun belanja pada 4 (empat) digit terakhir dari BAS. 2) Anggaran yang disediakan dapat dibayarkan/ dicairkan melalui mekanisme APBN. Rincian penggunaan anggaran dalam DIPA berfungsi sebagai dasar pembayaran dan pembebanan pada anggaran negara. Oleh karena itu, rincian penggunaan anggaran harus memenuhi ketentuan pembayaran dalam mekanisme pelaksanaan APBN sehingga dapat dana yang dialokasikan dicairkan oleh Kuasa BUN. Ketentuan pelaksanaan pembayaran meliputi Kesesuaian pencantuman rincian penggunaan dana dengan standar akuntansi pemerintah dan persyaratan pencairan dana, seperti kode kantor bayar, sumber dana, dan Kesesuaian jenis be lanja. Disamping itu, dalam rangka pela ksanaan rencana kerja dan anggaran, penuangan rincian penggunaan anggaran dalam DIPA harus menunjukkan keterkaitan antara fungsi, subfungsi, program, kegiatan, Keluaran ( Output) Kegiatan, dan indikator Kinerja dengan alokasi anggarannya. Berdasarkan hal tersebut, tata cara pencantuman r1nc1an penggunaan anggaran dalam DIPA sebagai berikut: a) Pencantuman Program, Kegiatan, Keluaran ( Output) Kegiatan) Sumber Dana, dan Jenis Belanja
362- Program, kegiatan, Keluaran ( Output) Kegiatan, sumber dana_, dan j enis belanja dalam DIPA satker harus memiliki keterkaitan satu sama lain dalam rangka pencapaian Kinerj a satker, dan merupakan penjabaran dari program, kegiatan, Keluaran ( Output) Kegiatan pada rencana kerj a dan anggaran eselon I terkait. Ketentuan pencantuman program, kegiatan, Keluaran ( Output) Kegiatan, sumber dana, dan j enis belanja adalah se bagai beriku t: ( 1 ) Pencantuman Program Program yang tercantum dalam DIPA adalah program yang didukung oleh satker yang bersangkutan dalam rangka pelaksanaan RKA eselon I terkait yang telah ditetapkan. (2) Pencantuman Kegiatan Kegiatan yang tercantum dalam DIPA adalah kegiatan yang dilaksanakan dan menj adi tanggung j awab satker dalam rangka pencapaian Sasaran Program. Apabila satker melaksanakan lebih dari satu kegiatan dalam satu program, dalam DIPA JUga harus dicantumkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. (3) Pencantuman Keluaran ( Output) Kegiatan Keluaran ( Output) Kegiatan yang tercantum dalam DIPA adalah barang atau jasa akhir yang dihasilkan dari pelaksanaan sebuah kegiatan untuk mendukung pencapaian Sasaran Program. Dalam hal kegiatan menghasilkan lebih dari satu Keluaran ( Output) Kegiatan, seluruh output tersebut harus dicantumkan dalam DIPA. (4) Pencantuman Sumber Dana Sumber dana dalam DIPA meliputi: (a) Rupiah Murni (RM) Sumber dana RM digunakan untuk menampung pengeluaran yang dibiayai dari RM APBN, yang terdiri atas RM, RM Pendamping (RMP), dan Stimulus (STM).
363- (b) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber dana PNBP digunakan untuk menampung pengeluaran dari yang dibiayai PNBP, terdiri atas PNBP dan PNBP BLU. Pencairan pengeluaran yang dibiayai dari PNBP harus mengacu kepada batas maksimal pencairan dana yang diperkena nkan dalam penggunaan dana PNBP bersangkutan. (c) Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) Sumber dana PHLN digunakan untuk menampung pengeluaran yang dibiayai dari ' PHLN, terdiri atas Pinjaman Luar Negeri (PLN), Hibah Luar Negeri (HLN), dan Hibah Langsung Luar N egeri (HLLN). Setiap pengeluaran yang dibiayai dari PHLN harus dicantumkan nomor register PHLN dan tata cara penarikan dana. (d) Pinjaman dan Hibah Dalam Negeri (PHDN) Sumber dana PHDN digunakan untuk menampung pengeluaran dari yang dibiayai PHDN, terdiri atas Pinjaman Dalam Negeri (PDN), Hibah Dalam Negeri (HDN) dan Hibah Langsung Dalam Negeri (HLDN). (e) Surat Berharga Syariah Negara/ Project Based Sukuk (SBSN/PBS) Sumber dana dari SBSN/PBS digunakan untuk menampung pengeluaran yang dibiayai dari penerimaan penjualan SBSN/PBS. (5) Pencantuman Jenis Belanja dan Jenis Pengeluaran dalam rangka menjaga akuntabilitas pelaksanaan anggaran oleh PA/KPA dan penyusunan laporan keuangan, pencantuman akun harus sesua1 yang dengan jenis belanja dan jenis pengeluaran ditetapkan. Ketidaktepatan pencantuman Jenls belanja dan jenis pengeluaran dalam DIPA akan
364- mengakibatkan tertundanya penca1ran dana karena masih memerlukan penyesuaian l revisi. Jenis-jenis belanja yang digunakan dalam penyusunan DIPA KIL adalah sebagai berikut: (a) Belanja Pegawai (51) ; (b) Belanja Barang dan Jasa (52 ) ; (c) Belanja Modal (53) ; dan (d) Belanja Bantuan Sosial (57). Pencantuman kode rincian akun Jenls belanjaljenis pengeluaran dan penggunaannya mengacu pad a BAS. b) Kewenangan Kewenangan pelaksanaan anggaran terdiri atas: ( 1) Kewenangan yang diberikan kepada satker Pemerintah Pusat terdiri atas: (a) Kewenangan Kantor Pusat, yaitu kewenangan untuk melaksanakan kegiatan dalam DIPA yang diberikan kepada satker lingkup kantor pusat KIL; dan (b) Kewenangan Kantor Daerah, yaitu kewenangan untuk melaksanakan kegiatan dalam DIPA yang diberikan kepada satker pusat yang berada di daerah. (2) Kewenangan yang diberikan kepada satker Pemerintah Daerah, terdiri atas: (a) Kewenangan Dekonsentrasi, yaitu kewenangan untuk melaksanakan kegiatan dalam DIPA Dekonsentrasi yang diberikan kepada kepala dinas I instansi pemerintah prOVlnSl; (b) Kewenangan Tugas Pembantuan, yaitu kewenangan untuk melaksanakan kegiatan dalam DIPA Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kepala dinas I instansi pemerintah provinsil kabupatenlkota; dan (c) Kewenangan Urusan Bersama, yaitu kewenangan untuk melaksanakan kegiatan
365- dalam DIPA Urusan Bersama yang diberikan kepada kepala dinas I instansi pemerintah provinsi/ kabupatenjkota. c) Pencantuman Kantor Bayar Dana dan Cara Penarikan ( 1 ) Kantor Bayar Kantor bayar yang perlu dicantumkan pada DIPA adalah kode Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang ditunjuk untuk melaksanakan pembayaranjpencairan dana. Dana (2) Cara Penarikan Cara penarikan dana diperlukan untuk pengeluaran yang dibiayai dari PHLN/PHDN. Cara penarikan meliputi Pembiayaan Pendahuluan (PP), Pembayaran Langsung (PL), Rekening Khusus (RK) a tau Letter of Credit (LC). Sedangkan untuk Pengesahan Hibah Langsung dicantumkan (-). g. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan Pencantuman rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan dalam DIPA diperlukan untuk pencapaian optimalisasi fungsi DIPA sebagai alat manajemen kas pemerintah. Disamping itu, rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan juga berfungsi se bagai alat monitoringjp embanding terhadap penyerapan pagu. Rencana penarikan dana merupakan pelaksanaan fungsi manajemen kas pemerintah dari sisi belanja negara. Pengesahan DIPA oleh BUN memberi jaminan bahwa anggaran dalam DIPA dapat disediakan oleh negara dalamjumlah yang cukup pada saat anggaran tersebut ditagihkan. Dalam rangka optimalisasi pengelolaan kas negara, ketepatan waktu penyediaan uang untuk memenuhi tagihan negara menjadi penting. Pencantuman angka rencana penarikan dana pada Halaman III DIPA didasarkan pada rencana kerja bulanan satker sesuai dengan kebutuhan riil. Berkenaan dengan hal tersebut, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1 ) Untuk belanja pegawai, karena sifat penarikan cenderung tetap setiap bulannya, maka penyusunan rencana penarikan
