DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG PANJANG
KATA PENGANTAR Syukur alhamdullillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena curahan nikmat dan rahmat-Nya pada kita semua, saat ini kita masih dapat terus bisa bekerja dan berkarya untuk kemajuan Kota Padang Panjang yang kita cintai ini, dengan kasih sayang-Nya pula kita dapat menyusun salah satu dokumen penting perencanaan pembangunan pada Perangkat Daerah ini, yakni Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 disusun sebagai wujud penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 Kota Padang Panjang. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah telah mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, hal ini dalam rangka mencapai keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan yang telah dipogramkan dilakukan melalui regulasi, forum koordinasi dan musyawarah rencana pembangunan. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah melalui koordinasi dan sinkronisasi baik internal maupun eksternal. Diharapkan mampu menghadapi perubahan besar yang akan terjadi di Kota Padang Panjang dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik antara lain efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Selanjutnya dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan program tahunan akan dievaluasi sebagai perwujudan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Diharapkan Kualitas dan kuantitas kinerja yang telah ditetapkan sesuai indikatornya dapat terukur. Padang Panjang, April 2023 Kepala Dinas, ARKES REFAGUS, S.Sos Nip.19651112 198602 1 002 i
D A F T A R I S I Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Gambar Bab I : Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2.4 Kelompok Sasaran Layanan 2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Bab III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 3.2 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga 3.3 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis BAB IV : Tujuan dan Sasaran 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah BAB V BAB VI : Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan serta Pendanaan BAB VII : Kinerja Penyelenggaran Bidang Urusan BAB VIII : Penutup : Strategi dan Arah Kebijakan i ii iii iii 1 2 5 5 7 22 34 50 50 52 55 56 57 58 61 62 64 71 73 ii
DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Data Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Golongan Pangkat Tabel 2.2 Data Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Tabel 2.3 Data Tenaga Ahli Tranportasi Darat dan kebutuhan pada Dinas Perhubungan Tabel 2.4 Data ASN Dinas Perhubungan Berdasarkan Kompetensi Sertifikasi Tabel 2.5 Data Tenaga Harian Lepas/Honorer pada Dinas Perhubungan Tabel 2.6 Kondisi Asset Dinas Perhubungan Tabel 2.7 Data Prasarana Perhubungan dan Fasilitas Perlengkapan Jalan Tabel 2.8 Data Lokasi Warning Light dan Kondisi Tabel 2.9 Tabel 2.10 Data Lokasi Cermin Tikung dan Kondisi Tabel 2.11 Data Lokasi Halte dan Kondisi Tabel 2.12 Data Lokasi Pemasangan Guadrail dan Kondisi Tabel 2.13 Data Jumlah Angkutan Darat yang Mengurus Kartu Pengawasan Tabel 2.14 Data Jumlah Kendaraan Wajib Uji Tabel 2.15 Data Sarana Alat Uji Kendaraan Bermotor Tabel 2.16 Data Terminal Kota Padang Panjang Tabel 2.17 Data Lokasi Parkir Kota Padang Panjang Tabel 2.18 Perbandingan Pertambahan Jumlah Penduduk dengan Pertumbuhan Jumlah Trayek Angkutan umum di Kota Padang Panjang Data Lokasi Traffic Light dan Kondisi Tabel 2.19 Jumlah Arus Penumpang Kota Padang Panjang Tabel 2.20 Jumlah Prasarana Perhubungan Kota Padang Panjang Tabel 2.21 Perkembangan Uji Keur Kota Padang Panjang Tabel 2.22 Capaian Kinerja Indikator Sasaran dan Program Tabel 2.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Tabel 2.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Tabel 3.1 Tabel 3.2 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga Tabel 3.3 Telaahan Terhadap RTRW dan KLHS Kota Padang Panjang Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah Tabel 4.2 Program Prioritas Pencapaian Sasaran Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan serta Pendanaan Tabel 7.1 Penetapan Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Identifikasi Masalah Berdasarkan Tugas dan Fungsi DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1 Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Gambar 4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah 22 22 23 23 24 25 26 26 27 28 29 30 32 31 32 33 33 34 35 35 36 36 38 44 52 55 56 58 59 62 65 71 21 61 iii
BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengacu pula pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, evaluasi tata cara rancangan peraturan daerah tentang pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja perangkat daerah pasal 1 Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Fungsi Renstra perangkat daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah adalah sebagai landasan dan pemberi arah dalam pelaksanaan kegiatan di perangkat daerah selama lima tahun, berdasarkan hasil evaluasi dan capaian kegiatan lima tahun sebelumnya. Renstra Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 disusun berdasarkan isu strategis dan rumusan masalah urusan perhubungan yang ada di Kota Padang Panjang. Rumusan permasalahan perhubungan diperoleh dari evaluasi pembangunan sektor perhubungan serta mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026. Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 disampaikan bahwa kepada Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023 agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026. Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 akan digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sehingga Tahun 2024 merupakan tahun pertama berjalannya Renstra Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026, 1
Renstra Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 didasari Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 diharapkan dapat menjadi jawaban konkrit terhadap terwujudnya kualitas lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan secara bertahap dalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan serta diimplementasikan guna mendukung tercapainya visi dan Misi Pemerintah Kota Padang Panjang. 1.2 LANDASAN HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiia Nomor 5025); 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan tentang Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas 2
(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310) ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan dan Pengemudi di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5368); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594); 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor Indonesia Nomor 5887), 114, Tambahan Lembaran Negara Republik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642); 17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2014 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10); 18. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 96); 19. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 172); 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 3
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114); 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447) tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 288); 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781); 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419); 26. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 528); 27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru; 28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 07 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 07); 29. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 06); 30. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6); 31. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2012- 2032 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 2 Seri E.1); 32. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang 4
Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri D.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 7); 33. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018- 2023 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021 Nomor 7 Noreg Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat); 34. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026; 35. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang. 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 adalah menjabarkan tujuan, sasaran, strategi dan program dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya pada tahun 2024-2026 yang dilaksanakan secara sinergis, terpadu dan harmonis dan berkesinambungan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Perhubungan adalah : 1. Sebagai pedoman untuk menyusun program dan kegiatan jangka waktu tiga tahun; 2. Sebagai penjabaran sasaran RPD 2024-2026; 3. Menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan. 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2.4 Kelompok Sasaran Layanan 5
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 3.2 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga 3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah 4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN BAB VIII PENUTUP 6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang. Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah dibidang perhubungan, dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang mempunyai susunan organisasi sebagai berikut : 1. Kepala Dinas; 2. Sekretariat, terdiri dari; a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, b. Kelompok Jabatan Fungisonal Sub Substansi Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. 3. Bidang Lalu Lintas dan Akreditasi, terdiri dari; a. Seksi Bimbingan Keselamatan, Pengendalian Lalu Lintas dan Operasional; b. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas; c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Teknik Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Akreditasi. 4. Bidang Angkutan Jalan dan Perpakiran, terdiri dari; a. Seksi Angkutan; b. Seksi Pendataan dan Pengendalian; c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Terminal dan Perpakiran. 5. UPTD. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang, adalah sebagai berikut : 1. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Kepala Dinas mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan dibidang perhubungan; b. Pelaksanaan kebijakan dibidang perhubungan; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perhubungan; d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atas sesuai tugas dan fungsinya. 7
