BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Nilai-nilai adat istiadat yang memberdayakan masyarakat dapat kita temukan pada masyarkaat adat Kampung Cireundeu. Masyarakat adat Kampung Cireundeu yang secara turun temurun telah menerapkan nilai-nilai adat istiadat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Nilai-nilai adat istiadat tidak lepas dari sistem budaya lokal, sementara itu sistem budaya lokal merupakan modal sosial (sosial capital) yang besar, telah tumbuh dan berkembang secara turun-temurun yang hingga kini kuat berurat-berakar di masyarakat.1 Hal ini terkait dengan seleksi tradisi yang secara alami berlangsung pada suatu masyrakat. Mereka akan melakukan pemilihan atau pengolahan kembali nilai-nilai yang diwariskan dan mengambil yang menurutnya paling cocok serta sesuai dengan kepentingan keselamatan dan kesejahteraan generasi berikutnya.2 Oleh karena itu perberdayaan berbasis nilai-nilai adat istiadat sangat tepat dilakukan dengan mempertimbangkan situasi yang ada. Masyarakat Kampung Cirendeu telah sukses menerapkan nilai- nilai adat yang diwarisi dari leluhurnya nya dengan sangat bijak. Nilai-nilai yang mereka pertahankan merupakan nilai-nilai yang memberdayakan bagi mereka sendiri. Nilai-nilai inilah yang menjadi mindset didalam diri individu masyarakat adat sehingga tertanam dalam jiwa untuk mampu hidup mandiri dan membentuk masa depannya dengan pola kehidupan mereka sehari-hari. Nilai-nilai adat istiadat 1Harry Hikmat, Strategi Pemberdayaan Masyarakat, (Bandung: Humaniora Utama Press, 2010), h.69 2Saini, Krisis Kebudayaan, (Bandung: Kelir, 2004), h.27-28 1
2 tersebut diajarkan dan dipraktikan dalam kehidupan nyata oleh masyarakat adat dan diyakini sebagai cara yang paling epektif dalam memberdayakan masyarakat adat Kampung Cireundeu. Dalam kontek pemberdayaan masyarakat, fenomena ini tentu ada hubunganya dengan pemberdayaan masyarakat karena pada dasarnya pemberdayaan masyarakat adalah "Sebuah proses yang dilakukan menuju suatu keadaan dari ketidakmampuan menjadi mampu dari ketidakberdayaan menjadi berdaya".3 Sementara menurut menurut Widjaja pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama maupun adat istiadat.4 Namun demikian dengan keberadaan masyarakat adat yang sangat heterogen, apakah nilai-nilai adat istiadat tersebut sudah memenuhi kebutuhan dan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat adat Kampung Cireundeu, sehingga implementasi dari nilai-nilai adat istiadat tersebut bisa dirasakan kebermanfaatannya oleh semua masyarakat adat Kampung Cireundeu. Masuknya nilai-nilai budaya luar adanya kunjungan wisata di tengah permukiman penduduk, dimungkin timbulnya perubahan perilaku masyaraka adat dan hal ini tentu akan menjadi ancaman tersendiri bagi keberlangsungan nilai-nilai adat istiadat sehingga timbul persoalan baru yang akan berdampak terhadapa pengamalan nilai-nilai adat istiadat dan tatanan hubungan sosial masyarakat adat Kampung Cireundeu. Hal ini 3Jim Ife, Comunity Development, Creating Community Alternatives Vision, Analisis and Practice, (Melbourne: Addison Wesley Longman, 2015), h.130 4Widjaja, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli Bulat dan Utuh, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h.169
sebagaimana yang dikemukakan oleh abah Emen bahwa: Aya persepsi negatip ka masyarakat adat Kampung Cireundeu anu gaduh pandangan yen Kampung Cireundeu mangrupikeun desa marginal. Pandangan ieu teu leupas tina pola konsumsi masarakat adat anu nepi ka ayeuna masih ngonsumsi rasi (beas sampe) salaku bahan pangan, janten pakait sareng kaayaan anu goreng.5 Artinya: Adanya persepsi negatif terhadap masyarakat adat Kampung Cireundeu yang memiliki pandangan bahwa Kampung Cireundeu merupakan kampung yang marjinal. Pandangan ini tidak lepas dari pola konsumsi masyarakat adat yang sampai saat ini masih mengkonsumsi rasi (beras singkong) sebagai bahan makanan pokok, sehingga dikaitkan dengan kondisi tidak sejahtera. Bagi sebagian kecil masyarakat adat yang melakukan penolakan terhadap rasi sebagai bahan makanan pokok, karena beranggapan bahwa tidak merasa ada masalah dengan mengkonsumsi beras sebagai bahan makanan pokok. Sikap atau prilaku seperti ini bagi sebagian kecil masyarakat adat yang menjadikan beras sebagai bahan makanan pokok tentu bukanlah sesuatu yang salah, karena pada kenyataanya dengan beralih menjadikan beras sebagai bahan makanan pokok tentu hal ini akan sangat membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan pangan, akan tetapi bagi sebagian besar masyarakat adat yang konsisten memegang teguh nilai-nilai adat istiadat justru hal yang demikian akan mempengaruhi keberlangsungan nilai-nilai adat istiadat yang sudah ajarkan secara turun temurun hingga saat ini. Meski demikian bagi masyarakat adat yang tidak memegang teguh atau tidak mengamalkan nilai-nilai adat istiadat akan mendapatkan sangsi adat. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan abah Daroji bahwa: Akibatna nyaeta masyarakat adat anu henteu ngalaksanakeun nilai-nilai adat bakal nampi sanksi tina hukum adat, nyaeta jalma anu prihatin sanajan cicing dina hiji kulawarga henteu ngagaduhan status salaku komunitas adat, tapi tetep hirup dina hiji kulawarga atanapi di masarakat. 6 5 Wawancara Pribadi dengan Abah Emen, Cireundeu, 16-18 Juli 2019 6 Wawancara Pribadi dengan Abah Daroji, Cireundeu, 16 Juli, 2019 3
4 Artinya: Konsekuensi bagi masyarakat adat yang tidak mengamalkan nilai- nilai adat istiadat akan mendapat sangsi hukum adat yaitu yang bersangkutan sekalipun hidup dalam satu keluarga maka tidak bersetatus sebagai masyarakat adat, akan tetapi masih tetap hidup di dalam satu keluarga atau di lingkungan masyarakat adat. Dari pemaparan tersebut bisa kita pahami bahwa ada kemungkinan terjadi adanya persoalan tersebut dikarenakan masyrakata belum paham dengan nilai-nilai adat istiadat tersebut atau merasa bahwa nilai-nilai adat istiadat tersebut tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu tugas dan tanggung jawab para tokoh dan masyarakat adat, jika persoalanya karena belum paham maka harus di berikan pemahaman dan jika merasa kalo nilai-nilai adat istiadat tersebut tidak ada manfaatnya maka harus dibuat bagaimana caranya agar nilai-nilai adat istiadat tersebut bisa berguna atau bermanfaat, sehingga bisa menjadi masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Persoalan yang selama ini juga dirasakan oleh masyarakat adat yang memiliki keyakinan kepercayaan atau Sunda wiwitan yaitu berkenaan dengan persoalan yang berkaitan dengan identitas agama atau keyakinanya yang sampai saat ini masih menjadi persoalan. Sebagai warga Negara terkadang masyarakat adat yang memiliki keyakinan kepercayaan atau Sunda wiwitan tidak mendapatkan hak yang sama dari pemerintah. Isu mengenai identitas kepercayaan Sunda wiwitan yang masyarakat adat Kampung Cireundeu perjuangkan untuk diakui sebagai agama oleh pemerintah merupakan suatu permasalahan yang harus dihadapi oleh masyarakat adat Kampung Cireundeu. Tidak diakuinya Sunda wiwitan sebagai agama oleh Pemerintah, membuat masyarakat adat penganut
keyakinan Sunda wiwitan merasa tidak diberikan hak yang sama sebagai warga Negara. Kondisi seperti ini tentu bagi masyarakat adat yang memiliki keyakinan atau kepercayaan Sunda wiwitan bertentangan dengan keinginan masyarakat adat Kampung Cireundeu yang menginginkan identitas agama mereka pada kolom KTP dicantumkan sebagai Sunda wiwitan. Dan hal ini yang kemudian menjadi permasalahan masyarakat adat Kampung Cireundeu bagi yang memiliki keyakinan Sunda wiwitan. Salah satu contoh misalnya hampir sebagian besar masyarakat adat penganut Sunda wiwitan di Kampung Cireundeu tidak mempunyai surat nikah, hal tersebut terjadi karena pernikahan mereka dicatatkan secara adat dengan bukti berita acara pernikahan secara adat. Dampaknya, pada saat pembuatan akte kelahiran anak- anak mereka dalam akte kelahiran tersebut tidak dicantumkan nama ayah dari anak tersebut hal ini karena tidak ada bukti surat nikah sebagai persyaratan dalam pembuatan akte kelahiran anak tersebut. Sebagai sebuah konsep pemberdayaan, nilai-nilai adat istiadat masyarakat adat Kampung Cireundeu telah mampu memberdayakan masyarakat adat, fakta terberdayakannya adalah melalui nilai- nilai adat istiadat yang telah mampu membuat masyarakat mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan potensi sumberdaya alam dan kearifan lokalnya, hal inilah yang membuat berpagai pihak merasa terpanggil untuk ikut serta membangun Kampung Cireundeu seperi dari pihak pemerintah, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, dan termasuk beberapa perguruan tinggi yang menawarkan berbagai program pemberdayaan masyarakat. Namun terdapat beberapa program 5
pemberdayaan yang terkadang belum banyak memberikan jalan keluar terhadapa persoalan atau kebutuhan masyarakat setempat, hal ini dikarnakan paradigma yang telah bergeser dari pengutamaan pendekatan botom-up kepada pendekatan top-down. Hal ini sebaga yang dikemukakan abah Daroji bahwa: Sakanyaho anjeun, alhamdulillah, program pemberdayaan di Desa Cireundeu umumna dilaksanakeun kalayan hade, nanging aya sababaraha program pemberdayaan anu dina proses dilakukeun sareng dilaksanakeun henteu didasarkeun kana masalah atanapi kabutuhan masarakat.7 Artinya: Sepengetahuan abah alhamdulillah program pemberdayaan yang terdapat di Kampung Cireundeu pada umumnya terlaksana dengan baik, akan tetapi ada beberapa rogram-program pemberdayaan yang dalam prosesnya dibuat dan dilaksanakan tidak berdasarkan permasalahan atau kebutuhan masayarakat. Berdasarkan pemaparan tersebut dapat kita pahami bahwa adanya persoalan dalam pelaksanaan kegiatan rogram pemberdayaan tersebut disebabkan adanya pergeseran paradigma pendekatan pemberdayaan, dari pendekatan bottom-up kepada pendekatan top-down yang dalam prosesnya terkadang dibuat dan dilaksanakan tidak berdasarkan permasalahan atau kebutuhan masayarakat bahkan terkadang pendekatan top-down sering mengabaikan partisipasi dan menihilkan peran serta masyarakat untuk mencari dan menemukan jalan keluar atas persoalan mereka sendiri. Sebagai contoh misalnya program bantuan pinjaman dana koperasi, pemerintah daerah telah mengucurkan program bantuan pinjaman dana sebesar 100 juta rupiah sebagai modal pendirian koperasi simpan pinjam bagi warga. Ketika program ini disosialisasikan kepada masyarakat adat menuai kontra karena masyarakat adat tidak tertarik dengan kegiatan pinjaman tersebut. Mereka lebih 7 Wawancara Pribadi dengan Abah Daroji, Cireundeu, 16 Juli, 2019 6
suka mengelola apa yang mereka punya dan justru bantuan pinjaman bagi mereka adalah suatu permasalahan yang akan menjadi beban nantinya dan dampaknya tidak mendidik dan menciptakan masyarakat yang malas untuk bekerja keras, dan yang paling berbahaya lagi adalah akan menciptakan ketergantungan terhadap pihak lain. Dengan kondisi ini uang koperasi yang telah diamanahkan kepada kordinator akhirnya mengendap di Bank tidak terpakai. Keunikan lain yang dimiliki masyarakat adat Kampung Cirendeu selain konsep ketahanan panganya juga sebagai Kampung wisata telah membuat orang lain tertarik untuk mengenal lebih dalam daya tarik yang terdapat di Kampung Cireundeu, hal itulah yang sampai saat ini membuat Kampung Cireundeu banyak dikunjungi oleh berbagai pihak yang tertarik dengan kehidupan adat istiadat dan kearifan lokal masyarakat Kampung Cireundeu. Ternyata dari aktivitas kunjungan yang dilakukan oleh para tamu atau wisatawan, keadaan ini tentu akan berdampak tersendiri bagi kehidupan ekonomi masyarakat adat. Misalnya proses penjamuan tamu atau wisatawan di Kampung Cirendeu secara tidak langsung telah menghasilkan potensi ekonomi baru. Seperti dibutuhkannya home stay bagi para tamu dan keperluan lainnya yang kesemua itu dapat dipenuhi oleh masyarakat adat. Masih dalam aktivitas kunjungan tamu atau wisatawan masyarakat adat Kampung Cirendeu juga menyediakan produk-produk lokal yang bisa diperoleh para wisatawan yang berkunjung. Dengan demikian terjadilah aktivitas ekonomi yang berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat adat. Sementara potensi olahan singkong memiliki nilai ekonomi yang cukup besar bagi masyarakat adat Kampung Cireundeu. 7
Masyarakat mengolah singkong menjadi berbagai macam olahan makanan dengan sangat kreatif. Aktivitas mengolah singkong yang dilakukan oleh masyarakat adat kampung cirendeu telah menjadikan suatu lapangan usaha bagi masyarakat sekitar, dengan memberdayakan masyarakat terutama para ibu-ibu untuk menjadi tenaga kerja pengolah singkong. B. Fokus Penelitian Mengingat cakupan masalah tersebut masih terlalu luas, maka peneliti memfokuskan pada: Pertama, implementasi pemberdayaan ketahanan pangan dan ekonomi. Kedua, proses masyarakat adat dalam membangun system nilai-nilai adat istiadat. C. Identifikasi Masalah 1. Masuknya nilai-nilai budaya luar dan perbedaan sosial budaya terkadang menimbulkan masalah baru dan menjadi ancaman tersendiri terhadap nilai-nilai adat istiadat dan implementasi dari nilai-nilai adat istiadat tersebut sebagai contoh misalnya, masih terdapat masyarakat adat atau salah satu dari keluarga yang tidak memegang teguh nilai- nilai adat istiadat yang melaukan penolakan terhadap rasi (beras singkong), karena beranggapan bahwa bagi yang menolak memakan rasi tidak merasa ada masalah dengan mengkonsumsi beras. 2. Persoalan Sumber daya manusia dan Implementasi beberapa rogram pemberdayaan yang cenderung lebih mengedepankan pendekatan top- down sehingga sering mengabaikan partisipasi dan menihilkan peran 8
serta masyarakat adat untuk mencari dan menemukan solusi atas persoalan mereka sendiri. 3. Persoalan yang berkaitan dengan identitas Agama atau keyakinanya yang sampai saat ini masih menjadi persoalan bagi masyarakat adat Kampung Cireundeu yang memiliki keyakinan Sunda wiwitan. 4. Banyaknya jumlah wisatawan atau pengunjung serta permintaan konsumen terhadap rasi dan berbagai olahan makanan, tentu hal ini akan berdampak terhadap ketersediaan pasokan bahan baku. D. Rumusan Masalah 1. Bagaimanakah proses membangun system nilai-nilai adat istiadat Sunda pada masyarakat adat Kampung Cireundeu? 2. Bagaimanakah implementasi nilai-nilai adat istiadat Sunda dalam pemberdayaan masyarakat adat Kampung Cireundeu? E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian 1) Untuk menganalisis dan menemukan bagaimana proses masyarakat adat Kampung Cireundeu dalam membangun sitem nilai-nilai adat istiadat 2) Untuk menganalisis dan menemukan bagaimana implementasi pemberdayaan yang terdapat pada masyarakat adat Kampung Cireundeu. 2. Manfaat Penelitian 9
Dari penjelasan tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik secara akademis maupun praktis. a. Secara akademis Hasil penelitian ini akan dijadikan sebagai khazanah pengetahuan yang bersifat ilmiah, yang dapat dijadikan sebagai rujukan landasan teori dan mengawalai bagi penelitian selanjutnya dalam dunia akademik, masyarakat, pelaku dan pemerhati pemberdayaan masyarakat. b. Secara praktis Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah publikasi kepada masyarakat dan pemerintah akan pentingnya melestarikan nilai-nilai adat istiadat sebagai pendekatan dalam melalukan proses pemerdayaan masyarakat. F. Kajian Pustaka Peneliti mengambil beberapa penelitan terdahulu sebagai bahan-bahan analisa penelitian. Setelah peneliti melakukan berbagai telaah terhadap beberapa penelitian, terdapat beberapa keterkaitan dengan penelitian yang telah peneliti lakukan, antara lain sebagai berikut: 1. Penelitian yang pertama yang behasil peliti temukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Mery Elvina Andini (2011) yang berjudul "Implementasi Nilai-Nilai Adat istiadat Ngarot Kaitanya Dengan Pembentukan Jiwa "Nasionalisme". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan dalam menanggulangi permasalahan 10 ilmu
2. pelestarian nilai-nilai adat Ngarot kaitannya dengan pembentukan karakter jiwa Nasionalisme. Hasil dari penelitia ini adalah upaya yang dilakukan dalam menanggulangi permasalahan pelestarian nilai-nilai adat ngarot kaitannya dengan pembentukan karakter jiwa Nasionalisme diantaranya dengan membina secara musyawarah dan mengajarkan masyarakat untuk menjadi warga negara yang baik maka hsrus berusaha terlebih dahulu dengan mengajarkan ajaran yang dapat menumbuh kembangkan nilai-nilai kebangsaan. Sisi persamaan yang peneliti temukan pada penelitian yang dilakukan oleh saudari Mery Elvina Andini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneltian tersebut sama-sama bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya-upaya yang dilakukan masyarakat dalam menjaga atau melestarikan nilai-nilai adat istiadat. Sementara sisi perbedaan yang terlihat dari penelitian saudari Mery Elvina penelitian tersebut fokus terhadap proses pembentukan jiwa Nasionalisme melalui nila-nilai adat istiadat Ngarot. Sementara penelitian yang dilakukan oleh peneliti selain fokus pada upaya- upaya masyarakat dalam menjaga atau membangun system nilai-nilai adat istiadat juga terhadap implementasi pemberdayaan masyarakat adat melalui nila-nilai adat istiadat tersebut. Penelitian yang kedua yang behasil peneliti temukan adalah penelitian yang dilakukan oleh M. Mahdi (2014) yang berjudul "Peran Nilai Adat istiadat Dalam Modernisasi Di Kampung Ciptagelar Sukabumi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan nilai adat terhadap 11