366- dapat dibuat secara prorata dibagi sebanyak 1 3 bulan, dengan menempatkan pembayaran belanja pegawai bulan ke- 1 3 pada bulan Juli. 2) Untuk selain belanja pegawa1, pencantuman rencana penarikan sesuai rencana penarikanjpembayaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang meliputi rencana penarikan U ang Persediaan (UP) dan rene ana penarikan Pembayaran Langsung (LS) setiap bulan. Sedangkan perkiraan penerimaan baik penerimaan perpajakan dan PNBP, termasuk pendapatan BLU, maupun penerimaan pembiayaan diperlukan untuk menghitung proyeksi penerimaan negara melalui kas negara. Rencana Penerimaan meliputi perkiraan penerimaan perpajakan, PNBP, dan penerimaan pembiayaan tiap bulan pada masing-masing satker. Pencantuman perkiraan penerimaan perpajakan meliputi penerimaan pajak serta bea dan cukai yang dikelola satker di lingkup Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Bea Jenderal dan Cukai. PNBP meliputi penerimaan yang diperoleh sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan dalam DIPA yang meliputi seluruh penerimaan bukan pajak, baik PNBP fungsional maupun PNBPUmum. h. Pemberian informasi dan Pengisian Catatan pada halaman IV Pemberian informasi dan Pengisian Catatan pada halaman IV adalah pencantuman informasi dan penjelasan mengenai rincian belanja yang diblokir dan memerlukan perhatian pada saat proses pencairan anggaran, yaitu: 1) Anggaran yang diblokir (halaman IV.A. Blokir) a) alokasi anggaran yang masih harus dilengkapi dengan dokumen sebagai dasar pengalokasian anggaran, yaitu persetujuan DPR-RI, hasil reviu/ audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (khusus untuk dana optimalisasi) , naskah perjanjian (khusus PHLN/PHDN), dan nomor register (khusus PHLN/PHDN); b) alokasi anggaran yang masih terpusat dan belum didistribusikan ke satker-satker daerah;
367- c) output cadangan; 2) anggaran yang memerlukan perhatian pada saat proses pencairan anggaran (halaman IV.B. Catatan) a) alokasi anggaran yang digunakan dalam rangka bagi pengesahan (untuk keperluan administrasi kegiatan yang dilanjutkan di tahun berikutnya) ; b) tunggakan tahun anggaran yang lalu; dan/ a tau c) pencantuman volume pembangunan gedung negara dan pengadaan kendaraan bermotor. Pencantuman informasi dan pengisian catatan pada Halaman IV DIPA merupakan konsekuensi dari pencantuman catatan yang dilakukan oleh Biro PerencanaanjUnit Perencanaan K/L pada saat penelitian RKA-K/L danjatau Penelaah Kementerian PPN/ /Kementerian Keuangan pada saat penelaahan RKA-K/L. Untuk dapat mencairkan alokasi anggaran, bagi output yang masih memerlukan persyaratan tertentu, harus dilakukan revisi anggaran terlebih dahulu untuk menghapus catatan terse but. 3. Penyusunan DIPA Induk K/L Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun DIPA Induk K/L: a. DIPA Induk disusun menggunakan data yang berasal dari RKA eselon I yang telah mendapat persetujuan DPR-RI dan disesuaikan dengan Alokasi Anggaran K/L, telah ditelaah antara K/L dan Direktorat ditetapkan Jenderal Anggaran serta dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN. b . DIPA Induk disusun per unit eselon I dan program. Dalam hal unit eselon I mengelola lebih dari satu program maka DIPA Induk yang disusun memuat seluruh program yang menjadi tanggung jawabnya. c. Dalam rangka penyusunan DIPA Induk, PA dapat menunjuk dan menetapkan Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Utama/ Sekretaris , atau pejabat eselon I , atau pejabat lainnya sebagai penanggung jawab program dan memiliki alokasi anggaran (portofolio) pada bagian anggaran, sebagai pejabat penanda tangan DIPA atas nama Menteri/Pimpinan Lembaga.
368 - d. Pejabat penanda tangan DIPA Induk meneliti kebenaran substansi DIPA Induk yang disusun berdasarkan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN. e . DIPA Induk yang telah ditandatangani kemudian disampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran untuk mendapat pengesahan. f. DIPA Induk dicetak: 1 ) . sebelum tahun anggaran berjalan (DIPA awal); dan 2). pada tahun anggaran berjalan, apabila terdapat APBN Perubahan, K/L baru (dengan kode BA baru), atau terdapat unit organisasi baru (dengan kode eselon I baru). 4. Penyusunan DIPA Petikan Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun DIPA Petikan: a. DIPA Petikan disusun menggunakan data yang berasal dari RKA Satker yang telah mendapat persetujuan DPR-RI dan disesuaikan dengan Alokasi Anggaran K/L, telah ditelaah antara K/L dan Direktorat ditetapkan Jenderal Anggaran serta dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN; b . DIPA Petikan merupakan penjabaran dari DIPA Induk untuk masing-masing satker. Dalam hal satker mengelola lebih dari satu program dan berasal dari satu unit eselon I , maka DIPA Petikan yang disusun memuat seluruh program yang menjadi tanggung jawabnya; dan c. DIPA Petikan dicetak secara otomatis melalui sistem dan dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi) . Sejalan dengan penataan informasi Kinerja dalam RKA-K/L, format DIPA menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Tabel VI. 2 , Tabel VI. 3 (DIPA Induk) dan VI. 7 (DIPA Petikan) C. TATA CARA PENGESAHAN DIPA 1 . Pengesahan DIPA Induk dan DIPA Petikan a. Penyampaian DIPA 1 ) Menteri Keuangan memberitahukan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menyusun dan menyampaikan DIPA kepada Direktur Jenderal Anggaran
369- setelah ditetapkannya DHP RKA-K/L dan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN; 2) Berdasarkan pemberitahuan dari Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Anggaran menyusun jadwal validasi DIPA K/L dan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal/Sekretaris UtamajSekretaris K/L; dan 3) Sekretaris Jenderal/Sekreta ris Utama/Sekretaris K/L memerintahkan para unit eselon I sebagai penanggungjawab program untuk menyusun dan menyampaikan DIPA yang telah ditandatangani kepada Direktur Jenderal Anggaran sesuai dengan jadwal validasi yang telah ditetapkan . DIPA b . Pengertian dan Batasan Validasi 1 ) Validasi DIPA adalah serangkaian proses dan prosedur yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran terhadap DIPA yang diajukan oleh PA untuk menjamin Kesesuaian data rincian DIPA dengan Peraturan Presiden mengenai APBN dan DHP RKA-K/L; 2) Dalam pelaksanaan validasi DIPA, Direktorat Jenderal Anggaran mencocokkan kode pengaman yang tertuang dalam DIPA dengan kode pengaman yang ada di dalam database RKA-K/L-DIPA; dan 3) Validasi DIPA yang dilakukan hanya difokuskan pada DIPA Induk. DIPA c. Tujuan Validasi 1 ) Menjamin Kesesuaian data dan informasi yang tertuang dalam DIPA dengan database RKA-K/L-DIPA yang telah ditetapkan dalam DHP RKA-K/L dan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN; 2) Menjamin penuangan rencana kerja dan anggaran telah sesuai dengan kaidah akuntansi pemerintahan sebagaimana dipersyaratkan dalam penyusunan laporan keuangan; 3) Menjamin kebenaran pencantuman Kode Kewenangan, Kode Kantor Bayar, dan Kode Lokasi KabupatenjKota; dan 4) Menjamin penuangan rencana kerja dan anggaran telah sesuai dengan prinsip pembayaran dalam mekanisme APBN.