Uraian tugas Kepala Dinas adalah : a. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dan rencana strategis pada Dinas Perhubungan berdasarkan rencana strategis Daerah dalam bidang perhubungan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. mengoordinasikan kebijakan Daerah dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perhubungan sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana; c. membina bawahan di lingkungan Dinas Perhubungan dengan cara rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan; b. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas; c. merumuskan kebijakan dan mengendalikan kegiatan sekretariat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian target kinerja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang; d. merumuskan kebijakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Lalu Lintas dan Akreditasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian target kinerja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang; e. merumuskan kebijakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Angkutan dan Perparkiran sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian target kinerja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang; f. menyusun dan menetapkan sistem pengendalian intern pemerintah, standar operasional prosedur, dan standar pelayanan publik sesuai dengan bidang tugas untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan; g. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Perhubungan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang; h. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perhubungan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja; dan i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis. 2. Sekretariat dikepalai oleh Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, sekretariat mempunyai fungsi : 8
a. penyusunan rencana di bidang administrasi umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; b. pengelolaan program administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan; c. pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan; dan d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya Uraian tugas Sekretaris adalah : a. merencanakan operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan program kerja Dinas Perhubungan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien; c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat Dinas Perhubungan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas; e. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat Dinas Perhubungan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan; f. menyelenggarakan, mengoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan program kerja untuk pelaksanaan tugas; g. menyelenggarakan, mengoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan di Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan program kerja untuk pelaksanaan tugas; h. merancang sistem pengendalian intern pemerintah, standar operasional prosedur, dan standar pelayanan publik sesuai dengan bidang tugas untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan; i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat Dinas Perhubungan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang; i. menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis. 9
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Sekretariat terdiri dari : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan program administrasi umum dan kepegawaian dalam arti melaksanakan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, administrasi perjalanan dinas, kerumahtanggaan, peralatan dan perlengkapan kantor, dan melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang administrasi umum dan kepegawaian; 2) pengelolaan urusan administrasi umum yang meliputi surat masuk, surat keluar, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, rumah tangga, sarana prasarana dan aset; 3) pengelolaan urusan kepegawaian meliputi mutasi, disiplin, kesejahteraan, data, dan peningkatan kapasitas pegawai; dan 4) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya. Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah : 1) merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana program Sekretariat dan ketentuan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas; 2) membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawabnya masing- masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 3) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian setiap saat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar; 4) memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan; 5) memproses dan melaksanakan pengelolaan administrasi umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menciptakan tertib administrasi Dinas Perhubungan; 6) menyusun dan mengevaluasi rencana kebutuhan pengelolaan aset dan perlengkapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menciptakan tertib administrasi di Dinas Perhubungan; 10
7) memproses dan mengelola pengembangan dan pembinaan kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menciptakan tertib administrasi di Dinas Perhubungan; 8) mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diinginkan; 9) melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah, standar operasional prosedur, dan standar pelayanan publik sesuai dengan bidang tugas untuk pedoman pelaksanaan kegiatan; 10) melaporkan hasil kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan 11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis. b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan program keuangan dalam arti melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, pertanggungjawaban dan laporan keuangan serta menyusun perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang perhubungan. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi: 1) penatausahaan keuangan; 2) pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan; dan 3) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya. 3. Bidang Lalu Lintas dan Akreditasi, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan di Bidang Lalu Lintas dan Akreditasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Lalu Lintas dan Akreditasi mempunyai fungsi : a. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program bimbingan keselamatan, pengendalian lalu lintas dan operasional; b. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program manajemen rekayasa lalu lintas; 11
c. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program sarana dan prasarana lalu lintas dan akreditasi; d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya. Uraian tugas Kepala Bidang Lalu Lintas dan Akreditasi adalah : a. merencanakan operasional di lingkup Bidang Lalu Lintas dan Akreditasi berdasarkan program kerja Dinas Perhubungan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. membagi tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Lalu Lintas dan Akreditasi sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang dilaksanakan berjalan efisien dan efektif; c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Lalu Lintas dan Akreditasi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas; d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Lalu Lintas dan Akreditasi secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan; e. menyelenggarakan, mengoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan pada Seksi Bimbingan Keselamatan, Pengendalian Lalu Lintas dan Operasional sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan; f. menyelenggarakan, mengoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan pada Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan; g. menyelenggarakan, mengoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan pada Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Teknik Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Akreditasi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan; h. merancang sistem pengendalian intern pemerintah, standar operasional prosedur, dan standar pelayanan publik sesuai dengan bidang tugas untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan; i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Lalu Lintas dan Akreditasi dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang; 12
j. membuat laporan pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Lalu Lintas dan Akreditasi sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Lalu Lintas dan Akreditasi terdiri dari : a. Seksi Bimbingan Keselamatan, Pengendalian Lalu Lintas dan Operasional, mempunyai tugas menyelenggarakan program Bimbingan Keselamatan, Pengendalian Lalu Lintas dan Operasional dalam arti melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Bimbingan Keselamatan, Pengendalian Lalu Lintas dan Operasional. Untuk melaksanakan tugas Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas mempunyai fungsi : 1) penyusunan rencana dan program kerja Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas; 2) penyelenggaraan program kerja Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas; 3) monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas; 4) pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas; dan 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya. Uraian tugas Seksi Bimbingan Keselamatan, Pengendalian Lalu Lintas dan Operasional adalah: 1) merencanakan kegiatan Seksi Bimbingan Keselamatan, Pengendalian Lalu Lintas dan Operasional sesuai dengan program kerja Bidang Bidang Lalu Lintas dan Akreditasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran tugas Seksi Bimbingan Keselamatan, Pengendalian Lalu Lintas dan Operasional; 3) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Bimbingan Keselamatan, Pengendalian Lalu Lintas dan Operasional sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar; 13
4) memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Bimbingan Keselamatan, Pengendalian Lalu Lintas dan Operasional sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan; 5) merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 6) merancang dan mengevaluasi pengelolaan lalu lintas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka terciptanya lalu lintas yang aman dan tertib; 7) melaksanakan pengawasan dan pembinaan penyelesaian pengendalian lalu lintas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam peningkatan kualitas operasional lalu lintas; 8) mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Bimbingan Keselamatan, Pengendalian Lalu Lintas dan Operasional dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang; 9) melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah, standar operasional prosedur, dan standar pelayanan publik sesuai dengan bidang tugas untuk pedoman pelaksanaan tugas; 10) melaporkan hasil kegiatan Seksi Bimbingan Keselamatan, Pengendalian Lalu Lintas dan Operasional sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kerja; dan 11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan. b. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas. Untuk melaksanakan tugas Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas; b. penyelenggaraan program kerja Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas; c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas; d. pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya. 14
