NALAR: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Volume 2 Nomor 1 April 2023, Page 9-12 ISSN: 2962-1518 (Cetak) ISSN: 2962-1488 (Online) Homepage: Hak Pendidikan Agama Lokal: Studi Pada Komunitas Samin Di Kudus Jawa Tengah Moh Roasyid Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus DOI: 10.31004/aulad.vxix.xx Corresponding author: mohrosyid@iainkudus.ac.id Article Info Abstrak Kata kunci: Hak pendidikan; Samin; Agama Adam; Kebijakan Afirmatif. Artikel in membahas tentang respon Komunitas Samin di Kudus terhadap peraturan wajib belajar dalam dua bentuk, sekolah formal, ada pula yang belum sekolah formal. Bagi yang sekolah formal belum mendapat pendidikan agamanya, Adam. Kata agama Adam oleh negara dikategorikan aliran kepercayaan. Data riset tahun 2022 ini diperoleh penulis dengan wawancara, observasi, telaah Pustaka dan dianalisa dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil riset, Pemerintah perlu menelaah secara mendalam amanat UUD 1945, UU Nomor 20/2003, dan prinsip HAM dalam realisasi pelaksanaannya. UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 12 ayat (1) huruf (a) tiap anak didik pada satuan pendidikan berhak mendapat pendidikan agama sesuai agama yang dianut dan diajarkan oleh guru seagama, (b) mendapat pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Di sisi lain, pemerintah perlu 'membuka lebar' daya dengarnya bahwa warga Samin merespon wajib belajar dalam dua bentuk: tidak sekolah formal dan sekolah tetapi belum mendapat pendidikan agama lokalnya (Adam). Hal ini memerlukan kebijakan afirmatif dari pemerintah dengan mengedepankan kearifan lokalnya dengan pendekatan persuasif agar menaati perundangan. Selain itu melibatkan MLKI sebagai lembaga yang menaungi warga penghayat. Abstract Keywords: right to religious education; Samin; Agama Adam; affirmative policy This article discusses about responses of Samin community in Kudus toward regulation on compulsory education in the form of formal and non-formal educations. For Samin people who attend formal education, they do not receive religious education based on their own belief, Agama Adam. Agama Adam is classified as an indigenous religion (aliran kepercayaan). This qualitative research is conducted in 2022 through interviews, observations and literature analysis. Result shows the Constitution, the Law No 20 of 2003 and also Human Rights principles should be respected by the government and stake holders in relations to the right to religious education for Samin people. According to Article 12 of the Law No 20 of 2003 each students have the right for religious education based on their religious/belief system and taught by a teacher of the same religion. Meanwhile, some Samin people in assuring their child educations, send the child to formal school despite the lack of religious education in the school. Therefore, the government are obligated to facilitate for religious education by any means such as cooperation with MLKI. Received 16 Januari 2023; Accepted 27 Maret 2023
1. PENDAHULUAN Pembukaan UUD '45 alinia ketiga "...negara melindungi bangsa, tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan warganya". Pada perubahan keempat Bab 13 Pasal 31 tiap warga (1) berhak mendapat pendidikan, (2) wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai. Mengkaji hak berpendidikan perlu memfokuskan fasilitas apa yang dipenuhi pemerintah dikhususkan pada warga yang mengalami 'hal yang berbeda'. UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 5 (2) warga yang memiliki kelainan mental, kecerdasan, fisik, emosi, dan/atau sosial berhak mendapat pendidikan khusus, (3) warga di daerah terpencil atau terbelakang dan masyarakat adat terpencil berhak mendapat pendidikan layanan khusus. Kata 'kelainan' tersebut yang menjadi fokus naskah ini berupa kelainan sosial