Sungguh beruntung saya memiliki kader pionir lingkungan bernama Karliansyah. Karena keahlian dan pengabdiannya, saya sangat terdukung dan berutang budi kepada Bung Karli yang kreatif dan konsisten dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Kehadiran Karliansyah selama masa baktinya yang produktif menjadikannya andalan para menteri maupun pejabat di atasnya. Kinerjanya yang expert, penuh tanggung jawab, dan pengalaman serta kecintaannya pada lingkungan hidup patut menjadi contoh dan acuan bagi kerabatnya maupun juniornya. Prof. (Horn) Ir. Rachmat Witoelar Menteri Negara Lingkungan Hidup (2004-2009) Mengutip filosofi Jawa, Karliansyah sepi ing pamrih, rame ing gawe, tidak mengharapkan pamrih, giat, dan sungguh dalam bekerja. Karliansyah low profile, tidak neko-neko, fokus pada pekerjaan, menjalankan tugas-tugasnya dengan serius. Kepribadian Karliansyah seperti itu. Saya juga memberi apresiasi kepada Pak Karliansyah yang menangani program Proper, yang sesungguhnya menguntungkan perusahaan. Mengapa? Karena dengan Proper, perusahaan akan semakin efisien dan efektif, bahkan lebih bisa berhemat. Prof. Dr. Ir. Gusti Muhammad Hatta, MS Menteri Negara Lingkungan Hidup (2009-2011) Pak Karli termasuk aliran perfeksionis dalam mengelola segala sesuatu. Dalam melaksanakan tugas, pekerjaan, well-prepared. Atas dasar itulah, saya melantik Karliansyah sebagai Plt Sesmen. Dia melakukannya sesuai aturan, harus rapi, memastikan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai yang direncanakan dan diprogramkan. Selain itu, beliau humble. Saya senang melihat Pak Karli seperti itu. Dia menghormati orang dan menghargai orang lain dengan baik. Kadang-kadang ego individunya tidak tampak. Dia mengutamakan teamwork dengan melakukan pendekatan dan koordinasi dengan baik. Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA Menteri Negara Lingkungan Hidup (2011-2014) Mas Karli tidak berubah sejak dulu sampai sekarang, tetap memegang komitmen dan konsisten dengan apa yang dia pegang. Mas Karli sangat peduli dan penuh perhatian pada keluarga, juga terhadap semua orang. Dra. Nastiti Soertiningsih Wijarso, MSi Istri M.R. Karliansyah M.R. Karliansyah, 30 Tahun Menekuni Pengendalian Pencemaran, Dari Amdal sampai Pemulihan BIOGRAFI PROFESIONAL " Lingkungan " mengisahkan perjalanan karier Muhammad Rizali Karliansyah selama 30 tahun mengabdi kepada bangsa dan negara melalui Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan meninggalkan banyak jejak yang bermanfaat bagi banyak orang. Sebelum purnabakti, Karliansyah adalah Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK. legacy Buku ini juga memuat testimoni puluhan narasumber yang memberi gambaran sosok Karliansyah sesungguhnya. Banyak yang dapat dipelajari dari kepemimpinannya. Buku ini layak dibaca dan dijadikan pegangan generasi muda KLHK dan calon pemimpin di masa depan.
Karliansyah seorang pejabat dan birokrat ideal, yang memenuhi competency dan competence. Selain mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, Karliansyah juga mampu menangani berbagai persoalan dengan cepat dan tepat. Karakter dan sikapnya yang baik, enak diajak bicara, good-looking, membuat banyak orang lain senang berkomunikasi dengannya. Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2014-2019) dan (2019-sekarang) ROBERT ADHI KSP M.R. Karliansyah, 30 Tahun Menekuni yang bernama lengkap Robert Adhi Kusumaputra adalah Marwanto adalah APBN, Pengendalian Pencemaran - Dari Amdal sampai Pemulihan Lingkungan penulis buku bergenre biografi. Buku Harjowiryono, Maestro Simfoni Perbendaharaan - Pengawal buku ke-14 yang ditulisnya. Biografi lain yang ditulisnya di antaranya Pendobrak Reformasi Birokrasi dan Sofjan Wanandi dan Tujuh Presiden Die-Hard Keuangan); Wanandi dan aktivis 1966). (biografi profesional mantan Dirjen di Kementerian (biografi pengusaha Sofjan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK Jalan DI Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas, Jakarta 13410 ISBN 978-623-96366-0-9 R O B E R T A D H I K S P 3 0 M T a h u n . R . M K A R L I e n e k u n i P e n g e n d a l A N S Y A H i a n P e n c e m a r a n PENGANTAR: DR IR SITI NURBAYA BAKAR, M.SC M.R. KARLIANSYAH 30 Tahun Menekuni Pengendalian Pencemaran Dari Amdal sampai Pemulihan Lingkungan R O B E R T A D H I K S P Bung Karli berasal dari daerah, dari Banjarmasin di Kalimantan Selatan. Pada awal Bapedal dibentuk, orang yang berlatar belakang lingkungan sangat sedikit. Saya senang ada orang daerah yang berpendidikan ilmu lingkungan masuk ke Bapedal. Saya meminta mereka untuk menjunjung tinggi kejujuran dan integritas. Saya senang jika mereka meresapi apa yang saya sampaikan, bahkan menjadikan ini sebagai pijakan dalam bertugas di kementerian sampai akhir bakti mereka. ilmu Prof. Dr. Drs. Emil Salim, MA Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup/Kepala Bapedal (1978-1993) Mas Karli seorang yang cerdas, tekun, dan paling penting punya integritas. Reputasinya di kalangan rekan-rekannya adalah Karli tak bisa diajak main serong. Lurus. Oleh karena itulah kariernya naik dan mulus, termasuk saat penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan pada 2015. Saya sudah menandai, Karliansyah harus menjadi Dirjen di KLHK. Ternyata, siapa pun tidak ada yang menyampaikan keberatan. Mas Karli dianggap pantas duduk di sana. Ir. Sarwono Kusumaatmadja Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Bapedal (1993-1998) Kebijakan saya ketika masuk ke Lingkungan Hidup adalah menetapkan tiga kriteria dalam memilih pejabat eselon I dan II. Saya butuh orang yang mempunyai kompetensi teknis dan orang yang mampu bekerja dalam tim. Bukan pendekatan sektoral, tapi multi-shareholders. Pejabat yang menangani itu pun harus berpikir teamwork, dan berarti orang yang mampu berpikir holistik. Punya kredibilitas reputasi, kapabiltas, dan bersih. Ini untuk menjawab mengapa Pak Karliansyah yang harus ditempatkan dalam frame besar kriteria yang saya pakai untuk semua pejabat yang saya pilih pada waktu itu. Dr. Alexander Sonny Keraf Menteri Negara Lingkungan Hidup/ Kepala Bapedal (1999-2001) Saya menilai Karliansyah adalah orang yang sangat taat aturan. Kadang saya kesal dengan keteguhan prinsipnya tersebut, tetapi dia selalu datang dengan data yang lengkap dan tidak terbantahkan. Nabiel Makarim, MPA, MSM Menteri Negara Lingkungan Hidup (2001-2004)
Saya menilai Karliansyah seorang yang low profile, tak banyak gembar-gembor, tidak juga defensif. Biasanya pemerintah kalau berhadapan dengan lembaga swadaya masyarakat, LSM suka sok galak, dan pemerintah suka sok defensif. Jadi sering kali tidak nyambung. Tetapi Karliansyah ini wajar-wajar saja. Dia menerima ungkapan dari LSM dan masyarakat, baik yang santun, bernada marah, atau menggebu- gebu, dengan tenang, berusaha untuk menghadapi mereka dan menjelaskan dengan gamblang. Sebenarnya sosok pejabat pemerintah seperti Karliansyah inilah yang dibutuhkan masyarakat. Karliansyah bisa menjelaskan pertanyaan-pertanyaan masyarakat. Kalau pejabat pemerintah bisa berdialog seperti itu, dan pemerintah juga bisa bertanya kepada masyarakat, maka saya kira Republik ini bisa berjalan lebih baik. Saya juga mencatat peran Bu Astit yang berlatar belakang dari Pusat Studi Lingkungan UI, sangat besar dalam mendukung pekerjaan suaminya. Bu Astit memberi pengaruh yang baik terhadap Pak Karli. Dr. (Hons) Ir. Erna Witoelar, MS Pendiri Gerakan Ciliwung Bersih Pak Karliansyah dalam pandangan saya adalah orang yang menjaga prinsip secara ketat tetapi memiliki pendekatan yang luwes. Jadi beliau secara pribadi mendekati orang-orang secara terbuka dan secara pribadi bersedia untuk meng-entertain mereka dengan baik. Cara yang dilakukan dan pendekatan yang dipraktikkan Karliansyah sudah tepat dan sangat bagus. Saya menghormati Pak Karliansyah dan menganggap pribadi dan karakter beliau ini karakter yang sangat menunjang tugas- tugas beliau. Saya mengharapkan setelah beliau tidak lagi bertugas di KLHK, tetap bisa menyumbangkan bakti untuk bangsa dan negara dengan pendekatan-pendekatan yang sama. Prof. Dr. Makarim Wibisono, MA Duta Besar RI untuk PBB (2004-2007) Saya mengagumi sosok Pak Karliansyah. Beliau Dirjen yang benar-benar hebat. Integritasnya luar biasa, tidak macam-macam. Pekerjaannya benar-benar dicurahkan untuk perbaikan lingkungan dan ketaatan perusahaan terhadap peraturan lingkungan. Ini luar biasa. Pak Karli sosok yang sangat humble. Sebagai Dirjen, beliau sangat sederhana, mudah sekali disapa, gampang ditemui, dan setiap saat ada masalah, kami dapat meneleponnya langsung, berbincang dengan beliau, terkait dengan penerapan i
i i kebijakan pemerintah dalam bidang lingkungan dan kehutanan, termasuk terkait dengan Proper. Dr. Ir. Bakir Pasaman, MM, MH. Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Holding Company Rekam jejak (track record) Pak Karliansyah selaku Dirjen PPKL KLHK sangat panjang dalam pengembangan Proper di PLN. Beliau selalu mendorong tim PLN di setiap bidang untuk bersinergi membangun Proper. Peran Pak Karliansyah sangat besar dalam mendukung unit-unit PLN agar bisa mendapatkan Proper Hijau dan Proper Emas, dan agar PLN tidak mendapatkan Proper Merah ataupun yang lebih jelek dari itu. Secara pribadi, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Karliansyah yang selalu mendorong dan membimbing teman-teman di PLN, mengayomi teman- teman di unit-unit pembangkit, baik di PLN maupun di PLN Group, agar kami terus bertransformasi menuju tata kelola organisasi yang bertanggung jawab, dan agar PLN senantiasa selalu berinovasi dalam melakukan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Ir. Syofvi Felienty Roekman, MSc. Direktur Human Capital & Management PT PLN (Persero) Salah satu keberhasilan Proper sampai sejauh ini tak terlepas cara Pak Karli memimpin. Bagaimana beliau dengan low profile, berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan dari seluruh tingkatan, top leader sampai pelaksana di lapangan, membuat program Proper ini diterima oleh mayoritas perusahaan. dan berjalan dengan baik sampai sejauh ini. Menurut saya, Pak Karliansyah tidak terkesan pejabat. Gaya kepemimpinannya yang unboss leadership merupakan salah satu kunci kesuksesan beliau, khususnya dalam pengendalian pencemaran lingkungan ini. H. Joko Pranoto, ST General Manager PT Pertamina RU 4 Cilacap Gaikindo tidak akan lupa dengan Pak Karliansyah, Dirjen Pengendalian Pencemararan dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) di Kementerian Lingkungan dan Kehutanan. Pak Karliansyah telah membuat langkah maju dan besar dengan mendeklarasikan, Indonesia masuk ke era Euro 4. Siap atau tidak siap, Indonesia sudah harus masuk ke era Euro 4. Pak Karliansyah pejabat yang mudah bisa ditemui dan mudah diajak bicara. Ini memudahkan kami untuk berkomunikasi lebih baik dalam membahas Euro 4. Dukungan Pak Karli sangat besar. Karena bila tidak juga diputuskan, Indonesia masih tetap berstandar Euro 2. Kukuh Kumara, Ph.D Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Sikap dan pembawaan diri Karliansyah tenang, selalu berpakaian matching dan rapi, pilihan kata dan tindakannya terukur dan tidak temperamental. Selain itu, Pak Karli sangat teliti bekerja dan dalam berbagai kesempatan, berusaha dekat dan akrab tak berjarak dengan para stafnya. Kesungguhan Karliansyah dalam bekerja sama sebangun dengan kondisi saat sedang santai dan menyanyikan lagu kesukaannya, Marlina, salah satu top hit song Group Band Los Morenos tempo dulu. Dan seperti menemukan dirinya, jika mendendangkan I have a dream, yang juga dinyanyikan West Life. Apalagi jika beliau menyanyi bersama Bu Karli. Ir. Arief Yuwono, MA Mantan Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim dan mantan Staf Ahli Menteri LHK Bidang Energi Pak Karliansyah sejak awal sosok yang mengagumkan. Birokrat teladan, well- managed, disiplin, jarang lembur. Dia bekerja efisien, pada saat masih enam hari kerja dalam seminggu, dia datang paling pagi pukul tujuh dan pulang pukul tiga sore. Ir. Laksmi Wijayanti, MURP Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pak Karliansyah pemimpin yang sangat tegas, dan memiliki kepercayaan penuh terhadap tim kerjanya. Dia tak membiarkan staf dan tim kerja di bawahnya untuk bertanggung jawab sendiri. Pak Karliansyah akan berdiri di depan untuk bertanggung jawab sebagai pemimpin. Sosok Karli seperti itu. Disiplin, teguh menunjung regulasi dan nilai-nilai kerja, teman yang hangat, suka menyanyi dan melucu. Ir. Laksmi Dhewanti, MA Staf Ahli Menteri LHK Dalam menangani berbagai kasus Amdal, Pak Karliansyah fokus mencari solusi, mencari jalan tengah. Dalam kasus Freeport misalnya, Pak Karli mencari cara menyelesaikan persoalan yang telah menimbulkan dampak luar biasa. Persoalan di i i i
i v Freeport ditangani selama 15 tahun dan tidak bisa ditangani dengan cara biasa. Pak Karli berupaya agar investasi tetap berjalan, namun lingkungan tetap terjaga dengan baik. Berorientasi mencari solusi. Ini yang membedakan Pak Karliansyah dengan yang lainnya. Ir. Sigit Reliantoro, MSc Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian LHK Karliansyah adalah sosok yang predictable dan by the book, seorang yang selalu menaati aturan. Hal ini memudahkan saya. Kalau ada yang miring, saya selalu menjadikan Karliansyah sebagai contoh yang baik. Dr. Ir. Rusdian Lubis Mantan Direktur Amdal Pembawaan Karliansyah santun (tawaduk) kepada siapa saja, bicaranya tertata, sistematis. Orang Jawa bilang mentes atau berisi. Sikap humble Pak Karli tampak pada setiap rapat. He is really a good listener, mendengarkan setiap pendapat para anggota, kendatipun terjadi perbedaan pendapat apakah perusahaan yang sedang dinilai layak mendapat Emas atau tidak, beliau tidak pernah memaksakan kehendak. Pengambilan keputusan di Dewan Pertimbangan Proper bersifat kolegial. Dalam setiap rapat Dewan Pertimbangan Proper, beliau yang mengawali membuka, kemudian menyerahkan kepada saya untuk memimpin. Prof. Sudharto P. Hadi, MES, Ph.D. Ketua Dewan Pertimbangan Proper; Guru Besar Manajemen Lingkungan Universitas Diponegoro Tidak banyak pejabat eselon I yang menempatkan dirinya sebagai akademisi. Karliansyah salah satunya. Pernah suatu hari kami bertemu di lobby gedung, Pak Karliansyah melihat saya dari jauh, beliau menghampiri dan menyapa saya. Ah, kalau saja semua pejabat eselon I seperti Pak Karliansyah, Indonesia makmur. Saya membandingkan dengan pejabat di Perancis - negara di mana saya menyelesaikan pendidikan S2 dan S3 selama enam tahun. Di Perancis, pejabat mudah ditemui. Dr. Eko Sugiharto, DEA Mantan Kepala Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM Saya melihat kejujuran Karliansyah dalam melihat persoalan. Saya tidak melihat Karliansyah memanfaatkan posisi atau kedudukan. Misalnya mentang-mentang berkuasa, lalu bersikap adigang (kekuatan), adigung (kekuasaan), adiguna (kepandaian), yang bermakna menyombongkan kelebihan yang dimiliki. Pak Karliansyah tidak seperti itu. Dr. Ir. Soeryo Adiwibowo, MS Pakar lingkungan dari IPB Pak Karliansyah sangat menghargai hubungannya ke atas, ke kanan, ke kiri, dan ke bawah. Dalam pekerjaan seperti ini, semua pihak tidak mungkin dapat terpuaskan. Ada saja hal yang berbeda pendapat, ada juga ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi sebagai abdi negara. Prof. Dr. Ir Azwar Ma'as Pakar gambut dan Guru Besar UGM Saya terkesan dengan Pak Karliansyah yang aktif membahas turunan Peraturan Pemerintah. Beliau mau mendengarkan masukan-masukan kami. Saya sangat mengapresiasinya. Pak Karliansyah seorang yang sangat rendah hati (humble). Beliau tidak melihat siapa orang yang diajak diskusi, apakah itu masyarakat biasa, pejabat, peneliti, semua sama di matanya. Beliau sangat mengapresiasi pendapat-pendapat orang lain. Beliau selalu menghargai orang lain. Sebelum membuat kebijakan, beliau selalu mengonsultasikannya dengan para peneliti dan para ahli di bidang masing- masing. Saya sangat menghargai itu, sangat kagum padanya. Prof. Dr. Ir. Supiandi Sabiham, M.Agr Pakar gambut dan Guru Besar IPB Dibandingkan dengan beberapa deputi sebelumnya, Pak Karliansyah lebih luwes dan langsung akrab. Saya respek dengan Karliansyah karena dalam dialog, langsung meminta gagasan. Dalam beberapa forum pertemuan, saya diperkenalkan di depan publik. Ini menunjukkan keahlian profesionalitasnya. Saya pikir Pak Karli ini hebat, menghargai orang lain. Ini bagian dari profesionalitasnya, yang sebagian dicampur dengan kepribadian-kepribadian beliau. Dr. Ir. Baba Barus, M.Sc Pakar gambut dari IPB v
v i Pak Karliansyah tetap menjaga profesionalisme tetapi juga selalu mencari jalan keluar. Kami melihat ada dua hal. Beliau sangat menjaga profesionalisme, legalitas, dan teknis. Tetapi Pak Karli juga tidak terlalu kaku, dan bisa mengerti dan mencari solusi agar usaha harus tetap berjalan. Dr. Ir. H. Soewarso, MSi Ketua Bidang Produksi Hutan Tanaman, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Komunikasi Pak Karliansyah dengan perusahaan kelapa sawit sangat baik. Ini dibuktikan, kapan pun, jam berapa pun, jika kami menghadapi persoalan dan menyampaikan pertanyaan, beliau akan menjawab. Ini luar biasa. Komunikasi beliau cukup enak dan sepertinya tidak menganggap beliau ini Dirjen, sehingga bila kami mempunyai pertanyaan, kami bisa menanyakannya melalui WA. Beliau mesti membalasnya atau menindaklanjutinya dengan pertemuan. Jadi kuncinya adalah beliau sangat menjaga agar komunikasi tetap terjalin dengan bagus sehingga program-program beliau akhirnya didukung oleh anggota GAPKI. Ir. Edi Martono, MM Ketua Bidang Tata Ruang dan Agraria Gabungan Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Tantangan yang dihadapi Pak Karliansyah tidak mudah, tetapi melalui pendekatan dan kekuatan kepemimpinannya, beliau berhasil meyakinkan pemangku kepentingan, baik masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah daerah. Saat ini cukup banyak pemda yang menyusun rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Ir. Sri Parwani Murwani Budi Susanti, M.Sc Direktur Pengendalian Kerusakan Gambut Pak Karliansyah sangat mendorong kemandirian masyarakat, yang diawali dengan pembentukan kelompok kerja gambut dalam masyarakat. Beliau khawatir jika rehabilitasi gambut dilakukan tanpa melibatkan masyarakat, orientasi lebih pada by project. Untuk itu, Pak Karliansyah aktif menggelar pelatihan untuk masyarakat, mengembangkan fasilitator-fasiltator sebagai pendamping, termasuk melibatkan pakar-pakar perguruan tinggi daerah setempat. Ir. Wahyu Indraningsih Direktur Pengendalian Kerusakan Gambut (2015-2018) Pak Karliansyah sosok pimpinan yang punya komitmen yang sangat kuat untuk memenuhi target yang diberikan Menteri. Ketika beliau sudah menyanggupi hal tersebut, beliau akan melaksanakan agar komitmen bisa dicapai. Itu yang saya lihat dari beliau. Sebagai contoh, pada saat beliau menyampaikan akan memenuhi target-target suatu kegiatan, beliau akan mem-push agar bisa memenuhi komitmen, termasuk memenuhi timeline. Ir. Dida Migfar Ridha, M.Sc Direktur Pengendalian Pencemaran Laut dan Pesisir. Pak Karliansyah seorang yang disiplin, sangat tertib, rapi, dan necis. Beliau mengikuti pendidikan dari pagi sampai sore, tidak pernah mengantuk dan tetap bugar. Ini luar biasa. Beliau juga selalu datang ke kantor lebih awal. Ini kesan saya terhadap Pak Karli. Dengan ketertiban dan kedisiplinannya, beliau mengikuti prosedur standar. Drs. Dasrul Chaniago, MM, ME, MH Direktur Pengendalian Pencemaran Udara Pak Karliansyah bekerja dan mendedikasikan hidupnya untuk pekerjaan dan negara. Saya melihat Bapak sangat serius mengerjakan tugas dan tidak asal-asalan. Saya menyukai ritme kerja seperti itu. Bagi saya, ini sungguh luar biasa. Pak Karliansyah memikirkan semuanya secara rinci dan mempersiapkannya dengan baik. Kalau direktorat jenderal ini mengadakan acara, beliau mengecek semua hal sampai detail. Pak Karliansyah selalu mempersiapkan segala sesuatu sejak awal. Dalam setiap rapat misalnya, beliau tak pernah terlambat. Dalam berbagai acara rakor, rakernis, rapat apa pun, termasuk hajatan, beliau selalu tepat waktu. Saya menjadikan Pak Karliansyah menjadi panutan agar dapat menjadi pegawai negeri yang baik. Luckmi Purwandari, ST, M.Si Direktur Pengendalian Pencemaran Air Pak Karliansyah selalu mendukung stafnya yang mendapat kesempatan mengikuti pelatihan dan melanjutkan pendidikan. Beliau sering kali mengarahkan langsung stafnya dan memastikan semua berjalan baik. Pak Karli juga sangat memperhatikan stafnya yang sakit. Beliau menyempatkan waktu untuk menengok dan membesuknya, memastikan semua stafnya dalam keadaan sehat. Kepedulian Pak Karli terhadap semua stafnya luar biasa. Nilai-nilai kebajikan Pak Karli selalu ada di hati para stafnya. Terima kasih, Pak Karli, sudah menjadi pemimpin yang hebat bagi kami. Karena di v i i
v i i i bawah kepemimpinan Pak Karliansyah, prestasi dan capaian Ditjen PPKL luar biasa. Selamat menikmati masa istirahat. Jangan berhenti untuk mengabdi sampai akhir hayat. Bekti Budhi Rahayu, ST Kasubbag Kerja Sama Teknik, Sesditjen PPKL Sebagai pembina Gerakan Ciliwung Bersih, Pak Karliansyah adalah sosok pemimpin yang memberi manfaat bagi banyak orang. Peran Karliansyah sangat besar dalam membantu Gerakan Ciliwung Bersih. Kalau bukan Pak Karli, GCB tak akan banyak dibantu. Saya membandingkan pengalaman saya ketika minta waktu untuk berkonsultasi dengan dirjen-dirjen lain. Mereka jarang menjawab. Tapi Pak Karliansyah berbeda. Beliau sosok pemimpin penyabar, bijaksana, mengayomi, menghargai orang, dan pemberi motivasi. Beliau selalu hadir dalam setiap acara komunitas Gerakan Ciliwung Bersih. Sebagai pemimpin, beliau mau turun ke bawah dan mau mendengar. Beliau betul-betul pemimpin transformatif, dan tidak melihat beliau pejabat tertinggi di kementerian. Beliau sangat responsif, cepat menanggapi meski melalui WhatsApp. Kalau Pak Karli pensiun, saya kehilangan banget. Ir. Peni Susanti, Dipl, Est Ketua Gerakan Ciliwung Bersih Pak Karliansyah benar-benar menerapkan command and control. Beliau juga sangat responsif terhadap kritik. Jadi ketika kami menyampaikan kendala dan tantangan, beliau sangat ramah dan berusaha mencarikan solusi-solusi terbaik dan tetap mendorong perbaikan kualitas lingkungan. Saya sangat terkesan. Poinnya, spirit Karliansyah yang patut dibanggakan adalah bagaimana kami, PLN, terus bisa maju dalam pengelolaan lingkungan hidup. Jadi Proper itu tujuan antara, tetapi sebenarnya yang kami rasakan adalah manfaat dari pengelolaan lingkungan itu sendiri, terutama berdampak pada efisiensi sumber daya, dan ini yang terpenting Ir. Komang Parmita, MSc. Executive Vice President Health, Safety, Security, Environtment (HSSE) PT PLN (Persero). Secara personal, Pak Karliansyah mengayomi, melindungi, ngemong teman-teman komunitas. Respons beliau selalu cepat dan tepat. Tidak jarang Pak Karliansyah menggerakkan struktural di KLHK untuk mendukung Yayasan Sahabat Ciliwung dan memberi jalan dan pencerahan bagi komunitas kami. Pak Karli sosok yang luar biasa. Jarang seorang pejabat setingkat Pak Karli mau bergaul dengan kami anak sungai. Bila dihubungi, beliau langsung merespons. Pak Karli juga memberi kami kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang penting, salah satunya bertemu dengan Ibu Siti Nurbaya Bakar, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kami bisa menyampaikan persoalan kami di sungai. Bagi kami sebagai anak sungai, ini luar biasa. Hidayat Al Ramdhani Ketua Yayasan Sahabat Ciliwung Saya mengenal Pak Karliansyah pada pertengahan 2016 sebelum KLHK melakukan reklamasi lokasi bekas tambang di kelurahan kami. Komunikasi yang dijalin Pak Karliansyah sangat terbuka dan responsif. Sampai pada hari peresmian pasar ekologis Argo Wijil, Pak Karliansyah berkomunikasi intens dengan kami untuk memastikan semuanya berjalan baik. Meskipun jabatan beliau Dirjen, Pak Karliansyah tetap meng- hormati saya sebagai Lurah. Sampai makan bersama pun, beliau ingin kami satu meja. Widodo Saputro, SIP Lurah Gari, Wonosari, Gunung Kidul, DI Yogyakarta Pak Karliansyah sosok yang ramah, ceria, dan murah senyum. Beliau sangat halus dan ini terlihat dari kata-kata dan sikapnya yang menyenangkan. Beliau suka bunga. Suka yang indah-indah. Pak Karliansyah bisa ngobrol asyik dengan kawula muda di desa ini meskipun baru satu kali bertemu. Beliau dijadikan panutan karena selalu memberi dukungan kepada tenaga penggerak seperti saya. Tri Diantoro, S. Kom. Ketua BUMDesa Njulung, Wajak, Malang, Jawa Timur i x
Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) Huruf i untuk Peng- gunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah). (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) Huruf c, Huruf d, Huruf f, dan/atau Huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) Huruf a, Huruf b, Huruf e, dan/atau Huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). R O B E R T A D H I K S P m.r. karliansyah 30 Tahun Menekuni Pengendalian Pencemaran Dari Amdal sampai Pemulihan Lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
x i i m.r. karliansyah 30 tahun menekuni pengendalian pencemaran dari amdal sampai pemulihan lingkungan Copyright© 2021, Ditjen PPKL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pertama kali diterbitkan dalam bahasa Indonesia oleh Penerbit Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jalan DI Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas, Jakarta 13410 Penulis: Robert Adhi Ksp Desain grafis: MR Graphic Design Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit. xxx+404 hlm.; 15 cm x 23 cm ISBN 978-623-96366-0-9 M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Daftar Isi Daftar Singkatan dan Akronim ... pengantar • siti nurbaya Bakar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2014-2019) dan (2019-sekarang) prolog •	emil salim ... xxiii Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup/Kepala Bapedal (1978-1993) Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (2010-2014) ... Tugas Orang Lingkungan Hidup adalah Mengerem ... sarwono kusumaatmadja Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Bapedal (1993-1998) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (1988-1993) Menteri Eksplorasi Kelautan (1999-2001) alexander sonny keraf Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Bapedal (1999-2001) 5 alexander sonny keraf Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Bapedal (1999-2001) 5 Karliansyah Cerdas, Tekun, Berintegritas ... Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Dokumen Amdal ... DAFTAR iSi xx 11 x i i i
x i v nabiel makarim Menteri Negara Lingkungan Hidup (2001-2004) Karliansyah yang Selalu Taat Aturan ... rachmat Witoelar Menteri Negara Lingkungan Hidup (2004-2009) Keahlian dan Kecintaan Karliansyah pada Lingkungan Hidup Patut Menjadi Contoh ... gusti muhammad hatta Menteri Negara Lingkungan Hidup (2009-2011) Menteri Riset dan Teknologi (2011-2014) Low Profile Neko-neko Karliansyah gusti muhammad hatta Menteri Negara Lingkungan Hidup (2009-2011) Menteri Riset dan Teknologi (2011-2014) Low Profile Neko-neko Karliansyah Balthasar kambuaya Menteri Negara Lingkungan Hidup (2011-2014) , Serius Bekerja, Tidak ... Karliansyah Sosok Perfeksionis ... karliansyah di mata kolega dan sahaBat •	erna Witoelar Pendiri Gerakan Ciliwung Bersih Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah (1999-2001) Dukungan Karliansyah terhadap Gerakan Ciliwung Bersih ... rusdian lubis Direktur Amdal-Bapedal (1993-1998) Predictable, By The Book
Karliansyah, laksmi Wijayanti Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ... Well-Managed
Karliansyah, Birokrat Teladan yang laksmi dhewanti Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ... Saling Melengkapi ... M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn 18 24 28 33 37 40 42
sigit reliantoro Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Karliansyah Mencari Jalan Tengah dalam Penyelesaian Kasus Lingkungan ... Bakir pasaman Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Holding Company Peran Karliansyah Mendorong Pupuk Kaltim Menjadi Industri Hijau ... • syofvi Felienty roekman Direktur Human Capital & Management PT PLN (Persero)
Karliansyah Dorong PLN Berinovasi dalam Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan ... Joko pranoto General Manager Pertamina RU 4 Cilacap Trade Mark Program Proper, •	kukuh kumara Karliansyah ... Sekretaris Umum Gabungan Industri Otomotif Indonesia Karliansyah, Penggagas Indonesia Masuk ke Era Euro 4 ... makarim Wibisono Duta Besar RI untuk PBB (2004-2007) "Diplomasi Maumere" Karliansyah Cairkan Ketegangan... arief yuwono Mantan Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim dan mantan Staf Ahli Menteri LHK Bidang Energi Karliansyah Akrab Tak Berjarak dengan Stafnya ... DAFTAR iSi 45 50 55 58 63 66 69 x v
x v i satu dari BanJir Jakarta 2002 sampai reklamasi pantura tak layak lingkungan Banjir Jakarta 2002 ... • Sistem Polder PIK dan Pengendali Banjir ... • Reklamasi Pantura Tak Layak Lingkungan ... • Gugatat Enam Pengusaha Reklamasi Pantura ... • Ancaman Banjir Jakarta Sangat Kentara ... • Sodetan Citanduy dan "Dikurung" di Kantor Sendiri ... • Ganti Rugi Tanah Adat di Papua dan Pengalaman Kedua ... dua dari BanJarBaru ke salemBa 75 78 79 86 90 95 98 Putra Wali Kota Banjarbaru ... 103 • • Mencoba Truk Sampah dan Mobil Jenazah ... 106 • Kuliah di Jurusan Biologi UI di Salemba ... 108 • Pelajaran Kehidupan dari Pergaulan di Rumah Kos... 110 • Mulai Mengenal Tokoh-tokoh Lingkungan Hidup ... 113 • Berjodoh dengan Nastiti Soertiningsih, Putri Dirjen Migas ... 114 • Nastiti Bekerja di PSL UI, Karli di Perusahaan Konsultan Transmigrasi ... 119 I Have a Dream •	• Mukjizat Padang Arafah ... 123 ... 126 • Karliansyah Panutan Keponakan ... 128 tiga seBelas tahun menekuni amdal Tiga Syarat Emil Salim ... 133 • Tiga Aspek Digarap Satu Tangan ... 134 • Tiga Jenis Kursus Amdal ... 136 "Gubernur" Amdal ... 136 • • Semua Semdal Belum Siap ... 137 • UKL dan UPL: Setengah Jam Selesai ... 138 • Amdal Bukan Sekadar Formalitas ... 141 LNG Tangguh di Papua dan Pelibatan Masyarakat ... 142 • • "Amdal Menyusul" di Proyek Pemerintah ... 145 79 Persen Dokumen Amdal Berkualitas Buruk ... 146 • • Nomenklatur Jabatan Berubah Tiga Kali dalam Dua Tahun ... 147 • Menyatukan Langkah melalui Raker Regional ... 149 M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Menjaga Integritas ... 149 • UU Cipta Kerja: Amdal Diintegrasikan Dalam Perizinan Berusaha . 152 • Eko Sugiharto: Karliansyah Pribadi Bersahabat dan Komunikatif ... 154 Sudharto P. Hadi: Karliansyah, Humble, A Good Listener ... 159 • • Soeryo Adiwibowo: Karliansyah Sosok Inklusif dan Akomodatif .... 162 empat pengendalian pencemaran lingkungan Lumpur Sidoarjo, Ujian Pertama ... 169 • Laundry di Hotel Bintang Lima ... 173 • Membenahi Pengelolaan Tailing Freeport ... 175 • Baku Mutu Lingkungan Kegiatan Migas ... 180 • Melengkapi Baku Mutu Lingkungan ... 182 • Pemanfaatan Teknologi dalam Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan ... 182 • Beban Pencemaran 15 DAS ... 184 ... 186 • • Real Time Pemantauan Kualitas Air, Terus-Menerus, dan Instalasi Pengolahan Air Limbah Wetland-Biocord dan Ekoriparian ... 189 Inventarisasi Emisi ... 191 Pemantauan Kualitas Udara dengan Air Quality Monitoring System ... 196 • Bahan Bakar Setara Euro 4 ... 199 • Eco-Driving, Teknik Mengemudi Ramah Lingkungan ... 200 • Transportasi Massal Bantu Perbaiki Kualitas Udara Perkotaan .... 202 • Taman dan Hutan Kota, Kebun Raya, Jalur Pedestrian dan Sepeda .. 203 Perdagangan Kuota Emisi ... 203 • • Pencemaran dari Instalasi Migas di Laut ... 206 • Kerja Sama dengan Bakamla untuk Lacak Pencemaran di Laut ... 208 Proper Tidak Hanya Sekadar Mengendalikan Pencemaran Industri 210 • Sering Dibohongi ... 218 • • Aksi Demo Berkurang ... 219 • Batik Menteri Balthasar Kambuaya ... 220 • Dida Migfar Ridha: Karliansyah Sosok yang Memegang Komitmen 222 • Dasrul Chaniago: Karliansyah Selalu Necis, Tertib, dan Bugar ... 223 • Luckmi Purwandari: Pak Dirjen Selalu Tepat Waktu ... 224 • Komang Parmita: Karliansyah Ajak PLN Peduli pada • Pengelolaan Lingkungan Hidup ... 226 DAFTAR iSi x v i i
Bekti Budhi Rahayu: Karliansyah Dukung Stafnya Mengembangkan Diri ... 227 lima restorasi gamBut dan penanggulangan keBakaran hutan Kebakaran Hutan dan Kesalahan Pengelolaan Tata Air ... 231 • Pembasahan 3,6 Juta Hektar Gambut Redam Karhutla ... 235 • Hutan Gambut Tropis Terluas di Dunia ... 243 • Kapal "James Bond" dan Perjuangan Berat ke Lokasi Gambut ... 247 • Budidaya Nanas di Pakning, Contoh Sukses Pemulihan Desa Gambut ... 250 Sri PM Budi Susanti: Karliansyah Mampu Meyakinkan Para Pemangku Kepentingan ... 254 Wahyu Indraningsih: Karliansyah Hadapi Banyak Tantangan ... 256 • • Supiandi Sabiham: Tata Kelola Air Kunci Utama ... 260 • Azwar Ma'as: Defisit Air sebagai Penentu Utama ... 264 • Baba Barus: Keluwesan Karliansyah ... 267 • Soewarso: Karliansyah Tetap Menjaga Profesionalisme ... 270 • Edi Martono: Karliansyah Dirjen yang Terbuka
Mendengar Keluhan dan Menerima Masukan ... 274 enam pemulihan kerusakan lingkungan Kualitas Ciliwung Makin Berkelas dan Peran Komunitas... 279 Peni Susanti: Salah Satu Legacy Karliansyah adalah Membaiknya • Kualitas Air Sungai Ciliwung ... 286 • Komunitas Sahabat Ciliwung dan Patroli Sungai ... 291 • Ekoriparian, Hijaukan Bantaran Sungai dan Danau,
Hidupkan Ekonomi Rakyat ... 294 Sahabat Lingkungan Karawang Raup Rp 80 Juta dari Kompos dan Penjualan Sayur Organik ... 299 Memulihkan Danau Toba dari Keramba Jaring Apung dan Limbah Hotel ... 302 • Teknologi Nano Bubble di Danau Maninjau ... 304 8.386 Lokasi Bekas Tambang Rusak dan Telantar... 306 • • Bekas Tambang di Gunung Kidul Diubah Menjadi Pasar Ekologis 311 • Bekas Lokasi Tambang Jadi Tempat Wisata dan Olahraga ... 316 x v i i i M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Bekas Tambang Pasir dan Batu di Malang Diubah Jadi Taman Edukasi Agroindustri ... 320 • Tambang Emas Rakyat: Antara Kesehatan dan Kebutuhan Perut . 323 • Membangun Kesadaran Masyarakat tentang Pentingnya Lingkungan yang Bersih dan Sehat ... 328 tuJuh diplomasi internasional IGR-4 dan Isu Pencemaran Laut dari Aktivitas Manusia di Daratan ... 337 • Ketegangan Hilang saat Semua Peserta Menari Maumere ... 341 • Deklarasi Bali Sepakat Tingkatkan Perlindungan Ekosistem
Pesisir dan Laut ... 341 • Resolusi UNEA-4 mengenai Perlindungan Lingkungan Laut ... 343 • RC3S dan Komitmen Indonesia Dorong Reduksi dan Mitigasi Sumber Pencemaran Laut dari Daratan ... 345 • Konvensi Minamata dan Komitmen Indonesia Tangani Merkuri .. 350 • Indonesia Negara ke-76 yang Meratifikasi Konvensi Minamata .... 351 • Revisi PP dan Upaya Pemulihan Lahan Terkontaminasi Merkuri . 355 • Peran Aktif Indonesia dalam Cobsea demi Pengelolaan Lingkungan Laut dan Pesisir Berkelanjutan ... 357 • PEMSEA Dorong Pertahankan Pesisir dan Laut ... 359 • East Asian Seas (EAS) Congress 2018 ... 362 Curriculum Vitae ... 366 Catatan Penulis ... 371 Sumber Isi Buku dan Bahan Bacaan ... 398 Sekilas Penulis ... 402 DAFTAR iSi x i x
x x Daftar Singkatan dan Akronim Amdal Ampres APHI AQMS B3 Bapedal Bappenas BOD BKT BP BPHN BRG BUMDes CMF CO CO2 COD Cobsea COW CSR DAS DTBP DPKLTS EAS EKUP : Analisis Mengenai Dampak Lingkungan : Amanat Presiden : Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia : Air Quality Monitoring System : Bahan Berbahaya dan Beracun : Badan Pengendalian Dampak Lingkungan : Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional : Biochemical Oxygen Demand : Banjir Kanal Timur : British Petroleum : Badan Pembinaan Hukum Nasional : Badan Restorasi Gambut : Badan Usaha Milik Desa : Chisso Minamata Factory : Karbon monoksida : Karbon dioksida : Chemical Oxygen Demand : Coordinating Body on the Seas of East Asia : Committe of the Whole : Corporate Social Responsibility : Daerah Aliran Sungai : Daya Tampung Beban Pencemaran : Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda : East Asian Seas : Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Gapki GC GCB GPA HC HTI ICM IRM IGR-4 IKLH IPAL ISPU KLHK KLHS KPI KPC Lapan LCA LNG Lusi MRT NFP NOx NSPK OECPR Onlimo P4S PEMSEA PPKL PHE PHPL PKHG PJB PKTL PKG : Gabungan Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia : Governing Council : Gerakan Ciliwung Bersih : Global Programme of Action for the Protection of the Marine Environment from Landbased Activities : Hidrokarbon : Hutan Tanaman Industri : Integrated Coastal Management : Intergovernmental Review Meeting : Implementation of the Global Programme of the Global of Action for the Protection of the Marine Environment from Landbased Activities : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup : Instalasi Pengolahan Air Limbah : Indeks Standar Pencemaran Udara : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan : Kajian Lingkungan Hidup Strategis : Key Performance Index : Komunitas Peduli Ciliwung : Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional : Life Cycle Assessment : Liquefield Natural Gas (Gas Alam Cair) : Luapan Lumpur Sidoarjo : Mass Rapid Transit : National Focal Points : Nitrogen oksida : Norma, Standar, Prosedur, Kriteria : Open-Ended Committee Permanent Representative Working Group : Online Monitoring : Proyek Pembukaan Pesawahan Pasang Surut : Partnership in Environmental Management for the Seas of East Asia : Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan : Pertamina Hulu Energi : Pengelolaan Hutan Produksi Lestari : Peta Kesatuan Hidrologis Gambut : Pembangkitan Jawa Bali : Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan : Pengendalian Kerusakan Gambut DAFTAR SingkATAn DAn AkRoniM x x i
x x i i PLTU Prokasih PSL PSLB3 PTFI PTUN RAP-MALI RC3S RPJMN RTRW RUTR SDGs SEA Semdal SIKAL SILAT Simpel Sispek SO2 Sparing TMAT ToT UKL UNEA UNEP UPL Walhi YSC : Pembangkit Listrik Tenaga Uap : Program Kali Bersih : Pusat Studi Lingkungan : Pengelolaan Sampah, Limbah, Bahan Berbahaya dan Beracun : PT Freeport Indonesia : Pengadilan Tata Usaha Negara : Regional Action Plan on Marine Litter : Regional Capacity Center for Clean Seas : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional : Rencana Tata Ruang Wilayah : Rencana Umum Tata Ruang : Sustainable Development Goals : Strategic Environtmental Assessment : Studi Evaluasi Mengenai Dampak Lingkungan : Sistem Informasi Kualitas Air Laut : Sistem Informasi Lahan Akses Terbuka : Sistem Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup : Sistem pemantauan emisi industri secara otomatis, terintegrasi, dan terus-menerus : Sulfur dioksida : Sistem Pemantauan Kualitas Air Limbah secara Terus- menerus dan dalam Jaringan : Tinggi Muka Air Tanah : Training of Trainers : Upaya Kelola Lingkungan : United Nations Environment Assembly : United Nations Environment Programme : Upaya Pemantauan Lingkungan : Wahana Lingkungan Hidup : Yayasan Sahabat Ciliwung M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Pengantar Siti Nurbaya Bakar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2014-2019) dan (2019-sekarang) Karliansyah Sosok Birokrat dan Pejabat Ideal Ketika saya menjabat Menteri dan Kehutanan tahun 2014 pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, beberapa Menteri Lingkungan Hidup sebelumnya mengatakan kepada saya bahwa Karliansyah pejabat yang bagus dan kompeten. Ucapan para menteri itu betul. Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar Saya menilai Karliansyah seorang pejabat dan birokrat yang cukup ideal, yang memenuhi Selain mampu menyelesaikan tugas- tugasnya dengan baik, Karliansyah juga mampu menangani berbagai persoalan dengan baik. Karakter dan sikapnya yang baik, enak diajak bicara, , membuat banyak orang lain mudah dan senang berkomunikasi dengan dia. competency competence. dan good-looking Chief Executive Officer Sebagai seorang birokrat, Karliansyah sosok yang cukup ideal. ) x x i i i Dalam dunia usaha, kita mengenal CEO ( PengAnTAR
yang menangani urusan bisnis. Dalam dunia birokrasi, seorang direktur jenderal (dirjen) adalah CEO dalam urusan jasa publik. Karliansyah adalah CEO yang bagus. Mengapa demikian? Karena dalam keseharian, tidak gampang menangani berbagai persoalan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, mengingat karakter dan esensi persoalan lingkungan dan kehutanan yang beragam dan relatif berat. Selama ini, sejak saya menjabat Menteri LHK tahun 2014 hingga memasuki periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini, saya sangat terbantu dengan Pak Karliansyah sebagai seorang stabilisator yang cukup baik, di samping dinamisator dalam perjalanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. problem solving Setiap kali muncul persoalan di Kementerian LHK, saya trouble shooter , Pak Karli mengandalkan Karliansyah. Dari sisi merupakan seorang untuk beberapa kesulitan yang kami hadapi. Karliansyah sangat banyak membantu saya menemukan jalan keluar, mengartikulasikan berbagai solusi tanpa melanggar aturan. Karliansyah segera memasuki masa purnabakti. Sulit bagi saya menemukan sosok birokrat yang kemampuannya selengkap Karliansyah. Pak Karli pandai dalam mengartikulasikan kepentingan publik dan kepentingan politik. Hal ini sangat penting karena Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai sasaran dan kebijakan yang implementasinya tidak gampang. Apalagi seperti sekarang ini, yang semuanya mau serba cepat dan lebih sederhana. Namun, KLHK dengan bantuan birokrat seperti Karliansyah mampu menghadapi dan mengatasi berbagai persoalan. Tantangan terbesar dan paling berat yang dihadapi KLHK dalam kaitan dengan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan adalah persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sampah laut, pencemaran laut, dan pengembangan berbagai instrumen untuk pengendalian pencemaran, mendalami secara sistematis dan sistemik tentang pengelolaan ekosistem gambut, serta pengendalian lingkungan pascapenambangan. pencemaran dan kerusakan Menurut saya, bagian-bagian dan semua persoalan yang berat ini x x i v M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Karliansyah (kiri) bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, MSc dan Wakil Menteri Dr. Alue Dohong. dapat kami selesaikan dengan baik bersama Pak Karli dan ini dapat dilihat dari hasilnya yang tampak. Dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan, salah satu instrumen penting adalah tata kelola gambut. Pak Karliansyah mampu menjalin kerja sama dengan dunia usaha dalam perbaikan tata kelola ekosistem gambut tersebut dan melakukan pengawasan yang ketat melalui direktorat di bawahnya yang menangani masalah gambut ini. Sebelum tahun 2015, pengendalian perizinan kegiatan di lahan gambut boleh dikatakan hampir tidak ada. Namun, sejak 2015, KLHK secara sistematis mulai mengendalikan perizinan sebagai instrumen pengawasan. Pak Karliansyah berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik, terbukti dengan ketaatan perusahaan- perusahaan sawit terhadap berbagai peraturan, yang izin-izinnya sudah dikeluarkan bertahun-tahun sebelumnya dengan luasan sekitar 6 juta hektar. Di sini, peran Pak Karliansyah sangat besar. Dengan kemampuan komunikasinya yang baik dengan pihak swasta, persoalan kebakaran hutan dan lahan gambut dapat diatasi dengan baik PengAnTAR x x v
dengan menyentuh akar permasalahannya, yang sebelumnya tidak terpikirkan. Ke depan, tantangan akan selalu ada karena ada alam, ada manusia. Namun, sekali lagi, karena Pak Karli artikulator yang baik dari sisi kepentingan dan kebijakan pemerintah, maka Pak Karliansyah berhasil mengembangkan dan menggarap berbagai sistem dan instrumen tersebut dengan baik walaupun dengan dukungan anggaran yang masih kecil. Dari total anggaran KLHK sekitar Rp 7,7 triliun, anggaran untuk sektor lingkungan hidup tak sampai Rp 2 triliun, mengingat saat ini KLHK juga masih harus menyelesaikan urusan deforestasi, perambahan hutan, dan pengukuhan hutan. Di samping berhasil mengembangkan sistem dan instrumen, Pak Karli juga berhasil melakukan evaluasi atau pengukuran-pengukuran dalam rangka evaluasi, misalnya pengukuran tentang kualitas sungai. Sekitar 200-an sungai sudah diobservasi. Ini merupakan hal yang baik karena Pak Karli bekerja atas dasar keilmuan dan data lapangan, dan ini menyelesaikan persoalan. Hal penting lainnya adalah di tangan Pak Karliansyah, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia dikembangkan dengan baik, mencakup: kualitas udara, kualitas air, kualitas tutupan lahan, metode penentuan lokasi sampel, teknik pengukuran, analisis, mengembangkan solusi-solusinya bahkan sampai kebijakannya. Ini memang tugas penting dan berat. Bagi saya, yang penting adalah pemerintah bisa melakukan sesuatu secara sistematis dan hasilnya terlihat nyata di lapangan. Akuntabilitas Karliansyah juga kuat. Misalnya ada kebijakan pemerintah dalam bentuk peraturan menteri yang dipersoalkan LSM lingkungan dan publik, Karliansyah mampu menjelaskannya dengan baik. Dalam kaitan ini, kepentingan pemerintah kan untuk semua orang, jadi urusan publik bukan urusan pribadi, dan Pak Karli sangat memahami hal ini. Sebagai Menteri LHK, saya memperhatikan ada 3 kelompok utama yang menjadi atensi kami dalam permasalahan lingkungan, yaitu akademisi dan media, selain LSM. Media adalah tempat rakyat x x v i M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Karliansyah bersama Menteri Dr.Ir. Siti Nurbaya, MSc. x x v i i
ayo kita lihat, ada masalah apa. mengadu. Saya tidak pernah mengabaikan media. Saya sering " Sedangkan mengajak media, " akademisi merupakan -nya paling tinggi. Mereka menanyakan, apa yang anda kerjakan, sudah benar atau belum? pressure group requirement yang Pak Karliansyah sangat memperhatikan pendekatan ini. Pada tahun 2015, Kementerian LHK sempat babak belur akibat kebakaran hutan dan lahan. Kami membereskan masalah ini dari akar masalahnya, yaitu konsep-konsep pengelolaan ekosistem gambut. Setelah bolak-balik berdiskusi dengan pihak akademisi, akhirnya KLHK mengambil langkah dan kebijakan yang menyakitkan dunia usaha. Kami memacu pengusaha untuk menaati peraturan, sampai- sampai pemerintah digugat. Namun sekarang, hasilnya sudah terlihat dan kondisi sudah lebih baik. Dunia usaha pun sudah lebih membaik dibandingkan dengan era sebelumnya seperti berada di belantara. Pak Karliansyah sebenarnya mirip dengan saya. Dalam beberapa hal yang bersifat teknis, inisiatif muncul dari Pak Karli, tetapi terkait kebijakan sebagian bersumber dari saya. Terkait dengan Program Penilaian Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Proper) misalnya, saya minta agar dikaitkan juga dengan nilai karbon. Pak Karli mengintegrasikannya dan menjadikannya sebagai kriteria penilaian kinerja lingkungan usaha, sehingga kinerja perusahaan menjadi lebih baik dan lebih efisien, biaya produksi menjadi lebih kecil, dan perhitungan karbon kreditnya pun dapat dilakukan. Tetap Dibutuhkan Saya melihat dukungan Pak Karliansyah di Kementerian LHK sedemikian kuat dan meyakinkan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan masih membutuhkan tenaga dan pikiran Pak Karli. Saya akan meminta Pak Karliansyah untuk tetap membantu saya di Kementerian LHK dalam penyelesaian beberapa bagian yang sudah mendekati final. Terkait pengelolaan ekosistem gambut misalnya, x x v i i i M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn KLHK menyelesaikannya secara sistematis, mulai dari teori puncak kubah gambut, tata kelola air, sampai bagaimana pemanfaatannya, dan ini akan terus berkembang karena kebijakan pemerintah tidak bisa dilihat dalam waktu sekejap, tetapi membutuhkan waktu cukup lama, rata-rata sekitar 4 tahun sampai 5 tahun. Banyak tugas internasional yang menanti dan akan melibatkan blue carbon Karliansyah. Salah satunya adalah penyelesaian penanganan sampah laut dan pencemaran laut, khususnya dikaitkan dengan dan posisi Indonesia sebagai Presidensi G-20 pada tahun 2022, di mana Pak Karliansyah merupakan Indonesia dalam menangani persoalan lingkungan ini. Disamping itu, karena Pak Karliansyah adalah putra Kalimantan, yang sangat paham dan cukup sensitif dalam urusan tambang, saya juga minta Pak Karli melakukan observasi dan menyelesaikan konsep penanganan pemulihan kerusakan lingkungan akibat aktivitas penambangan. Demikian pula terkait dengan pemulihan kualitas air sungai melalui konsep ekoriparian yang di masa mendatang lebih banyak dikerjakan oleh rakyat, saya tetap meminta Pak Karli untuk membereskan norma, standar, prosedur, dan kriterianya. focal point Mengapa pekerjaan rumah Pak Karliansyah masih begitu banyak? Selama ini, sebagai Pembantu Presiden Joko Widodo di Oh, ini urusan dan bidang lingkungan hidup dan kehutanan, saya dan semua menteri tanggung jawab direktorat jenderal A, B, C dan seterusnya. tak bisa lagi bekerja dengan pola pikir faksi. Berbagai tugas dan perintah Presiden Jokowi selalu saya diskusikan bersama. Konsepnya adalah kerja bersama-sama. Mengapa sebagian menjadi tanggung jawab Pak Karliansyah? Karena bobot tugas, kompetensi, dan sosok Karliansyah membuat pekerjaan rumahnya tetap banyak. Jakarta, 17 Februari 2021 PengAnTAR x x i x
Prolog
Emil Salim Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup/Kepala Bapedal (1988-1993) Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (2010-2014) Tugas Orang Lingkungan Hidup adalah Mengerem Bung Karliansyah masuk pada tahun 1991 ketika saya Menteri Lingkungan Hidup merangkap Kepala Bapedal. Bung Karli masih ingat bahwa saya yang meletakkan dasar-dasar Kementerian Lingkungan Hidup ini. Emil Salim SuMbeR FoTo: RobeRT ADhi kSP Bung Karliansyah berasal dari daerah, dari Banjarmasin di Kalimantan Selatan. Pada awal Bapedal dibentuk, orang yang berlatar belakang ilmu lingkungan sangat sedikit. Saya senang ada orang daerah yang berpendidikan ilmu lingkungan masuk ke Bapedal. Pada awal Bung Karli dan kawan-kawannya bekerja, saya memanggil mereka (13 orang) ke lantai tujuh. Kepada mereka, saya mengingatkan, "Kalian jangan bercita-cita untuk menjadi kaya jika ingin bekerja di Lingkungan Hidup." Intinya, saya meminta mereka untuk tidak melakukan korupsi. Saya juga mengingatkan Bung Karli dan kawan-kawannya untuk bersiap-siap dimusuhi banyak orang karena ketika banyak orang PRolog 3
4 nge , tugas kawan-kawan di di departemen (kementerian) lain Lingkungan Hidup mengeremnya. Saya juga mengingatkan agar mereka untuk bersiap diri tidak ditemani sektor. gas Saya meminta mereka untuk menjunjung tinggi kejujuran dan integritas. Saya senang jika mereka meresapi apa yang saya sampaikan, bahkan menjadikan ini sebagai pijakan dalam bertugas di Kementerian Lingkungan Hidup sampai akhir bakti mereka. Saya menyambut baik penerbitan buku biografi profesional Bung Karliansyah, yang memasuki masa purnabakti pada bulan Maret 2021. Buku ini memuat hal-hal yang telah dikerjakan Bung Karli selama bertugas menangani berbagai persoalan Amdal dan menangani pengendalian pencemaran lingkungan. Persoalan lingkungan, Kuncinya pada Presiden Persoalan lingkungan sangat kompleks. Ketika saya menjabat Menteri Lingkungan Hidup di era Presiden Soeharto, kunci saya adalah Pak Harto. Jadi setiap kali saya menghadapi kesulitan, saya datang ke Pak Harto. Saya sampaikan ke beliau, "Pak Presiden, yang mengangkat saya menjadi Menteri Lingkungan Hidup adalah Bapak. Kalau saya tidak dibantu, buat apa ada menteri lingkungan hidup?" Lalu Pak Harto menggunakan telepon merah yang memiliki jalur khusus ke semua menteri dan pembantunya, menghubungi berbagai pihak. Misalnya pada saat menyelesaikan masalah penggusuran gajah di Lampung. "Try, ini perintah. ABRI tidak boleh memburu gajah, tapi justru harus mengembalikan ke habitatnya. Saya utus Menteri Lingkungan Hidup," kata Pak Harto menelepon Panglima sub- Kodam Sriwijaya Brigadir Jenderal Try Sutrisno waktu itu. ordinate Saya sedih bila lingkungan bukan lagi menjadi prioritas, tapi pembangunan sehingga terkesan lingkungan "menyanyi" sesuai irama pembangunan. Padahal, fungsi lingkungan adalah rem supaya pembangunan seimbang. Kita membutuhkan orang- orang lingkungan yang berani bertarung, membela kepentingan lingkungan. M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Sarwono Kusumaatmadja1 Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Bapedal (1993-1998) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (1988-1993) Menteri Eksplorasi Kelautan (1999-2001) Karliansyah Cerdas, Tekun, Berintegritas Mas Karliansyah masuk Bapedal pada tahun 1991 ketika Pak Emil Salim Kepala Bapedal. Dua tahun kemudian, 1993, saya menjadi Kepala Bapedal. Jarak antara saya dan Mas Karli jauh sekali. Dia pagawai yang baru masuk dan saya di atas. Dalam organisasi, biasanya seorang kepala berhubungan dengan staf yang dua tingkat di bawah, yaitu deputi dan direktur. Kebetulan saya ingin tahu tentang orang-orang yang lebih junior, dan karena itu saya berkenalan dengan Karli. Kesan saya, Mas Karli seorang yang cerdas, tekun, dan paling penting punya integritas. Reputasinya di kalangan rekan-rekannya adalah Karli tak bisa diajak main serong. Lurus. Oleh karena itulah kariernya naik dan mulus, termasuk saat penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan pada tahun 2015. Saya sudah menandai Karliansyah harus menjadi dirjen di kementerian yang baru dibentuk ini, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ternyata, siapa pun tidak ada 1 Diolah dari wawancara penulis dengan ir Sarwono kusumaatmadja (77), 9 Desember 2020. Sarwono kusumaatmadja adalah Menteri negara lingkungan hidup (17 Maret 1993-17 Maret 1998) dalam kabinet Pembangunan Vi pemerintahan Presiden Soeharto. Sarwono juga pernah menjabat Menteri Pendayagunaan Aparatur negara indonesia (23 Maret 1988-17 Maret 1993) di era Presiden Soeharto dan Menteri eksplorasi kelautan indonesia (29 oktober 1999-23 Juli 2001) di era Presiden Abdurrahman Wahid. lahir di Jakarta 24 Juli 1943, Sarwono adalah lulusan SMA kolese kanisius Jakarta dan Teknik Sipil iTb. PRolog 5
6 Sarwono Kusumaatmadja bersama Karliansyah. yang menyampaikan keberatan. Mas Karli dianggap pantas duduk di sana. Pak Karli ini harus jadi Dirjen karena bagi Dan yang menarik adalah komentar teman-temannya di KLHK kami, dia adalah simbol kejujuran. yang mengatakan bahwa Mengapa saya punya pendapat seperti ini? Jarak saya jauh mental dengan Mas Karli yang junior ini. Tetapi kalau ada orang yang punya note kepribadian istimewa, saya segera memberi catatan mental ( ) bahwa orang ini harus dikasih perhatian khusus karena punya keistimewaan. PlG sejuta hektar, Kebakaran hutan, dan suasana Jelang Jatuhnya soeharto Proyek Lahan Gambut 1 Juta Hektar merupakan gagasan Presiden Soeharto. Dokumen Amdalnya harus ada karena proyek itu proyek besar yang berdampak lingkungan. Studi-studinya - yang dibantu M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn tim akademisi dari IPB - dilakukan secara lugas. Tetapi dalam praktiknya di lapangan, itu tidak dilakukan. Pelaksana PLG 1 Juta Hektar itu adalah Kementerian Pekerjaan Umum. Entah kenapa, Kementerian PU membuat Amdal sendiri dan menamakannya Amdal Infrastruktur. Akibatnya, kacaulah barang ini. Dan yang menghadapi kekacauan ini adalah saya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Djamaluddin Suryohadikusumo, Menteri Kehutanan. Yang lainnya bersemangat sekali ingin menyelesaikan proyek sejuta hektar itu. Lalu terjadilah distorsi-distorsi dalam pelaksanaannya. Salah satu dampak paling dahsyat adalah kebakaran hutan. Di Proyek Lahan Gambut Sejuta Hektar inilah kebakaran hutan dimulai dan di situ jugalah berakhir pada tahun berikutnya, setelah di tempat lain padam. Bagi saya, saat itu saat-saat kritis, melelahkan, menjengkelkan, dan menyedihkan. Peristiwa ini terjadi pada saat- saat terakhir pemerintahan Soeharto. Ada cerita yang aneh, tapi harus saya kemukakan karena mencerminkan suasana pada masa itu. Ada seorang menteri yang tidak perlu saya sebutkan namanya, yang saya ingatkan berkali-kali Pak Harto sudah menegur Anda tiga kali tetapi Anda bahwa dia harus menekuni apa yang menjadi tanggung jawabnya. saja kan tidak berbuat apa-apa. Saya bilang, dia orang tua, sebentar lagi mati nggak Biarin Tahu jawabannya apa? " ," jawabnya. Saya tidak bermaksud bicara tentang orangnya, tetapi ingin menggambarkan suasana pemerintah pada masa itu. Jadi orang main sendiri-sendiri. Dan saya tahu persis bahwa di Kementerian PU itu ada seorang yang sangat berambisi ingin menjadi Menteri PU berikutnya sehingga dia supersemangat membabat hutan, membuat saluran- saluran, dengan instrumen Amdal Infrastruktur. Apakah Menteri PU tahu? . Tahunya belakangan. Menteri PU Radinal Mochtar marah besar karena merasa dikibuli. Nggak Di tengah ini semua, saya lihat Bung Karli melaksanakan tugasnya sebagai birokrat dengan penuh integritas, lurus, dan kalau ada problem, dia tak segan-segan memberi tahu, ini problemnya. Karli saat itu berada di jajaran junior Deputi Amdal. PRolog 7
8 Sebelum kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terjadi, Presiden Soeharto sudah wanti-wanti memberi peringatan dalam acara Pekan Penghijauan Nasional, Desember 1996 di Pontianak, bahwa Indonesia akan menghadapi musim kemarau panjang. Pak Harto waktu itu meminta semua pihak waspada dan hati-hati. Setelah arahan Presiden Soeharto itu, saya langsung melakukan studi dokumen-dokumen dari berbagai lembaga dan departemen, di antaranya Lapan dan BMKG, yang memberikan informasi tentang bermacam hal yang berhubungan dengan kondisi tanah, cuaca, kelembapan, dan sebagainya. Setelah saya memahami betapa seriusnya musim kemarau itu, saya membentuk tim untuk memberikan sosialisasi dan penjelasan ke daerah. Pak Harto saat itu juga mengingatkan bahwa kekurangan beras di Indonesia sebetulnya tidak perlu terjadi. Yang perlu dilakukan adalah mendayagunakan dan mengefektifkan saluran-saluran irigasi yang telantar. Dan Pak Harto tahu persis lokasi dan luasnya. Sebetulnya kalau itu dilaksanakan, menurut saya, itu cukup untuk mengatasi proyeksi kekurangan pangan pada waktu itu. Tapi ada beberapa kalangan di kabinet yang menganggap bahwa ini perintah untuk membuka lahan secara besar-besaran. Sehingga timbul gagasan untuk mendayagunakan lahan gambut hampir 1 juta hektar di Kalimantan Tengah. Karena itulah disebut Pembukaan Lahan Gambut Sejuta Hektar. Saat itu Pak Harto sudah mengingatkan agar semua pihak multiyears, berhati-hati karena gambut punya karakter sendiri. Gambut tak bisa diubah menjadi sawah kecuali ada pendekatan warning yang membutuhkan waktu relatif lama, dan tak bisa sekaligus. itu, malah Tapi orang-orang ini tidak menghiraukan mereka menggenjot dan mempercepat PLG. Ironisnya, uang yang digunakan untuk membuka lahan gambut itu adalah dana reboisasi. Sebelumnya dana reboisasi itu sudah digunakan untuk mengongkosi PT Dirgantara Indonesia membuat pesawat terbang. Nah kekacauan- kekacauan ini muncul karena Pak Harto sudah kehilangan kontrol terhadap apa yang terjadi di dalam kabinetnya. Dari situ sudah bisa disimpulkan bahwa beliau tak lama lagi menjadi presiden. M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Karliansyah (kedua dari kiri, duduk) bersama Sarwono Kusumaatmadja (ketiga dari kanan, duduk), Nabiel Makarim (keempat dari kanan), dan Rachmat Witoelar (kelima dari kanan). post Maka muncullah komplotan-komplotan di kabinet untuk mempersiapkan era- Soeharto. Ada klik ini, ada klik itu, dan masing-masing saling sikut untuk bermanuver supaya merekalah yang nantinya berkuasa kalau Pak Harto berhenti. Pak Harto bukannya tidak tahu bahwa ini terjadi. Dia tahu, tapi dia sudah sepuh. Ibarat Bjorn Borg masih memaksakan diri bermain tenis walaupun umurnya sudah 40 tahun, ya kalah terus, walaupun dulu dia juara dunia. Sudah begitu, ngotot pakai raket kayu. Begitulah suasananya. decision maker Di tengah ini semua, Bung Karli sebagai seorang junior tentunya tidak begitu kemampuannya untuk memengaruhi besar, tetapi di tengah kemelut ini yang patut digarisbawahi adalah dia melaksanakan tugasnya secara tekun, cerdas, dan berintegritas. Kalau punya staf seperti Karliansyah, atasan merasa tenang dan aman. Orangnya tak macam-macam dan cerdas. Peran Karliansyah Mengatasi Kebakaran hutan dan lahan Peran Karliansyah sebagai Dirjen PPKL adalah membuat sistem, dan sistem ini pertama kali embrionya diciptakan ketika terjadi kebakaran hutan pada 1997. Waktu itu kami merancang pemantauan satelit dan bekerja bersama BPPT dan Lapan untuk mendesain PRolog 9
1 0 remote sensing, sistem pemantauan jarak jauh, satelit. dengan teknologi restriction, Waktu itu yang diizinkan menggunakan teknologi satelit kami jalan terus. Orang Lapan hanya Lapan. Meski ada juga membantu sebagai bagian dari jaringan para sahabat. Kami remote sensing menciptakan jaringan informal untuk menciptakan sistem informasi atau penginderaan jarak jauh. Yang terlibat Ketua Lapan sendiri, Pak Kartasasmita, Pak Indroyono Soesilo, dan orang- orang dari WWF. Kami bekerja untuk menciptakan itu, dan hasilnya efektif. Dari waktu ke waktu, sistem ini terus diperbaiki dan direvisi sehingga pemantauannya makin akurat. Saat ini sistem itu bernama SIPONGI, yang sudah mendapat pengakuan sebagai sistem pemantauan terbaik, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga internasional. M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Alexander Sonny Keraf2 Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Bapedal (1999-2001) Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Dokumen Amdal Ketika saya menjabat Menteri Negara Lingkungan Hidup, saya mengangkat Karliansyah sebagai Pelaksana Tugas Direktur Amdal dan menugasinya untuk mempersiapkan aturan tentang keterlibatan masyarakat dalam Amdal sehingga terbit keputusan Kepala Bapedal. Perubahan aturan mengenai Amdal ini semacam reformasi kebijakan terkait Amdal. Karena Amdal ini bagi saya adalah salah satu instrumen kunci dan pokok dalam upaya pengendalian lingkungan hidup. Untuk itu harus dilakukan reformasi dan pembenahan. Sesungguhnya ada dua hal. Tak hanya soal keterlibatan masyarakat, tetapi juga pergeseran dari pendekatan itu sendiri. Amdal tidak boleh dilakukan hanya oleh sektor yang berkaitan dengan rencana kegiatan atau usaha. Bagaimana bisa mereka melakukan pengendalian terhadap dampak lingkungan kalau mereka sendiri adalah sektor yang punya tupoksi untuk ekonomi. Tidak mungkin Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan pengendalian secara dampak dari rencana kegiatan dan usaha di 2 Diolah dari wawancara penulis dengan Alexander Sonny keraf (62), Menteri negara lingkungan hidup ke-5 (29 oktober 1999-23 Juli 2001) dalam kabinet Persatuan nasional di era Presiden Abdurrahman Wahid. lahir di lembata, Flores Timur, nTT, 1 Juni 1958, Sonny meraih gelar sarjana dari SekolahTinggi Filsafat Driyarkara (1988) dan gelar Doktor dari universitas katolik leuven, belgia (1995). Sebelum diangkat menteri, Sonny keraf adalah dosen Filsafat di universitas katolik Atmajaya Jakarta. PRolog 1 1
1 2 Sonny Keraf (kiri) bersama Karliansyah. sektor mineral, seperti batubara misalnya. Padahal mereka punya multi- tupoksi untuk mengembangkan ekonomi di sektor itu. shareholders Karena itu, Amdal harus ditarik menjadi multisektor, , agar pertimbangan mengenai sektor tadi hanya salah satu dari pertimbangan keseluruhan pengendalian lingkungan. Di situ masuklah sektor-sektor yang lain. Tentu ada sektor lingkungan hidup, dan di dalamnya ada berbagai sektor, industri, dan seterusnya. Semuanya harus duduk di sana dan menjadi pendekatan multisektor, Ini boleh dikatakan sebagai pendekatan bahkan multi-shareholders, agak revolusioner karena ditarik menjadi urusan bersama. multi-shareholders. Dalam kaitan dengan paradigma besar masyarakat di sekitar rencana kegiatan, yang berpotensi akan well informed, mengalami dampak lingkungan, harus dilibatkan. Mereka harus tahu, mengenai rencana kegiatan, dan mereka bersuara tentang kepentingan mereka yang sangat mungkin berpotensi terkena dampak oleh rencana kegiatan tadi. M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Ini sejalan dengan salah satu prinsip pokok dalam pengelolaan lingkungan hidup di bidang internasional dan di tingkat global - well-informed . Dengan yang antara lain disebut sebagai , melibatkan proses diskusi tentang Amdal, mereka dan mereka sepakat atau tidak sepakat, harus ditanyai. Di situlah terwujud apa yang menjadi prinsip dasar tadi. Mereka sepakat tapi didahului informasi yang terbuka bagi mereka. Masyarakat ikut dalam proses diskusi tentang rencana kegiatan, mereka bisa memberikan tanggapan, pendapat, usul, saran, dan seterusnya, tentang kemungkinan dampak yang akan mereka alami. Jika dampaknya akan merugikan mereka atau dampaknya yang sudah mereka diskusikan, ikut mereka bahas, lalu tidak dikelola dengan baik oleh pemilik rencana kegiatan dan usaha itu berarti . Kalau begitu ya, kalau mereka rencana kegiatan itu tidak merasa dampaknya serius, tidak , dengan demikian kami tidak setuju. Itu bisa saja terjadi. prior informed consent prior informed consent manageable well-managed Atau sebaliknya, si pemilik kegiatan atau usaha tadi dengan berbagai diskusi dan masukan masyarakat, lalu mendesain, dan itu kan inti dari Amdal. Melakukan analisis mengenai dampak lingkungan, lalu kemudian merencanakan sejumlah langkah mitigasi , untuk mengendalikan dampak tadi, dan kalau itu untuk me- dinilai oleh komite penilai amdal bahwa apa yang disusun itu betul- betul bisa dikendalikan, maka bisa keluarlah persetujuan amdalnya. Pada waktu itu, muncul kritik dari berbagai pihak yang mengatakan, saya dan tim Kementerian Lingkungan Hidup ada- ada saja. Bagaimana mungkin masyarakat kecil mengerti tentang Amdal sehingga bisa ikut proses diskusi atau pembahasan Amdal. Ini berlebihan dan tak pada tempatnya, mengada-ada, dan seterusnya. Saya katakan, masyarakat mungkin tidak memahami konsep- konsep teoretis, ilmiah, tentang berbagai analisis dan kajian tentang amdal karena mereka tidak pernah sekolah. Tapi sebagai masyarakat setempat, petani dan nelayan, penduduk desa, mereka tahu berbagai informasi yang kemudian dipelajari oleh orang-orang di bangku kuliah. Mereka tahu makna tentang bunyi burung, mereka tahu arah angin dari lokasi yang akan menjadi rencana kegiatan, arah manage PRolog 1 3
1 4 angin begini, jika dibangun pabrik dampaknya akan terjadi begini. Mereka tahu dan punya pengalaman. Faktual. Tahu arah angin, kalau dibangun pabrik. Tak perlu sekolah untuk itu. Mereka tahu bunyi burung begini, o ya sebentar lagi akan hujan. Karena itu rencana kegiatan apa pun yang akan disusun amdalnya harus mendengar mereka untuk ikut berbicara, bersuara, bercerita tentang apa yang mereka alami di situ. Arah sungainya, arah pohon maknanya apa, tentang binatang di sana jika pohon ditebang, binatang di sana kebiasaan makannya seperti apa, kalau ada kehadiran pabrik, ada tanaman untuk binatang sehingga binatang tidak punah, sumber air tidak punah, dan seterusnya. Mereka memang tidak kuliah, tetapi itu pengalaman hidup mereka, yang menyebabkan mereka bisa memelihara, melindungi lingkungan sekitarnya. lnG Tangguh di Papua, Proyek Pertama amdal Paradigma Baru Proyek pertama dengan paradigma Amdal yang baru adalah proyek percontohan LNG Tangguh di Teluk Bintuni, Papua. Kementerian Lingkungan Hidup menghadirkan kepala suku dari Teluk Bintuni untuk mengikuti rapat di Hotel Century Senayan, Jakarta. Setelah kepala-kepala suku dari Papua itu berbicara, anggota tim Amdal mengatakan kepada saya bahwa dia mendapatkan pelajaran dan informasi sangat bagus dari kepala-kepala suku tersebut, yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Anggota tim Amdal diperkaya dengan informasi dari para kepala suku itu. Tanpa mereka, tim Amdal tidak mengerti banyak hal tentang kearifan lokal. Dengan demikian, informasi kepala-kepala suku membantu tim menyusun langkah-langkah mitigasi dalam dokumen Amdal. Memang, risikonya adalah biaya membengkak karena Kementerian Lingkungan Hidup harus mengongkosi transportasi para kepala suku. Tapi menurut saya, lebih baik diupayakan seperti itu agar betul-betul ada representasi masyarakat di sana. Inti dokumen Amdal adalah kelompok yang berpotensi terkena dampak harus dilibatkan. M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn manageable. Karena itu, multi-shareholders, Dalam proyek LNG Tangguh dengan format dan pendekatan baru yang lebih saya berpesan kepada Pak Karliansyah dan timnya sebagai eksekutor bahwa saya tidak mau ada "kasus Freeport kedua" di Tanah Papua. Dengan pendekatan Amdal yang baru ini, pesan saya kepada Karliansyah, dia harus membuktikan bahwa pembangunan di tanah Papua bisa berjalan tanpa menyebabkan kerusakan lingkungan, sebagaimana terjadi pada kasus Freeport. well-informed consent, sepakat. Masyarakat memang membutuhkan ekonomi bergerak, tetapi juga pengendalian perlindungan lingkungannya harus dilakukan dengan baik, dengan melibatkan masyarakat. Saya menegaskan bahwa masyarakat bukan menjadi penonton, yang hanya mendapatkan dampak negatif kehadiran perusahaan. Mimpi saya, masyarakat dan Sebagai Menteri Lingkungan Hidup, saya menginginkan social ecology environment masyarakat juga mendapatkan manfaat ekonomi, yang dalam konteks pembangunan berkelanjutan disebut . Dampak itu bukan hanya dampak lingkungan, melainkan juga dampak sosial. Kehadiran perusahaan harus memberikan nilai tambah ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Perusahaan tidak sekadar melaksanakan tanggung jawab sosial atau CSR seperti memberi beasiswa, pengobatan gratis, dan lainnya, tetapi aktivitas-aktivitas ekonomi dan kehadiran perusahaan memberi nilai tambah ekonomi. Masyarakat sekitar dilibatkan, dilatih, dan disiapkan untuk memasok kebutuhan perusahaan itu, misalnya dalam memasok sayur, daging, telur, ikan, dan lainnya. Perusahaan harus melatih mereka membuat kandang ayam, memelihara ayam, dan lainnya. Jadi dampak sosial harus diperhatikan, tidak hanya positif dari sisi lingkungan, tapi juga positif dari sisi sosial. multi-shareholders Nah, apakah pendekatan baru yang saya tarik ke level yang lebih berjalan dengan baik dan menyelesaikan semua persoalan? Tentu tidak. Mengapa? Pertama, dalam realitasnya, ada kasus bahwa kehadiran perusahaan hanya formalitas. Bisa saja yang dihadirkan orang-orang yang sudah dipilih adalah orang yang tidak PRolog 1 5
1 6 bersikap kritis, bukan orang yang bisa memberi catatan kritis. Jadi asal formalitas dan sekadar memenuhi prosedural ada wakil. Kedua, kalaupun yang diundang dalam pembahasan adalah kelompok masyarakat bersuara kritis, bahkan menentang, apa yang disuarakan itu hanya didengar, tetapi tidak diperhatikan dalam penyusunan dokumen Amdal. Lalu ketika ditanya, lho mengapa aspirasi masyarakat tidak didengar? Jawabannya, didengar kok, ada kok. Ada absensinya, ada kehadiran masyarakat, tetapi suara tidak diakomodasi. Tetapi bukan itu tujuannya, kan? Masyarakat tidak sekadar hadir dan bukan sekadar dilibatkan, tetapi suara mereka harus didengar sehingga prinsip prior informed consent terpenuhi. Yang umumnya terjadi adalah masyarakat hadir sekadar formalitas dengan bukti tanda tangan. Akhirnya apa yang terjadi? Pada beberapa kasus yang saya ikuti, kelompok yang kritis menyatakan, "Kami tak akan hadir karena kehadiran kami dimanfaatkan dengan menyodorkan bahwa tanda tangan kami hanya bagian formalitas yang menyatakan bahwa kami sudah setuju." Ini menunjukkan kehadiran masyarakat direkayasa. Padahal yang harus diutamakan adalah substansi, bukan absensi. Karliansyah Penuhi Tiga Kriteria Ketika saya menjabat Menteri Lingkungan Hidup, saya memilih Karliansyah sebagai Direktur Amdal. Mengapa Pak Karli yang dipilih? yang pas. Kebijakan saya ketika masuk ke Lingkungan Hidup adalah saya menetapkan tiga kriteria dalam memilih pejabat eselon I dan II. Tiga kriteria itu adalah pertama, dia harus orang yang ahli dan profesional di bidang lingkungan hidup. Saya sebut itu sebagai kompetensi teknis. frame Saya menempatkan dalam teamwork . Saya tidak butuh orang yang hebat sendirian. Kami membangun kerja sama dalam tim. Karena orang yang tak bisa bekerja sama dalam tim, sehebat-hebatnya dia, belum tentu dia sukses. Yang saya butuhkan adalah bekerja bersama, mewujudkan rencana bersama, karena yang diperlukan adalah koordinasi, sinergitas, kooperasi, kerja sama tim. Kedua, dia harus mampu bekerja secara M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Seorang Lionel Messi misalnya bisa hebat karena ada tim yang baik. Seorang Cristiano Ronaldo boleh hebat, tapi dia tidak bisa hebat sendirian. Dia harus berada dalam satu tim yang saling mendukung. nya jebol, Dia boleh melakukan serangan hebat, tetapi kalau tim bisa kalah, seperti dialami Barcelona belakangan ini. Jadi, kriteria kedua adalah dia harus punya perspektif , berpikir secara bersama, bertindak secara bersama, tapi bukan berarti dia tidak berani mengambil keputusan sendiri. back- group thinking Kriteria ketiga adalah orang-orang yang bersih sebagai birokrat. Saya sendiri menunjukkan bahwa saya bersih, karena itu saya membutuhkan eselon I dan II yang bersih. Dulu pejabat eselon I dan II harus PNS dan harus memenuhi pangkat tertentu, dan baru sekarang boleh ambil dari luar PNS. Saya sempat memprotes ke Ryaas Rasyid, kalau begini caranya, kalau harus urut kacang, kapan pemerintah bisa melakukan reformasi birokrasi? Salah satu sosok yang saya lihat memenuhi kapasitas dan kapabilitas tiga kriteria itu adalah Karliansyah. Saya butuh orang multi-shareholders yang mempunyai kompetensi teknis dan orang yang mampu bekerja teamwork . dalam tim. Bukan pendekatan sektoral, tapi , dan Pejabat yang menangani itu pun harus berpikir berarti orang yang mampu berpikir holistik. punya kredibilitas reputasi, kapabilitas, dan bersih. Ini untuk menjawab mengapa Pak besar kriteria yang Karliansyah yang harus ditempatkan dalam saya pakai untuk semua pejabat yang saya pilih pada waktu itu. frame PRolog 1 7
1 8 Nabiel Makarim3 Menteri Negara Lingkungan Hidup (2001-2004) Karliansyah yang Selalu Taat Aturan Saya mengenal Karliansyah pada saat Rapat Kerja Gubernur dengan Bupati/Wali Kota se-Provinsi Lampung tahun 1992 di Bandar Lampung (menurut Karliansyah, saya sudah beberapa kali bertemu dengannya saat saya menjadi asisten dosen Prof. Emil Salim di Program Studi Ilmu Lingkungan UI untuk mata kuliah Ekonomi Lingkungan). Saat itu, masih pagi hari, Karli menemui saya selaku Deputi Menteri Lingkungan Hidup Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan. Dia memperkenalkan diri sebagai staf Direktorat Amdal dan hadir mewakili Direktur Amdal Rusdian Lubis untuk menyampaikan materi tentang Kebijakan Amdal. Awalnya saya ragu juga, tetapi setelah dia menyampaikan materi secara runut dan kemudian menjawab pertanyaan beberapa bupati dan wali kota yang hadir, saya merasa senang. Pada masa saya menjadi Menteri Lingkungan Hidup 2001-2004, ada beberapa dokumen Amdal yang menjadi perhatian publik, antara lain Amdal Pelepasan Kapas Transgenik di Sulawesi Selatan, Amdal Rencana Reklamasi Pantai Utara (Pantura) Jakarta, Amdal Rencana Sodetan Citanduy, dan Amdal Rencana Jalan Ladia Galaska 3 Dipl. eng. chem. nabiel Makarim, MPA, MSM (75) adalah Menteri negara lingkungan hidup (10 Agustus 2001-20 oktober 2004) dalam kabinet gotong Royong di era Presiden Megawati Soekarnoputri. lahir di Solo, Jawa Tengah, 9 november 1945, nabiel Makarim pada 1989-1992 adalah Asisten Menteri bidang Pengendalian kerusakan lingkungan, kantor Menneg kependudukan dan lingkungan hidup, dan pada 1990-1999 Deputi bidang Pengendalian Pencemaran, badan Pengendalian Dampak lingkungan (bapedal). M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Nabiel Makarim (tengah) bersama Karliansyah (kiri) saat berdiskusi dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar (kanan). di Aceh. Khusus untuk penanganan Rencana Budidaya Kapas Transgenik, saya membentuk Tim Pengkajian Rekayasa Genetika, dan saya menugaskan Karliansyah sebagai Sekretaris Tim. Untuk memastikan semua program kerja berjalan baik, termasuk penyelesaian beberapa studi Amdal di atas, saya membentuk Gugus Tugas. Setiap hari Senin, setiap pekan Gugus Tugas bertemu dan berdiskusi. Pada kesempatan inilah sering kali Karliansyah berbeda pendapat dengan beberapa anggota Gugus Tugas lainnya. Dia sangat berpegang teguh dengan peraturan, namun penjelasannya masuk akal. Singkatnya, saya menilai Karliansyah adalah orang yang sangat taat aturan. Kadang saya kesal dengan keteguhan prinsipnya tersebut, tetapi dia selalu datang dengan data yang lengkap dan tidak terbantahkan. Pernah pada Februari 2002, saya menugasi Karliansyah untuk mengecek masalah banjir yang diduga diakibatkan oleh pembangunan Pantai Indah Kapuk (PIK). Sepulangnya dari kawasan PIK, dia melaporkan tidak ada masalah dan kesalahan yang dibuat PRolog 1 9
2 0 oleh manajemen PIK. Mendengar laporan Karliansyah, saya sempat geram dan kesal karena tidak mungkin kalau tidak ada masalah di lapangan. Akan tetapi, setelah dia menjelaskan bahwa rekomendasi hasil kajian Amdal yang keliru, seharusnya mengatur kewajiban volume air yang harus ditampung dan bukan kewajiban untuk membuat luasan kolam tampung, secara meyakinkan, akhirnya saya dapat memahami pendapatnya. Saya mengatakan, salah satu syarat keberhasilan bekerja di Kementerian Lingkungan Hidup adalah "harus selalu memandang jauh ke depan karena lingkungan itu sangat dinamis, cepat sekali berubah". M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Rachmat Witoelar4 Menteri Negara Lingkungan Hidup (2004-2009) Keahlian dan Kecintaan Karliansyah pada Lingkungan Hidup Patut Menjadi Contoh Sewaktu saya menjabat Menteri Lingkungan Hidup, Karliansyah adalah salah seorang pejabat tinggi di Kementerian Lingkungan Hidup yang menjadi ahli menjabarkan keputusan menteri dan peraturan menteri secara operasional untuk pelaksanaannya, yaitu sebagai Asisten Deputi yang menjadi tanggung jawabnya. Pada awal di Kementerian Lingkungan Hidup, saya mengumpulkan orang-orang LH yang mampu menerjemahkan ide-ide baru di bidang lingkungan hidup yang adaptif dengan perkembangan zaman, di antaranya soal Proper dan perubahan iklim. Karliansyah dan Nelly adalah pegawai Lingkungan Hidup yang menonjol. Kebijakan baru menteri maupun yang dimodifikasi membutuhkan petunjuk pelaksanaan dan penjabaran untuk dapat dilaksanakan. Kebijakan menteri juga harus dapat dilihat dalam konteks makro dan keterkaitannya dengan penugasan di Kedeputian maupun kementerian lain yang relevan. Contohnya program- 4 Prof. (hons) ir. Rachmat nadi Witoelar (79) adalah Menteri negara lingkungan hidup (20 oktober 2004- program Amdal, Adipura, B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), 20 oktober 2009) dalam kabinet indonesia bersatu i di era Presiden Susilo bambang Yudhoyono. lahir di Tasikmalaya, Jawa barat, 2 Juni 1941, Rachmat Witoelar lulusan SMA kolese kanisius Jakarta dan sarjana arsitek iTb (lulus 1970). Sebelumnya Rachmat Witoelar adalah Duta besar Ri untuk Rusia (1993-1997) di era Presiden Soeharto. PRolog 2 1
2 2 Karliansyah bersama (mantan) Menteri Lingkungan Hidup Prof. Ir. Rachmat Witoelar. Kalpataru, dll. Juga pembahasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menjadi tonggak sejarah dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, serta pelaksanaan COP-13 UNFCCC yang sukses dan bersejarah, yang mengangkat nama Indonesia dalam forum global. Dalam kurun waktu itu, banyak kebijakan menteri yang memerlukan elaborasi. Sosok yang mampu melaksanakan ini harus memiliki keahlian mumpuni, juga memiliki kedalaman pemahaman mengenai konsep . Tidak banyak sosok yang memiliki keahlian di bidang itu. Sungguh beruntung saya memiliki kader pionir lingkungan bernama Karliansyah. Karena keahliannya dan pengabdiannya tersebut, saya sangat terdukung dan cukup berutang budi kepada Bung Karli yang kreatif dan konsisten dalam melaksanakan tanggung jawabnya. environmental sustainability M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Kehadiran Karliansyah selama masa baktinya yang produktif menjadikannya andalan para menteri maupun para pejabat di atasnya. Kinerjanya yang , penuh tanggung jawab, dan pengalaman serta kecintaannya pada lingkungan hidup patut menjadi contoh dan acuan bagi kerabatnya maupun juniornya. expert environment Setelah Karliansyah purnabakti, saya yakin sosoknya akan maupun di mana pun dia berada dan dalam kapasitas apa pun juga. Karakter yang ditunjukkan Karliansyah selama ini sangat mendukungnya. climate change, selalu diperlukan dalam dunia perjuangan PRolog 2 3
2 4 Gusti Muhammad Hatta5 Menteri Negara Lingkungan Hidup (2009-2011) Menteri Riset dan Teknologi (2011-2014) Karliansyah Low Profile, Serius Bekerja, Tidak Neko-neko Sebelum saya menjabat Menteri Negara Lingkungan Hidup, saya dan teman-teman di Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Lambung Mangkurat, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, beberapa kali mengundang Pak Karliansyah untuk memberikan kursus Amdal. Karliansyah sebetulnya orang Banjar, tetapi saat itu saya belum mengenalnya secara pribadi. Saya sudah mendengar Karliansyah anak Wali Kota Banjar Baru, tempat saya tinggal. Tetapi pada saat itu Karliansyah tidak pernah menampilkan diri sebagai anak pejabat. Dia bersikap santai, seperti orang biasa kebanyakan, bukan seperti anak pejabat. Karli menganggap, wali kota kan bapaknya, bukan dia. Itu yang saya ketahui sekilas tentang Karliansyah. 5 Diolah dari wawancara penulis dengan Prof. Dr. ir. gusti Muhammad hatta, MS (68), 6 Desember 2020. gusti Muhammad hatta adalah Menteri negara lingkungan hidup (22 oktober 2009-18 oktober 2011) dalam kabinet indonesia bersatu ii di era Presiden Susilo bambang Yudhoyono, dan setelah itu Menteri Riset dan Teknologi (19 oktober 2011-20 oktober 2014) dalam kabinet yang sama. lahir di banjarmasin, kalimantan Selatan, 1 September 1952, gusti M. hatta adalah alumnus SMA negeri iii banjarmasin (1970-1972), Sarjana kehutanan universitas lambung Mangkurat (lulus 1979), Magister Sains universitas gadjah Mada Yogyakarta (lulus 1987), dan Doktor (Ph.D) dari universitas Wageningen, belanda (lulus 1999). Sebelum menjadi Menteri, gusti M hatta adalah Pembantu Rektor bidang Akademik universitas lambung Mangkurat (2006-2009), ketua lembaga Penelitian unlam (2003-2005), ketua Pengelola Pascasarjana Program ilmu kehutanan (2001-2003) dan Wakil ketua Pusat Penelitian lingkungan hidup unlam (1993-1995). M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Karliansyah bersama (mantan) Menteri Lingkungan Hidup Prof. Dr. Ir. Gusti M. Hatta. Setelah saya diangkat menjadi Menteri, saya langsung mencari Karli. Dulu Karli Asisten Deputi, yang kemudian diangkat menjadi sepi ing pamrih, rame ing Deputi Pengendalian Pencemaran Lingkungan. gawe, Seperti filosofi orang Jawa, Karliansyah low profile neko-neko tidak mengharapkan pamrih, giat, dan sungguh dalam bekerja. Karliansyah adalah sosok , fokus pada pekerjaan, dan menjalankan tugas-tugasnya dengan serius. Kepribadian Karliansyah seperti itu. . Dia tidak Setelah saya mendapat amanah menjadi Menteri, saya dan Karli, yang sudah lama melakoni bidang ini, beberapa kali melakukan sidak di shock therapy daerah tambang di Kalimanan Selatan dan Kalimantan Timur sebagai . Secara umum, tambang-tambang besar menjalankan peraturan, misalnya mengolah air asam tambang, yang menurut aturan harus di- . Sedangkan perusahaan tambang yang kecil umumnya tidak melaksanakan peraturan. Kami menemukan fakta bahwa air asam tambang yang karena tidak diolah dibuang ke perairan umum. Masyarakat di kampung dan pedesaan yang umumnya bergizi rendah harus terkena dampak: mendapatkan air beracun. treatment PRolog 2 5
2 6 Sebagai Menteri Lingkungan Hidup, saya merasa bertanggung jawab. Saya meminta perusahaan-perusahaan tambang menaati peraturan. Mestinya pembangunan itu menyejahterakan masyarakat, bukan malah sebaliknya. Karena itulah kami dari pusat sering melakukan sidak ke daerah. Padahal di daerah sebenarnya ada pengawas dari Dinas Lingkungan Hidup. Tetapi sering kali saya merasa heran ketika bupati yang mendampingi saya bertanya, "Kok Bapak berani amat masuk ke sini?" Saya berpikir kok kesannya saya masuk "ke kerajaan"? Saya merasa perlu menegakkan hukum. Saya dan Karliansyah berjalan seiring. Latar belakang saya dari perguruan tinggi, tidak mau langsung menghukum perusahaan yang melanggar. Setelah kami menemukan pelanggarannya, kami meminta perusahaan memperbaikinya, itu pun dengan kewajiban sangat longgar. Sebab jika kami menutup perusahaan itu, kami memikirkan para pekerjanya. Karena bisa jadi, bagi buruh, perusahaan itu tumpuan kehidupan mereka sehari- hari. Karena itulah tindakan kami tak boleh sepihak, tetapi harus komprehensif dan mempertimbangkan banyak aspek. Kami menanyakan berapa lama mereka dapat memperbaiki itu dan wajib membuat jadwal kegiatan. Kami amati jadwal itu dan tetap mengawasi perusahaan-perusahaan yang melanggar. Kami beranggapan perusahaan sudah mendapatkan hak untuk mengambil sumber daya alam, tetapi perusahaan harus mengimbanginya dengan kewajiban menjaga lingkungan agar lingkungan kita tidak terdegradasi. Perusahaan harus memiliki perencanaan yang bagus dan memperhatikan pengelolaan lingkungan. Itu yang pernah saya lakukan semasa menjabat menteri. Saya minta ke Pak Karli - waktu itu belum menjabat Dirjen - kalau terjun ke lapangan, jangan tergantung pada perusahaan. Kalau saya akan berkunjung ke suatu daerah, saya meminta staf saya datang lebih dahulu ke sana, membayar hotel agar kami tidak tergantung pada perusahaan. Karena kami menyadari bahwa kami sekadar menjalankan amanah. juga memberi apresiasi kepada Pak Karliansyah yang menangani program Proper. Program ini sesungguhnya Saya M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn menguntungkan perusahaan. Mengapa? Karena dengan Proper, perusahaan akan semakin efisien dan efektif, bahkan lebih bisa berhemat. Selama ini penanganan persoalan umumnya hanya di hilir. Program Proper justru memikirkan hulu persoalan. Kalau masalah di hulu ditangani dengan baik, tidak banyak lagi masalah teknis yang harus diurus. Dalam menangani kebakaran hutan, misalnya, kita umumnya reaktif. Padahal, menangani lingkungan seharusnya proaktif dan preventif. Apalagi Indonesia, duitnya sedikit dan teknologi terbatas. Bayangkan, Amerika, Australia, dan Kanada saja duitnya banyak dan memiliki teknologi tinggi, saat kebakaran hutan negara-negara itu juga tak bisa apa-apa. Mengapa kalau kita sudah tahu bakalan kemarau panjang, kita tidak mengantisipasinya lebih dulu? Sebab, kalau kebakaran sudah terjadi, miliaran rupiah habis untuk sewa helikopter dan kebakaran legacy, hutan tidak juga padam. Karliansyah sudah banyak mengukir prestasi dan tetapi dia tidak terlalu banyak cerita. Prestasi Karliansyah terlihat dari kinerja yang dihasilkan. Program Proper misalnya, berhasil membina banyak perusahaan yang sebelumnya berpredikat "hitam" menjadi "merah", lalu berubah menjadi "biru" dan kemudian "hijau". Karliansyah dalam melaksanakan tugas tidak pernah menjawab tidak sanggup. Dia selalu bekerja, melaksanakan, dan menjalankan amanah. Hasilnya pun sangat baik. Saya pernah menawari Karli menduduki jabatan sekretaris menteri, tetapi Karli tidak mau. Kalau orang lain sudah berebutan. Pak Karli seperti itu. Saya senang sekali ketika tahu Karliansyah ingin menyusun buku. Wawasan Karliansyah sangat luas. Saya harapkan buku tentang Karliansyah ini berguna untuk para pemangku kepentingan dan untuk pelajaran di kalangan perguruan tinggi. PRolog 2 7
2 8 Balthasar Kambuaya6 Menteri Negara Lingkungan Hidup (2011-2014) Karliansyah Sosok Perfeksionis Ketika saya dilantik sebagai Menteri Negara Lingkungan Hidup, Pak Karliansyah sudah menjabat Deputi Menteri Bidang Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan. Saya sempat mengangkat Karliansyah sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Menteri KLH karena pejabat Sesmen sebelumnya, Ibu Hermin, pensiun. Saya punya penilaian khusus untuk Pak Karli. Beliau termasuk aliran perfeksionis dalam mengelola segala sesuatu. Dalam Saya ikuti selama ini melaksanakan tugas, pekerjaan, well-preprared dan atas dasar itulah saya melantik Karliansyah sebagai Plt Sesmen. , well-prepared, sangat hati-hati, sangat teliti. Jadi saya meminta beliau membantu sementara sebagai Sekretaris Menteri LH. Karliansyah sama dengan saya, beraliran perfeksionis. Kami ingin segala sesuatu sempurna. Beliau bekerja dengan cara-cara seperti itu. harus Di mata saya, Karliansyah adalah orang khusus. Dia tenang, tertib dalam bekerja, disiplin sangat tinggi, dan tanggung jawabnya 6 Diolah dari wawancara penulis dengan Prof. Dr. balthasar kambuaya, MbA (64), 11 Desember 2020. bal- thasar kambuaya adalah Menteri negara lingkungan hidup (19 oktober 2011-20 oktober 2014) dalam kabinet indonesia bersatu ii di era Presiden Susilo bambang Yudhoyono. lahir di Ayamaru, Maybrat, Papua barat, 9 September 1956, balthasar kambuaya menyelesaikan sarjana muda di universitas cendrawasih Papua (1978) dan S-1 universitas brawijaya Malang (1984), Master of business Administration universitas Durham inggris (1996), dan Doktor bidang ekonomi di universitas hasanuddin Makassar (2003). Sebelum menjabat menteri, balthasar kambuaya adalah Rektor universitas cendrawasih (2005-2011). Saat ini balthasar kambuaya adalah ketua Program Doktor bidang ilmu Manajemen dan ketua Senat universitas cendrawasih, Papua. well-prepared. Dari sisi administrasi surat-menyurat, beliau perfect, M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Karliansyah (kanan) dan istrinya (kiri) bersama (mantan) Menteri Lingkungan Hidup Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA dan istri. sangat tinggi. Dia memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya sangat jelas dan kuat. Saya melihat Karliansyah sebagai Deputi Pengendalian Pencemaran membantu saya. Banyak hal yang dikerjakannya, melaksanakan tugas-tugas yang diberikan sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Selama saya bersama-sama di sana, Pak Karli berjuang dan bekerja keras. Saya melihat kepemimpinan Pak Karli bagus. Dia memimpin deputinya sangat baik, sesuai tugas yang diberikan dan sesuai KPI, indikator kinerja. Karliansyah sosok yang inovatif dan kreatif dalam mengendalikan pencemaran udara. Dia membuat terobosan-terobosan dalam mengukur pencemaran udara, dan emisi udara di Jakarta dan Makassar, dll. Banyak kegiatan dilakukannya untuk mengukur kualitas udara. Karliansyah juga sangat bertanggung jawab dan kreatif dalam melaksanakan berbagai kegiatan. Ini indikasi beliau memiliki kompetensi. Beliau dipercaya sebagai Deputi Menteri atas dasar PRolog 2 9
3 0 pertimbangan-pertimbangan itu. Kompetensinya jelas, komitmennya sangat kuat, disiplin dalam bekerja, dan memiliki tanggung jawab yang sangat tinggi. lain, Karliansyah sangat komunikatif. Beliau selalu berkomunikasi dengan teman-teman kerjanya, melakukan koordinasi, juga mengonsultasikan dan mengomunikasikan tugas- tugas yang dikerjakan dengan sangat baik. Selaku Menteri, saya humble, terbantu dengan pekerjaan Pak Karli yang rapi itu. humble Hal rendah hati. Saya senang melihat Pak Hal lain, beliau itu Karli seperti itu. Dia , menghormati orang, dan menghargai orang lain dengan baik. Kadang-kadang ego individunya tidak tampak. Dia mengutamakan dengan melakukan pendekatan dan kooodinasi dengan baik. teamwork Pak Karli memiliki rasa percaya diri sangat tinggi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dari semua yang dimiliki Pak Karli, saya sebut beliau ini masuk aliran perfeksionis. Dia melakukannya sesuai aturan, harus rapi, memastikan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai yang direncanakan dan diprogramkan. Pak Karliansyah memasuki masa pensiun pada Maret 2021. Sebenarnya beliau masih produktif. Umur memang membatasi itu, tetapi produktivitasnya masih bagus. Usia Karliansyah 60 tahun, tapi fisiknya masih bagus. Profil Pak Karliansyah itu seperti itu. Saya melihat itu karena hati dan pikirannya bersih. Karena hatinya baik, beliau tetap seperti masih muda. Profil dan penampilan fisik kita sebenarnya dari penampakan dari hati dan pikiran. Saya berharap Karliansyah mesti setelah pensiun masih bisa dimanfaatkan di mana-mana. Dia bisa menyumbangkan pemikirannya, kompetensinya, untuk kepentingan bangsa dan negara. Mungkin dia menjadi konsultan di perusahaan-perusahaan karena dia punya keahlian dalam pengendalian pencemaran. Keahliannya bisa membantu perusahaan-perusahaan dalam urusan pengendalian pencemaran. Saya berharap keahlian dan pengetahuan Pak Karliansyah masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa dan negara melalui bidang lingkungan hidup.