perubahan modernisasi, dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: Nilai adat yang merupakan objek dari perubahan modernisasi ternyata mampu melakukan akulturasi secara positif karena nilai-nilai yang terdapat pada adat istiadat tersebut merupakan sebagai sesuatu yang selalu dinamis mengalami proses perubahan serta mampu melakukan berbagai penyesuaian dengan positif terhadap berbagai kondisi baik lokal maupun global. Nilai- nilai adat istiadat yang kini sudah menjadi dasar dalam kehidupan masyarakat adat di Kampung Ciptagelar terbukti mampu menjadi fasilitator dan atau katalisator terhadap proses dalam modernisasi yang saat ini masuk dan berkembang di tengah-tengah masyarakat menuju kepada kesejahteraan, sehingga masyarakat mampu terhindar dari beragam dampak negatif yang dibawa oleh modernisasi. Didalam penelitian yang dilakukan oleh saudara M. Mahdi, sisi persamaan yang peneliti temukan bahwa selain sebagai fasilitator dan katalisator, nilai- nilai adat istiadat tersebut juga merupakan akar dari sumber terciptanya kesejahteraan kehidupan masyarakat yang kemudian dijadikan sebagai tatanan dan tuntunan didalam kehidupan masyarakat adat. Sementara sisi perbedaan pada penelitian yang dilakukan oleh saudara M. Mahdi bahwa penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran nilai-nilai adat istiadat, sementara penelitian yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses masyarakat adat dalam membangun system nilai-nilai adat istiadat yang terdapat pada masyarakat adat Kampung Cireundeu. 12
3. Penelitian yang ketiga yang behasil peneliti temukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Reiza Permanda Gulfa (2017) yang berjudul "Kearifan Budaya Lokal Kampung Cireundeu Dan Konsep Swasembada Pangan", Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola konsumsi dan produksi pangan pada masyarakat Kampung Cireundeu serta melakukan upaya analisis mendalam terhadap adanya faktor-faktor yang mampu menguatkan atau faktor-faktor yang melemahkan yang terkait dengan swasembada pangan yang terdapat di Kampung Cireundeu tersebut. Hasil penelitian menunjukan bahwa kearifan budaya lokal Kampung Cireundeu memiliki kontribusi terhadap swasembada dan diversifikasi pangan yang baik dengan angka kecukupan bahkan surplus produksi pangan, industri rumahan serta kegiatan pariwisata. Dalam hal tata ruang Kampung Cireundeu terdapat penguatan secara internal, akan tetapi berpotensi adanya ancaman karena kurangnya dukungan dari kebijakan terhadap tata ruang secara regional. Dalam penelitian yang dilakukan oleh saudara Reiza Permanda Gulfa, sisi persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa pada dasarnya terciptanya kondisi ketahanan pangan atau swa smbada pangan yang terdapat pada masyarakat adat Kampung Cireundeu merupakan hasil dari sebuah proses panjang yang dihasilkan atau bersumber pada nilai-nilai adat istiadat setempat yang dalam implementasinya melalui nilai-nilai adat istiadat tersebut selain memampukan atau menjadikan masyarakat mandiri dalam hal ketahanan pangan juga melalui nilai-nilai adat istiadat tersebut 13
4. akan berdampak terhadap sumber perekonomian masyarakat adat. Sementara sisi perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh saudara Reiza Permanda Gulfa tersebut selain bertujuan untuk mengetahui pola konsumsi dan produksi pangan, penelitian tersebut juga bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menguatkan dan melemahkan ketahanan pangan atau swasembada pangan. Penelitian yang keempat yang behasil peneliti temukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Ani Yuningsih yang berjudul "Konsistensi Kearifan Lokal di Desa Wisata "Sunda Buhun" (Studi Interaksi Simbolik Tokoh Adat di Desa Wisata Cireundeu-Cimahi-Jawa Barat dalam Melestarikan, 2012). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola interaksi simbolik dalam membangun nilai-nilai adat istiadat dan kearifan lokal di Kampung Cireundeu. Hasil dari penelitian ini adalah pertama, Pola interaksi interaksi simbolik dalam membangun nilai budaya dan kearifan lokal di Kampung Cireundeu, dilakukan secara unik dengan menggunakan simbol-simbol yang khas dan asli berasal dari budaya Sunda Buhun. Sisi persamaan yang peneliti temukan pada penelitian yang dilakukan oleh saudari Ani Yuningsih yaitu penelitian tersebut memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana upaya masyarakat adat dalam membangun system nilai-nilai adat istiadat. Sisi perbedaan yang terlihat dalam penelitian yang dilakukan oleh saudari Ani Yuningsih yaitu lebih fokus pada upaya-upaya masyarakat dalam membangun system nilai-nilai adat istiadat melalui proses interaksi simbolik, sementara penelitian yang dilakukan oleh peneliti 14
terhadap upaya-upaya masyarakat dalam membangun system nilai-nilai adat istiadat selain upaya tersebut dilakukan melalui upaya simbolik juga dilakukan melalui proses transformasi prilaku komunikasi budaya lisan masyarakat Sunda. G. Kerangka Fikir ADAT ISTIADAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Papatah (Petuah) Teu nyawah asal boga pare, Teu boga pare asal boga beas, Teu boga beas asal bisa nyangu, Teu nyangu asal dahar, Teu dahar asal kuat. Someah (sikap dalam berbicara atau dalam berprilaku dengan ramah dan santun). Nilai-nilai adat istiadat Nilai-nilai adat istiadat 1. Ketahanan pangan 2. Ekonomi Sikap mental Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Menghubungkan antara nilai-nilai adat istiadat dengan pemberdayaan masyarakat merupakan suatu langkah bijak yang dapat kita lakukan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Pendekatan nilai-nilai adat istiadat pada dasarnya bukanlah suatu hal yang baru dalam konteks pemberdayaan masyarakat. Nilai- nilai adat istiadat yang terdapat didalam kehidupan masyarakat adat Kampung Cireundeu merupakan sumber dari terciptanya system kemandirian ketahanan pangan yang kemudian berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat adat, hal ini bisa kita pahami dari nilai-nilai adat istiadatnya. Dari nilai-nilai 15
tersebut dapat dipahami bahwa tuntunan inilah yang menjadi didalam diri individu sehingga tertanam dalam jiwa dan menjadi mindset warga adat untuk mampu hidup mandiri tidak memiliki ketergantungan terhadap satu jenis pangan. Masyarakat adat Kampung Cireundeu memiliki nilai-nilai adat istiadat yang hingga saat ini masih dipertahankan masyarakat yang berawal dari adanya persoalan sosial dan ekonomi, dengan tetap mempertahankan nilai-nilai adat istiadat dari para leluhurnya yang kemudian menjadi sebuah kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari yang ditanamkan sejak kecil oleh keluarga kepada anak- anaknya, kemudian menjadi kebutuhan yang mendasar didalam kehidupan masyarakat adat Kampung Cireundeu. System yang sangat sederhana yang dilakukan oleh masyarakat adat Kampung Cireundeu dalam membangun system nilai-nilai adat istiadat yaitu: Pertama, Didalam kehidupan masyarakat adat Kampung Cireundeu juga terdapat sebuah konsep yang dalam kehidupan masyarakat adat dikenal dengan istilah "Pamali", Pamali sebagai salah satu sistem pengetahuan masyarakat adat Sunda.8 Pamali masih dipertahankan dalam kebudayaan masyarakat adat Sunda. Konsep ini adalah sebuah larangan terhadap suatu hal yang tidak boleh dilakukan atau disebut juga dengan "Pantangan". Terhadap larangan tersebut setiap individu tidak perlu menanyakan alasan dari sebuah larangan yang disampaikan atau diajarkan oleh orang tua. Individu hanya diwajibkan mentaati dan menjalankan apa yang seharusnya menjadi arahan dari orang tua. Hal ini adalah system yang paling sederhana dan bersifat paling tradisional 8Ekadjati, Kebudayaan Sunda: Suatu Pendekatan Sejarah, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1995), h.8 16
dalam melanggengkan kebiasaan adat sehingga tetap bertahan sampai saat ini. Untuk menjaga nilai-nilai adat istiadat, di dalam aturan masyarakat adat Kampung Cireundeu "Pamali". Dipahami sebagai larangan misalnya masyarakat adat tidak boleh menggunakan alat komunikasi untuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau tidak pada tempatnnya, merusak alam dan tumbuhan, mencuri, memakan hak orang lain, memakan nasi. Didalam kehidupan masyarakat adat Kampung Cireundeu maka pamali ini menjadi suatu hal yang tidak bisa ditinggalkan oleh masyarakat adat Kampung Cirendeu. Maka bagi masyarakat adat Kampung Cirendeu suatu hal yang Pamali jika terdapat masyarakat adat Kampung Cirendeu yang mengkonsumsi makanan pokok selain rasi (beras singkong). Bagi masyarakat adat Kampung Cirendeu memakan rasi adalah suatu kebiasaan yang wajib diikuti. Hal demikian meskipun terlihat sangat sederhana, namun konsep pamali ini ternyata sangat memiliki dampak terhadap kehidupan masyarakata adat Kampung Cirendeu. Konsep Pamali ini ditanamkan dari generasi ke generasi oleh orang tua mereka kepada anaknya dari mereka masih kecil, sehingga apa yang disampaikan oleh orang tua akan sangat tertanam dalam pikiran setiap anak-anak di Kampung Cirendeu. Kedua, melalui nirukeun (peniruan). Peniruan merupakan sebuah proses yang fundamental dalam sosialisasi. Menirukan melibatkan pengamatan terhadap bagaimana cara orang lain bertingkahlaku atau melakukan sesuatu, kemudian dari proses pengamatan tersebut akan membentuk gambaran yang tepat dan mereproduksinya dalam bentuk tingkah laku yang serupa. Ketiga, melalui proses ngabiasakeun. Pebiasaan dilakukan melalui proses merubah pola pikir dan pola makan masyarakat adat. Secara historis pada awalnya 17
pada saat jaman penjajahan belanda, masyarakat di Kampung Cireundeu juga mengkonsumsi nasi sebagai bahan makanan pokok, tapi karena pada saat itu masyarakat ingin merdeka dari penjajahan, dan saat itu masyarakat akan diberikan beras jika mau membocorkan rahasia perlawanan yang akan dilakukan oleh masyarakat. Berangkat dari keinginan merdeka dari penjajah itulah kemudian masyarakat berinisiatif untuk tidak memiliki ketergantungan terhadap satu jenis makanan pokok yaitu beras, masyarakat berinisiatif untuk beralih dari makanan pokok beras kepada yang lain walaupun membutuhkan proses dan perjuangan karena untuk bisa merubah kebiasaan itu butuh proses, kebiasaan mengkonsumsi nasi beralih ke yang lain yaitu ke umbi-umbian dan akhirnya ditemukan makanan pokok yang sangat cocok untuk di konsumsi yaitu singkong. Seluruh rangakaian proses pemberdayaan yang ditemukan pada masyarakat adat Kampung Cireundeu menjadi gambaran bahwa nilai-nilai adat istiadat merupakan satu kesatuan yang tidak bisa di pisah-pisahkan dalam kehidupan masyarakat adat Kampung Cireundeu. Dalam kontek pemberdayaan masyarakat, nilai-nilai adat istiadat yang terdapat pada masyarakat adat Kampung Cireundeu memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat adat. Aadat istiadat tidak menjadi penghambat dalam praktik kehidupan masyarakat adat, keberadaan nilai-nilai adat istiadat justru sebagai sarana untuk saling melengkapi. Adat istiadat diibaratkan seperti gula dan manisnya, karena dalam kenyataannya adat istiadat di Kampung Cireundeu seiring sejalan dengan masyarakat adat itu sendiri. Disinilah titik pertemuan nilai-nilai adat istiadat yang sesuai dengan masyarakat adat Kampung 18
Cireundeu. Adat istiadat yang dijadikan tuntunan dalam berprilaku kehidupan masyarakat adat Kampung Cireundeu diantaranya yang pertama, adat istiadat papatah (petuah) yang dalam bahasa Sunda yaitu: Teu boga sawah, asal boga pare. Teu boga pare, asal boga beas. Teu boga beas, asal bisa nyangu. Teu nyangu, asal dahar. Teu dahar asal kuat. Artinya: Tidak memiliki sawah, asal memiliki padi. Tidak memiliki padi, asal memiliki beras. Tidak memiliki beras, asal bisa menanak nasi. Tidak menanak nasi, asal makan. Tidak makan, asal kuat.9 Adat istiadat papatah merupakan konsep dasar dari terciptanya kemandirian pangan pada masyarakat adat Kampung Cireundeu. Adat istiadat papatah mengandung nilai-nilai yang menekankan pada konsep ketahanan pangan yang dalam perkembanganya juga berdampak terhadap sumber perekonomian masyarakat adat Kampung Cireundeu. Kedua, adat istiadat someah, adat istiadat Someah adalah adat istiadat dalam berbicara atau dalam berprilaku yang ramah dan santun, baik budi bahasanya serta tingkah-lakunya merupakan cerminan orang Sunda.10 Adat istiadat someah mengandung nilai-nilai yang menekankan pada sikap atau akhlak yang kemudian diinternalisasikan sebagai tatanan dan tuntunan dalam berperilaku kehidupan masyarakat adat. Nilai-nilai adat istiadat tersebut diinternalisasikan baik oleh individu mauun oleh masyarakat sebagai tatanan dan tuntunan dalam berperilaku kehidupan masyarakat adat yang akan mempengaruhi terhadap prilaku atau mental masyarakat adat Kampung Cireundeu. 9Wawancara Pribadi dengan Abah Daroji, Cireundeu, 16 Juli, 2019 10Edi Suhardi Ekadjati, Kebudayaan Sunda, (Jakarta: Pustaka Jaya, 2016), h.10 19
BAB II LANDASAN TEORI A. Konsep Pemberdayaan Masyarakat 1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat agar mampu berpartisipasi aktif dalam segala aspek pembangunan atau suatu upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat atau upaya untuk memandirikan masyarakat melalui perwujudan potensi yang dimiliki untuk menentukan pilihan kegiatan yang paling sesuai bagi kemajuan diri mereka masing-masing, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri.11 Kemudian pada dasarnya Jim Ife Juga mengemukakan hal yang sama dalam mengartikan tentang konsep pemberdayaan masyarakat yaitu, sebuah proses yang dilakukan menuju suatu keadaan dari ketidakmampuan menjadi mampu dari ketidakberdayaan menjadi berdaya.12 Menurut Adisasmita Raharjo mendefinisikan bahwa, Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya masyarakat yang lebih efektif dan efesien, seperti: 1) Aspek input, seperti Sumberdaya manusia, dana, peralatan atau sarana, data, rencana, teknologi 2) Aspek proses, seperti pelaksanaan, monitoring dan pengawasan 11Sumodiningrat, Membangun Perekonomian Rakyat, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h.2 12Jim Ife, Comunity Development, Creating Community Alternatives Vision, Analisis and Practice, (Melbourme: Addison Wesley Longman, 2015), h.130 20
3) Aspek out put, seperti pencapaian sasaran, efektivitas dan efisiensi 4) Aspek out come, aspek ini bisa jangka pendek, menegah, atau jangka panjang, seperti kehidupan yang sejahtera atau mandiri.13 Definisi tersebut dapat diartikan bahwa konsep pemberdayaan (empowerment) sebagai upaya memberikan otonomi, wewenang, dan kepercayaan kepada setiap individu dalam suatu organisasi, serta mendorong masyarakat untuk kreatif agar dapat menyelesaikan pekerjaanya sebaik mungkin. Dari definisi tersebut juga dapat dipahami bahwa pemberdayaan artinya memberikan sumberdaya, kesempatan, pengetahuan dan ketrampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam mempengaruhi kehidupan dari masyarakatnya. Dari beberapa definisi tersebut bisa disimpulkan bahwa Pemberdayaan merupakan sebuah proses yang dilakukan manusia menuju suatu keadaan dari ketidakmampuan menjadi mampu dari ketidakberdayaan menjadi berdaya, dari ketertindasan menjadi merdeka serta segala bentuk yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan keadilan sosial. Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Lebih lanjut Kartasasmita mengemukakan bahwa upaya memberdayakan rakyat harus dilakukan melalui tiga cara yakni:14 1) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Kondisi ini berdasarkan asumsi bahwa setiap individu 13Adi sasmita Raharjo, Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan, (Yogyakarta: Graha ilmu, 2006), h.35 14Ginanjar Kartasasmita, Pemberdayaan Masyarakat Suatu Tinjauan Administrasi, (Bandung: PT. Pustaka Cidesindo, 1995), h.95 21
dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Hakikat dari kemandirian dan keberdayaan masyarakat adalah keyakinan dan potensi kemandirian tiap individu perlu untuk diberdayakan. Proses pemberdayaan masyarakat berakar kuat pada proses kemandirian tiap individu, yang kemungkinan meluas ke keluarga, serta kelompok masyarakat baik di tingkat lokal maupun nasional. 2) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan prasarana dan sasaran yang baik fisik (irigasi, jalan, dan listrik). Maupun sosial (sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan) yang dapat diakses oleh masyarakat lapisan paling bawah. Terbentuknya akses pada berbagai peluang akan membuat rakyat makin berdaya, seperti tersedianya lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat ini yang penting antara lain adalah peningkatan mutu dan perbaikan sarana pendidikan dan kesehatan, serta akses pada sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. 3) Memberdayakan masyarakat dalam arti melindungi dan membela kepentingan masyarakat yang lemah. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah atau mungkin terpinggirkan dalam menghadapi yang kuat oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi dan membela harus dilihat sebagai 22
upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yang lemah. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Secara lebih luas, pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengajak masyarakat untuk belajar dan berbuat bersama mencermati persoalan-persoalan kehidupan dan penghidupannya dalam rangka proses pencerdasan masyarakat serta menumbuh kembangkan kemampuan masyarakat untuk memahami dan memecahkan berbagai persoalan kehidupannya secara kreatif. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya mengembangkan potensi ekonomi masyarakat, tetapi juga harkat dan martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya, terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat. Pemberdayaan sebagai konsep sosial budaya yang implementatif dalam pembangunan yang berpusat pada masyarakat, tidak saja menumbuhkan dan mengembangkan nilai tambah ekonomi tetapi juga nilai tambah sosial dan budaya. Jika dilihat dari proses operasi onalisasinya, maka ide pemberdayaan memiliki dua kecenderungan, antara lain: pertama, kecenderungan primer, yaitu kecenderungan proses yang memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan (power) kepada masyarakat atau individu menjadi 23