Uraian tugas Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas adalah : 1) merencanakan kegiatan Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas sesuai dengan program kerja Bidang Lalu Lintas dan Akreditasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran tugas Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas; 3) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar; 4) memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan; 5) merumuskan dan menyusun pengelolaan manajemen rekayasa lalu lintas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman peningkatan pelayanan lalu lintas; 6) melaksanakan pembinaan dan pengawasan rekayasa lalu lintas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan lalu lintas; 7) menyusun dan mengevaluasi penilaian dan penetapan analisis dampak lalu lintas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan pelayanan lalu lintas; 8) mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang; 9) melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah, standar operasional prosedur, dan standar pelayanan publik sesuai dengan bidang tugas untuk pedoman pelaksanaan tugas; 10) melaporkan hasil kegiatan Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kerja; dan 11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan. c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Teknik Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Akreditasi, mempunyai tugas menyelenggarakan menyelenggarakan program Teknik Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Akreditasi 15
dalam arti melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Teknik Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Akreditasi. Untuk melaksanakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Teknik Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Akreditasi menyelenggarakan fungsi : 1) perencaan teknis teknik sarana prasarana lalu lintas dan akreditasi; 2) pelaksanaan teknis teknik sarana prasarana lalu lintas dan akreditasi; 3) pembagian pelaksanaan tugas teknik sarana prasarana lalu lintas dan akreditasi; 4) pembuatan laporan pelaksanaan tugas teknik sarana prasarana lalu lintas dan akreditasi; dan 5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya. 4. Bidang Angkutan dan Perpakiran, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan di Bidang Angkutan dan Perpakiran. Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang angkutan dan perpakiran mempunyai fungsi : a. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang angkutan; b. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang pendataan dan pengendalian; c. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang terminal dan perpakiran; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya. Uraian tugas Kepala Bidang Angkutan dan Perparkiran adalah : 1) merencanakan operasional di lingkup Bidang Angkutan dan Perparkiran berdasarkan program kerja Dinas Perhubungan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2) membagi tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Angkutan dan Perparkiran sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang dilaksanakan berjalan efektif dan efisien; 3) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Angkutan dan Perparkiran sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas; 16
4) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Angkutan dan Perparkiran secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan; 5) menyelenggarakan, mengoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan Seksi Angkutan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan; 6) menyelenggarakan, mengoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan Seksi Pendataan dan Pengendalian sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan; 7) menyelenggarakan, mengoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Terminal dan Perparkiran sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan; 8) merancang sistem pengendalian intern pemerintah, standar operasional prosedur, dan standar pelayanan publik sesuai dengan bidang tugas untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan; 9) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Angkutan dan Perparkiran ; 10) membuat laporan pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Angkutan dan Perparkiran sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan 11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, bidang angkutan dan perpakiran terdiri dari : a. Seksi Angkutan, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Angkutan. Untuk melaksanakan tugas Seksi Angkutan mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana dan program kerja Seksi Angkutan ; b. penyelenggaraan program kerja Seksi Angkutan ; c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Angkutan d. pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Angkutan ; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya. Uraian tugas Seksi Angkutan adalah: 17
1) merencanakan kegiatan Seksi Angkutan sesuai dengan program kerja Bidang Angkutan dan Perparkiran sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran tugas Seksi Angkutan; 3) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Angkutan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar; 4) memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Angkutan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan; 5) merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 6) menyusun dan mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan trayek perkotaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan pelayanan angkutan perkotaan; 7) melakukan penyelenggaraan kendaraan angkutan umum baik bermotor maupun tidak bermotor sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terpenuhi kebutuhan angkutan masyarakat; 8) melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelayanan angkutan umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan pelayanan angkutan masyarakat; 9) melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah, standar operasional prosedur, dan standar pelayanan publik sesuai dengan bidang tugas untuk pedoman pelaksanaan tugas; 10) melaporkan hasil kegiatan Seksi Angkutan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kerja; dan 11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan. b. Seksi Pendataan dan Pengendalian, mempunyai tugas menyelenggarakan program pendataan terhadap semua yang ada pada Dinas Perhubungan, serta mengendalikan pengelolaan angkutan dalam arti melakukan pembinaan, pengawasan, dan memproses pemberian perizinan terhadap penyelenggaraan angkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk menyelenggarakan tugas Kepala Seksi Pendataan dan Pengendalian mempunyai fungsi : 18
1) perencanaan program kegiatan Seksi Pendataan dan Pengendalian; 2) pelaksanaan program kegiatan Seksi Pendataan dan Pengendalian; 3) pembagian pelaksanaan tugas Seksi Pendataan dan Pengendalian; 4) pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan Seksi Pendataan dan Pengendalian; dan 5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya. Uraian tugas Seksi Pendataan dan Pengendalian adalah : 1) merencanakan kegiatan Seksi Pendataan dan Pengendalian sesuai dengan program kerja Bidang Angkutan dan Terminal sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran tugas Seksi Pendataan dan Pengendalian; 3) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pendataan dan Pengendalian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar; 4) memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pendataan dan Pengendalian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan; 5) melaksanakan dan mengevaluasi survey kepadatan arus kendaraan bermotor dan penumpang di jalan yang berada di dalam daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tersedianya data pengelolaan lalu lintas; 6) melaksanakan dan melakukan pembinaan terhadap penyelesaian usaha angkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terciptanya kelancaran kegiatan usaha angkutan; 7) menyusun perencanaan dan mengevaluasi terhadap pendataan dan pengendalian pengelolaan angkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan dalam pertimbangan kebijakan dinas perhubungan; 8) melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah, standar operasional prosedur, dan standar pelayanan publik sesuai dengan bidang tugas untuk pedoman pelaksanaan tugas; 9) melaporkan hasil kegiatan Seksi Pendataan dan Pengendalian sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kerja; dan 10) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan. 19
c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Terminal dan Perpakiran, mempunyai tugas menyelenggarakan program pengelolaan terminal dan perpakiran dalam arti merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penggunaan terminal dan tempat parkir, memproses kegiatan pengadaan, penetapan, pemasangan dan pembangunan serta pemeliharaan sarana terminal dan perpakiran. Untuk melaksanakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Terminal dan Perparkiran mempunyai fungsi : 1) perencanaan teknis terminal dan perparkiran; 2) pelaksanaan teknis terminal dan perparkiran; 3) pembagian pelaksanaan tugas terminal dan perparkiran; 4) pembuatan laporan dan evaluasi teknis terminal dan perparkiran; dan 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya 5. UPTD pada Dinas Perhubungan, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang Pengujian Kendaraan Bermotor. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan mempunyai fungsi : a. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis pendapatan, sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor; b. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis pengelolaan urusan administrasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor. 20
SEKSI MANAJEMEN REKAYASA LALU LINTAS BIDANG LALU LINTAS DAN AKREDITASI SEKSI BIMBINGAN KESELAMATAN, PENGENDALIAN LALU LINTAS DAN OPERASIONAL Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan WALIKOTA SEKRETARIS DAERAH KEPALA DINAS SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB SUBSTANSI KEUANGAN PERENCANAAN, EVALUASI & PELAPORAN BIDANG ANGKUTAN DAN PERPAKIRAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB SUBSTANSI TEKNIK SARANA PRASARANA LALU LINTAS DAN AKREDITASI SEKSI ANGKUTAN SEKSI PENDATAAN DAN PENGENDALIAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB SUBSTANSI TERMINAL DAN PERPAKIRAN UPTD PKB 21
2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH 2.2.1 Kondisi Kepegawaian Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang menurut golongan ruang/kepangkatan dan jenis kelamin keadaan Tahun 2022 pada tabel 2.1 Tabel 2.1 Data Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Golongan Pangkat Tahun 2022 Unit Kerja Jenis Kelamin Golongan Jumlah Pria Wanita Gol. I Gol. II Gol. III Gol. IV Kepala 1 1 1 Sekretariat 9 3 6 5 1 12 Bid. Lalu Lintas 14 1 9 5 1 15 Bid. Angkutan 12 5 7 12 UPTD PKB 5 1 3 3 6 Jumlah 41 5 23 20 3 46 Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan, 2022 Pada dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Jumlah ASN Wanita masih kurang dari jumlah seharusnya yang dibutuhkan sehingga saat ini hanya 12,19% ASN Wanita dari keseluruhan ASN Dinas Perhubungan, sehingga untuk kedepan perlu penambahan ASN wanita sesuai kebutuhannya dan pemenuhan pengarusutamaan gender pada Perangkat Daerah. Rincian jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan terinci pada tabel 2.2 berikut : Tabel 2.2 Data Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2022 Unit Kerja SD-SLTP SLTA D2 - S1 S2 Jumlah D3 Kepala 1 1 Sekretariat 1 4 3 4
12 Bid. Lalu Lintas 2 8
15 Bid. Angkutan 1
6 1
12 UPTD PKB
6 Jumlah 4 21 6 12 3 46 Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan, 2022 22