yakni sebagai pemeluk agama lokal (agama selain agama yang tertera dalam perundangan). Kata 'kelainan' tidak selalu berkonotasi negatif, kelainan sosial (masalah sosial) menurut Kartini (1992:1) bila perilakunya berlawanan dengan aturan dan hukum positif atau menyimpang secara sosial yitu perilaku yang tidak sesuai dengan ciri umum (Kartini, 1992:9). Tingkah laku yang berbeda dalam naskah ini maksudnya tidak sekolah formal, hanya saja tidak kategori masyarakat adat dan tidak hidup di wilayah terpencil yakni komunitas Samin di Kudus, Jawa Tengah. Produk perundangan di negeri ini dalam memfasilitasi kebutuhan asasi warga negaranya di bidang pendidikan cukup mengakomodasi, akan tetapi realisasinya perlu dievaluasi secara berkesinambungan oleh publik dan penyelenggara negra. Hasil memahami dua penelitian mengilhami penulis menulis naskah ini. Pertama, Husen Hasan Basri (2006) Pelayanan Pendidikan Keagamaan pada Masyarakat Minoritas di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Minoritas pemeluk agama Islam di Tapanuli pelayanan pendidikan keagamaan diselenggarakan di tempat ibadah, sehingga tak selalu dinikmati warga karena keberadaan tempat ibadah pun terbatas. Rekomendasi penelitian itu, agar dilakukan pendidikan khusus dan mengoptimalkan kuantitas dan kualitas tempat ibadah, agar proses pendidikan keagamaan optimal. Hanya saja kondisi kini, perlu dikorscek lagi. Kedua, Butet Manurung (2007) memfasilitasi pendidikan khusus bagi anak rimba di hutan Taman Nasional Bukit Dua Belas di Makekal, Kabupaten Tebo, Jambi. Pendidikan khusus bermakna praktik pembelajaran diperuntukkan bagi anak rimba dengan mengutamakan proses membaca, menulis, berhitung, menafikan formalitas sebagaimana pendidikan formal, seperti seragam, jadwal, dan tempat. Kondisi serupa dialami warga Samin yang dijadikan obyek riset ini di Kudus, Jawa Tengah yang mengaku beragama Adam sebagian tak sekolah formal dalihnya mengikuti jejak Ki Samin Surosentiko, deklarator gerakan tahun 1840-an melawan kolonial Belanda. Hanya saja, sebagian lainnya sudah aktif sekolah formal sejak tahun 1970-an hingga kini dalihnya tidak sekolah formal era kolonial sebagai wujud melawan kebijakan kolonial, sedangkan masa kini tidak di era kolonial. Hal yang menjadi focus kajian ini adalah yang sekolah formal tetapi tidak ada guru agama lokalnya sehingga diberi mata pelajaran agama selain agama Adamnya (Islam) dengan guru muslim. 2. METODE Riset tahun 2022 ini data diperoleh penulis melalui wawancara dengan sebagian warga Samin di Kudus, observasi di kampung Samin, dan menelaah pustaka. Data dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Tahapan riset yakni pra-riset, pemetaan wilayah komunitas Samin di Kudus, penggalian data, pendalaman data, analisa data, dan simpulan. 3. HASIL DAN PEMBAHASAN Embrio Saminisme Awal mula eksisnya komunitas Samin sejak tahun 1840-an dimotori Ki Samin Surosentiko yang membaur dengan petani di desanya melawan kolonial Belanda akibat dinaikkannya pajak lahan pertanian dan perampasan hasil bumi warga. Ki Samin pada eranya kategori petani kaya dengan kepemilikan lahan persawahan sehingga merasa dirugikan kolonial. Dengan demikian, pergerakannya bukan semata-mata nasionalisme tetapi mempertahankan kekayaannya. Awal keberadaan Ki Samin di Desa Pelosokediren Kabupaten Blora meluas ke wilayah kabupaten Pati, Grobogan, dan Kudus Jawa Tengah (keempat kabupaten bertetangga), naskah ini memfokuskan Samin di Kudus. Komunitas Samin sebagai kelompok sosial non-komunitas adat memiliki kekhasan yakni menyatakan beragama Adam dan sebagian di Kudus sejak tahun 2019 menyatakan sebagai penghayat Samin. Kedua kelompok ini masing-masing mengklaim diri komunitasnya yang benar sehingga terjadi gap yang tidak kasat mata bagi publik. Hanya saja ajaran agama Adam secara non-teologis sebagaimana