24 lebih berdaya.15 Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upaya membangun asset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi; dan kedua, kecenderungan sekunder, yaitu kecenderungan yang menekankan pada proses memberikan stimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.16 Konsep pemberdayaan masyarakat muncul karena adanya kegagalan sekaligus harapan. Kegagalan yang dimaksud adalah gagalnya model-model pembangunan ekonomi dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan lingkungan yang berkelanjutan. Sedangkan harapan, muncul karena adanya alternatif pembangunan yang memasukkan nilai-nilai demokrasi , persamaan gender, dan pertumbuhan ekonomi yang memadai. Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi yaitu: pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasikan, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih 15Agusta, Metode Evaluasi Program Pemberdayaan, (Bandung: Humaniora Utama Press, 2002), h.11 16Pranarka dan Vidhy andika, Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi, (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 1996), h.19
25 positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses kedalam berbagai peluang (opportunities) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang sangat substansial adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber- sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Masukan berupa pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, maupun sosial seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di pedesaan, dimana terkonsentrasi pada penduduk yang keberdayaannya amat kurang. Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasiannya ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya, peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pemantapan,
pembudayaan, pengamalan demokrasi. Friedman menyatakan "The empowerment approach, which is fundamental to an alternative development, places the emphasis an autonomy in the decision marking of territorially organized communities, lokal self-reliance (but not autarchy), direct (participatory) democracy, and experiential sosial learning".17 Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurang-berdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (charity). Pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain). Dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan. 2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat Tujuan akhir dari proses pemberdayaan masyarakat adalah untuk 17Friedman, Empowerment: The Politics of Alternative Development, (USA: Blackwell Publishers, 1992), h.29 26
memandirikan warga masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidup keluarga dan mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki masyarakat.18 Masyarakat yang mandiri akan mampu memenuhi kebutuhan sendiri tanpa menunggu bantuan dari pemerintah. Mereka akan berpikir kreatif dan melakukan apa saja yang dapat bermanfaat bagi mereka dan lingkungan. Dengan memberikan motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan upaya untuk mengembangkannya. Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Lebih lanjut perlu ditelusuri apa yang sesungguhnya dimaknai sebagai suatu masyarakat yang mandiri. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya dan kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, dengan pengerahan sumberdaya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut, dengan demikian untuk menuju mandiri perlu dukungan kemampuan berupa sumberdaya manusia yang utuh dengan kondisi kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif, dan sumberdaya lainnya yang bersifat fisik-material. Pemberdayan masyarakat hendaklah mengarah pada pada pembentukan 18Ibid. Agusta, h.20 27
kognitif masyarakat yang lebih baik. Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seorang atau masyarakat dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi konatif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk yang diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pembangunan dan pemberdayaan. Kondisi afektif adalah merupakan sense yang dimiliki oleh masyarakat yang diharapkan dapatdiintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan ketrampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya pendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan. Terjadinya keberdayaan pada empat aspek tersebut (kognitif, konatif, afektif dan psikomotorik) akan dapat memberikan kontribusi pada terciptanya kemandirian masyarakat yang dicita-citakan, karena dengan demikian dalam masyarakat akan terjadi kecukupan wawasan yang dilengkapi dengan kecakapan ketrampilan yang memadai, diperkuat oleh rasa memerlukan pembangunan dan perilaku sadar akan kebutuhannya tersebut, untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses. Melalui proses belajar maka masyarakat secara bertahap akan memperoleh kemampuan atau daya dari waktu ke waktu. Dengan demikian akan terakumulasi kemampuan yang memadai untuk mengantarkan kemandirian mereka, apa yang diharapkan dari pemberdayaan yang merupakan visualisasi dari pembangunan sosial ini diharapkan dapat mewujudkan komunitas yang baik dan masyarakat yang ideal. 28
29 Pemberdayaan juga mengandung arti melindungi.19 Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, maka yang kuat harus melindungi yang lemah. Dimana masyarakat yang baru mentas dari keterpurukan pasif, belum mandiri, akan merasa kendor semangatnya apabila terdapat pesaing yang sudah mapan. Dengan demikian dalam proses pemberdayaan dalam kegiatan usaha pesaing harusdijadikan sebagai mitra usaha saling tolong menolong, dan saling memberikan motivasi. Pemberdayaan merupakan implikasi dari strategi pembangunan yang berbasis pada masyarakat (people centered development). Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (charity). Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati, harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain). Dengan demikian, tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri kearah kehidupan yang lebih baik secara sinambung. Tujuan pemberdayaan meliputi beragam upaya perbaikan diantaranya perbaikan pendidikan (better education), perbaikan aksesibilitas (better accesibility), perbaikan tindakan (better action), perbaikan kelembagaan (better institution), perbaikan usaha (better business), perbaikan pendapatan (better income), perbaikan lingkungan (better environment), perbaikan kehidupan (better living), dan perbaikan masyarakat (better community).20 Selanjutnya dijelaskan lebih rinci yaitu pertama perbaikan pendidikan 19Harmet, Strategi Pemberdayaan Masyarakat Humaniora Utama, (Bandung: Pers, 2001), h.30 20Ibid. Gnanjar Kartasasmita, h.30
30 (better education) dalam arti bahwa pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik. Kedua perbaikan pendidikan yang dilakukan melalui pemberdayaan, tidak terbatas pada: perbaiakan materi, perbaikan metoda, perbaikan yang menyangkut tempat dan waktu, serta hubungan fasilitator dan penerima manfaat, tetapi yang lebih penting adalah perbaikan pendidikan yang mampu menumbuhkan semangat belajar seumur hidup. Ketiga aksesibilitas (better accesibility), dengan tumbuh dan berkembangya semangat belajar seumur hidup, diharapkan akan memperbaiki aksesibilitasnya, utamanya tentang aksesibilitas dengan sumber informasi/inovasi, sumber pembiayaan, penyediaan produk dan peralatan, serta lembaga pemasaran. Keempat tindakan (better action), dengan berbekal perbaikan pendidikan dan perbaikan aksesibilitas dengan beragam sumberdaya yang lebih baik, diharapkan akan terjadi tindakan-tindakan yang semakin lebih baik. Kelima perbaikan kelembagaan (better institution), dengan perbaikan kegiatan atau tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha. Keenam perbaikan usaha (better business), perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibilitas, kegiatan dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan. Ketujuh perbaikan pendapatan (better income), dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat. Kedelapan perbaikan lingkungan (better environment), perbaikan pendapatan diharapkan
dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas. Dan yang kesembilan perbaikan kehidupan (better living), tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat. Perbaikan masyarakat (better community), keadaan kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula. Tujuan akhir dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan harkat dan martabat hidup manusia, dengan kata lain secara sederhana untuk meningkatkan kualitas hidup. Perbaikan kualitas hidup tersebut bukan semata menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga fisik, mental, politik, keamanan dan sosial budaya. Menurut Soerjono Soekanto, tujuan utama pemberdayaaan adalah memperkuat kekuasaaan masyarakat khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya presepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil). Ada beberapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya meliputi: a. Kelompok lemah secara stuktural, naik lemah secara kelas, gender, maupun etnis. b. Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak, dan remaja penyandang cacat, gay dan lesbian, masyarakat terasi ng. 31
c. Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi atau keluarga.21 Menurut Agus Syafi'i, tujuan pemberdayaan masyarakat adalah mendirikan masyarakat atau membangun kemampuan untuk memajukan diri kearah kehidupan yang lebih baik secara seimbang. Karena pemberdayaan masyarakat adalah upaya memperkuat horizon pilihan bagi masyarakat. Ini berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya.22 Payne mengemukakan bahwa suatu proses pemberdayaan (empowerment), pada intinya bertujuan: membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menemukan tindakan yang akan ia lakukan yang berkaitan dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan peribadi dan sosial dalam melakuakan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui trasfer daya dari lingkungannya. Hakekat dari pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kemampuan, mendorong kemauan, kekuasaan dan keberanian, serta memberikan kesempatan masyarakat untuk mandiri demi terwujudnya perbaikan kesejahteraan ekonomi, sosial, fisik dan mental secara berkelanjutan. Mandiri bukan berarti menolak bantuan pihak luar, tetapi kemandirian merupakan kemampuan dan keberanian untuk mengambil keputusan yang terbaik berdasarkan pertimbangan- pertimbangan. Sebagai upaya mewujudkan perbaikan kesejahteraan masyarakat, banyak upaya yang dapat dilakukan. Tetapi untuk mewujudkan ide menjadi aksi 21Soerjono Soekanto, Sosial Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawalipress, 1987), h.75 22Agus Ahmad Syafi'i, Apa dan Bagaimana Bank Islam, (Yogyakarta: PT Varesta Grafika, 1992), h.39 32
mutlak diperlukan adanya legitimasi, baik dari jajaran birokrasi maupun tokoh- tokoh masyarakat. Ide aksi tersebut dapat dilakukan dengan mengembangkan berbagai model pemberdayaan yang mengikutsertakan masyarakat sebagai subyek dan pelaku dari suatu pembangunan masyarakat yang dapat menopang kehidupan masyarakat itu sendiri. Model pemberdayaan masyarakat yang diciptakan melalui ide aksi sosial memerlukan suatu motivasi dan kemandirian serta berbagai sumberdaya, baik sumberdaya manusia, sumberdaya alam dan sumber dana serta regulasi yang efektif dan efisien serta berpihak pada kepentingan masyarakat pada umumnya. Akan tetapi dalam kehidupan masyarakat sering dijumpai ketidakkonsistenan dan ketidakpastian kebijakan yang lain (inconsistency and uncertainty policy), baik karena perubahan-perubahan dalam struktur pemerintahan, tekanan ekonomi, maupun perubahan kondisi sosial-politik. Tetapi juga diperlukan advokasi hukum dan kebijakan, bahkan pendidikan politik yang santun dan berwibawa untuk penguatan daya tawar politik yang rasi onal dari masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan memberikan kekuasaan dan kewenangan kepada masyarakat untuk lebih baik menentukan hidup dan kehidupannya berdasarkan potensi yang mereka miliki serta sumber beri spasi antar kata supaya konsistendaya alam yang ada diberi spasi antar kata karena menunjukkan tempat sekitar mereka. Pada aspek penyuluhan, pemberdayaan masyarakat ditekankan pada penyebaran inovasi teknologi baru yang dapat meningkatkan pengetahuan. Untuk mendapatkan legitimasi penyebaran inovasi teknologi oleh masyarakat, seorang penyuluh perlu mengetahui bahkan dapat mendemonstrasi 33 lebih
kan inovasi teknologi tersebut, baik melalui demonstrasi proses, aksi maupun demonstrasi hasilnya. Untuk mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat perlu ditempuh dengan: 1) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang 2) Upaya membangun sumberdaya/potensi yang ada, dengan mendorong, memberikan motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya 3) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat. Oleh karena itu perlu strategi agar masyarakat lapisan bawah lebih berdaya, sehingga tidak hanya ekonomi nasional. Berdasarkan penjelasan berbagai konsep di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk membantu individu menolong diri mereka sendiri, agar mereka mampu mandiri dan belajar memimpin diri sendiri berdasarkan potensi sumberdaya manusia dan potensi sumberdaya alam yang tujuannya untuk mencapai kehidupan masyarakat yang lebih baik dan berkualitas. Tujuan pemberdayaan meliputi beragam upaya perbaikan diantaranya perbaikan pendidikan (better education), perbaikan aksesibilitas accesibility), perbaikan tindakan (better action), perbaikan kelembagaan (better institution). Selanjutnya dijelaskan lebih rinci yaitu pertama perbaikan pendidikan (better education) dalam arti bahwa pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik. Kedua perbaikan pendidikan yang dilakukan melalui pemberdayaan, tidak terbatas pada: perbaiakan materi, perbaikan. Ketiga 34 (better
aksesibilitas (better accesibility), dengan tumbuh dan berkembangnya semangat belajar seumur hidup, diharapkan akan memperbaiki aksesibilitasnya, utamanya tentang aksesibilitas dengan sumber informasi/inovasi, sumber pembiayaan, penyediaan produk dan peralatan, serta lembaga pemasaran. Keempat tindakan (better action), dengan berbekal perbaikan pendidikan dan perbaikan aksesibilitas dengan beragam sumberdaya yang lebih baik, diharapkan akan terjadi tindakan- tindakan yang semakin lebih baik. Atau tindakn yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk Kelima perbaikan kelembagaan (better institution), dengan perbaikan pengembangan jejaring kemitraan-usaha.23 Keenam perbaikan usaha (better business), perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibilitas, kegiatan dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan. Ketujuh perbaikan pendapatan (better income), dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat. Kedelapan perbaikan lingkungan (better environment), perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas. Dan yang kesembilan perbaikan kehidupan (better living), tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat. Tujuan akhir dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan harkat dan martabat hidup manusia, dengan kata lain secara sederhana untuk meningkatkan kualitas 23Ambar Teguh Sulistiani, Kemitraan dan model-model Pemberdayaan, (Yogyakarta: Gava Media, 2004), h.9 35
36 hidup. Perbaikan kualitas hidup tersebut bukan semata menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga fisik, mental, politik, keamanan dan sosial budaya.24 Masyarakat yang mandiri akan mampu memenuhi kebutuhan sendiri tanpa menunggu bantuan dari pemerintah. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya dan kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, dengan pengerahan sumberdaya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut, dengan demikian untuk menuju mandiri perlu dukungan kemampuan. Dimana masyarakat yang baru mentas dari keterpurukan pasif, belum mandiri, akan merasa kendor semangatnya apabila terdapat pesaing yang sudah mapan. Dengan demikian dalam proses pemberdayaan dalam kegiatan usaha pesaing harus dijadikan sebagai mitra usaha saling tolong menolong, dan saling memberikan motivasi. Selanjutnya dijelaskan lebih rinci yaitu pertama perbaikan pendidikan (better education) dalam arti bahwa pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik. Kedua aksesibilitas (better accesibility), dengan tumbuh dan berkembangnya semangat belajar seumur hidup, diharapkan akan memperbaiki aksesibilitasnya, utamanya tentang aksesibilitas dengan sumber informasi atau inovasi, sumber pembiayaan, penyediaan produk dan peralatan, serta lembaga pemasaran. Ketiga tindakan (better action), dengan berbekal perbaikan pendidikan dan 24Chabib, Pengelolaan Keuangan Desa, (Bandumg: Fokus Media, 2014), h.18