370- d. Tata Cara Validasi DIPA 1 ) Petugas Pusat Layanan Direktorat Jenderal Anggaran menerima DIPA Induk yang telah ditandatangani oleh PA atau pejabat eselon I yang ditunjuk, selanjutnya melakukan validasi dengan mencocokkan kode pengaman yang tertuang dalam DIPA Induk dengan kode pengaman yang ada di dalam database RKA-K/L-DIPA; dan 2) Jika proses validasi lulus, DIPA Induk diterima untuk diteruskan Perekonomian dan ke Direktur Anggaran Bidang KemaritimanjDirektur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan/Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan BA BUN guna penerbitan SP DIPA Induk. Dalam hal proses validasi tidak lulus, DIPA Induk tersebut dikembalikan untuk diperbaiki. DIPA e. Proses Pengesahan 1 ) Pengesahan DIPA pada prinsipnya merupakan penetapan oleh Menteri Keuangan atas DIPA yang disusun oleh PA dan memuat pernyataan bahwa rencana kerja dan anggaran pada DIPA berkenaan tersedia dananya dalam APBN dan menjadi dasar pembayaranjpencairan dana oleh Kuasa BUN atas beban APBN. 2) Tujuan pengesahan DIPA adalah: a) menjamin bahwa alokasi anggaran dapat digunakan secara sah untuk membayarkan rencana kerja sebagaimana tercantum dalam rincian penggunaan anggaran; dan b) menjadi dasar KPPN selaku Kuasa BUN mencairkan anggaran atas DIPA berkenaan. 3) Pengesahan DIPA dilakukan dengan penerbitan SP DIPA terdiri atas: a) SP DIPA Induk yaitu SP DIPA yang memuat alokasi anggaran menurut unit eselon I K/L. SP DIPA Induk ditandatangani oleh Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan dan dilengkapi kode pengaman berupa digital stamp; dan tf
371 - b) SP DIPA Petikan, yaitu SP DIPA yang memuat alokasi anggaran untuk masing-masing satker. SP DIPA Petikan dicetak secara otomatis dari sistem dan dilengkapi kode pengaman berupa digital stamp yang juga berfungsi sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi) . 4) SP DIPA paling sedikit memuat: a) dasar hukum pengesahan DIPA; b) kode dan uraian identitas unit, meliputi bagian anggaran, unit organisasi, dan satker; c) pagu anggaran DIPA; d) ketentuan-ketentuan atau pernyataan (disclaimer) dari BUN, meliputi antara lain: fungsi DIPA, penggunaan dana dalam DIPA merupakan tanggung jawab PA/KPA, masa berlakunya DIPA; dan e) tanda tangan Direktur Jenderal Anggaran untuk SP DIPA Induk dan kode pengaman berupa digital stamp se bagai penggan ti tanda tang an pengesahan (otentifikas i). DIPA 5) Tata Cara Pengesahan a) DIPA Induk yang telah lulus proses validasi diterbitkan SP DIPA Induk; b) Direktur Jenderal Anggaran mengesahkan SP DIPA Induk atas nama Menteri Keuangan; c) SP DIPA Induk yang telah disahkan Direktur Jenderal PA atau Anggaran dan DIPA Induk yang ditandatangani pejabat eselon I yang ditunjuk, merupakan satu kesatuan dengan DIPA Induk yang sah dan menjadi dasar penerbitan DIPA Petikan untuk masing-masing satker dibawahnya; dan d) Berdasarkan maka SP DIPA Induk yang telah disahkan, SP DIPA Petikan dan DIPA Petikan untuk masing­ masing satker diterbitkan secara otomatis dari sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan
372- (otentifikasi) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk berkenaan. 6) Tanggal Pengesahan DIPA Penetapan SP DIPA Induk oleh Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan dan penerbitan SP DIPA Petikan dilakukan paling lambat bulan Desember sebelum dimulainya tahun anggaran. Sedangkan terhadap DIPA yang diterima dari PA pada tahun berjalan maka penetapan SP DIPA dilakukan pada tahun anggaran berjalan. 2 . Penggandaan dan Pendistribusian DIPA BA K/L DIPA yang telah disahkan, selanjutnya digandakan dan disampaikan dengan rincian sebagai berikut: a. DIPA Induk BA K/L, disampaikan kepada: 1 ) Sekretaris JenderaljSekretaris Utama/Sekretaris K/L; 2) Pimpinan unit eselon I/pejabat lainnya sebagai penanggung dan jawab program; 3) Direktur Jenderal Anggaran c . q. Direktur Anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. b. DIPA Petikan, disampaikan kepada: 1 ) Satker bersangkutan; 2) Kepala KPPN pembayar; 3) Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 4) Direktur Jenderal Anggaran c . q. Direktur Anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 5) Menteri/Pimpinan Lembaga: a) Sekretaris J enderal; b) Inspektur Jenderal; dan c) Pimpinan unit eselon I bersangkutan (penanggung jawab program); 6) Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 7) Gubernur; dan 8) Direktur Jenderal Perbendaharaan: a) Direktur Pelaksanaan Anggaran; dan b) Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
373- Penyampaian DIPA Petikan sebagaimana dimaksud butir 1 ) dan butir 2) berupa hardcopy) sedangkan butir 3) s.d. butir 8) berupa soft copy (CD).