M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Karliansyah di Mata Kolega dan Sahabat
Erna Witoelar1 Pendiri Gerakan Ciliwung Bersih Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah (1999-2001) Dukungan Karliansyah terhadap Gerakan Ciliwung Bersih Pada saat masih memimpin Wahana (Walhi), saya mendirikan Gerakan Ciliwung multi- Bersih (GCB). Gerakan ini terdiri dari stakeholders), berbagai pemangku kepentingan ( Lingkungan Hidup dari unsur pemerintah Lingkungan Hidup, (Kementerian Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup DKI Jakarta, PDAM DKI Jakarta), sampai unsur akademisi (Pusat Studi Lingkungan/PSL Universitas Indonesia). Pak Karliansyah dan istrinya, Ibu Astit, tergabung dalam PSL UI. Erna Witoelar SuMbeR FoTo: belAnTARA.oR.iD Gerakan Ciliwung Bersih ini awalnya sangat aktif. Sedikitnya 20 kelompok masyarakat di sepanjang Sungai Ciliwung terlibat. Tetapi seiring berjalannya waktu, saya ikut suami (Rachmat Witoelar) 1 Diolah dari wawancara penulis dengan Dr. (hons) ir. erna Witoelar, MS (73), 7 Januari 2021. erna Witoelar adalah Pendiri gerakan ciliwung bersih; pernah menjadi Direktur eksekutif Wahana lingkungan hidup (Walhi); dan ketua Yayasan lembaga konsumen indonesia (Ylki). erna Witoelar pernah menjabat Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah indonesia dalam kabinet Persatuan nasional di era Presiden Abdurrahman Wahid (29 oktober 1999-23 Juli 2001); dan pernah menjadi Duta besar khusus Pbb untuk Tujuan Pembangunan Milenium di Asia Pasifik. Saat ini erna Witoelar masih aktif di Dewan Pengawas Perum Perumnas, Yayasan keanekaragaman hayati (kehati), ketua konsorsium Filantropi Asia Pasifik, dan penasihat salah satu perusahaan pulp and paper di Sumatera. kARliAnSYAh Di MATA kolegA DAn SAhAbAT 3 3
3 4 bertugas di luar negeri (sebagai Duta Besar RI untuk Rusia), lalu banyak yang pindah tugas, akhirnya kegiatan GCB minim. Setelah kami melakukan revitalisasi Ciliwung Bersih dan membentuk pengurusnya, kami menghimpun kembali komunitas- komunitas masyarakat di sepanjang Ciliwung dan melakukan kegiatan bersama-sama. Kami sempat mendapatkan kantor sekretariat (dari PDAM), dan sempat menggelar Festival Ciliwung yang melibatkan dunia usaha. Dari masa ke masa, dukungan dari KLH selalu ada. Saya kemudian sibuk dengan tugas lain, aktivitas GCB menurun lagi. Ibu Peni Susanti menjalankan GCB. Setelah Pak Karliansyah masuk dan terlibat dalam GCB, beliau menaruh perhatian yang besar terhadap gerakan ini. Perhatian Kementerian LHK terhadap Sungai Ciliwung dan sungai-sungai lain selalu ada. Tetapi yang secara khusus mempunyai minat dan melihat potensi gerakan masyarakat adalah Pak Karliansyah, yang menjabat Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Pak Karliansyah mendukung GCB dan menggelar berbagai kegiatan di Ciliwung. Yang paling utama adalah beliau mendorong kemandirian kelompok-kelompok masyarakat pencinta Ciliwung di sepanjang Sungai Ciliwung, dengan mengaitkan mereka dengan dunia usaha yang berminat. Ada kelompok masyarakat tepi Ciliwung yang lebih maju karena mampu memanfaatkan kerja sama dengan , menggelar berbagai acara. Sebaliknya, dunia usaha, ada kelompok yang tidak bisa melihat peluang ini sehingga mereka kurang aktif. sponsorship Di antara kelompok yang bagus adalah Komunitas Peduli Ciliwung. Penggeraknya sangat aktif sehingga komunitas ini bisa berkembang, aktif di potongan-potongan Ciliwung yang lain, hingga mendirikan gerakan Sekolah Anak Ciliwung, dsb. Saat ini kegiatan komunitas masyarakat sudah merambah dari hulu ke hilir Sungai Ciliwung. Haji Royani, misalnya, sangat aktif dalam berbagai aktivitas di Ciliwung sampai meraih penghargaan. Kelompok-kelompok masyarakat yang tinggal di tepi Ciliwung ini tentu tidak bisa diam. Kehidupan mereka terdampak oleh kondisi M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Sungai Ciliwung yang kotor atau bersih dan banjir atau tidak. Karena itulah mereka otomatis berbuat sesuatu, yang kemudian setelah mendapat dukungan pemerintah - dalam hal ini dukungan Pak Karliansyah - mereka lebih banyak berbuat sesuatu. Sampai saat ini, saya dengar kualitas Sungai Ciliwung di beberapa titik sudah naik kelas. Intinya, kualitas baku mutu sungai membaik. Saya bangga komunitas-komunitas pencinta Ciliwung ini bertahan, sebagian menjadi besar, lalu muncul tokoh-tokoh baru, sebagian generasi milenial, dan jenis kegiatan komunitas ini pun bervariasi. Tidak lagi sekadar menikmati naik kapal di sungai, tetapi juga melakukan daur ulang sampah dan melakukan penanaman di bantaran sungai. Ada pula komunitas yang memiliki tim SAR, yang sewaktu-waktu membantu warga yang kebanjiran. Komunitas- komunitas ini "memiliki" sungai dan didukung dengan keahlian. Kepedulian mereka difasilitasi oleh Kementerian LHK. Sungai Ciliwung bisa menjadi baik karena kerja sama dengan pemerintah. Kalau atas dasar kemampuan mereka sendiri, saya kira komunitas- komunitas ini tidak bisa berkembang. Kerja sama pemerintah - dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup - dunia usaha, dan komunitas-komunitas pencinta Ciliwung inilah yang membuat aktivitas Ciliwung semakin bergairah. Pak Karliansyah menggerakkan, "ayo kita sama-sama membersihkan sungai, sama-sama peduli baku mutu sungai". Selain pemerintah, Karliansyah juga mengajak dunia usaha untuk menggunakan dana CSR mereka. Simbiosis mutualistis. Karena itu dalam lima tahun terakhir ini, beberapa acara Ciliwung digelar besar-besaran dengan dukungan berbagai sponsor perusahaan, seperti Festival Ciliwung. Karliansyah Low Profile dan Tidak Defensif low profile, Saya menilai Karliansyah seorang yang tak banyak gembar-gembor, tidak juga defensif. Biasanya pemerintah kalau berhadapan dengan LSM suka sok galak dan sok defensif. Jadi sering Tetapi Karliansyah ini wajar-wajar saja. Dia kali tidak nyambung. kARliAnSYAh Di MATA kolegA DAn SAhAbAT 3 5
3 6 menerima ungkapan dari LSM dan masyarakat, baik yang santun, bernada marah, atau menggebu-gebu, dengan tenang, berusaha untuk menghadapi mereka, dan menjelaskan dengan gamblang. Sebenarnya sosok pejabat pemerintah seperti Karliansyah ini kenapa, ini bagaimana, ini inilah yang dibutuhkan masyarakat. Karliansyah bisa menjelaskan baiknya bagaimana pertanyaan-pertanyaan masyarakat, . Kalau pejabat pemerintah bisa berdialog seperti itu, dan pemerintah juga bisa bertanya kepada masyarakat, maka saya kira Republik ini bisa berjalan lebih baik. Saya juga mencatat peran Ibu Astit yang berlatar belakang Pusat Studi Lingkungan UI sangat besar dalam mendukung pekerjaan suaminya. Karliansyah seorang profesional dan akademisi yang punya kepedulian besar, bukan hanya terhadap Sungai Ciliwung, melainkan juga terhadap masalah pencemaran, persoalan gambut, hutan mangrove, dll. Ibu Astit pun sangat peduli dengan persoalan- persoalan lingkungan tersebut. Saya lihat dalam interaksi mereka, policy. Ibu Astit memberi pengaruh yang baik terhadap Pak Karli yang Ibu Astit memengaruhi dari lebih banyak bergerak dalam segi penelitian. Teman-teman dari Pusat Studi Lingkungan UI, yang tadinya staf rendah di Kementerian Lingkungan Hidup, didorong untuk mendapatkan Master, kemudian naik pangkat atau pindah ke lembaga internasional. Komitmen lingkungan itu perlu didampingi juga dengan komitmen peningkatan SDM. Karena masalah lingkungan itu tidak statis, terus bergerak, kadang-kadang lebih besar, kadang berulang-ulang sehingga SDM harus juga bisa kreatif, inovatif, menyesuaikan dengan tantangan yang ada. Saya melihat Pak Karli dan Ibu Astit sangat bagus dalam mengembangkan sumber daya manusia lingkungan hidup. Satu hal penting lainnya adalah saya sekarang senang sekali melihat Kementerian LHK dan PUPR bekerja sama dengan erat untuk urusan lingkungan hidup, sesuatu yang ketika saya masih Menteri Kimpraswil (sekarang Kementerian PUPR) cukup sulit untuk dijalin karena masing-masing kementerian bekerja sendiri- sendiri. Tetapi sekarang saya melihat banyak keterpaduan gerak M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn kedua kementerian tersebut, baik dalam sumber daya air, restorasi dan pelestarian hutan, maupun daur ulang dan pengendalian limbah. Dengan kerja sama yang lebih baik antar kementerian ini, apalagi dengan dukungan masyarakat, maka hasilnya menjadi lebih baik dan berkelanjutan. Rusdian Lubis2 Direktur Amdal-Bapedal (1993-1998) Karliansyah, Predictable, By The Book Karliansyah adalah sosok yang predictable by the book . dan Karliansyah seorang yang selalu menaati aturan. Hal ini memudahkan saya. Kalau saya selalu menjadikan ada yang Karliansyah sebagai contoh yang baik. miring, Rusdian Lubis SuMbeR FoTo: Dok PRibADi By the book Karliansyah predictable. dan terkesan kaku. sosok yang lurus by the book? dan menurut Mengapa Peraturan Pemerintah... Karliansyah sering menjawab, saya bertanya mengapa tidak mengambil keputusan B, tetapi A. Ini berarti, Karliansyah selalu memegang teguh peraturan perundang-undangan by the meskipun terkesan tidak berani mengambil keputusan yang riskan. book jika Selain Karliansyah, staf saya yang memiliki karakteristik adalah Laksmi Dhewanti atau Ami. 2 Diolah dari wawancara penulis dengan ir. Rusdian lubis (67), 7 november 2020. Rusdian lubis adalah profesional di bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; pernah menjabat ketua Pusat Studi lingkungan universitas hasanuddin Makassar; dan pernah menjabat Direktur Amdal badan Pengendalian Dampak lingkungan, Jakarta, pada 1993-1998 di era Menteri lingkungan hidup/kepala bapedal dijabat Prof. emil Salim. Saat ini Rusdian lubis menekuni hobinya, yaitu menulis novel. kARliAnSYAh Di MATA kolegA DAn SAhAbAT 3 7
3 8 Saya sering mengutus Karliansyah dan Ami untuk hadir dalam rapat-rapat dengan lembaga birokrasi lain, di antaranya Kementerian Pertambangan, karena mereka memahami aturan-aturannya. Saya sebelumnya Direktur Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Hasanuddin di Makassar, Sulawesi Selatan. Pada 1993, saya direkrut Emil Salim yang saat itu Menteri Lingkungan Hidup merangkap Kepala Bapedal untuk menjabat Direktur Amdal. Saya masih merangkap tugas sebagai Direktur PSLH Unhas. Hubungan saya dan Karliansyah relatif dekat karena saat itu Karliansyah Kasubdit di Bapedal, dan sering berdiskusi dengan saya di Makassar. Kami bekerja sebagai satu tim. Saya mirip Emil Salim, yaitu, "sepertiga akademisi, sepertiga LSM, dan seperti birokrat." business like Saya menilai Karliansyah seorang yang sopan, sangat menghormati atasan dan semua yang dianggap senior. Karliansyah satu-satunya staf saya yang saya panggil "Pak" Sedangkan terhadap tiga staf lainnya, Widodo, Sonny, dan Ami, saya memanggil nama. Saya menjadi atasan Karliansyah selama hampir enam tahun. sense of bureaucracy . Dia yang memberi tahu saya tata krama dan aturan surat-menyurat. Kesannya kok lambat, tetapi memang harus seperti itu. Untuk draf surat-surat ke kementerian dan lembaga pemerintah, saya selalu minta paraf Karliansyah terlebih dahulu. Kalau Pak Karli sudah membubuhkan parafnya, saya sudah yakin. Pak Karli sangat teliti, termasuk titik komanya. Walaupun saat itu Karli belum kasubdit. Dia tahu istilah yang harus digunakan di kalangan birokrasi. Saya sebetulnya tidak Pak Karli, sudah benar nggak surat suka dengan kata-kata . Jadi saya serahkan atau ini? ke Pak Karli soal surat-menyurat. " Karliansyah memiliki berkenan mohon izin ". Dalam kasus-kasus tertentu, Karliansyah bisa marah. Dalam sidang, diskusi, dialog, Karli tidak marah kepada saya, tapi ke pihak wah lain. Kalau lawan bicara atau pihak lain yang berkaitan dengan tidak benar ini. Amdal tidak sesuai dengan aturannya, dia langsung bilang, M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn . Karli . Saya tidak terlalu suka mengutip pasal, ayat dalam peraturan pemerintah. Saya hanya menggunakan logika. Kalau berada di wilayah abu-abu, saya tanya ke Karli atau Ami. Kalau harus mengutip Memang ayat dan pasal PP, saya bilang, seperti itulah birokrasi. Pak Karli saja yang maju. Belakangan saya baru tahu Karli juga seorang penyanyi yang memiliki suara bagus. Selain humoris dan pandai bernyanyi, Karliansyah juga memiliki hubungan kolegial dengan anak buahnya dan tidak kaku. Dengan Ari yang sekarang menjadi Direktur Amdal, Karli tetap bisa bercanda dan tidak kaku. Karli seorang yang fleksibel, sepanjang tidak berkaitan dengan urusan peraturan. jokes yang agak miring dari Papua dan Ambon. Dia sebenarnya seorang humoris dan lucu. Pada Januari 1999, saya pindah ke Bank Dunia di Washington, Amerika Serikat. Setelah kembali dari World Bank, pada 2004 saya menjadi Executive Vice President PT Freeport Indonesia. Saat itu saya masih berhubungan dengan Karliansyah. Namun tugas kami saat itu "berseberangan" meski saya tetap sebagai "orang lingkungan hidup". Ketika saya di Freeport, KLH yang diwakili Karliansyah mengaudit Freeport. Diskusi antara kami menarik. Kami tetap kolegial. Saya tahu Karli punya banyak koleksi Saat bertemu dalam satu sidang audiensi, kami masing-masing mempertahankan profesionalitas. Saling menghormati. Kami berdialog. Hubungan saya dengan Karliansyah tidak kaku, bukan pula berseberangan, tetapi masing-masing punya SOP yang berbeda. Biarpun saya di Freeport, kalau bertemu Karli, kami tetap akrab. Selama 37 tahun berkarya, saya sebenarnya lebih menikmati business first pekerjaan ketika saya menjadi Direktur Amdal. Di World Bank, saya cuma sekrup kecil di mesin yang besar. Di Freeport, . Di Asian Development Bank, jabatan saya setingkat Vice President, policy. tetapi tidak terlalu banyak dinamika. Isunya lebih banyak pada Saya pernah bertugas di beberapa lembaga internasional, dan selalu memisahkan hubungan dinas dan hubungan pribadi. Saya tidak mau melibatkan anak buah saya untuk urusan pribadi. Istri kARliAnSYAh Di MATA kolegA DAn SAhAbAT 3 9
4 0 Pak Karli bukan anak buah istri saya. Kebiasaan di luar negeri, tak ada ikatan istri pegawai. Laksmi Wijayanti3 Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Karliansyah, Birokrat Teladan yang Well-Managed Saya bergabung dengan Bapedal pada 1994 ketika usia lembaga itu masih tiga tahun. Kedeputian Bapedal think-tank hanya dua, yaitu yang berkaitan dengan dan yang bergerak di bidang operasional. Bapedal meniru lembaga sejenis di luar negeri. Laksmi Wijayanti SuMbeR FoTo: Dok PRibADi Saya masuk dalam Deputi Pengem- bangan di bawah Pak PL Coutrier dan Kepala Bapedal Pak Sarwono Kusumaatmadja. Waktu itu jumlah staf di dua kedeputian 12 orang. Pak Karliansyah adalah staf senior di Deputi Pengembangan, dan saya masuk sebagai "anak bawang" di bawah asuhan beliau. research and development Tugas kami di Deputi Pengembangan adalah pertama, melakukan ), dan kedua riset dan pengembangan ( melakukan penilaian terhadap dokumen Amdal. Kami mengawali karier di Bapedal/Kementerian Lingkungan jatuh bangun bersama Hidup hampir bersamaan dan mengembangkan Amdal dengan segala dinamikanya. Sejak awal Amdal, Semdal, sampai menggodok Amdal Regional dan Amdal 3 Diolah dari wawancara penulis dengan ir. laksmi Wijayanti, 27 november 2020. laksmi saat ini bertugas sebagai inspektur Jenderal kementerian lingkungan hidup dan kehutanan Republik indonesia. M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Terpadu. Ketika Karliansyah Direktur Amdal, beliau meminta saya menjabat Kasubdit Pengembangan. Pasca-penerbitan Pakto 1993, program deregulasi Presiden Soeharto, muncul megaproyek yang merupakan gabungan hulu dan hilir, mulai dari pembangunan megaproyek Batam dan Bintan, sampai PT Freeport. Amdal kemudian dirombak agar dapat mengakomodasi sejumlah megaproyek tersebut. Dinamika Amdal bergulir cepat. scaling up everything is public Memasuki masa Reformasi dan pergantian pemerintah, muncul participation Otonomi Daerah. Indonesia mendeklarasikan, . Ada suasana kebatinan, Amdal pun sudah harus berubah. Lalu kami mendiskusikan, ayo sama-sama berpikir bagaimana membuka sistem Amdal. Belajar Banyak dari Karliansyah well-managed Sejak awal, Pak Karliansyah sosok mengagumkan. Seorang birokrat , termasuk dalam hal-hal kecil. Saat hari teladan yang kerja masih enam hari dalam seminggu, beliau masuk pukul tujuh pagi dan pulang pukul tiga sore, bekerja dengan waktu yang efisien dan efektif, serta jarang lembur. Beliau manajer yang tertib. Di sisi lain, Karliansyah seorang yang kalem dan terkesan introvert. Pak Karliansyah sosok yang menenangkan dan mampu mengimbangi sosok atasan kami Pak Damopolii (alm) yang meledak- ledak. Pada masa lalu, Bapedal sangat mengandalkan pemikiran para ahli dan pakar, serta LSM. Mereka umumnya guru besar-guru besar di bidang lingkungan dari ITB, IPB, UGM, dan pakar dari Walhi. Bapedal adalah institusi yang terbuka, yang mengajak para pakar berdiskusi sejajar dan menyampaikan pemikiran mereka. Kehadiran Karliansyah dan kepiawaiannya membuat regulasi memuaskan para pakar dan LSM yang menjadi mitra Bapedal. Pada saat itu Bapedal mendapatkan donor dari Kanada. Saya belajar banyak dari Karliansyah tentang cara membuat kalimat pada pasal-pasal dalam penyusunan regulasi. Belakangan kARliAnSYAh Di MATA kolegA DAn SAhAbAT 4 1
4 2 saya baru tahu, Pak Karli dibimbing ahli hukum, termasuk Pak Daud Silalahi dari Unpad. Pak Karliansyah berhasil membentuk perspektif saya tentang birokrat. Ada pendapat yang menyebutkan, birokrat itu suka korupsi dan bermalas-malasan. Tetapi sejak saya masuk di Bapedal, saya tidak melihat itu dalam tubuh Bapedal, juga tidak melihat itu pada sosok Karliansyah. Bagian yang selalu saya kenang adalah Karliansyah tidak berubah. Dia selalu berorientasi pada hasil dan tertib sesuai rencana. Buat saya, Mas Karli tidak sekadar kolega, tetapi kakak senior dan guru. Kami sejak awal sudah memiliki ikatan emosi yang kuat. Saya dekat dengan istrinya, Mbak Astit. Saya beruntung diasuh Mas Karli. Laksmi Dhewanti4 Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Saling Melengkapi Saya mengenal Pak Karliansyah sebagai Laksmi Dhewanti SuMbeR FoTo: Dok PRibADi mitra kerja di Bapedal sejak 1991. Kami masuk hampir bersamaan. Saya satu minggu lebih awal dari Pak Karli. Saya dan Karli adalah dua staf pertama yang masuk di unit Amdal. Uniknya, saat itu lebih banyak pimpinan dibandingkan staf. Karli lebih banyak membantu Yazid Damopolii, saya membantu Bambang Purwono dan Dana Kartakusuma. 4 Diolah dari wawancara penulis dengan laksmi Dhewanti, Staf Ahli Menteri lingkungan hidup dan kehutanan, 30 november 2020. M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Kami duduk berdekatan di ruang kerja yang tidak terlalu besar. Saya bertugas di Unit Amdal sampai 2002. Setelah itu saya melaksanakan tugas-tugas di unit berbeda. Saya lebih cepat kenal Karliansyah, terutama karena istri Karli adalah teman kakak saya. Kami sempat bertetangga dengan Ibu Karli. Suami saya juga mengenal keluarga Karli. Saya dan Karli menggawangi isu-isu Amdal. Saat itu Amdal merupakan instrumen lingkungan hidup dan belum ada peraturan lain. Hampir semua solusi atas kerusakan lingkungan selalu dijawab melalui instrumen Amdal. Berbagai persoalan diserahkan ke kementerian-kementerian sektor yang memiliki Komisi Amdal Pusat dan Komisi Amdal Daerah. Kami melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga, dan teman provinsi yang mengampu Komisi Amdal Daerah, juga berkomunikasi dengan praktisi Amdal, lembaga pusat penelitian yang melaksanakan pelatihan Amdal. Satu mekanisme yang memperkuat Amdal. Interaksi kami cukup tinggi karena keterbatasan jumlah staf, sedangkan beban kerja tinggi. Cara kerja kami hampir sama, efektif dan efisien. Kami mencermati dokumen serta menekuni beberapa penilaian dokumen dan pemeriksaan dokumen. Karli tekun dan cermat, lebih tepat waktu. Dia bekerja dengan tata waktu yang tertib. Kami berdua saling melengkapi dalam dunia pekerjaan. Saya jarang berantem dengan Pak Karli, kecuali beradu argumentasi untuk dokumen Amdal. Kami sama-sama memegang visi yang sama, bekerja dan berdedikasi kepada lembaga, untuk tujuan yang lebih besar, bukan untuk pribadi, kelompok, atau golongan tertentu. Kami sama-sama berpikir, Amdal harus lebih baik dari waktu ke waktu dan merespons tantangan zaman. trouble shooter, Pak Rusdian Lubis (Direktur Amdal pada 1990-an) menilai saya tipe yang disiplinkan tata laksana regulasi Amdal. Kami saling melengkapi. Kalau saya ragu, Pak Karli sosok yang bisa memberi jawaban. Sebaliknya, pada saat guardian sedangkan Karli kARliAnSYAh Di MATA kolegA DAn SAhAbAT 4 3
4 4 Karli memerlukan input depan, Karli akan mengontak saya. bagaimana mengembangkan Amdal ke Setelah kami tidak berada dalam satu unit, kami tetap berkomunikasi dan berteman. Di mata saya, Karliansyah seorang yang teguh pada peraturan perundangan. Karliansyah sangat disiplin. Sepengetahuan saya, Karli selalu tepat waktu. Saat datang dan pulang kerja selalu tepat waktu. Dia juga disiplin dalam menyelesaikan pekerjaannya karena durasi tenggat waktunya sangat pendek. Dia harus membaca dokumen hanya beberapa hari. Saya tidak melihat Karli seorang yang kaku, tapi saya melihatnya sebagai bagian dari tanggung jawabnya sebagai ASN (dulu disebut PNS). Beliau sangat teguh. Selain sering berinteraksi dalam pekerjaan, saya menganggap Karliansyah adalah kakak saya. Mas Karli dan Mbak Astit orang yang hangat, banyak bercanda, jago menyanyi, jago berpantun. Banyak cerita lucu yang bisa diceritakan. Karli selalu memperhatikan teman-temannya. Dia tidak hanya peduli pada urusan pekerjaan, tetapi juga untuk urusan sosial, seperti teman kesusahan atau sakit pun, dia peduli. Satu lagi, kesan saya, saya melihat Karli dari jauh. Kantor saya di Manggala, Karli di Kebon Nanas. Saya mendengar kesan orang tentang Karli, yang memimpin Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Karli sangat tegas dan punya kepercayaan sangat penuh terhadap tim kerjanya. Dia tak membiarkan staf, tim kerja di bawahnya, bertanggung jawab sendiri. Karli akan berdiri di depan mereka, untuk bertanggung jawab sebagai pemimpin. Sosok Karli seperti itu. M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Sigit Reliantoro5 Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Karliansyah Mencari Jalan Tengah dalam Penyelesaian Kasus Lingkungan Sigit Reliantoro SuMbeR FoTo: FAcebook Saya Pak Karliansyah sejak tahun 2000 ketika beliau Direktur Amdal. Setiap kali menghadiri rapat-rapat Amdal, peserta rapat harus siap di tempat setengah jam sebelumnya. Kalau kami belum siap, beliau memberi teguran. Beliau sangat file disiplin dan teliti. Beliau hapal letak file berupa map dan surat (fisik, belum bekerja bersama dalam format digital) misalnya. Jika itu dipindah, beliau tahu. Beberapa kasus Amdal yang menonjol saat ditangani Pak Karliansyah adalah kasus Freeport, Banjir Jakarta 2002, dan Sodetan Citanduy. Pada saat itu, saya staf Pak Karliansyah bersama Ibu Ester. MENLH membentuk Tim Tujuh untuk menyelesaikan berbagai kasus Amdal di era Menteri Nabiel Makarim. Anggota tim ini di antaranya Karli, Ami, Sonny, Hermin, dan Nelly. Kami agresif menyelesaikan berbagai kasus lingkungan. Sedikitnya 10 kasus Amdal yang menonjol yang ditangani ketika Pak Karliansyah menjabat Direktur Amdal. 5 Diolah dari wawancara penulis dengan ir. Sigit Reliantoro, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan kerusakan lingkungan (PPkl), kementerian lingkungan hidup dan kehutanan, 7 november 2021. Sigit Reliantoro merangkap Sekretaris Tim Teknis Proper dan Direktur Pemulihan lahan Akses Terbuka, kementerian lhk. Sigit awalnya bertugas di laboratorium lingkungan Pusat Sarana Pengendalian Dampak lingkungan, Serpong. Setelah mendalami ilmu environmental engineering and system di South carolina, Amerika Serikat, Sigit bertugas di Direktorat Amdal, klh. kARliAnSYAh Di MATA kolegA DAn SAhAbAT 4 5
4 6 Dalam menangani berbagai kasus Amdal ini, Pak Karliansyah fokus mencari solusi, mencari jalan tengah. Dalam kasus Freeport misalnya, Pak Karli mencari cara menyelesaikan persoalan yang telah menimbulkan dampak luar biasa. Persoalan di Freeport sudah 15 tahun dan tidak bisa ditangani dengan cara biasa. Pak Karli berupaya agar investasi tetap berjalan, namun lingkungan tetap terjaga baik. Berorientasi mencari solusi. Ini yang membedakan Pak Karliansyah dengan yang lainnya. Dalam kasus Chevron, kami memperkenalkan MP3, yaitu mekanisme pembinaan penataan proper, setelah Undang-Undang Nomor 32 terbit, yang salah satunya adalah klausul baku mutu. UU No. 32 ini sempat disalahkan oleh kawan-kawan Migas. Setelah kami pelajari, ternyata kekhawatiran kawan-kawan Migas tadi terkait dengan ketentuan "sekurang-kurangnya hukuman pidana dan kurungan" terhadap para pelanggar ketentuan baku mutu lingkungan yang diatur dalam UU ini. Pak Karliansyah adalah contoh seorang yang menjunjung atasan dan menghormati senior. Jika mendapat tugas dan perintah dari human touch- atasan, Pak Karli selalu menjalankannya. Tidak ada kata "tidak". Hasilnya pun rata-rata memuaskan. Sampai sekarang, nya bagus sekali. (Itu yang tidak saya miliki). Kepemimpinan Pak Karliansyah di Dirjen PPKL sangat penting ngomong mendisplinkan kami para stafnya untuk selalu belajar. Sebelumnya . kementerian ini bersifat koordinatif dengan modal Setelah dimerger dan menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kami semua diwajibkan ke lapangan. Salah satu yang kami pertahankan adalah kedekatan kami dengan masyarakat. Kami meluncurkan program-program ekoriparian, desa peduli gambut, untuk mengetahui kebutuhan masyarakat setempat. Salah satu program yang berhasil adalah memperbaiki lahan bekas tambang batu di Gari, Gunung Kidul, Derah Istimewa Yogyakarta, menjadi pasar ekologis yang memberi nilai ekonomi bagi masyarakat setempat. Program lainnya adalah merestorasi lahan gambut yang rusak akibat kebakaran menjadi lahan budidaya yang bermanfaat bagi masyarakat setempat. M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Pak Karliansyah berhasil mengubah cara kerja yang sebelumnya bersifat koordinatif menjadi implementatif, yang melakukan eksekusi di lapangan. Perkembangan Program Proper di Bawah Karliansyah Program Proper mulai dilaksanakan awal 1996, namun karena pada 1997 terjadi krisis ekonomi, program Proper tidak command and control dilanjutkan. Setelah tiga tahun vakum, Proper dilanjutkan tahun 2000, masih menggunakan pendekatan . Namun, persoalannya, jadwalnya tidak karuan sehingga jadwal pengumumannya tidak pasti. Jadwal Proper mulai membaik setelah Pak Yanuardi Rasudin, Deputi B3 yang senang komputer, membuatnya tersistemasi dengan kriteria yang lebih simpel. Ini membuat perusahaan lebih mudah mengikuti Proper karena kriterianya dibuat sederhana. Sampai 2005, fokus kriteria masih pada "ketaatan". Namun, penilaian belum memiliki SOP yang mengikat. Setelah pada 2010, program Proper dipindahkan dari tanggung jawab Deputi B3 ke Deputi Pengendalian Pencemaran. Pak Karliansyah waktu itu Ketua Tim menjabat Deputi Pengendalian Pencemaran dan Teknis Proper mendisiplinkan jadwal penilaian, dimulai Januari dan harus diumumkan bulan Desember. ex-officio tools Sejak itulah kalangan industri mulai melihat program Proper perusahaan untuk membuktikan peduli lingkungan. sebagai Kalangan industri menghargai Kementerian Lingkungan Hidup community development karena kami konsisten membuat jadwal program Proper dan corporate mekanismenya. Saat itu KLH menggunakan social responsiblity atau pemberdayaan masyarakat, cikal bakal CSR ( ). Karena jadwalnya jelas dan konsisten, Dinas Lingkungan Hidup di daerah (provinsi, kabupaten, kota) juga lebih mudah melaksanakannya karena dikaitkan dengan penyediaan dana APBD. kARliAnSYAh Di MATA kolegA DAn SAhAbAT 4 7
4 8 Awalnya, kriteria yang digunakan Proper adalah yang dibuat oleh UI dan Unand, yaitu pemberdayaan masyarakat, tetapi persoalannya kriteria tersebut masih teoritis dan sulit dilaksanakan karena waktu terbatas. Tahapannya pun harus rigid, data harus lengkap. Akhirnya compliance) kami melakukan kombinasi. Isu lingkungan bukan sekadar taat terhadap peraturan pengelolaan lingkungan hidup ( , beyond compliance tetapi juga beyond compliance. beyond compliance Sejak tahun 2010, KLH menerapkan kriteria dalam penilaian Proper. Kriteria lebih dinamis karena disesuaikan dengan perkembangan teknologi, penerapan praktik-praktik pengelolaan lingkungan terbaik, dan isu-isu lingkungan bersifat global. Penyusunan kriteria Proper mempertimbangkan masukan dari pemerintah daerah, asosiasi industri, perusahaan, LSM, universitas, instansi terkait, dan Dewan beyond compliance Pertimbangan Proper. Aspek-aspek yang dinilai dalam kriteria recycle mulai dari penerapan sistem manajemen lingkungan; upaya efisiensi energi; upaya penurunan emisi; implementasi limbah B3; konservasi air dan penurunan beban pencemaran air limbah; dan program pengembangan masyarakat. Waktu itu perlindungan keanekaragaman hayati belum termasuk. reduce reuse , , Yang kami kembangkan adalah sistem manajemen lingkungan. Kami bertemu dengan mitra dari UGM yang dapat "menangkap" kebutuhan Proper sesuai perkembangan zaman. Jika dulu KLHK tak bisa mengumpulkan data, kini malah menjadi pusat data. Apa yang kalian KLHK mengubah pendekatan, dari sebelumnya "menghajar" butuhkan untuk bisa berbicara dengan top management dan menjadi orang di HSSE, kini justru dijadikan teman. duta besar lingkungan di dunia industri? Pak Karliansyah mencari solusi, jalan tengah, dengan memperkuat bidang HSSE. Persoalan lingkungan menjadi persoalan bersama, bukan hanya ditangani HSSE. Perusahaan yang memenuhi kriteria Proper dapat menghemat anggaran karena beban pencemaran berkurang dan dana yang ada dapat disalurkan ke masyarakat. Saat ini Proper digunakan semua M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn benchmarking. perusahaan BUMN sebagai tahunan BUMN ada kewajiban Proper minimal harus "biru". Dalam kontrak kinerja Dirut Pertamina terdahulu, Karen Agustiawan, misalnya, menggunakan Proper untuk membawa Pertamina naik ke kelas dunia. Dia mengganti General Manager yang tidak bisa memenuhi kriteria Proper menjadi "hijau". Bahkan jika tahun ini mendapatkan 10 Proper Emas, Pertamina menargetkan tahun depan pun minimal harus mendapatkan 10 Proper Emas. Sayangnya, langkah Pertamina ini tidak diikuti perusahaan migas multinasional. Jika Proper dulu didominasi oleh Chevron, seiring transformasi dalam tubuh BUMN, kini Pertamina yang lebih menonjol. Dari sisi pemerintah daerah, Dinas Lingkungan provinsi, kabupaten, dan kota sebelumnya tidak percaya diri. Tetapi setelah Proper distandardisasi, mereka kini lebih percaya diri. Dinas Lingkungan di daerah tidak lagi "dibodoh-bodohi" perusahaan. Selain itu, KLHK juga memiliki jaringan kemitraan yang luas di daerah. Seandainya terjadi kasus lingkungan di daerah, komunikasi informal yang sudah terjalin erat dengan berbagai pemangku kepentingan di daerah digunakan. Dalam satu tahun, sedikitnya jajaran KLHK lima kali bertemu dengan para pemangku kepentingan lingkungan di daerah dalam suasana akrab. Sistem ini dibuat oleh Pak Karliansyah sebagai Ketua Tim Teknis Proper. kARliAnSYAh Di MATA kolegA DAn SAhAbAT 4 9
5 0 Bakir Pasaman6 Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Holding Company Peran Karliansyah Mendorong Pupuk Kaltim Menjadi Industri Hijau Semua bercita-cita untuk mengikuti SDGs (Sustainable Development Goals) yang dicanangkan PBB. Program Proper yang diluncurkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan salah satu jalan ke arah sana. perusahaan Cerita yang saya sampaikan di sini adalah pengalaman saya ketika masih menjabat Dirut Pupuk Kaltim di Bontang. Sekitar lima tahun lalu, industri pupuk belum ada satu pun yang mendapatkan Proper Emas. Saya waktu itu tergerak. Wah, bagaimana ini? Kok perusahaan kimia tidak memperhatikan lingkungan, tidak memperhatikan masyarakat, tidak memperhatikan masalah yang berkaitan dengan SDGs. Bagi Pupuk Kaltim, perusahaan yang menuju perusahaan global kurang pas. Di sini peran Pak Karliansyah, Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sangat luar biasa. Kami diberi beberapa kali, yang langsung dibawakan oleh Pak Dirjen berikut stafnya, yang menjelaskan segala sesuatu tentang Proper. 6 Diolah dari wawancara penulis dengan Dr. ir. bakir Pasaman, MM. Mh. (61), Direktur utama PT Pupuk indonesia holding company, 4 Januari 2021. bakir Pasaman sebelumnya Dirut PT Pupuk kaltim (2016-2020) dan Direktur Teknis dan Pengembangan Pupuk kaltim (2010-2016). Bakir Pasaman SuMbeR FoTo: Dok PRibADi training M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Kepedulian Karliansyah untuk "mem-proper-kan" perusahaan- kok Pak Karli yang turun sendiri? perusahaan dengan turun langsung ke lapangan. Saya sangat terkesan. Saya sempat bertanya, Pak Karli dengan stafnya menceritakan kiat-kiat perusahaan mendapatkan Proper, termasuk semua persyaratannya. Salah encourage Pak Dirjen meng- satunya, program CSR harus kami untuk tidak patah semangat dan terus bekerja keras beyond compliance. untuk mendapatkan Proper Emas. Itu luar biasa. Tentunya Proper Emas yang dikeluarkan KLHK ini bukan penilaian subjektif, melainkan benar-benar penilaian objektif yang harus dilengkapi dengan bukti-bukti otentik. Tidak mungkin suatu perusahaan mendapatkan Proper Emas tanpa menunjukkan bukti-bukti yang nyata. Di sinilah hebatnya Pak Karli. Setelah mendengarkan ceramah Pak Karli tentang Proper, teman-teman di Pupuk Kaltim merasa tertantang dan langsung bergerak, bekerja keras, menyiapkan segala sesuatu agar perusahaan bisa mendapatkan Proper. Pak Karli membawakannya dengan santun sehingga orang-orang mendengarkan beliau itu sejuk dan merasakan ada manfaatnya. Bagi perusahaan seperti Pupuk Kaltim, upaya mendapatkan Proper Emas sangat menarik karena mampu membangkitkan semangat korsa di perusahaan ini. Teman-teman di Pupuk Kaltim tergerak menjalankan sistem manajemen lingkungan dan sistem lainnya dengan benar. Dalam kaitan ini, saya berterima kasih dan menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pak Karli karena Pak Karli adalah sosok yang bisa membangkitkan semangat teman-teman di Pupuk Kaltim untuk berusaha keras mendapatkan Proper. Pupuk Kaltim sempat mendapatkan Proper Hijau, tetapi saat itu saya belum menjadi dirut. Ketika saya menjabat Dirut pada 2016, saya menggalakkan Proper. Pupuk Kaltim akhirnya mendapatkan Proper Emas tahun 2017. Pupuk Kaltim melalui proses yang cukup panjang untuk mendapatkan Proper Emas. Dan penghargaan Proper Emas, bagi Pupuk Kaltim, sangat luar biasa. Karena untuk mendapatkan penghargaan tersebut, kami kARliAnSYAh Di MATA kolegA DAn SAhAbAT 5 1
5 2 Awareness terhadap SDGs harus memahami benar tentang SDGs. sebagaimana digulirkan oleh PBB itu merupakan suatu hal yang penting agar kami dapat berkembang menjadi perusahaan global. Pupuk Kaltim menjadi perusahaan yang patuh pada perundang- undangan tentang lingkungan karena Proper. Kami menerapkan sistem manajemen lingkungan melalui industri 4.0. Ini suatu hal yang sangat positif. KLHK sudah membuat suatu sistem untuk melakukan komunikasi melalui industri 4.0 ini. awareness tentang ekonomi hijau. Jadi Proper memacu Pupuk Kaltim untuk terus mematuhi aspek- aspek lingkungan. Ini semua tidak bisa terlepas dari peran Pak Karliansyah. Proper juga membangkitkan green port green port Pupuk Kaltim akhirnya tidak terbatas memenuhi persyaratan ini Proper, tetapi juga mengembangkan salah satu hal yang sangat penting untuk dapat melakukan ekspor ke negara-negara tertentu. Beberapa negara mensyaratkan bahwa ekspor produk harus melalui Ini memacu hal-hal lain sehingga Pupuk Kaltim pada waktu itu berusaha untuk memperbaiki sistem, tidak hanya lingkungan, tetapi seluruhnya melalui Proper. Pupuk Kaltim mendapatkan Proper Emas empat tahun berturut- turut. Tapi pada tahun keempat, dirutnya bukan saya lagi. Ketika akan mendapatkan Proper Emas, saya dipindah sebagai Dirut PT Pupuk Indonesia Holding Company. Dirut baru Pupuk Kaltim melaporkan, "Pak, ini masih dapat Proper Emas." Saya bilang, seharusnya Pupuk Kaltim seumur hidup mendapatkan Proper Emas. Perjuangan Pupuk Kaltim mendapatkan Proper Emas bukan hal mudah, sangat susah, sangat sulit. Sebab, sebagai perusahaan kimia banyak sekali hal yang berkaitan dengan limbah yang harus kami kelola. . Nah, green port. Salah satu contoh adalah kami membangun keramba jaring apung untuk pemeliharaan lobster dan ikan kerapu, yang lokasinya tidak jauh dari lokasi pabrik, tepatnya di muka pabrik. Tujuannya apa? Karena pada waktu itu banyak demo nelayan yang menyatakan Pupuk Kaltim mencemari lingkungan sehingga menyebabkan ikan mati. Kami membangun itu di perairan di depan pabrik untuk M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn membuktikan Pupuk Kaltim tidak mencemari lingkungan. Pak Karli sangat mendukung ide ini. Proper Emas untuk Pupuk Kaltim benar-benar hal yang luar biasa. Ini tidak terlepas dari peran Pak Karliansyah yang mengarahkan Pupuk Kaltim untuk menjalankan persyaratan yang beyond compliance diwajibkan. Untuk mendapatkan Proper Emas, program CSR harus beyond . Kalau masalah lingkungan, kami ikuti peraturan compliance. pemerintah sesuai SDGs, tetapi untuk CSR-nya harus Ini hal yang khusus. beyond compliance Kepatuhan terhadap manajemen lingkungan sudah dipenuhi, -nya harus unik dan harus diuji panitia tetapi CSR Proper yang melontarkan pertanyaan-pertanyaan cerdas. Karliansyah Turun langsung ke lapangan humble. Menurut saya, Pak Karli sosok yang sangat Sebagai Dirjen, beliau sangat sederhana, mudah sekali disapa, gampang ditemui, dan setiap saat ada masalah kami dapat meneleponnya langsung, berbincang dengan beliau, terkait dengan penerapan kebijakan pemerintah dalam bidang lingkungan dan kehutanan, termasuk terkait dengan Proper. Saya ingat ketika program Pengembangan Taman Nasional Kutai sebagai Objek Wisata di Bontang dijalankan, Pak Karli punya ide untuk mengaitkan Taman Nasional Kutai dengan CSR-CSR yang dilakukan Pupuk Kaltim. beyond compliance Pak Karli berkunjung ke beberapa CSR kami, yang menurut penilaian tim Proper itu merupakan . Tentunya karena kami mengikuti arahan Pak Karli. Ketika itu kami ke Malahing, kampung nelayan di tengah laut, di mana Pupuk Kaltim membangun sekolah, membangun peradaban yang sangat baik dengan budaya yang sangat baik, termasuk mengedukasi masyarakat menjaga kebersihan dan lingkungan. Masyarakat di Kampung Malahing tinggal dan hidup di tengah laut. Mereka menanam rumput laut, menghasilkan sesuatu dari rumput laut, dan tentunya menikmati hasil laut di sekitar itu. Ini tidak terlepas dari masukan-masukan kARliAnSYAh Di MATA kolegA DAn SAhAbAT 5 3
5 4 beyond compliance yang diberikan Pak Karli sehingga Malahing selain menjadi objek Pupuk Kaltim. wisata, juga bisa menjadi bagian Satu lagi yang membuat saya terkesan adalah ketika Pak Karli mengunjungi Kampung Imbis, Kampung Ramah Disabilitas di Bontang. Salah satu CSR Pupuk Kaltim adalah memfasilitasi atau memberi pendidikan dan pekerjaan kepada anak-anak berkebutuhan khusus di kampung tersebut. Anak-anak berkebutuhan khusus itu di pendengaran dan penglihatan. Ketika berkunjung ke kampung itu, Pak Karli melihat fasilitas IPAL di Imbis kurang memenuhi syarat dan memutuskan untuk langsung menyumbang. KLHK membuat fasilitas IPAL khusus di Kampung Imbis yang biayanya cukup besar, hampir Rp 200 juta. Ini menjadi Pak Karli di Imbis. Saya rasa bantuan IPAL ini tidak bisa dilupakan masyarakat di sana. Saya terkesan terhadap respons beliau yang sangat cepat. legacy Pak Karli juga mengunjungi beberapa fasilitas CSR Pupuk Kaltim, yang dikaitkan dengan kegiatan pariwisata Taman Nasional Kutai, seperti keramba jaring apung di mana kami melakukan pembiakan lobster, ikan kerapu putih, dll. Sebagai Dirjen PPKL, Karliansyah adalah sosok yang bertanggung jawab terhadap masalah lingkungan. Beliau cenderung turun ke bawah, melihat masalah yang ada, dan meng- agar perusahaan-perusahaan dapat melakukan sesuatu yang terbaik, terutama di bidang lingkungan dan Proper. encourage Saya mengagumi sosok Pak Karliansyah. Beliau Dirjen yang benar-benar hebat. Integritasnya luar biasa, tidak macam-macam. Pekerjaannya benar-benar dicurahkan untuk perbaikan lingkungan dan ketaatan perusahaan terhadap peraturan lingkungan. Ini luar biasa. Bagi Pupuk Kaltim, sungguh kebanggaan luar biasa mendapatkan Proper Emas sampai empat kali berturut-turut. Insya Allah, penghargaan ini terus berlanjut. Setelah menjabat Dirut Pupuk Indonesia Holding Company sejak pertengahan tahun 2020, saya membawahi lima perusahaan pupuk. Yang baru mendapatkan Proper Emas baru satu, yaitu Pupuk M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn role model. Kaltim. Saya mendorong semua perusahaan pupuk di Indonesia mendapatkan Proper Emas. Pupuk Kaltim menjadi Setelah Pak Karliansyah pensiun, kami akan tetap meminta beliau bicara, mendorong dan membangkitkan semangat holding di bawah perusahaan-perusahaan pupuk lain dan Pupuk Indonesia mendapatkan Proper Emas, mematuhi peraturan lingkungan, memperbaiki lingkungan, dan menjadi industri hijau yang ramah lingkungan. power plant Syofvi Felienty Roekman7 Direktur Human Capital & Management PT PLN (Persero) Karliansyah Dorong PLN Berinovasi dalam Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Syofvi Felienty Roekman SuMbeR FoTo: Dok PRibADi Saya sering mendengar tetapi karena sebelumnya (sebagai Direktur Perencanaan Korporat PLN) saya bertugas tidak membawahi bidang HSSE (Health, Safety, Security, Environment), saya belum banyak berinteraksi dengan beliau. Setelah menjabat Direktur Human Capital & Management (HCM), saya sering berinteraksi dengan Pak Karliansyah, Dirjen Pengendalian sudah nama Pak Karliansyah, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, KLHK. 7 Diolah dari wawancara penulis dengan ir. Syofvi Felienty Roekman, MSc., Direktur human capital & Management PT Pln (Persero), 8 Januari 2021. kARliAnSYAh Di MATA kolegA DAn SAhAbAT 5 5
5 6 Ketika saya ditugasi menjadi Direktur HCM, di mana HSSE menjadi tanggung jawab saya, nomor telepon yang pertama yang diberi Direktur HCM sebelumnya adalah nomor telepon Pak Karliansyah. Jadi sejak awal saya mulai bertugas di direktorat ini saya sudah berkomunikasi dengan Pak Karliansyah. PT PLN (Persero) merasakan begitu banyak dukungan yang diberikan Pak Karliansyah terhadap anak-anak perusahaan, terhadap pembangkit-pembangkit di PLN, untuk mendapatkan penghargaan Proper. Manfaat Proper bagi PLN sangat besar. Kami sangat senang, sangat menghormati bahwasanya Proper - yang disusun Bapak dan Ibu di KLHK - ini sangat baik untuk memenuhi pengelolaan dan pengendalian lingkungan sebagai tanggung jawab perusahaan. Proper sangat adaptif dalam menjawab tantangan global dengan melibatkan berbagai perusahaan untuk mendukung komitmen pemerintah. Proper sudah memasuki kontribusi untuk SDGs. PLN sejak 2018 sudah terlibat. Bahkan pada 2020, pada masa pandemi, PLN juga tetap tanggap dalam pemenuhan Proper. Kami senantiasa berinovasi agar sumber daya alam yang berkelanjutan menjadi tanggung jawab sosial kami. Proper mendorong teman-teman di PLN untuk taat pada pengelolaan lingkungan dan perlindungannya. Pada tahap awal, saya menyampaikan ke teman-teman di PLN bahwa kami harus memaksakan diri agar taat. Setelah itu lama-lama menjadi bagian dari kebiasaan. Saya selalu menekankan kepada teman-teman di PLN bahwa Proper bukan dari bagian keharusan atau sekadar syarat, tetapi ini good environment corporate governance. merupakan bagian dari upaya mendorong pembangkit-pembangkit PLN untuk bisa memberikan Pendekatan Proper yang mampu memastikan pelaku usaha berupaya meningkatkan kinerja dalam pengelolaan lingkungan. command & control Program ini sejalan dengan kebijakan PLN untuk menjelaskan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. Karena itu PLN berkomitmen mengikuti Proper. Ini terbukti dengan bertambahnya unit PLN sebagai peserta Proper dengan penilaian, yang hasilnya M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn semakin membaik. Pada tahun 2020, PLN Group mendapatkan empat penghargaan Proper peringkat Emas, 19 peringkat Hijau, dan 96 peringkat Biru. Yang sangat menggembirakan adalah dukungan jajaran direksi, terutama Pak Direktur Utama Zulkifli Zaini, beserta jajaran komisaris, agar PLN dan anak-anak perusahaannya selalu mendapatkan Proper. Sebenarnya bukan Proper-nya yang kami tuju, tetapi utamanya PLN mampu berkontribusi bagaimana dalam power plant-power plant good environment corporate governance. Sepuluh tahun yang lalu, budaya HSSE atau budaya lingkungan belum cukup kuat di PLN. Tetapi dalam waktu lima-tujuh tahun good environment terakhir ini, PLN menyadari bahwa Proper menjadi bagian yang corporate governance. kami tuju. Intinya adalah bagaimana meningkatkan track record Peran Karliansyah dalam pengembangan Proper di PLN? Rekam jejak ( ) Pak Karliansyah selaku Dirjen PPKL KLHK sangat panjang. Beliau selalu mendorong tim PLN di setiap bidang untuk bersinergi membangun Proper. Peran Pak Karliansyah sangat besar dalam mendukung unit-unit PLN agar bisa mendapatkan Proper Hijau dan Proper Emas, dan agar PLN tidak mendapatkan Proper Merah ataupun yang lebih jelek dari itu. Secara pribadi, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Karliansyah yang selalu mendorong dan membimbing teman- teman di PLN, mengayomi teman-teman di unit-unit pembangkit, baik di PLN maupun di PLN Group, agar kami terus bertransformasi menuju tata kelola organisasi yang bertanggung jawab, dan agar PLN senantiasa selalu berinovasi dalam melakukan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Seluruh unit kami yang sangat berhubungan erat dengan Pak Karliansyah adalah unit-unit Pembangkit, khususnya di PLN Group, Indonesia Power, dan PJB. Mereka merasakan hubungan emosional yang sangat erat dan sangat nyaman selama berinteraksi dengan Pak Karliansyah. Beliau mendorong kami untuk meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan. Beliau mendorong, membimbing, mengarahkan teman-teman kami di unit-unit PLN. Beliau juga cukup kARliAnSYAh Di MATA kolegA DAn SAhAbAT 5 7
5 8 intens berhubungan langsung ke lokasi-lokasi pembangkit PLN. Ini meninggalkan kesan yang sangat mendalam kepada kami dan seluruh tim PLN yang menangani masalah lingkungan hidup. encourage Komunikasi yang terjalin selama ini sangat hangat. Pak kami semua, menghargai, kami di semua lapisan, baik teman-teman di lapangan maupun kami di kantor pusat atau korporat. Hubungan PLN dengan Pak Karliansyah memang sangat panjang. Kami mohon maaf jika selama kami berinteraksi banyak hal yang mungkin kurang berkenan. Ke depan, kami akan melaksanakan apa yang beliau sudah bimbing kami di lapangan. ngemong Karliansyah sangat ramah, meng- Joko Pranoto8 General Manager Pertamina RU 4 Cilacap Program Proper, Trade Mark Karliansyah Saya mengenal Pak Karliansyah lama, dan kami intens membahas Proper dan masalah lingkungan. Saya pernah bertugas di Plaju, Balongan, Cilacap, Papua, Dumai, sehingga saya berhubungan dengan Pak Karli di beberapa tempat, tidak hanya di satu tempat. trade-mark sudah cukup Joko Pranoto SuMbeR FoTo: Dok PRibADi Menurut saya, Proper merupakan Pak Karliansyah karena 8 Diolah dari wawancara penulis dengan h. Joko Pranoto, ST, general Manager Pertamina Ru iV cilacap, 4 Januari 2021. M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn beliau sangat lama membidani Proper dan mengembangkannya sampai ke level saat ini. Proper? Karena nilai- nilai Proper ini klop dengan tata nilai Pertamina dan BUMN lainnya, baik dulu maupun sekarang. Kalau nilai-nilai Proper dikorelasikan dengan tata nilai kami di BUMN, akhlak-amanah, setiap perusahaan harus amanah dalam kegiatan yang berwawasan lingkungan. Juga harus kompeten, harus bisa beroperasi dengan wawasan lingkungan, harus punya kompetensi untuk mengembangkan operasionalnya supaya tetap patuh dan taat dengan peraturan tentang lingkungan. Untuk mendapatkan hasil yang bagus, perusahaan harus menjalin hubungan harmonis dan loyal dengan semua pemangku kepentingan, baik pemerintah, masyarakat, pekerja, dan lainnya. Perusahaan juga harus adaptif dengan perkembangan zaman. Mengapa Pertamina sangat mendukung Kelebihan Proper salah satunya adalah adaptif. Seperti pada tahun 2020 ketika ada kepedulian tentang penanggulangan bencana, Proper adaptif terhadap itu, juga kolaboratif. Untuk mencapai kinerja Proper yang bagus, perusahaan tak bisa berdiri sendiri, harus berkolaborasi cukup baik dan intens dengan pemerintah, LSM, masyarakat, institusi pendidikan, dan perusahaan. Menurut saya, Proper yang digawangi Pak Karli ini luar biasa sehingga kami bukan karena mengejar penghargaan Proper, matching melainkan karena konsep Proper yang didorong beliau memang dengan kebutuhan perusahaan, yaitu perusahaan harus local hero berwawasan lingkungan, harus berkolaborasi dengan masyarakat, pemerintah, termasuk para masyarakat. Berkaitan dengan peran Pak Karli di Proper, saya angkat topi untuk beliau. Pak Karli ini seorang dirjen, yang menurut bayangan saya sudah high level, satu level di bawah menteri. Beliau membidani Proper, tidak hanya mendapatkan laporan, tidak hanya kulit-kulitnya, tetapi beliau benar-benar aktif dan turun secara langsung. Ini yang membedakan Pak Karliansyah dengan pejabat-pejabat lain, yang saya rasa sulit untuk mencari penggantinya. kARliAnSYAh Di MATA kolegA DAn SAhAbAT 5 9
6 0 Komunikasi Pak Karli sangat intens dengan pimpinan perusahaan di Jakarta sampai pelaksana-pelaksana di daerah. Komunikasi yang dijalin tak hanya formal, tetapi juga informal dengan para pemangku sampai ke pelaksana. Semuanya kepentingan, mulai dari berjalan dan cair. Sampai ketika saya bertugas di Papua pun beliau tetap berkomunikasi dengan intens, termasuk memberi masukan dan ide-ide lingkungan di daerah. Beliau kenal hampir semua pelaksana Pertamina di daerah. Saya yakin di perusahaan lain juga sama. Ini yang mungkin spesifik tentang Pak Karliansyah. top leader Secara teknikal, profesional, beliau menguasai detail hal-hal berkaitan dengan Proper dan program pengelolaan lingkungan. Beliau membagikan pengetahuannya kepada kami tentang kiat-kiat perusahaan migas lebih ramah lingkungan. Komunikasi beliau dengan kami di daerah sangat terbuka, bahkan terhadap orang-orang yang belum di level GM, masih Manajer. Ini yang menurut saya spesifik dari sosok Karliansyah. Karena untuk level setinggi beliau, Pak Karliansyah masih menyempatkan waktu untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang levelnya sangat jauh di bawah. Karena tujuan beliau adalah bagaimana seluruh pemangku kepentingan, baik level top maupun pelaksana, memahami regulasi pengelolaan lingkungan, dan bagaimana Indonesia ke depan lebih ramah lingkungan. Ini yang saya rasakan. Budidaya Nanas di Pakning dan Energi Terbarukan di Cilacap Saya menjabat GM Pertamina RU IV Cilacap baru setahun dan kami mendapat Proper Emas, melanjutkan Proper Emas tahun sebelumnya. Di sini kami mendapat banyak masukan dari Pak Karli, bagaimana mengembangkan kinerja lingkungan Pertamina RU IV Cilacap. Sebelumnya ketika di Papua dulu, saya mendapatkan Proper Hijau. Saya sempat berdiskusi dengan Pak Karli bagaimana ke depan kilang di Papua juga bisa mendapatkan Proper Emas. Saya bertugas selama 1,5 tahun sebagai Senior Manager, Wakil GM, dan pejabat sementara GM Pertamina RU II Dumai ketika program budidaya nanas di Pakning mendapatkan Proper Emas M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn pertama. Saya mendapat masukan dari Pak Karli dan timnya bagaimana agar kilang Pakning mendapatkan Proper Emas pertama, dan sekarang sudah yang ketiga. Pakning merupakan contoh yang bagus. Ketika dulu gambut menjadi isu kebakaran hutan sehingga asapnya merambah ke Singapura dan Malaysia, teman-teman Pertamina di Pakning membuat program yang terkait dengan gambut. Bagaimana musibah kebakaran bisa diubah menjadi berkah. Bagaimana gambut yang awalnya sumber musibah bisa diubah menjadi sumber rezeki yang baru. Ide awalnya sebenarnya simpel dan kami sebenarnya belum sampai ke budidaya nanas. Ide awalnya hanya bagaimana Pertamina bisa membantu masyarakat ketika terjadi kebakaran, tidak meluas, tidak melebar, dan cepat tertanggulangi. Karena itu Pertamina mengedukasi masyarakat setempat sebagai tenaga pemadam kebakaran. Tujuannya agar masyarakat di sana memiliki kemampuan dan peralatan memadai untuk menangani dan memadamkan titik api pertama yang muncul. Kalau api sudah membesar, kebakaran di lahan gambut susah dipadamkan. Setelah proses itu berjalan baik dan kebakaran menurun, masyarakat tak punya penghasilan tetap, mulailah kami berpikir, bagaimana agar kehadiran kami memiliki nilai manfaat ekonomi buat masyarakat sekitar. Mulailah kami mencari ide budidaya nanas. Ternyata nanas bisa tumbuh subur di lahan gambut. Selain nanas dijual sebagai buah, juga dibuat keripik. Sebagian lahan gambut yang terselamatkan kami jadikan argoretum gambut. Beberapa tanaman langka yang tumbuh di lahan gambut yang terselamatkan bisa menjadi argoretum, tempat wisata masyarakat sekitar. Selain itu, pelajaran tentang gambut dan yang terkait kami dorong menjadi kurikulum Sekolah Adiwiyata di sekitar Riau. Kalau lihat perkembangan sekarang sudah sangat jauh. Rantainya sudah sangat panjang. Tak hanya argoretum dan nanas yang hasilnya yang memanfaatkan diekspor, tetapi juga program sisa-sisa daun nanas menjadi kerajinan tas, penerapan kurikulum zero waste kARliAnSYAh Di MATA kolegA DAn SAhAbAT 6 1
6 2 pendidikan, sampai pengelolaan wisata kebun nanas dan wisata argoretum gambut. Pakning sangat layak dijadikan model untuk lahan-lahan gambut lainnya. sustainable dan kami mendapat binaan dan masukan dari KLHK. Pak Karli dan timnya sangat membantu. Program Pakning ini pada 2018 mendapatkan Proper Emas. Program ini Sekolah Adiwiyata di Pakning terbaik se-Provinsi Riau. Interaksi dan dukungan masyarakat setempat luar biasa. Kerja bersama antara pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan seperti yang terjadi di Pakning ini sebenarnya yang diharapkan Pak Karli sesuai cita- citanya. Ada kolaborasi antara perusahaan, pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan dalam menjalin sinergi yang baik supaya perusahaan selalu berwawasan lingkungan. Di Cilacap, kami punya program energi terbarukan di Kampung Laut, salah satu kampung pesisir Cilacap yang puluhan tahun tidak solar cell teraliri listrik. Pertamina kemudian memberdayakan masyarakat untuk memanfaatkan energi terbarukan, kombinasi antara dan energi kincir angin. Perkembangan terakhir, energi terbarukan itu tidak hanya dimanfaatkan untuk konsumsi primer kebutuhan listrik masyarakat, tetapi juga untuk MKM, juga untuk pengolahan air bersih dan tambak. Gaya Kepemimpinan Karliansyah Unboss Leadership low profile Salah satu keberhasilan Proper sampai sejauh ini tak terlepas dari cara Pak Karli memimpin. Bagaimana beliau dengan berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan dari seluruh sampai pelaksana di lapangan, membuat tingkatan, program Proper ini diterima oleh mayoritas perusahaan dan berjalan humble. dengan baik sampai sejauh ini. Secara personal, beliau top leader Saya angkat topi kepada beliau. Kadang-kadang saya lupa mengucapkan selamat lebaran, malah beliau yang menyampaikan lebih dulu. Jarang selevel dirjen mengucapkan, menyapa kami. Bahkan kami nyaman saat ngobrol dan berkonsultasi dengan beliau. Ketika kami minta arahan Pak M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Karli untuk pengembangan selanjutnya, beliau menjawab dengan terbuka. Ini khas Pak Karli. Kenyamanan ini tidak hanya dirasakan oleh saya saja, tetapi juga anggota tim, manajer, asisten manajer, yang berkomunikasi dengan beliau dan timnya. unboss leadership Gaya kepemimpinannya yang merupakan salah satu kunci kesuksesan beliau, khususnya dalam pengendalian pencemaran lingkungan ini. Menurut saya, Pak Karliansyah tidak terkesan pejabat. Kukuh Kumara9 Sekretaris Umum Gabungan Industri Otomotif Indonesia Karliansyah, Penggagas Indonesia Masuk ke Era Euro 4 Bagi kami di Gaikindo, tidak akan Kukuh Kumara lupa dengan Pak Karliansyah, Dirjen Pengendalian Pencemararan dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLHK. Pak Karliansyah telah membuat langkah maju dan besar dengan mendeklarasikan, Indonesia masuk ke era Euro 4. Siap atau tidak siap, Indonesia sudah harus masuk ke era Euro 4. KLHK berupaya berkontribusi untuk menurunkan emisi gas buang, terutama yang bersumber dari kendaraan bermotor. Bagi kami yang berkecimpung dalam industri kendaraan bermotor, masuknya Indonesia ke era Euro 4 bermakna industri otomotif Indonesia masuk ke pola industri global, mengingat 9 Diolah dari wawancara penulis dengan kukuh kumara, Ph.D, Sekretaris umum gabungan industri otomotif indonesia (gaikindo), 13 Januari 2021. kARliAnSYAh Di MATA kolegA DAn SAhAbAT 6 3
6 4 negara-negara lain di dunia sudah memasuki standar emisi gas buang yang sudah lebih baik. Jadi ini semacam simbiosis mutualistis. Sebelum 2017, Indonesia masih tertinggal karena menerapkan Euro 2. Akibatnya, industri otomotif Indonesia yang sudah mengekspor kendaraan bermotor agak terganggu karena harus membuat dua jalur produksi, yaitu jalur untuk domestik yang masih Euro 2 dan jalur ekspor yang memerlukan Euro 4. Setelah melalui proses panjang, pada April 2017, akhirnya keluar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20 Tahun 2017. Dengan peraturan tersebut, Indonesia memasuki standar emisi gas buang Euro 4. Proses ini relatif panjang karena kami bukan hanya membahasnya dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tetapi juga harus ke Sekretariat Negara dan Kementerian Koordinator Perekonomian, serta Kementerian ESDM sebagai penyedia bahan bakar. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20 Tahun 2017, maka sejak Oktober 2018 Indonesia resmi memasuki era standar emisi gas buang Euro 4 dan setara dengan Euro 4. Semua produk kendaraan bermotor di Indonesia yang dipasarkan di Indonesia wajib memenuhi standar emisi gas buang Euro 4. Jadi, ini bukan lagi pilihan, melainkan sudah menjadi kewajiban menggunakan emisi gas buang Euro 4. Ini menjadi tonggak sejarah bagi industri otomotif di Indonesia karena memasuki era baru, era standar emisi gas buang Euro 4 yang kandungan sulfurnya di bawah 50 ppm. Ini tentunya tidak terlepas dari peran Pak Karliansyah sebagai Dirjen PPKL di Kementerian LHK. Jadi, sejak Oktober 2018, semua kendaraan bermotor berbahan bakar bensin sudah mengadopsi standar emisi gas buang Euro 4. Namun, perjuangan masih panjang karena Euro 4 baru berlaku untuk bahan bakar bensin, sedangkan untuk bahan bakar diesel direncanakan berlaku mulai April 2022. Hal ini disebabkan bukan karena produk otomotifnya, melainkan terkait dengan ketersediaan bahan bakarnya. Secanggih apa pun kendaraannya, setinggi apa pun emisinya, jika bahan bakarnya tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka standar emisinya tidak akan terpenuhi. Kalau bahan bakar tak ada, M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn tak ada gunanya kami mengadopsi teknologi lebih tinggi. Bahkan kendaraannya bisa mogok karena bahan bakarnya tidak sesuai dengan ketentuan. Salah satunya karena kadar sulfurnya yang masih relatif tinggi. Ini kondisi yang sebenarnya saat ini. isu yang paling berat saat ini adalah ihwal bahan bakar. Kami bicara dengan Pertamina, yang menjual bahan bakar standar Euro 4, yaitu Pertamax Turbo, dengan harga yang relatif tinggi. Adapun masyarakat umumnya membutuhkan bahan bakar yang harganya relatif lebih murah. Saat ini Pertamina mengeluarkan empat jenis bahan bakar, padahal yang dibutuhkan hanya dua, dan semuanya wajib memenuhi standar emisi gas buang Euro 4. Jadi Kami pelaku industri sudah memenuhi dan patuh pada ketentuan pemerintah, dalam hal ini KLHK, yang menetapkan standar emisi gas buang Euro 4. Tapi untuk urusan bahan bakar, Gaikindo tak punya wewenang untuk mencampuri standar kualitas bahan bakar karena urusan ini di bawah Kementerian ESDM. Gaikindo berharap agar kebijakan pemerintah sinkron satu sama lain. Di satu sisi, KLHK berupaya menekan emisi gas buang, Kementerian Perindustrian sebagai pembina Gaikindo sepakat kendaraan yang diproduksi harus sesuai standar Euro 4, tetapi untuk urusan bahan bakarnya? Ternyata yang masih terbelakang adalah bahan bakarnya. Kami kembalikan masalah ini kepada pemerintah. Sungguh aneh jika mobil sudah berstandar Euro 4, tapi bahan bakarnya belum disesuaikan. Mudah-mudahan upaya pemerintah menurunkan emisi gas buang dapat dijalankan dengan baik. Pemerintah Indonesia berkomitmen melaksanakan Paris Agreement, yaitu menurunkan emisi gas buang. Mudah Ditemui dan Diajak Berkomunikasi Sosok Pak Karliansyah bagi kami di Gaikindo adalah pejabat yang mudah ditemui dan diajak bicara. Ini memudahkan kami untuk berkomunikasi lebih baik dalam membahas Euro 4. Dukungan Pak Karli sangat besar. Karena bila tidak juga diputuskan, Indonesia masih tetap berstandar Euro 2. kARliAnSYAh Di MATA kolegA DAn SAhAbAT 6 5
6 6 Kadang-kadang ada pejabat yang susah ditemui, susah pula humble. diajak bicara. Tapi Pak Karliansyah ini sangat mudah dan sangat Kami bisa berkomunikasi melalui telepon dan WhatsApp. Ini mempercepat proses pembahasan dan mempermudah kami dalam berkomunikasi. Itu kesan saya selama bekerja sama dengan Pak Karliansyah beberapa tahun terakhir ini. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Pak Karliansyah yang memasuki tahapan baru setelah menyelesaikan tahapan pengabdiannya di instansi pemerintah untuk bangsa dan negara Indonesia. Saya berharap bisa bertemu lagi dengan Pak Karliansyah dalam kesempatan yang berbeda pada tahapan pengabdian berikutnya. Makarim Wibisono10 Duta Besar RI untuk PBB (2004-2007) "Diplomasi Maumere" Karliansyah Cairkan Ketegangan Dalam IGR-4, M.R. Karliansyah dan Makarim Wibisono Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memberi kesempatan kepada Makarim Wibisono, Duta Besar RI untuk PBB (2004-2007), melakukan perundingan membahas substansi masalah lingkungan yang difokuskan pada lingkungan maritim, tentang asal- usul pencemaran laut dari daratan. 10 Diolah dari wawancara penulis dengan Prof. Dr. Makarim Wibisono, M.A., 14 Desember 2020. Makarim Wibisono adalah Duta besar Ri untuk Pbb (2004-2007); Direktur Jenderal hubungan ekonomi dan luar negeri, kementerian luar negeri (2000-2002), dan Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Asia (2002-2004). M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn targeting Beberapa negara di dunia ini sudah mengkristalkan diri mencoba mencari untuk menyudutkan negara-negara tertentu untuk masalah ini. China adalah negara penghasil polusi terbesar, Indonesia pun termasuk yang terbesar. Melihat konteks demikian, Karliansyah dan KLHK berusaha menggambarkan masalah ini, menempatkan Indonesia secara proporsional. Waktu itu ada dua kubu. Kubu pertama sama sekali tidak menginginkan komitmen yang mencoba menelaah masalah ini bersama-sama, malah menginginkan agar masalah lingkungan maritim ini bisa diteruskan. Negara-negara maju menginginkan untuk menyerahkan saja masalah ini ke lembaga yang ada. Saat itu saya menyarankan kepada Karliansyah agar Indonesia sebaiknya memberi jalan keluar. Dia menelaah masalah tersebut. Bersama Karliansyah dan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, saya mengusulkan agar pertemuan IGR-4 di Bali menerima 'Deklarasi Bali' yang mengarahkan bahwa negara peserta mencari jalan tengah terhadap masalah yang ada dengan memperhatikan mekanisme penyelesaian. To be or not to be. Suasana persidangan IGR-4 sangat keras. Boleh dibilang, masalahnya antara jadi atau tidak jadi, Pak Karliansyah kemudian mengatur, pada saat perundingan itu ada makan malam bersama, ada musik, ada acara nyanyi, ada tarian Maumere, yang bisa melibatkan banyak peserta. Ada pelukis- pelukis dari Bali mencoba melukis semua peserta yang hadir dan mereka menerima lukisan tersebut. Ternyata forum semacam itu berdampak sangat konstruktif bagi penyelesaian masalah ini. Karliansyah bersama Menteri LHK membuka kontak dan melobi beberapa delegasi dalam acara makan pagi bersama, membahas topik yang berkembang. Pada saat itu juga, Menteri Siti Nurbaya mengusulkan untuk membentuk RC3S, di Bali untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan mengatasi polusi di lautan. Sejauh ini RC3S sudah menggelar beberapa kegiatan dan dihadiri sejumlah negara. training center Indonesia dikenal sebagai negara yang besar, yang memiliki lautan yang luas, dengan masalah polusi laut yang besar, tetapi kARliAnSYAh Di MATA kolegA DAn SAhAbAT 6 7
6 8 Indonesia juga negara berupaya mengatasi persoalan ini. Pendekatan ini pendekatan yang baik yang dilakukan Pak Karliansyah. Indonesia saat itu mencoba tidak menyatakan 'tidak', tetapi mencoba mengatakan, 'kami mencoba melihat masalahnya dan kami sudah siapkan program untuk mengatasi masalah itu'. Malahan Pak Karliansyah menyiapkan data di mana Presiden Republik Indonesia sudah memberikan komitmen untuk melakukan usaha mengatasi masalah itu, berapa persen, tahun berapa. Jadi ada semacam data yang konkret yang dilakukan di mana komitmen pemerintah terhadap masalah itu ditonjolkan. Ini yang saya rasa mendapat keyakinan dari peserta untuk bisa mendukung Bali Declaration. Suasana persidangan IGR-4 yang tegang dapat cair setelah delegasi peserta diajak menari bersama tarian Maumere. Acara hiburan ini membuat suasana adem. Semua peserta yang sebelumnya berbeda pendapat bersama-sama ikut menari tarian Maumere. Inilah yang membuat sikap delegasi tidak kaku, tidak keras, tetapi mulai mencair. Suasana tegang langsung cair setelah peserta "dihibur" tak hanya tarian Maumere, tetapi juga duet Karliansyah dan Menteri LHK Siti Nurbaya di depan peserta delegasi IGR-4. Diplomasi Maumere ini gagasan Pak Karliansyah. Beliau memegang peran dalam pengorganisasian. Saya rasa ini kreasi dan karya Pak Karliansyah. Prinsip Kuat dan Pendekatan luwes Pak Karliansyah dalam pandangan saya adalah orang yang menjaga prinsip secara ketat, tetapi memiliki pendekatan yang luwes. Jadi beliau secara pribadi mendekati orang-orang secara terbuka dan mereka dengan baik. secara pribadi bersedia untuk meng- Pak Karliansyah mencoba berbicara dengan delegasi agar dapat mencari jalan keluar terbaik dengan leluasa. Beliau mencari cara agar kepentingan Indonesia terjamin, membuat mekanisme tetap berjalan, tetapi dapat leluasa mengakomodasi hal-hal yang menjadi kepedulian sejumlah delegasi negara lain. Alhasil, pertemuan entertain M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn menghasilkan dokumen Bali Declaration yang isinya win-win formula, yang diterima oleh semua delegasi dengan baik. Dari sisi diplomasi, cara yang dilakukan dan pendekatan yang dipraktikkan Karliansyah sudah tepat dan sangat bagus. Saya menghormati Pak Karliansyah dan menganggap pribadi dan karakter beliau ini sangat menunjang tugas-tugas beliau. Saya mengharapkan setelah beliau tidak lagi bertugas di KLHK tetap bisa menyumbangkan bakti untuk bangsa dan negara dengan pendekatan-pendekatan yang sama. Arief Yuwono11 Mantan Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim dan mantan Staf Ahli Menteri LHK Bidang Energi Karliansyah Akrab Tak Berjarak dengan Stafnya Saya mengenal Karliansyah sejak 1990- an, sejak dia hijrah dari Kementerian Lingkungan Hidup di Jalan Merdeka Barat 15 ke kantor Bapedal di Gedung Jendral Sudirman, Arthaloka, Jakarta. Jalan Saat itu Karliansyah sudah dikenal tentang pengetahuannya karena Amdal, selain Rusdian Lubis atasannya dan Laksmi Dewanthi mitra kerjanya. Sekalipun berbeda unit kerja, saya bertugas di Direktorat Pengembangan SDM, sering bertemu dalam berbagai 11 Diolah dari percakapan dengan ir. Arief Yuwono, 24 Desember 2020. Arief Yuwono adalah mantan Deputi bidang Pengendalian kerusakan lingkungan dan Perubahan iklim, kementerian lingkungan hidup; dan mantan Staf Ahli Menteri lhk bidang energi, klhk. Arief Yuwono kARliAnSYAh Di MATA kolegA DAn SAhAbAT 6 9
7 0 kesempatan. Hal ini terjadi karena beban kerja Bapedal sebagai lembaga baru sangat kompleks dan berat, sementara jumlah staf dan kapasitasnya terbatas sehingga tim kerja lintas unit dan melibatkan kementerian dan lembaga terkait banyak dibentuk. Individual works masing-masing staf terasa overloaded . Dalam kondisi seperti inilah, saya mengenal Karliansyah. Sikap dan pembawaan dirinya tenang, selalu berpakaian matching dan rapi, pilihan kata dan tindakannya terukur dan tidak temperamental. Selain itu, Pak Karli sangat teliti bekerja dan dalam berbagai kesempatan berusaha dekat dan akrab tak berjarak dengan para stafnya. Kesungguhan Karliansyah dalam bekerja sama sebangun dengan Marlina kondisi saat sedang santai dan menyanyikan lagu kesukaannya, I Group Band Los Morenos tempo top hit song , salah satu have a dream dulu. Dan seperti menemukan dirinya, jika mendendangkan , yang juga dinyanyikan West Life. Apalagi jika beliau menyanyi bersama Bu Karli. Dipercaya Membantu Karliansyah Menggelar Berbagai Pertemuan internasional Atas usulan Karliansyah dengan persetujuan Menteri LHK Siti Nurbaya, saya dipilih sebagai Partnership Council Co-Chair of PEMSEA periode 2016-2019 dan dilanjutkan menjadi Partnership Council Chair periode 2019-2022 dibantu Dr. Vu Than Ca (Vietnam), Dr. Jae Ryoung Oh (Korea Selatan); Dr. Vann Monyneath (Kamboja), Keita Furukawa (Jepang) dan Chen Yue (Tiongkok). Saya berterima kasih kepada Menteri LHK dan Karliansyah yang memberi kepercayaan kepada saya. Indonesia menjadi salah satu mitra PEMSEA (Partnerships in Environmental Management for Seas of the Asia) sejak 2003, yaitu International Governmental Organization berkantor di Manila, Filipina, dengan anggota 11 negara, 23 lembaga riset dan donor internasional serta pemerintah daerah, swasta, universitas atau perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat. M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Visi PEMSEA adalah HOPE, Healthy Oceans, People and Economics. Lembaga ini bertujuan mewujudkan tata kelola terpadu ekosistem pesisir dan laut (Integrated Coastal Management/ICM) berdasarkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan di wilayah Asia Timur. Sepuluh pemerintah daerah, termasuk Tangerang, Sukabumi, Semarang, dan Denpasar menjadi anggota PNLC (PEMSEA Network of Local Governments). Selain itu, IPB University, Universitas Diponegoro (Semarang) dan Universitas Udayana (Denpasar) tergabung dalam PNLC (PEMSEA Network of Local Centers). Dengan kedudukan Pak Karliansyah sebagai National Focal Point dan saya sebagai Partnership Council Chair, Indonesia dapat mendayagunakan PEMSEA dengan sebaik-baiknya untuk memperkuat kerja sama dan kolaborasi perlindungan terpadu ekosistem pesisir laut yang berkelanjutan secara nasional dan internasional. Saya juga mendapat tugas dari Menteri LHK Siti Nurbaya membantu Karliansyah dalam proses ratifikasi Konvensi Minamata tentang Merkuri. Karliansyah, selain sebagai Dirjen PPKL, juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas Dirjen PSLB3, menggantikan sementara Tuti Hendrawati Mintarsih yang memasuki masa purna bakti. Karliansyah dan saya menjadi super-sibuk dengan tekanan waktu karena harus mengejar tenggat waktu karena proses ratifikasi harus diselesaikan menjadi Undang-Undang. Setelah itu, dilanjutkan dengan proses depository, yaitu penyerahan dokumen Ratifikasi Konvensi Minamata kepada Sekretariat Jenderal PBB di Markas Besar PBB, New York. Indonesia resmi menjadi negara pihak ke-76 yang meratifikasi Konvensi, sebelum penyelenggaraan Konferensi Para Pihak Pertama (COP-1) Konvensi Minamata pada 24-29 September 2017 di Geneva, Swiss. Dengan komitmen dan arahan yang jelas dari Menteri LHK, dan dioperasionalisasi kan Karliansyah beserta tim kerjanya serta dukungan sepenuhnya para Pimpinan DPR RI, Ketua dan anggota Komisi VII DPR RI dan kementerian dan lembaga terkait, ratifikasi dapat diselesaikan secara maraton dalam waktu 3,5 bulan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan kARliAnSYAh Di MATA kolegA DAn SAhAbAT 7 1
7 2 Konvensi Minamata Mengenai Merkuri. Ini merupakan prosedur depository untuk resmi menjadi negara pihak. leadership Kunci keberhasilannya adalah komitmen dan arahan pimpinan yang kuat, tim kerja yang andal didukung kerja yang jelas, sama dan kolaborasi dengan para pihak yang terkait. Ketika Karliansyah menjadi penanggung jawab penyelenggaraan the Fourth Intergovernmental Review on the Implementation of Global Program Action for the Protection of the Marine Environment from Land-based Activities (IGR-4) pada 31 Oktober-1 November 2018 di Nusa Dua, Bali, saya diajak untuk membantu menyukseskan acara berskala internasional ini. Pertemuan yang dihadiri 89 negara tergabung dalam Badan Lingkungan PBB (UNEP) telah menghasilkan keputusan nutrient dan rekomendasi untuk mengarusutamakan berbagai upaya wastewater, marine litter and micro-plastics perlindungan laut yang berasal dari darat, terutama isu , beserta program pendukung pelaksanaannya dan secara komitmen politik termuat dalam Deklarasi Bali. Setelah menyelenggarakan IGR-4 dengan baik dan lancar, Menteri LHK memperkenalkan gagasan pembentukan Regional Capacity Centre for Clean Seas (RC3S) berkantor di Bali. Pusat ini berfungsi sebagai untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan dan keterampilan serta tukar-menukar informasi dan pengembangan kerja sama. hub Indonesia memperkenalkan gagasan pembentukan RC3S pada Dialog Tingkat Tinggi di Katowice, Polandia, 12 Desember 2018, kemudian pada Pertemuan ke-3 Menteri Lingkungan Asia Pasifik pada 23-25 Januari 2019 di Singapura, dan terakhir pada the Fourth United Nations Environment Assembly (UNEA-4) pada 11-15 Maret 2019 di Nairobi, Kenya. Alhasil semua forum tersebut mendukung berdirinya RC3S dan bersedia bekerja sama. Pada saat ini, RC3S telah beroperasi dengan berbagai program dikoordinasikan oleh Sdr. Dida Migfar Ridha, Direktur Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut, KLHK.