ajaran agama-agama dan penghayat lainnya yang berbeda hanya kemasan bahasanya. Pertama, etika hidup yakni berpantang jrengki (memfitnah), srehi (serakah), panasthen (pembenci), dahwen (mendakwa nirbukti), kemeren (hasut), nyiyo maring sepodone (menista), bejok reyot iku sedulure, watone manungso tur gelem didaku dulur (tidak menistakan meski cacat asalkan manusia diakui saudaranya bila mau bersaudara). Kedua, menanggalkan lima pantangan dalam berinteraksi sosial yakni bedog (menuduh), colong (mencuri), petil (mengambil barang yang jumlahnya sedikit), jumput (mengambil barang dengan jumlah banyak), dan ojo nemu (berpantang menemukan barang). Hal yang harus dipahami, ajaran tersebut oleh para peneliti diklaim sebagai kepribadian. Padahal, riset penulis pada komunitas Samin di Kudus sejak tahun 2004 hingga kini, faktanya diri warga Samin dalam kehidupannya sebagaimana warga non-Samin yakni ada yang menaati ajaran dan ada pula yang belum sepenuhnya menaati ajaran Samin (saminisme) dan jumlahnya kian menyusut. Dengan demikian, Samin diidentikkan dengan gerakan jujur hanya pada era kolonial yang hidup di desa, sebagai petani, Page 10 of 12
dengan gaya hidup asketis. Akan tetapi masa kini, generasi muda Samin di Kudus mayoritas pekerja urban (tukang bangunan) yang mengikuti gaya hidup kekinian. Ketiga, sebagian warga Samin masih tidak sekolah formal (sekolah diyakini sebagai bagian dari penyebab terjadinya perubahan sikap dan berpeluang menanggalkan Saminisme karena pengaruh dari lingkungan luar) dan sebagian lainnya yang hidup selingkungan Samin sekolah formal dengan dalih kini era kemerdekaan (Rosyid, 2008:119). Peta Tebaran Samin hingga di Kudus Peta tebaran Saminisme hingga di Kudus ada ragam pendapat. Pertama, dari Dukuh Karang Pace, Desa Kelopoduwur, Kecamatan Banjar Rejo, Kabupaten Blora. Pada 1890, ketika warga di wilayah Kecamatan Undaan, Kudus (masa itu daerah terpencil) yakni Sosar (dari Desa Kutuk), Radi Wongso (dari Dukuh Kaliyoso, Desa Karangrowo), dan Proyongadin (dari Desa Larekrejo) berinteaksi dengan Suronggono dan Surondiko (nama lainnya Surosentiko, Suratmoko, Raden Kohar, Raden Aryo) (Faturrahman, 2003:17). Sumber data oleh penulis tak menemukan tahun awal penyebaran karena generasi Suparto tidak menyimpan jejak atau situs sepert buku, kitab, benda khas lainnya untuk data riset karena fakta sejarah hanya mengandalkan tradisi cerita lisan. Kedua, dari Desa Randu Blatung, Blora dipelopori oleh Surokidin bersua dengan warga dari Kudus yakni Sosar, Radiwongso, dan Proyongaden yang menyemaikan Saminisme. Ketiga, Saminisme hingga di Desa Kutuk oleh Ki Samin Surowijoyo dari Randu Blatung, membawa kitab/Serat Jamus Kalimasadha berbahasa Jawa bentuk sekar macapat dan prosa/gancaran (Sastroatmojo, 2003:19). Hanya saja, kitab tidak pernah dilihat secara fisik oleh warga Samin di Kudus dari dulu hingga kini. Keempat, ekspansi yang dilakukan Kohar mengembangkan pusat konfrontasi dengan Belanda (Winarno, 2003:57). Kelima, tahun 1916 pengikut Samin mengembangkan Saminisme akibat kegagalan mengekspansi di Tuban, Jawa Timur maka dibawa hingga di Desa Kutuk, Kudus (Faturrahman, 2003:19). Berawal dari pernyataan ini, sejak tahun 2004 hingga kini penulis menelitinya. Saminisme di Desa Kutuk diteruskan oleh Suparto dan keturunannya yakni Sukari dengan isteri, Paijah. Keturunan Sukari (a) Rubiah, Sumini, dan Sumaji, (b) Sariyo beristrikan Rumisih, berputrakan Sarji, Salin, Tahan, Patonah, dan Tugi, (c) Kemadi dengan istri Utami, memiliki anak: Bambang, Tarmi, dan Jumadi, (d) Sunoto dengan istri Ngatini memiliki anak: Biati dan Supri, dan mendiang Ngabi. Hanya saja kini, di Desa Kutuk hanya tersisa 3 jiwa (Sukari, paijah, dan Rubiah). Samin di Dukuh Kaliyoso dimotori Gunondo, putra mendiang Wargono, di Desa Larekrejo sesepuhnya adalah Sakam yang meninggal (salin) tahun 2006 dan keturunannya kini, Wardoyo, meninggalkan Saminisme karena terbawa oleh anak putrinya yang kawin dengan perjaka muslim. Problem Pendidikan Agama bagi Warga Samin Kudus Menelaah Saminisme di Kudus jika mengharapkan pendidikan agama lokalnya muncul pertanyaan apakah berhak mendapat mata pelajaran agama Adam dan guru agama yang seagama? UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 12 (1) a tiap anak didik di satuan pendidikan berhak mendapat pendidikan agama sesuai agamanya dan diajarkan guru seagama, (b) mendapat pelayanan pendidikan sesuai minat, bakat, dan kemampuan. Pasal 5 (3) warga di wilayah terpencil/terbelakang dan komunitas adat terpencil berhak mendapat pendidikan layanan khusus. Definisi masyarakat terpencil/terbelakang versi Marzali (2005:211) dengan ciri secara geografis di daerah terpencil yang sulit dijangkau (isolated), secara ekonomi menderita kemiskinan, secara politis terbelakang/tertinggal, dan secara teknologi masih primitif. Pemerintah memfasilitasi kemandirian pendidikan keagamaan tertuang dalam PP Nomor 55 Tahun 2007 Pasal 12 (2) bila tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan. Pembukaan UUD 1945 perubahan keempat Pasal 28 E (1) tiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran. Pasal 28 I (1) hak beragama dan hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum ialah hak asasi manusia, tidak dapat dikurangi dalam kondisi apa pun. Pasal 28 G (1) tiap orang berhak mendapat perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan hartanya dan berhak rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat. Pasal 29 (2) negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Konsekuensinya negara memfasilitasi pendidikan khusus (UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 5 (3). Beberapa praktik pendidikan khusus yang telah berlangsung antara lain pendidikan inklusi (pembelajaran dengan pola gabungan peserta didik yang normal dengan yang abnormal.), sekola (pendidikan alternatif anak rimba, sebagaimana difasilitasi Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi (Warung Informasi Konservasi) sejak 1998 pada anak rimba di hutan Taman Nasional Bukit Dua Belas di Makekal, Kabupaten Tebo, Jambi atas peran Saur Marlina Butet Manurung (Butet Manurung) sebagai pendiri Sokola Anak Rimba. Selain itu, pendidikan imersi (interaksi pembelajaran berbahasa Inggris). Pada konteks ini, Kudus memberlakukan Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Wajib Belajar Dua Belas Tahun. Bagaimana realisasinya bagi warga Samin Kudus yang beragama lokal (agama Adam)? Pendidikan khusus (bagi pemeluk agama lokal) dalam jalur pendidikan formal merupakan permasalahan yang perlu dikaji karena esensi pendidikan tidak berdasarkan perbedaan keyakinan dan agama, tetapi kebutuhan dasar demi meningkatkan kualitas hidup warga negara, diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tak diskriminatif dengan menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Muncul pula pertanyaan, bagaimana jika pelajaran agama lokal dan guru agama lokal tak dipenuhi oleh pemerintah? Di antara solusinya dengan mengadakan homeschooling (sekolah rumahan). bila hal ini tidak difasilitasi pemerintah maka berpeluang terjadi diskriminasi hak asasi manusia yakni tiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar ras, etnik, suku, agama, kelompok, golongan status sosial dan ekonomi, Page 11 of 12