37 perbaikan aksesibilitas dengan beragam sumberdaya yang lebih baik, diharapkan akan terjadi tindakan-tindakan yang semakin lebih baik. Keempat perbaikan kelembagaan (better institution), dengan perbaikan kegiatan atau tindakn yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha. Kelima perbaikan usaha (better business), perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibilitas, kegiatan dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan. Keenam perbaikan pendapatan (better income), dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat. Ketujuh perbaikan lingkungan (better environment), perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas. Kedelapan perbaikan kehidupan (better living), tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat. Urgensi pemberdayaan menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto dalam pembangunan paling tidak dapat dilihat dari tiga segi sebagai berikut: Pemberdayaan dipandang sebagai jawaban atas pengalaman pelaksanaan pembangunan yang didasari kebijakan terpusat mulai era tujuh puluh sampai denga enampuluh-an. Meskipun banyak pihak menyatakan bahwa pendekatan terpusat cocok pada masa itu dengan beberapa alasan antara lain belum meluasnya kesadaran pembangunan, masih sedikitnya pelaksana pembangunan, tingginya ketergantungan kepada luar negeri dan dominasi pemikiran para tehnokrat namun
38 sebagian masyarakat menyatakan. Pemberdayaan dianggap sebagai jawaban atas tantangan konsep pertumbuhan yang mendominasi pemikiran para pengambil kebijakan publik yang ternyata cenderung melupakan kebutuhan rakyat pada level akar rumput. Dalam konsep distribusi pembangunan pemanfaat pembangunan adalah rakyat pada level akar rumput, para pengambil kebijakan publik percaya bahwa konsep distribusi pembangunan dapat beriringan dengan konsep pertumbuhan pembangunan apabila konsep distribusi pembangunan beriringan dengan konsep pemberdayaan. Jika pada masa lalu aset pembangunan hanya dimiliki oleh pelaku usaha skala besar dalam distribusi pembangunan aset pembangunan akan semakin dimanfaatkan oleh rakyat pada level yang paling bawah, akhirnya pemberdayaan ditantang untuk dapat menjamin distribusi aset pembangunan secara merata Sebagaimana disampaikan oleh para pemikir pembangunan ternyata pembangunan di negara berkembang banyak diwarnai fenomena kemiskinan, penganguran dan kesenjangan, sehingga konsep pertumbuhan kurang sesuai. Apapun kebijakan pemerintah guna meningkatkan taraf hidup mereka, seringkali menuai kritikan ataupun kontroversi dari berbagai pihak. Banyak kalangan yang menyatakan bahwa masyarakat pedesaan khususnya para petani adalah wongcilik, yang siklus kehidupannya cenderung tertindas dan terkadang menjadi tumbal, atas kebijakan perekonomian pemerintah. Sebagai contoh sederhana bisa dilihat ketika pemerintah menetapkan kebijakan penentuan harga dasar gabah, pengurangan subsidi pupuk, mahalnya harga bahan bakar, atau kebijakan import, yang dirasa tidak berpihak pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat petani
39 di pedesaan. Di sisi lain ekses pembangunan nasional juga telah mampu menciptakan kesenjangan antara daerah pedesaan dan wilayah perkotaan, telah banyak peneliti ataupun para ahli yang dapat membuktikan bahwa pembangunan semakin memperbesar jurang pemisah antara desa dan kota. Kebijakan pemerintah pusat yang mengkonsentrasi kan pembangunan ekonomi pada sektor industri, membutuhkan investasi yang mahal guna mengejar pertumbuhan. Akibatnya sektor lain seperti sektor pertanian terabaikan, sehingga pembangunan seolah-olah hanya terpusat di wilayah perkotaan saja. Hal ini juga sesuai dengan hipotesa Kuznets, bahwa pada tahap pertumbuhan awal, maka pertumbuhan senantiasa diikuti dengan pemerataan yang buruk, namun setelah masuk pada tahap pertumbuhan lanjut maka pemerataan akan semakin membaik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan tersebut antara lain karena aperbedaan pendidikan, ketersediaan lapangan pekerjaan, infrastruktur investasi, dan kebijakan.25 Telah banyak para ahli pembangunan masyarakat pedesaan yang mengangkat masalah tersebut kepermukaan, namun yang terjadi petani miskin tetap saja miskin, sebab persoalan yang berkaitan dengan produksi seperti kapasitas sumberdaya manusia, modal, dan kebijakan, dari tahun ke tahun tetap sama sekali pun bentuknya berbeda. Banyak proyek ataupun program pemerintah yang sudah dilakukan untuk mendorong pembangunan perekonomian masyarakat pedesaan, dan proyek ataupun program tersebut dilakukan masing-masing 25Sulistiyani dan Tadoro, Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan, (Yogyakarta: Gava Media, 2004), h.16
departemen atau antar departemen, namun umumnya berbagai proyek yang digulirkan masih pada pemberian bantuan fisik kepada masyarakat, baik berupa sarana irigasi, bantuan saprotan, mesin pompa, pembangunan sarana air bersih, dan sebagainya. Belajar dari berbagai kegagalan, maka untuk selanjutnya proyek- proyek mulai dilengkapi dengan aspek lain, seperti; pelatihan untuk keterampilan, pembentukan kelembagaan di tingkat masyarakat, keberadaan petugas lapangan, dan pelibatan Lembaga Swadaya Masyarakat, dengan kata lain dikelola melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat, sehingga jika dibandingkan dengan proyek generasi sebelumnya, maka hasil proyek tersebut bisa bertahan lebih lama untuk dimanfaatkan oleh masyarakat bahkan berkembang memberikan dampak positif. 3. Prinsip-Prinsip dan Ruang Lingkup Pemberdayaan Masyarakat Menurut Najiati ada empat yang sering digunakan untuk suksesnya program pemberdayaan, yaitu kesetaraan, partisipasi, keswadayaan atau kemandirian, dan berkelanjutan. Meskipun konsep ini lebih didekatkan dalam bidang pertanian, namun konsep Najiati, ini merupakan salah satu contoh menguraikan tentang pemberdayaan di bidang pertanian. Hal tersebut termasuk konsep pemberdayaan masyarakat yang dimaksudkan dalam modul ini. Berikut uraian prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat dimaksud, yaitu:26 1) Kesetaraan Pada dasarnya ini lebih mengutamakan tentang apa yang seharusnya 26Najiati, Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut, (Bogor: Wetlands, 2005), h.54 40
dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat. Kesetaraan atau kesejajaran merupakan yang mendudukkan masyarakat atau memposisikan seseorang diantara kelompok masyarakat dengan lembaga yang melakukan program- program pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Dinamika yang dibangun adalah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Masing-masing saling mengakui kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadi proses saling belajar. 2) Partisipasi Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun, untuk sampai pada tingkat tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat. 3) Keswadayaan atau kemandirian Kesewadayaan adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan (the have not), melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit (the have little). Mereka memiliki kemampuan untuk menabung, pengetahuan yang mendalam tentang kendala- kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan, serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi. Semua itu harus digali dan dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan. 41
42 Bantuan dari orang lain yang bersifat materiil harus dipandang sebagai penunjang, sehingga pemberian bantuan tidak justru melemahkan tingkat keswadayaannya. 4) Berkelanjutan Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Tapi secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri. Dari beberapa pendapat tentang pemberdayaan tersebut, Islam juga memandang masyarakat sebagai sebuah system yang individunya saling membutuhkan dan saling mendukung. Antar individu masyarakat mempunyai hubungan yang idealnya saling menguntungkan. Kesenjangan dalam hal pendapatan ekonomi merupakan sebuah potensi yang dapat dimanfaatkan guna memupuk kerukunan dan silaturahim antar sesama. Islam mendorong pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dengan berpegang pada tiga utama; ketiga itu adalah ukhuwwah, ta'awun, dan persamaan derajat, tersebut akan dijelaskan di bawah ini. Pertama, ukhuwwah. Ukhuwwah dalam bahasa arab berarti persaudaraan. ini menegaskan bahwa tiap-tiap muslim saling bersaudara, walaupun tidak ada pertalian darah antara mereka. Dalam konteks pemberdayaan, ukhuwwah merupakan motif yang mendasari seluruh upaya pemberdayaan masyarakat. Rasulullah memiliki visi masyarakat muslim yang saling menolong dan saling menanggung kesulitan secara bersama. Islam mendorong pemeluknya untuk meringankan beban saudaranya yang dilanda kesulitan melalui sabda Rasulullah SAW. "Barang siapa yang melapangkan kesusahan dunia dari seorang mukmin,
43 maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat." Islam merupakan agama yang menanamkan kepedulian dalam diri pemeluknya. Kedua, ta'awun. ta'awun atau tolong-menolong ini merupakan yang utama dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Karena sesungguhnya program pemberdayaan itu adalah sebuah upaya menolong individu dan masyarakat yang membutuhkan bantuan dan bimbingan. Upaya pemberdayaan harus dimulai dari rasa kepedulian dan niat menolong individu dan masyarakat yang membutuhkan. Hal ini berasal dari rasa persaudaraan yang tumbuh dari ikatan ukhuwwah. Ta'awun atau tolong-menolong ini juga dapat diartikan sebagai sebuah sinergi antara berbagai pihak yang berkepentingan demi terwujudnya pemberdayaan yang optimal. Pemberdayaan masyarakat adalah proses kolaboratif, maka hendaknya seluruh pihak saling membantu demi terwujudnya tujuan bersama. Pemberdayaan bukanlah tanggung jawab pihak tertentu saja, melainkan tanggung jawab seluruh pihak terkait. Pemerintah tidak akan mampu menyelesaikan masalah sendiri tanpa bersinergi dengan pihak lain. Dengan ta'awun, pemerintah, lembaga zakat, para ulama, organisasi Islam dan berbagai LSM dapat bahu-membahu memadukan kekuatan finansial, manajemen, sumberdaya manusia, metodologi, dan penentuan kebijakan sehingga tercipta sinergi yang efektif dalam melaksanakan pemberdayaan dan mengentaskan kemiskinan. Ketiga, persamaan derajat antar umat manusia. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, bagi semua pihak untuk terus bersama memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Karena dalam setiap komunitas pasti ada potensi yang bisa diberdayakan. pemberdayaan mencakup
minat dan kebutuhan, organisasi masyarakat bawah, keragaman budaya, perubahan budaya, kerjasama dan partisipasi, demokrasi dalam penerapan ilmu, belajar sambil bekerja, penggunaan metoda yang sesuai, kepemimpinan, spesialis yang terlatih, dan segenap keluarga, serta kepuasan.27 Minat dan Kebutuhan, artinya pemberdayaan akan efektif jika selalu mengacu kepada minat dan kebutuhan masyarakat. Mengenai hal ini, harus dikaji secara mendalam apa yang benar-benar menjdai minat dan kebutuhan yang dapat menyenangkan setiap individu maupun segenap masyarakatnya, kebutuhan apa saja yang dapat dipenuhi sesuai dengan tersedianya sumberdaya, serta minat dan kebutuhan mana yang perlu mendapat prioritas untuk dipenuhi terlebih dahulu. Organisasi masyarakat bawah, artinya pemberdayaan akan efektif jika mampu melibatkan atau menyentuh organisasi masyarakat bawah, sejak dari setiap keluarga atau kekerabatan. Keragaman budaya, artinya pemberdayaan harus memperhatikan adanya keragaman budaya. Perencanaan pemberdayaan harus selalu disesuaikan dengan budaya lokal yang beragam. Di lain pihak, perencanaan pemberdaaan yang seragam untuk stiap wilayah seringkali akan mnemui hambatan yang bersumber pada keragaman budayanya. Perubahan budaya, artinya setiap kegiatan pemberdayaan akan mengakibatkan perubahan budaya. Kegiatan pemberdayaan harus dilaksanakan dengan bijak dan hati-hati agar perubahan yang terjadi tidak menimbulkan kejutan-kejutan budaya. Karena itu, setiap penyuluh perlu untuk terlebih dulu memperlihatkan nilai-nilai budaya lokal seperti tabu, kebiasaan-kebiasaan. Kerjasama dan partisipasi, artinya pemberdayaan hanya 27Suhendra, Peran Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat, (Bandung: alfabeta, 2006), h.23 44
akan efektif jika mampu menggerakan partisipasi masyarakat untuk selalu bekerjasama dalam melaksanakan program-program pemberdayaan yang telah dirancang. Demokrasi dalam penerapan ilmu, artinya dalam pemberdayaan harus selalu memberikan kesempatan kepada masyarakatnya untuk menawar setiap ilmu alternatif yang ingin ditetapkan. Yang dimaksud demokrasi disini, bukan terbatas pada tawar-menawar tentang ilmu alternatif saja, tetapi juga dalam pengunaan metoda pemberdayaan, serta proses pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh masyarakat sasarannya. Belajar sambil bekerja, artinya pemberdayaan tidak hanya sekedar menyampaikan informasi atau konsep-konsep teoritis, tetapi harus memberikan kesempatan kepada masyarakat sasaran untuk mencoba atau memperoleh pengalaman melalui pelaksanaan kegiatan secara nyata. Penggunaan metoda yang sesuai, artinya pemberdayaan harus dilakukan dengan menerapkan metoda yang selalu disesuaikan dengan kondisi sasarannya. Dengan kata lain, tidak satupun metoda yang dapat diterapkan di semua kondisi sasaran dengan efektif dan efisien. Kepemimpinan, artinya penyuluh harus mampu mengembangkan kepemimpinan. Penyuluh sebaiknya mampu menumbuhkan pemimpin-pemimpin lokal atau memanfaaatkan pemimpin lokal yang telah ada untuk membantu kegiatan pemberdayaannya. Spesialis yang terlatih, artinya penyuluh harus benar-benar pribadi yang telah memperoleh latihan khusus tentang segala sesuatu yang sesuai dengan fungsinya sebagai penyuluh. Segenap keluarga, artinya keluarga sebagai satu kesatuan dari unit sosial. Dalam hal ini, terkandung pengertian-pengertian bahwa pemberdayaan 45
46 harus dapat mempengaruhi segenap anggota keluarga karena setiap anggota keluarga memiliki peran dalam setiap pengambilan keputusan. Pemberdayaan harus mampu mengembangkan pemahaman bersama dan mengajarkan pengelolaan keuangan keluarga serta mendorong keseimbangan antara kebutuhan keluarga dan kebutuhan usaha. Pemberdayaan harus mampu mendidik anggota keluarga yang masih muda dan mengembangkan kegiatan-kegiatan keluarga, memperkokoh kesatuan keluarga, baik yang menyangkut masalah sosial, ekonomi, maupun budaya serta mengembangkan pelayanan keluarga terhadap masyarakatnya. Kepuasan, artinya pemberdayaan harus mampu mewujudkan tercapainya kepuasan. Adanya kepuasan, akan sangat menentukan keikutsertaan sasaran pada program-program pemberdayaan selanjutnya. Selain beberapa tersebut, ada beberapa yang juga telah dikembangkan oleh Rappapor bahwa: Dalam implementasi pemberdayaan masyarakat, maka beberapa berikut seharusnya yang menjadi landasan yang bersumber dari nilai-nilai pemberdayaan yaitu: 1. Pemberdayaan harus menjadi komponen permanen dalam setiap proses pemecahan masalah, terlepas dari pendekatan teoretis yang membentuk proses ini. Sebagai meta-praktik, ia dapat dan harus diintegrasi kan ke dalam setiap jenis pemikiran profesional, terlepas dari jenis program atau metode yang diterapkan. 2. Memberi bantuan. Mereka yang menerima bantuan harus bisa memberikan bantuan juga. Karenanya, seperti yang telah disebutkan, kelompok swadaya dianggap sebagai promotor pemberdayaan yang khas. Partisipasi aktif dalam
47 program adalah sebuah pemberdayaan, dan untuk mencapai ini ada baiknya menyebabkan under-manning sengaja kerangka sosial. Ini berarti pelaksanaan program tanpa penggajian yang memadai dari berbagai fungsi, situasi yang memobilisasi peserta program untuk menjalankan fungsi-fungsi ini. Kerangka kerja yang beroperasi dengan cara ini mendorong pemberdayaan secara efisien, karena penting bagi orang-orang untuk membantu tidak hanya sebagai konsumen tetapi sebagai orang yang peduli terhadap operasi organisasi. Mereka secara alami masuk ke dalam posisi yang berharga, dan secara bersamaan menerima dukungan profesional dan sosial dengan masalah mereka saat mereka menjalankan peran berharga mereka sebagai pembantu. Pengerjaan fungsi penting dalam program oleh mereka yang menggunakannya menekankan wajar, yang diterima dalam kerja komunitas dan penting untuk proses pemberdayaan: profesional harus melihat perannya sebagai sementara. Saat ia mendorong pemberdayaan, ia juga berupaya mengurangi kehadiran profesionalnya. Dia melatih para pemimpin fungsionaris lokal untuk mengambil posisi mereka secepat mungkin, sehingga mereka dapat mengambil tanggung jawab dan tidak terlalu membutuhkan bantuan dari luar individu yang mengatur. Inilah kekhasan integrasi perubahan personal sebagai bagian dari pengorganisasian untuk keadilan sosial. 3. Kolektif adalah sentral dari proses pemberdayaan. Bahkan jika tujuannya adalah individu, artinya kolektif. Kolektivitas memberikan alasan yang
benar untuk pemberdayaan, jika proses pemberdayaan hanya bersifat individu, itu tidak akan memiliki signifikansi sosial. 4. Pemberdayaan adalah konsep bertingkat. Ini mengintegrasi kan individu, kelompok, organisasi, komunitas dan negara, serta konteks konteks lingkungan, budaya, dan sejarah. Pengaruh yang dipancarkan oleh masing- masing tingkat pemberdayaan ke semua tingkat lainnya sangatlah penting. level mengarah pada kesimpulan bahwa kita harus mencita-citakan kebijakan pemberdayaan, dan pada dugaan bahwa para profesional membutuhkan pemberdayaan agar mampu memberdayakan orang yang membutuhkan bantuan mereka.28 Pemberdayaan masyarakat akan mengajarkan masyarakat bagaimana harus melakukan sesuatu, dan oleh karena itu kemungkinan besar akan membuat tidak stabil untuk suatu periode. Diperlukan proses perubahan di seluruh system, dengan implikasi yang sebanding untuk periode waktu di mana hasil dapat disampaikan. Dalam pemberdayaan masyarakat tentu harus membangun relasi atau hubungan pertolongan yang dapat diwujudkan dalam bentuk merefleksikan atau merespon rasa empati terhadap sasaran atau subyek yaitu masyarakat, menghargai pilihan dan hak masyarakat untuk menentukan nasibnya sendiri atau self determination, adanya upaya u tuk menghargai perbedaan dan atrau keunikan pada individu serta upaya menekankan kerjasama terhadap masyarakat (self partnerships). 28Rappapor J. Studies In Empewerment, (New York: Publis Media, 1984), h.113 48