M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn saTu Dari Banjir Jakarta 2002 sampai Reklamasi Pantura Tak Layak Lingkungan
7 4 Dikurung berjam-jam di kantor sendiri merupakan pengalaman Karliansyah yang tidak terlupakan. Karliansyah ingat pesan Emil Salim pada awal dia bergabung dengan Bapedal, "Orang Lingkungan Hidup itu harus sabar dan telaten." Pesan itu masih terngiang-ngiang di telinganya. Dia harus telaten dan sabar menghadapi berbagai tantangan dalam pekerjaan. M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Banjir Jakarta 2002 Februari 2002. Banjir yang merendam seperempat wilayah Jakarta menyebabkan 353 wilayah RW terdampak, 154.270 orang mengungsi, dan 32 orang meninggal . Banjir ini baru bisa surut hampir satu minggu kemudian. Muhammad Rizali Karliansyah (saat itu) Asisten Deputi Urusan Kajian Dampak Lingkungan Kementerian Negara Lingkungan Hidup hadir dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI, awal tahun 2002. Dalam raker tersebut, Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Negara Lingkungan Hidup Nabiel Makarim untuk mencabut izin Amdal sejumlah perumahan atau perusahaan yang terbukti merusak lingkungan dan menyebabkan banjir. Salah satu yang disebut adalah perumahan Pantai Indah Kapuk (PIK) di Jakarta Utara. "Apakah pemerintah punya keberanian untuk mencabut Amdal Pantai Indah Kapuk?" tanya Pramono Anung, anggota Komisi VIII DPR RI, kepada Menteri Negara Nabiel Makarim. Pramono menuding PIK sebagai salah satu biang keladi penyebab banjir Jakarta selama 1 . seminggu terakhir Nabiel mengatakan, pemerintah mencari kemungkinan langkah hukum, tidak sekadar mencabut izin Amdal. Karena jika hanya mencabut Amdal tanpa disertai perbaikan, Nabiel mengatakan, itu tidak banyak bermanfaat. Sekembali dari raker dengan Komisi VIII DPR RI, Karliansyah dipanggil Menteri. "Karliansyah, besok Anda ke Pantai Indah Kapuk. Cari kesalahan 2 . PIK," perintah Nabiel Makarim 1 "DPR Meminta Amdal Pantai indah kapuk Dicabut", laman liputan 6, tanggal 6 Februari 2002 2 Diolah dari wawancara penulis dengan karliansyah, 12 november 2020. DARi bAnJiR JAkARTA 2002 SAMPAi ReklAMASi PAnTuRA TAk lAYAk lingkungAn 7 5
7 6 Karliansyah dan rekannya, Widodo Sambodo, berangkat pagi hari ke kawasan Pantai Indah Kapuk di Jakarta Utara. Tetapi sampai pukul 11.00, mereka tak bisa masuk ke PIK karena akses menuju ke sana masih terendam banjir. Ketinggian air di Jalan Daan Mogot tidak memungkinkan jalan itu dilintasi. Karliansyah dan Widodo baru bisa masuk ke kawasan PIK sekitar pukul 13.30. Begitu masuk ke wilayah PIK, Karliansyah dan Widodo Sambodo terheran-heran. Tak satu sentimeter pun air menggenang kawasan PIK. Setelah diselidiki, ternyata mereka menemukan jawabannya. Sistem folder yang dibangun Pantai Indah Kapuk lah yang membuat tak ada air yang menggenangi kawasan tersebut. Karliansyah mendapat tugas untuk "mencari kesalahan" Pantai Indah Kapuk. Sebelum terjun ke lapangan, dia mempelajari dahulu dokumen Amdal PIK. Di salah satu dokumennya disebutkan, manajemen PIK wajib membangun tiga kolam penampung air untuk mencegah agar tidak terjadi banjir, tetapi tidak disebutkan kedalamannya. Di lapangan, Karli menemukan fakta bahwa PIK sudah membangun empat kolam penampungan air di lahan seluas 46,5 hektar. Setelah mengecek ke lapangan dan mengumpulkan bahan laporan, Karliansyah dan Widodo kembali ke kantor pada pukul 18.00. Menteri Nabiel Makarim masih menunggu mereka berdua. "Apa kesalahan Pantai Indah Kapuk?" pertanyaan pertama yang diajukan Menteri Nabiel Makarim begitu Karliansyah masuk ke ruang kerjanya. "Tak ada, Pak Menteri," jawab Karli. Nabiel Makarim kaget. "Kok tidak ada?" tanyanya heran. "Boleh Pak Menteri, saya menjelaskan?" kata Karliansyah. Dia melihat Menteri tidak sabar mendengarkan penjelasannya. "Silakan," kata Nabiel. "Kami sudah mencermati dokumen Amdal PIK dan mengecek ke lapangan. Manajemen PIK diwajibkan membangun tiga kolam penampung air, dan setelah kami cek di lapangan, mereka bahkan membangun empat kolam penampung. Tetapi yang tidak diatur M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn adalah kedalamannya. Kalau mereka buat setengah meter, kan tidak salah? Walaupun setelah kami ukur, kedalaman kolam penampungan air di PIK itu empat meter," papar Karliansyah. Kolam penampung air ini dibuat agar aliran air dari luar bisa tertampung. "Volume mestinya diatur. Tetapi yang diatur dalam dokumen Amdal justru luasannya. Ini yang keliru. Tetapi, yang salah bukan PIK, bukan pelaksana Amdal, tetapi Komisi Amdal yang lalai," jelas Karliansyah. Menteri Nabiel Makarim mengangguk-angguk. Dia mulai memahami akar persoalan. Pengalaman Karliansyah mengamati sistem polder PIK berkesan baginya. Sebagai orang "lingkungan hidup" berlatar belakang akademisi, dia percaya bahwa segala sesuatu tak bisa didasarkan "katanya, konon kabarnya". Dia tetap harus mengecek ke lapangan dan memastikan penyebabnya. Daerah sekitar Pluit dan Cengkareng tergenang air hingga 60 cm, namun ketika Karliansyah dan rekannya, Widodo, tiba di wilayah PIK, seluruh areal dalam kondisi kering. Tidak ada areal yang tergenang. Kondisi ini menunjukkan sistem polder yang dibangun pengembang PIK berhasil mengendalikan muka air di wilayahnya. Setelah mendengarkan penjelasan Karliansyah, Nabiel membuat surat kepada Gubernur DKI Jakarta yang meminta agar Amdal PIK ditinjau ulang. Dalam rekomendasi Amdal PIK, beberapa aksi yang perlu dilakukan untuk mencegah banjir di antaranya melakukan normalisasi Sungai Tanjungan, memelihara sistem cakar ayam jalan tol Sedyatmo secara reguler, serta mengendalikan areal di sekitar jalan tol. Namun, pada kenyataannya, semua persyaratan tersebut tidak dilakukan pada saat itu, bahkan diketahui sumber banjir justru berasal dari tumbuh dan berkembangnya permukiman, 3 . pergudangan, dan industri dari daerah sekitar 3 Diolah dari percakapan dengan karliansyah, 16 november 2020. DARi bAnJiR JAkARTA 2002 SAMPAi ReklAMASi PAnTuRA TAk lAYAk lingkungAn 7 7
7 8 sistem Polder PiK dan Pengendali Banjir Kawasan Pantai Indah Kapuk dikelola PT Mandara Permai (Grup Ciputra) dan selesai dibangun pada 1990. Kawasan itu awalnya adalah rawa-rawa yang dipenuhi hutan bakau yang berfungsi sebagai resapan air. PT Mandara Permai yang diwakili Budi Nurwono menjelaskan, pihak pengembang sudah membangun tiga waduk sepanjang dua kilometer dengan lebar 70 meter, masing-masing di sebelah selatan dan utara jalan tol, serta di dekat lapangan golf. Waduk seluas 50 hektar dengan kedalaman 1,5 meter hingga 3 meter itu dibangun untuk menampung air. PIK juga telah mempersiapkan sistem pengairan air, berupa polder dan membuang air hasil pompaan ke kali buatan di Cengkareng. Menurut dokumen Kementerian Lingkungan Hidup, Pantai Indah Kapuk (PIK) telah mendapatkan persetujuan Amdal oleh Komisi Amdal Provinsi DKI pada tanggal 25 Oktober 2005 melalui SK Kelayakan Lingkungan No. 32d/-1.774.151 tentang Pengembangan kawasan rekreasi dan perumahan Kapuk. Area pembangunan dan pengembangan PIK seluas 832 hektar itu untuk perumahan dan fasilitas umum. Tata guna lahan yang direncanakan adalah untuk kawasan permukiman 457 hektar, rekreasi dan olahraga 243 hektar, perlindungan dan pelestarian alam 330,45 hektar, dan kawasan niaga 131 hektar. Untuk mengendalikan banjir, pengembang PIK menggunakan sistem drainase, yaitu pertama, sistem gravitasi dengan jaringan makro dan mikro drainase, dan kedua sistem pemompaan atau polder dengan berupa waduk atau danau dan jaringan makro serta mikro drainase. Kedua sistem drainase tersebut direncanakan dapat mengendalikan curah hujan periode ulang 25 tahun. impounding reservoir Di daerah yang berhubungan langsung dengan laut digunakan sistem gravitasi dengan cara menimbun sampai elevasi banjir, sementara di daerah lain di daratan digunakan sistem polder dengan cara menurunkan permukaan air. Penurunan permukaan air dipertahankan secara buatan menggunakan pompa. M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Untuk menampung air hujan dan mengurangi kerja risiko banjir dibuatlah waduk-waduk sebagai tempat penampungan sementara. Karena lokasi kegiatan terpisah oleh Cengkareng Drain dan Jalan boundary drain Tol Sedyatmo, sistem pengendalian air terdiri dari beberapa polder. Pengendalian air di perbatasan selatan dibuat dengan sistem gravitasi. Sistem polder digunakan pengembang PIK untuk mengendalikan banjir di wilayah permukiman tersebut. Sawarendro, Ketua Indonesia Land Reclamation and Water Management Institute (Ilwi), lembaga nirlaba yang bergerak di bidang pengelolaan air dan reklamasi, memaparkan, polder adalah satu daerah tertutup yang tinggi muka airnya selalu dikontrol. Dengan sistem ini, volume air di satu kawasan akan terjaga pada musim penghujan dan membebaskan wilayah tersebut dari ancaman banjir. Pada saat musim kemarau, kawasan polder tetap menyimpan air karena sistem ini mengharuskan tersedianya waduk penahan air dan 4 . kandungan air tanah di daerah ini masih terjaga Sistem polder bisa dibuat untuk satu kawasan dengan luasan yang bervariasi dari puluhan hingga ratusan hektar. Kawasan yang berpotensi banjir tersebut diberi batas keliling yang juga berfungsi sebagai tanggul. Jalur yang tidak dapat dilalui air itu berfungsi sebagai batas hidrologi. Dengan tanggul ini, air dari daerah lain tidak bisa masuk ke daerah polder. Sistem polder banyak digunakan di kota-kota besar di Belanda, termasuk untuk Bandara Schiphol, Amsterdam. Salah satu bandara tersibuk di dunia ini memakai sistem polder karena posisinya yang berada di bawah permukaan air laut. Menurut Sawarendo, ahli polder terkemuka di Indonesia, sejarah perkembangan sistem polder sudah ada sejak seribu tahun lalu. Reklamasi Pantura Tak layak lingkungan Apakah dokumen Amdal selalu dinyatakan layak? Kementerian 4 "Pengendali banjir dan Sistem Polder", Lingkungan Hidup pernah mengkaji beberapa dokumen Amdal DARi bAnJiR JAkARTA 2002 SAMPAi ReklAMASi PAnTuRA TAk lAYAk lingkungAn 7 9
8 0 dan hasilnya 100 persen tidak layak. Salah satu contoh adalah dokumen Amdal Reklamasi Pantura Jakarta. Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nabiel Makarim pada 2003 5 . menyatakan, Reklamasi Pantai Utara Jakarta tidak layak lingkungan Muhammad Rizali Karliansyah yang pada tahun 2003 menjabat Asisten Deputi Urusan Kajian Dampak Lingkungan di Kementerian Negara Lingkungan Hidup menghadapi tantangan. Pengajuan Amdal Proyek Reklamasi Pantai Utara Jakarta harus dievaluasi lebih mendalam. Proyek reklamasi itu tak hanya di Pantura Jakarta, tetapi juga pantura Kabupaten Tangerang di wilayah Banten. Sesuai aturan, proyek ini ditangani Komisi Amdal Regional. Tahun 1994, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai gagasan untuk mengembangkan kawasan Pantura Jakarta dan selanjutnya diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Pantura dan Pemda DKI Jakarta menerbitkan Perda No. 8/1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang kawasan Pantura Jakarta. Rencana reklamasi dan revitalisasi Pantai Utara Jakarta yang diprakarsai oleh BP Pantura seluas 5.200 ha meliputi reklamasi 2.700 hektar dan areal revitalisasi 2.500 hektar di wilayah Kecamatan Penjaringan, Pademangan, Tanjungpriok, Koja, dan Cilincing. Penimbunan laut di areal seluas 2.700 hektar tersebut dalam posisi tegak lurus garis pantai utara Jakarta sepanjang 32 kilometer dengan kedalaman hingga delapan meter. Reklamasi Pantura Jakarta membutuhkan bahan urugan dengan volume 330 juta meter kubik, yang direncanakan diambil dari perairan Jawa bagian barat (sekarang menjadi Provinsi Banten) seluas kurang lebih 170.000 hektar. Lahan hasil reklamasi nantinya akan dimanfaatkan sebagai kawasan pengembangan pusat bisnis internasional, hotel, mal, pelabuhan, pergudangan dan industri di bagian timur, perumahan, perkantoran, kondominium, dan fasilitas transportasi untuk sekitar 750.000 jiwa sampai 1,75 juta penduduk. Sesuai ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 (diperbarui dengan Pasal 15 UU No. 23/1997 tentang Pengelolaan 5 Diolah dari wawancara penulis dengan karliansyah, 5 november 2020.. M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Lingkungan Hidup) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 (yang diperbarui dengan PP No. 27/1999) tentang Amdal, maka rencana Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara Jakarta termasuk dalam kategori rencana kegiatan Wajib Amdal. Atas dasar ketentuan tersebut, BP Pantura selaku pemrakarsa kegiatan sejak 1996 melaksanakan studi Amdal dan menyampaikan hasilnya ke Komisi Amdal Pusat di Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2000. Berdasarkan Pasal 14 PP No. 51/1993, Amdal Pantura termasuk Amdal regional. Proses penilaian Amdal berada di Komisi Penilai Amdal Pusat. KLH kemudian melakukan penilaian studi Amdal Pantura karena mempunyai kewenangan penuh terhadap wilayah multisektoral sejauh zona pengembangan wilayah. Penilaian terhadap hasil studi Amdal dilakukan Komisi Penilai Amdal Pusat yang beranggotakan wakil 10 departemen/LPND, wakil Pemprov DKI Jakarta, para pakar, Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan wakil Walhi, dan BP Pantura. Dari hasil penilaian terhadap studi Amdal Pantura terdapat 10 dampak penting terhadap lingkungan hidup, dan empat di DARi bAnJiR JAkARTA 2002 SAMPAi ReklAMASi PAnTuRA TAk lAYAk lingkungAn 8 1
8 2 antaranya tidak dapat diantisipasi atau dikendalikan teknologi yang ditawarkan BP Pantura. Hal-hal inilah yang membuat Komisi Penilai Amdal Pusat tidak yakin proyek reklamasi pantura ini berhasil. Pertama, peninggian muka air hingga 12 cm di sepanjang alur sungai yang bermuara di Teluk Jakarta akibat bertambah panjangnya alur sungai dan terhambatnya aliran oleh daratan hasil reklamasi. Konsekuensi akibat kenaikan muka air ini adalah makin banyak dan meluasnya daerah genangan banjir di Jakarta. Pada banjir-banjir sebelumnya, jelas sekali ketinggian muka air rata-rata setengah meter. Hasil kajian Kementerian Lingkungan , Hidup, jika kelak bahan urugan menjadi area reklamasi, akan terjadi kenaikan muka air sampai sampai jarak 10 km ke daratan. Ini menambah ketinggian muka air menjadi 62 cm. Pengembang yang mempresentasikan rencana reklamasi pantura Jakarta tak bisa menjawab hal ini. KLH melihat teknologi pengendalian banjir tidak mampu menghilangkan atau mengurangi beban banjir. 12 cm Kedua, sumber dan sistem pengangkutan bahan urugan sebanyak 330 juta meter kubik belum jelas. Dalam Amdal disebutkan, kebutuhan bahan urugan 300 juta meter kubik akan diambil dari pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT), dari proyek Mass Rapid Transportation (MRT), dan dari daerah Jonggol (yang disebut-sebut sebagai calon ibu kota baru). "Kami menghitung berapa juta truk yang akan mondar-mandir. Kami juga bertanya, kapan proyek BKT dan MRT dibangun? Bukankah harus ada sebelum proyek pantura dimulai, tak bisa belakangan, dari mana Anda dapatkan bahan urugan?" ungkap 6 . Karliansyah Pengambilan sumber bahan urugan sebanyak ini diyakini akan menimbulkan dampak penting terhadap ekosistem di wilayah-wilayah lokasi dan sekitar lokasi pengambilan, baik di darat maupun di laut. Bilamana bahan urugan diambil dari laut, dapat dipastikan ekosistem pantai utara Jawa, mulai dari Losari, Kabupaten Indramayu di Jawa Barat, sampai pantai barat Kabupaten Pandeglang di Banten akan rusak. Demikian pula dengan sumber 6 Diolah dari wawancara penulis dengan karliansyah, 12 november 2020. M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn urugan di darat, beberapa rencana lokasi pengambilan bahan urugan menurut kajian Amdal tersebut merupakan daerah konservasi air tanah bagi DKI Jakarta. Ketiga, gangguan terhadap operasional PLTU/PLTGU Muara Karang. Hasil perhitungan menunjukkan reklamasi akan mengakibatkan sirkulasi air pendingin PLTGU terganggu dan menyebabkan kenaikan suhu air pendingin hingga 5,7º C yang pada akhirnya akan menurunkan efektivitas dan efisiensi sistem pembangkit. Kementerian Negara Lingkungan Hidup melihat ini hal yang berbahaya karena PLTU Muara Karang adalah pemasok listrik ring satu seperti kompleks Istana Presiden, Monas, Jalan Sudirman, Gedung DPR, Pelabuhan Tanjungpriok, dan Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Tidak boleh ada gangguan pada sistem pembangkit di PLTU Muara Karang. Terhadap "ancaman" ini pun tak ada jawaban dari pengembang. Keempat, teknologi dan sistem penyediaan air bersih yang belum jelas. Teknologi yang ditawarkan adalah mengolah air limbah, air hujan, dan air laut, tetapi tidak didukung dengan perhitungan kemungkinan penerapannya. Sementara dari kajian Amdal yang sama dinyatakan bahwa PAM Jakarta hanya mampu memasok 43 persen kebutuhan air bersih penduduk DKI. Kementerian Lingkungan Hidup mempertanyakan sumber air bersih. Kalau misalnya pengembang mengambil air PAM DKI Jakarta, dan mereka berani bayar lebih tinggi, Kementerian Lingkungan Hidup yakin layanan PAM akan berpindah. Ini tidak boleh terjadi karena berbahaya. Seharusnya pengembang mempunyai jawaban untuk masalah air bersih. Tidak jelasnya sistem penyediaan air bersih tersebut dikhawatirkan akan menyebabkan pergeseran daerah pelayanan PAM saat ini ke wilayah hasil reklamasi mengingat daerah ini adalah daerah komersial. Kementerian Lingkungan Hidup kemudian memberi contoh pengembang PIK mampu mengolah air laut menjadi air bersih. Pertanyaan tentang air bersih pun tak bisa dijawab pengembang reklamasi pantura sehingga KLH berpendapat penyediaan air bersih DARi bAnJiR JAkARTA 2002 SAMPAi ReklAMASi PAnTuRA TAk lAYAk lingkungAn 8 3
8 4 Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk kawasan pantura nantinya tidak bisa terpenuhi karena PAM DKI hanya bisa memenuhi 50 persen jumlah penduduk DKI saat ini, sementara sumber air tawar yang ada sudah berkurang. Kelima, sebagian area yang (akan) ditimbun merupakan area bawah laut untuk komunikasi Indonesia dan ASEAN. Ini merupakan serat optik yang sangat sensitif, yang hanya mampu menahan urugan, bukan bangunan di atasnya. Ini juga dipertanyakan Kementerian Lingkungan Hidup. Selain berdampak terhadap PLTU Muara Karang, PLTGU Muara Tawar, Pelabuhan Tanjungpriok, perubahan mendasar kelautan (abrasi dan sedimentasi) akan berdampak terhadap jaringan pipa BBM dan kabel telekomunikasi bawah laut. Karena lima pertanyaan KLH yang diajukan ini tak bisa dijawab, Karliansyah melapor ke Menteri Nabiel Makarim. "Pak Menteri, (reklamasi pantura) ini tidak layak dan tidak mungkin, Pak," ungkap Karliansyah. M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Sumber: Kementeriab Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Gubernur DKI Sutiyoso bertanya, "Mas, kalau misalnya suatu saat kami Nabiel Makarim menteri berlatar belakang sains dan timnya menemukan jawaban atas lima pertanyaan tersebut, bisa nggak proyek ini pertanyaannya sangat spesifik. Karliansyah dan menyampaikan data apa adanya. dilanjutkan?" Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan sesuai "Bisa, Pak Gubernur. Nanti addendum-nya kita perbarui. Tinggal revisi ketentuan Pasal 22 ayat (1) PP No. 27/1999 tentang Amdal, Komisi Penilai Amdal Pusat merekomendasikan kepada Menteri Lingkungan Hidup untuk menetapkan bahwa Rencana Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara Jakarta tidak layak dari aspek lingkungan hidup. saja Amdalnya. Tapi ada bukti dan lima jawaban atas pertanyaan tadi, je- las," jawab Karliansyah. Terhadap tanggapan ini, Gubernur DKI Sutiyoso menyatakan tidak masalah. Mengacu hal-hal tersebut, termasuk ketentuan Pasal 18 b dan Pasal 56A Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002, pada 19 Gugatat Enam Pengusaha Reklamasi Pantura Februari 2003, Menteri Negara Lingkungan Hidup Nabiel Makarim melalui Keputusan Nomor 14 Tahun 2003 menetapkan bahwa Rencana Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara Jakarta oleh BP Pantura Jakarta tidak layak dari aspek lingkungan hidup. Inilah untuk kali pertama hasil Amdal ditolak karena tidak layak lingkungan. DARi bAnJiR JAkARTA 2002 SAMPAi ReklAMASi PAnTuRA TAk lAYAk lingkungAn 8 5
8 6 Beberapa waktu setelah itu, Karliansyah dan timnya diundang Gubernur DKI Jakarta (saat itu) Sutiyoso menghadiri Temu Ilmiah tentang Amdal Reklamasi Pantura Jakarta. Sutiyoso terlambat datang sehingga acara itu dibuka oleh Sekda Fauzi Bowo. Dalam temu ilmiah tersebut, Karliansyah menyampaikan lima aspek yang mendasari KLH mengambil keputusan menolak Amdal reklamasi pantura. Gubernur DKI Sutiyoso bertanya, "Mas, kalau misalnya suatu nggak saat kami menemukan jawaban atas lima pertanyaan tersebut, bisa proyek ini dilanjutkan?" "Bisa, Pak Gubernur. Nanti tinggal revisi saja Amdalnya. Tapi ada bukti dan lima jawaban atas pertanyaan tadi jelas," jawab Karliansyah. Terhadap tanggapan ini, Gubernur DKI Sutiyoso menyatakan tidak masalah. Gugatat Enam Pengusaha Reklamasi Pantura KLH kemudian dituntut enam pengusaha reklamasi pantura Jakarta ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Mereka merasa dirugikan atas putusan tidak layak lingkungan tersebut. "Amdal belum sempat direvisi, Kementerian Lingkungan Hidup belum menemukan jawaban atas lima pertanyaan tersebut, kami digugat ke pengadilan," ungkap Karli. Proses hukum gugatan Tata Usaha Negara (TUN) terhadap SK MENLH No. 14/2003 diajukan oleh keenam perusahaan, yaitu PT Bakti Bangun Era Mulia, PT Taman Harapan Indah, PT Manggala Krida Yudha, PT Pelabuhan Indonesia II, PT Pembangunan Jaya Ancol, dan PT Jakarta Propertindo. Keenam perusahaan tersebut memang berlokasi di dalam sebagian areal rencana Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara Jakarta, namun pada umumnya telah memiliki Surat Persetujuan atas dokumen Amdal (Keputusan Kelayakan Lingkungan dari Menteri Perhubungan atau Gubernur DKI Jakarta) dan bahkan beberapa di antaranya telah memiliki izin reklamasi. Dasar gugatan M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn tersebut adalah Keputusan Menteri Lingkungan Hidup telah merugikan mereka. Terkait gugatan enam pengusaha tersebut ke PTUN, KLH dalam keterangan persnya menegaskan, tidak ada hubungan antara Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2003 dan kegiatan reklamasi keenam perusahaan dimaksud. Sesuai ketentuan Pasal 25 dan 26 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Amdal, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2003 tidak dapat membatalkan Keputusan Kelayakan Lingkungan (Surat Persetujuan) atas studi Amdal yang telah dimiliki oleh beberapa perusahaan tersebut. Dengan demikian, enam perusahaan itu tetap dapat melanjutkan kegiatan reklamasinya. Jadi, tidak ada satu pun perusahaan-perusahaan yang telah memiliki persetujuan Amdal itu yang dirugikan oleh Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2003. Selama hampir satu tahun, waktu Karliansyah dan timnya habis hanya untuk menghadiri sidang gugatan Amdal reklamasi pantura Jakarta. Setelah melalui persidangan selama delapan bulan, pada 11 Februari 2004, Majelis Hakim PTUN Jakarta memutuskan bahwa Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2003 cacat hukum dan oleh karenanya harus segera dicabut. Dasar keputusan Majelis Hakim adalah pertama, Menteri Lingkungan Hidup tidak berwenang menetapkan Keputusan Ketidaklayakan Lingkungan Rencana Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara Jakarta. Kedua, Menteri Lingkungan Hidup tidak berwenang untuk memerintahkan Instansi Pemberi Izin untuk menolak penerbitan Izin Kegiatan Reklamasi. Salah satu pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan yang mengalahkan KLH adalah "menyatakan bahwa Keputusan Menteri Lingkungan No. 14 Tahun 2003 tersebut telah menyebabkan keenam perusahaan rugi akibat tidak diperbolehkannya mereka melaksanakan kegiatan reklamasi". KLH melakukan upaya hukum dengan mengajukan banding. Menurut KLH, dasar pertimbangan Majelis Hakim PTUN Jakarta DARi bAnJiR JAkARTA 2002 SAMPAi ReklAMASi PAnTuRA TAk lAYAk lingkungAn 8 7
8 8 tersebut jelas tidak benar atau keliru karena sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) PP Nomor 27 Tahun 1999 tentang Amdal dan Ketentuan Pasal 18 b & 56A Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002, Menteri Lingkungan Hidup jelas berwenang untuk menetapkan Keputusan Ketidaklayakan Lingkungan Rencana Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara Jakarta oleh BP Pantura. Menteri Lingkungan Hidup hanya mempertegas perintah Pasal 22 ayat (2) PP No. 27/1999 tentang Amdal yang menyatakan bahwa instansi yang berwenang wajib menolak izin kegiatan bilamana Menteri Lingkungan Hidup menyatakan ketidaklayakan lingkungan suatu rencana kegiatan. Atas dasar inilah, Menteri Lingkungan Hidup menyatakan banding ke PTUN Jakarta. "Bilamana Keputusan Majelis Hakim PTUN Jakarta tersebut dibenarkan, maka sistem perizinan di Indonesia yang berlaku hingga saat sekarang ini akan kacau-balau. Sistem Amdal yang secara jelas dan tegas diatur melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya ketentuan Pasal 15 dan Pasal 18 serta ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Amdal hanya diakui sebatas formalitas belaka," demikian pernyataan resmi KLH. "Bilamana Keputusan Majelis Hakim PTUN Jakarta tersebut dibenarkan, maka ratusan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup tentang Kelayakan Lingkungan atau Ketidaklayakan Lingkungan yang telah diterbitkan sejak tahun 1987 hingga saat ini semuanya cacat hukum. Dengan demikian, izin-izin kegiatan yang diterbitkan oleh instansi pemberi izin atas dasar Keputusan Kelayakan Lingkungan oleh Menteri Lingkungan Hidup selama ini juga cacat hukum," kata Karliansyah mewakili Kementerian Lingkungan Hidup. Berdasarkan putusan Kasasi, Mahkamah Agung memenangkan Kementerian Lingkungan Hidup. Namun, Pemerintah Provinsi DKI melalui enam pengembang mengajukan Peninjauan Kembali atas keputusan MA tersebut. Hal ini dikarenakan Keputusan MenLH No. 14 Tahun 2003 masih menyalahi Keputusan Presiden No. 54/ M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn 2008 tentang tata Ruang Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur. Menindaklanjuti keputusan Mahkamah Agung, KLH melakukan evaluasi dan menerima hasil keputusan Mahkamah Agung. KLH kemudian mengeluarkan KepMenLH Nomor 129 Tahun 2011 tanggal 15 Juli 2011 tentang Pencabutan Keputusan MenLH No. 14 Tahun 2003 tentang Ketidaklayakan Rencana Kegiatan Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara Jakarta oleh Badan Pelaksana Pantai Utara Jakarta di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pasca-pencabutan SK MenLH No. 14/2003, Rencana Kegiatan Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara Jakarta tetap dilaksanakan oleh pengembang dengan membuat studi Amdal secara parsial dan dinilai oleh Komisi Penilai Amdal Provinsi DKI Jakarta. Sejak itu, muncul pulau-pulau di Teluk Jakarta yang dibangun dengan Amdal- amdal tunggal yang dibuat Komisi Amdal DKI Jakarta. Padahal secara keseluruhan, pulau-pulau reklamasi ini tidak layak karena lima aspek tersebut hingga kini tidak bisa dijawab. Karliansyah sangat prihatin dengan putusan pengadilan yang memenangkan pihak perusahaan penggugat. "Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang ketidaklayakan Rencana Kegiatan Reklamasi Pantura itu berdasarkan hasil studi Amdal. Setahu saya, putusan pejabat negara yang bisa diperkarakan adalah putusan yang bersifat final, yaitu perizinan (izin lingkungan), bukan terhadap hasil studi sesuai ketentuan. Tetapi justru hasil studi menjadi dasar untuk Rapid Environmental Assessment pengambilan putusan pengadilan," ungkap Karliansyah. terhadap rencana reklamasi Pantai Utara DKI Jakarta, diketahui terjadi beberapa hal. Berdasarkan hasil Pertama, konflik penggunaan lahan antara kegiatan yang saat ini berlangsung dan rencana pengembangan di masa depan, yaitu antara PT Dwi Marunda Makmur dan Pelabuhan Tarumanegara; serta antara Pelindo II dan Ditjen Perhubungan Laut. langsung terhadap langsung dan tidak infrastruktur (jaringan kabel dan pipa bawah laut) dan industri Kedua, dampak DARi bAnJiR JAkARTA 2002 SAMPAi ReklAMASi PAnTuRA TAk lAYAk lingkungAn 8 9
9 0 (pembangkit listrik) yang ada. Ketiga, kondisi perairan yang tidak optimal akibat pengaruh perendaman di hilir, sedimentasi, dan penurunan kualitas air. Keempat, kajian Amdal yang pernah dilakukan hanya menelaah dampak pelaksanaan proyek reklamasi dalam jangka panjang. Kelima, tidak terdapat upaya-upaya strategis untuk reklamasi. Kelima, pemberian kewenangan yang parsial terhadap masing-masing perusahaan pengembang dalam mengelola dan merencanakan wilayah reklamasi. Keenam, tidak adanya kajian penilaian lingkungan strategis yang ditujukan untuk mengukur dampak kumulatif secara keseluruhan. Dua pengalaman Karliansyah dalam menangani masalah Amdal menjadi pengalaman berkesan sepanjang pekerjaannya di Kementerian Lingkungan Hidup ini. ancaman Banjir Jakarta sangat Kentara Pakar lingkungan Soeryo Adiwibowo berpendapat, keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nabiel Makarim tentang Amdal Reklamasi Pantura Jakarta merupakan keputusan berbasis kajian ilmiah yang perlu diapresiasi. Masa itu (2003) masa transisi demokrasi, era Presiden Abdurrahman Wahid dan kemudian Presiden Megawati Soekarnoputri. Dalam hal ini, Adiwibowo melihat Karliansyah memang "kuat" dalam kajian Amdal dan mampu meyakinkan Nabiel Makarim. M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Pantai Utara Jakarta Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 Pola Ruang Kawasan Pantai Utara Jakarta (Berdasarkan PP No. 54/2008) Sumber: Kementeruan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan DARi bAnJiR JAkARTA 2002 SAMPAi ReklAMASi PAnTuRA TAk lAYAk lingkungAn 9 1
9 2 Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn AMDAL RENCANA REKLAMASI PANTURA (KPA PROVINSI DKI JAKARTA) DARi bAnJiR JAkARTA 2002 SAMPAi ReklAMASi PAnTuRA TAk lAYAk lingkungAn 9 3
9 4 Setelah Amdal ditolak karena tak layak lingkungan, ada kemungkinan pengusaha berusaha mengubah desain reklamasi dan mengajukan Amdal baru. Tahun 2016, Soeryo Adiwibowo melihat pulau-pulau reklamasi mulai tampak mewujud. Dia diminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar untuk membantunya mereviu kembali pulau-pulau reklamasi dan mendalami persoalannya. Semua pengembang pulau reklamasi diundang. "Ada pemrakarsa yang serius yang mempertimbangkan segala aspek, termasuk menjelaskan lokasi pengambilan tanah urugan. Pengembang itu membawa serta para direksi dan konsultan untuk memberi penjelasan. Tetapi ada perusahaan lain yang hanya datang tanpa menyampaikan presentasi dan tak bisa menjelaskan proyek pulau reklamasi mereka. Perusahaan-perusahaan semacam itu sesungguhnya hanya ingin mengambil rente ekonomi," ungkap 7 Adiwibowo. Dia mencatat perusahaan pengembang yang sudah mengantongi perizinan lengkap dan melakukan penimbunan tanah, dan perusahaan yang belum memiliki perizinan dan tidak menyertakan informasi lokasi pengambilan tanah urugan. Dia membuat evaluasi dan memberi catatan tentang hal ini. Kalau saja keputusan Menteri Nabiel Makarim dipatuhi, ceritanya akan berbeda. Tetapi Adiwibowo mengakui saat ini pemegang kendali adalah Pemprov DKI Jakarta. Kondisi 2017 sudah berbeda dengan masa ketika proyek reklamasi masih berupa konsep awal. "Sekarang proyek reklamasi sudah berjalan. Pulau-pulau tersebut mirip potongan kue. Jarak antarpulau sekitar 300 meter dan 400 meter. Mungkin sekarang jarak itu sudah tertutup oleh sedimentasi. Dari kacamata lingkungan, kondisi ini tidak bisa diterima. Saya mengamati ancaman banjir semakin besar. Limpahan banjir yang bermuara ke Laut Jawa akan berhadapan dengan pulau- pulau reklamasi tersebut," kata pakar ekologi dari IPB ini. 7 Diolah dari wawancara penulis dengan Dr. ir. Soeryo Adiwibowo, pakar lingkungan dari iPb, 26 november 2020. M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn sodetan Citanduy dan "Dikurung" di Kantor sendiri Kementerian Lingkungan Hidup pernah menerbitkan penilaian terhadap dokumen Amdal yang hasilnya "bersyarat". Salah satunya, Proyek Sodetan Citanduy. Pada era Menteri Nabiel Makarim, persoalan Proyek Sodetan Citanduy ini mengemuka. Penyebabnya adalah laguna Segara Anakan semakin mengecil akibat sedimentasi sehingga Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan perlu melakukan pengerukan. Akan lebih efektif lagi jika yang dilakukan adalah sodetan. Setelah dilakukan kajian secara teknis, rencana sodetan ini tidak menghadapi masalah. Namun, sampai batas akhir, pemerintah daerah tidak mampu mempertemukan dua kelompok yang berseteru (kelompok Pangandaran dan Cilacap). Sampai kapan pun, Karliansyah melihat kedua kelompok itu sulit bersatu, ibarat minyak dan air, dan inilah akar persoalan utama. Karena itulah, Kementerian Lingkungan Hidup memberi catatan pada dokumen Amdal Proyek Sodetan Citanduy dengan "syarat". Sodetan dapat dilakukan jika pemda mampu menyelesaikan pertentangan antara kedua kelompok 8 masyarakat yang berbeda pandangan itu. Pada 31 Oktober 2001, DPRD Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, mengirim surat ke Bupati Ciamis yang menyatakan persetujuan ihwal rencana penyodetan Sungai Citanduy. Namun pada 8 Agustus 2002, Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKL TS) mengirim surat kepada Menteri Lingkungan Hidup yang mempersoalkan Sodetan Citanduy. DPKL TS yang dimotori Susi Pudjiastuti dan Solihin GP menolak rencana Sodetan Citanduy karena mereka meyakini penyelamatan laguna Segara Anakan dengan menyodet (membuat terusan buatan) Sungai Citanduy tidak akan menyelamatkannya, tetapi malah akan menjadi malapetaka bagi masyarakat Pangandaran, di antaranya merusak lingkungan dan menghilangkan penghidupan nelayan dan pariwisata. Mereka mengkhawatirkan eksistensi Segara Anakan 8 Diolah dari wawancara penulis dengan karliansyah, 5 dan 12 november 2020. DARi bAnJiR JAkARTA 2002 SAMPAi ReklAMASi PAnTuRA TAk lAYAk lingkungAn 9 5
9 6 akan hilang. Dalam hal ini KLH tidak dilibatkan dalam rencana Sodetan Citanduy. Pada 18 Agustus 2002, Kelompok Nelayan Ciamis dan Cilacap menyampaikan pernyataan sikap. Pertama, sepakat Segara Anakan harus diselamatkan. Kedua, menolak penyelamatan Segara Anakan dengan cara menyodet Sungai Citanduy. Ketiga, prihatin dengan kebijakan proyek penyodetan dengan menempatkan masyarakat ' sehingga sebagai alat legitimasi dan pembenaran cara ' tidak membuka ruang kepada masyarakat secara transparan untuk beperan aktif. top-down Kelompok yang didukung pedagang, industri pariwisata, sesepuh, pemuka, pemuda Karang Taruna, buruh, Dewan Pemerhati Hutan, Lingkungan Tatar Sunda, dan Walhi Jawa Barat tersebut menyampaikan pula tuntutan kepada pemerintah. Pertama, mendesak Pemkab Ciamis, eksekutif dan legislatif, untuk mencabut kembali persetujuan penyodetan Sungai Citanduy. Kedua, penyelamatan Segara Anakan harus ditempuh dengan memperhatikan masalah ekologis seperti penghutanan kembali daerah hulu dan Daerah Aliran Sungai (DAS) berikut anak sungainya dengan melibatkan masyarakat. Ketiga, untuk menyelamatkan Segara Anakan dalam jangka pendek, pemerintah perlu mengeruk dan memfungsikan kembali outlet barat dan timur. Perseteruan dua kelompok yang berlarut-larut menyebabkan Kementerian Lingkungan Hidup kemudian turun tangan untuk mengkaji rencana proyek ini. KLH meneliti ikan sidat di seluruh Indonesia. KLH juga mengkaji rencana penghijauan di hulu sungai untuk menahan sedimentasi. Pada prinsipnya, penghijauan yang direncanakan tidak menjadi persoalan, bahkan bermanfaat. KLH sempat berpikir perlu tidaknya pintu air untuk menjaga sanitasi sungai. Dibutuhkan waktu relatif panjang untuk mengkaji persoalan Segara Anakan dan rencana Sodetan Citanduy. Dalam situasi pro-kontra, satu rombongan dari Cilacap terdiri dari tujuh orang datang ke kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan ingin bertemu dengan Menteri tanpa pemberitahuan M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn sebelumnya. Saat itu Menteri Nabiel Makarim sedang mengikuti rapat kabinet di Istana. Rombongan dari Cilacap itu diterima oleh Deputi Menteri KLH Isa Karmisa dan Asdep Kajian Dampak Lingkungan Karliansyah di ruang kerja Isa. "Kami datang ke sini untuk bertemu dengan Pak Menteri. Kalau tidak bertemu Pak Menteri, pintu ini tidak akan kami buka," kata salah seorang dari mereka. Isa Karmisa dan Karliansyah kaget, baru tersadar mereka "dikurung" di kantor sendiri. Tanpa sepengetahuan pejabat KLH tersebut, salah seorang anggota rombongan yang bertamu itu mengunci pintu ruang kerja Deputi Menteri dan mengambil kuncinya. "Pak Menteri bukan sedang jalan-jalan, tetapi sedang mengikuti Sidang Kabinet, dan sampai sekarang belum kembali ke kantor," jelas Deputi Menteri Isa Karmisa berusaha menjelaskan. Tetapi mereka tetap ngotot ingin bertemu Menteri Lingkungan Hidup. "Begini saja. Jelaskan apa kekhawatiran dan harapan bapak- bapak. Kami jamin akan menyampaikannya kepada Pak Menteri," kata Karliansyah. Untuk meyakinkan mereka, Deputi Menteri KLH Isa Karmisa terpaksa membuat surat pernyataan di atas materai bahwa akan menyampaikan permintaan kelompok tersebut. Setelah itu, barulah mereka lega dan pamit. Intinya, kelompok Cilacap ini mendesak Menteri Lingkungan Hidup agar Sungai Citanduy dibuat sodetan. Padahal di sisi lain, kelompok Pangandaran yang digerakkan Solihin GP dan Susi Pudjiastuti tetap keukeuh, jika pemerintah membuat sodetan, mereka akan camping. Setelah itu, Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan Sodetan Citanduy layak bersyarat. Sodetan Citanduy dapat dilakukan asalkan ada penghijauan di hulu Sungai Citanduy dan pengerukan di Segara Anakan. Kementerian Lingkungan Hidup juga minta dibangun tangga agar ikat sidat dapat bertelur di daerah hulu. Syarat utama yang tak kalah penting adalah pemerintah daerah harus mampu menyelesaikan perseteruan dua kelompok Cilacap dan Pangandaran. DARi bAnJiR JAkARTA 2002 SAMPAi ReklAMASi PAnTuRA TAk lAYAk lingkungAn 9 7
9 8 Pengalaman Karliansyah bersama Deputi Isa Karmisa "dikurung" di kantor sendiri menjadi salah satu pengalaman berkesannya selama berdinas di Kementerian Lingkungan Hidup. Ganti Rugi Tanah adat di Papua dan Pengalaman Kedua Pengalaman kedua Karliansyah "dikurung" di kantor sendiri ketika pada tahun 2014 sebanyak 30 orang dari Papua meminta waktu untuk bertemu dengan Menteri Lingkungan Hidup yang berasal dari Papua, yaitu Balthasar Kambuaya. Mereka meminta kompensasi karena tanah masyarakat digunakan untuk kepentingan PT Freeport Indonesia. Akar persoalannya adalah berkaitan dengan pencemaran pesisir. Areal seluas 273 meter persegi digunakan PT Freeport sebagai lokasi teling agar tidak masuk ke laut. Tanah itu diklaim sebagai tanah adat masyarakat Papua. Karena kapasitas ruang rapat KLH terbatas, Karliansyah terpaksa meminjam ruang rapat milik Otorita Batam (sekarang BP Batam) yang lokasinya bersebelahan dengan kantor KLH di kawasan Kebon Nanas, Jakarta Timur. "Fungsi dan tugas kantor Kementerian Lingkungan Hidup bukan mengurusi ganti rugi tanah," jelas Karliansyah yang menemui rombongan dari Papua. "Kalau tidak selesai, kami tidak mau pulang," ancam mereka. Beberapa dari mereka melampiaskan kemarahan dengan memukul- mukul meja karena merasa tidak diperhatikan. "Lho, Anda ke sini itu minta bantuan untuk diselesaikan atau apa? Kalau minta bantuan tapi kami dikurung seperti ini, bagaimana kami bisa membantu kalian?" tanya Karliansyah kepada pimpinan rombongan. "Sebenarnya, masalah ini bukan urusan Kementerian Lingkungan Hidup. Urusan kompensasi tanah ulayat kalau bukan urusan Kementerian Dalam Negeri, ya bagian Kementerian Pekerjaan Umum," jelas Karliansyah. Sejauh yang diketahuinya, Karliansyah M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn mengatakan, PT Freeport sudah menyerahkan dana 1 persen kepada masyarakat Papua. Namun kelompok masyarakat Papua ini makin "meledak". Kunci ruangan rapat di tangan mereka. Ketika masuk ke ruang rapat, salah satu dari 30 orang itu mengunci dan mengambil anak kuncinya. Deputi Hukum Sudaryono yang ikut hadir langsung bergumam, "Pak Karli, kita harus cari makanan kotak. Kita bisa dikurung berapa hari di sini." Karliansyah sudah bersiap-siap memesan nasi kotak dan menginap di ruangan itu jika persoalan belum juga selesai. Tetapi akhirnya mereka melunak. Setelah melalui pembicaraan yang alot sejak pukul 09.00, akhirnya pada pukul 17.15, menjelang magrib, masyarakat Papua dapat menerima penjelasan Karliansyah. Pintu ruangan rapat dibuka. Esok harinya, Karliansyah mengantar mereka ke kantor Kementerian Dalam Negeri. Dirjen Otonomi Daerah berjanji memfasilitasi pertemuan dengan Gubernur Papua dan Bupati Mimika. Dua pengalaman "dikurung" berjam-jam di kantor sendiri menjadi pengalaman yang tidak terlupakan. Karliansyah ingat pesan Emil Salim pada awal dia bergabung dengan KLH. "Orang Lingkungan Hidup itu harus sabar dan telaten," kata Emil Salim. Pesan itu masih terngiang-ngiang di telinganya. Dia harus telaten dan sabar menghadapi berbagai tantangan dalam pekerjaan. DARi bAnJiR JAkARTA 2002 SAMPAi ReklAMASi PAnTuRA TAk lAYAk lingkungAn
9 9
Dua Dari Banjarbaru ke Salemba
1 0 2 Sikap dan perilaku kedua orang tua dan mertua Karliansyah yang selalu menanamkan kejujuran, kedisiplinan, kerja keras, dan kesederhanaan merupakan panutan yang menginspirasi dan mewarnai hidupnya selama ini. M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Putra Wali Kota Banjarbaru Kota Banjarbaru di Kalimantan Selatan adalah kota asri dengan bangunan perkantoran dan permukiman yang lebih teratur, berudara sejuk dipenuhi pohon rindang, yang sejak awal memang didesain oleh Van Der Vielj, arsitek Belanda, untuk menggantikan Banjarmasin sebagai ibu kota provinsi. Di kota inilah Muhammad Rizali Karliansyah dibesarkan sebagai anak keenam dari delapan bersaudara dari pasangan Haji Abdoel Moeis dan Hajjah Masningrat. Ayahnya adalah pegawai negeri di Kantor Gubernur Kalimantan Selatan. Karli - panggilan akrabnya - dan saudara-saudaranya terbiasa dengan didikan abah yang sangat disiplin dengan waktu dan menjunjung tinggi kejujuran. Berbeda dengan Banjarmasin yang dikenal sebagai kota dengan seribu sungai, Banjarbaru hanya dialiri satu sungai kecil sehingga Karliansyah (kanan) bersama ayahnya, Abdoel Moeis. DARi bAnJARbARu ke SAleMbA 1 0 3
1 0 4 Suasana Kota Banjarbaru tahun 1980-an M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Karliansyah bersama dua saudaranya, ayah dan ibunya. tidak mengherankan bila Karli kecil tidak bisa berenang sebagaimana umumnya anak-anak kecil yang tinggal di Kota Banjarmasin dan kota-kota lain di Kalimantan Selatan. Karli tinggal di rumah keluarga di Jalan Karamunting, Banjarbaru, sejak 1962 sampai menamatkan pendidikan SMA pada 1980. Selama mengenyam pendidikan dasar hingga pendidikan menengah di Banjarbaru, Karli selalu menjadi juara umum di sekolah. Selain aktif dalam kegiatan Pramuka, Karli juga pernah menjadi Ketua OSIS SMP Negeri 1 Banjarbaru dan Ketua OSIS SMA Negeri 1 Banjarbaru. Karli juga pernah menyandang Pelajar Teladan Kalimantan Selatan pada 1979, tapi karena tinggi badan kurang memenuhi persyaratan, maka tugas sebagai Paskibraka di Jakarta diserahkan kepada juara kedua. Di luar kegiatan sekolah, Karli aktif memimpin Persatuan Tenis Remaja Banjarbaru dan grup vokal Karamuz, Banjarbaru. Setidaknya, dua kali dalam seminggu Karli dan gengnya menghabiskan akhir pekan atau hari-hari libur nasional dengan bermain dan bertanding tenis. Beberapa kali grup vokal Karamuz yang dipimpin Karli meraih DARi bAnJARbARu ke SAleMbA 1 0 5
1 0 6 Karliansyah dan saudara-saudaranya berfoto bersama ayah dan ibunya yang baru pulang menunaikan ibadah haji. gelar juara. Grup vokal Karamuz ini juga melatih kaum ibu anggota PKK dan anggota Pertiwi (sekarang disebut Dharma Wanita) Kota Banjarbaru setiap tahun menjelang perayaan HUT PKK dan Pertiwi. Mencoba Truk sampah dan Mobil Jenazah Beberapa bulan setelah ayahnya dilantik sebagai Wali Kota Banjarbaru (1978-1983), Kepala Dinas Pekerjaan Umum bersama staf datang ke rumah menemui ayahnya, membawa truk pengangkut sampah yang baru dibeli. Melihat truk besar di parkir di halaman rumah, keingintahuan Karli sangat besar. Karli meminjam kunci truk kepada sopir, lalu membawa truk itu berputar-putar di jalan sekitar rumah selama 15 menit, dan setelah itu membawa kembali truk itu ke rumah. Mengetahui putranya "mencoba" truk baru pengangkut sampah, Abdoel Moeis menunggu Karliansyah di depan rumah. Belum sempat Karli turun dari truk, Abdoel Moeis langsung memarahi putranya dan menjewer telinga kanannya. Karli merasakan ayahnya sangat marah dengan perbuatannya itu. M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Pisah sambut Wali Kota Banjarbaru, 1983. Namun, di lain waktu, Karli kembali berupaya memenuhi rasa penasarannya ketika Kepala Bagian Umum Pemerintah Kota Banjarbaru menemui ayahnya di rumah dan melaporkan ihwal mobil jenazah yang baru dibeli. Mobil itu dibawa ke rumah dinas untuk dicek. Ketika ayahnya bercakap-cakap dengan Kabag Umum, Karli membawa "mobil jenazah" itu berkeliling. Dia menekan beberapa tombol di mobil tersebut, dan tiba-tiba terdengar suara sirene yang nyaring. Karli bingung menghentikan suara sirene itu, bahkan dia makin bingung melihat sejumlah orang berlarian ke luar rumah. Karli buru-buru membawa mobil itu kembali ke halaman rumah. Ayahnya sudah menunggu di depan pagar. Begitu Karli turun dari mobil yang sirenenya masih berbunyi, dia digampar ayahnya, dimarahi habis-habisan, dan diminta untuk tidak mengulangi lagi. Satu tahun setelah menjabat Wali Kota Banjarbaru, Abdoel Moeis dan keluarganya menempati rumah dinas jabatan yang baru selesai dibangun di Jalan Jenderal Ahmad Yani di jalan utama, penghubung kota Banjarmasin dan Martapura dengan kota-kota di hulu sungai dan lainnya. Sejak itu ibunda Karli dan dua adiknya, Yusfiansyah DARi bAnJARbARu ke SAleMbA 1 0 7
1 0 8 atau Yusfi dan Yuskariansyah atau Yuskar, ikut pindah ke rumah dinas. Sejak 1979, Karli tinggal di rumah pribadi keluarga di Jalan Karamunting Nomor 10, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, bersama kakak sepupunya, Nuriansyah. Sejak itu pulalah, Karli terbiasa membersihkan rumah, mencuci, memasak, dan menyetrika. Semuanya menjadi kegiatan rutinnya setiap hari. Pengalamannya memasak bertahun-tahun membuat Karli sampai sekarang dapat menebak dengan jitu dan persis masakan apa yang sedang dimasak oleh restoran atau pemilik rumah yang sedang dikunjunginya. Kuliah di Jurusan Biologi ui di salemba Setamat SMA pada 1980, Karli melanjutkan pendidikan ke Jurusan Biologi, Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam (FIPIA) Universitas Indonesia (yang belakangan berubah menjadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau FMIPA) melalui jalur undangan Proyek Perintis II. Karliansyah memilih jurusan Biologi karena sejak muda dia sudah tertarik dengan persoalan lingkungan. Di SMA, Karli mengenal istilah Ekologi (Biologi Lingkungan), dan ini makin menambah keingintahuannya di bidang lingkungan. Karli ingat pesan abah, "Kamu boleh sekolah di mana saja asal akses transportasinya mudah." Pada tahun 1980-an, belum ada akses transportasi udara dari Banjarmasin ke Bandung atau ke Yogyakarta, dua kota yang dikenal sebagai kota pelajar. Karena itulah Karli memilih kuliah di Jakarta. Melalui jalur sekolahnya, Karli mendapat undangan Proyek Perintis II dan langsung diterima di FMIPA-UI. Kampus UI pada masa itu berlokasi di Salemba, Jakarta Pusat. Ayah Karliansyah mencarikan rumah kos untuk putranya di dekat kampus, persisnya di Jalan Salemba Tengah Nomor 49. Selama tiga tahun pertama masa kuliah, Karli tinggal di situ dan dua tahun M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Karliansyah dan grup vokal Karamuz (kiri, atas). Karliansyah bersama teman-teman kuliahnya (kanan atas, dan tengah). Karliansyah bersama anggota Paduan Suara FMIPA Universitas Indonesia (bawah). DARi bAnJARbARu ke SAleMbA 1 0 9
1 1 0 terakhir pindah ke Jalan Paseban Nomor 41 sampai lulus dan diwisuda pada 1985. power Di sela-sela kuliahnya, Karli aktif mengikuti Paduan Suara yang FMIPA-UI. Di sini, suaranya kian terlatih dengan terukur. Karli juga pernah menjabat Ketua Komisariat Senat Mahasiswa (KSM) Biologi, FMIPA-UI, 1983-1985. Di sini, bakat kepemimpinannya mulai terlihat menonjol. Pelajaran Kehidupan dari Pergaulan di Rumah Kos Karli muda juga mendapatkan banyak ilmu dan pengetahuan dari pergaulannya dengan para penghuni rumah kos, selain dari bangku kuliah. Rumah kos tersebut juga dihuni para dokter spesialis yang mengambil program super spesialis di Fakultas Kedokteran UI, para pegawai BNI yang menimba tambahan pelatihan manajemen di Ratapan Anak Fakultas Ekonomi UI, dan beberapa artis film terkenal masa itu, di Perawan-perawan, Tiri antaranya Faradilla Sandy (pemeran anak dalam film , 1974) dan Nena Rosier (film Di rumah, Karliansyah mendapatkan pendidikan keluarga, termasuk pendidikan mental dan agama dari ayah dan ibunya. Di rumah kos, Karli bertemu banyak orang dengan latar belakang ekonomi, pendidikan, dan budaya yang beragam. 1981). Beberapa teman kos Karli, misalnya, putri pengusaha hotel di NTT, anak Wakil Gubernur Maluku, dan anak Kepala Pelni Medan. Setiap bulan mereka menerima kiriman uang jutaan rupiah (awal tahun 1980-an), sedangkan Karli hanya menerima Rp 50.000 per bulan di luar biaya kos (kos sudah termasuk makan dan cuci). Mereka hidup glamor dengan pakaian dan fasilitas mobil pribadi. Kalau Karli tidak kuat mental melihat cara kehidupan seperti itu, tidak mungkin dia bisa bertahan tinggal di rumah kos tersebut selama beberapa tahun. Pada akhir pekan, malam Sabtu atau malam Minggu, biasanya mereka mengajak Karli jalan-jalan dan makan di luar. Pada awalnya Karli merasa nyaman, tetapi lama-lama dia merasa risih dan malu karena setiap kali dia selalu dibayari. Untuk menghindari ajakan M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Karliansyah (kiri depan) bersama Ketua Jurusan Biologi, FMIPA-UI Prof.Dr. Indrawati Gandjar saat acara Wisuda Sarjana Biologi FMIPA Universitas Indonesia, 1985. teman-temannya pada akhir pekan, selepas magrib, Karli berpakaian rapi seolah akan bepergian ke suatu acara. Karli pamit ke teman- teman jetsetnya, setelah itu Karli berjalan dan nongkrong di warung tenda di Jalan Salemba Raya, di depan kampus UI. Setelah mobil teman-temannya terlihat lewat, Karli kembali lagi ke rumah kos. Karli mampu melewati "godaan" itu dengan selamat dan tidak silau dengan kehidupan glamor yang ditunjukkan teman-temannya. Rumah kos itu dihuni pula oleh dokter-dokter senior dari Bandung, Semarang, Surabaya, dan Medan yang sedang mengambil pendidikan superspesialis di Fakultas Kedokteran UI. Ada juga pegawai baru BNI dari berbagai daerah yang mengikuti kursus manajemen di Fakultas Ekonomi UI selama sembilan bulan. Situasi tersebut memacu dan memaksa Karli semakin serius belajar dan berupaya segera menyelesaikan pendidikannya. "Yang tua dan sudah mapan saja terus berupaya menimba ilmu dan terus belajar, mengapa saya tidak? Saya harus mengikuti jejak DARi bAnJARbARu ke SAleMbA 1 1 1
1 1 2 Karliansyah dengan pakaian adat Banjar. mereka," gumam Karliansyah, yang kemudian bertekad untuk menuntaskan pendidikannya sesegera mungkin Karli juga bertemu dengan dua bintang yang sedang naik daun ngobrol pada masa itu. Dengan bintang film Nena Rosier, Karli hanya sebatas santai saat menonton acara televisi di ruang tamu utama rumah kos. Biasanya selepas magrib, Nena Rosier dijemput. Nena Rosier lebih banyak menghabiskan waktunya di kamar kosnya. Adapun artis Faradilla Sandy sering ke rumah kos untuk menunggu jam kuliah bersama teman kuliahnya, Novi, di Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Novi tinggal di kamar kos yang bersebelahan dengan Karli. Karli melihat, tidak ada yang terlalu istimewa pada kedua artis tersebut. Pembelajaran yang diperolehnya adalah, "Saya tidak boleh merasa minder atau rendah diri dengan siapa pun karena masing- masing punya kelebihan dan juga kekurangan." M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Mulai Mengenal Tokoh-tokoh lingkungan hidup Di samping sebagai mahasiswa Biologi FMIPA-UI, Karli sejak 1983- 1989 bekerja sebagai staf tidak tetap di Pusat Penelitian Sumberdaya Manusia dan Lingkungan (PPSML) Universitas Indonesia. Saat itu PPSML UI dipimpin Prof. Dr. Ir. M. Soerjani (almarhum) yang menerapkan integritas dan kedisiplinan yang sangat tinggi. Prof. Dr. Ir. M. Soerjani adalah salah satu dosen dan pembimbing penelitian mahasiswa di Jurusan Biologi FMIPA-UI. "Beliaulah yang meminta beberapa mahasiswa, termasuk saya, ikut membantu kegiatan PPSML," ungkap Karliansyah. PPSML merupakan lembaga penelitian di bidang lingkungan. "Sangat cocok dan relevan dengan keinginan saya untuk memahami dan mendalami ilmu lingkungan. Banyak sekali kerja sama dalam dan luar negeri saat itu, khususnya dalam bentuk kegiatan lapangan di PPSML UI, yang menarik dan memberi kesempatan saya menimba ilmu dan pengalaman di bidang lingkungan," papar Karli. Dari Prof. Soerjani, Karli belajar banyak tentang bagaimana cara membuat makalah, memfotokopi, bahkan mendesain pelatihan Amdal. Melalui Prof. Soerjani juga Karli kemudian mengenal tokoh- tokoh nasional di bidang lingkungan hidup pada masa itu, di antaranya Prof. Dr. Ir. Otto Soemarwoto (Unpad), Prof. Dr. Ir. Soeratno Partoatmodjo, Prof. Dr. Ir. Gunarwan Soeratmo (IPB), Prof. Dr. Ir. Hasan Purbo (ITB), dan Prof. Dr. Sugeng Martopo (UGM). Bahkan Karliansyah mengenal baik Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup Prof. Dr. Emil Salim karena ditugasi Prof. Soerjani untuk mengantarkan buku-buku tentang lingkungan hidup setiap kali Kepala PPSML UI itu pulang bertugas dari luar negeri ke kompleks pejabat negara Widya Chandra di Jakarta Selatan. Pada saat-saat persiapan pelaksanaan dan menjelang upacara pembukaan Kursus Amdal, Karli sering kali harus bekerja di kantor PPSML-UI hingga larut malam, bahkan sampai menjelang pukul 01.00 dini hari, sementara pada masa itu kawasan Salemba masih tergolong rawan. Sering dia bertemu dengan kelompok pemuda DARi bAnJARbARu ke SAleMbA 1 1 3
1 1 4 yang sedang mabuk-mabukan di jalan. Karli sering kali mengacak- acak rambutnya sebelum pulang ke rumah kos dan membuka beberapa kancing bajunya agar terlihat lusuh dan terbebas dari gangguan. Karli pernah memukul pencopet dengan payung di bus kota nomor 40 jurusan Senen-Cililitan, tepatnya di depan Bioskop Rivoli. Karli membela diri saat pencopet tersebut menarik tasnya yang berisi buku bekas yang baru saja dibelinya di lapak buku-buku bekas di perempatan Senen. Setelah menceritakan kejadian yang dialaminya itu kepada beberapa teman di rumah kos, mereka semua kaget. "Kamu nekat, Li! Lain kali kamu harus hati-hati karena biasanya pencopet berkelompok dan tidak seorang diri," kata teman-temannya. Setelah lulus sebagai Sarjana Biologi UI tahun 1985, Karli mendapatkan kesempatan beberapa kali mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang lingkungan hidup (pendidikan lingkungan hidup dan metode penelitian) yang disponsori PPSML-UI. Pada 1987, Karli melanjutkan pendidikan di Program Studi Ilmu Lingkungan, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, dan lulus dua tahun kemudian, pada 1989. Saat itu Ketua Program adalah Prof. Dr. Ir. M. Soerjani. Karli juga beberapa kali mendapat kesempatan menjadi Tim Penyusun Studi Amdal di Jakarta dan kota-kota lainnya. Berjodoh dengan nastiti soertiningsih, Putri Dirjen Migas Karliansyah mengenal Nastiti Soertiningsih, yang akrab dipanggil Astit, sejak keduanya menimba ilmu di Jurusan Biologi FMIPA- UI. Pada 1988, PPSML-UI menggelar Kursus Metode Penelitian Lingkungan. Karli dan Astit peserta kursus tersebut. Dari sinilah awal percintaan mereka. Bahkan ketika melanjutkan pendidikan S-2, mereka mengambil program yang sama, yaitu Ilmu Lingkungan di UI. Sampai-sampai ibunda Astit berkomentar, "Kalian berdua ini kok semuanya serba sama!" M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Karliansyah dan Nastiti Soertiningsih (Astit) dalam acara Wisuda Magister Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, 1989. Hubungan percintaan terus berlanjut di sela-sela kegiatan penelitian dan penyelenggaraan kursus-kursus Amdal PPSML UI. Akhirnya Karli dan Astit bertunangan pada hari Sabtu, 4 Februari 1989, dan kemudian menikah pada Kamis, 27 Juli 1989. Nastiti Soertiningsih adalah putri kedua Ir. Wijarso, Dirjen Migas yang pertama, yang kemudian menjadi Staf Ahli Menteri bahkan sempat diperpanjang tiga tahun masa pengabdian Wijarso menjadi Staf Ahli Menteri di Departemen Pertambangan dan Energi (saat ini bernama Kementerian ESDM). Wijarso dikenal sebagai sosok yang jujur, sangat sederhana, dan disiplin. Karli bersyukur mendapatkan contoh dan bimbingan kejujuran, kesederhanaan, dan kedisiplinan dari tiga sosok yang dihormatinya, yaitu ayahnya, H. Abdoel Moeis; gurunya, Prof M. Soerjani; dan ayah mertuanya, Ir H. Wijarso. DARi bAnJARbARu ke SAleMbA 1 1 5
1 1 6 "Sikap dan perilaku kedua orang tua dan mertua saya yang selalu menanamkan kejujuran, kedisiplinan, kerja keras, dan kesederhanaan merupakan panutan yang menginspirasi dan mewarnai hidup saya selama ini," papar Karliansyah. Nastiti Soertiningsih lahir di Jakarta, dan belum pernah pindah dari Jakarta. Ibunya lahir di Rembang, Jawa Tengah, kemudian meneruskan masa kuliah di Fakultas Kedokteran UGM. Sedangkan ayahnya lahir di Jakarta dan menghabiskan masa remajanya di Jawa Timur dan Yogyakarta selama menyelesaikan masa kuliahnya di Fakultas Teknik UGM. Baik Karliansyah maupun Astit dibesarkan oleh orangtua yang mendidik mereka tentang kedisiplinan, kesederhanaan hidup, dan penghargaan kepada orang lain. Kesamaan itulah yang membuat keduanya merasa cocok satu sama lain. Mereka dibesarkan dengan latar belakang sama. Orangtua mereka sama-sama PNS yang mendidik anak-anak dengan keras, disiplin, dan jujur. Baik Karli maupun Astit sudah terbiasa mengikuti aturan ketat dari orangtua masing-masing. Karena keduanya sama-sama diatur oleh ibu dengan aturan yang sama, maka aturan yang sampai saat ini masih dipegang teguh mereka adalah sarapan bersama, yang menjadi bagian "aturan" kehidupan Karli dan Astit. "Kami berteman, bersahabat, dan melakukan kegiatan bersama. Kami sudah saling mengenal satu sama lain. Ketika kami menikah, tidak banyak yang harus kami lakukan untuk menyesuaikan diri. Kami sudah tahu sama tahu. Dari sisi ilmu, kami mendalami ilmu nyambung yang sama. Setiap kali saya berdiskusi dengan Karli, langsung ," cerita Astit. Jumlah mahasiswa Jurusan Biologi dalam satu angkatan tidak banyak. Saat itu, program Biologi yang menerima lulusan SMA pun juga belum lama dibuka. Sebelumnya hanya menerima mahasiswa tingkat sarjana muda sehingga banyak kegiatan perkuliahan dan praktik lapangan yang mereka lakukan bersama. Dalam mata kuliah pilihan, misalnya, mereka harus kuliah bersama di Lembaga Zoologi di area Kebun Raya Bogor. M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Karliansyah (foto bawah) dan Astit (foto atas) ketika melaksanakan penelitian lapangan bersama di Kepulauan Seribu, 1989, di sela- sela masa berpacaran. DARi bAnJARbARu ke SAleMbA 1 1 7
1 1 8 Karliansyah dan Astit saat acara pertunangan, Sabtu, 4 Februari 1989. Karliansyah dan Astit dalam resepsi pernikahan di Auditorium Manggala Wanabakti, Kamis 27 Juli 1989 M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn ex-officio Bagi Astit, Karli sosok yang memiliki jiwa pemimpin. Karli cukup lama menjadi Ketua Komisariat Biologi dan sebagai Ketua Senat FMIPA UI. Dia memiliki kharisma tersendiri dan mempunyai kesan baik, serta memberi masukan kepada adik-adik mahasiswa. Astit menilai Karli tidak berubah, tetap memegang komitmen on time dan konsisten dengan apa yang dia pegang. "Kalau A ya A. Tidak berubah," katanya. Karli selalu di mana pun berada. Semua tahu dan kenal karakter Karli. Karli dinilainya sangat peduli dan penuh perhatian pada keluarga dan terhadap semua orang. Salah satu contoh, jika pulang dari tugas Karli memastikan stafnya yang perempuan pulang ke rumah dengan selamat. Astit mengatakan sudah terbiasa ditinggal suaminya yang sering dinas ke luar kota. Dia memahami tugas Karli sebagai abdi negara. "Saya sudah siap menjalani kehidupan bersama suami yang menjadi abdi negara. Saya melihat contoh ayah dan ibu saya. Ternyata suami saya juga begitu. Sebagai istri PNS dan istri pejabat, saya harus menyesuaikan diri bagaimana bersikap dan mengambil keputusan. Namun itu tidak terlalu sulit karena sudah ada contoh dua perempuan hebat, yaitu ibu kandung dan ibu mertua, dalam kehidupan saya," papar Astit. Astit menegaskan, dalam melaksanakan pekerjaan selama di PPSML-UI, dia juga hanya mengerjakan proyek dari kantornya dan tidak pernah terlibat dalam pekerjaan dari perusahaan karena dia tidak ingin ada nastiti Bekerja di Psl ui, Karli di Perusahaan Konsultan Transmigrasi conflict of interest. Setelah lulus sebagai Sarjana Biologi FMIPA-UI, Astit bekerja di Pusat Penelitian Sumberdaya Manusia dan Ling kungan UI sampai pensiun. Sebelumnya Karli juga pernah bekerja paruh waktu di sana. Karena keduanya bekerja di bidang yang sama, kehidupan mereka sejalan. Inilah yang dirasakan Astit. DARi bAnJARbARu ke SAleMbA 1 1 9
1 2 0 M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Environmental Specialist Pada tahun 1989, Karli diterima bekerja di Konsultan Transmigrasi PT Trans Intra Asia sebagai . Selama dua tahun bekerja di PT Trans Intra Asia, Karli berhasil membantu menyelesaikan evaluasi lingkungan di lokasi transmigrasi Kuala Kuayan, Kalimantan Tengah, dan lokasi transmigrasi di Kota Bangun, Kutai Kartanegara, Labanan, Tanjung Redeb dan Salim Batu di Tanjung Selor, Kalimantan Timur. Banyak pengalaman yang tidak akan pernah dilupakan oleh Karliansyah selama bekerja di Trans Intra Asia ini. Salah satu contoh, untuk mencapai lokasi transmigrasi Kuala Kuayan di Kalimantan Tengah, Karliansyah harus naik pesawat Merpati Nusantara dari Jakarta ke Palangkaraya, kemudian berganti naik pesawat kecil Dirgantara Air Service (berkapasitas penumpang delapan orang) speed boat dari Palangkaraya ke Kota Sampit. Setelah itu, dia harus naik dari Sampit ke Paranggean sekitar 1,5 jam perjalanan selama tiga jam logging menyusuri sungai, dan terakhir naik truk dari Paranggean menuju Kuala Kuayan. Pada saat di lapangan di tengah hutan di Kuala Kuayan selama dua pekan, dia tidak bisa berkomunikasi dengan istri yang baru dinikahinya lima minggu. Karli baru dapat berkomunikasi dengan Astit setelah tiba di Kota Sampit. Itu pun harus menunggu koneksi sambungan interlokal yang sedikitnya membutuhkan waktu 50 menit. Pada 1991, Karli mengundurkan diri dari perusahaan konsultan Trans Intra Asia karena diterima bekerja di Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal). Di luar tugas sebagai PNS, sejak 1993 hingga 2005 Karliansyah juga dipercaya menjadi Ketua Ikatan Alumni (Iluni) Biologi Universitas Indonesia. DARi bAnJARbARu ke SAleMbA 1 2 1