bahasa, penghapusan hak (UU No.39/1999 Pasal 1 ayat 3). jenis kelamin, afiliasi politik, keyakinan yang mengakibatkan pengurangan, penyimpangan atau Pelayanan pembelajaran agama bagi warga Samin di sekolah formal belum terealisasi oleh Pemda. Kudus. Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Wajib Belajar Dua Belas Tahun di Kudus tidak mengakomodasi pendidikan agama Adam yang perlu perumusan pelayanan khusus dengan kebijakan afirmatif. Data yang diperoleh penulis, ada orangtua warga Samin di Dukuh Kaliyoso, Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan, Kudus berkenan menjadi guru agama Adam bagi warga Samin karena semangatnya mengajak anak Samin agar mampu membaca, menulis, berhitung ala kadarnya dan memahami ajaran Samin agar tidak ditinggal oleh dinamika hidup. Tetapi realitasnya proses pembelajaran agama Adam di rumahan warga Samin tidak dapat berjalan maksimal karena warga Samin kurang memanfaatkan fasilitas tersebut. Hal ini sebagai akibat rendahnya kepedulian terhadap kualitas pendidikan agama Adam karena pertama, orang Samin yang tidak memahami ajaran Samin secara optimal, berimbas terhadap tidak semangatnya warga Samin mendalami ajaran Samin itu sendiri. Hal ini berlanjut pada tidak semangatnya mendidik keturunannya di bidang ajaran Samin. Kedua, sebagian orang Samin karena sumber perekonomiannya tidak optimal terutama gagalnya pertanian padi dan palawija disebabkan banjir dan hama, untuk mempertahankan hidupnya ada yang merantau ke luar negeri bahkan luar daerah, kepulangannya lebih dari sebulan sekali. Hal ini ikut andil berkurangnya peserta didik 'di sekolah' rumahan Samin. 4. PENUTUP Pendidikan berbasis masyarakat berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat perlu diwujudkan oleh Pemda Kudus bagi warga Samin sebagaimana amanat Perda Kudus Nomor 2 Tahun 2010 tentang Wajib Belajar Dua Belas Tahun. Belum terakomodasinya pendidikan bagi pemeluk agama lokal (agama Adam) bertentangan dengan perundangan. Perlunya tambahan substansi perda atau celah lain agar warga Samin yang mengikuti pendidikan formal dapat memperoleh pendidikan agama lokalnya sekaligus disediakan guru yang seagama. Belum adanya formulasi pendidikan layanan khusus bagi warga negara yang memeluk agama lokal di tengah pemberian wewenang negara bagi warga negara yang memiliki kelainan sosial berupa pendidikan layanan khusus. Kondisi ini Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (MLKI) harus berkoordinasi dengan Pemda Kudus agar anak Samin yang sekolah formal difasilitasi guru agama lokal. Adapun yang belum berkenan sekolah formal diterbitkan kebijakan afirmatif yakni mempertahankan hal positif dalam Saminisme dan tidak terjadi pelanggaran perundangan terkait dengan kewajiban mengikuti pendidikan formal. Perlunya dirumuskan rancangan kurikulum pendidikan agama lokal dalam pendidikan formal, dan strategi penyiapan tenaga pendidiknya. Jika hal tersebut terwujud, dapat mengilhami pemeluk aliran kepercayaan atau pemeluk agama lokal untuk mendapatkan mata ajar tambahan (ekstra) atau dalam kemasan muatan lokal khusus bagi pemeluknya. Harapannya, kebutuhan batin (beragama dan berkepercayaan) terwujud sebagai kebutuhan asasi yang tak dibatasi oleh ruang dan waktu. 5. REFERENSI Basri, Husen Hasan. 2006. Pelayanan Pendidikan Keagamaan pada Masyarakat Minoritas di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Jakarta: Jurnal Edukasi, Balitbang Depag RI. Faturrohman, Deden. 2003. Hubungan Pemerintah dengan Komunitas Samin dalam Agama Tradisional Potret Kearifan Masyarakat Samin dan Tengger. Yogyakarta: LKiS. Marzali, Amri. 2005. Antropologi dan Pembangunan Indonesia. Jakarta: Kencana. Manurung, Butet. 2007. Sokola Rimba Pengalaman Belajar Bersama Orang Rimba. Yogyakarta: Insist Press. Rosyid, Moh. 2008. Samin Kudus: Bersahaja di Tengah Asketisme Lokal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. ----- Sastroatmodjo. R.P.A Soerjanto. 2003. Masyarakat Samin Siapakah Mereka?.Yogyakarta: Nuansa. Winarno, Sugeng. 2003. SAMIN:Ajaran Kebenaran yang Nyeleneh dalam Agama Tradisional Potret Kearifan Hidup . 2009. Pendidikan Agama Vis a Vis Pemeluk Agama Minoritas. Semarang: Unnes Press. Masyarakat Samin dan Tengger. Yogyakarta: LKiS. Page 12 of 12