3 74- Tabel VI. 1 LEMBAR S URAT PENGESAHAN D IPA IND UK (SP D IPA IND UK) K E MENTER I AN K E UA N G A N R EP U BL IK I N DO N ES I A D I REKTORAT J EN D ERAL A N G G A RAN S U RAT PENGESAHAN DAFTAR ISIA N PELAKSANAAN ANGGARAN INDUK TA HUN ANGGARAN 2XXX NOM O R : S P DIPA-aaa.bb-c/2XXX A. DASAR HUKU M : 1 . Undang-Undang Norror 1 7 Tah u n 2 0 0 3 Tentan g Keuan g an Neg a ra . 2. Undang-Undang Norror 1 Tah u n 2004 Tentang Perbe n d ah a ra a n Neg a ra . 3 . Undang-Undang Norror: . . . .. Tah u n 2XXX: Tentan g A PBN TA 2XXX:. 4. Undang-Undang Norror: . .. . . Tah u n 2XXX: Tentan g Perubah a n Atas UU Norror . . . . Tah u n 2XXX: Tentang A PBN TA 2XXX. B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK: 1. KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (xxx) Nama K/L 2. UNIT ORGANISASI : (xx) Nama U n it Eselon I 3 . PAGU Rp.999.999. 999 (XXXXXXXXX) (an g ka d a n h u ruf) C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN (DISCLAIMER) 1 . DIPA Ind u k yan g telah d isa h ka n le bih lanjut d ituan g ka n kedalam DIPA Petika n u ntuk ma s ing-masing Satker. 2 . Pen g esa h a n DIPA I n d u k sekaligus merupaka n pengesahan DIPA Petika n . 3 . DIPA Ind u k tid a k berfungsi seba g a i d a sa r pelaksan a a n kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bend a h a ra U mu m Negara/Kuasa Bend a h a ra U mu m Negara . 4. Informasi mengenai KPA, Ben d ahara Pengeluaran dan Pejabat Pen anda tan g a n SPM u ntuk ma s ing-masing Satker terda pat pada DIPA Petikan . Rencana Penarika n Dan a d an Perkira a n Penerima a n yan g tercantum d a la m Hala ma n III DIPA I n d u k me r upaka n a ku mu la s i rencan a Penarika n Dan a d a n Perkira a n Penerima a n 5 . d a ri seluruh Satke r . Tan g g ung jawa b terhad a p keben a ra n a lokasi y a ng tertuang da lam DIPA I n d u k sepen uhnya berada pada PA/KPA. 6 . DIPA Ind u k berlaku sej a k tan gg a l1 J a n ua ri 2XXX: sampai d e ngan 3 1 Desember 2XXX:. 7 . DD-MM- XXXXXXXX, a . n. Menteri Keu a n g an YY Direktur J en d e ra l A n g g a ra n , AAAAAAAAAA NIP. 1 A(iW
37 5- Tabel VI. 2 DIPA Induk Halaman I. Informasi Kinerj a dan Anggaran Program DAFTAR ISIAN PELAKSANMN ANGGARAN INDUK TAHUN ANGGARAN 2XXX NOM O R : DIPA-aaa.bb-c/2XXX I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM A. IDENffiAS U NIT: KEMENTERIAN N EGARA/ LEMBAGA 1 . (xxx) Narra K/L U NIT ORGANISASI 2. (xx) Narra Unit Eselon I PAGU 3. Rp. (XXXXXXXXX) 999. 999.999 (angka dan huruf) B . KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN STRATEGIS K/L, FUNGSI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP: PROGRAM 1 . xxx. xx . xx) na rra Program xxx . xx . xx) narra Program xxx . xx . xx) narra Program dst. SASARAN STRATEGIS K/L 2. (xx) uraian Sasaran Strategis FUNGSI 3 . (xx) uraian Fungsi SUB FUNGSI (xx. xx) uraian Sub Fungsi Rp. 999.999.999 FUNGSI (xx) uraian Fungsi SUB FUNGSI (xx. xx) uraian Sub Fungsi Rp. 999. 999. 999 dst. Rp. 999. 999.999 Rp. 999. 999.999 Rp. 999 .999.999 Rp. 999 .999.999 Rp. 999. 999.999 Rp. 999 .999.999 1 �
376- Tabel VI. 3 DAFTAR ISIA N P ELAKS A NAA N A NGGARAN INDUK TAH U N ANGGARAN 2XXX N O M O R : DIPA -a a a. bb-c/2XXX I. INFORMA S I KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM C. RINCIAN KI N ERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KO D E PROGRAM/OUTCO ME/INDIKATOR KI N E RJA UTA MA/KEGIATA N/INDIKATOR KI N ERJA KEGIATAN/OUTPUT xxx . xx . xx n a rra Program Sas a ra n pro g ra m (n I n dikator Kin e rj a Program 1 0 2 . I n d i kator Kin e rj a Program 2 Output P ro g ra m Cll I n d i kator O utput Program 1 0 2 . I n dikator O utput Program 2 xxxx uraian Kegiatan 1 Sas a ra n Keg ia ta n u ra i a n I KK ��"o1 1 uraian I KK 2 02. xxxx. xxx uraian O utput Keg iatan II" 01 II"" 01 Indikator O utput Keg iatan I n dikator O utput Keg iatan xxxx ura i a n Kegiatan 2 ura ia n I KK '"'o1 1 ura ian I KK 2 02. xxxx. xxx uraian Output Keg iatan �1 I n dikator O utput Kegiat a n I n dikator O utput Keg iatan �01 ----- �---- KETENTU A N : DIPA I n d u k i n i d itu a ng ka n lebih lanjut ke d ala m DIPA Petikan d a n DIPA Petikan d i ma ksud b erlaku XXXXXXXX, DD-MM-YY sebag a i dokum:m pelaksan a an keg iatan Satke r . a . n. Menteri/Ketua . . . . . . . xxxxxxxxxxxxxxx AAAAAAAAAAAA NIP. ( Ribua n R upiah) VOLjSAT ALOKASI DANA I R p . 999. 99 9 .999 99 sat 99 sat R p . 9 9 9 . 9 9 9 .999 99 sat 99 sat R p .999. 99 9 .999 . 1 N 0 1 9 9 sat R p .9 9 9 .999 99 sat 99 sat R p . 999. 9 9 9 .9 9 9 99 s a t R p .9 9 9 .999 99 sat 99 sat 7 �
377- Tabel VI. 4 D IPA Induk H a l am an II. Rin c i an Alokasi An gga ran P e r S a tke r DAFTAR !SIAN PELAKSANAAN ANGGARAN INDUK TA HUN ANGGARAN 2XXX NOMOR : DIPA- a a a. bb-c/2XXX II. RINCIAN ALO KA S I ANGGARAN PER SATKER A . I DE NTITAS UNIT : 1. KEMENTERIAN N EGARA/LEMBAGA (xxx) N a ma K/L 2 . U N IT ORGANISASI (xx) Nama U n it Eselon I 3 . PAGU Rp. 999 .9 9 9 .9 9 9 B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER : . ...... ......... '-" '-" " " " ''-" ·- · · KP J E N I S B E LA N JA KD N O KO D E P RO G R A M / P R O V I NSI/SATKER/S U M B E R D A N A D K P E G A W A I BA RA N G M O D A L BANT U A N S O S I A L P A G U/TARGET TERCATAT TP P E N D A P ATA N U B 5 1 52 53 57 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10 1 . XXX P R O G R A M 1 / 2/ 3 9 9 9 . 9 9 9 . 9 9 9 9 9 9 .9 9 9 . 9 9 9 9 9 9 .9 9 9 .9 9 9 9 9 9 .9 9 9 .9 9 9 9 9 9 .9 9 9 .9 9 9 9 9 9 .9 9 9 .9 9 9 XX P R O V I N S I 1 9 9 9 . 9 9 9 . 9 9 9 9 9 9 .9 9 9 . 9 9 9 9 9 9 .9 9 9 .9 9 9 9 9 9 .9 9 9 .9 9 9 9 9 9 .9 9 9 .9 9 9 9 9 9 .9 9 9 .9 9 9 u raian nama Satker xxxxxx :-- XX RM -i-- -- XX PLN -- XX dst -- -- - -- -- -- - ,...-- -- - - -- Target p e n dapatan -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- KP -- f- 9 9 9 . 9 9 9 . 9 9 9 999.999.999 999.999.999 -- 999.999.999 -- -- 9 9 9 .9 9 9 . 9 9 9 999.999.999 999.999.999 999.999.999 -- -- 9 9 9 .9 9 9 . 9 9 9 999.999.999 999.999.999 -- 999.999.999 -- -- 9 9 9 .9 9 9 .9 9 9 999.999.999 999.999.999 999.999.999 -- ,.--- -- 9 9 9 .9 9 9 .9 9 9 -- 999.999.999 -- -- 999.999.999 --
999.999.999 -- -- -- 9 9 9 .9 9 9 . 9 9 9 9 9 9 .9 9 9 .9 9 9 --
XX P RO V I N S I 2 9 9 9 . 9 9 9 . 9 9 9 9 9 9 .9 9 9 . 9 9 9 9 9 9 .9 9 9 .9 9 9 9 9 9 .9 9 9 .9 9 9 9 9 9 .9 9 9 .9 9 9 9 9 9 .9 9 9 .9 9 9 u raian nama Satker xxxxxx i-- XX RM -- XX PLN -r-- XX dst -- Target p e n dapatan -- -- -- -- -- - -- -- i-- XX RM -- XX PLN -r-- XX dst -- Target p e n dapatan -- -- -- -- -- f-- -- - -- 1-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- KP -- -- -- 9 9 9 . 9 9 9 . 9 9 9 9 9 9 .9 9 9 . 9 9 9 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 --
r-- -- -- 9 9 9 .9 9 9 .9 9 9 999.999.999 999.999.999 999.999.999 9 9 9 .9 99 . 9 9 9 999.999.999 999.999.999 999.999.999 iY -- -- 9 9 9 .9 9 9 .9 9 9 -- -- 999.999.999 --
999.999.999 -- -- 999.999.999 9 9 9 .9 9 9 .9 9 9 I-- -- 9 9 9 .9 9 9 .9 9 9 -- -- - f-- -- TOTA L -- I--- XX RM -- XX PLN -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9 9 9 . 9 9 9 . 9 9 9 999.999.999 999.999.999 9 9 9 .9 9 9 . 9 9 9 999.999.999 999.999.999 9 9 9 .9 9 9 .9 9 9 999.999.999 999.999.999 9 9 9 .9 9 9 .9 9 9 999.999.999 w 999.999.999 9 9 9 .9 9 9 . 9 9 9 -- -- 999.999.999 --
999.999.999 9 9 9 .9 9 9 .9 9 9 ,...-- -r-- XX dst -- ,...-- -r-- XX dst -- -- -- Target p e n d apatan -- -- -- -- -- -- -- 999.999.999 r-- -- 999.999.999 999.999.999
" 999.999.999 -- -- � -- -- 999.999.999 9 9 9 .9 9 9 .9 9 9 -- '-- -- KETENTUA N : XXXXXXXX, DD-MM-YY DIPA i n i dituan g ka n lebih lanjut ke d a l a m DIPA Petikan d an DIPA Petikan d i ma k sud a . n. Menteri/Ketua . .. . . . . berlaku seba g a i dokumen pelaksan a a n kegiatan Satker. xxxxxxxxxxxxx:x AAAAAAAAAAAA N I P . ff Wv
378- Tabel VI. 5 DIPA Induk Halaman III. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan DAFTAR ISIA N P E LAKSANAAN A N G GARA N I N DU K TAH U N A N G G ARAN 2XXX N O M O R : D I P A- aaa.bb-c/2XXX I l l . RENCANA P E NA R I KA N DANA DAN P E RK I RAAN P E NER IMAAN A. IDENTITA S UNIT : KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBA C : 1 . 2. UNIT ORGANISA S I (xxx) Nama KIL (xx) Nama Unit Es e lon I 3 . PAG U Rp. 9 9 9 .9 9 9 . 9 9 9 B. RENCANA PENARIKAN DANA D A N PERKIRAA N PENERIMAAN PER S A TKER : ( Ribuan Rupiah) RENCANA PENARIKAN/PEM BAYARAN N O I KOD E U R AIAN PROGRAM PAGU JANUARI FEBRUARI MARET APRIL M E l J U N I J U LI AGUSTUS I SEPTEMBER I OKTOBER NOVEMBER I DESEMBER 1 . uraian Program 1 -- �an a Penaril<an Dana -- --1 "''·'"'·"''!' ""·"'"'' "'·"'·;;r- ""·"'·"'!' "*'·"''·"" -+-1-- 1 999.999.99-;r--999.999.999 999.999.999� 999.999.99r, 99.999.999 � I � luraian Program2 ___,... 999.999.999 --- --- -+- '"'·'"' -� "''"'·"'--r- "' '"'·"" "''·"'·'"!' · "'·"'·"'r 999.999.999 999.999.999 999.999.�9� 999.999.999 999.999.97 999.999.999 999.999.999 PeriQraanfTarget Pendapatan �- :r -�- 999.999.999 �99.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 �- :r -�- 999.999.999 �99.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 �- :r -�- 999.999.999 �99.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 �-r: -�- r - Rencana Penaril<an Dana --- . 999.999.999 999.999.999 999.9� � 99.99; ,� ,,.,, .... r "'·"''"'' , ,,,r ,,,,,r 999.999.999 999.999.999 uraian Program 3 � I� t- r .. ,,;;r-"'·"'"'" ,,,,.,,� '"'·"'·,;r- ,,,, ... , ... ,, .... ""·"'·"' .... "'·'"'·"''" 999.999.9J- 999.999.999 999.999.999� ' 999.999.99r. 99.999.999 999.999.999r-999.999.999 999.999.999 999.999.999r-999.999.999 999.999.97 999.999.999 999.999.999 ...... ,_,, Rencana Penaril<an Dana +- - - PeriQraanfTarget Pendapatan 4. 1- uraian Prog ram 4 XXX --+ -�- :r - �- � :r Ek-�- r: -�- r - t- - 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 Rencana Penaril<an Dana +- "" 999.999.999 999.999.999 99;;-:;;-999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 � 99.99; 999.999.999 PeriQraanfTarget Pendapatan 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 TOTAL RECANA PENARIKAN TOTAL TARGET PENDA PATAN 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 KETENTUA N : DIPA ini d ituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan d i maksud berlaku s ebagai doku me n pelaksanaan kegiatan Satker. XXXXXXXX, xxxxxxxxxxx:xxx DD-MM- YY . . .. . . . a . n . Menteri/Ketua AAAAAAAAAAAA NIP. NJvV 1