Karliansyah dan Astit dalam acara resepsi pernikahan dalam adat Jawa (atas) dan adat Banjar (bawah). 1 2 2 M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Mukjizat Padang arafah Menggunakan jasa PT Patuna Mekar Jaya Tours & Travel, pada 8 Maret 2000 Karli dan Astit menuju Jeddah, Arab Saudi, untuk menunaikan ibadah haji. Setibanya di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, mereka harus antre di loket imigrasi khusus yang dibagi dalam dua jalur, kiri dan kanan. Karli dan Astit berada di jalur kiri pada posisi urutan ke 40-an. Pada awal proses petugas imigrasi memanggil jemaah secara berurutan dari kiri kemudian kanan dan begitu seterusnya. Menjelang urutan ke 30, petugas hanya memanggil jemaah yang berada di jalur kanan. Teman-temannya satu grup mengajak Karli dan Astit pindah ke jalur kanan. Setelah pindah ke kanan, tiba-tiba petugas berpindah memanggil jemaah yang berada di jalur kiri. Karliansyah dan Astit berfoto bersama di Padang Arafah, 15 Maret 2000. DARi bAnJARbARu ke SAleMbA 1 2 3
1 2 4 Melihat sudah lebih dari 25 orang jemaah di jalur kiri yang dipanggil, kembali teman-teman satu grupnya mengajak pindah ke jalur kiri. Tidak lama kemudian, petugas kembali berpindah memanggil jemaah dari jalur kanan. Tiba-tiba Karli tersadar dan ingat pesan ayah mertua, Ir. H. Wijarso, beberapa hari sebelum hari keberangkatan agar mereka sabar saat antre di Imigrasi. Akhirnya pada saat teman-temannya mengajak untuk pindah kembali ke jalur kanan, Karli menolak pindah. Dalam waktu tidak terlalu lama, mereka mendapat giliran dipanggil. Kalau dihitung urut dari awal, mungkin mereka mendapat giliran ke 150. "Andai saja sejak awal saya sabar mengikuti pesan maka tentu akan selesai lebih awal," pikir Karli saat itu. ayah mertua Empat hari sesudah mereka berada di Mekkah, Karli merasa sudah mengenal betul rute perjalanan dari hotel ke Masjidil Haram pulang pergi. Masih dini hari pada hari kelima, sebelum berangkat ke Masjidil Haram, Karli bertemu Astit di lobi hotel setelah selesai salat Subuh. Setelah semua rangkaian ibadah salat Subuh selesai, Karli bergegas kembali ke hotel. Sudah hampir satu jam bolak-balik, berputar-putar, Karli tidak juga menemukan lokasi hotel tempat dia menginap selama satu minggu terakhir. , janjian Akhirnya Karli kembali sadar dan langsung istighfar memohon ampun kepada Allah SWT karena telah sombong (merasa sudah , hanya dalam beberapa mengenal dan menguasai rute). saat terlihat hotel berada di sebelah kiri hanya berjarak kurang dari 100 meter. Akhirnya, Karli bertemu dengan Astit yang sudah menunggunya hampir satu jam. Subhanallah Pada tanggal 9 Zulhijjah sore (15 Maret 2000), mereka selesai mengikuti acara wukuf di Arafah sebagai puncak kegiatan ibadah haji. Seluruh jemaah haji Indonesia diminta berkumpul untuk mendengarkan ceramah Duta Besar RI untuk Republik Mesir, Prof. Dr. M. Quraish Shihab. Beberapa menit sesampai di tempat acara, tiba-tiba Karli bertemu dengan Dr. Sapta Nirwandar (waktu itu Deputi Bidang Kelembagaan Bapedal kemudian menjadi Wakil Menteri Pariwisata Kabinet Indonesia Bersatu II). M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Karliansyah dan Astit di Padang Arafah saat menunaikan ibadah haji, 15 Maret 2000. DARi bAnJARbARu ke SAleMbA 1 2 5
1 2 6 "Apa kabar Direktur Amdal?" sapa Sapta Nirwandar. "Alhamdulillah, sehat Bapak," sahut Karli. Pada awal Maret 2000, tiga bulan sepulang ibadah haji, di kantor, masih pagi hari, staf Karli, Sortawati Siregar yang akrab dipanggil Mbak Ota, tiba-tiba menghampiri Karli dan mengatakan bahwa teman-teman satu bus angkutan pegawai yang ditumpanginya ribut menyatakan bahwa Karli akan diangkat menjadi Direktur Amdal. Karli hanya tertawa karena tidak mungkin itu terjadi mengingat pangkatnya masih Penata Golongan III/C. Untuk menduduki jabatan Direktur (Eselon II), minimal dia harus berada di golongan IV/B atau Pembina Muda. Pada 21 Juni 2000, Dr. Alexander Sonny Keraf, Menteri Negara Lingkungan Hidup Kabinet Persatuan Nasional selaku Kepala Bapedal, memerintahkan dan mengangkat Karliansyah sebagai Pelaksana Tugas Direktur Amdal, Bapedal. Masih dalam suasana percaya dan tidak, Karliansyah teringat sapaan Sapta Nirwandar di Padang Arafah, "Apa kabar Direktur Amdal?" Rupanya apa yang disampaikan Sapta Nirwandar pada saat itu, pada hari yang luar biasa dan di tempat yang sangat luar biasa, diijabah oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Bilamana Tuhan Yang Mahakuasa berkehendak semuanya mudah terjadi. I Have a Dream Seandainya Karliansyah dilahirkan kembali, dia memohon untuk dilahirkan sebagai Karliansyah seperti dirinya saat ini dengan I Have a perilaku yang jauh lebih baik. Dream If Tomorrow Never Comes Karli paling senang mendengar dan menyanyikan lagu Bunga Mawar yang dinyanyikan yang dibawakan penyanyi oleh Westlife, Ronan Keating, dan lagu lawas Tetty Kadi. Ketiga lagu lama ini menginspirasi Karli untuk selalu segera berbuat yang terbaik dan menyelesaikan masalah. "Karena kita tidak tahu apakah besok kita masih diberi umur panjang untuk hidup. M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Karliansyah menyalurkan hobi menyanyi. Karliansyah menyanyi bersama Menteri LHK dan Sekjen LHK. Namun, sebagai manusia normal, saya juga berharap agar mimpi dan apa yang telah dilakukan, hasil perbaikannya segera dapat dinikmati," ungkapnya. DARi bAnJARbARu ke SAleMbA 1 2 7
1 2 8 Karliansyah Panutan Keponakan Ratna Wulan Sari (37), keponakan Karliansyah, mengaku pamannya adalah inspirasinya sejak kecil. Dia suka membaca buku sejak SD karena membaca buku-buku di lemari buku pamannya. Ratna melihat sang paman bisa masuk perguruan tinggi negeri. "Ternyata anak Kalimantan juga bisa masuk UI," pikirnya waktu itu. Dengan keyakinan itulah Ratna mendaftarkan diri ke Fakultas Teknik Industri UGM dan diterima sebagai mahasiswa angkatan tahun 2000. "Buat saya, Om Karli menginspirasi saya sejak kecil," katanya. Ratna mengaku pamannya sangat berarti dalam kehidupannya. Karena ayah Ratna meninggal ketika dia masih kuliah semester I, care Om Karli sudah menjadi ayahnya. Ibu Ratna adalah kakak kandung banget," Karliansyah. "Om Karli ada di setiap kehidupan saya. Beliau ungkap Ratna. Dia mengaku tidak bisa kuliah di UGM jika bukan karena pamannya yang membantu mengurusinya. Jika sedang bertugas di Yogyakarta, Om Karli menyempatkan diri ke rumah kosnya dan mengajaknya makan bersama. "Kalau Om tak sempat ke rumah kos, saya diminta menyusul ke hotel tempatnya menginap. Beliau selalu memastikan saya tiba dengan selamat," cerita Ratna. Setelah Ratna lulus dari UGM dan bekerja di perusahaan swasta, Suntory Garuda-perusahaan patungan Garuda Food dengan perusahaan Jepang Suntory - Om Karli memastikan bahwa rumah kosnya adalah tempat yang aman. Ratna masih memiliki tiga saudara lainnya, sedangkan ibunya adalah ibu rumah tangga biasa. "Betapa banyak utang budi saya kepada Om Karli," ungkap Ratna yang menikah dengan Susilo Hadi. Ratna menceritakan pernah bertugas di Pati, Jawa Tengah, ikut teman-temannya pulang dan tiba tengah malam di Jakarta. Setiba di rumah pamannya, Ratna dimarahi. nungguin kamu," kata Karliansyah kepada keponakan yang sudah dianggapnya sebagai "Kamu tahu, Om dan Tante tak bisa tidur M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Karliansyah dan istrinya berfoto bersama keponakannya, Ratna Wulan (kanan), dan suami serta putra- putrinya. Karliansyah dan Astit sudah menganggap Ratna Wulan sebagai anak sendiri. DARi bAnJARbARu ke SAleMbA 1 2 9
1 3 0 putrinya sendiri. Pamannya ikut bertanggung jawab atas kehidupan Ratna. Ratna melihat pamannya sering kali tidak memikirkan diri sendiri, tetapi lebih memikirkan banyak orang. "Bukan hanya memikirkan keluarga, tetapi juga semua orang," katanya. Ratna juga menilai, Om Karli dan Tante Astit tetap hidup sederhana dan tidak berlebihan meskipun memegang jabatan tinggi di KLHK. "Semoga saya dan suami dapat menjadikan mereka berdua sebagai panutan," kata Ratna yang mengagumi sang paman. inspiring. Susilo Hadi, suami Ratna Wulan Sari, mengungkapkan hal "Beliau sering yang sama. Dia menilai Paman Karli sosok mengutamakan orang lain. Dari sisi kedisiplinan, diacungi jempol. Beliau , eksekusi bagus sekali. Beliau sangat sayang dengan anak-anak kami," kata Susilo, alumnus IPB, dan mengenal Ratna 12 tahun yang lalu ketika sering menemui Ratna di rumah pamannya. on-planning well prepared. Segala sesuatu
M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn TiGa Sebelas Tahun Menekuni Amdal
1 3 2 Pada tahun 2003, tepat usia 17 tahun pelaksanaan Amdal (1986-2003), Karliansyah dan timnya mengevaluasi secara acak kualitas 33 dokumen Amdal dari berbagai kabupaten dan kota, provinsi, dan sektor. Hasilnya mencengangkan sekaligus memprihatinkan. Hanya 21 persen dokumen Amdal berkualitas baik, sedangkan 79 persen berkualitas buruk dan sangat buruk. M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Tiga syarat Emil salim Muhammad Rizali Karliansyah diterima di Badan Pengendalian Dampak Lingkungan atau Bapedal pada tahun 1991, beberapa bulan setelah Bapedal dibentuk. Pada masa itu, Menteri Lingkungan Hidup merangkap Kepala Bapedal pertama adalah Prof. Emil Salim, dibantu dua Deputi, yaitu Deputi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Nabiel Makarim dan Deputi Bidang Pengembangan Paul L. Coutrier. Karliansyah ditempatkan di bawah Deputi Bidang Pengembangan, menjadi staf Direktorat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) bersama Widodo Sambodo dan Laksmi Dhewanti (saat ini menjabat Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Internasional). Karena Bapedal baru berjalan beberapa bulan, banyak peraturan yang masih kosong. Direktorat Amdal membawahkan dua subdirektorat (subdit), yaitu Subdit Pengembangan dan Subdit Evaluasi. Tugas Karliansyah di Subdit Pengembangan di antaranya mengembangkan beberapa panduan pedoman teknis untuk Amdal. Tiga minggu setelah menjadi staf Bapedal, Karliansyah dan 10 orang lainnya, tiga dari Deputi Pengembangan dan delapan dari Deputi Pengendalian Pencemaran, dipanggil Emil Salim. "Apakah kalian sudah siap menjadi PNS di Bapedal?" tanya Emil Salim. Semua yang hadir menjawab, "Siap, Pak!" "Jika kalian sudah siap, ada tiga syarat untuk bekerja di Bapedal. Pertama, jangan bermimpi Anda menjadi orang kaya. Kedua, Anda harus bersiap untuk tidak disenangi orang banyak, bisa masyarakat, bisa pengusaha. Ketiga, Anda harus siap-siap dimusuhi sektor lain sedangkan tugas kita mengerem," papar Emil Salim. yang nge-gas, SebelAS TAhun Menekuni AMDAl 1 3 3
1 3 4 "Kalau kalian sudah siap dengan tiga syarat ini, silakan Anda bekerja di sini," sambung Emil. Tiga syarat yang disampaikan Emil Salim ini kemudian menjadi modal dasar bekerja bagi staf Bapedal dan Kementerian Lingkungan Hidup sampai saat ini. Tiga aspek Digarap satu Tangan Ketika Karliansyah dan beberapa temannya bergabung dengan Bapedal, salah satu pendahulunya, R.J. Damopolii (alm), Kasubdit di Direktorat Amdal, sudah mempersiapkan beberapa panduan terkait Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 1986 tentang Amdal. Salah satunya menyebutkan kapan rencana kegiatan diwajibkan ikut Amdal, seperti tercantum dalam Keputusan Menteri (Kepmen) No. 49/1987. Selain itu sudah ada pedoman penyusunan Amdal dalam Kepmen No. 50/1987 yang memuat cara menyusun studi Amdal, tahapan, dan syarat-syaratnya. Amdal merupakan hasil studi bagi pengambilan keputusan. significant impact Amdal adalah kajian terhadap kegiatan industri yang berdampak signifikan ( ). Jika ada industri besar tetapi dampaknya tidak signfikan, industri tersebut tidak membutuhkan dokumen Amdal. Sebaliknya, jika ada industri yang kecil tetapi berdampak signifikan, industri tersebut wajib memiliki dokumen Amdal. Untuk memberi kepastian hukum kepada investor, KLH membuat daftar kegiatan wajib Amdal yang memuat jenis industri yang wajib melaksanakan Amdal. Ketika PP No. 29/1986 diterbitkan, sudah banyak kegiatan industri berjalan di Indonesia. Karena itu, dibuatlah Pedoman Penyusunan Studi Evaluasi Mengenai Dampak Lingkungan (Semdal) yang berlaku untuk ribuan perusahaan yang sudah beroperasi pada saat PP No. 29/1986 dikeluarkan. Di seluruh dunia, dokumen Amdal untuk perencanaan ke depan. Karena itu, Semdal harus memiliki batas waktu. Kepmen No. 52/1987 mengatur bahwa studi Semdal berakhir pada Juni 1992. M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Sejak Karliansyah dan kawan-kawannya bergabung dengan Bapedal tahun 1991 hingga 1992, dia selalu sibuk mengurusi dokumen Amdal. Hampir setiap hari dia menghadiri undangan untuk penilaian dokumen Amdal atau Semdal di departemen (kementerian) dan lembaga. Mengingat jumlah departemen/ lembaga relatif banyak, tugas mereka dibagi-bagi. Karliansyah mewakili Bapedal di tiga departemen dan lembaga, yaitu Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi, serta BPPT. Dua temannya, Widodo dan Laksmi, juga mendapat tugas yang sama di instansi berbeda. Dalam satu minggu, tiga sampai empat hari, mereka selalu disibukkan mengikuti penilaian Amdal di masing-masing departemen atau lembaga yang menjadi tanggung jawab mereka. Banyak sekali dokumen Semdal yang harus dinilai, terutama industri dan perusahaan yang sudah berjalan. Dari pengalaman menilai dokumen Amdal dan Semdal, Karliansyah melihat ada yang aneh. Unsur pembangunan terbagi tiga, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Tetapi dokumen Amdal berada di satu tangan. Misalnya, perencanaan industri ada di Kementerian Perindustrian, pemberian izin juga oleh kementerian yang sama, sedangkan pengawasan dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian. Di Kementerian Pertambangan dan Energi pun tiga aspek ini berada di satu tangan. Karliansyah melihat ini sebagai sesuatu yang tidak tepat. Karena jika ketiga aspek tersebut ditangani satu pihak, ada kecenderungan sejumlah oknum menyalahgunakan wewenang. Dokumen Amdal akhirnya sekadar formalitas. Karliansyah dan kawan-kawannya di Bapedal/Kementerian Lingkungan Hidup harus memastikan studi Amdal betul-betul ilmiah agar dapat menjadi bahan bagi pengambil keputusan. Selama melaksanakan tugas, mitra utama KLH hanya dua, yaitu pakar dari universitas yang menjadi anggota tidak tetap dan anggota lembaga swadaya masyarakat (LSM), salah satu yang aktif adalah Wahana Lingkungan Hidup (Walhi). Tiga kekuatan ini menjadi SebelAS TAhun Menekuni AMDAl 1 3 5
1 3 6 penyeimbang kegiatan di departemen (kementerian) agar studi Amdal dapat menjadi alat bantu bagi pengambilan keputusan. Tiga Jenis Kursus amdal Tenaga penyusun Amdal dibutuhkan mengingat banyaknya industri dan perusahaan yang sudah beroperasi sebelum PP No. 29/1986 diterbitkan. Pada 1991, pada masa Emil Salim, dibuat aturan tentang kualifikasi penyusun Amdal. Apa saja syarat yang harus dipenuhi bagi peserta kursus Amdal agar dapat menyusun studi Amdal. Pada 1992, Prof. Emil Salim menandatangani peraturan tentang pedoman pelaksanaan kursus Amdal yang membaginya ke dalam tiga jenis. Pertama, kursus dasar-dasar Amdal selama dua minggu. Peserta kursus ini mendapatkan pengetahuan dasar tentang fungsi Amdal, proses, dan sistem pengambilan keputusan. Kedua, kursus penyusun Amdal (untuk konsultan dan masyarakat) selama tiga bulan. Dalam kursus ini, peserta mendapatkan pengetahuan tentang teknik penyusunan dokumen amdal, aspek-aspek yang harus diperhatikan, keterwakilan dalam musim hujan dan kemarau. Kajian harus meliputi berbagai aspek dari fisik, kimia, biologi, sosial, ekonomi, hingga aspek budaya. Ketiga, kursus penilai Amdal bagi PNS, pegawai departemen (kementerian), lembaga yang bertugas melakukan penilaian amdal, termasuk anggota LSM yang menjadi anggota tidak tetap di Komisi Amdal. Kualifikasi penyusun Amdal inilah yang diatur ketika Emil Salim menjabat Menteri Lingkungan Hidup merangkap Kepala Bapedal. "Gubernur" amdal Pada 1992, belum genap satu tahun bekerja sebagai staf Direktorat Amdal, Karliansyah mendapat tugas dari Direktur Amdal, Dr. Ir. Rusdian Lubis, untuk menghadiri Rapat Kerja Gubernur Lampung dengan para bupati dan wali kota se-Provinsi Lampung di Bandar Lampung. M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn "Mohon maaf, Pak. Ini kan Rapat Kerja Gubernur Lampung dengan bupati dan wali kota. Selayaknya Bapak Direktur atau sekurang-kurangnya Kepala Subdirektorat Amdal Pak R.J. Damopolii atau Pak Bambang Purwono yang harus hadir," kata Karliansyah menyampaikan protes kepada Rusdian Lubis. "Pak Karli kan Gubernur Amdal," sahut Rusdian Lubis sambil tersenyum. "Besok Pak Karli berangkat dan sebelum acara dimulai, temui langsung Pak Nabiel Makarim," lanjutnya. Nabiel Makarim adalah Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Bapedal. Karliansyah berangkat ke Bandar Lampung dengan pesawat dari Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta. Setibanya di Bandar Lampung, dia menuju hotel di Pantai Pasir Putih, tempat acara raker berlangsung. Karliansyah melaporkan ke Nabiel Makarim bahwa dia staf Amdal dan ditugasi mewakili Direktur Amdal, Rusdian Lubis. Raker dibuka Gubernur Lampung, Poedjono Pranyoto, dan dilanjutkan dengan presentasi pembicara kunci Nabiel Makarim. Setelah Nabiel, giliran Karliansyah menyampaikan materi "Kebijakan Pelaksanaan Amdal". Materi yang disampaikan Karliansyah mendapat respons positif dari peserta raker. Hampir 80 persen pertanyaan para bupati dan wali kota yang ditujukan kepada Karliansyah seputar pelaksanaan Amdal di daerah dapat dijawabnya dengan tuntas. Satu minggu setelah acara raker di Lampung, Nabiel mendatangi ruang kerja staf Amdal. "Mana staf Amdal yang orang Banjar itu?" tanya Nabiel. Sejak saat itulah, Nabiel Makarim sering memanggil Karliansyah untuk mendiskusikan berbagai persoalan terkait dengan Amdal. semua semdal Belum siap Pedoman Penyusunan Studi Evaluasi Mengenai Dampak Lingkungan (Semdal) yang berlaku untuk ribuan perusahaan yang sudah beroperasi pada saat PP No. 29/1986 dikeluarkan berakhir 5 Juni 1992. Menteri Emil Salim kemudian mengundang sekjen semua SebelAS TAhun Menekuni AMDAl 1 3 7
1 3 8 departemen (kementerian) dan lembaga pemerintah, yang saat itu merangkap ketua Amdal di masing-masing instansi. "Saudara sekalian, Semdal akan berakhir 5 Juni 1992. Saya minta informasi dari para sekjen, bagaimana status Semdal di masing- masing departemen dan lembaga?" tanya Emil Salim. Pada masa itu, di Departemen Pariwisata, Pos, dan Teleko- munikasi (Deparpostel) ada 24 Semdal yang harus diselesaikan, sementara di Departemen Perindustrian masih ada 799 Semdal. Di Departemen Pertambangan dan Energi juga masih ada 174 Semdal yang menunggu penyelesaian. "Oke, apakah semua Semdal tersebut dapat diselesaikan pada 5 Juni sesuai batas waktu?" tanya Emil Salim. Semua peserta rapat mengangkat tangan dan serempak menjawab, "Kami tidak sanggup, Pak Menteri. Kami minta ditunda." Akhirnya disepakati batas waktu penyelesaian Semdal ditunda sampai 31 Desember 1992. uKl dan uPl: setengah Jam selesai Mengantisipasi persoalan tiga aspek ditangani satu departemen yang dapat disalahgunakan oknum, Kementerian Lingkungan Hidup kemudian mengajukan perubahan PP No. 29/1986 menjadi PP No. 51/1993. Menteri Lingkungan Hidup pada periode ini adalah Ir. Sarwono Kusumaatmadja. Berdasarkan pengalaman selama ini, KLH melihat banyak dokumen Amdal dan Semdal yang dibuat dalam kurun waktu antara 1986 dan 1992 hasil rekomendasinya sama semua. "Buat apa studi Amdal rencana kegiatan seperti ini dibuat jika rekomendasinya sama? Jawabannya sudah diketahui," kata Karliansyah kesal. Dalam PP No. 51 /1993 diatur tentang jenis industri yang wajib memiliki dokumen Amdal. Di luar itu, cukup memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL). Dokumen UKL-UPL hanya ada di Indonesia. M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Untuk memudahkan investasi, yang diatur adalah persyaratan dan rambu-rambu standar. Industri yang berdampak terhadap lingkungan misalnya, memiliki lima parameter yang harus dikaji. Dalam UKL dan UPL, lima parameter itu yang dikaji dalam bentuk kuesioner. Salah satu contoh, hotel melati yang memiliki sekian kamar. Satu orang menggunakan air sekian liter dikalikan jumlah kamar. Kira-kira sumber air dipenuhi dari mana? Ada berapa tempat duduk di restoran hotel Anda? Sampahnya akan dibuang ke mana? Dalam waktu setengah jam proses ini selesai. Ini menjadi harapan yang tertuang dalam PP No. 51/ 1993. Dalam PP No. 29/1986 sebelumnya, Karliansyah melihat industri semen, misalnya, diwajibkan membuat beberapa dokumen Amdal di berbagai departemen (kementerian). Dokumen Amdal untuk industri misalnya dibahas di Departemen Perindustrian. Dokumen Amdal untuk penambangan -nya dibahas di Departemen Pertambangan. Mempersiapkan dua dokumen tersebut membutuhkan waktu, tenaga, dan dana sehingga menyulitkan pengusaha. Oleh karena itu, melalui PP No. 51/1993 dipermudah melalui pendekatan Amdal Kegiatan Terpadu. quary Dalam PP No. 51/1993, KLH melakukan beberapa pendekatan. Terhadap kegiatan tunggal, seperti Amdal untuk hotel di atas 200 kamar, yang diwajibkan adalah Amdal kegiatan tunggal. Bila ada pengusaha yang akan membangun industri semen, pengusaha tersebut cukup membuat Amdal kegiatan terpadu, yang di dalamnya tercantum analisis industri semen dan sumber tambang. Dokumen Amdal ini dinilai oleh Komisi Amdal di Bapedal. Ada kepastian hukum bagi pengusaha, juga efisiensi waktu dan energi. Karliansyah dan rekan-rekannya pada masa itu sering menerima quary keluhan dari sejumlah pengusaha. "Pak, kami sudah membangun industri di kawasan industri, masak diwajibkan membuat Amdal lagi? Semacam Amdal di dalam Amdal," ungkap Karliansyah menirukan komplain sejumlah pengusaha. SebelAS TAhun Menekuni AMDAl 1 3 9
1 4 0 Karena itu, dalam PP No. 51/1993 dikenal Amdal Kawasan. Terhadap pengusaha yang mendirikan industri di kawasan industri, mereka tidak diwajibkan membuat Amdal lagi, tetapi penanggung jawab kawasan industrilah yang diwajibkan membuat Amdal Kawasan. Penanggung jawab ini yang membuat standar untuk semua perusahaan yang masuk dalam kawasan industrinya, seperti standar tentang air, emisi, dan lainnya. Jika suatu hari terjadi masalah, pengelola kawasanlah yang bertanggung jawab. Selain kawasan industri, hal serupa juga berlaku untuk penanggung jawab kawasan pariwisata dan kawasan berikat. Selain itu, PP No. 51/1993 juga memuat pendekatan dengan Amdal Regional, yang diterapkan pada rencana kegiatan pembangunan sesuai tata ruang kota di masing-masing provinsi. Salah satu contoh adalah Amdal reklamasi pantura Jakarta, yang di dalamnya terdapat banyak kegiatan multisektor, tetapi yang dibutuhkan hanya satu Amdal. Empat pendekatan pelaksanaan Amdal ini dibuat dengan harapan agar proses investasi bisa berjalan baik. Selain mendapatkan kepastian hukum, investor mendapatkan pelayanan yang cepat, database ringkas, dan mudah, namun lingkungan tetap terjamin. KLH mulai berjalan. KLH memiliki data lengkap Amdal yang ditangani Komisi Amdal DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah. Amdal yang dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga pemerintah juga lengkap. Pada 1993, sistem Database Belajar dari Jepang dan Australia, KLH melihat hanya 50 persen kegiatan yang wajib Amdal. Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan DPR RI pada tahun 2020, kegiatan wajib Amdal memang terbatas untuk industri yang berdampak signifikan. Amdal masih tetap diwajibkan, tetapi hanya berlaku untuk kegiatan yang memiliki risiko tinggi. Kegiatan yang berisiko menengah dan rendah cukup dengan persyaratan standar, yang dikenal sebagai UKL dan UPL. M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn amdal Bukan sekadar Formalitas Karliansyah prihatin menemukan kenyataan masih banyak orang yang melaksanakan Amdal, tetapi tidak tahu atau belum tahu makna esensi Amdal. Padahal, dalam peraturan pemerintah jelas disebutkan bahwa Amdal adalah bagian dari studi kelayakan. Artinya, jika ada investor datang untuk membangun industri, dia harus yakin dulu industri tersebut layak secara teknis atau tidak, layak secara ekonomis atau tidak. Investor juga harus mengetahui, dari aspek lingkungan aman atau tidak. Karena itu, semua menjadi modal aset dari produksinya. Karliansyah berharap investasi di sustainable Indonesia bukan hanya layak teknis dan ekonomis, melainkan juga , berkelanjutan, karena ditopang oleh sumber daya alam dan lingkungan yang ada. Oleh karena itu, seharusnya pemilik kegiatan dan konsultan Amdal sebagai penyusunnya wajib melaksanakan Amdal secara tuntas. Mereka sudah mampu memprakirakan dampak kegiatan ini dan teknologi penyelesaiannya. "Sepanjang ada obatnya, ada teknologinya, go ahead 1 , silakan," kata Karliansyah. Makna dan esensi Amdal sering dilupakan investor dan penyusun Amdal. Karliansyah acap menemukan di lapangan tidak sedikit Amdal-amdal yang dibuat hanya sebagai prasyarat atau formalitas belaka. Padahal tujuan mulia Amdal adalah kalau dilaksanakan sesuai tahapan dan prosedur, kegiatan tersebut akan berkelanjutan. Sudah seharusnya konsultan Amdal pada saat menyusun dokumen Amdal tidak hanya memprakirakan dampak dan mengevaluasi, tetapi juga memberikan solusi, teknologi yang bisa digunakan, dan memperbaiki proses sehingga hambatan atau komplain masyarakat yang kemungkinan terjadi di kemudian hari dapat diredam karena sejak awal sudah ditelaah. Karliansyah juga melihat persetujuan Amdal dibuat begitu saja dan sering kali apa yang dipersyaratkan hasil Amdal malah tidak dilaksanakan. Oleh karena itu, dalam PP No. 51/1993 disebutkan bahwa 1 Diolah dari wawancara penulis dengan karliansyah, 5 november 2020. hasil Amdal menjadi persyaratan perizinan. Ternyata dalam SebelAS TAhun Menekuni AMDAl 1 4 1
1 4 2 pelaksanaannya persyaratan ini juga tidak berjalan dengan baik. Pada 1999, revisi PP tentang Amdal kembali dilakukan, menjadi PP No. 27/1999. Di sini, izin lingkungan mulai menjadi prasyarat izin usaha yang wajib dilaksanakan. Karliansyah kemudian melihat Amdal menjadi berat bebannya. Bapedal menemukan, dari 27 provinsi (saat itu), provinsi yang sudah memiliki Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) baru sekitar 20 persen. Amdal menjadi instrumen untuk mengukur daya dukung lingkungan. Namun yang menjadi persoalan, Amdal menjadi beban berat bagi investor karena biaya yang dikeluarkan relatif lebih besar. Padahal ini seharusnya menjadi tugas pemerintah. Sejak PP 27/1999 diterbitkan, Bapedal mulai mencoba kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) atau di luar negeri dikenal (SEA). Kajian ini sebagai menyasar pada bagian "hulu" dan untuk memberi kepastian hukum sebelum proyek dilaksanakan. Program kebijakan, misalnya, harus diasesmen dulu dampaknya seperti apa. Saat ini KLHS sudah dilaksanakan di berbagai tempat. lnG Tangguh di Papua dan Pelibatan Masyarakat Strategic Environmental Assessment Pada tahun 2000, ketika Alexander Sonny Keraf menjabat Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Bapedal, Karliansyah menerima amanah sebagai Pelaksana Tugas Direktur Amdal Bapedal, padahal pada saat itu pangkatnya masih III c. Belum ada pegawai berpangkat III c menduduki jabatan eselon II. Karena itu, Karliansyah menjabat sebagai Pelaksana Tugas. Sonny Keraf berpendapat, Amdal akan berhasil jika masyarakat diajak berperan bersama. Muncullah keputusan tentang pelibatan masyarakat dalam Amdal. Masyarakat di sekitar lokasi diajak bicara dan berdiskusi, "Pak, di sini akan dibangun industri A, B, C. Apa pendapat Anda?" Dengan PP No. 27/1999 mulailah dikenal keterlibatan masyarakat dalam Amdal, yang diatur oleh Peraturan Kepala M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Bapedal. Bagaimana masyarakat di sekitar lokasi kegiatan diberi akses, apa harapan mereka pada saat proyek dibangun. Kebijakan Sonny Keraf ihwal pelibatan masyarakat dalam Amdal diterapkan untuk kali pertama pada proyek Amdal LNG Tangguh di Papua. Bisa dibayangkan upaya melibatkan masyarakat cukup rumit mengingat banyak sekali suku dan anak suku di Papua. Karliansyah sebagai Pelaksana Tugas Direktur Amdal turun tangan langsung menangani ini. Dia harus berhadapan dengan industri yang sangat kompleks. Di sisi lain, di Papua, banyak sekali suku dan raja yang harus dilibatkan jika dia berpedoman pada Amdal. Ketika Karli mempersiapkan Amdal LNG Tangguh di Papua, dia mencatat sedikitnya 13 kepala suku dan delapan raja harus diundang. Mengingat kegiatan Amdal dibebankan pada APBN, Karli berpikir jika Bapedal harus menghadirkan semua kepala suku dan raja dari Papua, berapa biaya yang harus dikeluarkan Bapedal saat itu? Atas seizin Deputi IV Isa Karmisa, Karliansyah kemudian melapor ke Menteri Sonny Keraf. "Pak Menteri, terkait dengan Amdal LNG Tangguh, boleh tidak kalau penilaian dilakukan dua kali?" "Maksudnya bagaimana?" tanya Sonny Keraf. "Begini Pak. Ada 13 kepala suku dan delapan raja yang harus dilibatkan. Kalau satu orang biayanya Rp 5 juta, kita tak punya dana sebanyak itu untuk membiayainya," jelas Karliansyah. Sonny Keraf kemudian menyetujui pendapat Karliansyah. Bersama pemrakarsa British Petroleum (BP) dan Pertamina, Bapedal kemudian menggelar pertemuan dengan kepala suku dan raja di sekitar lokasi LNG Tangguh. Pertamina menyerahkan urusan penginapan raja dan kepala suku kepada Biro Lingkungan Hidup pemda setempat. Esok malamnya, pintu kamar Karliansyah diketuk karyawan British Petroleum. "Pak Karli, ini ada masalah," katanya dengan wajah bingung. SebelAS TAhun Menekuni AMDAl 1 4 3
1 4 4 "Ada apa?" tanya Karliansyah. "Para kepala suku dan raja berantem . Ribut," papar pegawai BP itu. Setelah Karliansyah turun tangan, dia menilai kawan-kawannya di Biro Lingkungan Hidup kurang mendalami budaya Papua. Akar masalahnya adalah para kepala suku dan raja ditempatkan di hotel melati yang memiliki tempat tidur bertingkat. "Lho, sama-sama kepala suku, kok satu di atas, satu di bawah?" tanya mereka yang mendapatkan tempat tidur di bawah. Mantan Rektor Universitas Cendrawasih, Prof. Kafiar, akhirnya membantu mendamaikan dan menyelesaikan persoalan ini sehingga proses penilaian Amdal LNG Tangguh di Kota Jayapura berjalan lancar. Dalam dialog dengan masyarakat sekitar LNG Tangguh, semua yang diungkapkan warga hal yang wajar. Misalnya, "Lho Pak, kalau akses kami dibatasi, dulu kami ke makam cukup berjalan kaki. Kok sekarang kami harus memutar?" Pertanyaan lainnya tentang mata pencaharian warga sebagai nelayan, "Kalau wilayah itu tertutup, bagaimana kami harus mencari ikan?" Lalu muncul gagasan, perusahaan membantu warga setempat mendapatkan kapal motor untuk melaut. Perusahaan juga menyediakan gudang untuk pendinginan ikan dan udang. Selama ini, nelayan hanya mengambil ikan, tetapi terpaksa membuang udang yang terjaring. Berbagai permasalahan yang terungkap dalam dialog dengan masyarakat diselesaikan perusahaan. Kompensasi ganti untung yang diterima masyarakat pun memuaskan. Karliansyah berpendapat, sepanjang tahapan prosesnya baik, masyarakat diajak dialog, semuanya akan beres. Memang prosesnya relatif lebih lama, tetapi lebih karena sejak awal, masyarakat dilibatkan. Keluhan yang disampaikan, sepanjang merupakan kebutuhan bersama, dapat diselesaikan dengan baik. smooth Contoh Amdal LNG Tangguh di Papua harus menjadi contoh bagi pelaksanaan Amdal lainnya. Pelibatan masyarakat yang dikhawatirkan akan menghambat dan membatalkan proyek, M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn tidak terbukti. Sampai sekarang, LNG Tangguh tak menimbulkan 2 persoalan. Karliansyah mengakui ada "pemain luar" (bukan warga setempat) yang sering memicu persoalan, yang menuntut duduk di kursi komisaris perusahaan, bukan sesuai kebutuhan masyarakat. Masalah ini dihadapi sejumlah perusahaan sehingga situasi tersebut malah memperlambat proses Amdal. "Penumpang-penumpang gelap" inilah yang sering kali menyebabkan proses Amdal bermasalah. Pedoman penyusunan Amdal di wilayah pesisir dan laut dikembangkan pada masa Menteri Alexander Sonny Keraf. Pakar lingkungan IPB, Dr. Ir. Soeryo Adiwibowo dan Prof. Rokhmin Dahuri, sangat berperan besar dalam penyusunan Amdal wilayah pesisir dan laut ini. "amdal Menyusul" di Proyek Pemerintah Karliansyah mengamati mutu Amdal dari tahun ke tahun semakin menurun. Kesan ini diperolehnya ketika melihat Amdal proyek- proyek swasta berjalan baik, tetapi yang dibangun pemerintah justru melanggar. Setelah ditelusuri, ternyata penyebabnya biaya penyusunan Amdal baru keluar pada tahun yang sama. Kegiatan sudah berjalan, Amdal baru menyusul. Menteri Alexander Sonny Keraf kemudian menulis surat ke Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang meminta agar dialokasikan biaya penyusunan Amdal bagi proyek-proyek pemerintah. Biaya itu harus ada satu tahun sebelum proyek fisik dibangun. Sejak saat itu, mutu Amdal proyek-proyek pemerintah sejajar dengan proyek-proyek swasta. Tak ada lagi istilah "Amdal menyusul". 2 Melalui keputusan Menteri negara lingkungan hidup nomor 85 Tahun 2002, Menteri nabiel Makarim menyatakan kelayakan lingkungan hidup proyek lng Tangguh di Papua. SebelAS TAhun Menekuni AMDAl 1 4 5
1 4 6 79 Persen Dokumen amdal Berkualitas Buruk Sejak awal tahun 2000-an, setahun setelah pelaksanaan Otonomi Daerah, Karliansyah beberapa kali menemukan penetapan persetujuan Amdal di daerah yang prosesnya sangat singkat. Waktu antara pengajuan dokumen Kerangka Acuan (KA) Amdal sebagai acuan rencana kerja studi dan penetapan dokumen Amdal, RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) hanya berkisar kurang dari dua bulan. Karliansyah Amdal = Anda Membayar Ditanggung juga menerima banyak keluhan dan informasi bahwa Amdal bisa Akan Lancar diatur, bahkan keluar anekdot . Menurunnya kualitas Amdal diantisipasi Karliansyah dan timnya di Bapedal. Dibantu Dr. Ir. Soeryo Adiwibowo, Bapedal membuat Uji Kualitas Dokumen Amdal. Mengacu pada pedoman ini, pada tahun 2003, tepat usia 17 tahun pelaksanaan Amdal (1986-2003), Karliansyah dan timnya melakukan evaluasi secara acak terhadap kualitas 33 dokumen Amdal dari berbagai kabupaten dan kota, provinsi, dan sektor. Enam tahapan yang dilakukannya diawali dengan Uji Administrasi (apakah rencana lokasi sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah/RTRW), kemudian Uji Tahapan Proyek (untuk memastikan kegiatan fisik belum dilaksanakan). Setelah itu Karliansyah melakukan Uji Kualitas Dokumen yang mencakup Uji Konsistensi, Uji Keharusan, Uji Kedalaman, dan Uji Relevansi. Hasilnya cukup mencengangkan sekaligus memprihatinkan. Hanya 21 persen dokumen Amdal yang berkualitas baik, sedangkan 79 persen berkualitas buruk dan sangat buruk. Hasil ini menguatkan keyakinan Karliansyah, jika aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan berada pada satu tangan, maka sistem akan rusak. Karliansyah berpendapat, masih banyak yang beranggapan bahwa Amdal hanya sebagai formalitas. Padahal, esensi Amdal adalah kajian studi untuk pengambilan keputusan. Bapedal kemudian menyampaikan ke sejumlah daerah yang dokumen Amdalnya berkualitas buruk untuk memperbaikinya. M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Karliansyah meyakini Amdal bermanfaat bagi lingkungan yang tools berkelanjutan. Dalam KTT Rio tahun 1992, para peserta dari 150 negara yakin Amdal adalah yang efektif untuk mencegah dampak lingkungan. Kalau di banyak negara lain Amdal dapat efektif, mengapa di Indonesia tidak? nomenklatur Jabatan Berubah Tiga Kali dalam Dua Tahun Tahun 2001, Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden Republik Indonesia. Kabinet pun berganti. Menteri Lingkungan Hidup Alexander Sonny Keraf diganti oleh Nabiel Makarim. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Feisal Tamin mengatakan, Lingkungan Hidup dan Bapedal akan dipisah dan masing-masing akan berdiri sendiri. Selama Emil Salim, Sarwono Kusumaatmadja, dan Alexander Sonny Keraf menjabat Menteri Lingkungan Hidup, mereka juga merangkap jabatan sebagai Kepala Bapedal. Nabiel Makarim, menteri baru masih berharap agar jabatan Kepala Bapedal masih dirangkap, tetapi Menteri PAN bersikeras untuk memisahkan kedua jabatan tersebut. Pemisahan ini menyebabkan nomenklatur pun berubah. Karliansyah mengalami tiga kali perubahan jabatan dalam dua tahun, meskipun sebenarnya tugasnya sama saja. Awalnya, Karliansyah adalah Pelaksana Tugas Direktur Amdal Bapedal. Kemudian Pelaksana Tugas Kepala Pusat Pengembangan dan Penerapan Amdal KLH. Setelah itu berubah lagi menjadi Pelaksana Tugas Asisten Deputi Pencegahan Dampak Lingkungan, KLH. Ini terjadi tahun 2002 dan 2003. Sejak 2003, Karliansyah dipindahkan menjadi Pelaksana Tugas Asisten Deputi Bidang Koordinasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sejak itulah, setelah 11 tahun tanpa henti menangani masalah Amdal, Karliansyah tidak lagi menangani Amdal. SebelAS TAhun Menekuni AMDAl 1 4 7
1 4 8 M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Menyatukan langkah melalui Raker Regional Sejak tahun 1991 sampai 2002 penilaian dokumen Amdal dilakukan oleh 13 Komisi Amdal Pusat dan 27 Komisi Amdal Daerah Provinsi. Kewenangan penilaian dilakukan atas dasar: kewenangan penerbitan izin (pusat atau daerah) dan sumber pembiayaan (APBN atau APBD), serta pendekatan Amdal. Khusus untuk Amdal Kegiatan Terpadu dan Amdal Regional dilakukan oleh Komisi Amdal Pusat Bapedal. Jenis dokumen Amdal yang dinilai oleh Komisi Amdal Daerah juga sangat bervariasi. Komisi-komisi Amdal di Pulau Sumatera lebih dominan menilai Amdal kegiatan Migas dan Industri Sawit, sementara Komisi Amdal di Pulau Kalimantan dan Maluku serta Papua lebih banyak menilai Amdal kegiatan Pertambangan. Di Pulau Jawa dan Bali, Komisi Amdal bergelut dengan penilaian dokumen Amdal kegiatan Industri, Pariwisata dan Permukiman serta infrastruktur lainnya. Untuk menjamin kesamaan dan kelancaran pelaksanaan Amdal, mengingat sangat dinamisnya perkembangan kebijakan Amdal di Pusat, maka Bapedal bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri setiap tahun menyelenggarakan Rapat Kerja Regional Komisi Amdal Daerah. Karliansyah bersama teman-temannya pada bulan September hingga Oktober setiap tahun hampir dua minggu sekali harus berkeliling ke 4 wilayah (Sumatera, Kalimantan, Jawa & Bali, serta Nusa Tenggara, Sulawesi dan Papua) untuk berkoordinasi dengan Bapedal Daerah Provinsi tuan rumah menyiapkan materi dan segala sesuatu terkait dengan pelaksanaan raker. Hasil raker berupa catatan kendala pelaksanaan Amdal di masing-masing daerah dan rekomendasi tindak lanjut perbaikan ke depan. Menjaga integritas Selama menjadi Pelaksana Tugas Direktur Amdal, Karliansyah nggak mengaku banyak tawaran ditujukan kepadanya untuk menerima "amplop". Karliansyah berpikir, "Kalau saya terima, saya SebelAS TAhun Menekuni AMDAl 1 4 9
1 5 0 nggak bakal kaya-kaya amat, kalaupun tidak saya terima, saya miskin-miskin amat. Toh saya bisa berdasi seperti pengusaha juga. Alhamdulillah, masa penuh godaan itu saya lewati." Karliansyah selalu menyampaikan kepada pengusaha, "Kalau persyaratan dokumen Amdal sudah lengkap pasti akan kami proses, tetapi jika tidak lengkap tidak mungkin kami lanjutkan." Hal serupa juga diungkapkan rekan-rekan Karliansyah ketika menghadapi para pengusaha. "Alhamdulillah, rasanya sih kami bisa menjaga integritas," ungkap Karliansyah. Karliansyah mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo yang merasa kecewa dengan ulah oknum di daerah yang menyalahgunakan wewenang dengan menjadikan dokumen Amdal sebagai "obyekan" mencari uang. Dia memberi contoh, pendirian SMP di daerah dijadikan "obyekan", dimintai duit Amdal sebesar Rp 300 juta, padahal yang akan dibangun adalah sekolah. Ini berarti pengawasan masih lemah dan integritas masih kurang. Pengalaman serupa terjadi ketika Karliansyah bertugas sebagai Asisten Deputi Pengendalian Pencemaran Pertambangan dan Migas KLH di era Menteri Gusti Muhammad Hatta. Sepuluh hari setelah dilantik menjadi Menteri Lingkungan Hidup, Gusti Muhammad Hatta melalui Deputinya memerintahkan stafnya untuk mengecek laporan pencemaran sungai akibat tambang batubara. "Kar, besok Anda berangkat ke Kabupaten Tanah Bumbu di Kalimantan Selatan. Ada laporan pencemaran sungai akibat tambang batubara," kata Deputi Menteri LH Gempur Adnan. Karliansyah berangkat ke Kalimantan Selatan dan mengecek ke lapangan. Dia melihat ada pelabuhan batubara di sana. Dia mengamati proses pemindahan truk ke tongkang. "Sebenarnya di sini kan ada Biro Lingkungan Hidup, Dinas Pertambangan, dan Polda. Instansi-instansi ini bisa menangani laporan semacam ini, tidak perlu sampai melapor ke menteri," kata Karliansyah. Tetapi tampaknya warga setempat tidak terlalu percaya dengan aparat di daerah. Dua hari kemudian, Karliansyah kembali ke Jakarta dan membuat laporan. Dia dipanggil kembali oleh Deputi Menteri. M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn "Saya baru saja dipanggil Pak Menteri. Beliau sedih, katanya orang Lingkungan Hidup sudah dibeli pengusaha," ungkap Gempur Adnan. "Boleh saya bertemu Pak Menteri untuk menjelaskan ini?" tanya Karliansyah kepada Gempur Adnan. Didampingi Deputi Menteri, Karliansyah kemudian menemui Menteri Gusti Muhammad Hatta di ruang kerjanya dan menjelaskan ihwal informasi yang menyesatkan. "Tak ada yang bisa dibeli, Pak. Benar, saya diundang camat setempat makan malam. Saya diantar pak camat sampai di depan kamar hotel. Camat menyerahkan map dan mengatakan map itu titipan pengusaha. Tetapi saya menolak menerimanya dan mengatakan bahwa saya sudah mendapatkan biaya dinas dari negara," papar Karliansyah kepada Menteri. Dari pengalaman-pengalaman ini, Karliansyah ingin menegaskan bahwa dia tetap menjaga integritas diri dan institusi. Memang, kalau tidak hati-hati dari awal, dia bisa habis. Dia tidak ingin bermain- main dengan uang. Karena jika diambil, toh dia tidak menjadi kaya. Tidak diterima, toh dia tidak akan menjadi miskin. Penambangan di daerah memang marak. Di Kalimantan Timur saja terdapat 99 perusahaan penambangan di tengah kota dan lahan bekas penambangan itu sampai sekarang tidak terurus lagi. Karliansyah melihat masih ada oknum yang menyalahgunakan Amdal untuk mencari uang. Oknum-oknum semacam itu tidak memberi solusi kepada investor dan menjaga agar lingkungan tetap terjaga, tetapi memanfaatkan Amdal demi kepentingan pribadi. SebelAS TAhun Menekuni AMDAl 1 5 1
1 5 2 UU CIPTA KERJA: AMDAL DIINTEGRASIKAN DALAM PERIzINAN BERUSAHA Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Amdal tetap ada dan tidak dihilangkan, seperti yang diramaikan sejumlah media beberapa waktu lalu. Dalam UU Cipta Kerja, Amdal dikembalikan kepada fungsi dan proses sebenarnya, yaitu dokumen teknis dan ilmiah studi kelayakan lingkungan hidup. Oleh karena itu, jenis kegiatan wajib Amdal sangat dibatasi hanya pada rencana kegiatan yang memang menimbulkan dampak penting dan berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup. Amdal digunakan sebagai syarat perizinan berusaha yang memuat ketentuan atau kewajiban dari aspek lingkungan. Karena itu, penegakan hukum makin diperkuat dengan diintegrasikan kembali ke dalam perizinan berusaha. Sesuai Pasal 37 UU Cipta Kerja, bila ada pelanggaran, yang akan terkena konsekuensinya adalah izin utamanya, yaitu perizinan berusaha. Ini berarti melalui UU Cipta Kerja, pemerintah berupaya menegakkan hukum lingkungan. Pengintegrasian izin lingkungan dan izin usaha semakin memperkuat penegakan hukum. Pelanggar izin lingkungan ini terancam sanksi 3 pencabutan izin berusaha. Amdal dibuat untuk melindungi lingkungan secara maksimal. Pengaturan dalam UU Cipta Kerja lebih kepada penyempurnaan kebijakan dan prosedur pelaksanaan yang lebih sederhana dalam memperoleh persetujuan lingkungan dengan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Penyempurnaan kebijakan ini tercantum dalam Pasal 1 angka 11, 12, dan 35. Dalam kaitan ini, rencana kegiatan yang tidak berisiko tinggi terhadap lingkungan diarahkan untuk melaksanakan kegiatannya sesuai dengan standar lingkungan. Untuk mengatasi hambatan dalam proses penilaian Amdal, dibentuk Lembaga Uji Kelayakan Amdal. Di setiap provinsi, kabupaten, dan kota dapat dibentuk lebih dari satu Tim Uji Kelayakan (TUK) agar dapat menyesuaikan dengan muatan jumlah dokumen Amdal yang harus dilakukan penilaiannya. Lembaga ini memastikan pelaksanaan proses Amdal sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan karena pemerintah pusat dapat melakukan pengendalian supervisi pusat kepada daerah. 3 lihat instagram Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan kerusakan lingkungan, kementerian lingkungan hidup dan kehutanan @ditjenppkl_klhk. M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn UU Cipta Kerja ini juga memberi ruang bagi masyarakat untuk dilibatkan dalam penyusunan Amdal. Sesuai Pasal 26 UU Cipta Kerja, disebutkan bahwa yang diprioritaskan adalah masyarakat yang terkena dampak langsung, dengan tetap membuka peran serta unsur masyarakat yang relevan. Tim Uji Kelayakan melibatkan pihak lain yang relevan dan terkait seperti pemerhati lingkungan dan LSM dalam penilaian Amdal. Pasal 22 mengatur tentang kriteria berdampak penting yang mengacu pada UU No. 32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 23 mengatur kriteria usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting tetap mengacu pada UU No. 32/2009. Dalam hal pemanfaatan hasil hutan misalnya, melalui UU Cipta Kerja, pemerintah memberikan perlindungan dan memberi akses kepada rakyat untuk mengelola hutan. UU ini juga melindungi petani lokal dan masyarakat adat agar dapat mengelola kawasan dalam bentuk perhutanan sosial yang sudah diakui undang-undang. Dengan akses dalam UU Cipta Kerja, maka fasilitasi pemerintah untuk masyarakat di hutan akan dapat dikembalikan. Sebelumnya hal ini tidak dimungkinkan. Korporasi yang telanjur berada di dalam kawasan hutan akibat ketidakharmonisan kebijakan masa lalu sebelum berlakunya UU Cipta Kerja akan dikenakan denda dan menjadi penerimaan negara. Ketelanjuran ini merupakan masalah lama yang berlanjut dan hanya bisa diselesaikan dengan UU Cipta Kerja, baik untuk rakyat maupun untuk kepastian hukum, ekonomi, dan penerimaan negara dengan sanksi hukum yang diatur. Sanksi tegas ini diperlukan karena banyak rakyat yang menggantungkan hidup dari pengelolaan kawasan hutan dan untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah. UU Cipta Kerja juga menegaskan, izin pengelolaan kawasan hutan diberikan langsung kepada rakyat, dan tidak boleh lagi ada izin untuk korporasi membuka hutan primer dan gambut. Melalui UU ini, pemerintah melindungi semua hak rakyat dan hak masyarakat adat. cover oleh kewajiban pertimbangan bio-geofisik dan sosiologi masyarakat sebagai pertimbangan untuk penggunaan dan pemanfaatan. Kewajiban ini berimplikasi pada dan ketatnya upaya menjaga kawasan hutan dalam aspek penerapan , termasuk analisis pengaruh terhadap rantai kehidupan atau yang disebut dengan Life Cycle Assesment (LCA) yang sudah diawali KLHK. Dalam UU ini, kebijakan kawasan hutan sudah di- sustainability tools SebelAS TAhun Menekuni AMDAl 1 5 3
1 5 4 Eko Sugiharto4 KarLiaNSyah PriBaDi BerSahaBaT DaN KoMuNiKaTiF Eko Sugiharto mengenal Karliansyah sekitar tahun 1995. Ketika itu Eko sebagai Koordinator Pelatihan di PSLH UGM sehingga sering berkoordinasi dengan Bapedal di Gedung Artaloka, Jl. Sudirman terkait Penyusunan Kurikulum Pelatihan Pengelolaan Lingkungan (Amdal dan lain-lain). Menteri Lingkungan Hidup ketika itu Sarwono Kusumaatmadja, dan Karliansyah sebagai salah satu staf Direktorat Amdal di Bapedal. tahun 1996-1997 Bapedal menjadi "rumah kedua" Eko Sugiharto diminta membantu karena penyusunan 25 paket Pelatihan Pengelolaan Lingkungan oleh Adam Ibrahim (Deputi) dan Sapta Nirwandar (Direktur). Pada tahun 2000, Eko bertemu lagi dengan Karliansyah yang menjadi Direktur Amdal dan Dana sebagai Deputi Amdal. Pada masa itu, para akademisi sering dilibatkan dalam penyusunan Pedoman Teknis Pengelolaan Lingkungan. Pada dia Ketika Eko Sugiharto menjadi Kepala PSLH UGM (2007-2013), pada 1 Januari 2010 PSLH mendeklarasikan tidak lagi menjadi Penyusun Amdal karena para tenaga ahli diminta menjadi Penilai Amdal di beberapa daerah dan pusat. Pada tahun 2010, Eko mulai secara intens mendampingi beberapa perusahaan untuk menyiapkan Proper menuju hijau, setelah Karliansyah mulai menjabat Eselon 1 sebagai Deputi II, yang kemudian berubah menjadi Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sampai sekarang. Pada masa lalu, hampir semua Pusat Studi Lingkungan Hidup perguruan tinggi di Indonesia dilibatkan dalam penyusunan Amdal dan penilaian Amdal diputuskan oleh 4 Diolah dari wawancara penulis dengan Dr. eko Sugiharto, DeA, 6 november 2020. eko Sugiharto adalah Sarjana ilmu kimia Fakultas MiPA ugM (lulus Desember 1980); Doktor di bidang Senyawa kimia lingkungan dari universitas Strasborg, Perancis (lulus 1988). Pernah menjabat kepala Pusat Studi lingkungan hidup ugM (2007-2013), kini Tenaga Ahli PlSh ugM. M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Karliansyah dan Eko Sugiharto SebelAS TAhun Menekuni AMDAl 1 5 5
1 5 6 Bapedal. Dalam hubungan inilah, Eko beberapa kali bertemu dengan Karliansyah, pada pada awal 1990-an masih eselon III atau IV. "Pak Karliansyah merupakan pribadi yang bersahabat dan komunikatif. Ini kesan pertama saya terhadapnya," ungkap Eko Sugiharto (72), yang saat ini berstatus sebagai Tenaga Ahli. Eko mengatakan tidak memiliki banyak pengalaman dengan Karliansyah, kecuali dalam kaitan penyusunan dokumen Amdal. Sekitar 20 tahun kemudian, Eko baru bertemu lagi dengan Karliansyah yang sudah menjadi eselon I, menjabat Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup di Kementerian Lingkungan Hidup pada masa Menteri Gusti Muhammad Hatta dan Balthasar Kambuaya dan kemudian Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada masa Menteri Siti Nurbaya Bakar. Birokrat eselon i Berhati Nurani ilmuwan "Pak Karliansyah birokrat eselon I, tetapi hati nuraninya ilmuwan. Kalau bertemu dengan akademisi, bukan hanya dengan saya, Pak Karliansyah selalu terbuka. Beliau punya komitmen dan tak pernah berbohong," papar Eko Sugiharto yang meraih gelar Ph.D di Prancis. Eko memberi contoh, jika ada perubahan dalam pertemuan yang direncanakan, Karliansyah akan memberi tahu. "Tidak banyak pejabat eselon I yang menempatkan dirinya sebagai akademisi. Karliansyah salah satunya. Pernah suatu hari kami bertemu di lobi gedung, Pak Karliansyah melihat saya dari jauh, beliau menghampiri dan menyapa saya. Ah, kalau saja semua pejabat eselon I seperti Pak Karliansyah, Indonesia makmur," cerita Eko terkekeh. "Saya enam tahun belajar di Prancis. Saya melihat pejabat di Prancis mudah ditemui," tambahnya. Eko intens bertemu dengan Karliansyah dalam kaitan membina perusahaan yang semula tidak taat mengelola lingkungan, dan menjadikan perusahaan taat lingkungan. Eko giat dalam kegiatan Proper, yaitu program pembinaan untuk membuat pelaku usaha taat dan lebih dari taat. Program ini betul-betul bisa memberdayakan masyarakat. "Saya telah membina banyak perusahaan untuk taat, lebih dari taat, dengan cara menggelar workshop. Bagaimana agar membuat supaya baik, ditunjukkan dengan success story perusahaan yang mendapatkan emas. Penilaian objektif karena melibatkan banyak tim. Alhamdulillah, meskipun saya akademisi, saya berhasil mengajak banyak perusahaan," cerita Eko. M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn PLTU Paiton misalnya mendapatkan emas tiga kali. PT Angkasa Pura I dari semula tidak peduli kini menjadi peduli. Untuk mendapatkan Proper, Eko mempersiapkan workshop, yang menampilkan sejumlah pembicara yang levelnya minimal di bawah presiden direktur. Dia mengaku belum pernah mengalami kesulitan dalam menggelar acara-acara ini. Melalui jalur pembinaan, banyak perusahaan yang dibina. Salah satu tolok ukur adalah ketaatan, dan jika ikut Proper, hasilnya biru. "Kalau tidak taat, apa gunanya Amdal dibuat? Ini juga merupakan cara untuk mengetahui perusahaan atau industri yang sudah baik. Jadi ini jalan menuju kebaikan. Tinggal industri ini mau nggak?" papar Eko, yang mengaku hubungannya dengan Menteri Lingkungan Hidup yang berlatar belakang akademisi relatif baik, di antaranya Gusti Muhammad Hatta, Balthasar Kambuaya, dan Alexander Sonny Keraf. Eko mensinyalir banyak perusahaan dan industri yang tidak atau belum tahu cara ikut Proper. Terbukti banyak industri yang mengeluh soal ini. Karena itulah, dia menggelar temu ilmiah (workshop) dan mengundang Karliansyah sebagai pembicara kunci. Dalam acara itu, Eko mempertemukan wakil-wakil perusahaan dengan pejabat-pejabat Kementerian Lingkungan Hidup. Eko Sugiharto sering meminta Karliansyah sebagai narasumber dalam acara- acara temu ilmiah. "Pak Karli selalu bersedia menjadi pembicara workshop. Beliau menjelaskan tentang peraturan lingkungan hidup dengan gamblang," urai Eko. Pengalaman berkesan dialami Eko ketika suatu hari dia mengundang Menteri Lingkungan Hidup untuk berbicara dalam suatu workshop di salah satu kota. Menteri mengajak Karliansyah hadir di sana. Sesuai kelaziman, jika acara digelar di luar Jakarta, siapa pun yang hadir akan mendapatkan uang transpor dan honorarium. Selain Menteri Lingkungan Hidup, hadir juga gubernur dan dirjen dari kementerian lain. "Pak Karli bilang karena Pak Menteri hadir, maka yang tampil mewakili KLH biar Pak Menteri. Setelah acara selesai, panitia memberi honorarium dan uang transpor kepada Pak Karli, tetapi beliau menolak untuk menerimanya. Semua orang tahu, Pak Karli bersih," ungkap Eko. "Biaya transpor saya sudah ditanggung kantor. Lagi pula saya tidak berbicara di dalam forum ini," kata Karliansyah menjelaskan. Bagi Eko Sugiharto, jawaban Karliansyah berkesan. "Memang dia tidak bicara di forum, tetapi dia kan ikut diundang ke acara ini. Ini berkesan bagi saya. Katanya, beliau tidak bicara di forum, padahal dia ikut diundang," urai Eko. SebelAS TAhun Menekuni AMDAl 1 5 7
1 5 8 "Pak Karli tidak pernah menerima upeti dan tidak pernah mau. Kalau beliau diundang, dia diberi honorarium sesuai peraturan yang berlaku. Tapi Pak Karli tidak mau menerima lebih dari yang seharusnya," cerita Eko. Pengalaman lainnya adalah ketika Eko menggelar acara workshop bersama PLN di Palembang dalam program Proper. Semua General Manager PLN dan pimpinan cabang di wilayah Sumatera Bagian Selatan hadir. Eko mengundang Karliansyah dan dua akademisi dari universitas, serta pejabat daerah setempat sebagai pembicara. Ketika Karliansyah ternyata harus menghadiri rapat di DPR, dia memberi tahu langsung kepada Eko seraya meminta maaf. Tetapi kemudian setelah waktu digeser, Karliansyah kembali menghubungi Eko dan menyampaikan dia harus mendampingi Menteri Lingkungan Hidup. Eko harus menyesuaikan dengan jadwal Karliansyah mengingat dia pembicara kunci dalam program Proper. Karliansyah pun, karena ada keperluan mendadak, berupaya mencari jalan tengah agar acara tetap berlangsung. "Tidak banyak Dirjen yang bersedia mengubah jadwal acara. Saya kan bukan siapa-siapa. Perusahaan tidak memberi upeti apa pun kepada saya," ungkap Eko yang berharap bisa meniru kebaikan Karliansyah. "Pak Karliansyah sedemikian ringannya berkomunikasi dengan siapa pun. Tidak banyak pejabat eselon I yang mau menghubungi langsung tanpa lewat sekretaris. Beliau mau menerima siapa saja asal jelas tujuannya. Beliau tidak menunjukkan perbedaan sebagai akademisi atau sebagai pejabat. Dia tak punya vested interest," ungkap Eko, yang menilai Karliansyah lebih cocok sebagai akademisi, bukan sebagai birokrat. "Mudah-mudahan setelah pensiun beliau mau menjadi dosen, pengajar," harapnya. Eko Sugiharto berharap Karliansyah dapat menjadi contoh yang baik bagi jajaran eselon I di semua kementerian, lembaga pemerintah, dan pemerintah daerah di Indonesia. "Setiap kali diminta menjadi pembicara, Pak Karliansyah mengusahakan untuk hadir. Pejabat eselon I lainnya mau ditemui saja susah, bahkan menolak. Dihubungi agar mau menjadi narasumber dalam acara malah mengirimkan wakil," papar Eko.
M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Sudharto P. Hadi5 KarLiaNSyah, huMBLe, a GooD LiSTeNer Sudharto P. Hadi mengenal Karliansyah sejak masih muda sebagai staf dan Kasubdit Amdal di Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup/Bapedal, dengan Direktur Amdal Rusdian Lubis dan Deputinya P.L. Coutrier. Waktu itu Sudharto Ketua Pusat Studi Lingkungan (PSL) Universitas Diponegoro. Mereka sering bertemu karena Sudharto mengajar Kursus Amdal dan menguji peserta Kursus Amdal tipe B (penyusun). Mereka juga sering bertemu di beberapa acara, di antaranya dalam perumusan peraturan yang berkaitan dengan Amdal. Ketika Sudharto mendapat tugas sebagai Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup semasa Menteri Dr. A. Sonny Keraf, Sudharto mengenal lebih dekat Karliansyah. Setelah Sonny Keraf digantikan Nabiel Makarim karena pergantian Kabinet dari Presiden Abdurrahman Wahid ke Presiden Megawati Soekarnoputri, Nabiel sempat melontarkan pertanyaan tentang Karliansyah. Sudharto P. Hadi "Siapa itu anak muda yang santun dan cerdas itu?" tanya Nabiel kepada Sudharto yang waktu itu sudah berganti tugas sebagai Staf Ahli bidang Ekonomi Lingkungan. "Pak Karliansyah," sahut Sudharto. Sudharto punya kesan yang sama dengan Nabiel. Pembawaan Karliansyah yang santun (tawaduk) kepada siapa saja, bicaranya tertata, sistematis. "Kalau orang Jawa bilang mentes atau berisi," ungkap Sudharto P. Hadi. Pada 2002, Sudharto kembali ke kampus, mendapat amanah menjadi Wakil Rektor bidang Akademik. Dia masih menyempatkan terlibat dalam kegiatan-kegiatan di KLH sebagai anggota Dewan Pertimbangan Adipura. Suatu hari pada 2012, Karliansyah yang menjabat Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan KLH mengunjungi Sudharto di kampus Universitas Diponegoro. Saat itu Sudharto menjabat Rektor Undip. Karliansyah meminta 5 Diolah dari wawancara tertulis dengan Prof. Sudharto P. hadi, MeS, Ph.D. Sudharto adalah ketua Dewan Pertimbangan Proper dan guru besar Manajemen lingkungan universitas Diponegoro Semarang. SebelAS TAhun Menekuni AMDAl 1 5 9
1 6 0 Sudharto menjadi anggota Dewan Pertimbangan Proper (Program Penilaian Peringkat Perusahaan), sebuah program unggulan KLH di bawah koordinasinya. Sudharto menyatakan bersedia dan mengatakan KLH adalah kantor keduanya. Dewan Pertimbangan Proper saat itu dipimpin Prof. Surna T. Djajadiningrat dengan anggota Tini Hadad, Darwina Wijayanti, Agnes Aristiani, dan Djismun Kasri. Ketika menjadi anggota Dewan Pertimbangan Proper dan menjadi Rektor, Sudharto tidak sepenuhnya bisa aktif di Proper. Untuk kunjungan lapangan, Sudharto memilih lokasi yang tidak begitu jauh. Kondisi yang demikian dimaklumi oleh Karliansyah, Prof. Surna, dan para anggota Dewan Proper. Hal itu yang menjadikan Sudharto merasa nyaman di Proper. "Proper menjadi satu dari sedikit kegiatan di luar kampus yang tidak saya lepas di tengah-tengah kesibukan saya sebagai Rektor. Setelah Prof. Surna wafat, saya diberi amanah oleh Pak Karliansyah untuk menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Proper," jelas Sudharto. Sebagai ketua, secara organisatoris Sudharto bertanggung jawab kepada Menteri melalui Karliansyah. "Sikap humble Pak Karli tampak pada setiap rapat. He is really a good listener, mendengarkan setiap pendapat para anggota kendati terjadi perbedaan pendapat apakah perusahaan yang sedang dinilai layak mendapat emas atau tidak, beliau tidak pernah memaksakan kehendak. Pengambilan keputusan di Dewan Pertimbangan Proper bersifat kolegial. Dalam setiap rapat Dewan Pertimbangan Proper, beliau yang mengawali membuka, kemudian menyerahkan kepada saya untuk memimpin," urai Sudharto. Menurut Sudharto, Karliansyah mampu menjadi simpul bagi semua. "Hubungan di antara anggota Dewan Pertimbangan Proper sangat akrab, seperti sebuah keluarga. Meskipun kadang-kadang berdebat ketika selesai rapat kembali luruh, menyatu dalam wadah Dewan Pertimbangan Proper. Tambahan anggota baru, Pak Agus Pambagio, menambah semarak, gayeng dan guyub karena kelihaian beliau bercanda," ungkapnya. Proper Menjadi Brand image Di bawah koordinasi Karliansyah, Proper menjadi brand image positif di mata perusahaan-perusahaan sehingga demand untuk memperoleh peringkat terbaik (Emas) sangat tinggi. Setiap tahun passing grade menjadi peringkat Hijau dan Emas (beyond compliance) selalu meningkat. Ini berarti setiap perusahaan peserta Proper berusaha untuk meningkatkan kinerja lingkungannya demi meraih peringkat terbaik. Perusahaan M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn besar sekelas Pertamina dengan seluruh anak perusahaannya, PT Indonesia Power, PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB), dan perusahaan-perusahaan besar lainnya menetapkan KPI (key performance index) sebagai capaian Proper Hijau dan Emas. Melalui inovasi dalam pengelolaan sumber daya, perusahaan-perusahaan berperingkat Hijau dan Emas memberikan kontribusi signifikan dalam efisiensi energi, penghematan konsumsi air, pengurangan emisi, pengurangan timbulan limbah, peningkatan keanekaragaman hayati, dan kemandirian masyarakat. Kinerja tersebut membantu target capaian SDGs. Sejauh ini jumlah peserta Proper berkisar 2.100 perusahaan per tahun, sekitar 10 persen dari populasi industri yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Jika saja jumlah perusahaan peserta Proper terus meningkat, kontribusinya pada lingkungan yang bersih dan sehat niscaya akan lebih terasa. Sudharto juga menggambarkan Karliansyah seorang pemimpin yang sabar. Ada cerita menarik ketika dia mendampingi Karliansyah mengikuti acara dengar pendapat dengan Komisi VII DPR. Undangan ini dilatarbelakangi oleh ketidakpercayaan sebagian anggota Komisi VII DPR atas capaian peringkat Emas oleh sebuah perusahaan di Jawa Barat. Menurut anggota DPR tersebut, atas informasi dari anggota DPR dari komisi lain yang dapilnya di daerah perusahaan berlokasi, mendapat informasi dari konstituennya bahwa di sekitar perusahaan terjadi penggusuran barak-barak milik warga. Dengan nada marah, anggota DPR tersebut mempertanyakan mengapa perusahaan tersebut diberikan peringkat Emas. Karliansyah menjelaskan tentang tahapan dan prosedur Proper, namun karena telah didasari apriori, wakil rakyat tersebut tidak bersedia mendengarkan penjelasan, termasuk penjelasan dari Dewan Proper. Pimpinan rapat menyerang dengan kata- kata yang menyudutkan. Karliansyah tetap sabar menghadapi serangan meskipun saya dan kawan-kawan dari Dewan Proper gregetan. Sudharto juga mengenal dengan baik istri Karliansyah yang bekerja di Pusat Penelitian Sumberdaya Manusia dan Lingkungan (PPSML) dan Program Pascasarjana Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia di Salemba Jakarta sejak kepemimpinan Soerjani, Retno Soetarjono, sampai Haryoto Koesnoputranto. Sudharto adalah alumnus Kursus Amdal PPSML UI tahun 1984 dan selama beberapa tahun mengajar di Program Pascasarjana Ilmu Lingkungan UI. "Saya sering bertemu Bu Karli di kampus UI, say hello. Saya membayangkan Pak Karli dan Bu Karli berdua itu mimpi dan bercandanya pasti soal lingkungan," kata Sudharto P. Hadi.