Secara riil jumlah pegawai Dinas Perhubungan masih belum memadai menurut hasil analisa jabatan, formasi yang ada sebanyak 46 orang ASN. Sejalan dengan hal tersebut Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang, dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia Perhubungan telah melaksanakan kerjasama dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) yang khusus berkualifitasi dibidang perhubungan dengan mengirimkan selama 5 (lima) tahun dan dapat menjangkau tenaga teknis ahli tranportasi seperti tabel 2.3 dibawah ini : Tabel 2.3 Data Tenaga Ahli Tranpsortasi Darat Kebutuhan pada Dinas Perhubungan Tahun 2022 Jurusan Kondisi Riil Jumlah Ideal Kurang D.IV Transportasi Darat 2 8 6 D.III Ahli LLAJ 3 12 9 D.III Perkeretaapian 1 2 1 D.II PKB 1
D.IV Teknik Rekayasa Otomotif
5 5 Jumlah 7 27 21 Sumber : Dinas Perhubungan, 2022 Sejalan dengan hal tersebut diatas perkembangan ASN Dinas Perhubungan selain melalui pendidikan formal dapat ditunjang dengan mengikuti pendidikan /pelatihan yang dilaksanakan oleh Menteri Perhubungan. Adapun data ASN Dinas Perhubungan yang mempunyai kompetensi yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan sebagai berikut pada tabel 2.4 Tabel 2.4 Data ASN Dinas Perhubungan berdasarkan Kompetensi Sertifikasi Tahun 2022 No Jenis Kompetensi Kompetensi Sertifikasi Penguji 1 PPNS 2 Penilai Andalalin 3 4 Pengelolaan Terminal 5 Manajemen Angkutan Umum 6 Manajemen Sarana Prasarana 7 Manajemen Rekayasa Lalu 5 2 3 - 1 - - 2 Lintas Administrasi PKB Orientasi Lalu Lintas 8 9 10 Diklat Traffict Light Jumlah - 11 4 4 10 Sumber : Dinas Perhubungan, 2022 23
Dari tabel diatas menyajikan sebagian dari diklat teknis yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan yang pernah diikuti oleh ASN Dinas Perhubungan Padang Panjang untuk meningkatkan kualitas SDM Aparatur Perhubungan, namun dengan perubahan peraturan perundangan-undangan dan perkembangan teknologi transportasi maka perlu dilaksanakan kembali pendidikan dan pelatihan dalam rangka mengembangkan SDM aparatur dilingkungan Dinas Perhubungan. Guna meningkatkan layanan khusus formasi yang tidak dapat diisi oleh ASN dan ketugasan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat perhubungan, melalui kegiatan-kegiatan yang mendukung untuk terfasilitasinya operasional kantor dan lapangan maka Dinas Perhubungan mengangkat Tenaga Harian Lepas. Berdasarkan ketugasan Tenaga Harian Lepas pada Dinas Perhubungan disajikan pada tabel 2.5 Tabel 2.5 Data Tenaga Harian Lepas/Non ASN pada Dinas Perhubungan Tahun 2022 Unit Kerja Ketugasan Jenis Kelamin Jumlah Pria Wanita Sekretariat Sopir 4
4 Pengaja Malam 1
1 Tenaga kebersihan 5
5 Tenaga Administrasi/operator 1 2 3 Bidang Lalu Lintas Tenaga Bantuan Lalu Lintas 2 9 11 Bidang Angkutan Petugas TPR 6
6 Pemungut Retribusi Parkir 16
16 UPTD PKB Penjaga malam 1
1 Petugas Kebersihan 1
1 Jumlah 36 11 48 Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan, 2022 Kebutuhan tenaga harian lepas pada Dinas Perhubungan masih kurang, khususnya tenaga operasional lapangan baik dalam pengendalian dan pengamanan lalu lintas serta penertiban maupun pemungutan retribusi parkir, hal ini disebabkan banyaknya lokasi yang rawan terjadi kecelakaan dan kemacetan lalulintas serta pengembangan kawasan pasar yang mengakibatkan penambahan lokasi parkir. 24
2.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana pada umumnya mencakup semua fasilitas yang secara langsung dipergunakan dan mendukung kegiatan pelayanan perkantoran pada Dinas Perhubungan dapat dilihat pada tabel 2.6 Tabel 2.6 Kondisi Asset Dinas Perhubungan Tahun 2022 Gedung Nama/Jenis barang Jumlah 2 Baik 2 Kondisi Rusak Ringan - Rusak Berat - Kendaraan Roda 4 4 3 1
Kendaraan Roda 2 9
Kendaraan Roda 6 2
Mesin Gerinda Tangan 2
1 Mesin Bor Tangan 2 1
1 Generator Set 1
Generator Set PKB 1
Kompresor & Speed Set 1 1
Kompresor PKB 2
Peralatan Pengujian PKB 10
Teropong 1
HT 22
14 Alat Pemadam 7
Mesin Absensi 1
Komputer 15
1 Note Book 13
11 1
1 LCD
Printer 16
2 Repiter
Kamera 4
1 Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan, 2022 Secara keseluruhan sarana dan prasarana Dinas Perhubungan dalam kondisi baik, untuk menunjang fasilitas dan kelancaran operasional dikantor serta dilapangan akan terus dilakukan peningkatan dengan melakukan pengadaan maupun pemeliharaan, adapun aset yang rusak berat sudah dalam usulan penghapusan. Untuk mengoptimalkan lalu lintas dan pergerakan kendaraan dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas perlu dilakukan pemenuhan kebutuhan fasilitas keselamatan lalu lintas yang merupakan bagian dari prasarana jalan. 25
Kondisi fasilitas kelengkapan jalan secara keseluruhan baik posisi di jalan Nasional, jalan Provinsi dan jalan Kota dari tahun 2019 -2022 dapat dilihat pada tabel 2.7 Tabel 2.7 Data Prasarana Perhubungan dan Fasilitas Perlengkapan Jalan Tahun 2019-2022 No Prasarana dan fasilitas 2019 Jumlah pada tahun 2020 2021 2022 Satuan 1 Warning Light 25 27 33 34 Unit 2 Traffic Light 7 7 7 7 Unit 3 Rambu-Rambu 705 680 485 493 Buah 4 Cermin Tikung 33 33 30 33 Buah 5 Halte 21 21 21 21 Unit 6 Pagar Pengaman 1.096 1.144 1.144 1.136 Meter Sumber : Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan, 2022 Prasarana dan fasilitas perlengkapan jalan dari tahun 2019 sampai dengan 2022 terdapat peningkatan sesuai dengan kebutuhan dan akan terus dilakukan pengembangan untuk mewujudkan lalu lintas yang aman, lancar dan selamat. Warning Light adalah rambu bersuar yang berfungsi sebagai pemberi peringatan kepada pengguna kendaraan maupun pejalan kaki yang melalui jalan tersebut agar berhati-hati. Warning light dipasang pada daerah rawan kecelakaan seperti penurunan/pendakian, persimpangan. Data pemasangan warning light di Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel 2.8 Tabel 2.8 Data Lokasi Warning Light dan Kondisi No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Ruas KH. Ahmad Dahlan KH. Ahmad Dahlan Soekarno Hatta Soekarno Hatta Soekarno Hatta M. Yamin M. Yamin A. Yani A. Yani A. Yani A. Yani A. Yani A. Yani A. Yani ST. Syahrir ST. Syahrir ST. Syahrir BY PASS BY PASS BY PASS Lokasi Dekat SMAN I Depan Wisma Pangeran Depan Yarsi Depan Pos Polisi MTSN Ganting Dekat Asrama MTSN Ganting Depan Bofet/Paud Simpang Paus Simpang Monas Sebelum SMP 3 Sesudah SMP 3 Sebelum Puskesmas Gunung Simp. Kacang Kayu Sebelum RM. Bunda Simpang Ekor Lubuk Dekat Jati Jepara Depan Pustu Silba Sebelum SD 07 Sebelum Simpang Bkt. Kanduang Sesudah Simpang Bkt. kanduang Sebelum RSUD Kondisi Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Rusak Baik Baik Baik Baik Baik Rusak 26
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 BY PASS BY PASS BY PASS BY PASS BY PASS BY PASS BY PASS Kamarullah KH. Agussalim KH. Agussalim KH. Agussalim KH. Agussalim Dinniyah Bahder Johan Sesudah RSUD Sebelum Simpang Gunung Sesudah Simpang Gunung Sebelum Simpang Andaleh Sesudah Simpang Andaleh Simpang Andaleh Sebelum Heler Depan Pondok Perkedel Sebelum Simpang Tanjung Dekat PAUD Cahaya Bangsa Atah Tanjung Tanjuang Depan Rumah Dinas Sekda Belakang kantor PUPR Rusak Baik Baik Baik Baik Rusak Rusak Rusak Baik Baik Baik Baik Sumber : Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan, 2022 Berdasarkan hasil survey yang dilaksanakan ada beberapa warning light yang perlu diremajakan karena dalam kondisi rusak berat dan tidak dapat diperbaiki lagi. Sementara untuk mempertahankan agar warning light berfungsi dengan baik dilakukan dengan kegiatan rehabilitasi. Namun pada beberapa lokasi di ruas jalan Kota Padang Panjang masih terdapat kebutuhan terhadap warning light itu sendiri. Traffic Light adalah salah satu alat pemberi isyarat lalu lintas yang berfungsi mengatur arus lalun lintas dipersimpangan, pada umumnya berupa kode lampu 3 warna yang memberikan perintah pada pegguna jalan dipersimpangan jalan. Data pemasangan traffic light di Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.9 Data Lokasi Traffict Light dan Kondisi No 1 2 3 4 5 6 7 Nama Simpang Simpang Padang Simpang PDAM Simpang Lbk. Mata Kucing Simpang SMP 1 Simpang Hasiba Simpang Ganting Simpang 8 Jumlah Simpang 3 3 4 4 4 4 8 Kondisi Baik Baik Baik Rusak Berat Baik Rusak Berat Akan dihapuskan Sumber : Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan, 2022 Pada beberapa persimpangan kondisi traffict light sudah tidak berfungsi sebagamana mestinya sehingga perlu dilakukan penggantian ataupun perbaikan sementara pada kondisi simpang 8 telah terjadi perubahan pengaturan persimpangan sehingga tidak dibutuhkan lagi traffic light. Akan tetapi dengan pertumbuhan volume lalu lintas dan jumlah kendaraan ada beberapa persimpangan yang perlu diatur dengan traffic light. 27
Cermin tikung merupakan salah satu fasilitas keselamatan lalu lintas yang berfungsi membantu jarak pandang pengguna jalan pada lokasi tertentu untuk mengurangi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Untuk Kota Padang Panjang cermin tikung telah dipasang pada lokasi seperti tabel 2.10 Tabel 2.10 Data Lokasi Cermin Tikung dan Kondisi No Wilayah Lokasi Kondisi 1 Daud Rasidi Kp. Baru Baik 3 Pdg Panjang - Padang Bukit Berbunga Baik 4 Pdg Panjang - Padang Kelok Sukma Baik 5 Kp. Teleng Pangkalan Ojek Baik 6 Agussalim Seroja Baik 7 Agussalim Tikungan DPRD Baik 8 Blkg Smp Mesjid Nurul Amri Baik 9 Kamarullah Dekat Mtsn Baik 10 Tanjung Dekat Persawahan Baik 11 Tanjung Pendakian Simp. Tanjung Baik 12 Rsud - Kacang Kayu Kelok Tahu Baik 13 Rsud - Kacang Kayu Simp. Solok Batuang Ateh Baik 14 Rsud - Kacang Kayu Depan Smu Unggul Baik 15 A. Yani Jembatan Ngalau Baik 16 Sei Andok Kub. Cino Baik 17 Lingkar Selatan Simp. 3 Arah. Kp. Manggih Baik 18 Lingkar Selatan Simp. 3 Arah. Sei Andok Baik 19 Arah Mifan Sebelum Mifan Baik 20 Sigando Dekat SD 06 Baik 21 Sigando Sesudah SD 06 Baik 22 Sigando Sebelum Mesjid Assasi Baik 23 Koto Panjang Simpang Kolor Baik 24 Kantor Camat Timur Sesudah Camat Timur Baik 25 Kantor Camat Timur Sesudah Camat Timur Baik 26 Guguk Malintang Dibawah Kantor Lurah (Mushola Amanah) Baik 27 Guguk Malintang Simpang Tiga Mesjid Tanah Bato Baik 28 Padang Reno Perumahan Padang Reno Baik 29 Kampung Manggis Simpang SD Baik 30 Guguk malintang Depan Kantor Lurah Baik 31 Tanah Pak lambik Simpang RT IV Baik 32 Ganting Depan PS Bangunan Ganting Baik 33 Jl. Rohana Kudus Simpang 3 Rohana Kudus Baik 34 Tanah Hitam Rusunawa Baik 35 Tanah Hitam Rusunawa Baik Sumber : Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan, 2022 28
Cermin tikung yang terpasang pada umumnya dalam keadaan baik, namun kaca cermin perlu dilakukan penggantian dalam jangka waktu tertentu. Sementara kebutuhan masih banyak lokasi-lokasi yang perlu dipasang cermin tikung dimaksud. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan penumpang umum untuk menurunkan dan/atau menaikan penumpang. Keberadaan halte sebagai tempat menunggu kendaraan umum sangat diperlukan bagi masyarakat yang membutuhkan jasa angkutan umum. Halte yang terpasang sebanyak 21 unit di Kota Padang Panjang dan data Halte disajikan pada tabel 2.11 Tabel 2.11 Data Halte Kota Padang Panjang Tahun 2022 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Nama Halte Halte simpang Perumnas Halte SDN 12 Halte Simpang PDIKM Halte Simpang SMP 1 Halte SMA Muhammadiyah Halte SMA 1 Halte Simpang Koto Halte KLK Halte Simpang Monas Halte SMP 3 Halte Simpang Guguk Kaliliang Halte Simpang Ransam Halte Simpang Kacang Kayu Halte Solok Batuang Halte SMA Unggul Halte Simpang Gantiang Halte RSUD Halte Simpang Bukit Kanduang Halte Thawalib Halte Pertiwi Halte SMK 2 Lokasi Jl. ST. Syahrir Jl. ST. Syahrir Jl. ST. Syahrir Jl. Sudirman Jl. KH. Ahmad Dahlan Jl. KH. Ahmad Dahlan Jl. A. Yani Jl. A. Yani Jl. A. Yani Jl. A. Yani Jl. A. Yani Jl. A. Yani Jl. A. Yani Bypass Bypass Bypass Bypass Bypass Jl. Dr. Hamka Jl. Soekarno Hatta Sigando Kondisi Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Sumber : Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan, 2022 Secara keseluruhan halte yang berada di Kota Padang Panjang masih dapat digunakan sebagaimana mestinya. Untuk kebutuhan kedepannya perlu penambahan halte pada lokasi-lokasi yang merupakan kantong penumpang atau pada ruas jalan yang dilewati angkutan umum Pagar Pengaman atau guardrail adalah sarana lalu lintas yang bermanfaat untuk melindungi kendaraan yang melalui daerah terjal/jurang yang rawan kecelakaan. Adapun data pemasangan guardrail di Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel berikut : 29