379- Tabel VI. 6 L�MBAR SURAT PENGESAHAN DIPA PETIKAN (SP DIPA PETIKAN) .. KBVIENTERIAN KBJANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN: SA TU SET DAFTAR ISIAN PELAKSANI\AN ANGGARAN S URAT P E N G ESAHAN DAFTAR ISIAN P ELAKSANAAN AN G GARAN PETIKAN TAH U N ANG GARAN 20XX N OMOR : S P D IPA-aaa. b b.c.dddddd/2XXX A. DASAR HUKUM: 1 . UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. UU No. xxxx Tahun xxxx tentang APBN TA xxxx 4. Undang-Undang Norror . . .. . Tahun 2XXX Tentang Perubahan Atas UU Norror . . . . . Tentang A PB N TA 2XXX B. DB\IGA N INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK: 1 . Kementerian Negara/ Lembaga 2. Unit Organisasi 3. Provinsi 4. Kode/Nama Satker a. Status BLU b. Besaran Persentase Arnbang Batas (XXX) XXXXXXXXXXXXXXX (XX) (XX) XXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXX) XXXXXXXXXXXXXXX (Penuh)/(Bertahap) (xx) % dari PNBP XXXXXXXXXXXXXXX dengan persentase penggunaan langsung PNBP s ebesar xx% Sebesar Rp . 999.999.999.999 (***XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX ***) Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut: Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi: XX xx.xx Kode dan Nama Program dan Kegiatan: XXX.XX.XX xxxx 999.999. 999. 999 rRp rRp 999.999.999.999 } C. SUMBER DANA. BERASAL DARI: 1 . Rupiah Murni 2. PNBP PNBP TA Berjalan Penggunaan Saldo Aw al BLU 3. Pinjaman/Hbah Luar Negeri - Pinjaman Luar Negeri Hbah Luar Negeri Rp . Rp . Rp . Rp . Rp . Rp . Rp . 999.999.999.999 999.999.999.999 999.999.999. 999 999.999.999.999 999.999.999.999 999.999.999.999 999.999.999.999 4. Pinjaman/Hbah Dalam Negeri - Pinjaman Dalam Negeri Hbah Dalam Negeri 5. Hbah Langsung Hibah Luar Negeri Langsung Hibah Dalam Negeri Langsung 6 . SBSNPBS Rp. Rp . Rp. Rp. Rp . Rp. Rp. 999.999.999. 999 999.999.999.999 999.009.990.999 999.999.999. 999 999.999.999. 999 999.999.999. 999 999.999.999. 999 D. PB\ICA IRAN DANA DILAKUKAN MB.ALUI: 1 . xxxxxxxxx:xxxxx 2. (XXX) Rp . 999.999.999.999 3. 4. E PERNY ATAAN SYARA T DAN KETB\ITUAN (DISCLAIMER): 1 . DIPA Petikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga) 2. DIPA Petikan dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital starrp sebagai pengganti tanda tang a n pengesahan ( otentifikasi). 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan Kegiatan Satker dan pencairan danajpengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam hala ma n III DIPA Petikan diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan. 5. Tanggung jawab lerhadap DIPA Petikan sepenuhnya berada pada PA/KPA. 6 . Dalam hal terdapat perbedaan d a t a antara DIPA Petikan d e n g a n database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuan g a n ma k a y a ng berlaku a d a l a h data yang terdapat di dalam database 7 . DIPA Petikan berlaku sejak tanggall J anuari 2XXX s a mp a i d e n g a n penggunaan dana yang tertuang dalam 3 1 Desember 2XXX. xxxxxxxxxx, a . n . Me nteri Keu a ng a n DD-MM-YY 5. Tanggung jawab lerhadap DIPA Petikan sepenuhnya berada pada PA/KPA. 6 . Dalam hal terdapat perbedaan d a t a antara DIPA Petikan d e n g a n database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuan g a n ma k a y a ng berlaku a d a l a h data yang terdapat di dalam database 7 . DIPA Petikan berlaku sejak tanggall J anuari 2XXX s a mp a i d e n g a n penggunaan dana yang tertuang dalam 3 1 Desember 2XXX. xxxxxxxxxx, a . n . Me nteri Keu a ng a n DD-MM-YY RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti D i re ktur J e n de ra l An g g a ra n , ttd. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx NIP.XXXXXXXXXXXXXXX ! Ab'V
380 - Tabel VI. 7 D I P A Petikan Halaman IA I n fo rmasi Ki n e rj a DAFTAR ISIAN P E LA K SA NAAN A N GGAR A N P E TIKAN TA H U N A N GGARAN 20XX N O M O R : D IPA-aaa.b b .c . d d d d dd /2>00< lA. I N F O RMAS I K I N E RJ A Kementerian N eg a ra/Lembaga U nitOrganisasi Provinsi Kode/Nama Satker : (XXX) : (XX ) : (XX) : (XXXXXX) xxxxxxxxxxxXK��ooooooooxxxxxx Kuasa Peng g u na Anggaran B e n d a hara Pengeluaran Pejabat Penandatangan SPM : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lnformasi BLU : 1 . Status B L U 2 . Besaran Persentase Ambang Batas : ( Pe n u h ) /(Bertahap) dengan persentase peng g u n aan langsung P N B P sebesar xx% : x x % d ari P N B P 3 . Saldo Awal Kas BLU 4. Saldo Akhir Kas BLU : Rp 999.999.999 : R p 999.999.99 9 I A.xx H ala man : 1 . F ungsi Sub F un g si Sub F u ngsi XX xx.xx xx.xx Rp. ;g99.999.9 99.999.999.999 R p . ;g99.999.9 99.999.999.99 R p . ;g99.999.999.999.999.999 9 F u n g si Sub F un g si Sub F un g si XX x x .xx xx.xx R p . ;g99.999.9 R p . ;g99.999.999.999.999.999 R p . ;g99.999.9 9 9 .999.999.99 99.999.999.999 9 2. Program Sasaran Program xxx.xx.xx R p . ""999.999.999.999.999.99 9 l n dikator Kinerja Program : 1 . 2 . xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Output Program l n dikator Output Program 1 . 2 . xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Kegiatan Sasaran Kegiatan xxxx Rp. ""999.999.999.9 99.999.999 l n dikator Kinerja Kegiatan 1 . 2 . Output Kegiatan l n dikator Output Kegiatan 1 . xxxx.xxx 2 . xxxx.xxx 3 . xxxx.xxx 1 . 2 . xxxxxx 999.999,99 xxxxxx 999.999,99 xxxxxx 999.999,99 R p . ""999.999.999.999.999.99 R p . ,..999.999.9 R p . )"'999.999.9 9 99.999.999.999 99.999.999.9 99 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 00-MM -YY A .N . ttd. pfyV !