49 Nadhara menentukan bahwa lingkup pemberdayaan masyarakat terdiri dari empat bidang yaitu bidang: Politik, Ekonomi, sosial budaya, lingkungan. 1) Pengembangan Akan Kebutuhan dan Perubahan Pada tahap ini msyarakat atau kelompok dirangsang untuk memahami kondisi mereka sendiri dengan meningkatkan kesadaran akan permasalahan yang mereka alami. Setelah timbul kesadaran akan permasalahan yang mereka alami selanjutnya akan beriringan kesadaran akan kebutuhan untuk keluar dari permasalahan yang ada. Keinginan untuk keluar dari permasalahan yang ada dapat direalisasikan dengan mencari bantuan pihak luar maupun menggali solusi dari mereka sendiri. 2) Klarifikasi atau Diagnosis Masalah System Klien Poin utama yang dibahas ketika sampai pada tahap ini adalah mengklarifikasi atau mendiagnosis permasalahan pada lingkup system. Karena pada tahap ini akan bermunculan penolakan akan pembaruan ataupun sebaliknya sikap ketergantungan dari masyarakat kepada fasilitator selaku agen perubahan. 3) Transformasi Kehendak Kedalam Upaya Perubahan Yang Nyata Tahap ini adalah menuangkan rencana aksi kedalam aksi nyata yang sesungguhnya. Setelah program didesain dengan matang maka tahap terpenting dari rangkaian proses pemberdayaan adalah melakukan aksi tindakan. Keberhasilan dari proses ini ditentukan bukan hanya oleh fasilitator namun juga oleh masyarakat yang menjadi subjek pemberdayaan. 4) Generalisasi dan Stabilisasib Perubahan
50 Apabila perubahan yang dihasilkan oleh proses pemberdayaan berdampak positif, maka perubahan itu harus memasuki tahap generalisasi dan stabilisasi. Yang dimaksudkan disini adalah stabilisasi melalui proses pelembagaan didalam masyarakat agar tebentuknya system yang mendukung tindakan pemberdayaan bagimasyarakat. 5) Terminasi Disini adalah akhir dari proses "campur tangan" fasilitator atau agen perubahan karena telah dihasilkan suatu system yang mandiri dan mampu dijalankan oleh masyarakat. Tahap terminasi yang baik sebenarnya bukan sebatas lepasnya fasilitator meninggalkan masyarakat. Seringkali antara masyarakat dan fasilitator berpisah terkait keterbatasan waktu dan lainnya yang dimiliki oleh fasilitator itu sendiri. Pada tahapan ini proses pemberdayaan telah memasuki masa regenerasi . Proses dan atau tahapan pemberdayaan menurut pendapat Ambar Teguh bahwa pada tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam upaya pemberdayaan masyarakat diantaranya yaitu:29 Masyarakata memiliki kecenderungan yang melekat untuk menjadi ahli dalam hal-hal yang telah ditunjukkan oleh Pemerintah dan layanan publik sebagai kelemahan inheren mereka Bisa kita pahami bahwa dari penjelasan tersebut adanya tahapan pemberdayaan masyarakat yang, maka dapat diketahui atau dipahami bahwa tahapan pemberdayaan masyarakat tersebut dapat dilakukan melalui upaya tujuh tahapan yang meliputi suatu tahap persiapan, atau tahap assesment, atau tahap perencanaan suatu alternatif, atau tahap 29Azis Muslim, Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat, (Yogyakarta: Samudra Biru,2012), h.33-34
51 formulasi rencana aksi, atau tahap pelaksanaan, atau tahap evaluasi, dan atau tahap terminasi. Maka secara umum tentu adanya ruang lingkup dalam pemberdayaan masyarakat harus didasarkan terhadap masing-masing bidang- bidang yang biasanya sering menjadi objek didalam sebuah pemberdayaan masyarakat, dalam hal ini Nadhara mencoba menentukan bahwa ruang lingkup didalam pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari empat bidang antara lain sebagai berikut: a. Politik b. Ekonomi c. sosial budaya d. lingkungan.30 Bidang agraria, pertanahan dan tata ruang tidak secara spesifiks disebutkan sebagai salah satu lingkup pembedayaan. Hal ini dapat dipahami, mengingat bidang agraria, pertanahan dan tata ruang berada pada keempat lingkup dan pembidangan tersebut. Meskipun demikian, pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan dapat ditambahkan sebagai salah satu lingkup pemberdayaan masyarakat berdasarkan pada bidang-bidang pemberdayaan. Pemberdayaan pada lingkup politik diorientasikan agar masyarakat mempnyai bargaining position (adanya daya tawar) yang cukup tinggi karna apabila akan berhadapan orang atau dengan pihak-pihak lain yang terkait, baik itu pada pemerintah, atau kalangan LSM, maupun terhadap kalangan swasta yang mungkin mempunyai agenda dan atau sebuah proyek di suatu wilayah masyarakat tersebut. Daya tawar ini sangat 30Ndraha, Taliziduhu, Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru), (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h.26
dibutuhkan agar posisi masyarakat tidak menjadi subordinat dihadapan stake holder yang lain. Pemberdayaan pada ruang lingkup ekonomis, terkadang biasanya akan berhubungan dengan kemandirian masyarakat dalam suatu penghidupan didalam pendampingan masyarakat tersebut. Dalam hal ini upaya-upaya produktif yang dapat menjadi sumber pendapatan atau menjadi gantungan kehidupan masyarakat menjadi sebuah fokus dalam lingkup pemberdayaan bidang ekonomis. Kemudian pemberdayaan yang terdapat pada lingkup sosial budaya berhubungan dengan peningkatan kapasitas masyarakat, baik yang bersifat individual maupun kolektif. Dari adanya sebuah orientasi didalam pemberdayaan pada suatu lingkup sosial atau lingkup budaya ini tentu hanya berkisar pada sebuah penguatan adanya soliditas pada masyarakat, atau pengurangan kerentanan terhadap konflik serta adanya penguatan terhadap solidaritas sosial masyarakat. Dalam lingkup ini termasuk juga kesadaran masyarakat terhadap kondisi masyarakat yang plural, baik secara etnik, kepercayaan atau agama maupun status sosialnya. Pemberdayaan yang terdapat pada suatu lingkup lingkungan yang berfokus pada adanya upaya-upaya terhadap perlindungan dan atau pengelolaan suatu lingkungan agar supaya terjaga dari kelestariaannya. Didalam upaya-upaya ini tentu hanya akan bisa dilakukan jika atau apabila masyarakat mampu memahami dan cukup memiliki kepeduliian terhadap suatu kondisi atau keadaan lingkungan dan juga keberlanjutannya. Pemahaman dan kepedulian masyarakat ini hanya dapat tumbuh dan berkembang melalui upaya-upaya pemberdayaan. Pemberdayaan pada lingkup agraria, pertanahan dan tata ruang sebetulnya 52
bukanlah lingkup yang umum, namun disisipkan untuk menunjukkan bahwa lingkup pemberdayaan masyarakat perlu dikontekskan dengan tugas pokok dan fungsi kelembagaan yang mengatur tentang agraria, tata ruang dan pertanahan. Apabila suatu lingkup ini akan dipersempit maka tentu hal ini atau lingkup pemberdayaan masyarakat bidang pertanahan akan menjadi hal yang sangat penting atau urgent. Dalam konteks yang dimaksud dalam hal ini, suatu pemberdayaan yang terdapat pada lingkup pertanahan akan diorientasikan pada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat menjadi memiliki atau menjadi masyarakat yang berdaya. Masyarakata memiliki kecenderungan yang melekat untuk menjadi ahli dalam hal-hal yang telah ditunjukkan oleh Pemerintah dan layanan publik sebagai kelemahan inheren mereka, Pemberdayaan masyarakat selalu memposisikan masyarakat sebagai aktor utama baik sejak perencanaan maupun sampai pada evaluasi. Jika upaya pemberdayaan masyarakat untuk menentukan hasil yang diinginkan dan untuk melaksanakan proses untuk mencapai keinginan masyarakat dengan proses atau kegiatan bersama atau dengan kata lain dengan pendekatan bottom-up, maka dengan pendekatan ini, masyarakatlah yang benar-benar mengidentifikasi tantangan-tantangan masyarakat yang ingin ditangani, dan masyarakatlah yang merancang proses untuk menangani masalah ini dan menyampaikan perubahan yang diinginkan. Jika pemberdayaan ingin menjadi tujuan kebijakan publik, pendekatan dari bawah ke atas akan diperlukan dan tidak dapat dihindari. Apa yang dianggap sebagai pemberdayaan adalah pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Secara umum ada yang bisa disebut pandangan sempit 53
tentang pemberdayaan dan pandangan yang luas. Pemberdayaan dicapai ketika ada kesempatan bagi masyarakat untuk bermitra dengan Pemerintah, hal ini dapat dipenuhi dalam beberapa hal, misalnya melalui konsultasi masyarakat. Namun, ini tidak sama dengan pemberdayaan yang sesungguhnya, karena pilihan dan tindakan yang akan dikonsultasikan akan diusulkan oleh Pemerintah, bahkan jika masyarakat diberi kesempatan untuk memberi masukan dalam pengambilan keputusan. Tingkat keterlibatan ini kurang dari tindakan berbasis masyarakat sesuai dengan tujuan pemberdayaan yang sebenarnya masyarakat yang sudah terlibat dan relatif diberdayakan, daripada masyarakat secara keseluruhan. Tanggapan terhadap proses konsultasi masyarakat dari segelintir masyarakat yang sudah terlibat di suatu daerah dapat dianggap sebagai perwakilan dari pandangan masyarakat luas, meskipun banyak masyarakat masyarakat mungkin tidak berperan untuk menyampaikan tanggapan. Alternatifnya adalah pandangan pemberdayaan yang luas, masyarakat harus mengembangkan identitas kuat masyarakat sendiri agar diakui sebagai benar-benar diberdayakan, tangguh, energik dan mandiri. Tepatnya apa yang lebih dibutuhkan dan bagaimana hal itu dicapai akan dibahas nanti dalam makalah ini; namun, kemampuan untuk mendefinisikan dan mengatasi tantangan yang mempengaruhi masyarakat masyarakat adalah salah satu hasil yang diharapkan untuk dicapai oleh masyarakat yang diberdayakan. Sebuah masyarakat yang percaya diri, ulet, energik, dan mandiri lebih cenderung untuk mencapai ini, dan cenderung tidak bergantung pada sektor publik untuk menentukan dan mendorong keberhasilan yang diperolehnya. Pandangan yang luas tentang pemberdayaan melihat masyarakat 54
secara langsung terlibat dalam pengelolaan diri, dengan masyarakat masyarakat yang sebelumnya tidak terwakili membuat kontribusi yang signifikan untuk pengambilan keputusan. Tingkat keterlibatan masyarakat hanya dapat terjadi secara nyata sebagai hasil dari proses pemberdayaan yang bersumber dari masyarakat, oleh, dan untuk masyarakat. Salah satu cara untuk mencapai langkah menuju proses bottom-upyaitu proses kolaboratif yang dikenal sebagai proses atau kegiatan bersama. Jika aktivitas diproduksi secara bersama dengan cara ini, baik layanan maupun lingkungan menjadi agen perubahan yang jauh lebih efektif. Proses atau kegiatan bersama menempatkan masyarakat dalam posisi peserta aktif, dan bukan penerima pasif. Pendekatan ini memungkinkan negara untuk memanfaatkan ide-ide dan wawasan masyarakat, dan tak pelak memiliki dampak transformatif pada cara layanan diberikan sebagai hasilnya. Proses atau kegiatan bersama merupakan salah satu indikator peningkatan pemberdayaan. Jika upaya pemberdayaan masyarakat untuk menentukan hasil yang diinginkan dan untuk melaksanakan proses untuk mencapai keinginan masyarakat dengan proses atau kegiatan bersama atau dengan kata lain dengan pendekatan bottom up, maka dengan pendekatan ini, masyarakatlah yang benar-benar mengidentifikasi tantangan-tantangan masyarakat yang ingin ditangani, dan masyarakatlah yang merancang proses untuk menangani masalah ini dan menyampaikan perubahan yang diinginkan. Jika pemberdayaan ingin menjadi tujuan kebijakan publik, pendekatan dari bawah ke atas akan diperlukan dan tidak dapat dihindari. Semakin mandiri, bersemangat, dan percaya diri masyarakat, semakin besar kapasitasnya untuk menerapkan pendekatan bottom-up, oleh karena itu, kita dapat 55
mengharapkan pergeseran kekuasaan dari negara ketangan masyarakat menjadi konsekuensi pemberdayaan yang alami dan berkelanjutan. Dalam proses ini, masyarakat yang berbeda mengidentifikasi tantangan berbeda yang masyarakat tangani, serta metode dan mekanisme yang berbeda untuk melakukannya. Keanekaragaman adalah kunci, jadi bagaimana masyarakat yang berdaya. Oleh karena itu, keseragaman pelayanan yang merupakan hasil pendekatan yang berpusat pada negara akan terkikis oleh model proses atau kegiatan yang dilakukan bersama, sehingga prioritas dan hasil akan bervariasi antar masyarakat yang berbeda. Ini adalah hasil pemberdayaan yang hampir tak terhindarkan, dan dapat mengarah pada solusi yang disesuaikan dengan keinginan masyarakat. Semakin mandiri, bersemangat, dan percaya diri masyarakat, semakin besar kapasitasnya untuk menerapkan pendekatan bottom-up, oleh karena itu, kita dapat mengharapkan pergeseran kekuasaan dari negara ke tangan masyarakat menjadi konsekuensi pemberdayaan yang alami dan berkelanjutan. Dalam proses ini, masyarakat yang berbeda mengidentifikasi tantangan berbeda yang masyarakat tangani, serta metode dan mekanisme yang berbeda untuk melakukannya. Keanekaragaman adalah kunci, jadi bagaimana masyarakat yang berdaya. Oleh karena itu, keseragaman pelayanan yang merupakan hasil pendekatan yang berpusat pada negara akan terkikis oleh model proses atau kegiatan yang dilakukan bersama, sehingga prioritas dan hasil akan bervariasi antar masyarakat yang berbeda. Ini adalah hasil pemberdayaan yang hampir tak 56 ingin ingin
terhindarkan, dan dapat mengarah pada solusi yang disesuaikan dengan keinginan masyarakat. Manfaat dari masyarakat yang berdaya yang berasal dari fakta bahwa masyarakat yang berada dalam masyarakat, tempat atau kepentingan, secara umum dapat dianggap lebih memahami tentang kebutuhan dan keinginan masyarakat. Terlebih lagi, masyarakat mungkin berpikir bahwa cara layanan yang diberikan Negara secara aktif merugikan masyarakat dalam beberapa hal, dan dengan demikian menggantikan satu ketidaksetaraan (yang ingin diatasi) dengan yang lain. Memberdayakan masyarakat di tingkat masyarakat memungkinkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan mengartikulasikan hal-hal yang penting bagi masyarakat. Masyarakat yang diberdayakan juga harus dapat mengakses informasi, pendanaan dan dukungan yang diperlukan untuk melaksanakan perubahan dan perbaikan dalam penyediaan layanan. Pemberian layanan yang digerakkan masyarakat lebih mungkin untuk memenuhi kebutuhan masyarakat daripada pemberian layanan nasional, memberikan pemahaman masyarakat tentang apa yang dibutuhkan dan bagaimana hal itu dapat dipenuhi dengan baik. Terlebih lagi, keterampilan dan kapasitas yang dibutuhkan untuk memberikan layanan masyarakat secara efektif sering ditemukan di tingkat masyarakat, dengan masyarakat yang memiliki beragam keahlian. Masyarakat membutuhkan stimulasi dan dukungan sosial, memberdayakan masyarakat untuk melakukannya akan melibatkan sumberdaya manusia yang belum tersentuh. Dalam jangka pendek, pemberdayaan diharapkan dapat memfasilitasi dan mendorong masyarakat yang lebih, baik artikulasi, di tingkat masyarakat, tentang apa yang diinginkan dan 57
58 dibutuhkan masyarakat untuk itu masyarakat yang melihat diri masyarakat sendiri sebagai pemimpin kehidupan yang baik. Masyarakat yang tidak diberdayakan adalah yang pasif penerima layanan, dukungan. Pemberdayaan akan melihat masyarakat mengembangkan rasa identitas yang kohesif, dan akan melihat masyarakatnya mengidentifikasi diri masyarakat sebagai milik, dalam beberapa cara yang relevan, kepada gerakan yang mampu berbicara tentang dan menginspirasi perubahan. Pemberdayaan masyarakat dengan cara ini diharapkan dapat mengembangkan kapasitas organisasi yang diperlukan untuk mengimplementasikan solusi masyarakat untuk masalah yang dihadapinya. Kemampuan masyarakat untuk mengidentifikasi masalah dan menerapkan solusi masyarakat dapat diharapkan untuk menghasilkan solusi yang lebih tepat sasaran daripada yang dapat disampaikan oleh otoritas masyarakat. Otoritas masyarakat secara alami akan memiliki pemahaman yang tidak lengkap tentang tekanan yang mempengaruhi masyarakat tertentu, dan berada di bawah tekanan masyarakat sendiri untuk merancang dan memberikan layanan yang relevan dengan berbagai macam masyarakat. Berdasarkan target yang tepat dan memanfaatkan sumberdaya masyarakat, yang seringkali belum dimanfaatkan, solusi dan layanan yang diberikan masyarakat kemungkinan besar akan lebih efisien daripada yang mengikuti pendekatan satu ukuran cocok untuk semua. Terlebih lagi, masyarakat lebih cenderung memahami apa layanan esensial dan non esensial di wilayah masyarakat. Masyarakat yang telah mengembangkan resolusi pertumbuhan masyarakat kemungkinan besar akan mengandalkan infrastruktur inti dari relawan masyarakat. Kerja sukarela adalah cara yang
59 berharga bagi orang untuk memperoleh keterampilan berita dan meningkatkan kepercayaan, dan dapat menghidupkan kembali masyarakat yang tidak bekerja atau pensiun. Meningkatkan keterampilan dan memotivasi penduduk membawa manfaat jangka menengah tersendiri. Penduduk yang pro-aktif dan terlibat, dengan keterampilan dan pengalaman yang diperoleh melalui kegiatan sukarela, lebih mungkin untuk dapat mengatasi tantangan administratif dan praktis yang muncul selama berlangsungnya proyek masyarakat. Sumberdaya manusia sangat penting untuk keberlanjutan tindakan berbasis masyarakat. Apabila lingkup pemberdayaan masyarakat didasarkan pada proses, dapat dikategorikan ke dalam dua hal, yakni: 1) Pra pemberdayaan, yang berupa menciptakan ruang interaksi yang kondusif agar masyarakat merasa percaya diri dan mampu untuk menjadi pelaku pembangunan 2) Pelaksanaan pemberdayaan, yang menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan yang setara dengan pemangku kepentingan lainnya Pasca pemberdayaan, dimaksudkan bahwa lingkup ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terus berproses dalam pemberdayaan meskipun keterlibatan pemangku kepentingan lain sudah berakhir, karena keterbatasan waktu, penganggaran dan kegiatan. Dalam konteks ini, pemangku kepentingan di luar masyarakat secara institusional tetap terlibat dalam mendukung dan memfasilitasi dalam proses-proses pemberdayaan masyarakat yang terus menerus berlangsung.