SebelAS TAhun Menekuni AMDAl 1 6 1
1 6 2 Soeryo Adiwibowo6 KarLiaNSyah SoSoK iNKLuSiF DaN aKoMoDaTiF Pada tahun 1995, Soeryo Adiwibowo yang saat itu aktif di Pusat Studi Lingkungan Hidup Institut Pertanian Bogor (IPB) diberi kesempatan oleh Deputi Menteri Lingkungan Hidup Prof. Ir H. Surna Tjahja Djajadiningrat, M.Sc, Ph.D untuk membantu Bapedal dalam penilaian dokumen Amdal. Pada masa inilah Adiwibowo sering berhubungan dengan Karliansyah, Direktur Amdal di Bapedal. Soeryo Adiwibowo "Masa itu golden time relasi saya dengan Pak Karliansyah," ungkap Soeryo Adiwibowo, pakar lingkungan dari IPB. "Coba Saudara Bowo evaluasi 20 dokumen Amdal," kata Deputi Menteri Lingkungan Hidup Surna Tjahja Djajadiningrat, yang dikenal dengan nama Prof. Naya (alm). Pada tahun 1995, banyak komentar negatif tentang Amdal, yang di antaranya menyebutkan Amdal sekadar formalitas. Adiwibowo diminta mengevaluasi 20 dokumen Amdal yang sudah dipilih. "Berapa lama saya diberi waktu?" tanya Adiwibowo. "Satu bulan," jawab Prof. Naya. "Tidak mungkin saya bisa menyelesaikan dalam satu bulan. Bacaannya tebal- tebal," kata Adiwibowo. Akhirnya disepakati waktu yang diberikan dua bulan. Soeryo Adiwibowo membawa 20 dokumen Amdal itu ke kantor Pusat Studi Lingkungan Hidup IPB di Bogor dan menjejerkannya di ruang rapat. Dia mengundang rekan-rekannya untuk mengkritisi dokumen-dokumen Amdal tersebut. Melalui diskusi, akhirnya Adiwibowo menemukan metode evaluasi dokumen Amdal. Mereka menyimpulkan, hanya lima yang betul-betul layak disebut sebagai dokumen Amdal. 6 Diolah dari wawancara penulis dengan Dr ir Soeryo Adiwibowo, MS, pakar lingkungan dari iPb, 26 november 2020. Soeryo adalah sarjana ekonomi Pertanian iPb (1978); meraih S-2 natural Resources and environmental Management iPb (1985) dan S-2 Political ecology universitas kassel, Jerman. Adiwibowo mengembangkan Pusat Penelitian lingkungan hidup iPb, serta mendirikan dan mengembangkan bagian kependudukan, Agraria, dan ekologi Politik pada Departemen Sains komunikasi dan Pengembangan Masyarakat (SkPM) iPb. M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn "Sisanya? Sampah," katanya prihatin. Padahal Amdal merupakan kajian dampak penting suatu proyek. Selain itu, Adiwibowo menilai ada lima dokumen Amdal yang sama sekali tidak menyinggung dampak penting proyek yang bersangkutan, tetapi lolos sebagai dokumen. Hasil evaluasi itu dipresentasikan Adiwibowo di depan Prof. Naya dan Karliansyah. Dari evaluasi tersebut, Adiwibowo diberi ruang oleh Karliansyah untuk menyusun panduan yang dijadikan dasar bagi tim teknis penilai Amdal. "Sampai sekarang panduan ini masih digunakan," katanya. Dokumen Amdal yang layak rata-rata hanya sekitar 30 persen, angka yang sama sejak dulu. Soeryo Adiwibowo berpendapat, Karliansyah memberi keleluasaan bagi dia dan kawan-kawannya sehingga mempunyai ruang gerak untuk tak sekadar membahas prosedur dan hukum administratif, tetapi juga kandungan substansi keilmuan. "Saya memberi masukan tentang hal-hal yang berkaitan tentang keilmuan. Pak Karliansyah asyik diajak berdiskusi dan tidak terkesan sebagai birokrat. Beliau mau mendengar," ungkap Adiwibowo. Perdebatan selalu ada. Bahkan dalam satu kesempatan, terjadi perdebatan sengit ketika dimunculkan gagasan sertifikasi konsultan Amdal. Sebelum gagasan disampaikan, sudah ada studi yang mendahului yang mengupas pentingnya sertifikasi. Adiwibowo mengakui dirinya selalu diundang dalam setiap diskusi tentang Amdal, termasuk pembahasan tentang sertifikasi. "Saya sebenarnya tidak sepakat dengan gagasan sertifikasi konsultan Amdal. Obatnya bukan sertifikasi, melainkan penegakan hukum. Banyak konsultan Amdal abal-abal, dan mereka harus ditindak. Konsultan yang hanya main copy-paste dokumen Amdal harus ditindak," urainya. Karliansyah dapat memahami pendapat Adiwibowo, tetapi dia juga melihat peluang ihwal perlunya sertifikasi. Sepuluh tahun setelah itu, Adiwibowo menilai kualitas konsultan Amdal bukan bertambah baik, melainkan masih tetap sama. Ini tercermin dari hasil evaluasi yang dilakukan Kementerian LHK pada 2019. Menurut Adiwibowo, dia masih sering diundang Karliansyah dalam kaitan Amdal. Tetapi setelah Karliansyah tidak lagi menjabat Direktur Amdal, dia jarang mendapat undangan pertemuan. SebelAS TAhun Menekuni AMDAl 1 6 3
1 6 4 "Setelah Pak Karliansyah menjabat Dirjen, beliau meminta bantuan saya. Pada saat itu saya Senior Advisor Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan," papar Adiwibowo. Pakar lingkungan dari IPB ini mengungkapkan, meskipun dia berbeda pendapat dengan Karliansyah dalam beberapa hal, salah satunya tentang sertifikasi konsultan Amdal, Karliansyah tidak menunjukkan sikap tidak suka. "Beliau bukan sosok seperti itu," kata Adiwibowo. Memangkas Daftar Wajib amdal Pada tahun 1990-an, Adiwibowo pernah mengusulkan kepada Karliansyah agar daftar wajib Amdal dipangkas karena dia melihat ada kecenderungan proyek wajib Amdal terus bertambah. "Seharusnya jumlahnya berkurang. Jika ada perusahaan yang tidak wajib Amdal bukan berarti tidak memperhatikan lingkungan. Misalnya proyek jalan tol. Lanskap berubah, permukiman warga terpotong, akan muncul debu dan kebisingan. Persoalannya pasti sama seperti itu. Mengapa harus bikin Amdal terus sampai jalan tol ke-20 misalnya? Kalau ada proyek tol, maka izin diberikan, tetapi perusahaan tetap mengurus izin lingkungan," papar Soeryo Adiwibowo. Dia memberi contoh Singapura yang tidak mensyaratkan perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di negara itu untuk wajib Amdal. "Kalau sudah tahu perilaku dampak, mengapa harus masuk wajib Amdal?" tanyanya. Karliansyah masih ingat pendapat yang pernah disampaikan Adiwibowo tersebut. Pada Februari 2020, ketika Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengumpulkan pakar dan dihadiri Karliansyah dan Sigit Reliantoro, Soeryo Adiwibowo yang berbicara pada sesi terakhir menyampaikan saran yang sama seperti yang pernah diungkapkannya 20 tahun silam. "Seharusnya ke depan bukan cara memperbaiki Amdal yang ditonjolkan, tetapi cara memangkas daftar wajib Amdal. Karena jika jumlah perusahaan wajib Amdal semakin banyak, yang terjadi adalah fenomena korupsi dan plagiarisme," tandas Adiwibowo. Karliansyah kemudian menanggapi, "Betul, apa yang dikatakan Pak Bowo tadi sudah pernah disampaikannya kepada saya pada akhir 1990." Pandangan Soeryo Adiwibowo ini makin relevan dengan muatan Undang-Undang Cipta Kerja yang belum lama ini disahkan DPR. "Saya mendapat kejutan ketika Pak Karliansyah menyatakan demikian. Saya melihat kejujuran beliau dalam melihat persoalan. Di sini saya tidak melihat Karliansyah sosok yang memanfaatkan posisi atau kedudukan. Misalnya mentang- mentang berkuasa, lalu bersikap adigang (kekuatan), adigung (kekuasaan), adiguna M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn (kepandaian), yang bermakna menyombongkan kelebihan yang dimiliki. Pak Karliansyah tidak seperti itu. Beliau masih ingat saya sebagai mitra kerja yang penting, tetap menghormati rekan kerjanya meski kami sering berbeda pendapat dan berbeda pandangan. Beliau tidak mudah tersinggung," papar Adiwibowo. "Orang Lingkungan Hidup memang harus inklusif, harus mau berkolaborasi dengan siapa saja. Figur Pak Karliansyah seperti itu," lanjutnya. Soeryo Adiwibowo menggambarkan sosok Karliansyah sebagai, "Orang yang sabar, tidak buru-buru, tidak reaktif dalam merespons perbedaan pendapat dan cenderung akan mempelajarinya lebih dahulu, serta akomodatif. Dia juga senang diajak guyon." Menurut Adiwibowo, kajiannya banyak diakomodir Karliansyah. Salah satunya adalah cara menilai dokumen Amdal sampai saat ini masih digunakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. "Ini salah satu warisan Pak Karliansyah," kata Adiwibowo yang menegaskan, hubungannya dengan Karliansyah pada periode 1995- 1999 sebatas hubungan kemitraan dalam pekerjaan. Karliansyah sadar dia pimpinan institusi. "Karliansyah lahir dalam tradisi tata kelola (governance) yang dasar-dasarnya diletakkan Pak Emil Salim," tandas Soeryo Adiwibowo. SebelAS TAhun Menekuni AMDAl 1 6 5
EMPaT Pengendalian Pencemaran Lingkungan
1 6 8 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendorong dan mengimbau para kepala daerah untuk membangun taman kota, hutan kota, dan kebun raya di wilayah masing- masing mengingat tanaman dan pepohonan dapat membantu menyerap partikel-partikel pencemar udara dan juga membantu sirkulasi udara kota. M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn lumpur sidoarjo, ujian Pertama Sebagai Asisten Deputi Urusan Pengendalian Pencemaran Sumber Pertambangan, Energi dan Migas (Asdep PEM, 2005-2010); Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan (2010-2015); dan Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (2015-2021), Karliansyah banyak berkecimpung dalam urusan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Saat awal menekuni bidang pengendalian pencemaran, Karli dihadapkan dengan persoalan banyaknya sungai yang tercemar, kualitas udara perkotaan yang tidak sehat, dan kerusakan lingkungan akibat kegiatan penambangan yang tidak bertanggung jawab. Sebagai ASN yang diamanahi menangani pengendalian pencemaran kegiatan pertambangan, energi, dan migas, langkah pertama dan utama yang dilakukannya adalah menutup semua sumber pencemar yang berasal dari kegiatan pertambangan, energi, dan migas. Caranya dengan melengkapi semua aturan, baik yang berkaitan dengan air limbah maupun emisi udara. Dalam kurun waktu 2005- 2010, puluhan peraturan tentang Baku Mutu Air Limbah dan Baku Mutu Emisi untuk kegiatan PEM ditetapkan oleh Menteri LH. Belum genap satu tahun menjabat Asdep PEM, ujian pertama datang, yaitu musibah luapan lumpur Lapindo (berikut luapan lumpur Sidoarjo = Lusi) pada 29 Mei 2006. Deputi MENLH Mochamad Gempur Adnan didampingi Karliansyah dan Rasio Ridho Sani pada tanggal 30 Mei 2006 sudah berada di lokasi kejadian. 3 per hari Luapan lumpur dengan debit perkiraan sekitar 50.000 m terjadi di Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Melihat luapan semburan yang begitu besar, KLH bersama PT Lapindo segera menyiapkan rancangan langkah awal penanganan Lusi dengan tiga fokus utama, yaitu pengendalian semburan lumpur, PengenDAliAn PenceMARAn lingkungAn 1 6 9
1 7 0 M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn PengenDAliAn PenceMARAn lingkungAn 1 7 1
1 7 2 pengelolaan air dan lumpur, dan penanganan masalah sosial. Hari berikutnya petugas dari BP Migas bergabung, disusul petugas dari Ditjen Migas. Hanya dalam waktu 37 hari, tepatnya pada 6 Juli 2006 lumpur telah menggenangi area permukiman 1.821 unit rumah, lahan sawah seluas 142,39 hektar, lahan tebu 17,03 hektar, 15 industri, dan 5 sekolah di Desa Siring, Jatirejo, Renokenongo, Besuki, dan Kedungbendo. Berbagai upaya penghentian semburan Relief Well, dan terus dilakukan, antara lain dengan menggunakan Snubbing Unit namun belum berhasil. Di sisi lain, memperhatikan kualitas lumpur dengan kandungan senyawa hidrokarbon dan konsentrasi TSS, TDS, BOD, COD, H2S, dan phenol yang tinggi, juga mengingat lahan untuk menampung lumpur tersebut di darat masih memadai, maka diputuskan untuk memperluas areal kolam-kolam penampungan disertai upaya pemisahan lumpur tersebut dengan fasa cairnya. Air yang sudah dipisahkan kemudian diolah sehingga memenuhi baku mutu lingkungan yang berlaku, dan pada akhirnya dapat dibuang ke M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn lingkungan. Atas dasar prinsip inilah, KLH tetap meminta PT Lapindo memisahkan air dan lumpur untuk kemudian mengolah airnya sampai memenuhi baku mutu yang berlaku. Lumpur yang telah terpisah dengan fasa cairnya, dan memiliki kandungan zeolite yang tinggi, juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, seperti bahan konstruksi, sepanjang berbagai persyaratan lingkungan juga telah dipenuhi. Di samping volume airnya berkurang, pengelolaan lumpur di darat tadi juga akan menjadi lebih efektif, minimal dapat mengurangi jumlah lumpur yang menggenangi kolam-kolam penampung. Tetapi semuanya harus tetap memenuhi standar atau baku mutu lingkungan yang berlaku. Dengan demikian, pengelolaan lumpur tetap dapat dilakukan di darat dan aman bagi lingkungan. laundry di hotel Bintang lima Pada masa Menteri Rachmat Witoelar terjadi peristiwa semburan lumpur Sidoarjo, yang acap disebut sebagai lumpur Lapindo. Karliansyah bersama M. Gempur Adnan dan Rasio Ridho Sani adalah pejabat kementerian pertama yang tiba di lokasi kejadian. Pejabat BP Migas baru datang hari keempat. Saat itu Karliansyah adalah Asisten Deputi Menteri Lingkungan Hidup Urusan Pengendalian Pencemaran Migas. Bersama BP Migas, Karliansyah dan rekannya, Rasio Ridho Sani, yang akrab dipanggil Roy (sekarang Dirjen Penegakan Hukum/ Gakkum Kementerian LH), berupaya mencari solusi. Ketika mereka datang ke lokasi, semburan lumpur masih berlangsung. Gempur Adnan, Karli, dan Roy sepakat bahwa harus ada sekian hektar lahan yang harus dikorbankan. KLH meminta masukan Basuki Hadimuljono (saat itu Kepala Badan Litbang Kementerian Pekerjaan Umum) sebagai pakar untuk memberi masukan. Lumpur ini mengandung berbagai bahan kimia sehingga tak mungkin bisa dibuang ke sungai. KLH harus menjaga sungai. Akhirnya disepakati untuk menahan lumpur di area tersebut. Karliansyah terus mengikuti perkembangan dan memantau kualitas PengenDAliAn PenceMARAn lingkungAn 1 7 3
1 7 4 air sumur penduduk, kualitas air sungai, dan kualitas udara karena bau lumpur ini menyengat akibat mengandung fluida. Karliansyah dan Roy ditugasi Deputi Menteri KLH Gempur Adnan untuk hadir dalam rapat koordinasi dengan Gubernur Jawa Timur (saat itu) Imam Utomo. Karli berpikir rapat paling lama berlangsung tiga jam. Kalau dimulai pukul 10.00, kemungkinan akan selesai pukul 13.00. Karli hanya membawa tas kerja berisi catatan, tanpa membawa koper berisi pakaian karena dia berencana langsung kembali ke Jakarta. Setelah rapat, Gubernur Imam Utomo mengajak peserta meninjau lokasi semburan lumpur. Ternyata rombongan itu tidak mungkin lagi untuk melintasi jalan utama yang sudah terendam lumpur. Mereka harus memutar melalui jalan kampung hingga mendekati pusat semburan, sekitar 1 kilometer dari sumbernya. Celana yang dikenakan Karliansyah sudah penuh dengan lumpur. Menjelang magrib, mereka bersiap kembali dari lokasi. "Pak Karli, Bapak tidak usah pulang ke Jakarta. Menginap saja di Surabaya. Kami sudah siapkan hotel," kata salah seorang dari BP Migas. Karliansyah diantar ke Hotel Hyatt. Ketika Karli dengan celana penuh lumpur masuk ke hotel bintang lima itu, semua tamu dan staf hotel memandangnya dengan heran. Karli tidak terpikir untuk membeli pakaian baru di pusat perbelanjaan. Yang terlintas dalam pikirannya adalah meminta petugas hotel untuk mencuci kemeja dan celana yang dikenakannya. pakaian ini berapa lama selesai?" tanya Karli laundry "Kalau kepada pegawai hotel. jawabnya. Karliansyah kemudian menyerahkan kemeja dan celananya untuk dicuci dalam waktu tiga jam. "Tiga jam selesai," Teleponnya berdering ketika menunggu di dalam kamar hotel, mengenakan handuk. "Kar, ayo kita makan," Staf Khusus Menteri mengajaknya makan malam. "Maaf Pak, saya masih kenyang," jawab Karliansyah. Padahal sebenarnya dia belum makan malam. Dia terpaksa menjawab seperti M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn laundry itu karena tak punya pakaian pengganti dan masih menunggu pakaiannya selesai di- . Tiga jam kemudian, pakaiannya selesai dicuci. Karli ditagih Rp 349.000. "Saya merasa seperti orang kaya. Padahal jika saya berjalan kaki ke mal terdekat, mungkin saya sudah mendapatkan celana dan baju baru. Saya tidak terpikir karena tiba di hotel sudah malam," ungkap Karliansyah. Sejak itu, Karliansyah selalu membawa koper berisi stok pakaian karena tidak ingin peristiwa serupa terulang. Misalnya suatu hari Karli harus menemani Menteri Rachmat Witoelar yang harus mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dia sudah siap dengan stok pakaian di kopernya. Karliansyah beberapa kali meninjau lokasi lumpur Sidoarjo dan menghadiri rapat bersama Muspida Jawa Timur. Sering kali saat sudah tertidur lelap, dia ditelepon komandan Yon Zipur, "Pak, lumpur lagi." Karliansyah bergegas ke lapangan bersama Dan Yon Zipur yang menjadi mitra KLH. nyembur Bersama akademisi Institut Teknologi Surabaya (ITS), KLH berupaya memanfaatkan lumpur tersebut untuk bahan beton dan genteng. Tetapi umumnya sulit karena lumpur tersebut didominasi unsur silika. Suatu hari ketika akan kembali ke Jakarta, Karli yang menunggu pesawat di Bandara Juanda mendengar obrolan penumpang, yang diduganya adalah tengkulak. Mereka tahu tanah masyarakat yang terendam lumpur akan dibeli pemerintah, mereka bergerak cepat membeli lebih dahulu dari masyarakat. Karliansyah bergumam, "sindikat tengkulak sudah bergerak." Berdasarkan pengalaman lumpur Sidoarjo, semua dokumen Amdal rencana kegiatan yang berlokasi di pantura Jawa harus memuat kajian risiko. Membenahi Pengelolaan Tailing Freeport PT Freeport Indonesia (PTFI) yang beroperasi sejak 1972 di Kabupaten Mimika, Papua, adalah perusahaan PMA yang bergerak PengenDAliAn PenceMARAn lingkungAn 1 7 5
1 7 6 di bidang pertambangan tembaga dan emas. Kegiatan yang berlangsung saat ini berdasarkan Kontrak Karya Kedua tahun 1991 tailing antara Pemerintah Republik Indonesia dan PTFI. dan kegiatan pertambangan lainnya serta usaha terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan dibahas dan direncanakan secara menyeluruh dalam dokumen Amdal 300K yang telah disetujui pemerintah melalui SK MENLH No. Kep-55/MENLH/12/1997 tanggal 22 Desember 1997. Dalam Amdal 300K tersebut direncanakan PTFI akan menggunakan Sungai Aghawagon untuk mengangkut ke daerah rekayasa pengendapan di dataran rendah dari wilayah proyek, yaitu Area Modifikasi Ajkwa. Amdal secara jelas telah memberikan batasan untuk digunakan sebagai Mod-ADA, namun seluas 230 km tailing. pengelolaan lingkungan dan pemantauan masih bersifat umum, belum mengatur secara spesifik kriteria kinerja pengelolaan Upaya mitigasi dampak tailing 2 Pada 2007 atas arahan Deputi II KLH Mochamad Gempur Adnan, Karliansyah saat itu Asisten Deputi yang membidangi Urusan Pengendalian Pencemaran Sumber Pertambangan, Energi, dan Migas membahas perbaikan kinerja pengelolaan ini dengan PT Freeport Indonesia. Setelah berdiskusi panjang lebar, akhirnya pada Juli 2008 Menteri Lingkungan Hidup Ir. Rachmat Witoelar menetapkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 431 Tahun 2008 tentang Persyaratan Pengelolaan Tailing PT Freeport Indonesia di Daerah Mod-ADA Kabupaten Mimika, Papua. Keputusan Menteri Negara LH Nomor 431 Tahun 2008 disusun atas dasar menggunakan model pengelolaan adaptif tailing. pertimbangan kompleksitas permasalahan dan banyaknya data yang belum terintegrasi sebagai sistem manajemen pengelolaan tailing management Komponen utama model mencakup tujuh aspek. Pertama, sumber pencemaran pertama berasal dari air tambang dari air hujan yang berkontak dengan tanah sehingga membawa padatan dari timbunan batuan limbah di tambang. Karena batuan limbah mengandung sulfide, maka sebagian air tambang ini bersifat asam. M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Kedua, sumber pencemaran kedua berasal dari pengolahan bijih menjadi konsentrat. Karena konsentrat hanya kurang dari 5 persen bijih, maka 95 persen sisanya dibuang sebagai tailing tailing . tailing dialirkan melalui Sungai Otomona Ketiga, air tambang dan sesuai izin dari Gubernur Papua. Keempat, air tambang dan diendapkan di Daerah Pengendapan Tailing Mod-ADA seluas 230 2 tailing sesuai dengan Amdal 1997. km Kelima, fraksi halus estuary akan mengalir melalui ke laut sebagaimana prediksi dalam Amdal 1997. Keenam, parameter- parameter kualitas air limbah yang digunakan mengacu kepada hasil kajian Ecological Risk Assessment tahun 2002. Ketujuh, angka-angka dan pengaturan-pengaturan teknis dalam keputusan tailing tersebut didasarkan atas kajian evaluasi Kinerja Pengendapan PT FI di Estuari Ajkwa dan sekitarnya, dan pemodelan TSS dan Tembaga Terlarut di Estuari Ajkwa dan laut Arafura. tailing PT FI, dampak Melalui Keputusan Menteri LH Nomor 431 tahun 2008 tersebut tailing diatur Kewajiban PT Freeport Indonesia atas beberapa ketentuan. yang dihasilkan maksimum Pertama, persyaratan jumlah tailing sebesar 291.000 ton (metrik ton) kering per hari pada Mod-ADA di areal seluas 230 km², sebagaimana tercantum dalam dokumen Amdal Regional PT Freeport Indonesia sesuai Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP/55/MENLH/12/1997. Kedua, penempatan Ketiga, Sungai Ajkwa yang sudah dipulihkan yang terletak di dalam Mod-ADA tidak boleh digunakan kembali untuk lokasi penempatan Keempat, tailing. tailing penetapan Pandan Lima dan Kelapa Lima sebagai yang keluar dari ModADA dan wajib titik penaatan kualitas memenuhi persyaratan air limbah yang mencakup 11 parameter. Kelima, penetapan tiga titik penaatan di laut dan wajib memenuhi persyaratan Baku Mutu Air Laut sesuai Lampiran III Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut. PengenDAliAn PenceMARAn lingkungAn 1 7 7
1 7 8 M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn PT Freeport Indonesia (PTFI) yang beroperasi sejak 1972 di Kabupaten Mimika, Papua, adalah perusahaan PMA yang bergerak di bidang pertambangan tembaga dan emas. Kegiatan yang berlangsung saat ini berdasarkan Kontrak Karya Kedua tahun 1991 antara Pemerintah Republik Indonesia dan PTFI. 1 7 9
1 8 0 tailing outfall tailing Keenam, memasang dan mengoperasikan alat pemantauan di Mill untuk mengukur kontinyu parameter debit harian yang dibuang dari proses pengolahan bijih. Hasil pengukuran dihitung dalam rata-rata harian. tailing di titik tailing harian. pH harian dan jumlah Ketujuh, memasang dan mengoperasikan alat pemantauan kontinyu untuk mengukur debit harian, padatan terlarut, dan pH harian dari sedimen di titik pemantauan. Kedelapan, menyampaikan prosedur, metodologi pemantauan, dan kalibrasi alat ukur untuk mendapat persetujuan dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup paling lambat tiga bulan sejak ditetapkannya keputusan. Kesembilan, melakukan pemantauan parameter TSS secara manual dengan frekuensi paling sedikit satu kali setiap hari pada titik-titik pantau. Kesepuluh, melakukan evaluasi pelaksanaan terhadap semua persyaratan dan kewajiban sekurang-kurangnya satu tahun sekali, untuk kemudian disampaikan dan dipresentasikan kepada Kementerian Negara Lingkungan Hidup setiap tahun. Baku Mutu lingkungan Kegiatan Migas Setelah Karliansyah menjabat Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Deputi II), cakupan tugas dan tanggung jawabnya lebih luas, tak hanya kegiatan pertambangan, energi, dan migas, tetapi juga kegiatan agroindustri dan manufaktur. Pada awal tugasnya sebagai Deputi II, Karliansyah kembali dihadapkan pada masalah tuntutan para pengusaha sektor migas. Dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Radjasa, Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh saat itu menyampaikan keberatan atas penerapan Baku Mutu Air Limbah dan Baku Mutu Emisi untuk Kegiatan Migas yang ditetapkan oleh KLH sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Lingkungan Hidup. Menteri LH Gusti Muhammad Hatta langsung menengok ke belakang, tempat Karli duduk. Karliansyah menyampaikan kepada Menteri bahwa tidak ada hubungan antara penerapan UU No. 32/2009 dan Baku Mutu Lingkungan yang berlaku pada kegiatan Migas, mengingat Baku Mutu Lingkungan tersebut sudah berlaku sejak tahun 2007 atau dua tahun sebelum diberlakukannya UU No. 32/2009. Usut punya usut, "pidana penjara dan denda ternyata para pengusaha migas ketakutan atas ketentuan pidana bagi para pelanggar baku mutu lingkungan dalam UU No. 32/2009 yang menyatakan ". Rakor kemudian memutuskan membentuk Tim Teknis dipimpin Dirjen Migas, Evita Legowo, untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sebagai salah satu anggota Tim Teknis, Karliansyah meminta kepada Dirjen Migas untuk menghadirkan Bareskrim Polri dalam rapat Tim Teknis. Pada rapat Tim Teknis yang dihadiri Suhardi Alius, Direktur yang menangani masalah lingkungan di Bareskrim Polri, Karliansyah menyampaikan, terdapat 43 lapangan migas yang harus disempurnakan sistem pengolahan air limbah dan emisinya agar dapat memenuhi baku mutu lingkungan yang berlaku, melalui Mekanisme Pembinaan dan Penaatan Proper (MP3). Berdasarkan perhitungan kebutuhan waktu, dimulai dari pengajuan proposal, tender, mobilisasi alat, pemasangan, dan uji coba dibutuhkan waktu 6 bulan hingga 2 tahun. Terkait itu, Karliansyah meminta agar kepolisian untuk sementara waktu tidak melakukan tindakan kepada 43 lapangan migas dimaksud selama masih dalam batas waktu pembinaan KLH. Atas kesepakatan ini, secara berjenjang Bareskrim Polri mengundang dan menjelaskan skema penyelesaian 43 proyek Migas tersebut kepada unit yang menangani di Polda dan kemudian di Polres di wilayahnya masing-masing, di mana area pembinaan Migas dimaksud berlokasi. Kurang dari waktu dua tahun, 43 lapangan migas tersebut berhasil menyelesaikan semua kewajibannya. PengenDAliAn PenceMARAn lingkungAn 1 8 1
1 8 2 Melengkapi Baku Mutu lingkungan Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Deputi II, Karliansyah kembali mempersiapkan dan melengkapi berbagai baku mutu lingkungan untuk masing-masing kegiatan. Kegiatan pengawasan dalam rangka pembinaan dilaksanakan secara reguler melalui mekanisme Proper. Intervensi program dalam bentuk pembangunan dan pengoperasian Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) Komunal dan biodiogester dilakukan di permukiman masyarakat kumuh dan lokasi-lokasi budidaya tahu serta peternakan masyarakat di sepanjang bantaran sungai-sungai prioritas. Dalam hal pengendalian pencemaran udara, secara periodik setiap tahun dilakukan Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan (EKUP) terhadap 45 Kota. Terkait sumber pencemar udara, bekerja sama dengan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota telah dilakukan pula inventarisasi sumber pencemar di 13 kota, khususnya yang berasal dari sumber tidak bergerak seperti kegiatan industri dan pertambangan, dan sumber bergerak yaitu kendaraan bermotor, pesawat, dan kapal. Peta Inventarisasi Emisi ini berguna untuk mengetahui asal-usul pencemaran di suatu daerah. Jika misalnya sumbernya transportasi, pemerintah setempat tinggal membenahi manajemen transportasi. Pemanfaatan Teknologi dalam Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan lingkungan Pada saat penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kementerian Kehutanan tahun 2015, Karliansyah diberi amanah sebagai Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Dirjen PPKL). Ada tambahan tugas baru Karliansyah dibanding saat menjabat Deputi II KLH sebelumnya, yaitu pengendalian kerusakan lingkungan. Karliansyah langsung biocord wetland tancap gas dengan menerapkan pendekatan ekoriparian dan sebagai intervensi program yang baru di bidang pengendalian pencemaran air. M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Khusus untuk pengendalian pencemaran udara, Karli memberlakukan Keputusan Direktur Jenderal PPKL Nomor SK.21/ PPKL/SET/KUM.1/05/2016 tentang Petunjuk Teknis Penanaman Spesies Pohon Penyerap Polutan Udara. Di dalam ketentuan ini juga diatur tata cara pengembangan hutan kota, taman kota, dan pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor ( car free day ). Bermodalkan hasil citra satelit dengan Lapan, upaya pengendalian kerusakan lingkungan dilakukan melalui kegiatan pemulihan lahan bekas tambang rakyat. Berbagai kegiatan dan program tersebut menunjukkan hasil yang positif, ditandai dengan membaiknya kualitas air sungai dan kualitas udara perkotaan. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, pada Februari 2020, Ruang Sistem Informasi atau Media Center Pemulihan Lingkungan diresmikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selain berfungsi sebagai ruang pameran ( ) berbagai aktivitas dan capaian kinerja kegiatan Ditjen PPKL, Ruang Sistem Informasi ini juga memantau kualitas lingkungan di Indonesia dan menyajikan data kepada masyarakat melalui secara Sistem Informasi Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup. Ini merupakan bagian dari inovasi penggunaan teknologi, keterbukaan dan transparansi, serta akuntabilitas kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. display real time real time Pemantauan kualitas lingkungan tersebut mencakup Sistem (Onlimo), Sistem Pemantauan Kualitas Air Sungai secara real Pemantauan Kualitas Air Limbah secara Terus-menerus dan Dalam time Jaringan (Sparing), Kualitas Udara Ambien (ISPU) secara (AQMS), Sistem Pemantauan Emisi Industri secara Otomatis, Terintegrasi, dan Terus-menerus (Sispek), Sistem Pemantauan Tinggi Muka Air Tanah (TMAT) di lahan gambut dari berbagai lokasi di seluruh Indonesia (SIMATAG-0.4m), Sistem Informasi Lahan Akses Terbuka (SILAT), Sistem Informasi Kualitas Air Laut (SIKAL), dan Sistem Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (Simpel). Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar mengakui Ruang Sistem Informasi ini merupakan bagian PengenDAliAn PenceMARAn lingkungAn 1 8 3
1 8 4 real time penting dari konsep manajemen pengelolaan lingkungan yang adaptif di Indonesia. Sebagian besar data yang tersaji dapat diintegrasikan dan menjadi bahan evaluasi bagi berbagai pihak. Beban Pencemaran 15 Das Data hasil pemantauan kualitas air sungai tahun 2015 menunjukkan 79,49 persen sungai-sungai besar di Indonesia dalam kondisi tercemar berat, 15,63 persen tercemar sedang, 4,10 persen tercemar ringan, dan hanya 0,78 persen yang memenuhi baku mutu. Terkait dengan itu, data daya tampung beban pencemaran suatu sungai menjadi sangat penting. Dalam lima tahun terakhir ini, Ditjen PPKL berhasil menghitung daya tampung beban pencemaran air di 15 Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas, sebagaimana arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Lima belas DAS itu adalah Ciliwung, Cisadane, Citarum, Bengawan Solo, Serayu, Brantas, Siak, Kapuas, Way Sekampung, Musi, Asahan, Jenebrang, Saddang, Moyo, dan Limboto. Melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Daya Tampung Beban Pencemaran (DTBP) masing-masing sungai adalah sebagai berikut: Berdasarkan DTBD tersebut, pemerintah dapat segera membuat rencana pemulihan badan air sungai dimaksud dan para Bupati dan Wali Kota dapat menetapkan jenis kegiatan dan industri apa saja yang diizinkan beroperasi dan memanfaatkan sumber daya air di sepanjang DAS di wilayah mereka masing-masing. M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn S A D 5 1 I D P B T D I S A L U T I P A K E R PengenDAliAn PenceMARAn lingkungAn 1 8 5
1 8 6 Pemantauan Kualitas air, Terus-Menerus, dan Real Time Untuk memastikan terpenuhinya hak masyarakat sebagaimana amanah UUD, dalam lima tahun terakhir ini sampai tahun 2020, KLHK sudah membangun 41 stasiun pemantau kualitas air di berbagai lokasi. Jika ditambah dengan 20 stasiun serupa milik daerah, jumlah seluruhnya 61 dan tersebar di 31 DAS di seluruh Indonesia. Adapun pusat data pemantauan kualitas air ini berada di kantor Ditjen PPKL di Kebon Nanas, Jakarta Timur. 1 Online Monitoring Sistem pemantauan kualitas air atau dikenal dengan nama ) mampu memantau kualitas air di Onlimo ( Output ) dan dengan , badan air secara terus-menerus ( dukungan teknologi robotik dan sensor. -nya berupa data pemantauan dan status mutu. Informasi inilah yang digunakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, kota) untuk membuat rencana pemulihan, pencapaian mutu air sasaran dalam rangka pengembalian fungsi masing-masing sungai. Dari data pemantau kualitas air ini, KLHK dan masyarakat mendapatkan informasi tentang kandungan oksigen terlarut, sedimen yang terlarutkan, BOD ( ) tingkat cemaran untuk bahan-bahan organik, dan COD untuk bahan-bahan kimia. Semua data ini secara nyata dapat dipantau masyarakat sehingga dengan berbekal data ini, masyarakat sebenarnya bisa menyampaikan protes kepada pemerintah jika baku mutu air sungai sudah terlewati dan tercemar. "Ini merupakan alat bantu bagi masyarakat yang kami bangun," kata Karliansyah. continuous real time biochemical oxygen demand Masyarakat umum dapat mengetahui kualitas sungai di sekitar tempat tinggal mereka dengan memantau Onlimo secara daring melalui laman maupun mengaksesnya melalui ponsel. real time Saat ini sebanyak 560 titik pemantauan kualitas air secara manual dan 41 stasiun pemantauan sudah terintegrasi. KLHK merencanakan pada tahun 2024 pemantauan manual dapat digantikan dengan pemantauan mengingat jumlah stasiun pemantauan yang selesai dibangun pada tahun itu sudah mencapai 1 822 stasiun. real time Diolah dari wawancara penulis dengan karliansyah, 15 november 2020. M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Tampilan halaman muka Website Pemantauan kualitas Air otomatis, kontinyu, dan online go.id/onlimo 2018. PengenDAliAn PenceMARAn lingkungAn 1 8 7
1 8 8 M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn instalasi Pengolahan air limbah Wetland-Biocord dan Ekoriparian Dalam upaya menurunkan beban pencemaran air yang masuk ke sungai, Ditjen PPKL-KLHK melakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Wetland-Biocord. Salah satu di antaranya berlokasi di Desa Sukaluyu, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang. IPAL Biocord ini mengolah air limbah dapur, mandi, dan cuci warga Desa Sukaluyu yang dibuang langsung ke Sungai Cidadap yang berhulu di Kawasan Industri KIIC dan bermuara di Sungai Citarum. IPAL Wetland Biocord ini mengolah air 3 /hari yang berasal limbah dengan debit air limbah sekitar 2.700 m dari 350 KK. Penurunan beban yang dihasilkan dari pengoperasian IPAL Wetland-Biocord sebesar 33,5 ton BOD/tahun, 91,8 ton COD/ tahun, 19,7 ton TSS/tahun. Selain pembangunan IPAL Wetland-Biocord, di sempadan Sungai Cidadap ini juga dikembangkan pembangunan ekoriparian dengan tujuan membangun tempat wisata dengan konsep edukasi lingkungan. Sungai yang tadinya hanya dianggap sebagai sarana pembuangan sampah dan limbah berubah menjadi tempat yang asri, didatangi banyak pengunjung, dan mendatangkan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Komunitas Sahabat Lingkungan yang menjadi motor pengembangan ekoriparian Teluk Jambe menyatakan bahwa dari pengolahan kompos yang dilakukan diperoleh pendapatan bersih sekitar Rp 60 juta per bulan. Sementara dari budidaya tanaman organik yang dilakukan di areal ekoriparian diperoleh pendapatan bersih sebesar Rp 10 juta per bulan. Masyarakat sebagai ujung tombak dalam peningkatan kualitas air sungai sangat penting perannya dalam pengelolaan, pemanfaatan, pengembangan, dan dalam menjamin keberlanjutan fungsi ekoriparian. PengenDAliAn PenceMARAn lingkungAn 1 8 9
1 9 0 Kondisi IPAL Wetland-Biocord di Desa Sukaluyu, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. IPAL Biocord mengolah air limbah dapur, mandi, dan cuci warga Desa Sukaluyu, yang dibuang langsung ke Sungai Cidadap. M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn inventarisasi Emisi on Secara umum, inventarisasi emisi sumber pencemar terbagi menjadi road sumber bergerak dan sumber tidak bergerak. Sumber bergerak non road (motor, mobil penumpang, bus, dan truk) dan sumber bergerak (kereta api, pesawat, dan kapal). Adapun sumber tidak dry cleaning bergerak terbagi menjadi sumber titik (industri, hotel, rumah sakit, mall, krematorium) dan sumber area (SPBU, bengkel, , TPA, konstruksi, parkir, pasar, permukiman, perkantoran, PKL, rumah makan, sekolah, dan perguruan tinggi). Parameter pencemar yang diinventarisasi adalah Nitrogen oksida (NOx), Sulfur dioksida (SO2), Karbon monoksida (CO), Karbon dioksida (CO2), Hidrokarbon (HC), dan Partikulat (PM10 dan PM2.5). Pada tahun 2013, inventarisasi emisi dilakukan di Palembang dan Surakarta, kemudian menyusul kota Medan, Tangerang, Surabaya, Malang, Denpasar, Yogyakarta, Batam, dan Banjarmasin pada tahun 2014. Setelah itu menyusul kota Bandung tahun 2015, Prabumulih tahun 2017, dan Cilegon pada tahun 2018. Total ada 13 kota di Indonesia yang telah memiliki Peta Inventarisasi Emisi. Pemutakhiran inventarisasi emisi perlu dilakukan minimal 2 tahun sejak terakhir dilakukan penyusunan inventarisasi. Pada tahun 2020, kembali dilakukan pemutakhiran inventarisasi emisi. Salah satu upaya untuk memudahkan pemerintah daerah melakukan pemutakhiran inventarisasi emisi adalah dengan melalui pengembangan sistem inventarisasi emisi secara portal web ppkl.menlhk.go.id/ie-2020. Selain itu, menetapkan faktor emisi dengan referensi faktor emisi yang mengacu pada EMEP/EEA tier Guidebook 2019 berdasarkan sektor, bahan bakar, polutan, dan tipe ( online tier tier 1, Ditjen PPKL melakukan pengumpulan data sumber tidak bergerak (Industri yang mengikuti Proper 2019) dengan rincian: nama industri, bidang industri, alamat, fasilitas, koordinat, konsumsi bahan bakar, dan satuan. 2, dan 3). PengenDAliAn PenceMARAn lingkungAn 1 9 1
1 9 2 Pengumpulan data sumber bergerak (kota yang melakukan EKUP) dengan rincian: nama jalan, panjang jalan, titik koordinat, online sepeda motor, mobil penumpang, bus, dan truk. Hasil pengumpulan data selanjutnya diunggah ke portal web inventarisasi emisi dan menghasilkan nilai kota yang merupakan total dari beban emisi untuk masing-masing pencemar dan parameter di kota tersebut. Selain menghasilkan nilai kota, sebaran emisi ditampilkan berupa peta spasial dalam bentuk grid 5 km x 5 km (skala nasional), 1 km x 1 km (skala provinsi), dan 150 m x 150 m (skala kab/kota), sebagaimana beberapa contoh berikut ini: Kategori sumber CO Beban Emisi (Ton/Tahun) 1. Denpasar 2014 nox PM10 1. Denpasar 2014 nox PM10 CO2 sO2 Titik 326,85 3,47 806,66 170,56 10,8 1.109,76 Area 66,27 470,2 66,27 0,66 83,63 0,66 Bergerak 53.624,6 19.122,7 3.039,05 372,08 1.142.525 99,84 Total 54.017,7 19.596,3 3.911,98 543,3 1.142.619 1.210,26 M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Distribusi spasial beban emisi di Kota Denpasar Beban Emisi CO Beban Emisi HC Beban Emisi Partikulat Beban Emisi SOx PengenDAliAn PenceMARAn lingkungAn 1 9 3
sumber Emisi Sumber Emisi Titik nOx NOx 5.500,97 Ton/tahun sOx 2. Palembang 2015 CO2 Ton/tahun CO SOx 503,38 CO 2.254,61 CO2 1.999.208,57 Area Bergerak 127,79 653,64 127,79 1,28 252,5 34.031,623
143.375,22 812.263,94
Total
9.430,29
748,81
36.358,63
2.889.104,53
1 9 4 M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn hC HC 3.382,56 643,35 16.292,39 20.313,14
PM10 PM10 122,04 71,35 359,89 537,77
Sumber Emisi sumber Emisi Titik Titik Area Area Bergerak Bergerak Total Total NOx nOx 76,56 76.56 103,48 103.48 657,6 837,6 657.6 837.6 Beban Emisi (Ton/Tahun) Beban Emisi (Ton/Tahun) 3. Yogyakarta HC hC 34,85 34.85 6.58 178,93 84.06 3. Yogyakarta HC hC 34,85 34.85 6.58 178,93 84.06 CO PM10 PM10 SOx sOx 13,73 43.27 6,58 13.73 2,64 84,06 358.64 90 180,6 2.64 50,23 50.23 5964.61 66,6 5.964,61 6.178,4 90 10701.5 CO2 CO 13893.8 43,27 CO2 13.893,8 358,64 99.265,2 99265.2 10.701,5 11.103,4 225.300 338.459 225300 66.6 6178.4 180.6 11103.4 338459
PengenDAliAn PenceMARAn lingkungAn 1 9 5
Sampai tahun 2020, AQMS sudah terpasang di 39 lokasi. Alat AQMS tersebut terhubung dengan sistem di KLHK. Berbagai parameter pantau diolah menjadi Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU). Pemantauan Kualitas udara dengan air Quality Monitoring system Untuk menjamin hak masyarakat mengetahui kualitas udara di wilayah masing-masing, telah dibangun jaringan stasiun pemantau kualitas udara ambien perkotaan (udara yang dihirup sehari-hari) atau Air Quality Monitoring System (AQMS). AQMS memantau real time kualitas udara ambien dengan metode pemantauan otomatis secara continuous (data terbaca langsung sesuai kondisi saat itu) dan 2 (terus-menerus selama 24 jam). Dengan data AQMS ini, masyarakat dapat menyampaikan komplain atau menuntut pemda jika udara di wilayah mereka melebihi baku mutu ambien yang berlaku. Sejumlah pemerintah daerah, antara lain DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Kalimantan Utara, membangun sendiri AQMS dari dana APBD masing-masing, selain pihak swasta seperti PT Chevron Pacific Indonesia yang membangun lima alat pengukur Indeks Standar Pencemar Udara di Riau dan BMKG. Semua stasiun diintegrasikan ke server Ditjen PPKL sehingga total stasiun berjumlah 60-65 unit alat, dan sampai saat ini terawat dengan baik. Berdasarkan data ISPU, pemerintah daerah dapat menetapkan status kualitas udara di wilayahnya masing-masing, khususnya pada daerah-daerah rawan karhutla. Sampai tahun 2020, AQMS sudah terpasang di 39 lokasi. Alat AQMS Sampai tahun 2020, AQMS sudah terpasang di 39 lokasi. Alat AQMS tersebut terhubung dengan sistem di KLHK. Berbagai parameter pantau diolah menjadi Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU). tersebut terhubung dengan sistem di KLHK. Berbagai parameter pantau diolah menjadi Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU). 2 Diolah dari wawancara penulis dengan karliansyah, 15 november 2020. 1 9 6 1 9 7 M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn PengenDAliAn PenceMARAn lingkungAn
1 9 8 M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Bahan Bakar setara Euro 4 Studi tentang Analisis Biaya-Manfaat Ekonomi Bahan Bakar kerja sama KLH dengan UNEP dan Komite Penghapusan Bensin Bertimbal menunjukkan bahwa di Jakarta ditemukan 57,8 persen orang menderita penyakit/kesakitan yang berhubungan dengan pencemaran udara. Kerugian yang disebabkan oleh pencemaran ini mencapai Rp 38,5 triliun berdasarkan perhitungan biaya pengobatan yang diperlukan untuk menangani penyakit yang disebabkan oleh kualitas udara yang buruk. Studi tersebut menyatakan, perubahan standar emisi Euro 2 menjadi Euro 4 merupakan salah satu pilihan yang tepat untuk menurunkan beban emisi, selain pengembangan angkutan umum massal yang menjadi prioritas utama. Hasil kajian menunjukkan implementasi kedua kebijakan tersebut akan menghasilkan penurunan emisi yang signifikan, penghematan subsidi BBM yang besar dengan biaya yang rasional, selain mendatangkan manfaat ekonomi yang tinggi. Terkait dengan itu, melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20 Tahun 2017 telah ditetapkan baku mutu emisi untuk kendaraan bermotor dengan bahan bakar setara Euro 4. Bahan bakar ini memiliki kandungan sulfur maksimum 50 ppm. Saat ini bahan bakar yang masih banyak digunakan di Indonesia adalah premium dengan kandungan sulfur 350 ppm atau 7 kali lipat dari bahan bakar yang berlaku. Bahkan bahan bakar diesel memiliki kandungan sulfur sampai 3.500 ppm. "Secara bertahap, kami memperbaiki kondisi ini. Pertamina misalnya, mengembangkan Pertamax Turbo yang memenuhi standar Euro 4 dengan kadar sulfur 50 ppm. Untuk bahan bakar diesel, ada Pertadex yang kandungan sulfurnya juga 50 ppm," kata Karliansyah. Peraturan baku mutu setara Euro 4 berdampak pada penjualan bahan bakar yang dijual harus bersih, yang tak bisa lagi Pertamax 92, tetapi sudah harus Pertamax Turbo. Teknologi kendaraan bermotor pun harus naik grade dari Euro 2 ke Euro 4. Saat ini dunia internasional sudah menerapkan standar lebih tinggi. Jika Indonesia tetap bertahan dengan standar Euro 2 (yang PengenDAliAn PenceMARAn lingkungAn 1 9 9
2 0 0 berlaku sejak 2006), Indonesia tak bisa mengekspor mobil. Karena itu Indonesia perlu mengadopsi penggunaan bahan bakar setara Euro 4 ini agar industri otomotif Indonesia tidak menghadapi problem lingkungan dan ekonomi. Eco-Driving, Teknik Mengemudi Ramah lingkungan Salah satu upaya mencegah dan mengendalikan pencemaran udara eco- adalah melancarkan kampanye publik tentang cara berkendara yang driving cerdas, menggunakan teknik mengemudi ramah lingkungan ( Eco-driving ). merupakan implementasi Program Langit Biru eco-driving yang terlaksana sejak tahun 1996 dapat dipelajari, mengikuti teknologi kendaraan, di antaranya tentang kecepatan yang harus dipacu, dan pengaturan antara rem dan gas. Berkendara dengan benar akan membantu menghemat bahan bakar dan juga mengurangi emisi. Teknik "Kami sudah menggelar pelatihan kepada para pengemudi Bluebird, bus Damri, bus Mayasari Bakti, juga kepada anggota TNI 3 dan Polri," jelas Karliansyah. Eco-driving mampu mengurangi 20 sampai 30 persen penggunaan bahan bakar, dan ini otomatis mengurangi emisi yang dihasilkan. eco-driving yang baru eco- menjangkau beberapa perusahaan dapat menjadi salah satu driving prasyarat dalam penerbitan SIM. Karliansyah juga berharap dikembangkan dalam kurikulum sekolah mengemudi. Karliansyah berharap program 3 Diolah dari wawancara penulis dengan karliansyah, 15 november 2020. M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn NO 1 2 3 4 5 6 7 8 TAHUN EVENT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 PENGHEMATAN BAHAN BAKAR MELALUI RALLY ECO DRIVING TAHUN 2011-2018 KECEPATAN AVG-FC SAVING JUMLAH PESERTA Semua Grup RUTE (Km) GRUP (Berdasarkan CC) Km/Jam Km/Liter % JUARA 1 % Semua Peserta 13 9 4 29.2 Bensin <2000 Bensin >2000 22,7 21,9 15,6 11,9 64,0 57,2 31,5 19 Bensin <1500 18,2 20,8 45,2 36 9 3 28,9 Bensin >1500 Diesel <3000 19,4 15,8 16,5 12,6 52,3 44,1 18,5 5 Diesel >3000 16,2 6,9 34,9 17 Bensin <1500 15,5 23,6 43,7 42 16 32,9 Bensin >1500 16,0 13,3 35,1 12,4 9 Diesel All cc 11,1 37,2 44,2 23 Bensin <1500 29,0 29,2 76,2 35 3 30,9 Bensin >1500 24,1 19,1 52,8 13,7 9 Diesel All cc 22,6 18,0 43,1 15 Bensin <1250 19,8 24,5 82,0 53 24 4 27,2 Bensin 1250 - 1500 Bensin >1500 19,6 19,2 23,8 18,1 89,1 54,3 17,2 10 Diesel All cc 18,5 29,7 38,5 33 Bensin <1250 16,3 21,0 58,7 69 23 10 26,3 Bensin 1250 - 1500 Bensin >1500 12,8 16,5 26,3 14,9 75,4 68,4 24,9 3 Diesel All cc 12,2 14,8 23,0 18 Bensin <1400 30,6 29,1 82,1 46 13 7 22,4 Bensin 1400 - 1800 Bensin >1800 27,8 29,5 46,0 21,7 96,9 96,8 25,1 8 Diesel All cc 20,5 30,3 80,6 20 Bensin <1300 60 20 22,9 Bensin >1300 20 Diesel All CC 22,4 Minimum = 11.1 6,9 23,0 12,4 27,6 Average = 19.8 21,9 59,9 20,5 32,9 Maximum = 30.6 46,0 96,9 31,5 PengenDAliAn PenceMARAn lingkungAn 2 0 1
2 0 2 Transportasi Massal Bantu Perbaiki Kualitas udara Perkotaan Transportasi massal di sejumlah kota ikut membantu perbaikan kualitas udara perkotaan. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan, setelah MRT beroperasi tahun 2019, kualitas udara di Jakarta pada periode 2019-2020 membaik. Ini dibuktikan dengan menurunkan konsentrasi rata-rata tahunan parameter PM2,5 sebesar 18,51 persen. Jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2018, konsentrasi rata-rata tahunan parameter PM2,5 tahun 2020 juga mengalami penurunan sebesar 10,96 persen. Ini berarti terdapat peningkatan kualitas udara pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2018 sebelum MRT beroperasi. 4 Berkurangnya aktivitas transportasi dan industri selama masa pandemi Covid-19 sepanjang tahun 2020 berdampak positif pada peningkatan kualitas udara jika dibandingkan tahun 2019. (Lihat tabel) PeNuruNaN KoNSeNTraSi PM2,5 KOTA Jambi PENURUNAN KONSENTRASI PM2,5 SELAMA MASA PANDEMI 2020 70,28 persen Pekanbaru 69,35 persen Banjarmasin 63,35 persen Padang 46,48 persen Batam 24,30 persen Banda Aceh 22,86 persen Mataram 12,50 persen Makassar 8,55 persen Sumber: Ditjen PPKL KLHK 4 Data diperoleh dari Ditjen Pengendalian Pencemaran dan kerusakan lingkungan, kementerian lingkungan hidup dan kehutanan, 3 Desember 2020. M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Taman dan hutan Kota, Kebun Raya, Jalur Pedestrian dan sepeda Kementerian LHK mendorong dan mengimbau para kepala daerah untuk membangun taman kota, hutan kota, dan kebun raya di wilayah masing-masing mengingat tanaman dan pepohonan dapat membantu menyerap partikel-partikel pencemar udara dan juga membantu sirkulasi udara kota. "Kami sudah membuat pedoman jenis tanaman apa saja yang tepat untuk menjadi tanaman perkotaan," kata Karliansyah. Ketentuan tentang hutan kota, taman kota, dan jenis-jenis tanaman penyerap polutan udara diatur melalui Keputusan Direktur Jenderal PPKL Nomor SK.21/PPKL/SET/KUM.1/05/2016 tentang Petunjuk Teknis Penanaman Spesies Pohon Penyerap Polutan Udara. Salah satu contoh yang dikemukakan Karliansyah adalah Kota Surabaya. Perubahan iklim mikro di kota itu cukup signifikan, terbukti pada dini hari warga kota sekarang dapat merasakan embun. Pemda-pemda juga didorong untuk membangun jalur pedestrian (pejalan kaki) dan jalur sepeda di wilayah masing-masing. Keberadaan jalur pedestrian dan jalur sepeda di berbagai kota di Indonesia berdampak positif bagi kualitas udara. Catatan KLHK menyebutkan, jumlah taman kota dan hutan kota, serta hijauan lainnya seperti media jalan di seluruh Indonesia sampai tahun 2020 mencapai 599.681,32 hektar. Adapun luas kebun raya di Indonesia 5.393,44 hektar. Perdagangan Kuota Emisi Dalam Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, diatur tentang izin emisi. Jadi, perusahaan diberi hak untuk mengeluarkan emisinya dengan batas kuota tertentu. Kalau mereka bisa lebih rendah dari yang diizinkan, maka mereka bisa menjual sisanya itu ke perusahaan lain yang membutuhkan. Jadi ke depan nanti ada perdagangan emisi. PengenDAliAn PenceMARAn lingkungAn 2 0 3
2 0 4 JeNiS TaNaMaN yaNG MeNyeraP DeBu NAMA TANAMAN Asam Keranji Trengguli Kembang Merak Sonokeling Mindi Sengon Jambu Air KEMAMPUAN MENYERAP DEBU (g/m3) 76,3 48 46,3 41,6 37,5 34,6 34,1 Sumber: Ditjen PPKL KLHK JeNiS TaNaMaN yaNG MereDuKSi co NAMA TANAMAN DAYA SERAP KARBON MONOKSIDA (Kg/Pohon/Tahun) Trembesi (Samansa saman) Cassia (Cassia sp) Kenanga (Canagium adoratum) Pingku (Dysoxylum excelsum) Beringin (Ficus benyamina) Krey paring (Fellicium decipliene) Matoa (Pornetia pinnata) Mahoni (Swettiana mahagoni) Saga (Adenanthera pavoniana) Bungur (Lagerstroema speciosa) Jati (Tectona grandis) Nangka (Arthocarpus heterophylius) Johar (Cassia grandis) Sirsak (Anno muricata) Puspa (Schima wallichii) Akasia (Acacia auriculiformis) Flamboyan (Delonix regia) Sawo Kecik (Manilkara kauki) 28.448,39 5.295,47 756,59 720,49 535,90 404,83 329,76 295,73 221,18 160,14 135,27 126,51 116,25 75,29 63,31 48,68 42,20 36,19 Sumber: Ditjen PPKL KLHK M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn JeNiS TaNaMaN yaNG MeNyeraP co2 NAMA TANAMAN Puring Tanaman kacang merah (Phaseoius vulgaris) Sirih Belanda (Epipremnum aerum) Angsana KEMAMPUAN MENYERAP KARBON DIOKSIDA (ppm/hari) 125 ppm/hari 12-120 ppm/hari 113 ppm/hari 109 ppm/hari Sumber: Ditjen PPKL KLHK Menurut Karliansyah, perdagangan emisi ditujukan bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam melakukan upaya transaksi emisi antara satu atau lebih perusahaan berupa selisih dari perhitungan kuota beban emisi yang dihasilkan dari masing-masing perusahaan yang dapat melakukan tukar beli dalam suatu wilayah. Jenis polutan yang akan diperdagangkan adalah parameter non-gas rumah kaca (CO2), tetapi parameter konvensional, yaitu partikulat, SO2, dan NOX atau parameter lain yang menjadi kritikal dalam satu wilayah. Tujuan perdagangan ini adalah penurunan beban emisi dalam satu wilayah, menurunkan timbulan hujan asam yang disebabkan oleh SO2, dan menurunkan debu emisi, yaitu parameter PM10 dan PM2.5. Jenis industri yang dapat melakukan perdagangan kuota emisi adalah pembangkit listrik, semen, pertambangan yang memiliki dan kertas, pupuk, minyak proses pengolahan, besi dan baja, dan gas bumi, industri manufaktur (otomotif, keramik), kegiatan industri proses pengolahan dengan energi yang digunakan lebih besar dan sama dengan 25 mw. pulp Bagaimana perdagangan emisi bekerja? Karliansyah memberi contoh. Misalnya, ada dua pabrik yang menghasilkan emisi A dan B. Setiap pabrik mengeluarkan emisi 100 ton (dengan total emisi 200 PengenDAliAn PenceMARAn lingkungAn 2 0 5
2 0 6 ton). Persyaratan pengurangan emisi yaitu dengan membagi kedua command perusahaan berupa total pengurangan emisi sebesar 100 ton. control , setiap pabrik diwajibkan mengurangi 50 persen atau 50 ton untuk memenuhi total penurunan emisi sebesar 100 ton. Pabrik A mengurangi sebesar 100 dolar AS per ton, dengan biaya total yang dikeluarkan sebesar 5.000 dolar AS. Pabrik B menghabiskan 200 dolar AS per ton, dengan biaya total yang dikeluarkan sebesar 10.000 dolar AS. Biaya seluruhnya yang dikeluarkan kedua pabrik untuk mengurangi Cap 100 ton emisi adalah 15.000 dolar AS. allowance Dalam sistem tradisional dan Trade , setiap pabrik diberikan tunjangan ( ), yaitu setengah dari emisi sebelumnya. Pabrik A, di mana biaya pengurangan 100 dolar AS per ton, dengan kemampuan yang mengurangi emisi hingga 25 ton, terdapat selisih digunakan sebesar 25 ton polutan yang tidak diemisikan. Pabrik allowance B, di mana pengurangan biaya 200 dolar AS per ton, dengan biaya untuk mengurangi sebesar 75 ton, kemudian membeli Plant A yang tidak digunakan sehingga Plant B membayar Plant A. Total pengurangan 100 ton emisi dapat tercapai dengan total biaya Control. dan lebih rendah (12.500 dollar AS) dibandingkan sistem Dalam sistem dan allowance Command "Konsep perdagangan emisi ini akan diatur oleh pemerintah ataupun lembaga tersendiri. Tidak langsung dijalankan oleh 5 perusahaan dengan perusahaan," jelas Karliansyah. Pencemaran dari instalasi Migas di laut offshore Kasus pencemaran yang bersumber dari instalasi migas di laut offshore ) sudah beberapa kali terjadi. Terakhir adalah kebocoran ( PT Pertamina Hulu Energi (PHE) di Karawang, Jawa Barat, pada 2019. Komunikasi dan laporan yang cepat membuat tim PPKL KLHK cepat ke lokasi kejadian dan dengan cepat pula mengendalikan tumpahan minyak tersebut. 5 Diolah dari percakapan penulis dengan karliansyah, 3 Desember 2020. M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Petugas mengumpulkan gumpalan minyak mentah akibat kebocoran offshore PT Pertamina Hulu Energi (PHE) di Pantai Karawang, Jawa Barat. PengenDAliAn PenceMARAn lingkungAn 2 0 7
2 0 8 KLHK dengan cepat mendeteksi pencemaran ini karena sebaran pencemaran, wilayah yang terkena dampak, dan sumber polluter pay principal. pencemarnya sudah diketahui ( ). Dengan demikian, KLHK dengan mudah bisa menerapkan prinsip Siapa yang melakukan pencemaran, dialah yang menanggung biaya pemulihannya. identified source Penanganan tumpahan minyak di Karawang relatif lebih cepat dibandingkan dengan peristiwa serupa di Balikpapan, Kalimantan Timur, tahun 2018. Penyebab peristiwa di Balikpapan adalah pipa bahan minyak pecah akibat jangkar kapal. Sumbernya sudah teridentifikasi. "Dengan mudah, kami mengetahui pelakunya. Kami sudah bisa menghubungkan antara pelaku dan pencemaran yang terjadi," kata Dida Migfar Ridha, Direktur Pengendalian Pencemaran 6 Pesisir dan Laut. Di Karawang, berkat komunikasi yang baik, Ditjen PPKL sejak awal dapat menangani kasus ini dengan baik pula. KLHK merekomendasikan pemindahan masyarakat yang terdampak dan merelokasi mereka dengan penggantian yang cocok sehingga dampak pencemaran migas di Karawang relatif lebih kecil. "Kami akui beberapa komunitas bakau dan ekosistem terumbu karang di Kepulauan Seribu ikut terdampak. Terumbu karang sudah dapat diselesaikan, sementara mangrove masih ditangani. Tetapi kualitas air laut di sana sudah semakin membaik," papar Karliansyah. Kerja sama dengan Bakamla untuk lacak Pencemaran di laut Sampai saat ini, KLHK belum menemukan cara yang efektif menangani pencemaran dari kapal di laut. Mengapa? "Di darat, kami dengan gampang memasang CCTV. Untuk memantau kualitas air sungai kami memasang alat Onlimo dan untuk memantau kualitas 6 Diolah dari wawancara penulis dengan Direktur Pengendalian Pencemaran Pesisir dan laut, ir. Dida Migfar Ridha, M.Si, 24 november 2020. M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn udara kami memasang AQMS. Nah di laut, sistem pemantaunya susah," ungkap Karliansyah. unidentified source ini terjadi karena sumber pencemaran tidak Kesulitan ). Setiap tahun, pencemaran teridentifikasi ( terjadi di perairan internasional di perbatasan Indonesia (Kepulauan Riau), Singapura, dan Malaysia. Sulit melacak sumber pencemaran dan pelakunya. Untuk menegakkan hukum diperlukan pembuktian yang jelas yang menyebut pelaku pencemaran. Penegak hukum harus mengejar dan menangkap tangan pelakunya. "Tetapi terkait sebaran pencemaran, dari mana aliran berasal dan wilayah mana yang terkena dampak, kami sudah bisa mengidentifikasinya. Kami sudah memiliki model tumpahan minyak. Jika ada laporan tentang tumpahan minyak yang terjadi hari ini misalnya, dengan pemodelan dan dengan data citra satelit, kami sudah bisa melakukan posisi kapal. H-1, H-2 ada di mana. Demikian juga tumpahan minyak akan ke mana. H+1, H+2 akan ke sana, H+3 akan sampai di Lagoi, Bintan, Batam, wilayah perairan yang biasa terkena dampak. Kami sudah punya tracking tools, " paparnya. Di perairan Bintan dan Batam, hampir setiap tahun antara September dan Desember KLHK harus mengumpulkan berbagai jenis limbah, baik limbah minyak maupun limbah kimia lain. Limbah yang berada di pantai-pantai tersebut dikumpulkan dan dimasukkan ke karung. PengenDAliAn PenceMARAn lingkungAn 2 0 9
2 1 0 "Jumlahnya mencapai ribuan karung. Yang bisa kami lakukan adalah mengumpulkan karung-karung berisi lalu mengirimkannya ke perusahaan yang bisa mengolahnya. Tetapi kami belum mampu mencegahnya karena sistemnya belum dibangun. Sulit untuk melakukan pemantauan di laut," urai Karliansyah. limbah, Yang dilakukan KLHK adalah berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Kementerian Perhubungan, juga dengan Otorita Batam di Kepulauan Riau, TNI AL, dan Bakamla agar pelaku pembuangan dapat tracking ditangkap langsung di lokasi melalui . "Bila terjadi pencemaran misalnya, kami membuat modelnya, kami dari mana sumbernya, baru kami bisa sampaikan ke Bakamla untuk menelusuri," jelasnya. tracking mode KLHK juga dibantu asosiasi nakhoda. "Jika nakhoda kapal berlayar, melihat sesuatu yang aneh, mereka langsung melaporkannya ke syahbandar terdekat. Lalu syahbandar itulah yang memberi informasi kepada KLHK. Kami yang mengontak Bakamla, TNI AL, Polair untuk melakukan tindakan," papar Karliansyah. lapangan, KLHK berkonsentrasi pada wilayah-wilayah yang ditetapkan menjadi lego jangkar. Cara ini memudahkan penegak hukum memantau kapal berlayar. Kapal-kapal tersebut tak boleh sembarangan berlabuh di area-area yang sudah ditentukan. Untuk memudahkan pengawasan di reception facilities oil slice Di wilayah-wilayah lego jangkar yang diawasi ketat, KLHK di beberapa area pelabuhan untuk , selain agar lingkungan tetap terjaga, juga membangun menampung memberi pendapatan ekonomi bagi negara. Langkah-langkah inilah yang selama ini dilakukan Ditjen PPKL dalam mengendalikan pencemaran lingkungan. Proper Tidak hanya sekadar Mengendalikan Pencemaran industri Proper dilahirkan atas pembelajaran dari program kali bersih (Prokasih), yang menunjukkan bahwa pendekatan pengelolaan M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn command and control " ternyata tidak lingkungan konvensional " dapat mendorong peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan secara menyeluruh. command and control akan efektif jika sistem yang ada mampu memastikan seluruh entitas yang diatur patuh terhadap peraturan yang ditetapkan. Pelajaran penting lainnya dari Prokasih adalah, pertama, 10% dari industri yang membuang air limbah dengan beban pencemaran tinggi merupakan target utama pengawasan. Pengawasan akan efektif jika dilakukan pada target-target pengawasan selektif, yakni industri-industri yang menimbulkan dampak paling signifikan terhadap lingkungan. Pertanyaan kemudian muncul, mengapa industri yang berada pada kondisi pengawasan yang sama-sama masih lemah menunjukkan tingkat ketaatan yang sangat berbeda? Ada industri yang setelah diawasi menunjukkan lompatan kinerja pengelolaan lingkungan yang luar biasa; mereka sangat peduli dan menempatkan urusan ini sebagai salah satu prioritas utama. Ada juga industri yang jalan di tempat, tidak peduli dengan limbah yang dihasilkan, tidak peduli dengan sungai yang tercemar, dan tidak peduli teguran pejabat pengawas lingkungan hidup. Pendekatan Proses pengawasan-penegakan hukum formal memerlukan waktu dan biaya yang besar bagi kedua pihak karena kedua pihak harus saling berkonfrontasi untuk membuktikan argumentasi masing-masing. Di sisi lain, ada pengawasan oleh masyarakat dan pasar yang bermain dengan lebih halus dan sesuai dengan sifat-sifat dasar manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia berinteraksi dan memerlukan pengakuan atau reputasi agar eksistensinya diakui. Industri yang tidak beroperasi dengan bertanggung jawab dapat dihukum oleh masyarakat dengan tidak memberikan "izin sosial" bagi industri tersebut. Tanpa izin sosial, industri tidak dapat beroperasi dengan nyaman, bahkan pada tingkat interaksi tertentu industri harus membayar ongkos yang tinggi untuk menangani ketidakharmonisan hubungan dengan masyarakat. Waktu, tenaga, dan aset yang semestinya digunakan untuk aktivitas yang menghasilkan laba PengenDAliAn PenceMARAn lingkungAn 2 1 1
2 1 2 ternyata harus habis untuk berurusan dengan masalah sosial. Industri sebagai pengejawantahan orang-orang yang ada di dalamnya akan merasa tidak nyaman kalau teralieniasi dari lingkungan sosialnya. supply-and-demand Pasar akan menghukum perusahaan yang mempunyai reputasi jelek di bidang lingkungan dengan mekanisme - nya. Konsumen yang sadar lingkungan akan memilih produk dan jasa yang ramah lingkungan. Industri yang mempunyai reputasi buruk dalam pengelolaan lingkungan akan ditinggalkan pasar. Jika industri tersebut menjual sahamnya ke publik, maka nilai asetnya akan mengalami depresiasi karena dianggap mempunyai risiko usaha yang tinggi. Risiko akibat kemungkinan membayar kompensasi bagi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diakibatkannya atau juga membayar proses litigasi yang dihadapinya, atau juga menghadapi tuntutan ganti rugi dari masyarakat yang terkena dampak sangat tinggi. Pemegang saham tidak ingin uangnya habis untuk membiayai masalah tersebut. Masyarakat dan pasar dapat menghukum perusahaan dengan cepat dan telak hanya bermodalkan satu senjata, yaitu informasi, apalagi kalau informasi tersebut diperoleh dari sumber yang kredibel. Pejabat pengawas lingkungan hidup, yang berintegritas, dengan kewenangan yang dimilikinya mempunyai akses informasi yang sahih dan dapat dipertanggungjawabkan. Informasi ini sangat ampuh untuk membentuk pencitraan atau reputasi, apalagi kalau informasi tersebut disampaikan dalam bentuk yang sederhana dan mudah diingat. Pencitraan akan semakin melekat dan tersebar luas dalam ingatan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka Proper dikembangkan dengan beberapa prinsip dasar, yaitu peserta Proper bersifat selektif, yaitu untuk industri yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan dan peduli dengan citra atau reputasi. Proper memanfaatkan masyarakat dan pasar untuk memberikan tekanan kepada industri agar meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan. Pemberdayaan masyarakat dan pasar dilakukan dengan penyebaran informasi yang kredibel sehingga dapat menciptakan pencitraan atau M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn reputasi. Informasi mengenai kinerja perusahaan dikomunikasikan dengan menggunakan warna untuk memudahkan penyerapan informasi oleh masyarakat. Peringkat kinerja usaha dan atau kegiatan yang diberikan terdiri dari: a) Emas adalah untuk usaha dan/atau kegiatan yang telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan dalam proses produksi Peringkat kinerja usaha dan atau kegiatan yang diberikan terdiri atau jasa, melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab dari, pertama Emas adalah untuk usaha dan/atau kegiatan yang terhadap masyarakat. telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan dalam b) Hijau adalah untuk usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan proses produksi atau jasa, melaksanakan bisnis yang beretika dan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan bertanggung jawab terhadap masyarakat. (beyond compliance) melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumber daya secara efisien, dan melakukan Kedua, Hijau adalah untuk usaha dan/atau kegiatan yang telah upaya tanggung jawab sosial dengan baik. melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan c) Biru adalah untuk usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan ) melalui pelaksanaan sistem dalam peraturan ( upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumber daya secara efisien, ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. dan melakukan upaya tanggung jawab sosial dengan baik. beyond compliance d) Merah adalah upaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan belum Ketiga Biru adalah untuk usaha dan/atau kegiatan yang telah sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan perundang-undangan. sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang e) Hitam adalah untuk usaha dan/atau kegiatan yang sengaja melakukan berlaku. perbuatan atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak melaksanakan sanksi administrasi. PengenDAliAn PenceMARAn lingkungAn 2 1 3
Keempat Merah adalah upaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan belum sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dan kelima Hitam adalah untuk usaha dan/atau kegiatan yang sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak melaksanakan sanksi administrasi. Sejak diberlakukannya Proper tahun 1996 dengan jumlah peserta sebanyak 85 perusahaan dan tingkat ketaatan terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup saat itu hanya 43%, maka pada tahun 2020 jumlah peserta Proper sudah meningkat 14 kali lipat, yaitu 2.028 perusahaan dengan tingkat ketaatan sudah mencapai angka 84%. Sejak diberlakukannya PROPER tahun 1996 dengan jumlah peserta sebanyak 85 perusahaan dan tingkat ketaatan terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup saat itu hanya 43%, maka pada tahun 2020 jumlah peserta PROPER sudah meningkat 14 kali lipat, yaitu 2.028 perusahaan dengan tingkat ketaatan sudah mencapai angka 84%. Selama 10 tahun memimpin pelaksanaan PROPER, tepatnya sejak dilantik sebagai Deputi II KLH tahun 2010, dengan menggunakan metode penilaian yang sederhana, Karliansyah berhasil membawa PROPER bukan hanya sekadar menjadi alat pengendalian pencemaran industri semata, melainkan juga berhasil mengarahkan perusahaan/industri mencapai keunggulan lingkungan (environmental excellence) melalui integrasi 2 1 4 M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam proses produksi dan jasa, penerapan sistem manajemen lingkungan, 3R (reuse, reduce, recycle), efisiensi energi, konservasi sumber daya, dan pelaksanaan bisnis yang beretika serta bertanggung jawab terhadap masyarakat melalui program pengembangan masyarakat. Selama 10 tahun memimpin pelaksanaan Proper, tepatnya sejak dilantik sebagai Deputi II KLH tahun 2010, dengan menggunakan metode penilaian yang sederhana, Karliansyah berhasil membawa Proper bukan hanya sekadar menjadi alat pengendalian pencemaran environmental excellence industri semata, melainkan juga berhasil mengarahkan perusahaan/ industri mencapai keunggulan lingkungan ( ) melalui integrasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam proses produksi dan jasa, penerapan sistem manajemen lingkungan, 3R ( ), efisiensi energi, konservasi sumber daya, dan pelaksanaan bisnis yang beretika serta bertanggung jawab terhadap masyarakat melalui program pengembangan masyarakat. reuse, reduce, recycle Melalui PROPER, Karli juga berhasil mengarahkan perusahaan untuk menjawab berbagai persoalan lingkungan global, seperti: penanganan 2 1 5 sampah, penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), bahkan pencapaian tujuan Sustainable Development Goals (SDGs). PengenDAliAn PenceMARAn lingkungAn
2 1 6 M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn i r a d k i l b u P n a n a y a e P l i s a v o n I 5 4 p o T n a a g r a h g n e p t a p a d n e m n a e S i l e d i n a s a u l r a b e y n e p m a a d l n a a g r a h g n e p i a g a b e s B R & N A P n a i r e t n e m e K i r e g e n m a a d l i d , a i s e n o d n I i d k i l b u p n a n a y a e p m a a d n a s o b o r e t n a d f i t a e r k l l n a i r e b m e p n a a i l i n e p m a a d l n a k u j u r n a d r a s a d i d a j n e m a g u j R E P O R P n a g n a b m a t r e P n a d ) y r t s u d n I n e e r G ( u a j i H i r t s u d n I i t r e p e s , n a a g r a h g n e p O E C n e e r G n a d M D S E n a i r e t n e m e K h e o ) g n n M n e e r G ( n a g n u k g n L h a m a R l i i i . i m o n o k E a t r a W h a a j a M h e o l l d r a w A i a g a b e s a n u D i k n a B i r a d i s a i s e r p a n a k t a p a d n e m R E P O R P , i r e g e n r a u l i D a o e k l l a t a t n a k i s a t n e m e p m g n e m l i a k g n a r m a a d l f i t k e f e e d o t e m u t a u s f i t n e s n i n a i r e b m e p a t r e s s a t i s a p a k n a t a k g n n e p k u t n u k a b g n a y n a g n u k g n i i i l s a t i s r e v n U i . k a b i h b e i l g n a y n a g n u k g n i l n a a o e g n e p l l a j r e n k i p a d a h r e t . R E P O R P i g a b a p u r e s i s a i s e r p a n a k i r e b m e m a g u j d n a l i a h T n r o k g n o a u h C l l R E P O R P , ) O L I ( n o i t a z i n a g r O r u o b a L l a n o i t a n r e t n I m u r o f i d , u t i n a e S i l a r a p i g a b n a g n u k g n i l n a a o e g n e p l l a j r e n k i r o t a k d n i i i a g a b e s n a k d a j i d i . i l e b m e p PengenDAliAn PenceMARAn lingkungAn 2 1 7 i g n o h o b i D g n i r e S a d a P . n a i t k u b m e p n a k h u t u b m e m u l a l e s n a g n u k g n i l n a r a m e c n e p n a r o p a L h a l e t e s i p a t e T . i d a j r e t l u t e b l u t e b g n a m e m n a r a m e c n e p , n a k r o p a l i d t a a s . h a b u r e b h a d u s i s i d n o k , a y n i r a h k o s e i s a k o l e k k e c e g n e m K H L K k a h i p i s a k o l e k n a k h u t u b i d g n a y u t k a w n a d l i c n e p r e t k a g a a y n i s a k o l a k i j i g a l a p A . h a b u r e b h a d u s n a r a m e c n e p i s i d n o k , a y n l a s i m i r a h a g i t i a p m a s . n a k i t k u b i d h a d u m h i b e l n a r a m e c n e p s u s a k , r a t n i p l e s n o p a r e a d a P r a t n i p l e s n o p i d o e d i v i u l a l e m a y n m a k e r e m a s i b n a k i g u r i d g n a y t a k a r a y s a M , u t i m a c a m e s o e d i v n a m a k e r t a p a d n e M . K H L K e k a y n n a k r o p a l e m n a d a s a m a d a P . i s a k o l e k k e c e g n e m k u t n u s a g u t e p m i r i g n e m K H L K a y n a s a i b n a g n e d i p a t e t , h a r e a d n a g n e d u l u h a d h i b e l i s a n i d r o o k r e b s u r a h K H L K , u l a l . i s a k o l e k g n u s g n a l K H L K s a g u t e p , o e d i v n a m a k e r i t k u b
2 1 8 Melalui Proper, Karli juga berhasil mengarahkan perusahaan untuk menjawab berbagai persoalan lingkungan global, seperti: penanganan sampah, penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), bahkan pencapaian tujuan Sustainable Development Goals (SDGs). Selain mendapat penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik dari Kementerian PAN & RB sebagai penghargaan dalam penyebarluasan ide kreatif dan terobosan dalam pelayanan publik di Indonesia, di dalam negeri Proper juga menjadi dasar dan rujukan Green Green Industry dalam penilaian pemberian penghargaan, seperti Industri Hijau Mining ( Warta Ekonomi Green CEO Award ) dan Pertambangan Ramah Lingkungan ( ) oleh Kementerian ESDM dan oleh Majalah . Di luar negeri, Proper mendapatkan apresiasi dari Bank Dunia sebagai suatu metode efektif dalam rangka mengimplementasikan tata kelola lingkungan yang baik untuk peningkatan kapasitas serta pemberian insentif terhadap kinerja pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Universitas Chulalongkorn Thailand juga memberikan apresiasi serupa bagi Proper. Selain itu, di forum International Labour Organization (ILO), Proper dijadikan sebagai indikator kinerja pengelolaan lingkungan bagi para pembeli. sering Dibohongi Laporan pencemaran lingkungan selalu membutuhkan pembuktian. Pada saat dilaporkan, pencemaran memang betul-betul terjadi. Tetapi setelah pihak KLHK mengecek ke lokasi esok harinya, kondisi sudah berubah. Apalagi jika lokasinya agak terpencil dan waktu yang dibutuhkan ke lokasi sampai tiga hari misalnya, kondisi pencemaran sudah berubah. Pada era ponsel pintar, kasus pencemaran lebih mudah dibuktikan. Masyarakat yang dirugikan bisa merekamnya melalui video di ponsel dan melaporkannya ke KLHK. Mendapat rekaman video semacam itu, biasanya KLHK mengirim petugas untuk mengecek ke lokasi. Pada masa lalu, KLHK harus berkoordinasi lebih M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn dahulu dengan daerah, tetapi dengan bukti rekaman video, petugas KLHK langsung ke lokasi. Tetapi tidak jarang, rekaman video yang dikirim ke KLHK adalah video yang terjadi beberapa tahun lalu. "Kami sering dibohongi. Video yang kami terima ternyata kejadian sudah lama. Kami kecewa. Petugas kami sudah buru-buru ke lokasi ternyata peristiwanya sudah lama terjadi. Kami masih menemukan kasus seperti ini," ungkap Karliansyah. Kasus terbaru terjadi pada akhir Oktober 2020. Ada warga Sulawesi melaporkan pencemaran di wilayahnya dengan menyertakan rekaman video. Tetapi setelah dicek ke lapangan, rekaman video tersebut terjadi sudah lama. "Masih ada oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan teknologi dan merugikan orang lain," katanya. Jika petugas KLHK datang dan dapat segera mencarikan solusinya, masyarakat senang. Sebaliknya, jika dalam satu bulan atau dua bulan setelah petugas verifikasi lapangan namun belum berhasil mencarikan jalan keluar, masyarakat biasanya melampiaskan amarah dengan kata-kata kasar dan sumpah serapah. aksi Demo Berkurang Pernah pada suatu masa, hampir setiap minggu, bahkan dalam beberapa hari yang berdekatan, terjadi aksi demo di depan kantor Kementerian Lingkungan Hidup. Ada yang berdemo menuntut penyelesaian pencemaran air, pencemaran udara, juga pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat kegiatan tambang yang mengganggu lingkungan. Anehnya, bukan Kementerian Pertambangan dan Energi (sekarang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral) yang didemo, tetapi Kementerian Lingkungan Hidup (sekarang menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Pada saat itu Karliansyah sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup. Dia harus menangani berbagai aksi demo yang terjadi hampir setiap hari. "Sampai-sampai polisi ikut PengenDAliAn PenceMARAn lingkungAn 2 1 9
2 2 0 berkantor di sini. Konsekuensinya, kami harus menyediakan makan siang untuk polisi. Sementara dananya tidak ada karena tidak ada alokasinya. Persoalan ini kami hadapi," ungkap Karliansyah. Kini kondisinya sudah jauh berbeda. Dalam kurun waktu 2015- 2020 rasanya hanya ada sekali demo yang menuntut perbaikan kualitas udara Jakarta. Karliansyah melihat ini dari sisi positif, mudah-mudahan saja ini bermakna kualitas lingkungan semakin membaik. Kesadaran masyarakat akan lingkungan juga membaik," katanya. Batik Menteri Balthasar Kambuaya Setelah menjabat Menteri Lingkungan Hidup selama 2,5 tahun, Gusti Muhammad Hatta digeser menjadi Menteri Riset dan Teknologi. Penggantinya adalah Balthasar Kambuaya, mantan Rektor Universitas Cendrawasih. Saat itu Karliansyah merangkap sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Menteri Lingkungan Hidup. Karliansyah harus mendampingi Menteri Kambuaya yang diundang ke Bali menjadi pembicara kunci dalam Forum Transportasi Berkelanjutan. Sehari sebelumnya, Karliansyah mendampingi Menteri Kambuaya menghadiri acara di Serpong. "Pak Sesmen, besok di Bali kita pakai baju apa?" tanya Menteri Kambuaya. Karliansyah melihat undangan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. "Batik, Pak Menteri," jawabnya. Setibanya di tempat acara di Bali, para penjemputnya mengenakan pakaian jas. Padahal Menteri Kambuaya sudah melepaskan jas dan meninggalkan jasnya di mobil dinas. Suasana yang mulai tegang semakin tegang setelah Menteri Kambuaya melihat Menteri Perhubungan EE Mangindaan yang menerimanya di ruang VVIP juga mengenakan jas. "Pak Sesmen, semua orang pakai jas. Mengapa hanya kita yang pakai batik? Saya pulang saja," kata Kambuaya yang merasa tidak nyaman dengan situasi tersebut. M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn keynote speaker, "Jangan, Pak Menteri. Bapak ke Bali untuk menjadi " jelas Karliansyah. Setelah Balthasar Kambuaya selesai menjadi pembicara utama dalam forum internasional yang dihadiri para Menteri Transportasi, Menteri LH itu kembali ke Jakarta. Di dalam mobil menuju bandara, Kambuaya mengatakan kepada Karliansyah. "Pak Sesmen, tadi Menteri Transportasi Jepang memuji batik saya bagus," ceritanya. Suasana mencair. Kambuaya mulai tersenyum. "Betul Pak Menteri. Batik Bapak batik Papua memang bagus. Tadi Menteri Transportasi Srilanka juga menyampaikan hal yang sama," ungkap Karliansyah. Dia merasa tidak salah karena dalam undangan disebutkan pakaian batik. Pengalaman Karliansyah dalam urusan pakaian ini juga salah satu pengalamannya yang berkesan selama dinas di Kementerian Lingkungan Hidup. PengenDAliAn PenceMARAn lingkungAn 2 2 1
2 2 2 Dida Migfar Ridha KarLiaNSyah SoSoK yaNG MeMeGaNG KoMiTMeN Di antara direktur-direktur pejabat eselon II di Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) saat ini, Dida Mifgar Ridha sudah mengenal Karliansyah sejak 1994. Karliansyah bertugas di Bapedal, sedangkan Dida bertugas di bagian sekretariat Menteri Lingkungan Hidup. Mereka pernah melaksanakan tugas bersama di daerah, bahkan pernah satu kamar saat awal bertugas. Dida Migfar Ridha baru berada dalam satu tim bersama Karliansyah sejak Maret 2018 ketika Dida menjabat Direktur Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut, dan Karliansyah Dirjen PPKL. Dida Migfar Ridha Bagi Dida Migfar Ridha, Karliansyah adalah sosok pimpinan yang punya komitmen yang sangat kuat untuk memenuhi target yang diberikan Menteri. "Ketika beliau sudah menyanggupi hal tersebut, beliau akan mengamankan bagaimana komitmen bisa dicapai. Itu yang saya lihat dari beliau. Sebagai contoh, pada saat beliau menyampaikan akan memenuhi target-target suatu kegiatan, beliau akan mem-push agar bisa memenuhi komitmen, termasuk memenuhi timeline," kata Dida Migfar Ridha, Direktur Pengendalian Pencemaran Laut dan Pesisir. Selain itu, Dida menambahkan, berkaca dari beberapa kegiatan yang sudah diselenggarakan, Karliansyah mempunyai standar tinggi dalam penyelenggaraan event. Di tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kualitas standar penyelenggaraan acara Ditjen PPKL sudah menjadi kebanggaan dan barometer bagi direktorat jenderal lainnya. "Beliau meminta event-event dalam Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dapat dilaksanakan dengan standar yang tinggi, yang tak hanya sukses dalam substansi, tetapi juga sukses dalam logistik yang mendukung penyelenggaraan. Beliau mengawalnya dengan ketat. Bahkan tak jarang, beliau turun ke lapangan untuk mengecek hal-hal yang dianggap bisa menimbulkan risiko," ungkap Dida, yang sudah 2,5 tahun menjadi staf Karliansyah. M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Kondisi ini, kata Dida, memacu direktorat jenderal lainnya untuk mempunyai standar tinggi dalam penyelenggaraan event. "Kami pun berusaha menjaga kualitas penyelenggaraan acara dengan standar tinggi, baik aspek materi yang akan dibahas maupun aspek logistik," jelasnya.
Dasrul Chaniago KarLiaNSyah SeLaLu NeciS, TerTiB, DaN BuGar Dasrul Chaniago dan Karliansyah bergabung dengan Bapedal dalam waktu hampir bersamaan. Dari segi kepegawaian, keduanya sama-sama masuk tahun 1991, tapi Karliansyah lebih senior. Dasrul Chaniago, Direktur Pengendalian Pencemaran Udara, berpendapat, kerapian Karliansyah tak bisa dilawan. "Beliau rapi dan necis," ungkap Dasrul yang mengaku tak bisa berpenampilan rapi seperti Karliansyah. Dasrul Chaniago Selain itu, Dasrul menilai Karliansyah seorang yang disiplin. Dia melihat Karli ketika keduanya mengikuti beberapa pendidikan yang sama, mulai dari pendidikan dasar PNS. "Pak Karli tertib sekali. Orang seperti saya tak bisa mengikutinya. Beliau mengikuti pendidikan dari pagi sampai sore, tidak pernah mengantuk dan tetap bugar. Ini luar biasa," cerita Dasrul. "Beliau juga selalu datang ke kantor lebih awal. Ini kesan saya terhadap Pak Karli. Dengan ketertiban dan kedisiplinannya, beliau mengikuti prosedur standar," katanya. Karena keduanya sahabat sejak lama, Karliansyah dapat memilah perannya sebagai atasan dan sebagai teman. "Ini membuat saya enjoy dalam bekerja," kata Dasrul.
PengenDAliAn PenceMARAn lingkungAn 2 2 3
2 2 4 Luckmi Purwandari PaK DirJeN SeLaLu TePaT WaKTu Banyak hal yang dapat dipelajari Direktur Pengendalian Pencemaran Air Luckmi Purwandari, ST, M.Si dari sosok Karliansyah. "Pak Dirjen ini mempersiapkan segalanya sejak awal. Dalam setiap rapat, beliau tak pernah terlambat. Dalam berbagai acara rakor, rakernis, rapat apa pun, termasuk hajatan, beliau selalu tepat waktu," ungkapnya. Menurut Luckmi, Karliansyah bekerja dan mendedikasikan hidupnya untuk pekerjaan dan untuk negara. "Saya melihat Bapak sangat serius mengerjakan tugas dan tidak asal-asalan. Saya menyukai ritme kerja seperti itu. Bagi saya, ini sungguh luar biasa," urainya. Selain itu Luckmi menilai Karliansyah memikirkan semuanya secara rinci dan mempersiapkannya dengan baik. "Kalau direktorat jenderal ini mengadakan acara, beliau mengecek semua hal sampai detail. Pernah di tempat acara, beliau melihat ada sampah atau banner-nya kotor terkena lumpur, bapak langsung membersihkannya. Bapak mau melakukan itu," cerita Luckmi. Luckmi mengungkapkan, selama ini Karliansyah menjadi panutannya agar dapat menjadi pegawai negeri yang baik. "Kalau Pak Karli menerima tugas dan tanggung jawab dari Bu Menteri sangat komit. Beliau menjalankannya dengan cepat dan melaporkannya dengan cepat juga. Saya perlu berlatih, perlu belajar banyak dari beliau. Ini untuk melatih mental saya juga agar lebih strong menghadapi berbagai tantangan. Saya harus beradaptasi. Ada kerjaan, cepat dikerjakan, dan cepat dilaporkan. Itu luar biasa," ungkap Luckmi. Selama beberapa tahun terakhir ini, kata Luckmi, kecepatan Dirjen PPKL luar biasa dibandingkan sebelumnya. "Beberapa terobosan sudah banyak dibuat. Saya bersyukur dapat ikut di dalam suasana perubahan ini. Banyak hal yang dilakukan dan diperbaiki termasuk dalam penerbitan izin pembuangan air limbah dari migas. Kami sudah melakukan perbaikan sistem," urainya. Yang pasti, kata Luckmi, Pengendalian Pencemaran Air sudah adaptif atau menyesuaikan dengan kondisi zaman, yaitu menghadapi industri 4.0. "Indonesia tidak tertinggal dari negara lain. Mudah-mudahan langkah dan upaya membaiki sungai-sungai di Indonesia, termasuk danau-danau, berjalan dengan lancar dan berkelanjutan," harapnya. M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Luckmi Purwandari Dalam berbagai diskusi, Luckmi mengaku tidak selalu sependapat dengan Karliansyah. "Bapak juga kencang, saya juga mempertahankan prinsip saya. Tapi akhirnya saya bisa memahami pemikiran Pak Dirjen. Saya pun bisa belajar dari beliau," katanya. Ini merupakan salah satu cara agar dia dan Dirjen saling memahami, mengetahui cara berstrategi, dan mengambil solusi dari permasalahan yang ada. "Satu lagi, yang sulit untuk ditiru, suara Bapak sangat bagus. Beliau jago menyanyi. Dalam berbagai acara yang menyediakan kesempatan menyanyi, tak ada yang mengalahkan suara beliau. Lagu-lagu yang dibawakan juga bagus. Bapak yang paling top dah," ungkap Luckmi.
PengenDAliAn PenceMARAn lingkungAn 2 2 5
2 2 6 Komang Parmita Executive Vice President Health, Safety, Security, Enviroment PT PLN (Persero) KarLiaNSyah aJaK PLN PeDuLi PaDa PeNGeLoLaaN LiNGKuNGaN hiDuP Dalam upaya mengedukasi program Proper kepada jajaran PLN, Karliansyah hadir langsung di Unit PLN di Tanjung Jati B untuk memberi arahan yang bersifat membangun. "Pak Karliansyah benar-benar menerapkan command and control. Beliau juga sangat responsif terhadap kritik. Jadi ketika kami menyampaikan kendala dan tantangan, beliau sangat ramah dan berusaha mencarikan solusi-solusi terbaik dan tetap mendorong perbaikan kualitas lingkungan. Saya sangat terkesan," kata Komang Parmita, Executive Vice President Health, Safety, Security, Environtment (HSSE) PT PLN (Persero). "Poinnya, spirit Karliansyah yang patut dibanggakan adalah bagaimana kami, PLN, terus bisa maju dalam pengelolaan lingkungan hidup. Jadi Proper itu tujuan antara tetapi sebenarnya yang kami rasakan adalah manfaat dari pengelolaan lingkungan itu sendiri, terutama berdampak pada efisiensi sumber daya, dan ini yang terpenting," ungkap Komang. Menurut Komang, Karliansyah selalu mengingatkan PLN, "Tolong dipahami, pengelolaan lingkungan berkontribusi pada efisiensi sumber daya alam dan sumber daya manusia." Ini berkaitan dengan energi, emisi, keanekaragaman hayati. Karliansyah juga mengajak PLN mengembangkan program-program CSR yang berkelanjutan agar dapat memberdayakan ekonomi masyarakat. "Kami menganggap Pak Karliansyah, sosok Dirjen, sebagai bapak kami sekaligus sebagai sahabat," kata Komang.