381 - Tabel VI. 8 D IPA Petikan Halaman IB Sum ber D ana DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN LANJUTAN TAHUN ANGGARAN 20XX NOMOR : DIPA-aaa.b b . c . dd d d d d/2XXX I B . SUMBER DANA Kementerian U nit O rganisasi P rovin s i Kode/Nama S atker Negara / Lembaga : (XXX) : (XX) : (XX) : (XXXXXX) Pag u 1 . Anggaran Tah u n 20XX 1 . Rupiah M u rni 2. P N B P 3. P i nj am an/Hibah Luar Negeri 4. P i nj am an/Hibah Dalam Negeri H i bah Langsung 5. : Rp. : Rp. : Rp. : Rp. : Rp. : Rp. 999. 999.999.999 999 .999.999.999 999 .999.999.999 999.999. 999.999 999.999.999.999 999 999. 999. 999. Ket: a. P i njaman Luar Negeri (1) Val uta Asing : Kode M ata Uang : Kode M ata Uang (2) RPLN b. Hibah Luar Negeri (1) Val uta Asing : Kode M ata Uang : Kode M ata Uang (2) RHLN c. P i njaman Dalam Negeri d. Hibah Dalam Negeri e. Hibah Luar Negeri Langsung Hibah Dalam Negeri Langsung f. IDR IDR l OR lOR 2. Rincian P i njaman/Hibah : S UM B E R P INJAMAN DAN HIBAH No. N P P/H per Tahun No. Register No. P agu Tah u n l n i R I N C IAN DANA B E RDASARKAN CARA P E NARIKAN DANA P E N DAMP ING 1 . P i njaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. P i njaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri 1 ) M ata U a n g N P P/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah 1 ) pp 2) PL 3) RK 4) LC 5) - 1 Kode 2 Uraian 3 Kode 4 Dan a 5 Kode 6 Dana 7 Rp 8 Rp. LN 9 Loc.Cost 1 0 N P P/H Naskah Perjanjian P i njaman dan/atau H ibah Halaman : I B.xx Ekuivalen Rupiah 999. 999.999.999 Rp. 999999999999999 999. 999.999.999 Rp. 999999999999999 999 Rp. 999999999999999 999. 999. 999. 999. 999. 999.999 Rp. 999999999999999 999 999. 999. 999. 999 999. 999. 999. 999. 999. 99 9 .999 999.999.999.999 p{iV v �
382- Tabel VI. 9 DIPA Petikan Halaman II Belanj a Kementerian Negara/Lembaga DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN TAHUN ANGGARAN 20XX NOMOR: DIP A-aaa. b b . c. d d d ddd/2XXX II. RINCIAN PENGELUARAN (RIBUAN RUPIAH) ANGGARAN PETIKAN Kementerian Unit Organisasi Negara/Lem baga : (XXX) : (XX) : (XX) : (XXXXXX) : (XX) P rov;nsi Kode/Nama Satker Kewenangan Halaman : ll .xx B E L A NJ A Kode Uraian S atker/Program/Kegiatan/Output /Sumber Dana PEGAWAI BARANG MODAL BANTU AN LAIN-LAIN JUMLAH S E L UR U H LOKASI/ Cara Penarikan/ KPPN Register [51 ] [52] [53] SOSIAL [57] [58] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 xxxxxx XX X X X XX X X XX X X 999.999.999.999 999.999.999.999 999.999.999.999 999.999.999.999 999.999.999.999 999.999.999.999 xxx.xx.xx 999.999.999.999 999.999.999.999 999.999.999.999 999.999.999.999 999.999.999.999 999.999.999.999 . xxxx X X 999.999.999.999 999.999.999.999 999.999.999.999 999.999.999.999 999.999.999.999 999.999.999.999 xx.xx XXXX.XXX XX X X X X X X X XX X -- -- xxxxxxxxxxxxxxx 999.999.999. 999.999.999.999 999.999.99 999 999.999.999.999 999.999.999.999 9.999 999.999.999.999 999.999.999. 999.999.999. 999 999 999.999.999.999 999.999.999.999 999.999.999. 999 -- 999.999.999.999 XXX XX )()()()()()()() J U M L 999.999.999.999 999.999.999.999 999.999.999.999 999.999.999.999 999.999.999.999 999.999.999.999 xxxxxxx, DD-I'vfv'l.. YY I ' A.N . .. . . . . . . . . . . . . ltd. NIP. P6W 1
383 - Tabel VI. 10 DIPA Petikan H alaman III DIPA Kementerian Negara / Lembaga DAFTAR !SIAN PEL AKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 20XX [1 a] NOMOR: DIPA-aaa. b b . c . d d d d d d /2XXX [1 b ] (15 ] Ill. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN Kementerian U nit O rganisasi P rovinsi Kode/Nama Satker Negara/Lembaga : (XXX) : (XX) : (XX) : (XXXXXX) [2] [3] [4] [ 5] Halaman : l ll .xx [6] ( dalam ribuan rupiah ) N O KODE U RAIAN SATKER Januari Pebruari Maret RENCANA PENAR I KAN P E NGELUARAN/PERKIRAAN P E N ER IMAAN April Mei Juni Juli Agustus September Oklober Nopember Desember Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 16 1 . (xxxxxx) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx � [7] Rencana Penarikan Dana 5 1 Belanja 52 Belanja 53 Belanja 57 Belanja Pegawai Barang Modal Bantuan Sosial � 999.999.999 999.999.999 999.999.999 ... 999.999.999 9 999.999.999 "' 999.999.99 I>' lr 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.99 � 999.999.999 999.999.999 999 . 99 9 . 99 9 I>' 999.999.999 999.999.999 999.999.9 99 999.999.999 999.999.9 I>' ir 9 999.999.999 999.999.999 999.999.999 99 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.9 9 9 999.999.99 9 � 999.999.999 � I>' 1!-999.999.999 "' 999.999.99 9 tp- � 999.999.999 999.99 9.999 IF lr � 999.999.999 "" 999.999.999 ,.. 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 lr 999.999.999 "'999.999.999 lr 999.999.999 "" 999.999.999 "'999.999.999 999.999.999 r 999.999.999 999.999.999 999.999.999 ,. 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 I>' fr f"' 999.999.999 .. 999.999.999 999.999.999 "999.999.999 999.999.999 999.999.999 IF 999.999.999 I>' 999.999.999 999.999.99 r- 999.999.99 9 ir" io- 9 ir 9 999.999.99 � 999.999.999 9 999.999.99 9 " 999.999 .999 999.999.99 !>" ,.. 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 ,.. 999.999.999 � 999.999.999 "'999.999.999 1!-999.999.999 999.999.999 fr999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 � 999.999.999 999.999.9 fr 9 9 �999.999.999 !>" 999.999.999 "" 999.999.99 IF 9 999.999.999 "' 999.999.99 9 999. 99 9 . 999 xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx [8] !>" p- .,.. 999.999.999 ,. 999.999.999 I>' 17 999.999.999 999.999 .999 999.999.999 999.999.999 51 Belanja Pegawai 52 Belanja 53 Belanja 57 Belanja I>' ir '" 999.999.99 9 '" 999.999.999 p lr tp- ,. 999.999.999 "'999.999.99 9 999.999.999 9 9 999.999.9 w 999.999 .999 9 99 .999.999 999.999.999 .. 999.999.999 .. 999.999.999 999.999.999 999.999.999 Barang IF ""999.999.999 999.999.999 ... 999.999.999 999.999.999 ""999.999.999 999.999.999 999.999.999 "'999.999.99 9 999.999.999 Modal lr ,.. 999.999.999 lr999.999.99 9 999.999.999 9 " 999.999.99 9 "'" 999.999.999 .999.999.999 9 "'999.999.999 .. 999.999.99 "999.999.999 ... 999.999.99 lr 999.999.999 999.999.999 999.999.999 Bantuan Sosial r--v--- [9] Perkiraan Penerimaan Perpajakan Bea C u kai P N B P H ibah ,.. 999.999.999 "'999.999.999 999.999.999 . 999.999.999 ... 999.999.999 � 999.999.999 "'999.999.999 ... 999.999.999 . 999.999.999 999.999.999 "' 999.999.999 999.999.999 999.999.999 lr l>' . 