Tabel 2.12 Data Lokasi Pemasangan Guadrail dan Kondisi Posisi Kondisi No 1 2 3 4 Ruas Jalan By Pass (Dekat Pabrik Tahu) By Pass (Simpang Bukit Kandung) By Pass (Sebelum RSUD) By Pass (Solok Batung) Kiri 76 56 80 Kanan Rusak Kiri 76 48 172 72 4 Rusak Kanan 4 Panjang (M) 152 104 172 160 Keterangan Dibuka Untuk Akses Jalan 5 6 Sesudah Camat Timur Simpang DPRD 88 52 28 4 140 32 Hilang / Dibuka 7 8 9 Bukit Berbunga (Arah Batas Kota) Jembatan Kamba Batas Kota Jembatan Putih (Arah Mifan) 72 44 72 16 72 60 72 Hilang / Dibuka 10 Sei Andok (Dari Tn. 32 32 Hitam) 11 Koto Katiak (Islamic 100 100 Center) 12 Kampung Baru Sumber : Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan, 2022 40 40 Pagar pengaman yang terpasang secara keseluruhan dalam kondisi baik, ada beberapa yang hilang atau dibuka karena pembukaan akses jalan sehingga diperlukan perbaikan dan rehabilitasi, berkenaan dengan kondisi geografis Padang Panjang maka masih banyak ruas jalan yang perlu dilakukan pemasangan pagar pengamanan atau guardrail. Ketersediaan layanan transportasi umum merupakan bagian dari sistem transportasi dimaksudkan untuk melayani mobilitas orang dan barang dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur. Namun di Kota Padang Panjang kondisi layanan transportasi umum belum optimal, salah satunya disebabkan oleh masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi terutama roda dua, menurunnya jumlah penumpang angkutan umum dan kinerja angkutan umum yang rendah. Peningkatan jumlah kepemilikan kendaraan pribadi menyebabkan jumlah penumpang angkutan umum terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun Kondisi ini berdampak pada jasa usaha angkutan umum di Kota Padang Panjang dimana load factor penumpang angkutan umum cukup rendah. Maka perlu disikapi oleh pemerintah daerah dengan berkerjasama dengan penyedia jasa angkutan umum untuk dapat meningkatkan sarana dan prasarana serta pelayanan transportasi yang layak. 30
Berdasarkan jumlah kuota angkutan darat yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang sebanyak 129 unit angkutan sementara yang melakukan pengurusan kartu pengawasan dapat dilihat pada tabel berikut pada tabel berikut : Tabel. 2.13 Jumlah Angkutan Darat yang mengurus Kartu Pengawasan Tahun 2022 Tahun 2018 Jumlah Angkutan Kota 86 Urus KP 45 Jumlah Angkutan Perbatasan 43 Urus KP 25 2019 86 55 43 25 2020 86 37 43 27 2021 86 29 43 28 2022 86 48 43 28 Sumber : Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, 2022 Adapun yang menjadi kendala terkairt menurunnya jumlah angkutan umum yang beroperasi selain berkurangnya jumlah kendaraan yang beroperasi juga rendahnya kesadaran perusahaan angkutan dalam pengurusan izin angkutan umum. Dalam rangka memberikan jaminan keselamatan setiap angkutan orang dan barang perlu dilakukan pemeriksaan laik kendaraannya jalan kendaraan wajib melakukan pengujian kendaraan bermotor. Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang memiliki 1 unit pengujian kendaraan bermotor. Berikut kami sajikan data perkembangan kendaraan wajib uji tahun 2016 - 2022 seperti tabel berikut : Tabel 2.14 Data Jumlah Kendaraan Wajib Uji Tahun 2016-2022 No 1 Jenis Kendaraan Mini Bus Satuan Unit 2016 245 2017 267 Jumlah Kendaraan Tahun 2018 255 2019 268 2020 207 2021 152 2 Bus Unit 99 118 142 135 59 103 3 4 Mobil Penumpang Umum Pick Up Unit Unit 38 796 40 791 31 812 26 687 20 451 37 462 5 Tangki Unit 31 26 9 18 11 13 6 Truck Unit 591 663 832 605 350 293 7 Dump Truck Unit 95 96 24 77 50 43 8 Box Unit 114 129 22 208 163 77 9 Mobil Derek Unit 2 1 2 1 1 1 Sumber : UPTD PKB Dinas Perhubungan, 2022 2022 152 112 37 477 5 294 38 81 1 31
Berdasarkan taman kendaraan wajib uji di Kota Padang Panjang tidak selalu melakukan pengujian di UPTD PKB Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang, sebagian melakukan numpang uji di daerah lain, tidak lolos uji, tidak melakukan pengujian, sehingga hal ini mengakibatkan kenaikan angka pengujian tidak signifikan. Untuk menindaklanjutinya perlu dilakukan penertiban dijalan raya. Untuk mendukung pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Kota Padang Panjang, maka Dinas Perhubungan harus memenuhi sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor guna memeriksa persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan tersebut. Adapun alat-alat yang digunakan untuk pengujian kendaraan bermotor pada UPTD PKB Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.15 Data Sarana Alat Uji Kendaraan Bermotor tahun 2022 No Nama Alat Tahun pembelian Kondisi 1 Genset (Kapasitas 70 Kvolt) 2011 Baik 2 Kompressor 2011 Baik 3 Brake Tester 2011 Baik 4 Speedometer Tester 2012 Baik 5 Side Slip Tester 2012 Baik 6 Headlight Tester 2013 Baik 7 Axle Play Detector 2013 Baik 8 Gas Analyzer 2013 Baik 9 Sound Level Tester 2013 Baik 10 Diesel Smoke Tester 2009 Rusak 11 Tint Meter Inspector 2012 Baik 12 Pengukuran Kedalaman Alur Ban 2015 Baik 13 Diesel Smoke Tester 2018 Baik Sumber : UPTD PKB Dinas Perhubungan, 2022 Alat-alat pengujian kendaraan bermotor secara keseluruhan dalam kondisi baik, hal ini perlu ditunjang secara rutin dengan melakukan rehabilitasi dan kalibrasi secara berkala. Salah satu prasarana angkutan yang harus dimiliki kota poadang panjabg adalah terminal mendukung kinerja lalu lintas dan angkutan umum. Berdasarkan wewenang Kab/kota Kota Padang Panjang hanya berhak memberikan layanan tipe C untuk angkutan kota. Sehingga dari table dibawah dapat dilihat infstaruktur terminal tipe C pada tabel berikut : 32
Tabel. 2.16 Data Terminal Kota Padang Panjang Tahun 2015-2022 Jenis Jumlah Terminal Tahun Luas Terminal 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Terminal C 1 1 1 1 1 1 1 1 1,1 m2 Terminal B 1
2,1 m2 Sumber : Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, 2022 Pelayanan Terminal Tipe C perlu ditingkat baik sarana dan prasarana penduikung serta tata kelolanya sehingga kedepannya dapat dioperasikan dengan optimal. Fasilitas lainnya yang menunjang kelancaran lalu lintas adalah tersesdianya lahan parkir yang mencukupi di wilayah Kota Padang Panjang. Pada saat ini fasilitas parkir yang dikelola Dinas Perhubungan di Kota Padang panjang dapat dilihat table tabel berikut : Tabel 2.17 Data Lokasi Parkir di Kota Padang Panjang Tahun 2022 No Lokasi Parkir Peruntukan Panjang (M) Daya Tampung 1 Jl. Lingkar Pasar Sayur Roda 2 22 35 2 Jl. M. Yamin (Depan Bank Nagari) Roda 4 40 14 3 Jl. Abdul Muis (Depan RM Cahaya Baru) Roda 2 101 150 4 Jl. Imam Bonjol (Depan Toko Tiara) Roda 4 dan Roda 6 45 15 5 Jl. Imam Bonjol (Depan Pasar Pusat) Roda 4 24 10 6 Jl. Imam Bonjol (Depan Pasar Pusat) Roda 4 24 10 7 8 Jl. Imam Bonjol (Depan Kantor Pasar) Jl. Imam Bonjol (Depan AS Rupa) Roda 4 dan Roda 6 Roda 2 dan Roda 4 25 40 15 14 9 Jl. M. Syafei (Depan Kantor Bangunan Panama) Roda 2 16 20 10 11 Jl. Khatib Sulaiman (Samping Timur Pasar Pusat) Jl. Khatib Sulaiman (Simpang 4)) Roda 2 Roda 2 44 24 65 40 12 Jl. Khatib Sulaiman (Depan Toko Bandaro) Roda 2 24 40 13 Jl. Khatib Sulaiman (Depan Toko MT) Roda 2 dan Roda 4 24 10 33
14 Jl. Khatib Sulaiman (Depan Toko Suasana Baru) Roda 2 20 32 15 Jl. Khatib Sulaiman (Rumah Makan Singgalang) Roda 2 dan Roda 4 22 25 16 Gang Kecap Roda 4 dan Roda 6 26 12 Sumber : Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, 2022 Ketersediaan fasilitas parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan cukup baik namun belum dapat memenuhi kebutuhan ruang parkir yang ada terutama kawasan tertentu seperti pasar, sehingga perlu kedepannya dipertimbangan pembangunan taman parkir/gedung parkir. 2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG PANJANG Pencapaian kinerja pelayanan pada Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang menurut indikator pelayanan Dinas Perhubungan meliputi masalah peningkatan kualitas lalu lintas, kelancaran arus barang pelayanan angkutan umum serta pelayanan pada pengujian kendaraan bermotor. Rasio izin trayek angkutan umum Kota Padang Panjang relatif kecil cenderung menurun dari tahun ke tahun, demikian juga halnya dengan perbandingan arus penumpang dengan kendaraan. Hal ini disebabkan oleh pertambahan jumlah penduduk tidak sejalan dengan pertumbuhan jumlah trayek/angkutan umum sebagaimana disajikan tabel berikut. Tabel 2.18 Perbandingan Pertambahan Jumlah Penduduk dengan Pertumbuhan Jumlah Trayek Angkutan umum di Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022 No Uraian 2018 2019 2020 2021 2022 1 Jumlah Izin Trayek (Dokumen) 110 110 110 110 110 2 Jumlah Penduduk (Jiwa) 56562 58415 60840 63265 65690 3 Jumlah Penduduk (Jiwa) 0.001944769 0.001883078 0.001808021 0.001808021 0.001808021 Sumber : Dinas Perhubungan, Tahun 2023 Jumlah angkutan umum Kota Padang Panjang tidak bertambah dari tahun ke tahun (110 angkutan). Pertambahan juga tidak signifikan karena hanya sejalan dengan pertambahan jumlah peduduk. Hal ini disebabkan terus meningkatnya jumlah pengguna angkutan pribadi maupun penggunaan angkutan pribadi menjadi angkutan umum non formal. Disamping itu, dengan tidak signifikannya pertambahan pengguna angkutan umum, menyebabkan lesunya pengusaha angkutan dan tidak optimalnya pemeliharaan dan layanan angkutan umum. Secara umum perkembangan arus penumpang angkutan umum Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022 disajikan dalam tabel berikut : 34
Tabel 2.19 Jumlah Arus Penumpang Kota Padang Panjang Tahun 2018 - 2022 No Uraian 2018 2019 2020 2021 2022 1 Jumlah Angkutan darat 110 110 110 110 110 2 Jumlah Penumpang 132.451 108.799 123.516 125.847 131.395 3 Persentase Perbandingan 0,083 0,101 0,089 0,088 0,084 Sumber : Dinas Perhubungan, Tahun 2023 Kinerja urusan perhubungan juga ditunjang dengan ketersediaan sarana prasarana perhubungan seperti dibidang lalu lintas terutama terkait ketersedian fasilitas keselamatan lalu lintas. Kota Padang Panjang terus melengkapi ketersediaan fasilitas keselamatan lalu lintas dari tahun ke tahun. Walaupun secara umum kondisi fasilitas keselamatan lalu lintas terpasang sudah cukup baik 82,75 persen namun tetap diperlukan peningkatan kualitas seperti rambu, cermin tikung, marka jalan traffic light, waerning light dan lain sebagainya mempunyai usia pakai sehingga diperlukan pergantian, rehabilitasi maupun perbaikan, begitu juga dengan kuantitas fasilitas keselamatan lalu lintas dimana pertumbuhan kota dan perekonomian menyebabkan perubahan pada tatanan lalu lintas sehingga peningkatan kuantitas ketersediaan fasilitas keselamatan ini juga harus ditambah dari tahun ke tahun. Perubahan aturan dan perkembangan tekhnologi juga membuat perkembangan dari sisi teknologi pada saran dan prasarana lalu lintas seperti contoh ketersediaan Area Traffic Control System untuk pengatuan lalu lintas yang diterapkan pada system Traffic Light yang ada serta belum adanya suatu system informasi manajemen lalu lintas yang memadai, namun demikian pada kondisi yang ada sekarang ini ketersediaan sarana pehubungan Kota Padang Panjang dari tahun 2018-2022 dapat disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.20 Jumlah Prasarana Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022 No Uraian 2018 2019 2020 2021 2022 1 Jumlah rambu (buah) 847 877 680 485 493 2 Jumlah traffic light (tiang 7 7 7 7 7 3 Jumlah warning light (tiang) 25 25 27 33 34 4 Jumlah halte (buah) 21 21 21 21 21 5 Jumlah pagar pembatas jalan portable (buah) na na na Na 1136 6 Jumlah Cermin Tikung 27 33 33 30 33 7 Zoss 3 3 3 3 3 8 Gerbang KTL 3 3 3 3 3 9 Running Text 2 2 2 2 2 10 Persentase ketersediaan rambu dalam kondisi baik 80,25 80,40 81,99 82,50 82,75 Sumber : Dinas Perhubungan, Tahun 2023 35