4. Perspektif Pemberdayaan Masyarakat Paradigma atau cara pandang sangat berpengaruh terhadap teori-teori yang digunakan sebagai alat analisis atas realitas sosial. Teori pemberdayaan mencakup empat fungsi dasar yaitu: penjelasan, prediksi, kontrol dan pengelolaan perubahan. Pemberdayaan masyarakat adalah praktek berdasarkan empat fungsi tersebut: menggambarkan kejadian; menjelaskan sebab-sebab kejadian tersebut; memperkirakan apa yang akan terjadi selanjutnya (termasuk apa yang akan terjadi apabila dilakukan intervensi atau tidak dilakukan intervensi); dan berusaha untuk mengelola dan mengontrol terhadap perubahan pada semua level aktifitas masyarakat.31 1) Perspektif Pluralis Dari prespektif ini pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai suatu proses menolong individu atau kelompok yang dirugikan untuk bersaing secara lebih efektif dengan kepentingan-kepentngan lain. Pemberdayaan dilakukan untuk menolong mereka melalui berbagi keterampilan seperti melobi, menggunakan media, melakukan aksi politik serta memahamkan mereka bagaimana memanfaakan system.3 Kata kunci dari perspektif ini adalah "kepentingan" yang dilihat sebagai suatu kebutuhan yang juga dimiliki oleh kalangan kaum tertindas. Karena tidak hanya orang yang berdaya atau kalangan atas saja yang kepentingannya harus dipenuhi maka kalangan bawah pun memiliki berbagai kepentingan yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupannya. Perspektif 31Bob Mullaly, Challenging Oppression: A Critical Social Work Approach, (Oxford University: Press Canada, 2002), h.2 60
61 pemberdayaan yang terdapat pada perspektif pluralis ini mengedepankan pemberdayaan yang bersifat mengajarkan individu atau kelompok untuk bersaing dalam memenangkan kepentinganya melalui berbagai macam cara yang berkaitan dengan ruang lingkup "aturan". Aturan adalah ruh dari sebuah kepentingan yang ada pada masyarakat. Seringkali aturan tidak berpihak pada kalangan kaum lemah dan tertindas sehingga aturan tersebut tidak berada pada koridor hukum yang mengedepankan konsep keadilan hak asasi manusia dan Keadilan sosial. 2) Menurut Adams dari Kamus Pekerjaan Sosial Pemberdayaan adalah: "Partisipasi pengguna dalam layanan dan gerakan swadaya secara umum, di mana kelompok mengambil tindakan atas nama mereka sendiri, baik dalam kerjasama dengan, atau secara independen dari, layanan hukum. Dari definisi tersebut, pemberdayaan dapat diartikan sebagai alat untuk membantu individu atau kelompok, sehingga masyarakat atau individu atau kelompok tersebut mampu mengelola tempat atau lingkunganya dan mencapai tujuan yang diinginkanya.32 3) Perspektif Elit Pemberdayaan pada perspektif elit merupakan pemberdayaan yang tidak hanya sebatas pada kompetisi kepentingan antar kalangan lemah dan kuat. Pemberdayaan ini bersifat pembelaan kepentingan masyarakat yang tidak diperhatikan oleh pemerintahnya sebab hanya kepentingan para kaum elit saja yang dilanggengkan melalui aturan undang-undang.. Penguasa adalah sosok yang 32Robert Adams, Social Work and Empowerment, (New York: Palgrave Macmillan, 2003), h.10
62 seringkali justru menjadi penjajah bagi rakyatnya. Mereka menghadirkan kebijakan-kebijakan yang bersifat menguntungkan pribadi mereka. Hal semacam ini merupakan suatu celah bagi pekerja pemberdayaan masyrakat untuk melakukan aksi pemberdayaan masyarakat. Penguasa yang zolim bermain dengan undang-undang atau kebijakan yang hanya menguntungkan dirinya dan rakyatpun menjadi korban dari kekuasaan kaum elit. Pemberdayaan semacam ini dengan salah satunya memasukan aktivis untuk bergabung bersama mereka dengan tujuan mempengaruhi dan merubah kebijakan menjadi pro rakyat. Beberapa hal misalnya dengan menjadi seorang profesional yang terlibat dalam legislasi ataupun kader partai yang selanjutnya mendobrak undang-undang yang merugikan rakyat. 4) Perspektif Struktural Pemberdayaan dalam perspektif ini adalah sebuah agenda perubahan sosial yang lebih luas meliputi kelas, gender dan ras atau etnis. Di mana isu terkait telah menjadi struktur pada masyarakat yang memunculkan kerugian pada sebagian masyarakat. Struktur pada masyarakat menjadi sebuah isu utama dalam melakukan proses pemberdayaan masyarakat. Pembagian kekuasaan seringkali tidak merata dan adil untuk mewakili masyarakat dominan atuapun sebaliknya. Isu-isu struktural meyangkut keterwakilan suatu masyarakat menjadi kata kunci dari proses pemberdayaan yang ada pada perspektif struktural. Kelas, gender, etnis dan agama menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pembahasan pemberdayaan terkait isu struktural. Bahkan mayoritas adakalanya berada pada posisi yang kalah ketika para kaum elit dan tokoh- tokoh berwenang manjadi sosok yang tidak membela kaum mayoritas tersebut. Menurut Wrihatnolo dan
Nugroho.33 Konsep pemberdayaan mencakup pengertian community development (pembangunan masyarakat) dan community-based development pembangunan yang bertumpu pada masyarakat), dan tahap selanjutnya muncul istilah community driven development yang diterjemahkan sebagai pembangunan yang diarahkan masyarakat atau diistilahkan pembangunan yang digerakkan masyarakat. 5) Perspektif Post Struktural Pemberdayaan perspektif ini mengangkat masalah yang mengedepankan pengertian-pengertian subjektif manusia dan konstruksi pandangan dunia mereka, yang selanjutnya mendekonstruksian suatu alternatif baru dalam dunia pemberdayaan. Teori ini merupakan perluasan dari tiga teori diatas yang memiliki cakupan luas dan mendalam. Pemahaman yang diberikan dari teori ini meliputi aspek kehidupan yang luas pada masyarakat, oleh karena itu pemberdayaan yang mengaplikasikan teori ini tidak sekedar pemahaman tentang melobi kepentingan ataupun perang kepentingan dan isu keterwakilan suatu kelompok. Teori ini merekonstruksi pemahaman dan kepribadian masyarakat dengan berbagai pengetahuan baru. Pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan yang dapat menghasilkan pemahaman baru yang pada akhirnya membebaskan pendidikan sebagai suatu tujuan dari proses pemberdayaan. Dengan demikian akan terjadi perubahan secara radikal dan mendasar pada tatanan hidup masyarakat. 6) Perspektif Kolonial Inggris Dalam konferensi yang dilakukan pemerintah Kolonial Inggris pada tahun 33Randy R.Wrihatnolo, Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat, (Jakarta: Media Komputindo, 2007), h.11 63
1947 tertuanglah pengertian mengenai pemberdayaan masyarakat atau pengembangan masyarakat. Bahwa pengembangan masyarkat adalah suatu gerakan yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup keseluruhan komunitas melalui partisipasi aktif, dan jika memungkinkan melalui inisiatif masyarakat pada berbagai distrik pembangunan. Yang kesemua itu dilakukan baik oleh pemerintah maupun lembaga non pemerintah khususnya dilakukan oleh pemerintah lokal yang dilakukan secara koopertif. Dalam perspektif pemberdayaan mengarah kepada proses yang dilakukan guna mencapai kesejahteraan yang lebih baik yang dilakukan oleh berbagai elemen khsususnya ditingkat lokal. Sebab masyarakat lokal merupakan subyek dari proses pemberdayaan itu sendiri sehingga mereka lebih paham apa yang mereka rasakan dan hal-hal yang dibutuhkan oleh mereka sendiri. 5. Tahapana Pemberdayaana Masyarakat Menurut Isbandi Rukminto Adi, pemberdayaan masyarakat memiliki tujuh terhadap pemberdayaan, yaitu sebagai berikut:34 1) Tahap Persiapan, pada tahapan ini ada dua tahapan yang harus dikerjakan, yaitu: pertama, penyimpanan petugas, yaitu tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh community woker, dan kedua penyiapan lapangan yang pada dasarnya diusahakan dilakukan secara non-direktif. 2) Tahapan pengkajian (assessment), pada tahapan ini yaitu proses pengkajian dapat dilakukan secara individual melalui kelompok- 34Ibid. Randy R.Wrihatnolo, h.54 64 ini
3) 4) 5) 6) kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini petugas harus berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan (feel needs) dan juga sumberdaya yang dimiliki klien Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan, pada tahapan ini petugas sebagai agen perubahan (exchange agent) secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikut tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam konteks ini masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan. Tahap formalisasi rencanaaksi, pada tahapan ini agen perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang mereka akan lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Disamping itu juga petugas membantu untuk memformalisasikan gagasan mereka kedalam bentuk tertulis, terutama bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada penyandang dana. Tahap pelaksanaan (implementasi) program atau kegiatan, dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat peren masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Kerjasama antar petugas dan masyarakat merupakan hal penting dalam tahapan ini karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik melenceng saat dilapangan. Tahap evaluasi, evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan 65
sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan keterlibatan warga tersebut diharpakan dalam jangka waktu pendek biasanya membentuk suatu system komunitas untuk pengewasan secara internal dan untuk jangka panjang dapat membangun komunikasi masyarakat yang lebih mendirikan dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada. 7) Tahap terminasi, tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Dalam tahap ini diharapkan proyek harus segera berhenti. Sedangkan menurut Gunawan Sumodiningrat, upaya untuk pemberdayaan masyarakat terdiri dari tiga tahapan yaitu: 1) Menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi mastyarakat itu berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi (daya) yang dapat dikembangkan. 2) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat, dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positf dan nyata, serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi semakin berdaya dalam memanfaatkan peluang. 3) Memberdayakan juga mengandung arti menanggulangi.35 Adapun proses atau tahapan pemberdayaan menurut Ambar Teguh bahwa tahap-tahap yang harus dilalui dalam pemberdayaan diantaranya adalah:36 Pertama, tahap penyadaran dan pembentukan perilaku. Perlu membentuk 35Adisasmita, Rahardjo, Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h.13 36Azis Muslim, Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2012), h.33-34 66
67 kesadaran menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Dalam tahapan ini pihak yang menjadi sasaran pemberdayaan harus disadarkan mengenai perlu adanya perubahan untuk merubah keadaan agar dapat sejahtera. Sentuhan penyadaran akan lebih membuka keinginan dan kesadaran akan tentang kondisinya saat itu, dan demikian akan dapat merangsang kesadaran akan perlunya memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Sehingga dengan adanya penyadaran ini dapat mengunggah pihak yang menjadi sasaran pemberdayaan dalam merubah perilaku. Kedua, tahap trasformasi pengetahuan dan kecakapan ketrampilan, dalam hal ini perlu adanya pembelajaran mengenai berbagai pengetahuan, dan kecakapan ketrampilan untuk mendukung kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan. Dengan adanya pengetahuan, dan kecakapan ketrampilan maka sasaran dari pemberdayaan akan memiliki pengetahuan, kemampuan, dan ketrampilan yang menjadi nilai tambahan dari potensi yang dimiliki. Sehingga pada nantinya pemberdayaan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Ketiga, tahap peningkatan kemampuan intelektual dan kecakapan ketrampilan. Dalam tahapan peningkatan kemampuan intelektual dan ketrampilan ini sasaran pemberdayaan diarahkan untuk lebih mengembangkan kemampuan yang dimiliki, meningkatkan kemampuan dan kecakapan ketrampilan yang pada nantinya akan mengarahkan pada kemandirian. Secara keseluruhan tahapan pemberdayaan dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu penyadaran, transformasi pengetahuan dan kecakapan. Sedangkan yang paling akhir adalah tahap peningkatan kemampuan intelektual dan kecakapan ketrampilan. Sedangkan
menurut Isbandi Adi Rukminto, bahwa tahapan pemberdayaan terdiri dari tujuh tahapan, diantaranya adalah sebagai berikut:37 1) Tahap persiapan, yaitu petugas dan penyiapan lapangan. Penyiapan petugas dimasudkan untuk menyamakan presepsi antara anggota tim fasilitator mengenai pendekatan yang akan dipilih. Sedangkan penyiapan lapangan dimaksudkan untuk melakukan studi kelayakan terhadap daerah yang akan dijadikan sasaran pemberdayaan. 2) Tahap asesment, tahap ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi masalah yang dirasakan dan juga sumberdaya yang dimiliki oleh masyarakat sasaran pemberdayaan. 3) Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan, pada tahap ini fasilitator secara partisipatif mencoba melibatkan masyarakat untuk berfikir tentang masalah yang dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam upaya mengatasi permasalahan yang ada masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan. 4) Tahap formulasi rencana aksi, pada tahap ini fasilitator membantu masing- masing masyarakat sasaran pemberdayaan untuk memformulasikan gagasan mereka terutama dalam bentuk tulisan bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal yang akan ditujukan kepihak penyandang dana. 5) Tahap pelaksanaan, pada tahap ini masyarakat mengimplementasikan agar apa yang telah dirumuskan bersama-sama. Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan memerlukan adanya peran dari masyarakat, dan 37Ibid, Adisasmita, Rahardjo, h.35-37 68
fasilitator. Perlu menjalin kerjasama yang baik antara fasilitator dengan masyarakat karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik bisa melenceng saat di lapangan. 6) Tahap evaluasi, pada tahap ini dilakukan sebagai proses pengawasan dari masyarakat dan fasilitator terhadap program pemberdayaan yang telah dilakukan. Evaluasi sebaiknya dilakukan dengan melibatkan masyarakat bersama-sama dengan fasilitator. 7) Tahap terminasi, tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan. Terminasi sebaiknya dilakukan jika masyarakat sudah bisa mandiri bahkan dilakukan karena penyandang dana telah menghentikan bantuannya. Persiapan Pengkajian (assesment) Formulasi rencana aksi Pelaksanaan program atau kegiatan Evaluasi Terminasi Gambar: 1.1 Tahapan Pemberdayaan Masyarakat Dari penjelasan teori tahapan pemberdayaan yang dijelaskan oleh Isbandi Adi Rukminto, dapat diketahui bahwa tahapan pemberdayaan dapat dilakukan melalui tujuh tahapan, meliputi tahap persiapan, tahap assesment, perencanaan alternatif, tahap formulasi rencana aksi, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi, dan tahap terminasi. Adapun upaya untuk pemberdayaan masyarakat terdiri dari dua tahapan yaitu: 1) Menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi masyarakat itu 69 tahap
berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi (daya) yang dapat dikembangkan 2) Memperkuat potensi dan daya yang dimiliki oleh masyarakat, dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah positif dan nyata, serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjasi semakin berdaya dan memanfaatkan peluang.38 Sedangkan menurut Syamsudin, ada dua kompleks pemberdayaan yang mendesak untuk diperjuangkan, yaitu: 1) Pemberdayaan pada mata ruhaniyah, dalam hal ini terjadi degradasi moral pergeseran nilai masyarakat Islam yang sangat mengguncang kesadaran Islam. Oleh karena itu, pemberdayaan jiwa dan akhlak harus lebih ditingkatkan. 2) Pemberdayaan intelektual, yang pada saat ini dapat disaksikan bahwa umat Islam Indonesia telah jauh tertinggal dalam kemajuan teknologi, untuk itu diperlukan berbagai upaya pemberdayaan. 6. Teknik dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat Sebenarnya, masyarakat memiliki banyak potensi, baik dilihat dari sumberdaya yang ada maupun dari sumber-sumber sosial-budaya. Masyarakat memiliki "kekuatan" yang bila digali dan disalurkan akan berubah menjadi energi yang besar untuk mengatasi masalah yang mereka alami. Cara menggali dan mendayagunakan sumber-sumberdaya yang ada di masyarakat inilah yang menjadi inti dari pemberdayaan masyarakat. Di dalam pemberdayaan masyarakat, 38Gunawan Sumodiningrat, Pengembangan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat, (Jakarta: PT. Bina Pariwara, 2003), h.16. 70
faktor yang paling penting adalah bagaimana mendudukan masyarakat pada posisi pelaku (subyek) pembangunan yang aktif, bukan hanya penerima yang pasif. Konsep gerakan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan mengutamakan inisiatif dan kreasi masyarakat dengan strategi pokok adalah memberi kekuatan (power) kepada masyarakat.39 Masyarakat yang lebih memahami kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi harus diberdayakan agar mereka lebih mampu mengenali kebutuhan-kebutuhannya. Mereka juga dilatih untuk dapat merumuskan rencana-rencananya serta melaksanakan pembangunan secara mandiri dan swadaya. Dengan perkataan lain, gerakan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan "dari, oleh, dan untuk" masyarakat. Partisipasi warga masyarakat dalam melaksanakan gerakan pembangunan tersebut harus selalu didorong dan ditumbuhkembangkan secara bertahap, dan berkelanjutan. Jiwa partisipasi warga masyarakat adalah semangat solidaritas sosial, yaitu hubungan sosial yang selalu didasarkan pada perasaan moral, kepercayaan dan cita-cita bersama. Karena itulah, seluruh warga masyarakat harus selalu bekerja sama, bahu- membahu, saling membantu dan mempunyai komitmen moral dan sosial yang tinggi dalam memasyarakatkan gerakan pemberdayaan tersebut dalam semua aspek dan tingkatan. Komitmen itu mencakup: 1) Perumusan konsep 2) Penyusunan model 3) Proses perencanaan 39Amartya, Development As Freedom, (New York: Anchor Books, 1999), h.36 71
4) Pelaksanaan gerakan perberdayaan 5) Pemantauan dan penilaian hasil pelaksanaan 6) Pengembangan pelestarian gerakan pemberdayaan. Sementara itu penerapan teknik pemberdayaan masyarakat secara partisipatif yang harus dilakukan adalah sebagai berikut : 1) Masyarakat dipandang sebagai subyek, bukan obyek. 2) Kader pemberdayaan Masyarakat berusaha menempatkan posisi sebagai "insider", bukan "outsider". 3) Dalam menentukan parameter yang standar, lebih baik mendekati benar daripada benar-benar salah. 4) Masyarakat yang membuat peta, model, diagram, pengurutan, memberi angka atau nilai, mengkaji atau menganalisis, memberikan contoh, mengidentifikasi masalah, menyeleksi priorias masalah, menyajikan hasil, mengkaji ulang dan merencanakan kajian aksi. 5) Pelaksanaan evaluasi, termasuk penentuan indikator keberhasilan dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat. Pemberdayaan ditujukan untuk mengubah perilaku masyarakat agar mampu berdaya sehingga ia dapat peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraannya. Namun keberhasilan pemberdayaan tidak sekedar menekankan kepada hasil, tetapi juga pada prosesnya melalui tingkat partisipasi yang tinggi, yang berbasis kepada kebutuhan dan potensi masyarakat. Untuk meraih keberhasilan itu, agen pemberdayaan dapat melakukan pendekatan bottom-up, dengan cara menggali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat. Potensi atau kebutuhan tersebut tentu 72