M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Bekti Budhi Rahayu Kasubbag Kerja Sama Teknik, Sesditjen PPKL KarLiaNSyah DuKuNG STaFNya MeNGeMBaNGKaN Diri Bekti Budhi Rahayu adalah staf paling lama yang bekerja bersama Karliansyah, sejak 16 tahun yang lalu. Ketika itu Karliansyah adalah Asisten Deputi Pengendalian Pencemaran Sektor Energi dan Migas, kemudian menjabat Deputi Bidang Pengen- dalian Pencemaran, dan terakhir Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Menurut Bekti, Karliansyah pejabat yang selalu on-time, juga selalu memegang teguh janji. "Jika menghadiri rapat, beliau selalu datang paling awal, 30 menit sebelum acara dimulai. Beliau sudah mempersiapkan bahan-bahan rapat," ungkap PengenDAliAn PenceMARAn lingkungAn 2 2 7
2 2 8 Bekti Budhi Rahayu Bekti Budhi Rahayu, saat ini Kepala Sub-bagian Kerja Sama Teknik, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Bekti juga mengatakan, Karliansyah selalu mendukung stafnya yang mendapat kesempatan mengikuti pelatihan dan melanjutkan pendidikan. "Beliau seringkali mengarahkan langsung stafnya dan memastikan semua berjalan baik," urai Bekti. Bekti menambahkan, pada awal bertugas sebagai staf Asisten Deputi PEM, dia dan staf lainnya sering diajak refreshing oleh Karliansyah, dengan nyanyi bareng dua-tiga bulan sekali. Ini bentuk apresiasi Karliansyah kepada para stafnya yang sudah bekerja bersamanya. "Pak Karli sangat memperhatikan stafnya yang sakit. Beliau menyempatkan waktu untuk menengok dan membezuknya, memastikan semua stafnya dalam keadaan sehat. Kepedulian Pak Karli terhadap semua stafnya luar biasa," kata Bekti. Menurut Bekti, nilai-nilai kebajikan Karliansyah selalu ada di hati para stafnya. "Terima kasih, Pak Karli, sudah menjadi pemimpin yang hebat bagi kami. Karena di bawah kepemimpinan Pak Karliansyah, prestasi dan capaian Ditjen PPKL luar biasa. Selamat menikmati masa istirahat. Jangan berhenti untuk mengabdi sampai akhir hayat," ungkap Bekti. M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn liMa Restorasi Gambut dan Penanggulangan Kebakaran Hutan
2 3 0 Untuk menuju wilayah-wilayah perkebunan HTI di Riau, Karliansyah menempuhnya dengan perjuangan darat sekian jam dan dilanjutkan naik "kapal james bond" selama 1,5 jam. Kapal yang memiliki baling-baling di belakang dan kipas untuk menggerakkan itu dapat melaju di darat dan bisa mencebur lagi ke air. Setelah itu Karliansyah melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki di tengah semak belukar penuh duri, lintah, dan aneka serangga. M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Kebakaran hutan dan Kesalahan Pengelolaan Tata air Pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, dua kementerian, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan, digabung menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada 2015, Menteri LHK Siti Nurbaya memberikan kepercayaan kepada Karliansyah sebagai Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) di kementerian hasil merger ini. Pada saat itu, Kementerian LHK yang dipimpin Menteri Siti Nurbaya Bakar menghadapi persoalan kebakaran lahan gambut yang meluas hingga 2 juta hektar. Kebakaran hutan terus membara di sejumlah lokasi di Indonesia, terutama di daerah-daerah yang memiliki ekosistem gambut yang sudah rusak. Kerusakan ekosistem gambut terjadi akibat salah pengelolaan pada masa lalu. Banyak kegiatan Hutan Tanaman Industri (HTI), Hak Pengusahaan Hutan (HPH), dan perkebunan sawit yang memanfaatkan lahan gambut. Karliansyah heran mereka dengan mudah membuka lahan gambut tanpa memperhatikan tata kelola air. Apakah karena ketidaktahuan atau faktor lain? Karakteristik ekosistem gambut seperti spons, menyerap air, tetapi jika sudah terkuras akan kering kerontang. Sebelum tahun 2015, ekosistem gambut banyak yang rusak (kering) akibat airnya terkuras karena banyaknya kanal yang dibangun untuk sarana transportasi produk. Ketika membuka lahan, pengusaha membangun kanal-kanal untuk membawa hasil produk, dari areal kerja ke muara sungai dan pesisir. Hal ini mengakibatkan air gambut terbawa ke muara sehingga lahan dan hutan gambut kering. Ada dua kemungkinan. Pertama, lahan akan amblas atau turun (subsidensi) sehingga dalam kondisi ini, pada musim hujan lahan ReSToRASi gAMbuT DAn PenAnggulAngAn kebAkARAn huTAn 2 3 1
2 3 2 N A H I L U M E P 4 9 2 l a t o t h a m u J l n a a h a s u r e p 7 5 8 0 . h a m u J l T A M T - P T 1 a H 2 1 1 6 0 3 , i s e s k u S i m a A l m e t s i s o k E n a h i l u m e P a H a t u 4 6 3 j , n a h i l u m e P l a e r A m e t s i s o k E n a h a L i d t u b m a G n a d I T H i s e s n o K ) n a n u b e k r e P a H 0 7 8 3 4 4 , . i s a t i l i b a h e R t u b m a G i s a t e g e V t i n U 6 S 1 8 n u i s a t h a r u C t a m a g n e P n a u H j t i n U 0 6 2 9 2 . h a m u J l l a n a K t a k e S i s a k o d t o p m e D l a s e D n a k u t n e b m e P i l u d e P i r i d n a M i s n i v o r P , t u b m a G , g n u k g n a K t o p m e D l , n a n a h a t r e P a s e D a r a t U u t a b n a u b a L i a b a C t o p m e D l m a t i H r i A , a s e D a r a t U a r e t a m u S a r a t U u t a b n a u b a L m a t i H r i A a s e D , g n a n a P g n a c a K t o p m e D j l a r a t U u t a b n a u b a L a j r e K a g a n e T 0 2 0 2 N E P 0 6 1 . 1 1 u a g n a b e S l a n o i s a N n a m a T d t u b m a G m e t s i s o k E i s a t e g e v e R n a d a n a K t a k e S n a n u g n a b m e P a H 5 2 s a u e s l I I k o B n a d a H 0 5 s a u e s l I k o B l , k o b 2 l d a n e m j g a b r e t a h 5 7 a t o t i s a t e g e v e r s a u L u a s i P g n a u P l I I h a y a l i W N T P S a a u K u a g n a b e S t r o s e R l d a d a r e b 1 M E T S I S O K E T U B M A G 0 2 0 2 n a k I a b m a r e K t o p m e D l , g n a t a b e S a p a e K a s e D l a r a t U u t a b n a u b a L t u b m a G m e t s i s o k E n a h i l u m e P i s a k o l t a k a r a y s a m n a h a i d a r a t U a r e t a m u S i s n i v o r P m a h a P i e S n a d n a n a h a t r e P a s e D d 1 i s a k o L a r a t U a r e t a m u S , n a h a s A n e t a p u b a K a p a e K n a d m a t i H r i A a s e D l d 2 i s a k o L u t a b n a h u b a L n e t a p u b a K , g n a t a b e S a r a t U a r e t a m u S , a r a t U a nH a h 6 0 3 i l u m e P s a u L 8 1 t a k e S h a m u J l l a n a K M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn u u H u a g n a b e S t r o s e R l d : n a i c n i r n a g n e d t i n u 6 7 1 a y n h u r u e s n u g n a b d g n a y l i t i n u 5 2 ) I I l i w N T P S ( h a g n a b t r o s e r d n a d t i n u 8 6 ) I I l i w N T P S ( k o k g n a M t r o s e R d l a n a k t a k e s h a m u J l , t i n u 3 8 ) I l i w N T P S ( 2 4 T K h a m 4 J u l h a m 8 J u l G E P P S A M M K R 9 1 0 2 - 5 1 0 2 n u h a t i s e s n o k n a h a d n a h i l u m e p l a t o T n u h a t t a k a r a y s a m n a h a d a n a k t a k e s h a m u J l ; a H 4 5 , 1 1 1 . 9 6 1 : 0 2 0 2 n u h a t ; a H 2 7 , 7 8 6 . 4 7 4 . 3 : a t o T ; t i n u 7 5 6 : 0 2 0 2 n u h a t ; t i n u 0 1 3 : 9 1 0 2 - 5 1 0 2 a H 6 2 , 9 9 7 . 3 4 6 . 3 : 0 2 0 2 - 5 1 0 2 n u h a t l a t o T t i n u 7 6 9 : 0 2 0 2 - 5 1 0 2 n u h a t ; a s e d 1 7 : 9 1 0 2 - 5 1 0 2 n u h a t t u b m a G a s e D h a m u J l n u h a t i s e s n o k n a h a d a n a k t a k e s h a m u J l 0 2 1 : 0 2 0 2 - 5 1 0 2 n u h a t a t o T ; a s e d 9 4 : 0 2 0 2 n u h a t ; t i n u 1 7 3 . 1 : 0 2 0 2 n u h a t ; t i n u 9 8 8 . 7 2 : 9 1 0 2 - 5 1 0 2 a s e d t i n u 0 6 2 . 9 2 : 0 2 0 2 - 5 1 0 2 n u h a t l a t o T ; G H K 1 7 : 9 1 0 2 - 5 1 0 2 n u h a t G H K i s a s i r a t n e v n l a t o T n u h a t t a k a r a y s a m n a h a d n a h i l u m e p l a t o T : 0 2 0 2 - 5 1 0 2 n u h a t a t o T ; G H K 6 3 1 : 0 2 0 2 n u h a t a H ; 7 , 4 0 6 . 6 3 : 0 2 0 2 n u h a t ; a H 0 5 9 . 9 : 9 1 0 2 - 5 1 0 2 n e t a p u b a K , i d a d o d S a s e D i d a n a K t a k e S n a n u g n a b m e P , t a r a B t i m a n a K a s e D d a n a K t a k e S n a n u g n a b m e P G H K 7 0 2 a H 7 , 4 5 5 . 6 4 : 0 2 0 2 - 5 1 0 2 n u h a t l a t o T h a g n e T n a t n a m i l a K i s n i v o r P u a s i P g n a u P l h a g n e T n a t n a m i l a K i s n i v o r P u a s i P g n a u P n e t a p u b a K l t u b m a G m e t s i s o k E n a h i l u m e P Dengan dukungan penuh Menteri LHK Ibu Siti Nurbaya, Karliansyah yang menjabat Dirjen PPKL memetakan ekosistem gambut dengan dua fungsi tersebut. 2 3 3
2 3 4 Karliansyah dan tim melakukan verifikasi ke lapangan untuk meninjau fungsi ekosistem gambut. M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn tersebut pasti kebanjiran. Kedua, dalam kondisi kering ekosistem gambut rentan terbakar. Begitu ada pemicu, misalnya puntung rokok, lahan gambut yang kering ini terbakar dan menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Meskipun sudah dipadamkan, lahan gambut yang terbakar ini masih berpotensi terbakar kembali. Seperti batubara muda, api di bawahnya masih menyala berbulan-bulan. Sebelum terendam air, api di bawah lahan gambut akan tetap menyala. Begitu ada pemicu, lahan gambut tersebut akan mudah sekali terbakar kembali. Inilah akar persoalan kebakaran hutan dan lahan gambut selama bertahun-tahun. Atas dasar itulah, maka cara yang paling tepat untuk melindungi dan menjaga ekosistem gambut adalah membuatnya tetap basah atau lembap. Salah satu caranya adalah membangun sekat-sekat kanal agar air tetap tersedia, dan gambut tetap basah atau lembap. Pembasahan 3,6 Juta hektar Gambut Redam Karhutla Sampai tahun 2015, khususnya di daerah-daerah yang memiliki ekosistem gambut yang rusak, setiap tahun hampir pasti mengalami kebakaran hutan dan lahan dengan partikel debunya sampai puluhan kali lipat. Kementerian LHK berupaya mengatasi kebakaran hutan dan lahan dan memulihkan 2,6 juta hektar lahan yang terbakar secara bertahap. Untuk mempercepat proses pemulihan ekosistem gambut, pada 2016 Presiden Joko Widodo membentuk Badan Restorasi Gambut. Kebijakan Presiden Joko Widodo yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah menetapkan fungsi lindung dan fungsi budidaya ekosistem gambut. Setelah itu dengan dukungan penuh Menteri LHK Ibu Siti Nurbaya, Karliansyah yang menjabat Dirjen PPKL memetakan ekosistem gambut dengan dua fungsi tersebut. "Akhirnya kami tahu persis tata kelola air di ekosistem gambut tersebut amburadul. Semua kanal yang mereka bangun dalam kondisi memotong kontur. Air terkuras habis dan tidak tersisa di ReSToRASi gAMbuT DAn PenAnggulAngAn kebAkARAn huTAn 2 3 5
2 3 6 M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Luasan gambut 24,6 juta hektar tersebut berdasarkan Keputusan Menteri LHK Nomor 129 Tahun 2017 tentang penetapan Peta Kesatuan Hidrologis Gambut, dan Keputusan Menteri LHK No 130 Tahun 2017 tentang Peta Fungsi Ekosistem Gambut berskala 1:250.000. ReSToRASi gAMbuT DAn PenAnggulAngAn kebAkARAn huTAn 2 3 7
2 3 8 daerah lahan gambut. Begitu ada pencetus api, rokok misalnya, gambut itu dengan mudah pasti langsung terbakar," urai Karliansyah. Kebakaran lahan dan hutan ini tak mungkin dapat dihindari karena kondisi gambut kering kerontang. Luasan lahan dan hutan dalam kondisi seperti ini jumlahnya ribuan, bahkan jutaan hektar. "Seluas itu jugalah api menjalar dan membakar lahan dan hutan," kata Karliansyah. Untuk memperbaiki dan memulihkan ekosistem gambut, Karliansyah memulainya dengan mengajak perusahaan mengelola tata air dengan baik dan benar, baik perusahaan HTI maupun Canal perkebunan sawit. Blocking "Kami minta mereka membangun sekat-sekat kanal. ini untuk apa? supaya bisa menjaga gambut tetap dalam kondisi basah dan lembap. Peraturan menetapkan tinggi muka air tanah tak boleh kurang dari 0,4 meter. Jika memiliki tinggi muka air kurang dari 0,4 meter, ada jaminan kondisinya lembap, maka lahan gambut ini tak akan mudah terbakar," ungkap Karliansyah. Persoalan gambut berbeda dengan masalah pencemaran. Persoalan gambut lebih banyak berkaitan dengan bentang lahan, ekosistem, kerusakan, dan yang terutama kebakaran hutan yang disebabkan oleh kerusakan gambut, serta deforestasi di lahan gambut, yang juga terkait dengan kebakaran hutan. Peraturan seputar gambut sebenarnya sudah ada sejak tahun 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, tetapi baru menyentuh soal tata ruang, pengamanan, dan penetapan lahan gambut yang ketebalannya melebihi 3 meter sebagai fungsi lindung. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 yang kemudian disempurnakan pada tahun 2016 memberi kekuatan terhadap perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Penguatan substansi perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut merupakan hal yang baru, yang menetapkan fungsi lindung dan fungsi budidaya. Gambut dengan kedalaman lebih dari 3 meter dikelompokkan ke dalam fungsi lindung. Pada saat itu juga kelembagaan baru Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn dan Kerusakan Lingkungan terbentuk pasca-penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan. Memberi penguatan dan mengejar ketertinggalan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut sebagai dampak kebakaran hutan yang besar di Indonesia pada tahun 2015 merupakan tantangan berat bagi Karliansyah. Intensitas kerusakan ekosistem gambut sangat besar. Selain itu, ekosistem gambut relatif sensitif. Kekeringan di lahan gambut dapat memicu kebakaran besar. Tugas dan pekerjaan Karliansyah tidak mudah mengingat terjadi penolakan keras di sana-sini. Anggota Gapki dan HPHI gelisah dengan terbitnya PP baru soal ekosistem gambut. "Ada info di luar bahwa kegiatan perusahaan HTI dan Perkebunan yang berlokasi di fungsi lindung ekosistem gambut, setelah selesai panen, mereka tidak boleh menanam lagi. Padahal, Peraturan Pemerintah menjamin kegiatan tetap diizinkan berjalan hingga masa izinnya berakhir," jelas Karliansyah. Karliansyah dan tim PPKL mengajak pengusaha dan masyarakat membangun sekat-sekat pada kanal yang sudah dibuat sebelumnya dengan mengikuti kontur. Sampai saat ini sudah sekitar 31.000 sekat yang dibangun. Karliansyah sempat bertanya kepada pengusaha, "Apa kalian masih untung dengan membangun sekat-sekat pada kanal?" "Masih, Pak," jawab mereka. "Mengapa tidak dari dulu?" tanya Karliansyah. "Karena tak ada perintah dan tak ada kewajiban untuk membangun sekat-sekat kanal," jelas mereka. Karliansyah meminta para pengusaha untuk melaksanakan aturan itu, dan para pengusaha mematuhinya. Di bawah kepemimpinan Karliansyah, Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut sampai tahun 2020 ini sudah berhasil mendorong 294 perusahaan melakukan pemulihan, dan 70 perusahaan di antaranya pemegang konsesi HTI yang berada di fungsi lindung dan fungsi budidaya seluas 2,354 juta hektar. Secara bertahap, mereka sudah melakukan pemulihan sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan ReSToRASi gAMbuT DAn PenAnggulAngAn kebAkARAn huTAn 2 3 9
2 4 0 M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Pengelolaan lahan gambut yang dilakukan di lapangan meliputi perencanaan tata kelola air, pembangunan infrastruktur air, monitoring & controlling, maintenance & improvement. ReSToRASi gAMbuT DAn PenAnggulAngAn kebAkARAn huTAn 2 4 1
2 4 2 Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2017. Di antaranya membangun titik pemantauan untuk tinggi muka air anah yang harus dipenuhi, yaitu 0,4 meter; membangun sekat kanal; membuat pintu air dan embung; melakukan rehabilitasi vegetasi (menanami kembali lahan-lahan yang rusak akibat kebakaran); serta melakukan suksesi alami dengan cara meninggalkan lahan begitu saja, tetapi tetap menjaga tata kelola air agar ekosistem membaik. Jumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sudah melaksanakan pemulihan tercatat 224 dengan luasan 1,289 juta hektar. Awalnya mereka menyampaikan protes dan mengeluhkan sawit busuk, tidak berbuah, tidak produktif, dan sebagainya. Dalam setiap pertemuan dengan perusahaan perkebunan, baik anggota Gapki maupun non-Gapki di Manggala Wanabakti, Karliansyah berusaha meyakinkan mereka bahwa peraturan pemerintah tidak akan mengganggu bisnis mereka, justru sebaliknya menjamin usaha mereka berkelanjutan. Karliansyah bahkan memberi contoh sejumlah perusahaan yang mau mendengarkan dan melaksanakan amanah peraturan pemerintah itu, dan terbukti berhasil. Akhirnya perusahaan- perusahaan perkebunan mendengarkan Karliansyah dan mengikuti jejak perusahaan yang sudah lebih dulu melaksanakan proses pemulihan ekosistem gambut. Tugas dan pekerjaan Karliansyah sungguh tidak mudah karena harus meyakinkan ratusan perusahaan. Dengan dukungan staf yang kompeten, terutama terkait dengan pemetaan, akhirnya Karliansyah mampu meyakinkan pengusaha dan investor. Untuk memetakan lokasi pembangunan pemantauan tinggi muka air tanah (TMAT), lokasi sekat kanal, lokasi rehabilitasi vegetasi, misalnya, dibutuhkan sumber daya manusia yang memadai, sementara tenaga pemetaan di perusahaan terbatas. Karliansyah menyampaikan kepada para pengusaha dan investor, jika mereka menghadapi kesulitan ketika melaksanakan pemulihan ekosistem gambut, mereka dipersilakan berkonsultasi langsung ke dirinya dan kepada Direktorat Pemulihan Kerusakan M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Gambut. Dengan ketelatenannya, Karliansyah membantu menyuntik semangat jajaran PKG agar mencapai target pemulihan. Sampai akhir 2020 ini, dari luasannya tercatat 3,64 juta hektar ekosistem gambut yang sudah bisa dibasahi. Karliansyah dan timnya memantau daerah-daerah yang sudah dibasahi. Sepanjang tahun 2019 misalnya, daerah-daerah tersebut bebas dan aman dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Perbaikan tata kelola air tersebut tidak hanya dilakukan di areal perusahaan konsesi, tetapi juga di areal masyarakat. KLHK berusaha merangkul masyarakat yang lahannya dulu terbakar, membina dan menemani mereka untuk memperbaiki kembali tata kelola airnya. Sampai kini, tercatat 9.850 hektar lahan gambut yang sebelumnya pernah terbakar sudah diperbaiki. Ini salah satu faktor yang menyebabkan tidak terjadi lagi kebakaran hutan dan lahan pada 2019. "Kami juga melakukan rehabilitasi dengan cara menanam kembali tanaman-tanaman lokal yang memang adaptif, tanaman gambut, tanaman rawa. Misalnya balangeran, galam, jelutung, yang memang cocok. Tetapi luasannya masih di bawah 20.000 hektar," papar Karliansyah. Dampaknya areal-areal yang sudah terbasahi tersebut semuanya bebas dari karhutla. Pada 2019 sempat terjadi kebakaran hutan dan lahan. Tetapi pada tahun 2020, tujuh provinsi utama, yaitu Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, Kalsel, dan Papua terbebas dari kebakaran hutan dan lahan karena sebagian ekosistem gambut sudah basah. hutan Gambut Tropis Terluas di Dunia Lahan gambut di Indonesia merupakan gambut tropis terluas di dunia dengan 24,6 juta hektar. Jika tanpa membedakan tropis atau sub-tropis, lahan gambut di Indonesia nomor 4 terluas di dunia. Kandungan karbonnya jika dalam keadaan sehat menjadi andalan mengingat gambut di Indonesia menyimpan karbon antara 18 dan 46 giga ton. Lahan gambut menjadi rumah berbagai ReSToRASi gAMbuT DAn PenAnggulAngAn kebAkARAn huTAn 2 4 3
2 4 4 M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Berbekal anggaran yang tersedia, PKG secara bertahap, selangkah demi selangkah, mampu mencapai target. ReSToRASi gAMbuT DAn PenAnggulAngAn kebAkARAn huTAn 2 4 5
2 4 6 jenis ekosistem yang sangat spesifik dan merupakan pengayaan ekosistem biodiversitas di dunia. Luasan gambut 24,6 juta hektar tersebut berdasarkan Keputusan Menteri LHK Nomor 129 Tahun 2017 tentang penetapan Peta Kesatuan Hidrologis Gambut, dan Keputusan Menteri LHK No 130 Tahun 2017 tentang Peta Fungsi Ekosistem Gambut berskala 1:250.000. Jajaran Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut (PKG) di bawah arahan Karliansyah melakukan pemetaan atau inventarisasi karakteristik ekosistem gambut dan mengejar target yang harus diselesaikan sebanyak 865 KHG. Berbekal anggaran yang tersedia, PKG secara bertahap, selangkah demi selangkah, mampu mencapai target. flying camp Pemetaan ini tidak mudah karena mereka harus tinggal di area ekosistem gambut dan harus menggunakan . "Tanah yang kami pijak di lahan gambut itu selalu basah dan amblas. Kadang kami terperosok sampai batas pinggul, bahkan sampai batas dada," cerita SPM Budi Susanti, Direktur Pemulihan Kerusakan Gambut. Sejauh ini, mereka sudah menyelesaikan 200 KHG dan segera ditetapkan menjadi peta fungsi ekosistem gambut KHG dengan skala 1:50.000. Peta dengan skala 1:250.000 adalah peta indikatif, sedangkan peta operasional dilaksanakan dengan skala 1:50.000. Peta inilah yang harus dikejar PKG untuk diselesaikan. Setelah melakukan inventarisasi, dilakukan pengukuran tinggi muka air tanah, kemudian memulai pemulihan ekosistem gambut secara teknis. Pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut ini tersebar di 19 provinsi. Karliansyah dengan dukungan staf PKG mempersiapkan sejumlah peraturan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan dan pengelolaan ekosistem gambut, termasuk penyempurnaannya menjadi PP No. 57/2016. Tantangan terbesar adalah saat memberikan panduan secara jelas bahwa dalam satu kesatuan hidrologis gambut harus dilakukan M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn tata kelola air yang benar dan aman dengan menghitung neraca air water balance yang benar. Angka neraca air ini harus dipenuhi dalam KHG untuk , menjaga kesehatan ekosistem gambut yang ada. Untuk menghitung neraca air, Karliansyah dan timnya harus memetakan terlebih dulu, kemudian menetapkan lokasi puncak kubah. Puncak kubah itu menjadi bagian fungsi lindung ekosistem gambut. Tantangan penyusunan pedoman ini tidak mudah karena bersifat sangat teknis dan ilmiah, dan inilah yang menjadi dasar KLHK memperkuat perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Setelah PP No. 71/2014 dan PP No. 57/2016 ditetapkan, KLHK mendapat mandat untuk melakukan inventarisasi pemetaan dengan skala operasional 1:50.000, dan menyusun rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten-kota, dengan tata cara melalui Peraturan Menteri LHK No. 60/2019. Rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut sudah ditetapkan secara nasional melalui SK Menteri KLHK tahun 2020 yang kemudian menjadi pedoman bagi perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut secara nasional, dan menjadi dasar dalam menyusun perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain RPTLH, juga harus masuk ke dalam RPJMN dan RPJM untuk lima tahun ke depan sampai tahun 2025. Rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut ini sangat tematik, sangat stakeholder rinci, menuliskan peran masing-masing pemangku kepentingan ( Kapal "James Bond" dan Perjuangan Berat ke lokasi Gambut ). Karliansyah dan timnya memiliki banyak pengalaman menarik, salah satunya adalah perjuangan berat ke lokasi gambut yang sulit dijangkau. Untuk menuju wilayah-wilayah perkebunan HTI di Riau misalnya, Karliansyah menempuhnya dengan penuh perjuangan ReSToRASi gAMbuT DAn PenAnggulAngAn kebAkARAn huTAn 2 4 7
2 4 8 darat sekian jam, dilanjutkan naik "kapal james bond" selama 1,5 jam. Kapal yang memiliki baling-baling di belakang dan kipas untuk menggerakkan itu bisa melaju di darat dan bisa mencebur lagi ke air. Setelah itu dia melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki di tengah semak belukar penuh duri dan lintah dengan bermacam serangga. Setelah itu, Karliansyah harus berjalan kaki "melawan" tanaman berduri dan serangga yang berseliweran. Belum sampai di lokasi, lehernya sudah terasa bengkak dan merah akibat gigitan serangga dan bagian tangan kadang berdarah terkena duri. Padahal, Karliansyah sudah mengenakan jaket dan pakaian lengan panjang. Pulang dari lapangan, wajahnya sering berubah sedikit, ada merah- merahnya bekas gigitan serangga. Pengalaman dalam perjalanan ke lokasi gambut semacam ini tak bisa dihindarinya. Setelah tiba di lokasi gambut, Karliansyah harus tetap waspada. Kaki kirinya pernah amblas di tanah gambut. Untunglah saat itu Karli langsung ditarik rekannya. speed boat Pernah suatu hari Karliansyah ke Taman Nasional Sebangau, yang dinaikinya harus menabrak rangkaian tumbuhan sejenis paku-pakuan berkali-kali sampai akhirnya jalan terbuka. Tetapi setelah kapal melintas, rangkaian tumbuhan tadi kembali menutup jalur itu. Jangan coba-coba bagi yang tidak berpengalaman melintasi jalur tersebut, pasti akan mengalami kesulitan mencari jalan pulang. Bulan Oktober 2020, Karliansyah berkunjung ke Kalimantan Tengah untuk mengecek pemulihan ekosistem gambut di sana. Perjuangannya mencapai kanal-kanal tersier membutuhkan waktu sampai enam jam agar bisa tiba di lokasi tujuan, campuran perjalanan melalui jalur darat dan perahu (klotok/ chest ). "Perjuangan" Karliansyah tak hanya sampai di situ. Setelah tiba di lokasi gambut, Karliansyah dan timnya beberapa kali ditolak masyarakat karena mereka sudah berkali-kali dijanjikan akan M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Karliansyah dan tim KLHK menggunakan lapangan terkait fungsi ekosistem gambut. " kapal james bond menuju lokasi untuk melakukan verifikasi " ReSToRASi gAMbuT DAn PenAnggulAngAn kebAkARAn huTAn 2 4 9
2 5 0 didampingi dan selalu gagal. Mengapa gagal? "Selama tata kelola air belum benar, maka apa pun yang mereka lakukan, mau bercocok tanam atau lainnya, di areal tanah yang asam, pH-nya sampai 3, apa yang bisa hidup? Demikian juga budidaya ikan. Sepanjang airnya masih air gambut, ya tentu ikannya tak akan pernah berhasil karena pH-nya rendah sekali. Karena itu mungkin berkali-kali dibina pada era sebelumnya, tetapi tidak tuntas, tidak didampingi. Setelah dibangunkan kolamnya, dikasih tahu tetapi ditinggalkan. Masuk air gambut ya gagal," ungkap Karliansyah. Berkaca dari pengalaman sebelumnya itulah, bantuan yang utama adalah penyediaan air bersih. Karliansyah juga meminta timnya mendampingi masyarakat tak hanya selama satu minggu, tetapi sampai bulanan hingga mereka berhasil memanfaatkan lahan gambut dan memberi nilai tambah. Budidaya nanas di Pakning, Contoh sukses Pemulihan Desa Gambut Dari 400-an perkebunan yang berada di dalam ekosistem gambut yang sudah rusak, baru sekitar 180-an yang sudah melakukan upaya pemulihan dengan arahan dan pengawasan Ditjen PPKL. Dampak positifnya, gangguan berupa kebakaran hutan dan lahan dapat dikurangi, bahkan ditiadakan. Selama ini bila karhutla terjadi, kegiatan belajar-mengajar (pendidikan), kesehatan dan perekonomian masyarakat, serta transportasi darat dan laut, termasuk penerbangan terganggu. Untuk tetap menjaga gambut tetap basah, Karliansyah meminta timnya untuk menjaga betul kubah atau puncak gambut yang selama ini menjadi tandon atau penyimpan air. Wilayah yang ditetapkan sebagai daerah lindung ini harus dijaga karena merupakan reservoar air. Tak boleh ada kegiatan apa pun di sana. Bila daerah ini terganggu, risikonya tempat-tempat penyimpanan air akan hilang. Pada saat masa izin konsesi sudah habis, "areal-areal ekosistem gambut dengan fungsi lindung secara bertahap akan dikembalikan sebagai fungsi lindung," kata Karliansyah. Sementara masyarakat M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn yang tinggal di daerah yang ditetapkan sebagai fungsi budidaya tetap bisa melakukan aktivitas sepanjang mereka menjaga tata kelola air dengan ketinggian muka air 0,4 meter. Upaya pemulihan ekosistem gambut tersebar di 21 provinsi di Indonesia. Karena selama ini yang bermasalah terdapat di 7 provinsi, yaitu di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Papua, maka tujuh provinsi inilah yang menjadi prioritas untuk dipulihkan. Sementara provinsi lainnya, walaupun tidak prioritas, tetap menjadi perhatian pemulihan. Pemulihan ekosistem gambut yang pernah terbakar terus dilakukan. Ditjen PPKL membentuk Desa-desa Gambut, melatih dan mendampingi masyarakat untuk melakukan berbagai ragam budidaya, termasuk budidaya ikan. Salah satu contoh budidaya yang berhasil dikembangkan masyarakat di lahan gambut yang sudah rusak akibat kebakaran dan kemudian diperbaiki Ditjen PPKL adalah di daerah Sungai Pakning, Riau. Melalui bantuan CSR PT. Pertamina Kilang Sei Pakning, masyarakat setempat berhasil melakukan budidaya nanas di areal ratusan hektar di Sungai Pakning. Karliansyah meminta Pertamina terus mendampingi masyarakat dalam mengolah nanas menjadi berbagai bentuk makanan/manisan, membantu dalam kemasannya, bahkan mencarikan pasarnya. Saat ini produk olahan masyarakat Pakning sudah diekspor ke Brunei Darussalam dan Malaysia. Setelah menjadi perkebunan nanas yang memberi nilai tambah, masyarakat yang diuntungkan secara ekonomi menjaga wilayah itu dengan baik. Tak pernah lagi terjadi kebakaran di sana. Bahkan, di Sungai Pakning terdapat kebun raya khusus untuk gambut yang terjaga dengan baik. Di dalamnya terdapat jenis tananam endemik kantong semar, tanaman pemakan serangga. Hal yang menarik, di sekolah-sekolah di wilayah sekitar Dumai dan Sungai Pakning di Provinsi Riau, kurikulum muatan lokal mencantumkan mata pelajaran tentang tata cara mengelola gambut dan menjaganya dengan baik. Pendidikan tentang gambut diajarkan ReSToRASi gAMbuT DAn PenAnggulAngAn kebAkARAn huTAn 2 5 1
2 5 2 Melalui dana CSR, PT Pertamina Kilang Sei Pakning membantu masyarakat Sungai Pakning, Riau, melakukan budidaya nanas di lahan gambut yang sudah rusak akibat kebakaran. M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn sejak dini agar masyarakat makin memahami pentingnya menjaga lingkungan di wilayah mereka. "Format-format ini sebenarnya bisa menjadi rujukan untuk bisa direplikasi di wilayah-wilayah lain yang memiliki ekosistem gambut," kata Karliansyah. Masyarakat di wilayah perkebunan dibina dan dididik agar mereka tidak lagi membuka lahan dengan cara membakar. Mereka dilatih untuk bercocok tanam, berbudidaya ikan yang memberi nilai tambah. Masyarakat yang mendapatkan keuntungan ekonomi akan menjaga wilayah sekitarnya dengan baik dan mencegah terjadinya karhutla. ReSToRASi gAMbuT DAn PenAnggulAngAn kebAkARAn huTAn 2 5 3
2 5 4 Sri PM Budi Susanti1 KarLiaNSyah MaMPu MeyaKiNKaN Para PeMaNGKu KePeNTiNGaN Salah satu milestones Karliansyah adalah mendorong para pemangku kepentingan untuk menuangkan rencana kerja masing-masing dalam merumuskan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Dibantu sejumlah pakar gambut, Karliansyah dan tim menyusun peraturan menteri dan keputusan menteri yang berkaitan dengan gambut. pemangku kepentingan untuk kali pertama, Karliansyah menghadapi tantangan. Saat itu wakil dari pengusaha dan investor menyampaikan protes atas terbitnya peraturan pemerintah yang mengatur persoalan gambut. "Namun dengan gaya kepemimpinannya, Pak Karliansyah mampu menyelesaikan persoalan ini dan meyakinkan pengusaha, investor, untuk melaksanakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Terbukti mereka akhirnya mematuhi peraturan agar dapat memenuhi persyaratan pemberian izin di areal konsesi," ungkap SPM Budi Susanti, Direktur Pengendalian Kerusakan Gambut, Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ketika mengundang para Sri PM Budi Susanti Di areal non-konsesi yang dikelola masyarakat, sampai 2019, Karliansyah dan timnya juga berhasil membuat lebih dari 100 desa memulihkan ekosistem gambut. Pada tahun 2020, mereka mendapat tambahan anggaran yang relatif besar, Rp 241 miliar, untuk menyelesaikan pemulihan ekosistem gambut yang rusak dan mempercepat proses pemetaan perlindungan fungsi ekosistem gambut di empat provinsi, yaitu Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Papua, serta melakukan pemulihan ekosistem gambut yang difokuskan di areal eks-PLG. 1 Diolah dari wawancara dengan ir Sri Parwati Murwani budisusanti, MSc, Direktur Pengendalian kerusakan gambut, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan kerusakan lingkungan, kementerian lingkungan hidup dan kehutanan, 23 november 2020 M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn "Pekerjaan ini tidak mudah, tetapi dengan leadership Pak Karliansyah, Insya Allah semua berjalan lancar. Anggaran itu baru cair bulan September 2020 lalu, dan harus diselesaikan sampai Desember," kata Budi Susanti. Upaya pemulihan ekosistem gambut yang dikerjakan sepanjang tahun 2018 di areal konsesi dan lahan masyarakat, setelah dihitung pada 2019, memberi kontribusi terhadap penurunan gas rumah kaca sebesar 190 juta ton CO2 ekuivalen. Konsep food estate yang dilaksanakan Ditjen PPKL terintegrasi dengan pemulihan ekosistem gambut. Rehabilitasi vegetasi dilanjutkan dengan pemulihan tata kelola air dan pengembangan Desa Mandiri Gambut. "Intinya, dalam konsep ini, sebisa mungkin masyarakat berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut di lahan mereka, lahan masyarakat," urai Budi Susanti. Memanfaatkan Lahan Masyarakat Di lahan masyarakat, optimalisasi pemanfaatan ruang dilakukan sekaligus secara paralel dengan upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Setelah sekat kanal dibangun, gambut yang sebelumnya kering kerontang akibat terbakar disulap menjadi areal bermain dan areal pemancingan masyarakat. Dengan tata kelola air yang terjaga secara baik dan benar, lahan perkebunan yang dikelola masyarakat ini malah produktif. Tak ada lagi sawit yang busuk. Tidak terjadi lagi kebakaran di areal tersebut. Ditjen PPKL membantu masyarakat membangun dan memelihara sekat kanal secara mandiri. Setelah sekat kanal dibuat, masyarakat dilatih untuk bisa mengecek kedalaman air secara manual dengan cara masyarakat dan kearifan lokal, bukan dengan teknologi tinggi yang menggunakan data logger. Masyarakat menyampaikan data yang dihitung manual tadi kepada Ditjen PPKL melalui pesan WhatsApp. Optimalisasi lahan gambut yang dikelola masyarakat berjalan sejak tahun 2015. Di antaranya dengan melatih masyarakat menghasilkan produk yang bukan kayu atau dikenal dengan nama hasil hutan bukan kayu (HHBK). Masyarakat gembira karena lahan mereka menjadi tempat pemancingan dan budidaya ikan yang memberi nilai tambah. Sambil melakukan rehabilitasi vegetasi, di bagian bawahnya ada budidaya yang ditumpangsarikan untuk memberi penghasilan tambahan bagi masyarakat. Tumpangsari yang dilakukan ini, dalam jangka panjang, akan mampu memperbaiki tutupan lahan yang sebelumnya terbengkalai akibat terbakar, dengan menghasilkan tanaman tegakan yang lebih banyak. Dalam jangka pendek, tumpangsari ini menghasilkan tanaman-tanaman yang bisa menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakat setempat. Dengan tumpangsari, di sela-sela tanaman tegakan, ReSToRASi gAMbuT DAn PenAnggulAngAn kebAkARAn huTAn 2 5 5
2 5 6 masyarakat dapat menanam jagung yang memberi nilai tambah, juga dengan sagu, dengan memelihara ternak, dan dengan keramba. Ini yang disebut agroforestry. Melalui berbagai pendekatan yang dilakukan Karliansyah, masyarakat maupun dunia usaha akhirnya menyadari bahwa menjaga gambut itu tidak mengganggu bisnis mereka, bahkan membuat bisnis lebih berkelanjutan. Menjaga gambut berarti merawat peradaban sekaligus menjaga ketahanan pangan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Jika tiga komponen ini dipenuhi, keberlanjutan usaha bisa berjalan dengan baik. Tantangan yang dihadapi Pak Karliansyah tidak mudah, tetapi melalui pendekatan dan kekuatan kepemimpinannya, beliau berhasil meyakinkan pemangku kepentingan, baik masyarakat, dunia usaha, maupun pemerintah daerah. Saat ini cukup banyak pemda yang menyusun rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, dan lima provinsi di antaranya sudah hampir rampung menyelesaikannya.
Wahyu Indraningsih2 KarLiaNSyah haDaPi BaNyaK TaNTaNGaN Indraningsih menjabat Direktur Wahyu Pengendalian Kerusakan Gambut sejak Juni 2015 sampai masa pensiunnya, Maret 2018. Sebelumnya, Indraningsih pernah menjadi kepala bidang ketika Karliansyah menjabat Asisten Deputi Koordinasi Kebijakan. Bersama Karliansyah yang saat itu bertugas sebagai Direktur Amdal, dia bertugas di Bantek. Karena itulah Wahyu Indraningsih mengenal Karliansyah dengan baik. "Pak Karli sangat disiplin. Rapat harus selalu on-time. Bahkan kadang-kadang stafnya belum Wahyu Indraningsih 2 Diolah dari wawancara penulis dengan ir Wahyu indraningsih, mantan Direktur Pengendalian kerusakan gambut Ditjen PPkl, kementerian lhk, 23 november 2020 M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn hadir, beliau sudah hadir duluan. Dengan seperti itu, kami akhirnya belajar tentang kedisiplinan," ungkap Wahyu Indraningsih. Menurut Indraningsih, "Meski Pak Karliansyah sudah Deputi Menteri, beliau masih bersedia menghadap laptop untuk mengoreksi dan meneliti semua informasi yang diterimanya. Ini menunjukkan beliau sangat hati-hati terhadap kebijakan, data, atau informasi yang dikeluarkan oleh beliau." Dia sangat mengapresiasi Karliansyah karena membuat dia dan staf lainnya menyajikan informasi yang makin baik. Selain itu, Indraningsih menilai Karliansyah sangat menghargai dan mengapresiasi kinerja staf. "Bila ada hal yang kurang tepat, beliau memberi catatan koreksi, tengah malam lewat email atau datang sendiri ke meja saya. Ini sangat memperkuat tim dalam mendukung Pak Karli." Karliansyah juga sangat mendukung stafnya. "Kalau ada hal-hal yang terjadi dengan staf, terutama berkaitan dengan substansi, beliau akan mem-back-up karena beliau tahu betul apa yang dilakukan staf. Dan itu menjadikan kami di bawah kepemimpinan beliau menjadi tenang. Suasana tenang sangat berpengaruh dan mendorong kami tetap bersemangat," ungkap Indraningsih. Menghadapi masa purnatugas, Karliansyah pernah menyampaikan kepada Indraningsih, cita-citanya sebagai pendidik sudah terlaksana karena dia mengajar di UI. "Kalau saya pensiun, saya ingin bergerak di bidang dakwah," kata Karliansyah suatu hari kepada Indraningsih. "Mudah-mudahan cita-cita Bapak sebagai pendakwah akan terlaksana. Dakwah yang dikaitkan dengan lingkungan dan agama sangat baik dan itu sangat bisa," jawabnya. Indraningsih yang juga mempunyai hobi menyanyi sering duet bersama Karliansyah di sela-sela rapat koordinasi dan pertemuan dinas. "Kombinasi antara keseriusan dan kegembiraan diperlukan dalam bekerja. Keseimbangan antara otak kanan dan otak kiri," ungkapnya. Indraningsih juga terkesan dengan hobi makan mantan pimpinannya itu. "Beliau mengajak kami ke tempat-tempat makan favorit beliau," ceritanya. Sempat Diprotes Wahyu Indraningsih bekerja di bawah kepemimpinan Karliansyah sejak awal merger Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan. Pada saat itu, kementerian ini dihadapkan pada persoalan kebakaran gambut yang sangat luas, sampai 2 juta hektar. Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan ReSToRASi gAMbuT DAn PenAnggulAngAn kebAkARAn huTAn 2 5 7
2 5 8 Lingkungan baru dibentuk dan Karliansyah adalah pejabat pertama yang menduduki posisi Dirjen PPKL. Demikian juga Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut baru dibentuk, dan Wahyu Indraningsih pejabat pertama yang menduduki posisi Direktur. Mereka langsung dihadapkan pada persoalan seputar kontroversi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014. Pengusaha dan investor yang tergabung dalam Gapki dan HTI menentang dan mempertanyakan tujuan PP tersebut karena mereka khawatir PP tersebut akan mengganggu usaha kelapa sawit. Ditjen PPKL juga harus menghadapi persoalan belum ada turunan PP No. 71/2014. "Peraturan Pemerintah Nomor 71 saja sudah menimbulkan banyak kontroversi, lalu turunan berupa Peraturan Menteri belum ada. Database tentang gambut sangat minim. Kami juga belum punya data soal tinggi muka air tanah," ungkap Wahyu Indraningsih, Direktur Pengendalian Kerusakan Gambut (2015-2018) menjelaskan tantangan yang dihadapi pada awal berdirinya Ditjen PPKL dan Direktorat PKG tahun 2015. Pada masa Wahyu Indraningsih menjabat Direktur PKG, dia berupaya memperbaiki data, baik data tentang tinggi muka air tanah maupun terkait dengan peta dengan skala yang makin baik untuk operasional. Peta Kesatuan Hidrologis Gambut saat itu baru peta dengan skala 1:250.000. Indraningsih menyadari peta berskala 1:250.000 itu bukan peta operasional, tapi peta indikasi. Saat itu banyak program dan kegiatan survei dilakukan untuk membuat peta Kesatuan Hidrologi Gambut dengan skala 1:250.000. Dari peta ini, diperoleh data yang lebih detail tentang tinggi muka air tanah (TMAT) dan ihwal batas-batas Kesatuan Hidrologis Gambut. Wahyu Indraningsih dan timnya menggunakan indikator untuk menetapkan prioritas Kesatuan Hidrologis Gambut yang perlu ditangani, diawali dengan pemetaan yang detail. "Ini perjuangan teman-teman yang sekarang menjadi tim SPM Budi Susanti (Direktur PKG sekarang) sehingga Pak Karliansyah dapat berkoordinasi dengan berbagai pihak melalui komunikasi formal dan informal. Komunikasi informal seringkali memperkuat kesepahaman antarpihak. Pak Karliansyah menghargai, memberi apresiasi kepada staf yang sudah mengumpulkan data sehingga beliau dapat menjelaskan kepada pengambil keputusan, baik kepada atasan maupun kepada mitra selevel secara horisontal dan pihak lainnya. Di sinilah kami semua mulai membuka mata, pikiran, wawasan bahwa dengan penyajian data harus dilakukan secara bertahap, dan tak bisa langsung disajikan menyeluruh," papar Indraningsih. Jumlah KHG ratusan, namun pekerjaan diprioritaskan pada perusahaan yang berada di lahan gambut. M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Peraturan-peraturan Menteri sebagai turunan PP 71 dan PP 57, yang direvisi dengan berbagai perjuangan, mulai diterapkan. Karena isu utama adalah pengelolaan air, tinggi muka air tanah, dan neraca air, maka implementasi kebijakan itu adalah kewajiban mematuhi tinggi muka air tanah di titik penaatan. Ini salah satu kunci untuk mengimplementasikan perbaikan pengelolaan air. Melalui komunikasi yang baik dan bimbingan teknis satu per satu yang dilakukan Karliansyah dan timnya, perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit dan HTI yang semula merespons dengan menentang akhirnya mengatakan, "oohh ternyata ini toh yang dimaksud penerapan kebijakan itu." Pemahaman perusahaan tentang peraturan ternyata masih belum memadai sehingga muncullah kontroversi soal peraturan tentang gambut. "Bersama Pak Karli, kami membimbing perusahaan satu per satu, menjelaskan duduk soalnya. Kami jadwalkan satu per satu. Satu perusahaan bisa menghabiskan waktu sampai setengah hari. Pak Karli kemudian membaginya ke beberapa desk. Desk-desk itulah secara intensif berkomunikasi atau memberi bimbingan teknis. Setelah itu Pak Karli menerbitkan SK Dirjen yang secara teknis menetapkan titik penaatan di masing-masing perusahaan. Bagaimanapun ini merupakan sebuah proses penerapan kebijakan. Tanpa data, kami tak bisa bicara oh ini salah dan itu benar. Tentunya kami berprinsip bahwa kebijakan bisa direvisi sepanjang datanya semakin kuat," urai Indraningsih. Secara internal di dalam KLHK, Karliansyah berupaya melakukan koordinasi agar kebijakan menteri dapat diimplementasikan. Di bawah koordinasi Sekjen KLHK, Dirjen PKTL dan PHPL membahas penerapan Peraturan Menteri. Karliansyah juga berupaya mencari solusi atas permasalahan yang muncul, dan mendiskusikannya bersama Menteri dan Sekjen LHK. Karliansyah ingin KLHK solid. Berdasarkan pengalaman, komunikasi merupakan faktor penting, demikian juga penguatan data yang tepat dan lengkap menjadi tantangan ke depan. Indraningsih juga melihat Karliansyah sangat mendorong kemandirian masyarakat, yang diawali dengan pembentukan kelompok kerja gambut dalam masyarakat. Karliansyah khawatir jika rehabilitasi gambut dilakukan tanpa melibatkan masyarakat, orientasi lebih pada by project. Untuk itu, Karliansyah menggelar pelatihan untuk masyarakat, mengembangkan fasilitator-fasilitator sebagai pendamping masyarakat, termasuk melibatkan pakar- pakar universitas setempat.
ReSToRASi gAMbuT DAn PenAnggulAngAn kebAkARAn huTAn 2 5 9
2 6 0 Supiandi Sabiham3 TaTa KeLoLa air KuNci uTaMa Pada tahun 1973, Supiandi Sabiham aktif di Proyek Pembukaan Pesawahan Pasang Surut (P4S). Di lahan pasang surut tersebut terdapat rawa dan di dalamnya terdapat gambut tipis, tidak terlalu tebal. Fokus utama yang ditanam di lahan pasang surut tersebut adalah padi dan palawija. "Mengapa gambut tipis? Karena pesawahan pasang surut itu memang tidak untuk tanaman- tanaman perkebunan yang punya perakaran dalam, dan hanya difokuskan pada padi dan palawija," cerita Supiandi Sabiham yang pernah menjabat sebagai Site Manager P4S di Jambi pada tahun 1973-1974. Supiandi Sabiham Pengendalian kerusakan sejak dulu difokuskan pada cara mengelola air agar gambut memiliki daya tahan terhadap kerusakan. Ciri-ciri kerusakan gambut di antaranya adalah dekomposisi yang mengakibatkan emisi CO2, kebakaran, dan sebagainya. Karena itulah, kata Supiandi, pengelolaan air menjadi sangat penting dengan mempertahankan kelembapan gambut yang cukup. "Padi bisa tergenang, tetapi palawija harus tidak boleh tergenang sehingga gambut diatur dalam keadaan lembap dan tidak rusak. Itu fokus pada pengendalian air yang mengelola tinggi muka air tanah juga pada waktu itu," papar Supiandi Sabiham, kini Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB). Pada 1980-an-1990-an, Supiandi sudah mengembangkan gambut yang relatif tebal, tetapi ke arah perkebunan. "Pada saat itu kami menyarankan untuk mempertahankan agar gambut tidak rusak. Caranya dengan mengelola air dengan mempertahankan tinggi muka air tanah agar yang di atas muka air tanah selalu lembap, tahan terhadap dekomposisi, tahan terhadap emisi, dan juga tahan terhadap kebakaran. Jadi kuncinya adalah pada pengelolaan air," paparnya. Pada tahun 1990-an, perkebunan dan kehutanan berkembang, fokusnya pada pengelolaan air yang baik. Ini penting agar dapat mempertahankan keberlangsungan 3 Diolah dari wawancara penulis dengan Prof Dr ir Supiandi Sabiham, M.agr, guru besar institut Pertanian bogor dan Pakar gambut, 23 november 2020 M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn gambut supaya tidak terjadi emisi yang tinggi atau kerusakan yang tinggi, juga kebakaran yang hebat. Pada tahun 2000-an, Supiandi juga melakukan beberapa penelitian, yang hasilnya relatif sama bahwa air menjadi faktor utama dalam pengendalian kerusakan. "Jadi bila gambut bisa dipertahankan dalam keadaan lembap, maka emisi yang menjadi cerminan kerusakan gambut karena ada kehilangan karbon ke udara sebagai akibat dekomposisi, dan juga subsidence dikurangi, maka ini menjadi sangat penting," tandasnya. Usulan ini disampaikan Supiandi dalam berbagai pertemuan. Pada 2013 dan 2014, Supiandi diundang oleh Kementerian Lingkungan Hidup (belum digabung dengan Kementerian Kehutanan) untuk bersama-sama membahas PP No. 71. Karliansyah pada waktu itu masih menjadi Deputi di Kementerian Lingkungan Hidup. Supiandi ikut melahirkan peraturan pemerintah tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut berbasis Kesatuan Hidrogis Gambut (KHG). Dalam beberapa hal, Supiandi atas nama HGI mendukung perlunya pengelolaan air yang baik. "Tetapi dalam diskusi dengan KLH, kami mengemukakan, sulit untuk mempertahankan tingkat kedalaman air dalam kondisi konstan setiap tahun. Sehingga kami banyak mengkritisi pasal 23 dalam PP No. 71 dan memintanya untuk ditinjau kembali karena secara riil di lapangan tidak bisa tetap konstan pada 40 cm. Karena itulah dibuka opsi untuk usaha-usaha budidaya," papar Supiandi. Supiandi menyoroti pentingnya pengelolaan air pada musim kemarau dan ini merupakan tantangan mengingat sumber air di lahan gambut tidak ada. Setelah itu PP No. 71 direvisi menjadi PP No. 57 walaupun tidak ada aturan yang berubah. "Tetapi dalam turunan PP, kami sangat memberi apresiasi kepada KLHK yang memahami kondisi lapangan bahwa sebetulnya kita tidak bisa mempertahankan kedalaman muka air tanah yang konstan. Karena itu terbit beberapa Permen LHK No. 16, 17, dan yang terakhir Permen LHK Nomor 10 Tahun 2019. Perkembangan ini membuat kami memberi apresiasi kepada KLHK karena memahami kondisi lapangan yang memang tidak bisa kita kendalikan. Sehingga waktu itu ada penjelasan bahwa, oke aturan bisa berkembang, misalnya rata-rata menjadi 40 cm, tetapi itu tidak bisa masuk ke revisi PP, tetapi ke Permen," ungkapnya. Supiandi memberi apresiasi kepada Karliansyah yang sangat berperan dalam membahas turunan PP tersebut. PP No. 71 terbit ketika Karliansyah belum menjabat Dirjen PPKL. Pembahasan PP No. 57 digelar setelah Karliansyah menjadi Dirjen. ReSToRASi gAMbuT DAn PenAnggulAngAn kebAkARAn huTAn 2 6 1
2 6 2 "Beliau sangat aktif membahas turunan PP tersebut berupa Peraturan-peraturan Menteri. Beliau sangat aktif mengundang kami para pakar gambut. Saya sangat gembira dapat bekerja sama dengan beliau. Pak Karliansyah sangat terbuka mendengarkan saran-saran yang kami sampaikan. Diskusi ini melahirkan peraturan yang sangat positif, terakhir Permen Nomor 10/2019 tentang kubah gambut. Saya kira itu lebih mengakomodasi kesulitan-kesulitan pengguna lahan gambut untuk mengembangkan budidaya perkebunan dan kehutanan," ungkap Supiandi Sabiham, yang tetap menyarankan agar kaidah-kaidah lingkungan yang baik dipertahankan. Supiandi juga sangat terkesan dengan program-program doforestasi Badan Restorasi Gambut, yang fokus pada hutan-hutan yang memang tidak sesuai dengan budidaya dalam tata kelola air untuk mempertahankan kelembapan. Supiandi sependapat karena sangat relevan dengan apa dilakukannya selama ini. Guru besar IPB ini juga menilai pelibatan masyarakat dalam mengatasi kebakaran lahan juga sangat baik. "KLHK, terutama Pak Karliansyah, juga mendukung bagaimana melibatkan masyarakat (community engagement) untuk berperan serta mempertahankan gambut supaya tidak terjadi kebakaran," ujarnya. Pertahankan Kelembapan Gambut Lebih Penting Supiandi menjelaskan, penelitian yang dilakukannya bersama Baba Barus dan lainnya mendapatkan gambaran bahwa kerusakan gambut akibat kehilangan emisi, kehilangan karbon. Cara mengukur emisi dan bagaimana mengendalikan emisi menjadi salah satu faktor yang bisa memengaruhi kerusakan gambut. Dari hasil penelitian Supiandi dkk secara detail pada akhir 2015, diperoleh gambaran bahwa kedalaman muka air bisa bervariasi, tetapi kelembapan gambut relatif konstan. Pada musim kemarau dan musim hujan, kawasan budidaya yang sudah diusahakan, terutama untuk perkebunan, masih tetap dalam keadaan lembap. Kadar airnya di atas 300 persen dan emisinya rendah. "Saya ingin menegaskan dan ingin memperkuat bahwa mempertahankan kelembapan gambut menjadi lebih penting daripada mempertahankan kedalaman muka air tanah, walaupun kedalaman air tanah relatif memengaruhi kelembapan. Tapi menurut saya, yang perlu dipertahankan adalah kelembapan gambut. Saya sudah mendiskusikan ini dengan Pak Karliansyah dalam berbagai pertemuan, dan beliau menerima dengan sangat baik walau tidak mudah untuk bisa merevisi PP 71. Namun, ada beberapa aturan yang mengarah pada pentingnya menjaga kelembapan gambut," urai Supandi. M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Kerusakan gambut yang dicerminkan oleh emisi dan subsidence dan juga kebakaran berhubungan erat dengan GWL (ground water level), tingkat muka air tanah, dan yang lebih penting lagi adalah kadar air pada gambut di atas GWL. Supiandi mengaku sangat senang dapat berdiskusi terbuka dengan Karliansyah. Masalah yang dihadapi adalah keragaman kepentingan, mulai dari kepentingan pertanian tanaman pangan, pertanian perkebunan, sampai pada kepentingan kehutanan, dan masing-masing memiliki persyaratan berbeda. Tidak mudah membuat peraturan yang bisa mengakomodasi semua kepentingan tersebut. Menurut Supiandi, peraturan menteri yang terakhir diterbitkan relatif sudah bisa mengakomodasi keragaman kepentingan dan tetap perlu diperhatikan pada masa mendatang. rasio dan Pemilihan Komoditas di Kawasan Budidaya Supiandi mengusulkan agar pengembangan kawasan budidaya oleh perusahaan dilaksanakan dengan beberapa peraturan. Misalnya rasio pada kawasan budidaya antara hutan dan kawasan pengembangan maksimum 1:1. Jadi dalam kawasan budidaya seluas 1.000.000 hektar misalnya, pembagiannya adalah maksimum 500.000 hektar untuk hutan dan 500.000 hektar untuk kawasan budidaya. "Pembagian ini setidaknya dapat mereduksi kerusakan-kerusakan," katanya. Saat ini dalam peraturan, pembagian rasio 30 persen untuk hutan dan 70 persen kawasan budidaya. Supiandi berharap, di masa depan pembagian rasio dapat menjadi 50:50. Supiandi juga mengungkapkan pentingnya pemilihan komoditas untuk kawasan budidaya, misalnya yang relevan untuk gambut tebal bukan tanaman pangan. Dalam program food estate yang juga melibatkan KLHK, Supiandi berpendapat, untuk gambut tebal lebih dari 1 meter sebaiknya tanaman pangan tidak digunakan karena tidak akan sesuai dengan kondisi. "Pak Karliansyah sangat memahami pendapat ini, dan saya sangat mengapresiasinya," kata Supiandi. Sementara untuk kawasan lindung, Supiandi mengatakan peraturan yang sudah ada harus dipertahankan. Karliansyah hargai dan Dengarkan Masukan Pakar Supiandi mengungkapkan, dia mengenal Karliansyah pada 2013 dalam penyusunan PP No. 71, sebelum Karliansyah menjabat Dirjen. Setelah itu, mereka bertemu kembali ReSToRASi gAMbuT DAn PenAnggulAngAn kebAkARAn huTAn 2 6 3
2 6 4 untuk merevisi PP No. 71 sampai terbitnya PP No. 57/2016. "Saya terkesan dengan beliau yang aktif membahas turunan PP. Beliau mau mendengarkan masukan- masukan kami. Saya sangat mengapresiasi Pak Karli," katanya. Menurut Supiandi, Karliansyah seorang yang sangat rendah hati (humble). "Beliau tidak melihat siapa orang yang diajak diskusi, apakah itu masyarakat biasa, pejabat, peneliti, semua sama di matanya. Beliau sangat mengapresiasi pendapat-pendapat orang lain. Beliau selalu menghargai orang lain. Sebelum membuat kebijakan, beliau selalu mengonsultasikannya dengan para peneliti dan para ahli di bidang masing- masing. Saya sangat menghargai itu, sangat kagum padanya," ungkap pakar gambut IPB itu. "Beliau sangat terbuka, beliau tidak pernah menentang (againts) saran yang kami sampaikan. Beliau selalu terbuka dengan pendapat berbeda yang disampaikan dengan alasan-alasan yang kuat," tambah Supiandi. Perbedaan pendapat memang sering terjadi, tetapi Karliansyah selalu mengembalikan kepada sains. "Apa dasarnya Bapak mengatakan demikian? Apa dasarnya? Apa pandangan ilmiahnya? Beliau selalu minta pendapat dari sudut pandang sains. Jika sudah mengerti, beliau sangat menerima pendapat kami. Oleh karena itu saya kembali mengapresiasi beliau," ungkap Supiandi lagi. Supiandi berterima kasih atas kerja samanya dengan Karliansyah selama ini. "Saya sangat kagum pada beliau. Menjelang beliau pensiun, saya sangat mendambakan penggantinya seperti Pak Karliansyah," harapnya.
Azwar Ma'as4 DeFiSiT air SeBaGai PeNeNTu uTaMa Persoalan tentang pergambutan sudah cukup lama mengemuka. Masalah terbaru tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 150 yang dibuat oleh Kementerian LHK, dan disebutkan untuk lahan basah, tinggi muka air tanah 0,25 meter karena ada kekhawatiran air tanah yang lebih dalam dapat menyebabkan kebakaran. Dalam PP Nomor 71 kemudian disebutkan menjadi 0,4 meter. 4 Diolah dari wawancara penulis dengan Prof. Dr. ir. Azwar Ma'as, M.Sc, guru besar ugM dan pakar gambut, 23 november 2020. M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn "Tetapi PP Nomor 150 belum dicabut. Apakah yang terakhir yang dipakai ataukah kedua-duanya yang dipakai? Yang jelas, kedua PP ini belum menimbulkan kasus pidana dan perdata, atau sanksi administrasi. Yang menjadi asas untuk kasus justru PP Nomor 4 Tahun 2001 tentang kebakaran," ungkap Prof. Azwar Ma'as, Guru Besar UGM dan pakar gambut. Azwar Ma'as Menurut Ma'as, sebelum ada PP, taklimat menyebutkan ada pembagian zonasi. "Begitu pula pada 1996/1997, KLH menggaungkan ekosistem gambut berbasis KHG, dan konsep dasarnya adalah basis neraca air. Hanya saja Prof. Supiandi mengatakan, jika lebih dari 0,4 meter pun gambut tetap lembap di permukaan," kata Ma'as. Menurut Azwar Ma'as, sebetulnya kita harus membedakan antara gambut berkubah dan tidak berkubah. Gambut kafogen mendapatkan asupan mineral dari limpasan sungai pada waktu pasang surut maupun pada musim hujan. "Airnya lebih bagus dan ada campuran sehingga gambut lebih matang dan memiliki campuran mineral. Biasanya kita kenali dari kadar abunya. Jika kadar abunya lebih dari 2 persen artinya ada campuran tanah mineral yang berasal dari air sungai," urainya. Dalam penelitian di Siak misalnya, diakui bahwa ketebalan gambut 8 meter dan air tanahnya 1,5 meter, tapi permukaan tetap basah. Ini sebenarnya adalah kenaikan kapiler. Jadi dengan nilai berat volume yang lebih besar, ada campuran clay dan gambut matang. Tentu saja kenaikan kapiler ini mampu naik lebih tinggi. "Lain halnya kalau kita berbicara tentang gambut ombrogen, gambut berkubah. Gambut berkubah ini materialnya tidak seragam dan kohesivitas sangat besar. Itulah sebabnya pada tahun 2014 tinggi muka air tanah ditetapkan 0,4, padahal usulannya 0,5. Karena dalam aturannya tak boleh ada variasi sehingga ditetapkanlah angka 0,4," jelasnya. Menurut Ma'as, pada waktu itu suasana tidak terlalu kondusif. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa itu tidak dapat dipertahankan. Untungnya, katanya, lebih lanjut dikatakan bahwa angka 0,4 itu di titik penaatan, bukan di seluruh areal. Ini juga punya celah untuk ditata pada titik penaatan, yang merupakan konsensus bersama. Azwar Ma'as berada satu tim dengan Baba Barus, Nugroho, dan alm Prof. Robby, membantu KLHK, baik sebelum maupun setelah digabung. ReSToRASi gAMbuT DAn PenAnggulAngAn kebAkARAn huTAn 2 6 5
2 6 6 Ketika Badan Restoran Gambut dibentuk, Azwar Ma'as, Baba Barus, dan Prof. Robby masuk dalam kelompok ahli. Mereka tampaknya seirama bahwa konsep 3R sebetulnya baik, hanya saja banyak ketelanjuran sehingga akhirnya 30 persen menjadi pokok utama, dan ada klausul-klausul yang memunculkan Permen Nomor 10 agak melonggarkan dunia usaha. "Kami di HGI sempat berbantah-bantahan mengenai 3 meter, yang sampai sekarang tidak pernah dijadikan acuan untuk penegakan hukum. Tetapi ihwal 3 meter ini tetap belum dianulir. Itu harus menjadi perhatian bersama," ungkap Ma'as. Sebagai abdi negara yang selalu meneguhkan asas-asas, Azwar Ma'as mencoba berdiri di tengah. "Di sebelah ada dunia lindung yang sejauh yang bisa diperbaiki dan konsep utama tidak terbakar, itu adalah hal-hal yang menjadi tujuan kita bersama. Banyak kemajuan yang telah dicapai dari tahun ke tahun, dan ini kami akui," katanya. Azwar Ma'as menyebutkan, penentu utama adalah defisit air, yang menyebabkan El Nino terjadi pada 1997. Pada masa itu belum ada peraturan-peraturan khusus tentang pengelolaan dan pemulihan ekosistem gambut, dan Indonesia merupakan penghasil emisi terbesar. "Bagaimana menyiasiati agar gambut punya daya tahan terhadap defisit air? Kami membahas konsep dasar berbagi air. Kami pernah menghitung, jika tak ada hujan terus-menerus pada gambut ombrogen, maka daya tahan gambut hanya 50-60 hari. Setelah itu, tidak mungkin dipertahankan. Muka air tanah 0,4, pasti turun," paparnya. Azwar Ma'as menambahkan, sebenarnya dulu dia ingin memberi catatan ketika PP No. 71 disahkan, bahwa ini hanya berlaku untuk gambut ombrogen. "Tetapi pada waktu itu, Pak Kuntoro mengatakan, silakan atur pada Permennya. Sampai sekarang tinggi muka air tanah 0,4 meter tetap berlaku untuk semua gambut. Sebetulnya itu lebih utama berlaku untuk gambut berkubah, di mana sumber airnya hanya dari hujan. Ketika tak ada hujan terus-menerus, maka kemampuan 30 persen tak akan mampu lagi, seandai ditata dengan bagus. Blocking, mempertahankan muka air di saluran sekitar 40-60 cm," saran Ma'as. Karliansyah hargai hubungan dengan Semua Pihak Mengomentari hubungannya dengan Karliansyah selama ini, Azwar Ma'as mengaku sejauh ini komunikasinya dalam lintas universitas dan lintas kementerian dengan Karliansyah dan Kementerian Lingkungan Hidup (dan Kehutanan) sangat baik. Ma'as menilai, Karliansyah seorang yang arif dan bijaksana. "Beliau selalu minta pendapat jika muncul keraguan dalam apa yang dibicarakan. Kami welcome semua," kata Ma'as. M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn "Pak Karliansyah sangat menghargai hubungannya ke atas, ke kanan, ke kiri, dan ke bawah," kata Ma'as yang memahami dalam pekerjaan seperti ini semua pihak tidak mungkin dapat terpuaskan. "Ada saja hal yang berbeda pendapat, ada juga ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi sebagai abdi negara," lanjutnya. Menurut Azwar Ma'as, hingga saat ini Karliansyah tetap sehat dan tidak gemuk. "Kondisi fisik dan kesehatannya stabil meski sering jalan ke mana-mana. Terakhir saya bertemu Pak Karli di bandara dengan istrinya dalam suasana yang ceria-ceria saja," katanya.
Baba Barus5 KeLuWeSaN KarLiaNSyah Pertama kali mengenal Karliansyah, Baba Barus senang dengan karakternya: cepat hapal dengan orang lain. "Sepertinya sekali bertemu langsung kenal. Tampaknya Pak Karli cepat meminta informasi kepada stafnya sehingga beliau sudah mengenal diri saya dengan informasi memadai. Saya pikir hebat juga Pak Karli ini. Dibandingkan dengan beberapa deputi sebelumnya, Pak Karli lebih luwes dan langsung akrab," cerita Baba Barus. respek dengan Karliansyah karena dalam dialog langsung meminta gagasan-gagasannya. "Dalam beberapa forum pertemuan, saya diperkenalkan di depan publik. Ini menunjukkan keahlian profesionalitasnya. Saya pikir Pak Karli ini hebat, menghargai orang lain. Ini bagian dari profesionalitasnya, yang sebagian dicampur dengan kepribadian beliau," papar Baba. Baba Barus mengaku Baba Barus Di luar forum formal, kata Baba Barus, jika Karliansyah melihatnya, dia berusaha mendatanginya untuk just say hello. "Sebagai orang bukan birokrat, biasanya kita sungkan mendatangi birokrat formal. Sebagai akademisi, saya merasa tidak perlu 5 Diolah dari wawancara penulis dengan Dr. ir. baba barus, M.Sc, pakar gambut dari iPb, 23 november 2020. ReSToRASi gAMbuT DAn PenAnggulAngAn kebAkARAn huTAn 2 6 7
2 6 8 mendatanginya. Tetapi malah Pak Karli yang mendatangi saya. Dalam hal ini, saya sangat respek padanya," papar Baba. Bagi Baba Barus, sosok Karliansyah sangat mengapresiasi orang lain. "Dia proaktif, berinisiatif mendatangi kami dalam kegiatan-kegiatan informal. Pribadinya mengagumkan," katanya. Kerja Sama dengan Pemerintah dan industri Sejak 2010, Baba Barus bekerja sama dan berdialog dengan Pak Antung, Kasubdit yang mengurusi gambut ketika Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut belum terbentuk. Baba Barus menyampaikan pertanyaan, "Mengapa pendekatan-pendekatan sekarang tidak berhasil mencegah kebakaran besar?" Pada saat itu kebakaran hutan marak terjadi. Kementerian Lingkungan Hidup harus mencari metode baru dan berdialog dengan banyak pihak. Prof. Dr. Ir. Supiandi, M.agr dan Prof. Dr. Ir. Azwar Ma'as ikut dalam diskusi tersebut sampai membuat berbagai riset sampai akhirnya para pakar gambut tersebut menyatakan perlu ada Unit Pengelolaan Gambut secara ruang. Para pakar gambut membuka buku, membaca hasil-hasil penelitian, sampai akhirnya mereka, salah satunya Komar yang berlatar belakang ilmu Hidrologi, menciptakan istilah Kesatuan Hidrologis Gambut. "Sejak itu kami memikirkan bagaimana membuat pengelolaan gambut ini secara ruang. Sampai akhirnya muncul gagasan-gagasan istilah fungsi budidaya dan fungsi lindung, bukan kawasan lindung. Harus dibedakan dengan istilah yang sudah dibuat di Kementerian Kehutanan, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Karena itu kami membuat fungsi lindung dan fungsi budidaya," papar Dr. Ir. Baba Barus, M.Sc. Muncullah pemikiran-pemikiran untuk mengonstruksikan fungsi lindung dan fungsi budidaya dengan tetap merujuk pengetahuan-pengetahuan sebelumnya. Pengetahuan tentang pengelolaan gambut berbasis lokasi sebenarnya sudah muncul dalam Perpres terdahulu tentang pengelolaan gambut. Perpres kawasan lindung mengatur bahwa gambut harus dijadikan lindung jika kedalamannya lebih dari 3 meter dan di hulu rawa atau sungai. "Kami mencoba menerjemahkan bahasa multi-intrepretasi bahwa di rawa juga ada hulu sungai. Makanya muncul deliniasi batas-batas ke tengah," ungkap Baba Barus. M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Baba Barus respek dengan dedikasi pejabat-pejabat KLHK yang meskipun dibekali anggaran relatif kecil, tetap ngotot membuat peta indikasi KHG se-Indonesia dalam waktu relatif pendek. Peta indikasi kubah gambut se-Indonesia dibuat setelah tahun 2015. Baba ikut dalam proses pengembangan pembuatan data, juga berkontribusi dalam perencanaan penyusunan PP dan turunannya. Karena Baba ikut meneliti sejak awal, dia paham kelemahan dan kekurangannya. Salah satunya tentang pertanyaan ideal tidaknya rasio 30 persen sebagai wilayah fungsi lindung, juga di wilayah yang curah hujannya rendah. Baba menilai ini merupakan tantangan. Pengembangan metodologi persis dalam konteks pengelolaan lahan gambut, mulai dari inventarisasi, monitoring, pelaksanaan dan sebagainya, masih harus dikembangkan. Isu tentang metodologi berbasis data yang kuat menjadi krusial. Baba juga menyoroti pentingnya koordinasi dalam pengelolaan gambut berbasis kawasan atau KHG berbasis ruang, di mana banyak pemangku kepentingan di dalamnya. Baba berharap persoalan ini juga perlu diperhatikan agar tidak terkesan setengah-setengah. Kerja sama pakar perguruan tinggi dengan pemerintah dan industri kini semakin erat. Pakar di perguruan tinggi pada era sekarang "dipaksa" untuk bekerja sama dengan industri dan pemerintah. Pada era sebelumnya, ukurannya adalah publikasi di media massa. "Sekarang, kami diminta membuktikan hasil kerja sama dengan pemerintah dan industri, dan ini dibuktikan dari hasil riset dan produk yang digunakan," cerita Baba Barus. Dia mengaku senang meski bermalam-malam menginap di tengah hutan pada musim hujan di Katingan, Kalimantan Tengah. Bagi Baba Barus, sosok Karliansyah sangat mengapresiasi orang lain. "Dia proaktif, berinisiatif mendatangi kami dalam kegiatan-kegiatan informal. Pribadinya mengagumkan," katanya.
ReSToRASi gAMbuT DAn PenAnggulAngAn kebAkARAn huTAn 2 6 9
2 7 0 Soewarso6 KarLiaNSyah TeTaP MeNJaGa ProFeSioNaLiSMe (APHI) Asosiasi Pengusaha Hutan mendapat izin untuk mengelola hutan produksi yang sebagian besar wilayahnya merupakan lahan gambut. Ketika PP No. 71/2014 dan PP No. 57/2016 terbit, anggota APHI waktu itu sempat bingung dan mengalami kegelisahan yang teramat sangat. PP itu sangat menakutkan dunia usaha karena seolah-olah rel yang bergambut harus dilindungi, dan tak boleh dilakukan budidaya. Anggota APHI kemudian sering berkonsultasi dengan Dirjen PPKL Karliansyah dan pejabat yang menangani gambut. Indonesia Soewarso "Kami selalu bersama Pak Dirjen Karliansyah, yang menurut kami sangat profesional. Pak Karliansyah bersama pejabat eselon I lainnya sangat bersemangat dan kompak membantu mencari jalan keluar agar usaha harus tetap bisa berjalan, lingkungan tetap terjaga, dan masyarakat secara ekonomi mendapat pekerjaan," ungkap Soewarso, Ketua APHI. Titik temu akhirnya tercapai walaupun dibutuhkan waktu relatif cukup panjang, yaitu hampir dua tahun (2017-2019). Ini merupakan perjalanan yang sangat menarik dan berliku-liku. Dalam perjalanan mencari jalan keluar, Soewarso dan anggota APHI sering ke lapangan bersama Karli dan sejumlah pejabat KLHK lainnya. Soewarso mengaku memiliki banyak sekali kesan tentang sosok Karliansyah. "Beliau tetap menjaga profesionalisme, tetapi juga selalu mencari jalan keluar. Kami melihat ada dua hal. Beliau sangat menjaga profesionalisme, legalitas, dan teknis. Tetapi Pak Karli juga tidak terlalu kaku, dan bisa mengerti dan mencari solusi agar usaha harus tetap berjalan," kata Soewarso. 6 Diolah dari wawancara penulis dengan Dr. ir. h. Soewarso, MSi, bidang Produksi hutan Tanaman, Asosiasi Pengusaha hutan indonesia (APhi), 23 november 2020. M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Di Riau, cerita Soewarso, dia terjun ke hutan bersama Karliansyah, naik speedboat bersama. Mereka mengecek bersama daerah gambut yang merupakan lahan basah dan kondisinya relatif sudah rusak. "Untuk kali pertama, kami melakukan survei bersama ke lapangan, blusukan bersama tiga pejabat eselon I KLHK ke daerah gambut di Riau. Pak Karliansyah turun langsung ke lapangan, mengamati dan mengukur berapa kedalaman gambut dengan bor. Saya kira ini momen yang jarang terjadi. Kami ikut mengawal, dan kami selalu minta arahan dari Pak Karliansyah," ungkapnya. Seiring perjalanan waktu, anggota APHI juga dibimbing oleh Prof. Supiandi yang ikut berperan mencari jalan keluar. APHI sering berdiskusi dengan para ahli gambut. "Ini merupakan kolaborasi yang cukup lengkap di bawah koordinasi Dirjen PPKL Pak Karliansyah. Ada pertemuan, ada komunikasi yang sangat baik antara pebisnis, akademisi, birokrat, pengambil keputusan, dan unsur daerah. Di sini kami merasakan kerja sama yang sangat intens, serta komunikasi yang sangat baik dan efektif," lanjut Soewarso. Akademisi dari Jogja dan IPB dilibatkan bersama-sama untuk mencari jalan keluar. Prof. Supiandi dalam suatu pertemuan dengan anggota APHI dan KLHK menyatakan, pemerintah perlu menerbitkan kebijakan yang win-win, yang tidak merusak lingkungan gambut, tetapi membuat perusahaan bisa jalan secara legal dan tidak melanggar hukum. "Ini merupakan upaya-upaya yang dilakukan Pak Karli selaku Dirjen, yang bagi kami sangat mengesankan. Kami berterima kasih kepada Pak Karli," kata Soewarso. APHI merasakan kolaborasi yang efektif tersebut telah memberikan hasil yang cukup baik, yaitu terbitnya Permen LHK No. 10 yang merupakan koreksi dan jalan keluar. Perusahaan yang telah berjalan puluhan tahun, yang sudah menanam investasi di lahan gambut, masih tetap beroperasi. "Kami memberi apresiasi dan penghargaan yang tak terhingga, terutama kepada Pak Karli selaku penanggung jawab langsung tentang masalah gambut, bersama timnya, Bu Ati dan Pak Waluyo, dll. Mereka sangat kompak," ungkapnya. Soewarso melihat pekerjaan rumah bersama di masa depan adalah membuka dan memanfaatkan kembali lahan-lahan gambut yang sudah rusak. Di Kalimantan Tengah misalnya, banyak sekali lahan gambut yang dimanfaatkan untuk food estate dan tanaman. Dibutuhkan kajian agar pemanfaatan lahan gambut yang sudah rusak ini tidak menyalahi aturan dan tidak melanggar hukum dan perundang-undangan. ReSToRASi gAMbuT DAn PenAnggulAngAn kebAkARAn huTAn 2 7 1
2 7 2 Peran Pelaku usaha Kehutanan dalam Pengendalian Kebakaran no. Tahun Total luas Terbakar (ha) Mineral % Gambut 1 2015 2.611.411 1.720.136 66 891.275 2 2016 438.363 340.576 78 97.787 3 2017 165.484 151.929 92 13.555 4 2018 529.266 397.838 75 131.428 5 2019 1.649.257 1.154.807 70 494.450 Data Luas Kebakaran hutan dan lahan tahun 2015-2019. Kebakaran hutan dan lahan menurun selama tahun 2015 hingga 2018, tetapi meningkat pada 2019. Data APHI menunjukkan, pada tahun 2015 total luas kebakaran 2.611.411 ha dengan sebaran di lahan mineral 1.720.136 ha (66 persen) dan lahan gambut seluas 891.275 ha (34 persen). Pada 2019, areal yang terbakar seluas 1.649.257 ha (1.154.807 ha di lahan mineral dan 494.450 ha di lahan gambut). Soewarso menilai, kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut pada 2015 mendorong pemerintah memperkuat kebijakan pengelolaan lahan gambut dengan terbitnya PP Nomor 57 Tahun 2016 yang merupakan perubahan atas PP No. 71/2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Terbitnya PP ini diikuti peraturan teknis turunannya yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut (perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan sanksi administratif) tersebut muncul menyusul kebakaran hutan dan lahan pada 2015. "Kondisi ini mendorong semua pihak memperbaiki tata kelola gambut. Dengan terbitnya PP 57/2016, semua pelaku usaha dan kegiatan dituntut untuk mematuhi pengaturan terkait titik penaatan Tinggi Muka Air Tanah (TMAT) dan wajib melakukan pemulihan apabila terjadi kerusakan, pelaksanaan pemulihan ekosistem gambut, dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan," kata Soewarso. M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn % 34 22 8 25 30 Upaya perbaikan tata kelola ekosistem gambut yang dilakukan IUPHHK-HTI yang masuk ke dalam peta Fungsi Ekosistem Gambut (FEG) berbasis Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) skala 1:250.000 melalui beberapa tahapan. Pertama, melakukan revisi Rencana Kerja Usaha (RKU) berbasis FEG; kedua, menyusun dokumen rencana pemulihan ekosistem gambut; dan ketiga, menyampaikan laporan upaya pemulihan ekosistem gambut. Keempat, menyesuaikan RKU berbasis data faktual lapangan skala 1:50.000 (FEG terkoreksi) sesuai dengan Peraturan Menteri LHK No. P.10/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/3/2019 dan Peraturan Menteri LHK No. P.11/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019 dan inventarisasi karakteristik ekosistem gambut dengan sistem transek skala 1:50.000 sesuai dengan Peraturan Menteri LHK No. P.14/2017; dan kelima, menyesuaikan dokumen rencana pemulihan berdasarkan revisi RKU. Peraturan MenLHK No. P.10/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019 tanggal 2 April 2019 tentang Penentuan, Penetapan, dan Pengelolaan Puncak Kubah Gambut Berbasis Kesatuan Hidrologis Gambut, dan Peraturan MenLHK No. P.11/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/3/2019 tgl 2 April 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2014 Tentang Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala dan Rencana Kerja pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri. Praktik pengelolaan lahan gambut yang diterapkan pelaku usaha secara lestari dan bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku pada prinsipnya untuk menjaga kelembahan gambut yang bertujuan agar gambut tidak mudah terbakar, subsidensi gambut terkendali, pertumbuhan tanaman optimal, dan emisi karbon dapat ditoleransi. Pengelolaan lahan gambut yang dilakukan di lapangan meliputi perencanaan tata kelola air (survei topografi, penataan ruang bentang alam, survei pasang surut, survei ketebalan gambut, desain kanal, penentuan zonasi air, penentuan kesetimbangan dan kapasitas air/water balance), pembangunan infrastruktur air (penataan kanal, jalan, sekat kanal, pengatur air, outlet dan kolam penampungan), monitoring & controlling (curah hujan, TMAT, level air kanal, suplai air/kecepatan dan volume air, karakteristik gambut, subsiden gambut), maintenance & improvement (infrastruktur air dan best practices). Di samping itu, pelaku usaha berupaya menyediakan sarana dan prasarana pengendalian karhutla (deteksi dini dan pemadaman) serta melaksanakan program pencegahan karhutla dengan pelibatan masyarakat. Sampai Desember 2019, upaya pemulihan ekosistem gambut pada 68 IUPHHK-HTI meliputi areal pemulihan ekosistem gambut seluas 2.226.779,94 ha, Titik Penaatan TMAT sebanyak 5.668 unit, stasiun pemantau curah hujan sebanyak 265 unit, sekat ReSToRASi gAMbuT DAn PenAnggulAngAn kebAkARAn huTAn 2 7 3
2 7 4 kanal terbangun 8.180 unit, rehabilitasi vegetasi 4.438,70 ha, dan suksesi alami 306.112 ha. Upaya-upaya tersebut dapat menekan penurunan karhutla di lahan gambut khususnya pada areal kerja IUPHHK-HTI. Pengembangan program pencegahan kebakaran hutan dan lahan berbasis masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mencegah karhutla dengan melibatkan partisipasi masyarakat sekitar areal kerja HTI. Salah satu contoh melalui program seperti Desa Bebas Api di Riau dan Desa Makmur Peduli Api di Sumatera Selatan.
Edi Martono7 KarLiaNSyah DirJeN yaNG TerBuKa MeNDeNGar KeLuhaN DaN MeNeriMa MaSuKaN Pengendalian kerusakan gambut di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Banyak perusahaan kelapa sawit berperan aktif mengimplementasikan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14, 15, 16, dan 17 Tahun 2017. Peraturan ini diawali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang pengelolaan gambut, yang kemudian diperbarui dengan PP No. 57/2016. Pemerintah secara aktif memberikan bimbingan teknis dan tinjauan lapangan kepada perusahaan- perusahaan kelapa sawit yang berupaya menerapkan peraturan di lapangan. Dalam perjalanannya, perusahaan kelapa sawit memberi banyak masukan membangun yang menguatkan peraturan ini. Edi Martono "Sinergi dan interaksi timbal balik yang positif ini telah membawa harmonisasi antara perusahaan dan KLHK, yang dalam pengendalian kerusakan ekosistem gambut dimotori Pak Karliansyah. Ini terbukti pada musim kemarau 2019, kebakaran di lahan 7 Diolah dari wawancara penulis dengan ir. edi Martono, MM, ketua bidang Tata Ruang dan Agraria gapki, 23 november 2020. M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn gambut dalam konsesi perkebunan sangat minimal. Perusahaan yang masuk dalam payung Gapki belajar dari proses ini," kata Edi Martono, Ketua Bidang Tata Ruang dan Agraria Gabungan Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). Bimbingan teknis yang secara aktif diperankan oleh KLHK telah membantu anggota Gapki dalam menerapkan Tinggi Muka Air Tanah (TMAT) yang telah ditetapkan KLHK. Menurut Eddy, pada awalnya banyak perusahaan takut dan khawatir. Perusahaan takut memberikan data kepada Ditjen PPKL. "Wah, jangan-jangan KLHK akan mencari-cari kesalahan perusahaan. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Pak Karliansyah tidak pernah capek untuk mengundang dan menjelaskan tujuan aturan tersebut sehingga anggota Gapki meyakini itu dan mendukung beliau," kata Eddy. Berkat komunikasi yang baik antara Karliansyah bersama jajarannya dan perusahaan, akhirnya semua perusahaan sudah memahami maksud dan tujuan PP tersebut. "Komunikasi Pak Karliansyah dengan perusahaan kelapa sawit sangat baik. Ini dibuktikan, kapan pun, jam berapa pun, jika kami menghadapi persoalan dan menyampaikan pertanyaan, beliau akan menjawab. Ini luar biasa. Komunikasi beliau cukup enak dan sepertinya tidak menganggap beliau ini Dirjen sehingga bila kami mempunyai pertanyaan, kami bisa menanyakannya melalui WA. Beliau mesti membalasnya atau menindaklanjutinya dengan pertemuan. Jadi kuncinya adalah beliau sangat menjaga agar komunikasi tetap terjalin dengan bagus sehingga program-program beliau akhirnya didukung oleh anggota Gapki," kata Eddy. Setelah menerima bimbingan dari KLHK melalui Ditjen yang dipimpin Karliansyah, anggota Gapki mengikuti aturan dengan membuat pintu-pintu air untuk mengatur agar kondisi gambut tetap lembap sehingga tidak mudah terbakar. Perlindungan ekosistem gambut dalam implementasinya sangat tergantung oleh aktor para pengelola pemerintah. "Peraturan yang ada sekarang adalah ekspresi komitmen yang kuat dari pemerintah untuk menyeimbangkan keperluan produksi dan perlindungan ekosistem gambut, yang dalam implementasinya diwujudkan oleh para pelaku pengelola gambut, di mana anggota Gapki merupakan bagiannya," jelasnya. Gapki berharap produksi sawit di lahan gambut di masa depan tetap berjalan baik seiring dengan upaya perlindungan ekosistem gambut, dan kemajuan teknologi dan sains dalam upaya mendorong produksi dan perlindungan gambut secara bersamaan dan berkesinambungan. Evaluasi terus-menerus tetap diperlukan untuk perbaikan di masa mendatang. Edi Martono menilai, secara profesional Karliansyah sangat terbuka dalam menerima saran dan mau mendengarkan keluhan anggota Gapki. ReSToRASi gAMbuT DAn PenAnggulAngAn kebAkARAn huTAn 2 7 5
2 7 6 "Bagi Gapki, Pak Karliansyah bukan orang yang asing, bahkan beliau sudah seperti keluarga sendiri. Bila beliau tidak sibuk, ketika kami mengirim pesan melalui WhatsApp pada saat kami menghadapi masalah, beliau pasti menjawab. Bila kami menyampaikan keberatan yang berkaitan dengan masalah aturan, beliau mengajak kami untuk membicarakan, mendiskusikan, dan menyelesaikannya bersama. Nah, beliau seperti itu," ungkap Edi Martono menggambarkan sosok Karliansyah sebagai sosok yang humble dan bersahaja. Menurut Eddy, jauh sebelumnya, anggota Gapki sudah mengenal dan sering berhubungan dengan Karliansyah yang pada jabatannya sebelumnya menangani masalah limbah dan proper. "Sehingga dalam pekerjaan yang terkait dengan gambut, proses komunikasi berjalan dinamis dan harmonis untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal," katanya. M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn EnaM Pemulihan Kerusakan Lingkungan
2 7 8 Saat ini di Sungai Ciliwung muncul ikan baung dan ikan senggal. Di Lenteng Agung bahkan ditemukan udang buri, lobster kali. Ini semua menunjukkan, kualitas Sungai Ciliwung semakin membaik jika dibandingkan 5 tahun-10 tahun lalu. Kalau air sungai kotor, ikan dan udang tak akan bisa hidup. Jika saat ini kualitas Sungai Ciliwung membaik, makin bersih, ini merupakan salah satu warisan Karliansyah. M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Kualitas Ciliwung Makin Berkelas dan Peran Komunitas November 2020. Karliansyah terkejut ketika dia menemukan fakta bahwa kualitas air Sungai Ciliwung sebelum Pintu Air Manggarai yang tercemar berat sekarang sudah memenuhi baku mutu air kelas dua. Hasil evaluasi dan analisis terakhir Ditjen PPKL pada November 2020 terhadap kualitas air Sungai Ciliwung yang dilakukan di laboratorium terakreditasi, hampir semuanya memenuhi baku mutu di kelas badan sungai masing-masing. "Ini luar biasa. Kemajuan Ciliwung pesat sekali. Air sungai dari Masjid At Tawun Bogor, Katulampa, Kedung Halang, Pondok Rajeg di Kabupaten Bogor, dan Jembatan Panus Depok sudah memenuhi baku mutu air kelas dua," papar Karliansyah. Sementara segmen Kelapa Dua Srengseng Sawah, Pintu Air Manggarai sampai outlet pompa Danau Pluit masih dalam status tercemar sedang. Sungai Ciliwung adalah sungai strategis di Indonesia dan ikon Ibu Kota Jakarta. Memiliki panjang 119 kilometer, dari hulu di Kabupaten Bogor dan berujung di Teluk Jakarta, Sungai Ciliwung menjadi pusat kehidupan masyarakat sekitar, dari sumber air baku, irigasi, hingga aktivitas wisata. Upaya perbaikan kualitas Sungai Ciliwung telah banyak dilakukan oleh pemerintah dan perusahaan maupun komunitas yang dilakukan secara bersama melalui berbagai kegiatan seperti restorasi sungai melalui ekoriparian, bersih sampah, sekolah sungai, dan patroli sungai. Kualitas air yang membaik mendukung konservasi ekosistem sungai. Gerakan komunitas di sekitar Sungai Ciliwung mulai aktif pada 1989 atas insiasi Gubernur Jakarta saat itu. Pemerintah DKI Jakarta bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pekerjaan Umum, Dana Mitra Lingkungan dan lembaga swadaya PeMulihAn keRuSAkAn lingkungAn 2 7 9
2 8 0 i i i i 0 2 0 2 h u n e m e M h u n e m e M h u n e m e M h u n e m e M 9 1 0 2 n a g n i r r a m e C g n a d e s r a m e C g n a d e s r a m e C n a g n i r r a m e C 0 2 0 2 - 5 1 0 2 n u h a T G n u W i l i C 8 1 0 2 7 1 0 2 n a g n i r r a m e C n a g n i r r a m e C g n a d e s r a m e C g n a d e s r a m e C g n a d e s r a m e C n a g n i r r a m e C g n a d e s r a m e C n a g n i r r a m e C i a G n u s u T u M s u T a T s 6 1 0 2 5 1 0 2 n a g n i r r a m e C n a g n i r r a m e C g n a d e s r a m e C n a g n i r r a m e C g n a d e s r a m e C n a g n i r r a m e C g n a d e s r a m e C n a g n i r r a m e C L A K O L n u w a ' a t t A d i j s a M m u e b e S l a p m a u t a K l g n a a H g n u d e K l g e a R k o d n o P j M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn i h u n e m e M n a g n i r r a m e C g n a d e s r a m e C g n a d e s r a m e C g n a d e s r a m e C n a g n i r r a m e C s u n a P n a t a b m e J g n a d e s r a m e C t a r e b r a m e C g n a d e s r a m e C g n a d e s r a m e C g n a d e s r a m e C n a g n i r r a m e C h a w a S g n e s g n e r S a u D a p a e K l g n a d e s r a m e C t a r e b r a m e C t a r e b r a m e C g n a d e s r a m e C g n a d e s r a m e C g n a d e s r a m e C i a r a g g n a M r i A u t n P m u e b e S i l t a r e b r a m e C t a r e b r a m e C t a r e b r a m e C t a r e b r a m e C t a r e b r a m e C g n a d e s r a m e C t i u P l u a n a D a p m o P t e l t u O masyarakat mencetuskan Gerakan Ciliwung Bersih (GCB) untuk memperhatikan sungai-sungai di Jakarta, terutama Sungai Ciliwung. Gerakan Ciliwung Bersih adalah pembina dan cikal bakal dari komunitas-komunitas yang lahir di sepanjang Ciliwung. Sampai saat ini, lebih dari 31 komunitas dari hulu sampai hilir yang aktif berkoordinasi dalam memperbaiki lingkungan Sungai Ciliwung secara bertahap. Di antaranya Mat Peci, Gema Bersuci, Yayasan Sahabat Ciliwung Depok, dan Komunitas Peduli Ciliwung. Karliansyah melihat peran komunitas dalam menyelamatkan Ciliwung sangat besar. Penemuan dua kura-kura bulus pada 11 November 2011 misalnya, menunjukkan masih ada ekosistem endemik Ciliwung yang perlu dilestarikan kehidupannya. Tanggal penemuan kura-kura bulus itu kemudian ditetapkan sebagai Hari Ciliwung. Perbaikan kualitas air Sungai Ciliwung dibuktikan dengan munculnya biota yang sebelumnya tidak ada, seperti lobster, udang dan ikan gabus. Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar (kedua dari kanan) didampingi Dirjen PPKL M.R. Karliansyah (kiri) dalam acara Bebersih Sungai Ciliwung. PeMulihAn keRuSAkAn lingkungAn 2 8 1
2 8 2 Anggota komunitas berfoto bersama tangkapan ikan di Sungai Ciliwung. M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn "Penemuan biota dampak nyata dari upaya dan usaha yang sungguh-sungguh, tidak kenal lelah, tanpa henti, bergerak bersama para aktivis Ciliwung yang sudah lebih dari 30 tahun ini. Wajar jika kita semua wajib memberikan penghargaan kepada seluruh komunitas yang telah memberikan sumbangsih terhadap perbaikan kualitas Sungai Ciliwung ini. Penghargaan ini diharapkan dapat mendorong kinerja komunitas menjadi lebih baik lagi", kata Karliansyah pada peringatan Hari Ciliwung 11 November 2020. Dalam pelibatan komunitas, sejak 2018 KLHK melalui Direktorat Jenderal PPKL membentuk Patroli Sungai yang anggotanya terdiri dari berbagai komunitas dan warga sekitar. Patroli Sungai bertugas mengidentifikasi dan menginventarisasi masalah di sepanjang sungai, di antaranya persoalan sampah dan limbah, dan secara rutin membersihkan sungai dan mengedukasi warga. Komunitas menerima APD dan perahu karet untuk mendukung kegiatan operasi Patroli Sungai Ciliwung. Relawan Patroli Sungai menjadi satgas yang menjadi bagian dalam program pengawasan dan pengendalian beban pencemaran (Program Kali Bersih/Prokasih). Tim Patroli Sungai terdiri dari petugas Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, personel TNI atau Babinsa atau anggota Koramil, Komunitas Peduli Ciliwung, anggota Satpol PP, dan para relawan. Tim Patroli Sungai bertugas memetakan wilayah sumber pencemar, membersihkan sampah dan limbah, mengedukasi sekaligus mengawasi warga bantaran sungai agar ikut menjaga lingkungan sungai. online Hasil pemantauan dilaporkan dengan cara memasukkan foto, penjelasan kegiatan, dan lokasi ke aplikasi secara untuk terus dipantau perkembangan dan keberhasilannya. Laporan pantauan Tim Patroli Sungai yang diunggah ke aplikasi daring tersebut membuat KLHK menerima laporan secara cepat dan tepat. Aplikasi yang dinamakan Patroli Pengawasan Pembuangan Limbah di Sungai ini berfungsi mengawal pembuangan limbah di sungai secara langsung. Masyarakat umum dan relawan Patroli Sungai (komunitas) dapat mengunggah laporan itu secara langsung, dan dipantau KLHK. Melalui aplikasi ini, peran aktif masyarakat atau PeMulihAn keRuSAkAn lingkungAn 2 8 3
2 8 4 relawan lebih efektif, cepat, dan tepat sehingga pencemaran di sungai lebih terkendali. Data tersebut digunakan untuk memberikan solusi dan tindak lanjut atas kondisi di lapangan. Tim Patroli Sungai dibekali pengetahuan melalui bimbingan teknis mengenai cara menghitung volume timbulan sampah dan pengelolaannya, susur sungai, perhitungan debit air limbah, pengambilan sampel air dan limbah, serta pemetaan sosial. Gerakan komunitas merupakan modal sosial yang sangat penting dan sangat diperlukan untuk memperbaiki kualitas air sungai. Bersama Pemprov DKI Jakarta, KLHK, Kementerian PUPR, dan lembaga lainnya, komunitas bahu-membahu memperbaiki dan mempertahankan kualitas sungai. Melihat modal sosial yang dimiliki komunitas Ciliwung dan mereplikasi pola program yang sudah dilakukan, Karliansyah yakin Ciliwung yang bersih dan indah akan segera terwujud. Komunitas Peduli Ciliwung Bogor melalui Patroli Sungai melakukan aksi bersih-bersih Ciliwung setiap hari Sabtu, sambil memetakan sampah dan mengedukasi masyarakat lewat pendampingan. Komunitas Ciliwung Depok dan Mat Peci juga melakukan hal serupa. Yayasan Sahabat Ciliwung juga melakukan Patroli Sungai Ciliwung sepanjang 29 kilometer di wilayah Kota Depok, yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bogor di hulu serta berbatasan dengan wilayah DKI Jakarta di hilir. Mereka mencatat titik-titik sampah dan limbah, baik limbah industri maupun limbah rumah tangga. Setelah itu, tim menemui warga bantaran sungai atau pelaku pembuang sampah dan limbah, mengedukasi lingkungan Search and Rescue agar mereka lebih peduli menangani sampah dan limbah. Tim Patroli Sungai dibekali dengan keahlian (SAR) untuk mempersiapkan relawan yang tangguh di lokasi bencana, baik di sungai maupun darat. Selain menerima dana dari pemerintah, komunitas juga mendapat pemasukan dari usaha di bidang wisata air (Arung Edukasi Ciliwung). Tim ini sejak M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn 2015 melaksanakan program pembinaan berwawasan lingkungan berkonsep Patroli Sungai Ciliwung dan Green to School ke 70 sekolah dari tingkat SD, SMP, sampai SMA di Kota Depok. Karliansyah berharap program Patroli Sungai tidak hanya dilaksanakan di sepanjang Sungai Ciliwung, tetapi juga dicontoh untuk sungai-sungai lainnya di seluruh Indonesia. "Sangat penting menumbuhkembangkan kesadaran tentang manfaat dan pentingnya sungai yang memiliki kualitas air serta lingkungan bersih dan sehat bagi keberlanjutan kehidupan," kata Karliansyah. Di daerah lain, peran komunitas masyarakat juga sangat besar dalam upaya pemulihan lingkungan. Karliansyah memberi contoh Sungai Temi di Lumajang, Jawa Timur. Sebelumnya, sungai yang tidak terlalu panjang ini merupakan tempat pembuangan sampah dan tinja, tetapi kini sudah asri, cantik penuh warna-warni bunga bougenville di kanan-kiri. Komunitas masyarakat memanfaatkan sungai ini sebagai tempat budidaya ikan nila, ikan mas, dan ikan gurame. Rumah-rumah warga setempat kini menghadap ke sungai, tidak membelakangi sungai. Di Klaten, Jawa Tengah, peran komunitas juga sangat besar. Salah satunya memanfaatkan saluran irigasi untuk budidaya ikan sekaligus menjadi lokasi wisata. Di Bandung juga sama. Karliansyah meyakini keterlibatan masyarakat akan mem- percepat pemulihan sungai dan danau. "Jika masyarakat memahami sungai adalah sumber penghidupan, upaya pemulihan bisa dilaku kan lebih cepat dan tidak membutuhkan biaya relatif besar," katanya. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan, sampai tahun 2019 Indeks Kualitas Air atau IKA sebagian besar sungai di Indonesia masih rendah. Nilai IKA tahun 2019 adalah 52,61. Ini menunjukkan pencemaran air masih terjadi, di antaranya adalah akibat pembuangan sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) berupa limbah rumah tangga hingga limbah cair industri. Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas air setiap tahun dengan strategi pengendalian pencemaran air, yaitu pencegahan, penanggulangan, dan pengendalian.