Untuk mendukung kegiatan pengujian kendaraan bermotor di Kota Padang Panjang, maka Dinas Perhubungan berupaya memenuhi fasilitas alat pengujian kendaraan bermotor guna memeriksa persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan tersebut. Gambaran perkembangan uji keur kendaraan di Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022 disajikan dalam tabel berikut : Tabel 2.21 Perkembangan Uji Keur Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022 No Uraian 2018 2019 2020 2021 2022 1 Jumlah kendaraan wajib keur 1.168 1.175 1.180 1.180 1.197 2 Jumlah kendaraan yang melakukan 778 776 775 778 799 keur 3 Persentase kendaaraan yang 66.61 66.04 65.68 65.93 66.75 melakukan keur Sumber : Dinas Perhubungan, Tahun 2023 Jumlah Kendaraan yang melakukan wajib uji di UPTD PKB Dinas perhubungan tidak selalu menunjukan kenaikan siginifikan, disebabkan beberapa faktor antara lain seperti kendaraan melakukan numpang uji di daerah lain, tidak lolos uji atau tidak melakukan keur. Capaian Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Program Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.22 Capaian Kinerja Indikator Sasaran dan Program Dinas Perhubungan Tahun 2018-2022 No 1 2 Uraian Rasio Konektivitas Kota Ratio Kinerja Lalu Lintas 2018 38.84 0.339 2019 38.84 0.339 2020 38.84 0.339 2021 38.84 0.339 2022 1 0.339 3 Persentase layanan angkutan darat 0.0649 0.0790 0.696 0.0685 0.0655 4 Persentase kendaraan memiliki keur 66.61 66.04 65.68 66.10 66.75 dibagi jumlah kendaraan wajib keur 5 Rasio panjang jalan perjumlah 0.00446 0.00426 0.00442 0.00403 0.00373 kendaraan Sumber : Dinas Perhubungan, Tahun 2023 Capaian Indikator Sasaran dan Program merupakan tolok ukur bagi Dinas Perhubungan dalam melakukan pelayanan public dalam urusan perhubungan, dimana capaian ini didukung oleh kegiatan dan sub kegiatan yang memuat peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan infrastruktur yang berkualitas. 36
Pencapaian Kinerja Layanan Perhubungan merupakan capaian dalam memberikan pelayanan pada kelompok sasaran yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan. Adapun capaian kinerja pelayanan dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 37
Tabel 2.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang 38
41
Pencapaian Kinerja Pelayanan Urusan Perhubungan mengalami peningkatan, terlihat pada Indikator Kinerja setelah perubahan dimana indeks kualitas layanan infrastruktur perhubungan tahun 2021 dari target 72.00 terealisasi sebesar 97,46 dan pada tahun 2022 target yang semula 72,05 diperbaiki menjadi 97,50 dikarenakan capaian tahun sebelumnya melebihi target tahun berjalan dan terealisasi sebesar 96,62. Untuk target renstra periode 2024-2026 disinkronkan dengan capaian tahun sebelumnya agar capaian kinerja dapat dihitung secara realistis. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan tahun 2022 sebesar 99,09% dari target 97,50 dan terealisasi sebesar 96,62. Penghitungan nilai indikator kinerja diatas berdasarkan nilai suvey kepuasan masyarakat terhadap infrastruktur perhubungan di Kota Padang Panjang. Hasil perhitungan nilai SKM setiap unsur pelayanan, mayoritas kinerja unsur pelayanan adalah Sangat Baik. Dari 26 unsur pelayanan yang ada, terdapat 24 unsur pelayanan yang berada pada nilai kinerja unsur pelayanan Sangat Baik, 1 unsur berada pada nilai kinerja unsur Baik dan 1 unsur berada pada kinerja unsur Kurang Baik. Jika dilihat lebih detail unsur memperoleh nilai tertinggi terdapat 9 yang masing-masingnya memperoleh nilai rata-rata sama sebesar 4,000 (100), yaitu : a) unsur pemanfaatan marka jalan di jalan kota Padang Panjang (Unsur ke-7), b) unsur kesesuaian pemanfaatan marka jalan di kota Padang Panjang (Unsur ke- 8), c) unsur ketersediaan pelayanan uji kelayakan kendaraan di kota Padang Panjang (Unsur ke-14), d) unsur manfaat layanan uji kelayakan kendaraan di kota Padang Panjang (Unsur ke-16), e) unsur kesesuaian sarana dan prasarana infrastruktur layanan uji kelayakan kendaraan yang disediakan oleh pemerintah kota Padang Panjang (Unsur ke- 17), f) unsur kemanfaatan lampu penerangan jalan di kota Padang Panjang (Unsur ke- 20, g) unsur keberadaan petugas parkir di kota Padang Panjang (Unsur ke-24), h) unsur fungsi petugas parkir di kota Padang Panjang (Unsur ke-25), i) unsur kemahalan biaya retribusi parkir yang harus dibayar di kota Padang Panjang (Unsur ke-26). telah 42
Penilaian persepsi masyarakat terhadap penilaian 9 unsur tersebut yaitu sangat memuaskan, sehingga harus dipertahankan pada masa yang akan datang. Sedangkan terdapat 2 unsur terendah dan berada pada kinerja unsur Baik dan Kurang Baik. Terdapat 1 unsur yang berada pada kinerja unsur Baik yaitu unsur kepedulian petugas dishub di area padat aktifitas publik di kota Padang Panjang (Unsur ke-13) memperoleh nilai rata-rata sebesar 3,260 (81,50). Sedangkan 1 unsur lainnya berada pada kinerja unsur Kurang Baik yaitu unsur ketersediaan prasarana/lahan parkir di kota Padang Panjang (Unsur ke-22) memperoleh nilai rata-rata sebesar 2,970 (74,25). Penilaian masyarakat terhadap 2 unsur terendah tersebut yaitu : a. Lahan parkir yang ada di kota Padang Panjang belum mencukupi untuk masyarakat, terutama di pasar dan daerah pasar kuliner sehingga parkir banyak dilakukan dibahu jalan dan antri parkir. b. Menurut sebagian besar masyarakat mengatakan bahwasannya petugas 24 dishub kurang membantu masyarakat terutama di Jl. Jendral Sudirman. Oleh karenanya berdasarkan hasil olah data Survei Kepuasan Masyarakat pada layanan infrastruktur Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang, maka diperoleh nilai SKM layanan infrastruktur sebesar 96,62 termasuk dalam mutu A dan kategori kinerja pelayanan Sangat Baik. (Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Traffict Light, Petugas, Uji KB, Lampu Jalan, dan Lahan Parkir). Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perhubungan Kota Padang PanjangTahun 2019-2022 dapat dilihat pada table berikut : 43
Tabel 2.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perhubungan 44
46
48
Target dan realisasi anggaran pada Dinas Perhubungan pada periode 2019-2022 mengalami capaian yang cukup baik terlihat dari ratio antara target dan realisasi diatas 75%. 49
2.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung jenis layanan Dinas Perhubungan yang diimplementasikan dengan pelaksanaan kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas yang menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan. Adapun kelompok sasaran layanan urusan perhubungan yaitu masyarakat pejalan kaki, pengguna jalan, angkutan umum dan barang. Sedangkan Mitra Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan diantaranya Polres, TNI, Jasa Raharja, Organda. 2.5 TANTANGAN DAN PELUANG PEMBANGUNAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH Hasil analis terhadap Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang serta hasil telaahan terhadap RTRW berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan pada Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang seiring dengan penggunaan anggaran. Tantangan 1. Peningkatan pelayanan angkutan umum seperti ketersediaan infrastruktur terminal Tipe C, peningkatan animo masyarakat menggunakan angkutan umum, pengembangan jaringan trayek angkutan, peningkatan sarana dan kapasitas layanan angkutan umum. 2. Peningkatan pelayanan angkutan barang seperti analisa kebutuhan infrastruktur pangkalan dan rest area angkutan barang serta manajemen disrtibusi dan bongkar muat. 3. Peningkatan pelayanan parkir serta fasilitas perpakiran. 4. Peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor. 5. Peningkatan pelayanan serta perlengkapan lalu lintas dalam rangka keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas. Peluang 1. Optimalisasi pemanfaatan terminal Tipe C yang telah ada dengan meingkatkan sarana prasarana pendukung. 2. Penataan jaringan trayek angkutan kota, sinkronisasi terkait penatausahaan angkutan umum antar pengusaha dengan pemerintah daerah. 3. Optimalisasi pangkalan truk dan rest area angkutan barang sesuai dengan DED Rest Area. 4. Penetapan rute angkutan barang dan bongkar muat dan lokasi bongkar muat pada kawasan bisnis. dari 50
5. Melakukan analisa kebutuhan dan penambahan kantong parkir pada lokasi tertentu, taman parkir serta gedung parkir. 6. Perlunya analisa kebutuhan terhadap sarana dan prasarana perlengkapan lalu lintas. 7. Menjaga kualitas perlengkapan lalu lintas melalui kegiatan pengadaaan dan rehabilitasi. 8. Perlunya penengakan hukum bersama stakeholder terkait. 9. Pengembangan wawasan dan kompetensi SDM baik pengujian, lalu lintas dan angkutan melalui pendidikan dan latihan yang berkompetensi. 51
3.1 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH Dalam rangka meningkatkan dan pengembangan pelayanan, maka Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang harus mengindentifikasi masalah yang dihadapi berdasarkan tugas dan fungsi, sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut : Tabel 3.1 Identifikasi Masalah Berdasarkan Tugas dan Fungsi Aspek Capaian/Kondisi Standar yang Faktor yang mempengaruhi Permasalahan Kajian saat ini digunakan Intenal Eksternal Pelayanan OPD Bidang Lalu Lintas Sumber Kuantitas : PP 51 Tahun Penempatan pegawai Memperbarui Belum optimal Daya kurang Tenaga 2012 sesuai kompetensi kerjasama penyesuaian Manusia Lapangan, Tenaga UU Nomor Keterbatasan Anggaran dengan kebutuhan Teknis 22Tahun Peningkatan SDM belum Sekolah pegawai Kualitas : perlu 2009 terakomodir di BKPSDM Kedinasan Peningkatan ASN Transportasi yang terkait berkompetensi rekruitmen dan pelaksanaan ASN diklat teknis Persetujuan (andalalin, PPNS, Anggaran dari petugas jalan TAPD raya, dll) dan ahli transportasi Sarana dan Kuantitas : UU Nomor
Keterbatasan Usulan
Masih Prasana lalu kurang
22Tahun Anggaran
Musrenbang rendahnya
lintas penunjang sarana 2009
Sarana dan pokir sarana dan mobilisasi pendukung Terkait prasarana Kurangnya persetujuan perlengkapan perencanaan lalu lintas dan anggaran Kualitas : dari TAPD perlu peningkatan baik pengadaan maupun pemeliharaan Sistem Informasi Belum tersedianya system informasi UU Nomor 22Tahun Keterbatasan anggaran Pembaruan Belum tersedianya 52