73 saja sangta beragam walaupun dalam satu komunitas. Dalam hal ini agen pemberdayaan dapat menentukan skala prioritas yang dipandang sangat perlu untuk dikembangkan. Kondisi inilah yang menjadi acauan agen pemberdayaan untuk menentukan perencanaan pemberdayaan (tujuan, materi, metode, alat, evaluasi) yang dirumuskan bersama-sama dengan klien atau sasaran. Keterlibatan sasaran dalam tahapan perencanaan ini merupakan salah satu cara untuk mengajak mereka aktif terlibat dalam proses pemberdayaan. Dengan keterlibatan tersebut, mereka memiliki ikatan emosional untuk mensukseskan pemberdayaan. Dalam melaksanakan pemberdayaan perlu dilakukan melalui berbagai strategi pendekatan. 1) Pemungkinan yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. 2) Penguatan Penguatan berarti memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. 3) Perlindungan Perlindungan berarti melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, Dalam melaksanakan pemberdayaan perlu dilakukan melalui berbagai strategi pendekatan.40 penerapan pendekatan pemberdayaan dapat dilakukan melalui 5P, yaitu pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan. 1) Pemungkinan 40Ibid. Amartya, h.25
2) 3) 4) 5) 74 Pemungkinan yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekarat-sekarat kultural dan struktur yang menghambat. Penguatan Penguatan berarti memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan- kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka. Perlindungan Perlindungan berarti melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan kepada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil. Penyokongan Penyokongan yaitu memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan perannya dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan. Pemeliharaan
75 Pemeliharaan yaitu memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha. Dalam pemberdayaan masyarakat ada empat cara yang juga bisa dilakukan, yaitu: Pertama, Membangun relasi pertolongan yang diwujudkan dalam bentuk merefeksikan respon rasa empati terhadap sasaran, menghargai pilihan dan hak klien atau sasaran untuk menentukan nasibnya sendiri (self determination), menghargai perbedaan dan keunikan individu serta menekankan kerjasama klien (self partnerships). Kedua, Membangun komunikasi yang diwujudkan dalam bentuk menghormati dan harga diri klien atau sasaran, mempertimbangkan keragaman individu, berfokus pada klien serta menjaga kerahasiaan yang dimiliki oleh klien/sasaran. Ketiga, Terlibat dalam pemecahan masalah yang dapat diwujudkan dalam bentuk memperkuat partisipasi klien dalam semua aspek proses pemecahan masalah, mengharagai hak-hak klien, merangkai tantangan-tantangan sebagai kesempatan belajar serta melibatkan klien atau sasaran dalam membuat keputusan dan kegiatan evaluasinya. Keempat, Merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan sosial yang diwujudkan dalam bentuk ketaatan terhadap kode etik profesi, keterlibatan dalam pengembangan profesional, melaakukan riset dan perumusan kebijakan, penerjemahan kesulitan-kesulitan pribadi kedalam isu-isu publik serta penghapusan segala bentuk diskriminasi dan ketidakselarasan kesempatan. Semua cara atau
76 teknik di atas menunjukkan perlunya menempatkan sasaran pemberdayaan sebagai subjek yang memiliki keragaman karakter, potensi dan kebutuhan. Masalahnya adalah bagaimana agen pemberdayaan dapat membangkitkan kesadaran dan memotivasi klien atau sasaran agar mampu menggali potensi diri dan lingkungannya untuk berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kualitas kehidupannya sehingga mampu hidup mandiri dan sejahtera. Strategi pemberdayaan hakikatnya merupakan gerakan dari, oleh dan untuk masyarakat. Gerakan masyarakat berbeda dengan membuat model (laboratorium). Suatu model cenderung harus membuat dulu ebuah model percontohan secara ideal, selanjutnya setelah teruji baru disebarluaskan. Berbeda dengan strategi gerakan masyarakat, ditempuh melalui jangkauan kepada masyarakat seluas- luasnya atau sebanyak-banyaknya. Benih pemberdayaan ditebar kepada berbagai lapisan masyarakat. Masyarakat akhirnya akan beradaptasi, melakukan penyempurnaan dan pembenahan yang disesuaikan dengan potensi, permasalahan dan kebutuhan serta cara/pendekatan mereka. Dengan demikian kondisi masyarakat lokal. Masyarakat juga sangat heterogen. Oleh karena itu tanggapan, penerimaan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan tentu akan berbeda. Dengan disebarluaskan kepada berbagai masyarakat, pada akhirnya akan terjadi proses penyesuaian. Keberhasilan juga akan beragam. Secara kuantitas logika keberhasilan pemberdayaan dapat diumpamakan seperti: Pemerintah atau Lembaga A misalnya menyemai 1000 benih pemberdayaan kepada masayarakat dan setelah dinilai yang berhasil sebanyak 300. Sedangkan Pemerintah atau
77 Lembaga menyemai 50 benih yang akan dijadikan model pemberdayaan dan setelah dinilai yang berhasil hanya 25. Coba bandingkan kedua pemerintah atau lembaga tersebut, mana yang dinilai berhasil dalam konteks gerakan masyarakat, yang berhasil tentu saja pemerintah atau lembaga. Implikasi dari logika diatas adalah bahwa model pemberdayaan tidak bisa ditempuh dengan cara membuat dulu model tertentu hingga keberhasilannya teruji. Model yang sudah teruji ditempat uji coba, belum tentu berhasil atau cocok ditempat lain, karena masyarakat sangat heterogen dan dinamis. Dalam gerakan masyarakat, model dan strategi pemberdayaan tidak bisa diseragamkan. Hal ini disesuaikan dengan potensi, kebutuhan dan permaslahan yang ada dalam masyarakat. oleh karena itu, strategi pemberdayaan masyarakat yang tepat disesuaikan dnegan kebutuhan dan kondisi dilapangan. Dalam hal ini agen pemberdayaan perlu memiliki kemampuan merumuskan program dan strategi yang tepat dan efisien. Kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan yang jelas dan harus dicapai. Oleh sebab itu, setiap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat perlu dilandasi dengan strategi kerja tertentu demi keberhasilannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam pengertian sehari-hari, strategi sering diartikan sebagai langkah-langkah yang ditempuh agar tercapai tujuan yang diharapkan. Proses pemberdayaan dapat dilakukan secara individual maupun kelompok kolektif. Akan tetapi dengan memperhatikan kasus di Indonesia dimana pembangunan menimbulkan perubahan sosial di tingkat komunitas yaitu terjadinya kesenjangan ekonomi maka melalui kelompok akan terjadi suatu
78 dialogical ecounter yang menumbuhkan dan memperkuat kesadaran dan solidaritas kelompok. Anggota kelompok menumbuhkan identitas seragam dan mengenali kepentingan mereka bersama.41 Strategi merupakan suatu proses sekaligus produk yang "penting"yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memenangkan persaingan, demi tercapainya tujuan. Strategi pemberdayaan masyarakat, pada dasarnya mempunyai tiga arah, yaitu: Pertama, pemihakan dan pemberdayaan masyarakat. Kedua, pemantapan otonomi dan pendelegasian wewenangan dalam pengelolaan pembangunan yang mengembangkan peran serta masyarakat. Ketiga, modernisasi melalui penajaman arah perubahan struktur sosial ekonomi (termasuk di dalamnya kesehatan), budaya dan politik yang bersumber pada partisipasi masyarakat. Dengan demikian pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan dengan beberapa strategi. Pertama yaitu menyusun instrumen pengumpulan data. Dalam kegiatan ini informasi yang diperlukan dapat berupa hasil penelitian- penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, referensi yang ada, dari hasil temuan dari pengamatan lapangan. Kemudian membangun pemahaman, komitmen untuk mendorong kemanidirian individu, keluarga, monitoring dan evaluasi pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat. Maka dalam pemberdayaan tentu asyarakat yang lebih dan bisa memahami kebutuhan atau permasalahan yang sedang dihadapi atau dirasakanya maka masyarakat tentu harus diberdayakan agar masyarakat atau mereka lebih mampu mengenali setiap kebutuhan-kebutuhannya dalam kehidupanya. Dengan demikian 41 Nasdian, Fredian Tonny, Pengembangan Masyarakat, (Jakarta: Buku Obor, 2014), h.96
79 suatu pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan dengan beberapa cara atau strategiyang bisa dilakukan yaitu melakukan upaya menyusun instrumen pengumpulan data-data. Dalam kegiatan ini tentu informasi yang diperlukan dapat bisa berupa hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan pada penelitian sebelumnya, dan atau referensi yang ada, dari hasil temuan atau dari pengamatan lapangan tewrsebut. Kemudian membangun suatu pemahaman, komitmen untuk melakukan dan mendorong kemanidirian individu atau masyarakat, atau keluarga, atau monitoring dan evaluasi pemberdayaan kepada masyarakat atau individu, dan keluarga dan masyarakat secara umum. 7. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Adi Isbandi menawarkan beberapa gagasan dalam melakukan proses pemberdayaan diantaranya yang pertama yaitu: 1) Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penciptaan Suasana Kondusif Salah satu dari pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat agar dapat berlangsung dan mencapai keberhasilan dilakukan melalui pemberian bimbingan dan dukungan oleh pemangku kepentingan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupan masyarakat.42 Dalam Upaya pemihakan kepada kelompok masyarakat yang lemah perlu dilakukan dalam bidang-bidang kebutuhan dasar manusia. Apabila tidak ada keberpihakan dari pemerintah atau sumber-sumber kekuasaan kepada masyarakat yang lemah akan menimbulkan gejolak protes dari masyarakat 42Ibid.Suharto, h.58
80 yang secara ekstrim dapat berupa revolusi. Pemberdayaan masyarakat dalam menciptakan suasana kon dusif dapat dilakukan melalui pemberian dukungan dari pemangku kepentingan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat. Dukungan utama diberikan oleh pihak pemerintah dalam bentuk kebijakan pengarusutamaan pembangunan daerah melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. dalam implementasi kebijakan tersebut harus dilaksanakan program- program nyata serta pengalokasian sumberdaya yang benar-benar berpihak kepada masyarakat sehingga dapat membangkitkan atau menguatkan kepercayaan masyarakat dan berminat untuk mengembangkan program-program dalam rangka pemberdayaan diri masyarakat yang bersangkutan. Dukungan yang diberikan lembaga sosial kemasyarakatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat berupa pemberian advokasi dan fasilitator dalam berbagai program pemberdayaan masyarakat. sedangkan lembaga swasta memberikan dukungan dalam kaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat yang terkena dampak langsung dan tidak langsung dari usaha- usaha yang dijalankan perusahaan yang bersangkutan. Pemberdayaan masyarakat merupakan pemberian power kepada yang powerless, agar dapat melaksanakan proses aktualisasi-eksistensi jati diri masyarakat. Secara struktur, manusia memang perlu diberi kesempatan untuk mengaktualisasikan eksistensinya (self- actualiza tion), karena aktualisasi diri merupakan kebutuhan dasar manusia. Sasaran pembangunan daerah memalui program pemberdayaan masyarakat yang menciptakan suasana kondusif, dapat dilakukan dengan mewujudkan perkembangan ekonomi yang tetap (steadysosial economic growth), melalui
peningkatan produksi, sehingga dapat meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat dan perbaikan lembaga ekonomi masyarakat daerah yang lebih menunjang pada kegiatan pembangunan.43 Pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk mengubah sumberdaya alam dan manusia suatu wilayah sehingga berguna dalam produksi barang dan berupaya melaksanakan pertumbuhan ekonomi, modernisasi dan perbaikan dalam tingkat produksi barang dan konsumsi, dengan demikian melalui pemberdayaan masyarakat dapat menghilangkan atau mengurangi berbagai hambatan dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat daerah dalam pengetahuan dan keterampilan, maupun kesempatan kerja bagi masyarakat. Pemberdayaan sebagai alat pembangunan masyarakat memberikan peran suasana kondusif dengan melakukan pendekatan pada sumberdaya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menentukan masa depan masyarakat untuk berperan serta di dalamnya, sehingga memberikan pengaruh pada kehidupan di komunitasnya. Pemberdayaan masyarakat dalam arti kekuasaan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas pilihan personal44 Berkaitan dengan pelayanan dalam pemberdayaan masyarakat, dimaksudkan untuk mengurangi sikap ketergantungan masyarakat kepada pemerintah, kebebasan masyarakat dalam berkarya dan melakukan kontrol akan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan prakarsa dan 43Bintoro, Tjokro Amidjojo, Perencanaan Pembangunan, (Jakarta: Penerbit PT Gunung, 1985), h.53 44Ibid. Jim Ife, 1995, h.5 81
swadayanya45 Dalam hal keterlibatan masyarakat dalam program pemberdayaan, partisipasi akar rumput (grass-root participation) didasarkan pada inisiatif warga untuk memilih tujuan dan metoda mereka sendiri, sedangkan partisipasi mandat pemerintah (government-man dated participation) yang melibatkan persyaratan hukum diberikankesempatan bagi masukan masyarakat terhadap pengambilan keputusan (kebijakan) atau pelaksanaan sebuah lembaga.46 Berkaitan dengan peran pemberdayaan masyarakat dalam menciptakan suasana kondusif terkait dengan terciptanya kesempatan bagi masyarakat untuk membangun daerah, maka jenis kesempatan yang ada meliputi pendidikan, pelayanan, pemanfaat sarana dan prasarana. Sumber kesempatan diperoleh dari penanggung jawab pembangunan dengan dukungan masyarakat. Dengan terciptanya kesempatan bagi masyarakat untuk membangun daerah melalui program pemberdayaan, maka akan mendorong masyarakat untuk meningkatkan partisipasinya dalam pembangunan daerah. dasar dari pemberdayaan masyarakat adalah mendorong minat masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya, khususnya bagi masyarakat lapisan bawah, pinggiran dan pedesaan yang memiliki kelemahan dan kekurangan dalam keswadayaan, kemandirian, partisipasi, solidaritas sosial, sikap kritis, dan taraf hidup yang rendah. Pemberdayaan masyarakat dimaksudkan juga untuk membebaskan masyarakat dari pembatasan-pembatasan yang memperlambat respon dan merintangi kerja masyarakat dengan memilah seluruh peraturan-peraturan, 45Ndraha, Pengembangan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas, (Jakarta: RinekaCipta, Taliziduhu 1990), h.50 46Heller, Reading Writing Connections from Theory to Practice, (New York: Longman Publishing Group,1991), h.20 82
prosedur-prosedur, perintah-perintah dan sebagainya yang tidak perlu.47 Dengan demikian peran pemberdayaan masyarakat membentuk suasana kondusif kaitannya dengan menumbuhkan minat masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya, dapat diketahui dengan mengukur respon masyarakat dalam kesempatan yang diberikan melalui pemberdayaan untuk meningkatkan taraf hidupnya, disamping itu adanya ninat masyarakat meningkatkan taraf hidup dapat didekati dengan wujud minat yang dilakukan oleh masyarakat baik melalui partisipasi secara mandiri maupun bersama-sama. Secara spesifik pembangunan sosial masyarakat daerah dimaksudkan untuk mengembangkan nilai-nilai dan sikap-sikap dalam masyarakat daerah yang lebih kondusif terhadap pembaharuan, pembangunan dan pembinaan bermasyarakat. Masyarakat yang kondusif lebih ditekankan pada pengembangan motivasi kegairahan usaha yang bersifat produktif dengan memaksimalkan sumberdaya potensial yang ada di daerah. Berkaitan dengan pemberdayaan potensi masyarakat dalam upaya pembangunan masyarakat daerah yang saling berkaitan dapat dilakukan dengan mengatur kelembagaan daerah baik lembaga pemerintahan maupun lembaga kemasyarakatan, sehingga mampu menampung aspirasi dan menggali potensi masyarakat, terutama berkaitan dengan potensi sumberdaya alam dan kearifan lokal. Dengan demikian peran pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan suasana kondusif berkaitan dengan potensi sumberdaya alam dan kearifan lokal, dapat didalami melalui kesesuaian kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan kearifan lokal yang selama ini berada 47Stewart, Intellectual Capital, (London: Nicholas Brealey Publishing, 1997), h.20 83
dilingkungan masyarakat setempat. Disamping itu pemberdayaan masyarakat melalui optimalisasi potensi dilakukan dengan menyesuaikan dengan keterampilan masyarakat yang ada dengan didukung oleh pengembangan potensi sumberdaya alam disekitar masyarakat. Secara sederhana masyarakat dapat dikatakan berdaya bila mampu mengidentifikasi permasalahan dan mampu mengidentifikasinya secara mandiri. Mandiri yang dimaksud disini adalah bahwa masyarakat memahami akan suatu tataran hidup bersama yang diinginkan dan bekerja secara bersama-sama untuk mencapainya. Adanya saling ketergantungan antara komunitas maupun didalam komunitas tersebut. Bukan kebebasan yang hendak dicapai karena kebebasan semata akan mengarah pada marginalisasi pihak yang lain. Beberapa karakteristik pendekatan masyarakat adalah berkelanjutan, pemberdayaan, dan partisipatif distribusi merata. Pemberdayaan memiliki makna sebagai proses dimana individu dimampukan untuk memiliki kuasa dan bertindak secara efektif untuk merubah hidup dan kondisi mereka. Dalam pemberdayaan masyarakat di awalai dengan adanya pemberdayaan individu, dimana masing-masing individu akan percaya bahwa mereka dapat mencapai sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Pemberdayaan hanya dapat benar-benar dipenuhi dengan pendekatan bottom- upuntuk pemerintahan masyarakat, pendekatan bottom-uplebih disukai, dengan agenda perubahan dikembangkan oleh masyarakat masyarakat dan tindakan serta inisiatif untuk mewujudkan perubahan yang direncanakan oleh masyarakat. Pendekatan dari bawah ke atas memiliki keuntungan dari sepenuhnya memanfaatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat, serta mengeksploitasi 84
85 tenaga masyarakat dengan lebih baik. Ini juga memberikan otonomi yang lebih besar kepada masyarakat.Ini telah dibuktikan, setidaknya secara nyata, untuk menghasilkan hasil yang positif. Namun, tingkat swakelola dan swakelola yang diperlukan untuk pendekatan bottom-upagar berhasil perlu dipahami sebagai tujuan bagi banyak masyarakat. Dalam masyarakat yang cenderung menjadi sasaran oleh inisiatif untuk meningkatkan dan mendukung pemberdayaan, keterampilan dan kepercayaan diri untuk mengidentifikasi tantangan masyarakat, untuk mencari informasi dan memproses ini, serta merancang dan mengimplementasikan solusi masyarakat, tidak mungkin dikembangkan sepenuhnya untuk sebagian besar masyarakat. Ini berarti bahwa banyak pekerjaan dasar yang perlu dilakukan di dalam masyarakat, untuk membekali masyarakat dengan keterampilan dan kepercayaan diri yang masyarakat perlukan untuk menjadi penentu diri seperti yang dijelaskan oleh pendekatan bottom-up ke aksi nyata masyarakat. 2) Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penguatan Kapasitas Pembangunan ekonomi pada dasarnya merupakan suatu proses dalam jangka panjang di mana terjadi peningkatan produksi riil per kapita secara terus menerus. Peningkatan produksi riil tersebut ditempuh dengan pertumbuhan produktivitas per kapita melalui pengerahan sumberdaya alam. Pembangunan daerah dimaksudkan untuk menghilangkan atau mengurangi berbagai hambatan dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat daerah dalam pengetahuan dan keterampilan, maupun
86 kesempatan kerja.48 Pemberdayaan memiliki arti mendekatkan masyarakat pada sumberdaya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menentukan masa depan mereka dan untuk berperan serta di dalamnya, juga memberikan pengaruh pada kehidupan di komunitasnya.49 Pemberdayaan masyarakat salah satu sasarannya untuk membangun kapasitas masyarakat dengan menaikkan tingkat perkembangan ekonomi masyarakat daerah tersebut, dan memungkinkan masyarakat daerah untuk meningkatkan standar pendidikannya yang lebih tinggi.50 Dalam pendekatan penguatan masyarakat melaui pemberdayaan, dimaksudkan untuk memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Melalui pembangunan non fisik dalam pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, dengan dilakukan melalui meningkatkan kualiats sumberdaya manusia daerah agar mampu menghilangkan atau mengurangi berbagai hambatan dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat daerah dalam pengetahuan dan keterampilan, maupun kesempatan kerja. Terjadinya ketidakberdayaan masyarakat miskin dari suatu negara menurut disebabkan karena rendahnya tingkat kesehatan dan gizi dan lambatnya perbaikan mutu pendidikan sehingga menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan penduduk.51 Oleh karena itu upaya pertama yang dilakukan oleh pemerintah dalam 48Hikmat, Strategi Pemberdayaan Masyarakat, (Bandung: HumanioraUtama Press, 2010), h.35 49Perros, Computer Simulation Techniques, (NC: State University, 2009), h.19 50Johara, Faktor Geografi Sebagai Sumberdaya Dalam Pembangunan Wilayah Desa dan Kota, (Bandung: ITB, 1990), h.52 51Samuelson, Ilmu Makroenomi, (Mc Graw-Hill, Media Global Edukasi, 2003), h.23