PeMulihAn keRuSAkAn lingkungAn 2 8 5
2 8 6 Peni Susanti:1 SaLah SaTu LeGacy KarLiaNSyah aDaLah MeMBaiKNya KuaLiTaS air SuNGai ciLiWuNG Bersama Kementerian Lingkungan Hidup, Peni Susanti aktif menginisiasi Gerakan Ciliwung Bersih (GCB) yang didirikan pada 1989, cikal bakal Program Kali Bersih. "Pada tahun 1989, hanya ikan sapu-sapu yang bisa hidup di Sungai Ciliwung karena saat itu sungai tercemar berat," kata Peni Susanti yang mengabdikan dirinya selama 33 tahun di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Peni Susanti yang mengawali tugasnya di Biro Kependudukan dan Lingkungan Hidup, dan menangani air minum dan air bersih itu, kemudian menjabat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi DKI Jakarta, dan meninggalkan persoalan Ciliwung. Setelah mengurusi pertambangan, Peni kembali dan menjadi Kepala Badan Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Saat itu Peni prihatin kondisi Ciliwung semakin memburuk. Bersama Erna Witoelar, Peni Susanti kemudian berinisiatif membangun Komunitas Peduli Ciliwung (KPC). Saat itu terdapat dua komunitas lain yang aktif, yaitu Sekolah Karliansyah (kedua dari kanan) dan Peni Susanti (kedua dari kiri) pada acara Bebersih Ciliwung. 1 Diolah dari wawancara penulis dengan ir. Peni Susanti, ketua gerakan ciliwung bersih, 25 november 2020. M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Karliansyah (kiri) dan Peni Susanti (kedua dari kiri) Alam di Condet dan Komunitas Tanjungan. Pada 2012, setelah pensiun dari PNS, Peni menjadi Ketua Gerakan Ciliwung Bersih. Peni ingin Sungai Ciliwung lebih bersih dan berkelas. Bersama Erna Witoelar, Peni Susanti beraudiensi ke Balthasar Kambuaya, saat itu Menteri Lingkungan Hidup, memperkenalkan Gerakan Ciliwung Bersih yang didirikan Emil Salim. Kepada Kambuaya, Peni dan Erna menyampaikan keprihatinan mereka tentang kondisi Ciliwung yang memburuk. Gerakan Ciliwung Bersih menggandeng Bank BNI dan memanfaatkan dana CSR- nya untuk mendukung gerakan ini. Bersama Komandan Kopassus (waktu itu) Doni Mornado, GCB membuat gerakan masif membersihkan sungai ini. Peni berpikir Kopassus memiliki kekuatan personel dan kedisiplinan. Ibu Negara (saat itu) Ani Yudhoyono memberi dukungan. "Saya ingin berenang lagi di Sungai Ciliwung seperti dulu, saat saya masih kecil dan tinggal bersama ayah (Sarwo Edhi Wibowo) di markas Kopassus Cijantung," kata Ani Yudhoyono saat itu. Selama lima tahun (2012-2017), Gerakan Ciliwung Bersih terus maju karena wadah ini didukung multi-pemangku kepentingan. "GCB bisa berjalan meski tak punya dana sama sekali. Selama menjabat Ketua GCB, saya lebih sering PeMulihAn keRuSAkAn lingkungAn 2 8 7
2 8 8 mengeluarkan uang pribadi," kata Peni yang memiliki jiwa sosial yang tinggi. Semua pengurus GCB tidak digaji. Meminta Karliansyah sebagai Pembina GcB Setelah Erna Witoelar mundur sebagai Pembina GCB, Peni Susanti diusulkan kembali menjadi Ketua GCB. Tapi siapa pembinanya? Peni Susanti meminta Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK, M.R. Karliansyah, untuk menjadi Ketua Pembina ex-officio GCB. Pembina lainnya adalah Dirjen Cipta Karya dari Kementerian PUPR. Sebelumnya, pada suatu acara GCB Peni pernah bertemu Karliansyah yang saat itu menjabat Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran. Melihat kinerja Karliansyah, Peni sempat mengungkapkan harapannya, "Mudah-mudahan Bapak menjadi Dirjen." Melalui Karliansyah, Peni meminta agar para pengurus GCB dikukuhkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Sejak itu GCB didukung KLHK. Peni memperkenalkan berbagai komunitas pencinta Ciliwung kepada Karliansyah. Komunitas yang bergerak dari hulu hingga ke hilir Ciliwung ini berjumlah 39. Karliansyah meminta lima komunitas di antaranya untuk diajak bekerja sama, yaitu komunitas yang dipimpin Haji Royani, Sarmili, Jumari, Suparno, dan Hidayat. Karliansyah (kedua dari kiri) dan Peni Susanti (keempat dari kiri). M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Mereka diajak bertemu muka dengan Menteri LHK. Komunitas-komunitas inilah yang membantu menjaga dan membersihkan Sungai Ciliwung. Peni Susanti menilai Dirjen PPKL M.R. Karliansyah betul-betul membimbing dan membina komunitas-komunitas pencinta Ciliwung tersebut. Sampai akhirnya kualitas air Sungai Ciliwung makin membaik dan kelasnya naik ke kelas dua. Peni mengaku beruntung bertemu dengan Karliansyah yang gigih mengendalikan pencemaran sungai dan berupaya untuk memulihkannya. Peni masih memimpikan suatu hari kelak Sungai Ciliwung dapat menjadi seperti Sungai Han di Korea Selatan. Karliansyah Pemimpin yang Mampu optimalkan Sumber Daya dan organisasi untuk capai Tujuan "Sebagai pembina GCB, Karliansyah adalah sosok pemimpin yang memiliki kuadran 4, yang memiliki leadership, transformasional, mampu mengoptimalkan sumber daya dan organisasi untuk mencapai tujuan. Sebagai pemimpin, Pak Karli memberi manfaat bagi banyak orang," kata Peni Susanti tentang sosok Karliansyah. Peran Karliansyah sangat besar dalam membantu Gerakan Ciliwung Bersih. "Kalau bukan Pak Karli, GCB tak akan banyak dibantu," ungkap Peni. Dia membandingkan pengalamannya ketika minta konsultasi kepada dirjen-dirjen lain. "Mereka jarang menjawab. Mungkin karena mereka pejabat," ujarnya. Tetapi Peni melihat Karliansyah Dirjen yang berbeda. "Beliau sosok pemimpin penyabar, bijaksana, mengayomi, menghargai orang, dan pemberi motivasi. Beliau selalu hadir dalam setiap acara komunitas Gerakan Ciliwung Bersih. Sebagai pemimpin, beliau mau turun ke bawah dan mau mendengar. Beliau betul-betul pemimpin transformatif, dan tidak melihat beliau pejabat tertinggi di kementerian. Beliau sangat responsif, cepat menanggapi meski melalui WhatsApp," ungkap Peni yang mengaku terharu dengan kepedulian Karliansyah. "Kalau Pak Karli pensiun, saya kehilangan banget," katanya terbata-bata. Menurut Peni, Karliansyah sangat menghargai orang-orang di bawah, yang membantunya mencapai prestasi dan menggapai tujuan. "Pemimpin itu harus menghargai orang-orang di bawah," kata Peni menirukan ucapan Karliansyah. Peni mengatakan sangat bangga pada Karliansyah dan gaya kepemimpinannya. Kontribusi Karliansyah sangat besar terhadap Gerakan Ciliwung Bersih. "Jika saat ini kualitas Sungai Ciliwung membaik, makin bersih, ini merupakan salah satu warisan, legacy Pak Karliansyah," kata Peni Susanti.
PeMulihAn keRuSAkAn lingkungAn 2 8 9
2 9 0 Hidayat al Ramdhani M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn KoMuNiTaS SahaBaT ciLiWuNG DaN PaTroLi SuNGai Yayasan Sahabat Ciliwung didirikan pada 2012 dan mulai berbadan hukum sejak 2016. Hidayat Al Ramdhani, Ketua Yayasan Sahabat Ciliwung (YSC), mengungkapkan, komunitas yang dipimpinnya menggelar patroli sungai di Ciliwung di wilayah Kota Depok. Pada acara ekoriparian di Srengseng Sawah, Jakarta Selatan, tahun 2017, Hidayat berjumpa dengan Karliansyah, Dirjen PPKL. Hidayat menjelaskan ihwal Yayasan Sahabat Ciliwung yang mempunyai konsep edukasi, konservasi sungai, wisata air, dan olahraga prestasi (arung jeram). "Pak Karliansyah mendengarkan dengan saksama. Beliau kemudian membantu komunitas kami dengan menyumbang sejumlah perlengkapan," cerita Hidayat. Program edukasi yang dilakukan YSC di antaranya mengajak masyarakat di bantaran sungai agar tidak membuang sampah ke sungai. Warga juga diajak memilah sampah organik dan sampah non-organik agar mudah diolah. YSC juga mendata titik-titik limbah yang berasal dari industri tahu dan tempe dan menginformasikannya kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Depok dan Provinsi Jawa Barat, dan kepada KLHK. Adapun kerja sama yang dijalin YSC bersama KLHK adalah menghidupkan ekonomi rakyat melalui wisata air dengan arung, misalnya mengajak warga memulung sampah dan menanam pohon, serta melakukan sensus sampah non- organik yang kemudian diangkat dan ditimbang. Menurut Hidayat, pada awalnya YSC melakukan patroli sungai secara mandiri sejak 2015. Empat tahun kemudian, pada 2019, YSC didukung KLHK dan Karliansyah. Awal 2020, YSC menerima perahu karet sebagai "kendaraan" operasional saat melakukan patroli sungai dengan beragam tugas. "Kami baru bisa mendata titik-titik limbah seperti diminta KLHK. Pada 2021, kalau memang ini terus berjalan, kami akan melanjutkan mengedukasi masyarakat. Sejauh ini hasilnya relatif baik. Masyarakat dan pengusaha yang kami datangi mulai menyadari pentingnya menjaga kebersihan sungai," ungkap Hidayat. Yang menarik, kata Hidayat, muncul biota sungai yang sebelumnya menghilang. "Saat ini di Kali Ciliwung muncul ikan baung dan ikan senggal. Di Lenteng Agung, bahkan ditemukan udang buri, lobster kali. Ini semua menunjukkan, kualitas Sungai PeMulihAn keRuSAkAn lingkungAn 2 9 1
2 9 2 Karliansyah (kedua dari kiri) bersama Hidayat (paling kiri) saat melakukan Patroli Sungai Ciliwung. Karliansyah (kedua dari kanan) saat meninjau Sungai Ciliwung bersama anggota komunitas. M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Ciliwung semakin membaik jika dibandingkan 5-10 tahun lalu. Kalau air sungai kotor, ikan dan udang tak akan bisa hidup," papar Hidayat. YSC menggelar patroli sungai sedikitnya enam kali dalam sebulan, menggunakan perahu karet dan jalur darat. YSC menjalin kerja sama dengan berbagai komunitas pencinta Ciliwung di Jakarta dan wilayah lainnya. Hidayat Al Ramdhani sejak kecil sudah bermain di Sungai Ciliwung. "Waktu saya masih kecil, pada tahun 1990-an, Kali Ciliwung masih bagus. Saya dan teman-teman sering mandi di sungai yang melintas di Depok," ungkapnya. Memasuki tahun 2000- an, kondisi Sungai Ciliwung mulai kotor. Prihatin dengan kondisi Ciliwung, Hidayat dan kawan-kawannya yang aktif di Karang Taruna Kelurahan Ratujaya di Depok bertekad membuat gerakan. Mereka mandi bersama (ngebak) di sungai, patungan ban dalam, dan kemudian membentuk Sahabat Ciliwung. Makin banyak yang terlibat, makin banyak yang peduli dengan kebersihan Ciliwung. Hidayat mengaku tahu Karliansyah sejak lama, tetapi dia baru kenal dekat dan intens sejak 2017. "Secara personal, beliau mengayomi, melindungi, ngemong teman-teman komunitas. Respon beliau selalu cepat dan tepat. Begitu, Bang Dayat, begini penanganannya. Saya dan kawan-kawan respek pada Pak Karli karena beliau sudah lama bergerak di bidang lingkungan hidup," papar Hidayat. Tidak jarang Karliansyah menggerakkan struktural di KLHK untuk mendukung YSC dan memberi jalan dan pencerahan bagi komunitas tersebut. "Pak Karli sosok yang luar biasa. Jarang seorang pejabat setingkat Pak Karli mau bergaul dengan kami anak sungai. Bila dihubungi, beliau langsung merespon. Pak Karli juga memberi kami kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang penting, salah satunya bertemu dengan Ibu Siti Nurbaya Bakar, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kami bisa menyampaikan persoalan kami di sungai. Bagi kami sebagai anak sungai, ini luar biasa," ungkap Hidayat. "Pak Karliansyah didukung istrinya, Bu Astit, yang ikut memberi arahan kepada kami dan ngemong kami. Mereka berdua seakan orangtua angkat kami di sungai," kata Hidayat yang menghabiskan sebagian besar hidupnya di alam. "Cukup banyak orang yang kuliah S-1 dan S-2, melakukan penelitian tentang komunitas YSC untuk tesis dan skripsi mereka," cerita Hidayat bangga. PeMulihAn keRuSAkAn lingkungAn 2 9 3
Kunjungan Dinas Lingkungan Hidup Magetan ke Pasar Ekologis Argo Wijil di Gunung Kidul, DI Yogyakarta, 2020. Ekoriparian, Hijaukan Bantaran Sungai dan Danau, Hidupkan Ekonomi Rakyat Salah satu upaya pemulihan Sungai Ciliwung adalah mengembangkan program ekoriparian, program yang memperindah sempadan sungai dengan membuat taman hijau di sepanjang bantaran sungai, membangun kolam retensi untuk mencegah banjir, membuat perikanan darat dan areal bercocok tanam untuk kebutuhan sehari-hari, serta mengembangkan pendidikan lingkungan dengan mencintai kehidupan di sungai (eco-eduwisata sungai). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membenahi sempadan sungai, menatanya dengan rapi dan tidak mengganggu aliran air sungai serta memberi manfaat bagi masyarakat. Salah satu contoh, KLHK membangun areal untuk bercocok tanam untuk kebutuhan sehari-hari, seperti sayur-sayuran, tanaman obat-obatan (apotek hidup) di antaranya sereh, temulawak, dan temugiring. Di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, KLHK membangun gazebo-gazebo untuk masyarakat, yang dapat digunakan anak-anak berlatih dari menari tarian betawi dan lenong, sampai membaca Alquran untuk anak-anak muslim. paving block jogging "Kami juga mempersiapkan areal di Jagakarsa sepanjang paving block dari limbah bahan berbahaya 2,5 km, terbuat dari beracun dari tambang emas Pongkor di Bogor. Setelah dipasang, kini hampir setiap hari terutama pada sore hari, tempat itu ramai dimanfaatkan masyarakat untuk . Karena pengunjung relatif banyak, kami minta masyarakat mengembangkan wisata kuliner dengan berjualan kue cucur dan bir pletok khas betawi," cerita Karliansyah. jogging Jogging track di kawasan Ekoparian Srengseng Sawah, Jakarta Selatan ini, diolah dari hasil limbah tailing tambang emas Antam Pongkor. 2 9 4 2 9 5 M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn PeMulihAn keRuSAkAn lingkungAn
2 9 6 Ekoriparian saat ini menjadi salah satu ikon KLHK. Program ini bertujuan memulihkan kualitas air sungai dan menjaga bantaran sungai, sempadan sungai, agar tidak menjadi penumpukan sampah atau tempat pembuangan sampah. Selain itu, bantaran sungai yang sudah dibenahi dan dilengkapi dengan dimanfaatkan sebagai sarana olahraga, juga sebagai sarana pendidikan berbasis lingkungan (eko-eduwisata) yang sederhana, mulai menjelajahi sungai dengan perahu, sampai memelihara ikan di sungai. Bantaran sungai juga ditanami dengan tanaman yang dapat menghasilkan nilai ekonomi seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. jogging track Menurut Ir. Luckmi Purwandari, Direktur Pengendalian Pencemaran Air, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup KLHK, melalui program ekoriparian, beban pencemaran dapat diturunkan karena air limbah dari permukiman padat diolah terlebih dahulu sebelum masuk ke sungai. Jika di sempadan sungai, misalnya setiap 10 kilometer, dikembangkan program ekoriparian sebanyak mungkin, Luckmi yakin bantaran sungai terjaga dari tempat pembuangan sampah. Masyarakat setempat ikut menjaga kebersihan sungai dan bantarannya, sekaligus bertindak sebagai patroli yang mencegah warga membuang sampah di sungai. Jika ini sudah disadari bersama oleh masyarakat, sungai dapat menjadi sarana wisata sederhana. Luckmi memberi contoh beberapa tempat di Kediri (Bintang Alam), Jember, dan Banyuwangi, semuanya di Jawa Timur. Masyarakat setempat memanfaatkan sungai sebagai aktivitas sehari-hari, tetapi bukan mendirikan bangunan permanen. Warga menanami daerah sempadan sungai dengan tanaman-tanaman yang memberi nilai tambah secara ekonomi, juga memanfaatkannya sebagai sarana wisata dan kuliner. Di daerah Pare, Kediri, misalnya, Luckmi bercerita pernah diajak menikmati arus air sungai dengan cara duduk di ban. Malam hari, dia menikmati kuliner khas desa di tepi sungai. "Sungguh menyenangkan," ungkapnya. Belum lama ini, Luckmi mengunjungi sungai di Kediri itu dan melihat kondisinya semakin bersih. Sebelumnya bantaran sungai menjadi lokasi pembuangan sampah. M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Namun kini masyarakat setempatlah yang menjaga kebersihan sungai. Melalui program ekoriparian, KLHK mengajak masyarakat lebih peduli pada sungai dan menjaga agar sungai tetap bersih. Melihat manfaatnya, program ekoriparian perlu dikembangkan dan direplikasi di tempat-tempat lainnya sehingga masyarakat juga terlibat menjaga lingkungan sungai agar bersih dari beban pencemaran, termasuk dari sampah. Dan yang lebih penting, kualitas Sungai Ciliwung semakin membaik. Munculnya habitat baru di sungai ini misalnya, menjadi salah satu bukti peningkatan kualitas sungai. Sejumlah komunitas pencinta Ciliwung juga ikut berkontribusi menjaga kebersihan sungai. Selain sungai, danau juga menjadi perhatian KLHK. Situ Pladen di dekat kampus Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat, misalnya. Situ yang sebelumnya memiliki luas tiga hektar itu, kini tersisa 1,25 Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar (berjaket merah, bertopi) didampingi Dirjen PPKL M.R. Karliansyah (kedua dari kiri) berdiskusi dengan Ketua Kelompok Ekoriparian Srengseng Sawah, Jakarta Selatan. PeMulihAn keRuSAkAn lingkungAn 2 9 7
2 9 8 Ditjen PPKL KLHK memulihkan lingkungan Situ Pladen di Depok, Jawa Barat, dengan membangun ekoriparian di bantaran situ. Pemulihan ini selain menurunkan beban pencemaran dan memperbaiki kualitas air danau, juga mempercantik kawasan ini sebagai sarana olahraga dan wisata maayarakat setempat. M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn hektar akibat diuruk - entah sengaja atau tidak, dan dijadikan tempat penampungan limbah. Air limbah dari pasar dan permukiman di sekitar danau menggelontor masuk ke dalam danau tersebut. Ditjen PPLK berupaya memulihkan lingkungan Situ Pladen dengan membangun ekoriparian di bantaran Situ. Pemulihan ini tidak hanya menurunkan beban pencemaran dan memperbaiki kualitas air di badan air, tetapi juga menjadikan tempat itu indah sebagai sarana olahraga dan wisata sederhana serta tempat aktivitas masyarakat. "Ekoriparian di Situ ini baru selesai kami bangun," jelas Luckmi Purwandari, Direktur Pengendalian Pencemaran Air. sahabat lingkungan Karawang Raup Rp 80 Juta dari Kompos dan Penjualan sayur Organik Tak hanya memulihkan Sungai Ciliwung, Karliansyah juga bertanggung jawab untuk memulihkan kualitas air sungai dan danau lainnya di Indonesia. Salah satunya Sungai Citarum di Jawa Barat. Peraturan Presiden yang dibuat untuk Citarum menyebutkan ihwal pembagian dalam 21 sektor. "Melalui perbaikan pengelolaan sampah yang berasal dari darat di 21 sektor, kualitas air sungai -terutama dari bahan-bahan limbah organik- sudah berkurang 52,1 persen. Ini luar biasa," ungkap Karliansyah. Sampah rumah tangga dari darat memberi "kontribusi" besar bagi sumber pencemaran sungai. Bila sampah rumah tangga dikelola dengan benar, sumbangsih dan kontribusinya terhadap perbaikan kualitas air sungai sangat signifikan. Karliansyah mengajak komunitas untuk peduli kebersihan sungai. Salah satu contoh daerah yang berhasil mengolah air limbah komunal, limbah rumah tangga dari permukiman, adalah Teluk Jambe di Karawang, Jawa Barat. Komunitas Sahabat Lingkungan Karawang menampung limbah rumah tangga berasal dari 4.500 KK di permukiman dan mengolahnya menjadi kompos. Air yang keluar dari sistem di ekoriparian yang dibangun di sana masuk ke anak Sungai Citarum dalam kondisi sudah memenuhi baku mutu air limbah. PeMulihAn keRuSAkAn lingkungAn 2 9 9
3 0 0 Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar (kedua dari kanan) dan Dirjen PPKL M.R. Karliansyah meninjau IPAL Komunal Ekoriparian di Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat. Komunitas Sahabat Lingkungan Karawang menampung limbah rumah tangga dari 4.500 KK di permukiman dan mengolahnya menjadi kompos. Dari kompos hasil olahan itu, Sahabat Lingkungan Karawang mendapatkan penghasilan bersih sekitar Rp 70 juta per bulan. Dengan kompos ini juga, mereka menanam sayur-sayuran organik. , mereka Dari hasil penjualan sayur organik ke beberapa mendapatkan rata-rata sekitar Rp 10 juta setiap bulan. supermarket "Sambil membenahi lingkungan dengan cara mengolah air limbah rumah tangga organik, Sahabat limbah, mengolah Lingkungan Karawang bisa mendapatkan sekitar Rp 80 juta per bulan," ungkap Karliansyah. Yang dilakukan Karliansyah selama ini bukan hanya menata sungai dan memperbaiki fungsinya, tetapi juga menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru bagi masyarakat. Direktorat Jenderal PPKL melakukan hal serupa di Pangalengan, Jawa Barat, juga mendorong perusahaan eksplorasi produksi Pertamina Jambi Merang mengerjakan hal yang sama. Inilah upaya- upaya pemulihan yang dilaksanakan Ditjen PPKL di badan-badan sungai. Luckmi Purwandari ST. M.Si menjelaskan beberapa contoh yang sudah dikerjakan. Salah satunya adalah pengelolaan limbah ternak M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Sahabat Lingkungan Karawang mengolah limbah rumah tangga menjadi kompos, dan mendapatkan penghasilan bersih sekitar Rp 70 juta per bulan. Sahabat Lingkungan Karawang melakukan budidaya tanaman organik dan meraup pendapatan sekitar Rp 10 juta per bulan dari penjualan sayuran organik ke sejumlah pasar swalayan. PeMulihAn keRuSAkAn lingkungAn 3 0 1
3 0 2 sapi perah di Lodaya di Pangalengan, di hulu Sungai Citarum, juga di daerah Lembang. "Susu sudah menjadi komoditas industri, dan produk-produk susu bisa diminum oleh seluruh warga Indonesia. Namun, air limbahnya tidak terkelola dengan baik sehingga mengotori hulu Sungai Citarum. "Kami membangunkan instalasi air limbahnya dan kotoran ternaknya, tidak hanya untuk menurunkan beban pencemaran, tetapi bisa juga meningkatkan nilai ekonominya, yang pada gilirannya menyejahterakan masyarakat. Kami mengolah air limbahnya dengan teknologi biodigister, menghasilkan biogas sebagai bahan bakar kompor, sedangkan kotorannya dijadikan media peternakan cacing. Lalu cacingnya sebagai bahan untuk farmasi. Sisanya, sebagai pupuk. Jadi semua terpakai," papar Luckmi Purwandari, Direktur Pengendalian Pencemaran Air. Langkah yang sama dilakukan terhadap industri tahu tempe, yang limbahnya menghasilkan biogas. Ditjen PPKL juga mengendalikan pencemaran di permukiman kumuh dan padat dengan membangunkan MCK, mengolah air limbahnya untuk kemudian dibuat biogas, dan digunakan sebagai bahan bakar. "Semua memberi manfaat," kata Luckmi. Selain ekoriparian, ikon KLHK lainnya adalah infrastruktur hujau. Berbekal teknologi tepat guna dan ramah lingkungan, KLHK mengolah limbah pertanian dan peternakan, membawa nilai ekonomi dengan biaya operasional dan biaya perawatan yang relatif ringan. Bantuan KLHK kepada industri-industri skala kecil seperti batik, tahu tempe, dan peternakan ini merupakan program infrastruktur hijau. Pemerintah membantu membangunkannya atas permintaan masyarakat. Setelah dibangun, instalasi itu diberikan juga kepada masyarakat untuk dioperasikan dan dikelola masyarakat setempat. Memulihkan Danau Toba dari Keramba Jaring apung dan limbah hotel Karliansyah juga menyoroti kualitas air Danau Toba yang tercemar akibat puluhan ribu keramba apung jaring di badan danau dan air limbah yang dibuang langsung dari ratusan hotel yang beroperasi M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn di tepi danau. Padahal, Danau Toba sudah ditetapkan sebagai salah satu dari 10 destinasi utama wisata nasional. Ditjen PPKL secara bertahap berupaya memperbaiki dan memulihkan Danau Toba dengan cara mengajak pengelola hotel membangun instalasi pengolahan air limbah (IPAL). "Sebagian pengelola hotel sudah membangun IPAL. Mereka bekerja sama dengan Badan Pengolah Air Limbah Ajibata, yang juga mengolah air minum di sekitar Danau Toba," kata Karliansyah. Untuk mengatasi persoalan pencemaran di Danau Toba, Ditjen PPKL mengarahkan pemilik keramba jaring apung untuk memberi pakan ikan secara benar dan tidak berlebihan. "Selama ini pencemaran di Danau Toba terjadi akibat kelebihan ( ) pemberian pakan ikan," jelas Karliansyah. over Upaya pemulihan Danau Toba dilakukan dengan cara membangun IPAL dan hasilnya cukup baik. Selain itu, Ditjen PPKL juga mengembangkan program ekoriparian di tepi Danau Toba. Hasilnya pun positif. "Yang belum berhasil kami laksanakan adalah membangun instalasi limbah komunal dari masyarakat. Dari tujuh kabupaten di sekitar Danau Toba, baru satu kabupaten (Toba Samosir) yang bisa menyediakan lokasi lahan untuk kami bangunkan instalasi pengolahan air limbahnya. Sedangkan di kabupaten lainnya, kami menghadapi kendala. Awalnya bupati memberi izin, namun baru 30 persen IPAL dibangun, masyarakat setempat ribut dan mengatakan lahan itu milik tanah adat mereka. IPAL pun dibongkar," cerita Karliansyah. Di luar masalah ini, Karliansyah mengatakan Ditjen PPKL dapat menyelesaikan masalah IPAL hotel dan sebagian persoalan keramba di Danau Toba. Adapun IPAL komunal baru dapat diterapkan di Kabupaten Toba Samosir. Direktur Pengendalian Pencemaran Air Luckmi Purwandari menambahkan, pihaknya mewujudkan infrastruktur hijau di Danau Toba dengan memasang alat pemantauan kualitas air Onlimo, dan membantu membuat kajian terkait kualitas air Danau Toba untuk ditetapkan atau disusun oleh Gubernur Sumatera Utara. PeMulihAn keRuSAkAn lingkungAn 3 0 3
3 0 4 Tujuannya mempertahankan dan memperbaiki kualitas Danau Toba. "Kami menganalisis dan membuat kajiannya. Daya dukung perikanan di Danau Toba harus dikendalikan dari keramba jaring apung yang memenuhi permukaan danau. Kami ikut terlibat membantu pemerintah daerah setempat dalam mengatur dan menetapkan itu," papar Luckmi. Tidak semua dapat diselesaikan KLHK sendirian. KLHK mengajak kementerian dan lembaga pemerintah lainnya untuk bersama-sama memulihkan Danau Toba dari pencemaran lingkungan. Teknologi Nano Bubble di Danau Maninjau Selain memulihkan Danau Toba dari pencemaran, Ditjen PPKL juga berupaya memulihkan Danau Maninjau di Sumatera Barat. Danau Maninjau, danau vulkanik di ketinggian 461,50 meter di atas permukaan laut yang berlokasi sekitar 140 kilometer sebelah utara Kota Padang ini merupakan kaldera dari letusan besar gunung api. Pemandangan danau ini sangat indah. Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) Danau Toba M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn PeMulihAn keRuSAkAn lingkungAn 3 0 5
3 0 6 Namun pada 2017 ketika Karliansyah ke Danau Maninjau, dari lokasi parkir berjarak 600 meter dari tepi danau, dia sudah mencium bau amis. Air danau itu berwarna hijau. "Sumber permasalahannya lagi-lagi berasal dari keramba jaring apung yang dibangun masyarakat akibat (berlebih) dalam pemberian pakan ikan," ungkap Karliansyah. nano bubble over Ditjen PPKL bekerja sama dengan LIPI menggunakan teknologi untuk memperbaiki kadar oksigen di danau tersebut. "Hasilnya bagus tapi yang kami lakukan ini kurang dari 1 persen dari luasan Danau Maninjau yang tercemar. Kami ingin membuktikan, kalau kami niat, sebenarnya bisa karena terbukti ada perbaikan. Tetapi karena sistemnya masih sangat kecil, biaya cukup besar, maka perbaikan baru bisa kami lakukan di bawah 1 persen dari luasan danau," paparnya. 8.386 lokasi Bekas Tambang Rusak dan Telantar Pada tahun 2015-2016, Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka menunjukkan fakta bahwa sebanyak 8.386 lokasi dengan luasan sekitar 557.000 hektar terindikasi sebagai kegiatan pertambangan tanpa izin. Fakta ini diperkuat oleh data Lapan yang menunjukkan, 8.386 lokasi bekas tambang, bekas perkebunan, dan kegiatan lain yang pernah dilakukan masyarakat itu kini rusak dan telantar, ditinggalkan begitu saja, tanpa ada yang mengurus. Kedalamannya 6 hingga dan 30 meter dengan luasan beragam antara satu hektar dan 35 hektar. Dari 8.386 lokasi yang rusak tersebut, 352 lokasi di antaranya sudah diverifikasi KLHK. Dari hasil verifikasi terhadap 352 lokasi itu diperoleh data. Pertama, 37 persen merupakan lokasi bekas tambang pasir dan batu (sirtu), 25 persen bekas tambang emas, dan 3 persen bekas tambang batu gamping. Kedua, sebanyak 74 persen merupakan kegiatan tanpa izin dan hanya tiga persen lokasi yang rusak itu bekas pertambangan rakyat yang ditandai dengan perolehan Izin Pertambangan Rakyat. M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Ditjen PPKL KLHK bekerja sama dengan LIPI menggunakan teknologi nano bubble untuk memperbaiki kadar oksigen di Danau Maninjau, Sumatera Barat. Untuk penggerak nano bubble, KLHK memanfaatkan solar cell (tenaga surya). PeMulihAn keRuSAkAn lingkungAn 3 0 7
3 0 8 Ketiga, sebanyak 14 persen lokasi penambangan berada dalam kawasan hutan. Keempat, sebanyak 84 persen kegiatan penambangan masih aktif dan 16 persen bekas tambang yang ditinggalkan dan tidak direklamasi. Kerusakan lahan akses terbuka akibat kegiatan penambangan yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah penambangan ramah lingkungan menyebabkan perubahan topografi. Di antaranya permukaan tanah bergelombang, bekas lubang tambang dengan jumlah dan kedalaman yang bervariasi, serta erosi dan sedimentasi. "Kerusakan lahan tersebut apabila tidak segera ditangani maka kerusakan yang terjadi bisa semakin parah," kata Karliansyah. Setelah memverifikasi lokasi-lokasi telantar tersebut, Ditjen PPKL menjalin kerja sama dengan masyarakat setempat untuk membenahi dan memperbaikinya. "Setelah kami mereklamasi lokasi tersebut, biasanya kami bertanya kepada pemerintah daerah dan pemerintah desa ihwal kebutuhan masyarakat setempat. Kami menginginkan reklamasi tidak sekadar menata lingkungan, tetapi juga bermanfaat bagi ekonomi masyarakat setempat," katanya. Sejak tahun 2015, KLHK melalui Direktorat Pemulihan Lahan Akses Terbuka telah melakukan pemulihan di sembilan lokasi pemulihan bekas tambang rakyat, yaitu di Gunung Kidul, Belitung, Dharmasraya, Bengkulu Tengah, Buton, Paser, Malang, Kuningan dan Belitung Timur. Selain memperbaiki kerusakan lahan dan fungsi lingkungan hidup, pemulihan lingkungan itu bertujuan meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di sekitar lahan pemulihan tersebut. Model pemulihan lahan yang sudah dikembangkan di antaranya adalah pasar ekologis, agroeduwisata, dan ecogreen wisata. Kegiatan pemulihan ini bukan kegiatan jangka pendek, tetapi kegiatan jangka menengah, bahkan jangka panjang sampai tujuan kegiatan tercapai. Agar pemulihan berlangsung dengan baik dan berkelanjutan, Ditjen PPKL melakukan pendampingan, pembentukan, dan pengembangan lembaga yang akan menjadi pengelola lahan tersebut. M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn PeMulihAn keRuSAkAn lingkungAn 3 0 9
3 1 0 Karliansyah menyebutkan, pengelola lahan pasca-pemulihan adalah salah satu kunci keberhasilan pemulihan lingkungan. Kemampuan pengelola dalam segi manajerial, seperti pengelolaan keuangan, pemasaran, dan segi teknis seperti pemeliharaan lahan agar fungsi lingkungan hidup dan peruntukannya tetap terjaga, peningkatan kondisi lingkungan, sosial dan ekonominya perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan kondisi spesifik lokasi. Hingga saat ini, KLHK sudah memfasilitasi pembentukan BUMDes/BUMNagari dan unit pengelola lahan pasca-pemulihan di bawah BUMDes di delapan kabupaten, yaitu Gunung Kidul, Belitung, Dharmasraya, Bengkulu Tengah, Malang, Paser, Buton, dan Kuningan. Salah satu bentuk lembaga yang didirikan untuk mengelola lahan pasca-pemulihan adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yaitu lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat untuk memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan serta potensi desa. Pembentukan lembaga ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli desa, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola lahan pasca pemulihan. Untuk meningkatkan peran BUMDes dalam pengelolaan lahan pasca-pemulihan lahan akses terbuka, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Ditjen (FGD) PPKL) KLHK menyelenggarakan sebagai sarana berbagi ilmu dan pengalaman di bidang pengelolaan BUMDes, pengelolaan ekowisata desa, dan pengelolaan lahan bekas tambang berkelanjutan. Salah satu kegiatan ini digelar di Balai Desa Gari, Kabupaten Gunung Kidul, DI Yogyakarta, 20 Desember 2019 lalu. Focus Group Discussion M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn BeKaS TaMBaNG Di GuNuNG KiDuL DiuBah MeNJaDi PaSar eKoLoGiS Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan, Jawa Timur, melakukan kunjungan dinas ke Pasar Ekologis Argo Wijil di Kabupaten Gunung Kidul, DI Yogyakarta. Salah satu pemulihan lingkungan yang berhasil dilakukan KLHK adalah mengubah lokasi bekas tambang batu gamping seluas 0,7 hektar di Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menjadi pasar ekologis yang memberi nilai tambah sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Selain mendesain pasar ekologis, Ditjen PPKL juga mengolah limbah pasar menjadi kompos dan menyiapkan rumah pengomposan untuk sampah organik, mengolah air limbahnya, serta memasang solar cell sebagai penerangan pasar tersebut. "Kami meminta pedagang di pasar ekologis ini menjual bahan-bahan organik," ungkap Karliansyah. Saat ini sedikitnya 152 pedagang berjualan di pasar ekologis Gunung Kidul. Tak hanya pagi hari, pasar juga ramai sejak pukul empat sore hingga malam hari. Kelurahan Gari di Kecamatan (Kapanewun) Wonosori, Kabupaten Gunung Kidul, DIY, memiliki lahan seluas 649,9 hektar dan berpenduduk sekitar 6.800 jiwa. Wilayah yang sebelumnya berstatus desa ini sejak tahun 2020 berganti menjadi kelurahan. Di lahan seluas 7.000 meter pesegi di Argo Wijil milik Sultan Yogyakarta terdapat bekas tambang batu yang sudah rusak dan tidak diperbaiki. Sampai tahun 1976, PeMulihAn keRuSAkAn lingkungAn 3 1 1
3 1 2 tidak ada yang berani melakukan kegiatan di Gunung Wijil karena masyarakat setempat meyakini gunung itu dijaga "penunggu". Namun, karena tuntutan ekonomi, masyarakat mulai menambang gunung batu itu sejak 1980-an. Lokasi bekas tambang itu ditinggalkan begitu saja dalam kondisi rusak dan hancur. Gunung Wijil terletak di belakang permukiman warga. Pada 2015, pemerintah desa setempat mengajukan proposal ke KLHK agar lokasi bekas tambang tersebut diperbaiki mengingat bentang alamnya rusak. "Kubangan di bekas lokasi tambang sedalam 8 meter itu membahayakan. Tak hanya itu, sumur masyarakat di sekitar lokasi mengering. Ini menimbulkan persoalan," cerita Widodo Saputro yang menjabat Lurah Gari sejak 2015.2 Proposal Kelurahan Gari disetujui KLHK pada akhir 2016 dan langsung dieksekusi pada saat itu juga. KLHK meratakan bekas kubangan lahan milik Keraton Yogyakarta tersebut. Setelah mereklamasinya, KLHK membuat survei untuk mengetahui keinginan masyarakat Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar (ketiga dari kiri) berbincang dengan Gubenur DI Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X (kanan). Tampak Dirjen PPKL M.R. Karliansyah (kiri). 2 Diolah dari wawancara penulis dengan Widodo Saputro, SiP, lurah gari, kecamatan Wonosari, kabupaten gunung kidul, Daerah istimewa Yogyakarta, melalui Zoom, 25 november 2020. M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Pasar Ekologis Gari, Gunung Kidul. setempat. Hasil survei menunjukkan, masyarakat setempat berharap pemerintah membangun pasar di lokasi tersebut karena di Kelurahan Gari belum terdapat pasar. Warga setempat berbelanja di pasar kelurahan tetangga yang jaraknya relatif jauh. Hal ini dikuatkan pula dengan rekomendasi UGM. Lokasi bekas tambang batu dengan kedalaman 8 meter tersebut diuruk, diratakan, dan direklamasi, kemudian dibangun menjadi pasar rakyat. Mengapa pasar ekologis? KLHK yang membangun pasar ini menginginkan pasar yang ramah lingkungan. Pedagang makanan menyajikan kuliner tradisional ramah lingkungan yang memanfaatkan hasil pertanian dan perkebunan masyarakat. Kuliner tradisional khas Gunung Kidul di antaranya bonggol pisang, pelepah daun talas, gelinding doro (merpati), legondo (kue khas), dan sambel cabo. Kehadiran Pasar Ekologis Argowijil ini langsung mendapat perhatian masyarakat Gunung Kidul. Setiap hari Minggu pagi, sekitar 700-800 warga Gunung Kidul dari berbagai tempat mengunjungi pasar tersebut. Yang membanggakan, sebagian pedagang bukan berlatar belakang wirausaha, melainkan kaum ibu yang selama ini di rumah dan hanya mengandalkan penghasilan dari suami. Sejak berdagang di pasar itu, mereka dapat membantu perekonomian keluarga. PeMulihAn keRuSAkAn lingkungAn 3 1 3
3 1 4 Pengelola kegiatan ini adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gari. Kegiatan pemulihan ini tidak hanya merehabilitasi lingkungan bekas tambang, tetapi juga meningkatkan ekonomi masyarakat. "Kami berharap keberhasilan pemulihan di Kelurahan Gari dapat direplikasi daerah-daerah lainnya," kata Karliansyah. Keberhasilan Pasar Ekologis Argowijil memberi inspirasi bagi kelurahan-kelurahan lainnya di Gunung Kidul untuk membangun pasar serupa. "Sebelumnya Argo Wijil dianggap seram. Tapi nyatanya bisa diubah menjadi tempat yang bermanfaat bagi masyarakat setempat. Pasar Ekologis Argowijil ini mercucuar Kelurahan Gari," katanya bangga. Sejumlah pejabat Dinas Lingkungan Hidup dari luar DI Yogyakarta dan dari luar Jawa melakukan studi banding ke Kelurahan Gari, mencari tahu kisah sukses reklamasi lokasi bekas tambang batu menjadi pasar ekologis yang memberi nilai ekonomi bagi masyarakat. Menurut Widodo Saputro, Lurah Gari, sebelum pasar ekologis itu diresmikan, pihak kelurahan sudah mengedukasi warganya tentang keberadaan pasar tersebut. Awalnya pasar ini hanya dibuka setiap Minggu pagi mulai pukul 06.00 sampai 09.00 dan menyajikan kuliner khas Gunung Kidul. Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Gubernur DI Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X, dan Dirjen PPKL KLHK M.R. Karliansyah dalam acara peresmian Pasar Ekologis Argo Wijil di Kabupaten Gunung Kidul, DI Yogyakarta. M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Setelah itu, pasar ini juga dibuka setiap hari, mulai pukul 17.00 sampai pukul 24.00. Sekitar sepuluh pedagang menjajakan kuliner khas, di antaranya tahu gimbal dan makanan yang biasa dijajakan di angkringan. Setiap akhir pekan, pasar kuliner ini selalu ramai. "Kami sedang mengembangkan pasar ekologis ini dengan menjual bibit-bibit tanaman dan produk pertanian," ungkap Widodo. Widodo mengatakan, masyarakat Kelurahan Gari menyampaikan terima kasih kepada Karliansyah, Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL), serta KLHK yang telah memperbaiki lingkungan wilayah mereka. "Pak Karliansyah selalu mengawal pemulihan bekas tambang ini menjadi pasar ekologis yang sangat bermanfaat bagi masyarakat," kata Widodo. Widodo menilai komunikasi yang dijalin Karliansyah sangat terbuka dan responsif. Dia mengenal Karliansyah pada pertengahan 2016 sebelum KLHK melakukan reklamasi lokasi bekas tambang di kelurahannya. Sampai pada hari peresmian pasar ekologis Argo Wijil, Karliansyah berkomunikasi intens dengan dia untuk memastikan semuanya berjalan baik. "Meskipun jabatannya Dirjen, Pak Karliansyah tetap menghormati saya sebagai lurah. Sampai makan bersama pun beliau ingin kami satu meja," cerita Widodo yang mengaku empat kali bertemu dengan Karliansyah, dua kali di antaranya di kantor KLHK di Jakarta. PeMulihAn keRuSAkAn lingkungAn 3 1 5
3 1 6 Bekas lokasi Tambang Jadi Tempat Wisata dan Olahraga Karliansyah bersama jajaran Ditjen PPKL berupaya memulihkan lingkungan yang rusak di beberapa lokasi menjadi tempat wisata. Salah satunya adalah bekas tambang gamping di Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu. Sebelumnya bukit tersebut memiliki banyak ), namun setelah menjadi lokasi asam kandis ( penambangan tanpa izin batu andesit, asam kandis itu tak tersisa lagi. Garcinia xanthochymus Bekas tambang batu gamping itu kemudian direklamasi dan dibenahi. Dua Bukit Kandis dengan pesona batu andesit yang masih tersisa diubah menjadi destinasi wisata minat khusus dan dijadikan sebagai pusat panjat tebing, perkemahan, dan wisata fotografi. Kawasan Bukit Kandis bahkan dinobatkan sebagai objek wisata terpopuler ketiga untuk kategori Wisata Olahraga dan Petualangan Indonesia dari ajang bergengsi tahunan pariwisata terpopuler, yaitu Anugerah Pesona Indonesia (API) Tahun 2018 yang digelar 3 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Bulan Oktober 2020, Bupati Bengkulu Tengah Ferry Ramli meresmikan pusat wisata dan olahraga panjat tebing Bukit Kandis. Ferry berharap lokasi bekas tambang batu gamping yang sudah diperbaiki KLHK ini menjadi pusat wisata baru di wilayahnya. Dari Kota Bengkulu ke lokasi hanya membutuhkan waktu sekitar 40 menit. Sementara itu, di Belitung, bekas tambang timah dijadikan sebagai tempat budidaya ikan nila dan ikan gurame. Ditjen PPKL juga mencoba menjadikannya sebagai tempat budidaya tanaman dan buah-buahan kas, di antaranya durian, cempedak, dan naga. Di Dharmasraya, Sumatera Barat, bekas tambang emas seluas 300 hektar disulap menjadi destinasi wisata baru. Ditjen PPKL memperbaikinya dengan menjadikan lokasi bekas tambang itu sebagai pusat bambu Indonesia. "Kami coba tanam berbagai jenis bambu di Indonesia di 3 lihat akun instagram Ditjen PPkl klhk @ditjenppkl_klhk, 15 oktober 2020. Dharmasraya. Kami harapkan pemulihan lingkungan bekas tambang M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Ditjen PPKL KLHK memperbaiki bekas tambang batu gamping di Bengkulu Tengah, Bengkulu, dan mengubahnya menjadi pusat panjat tebing, perkemahan, dan pusat fotografi. Kawasan Bukit Kandis ini dinobatkan sebagai objek wisata terpopuler ketiga untuk kategori Wisata Olahraga dan Petualangan Indonesia dari Anugerah Pesona Indonesia 2018 yang digelar Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. PeMulihAn keRuSAkAn lingkungAn 3 1 7
3 1 8 ini berhasil, dan lokasi ini menjadi destinasi wisata di Sumatera Barat," kata Karliansyah. Dari 300-an hektar lahan yang rusak, Ditjen PPKL baru membenahi 25 hektar. Ditjen PPKL merapikan wilayah pantai yang tergerus oleh ombak di Buton, Sulawesi, menjadi pusat olahraga dan pusat wisata baru yang dilengkapi dengan gazebo-gazebo penjual makanan dan minuman, juga taman-taman yang asri. Ditjen PPKL juga membangun embung di lokasi bekas tambang batu di Desa Cisantana, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Bupati Kuningan kemudian menjadikannya pusat pembibitan ikan. Ikan-ikan yang sudah besar dibagikan kepada masyarakat untuk perbaikan gizi masyarakat. "Kami juga menanam pinus untuk penghijauannya, juga alpukat dan karet. Kami sengaja tidak menyingkirkan bebatuannya. Kami ingin menjadikannya seperti taman bebatuan di Jepang. Jadi orang Indonesia tak perlu jauh-jauh ke Jepang, cukup ke Kuningan untuk menikmati indahnya bebatuan yang kami hias bergaya Jepang," papar Karliansyah. Lokasinya tidak jauh dari Gua Maria, pusat wisata religi dan pusat ibadah umat Katolik di Kuningan, dekat dengan tiga air terjun, sehingga bekas tambang batu ini menjadi bagian dari wisata Kota Kuningan. Sementara itu, bekas tambang di Passer, Kalimantan Timur, direklamasi menjadi pusat bibit tanaman. Karena lokasinya dekat dengan pusat calon ibu kota negara, Ditjen PPKL berharap tempat ini menjadi pusat pemasok bibit tanaman di ibu kota negara kelak. "Bekerja sama dengan komunitas dan dibantu oleh perusahaan, kami berharap upaya ini bisa memperbaiki lingkungan, sekaligus menjadi pusat ekonomi masyarakat," harap Karliansyah. Dilihat dari luas areal bekas tambang yang rusak, apa yang dilakukan Ditjen PPKL ini belum signifikan. "Tetapi dilihat dari contoh, pembelajaran, dan pendapatan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat, ini sudah dapat kami banggakan," kata Karliansyah. M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn KLHK saat ini mempersiapkan rancangan Peraturan Presiden atau Perpres tentang percepatan pemulihan lingkungan akibat aktivitas pertambangan. Jika Perpres ini sudah diberlakukan, perusahaan-perusahaan memiliki kewajiban untuk mempercepat proses pemulihan. Bekas tambang yang ditinggalkan bisa ditelusuri. KLHK dapat mewajibkan perusahaan untuk memulihkannya sehingga lingkungan dapat diperbaiki. Jika lingkungan sudah pulih, bahaya banjir dan bencana longsor secara bertahap bisa dikurangi. PeMulihAn keRuSAkAn lingkungAn 3 1 9
3 2 0 BeKaS TaMBaNG PaSir DaN BaTu Di MaLaNG DiuBah JaDi TaMaN eDuKaSi aGroiNDuSTri Upaya lain pemulihan lingkungan yang dilakukan Ditjen PPKL adalah mengubah bekas lokasi tambang pasir dan batu di Desa Bambang, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, Jawa Timur menjadi Taman Edukasi Agroindustri Njulung. Dari 32 hektar lahan bekas tambang yang sudah rusak, 22 hektar di antaranya sudah mulai hijau kembali. Sisanya 10 hektar akan digarap pada tahun 2021. "Kami menanaminya dengan tanaman bambu, alpukat, berbagai tanaman lain, dan bunga kamboja yang berwarna-warni. Kami siapkan fasilitas penunjang seperti gerbang utama, pos jaga dan loket tiket, lahan parkir, pendopo penerima tamu, kantor pengelola, dermaga swafoto (selfie), dan kami siapkan pujasera serta gazebo-gazebo untuk pedagang suvenir berjualan, yang dilengkapi mushola dan air bersih," ungkap Karliansyah. Lingkungan kawasan itu menjadi indah dan berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Setelah selesai dibangun KLHK pada 2019, lokasi wisata agroedutourism Njulung diserahkan kepada masyarakat untuk dikelola. Pengakuan kepala desa setempat menyebutkan, dari parkir saja, mereka mendapatkan dana rata-rata Rp 4 juta per minggu dari kendaraan bermotor yang berkunjung ke sana. Dari parkir dan kuliner, BUMDesa setempat meraup sedikitnya Rp 20 juta per bulan. Pemasukan dana ini digunakan untuk pemeliharaan, perawatan, kebersihan, dan penambahan fasilitas. Sayangnya pada masa pandemi, kegiatan wisata sempat lumpuh pada awal April 2020. Meski bulan September 2020, kawasan ini sudah dibuka kembali, namun jumlah pengunjung tersisa 10 persen. Lokasi bekas tambang ini berada di kawasan agropolitan di kaki Gunung Semeru yang dikelilingi pemandangan pepohonan memikat dan udara sejuk. Njulung Agroedutourism dibangun dengan konsep wisata alam dan pendidikan yang merupakan salah satu kawasan wisata terbesar di Kabupaten Malang. Selain menghadirkan agrowisata tanaman kebun, taman edukasi ini juga menjadi destinasi wisata. Menurut Tri Diantoro (39), Ketua BUMDesa Njulung, awalnya tiga desa, yaitu Desa Bambang, Desa Patukpicis, dan Desa Bringin, mengajukan proposal ke KLHK agar lahan seluas 38 hektar bekas tambang milik desa-desa tersebut yang selama ini tandus karena berpasir dan kurang subur dapat dipulihkan. M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Kegiatan penambangan pasir yang dilakukan sejak 1990-an itu dihentikan setelah terjadi longsor yang menelan korban.4 Pada 2019, KLHK menyetujui proposal tersebut dan menjalankan program pemulihan dalam beberapa tahap. Pada tahap pertama, KLHK memulihkan lahan bekas tambang pasir itu dengan mereklamasinya dan menghijaukannya kembali. Lahan bekas tambang itu ditanamani dengan tanaman keras, trembesi, bungur, sepatu dea, pohon nangka dan pepohonan lainnya dengan tingkat keberhasilan 70 persen. Saat ini lahan yang sebelumnya rusak dan gersang, kini sudah hijau. Tahap berikutnya, Karliansyah melihat lokasi ini juga cocok sebagai tempat wisata dengan pesona alam yang indah, wisata kuliner, dan spot swafoto. KLHK membangun fasilitas pasar, gedung pertemuan, dan kantor pengelola. Selain itu, KLHK menggandeng PLN dan Pertamina untuk mengembangkan beberapa program lainnya, yaitu memberi bantuan bibit bunga dan tanaman hias agar lahan bekas tambang itu kembali cantik dan dapat memulihkan habitat yang hilang. Setelah dikerjakan selama satu tahun, pada Oktober 2020, Direktur Jenderal PPKL Karliansyah menyerahkan Barang Milik Negara (BMN) di lokasi pemulihan lahan akses terbuka AgroEdutourism Njulung kepada masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Patok Pacis di bawah koordinasi Tri Diantoro, Ketua BUMDes setempat. Tri Diantoro mengakui, sejak KLHK memulihkan lokasi bekas tambang menjadi taman agroindustri, UMKM berkembang di sana melalui pasar dan pertanian. Banyak wisatawan lokal berkunjung ke sana, yang berdampak positif bagi lingkungan dan masyarakat setempat. Pengelolaan Njulung pasca-pemulihan berkembang dengan dukungan BUMDes Bersama Triguna - BUMDes yang dibentuk tiga desa, yaitu Desa Bambang, Desa Patokpicis, dan Desa Bringin. Penataan arsitektural lansekap dan pemulihan di kawasan bekas tambang untuk agrowisata memberi manfaat bagi lingkungan, ekonomi, dan sosial bagi masyarakat. Adapun PT Pembangkitan Jawa Bali (PT PJB) berkomitmen untuk mendukung dan membina kawasan Njulung Agroedutourism menjadi potensi wisata baru di Kabupaten Malang. Reklamasi tambang rakyat berwawasan lingkungan dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Pentingnya konservasi tambang digaungkan agar masyarakat menyadari langkah itu memberi nilai ekologi lingkungan dan menambah pendapatan masyarakat setempat. 4 Diolah dari wawancara penulis dengan Tri Diantoro, S. kom., ketua buMDesa njulung, kecamatan Wajak, kabupaten Malang, Jawa Timur, via Zoom, 24 november 2020. PeMulihAn keRuSAkAn lingkungAn 3 2 1
3 2 2 Tri Diantoro menilai, Karliansyah sosok yang ramah, ceria, dan murah senyum. Penilaian ini diungkapkannya setelah tujuh kali bertemu Karliansyah, baik dalam pertemuan di balai desa maupun, dalam beberapa acara KLHK di Lombok dan Yogyakarta. "Beliau sangat halus dan ini terlihat dari kata-kata dan sikapnya yang menyenangkan. Beliau suka bunga. Suka yang indah-indah. Pak Karliansyah bisa ngobrol asyik dengan kawula muda di desa ini meskipun baru satu kali bertemu. Beliau dijadikan panutan karena selalu memberi dukungan kepada tenaga penggerak seperti saya misalnya," cerita Tri Diantoro. Ditjen PPKL KLHK memulihkan bekas lokasi tambang pasir dan batu di Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, Jawa Timur, menjadi Taman Edukasi Agroindustri Njulung. Dari 30-an hektar lahan bekas tambang yang sudah rusak, 21 hektar di antaranya sudah mulai hijau. M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Tambang Emas Rakyat: antara Kesehatan dan Kebutuhan Perut Tambang emas rakyat, baik yang masih beroperasi maupun yang sudah ditinggalkan, yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia menimbulkan banyak persoalan. Pengelola tambang emas umumnya menggunakan bahan air raksa (merkuri) dalam pengolahannya, dan inilah yang menyebabkan kesehatan masyarakat terganggu. Terhadap lahan bekas tambang emas yang ditinggalkan, Karliansyah mengungkapkan, sebenarnya Ditjen PPKL sudah berkomunikasi dengan komunitas masyarakat setempat dan diketahui kepala desa. "Kami sudah merapikan lokasi bekas tambang emas, merapikannya dengan reklamasi, dan menanaminya dengan berbagai tanaman buah-buahan. Tetapi ketika sedikit lengah, tanaman alpukat dan durian yang kami tanam hilang. Ini yang sering terjadi," cerita Karliansyah. KLHK membutuhkan komunitas sebagai ajang media mereka untuk berdiskusi lebih dalam. Karliansyah memberi contoh ihwal tambang emas rakyat yang masih beroperasi dan sulit ditertibkan. Salah satunya tambang emas di Gunung Botak di Pulau Buru, Maluku. KLHK masih menghadapi kendala untuk menertibkan tambang emas tersebut. Selama pemerintah belum mencarikan pekerjaan pengganti bagi pekerja tambang emas, selama itu pulalah tambang emas tetap akan beroperasi. Setiap hari, pekerja tambang mendapatkan uang ratusan ribu rupiah. Mereka yang memikul karung tambang ke lokasi pengolahan dengan sepeda motor misalnya, menerima pendapatan bersih antara Rp 300.000 dan Rp 600.000 sehari. Di tempat pengolahan emas itu, tersedia , bengkel, tempat biliar, dan lainnya. Kampung itu tumbuh menjadi kampung yang mandiri. money changer "Bagi kami orang Lingkungan Hidup, jujur saja, kami merasa sakit hati melihat fakta di lapangan seperti demikian. Sebagian pekerja tambang adalah anak-anak sekolah berusia 12 tahun. Mereka mengaduk merkuri dengan pasir tanpa alat pengaman, tanpa baju dan tanpa kaca mata pengaman. Ketika saya tegur, anak- , " cerita anak itu menjawab, Sudah biasa, Om. Setiap hari sudah begini PeMulihAn keRuSAkAn lingkungAn 3 2 3
3 2 4 M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Karliansyah yang akhirnya tidak heran setelah mengetahui banyak warga yang mengalami tremor di wilayah itu. "Tangan mereka bergerak-gerak, dan tubuh mereka lemas tak berdaya," ungkapnya. Karliansyah mengkhawatirkan perempuan hamil di daerah pertambangan emas. "Melahirkan dalam kondisi dikelilingi merkuri, membahayakan nyawa sang bayi. Bayinya pasti cacat," kata Karli. Kondisi semacam ini tak hanya terjadi di Gunung Botak, Pulau Buru, Maluku; Paboya di Sulawesi Tengah; tetapi juga di dekat Kota Mataram, dan di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Bau "keras" merkuri sudah tercium sekian kilometer dari ibu kota Kabupaten Sumbawa Barat, NTB. Mereka yang tidak kuat akan mengalami pusing akibat kerasnya bau merkuri. "Saya yang datang hanya beberapa jam sudah merasa lemas. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang setiap hari menghirup udara tidak sehat itu?" kata Karliansyah yang tahu persis kondisi di lapangan, tetapi tetap tak bisa berbuat banyak untuk dapat mengatasi persoalan ini. Kondisi serupa terjadi di Gunung Botak, Pulau Buru; di Paboya (Sulawesi Tengah); dan di Batanghari (Jambi). Di Pulau Buru misalnya, air bekas olahan tambang dibuang ke sawah dan kebun sagu masyarakat. "Padi tetap hijau, tetapi kami bisa memastikan buah padinya bermasalah akibat saluran irigasi dialiri air dari pengolahan tambang emas. Demikian pula tanaman sagu hancur semua, kering kerontang sebagai dampak negatif penambangan," cerita Karliansyah sedih. Pernah suatu saat pada tahun 2018, Karliansyah menjadi ketua delegasi Indonesia yang menghadiri Konvensi Minamata di Geneva, Swiss. Di lantai dasar gedung konvensi digelar pameran. Stan Jepang memberi kesempatan kepada pengunjung untuk mengukur kadar merkuri di dalam darah, air seni, dan rambut. Karliansyah bersama empat orang lainnya dari Indonesia mencoba mengukur kadar merkuri pada rambutnya. Hasilnya? mungkin Pak Karli sering "Yang positif saya. Ternyata rambut saya mengandung merkuri makan ikan sungai yang airnya tercemar melebihi baku mutu. Bu Menteri bilang, . Saya jawab, tidak juga. Mungkin selama berjam-jam di Gunung Botak, di NTB, dan di tempat PeMulihAn keRuSAkAn lingkungAn 3 2 5
3 2 6 Unit Pengolahan Emas di Gunung Botak, Pulau Buru, Maluku M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Pekerja anak memilah emas merkuri tanpa alat pengaman diri di Gunung Botak, Maluku. PeMulihAn keRuSAkAn lingkungAn 3 2 7
3 2 8 penambangan emas lainnya, di sanalah saya mungkin terpapar merkuri tanpa saya sadari," cerita Karliansyah. Karliansyah lantas berpikir, dia saja yang hanya berjam-jam berada di sana bisa terpapar merkuri, apalagi masyarakat yang setiap hari berada di lokasi. "Ini yang seharusnya dipikirkan semua orang. Kita tak bisa membiarkan mereka menjadi korban. Generasi kita masih panjang. Sekarang saja sudah seperti ini, apalagi nanti jika tidak segera dibenahi. Persoalan ini harus sama-sama kita benahi secepat mungkin. Masyarakat tidak memikirkan kesehatan dalam jangka panjang karena harus memikirkan urusan perut. Keluarga mereka butuh makan. Ini tantangan berat bagi kami," katanya. Membangun Kesadaran Masyarakat tentang Pentingnya lingkungan yang Bersih dan sehat Rendahnya kesadaran masyarakat akan lingkungan yang sehat dan bersih membuat Karliansyah tak henti-hentinya berupaya untuk sustainable, mengubah pola pikir tersebut meskipun tidak mudah. "Bapak dan ibu, jika menginginkan lingkungan ini berkelanjutan, tolong kurangi petak jaring apung," kata Karliansyah dalam suatu pertemuan dengan masyarakat yang dihadiri kepala daerah. "Lho, ini kan daerah kami? Jadi kami yang lebih tahu," jawab tokoh masyarakat salah satu daerah dengan lantang. Karliansyah menghela napas. Dia mengakui sulit untuk membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan hidup yang bersih dan sehat, dan meminta mereka untuk tidak mencemari udara, air sungai, danau, pesisir dan laut. Karliansyah teringat ketika kali pertama dipanggil Emil Salim pada awal bekerja di Bapedal, yang mengingatkan bahwa mengurus lingkungan (hidup) itu tidaklah mudah, harus sabar dan telaten karena menghadapi berbagai macam orang. "Kalau kalian bekerja di Lingkungan (Hidup), kalian tak boleh bosan. Kalau kita bosan, ya mandek, berhenti. Kita harus sabar, M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn tidak bosan, dan telaten. Ulang lagi, ulang lagi. Bina lagi, bina lagi, kita harus terus-menerus menanamkan pentingnya peduli pada lingkungan agar ada perbaikan dalam cara pandang dan perilaku masyarakat," kata Emil Salim mengingatkan. Perilaku masyarakat yang masa bodoh semacam itu berulang kali dihadapi Karliansyah dan jajaran Ditjen PPLK di KLHK. "Masyarakat sudah terbiasa hidup enak di republik ini yang hanya mengalami dua musim, dan tidak pernah merasakan musim dingin seperti di negara- negara empat musim. Mereka membuang sampah sembarangan, buang air sembarangan. Mereka lupa bahwa lingkungan itu milik publik, milik orang banyak, yang kalau mereka cemari ya merusak hak orang lain, mengganggu hak orang lain. Mengubah perilaku orang-orang semacam ini masih sangat sulit dan berat," ungkap Karliansyah. Salah satu cara mengubah perilaku dan membangun kesadaran masyarakat adalah membina anak-anak sejak usia dini. KLHK membuka Sekolah Adiwiyata yang bertujuan mendidik dan melatih anak sejak usia dini agar mereka berperilaku ramah lingkungan. "Susah mengubah perilaku orang-orang yang sudah tua," kata Karliansyah. Karliansyah berkeyakinan, melalui anak didik yang mengenyam pendidikan di Sekolah Adiwiyata dan melalui gerakan Pramuka, mereka bisa menegur kakaknya, menegur orangtuanya di rumah, untuk tidak lagi membuang sampah sembarangan ke sungai. Jumlah sekolah ini sudah ribuan dan tersebar di seluruh Indonesia. KLHK juga tidak lelah meminta bantuan organisasi keagamaan, Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Dewan Masjid Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), dan Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin) dalam menyampaikan khotbah dengan dalil-dalil, mengajak umat dan jemaat untuk selalu hidup bersih dan sehat. KLHK juga mengajak berbagai organisasi kepemudaan bekerja sama dengan harapan dapat menyadarkan anak-anak muda untuk peduli pada lingkungan. PeMulihAn keRuSAkAn lingkungAn 3 2 9
3 3 0 Karliansyah dan jajaran PPKL tak hanya melakukan sosialisasi kepada masyarakat, tetapi juga membangun toilet-toilet instalasi pengolahan air limbah, di antaranya di kawasan permukiman nelayan di Cirebon, Situbondo, Semarang, juga di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. "Kami membenahi permukiman-permukiman nelayan di beberapa kota. Mereka harus membuang limbah di tempat yang sudah kami siapkan sehingga limbah cair dan limpah padatnya dapat kami olah. Dengan demikian, kawasan pesisir lebih aman. Bagaimanapun juga, laut dan pesisir merupakan masa depan bangsa Indonesia. Cukuplah sudah sungai yang tercemar. Jangan lagi laut dan pesisir ikut tercemar," kata Karliansyah yang mengakui saat ini ramai diperbincangkan adalah masalah sampah plastik di pesisir laut. Selain melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk memberi kesadaran agar tidak membuang sampah ke sungai, pesisir dan muara, Ditjen PPKL juga menggelar acara bersih-bersih sungai dan pantai di 18 kota di Indonesia. Di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Ditjen PPKL menggelar pelatihan untuk masyarakat setempat. "Alhamdulillah, tumpukan sampah yang sekian tahun ada di muara kini sudah tidak terlihat lagi. Muara sungai sudah bersih, sampah sudah terolah, bahkan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat," urai Karliansyah. Ditjen PPKL membangun instalasi pengolah air limbah dan memasang alat penjaring sampah di beberapa lokasi. Kebersihan di Labuan Bajo pada akhirnya menumbuhkan kembali sektor pariwisata. Bagaimana memulihkan terumbu karang yang rusak di dasar laut? Ditjen PPKL menanam terumbu karang buatan di ratusan lokasi. Bekerja sama dengan masyarakat dan universitas setempat, misalnya di Maluku, Semarang, Probolinggo, Situbondo (Jawa Timur), Ditjen PPKL menanam terumbu karang buatan, menanam mangrove dan padang lamun (tanaman untuk agar). "Kami M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Ditjen PPKL KLHK menggelar acara bersih-bersih pantai (Coastal Clean-up) Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar (keempat dari kanan) dan Dirjen PPKL M.R. Karliansyah (keempat dari kiri) dalam acara penanaman mangrove bersama para duta besar negara-negara wilayah Asia Tenggara. membangun kesadaran masyarakat dan melatih mereka agar mengetahui tata caranya. Ini salah satu kunci pemulihan kerusakan lingkungan" kata Karliansyah.