Manjemen manajemen lalu lalu Lintas lintas serta ketersediaan data yang mencukupi Peningkatan Minimnya kegiatan kesadaran sosialisasi yang berlalu lintas dilakukan dan kerjasama dengan instansi terkait Regulasi Payung hukum pelaksanaan tupoksi perhubungan Bidang Angkutan dan Perpakiran SIM Belum ada sistim Angkutan informasi manajemen Angkutan Jalan Sumber Kuantitas : kurang Daya Tenaga Lapangan, Manusia Tenaga Teknis yang berkompetensi (pengelola terminal, angkutan, perizinan, dll dll) dan ahli transportasi Kualitas : perlu Peningkatan, penerimaan asn yang berkopetensi dan pelaksanaan diklat teknis Moda Ketersediaan angkutan anngkutan yang belum memadai Pelayanan yang belum maksimal Menjamurnya ojek pangkalan dan online 2009 UU Nomor 22Tahun 2009 UU Nomor 22Tahun 2009 UU Nomor 22 Tahun 2009 PP 51 Tahun 2012 UU Nomor 22 Tahun 2009 dan tenaga ahli Belum tersedianya insfrastruktur Terbatasnya Anggaran Belum lengkapnya payung hukum pelaksanaan tupoksi perhubungan Belum adanya kegiatan dan anggaran Kurangnya tenaga ahli Belum tersedianya infrastruktur pendukung Penempatan pegawai sesuai kompetensi Keterbatasan Anggaran Perlu kajian ulang moda transportasi Ketersediaan data angkutan Perlu penataan angkutan Kerjasama dengan Sekolah transportasi Rendahnya kesadaran masyarakat mematuhi aturan lalu lintas Terkait koordinasi dengan Bagian Hukum Pembaruan Kerjasama dengan Sekolah transportasi Persetujuan dari Wako melalui BPKSDM terkait penerimaan ASN Terkait Rekrutmen PNS formasi lulusan tranportasi Persetujuan Anggaran dari TAPD Perlunya mengoptimalka n kerja sama dengan instasni terkait dan rekrutmen Koordinasi dengan stake holder terkait Kerjasama dalam pengakan peraturan saran penunjang dan data yang akurat Masih banyaknya kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas Kurang kuatnya penegakkan peraturan daerah Belum tersedianya data dan layanan Informasi dan data yang memadai Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan pelayanan LLAJ Belum optimal penyesuaian kebutuhan pegawai Kurangnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum 53
Perpakiran Terminal C Pangkalan Truck / rest area truk regulasi UPTD PKB Sumber Daya Manusia Sarana prasarana SEKRETARIAT Akuntabilitas Kinerja Organisasi Sumber daya manusia Belum tersedianya fasilitas parkir yang memadai dan sesuai kebutuhan Masih belum tersedianya terminal angkutan umum yang representatif dan status lahan yang belum jelas Kurang memadainya fasilitas rest area/pangkalan truck Payung hukum pelaksanaan tupoksi perhubungan Kurangnya jumlah penguji sesuai dengan kebutuhan dan sertifikasi teknis Belum tersedianya penguji sesuai kebutuhan Sarana alat uji yang belum rmaksimal Perbaikan Gedung uji Nilai Sakip Masih CC Masih kurangnya ketersediaan asn sesuai dengan kebutuhan pada secretariat UU Nomor 22 Tahun 2009 PM Hub No 79 Tahun 2018, pm 132 th 2015 (dicabut pm 24 th 2021) UU Nomor 22 Tahun 2009 UU Nomor 22Tahun 2009 PM Hub No 133 Tahun 2015(dicabut pm 19 th 2021) PM Hub No 33 Tahun 2018 (dirubah pm 30 th 2020, dirubah pm 23 th 2021) Permenpan 53 tahun 2014 Permenpan terbaru Ketersediaan lahan untuk fasilitas parker yang sangat kurang di kawasan tertentu Belum ada kajian terminal dan lokasi yang representatif Rehabilitasi rest area/pangkalan truk Belum lengkapnya payung hukum pelaksanaan tupoksi perhubungan jumlah penguji sesuai kompetensi belum cukup Penambahan dan rehab mesin Perlu rehab gedung Melakukan revisi dokumen perencanaan Jumlah asn yang tidak mencukupi Perlu peningkatan Peran Swasta pemilik lahan Peran Pemerintah dalam optimalisasi terminal Pengemudi Belum tertib dalam memanfaatkan rest area/pangkalan truk Terkait koordinasi dengan Bagian Hukum Perlunya mengoptimalkan kerja sama dengan instasni terkait dan rekrutmen Keterbatasan Anggaran Review dokumen perencanaan dari Inspektorat Koordinasi dengan bpksdm Masih menggunakan badan jalan dan masih banyaknya lokasi parkir liar Tidak terpelihara dan berfungsinya Terminal C secara maksimal Banyaknya pengemudi angkutan barang yang belum tertib Kurang kuatnya penegakkan peraturan daerah Pelayanan kurang optimal Pelayanan yang belum optimal dan sesuai dengan prosedur Hasil evaluasi kinerja belum optimal Belum optimal penyesuaian kebutuhan pegawai 54
Sarana dan Ketersediaan Tidak mencukupi untuk Koordinasi terkait Kurang prasarana perelengkapan semua bagian yang ada penganggaran optimalnya dan peralatan pengerjaannya yang kurang Berdasarkan tabel diatas dapat simpulkan bahwa permasalahan pada urusan perhubungan di Kota Padang Panjang adalah belum optimalnya penyelenggaraan kendaraan angkutan kota sebagai alat transportasi masyarakat, belum optimalnya layanan dan fasilitas keselamatan lalu lintas transportasi darat serta belum optimalnya pengoperasian pelayanan pengujian kendaraan bermotor. 3.2 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA Tabel 3.2 Komparasi Visi dan Misi Renstra Kota Padang Panjang Terhadap Visi Misi Renstra Propinsi atau Renstra K/L No Visi Misi RPJMD Kota Padang Visi Misi Renstra Dishub Visi Misi Panjang Propinsi Sumatera Barat Kementrian/Lembaga 1. Visi : Visi : Visi : Untuk Kejayaan Padang Panjang Terwujudnya Pelayanan Konektivitas Nasional yang Yang Bermarwah Dan Bermartabat Transportasi yang Handal dan Handal, Berdaya Saing, dan Terpadu Memberikan Nilai Tambah 2. Misi : Misi : Misi: Meningkatkan Pertumbuhan a. Meningkatkan a. Meningkatkan integrasi Ekonomi Unggulan Daerah pembangunan dan antar moda dan Berbasis Pembangunan mengoptimalkan sarana aksesibilitas masyarakat Berkelanjutan prasarana Transportasi yang terhadap pelayanan jasa Berkelanjutan transportasi untuk b. Mewujudkan keamanan, mendukung keselamatan dan pengembangan kenyamanan transportasi konektivitas antar wilayah; dengan meningkatkan b. Meningkatkan kinerja Pelayanan, Fungsi Forum pelayanan jasa transportasi Koordinasi Lalu Lintas dengan memanfaatkan Angkutan & Peran Serta teknologi yang tepat guna Masyarakat dalam dan tepat sasaran didukung Penyelenggaraan oleh SDM yang profesional Transportasi serta antisipatif terhadap potensi kebencanaan; c. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi didukung oleh kualitas dan 55
kompetensi SDM operator dan pelaksana industri transportasi yang berdaya saing internasional, mandiri dan produktif; d. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi dan penguatan di bidang peraturan, kelembagaan, sumber daya aparatur dan penegakan hukum secara konsisten; 3.3 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH Hasil telaahan terhadap rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis dan arah kebijakan ruang, menunjukkan bahwa Kota Padang Panjang yang berada yang terletak pada titik silang arus lalu lintas, memiliki posisi yang sangat strategis dan memiliki potensi ekonomi, tidak saja berskala lokal maupun regional. Beberapa potensi unggulan lokal Kota Padang Panjang antara lain sektor pariwisata, dan perdagangan serta sektor jasa.. Tujuan penyusunan kajian lingkungan hidup strategis adalah mensinergikan prinsip- prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan kota Padang Panjang dan menjadikan prinsip-prinsip ini sebagai landasan penyusunan rencana, kebijakan dan program yang tertanam dalam RTRW Kota Padang Panjang. Hasil analisis Tim KLHS dalam target capaian pembangunan berkelanjutan 2024 adalah persentase penggunaan moda tranportasi umum di perkotaan. Dengan isu utama utama dan isu strategis KLHS 2024-2026 terkait Dinas Perhubungan seperti tabel berikut : Tabel 3.3 Telaah Terhadap KLHS 2024-2026 Isu Utama Pencapaian TPB Isu Strategis Menjadikan Kota Permukiman yang Aman Tangguh dan Berkelanjutan Jasa dan Inklusif, ekosistem Pemeliharaan kualitas udara kategori tinggi dan sangat tinggi 52,57% Skenario Menaikkan persentase pengguna moda transportasi umum perkotaan menjadi 20,15% dari target nasional 32% di Rekomendasi 1. Penggunaan transportasi ramah lingkungan 2. Mendorong Penataan dan pembangunan sistem transportasi masal 3. Pengujian emisi gas buang berkala moda ransportasi 4. Memberikan rambu- rambu daerah rawan Program Pendukung 1.Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Umum 56
3.4 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS Berdasarkan identifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang, terdapat sejumlah isu strategis sebagai entry point atas kebutuhan antisipasi, penanggulangan, maupun tindak lanjut yang perlu diupayakan. Kapasitas kelembagaan Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang yang sejalan dengan terus bergulirnya roda pemerintahan dan pembangunan di Kota Padang Panjang, perubahan terwujudnya kemapanan tata pemerintahan telah menampakan hasil yang cukup positif. Kondisi ini terlihat dari komitmen pemerintah untuk menetapkan arah dan tujuan serta target-target pembangunan yang akan dicapai dalam setiap periode perencanaan (jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang) sebagai landasan dan acuan dalam pelaksanaan pembangunan. Dari permasalahan-permasalahan yang ada, baik itu berkaitan dengan Pelayanan Perangkat Daerah, sasaran jangka menengah, Renstra K/L serta RTRW dan KLHS, memunculkan permasalahan-permasalahan pokok yang perlu penyelesaian dan solusi untuk maksimalnya pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu ditetapkan isu-isu strategis antara lain : 1. Belum optimalnya kualitas dan layanan angkutan umum sebagai sarana angkutan massal; 2. Rendahnya kesadaran masyarakat mematuhi peraturan lalu lintas 3. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga fasilitas lalu lintas dan angkutan jalan 4. Tingginya angka kecelakaan kendaraan bermotor dan pelanggaran lalu lintas 5. Tingginya tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor 6. Belum memadainya terminal angkutan penumpang dan pangkalan truk (rest area) 7. Belum memadainya sarana dan prasarana lalu lintas 8. Belum memadainya sarana dan prasarana perparkiran 57
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 4.1 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH Mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024- 2026 pada sasaran pertama yaitu Terbangunnya Infrastruktur Layanan Dasar Perkotaan Yang Berkualitas. Penjabaran tujuan dan sasaran serta indikator sasaran dalam perubahan rencana strategis Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang dituangkan dalam berikut : Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah Sasaran RPD Tujuan Sasaran Indikator Transisi Target Tahun Renstra 2023 2024 2025 2026 Terbangunnya IKLI 96,62 96.76 96.83 96.90 Infrastruktur Perhubungan Layanan Dasar Perkotaan yang berkualitas Meningkatny Indeks 96,62 96.76 96.83 96.90 a Kualitas kualitas Infrastruktur Layanan berkelanjuta Infrastruktur n Perhubungan Meningkatnya Rasio 38.84 38.84 38.84 38.84 Penyelenggaraa Konektivitas n Lalu Lintas dan Kota Angkutan Jalan (LLAJ) Kinerja lalu 0.339 0.339 0.339 0.339 Lintas Kota Dalam rangka mewujudkan tujuan pada Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang memiliki 1 (satu) indikator tujuan yaitu Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Perhubungan adalah indikator tujuan yang menghitung dan mengukur indeks kualitas layanan infrastruktur perhubungan dari tahun ke tahun. Sasaran Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang yaitu Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) memiliki 2 (dua) indikator sasaran yaitu Rasio Konektivitas Kota dan Kinerja lalu Lintas (rata-rata). 1. Rasio Konektivitas Kota Rasio Konektivitas Kota = (Ik1 x bobot Angkutan Jalan) + (Ik2 x bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan) 58
IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pd Kota Padang Panjang x bobot trayek) dibagi (jumlah kebutuhan trayek pada Kota Padang Panjang) IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan) = (jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd Kota Padang Panjang x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten/kota tersebut) IK1 (angkutan jalan) - Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP - Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu. Bobot Trayek atau Lintas : a) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1 b) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8 c) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (>3 dalam seminggu), Bobot = 0.5 Kota Padang Panjang tidak ada angkutan sungai, danau dan penyeberangan sehingga dalam penghitungan rasio konektivitas kota cukup menghitung IK 1 yaitu angkutan jalan. 2. Kinerja lalu Lintas Kota V (Volume Kendaraan) Kinerja Lalu Lintas Kota = C (Kapasitas Kendaraan) Pencapaian tujuan dan sasaran ini akan dicapai melalui 1 (satu) program prioritas. Gambaran tentang program prioritas pada tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 4.2 Program Prioritas Pencapaian Sasaran Tahun 2024-2026 Sasaran Program Indikator Program Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Persentase layanan angkutan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan darat Lintas dan Angkutan Jalan Jalan (LLAJ) Persentase Kepemilikan Keur (LLAJ) Kendaraan Bermotor Rasio Panjang Jalan perjumlah kendaraan 59
Program Penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan merupakan satu-satunya program prioritas pada Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang yang memiliki 3 (tiga) indikator program sebagai berikut : 1. Persentase layanan angkutan darat yaitu jumlah penumpang terlayani angkutan kota tiap tahun berbanding jumlah kapasitas penumpang angkutan kota bersangkutan, dengan rumus sebagai berikut : Persentase Layanan Angkutan Darat = Jumlah penumpang terlayani angkutan kota tahun n Jumlah Kapasitas Penumpang Angkutan Kota tahun n Indikator ini menunjukkan optimalisasi angkutan kota yang beroperasi dengan melihat jumlah masyarakat yang menggunakan jasa angkutan kota dalam pemenuhan kebutuhan transportasi di Kota Padang Panjang. 2. Persentase Kepemilikan Keur Kendaraan Bermotor, yaitu jumlah kendaraan yang keur tiap tahun berbanding jumlah kendaraan tahun bersangkutan, dengan formula sebagai berikut : Persentase Kepemilikan Keur kendaraan bermotor = Jumlah kendaraan yang keur tahun n Jumlah kendaraan wajib keur tahun n x 100% Indikator ini menunjukan tingkat laik jalan kendaraan angkutan barang dan orang yang wajib keur secara berkala. 3. Rasio Panjang Jalan perjumlah kendaraan, yaitu total panjang jalan berbanding jumlah kendaraan pada tahun bersangkutan di Kota Padang Panjang, dengan formula sebagai berikut : Rasio Panjang Jalan Perjumlah Kendaraan = Panjang Jalan Jumlah Kendaraan tahun n Indikator ini menunjukkan sarana prasarana yang terpasang pada jalan sepanjang jalan di Kota Padang Panjang dalam kondisi baik, diharapkan dapat membantu dan mewujudkan keselamatan sarana tranportasi untuk keselamatan lalu lintas dijalan raya. tahun x 100% 60
4.2 CASCADING KINERJA PERANGKAT DAERAH 61
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Untuk mewujudkan tujuan Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026, sesuai dengan sasaran pada RPD 2024-2026 yang telah ditetapkan, dan arah kebijakan Perhubungan tiga tahun mendatang yakni : "Terwujudnya Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas" Arah Kebijakan adalah petunjuk yang digunakan sebagai pemandu pelaksana agar strategi efektif dalam mewujudkan visi renstra. Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan adalah peningkatan kualitas pelayanan dan sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Sinergi tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan untuk mewujudkan visi dan misi Pembangun Kota Padang Panjang disektor perhubungan dapat dilihat pada tabel 5.1 Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan TUJUAN : TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKUALITAS SASARAN : TERBANGUNNYA INFRASTRUKTUR LAYANAN DASAR PERKOTAAN YANG BERKUALITAS Tujuan Meningkatnya Kualitas Infrastruktur berkelanjutan Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Strategi Optimalisasi penyelenggaraan kendaraan angkutan kota sebagai alat transportasi masyarakat Arah Kebijakan optimalisasi operasi angkutan kota dan trayek yang dijalani Optimalisasi pendapatan perparkiran Optimalisasi sarana dan prasarana terminal tipe C Peningkatan minat masyarakat menggunakan angkutan umum Penataan/penertiban ojek online atau pangkalan sarana Optimalisasi prasarana melalui APBN, APBD-Prov, dan CSR/Swasta Optimalisasi (perda parkir) penyediaan pengawasan parkir Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perparkiran Penerapan digitalisasi perparkiran Optimalisasi layanan fasilitas dan lalu keselamatan lintas transportasi darat optimalisasi pengawasan lalu lintas di jalan raya pengendalian, Penambahan personil bantuan lalu lintas Meningkatkan kesadaran masyarakat mematuhi peraturan lalu lintas Meningkatkan kesadaran masyarakat menjaga lintas dan angkutan jalan fasilitas lalu 62
Optimalisasi pengelolaan PJU Penyediaan sarana mobilisasi sarana prasarana dan operasional lalu lintas Masih kurangnya ketersedian fasilitas keselamatan lalu lintas Bimtek SDM PPNS untuk menangani pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan Bimtek SDM Penilai andalalin dan manajemen rekayasa lalu lintas, dan tenaga teknis elektro dan IT kurangnya Masih prasarana rehabilitasi, survey dan alat angkut Peningkatan sarana dan prasarana jaringan PJU Kerjasama transformasi PJU (mercury to LED & Smart PJU) sarana dan kegiatan pendukung Sesuai dengan sasaran RPD 2024-2026 sekaligus menjadi tujuan Dinas Perhubungan yakni meningkatnya kualitas infrastruktur berkelanjutan dengan sasaran meningkatnya kinerja lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) melalui strategi meningkatkan kualitas pelayanan dan sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan dengan arah kebijakan peningkatan kualitas pelayanan dan sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Pemantapan pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar Perkotaan yang berkualitas melalui program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dengan indikatornya yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. 63
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2024-2026 dituangkan pada program dan pendanaan berdasarkan nomenklatur serta urusan perhubungan yang telah disesuaikan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pada bab sebelumnya serta dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam tabel berikut ini : 64
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan 65
Dalam menjalankan urusan perhubungan dan mendukung terwujudnya layanan infrastruktur yang berkualitas, maka dalam pencapaiannya dituangkan pada program prioritas yakni Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dan 24 Sub Kegiatan. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2024-2026 berupaya untuk memenuhi kebutuhan layanan infrastruktur baik yang direncanakan maupun melalui permintaan musrenbang dan pokir. Beberapa layanan infrastruktur yang direncanakan pendanaannya antara lain : 1. Penerangan Jalan Umum (PJU); 2. Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas; 3. Layanan Angkutan umum dan barang; 4. Layanan Pengujian Kendaraan Bermotor. 68
BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN Penetapan indikator kinerja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang untuk periode 2024-2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Sesuai dengan sasaran RPD yang salah satunya adalah Terbangunnya Infrastruktur Layanan Dasar Perkotaan yang berkualitas yang menjadi tujuan perangkat daerah yaitu meningkatnya kualitas infrastruktur berkelanjutan dengan indikator yang terukur. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Dinas Perhubungan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja penyelenggaran urusan perhubungan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang mengacu pada kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah pada perubahan RPD 2024-2026. 7.1. Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian tujuan Dinas Perhubungan yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Perhubungan serta menjadi indikator perjanjian kinerja. Indikator Kinerja Sasaran membantu organisasi dalam menentukan dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Seberapa besar pencapaian indikator tergantung ukuran yang ditentukan. Target capaian indikator kinerja yang menggambarkan kinerja Dinas Perhubungan secara umum dalam penyelenggaraan urusan perhubungan yang disajikan pada tabel berikut : Tabel 7.1 Penetapan Indikator Kinerja Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 TARGET KINERJA KONDISI KINERJA NO INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN 2024 2025 2026 PADA AKHIR PERIODE RPD 1 Indeks Kualitas Layanan Insfrastruktur Angka 96.76 96.83 96.90 96.90 Perhubungan 2 Rasio konektivitas Kota Rasio 38.84 38.84 38.84 38.84 3 Kinerja Lalu Lintas (V/C ratio) Rasio 0.339 0,339 0.339 0.339 69
Konektivitas merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah. Konektivitas Kota adalah terhubungnya antar wilayah di dalam kota, termasuk angkutan perkotaan baik dengan transportasi darat, kereta api, laut, sungai dan penyeberangan serta udara, khusus konektivitas kota Padang Panjang konektivitas hanya diakomodir oleh transportasi darat, dengan rasio konektivitas kota sebagai berikut : Rasio Konektivitas Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan Kinerja Lalu Lintas merupakan kemampuan dari suatu ruas jalan dalam melayani arus lalu lintas yang terjadi pada ruas jalan tersebut. Kinerja jalan ditentukan oleh kapasitas, derajat kejenuhan ("Degree of Saturation", DS), kecepatan rata-rata, waktu perjalanan. Dengan rumus sebagai berikut : Kinerja Lalu Lintas (V/C Ratio) = Volume Lalu Lintas (V) Kapasitas Jalan (C) 70
BAB VIII P E N U T U P Dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2024- 2026 yang membuat tujuan, sasaran, dan kebijakan serta rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan untuk tiga tahun kedepan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 yang digunakan sebagai acuan atau panduan bagi seluruh unsur organisasi Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Seluruh rangkaian aktivitas yang dituangkan dalam Renstra ini diharapkan dapat menggali sumber daya yang ada agar dapat bersama menggerakkan apa yang menjadi tujuan dan komitmen dalam mencapai kesepakatan ini. Untuk menjamin keberhasilan dalam pelaksanaannya perlu dilakukan konsolidasi internal agar timbul persamaan persepsi dalam mengaktualisasikan pada bidang tugas masing-masing. Rencana Strategis ini diharapkan mampu menjawab persoalan dan permasalahan yang dihadapi atau mungkin muncul dikemudian hari. Oleh karenanya semua jajaran komitmen dan satu hati dalam mewujudkan tujuan yang dimaksud. Padang Panjang, April 2023 Kepala Dinas, ARKES REFAGUS, S.Sos Nip.19651112 198602 1 002 71
LAMPIRAN 72