999.999.999 "' 999.999.999 999.999.99 9 "' 99 9. 999.999 999.999.999 ... 999.999.999 999.999.999 ... 999. 999.999 "' 999.999.999 999.999.999 lr 999.999.99 999.999.999 9 999.9 99 .999 lr ir "'999.999.999 . 999.999.999 "' 999.999.999 999.999.99 999.999.999 999.999.999 ... 999.999.999 999.999.999 ,. 999.999.999 999.999.999 999.999.999 "'999.999.999 999.999.999 9 lr .999.999.999 r 999.999.999 999.99 9 . 999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 9 ... 999.999.999 .. 999.999.99 lr 999.999.99 "' 999.999.999 999.999.999 "'999.999.999 9 " 999.999.99 9 "' 999.999.999 999.999.999 9 .999.999.999 lr 999.999.999 iY 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.99 9 999.999.999 "'999.999.99 Penerimaan Pembiayaan 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 �o-·999.999.999 999.999.999 "' 999.999.999 .999.999.999 r· 999.999.999 999.999.999 iY 999.999.999 "' 999.999.999 '----- ______.-' , _ _ _ I I I I � I I I I I I XXXXXXXXXX, XX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXX [11 ] A.N ... [ 12] ttd. [13] [14] NIP ... tf MN
384- Tabel VI. 1 1 DIPA Petikan Halarn an III untuk DIPA BLU DAFTAR I SIAN P ELAKSANAAN ANGGARAN P ETIKAN TAHUN ANGGARAN 20XX NOMOR: DIPA-aaa.bb.c.dddddd /2XXX I l l . RENCANA P ENARIKAN DANA DAN P E RKI RAAN PENERIMAAN Kementerian Unit Organisas i Provinsi Kode/Nama Satker Negara/Lembaga :(XXX) : (XX) : (XX) : (XXXXXX) H alaman : l l l .xx ( dalam ribuan r upiah ) NO KODE/NAMA SATKER/URAIAN PENERIMAAN DAN RENCANA PENARIKAN PENGELUARAN/PERKIRAAN PENERIMAAN Jumlah PENGELUARAN Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember 1 1 3 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 . Kod e dan n ama satker Penarikan D ana -APBN Belanja Pegawai (51) Belanja Barang (52) Belanja Modal (53) ""999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999. 999 999.999.999 ir 999.999.999 ""999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 " 999.999.999 999.999.999 999.999. 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 pr 999.999.999 � �999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 �999.999.999 999.999.999 ""999.999.999 1"999.999.999 iP 999 � 999 ir 999.999.999 1-'999.999. ir 999.999.999 999.999.999 999.999.999 � 999.999.999 iP IF 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 1-' 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 r- 999 � 999.999.999 999.999.999 � "" 999.999.999 999.999.999 ,. 999.999.999 ,. 999.999.999 ir999.999.999 r-·999.999.999 fw � � 999.999. "999.999.999 Pen g g un aan Langsung -Belanja Barang (52) Dana PNB P-B L U 999.999.999 � �999.999.999 1>''999.999. 999 ir-999.999.999 999.999.999 " 999.999.999 999.999.999 999.999. 999.999.999 IF 999.999.999 "'999.999.999 999 I>' �999.999.999 999.999.999 lr 999.999.999 ,.999.999.999 f.- 999.999.999 �·999.999.999 lr 999.999.999 l<r "'999.999.999 999.999.999 9 "' 999.999.99 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 � � Belanja Modal (53) Penarikan -Belanja PNBP yang disetor ke Kas Negara Barang (52) Belanja Modal (53) 999.999.999 pr 999.999.999 tr ir p.-999.999.999 P' � 999.999. 999.999.999 999.999. 999 999.999.999 999.999.999 " 999.999.999 �999.999.999 IF999.999.999 "'999.999.999 999.999.999 � 999.999.999 ""999.999.999 999.999.999 "999.999.999 "'999.999.999 999.999.999 999.999.9 il"' 1"999.999.999 l--999.999. 999.999.999 � 99 ,. 999.999.999 � 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 P- � � "'999.999.999 999.999.999 999.999.999 lr iP' ,. 999.999.999 � 999.999.999 999.999.999 P" 999.999.999 I"' 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999 � 999.999.999 f<" 999 Perkiraan!T -PNBP arget Penerimaan yang disetor (XXXXXX) -yang digunakan langsung (XXXXXX) 999.999.999 999.999.999 999.999.999 '!" 999.999.999 .999.999.999 rr 999.999.999 999.999.999 'I' 999.999.999 r 999.999.999 r 999.999.999 "' 999.999.99 " 999.999.999 "' 999.999.999 "'999.999.999 999.999.999 "' 999.999. 999 999.999.999 [.- [.- "999.999.999 "'999.999.999 "'999.999.999 999.999.999 � 999.999.999 ,. 999.999.999 lr lr p.-999.999.999 11"999.999.999 999.999.999 999.999.999 ir 999.999.999 999.999.999 tv" lr r- "'999.999.999 ,..999.999.999 999 999.999. 999.999.999 "' 999.999.999 999.999.999 r- r- pr 999.999.999 999 " 999.999.999 999 w 999.999.999 999 "999.999.999 999 � 999.999.999 ""999.999. 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 ,. 999.999.999 7 999.999.999 lr 999.999.999 ir 999.999.999 999.999. 9 iP 999.999. ,.. 999.999. ir ir � - L .. L --- xxxxxxxxxx, DD-Mfv'l.. Y Y A. N . .. . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ttd. N I P . .. . . .. . . . . . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . ff Mw
DIPA Petikan Halaman IV.A Kementerian Negara/Lembaga : (XXX) � � : (XX) � : (XXXXXX) � Unit Organisasi : (XX) Pro....;nsi Kode/Nama Satker KODE kode satker uraian satker kode KIL uraian program kode kegiatan uraian kegiatan kode keg dan output uraian output dan/atau Sub Output Penjelasan anggaran yang diblokir U R A I A N 385- Tabel VI. 1 2 DAFTAR !SIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 20XX NOMOR: DIPA-aaa.bb.c.ddd dd d/2XXX IV.A BLOKIR KODE Rp . 999.999.999 Halaman : IV.xx U RA IA N xxxxxxxxxx, DD-MM-YY A . N. . .... . .. . ..... ttd. NIP. 1 A&w
D IP A P etikan H al aman IV . B Kementerian Negara/Lembaga Unit Organisasi Prol.in s i Kode/Nama Satker (XXX) (XX) (XX) (XXXXXX) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx KODE U R A IA N kode satker I uraian satker kode K/L I uraian program kode kegiatan I uraian kegiatan kode keg dan output,uraian output kode akun yang dicatatltunggakan uraian akun yang diberi catatan/tunggakan keterangan jurrlah dana akun yang diberi catatan/tunggakan 386- Tabel VI. 1 3 DAFTAR IS IAN P ELAKSANAAN ANGGARAN P ETIKAN TAHUN ANGGARAN 20XX NOMOR: DIPA-aaa. b b . c . d d d d d d /2XXX IV. B CATATAN KODE Rp. 999.999.999 Rp. 999.999.999 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala B iro Umum u . b . Kepala B a�an T . U . Kementerian ARIF BINTART(/ YUWO �;>,J--" NIP 1 97 109 121 997031 0� DIGITAL STAMP Halaman: IV.xx (dalam ribuan rupiah) U R A I A N xxxxxxxxxx, 00-MM-YY A . N . .. . . . . ttd. . . . . . .. . . NIP.. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . .. . . . . . M E NTERIKEUANGAN REPUBLI K I N D O NESIA, ttd. SRI MULYANI I N DRAWATI