PeMulihAn keRuSAkAn lingkungAn 3 3 1
3 3 2 M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn PeMulihAn keRuSAkAn lingkungAn 3 3 3
3 3 4 M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn TuJuh Diplomasi Internasional
3 3 6 Suasana persidangan IGR-4 sangat keras, antara jadi dan tidak jadi. Karliansyah kemudian mengatur, pada perundingan itu ada makan-makan bersama, ada musik, dan tarian Maumere yang melibatkan banyak peserta. Pelukis-pelukis Bali melukis semua wajah peserta. Acara ini berdampak konstruktif bagi penyelesaian sidang. Besok paginya, semua peserta sepakat dengan Deklarasi Bali. M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn iGR-4 dan isu Pencemaran laut dari aktivitas Manusia di Daratan Salah satu tugas Karliansyah ketika menjabat Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan adalah mempersiapkan pertemuan berskala internasional di Bali. Karliansyah mendapat tugas dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar untuk menyelenggarakan pertemuan the Fourth Intergovermental Review Meeting on the Implementation of the Global Programme of Action for the Protection of the Marine Environment from Landbased Activities (IGR-4) di Hotel Inaya, Nusa Dua, Bali, pada 31 Oktober-1 November 2018. Indonesia ditetapkan menjadi tuan rumah, setelah IGR-1 diadakan di Montreal, Kanada, tahun 2001; IGR-2 di Beijing, Tiongkok, pada tahun 2006; dan IGR-3 tahun 2012 di Manila, Filipina. Karliansyah mengerahkan semua sumber daya manusia yang ada untuk membantunya menyukseskan penyelenggaraan IGR-4 di Bali. Hasilnya? Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendapat apresiasi dan penghargaan dari Perwakilan United Nations Environment Programme (UNEP) dan peserta IGR-4. Pertemuan IGR-4 dihadiri 255 peserta dari 72 negara, terdiri dari Menteri Lingkungan Hidup dari negara Kongo, Timor Leste, non-governmental Tuvalu dan Guatemala; perwakilan negara-negara anggota PBB; intergovernmental organizations , perwakilan badan-badan terkait PBB; perwakilan lainnya, dan sektor swasta yang diakreditasi UN Environment Assembly; Sekretariat UN observer Environment; serta para pakar dan anggota organisasi lain dalam kapasitas sebagai pengamat ( ). DiPloMASi inTeRnASionAl 3 3 7
3 3 8 "IGR-4 berhasil menyepakati keputusan dan rekomendasi nutrient tentang upaya perlindungan lingkungan laut dari aktivitas management, wastewater, marine litter and micro-plastics, yang berasal dari daratan, terutama terkait dengan isu emerging pollutants dan . Hal ini penting karena hampir 80 persen pencemaran laut berasal dari aktivitas manusia di daratan. Di samping itu, IGR-4 menyepakati hasil kaji ulang pelaksanaan program aksi periode 2012-2017 dan rencana 2018-2022 serta program kerja bagi kantor Koordinator GPA UN Environment (PBB)," kata Ir. Arief Yuwono, saat itu Staf Ahli Menteri LHK yang 1 review membantu penyelenggaraan IGR-4. Empat agenda utama persidangan IGR-4 adalah pertama, pelaksanaan program perlindungan laut dari aktivitas daratan tahun 2012-2017. Kedua, kebijakan strategis 2018-2022. Ketiga, rencana kerja 2018-2022. Keempat, Deklarasi Bali tentang perlindungan lingkungan laut dari aktivitas daratan. Terkait dengan Deklarasi Bali, semua negara bersepakat melaksanakan enam hal. Pertama, melanjutkan upaya di tiga isu pencemaran, yaitu peningkatan nutrien, air limbah, dan sampah laut untuk mendukung Agenda 2030 sebagai kerangka kerja untuk pembangunan berkelanjutan. Kedua, memperkuat kemitraan global dalam perlindungan lingkungan laut dari sampah laut, peningkatan nutrien dan air limbah. Ketiga, meningkatkan koordinasi, keterlibatan, dan dukungan kerja dengan negara-negara anggota terhadap sumber pencemaran berbasis daratan. Keempat, mendorong hubungan kerja sama regional yang efektif untuk perlindungan lingkungan laut. Kelima, terus memajukan upaya untuk memerangi sampah laut dan mikroplastik, peningkatan nutrien dan air limbah dari sumber berbasis daratan secara terpadu. Keenam, mendorong pertukaran informasi, pengalaman praktis, dan keahlian ilmiah, serta teknis kerja kooperatif dan kolaboratif serta kemitraan di 1 Diolah dari wawancara penulis dengan ir. Arief Yuwono, mantan Deputi bidang Pengendalian kerusakan lingkungan dan Perubahan iklim; dan mantan Staf Ahli Menteri lhk bidang energi, 15 Desember 2020. M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn antara lembaga dan organisasi pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah. Ketua Delegasi RI pada pertemuan IGR-4 ini dipimpin langsung Dr. Ir. Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan Wakil Ketua, yaitu Duta Besar RI Nairobi dan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan M.R. Karliansyah. Persidangan IGR-4 menetapkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Dr. Ir. Siti Nurbaya M.Sc., sebagai Chair (Ketua) Persidangan IGR-4 dan mantan Duta Besar RI untuk PBB Dr. Makarim Wibisono sebagai Ketua Tim Perumus pada persidangan kelompok untuk membahas Bali Declaration. IGR-4 Indonesia, keberhasilan penyelenggaraan meliputi dua kriteria utama, yaitu keberhasilan dalam dukungan penyelenggaraan IGR-4 dan keberhasilan dalam substansi penyelenggaraan IGR-4. Bagi Keberhasilan ini tidak lepas dari peran Karliansyah selaku Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, yang bertindak sebagai penanggung jawab kegiatan. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan telah menindaklanjuti hasil persidangan IGR-4 pada pertemuan High Level dan Bureau Meeting IGR-4 yang diselenggarakan bertepatan dengan COP-24 Katowice, Polandia, Desember 2018. Resolution the United Dalam sesi pertemuan keempat UN Environment Assembly, Nations Environment Assembly 4/11 on Protection of the marine Maret 2019 di Nairobi, Kenya, telah diadopsi environment from land-based activities , yang mencantumkan Bali Declaration sebagai hasil IGR-4 dan mencatat inisiatif Indonesia yang telah membentuk Regional Capacity Center for Clean Seas (RC3S), di Bali. DiPloMASi inTeRnASionAl 3 3 9
3 4 0 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar ditetapkan sebagai Chair (Ketua) Persidangan IGR-4 di Nusa Dua, Bali, 2018. Dirjen PPKL KLHK M.R. Karliansyah bertugas sebagai Wakil Ketua Delegasi Republik Indonesia dalam pertemuan IGR-4 (The Fourth Intergovernmental Review Meeting on the Implementation of the Global Programme of Action for the Protection of the Marine Environment from Landbased Activities) di Nusa Dua, Bali, 31 Oktober-1 November 2018. M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Ketegangan hilang saat semua Peserta Menari Maumere Memasuki sesi akhir IGR-4, persidangan berjalan alot. Ketika itu peserta membahas draf teks Bali Declaration. Substansi yang menjadi perbedaan pandangan para delegasi pada rumusan paragraf mengenai masa depan Global Programme of Action for the Protection of the Marine Environment from Land-based Activities (GPA). GPA merupakan mekanisme antarpemerintah untuk mengatasi masalah pencemaran laut berbasis lahan. Beberapa negara di Eropa berpandangan untuk menghilangkan paragraf yang terkait GPA dalam rumusan di draf Bali Declaration. Malam harinya, dalam acara makan bersama, peserta disuguhi acara nyanyi dan tari. Suasana tegang mulai cair ketika peserta diajak menari Maumere bersama. Karliansyah sengaja menampilkan acara santai di sela-sela makan malam agar peserta IGR-4 tidak terlalu tegang. Esok harinya, hari terakhir pertemuan, setelah melalui pembahasan selama empat jam, para anggota delegasi akhirnya menyepakati rumusan untuk menyiapkan kajian menyeluruh terhadap masa depan GPA, termasuk aspek hukum, anggaran, dan organisasi dari GPA. Draf teks Bali Declaration pun disepakati para 2 delegasi IGR-4. Rupanya tarian Maumere memberi kesan mendalam di antara para peserta IGR-4. Diplomasi tarian Maumere cukup mengena. Deklarasi Bali sepakat Tingkatkan Perlindungan Ekosistem Pesisir dan laut Kepiawaian diplomasi Siti Nurbaya Bakar ditunjukkan saat menghadapi dinamika negosiasi yang cukup alot akibat tarik ulur kepentingan setiap negara yang tergabung dalam PBB, di antaranya kelompok Afrika, Asia dan Pasifik, Eropa Timur, Amerika Latin dan Karibia, Eropa Barat, dan lainnya. Menteri LHK itu mampu meyakinkan dan mengakomodasi berbagai kepentingan negara 2 Diolah dari percakapan dengan karliansyah, 22 Desember 2020. DiPloMASi inTeRnASionAl 3 4 1
3 4 2 Para peserta IGR-4 menari Maumere bersama. Para peserta IGR-4 makan malam dan bermain angklung. Acara hiburan ini berhasil mencairkan ketegangan di antara peserta saat membahas draf teks Bali Declaration beberapa jam sebelumnya. M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn menjadi komitmen bersama sehingga menjelang berakhirnya IGR-4, seluruh delegasi menyepakati rancangan Deklarasi Bali. "Alhamdulillah, setelah saat-saat yang sangat tegang akhirnya Deklarasi Bali disepakati semua negara. Dinamika yang terjadi menunjukkan bahwa isu ini telah menjadi perhatian global," kata Siti Nurbaya Bakar, Jumat, 2 November 2018. Selain menyepakati komitmen politik internasional, peserta IGR-4 juga menyepakati keputusan dan rekomendasi berbagai isu teknis dan administrasi. Deklarasi Bali memuat dua komitmen. Pertama, semua negara meneruskan bekerja untuk meningkatkan pengarusutamaan increased nutrient, wastewater, marine litter and micro-plastics. perlindungan ekosistem pesisir dan laut, terutama terkait dengan Kedua, semua negara sepakat meningkatkan pengembangan kapasitas, pengetahuan teknis, dan pertukaran pengetahuan melalui kolaborasi dan kemitraan regional dan global. the 2030 Agenda for Sustainable Development "Kedua komitmen tersebut diwujudkan dalam kegiatan kerja Goals (SDGs) untuk mendukung serta mendorong pertukaran informasi dan kerja sama teknik untuk Aksi Bersama. Kerangka kerja tersebut ditambah dengan kesepakatan untuk mendorong berbagai kerja sama regional dan internasional, menjadi dasar pengembangan ide kreatif Menteri LHK untuk mendirikan the Regional Capacity Center For Clean Seas (RC3S), berkantor di Denpasar, Bali," papar Arief Yuwono. Resolusi unEa-4 mengenai Perlindungan lingkungan laut Resolusi ini salah satu dari lima resolusi yang diusulkan Indonesia dan dari 23 yang berhasil disepakati bersama melalui mekanisme pengambilan keputusan berdasarkan Rule of Procedures of UNEA pada penyelenggaraan the Fourth United Nations Environment Assembly (UNEA-4) pada 11-15 Maret 2019 di Nairobi, Kenya, dengan tema Innovative Solutions for Environmental Challenges and Sustainable Consumption and Production (SCP). Keempat resolusi lainnya terkait dengan konsumsi dan produksi (SCP), pengelolaan DiPloMASi inTeRnASionAl 3 4 3
3 4 4 gambut, pelestarian hutan bakau, dan pengelolaan terumbu karang yang berkelanjutan. Resolusi adalah teks formal atas sebuah keputusan atau rekomendasi dari UNEA, sebagai aspirasi bersama yang memuat penegasan suatu komitmen dan langkah nyata yang dicapai secara konsensus untuk membantu koordinasi bantuan teknis dan pendanaan. Oleh karena itu, prosesnya yang sering tidak mudah, kadang-kadang bisa cepat, tetapi banyak juga yang memerlukan out of context, waktu lama, bahkan kandas di tengah jalan karena substansinya sangat sensitif, duplikasi dengan resolusi lainnya atau menyudutkan negara atau kelompok negara tertentu. Pembahasan awal rancangan resolusi (ranres) dilakukan pada Open-Ended Committee Permanent Representative Working Group 3 (OECPR WG3) awal Maret 2019, dengan keputusan bahwa draf ini perlu digabung dengan usulan Indonesia juga, yaitu the Establishment of Regional Capacity Centre for Clean Seas. Selain itu, dalam negosiasi yang penuh dinamika, Indonesia memberikan penjelasan atas pertanyaan beberapa delegasi bahwa pusat ini merupakan inisiatif dengan dari Indonesia, bersifat independen, tidak duplikasi dengan lembaga yang ada, misalnya dengan Coordinating Body on the Seas of East Asia (Cobsea). Pusat ini juga dimaksud sebagai wujud kontribusi nyata Indonesia dalam menyelesaikan masalah perlindungan lingkungan laut nasional, regional, dan global. Rancangan resolusi kemudian disetujui untuk diadopsi menjadi resolusi pada UNEA-4 yang berakhir pada 15 Maret 2019. seed funding Resolusi ini mempertegas pentingnya melindungi ekosistem laut dari aktivitas yang berasal dari daratan dengan cara meningkatkan pengarusutamaan kebijakan untuk mengatasi isu , dengan dukungan peningkatan kapasitas, pertukaran pengetahuan dan keterampilan, kemitraan dan kolaborasi para pemangku kepentingan. Selain itu, resolusi mendukung sepenuhnya inisiatif Indonesia terkait pembentukan RC3S. nutrient M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Selain menjadi komitmen dan dasar langkah nyata negara yang tergabung dalam UNEP, resolusi ini meminta UNEP memberikan asistensi teknis dan sumber daya yang ada dalam kerangka pelaksanaan the Global Programme of Action for the Protection of the Marine Environment from Land-based Activities (GPA). RC3s dan Komitmen indonesia Dorong Reduksi dan Mitigasi sumber Pencemaran laut dari Daratan The Regional Capacity Center For Clean Seas atau RC3S adalah pusat peningkatan kapasitas regional untuk mendorong reduksi dan nutrient, wastewater, marine litter and mitigasi dari sumber pencemaran laut yang berasal dari daratan, micro-plastics terutama berkaitan dengan isu . Tujuan tersebut dilakukan dengan kerja sama antar- para pemangku kepentingan, peningkatan koordinasi, pelibatan dan dukungan pada program atau kegiatan dan mendorong pertukaran informasi, pengalaman para pakar dan praktisi, serta kerja sama dan aksi kolaborasi dan kemitraan. RC3S dibentuk pada Januari 2019 dan berkantor di lantai dasar Gedung Kantor Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Bali Nusa Tenggara, di Jalan Ir. Juanda No. 2, Nitimandala, Renon, Denpasar, Bali. "RC3S merupakan inisiatif dan komitmen Indonesia untuk Protection of the marine environment from land-based menjalankan kesepakatan Deklarasi Bali dan Resolusi UNEA-4 activities tentang . Dalam usianya yang masih sangat muda, RC3S telah melakukan banyak kegiatan untuk memperkuat kemitraan dalam penanganan peningkatan nutrien, air limbah, sampah laut dan mikro-plastik, serta mendorong pertukaran informasi, pengalaman praktis dan keahlian, kerja sama dan kolaborasi dalam perlindungan lingkungan laut dari pencemaran laut berbasis daratan," papar Karliansyah. Dalam melaksanakan kegiatannya, RC3S telah bekerja sama dan berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk unsur dunia usaha, perguruan tinggi, dan komunitas masyarakat untuk mengembangkan DiPloMASi inTeRnASionAl 3 4 5
3 4 6 inovasi dan inisiatif solusi pengendalian pencemaran laut berbasis daratan. RC3S bahkan telah berkolaborasi dengan berbagai lembaga internasional, di antaranya United Nations Environment Programme (UNEP) dan Coordinating Bodies on the Seas of East Asia (Cobsea) dalam penyelenggaraan Training of Trainers on Marine Litter Monitoring yang dihadiri negara-negara di Asia Timur. RC3S juga telah bekerja sama dengan Partnership in Environmental Management for the Seas of East Asia (PEMSEA) dalam penyelenggaraan Management Data dan Informasi Pengelolaan Lingkungan Laut yang dihadiri negara-negara di Asia Timur. Pendirian RC3S diterima dan didukung sepenuhnya oleh mitra internasional. Hal ini ditunjukkan pada empat pertemuan internasional untuk menguji ide dan gagasan, menyempurnakan konsep dan menggalang kerja sama dengan berbagai negara, donor dan komunitas internasional. Keempat pertemuan adalah pertama, IGR-4 di Bali, 31 Oktober-1 November 2018. Kedua, The High Level Dialogue and Bureau Meeting di Katowice, Polandia, 12 Desember 2018, yang bersamaan dengan penyelenggaraan the Conferences of the Parties to United Nations Framework on Climate Change (COP) ke-24. Ketiga, the third session of UN Environment's Forum of Ministers and Environment Authorities of Asia Pacific di Singapura, 23-25 Januari 2019. Keempat, The Fourth United Nations Environment Assembly (UNEA-4), 11-15 Maret 2019 di Nairobi Kenya. Rangkaian pelaksanaan IGR-4 dan Deklarasi Bali, Resolusi UNEP mengenai Perlindungan Lingkungan Laut yang menguatkan pembentukan RC3S di bawah koordinasi Karliansyah (Dirjen PPKL-KLHK), dibantu sepenuhnya oleh Prof. Makarim Wibisono, Soehardjono, Laksmi Dewanthi, Arief Yuwono, Sri Murniningtyas, Sigit Reliantoro, Dida Migfar, Aditya dkk. Sekalipun banyak pertemuan yang harus dihadiri oleh delegasi Indonesia mulai dari IGR-4, High Level Dialogue, Asia Pacific Meeting, hingga UNEA-4 dengan jarak waktu sangat berdekatan sehingga memerlukan stamina dan cara kerja yang tidak biasa, M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn tetapi keseluruhan proses negosiasi dan diplomasi multilateral yang dijalankan Indonesia telah menghasilkan keputusan dan rekomendasi IGR-4 dan Deklarasi Bali, Resolusi UNEA-4 dan pembentukan RC3S dengan substansi yang berkualitas dan tepat waktu dan dicapai secara konsensus oleh negara mitra serta disambut penuh antusias para pemangku kepentingan lainnya. "Sadar atau tidak, sebenarnya keberhasilan Indonesia di forum internasional tersebut sangat berhubungan dengan diplomasi multilateral, yaitu suatu praktik diplomasi yang melibatkan tiga atau lebih negara, terutama antarnegara yang memiliki kepentingan sama dan ingin dicapai bersama," kata Arief Yuwono. Diplomasi multilateral menjadi alternatif dari diplomasi bilateral yang membahas isu global oleh lebih dari dua negara dengan seperti para pakar, swasta, memperluas peran serta dan penggiat lingkungan. Gaya diplomasi ini cocok untuk mengatasi isu lingkungan, seperti perubahan iklim, keanekaragaman hayati, penipisan lapisan ozon, dan lain sebagainya karena bersifat lokal, nasional, dan global dan memilki karakteristik multisektor, disiplin dan wilayah, serta antargenerasi. non-state actors, Selain itu, diplomasi ini menghilangkan dikotomi permanen dengan istilah Blok Timur-Barat atau Utara-Selatan dengan banyaknya negara yang bernegosiasi, dan pembahasan banyak isu pembentukan kelompok berdasarkan atas kepentingan. Kebijakan yang dihasilkan memperoleh legitimasi dan dukungan yang kuat sehingga penyelesaian isu dapat dipantau sampai di tingkat implementasi. Keperluan dana dan sumber daya lainnya dapat lebih murah dan dapat menghasilkan keputusan yang mengikat untuk dapat dilaksanakan. Namun, diplomasi multilateral memiliki beberapa kelemahan. Pertama, setiap negara cenderung mempertahankan kepentingan nasionalnya sehingga konflik tidak dapat dihindarkan. Kedua, pengambilan keputusan sering memerlukan waktu panjang. Ketiga, karena banyaknya negara yang ikut serta, maka keefektifan dan efisiensi penyampaian kepentingan tidak sama dengan pola bilateral. DiPloMASi inTeRnASionAl 3 4 7
3 4 8 Kantor RC3S Denpasar, Bali. M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Dalam konteks UNEA-4, keberhasilan Indonesia dalam diplomasi internasional sangat ditentukan oleh komitmen Presiden RI yang berusaha hadir dan ikut serta memberikan pandangan- pandangannya untuk menyelesaikan persoalan global, termasuk isu lingkungan dan kehutanan. Komitmen tersebut dijabarkan lebih rinci oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupa arahan untuk menyusun strategi, kertas posisi dan penetapan ketua dan komposisi delegasi Indonesia, yang melibatkan wakil-wakil kementerian dan lembaga terkait. Hal ini dimaksud agar kertas posisi dapat mencerminkan sikap dan kepentingan Indonesia, bukan kementerian dan lembaga pemerintah. Dalam hal perspektif politik luar negeri dan diplomasi internasional, Menteri LHK dibantu Makarim Wibisono, diplomat senior dan mantan Kepala Perwakilan Tetap RI untuk PBB di New York, dan Soehardjono Sastromihardjo, Duta Besar RI untuk Kenya di Nairobi dan UN-Habitat. Selain dapat meloloskan lima resolusi tersebut, Indonesia juga menunjukkan kepemimpinannya dalam UNEA-4. Dr. Agus Justianto, Kepala BLI-KLHK, ditetapkan sebagai pembahasan ranres cluster-4. Dr. Putera Parthama, Dirjen PDASHL, dipercaya untuk Committee of the Whole (COW). Dan menjadi Laksmi Dewanthi, SAM Industri dan PI, terpilih sebagai Wakil Presiden UNEA-5 mewaklili Asia Pasifik. Anggota delegasi lainnya adalah Karliansyah (Dirjen PPKL-KLHK); Arief Yuwono (TAM EKKLN-KLHK); Suseno Sukoyono (SAM-KKP); dan Dida Migfar, Teguh Rahardjo, Noer Adiwardoyo, staf KBRI Nairobi dan staf KLHK. Keterlibatan Indonesia dalam berbagai forum internasional lesson learned sangat panjang, sejak KTT Bumi di Stockholm, Swedia, tahun 1972 hingga penyelenggaraan UNEA-4. "Semoga berupa pengetahuan dan keterampilan diplomasi multilateral dapat dapat diperdalam dan digunakan sebagai diperkaya oleh generasi milenial untuk menghadapi tantangan dan mendapatkan kesempatan pada masa mendatang," kata Arief Yuwono. co-facilitator rapporteur institutional memory DiPloMASi inTeRnASionAl 3 4 9
3 5 0 Konvensi Minamata dan Komitmen indonesia Tangani Merkuri Convention on Mercury Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan (Pengesahan Konvensi Minamata Minamata Mengenai Merkuri) mempertegas komitmen, kepastian hukum, dan langkah nyata Indonesia dalam mengatasi persoalan merkuri yang telah menimbulkan berbagai dampak pada sumber daya alam dan lingkungan hidup, kesehatan, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Di samping itu, pengesahan konvensi ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki komitmen yang kuat dalam berperan serta mengatasi merkuri sebagai salah satu masalah lingkungan global. Merkuri atau raksa adalah logam berat dapat berbentuk cair, gas, dan partikel bersifat toksik, persisten, bioakumulasi dapat berpindah lintas batas wilayah administrasi dan batas negara. Sejarah umat manusia mencatat bahwa Tragedi Minamata yang terjadi pada 1950 di Teluk Minamata (Kumamoto dan Kaghosima), Jepang, sebagai akibat pembuangan limbah merkuri industri pupuk Chisso Minamata Factory (CMF). Peristiwa ini menimbulkan gangguan kesehatan terhadap penduduk setempat, antara lain tangan dan kaki kebas berpotensi tremor dan lumpuh. Selain itu, masyarakat setempat mengalami gangguan saraf, pencernaan, kekebalan tubuh, ginjal dan paru, yang dikenal dengan penyakit Minamata. Insiden ini telah merusak industri perikanan. Pemerintah Jepang kemudian membersihkan lumpur sekitar 1,5 juta meter kubik selama 14 tahun dengan biaya 359 juta dolar AS. Kajian UNEP (United Nations Environment Program) tahun 2001 menyatakan merkuri dan senyawanya telah menimbulkan berbagai dampak pada kesehatan dan lingkungan secara global. Oleh karena itu, UNEP berinisiatif menyelenggarakan Governing Council (GC) tahun 2009 dan menghasilkan Resolusi 25/2 tentang pembentukan Intergovernmental Negotiating Committee yang bertujuan menyiapkan instrumen hukum internasional tentang pengaturan merkuri. M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Setelah proses negosiasi multilateral yang panjang sejak 2009 hingga 2019, Konvensi Minamata ditandatangani 92 negara. Indonesia diwakili Menteri Lingkungan Hidup Prof. Balthasar Kambuaya. Penandatanganan ini menandai dimulainya proses ratifikasi, yaitu proses untuk mengintegrasikan konvensi ke dalam sistem perundangan nasional, melalui harmonisasi peraturan perundangan yang berlaku dan sinkronisasi dengan kebijakan dan strategi pada kementerian dan lembaga terkait. Seperti pada kondisi global, di Indonesia kegiatan Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) sebagai penyumbang emisi dan lepasan merkuri terbesar, setelah kegiatan pembakaran fosil, produksi baja, dan industri semen, telah berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat karena beralihnya mata pencaharian utamanya, munculnya konflik horisontal antara masyarakat setempat dan pendatang, serta meningkatnya kriminalitas, prostitusi, dan minuman keras. Di samping itu, kegiatan ini telah menimbulkan kerugian negara, baik secara ekonomi maupun lingkungan. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan kegiatan PESK hotspot di Indonesia tersebar di 197 kabupaten dan kota dan 32 provinsi dengan jumlah penambang dengan lokasi sebanyak 850 sekitar 250.000 orang. indonesia negara ke-76 yang Meratifikasi Konvensi Minamata Konvensi Minamata terdiri dari 35 Pasal, 4 Bagian Utama, dan 5 Lampiran mengatur pengurangan dan penghapusan emisi dan lepasan merkuri serta senyawa merkuri ke lingkungan termasuk daur hidupnya. Selain itu, konvensi ini mengatur kerja sama dalam bidang pendanaan, peningkatan kapasitas, bantuan teknik dan alih teknologi, serta peningkatan kesadaran masyarakat. Dasar hukum proses ratifikasi konvensi tersebut adalah UU No. 24/2000 tentang Perjanjian Internasional sebagai pelaksanaan dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa DiPloMASi inTeRnASionAl 3 5 1
3 5 2 Dirjen PPKL/Plt. Dirjen PSLB3 KLHK M.R. Karliansyah memimpin delegasi RI dalam acara COP 1 Minamata. dalam upaya melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional perlu melakukan kerja sama internasional dalam wujud perjanjian internasional. Di samping itu, mengingat Konvensi Minamata termasuk dalam kategori mengatur hak asasi manusia dan lingkungan hidup, maka ratifikasi harus dalam bentuk undang-undang, bukan dalam bentuk keputusan presiden. Selain itu, proses pengajuannya tidak melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas), tapi dengan Daftar M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Akumulatif Terbuka sebagai dasar pembahasan dan persetujuan DPR-RI dan disahkan oleh Presiden RI. Naskah yang diperlukan untuk proses ratifikasi adalah pertama, Naskah Akademik berdasarkan UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan; kedua, Certified True Copy of Minamata Convention on Mercury dilegalisasi oleh Direktur Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya, Kementerian Luar Negeri; ketiga, terjemahan bersumpah dari Minamata Convention on Mercury; dan keempat, Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Minamata Convention on Mercury. Proses ratifikasi Konvensi Minamata dilakukan melalui 20 tahapan kegiatan, mulai dari Arahan Presiden RI pada Sidang Kabinet terbatas pada 3 Maret 2017, ditindaklanjuti dengan penetapan Tim Kerja, penyusunan draf Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang, dan konsultasi publik dengan para pemangku kepentingan. Setelah itu dilakukan proses permohonan Izin Prakarsa oleh Menteri LHK kepada Presiden RI, penerbitan Izin Prakarsa, penyelarasan draf Naskah Akademik dan RUU oleh BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM), sosialisasi Menteri LHK kepada Komisi VII DPR-RI, harmonisasi RUU dan sinkronisasi dengan Kementerian/Lembaga di Kementerian Hukum dan HAM, dan penyampaian Amanat Presiden (Ampres) kepada DPR-RI. Karliansyah yang saat itu menjadi Pelaksana Tugas Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun (PSLB3) selain tugasnya sebagai Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, dibantu Direktur Pengelolaan B3 Yun Insiani, menjadi motor penggerak penyelesaian Ratifikasi Konvensi Minamata. Setelah melalui mekanisme Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VII-DPR RI untuk menghimpun masukan dari aspirasi dengan para pemangku kepentingan, di antaranya para pakar dan LSM, kemudian dilakukan pembahasan dalam Badan Musyawarah DPR-RI, pada 13 September 2017. Setelah mendengar pandangan 10 fraksi, Sidang Paripurna DPR RI akhirnya menyetujui RUU ini menjadi undang-undang. DiPloMASi inTeRnASionAl 3 5 3
3 5 4 Dirjen PPKL/Plt. Dirjen PSLB3 KLHK M.R. Karliansyah sebagai Ketua Delegasi RI dalam acara persidangan COP 1 Minamata. M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Pada 20 September 2017, undang-undang tersebut disahkan oleh Presiden RI menjadi UU No. 11/2017 tentang Pengesahan Minamata (Konvensi Minamata tentang Merkuri). Convention on Mercury Setelah itu, Indonesia melanjutkannya dengan proses depositori, yaitu penyerahan secara resmi Undang-Undang Pengesahan Konvensi Minamata kepada Sekretaris Jenderal PBB di Markas Besar PBB di New York pada 22 September 2017. Sejak itulah Indonesia resmi menjadi negara ke-76 yang meratifikasi Konvensi Minamata. Revisi PP dan upaya Pemulihan lahan Terkontaminasi Merkuri Menindaklanjuti arahan Presiden RI Joko Widodo dalam rapat terbatas 9 Maret 2017 dan untuk mengimplementasikan pengesahan Konvensi Minamata, KLHK bersama kementerian dan lembaga terkait melakukan sejumlah langkah. Pertama, melakukan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 74 tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. Kedua, membangun teknologi pengolahan emas bebas merkuri terpadu di Kabupaten Lebak (Banten), Lombok barat (Nusa Tenggara Barat), Kotawaringin Barat (Kalimantan Tengah), dan Luwu (Sulawesi Selatan). Ketiga, memulihkan lahan yang terkontaminasi merkuri. Keempat, melakukan transformasi mata pencaharian masyarakat setempat agar wilayah mereka ramah lingkungan. Kelima, melancarkan kampanye "stop penggunaan merkuri". Keenam, melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap para pelanggar undang-undang. Ketujuh, menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (Perpres RAN-PPM) pada sektor prioritas PESK, manufaktur, energi, dan kesehatan yang akan menjadi rujukan pemerintah, baik pusat maupun daerah, dan para pemangku kepentingan. pilot project Kunci keberhasilan pengurangan dan penghapusan merkuri di Indonesia terletak pada komitmen pimpinan dan segenap jajaran DiPloMASi inTeRnASionAl 3 5 5
3 5 6 kementerian dan lembaga terkait, sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing. Pelaksanaannya perlu melibatkan pemangku kepentingan lainnya, seperti kalangan swasta dan dunia usaha, perguruan tinggi atau universitas, LSM, dan media massa. Ratifikasi Konvensi Minamata yang melewati 22 tahap digarap dan diselesaikan dengan cepat, yaitu 3,5 bulan, dengan tetap mengikuti kaidah hukum sesuai UU No. 24/2000 tentang Perjanjian Internasional. Indonesia dapat tepat waktu menerbitkan UU No. 11/2017. Proses ini diikuti dengan proses depositori dokumen ratifikasi pada 22 September 2017 di Markas Besar PBB, New York. Indonesia menjadi negara ke-76 yang meratifikasi Konvensi Minamata sebelum penyelenggaraan Conference of the Parties pada 24-29 September 2017 di Geneva, Swiss. Hal ini menunjukkan Indonesia sebagai bagian komunitas global memiliki komitmen yang kuat dan langkah nyata untuk menangani merkuri yang mengancam kesehatan, sumber daya alam dan lingkungan, serta sosial ekonomi masyarakat. Komitmen Presiden RI diterjemahkan oleh Menteri LHK yang turun tangan berkonsultasi dengan Menko Perekonomian, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan HAM, dan segenap jajarannya. Menteri LHK berharap ini menjadi salah satu prioritas yang harus ditangani sungguh-sungguh. Dukungan para pimpinan dan anggota DPR-RI juga sangat menentukan pengesahan konvensi ini dengan tepat waktu. all-out Selain itu, sesuai arahan langsung Menteri LHK, Tim Kerja bekerja dengan strategi jemput bola untuk bertemu langsung dengan para pejabat kementerian dan lembaga terkait dan staf teknis yang kompeten di bidang masing-masing untuk mendukung proses ratifikasi. Langkah ini termasuk tahap harmonisasi dengan peraturan perundangan dan sinkronisasi dengan kebijakan, strategi, program, dan kegiatan kementerian dan lembaga yang ada sehingga undang-undang ini tidak tumpang tindih, bahkan memperkuat kebijakan dan perundangan yang ada. Dengan komitmen, kebijakan, dan kesungguhan implementasi penanganan bahaya merkuri, Indonesia terpilih menjadi tuan rumah M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn the Fourth Meeting of the Conference of Parties (COP4) to Minamata Convention on Mercury pada tahun 2021 di Bali. Peran aktif indonesia dalam Cobsea demi Pengelolaan lingkungan laut dan Pesisir Berkelanjutan Coordinating Body on the Seas of East Asia (Cobsea) yang berkedudukan di Bangkok, Thailand, merupakan salah satu dari 18 program Laut Regional yang dikelola United Nations Environment Programme (UNEP) untuk pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan laut dan pesisir yang berkelanjutan. Kegiatan Cobsea diarahkan pada pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan laut dan wilayah pesisir di wilayah timur Kawasan Laut Asia. Fokus kegiatan Cobsea pada penanganan pencemaran laut, penguatan perencanaan dan pengelolaan laut dan pesisir, dan penguatan tata kelola wilayah untuk pengelolaan lingkungan laut. Cobsea beranggotakan sembilan negara, yaitu Kamboja, Republik Rakyat China, Indonesia, Republik Korea, Malaysia, Filipina, Thailand, Singapura dan Vietnam. Setiap negara memiliki National Focal Points yang mewakili pemerintah setiap negara dalam bekomunikasi dengan Sekretariat Cobsea. National Focal Points Cosea di Indonesia dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK. Indonesia berperan aktif dalam berbagai agenda dan program yang dilaksanakan Cobsea. Salah satunya adalah Indonesia menjadi th Intergovernmental Meeting of tuan rumah pelaksanaan The 24 the Coordinating Body on the Seas of East Asia (IGM 24 Cobsea) yang digelar di Bali pada 19-20 Juni 2019, dihadiri sembilan negara anggota Cobsea dan perwakilan berbagai lembaga internasional. Untuk membahas masalah peningkatan pencemaran laut dari sampah plastik, Indonesia bekerja sama dengan Cobsea menyelenggarakan pertemuan Working Group Marine Litter pada 17-18 Juni 2019 di Bali. Acara ini dibuka Direktur Jenderal DiPloMASi inTeRnASionAl 3 5 7
3 5 8 Dirjen PPKL KLHK M.R. Karliansyah dalam rapat Working Group Marine Litter, Cobsea, di Bali. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, M.R. Karliansyah, yang menekankan komitmen kuat Indonesia untuk mengimplementasikan Cobsea Strategic Directions serta pentingnya beralih dari tataran kebijakan menuju tataran implementasi serta aksi nyata dalam mengendalikan sampah laut dan mikroplastik. IGM-24 berhasil menyepakati Cobsea Regional Action Plan on Marine Litter (RAP-MALI). RAP-MALI bertujuan untuk mengonsolidasikan, mengoor- dinasikan, dan memfasilitasi kerja sama dan menerapkan kebijakan, strategi, dan tindakan lingkungan yang diperlukan untuk pengelolaan sampah laut yang terintegrasi dan berkelanjutan di kawasan Laut Asia Timur. RAP-MALI mendukung negara- negara peserta Cobsea mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk mencegah dan mengurangi pencemaran laut dari segala jenis, terutama dari kegiatan di darat, termasuk sampah laut secara signifikan. M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar didampingi Dirjen PPKL M.R. Karliansyah dalam rapat yang membahas hubungan RC3S (The Regional Capacity Center for Clean Seas) dengan Cobsea. Untuk meningkatkan kapasitas, pengetahuan, dan berbagi pengetahuan tentang pemantauan sampah laut, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan bekerja sama dengan Cobsea menyelenggarakan Training of Trainers (ToT) Monitoring and Assessment Marine Litter and Microplastic pada 9-13 September 2019 di Sanur, Bali. Pelaksanaan ToT menggunakan pedoman dari UNEP dengan narasumber dari UNEP, pakar internasional dan perguruan tinggi di Indonesia. PEMsEa Dorong Pertahankan Pesisir dan laut Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia (PEMSEA) bertujuan mendorong dan mempertahankan pesisir dan laut di seluruh laut Asia Timur melalui solusi dan kemitraan pengelolaan terintegrasi. PEMSEA membangun kemitraan antarpemerintah dan lintas sektoral dan memperluas kapasitas negara dan pemangku kepentingan lainnya dengan kebijakan, DiPloMASi inTeRnASionAl 3 5 9
3 6 0 Dirjen PPKL KLHK M.R. Karliansyah dalam pertemuan ke-11 PEMSEA (Partnerships in Enviromental Management for the Seas of East Asia). M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Dirjen PPKL KLHK M.R. Karliansyah dalam pertemuan ke-11 PEMSEA (Partnerships in Enviromental Management for the Seas of East Asia). perangkat, dan layanan lintas sektor yang inovatif untuk pengelolaan pesisir dan laut yang terintegrasi. Kemitraan Negara PEMSEA diresmikan melalui Perjanjian Kemitraan Haikou (Haikou Partnership Agreement) yang ditandatangani pada 15 Desember 2006 oleh 11 negara, yaitu Kamboja, Republik Rakyat China, Korea Utara, Indonesia, Jepang, Laos, Filipina, Korea Selatan, Singapura, Timor-Leste, dan Vietnam. Perjanjian tersebut menetapkan PEMSEA sebagai mekanisme koordinasi regional untuk pelaksanaan Strategi Pembangunan Berkelanjutan untuk Laut Asia Timur atau Sustainable Development Strategy for the Seas of East Asia (SDS-SEA). Setiap negara memiliki PEMSEA National Focal Points (NFP) yang mewakili pemerintah setiap negara dalam pengambilan kebijakan PEMSEA, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi program hingga kegiatan PEMSEA. National Focal Points mewakili negara anggota dalam berkomunikasi dengan PEMSEA Resource Facility (PRF) yang berkedudukan di Manila, Filipina. PEMSEA DiPloMASi inTeRnASionAl 3 6 1
3 6 2 National Focal Points untuk Indonesia dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selaku National Focal Points, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan telah berperan aktif dalam pelaksanaan program dan kegiatan di bawah PEMSEA dalam kerangka pelaksanaan Strategi Pembangunan Berkelanjutan untuk Laut Asia Timur mencakup berbagai masalah pesisir dan laut, seperti keanekaragaman hayati, pencemaran, penelitian ilmiah, pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) dan perubahan iklim, serta integrated coastal pengurangan risiko bencana di pesisir dan laut. Indonesia telah management menerapkan pengelolaan pesisir terpadu atau (ICM) sebagai pendekatan utama dalam melestarikan ekosistem pesisir dan laut. Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan East Lingkungan menjadi tuan rumah penyelenggaraan The 11 Asian Seas (EAS) Partnership Council Meeting, yang dilaksanakan pada 22-25 Juli 2019 di Surabaya, dan dihadiri negara-negara anggota PEMSEA dan lembaga mitra PEMSEA. th Pertemuan ke-11 EAC PC dilaksanakan pada 24 Juli 2019, diawali dengan pembukaan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan diwakili oleh Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan M.R Karliansyah. Acara ini dilanjutkan dengan persidangan East Asian Seas Partnership Council Meeting. East asian seas (Eas) Congress 2018 EAS Congress 2018 dilaksanakan pada 27-30 November 2018 di Iloilo City, Filipina, dengan tema "25 Years of Partnerships for Healthy Oceans, People and Economies: Moving as One with the Global Ocean Agenda". Kongres ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat dan daerah, badan PBB, organisasi internasional, pemangku projek baik bilateral maupun multilateral, organisasi pendanaan internasional, organisasi stakeholder internasional, pelaku usaha, dan berbagai kemasyarakatan lainnya. M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Dirjen PPKL KLHK M.R. Karliansyah dalam acara Kongres East Asian Seas (EAS) 2018 di Iloilo City, Filipina. Forum ini penting untuk menentukan arah dan keberlanjutan pengelolaan lingkungan laut di kawasan Asia Timur. Saat menghadiri EAS Congress 2018 tersebut, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Dirjen PPKL) Karliansyah secara resmi menyatakan bahwa Indonesia memegang peran dan tanggung jawab penting atas pengelolaan Laut Asia Timur yang kolektif dan berkelanjutan, dan oleh karena itu Indonesia berkomitmen untuk mendukung program dan kegiatan kerja sama regional lintas negara di Laut Asia Timur, terutama yang dilakukan oleh PEMSEA melalui program dan aktivitas yang dilakukan. Dirjen PPKL juga menyatakan bahwa dalam meningkatkan kelestarian lingkungan laut, Indonesia telah mengambil komitmen dan melakukan berbagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan laut. Misalnya, terkait pengurangan pencemaran dari sumber berbasis daratan, Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi sampah hingga 70 persen pada tahun 2025. Dalam pengendalian pengelolaan air limbah dan nutrien dari industri skala menengah dan besar, Indonesia telah menerapkan Program Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan atau DiPloMASi inTeRnASionAl 3 6 3
3 6 4 Dirjen PPKL KLHK M.R. Karliansyah dalam acara East Asian Seas Congress 2018 di Iloilo City, Filipina. M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Proper sehingga berhasil mengurangi sumber pencemar dalam jumlah signifikan. Pada pertemuan ini, atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dirjen PPKL juga menandatangani IloIlo Ministerial Declaration untuk menegaskan kembali komitmen bersama negara- negara mitra PEMSEA untuk pembangunan berkelanjutan di Laut Asia Timur dalam rangka mencapai visi bersama untuk lautan, manusia, dan ekonomi yang sehat di kawasan DiPloMASi inTeRnASionAl 3 6 5
3 6 6 Curriculum Vitae data priBadi : drs. h. muhammad rizali karliansyah, Nama lengkap ms. Tempat/tanggal lahir : Banjarmasin, 28 Maret 1961 NIP Pangkat/Golongan Pekerjaan Jabatan dan Instansi : 19610328 199203 1 001 : Pembina Utama/IVe : Pegawai Negeri Sipil : Jenderal pengendalian direktur pencemaran kerusakan dan lingkungan, kementerian lingkungan hidup dan kehutanan Alamat : Kementerian Lingkungan Hidup dan No Tlp/ Faksimili Alamat e-mail pendidikan Formal Kehutanan Gedung B Lantai 4, Jl. D.I. Panjaitan Nomor 24, Kebon Nanas, Jakarta Timur : 021-8580107 : 1. Magister Sains Ilmu Lingkungan, Fakultas Pascasarjana, Universitas Indonesia, 1989 2. Sarjana Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Indonesia, 1985 M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn 3. SMA Negeri Banjarbaru, 1980 4. SMP Negeri Banjarbaru, 1976 5. SD Negeri Garuda, Banjarbaru, 1973 pengalaman kerJa kedinasan 1. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK, Mei 2015-sekarang 2. Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya Beracun KLHK, 1 Juli 2017-6 November 2017 3. Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan KLH, Oktober 2010-Mei 2015 4. Plt. Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup, 1 April 2014-25 September 2014 5. Asisten Deputi Urusan Pengendalian Pencemaran Sumber Pertambangan, Energi dan Migas, 2007-2010 6. Plt. Asisten Deputi Urusan Pengendalian Pencemaran Sumber Pertambangan, Energi dan Migas, 2005-2007 7. Kepala Bidang Migas pada Asisten Deputi Urusan Pengendalian Pencemaran Sumber Pertambangan, Energi dan Migas, 1 Agustus 2005 8. Plt. Asisten Deputi Urusan Koordinasi Kebijakan Lingkungan Hidup, KLH, 2003-2005 9. Plt. Asisten Deputi Urusan Kajian Dampak Lingkungan, KLH, 2002-2003 10. Plt. Kepala Pusat Pengembangan dan Penerapan Amdal, Bapedal, 2001-2002 11. Plt. Direktur Amdal, Bapedal, 2000-2001 12. Pemimpin Proyek Pengelolaan Sistem Amdal, Bapedal, 1993- 1996 13. Staf Direktorat Amdal, Bapedal, 1991-2000 14. Environmental Specialist Konsultan Transmigrasi PT Trans Intra Asia, 1989-1991 15. Staf Pusat Penelitian Sumberdaya Manusia dan Lingkungan (PPSML) Universitas Indonesia, 1983-1989 cuRRiculuM ViTAe 3 6 7
3 6 8 pendidikan dan pelatihan kedinasan 1. Pimpinan Tingkat 1 (Pim 1), Lembaga Administrasi Negara, 2016 2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 2010 3. Staf dan Pimpinan Administrasi Tingkat Pertama (Spama), Badan Kepegawaian Negara RI, 2001 4. Administrasi Umum (Adum), Kementerian Penerangan RI, 1997 Fungsional 1. Ketua Delegasi Joint Cooperation Mission Ministry of Environment and Forestry The Republic of Indonesia with Food and Agriculture Organization United Nations & International Fund for Agriculture Development (IFAD) - Toward Sustainable Peatland Management In Indonesia 2019, 21-29 April 2019, Roma, Italia. 2. Ketua Delegasi Republik Indonesia (Delri) pada East Asian Seas (EAS) Congress, 27-30 November 2018, Iloilo City, Filipina. 3. Penanggung Fourth Intergovernmental Review Meeting on the Implementation of the Global Programme of Action for the Protection of the Marine Environment from Landbased Activities (IGR4), 31 Oktober-1 November 2018, Bali, Indonesia. jawab penyelenggaraan The 4. Ketua Delegasi Republik Indonesia (Delri) pada Pertemuan Pertama Konferensi Para Pihak Konvensi Minamata tentang Mercury (COP1) 24-29 September 2017, Geneva, Swiss. 5. Ketua Dewan Pembina Gerakan Ciliwung Bersih, 2016-sekarang 6. Indonesia National Focal Point for Coordinating Body on the Seas of East Asia (Cobsea), 2016-sekarang 7. Indonesia National Focal Point for Partnership in Environmental Management for the Seas of East Asia (PEMSEA), 2016-sekarang 8. Ketua Tim Asistensi Restorasi Gambut KLHK, 2016-sekarang 9. Ketua Kelompok Pencegahan dan Pemulihan Tim Kerja Penanganan Krisis Kebakaran Lahan/Hutan Lingkup KLHK, 2015-sekarang M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn 10. Kelompok Kerja Bidang Lingkungan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, BPLS, 2007 11. Sekretaris Tim Pengkajian Rekayasa Genetika, 2001 12. Kelompok Kerja Bidang Amdal Pengembangan Lahan Gambut untuk Tanaman Pangan di Kalimantan Tengah, Menteri Pekerjaan Umum, 1996 pelatihan tamBahan 1. Co-benefit Approach, JICA, Japan, 2006 2. Environmental Management and Enforcement Practice in The Mining and Energy Sectors, Colorado, Seattle, AS, 2001 3. Megacity Management, Bangkok, Thailand, 2000 4. Overburden and Mine Tailings Management, Darwin, Australia, 1998 5. Mine Tailings Management, Singapore, 1997 6. Port and Coastal Management, Ministry of Environment, Republic of Singapore, 1995 7. Environmental, Health and Safety Training, Mobil Oil Pertamina, Princeton, AS, 1993 8. Environmental Technology Conservation, OTO-BAPPENAS- ICETT, Yockaichi, Japan, 1992 9. Kursus Penyusunan Amdal, PPSML-UI, 1991 penghargaan 1. Penghargaan Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia Satyalencana Wira Karya Tahun 2018 2. Penghargaan Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia Satyalencana Karya Satya 20 Tahun, 2012 3. Penghargaan Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia Satyalencana Karya Satya 10 Tahun, 2002 pengalaman mengaJar 1. Pengajar Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup di kursus reguler angkatan 52 Lemhannas RI, 2014. cuRRiculuM ViTAe 3 6 9
3 7 0 2. Dosen tidak tetap mata kuliah Amdal pada Program Studi Ilmu Lingkungan, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 2000- 2014. 3. Pengajar dan Penguji pada Kursus Dasar, Penyusun, dan Penilai Amdal (UI, IPB, Unpad, Undip, UGM, UNS, ITS, Unej, Unlam, Unpar, USU, Universitas Negeri Medan, Unsrat, Universitas Khairun Ternate, dan Inkindo) 1991-2009. M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Catatan Penulis M.R. Karliansyah: 30 Tahun Menekuni Pengendalian Pencemaran, Dari amdal sampai Pemulihan lingkungan Buku berjudul M.R. Karliansyah, 30 Tahun Menekuni Pengendalian Pencemaran, Dari Amdal sampai Pemulihan Lingkungan merupakan biografi profesional yang memuat perjalanan karier Muhammad Rizali Karliansyah selama 30 tahun berdinas di Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan meninggalkan banyak jejak legacy yang bermanfaat bagi banyak orang. legacy Buku yang terdiri dari tujuh bab ini tidak hanya memuat Muhammad Rizali Karliansyah yang mengabdi berbagai selama tiga dekade kepada bangsa dan negara melalui Bapedal/ KLH/KLHK, tetapi juga testimoni puluhan narasumber yang memberi gambaran sosok Karliansyah sesungguhnya. Buku ini layak dibaca dan dijadikan pegangan generasi muda KLHK dan calon pemimpin di masa depan. Banyak yang dapat dipelajari dari kepemimpinan Muhammad Rizali Karliansyah. Diawali pertemuan pertama penulis dengan M.R. Karliansyah di ruang kerja Dirjen PPKL pada 4 November 2020, penulis melanjutkannya dengan wawancara virtual dengan Karliansyah melalui Zoom pada bulan November dan melalui WhatsApp sepanjang November, Desember 2020, dan Januari 2021. Buku ini dikerjakan penulis sejak awal November 2020 hingga pekan pertama Januari 2021. cATATAn PenuliS 3 7 1
3 7 2 Pertemuan pertama penulis dengan Dirjen PPKL Karliansyah (tengah) dan Sekretaris Ditjen PPKL Sigit Reliantoro (kanan) di ruang kerja di Kementerian LHK, Jakarta Timur, 4 November 2020. Foto oleh Hanum Sakina Penulis mewawancarai mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup, dari Emil Salim, Sarwono Kusumaatmadja, Alexander Sonny Keraf, Nabiel Makarim, Rachmat Witoelar, Gusti Muhammad Hatta, sampai Balthasar Kambuaya. Mengingat masa pandemi belum selesai, sebagian besar wawancara untuk kepentingan konten buku ini dilakukan secara virtual. Satu-satunya wawancara tatap muka dilakukan di rumah Prof. Emil Salim di Taman Patra, Kuningan, Jakarta Selatan, 5 Januari 2021. Pada akhir Desember 2020, penulis berdiskusi dengan Pak Karliansyah membahas judul buku. Akhirnya disepakati judul buku adalah "M.R. Karliansyah, 30 Tahun Menekuni Pengendalian Pencemaran - Dari Amdal sampai Pemulihan Lingkungan". Penulis juga mewawancarai sembilan pejabat Kementerian LHK, 11 pakar (ahli) dalam bidang lingkungan hidup, tujuh dari dunia industri, dan tiga narsum lainnya, serta istri dan keponakan Karliansyah. Karliansyah mengawali kariernya sebagai staf Direktorat Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) di kantor Bapedal (Badan Pengendalian Dampak Lingkungan). Selama 11 tahun (1991- 2003) berkecimpung dalam persoalan Amdal, Karliansyah pernah M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn menjadi Pemimpin Proyek Pengelolaan Sistem Amdal di Bapedal, menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Amdal, Plt Kepala Pusat Pengembangan dan Penerapan Amdal, dan Plt Asisten Deputi Urusan Kajian Dampak Lingkungan. Sejak tahun 2000-an, tugas Karliansyah tidak lagi terfokus pada urusan Amdal. Dia menjabat Plt Asisten Deputi Urusan Koordinasi Kebijakan Lingkungan Hidup KLH (2003-2005), Plt dan kemudian Asisten Deputi Urusan Pengendalian Pencemaran Sumber Pertambangan Energi dan Migas (2005-2010). Karliansyah pernah menjadi Plt Sekretaris Menteri LH selama lima bulan (1 April 2014-25 September 2014), kemudian Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan KLH (Oktober 2010-Mei 2015), dan Plt Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya Beracun KLHK (1 Juli 2017-6 November 2017). Sejak Mei 2015 sampai memasuki masa purnabaktinya pada Maret 2021, Karliansyah adalah Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK. Dari Emil salim sampai siti nurbaya Bakar M.R. Karliansyah mendedikasikan lebih dari separuh usianya di Kementerian Lingkungan Hidup, bekerja di bawah Menteri Emil Salim sampai Siti Nurbaya Bakar. Pada awal Karliansyah dan kawan-kawannya bekerja, Emil Salim yang saat itu menjadi Kepala Bapedal/Menteri Lingkungan Hidup memanggil 13 staf baru ke lantai tujuh. "Kalian jangan bercita- cita untuk menjadi kaya jika ingin bekerja di Lingkungan Hidup," kata Emil yang intinya meminta mereka untuk tidak melakukan korupsi. Emil juga mengingatkan Karli dan kawan-kawannya untuk bersiap-siap "dimusuhi" banyak orang karena ketika banyak orang tugas orang Bapedal/ di departemen (kementerian) lain Lingkungan Hidup adalah mengeremnya. ngegas, Emil Salim meminta mereka untuk menjunjung tinggi kejujuran dan integritas, dan dia senang jika Karli dan kawan-kawannya meresapi apa yang disampaikan, bahkan menjadikan ini sebagai cATATAn PenuliS 3 7 3
3 7 4 Emil Salim (tengah), Karliansyah (kiri), dan penulis (kanan) di kediaman Emil Salim di Jakarta, 5 Januari 2021. pijakan dalam bertugas di Kementerian Lingkungan Hidup sampai akhir bakti mereka. Emil masih ingat Karliansyah berasal dari daerah, dari Banjarmasin di Kalimantan Selatan. Pada awal Bapedal dibentuk, orang yang berlatar belakang ilmu lingkungan sangat sedikit. "Saya senang ada orang daerah yang berpendidikan ilmu lingkungan, yang masuk ke Bapedal," ungkap Emil Salim yang pada tahun 2021 ini berusia 90 tahun. Ketika Sarwono Kusumaatmadja memimpin Bapedal/KLH (1993-1998), dia sudah terkesan dengan Karliansyah. Meskipun jaraknya (jabatan dan usia) dengan Karli sangat jauh, dia ingin mengetahui lebih jauh sosok Karli yang tampak menonjol untuk ukuran pegawai junior. Menurut Sarwono, jika ada orang yang mental note punya kepribadian istimewa, dia segera memberi catatan mental ( ) bahwa yang bersangkutan harus diberi perhatian khusus karena memiliki keistimewaan. "Kesan saya, Mas Karli seorang yang cerdas, tekun, dan paling penting, punya integritas. Reputasinya di kalangan rekan-rekannya M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Wawancara virtual dengan Sarwono Kusumaatmadja adalah Karli tak bisa diajak main serong. Lurus. Oleh karena itulah kariernya naik dan mulus, termasuk saat penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan pada tahun 2015. Saya sudah menandai, Karliansyah harus menjadi Dirjen di kementerian yang baru dibentuk ini, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ternyata, siapa pun tidak ada yang menyampaikan keberatan. Mas Karli dianggap pantas duduk di sana," ungkap Sarwono Kusumaatmadja. Pak Karli ini harus jadi Dirjen karena bagi "Dan yang menarik adalah komentar teman-temannya di KLHK kami dia adalah simbol kejujuran," yang mengatakan bahwa tambah Sarwono. Ketika Alexander Sonny Keraf ditunjuk Presiden KH Abdurrahman Wahid menjadi Menteri Negara Lingkungan Hidup (1999-2001), dia meminta Karliansyah menjabat Direktur Amdal. Mengapa Karli yang dipilih? Sonny menetapkan tiga kriteria dalam memilih pejabat eselon I dan II. Salah satu sosok yang dilihat Sonny Keraf memenuhi kapasitas dan kapabilitas tiga kriteria itu adalah Karliansyah. "Saya butuh orang yang mempunyai kompetensi cATATAn PenuliS 3 7 5
3 7 6 Wawancara virtual dengan Alexander Sonny Keraf multi-shareholders teknis dan mampu bekerja dalam tim, bukan dengan pendekatan sektoral tapi . Pejabat yang menangani itu pun harus berpikir k, dan berarti orang yang mampu berpikir holistik. punya kredibilitas reputasi, kapabilitas, dan bersih. Ini untuk menjawab mengapa Pak Karliansyah yang harus ditempatkan dalam besar kriteria yang saya pakai untuk semua pejabat yang saya pilih pada waktu itu," ungkap Sonny Keraf. teamwor frame Nabiel Makarim, Menteri Negara Lingkungan Hidup (2001- 2004), menilai Karliansyah adalah orang yang sangat taat aturan. "Kadang saya kesal dengan keteguhan prinsipnya tersebut, tetapi dia selalu datang dengan data yang lengkap dan tidak terbantahkan," kata Nabiel. Adapun Rachmat Witoelar, Menteri Negara Lingkungan Hidup (2004-2009), berpendapat, "Sungguh beruntung saya memiliki kader pionir lingkungan bernama Karliansyah ini. Karena keahliannya dan pengabdiannya tersebut, saya sangat terdukung dan cukup berutang budi kepada Bung Karli yang kreatif dan konsisten dalam melaksanakan tanggung jawabnya." M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Wawancara virtual dengan Rachmat Witoelar Gusti Muhammad Hatta, Menteri Negara Lingkungan Hidup (2009-2011), mengungkapkan, "Seperti filosofi orang Jawa, Karliansyah tidak mengharapkan neko-neko pamrih, giat dan sungguh dalam bekerja. Karliansyah adalah , fokus pada pekerjaan, dan sosok menjalankan tugas-tugasnya dengan serius. Kepribadian Karliansyah seperti itu." legacy sepi ing pamrih, rame ing gawe, low profile . Dia tidak Menurut Hatta, Karliansyah sudah banyak mengukir prestasi dan tetapi dia tidak terlalu banyak cerita. "Prestasi Karliansyah terlihat dari kinerja yang dihasilkan. Program Proper misalnya, berhasil membina banyak perusahaan yang sebelumnya berpredikat 'hitam' menjadi 'merah', lalu berubah menjadi 'biru' dan kemudian 'hijau'," katanya. Balthasar Kambuaya, Menteri Negara Lingkungan Hidup (2011-2014) mengatakan, Karliansyah sangat komunikatif. "Beliau selalu berkomunikasi dengan teman-teman kerjanya, melakukan koordinasi, juga mengonsultasikan dan mengomunikasikan tugas- tugas yang dikerjakan dengan sangat baik. Selaku Menteri, saya cATATAn PenuliS 3 7 7
3 7 8 Wawancara virtual dengan Gusti Muhammad Hatta Wawancara virtual dengan Balthasar Kambuaya M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn terbantu dengan pekerjaan Pak Karli yang rapi itu," kata mantan humble Rektor Universitas Cendrawasih itu. , menghormati orang, dan menghargai orang lain dengan baik. teamwork "Kadang-kadang ego individunya tidak tampak. Dia mengutamakan dengan melakukan pendekatan dan kooodinasi dengan Kambuaya juga menilai Karliansyah seorang yang baik," katanya. "Karli memiliki rasa percaya diri sangat tinggi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dari semua yang dimiliki Pak Karli, saya sebut beliau ini masuk aliran perfeksionis. Dia melakukannya sesuai aturan, harus rapi, memastikan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai yang direncanakan dan diprogramkan," urai Kambuaya. competency Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar menilai Karliansyah seorang competence. pejabat dan birokrat yang cukup ideal, yang memenuhi dan Selain mampu menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik, Karliansyah juga mampu menangani berbagai persoalan dengan baik. Karakter dan sikapnya yang baik, enak diajak , membuat banyak orang lain mudah dan senang bicara, berkomunikasi dengan dia. nice-looking Menurut Siti Nurbaya, sebagai seorang birokrat, Karliansyah Chief Executive Officer sosok yang cukup ideal. "Dalam dunia usaha, kita mengenal CEO ( ) yang menangani urusan bisnis. Dalam dunia birokrasi, seorang direktur jenderal (dirjen) adalah CEO dalam urusan jasa publik. Karliansyah adalah CEO yang bagus. Mengapa demikian? Karena dalam keseharian, tidak gampang menangani berbagai persoalan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, mengingat karakter dan esensi persoalan lingkungan dan kehutanan yang beragam dan relatif berat," ungkap Siri Nurbaya Bakar. Menteri LHK melihat dukungan Pak Karliansyah di Kementerian LHK sedemikian kuat dan meyakinkan. "Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan masih membutuhkan tenaga dan pikiran Pak Karli. Saya akan meminta Pak Karliansyah untuk tetap membantu saya di Kementerian LHK dalam penyelesaian beberapa bagian yang sudah mendekati final," katanya. cATATAn PenuliS 3 7 9
3 8 0 Wawancara virtual dengan Siti Nurbaya Piawai dalam amdal Rusdian Lubis (67), Direktur Amdal (1993-1998) yang pernah menjadi atasan Karliansyah, berpendapat, "Karliansyah adalah sosok miring, . Karliansyah seorang yang selalu yang menaati aturan. Hal ini memudahkan saya. Kalau ada yang saya selalu menjadikan Karliansyah sebagai contoh yang baik." Peraturan Pemerintah... predictable by the book dan by the book? menurut "Mengapa Karliansyah sering menjawab, jika saya bertanya mengapa tidak mengambil keputusan B, tetapi A. Ini berarti, Karliansyah selalu memegang teguh peraturan perundang-undangan meskipun terkesan tidak berani mengambil keputusan yang riskan," jelas Rusdian Lubis yang kini menekuni hobinya sebagai penulis novel. Laksmi Dhewanti mengenal Karliansyah sebagai mitra kerja di trouble Bapedal sejak 1991. Mereka adalah dua staf pertama yang masuk shooter, di unit Amdal. Keduanya saling melengkapi. Dhewanti tipe guardian yang mendisiplinkan tata laksana regulasi Amdal. "Kalau saya ragu, Pak Karli sosok yang bisa memberi jawaban. Sebaliknya, pada saat Karli memerlukan bagaimana mengembangkan Amdal ke depan, Karli akan mengontak saya," cerita Dhewanti, saat ini Staf Ahli Menteri LHK. Karli input M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Di mata Dhewanti, Karliansyah seorang yang teguh pada peraturan perundangan, dan sangat disiplin dalam menyelesaikan pekerjaannya karena durasi tenggat waktu yang sangat pendek. Dia harus membaca dokumen hanya beberapa hari. "Saya tidak melihat Karli seorang yang kaku, tapi saya melihatnya sebagai bagian dari tanggung jawabnya sebagai ASN (dulu disebut PNS). Beliau sangat teguh," papar Dhewanti. Sementara itu Laksmi Wijayanti, yang masuk Bapedal di era Nabiel Makarim mengatakan, "Buat saya, Mas Karli bukan sekadar kolega, tetapi kakak senior dan guru. Saya beruntung diasuh Mas Karli." Wijayanti, yang saat ini menjabat Inspektur Jenderal Kementerian LHK berpendapat, Karliansyah berhasil membentuk perspektifnya tentang birokrat. Ada pendapat yang menyebutkan, birokrat itu suka korupsi dan bermalas-malasan. Tetapi sejak Wijayanti masuk di Bapedal, dia tidak melihat itu dalam tubuh Bapedal, juga tidak melihat itu pada sosok Karliansyah. Sejak awal, Wijayanti menilai well-managed Karliansyah sosok mengagumkan, seorang birokrat teladan yang , termasuk dalam hal-hal kecil. Sigit Reliantoro, saat ini Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, mengungkapkan, sedikitnya 10 kasus Amdal yang menonjol yang ditangani ketika Karliansyah menjabat Direktur Amdal, di antaranya Freeport, Banjir Jakarta 2002, dan Sodetan Citanduy. Dalam menangani berbagai kasus Amdal, kata Sigit Reliantoro, Karliansyah fokus mencari solusi, mencari jalan tengah. "Dalam kasus Freeport misalnya, Pak Karli mencari cara menyelesaikan persoalan yang telah menimbulkan dampak luar biasa. Persoalan di Freeport ditangani selama 15 tahun dan tidak bisa ditangani dengan cara biasa. Pak Karli berupaya agar investasi tetap berjalan, namun lingkungan tetap terjaga dengan baik. Berorientasi mencari solusi. Ini yang membedakan Pak Karliansyah dengan yang lainnya," papar Sigit Reliantoro. cATATAn PenuliS 3 8 1
3 8 2 Kualitas Ciliwung Makin Berkelas legacy Salah satu Karliansyah yang diakui Ketua Gerakan Ciliwung Bersih, Peni Susanti, dan Ketua Yayasan Sahabat Ciliwung, Hidayat Al Ramdhani, adalah membaiknya kualitas Sungai Ciliwung. Peni Susanti menilai Dirjen PPKL, M.R. Karliansyah, betul-betul membimbing dan membina komunitas-komunitas pencinta Ciliwung tersebut. Sampai akhirnya kualitas air Sungai Ciliwung makin membaik dan naik ke kelas dua. Peni mengaku beruntung bertemu dengan Karliansyah yang gigih mengendalikan pencemaran sungai dan berupaya untuk memulihkannya. Peni masih memimpikan suatu hari kelak Sungai Ciliwung dapat menjadi seperti Sungai Han di Korea Selatan. Peran Karliansyah sangat besar dalam membantu Gerakan Ciliwung Bersih. "Kalau bukan Pak Karli, GCB tak akan banyak dibantu," ungkap Peni. Dia membandingkan pengalamannya ketika minta konsultasi kepada dirjen-dirjen lain. "Mereka jarang menjawab. Mungkin karena mereka pejabat," ujarnya. Tetapi Peni melihat Karliansyah dirjen yang berbeda. "Beliau sosok pemimpin penyabar, bijaksana, mengayomi, menghargai orang, dan pemberi motivasi. Beliau selalu hadir dalam setiap acara komunitas Gerakan Ciliwung Bersih. Sebagai pemimpin, beliau mau turun ke bawah dan mau mendengar. Beliau betul-betul pemimpin transformatif dan tidak melihat beliau pejabat tertinggi di kementerian. Beliau sangat responsif, cepat menanggapi meski melalui WhatsApp," ungkap Peni yang mengaku terharu dengan banget kepedulian Karliansyah. "Kalau Pak Karli pensiun, saya kehilangan ," katanya terbata-bata. Hidayat Al Ramdhani mengungkapkan, meningkatnya kualitas Sungai Ciliwung terbukti dari munculnya biota sungai yang sebelumnya menghilang. "Saat ini di Kali Ciliwung muncul ikan baung dan ikan senggal. Di Lenteng Agung bahkan ditemukan udang buri, lobster kali. Ini semua menunjukkan, kualitas Sungai Ciliwung semakin membaik jika dibandingkan 5-10 tahun lalu. Kalau air sungai kotor, ikan dan udang tak akan bisa hidup," papar Hidayat. M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn "Pak Karli sosok yang luar biasa. Jarang seorang pejabat setingkat Pak Karli mau bergaul dengan kami anak sungai. Bila dihubungi, beliau langsung merespons. Pak Karli juga memberi kami kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang penting, salah satunya bertemu dengan Ibu Siti Nurbaya Bakar, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kami bisa menyampaikan persoalan kami di sungai. Bagi kami sebagai anak sungai, ini luar biasa," ungkap Hidayat. Mengubah Bekas Tambang Jadi Pusat Ekonomi Rakyat Selama bertugas, Karliansyah tak hanya menyumbang banyak gagasan, tetapi juga melaksanakannya. Di antaranya, mengubah bekas tambang menjadi pusat ekonomi masyarakat. Pada tahun 2015-2016, KLHK mencatat sebanyak 8.386 lokasi bekas tambang dan bekas perkebunan rakyat seluas 57.000 hektar dalam kondisi rusak dan telantar, ditinggalkan begitu saja, tanpa ada yang mengurus, dengan kedalaman antara 6 meter dan 30 meter, dan luasannya beragam yakni 1 hingga 35 hektar. Bila tidak segera ditangani, kerusakan akan semakin parah. Untuk memperbaiki sejumlah lokasi bekas tambang rakyat di Gunung Kidul, Belitung, Dharmasraya, Bengkulu Tengah, Buton, Paser, Malang, Kuningan, dan Belitung Timur, Karli turun langsung ke lapangan, melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat setempat. KLHK tak sekadar memperbaiki, tetapi juga mengubahnya menjadi pusat perekonomian masyarakat. Salah satu bentuk lembaga yang didirikan untuk mengelola lahan pasca-pemulihan adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yaitu lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat untuk memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan serta potensi desa. Pengelolaan lahan pasca-pemulihan salah satu kunci keberhasilan pemulihan lingkungan. Salah satu pemulihan lingkungan yang berhasil dilakukan KLHK adalah mengubah lokasi bekas tambang batu gamping seluas 0,7 hektar di Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menjadi pasar cATATAn PenuliS 3 8 3
3 8 4 ekologis yang memberi nilai tambah sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Lokasi bekas tambang batu dengan kedalaman 6 meter itu diuruk, diratakan, dan direklamasi, kemudian dibangun menjadi pasar rakyat. Pasar Ekologis Argowijil diresmikan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar pada 18 April 2017. Lurah Gari, Gunung Kidul, Widodo Saputro, mengatakan, masyarakat Kelurahan Gari menyampaikan terima kasih kepada Karliansyah, Dirjen PPKL serta KLHK yang telah memperbaiki lingkungan wilayah mereka. "Pak Karliansyah selalu mengawal pemulihan bekas tambang ini menjadi pasar ekologis yang sangat bermanfaat bagi masyarakat," kata Widodo. Widodo menilai komunikasi yang dijalin Karliansyah sangat terbuka dan responsif. Dia mengenal Karliansyah pada pertengahan 2016 sebelum KLHK melakukan reklamasi lokasi bekas tambang di kelurahannya. Sampai pada hari peresmian pasar ekologis Argo Wijil, Karliansyah berkomunikasi intens dengan dia untuk memastikan semuanya berjalan baik. "Meskipun jabatannya Dirjen, Pak Karliansyah tetap menghormati saya sebagai Lurah. Sampai makan bersama pun, beliau ingin kami satu meja," cerita Widodo yang mengaku empat kali bertemu dengan Karliansyah. Karliansyah bersama jajaran Ditjen PPKL juga berupaya memulihkan lingkungan yang rusak di beberapa lokasi menjadi tempat wisata. Salah satunya adalah bekas tambang gamping di Bengkulu Tengah, Bengkulu. Sebelumnya bukit tersebut memiliki banyak asam kandis ( ), namun setelah menjadi lokasi penambangan tanpa izin batu andesit, asam kandis itu tak tersisa lagi. Garcinia xanthochymus Upaya lain pemulihan lingkungan yang dilakukan Ditjen PPKL adalah mengubah bekas lokasi tambang pasir dan batu di Desa Bambang, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, Jawa Timur, menjadi Taman Edukasi Agroindustri Njulung. Dari 30-an hektar lahan bekas tambang yang sudah rusak, 21 hektar di antaranya sudah mulai hijau kembali. Sisanya 17 hektar akan digarap tahun 2021. M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Setelah dikerjakan selama satu tahun, pada Oktober 2020, Direktur Jenderal PPKL Karliansyah menyerahkan Barang Milik Negara (BMN) di lokasi pemulihan lahan akses terbuka AgroEdutourism Njulung kepada masyarakat melalui BUMDes Patok Pacis di bawah koordinasi Tri Diantoro, Ketua BUMDes setempat. Diantoro mengakui, sejak KLHK memulihkan lokasi bekas tambang menjadi taman agroindustri, UMKM berkembang melalui pasar dan pertanian. Banyak wisatawan lokal berkunjung, yang berdampak positif bagi lingkungan dan masyarakat setempat. Tri Diantoro menilai, Karliansyah sosok yang ramah, ceria, dan murah senyum. "Beliau sangat halus dan ini terlihat dari kata-kata dan sikapnya yang menyenangkan. Pak Karliansyah bisa mengobrol asyik dengan kawula muda di desa ini. Beliau dijadikan panutan karena selalu memberi dukungan kepada tenaga penggerak seperti saya misalnya," cerita Diantoro. lewat Proper, Karliansyah Dorong industri hijau legacy Salah satu lainnya Karliansyah adalah Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan atau dikenal dengan nama Proper, program KLHK yang mendorong penaatan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen insentif reputasi bagi perusahaan. Melalui Proper, Karliansyah berhasil mengarahkan perusahaan untuk menjawab berbagai persoalan lingkungan global, seperti penanganan sampah, penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), bahkan pencapaian tujuan Sustainable Development Goals (SDGs). Selain mendapat penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik dari Kementerian PAN-RB sebagai penghargaan dalam penyebarluasan ide kreatif dan terobosan dalam pelayanan publik di Indonesia, di dalam negeri Proper juga menjadi dasar dan rujukan Green Green Industry dalam penilaian pemberian penghargaan, seperti Industri Hijau Mining ( Warta Ekonomi. ) dan Pertambangan Ramah Lingkungan ( ) oleh Kementerian ESDM dan Green CEO Award oleh Majalah cATATAn PenuliS 3 8 5
3 8 6 Wawancara virtual dengan Bakir Pasaman Di luar negeri, Proper mendapat apresiasi dari Bank Dunia sebagai suatu metode efektif terkait pengimplementasian tata kelola lingkungan yang baik untuk peningkatan kapasitas serta pemberian insentif terhadap kinerja pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Universitas Chulalongkorn Thailand juga memberikan apresiasi serupa bagi Proper. Selain itu, di forum International Labour Organization (ILO), Proper dijadikan sebagai indikator kinerja pengelolaan lingkungan bagi para pembeli. Karliansyah mendorong perusahaan-perusahaan di bawah BUMN untuk berinovasi dalam pengelolaan dan pengendalian lingkungan sehingga berkembang menjadi industri hijau. awareness tentang ekonomi hijau. Jadi Proper memacu Pupuk Kaltim untuk terus mematuhi aspek- aspek lingkungan. Ini semua tidak bisa terlepas dari peran Pak Karliansyah," kata Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Holding Company, Bakir Pasaman, yang sebelumnya Dirut Pupuk Kaltim. "Proper membangkitkan M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Wawancara virtual dengan Syofvi Felienty Roekman dan Komang Parmita "Saya mengagumi sosok Pak Karliansyah. Beliau Dirjen yang benar-benar hebat. Integritasnya luar biasa, tidak macam-macam. Pekerjaannya benar-benar dicurahkan untuk perbaikan lingkungan dan ketaatan perusahaan terhadap peraturan lingkungan. Ini luar biasa," kata Bakir Pasaman, yang bangga Pupuk Kaltim meraih Proper Emas empat kali berturut-turut. PT PLN (Persero) juga merasakan betapa Karliansyah selaku Dirjen PPKL KLHK selalu mendorong tim PLN di setiap bidang untuk bersinergi membangun Proper. "Peran Pak Karliansyah sangat besar dalam mendukung unit- unit PLN agar bisa mendapatkan Proper Hijau dan Proper Emas, dan agar PLN tidak mendapatkan Proper Merah ataupun yang lebih jelek dari itu. Secara pribadi, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Karliansyah yang selalu mendorong dan membimbing teman-teman di PLN, mengayomi teman-teman di unit-unit pembangkit, baik di PLN maupun di PLN Group, agar kami terus bertransformasi menuju tata kelola organisasi yang bertanggung jawab, dan agar PLN senantiasa selalu berinovasi cATATAn PenuliS 3 8 7
3 8 8 Wawancara virtual dengan Joko Pranoto dalam mengelola lingkungan hidup," kata Direktur Human Capital & Management PT PLN (Persero), Syofvi Felienty Roekman. Menurut Syofvi, seluruh unit PLN yang sangat berhubungan erat dengan Karliansyah adalah unit-unit Pembangkit, khususnya di PLN Group, Indonesia Power, dan PJB. "Mereka merasakan hubungan emosional yang sangat erat dan sangat nyaman selama berinteraksi dengan Pak Karliansyah. Beliau mendorong kami untuk meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan. Beliau mendorong, membimbing, mengarahkan teman-teman kami di unit-unit PLN. Beliau juga cukup intens berhubungan langsung ke lokasi-lokasi pembangkit PLN. Ini meninggalkan kesan yang sangat mendalam kepada kami," ungkap Syofvi. trade-mark Joko Pranoto, General Manager PT Pertamina RU Cilacap, Pak Karliansyah karena mengatakan, "Proper merupakan beliau sangat lama membidani Proper dan mengembangkannya sampai pada level saat ini." Salah satu kelebihan Proper adalah adaptif. Untuk mencapai kinerja Proper yang bagus, perusahaan tak bisa berdiri sendiri, M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn harus berkolaborasi cukup baik dan intens dengan pemerintah, LSM, masyarakat, institusi pendidikan, perusahaan. Menurut Joko, Proper yang digawangi Karliansyah ini luar biasa sehingga Pertamina bukan karena mengejar penghargaan matching Proper, tetapi karena konsep Proper yang didorong Karli memang dengan kebutuhan perusahaan, yaitu perusahaan harus local hero berwawasan lingkungan, harus berkolaborasi dengan masyarakat, pemerintah, termasuk para masyarakat. high level, Joko angkat topi untuk Karliansyah, seorang Dirjen, yang menurut bayangannya, sudah satu level di bawah menteri. Tetapi Karli tidak hanya duduk menerima laporan, tidak hanya memahami kulit-kulitnya, tetapi benar-benar aktif dan turun secara langsung. "Ini yang membedakan Pak Karliansyah dengan pejabat- pejabat lain, yang saya rasa sulit untuk mencari penggantinya," papar Joko Pranoto. Adapun Kukuh Kumara, Sekretaris Umum Gaikindo, mengungkapkan, "Bagi kami di Gaikindo, Pak Karliansyah, Dirjen Pengendalian Pencemararan dan Kerusakan Lingkungan (PPKL), telah membuat langkah maju dan besar dengan mendeklarasikan Indonesia masuk ke era EURO 4." Mengurusi Gambut, Menanggulangi Kebakaran hutan Ketika Karli menjabat Dirjen PPKL, dia langsung dihadapkan pada persoalan kebakaran hutan dan lahan. KLHK berupaya mengatasi kebakaran hutan dan lahan dan memulihkan 2,6 juta hektar lahan yang terbakar secara bertahap. Setelah memetakan persoalan, Karliansyah akhirnya mengetahui bahwa penyebab utama adalah amburadulnya tata kelola air di ekosistem gambut. Semua kanal yang dibangun dalam kondisi memotong kontur. Air terkuras habis dan tidak tersisa di daerah lahan gambut. Begitu ada pencetus api, rokok misalnya, gambut itu dengan mudah langsung terbakar. Kebakaran lahan dan hutan ini tak mungkin dapat dihindari karena kondisi gambut kering kerontang. Luasan cATATAn PenuliS 3 8 9
3 9 0 Wawancara virtual penulis dengan sejumlah pakar gambut. lahan dan hutan dalam kondisi seperti ini ribuan bahkan jutaan hektar. Seluas itu jugalah api menjalar dan membakar lahan dan hutan. Untuk memperbaiki dan memulihkan ekosistem gambut, Karliansyah memulainya dengan mengajak perusahaan mengelola tata air dengan baik dan benar, baik perusahaan HTI maupun perkebunan sawit. "Kami minta mereka membangun sekat-sekat kanal. ini untuk apa? supaya bisa menjaga gambut tetap dalam kondisi basah dan lembap. Peraturan menetapkan tinggi muka air tanah tak boleh kurang dari 0,4 meter. Jika memiliki tinggi muka air kurang dari 0,4 meter, ada jaminan kondisinya lembap, maka lahan gambut ini tak akan mudah terbakar," ungkap Karliansyah. Canal Blocking Melalui berbagai pendekatan yang dilakukan Karliansyah, masyarakat maupun dunia usaha akhirnya menyadari bahwa menjaga gambut itu tidak mengganggu bisnis mereka, bahkan membuat bisnis lebih berkelanjutan. Menjaga gambut berarti merawat peradaban dan sekaligus menjaga ketahanan pangan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Jika tiga komponen ini dipenuhi, keberlanjutan usaha bisa berjalan baik. "Tantangan yang dihadapi Pak Karliansyah tidak mudah, tetapi melalui pendekatan dan kekuatan kepemimpinannya, beliau berhasil meyakinkan pemangku kepentingan, baik masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah daerah. Saat ini cukup banyak pemda M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn yang menyusun rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, dan lima provinsi di antaranya sudah hampir rampung menyelesaikannya," kata Ir SPM Budisusanti, Direktur Pengendalian Kerusakan Gambut (2018-sekarang). Diplomasi internasional Karliansyah juga piawai dalam berdiplomasi. Pada akhir 2018, Karliansyah mendapat tugas dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar untuk menyelenggarakan pertemuan the Fourth Intergovermental Review Meeting on the Implementation of the Global Programme of Action for the Protection of the Marine Environment from Landbased Activities (IGR-4) di Nusa Dua, Bali. Memasuki sesi akhir agenda Persidangan IGR-4, persidangan berjalan alot. Ketika itu peserta membahas draft teks Bali o be or not to be. Declaration. "Suasana persidangan IGR-4 sangat keras. Boleh dibilang, masalahnya antara jadi atau tidak jadi, t Pak Karliansyah kemudian mengatur, pada saat perundingan itu Maumere ada makan malam bersama, ada musik, ada acara nyanyi, ada tarian , yang bisa melibatkan banyak peserta. Ada pelukis-pelukis dari Bali mencoba melukis semua peserta yang hadir dan mereka menerima lukisan tersebut. Ternyata forum semacam itu berdampak sangat konstruktif bagi penyelesaian masalah ini," ungkap Makarim Wibisono, diplomat senior yang terlibat dalam IGR-4. Esok harinya, hari terakhir pertemuan, setelah melalui pembahasan selama empat jam, para anggota delegasi akhirnya menyepakati rumusan untuk menyiapkan kajian menyeluruh terhadap masa depan GPA, termasuk aspek hukum, anggaran, dan organisasi dari GPA. Draft teks Bali Declaration pun disepakati para delegasi IGR-4. Rupanya tarian Maumere pada malam sebelumnya memberi kesan mendalam di antara para peserta IGR-4. Diplomasi tarian Maumere cukup mengena. Suasana tegang langsung cair setelah peserta "dihibur" tak hanya tarian Maumere, tetapi juga duet Karliansyah dan Menteri LHK Siti cATATAn PenuliS 3 9 1
3 9 2 Wawancara virtual penulis dengan Makarim Wibisono " Diplomasi Maumere Nurbaya di depan peserta delegasi IGR-4. ini gagasan Pak Karliansyah. Beliau memegang peran dalam pengorganisasian. Saya rasa ini kreasi dan karya Pak Karliansyah," ungkap Makarim Wibisono. Gaya Kepemimpinan Karliansyah Gaya kepemimpinan Karliansyah yang tidak memosisikan diri sebagai pejabat (unboss leadership) merupakan salah satu kunci kesuksesannya dalam pengendalian pencemaran lingkungan. Ini diakui Joko Pranoto, GM Pertamina RU Cilacap. Menurut Joko, salah satu keberhasilan Proper sampai sejauh ini tak terlepas dari cara Karliansyah memimpin. "Bagaimana Pak Karli dengan low profile berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan dari seluruh tingkatan, top leader sampai pelaksana di lapangan, membuat program Proper ini diterima oleh mayoritas perusahaan dan berjalan dengan baik sampai sejauh ini," ungkap Joko. M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Wawancara virtual dengan Erna Witoelar Erna Witoelar, pendiri Gerakan Ciliwung Bersih (GCB) dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), berpendapat, Karliansyah seorang yang tak banyak gembar-gembor, tidak juga defensif. "Biasanya pemerintah kalau berhadapan dengan LSM suka sok galak, dan pemerintah suka sok defensif. Jadi sering kali tidak Tetapi Karliansyah ini wajar-wajar saja. Dia menerima ungkapan dari LSM dan masyarakat, baik yang santun, bernada marah, atau menggebu-gebu, dengan tenang, berusaha untuk menghadapi mereka dan menjelaskan dengan gamblang," kata Erna, yang pernah menjabat Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah di era Presiden KH Abdurrahman Wahid. low profile, nyambung. "Sebenarnya sosok pejabat pemerintah seperti Karliansyah inilah yang dibutuhkan masyarakat. Karliansyah bisa menjelaskan pertanyaan-pertanyaan masyarakat. Kalau pejabat pemerintah bisa berdialog seperti itu dan pemerintah juga bisa bertanya kepada masyarakat, maka saya kira Republik ini bisa berjalan lebih baik," kata Erna Witoelar, istri Rachmat Witoelar. cATATAn PenuliS 3 9 3
3 9 4 Putra Daerah Kalimantan selatan M.R. Karliansyah lahir di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 28 Maret 1961, sebagai anak keenam dari delapan bersaudara dari pasangan Haji Abdoel Moeis dan Hajjah Masningrat. Abdoel Moeis pernah menjabat Wali Kota Banjarbaru (1978-1983). Setamat SMA pada 1980, Karli melanjutkan pendidikan ke Jurusan Biologi, Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam (FIPIA) Universitas Indonesia (kini menjadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam). Di sinilah Karliansyah bertemu dengan jodohnya, Nastiti Soertiningsih Wijarso, putri (mantan) Dirjen Migas pertama, Wijarso. "Kami berteman, bersahabat, dan melakukan kegiatan bersama. Kami sudah saling mengenal. Ketika menikah, tidak banyak yang harus kami lakukan untuk menyesuaikan diri. Kami sudah tahu sama tahu. Dari sisi ilmu, kami mendalami ilmu yang sama. Setiap kali berdiskusi dengan Karli, langsung ," cerita Nastiti, yang akrab dipanggil Astit. nyambung Bagi Astit, Karli sosok yang memiliki jiwa kepemimpinan. Karli ex-officio cukup lama menjadi Ketua Komisariat Senat Mahasiswa Biologi dan sebagai Ketua Senat FMIPA UI. "Dia memiliki kharisma tersendiri dan mempunyai kesan baik, serta memberi masukan kepada adik-adik mahasiswa," katanya. Astit menilai Karli tidak berubah, tetap memegang komitmen dan konsisten dengan apa yang dia pegang. "Kalau A ya A. Tidak berubah. Karli selalu di mana pun berada. Semua tahu dan kenal karakter Karli," katanya. on time Setelah menjadi Sarjana Biologi FMIPA UI, Astit bekerja di Pusat Penelitian Sumberdaya Manusia dan Lingkungan UI sampai pensiun. Sebelumnya Karli juga pernah bekerja paruh waktu di sana. Karena keduanya bekerja di bidang yang sama, kehidupan mereka sejalan. Inilah yang dirasakan Astit. Karli dinilainya sangat peduli dan penuh perhatian pada keluarga dan semua orang. Hal ini diakui keponakan Karli, Ratna Wulan Sari (37). "Om Karli sering kali tidak memikirkan diri sendiri, tetapi lebih memikirkan M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn banyak orang. Bukan hanya memikirkan keluarga, tetapi juga semua orang," katanya. Ratna juga menilai, Paman Karli dan Tante Astit tetap hidup sederhana dan tidak berlebihan meskipun memegang jabatan tinggi di KLHK. "Semoga saya dan suami dapat menjadikan mereka panutan," kata Ratna.
ucapan Terima Kasih Dalam kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Menteri LHK Ibu Siti Nurbaya Bakar yang memberi kesempatan kepada saya untuk menulis biografi profesional salah seorang pejabat KLHK yang berdedikasi tinggi dan telah mengukir banyak prestasi, yaitu Dirjen PPKL Pak Muhammad Rizali Karliansyah. Terima kasih kepada Ibu Siti Nurbaya Bakar yang telah meluangkan waktu untuk diwawancarai secara virtual di tengah kesibukan pekerjaan sebagai Menteri LHK. Saya harus menyampaikan terima kasih kepada Pak Karliansyah yang dalam kurun waktu bulan November 2020 hingga pertengahan Januari 2021 sering saya ganggu untuk mendapatkan informasi selengkap-lengkapnya demi konten buku ini. Terima kasih pula kepada Ibu Astit (istri Pak Karliansyah) dan Ratna Wulan (keponakan) yang memberi gambaran utuh tentang sosok Pak Karli. Kepada Pak Emil Salim, Pak Sarwono Kusumaatmadja, Pak Alexander Sonny Keraf, Pak Nabiel Makarim, Pak Rachmat Witoelar, Pak Gusti Muhammad Hatta, dan Pak Balthasar Kambuaya, semuanya mantan Menteri Lingkungan Hidup, yang telah memberi gambaran tentang sosok Karliansyah, penulis mengucapkan terima kasih. Juga kepada Ibu Laksmi Wijayanti (Inspektur Jenderal Kementerian LHK), Ibu Laksmi Dhewanti (Staf Ahli Menteri LHK), Pak Sigit Reliantoro (Sekretaris Ditjen PPKL), Pak Dasrul Chaniago (Direktur Pengendalian Pencemaran Udara, Ditjen PPKL), cATATAn PenuliS 3 9 5
3 9 6 Ibu Wahyu Indraningsih (Direktur Pengendalian Pengendalian Kerusakan Gambut, Ditjen PPKL, 2015-2018), Sri Parwati Muwarni Budisusanti (Direktur Pengendalian Kerusakan Gambut, Ditjen PPKL), Luckmi Purwandari (Direktur Pengendalian Pencemaran Air, Ditjen PPKL), Dida Migfar Ridha (Direktur Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut, Ditjen PPKL), dan Bekti Budhi Rahayu (Kasubbag Kerjasama Teknik, Sesditjen PPKL) yang telah memberi catatan penting yang melengkapi konten buku ini, penulis menyampaikan terima kasih. Kepada para pakar dan akademisi, yaitu Pak Eko Sugiharto (Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM), Pak Rusdian Lubis (mantan Direktur Amdal), Pak Sudharto P. Hadi (Dewan Pertimbangan Proper), Pak Supiandi Sabiham (IPB), Pak Azwar Ma'as (UGM), Pak Baba Barus (IPB), Ibu Peni Susanti (Ketua Gerakan Ciliwung Bersih), Pak Soeryo Adiwibowo (IPB), Pak Makarim Wibisono (diplomat senior), Pak Arief Yuwono (mantan Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim, dan mantan Staf Ahli Menteri LHK Bidang Energi), serta Ibu Erna Witoelar (Pendiri Gerakan Ciliwung Bersih dan Walhi) yang mewarnai isi buku dengan berbagai komentar dan testimoni tentang sosok Pak Karliansyah, penulis menghaturkan terima kasih. Demikian pula, penulis mengucapkan terima kasih kepada Pak Soewarso (Ketua Bidang Produksi Hutan Tanaman, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia/APHI), Pak Edi Martono (Ketua Bidang Tata Ruang dan Agraria GAPKI), Pak Bakir Pasaman (Presiden Direktur PT Pupuk Indonesia), Pak Joko Pranoto (General Manager Pertamina RU Cilacap), Ibu Syofvi Felienty Roekman (Direktur Human Capital & Management PT PLN Persero), Pak Komang Parmita (Executive Vice President HSSE, PT PLN Persero), dan Pak Kukuh Kumara (Sekretaris Umum Gaikindo) yang telah memperkaya konten buku ini. Juga kepada Bung Hidayat Al Ramdhani (Ketua Yayasan Sahabat Cilwung), Mas Tri Diantoro (Ketua BUMDesa Njulung, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, Jawa Timur), dan Mas Widodo Saputro M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn (Lurah Gari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, DI Yogyakarta) yang melengkapi isi buku ini tentang kisah sukses pemulihan lingkungan, penulis ucapkan terima kasih. Tak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada Mas Tulus Laksono (Kepala Bagian Program dan Evaluasi, Ditjen PPKL) dan Sdri Hanum Sakina (Pranata Humas Kementerian LHK) yang selalu menemani penulis dalam wawancara virtual dengan berbagai narasumber untuk melengkapi isi buku. Kepada sahabat lama, Bintang Permata dan Utari Mahavira, yang telah merekomendasikan nama saya sebagai penulis buku, saya haturkan terima kasih.
Semoga buku biografi profesional Pak Muhammad Rizali Karliansyah ini bermanfaat bagi khalayak pembaca. robert adhi ksp 18 Januari 2021 cATATAn PenuliS 3 9 7
3 9 8 Sumber Isi Buku dan Bahan Bacaan WaWancara m.r. karliansyah ruang kerja dirjen ppkl : melalui Zoom : 4 November 2020 : melalui Whatsapp 5, 12, 15 November 2020 sepanjang November 2020, Desember 2020, dan Januari 2021 menteri Dr.	Ir.	Siti	Nurbaya	Bakar,	M.Sc. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2014-2019 dan 2019-sekarang), 17 Februari 2021 mantan menteri Prof.	Dr.	Drs.	Emil	Salim	MA
, Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup/Kepala Bapedal (1988-1993), 5 Januari Ir.	Sarwono	Kusumaatmadja 2021 , Menteri Negara Lingkungan Dr.	Alexander	Sonny	Keraf Hidup/Kepala Bapedal (1993-1998), 9 Desember 2020 , Menteri Negara Lingkungan Hidup/ Nabiel	Makarim mpa, msm, Kepala Bapedal (1999-2001), 10 Desember 2020 , Menteri Lingkungan Hidup (2001- 2004) M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn Prof.	(Hons)	Ir.	Rachmat	Nadi	Witoelar, Prof.	Dr.	Ir.	Gusti	Muhammad	Hatta,	MS Hidup (2004-2009), 7 Januari 2021 Menteri Lingkungan Prof.	Dr.	Balthasar	Kambuaya,	MBA Hidup (2009-2011), 6 Desember 2020 , Menteri Lingkungan , Menteri Lingkungan Hidup (2011-2014), 11 Desember 2020 kementerian lingkungan hidup dan kehutanan Drs.	Dasrul	Chaniago,	MM,	ME,	MH,
Ir.	Wahyu	Indraningsih Pencemaran Udara, 17 November 2020 Direktur Pengendalian
, Direktur Pengendalian Kerusakan Ir.	Sri	Parwati	Murwani	Budisusanti,	MSc Gambut Ditjen PPKL (2015-2018), 23 November 2020 , Direktur Luckmi	Purwandari,	ST,	M.Si Pengendalian Kerusakan Gambut PPKL, 23 November 2020
Ir.	Dida	Migfar	Ridha,	M.Si,	Pencemaran Air, 23 November 2020 , Direktur Pengendalian
Direktur Pengendalian Pencemaran mrup Ir.	Laksmi	Wijayanti dan Kerusakan Pesisir dan Laut, 24 November 2020
, ma Ir.	Laksmi	Dhewanti, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 27 November 2020 , Inspektur Jenderal Kementerian , Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup Ir.	Sigit	Reliantoro	M.Sc •	dan Kehutanan, 30 November 2020 •	Bekti	Budhi	Rahayu,	ST, , Sekretaris Ditjen PPKL, 6 Januari 2021 Kasubbag Kerja Sama Teknik, Sesditjen PPKL, 7 Januari 2021 keluarga Dra.	Nastiti	Soertiningsih	Wijarso,	MSi, Ratna	Wulan	Sari,	ST,	6 Desember 2020 istri M.R. Karliansyah, keponakan M.R. Karliansyah, 6 Desember 2020 SuMbeR iSi buku DAn bAhAn bAcAAn 3 9 9
4 0 0 pakar dan ahli Dr.	Eko	Sugiharto,	DEA, , Dr.	Ir.	Rusdian	Lubis, November 2020 Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM mantan Direktur Amdal, Bapedal, 7 Prof.	Sudharto	P.	Hadi,	MES,	Ph.D., November 2020 mantan Rektor Universitas Prof.	Dr.	Ir.	Supiandi	Sabiham,	M.agr, •	Prof.	Dr.	Ir.	Azwar	Ma'as,	M.Sc, •	Dr.	Ir.	Baba	Barus,	M.Sc, • Ir.	Peni	Susanti dipl. est , Prof.	Dr.	Ir.	Supiandi	Sabiham,	M.agr, •	Prof.	Dr.	Ir.	Azwar	Ma'as,	M.Sc, •	Dr.	Ir.	Baba	Barus,	M.Sc, • Ir.	Peni	Susanti dipl. est , Prof.	Dr.	Ir.	Supiandi	Sabiham,	M.agr, •	Prof.	Dr.	Ir.	Azwar	Ma'as,	M.Sc, •	Dr.	Ir.	Baba	Barus,	M.Sc, • Ir.	Peni	Susanti dipl. est , Diponegoro Semarang, Dewan Pertimbangan Proper, via email IPB, 23 November 2020 , Ketua Gerakan Ciliwung Bersih, 25 Dr.	Ir.	Soeryo	Adiwibowo •	Prof.	Dr.	Makarim	Wibisono,	MA, • Ir.	Arief	Yuwono,	MA ms , November 2020 , 26 November 2020 14 Desember 2020 , mantan Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim; mantan Staf Ahli Menteri LHK Bidang Energi, 15 Desember 2020 Dr.	(Hons)	Ir.	Erna	Witoelar,	MS, Pendiri Ciliwung Bersih dan Walhi, 7 Januari 2021 industri Dr.	Ir.	H.	Soewarso,	MSi
, Ketua Bidang Produksi Hutan Tanaman, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia, 23 November Ir.	Edi	Martono,	MM 2020 , Ketua Bidang Tata Ruang dan Agraria, 23 Dr.	Ir.	Bakir	Pasaman,	MM.	MH., November 2020
Ir.	H.	Joko	Pranoto,	ST Indonesia, 4 Januari 2021 Direktur Utama PT Pupuk
, General Manager Pertamina RU Cilacap, Ir.	Syofvi	Felienty	Roekman,	MSc. 4 Januari 2021
, Direktur Human Capital & Ir.	Komang	Parmita,	MSc. Management PT PLN (Persero), 8 Januari 2021 , Executive Vice President HSSE, PT Kukuh	Kumara,	Ph.D PLN (Persero), 8 Januari 2021 , Sekjen Gaikindo, 13 Januari 2021 M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn 6 narasumBer lainnya Hidayat	Al	Ramdhani Tri	Diantoro,	S.	Kom. November 2020 , Ketua Yayasan Sahabat Ciliwung, 20 , Ketua BUMDes Njulung, Kecamatan Widodo	Saputro,	SIP, Wajak, Kabupaten Malang, Jawa Timur, 24 November 2020 Kepala Kelurahan Gari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, DI Yogyakarta, 25 November 2020 laman WeB Laman Liputan 6, "DPR Meminta Amdal Pantai Indah Kapuk Dicabut", Laman Liputan 6, tanggal 6 Februari 2002 Pengendali Banjir dan Sistem pantai-indah-kapuk-dicabut Polder" Laman "
pengendali
banjir
polder.html media sosial
Instagram Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan @ditjenppkl_klhk SuMbeR iSi buku DAn bAhAn bAcAAn 4 0 1
4 0 2 Sekilas Penulis Robert Adhi Ksp yang bernama lengkap Robert Adhi Kusumaputra adalah penulis buku. Sebagian besar buku yang M.R. Karliansyah, 30 Tahun Menekuni ditulisnya bergenre biografi. Pengendalian Pencemaran - Dari Amdal sampai Pemulihan Lingkungan merupakan buku ke-14 yang ditulisnya. Panggil Aku King Buku-buku yang ditulis Robert Adhi Ksp adalah (biografi salah satu legenda pebulu tangkis Banjir Kanal Timur Karya Anak Bangsa •	Rahasia Sukses Pengusaha Properti •	•	Andy Noya: Kisah Hidupku •	Bur Maras, Keturunan ke-13 Raden Patah Johnny Widjaja, Cuplikan Kehidupan Banjir Kanal Timur Karya Anak Bangsa •	Rahasia Sukses Pengusaha Properti •	•	Andy Noya: Kisah Hidupku •	Bur Maras, Keturunan ke-13 Raden Patah Johnny Widjaja, Cuplikan Kehidupan (Penerbit Buku Kompas, 2015) (Bhuana Ilmu Populer, •	Tanto Kurniawan - Cash Flow is King - Pembangunan Jaya, 2015) Paramount Serpong, Jababeka (Bhuana Ilmu Populer, 2016) M.R. KaRliansyah: 30 TAhun Menekuni PengenDAliAn PenceMARAn SekilAS PenuliS 4 0 2 Tony Wenas: Chief Entertainment Officer - Work and Fun are Soulmates Sofjan Wanandi dan Tujuh Presiden, (Gramedia Pustaka Utama, 2017) Sofjan Wanandi dan Tujuh Presiden, (Gramedia Pustaka Utama, 2017) Strela Senjaya: A Simple Woman with a Golden Heart (Penerbit Buku Kompas, 2018)
Jonner Napitupulu: The Inspiring Story Pustaka Utama, 2018) (Gramedia (Gramedia Pustaka Utama, •	AB Susanto: Sang Begawan Konsultan Bisnis Keluarga, Menapak 2019) Persada, Melintasi Cakrawala Marwanto Harjowiryono, Maestro Simfoni Perbendaharaan, (Penerbit Buku Kompas, 2020) Marwanto Harjowiryono, Maestro Simfoni Perbendaharaan, (Penerbit Buku Kompas, 2020) (Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan RI, •	M.R. Karliansyah, 30 Tahun Menekuni Pengendalian Pencemaran 2020) - Dari Amdal sampai Pemulihan Lingkungan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, 2021) email- Robert Adhi Ksp dapat dihubungi melalui surat elektronik atau Twitter: Robert Adhi laman @ : Facebook: FanPage Facebook nya: Instagram Kusumaputra; RobertAdhiKsp; robertadhiksp.net : Robert Adhi Ksp; : @RobertAdhiKsp; dan DiPloMASi inTeRnASionAl 4 0 3