pemberdayaan masyarakat dalam menciptakan kapasitasnya adalah (1) melakukan pemberantasan penyakit, (2) perbaikan kesehatan dan gizi, (3) perbaikan mutu pendidikan, (4) pemberantasan buta huruf dan (5) peningkatan ketrampilan penduduknya. Pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, dilakukan dengan memberikan persamaan aksesibilitas dan keadilan serta tidak membedakan dalam mendapatan kesempatan. Berkaitan dengan kesempatan pendidikan dalam menciptakan kapasitas masyarakat, maka lembaga yang berfungsi sebagai media pemberdayaan masyarakat seharusnya memiliki kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata-pranata masya rakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan Pemberdayaan masyarakat diarahkan pada perbaikan tingkat hidup yang rendah, dengan melakukan perbaikan dalam hal: 1) pengentasan kemiskinan 2) perbaikan kesehatan yang tidak memadai 3) perbaikan pendidikan dan layanan masyarakat yang rendah Dengan demikian peran pemberdayaan masyarakat dalam menciptakan kapasitas masyarakat dalam kaitannya dengan peningkatan pendidikan dan keterampilan dapat diukur dengan pendekatan kesesuaian jenis pendidikan dan keterampilan dengan tingkat kebutuhan masyarakat, serta pengoptimalan kemanfaatan kompetensi pendidikan dan keterampilan untuk menuju masyarakat yang lebih maju dan berbudaya. Pemberdayaan masyarakat kaitannya dengan mengoptimalkan derajat kesehatan, maka arah peningkatan kualitas penyelenggara pelayanan masyarakat memiliki cakupan diantaranya dalam bidang kesehatan, 87
pendidikan, nutrisi, dan lingkungan. Dengan demikian peran pemberdayaan masyarakat dalam menciptakan kapasitas masyarakat kaitannya dengan derajat kesehatan masyarakat dapat diukur melalui tingkat pelayanan kesehatan dasar, yang didukung oleh tingkat keahlian dan keterampilan tenaga medis di lapangan. Disamping itu fasilitas pendukung kesehatan dapat dimanfaat secara efisien sehingga menekan biaya pengobatan dan mengoptimalkan pelayanan jasa kesehatan bagi masyarakat. Berkembangnya ekonomi rakyat dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk Unsur pokok dari system produksi suatu negara yang berdampak pada berkembangnya ekonomi rakyat adalah Sumberdaya alam yang tersedia, sumberdaya insani (jumlah penduduk) dan stok modal.52, Dimana jumlah sumberdaya alam yang tersedia mempunyai batasan maksimal bagi pertumbuhan suatu perekonomian. Maksudnya bila sumberdaya belum digunakan sepenuhnya maka jumlah penduduk dan stok modal yang ada akan memegang peranan dalam pertumbuhan output. Sumberdaya insani (jumlah penduduk), merupakan peran yang pasif dalam proses pertumbuhan output, maksudnya jumlah penduduk akan menyesuaikan dengan kebutuhan akan tenaga kerja. Sedangkan stok modal merupakan unsur produksi yang sangat menentukan tingkat pertumbuhan output. Dengan demikian peran pemberdayaan masyarakat dalam menciptakan kapasitas masyarakat kaitannya dengan perkembangan ekonomi rakyat dapat dapat diukur dari penyediaan modal usaha dan sarana produksi yang didukung oleh bimbingan teknis proses produksi dan manajemen usaha, serta adanya peran 52Arsyad, Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah, (Yohyakarta: BPFE, 1999), h.6 88
89 pemerintah dalam memfasilitasi pemasaran produk dari hasil usaha masyarakat. Berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dalam pemberdayaan masyarakat daerah, diperlukan infrastruktur yang dapat mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam konteks ini, infrastruktur kampung seperti air bersih, perumahan, jalan, jembatan, pelabuhan laut dan udara, dan energi merupakan jenis-jenis infrastruktur yang diadakan dan dikembangkan sehingga meningkatkan aksesibilitas dan mendukung produksi masyarakat. Pemberdayaan masyarakat kampung bukan hanya berkaitan dengan penguatan kapasitas masyarakat secara individu, keluarga dan kelompok tetapi juga diarahkan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan yang ada di kampung. Lembaga-lembaga seperti pemerintahan kampung, lembaga musyawarah kampung, dan organisasi kepemudaan di kampung semuanya perlu mendapat perhatian dan penguatan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan antara lain menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan (power) kepada organisasi agar menjadi lebih berdaya. 3) Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Perlindungan Upaya perlindungan dapat dilakukan terhadap kelompok masyarakat lemah dengan memberikan perlindungan kepada pelaku kegiatan ekonomi rakyat terutama dalam bentuk penetapan kebijakan dan aturan yang benar-benar melindungi masyarakat serta memfasilitasi promosi dan pemasaran hasil produksi masyarakat. Kebijakan yang bersifat perlindungan terhadap pelaku ekonomi rakyat harus disertai pula dengan perbaikan system ekonomi yang melindungi
pelaku ekonomi rakyat.53 Pemberdayaan adalah upaya memberikan pemihakan yang berjalan terpadu dengan upaya pemberian kesempatan yang dilakukan dengan cara menciptakan iklim kondusif untuk melakukan kegiatan sosial ekonomi (enabling) dan mencegah penindasan yang kuat terhadap yang. Dengan demikian upaya pemihakan harus memperhatikan keterpaduan antara pentingnya pertumbuhan ekonomi dan pemerataanya kepada seluruh masyarakat. Pada dasarnya aturan hukum disusun untuk melindungi masyarakat sehingga dibutuhkan sinergi antara pemerintah dengan masyarakat. Berkaitan dengan fungsi pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dapat berupa partisipasi dalam hal mentaati dengan membantu secara langsung proses penyelenggaraan pelayanan umum. Peran aktif kedua belah pihak pemerintah dan masyarakat dapat dilakukan dengan penerapan kebijakan dan pengunaan strategi manajerial dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat seka ligus dalam rangka penegakkan peraturan. Salah satu strategi dan pendekatan pemberdayaan masyarakat agar dapat berlangsung dan berhasil dengan melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok masyarakat yang lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat. Dengan demikian melalui pemberdayaan masyarakat dapat memberikan bimbingan dan dukungan dengan keberpihakan kepada masyarakat agarmasyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupan masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan publik dibutuhkan dukungan partisipasidari masyarakat, dan mendapat dukungan pemangku kepentingan pembangunan yang 53Wrihatnolo dan Dwidjowijoto, Manajemen Pemberdayaan, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2007), h.22 90
berpihak kepada masyarakat dalam membangun kesadaran hukum, kepedulian terhadap peraturan yang berlaku, maupun dukungan nyata dengan membantu secara langsung proses penyelenggaraan pelayanan umum. Seperti diintrodusir di muka, konsep pemberdayaan ini merupakan translasi dari empowerment yang berarti: (1) share thepower, atau membagi kekuasaan 1) Share the power. Pengertian pemberdayaan dalam artis share the power terdapat tiga aliran pendapat: Pertama, bahwa upayapemberdayaan berarti upaya untuk menghilangkan power atau kekuasaan itu sendiri sehingga tidak ada orang yang berdaya dan pada saat yang sama tidak ada orang yang tidak berdaya. Pengertian ini dikenal dengan istilah power to nobody. Pandangan ini merupakan nihilisasi terhadap kekuasaan yang ternyata tidak realistis. Kedua, bahwa upaya pemberdayaan berarti upaya untuk membagi power atau kekuasaan untuk semua orang secara sama rata, sehingga semua orang memiliki kekuasaan yang sama, tidak ada orang yang lebih berkuasa. Pengertian ini dikenal dengan istilah power to every body. Pandangan ini berupaya untuk menghilangkan stratifikasi kekuasaan dalam kehidupan manusia, namun menjadi anarki karena tanpa norma dan etika bersama. Ketiga, bahwa upaya pemberdayaan berarti upaya untuk memberikan power atau kekuasaan dari yang mempunyai kekuasaan kepada yang tidak mempunyai kekuasaan. Pandangan ini dianggap paling realistik, fisibel dan aplikabel. 91 telah
2) Delegation of authority. Pemberdayaan atau pendelegasian wewenang mengandung arti: Pertama, "Memindahkan tanggung jawab kepada staf garis depan"; Empowerment adalah upaya memberikan power kepada kelompok masyarakat yang powerlessness. Power berarti:acquired through possession or acquisition of the followingresources: authority, money, status, knowledge, with powerful people.54Sementara powerlessness (ketidak-berdayaan) berartias the inability to manage emotions, skills, knowledge, and/ormaterial a complex and dynamic interrelationship between the person and his rela tively hostile sosial environment. Dalam upaya memberikan power kepada kelompok masayarakat yang tidak memiliki (powerless), tiga macam power, seperti dikatakan: " their pursuit of life and live lihood, households dispose over tree kinds of power: sosial, political, and psychological" Kekuatan (power) sosial berkaitan dengan akses bagi "dasar- dasar" tertentu dari produksi rumah tangga, seperti informasi, pengetahuan dan keahlian, partisipasi di dalam organisasi sosial, dan sumberdaya keuangan. Kekuatan politis berkaitan dengan akses individual anggota rumah tangga terhadap proses pembuatan keputusan, terutama yang mempengaruhi masa depan mereka. Kekuatan politik tidak hanya kekuatan untuk memilih, namun juga kekuatan untuk berpendapat dan bertindak bersama-sama (collective actions). Sedangkan kekuatan psikologis berkaitan dengan perasaan potensi secara individual, seperti perilaku percayadiri, tidak mengeluh dan mempunyai efek yang positif dalam berjuang untuk meningkatkan kekuatan sosial dan politiknya. 54Hardina, Empowering Approach to Managing Social Service Organizations, (New York, Springer Publishing Company, 2007), h.33 92
Secara sederhana dan terbatas mengidentifikasi konsep pemberdayaan (empowerment) sebagai konsep alternatif terakhir dari dialektika pemilihan pendekatan dalam pembangunan di Indonesia. Pembangunan di Indonesia Pembangunan di Indonesia secara dialektik menggunakan pendekatan pertumbuhan (ekonomi), pertumbuhan dengan pemerataan, pembangunan berkelanjutan, kemudian digantikan pende katan ekologi. Bermartabat menunjuk pada satu kondisi di mana masyarakat yang bersangkutan mampu memenuhi kriteria etika moral. Pemberdayaan masyarakat sebagai upaya yang disadari dan terencana, atau bahkan sebagai gerakan masyarakat, dapat ditelusuri dari perkembangan masyarakat di Eropa. Gerakan empowerment lahir sebagai respon atau upaya untuk melepaskan dari kekuasaan absolute institusi keagamaan yang pada saat itu sangat mendominasi segala sendi kehidupan masyarakat (mutlak dan deterministic). Dalam konteks politik Indonesia, secara sederhana, proses revolusi kemerdekaan, proses lahirnya orde baru dan proses reformasi barangkali dapat dikategorikan sebagai proses empowerment seperti terjadi di Eropa Modern tersebut. Namun padanya, pemikiran-pemikiran baru cenderung "anti-sitem", "anti deterministik", dan "anti- kekuasaan" sehingga secara terus menerus Dengan demikian, secara historis, pemberdayaan muncul di negara-negara Eropa sejak abad pertengahan dengan substansi merubah system, deterministik, dan kekuasaan yang sudah ada. Paralel dengan ini, di Indonesia, gerakan pemberdayaan muncul ketika apa yang ada (system dan kekuasaan) dianggap sudah tidak relevan dan "menjajah" sebagian kelompok manusia yang 93
powerlessness (miskin, teraniaya, dan amoral). Dalam konteks program-program pemerintah selama ini, program pemberdayaan menunjuk pada satu program yang secara substansi berbeda dengan program yang lain dan "antisystem" serta "anti- kekuasaan" yang sedang mendominasi. Dengan demikian, pemberdayaan pada pembahasan di sini adalah satu program atau kebijakan yang bersifat berbeda dengan system yang ada dan bersifat mendistribusikan kekuasaan dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok, termasuk hidup bermartabat. Kebutuhan pokok, basic needs meliputi: Kebutuhan fisik (pangan dan papan), kebutuhan rasa aman, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan harga diri, kebutuhan aktualisasi diri. Pemenuhan kebutuhan pokok secara bermartabat mengacu pada proses pemenuhan yang tidak melanggar nilai-nilai moral seperti tidak mengobankan sisi kemanusiaan hidup bersama, antara lain mencuri, berbohong, menipu, merusak, dan lain-lain. Pemenuhan kebutuhan pokok secara bermartabat mengacu pada proses pemenuhan yang tidak melanggar nilai-nilai moral seperti tidak mengobankan sisi kemanusiaan hidup bersama, antara lain mencuri, berbohong, menipu, merusak, dan lain-lain. Dengan demikian, pemberdayaan adalah proses pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar yang terdiri dari papan, pangan, rasa aman, kasihsayang atau cinta, harga diri, dan prestasi (atau produksi) dengan cara-cara yang disepakati sebagai baik (bermoral secara sosial), dalam arti tidak dengan jalan mencuri, menipu, merugikan atau mengorbankan orang lain, dan tidak tercela. Yang Kedua Adi Isbandi bisa dilakukan melalui:55 55 Adi Isbandi Rukminto, Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas, (Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, . 2003), h.1 94
1) Pendekatan Direktif Pendekatan direktif atau pendekatan instruktif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan asumsi bahwa petugas tahu apa yang dibutuhkan dan apa yang baik untuk masyarakat. Dalam pendekatan ini peranan change agent bersifat lebih dominan karena prakarsa kegiatan dan sumberdaya yang dibutuhkan lebih banyak berasal dari change agent. Change agent-lah yang menetapkan apa yang baik dan buruk bagi masyarakat, cara-cara apa yang perlu dilakukan untuk memperbaikinya, dan selanjutnya menyediakan sarana yang diperlukan untuk perbaikan tersebut. Dengan pendekatan seperti ini, prakarsa dan pengambilan keputusan berada di tangan change agent. Dengan pendekatan ini banyak hasil yang diperoleh, tetapi hasil yang diperoleh lebih terkait dengan tujuan jangka pendek dan seringkali lebih bersifat pencapaian secara fisik. Pendekatan ini menjadi kurang efektif untuk mencapai hal-hal yang sifatnya jangka panjang ataupun perubahan yang lebih mendasar yang berkaitan dengan perilaku seseorang. Hal ini antara lain disebabkan akan perlunya perubahan pengetahuan (knowledge), keyakinan (belief), sikap (attitude) dan niat (intention) individu sebelum terjadinya perubahan perilaku (over behaviour), bila agen perubahan (change agent) menginginkan perubahan yang terjadi bukanlah perubahan yang bersifat temporer. Penggunaan pendekatan ini juga mengakibatkan berkurangnya kesempatan untuk memperoleh pengalaman belajar dan masyarakat, sedangkan bagi masyarakat, segi yang buruk adalah dapat munculnya ketergantungan terhadap kehadiran orang luar sebagai agen perubahan, karena pendekatan direktif 95
seringkali juga disebut sebagai pendekatan yang bersifat instruktif.56 2) Pendekatan Non-direktif Pendekatan non-direktif atau partisipatif dilakukan berlandaskan asumsi bahwa masyarakat tahu apa yang sebenarnya mereka butuhkan dan apa yang baik untuk mereka. pada pendekatan ini petugas tidak menempatkan diri sebagai orang yang menetapkan apa yang baik atau buruk bagi suatu masyarakat. Pemeran utama dalam perubahan masyarakat adalah masyarakat itu sendiri, petugas lebih bersifat manggali dan mengembangkan potensi masyarakat. Masyarakat diberikan kesempatan untuk membuat analisis dan mengambil keputusan yang berguna bagi mereka sendiri, serta mereka diberi kesempatan penuh dalam penentuan cara-cara untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Peran petugas disini berubah menjadi katalisator, pemercepat perubahan yang membantu mempercepat perubahan terjadinya perubahan dalam suatu masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan ini, petugas berusaha untuk merangsang tumbuhnya kemampuan masyarakat untuk menentukan arah langkahnya sendiri (self-determination) dan kemampuan untuk menolong dirinya sendiri (self help). Tujuan dari pendekatan non direktif dalam upaya pengembangan masyarakat adalah agar masyarakat memperoleh pengalaman belajar untuk mengembangkan dirinya (masyarakat tersebut) melalui pemikiran dan tindakan yang dirumuskan oleh mereka. pendekatan non direktif ini sering juga dianggap sebagai pendekatan yang bersifat partisipatif. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa dalam proses 56Ibid. Adi Isbandi Rukminto, h.15 96
pemberdayaan terdapat dua pihak yang saling berhubungan yaitu pihak yang memberdayakan atau lebih sering disebut sebagai agen perubahan (change agent) atau community worker atau tenaga pendamping dan pihak yang diberdayakan. Dalam melakukan pemberdayaan, pihak pemberdaya perlu memilah-milah strategi pemberdayaan yang tepat dan sesuai dengan kondisi target perubahan. Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Berdasarkan konsep demikian, maka strategi pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai berikut:57 Pertama, upaya itu harus terarah.58 Ini yang secara populer disebut pemihakan. Upaya ini ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya. Kedua, program ini harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Mengikutsertakan masyarakat yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan, yakni agar bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan apa yang dikehendaki dan mengenali kemampuan serta kebutuhan mereka. Selain itu, pendekatan ini berupaya meningkatkan kemampuan masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya. Ketiga, menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Juga lingkup 57 Dwidjowijoto dan Wrihatnolo, Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2007), h.5 58 Ibid. Adi Isbandi, h.20 97
98 bantuan menjadi terlalu luas jika penanganannya dilakukan secara individu. Pendekatan kelompok ini paling efektif dan dilihat dari penggunaan sumberdaya juga lebih efisien. Implementasi program pembangunan yang menerapkan strategi pemberdayaan masyarakat tersebut merupakan suatu konsukensi dari pergeseran paradigma pembangunan nasional yang mengarah pada tercapainya upaya pembangunan yang berpusat pada manusia (people centered development). 8. Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan dan Pembangunan Istilah partisipasi (participation) mengandung variasi makna dilihat dari tergantung dari sudut pandang yang berbeda. Pada perkembangan selanjutnya konsep partisipasi tidak dipersempit hanya pada aspek penerimaan manfaat belaka, karena akan mengubah pengertian umum partisipasi. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dari dua aspek yaitu:59 Partisipasi sebagai masukan dan partisipasi sebagai keluaran. Ada sebuah petanyaan, selama ini partisipasi manakah yang selama ini dibutuhkan dalam pembangunan. Lalu bagaimana cara mengelola partisipasi itu agar ada manfaatnya bagi pembangunan. Didalam praktiknya terkadang kita sering mendengar istilah monoton, terkadang dalam praktiknya masyarakat hanya dijadikan obyek atau dijadikan dan sering dicatut untuk kepentingan kelompok tertentu. Dan terkadang istilah partisipasi sering disalah artikan penggunaanya, sehingga terkadang masyarakat yang menjadi korbanya. Kalo seperti itu maka partisipasi dalam kontek ini hampir sama dengan gotong royong. Sebab rakyat tidak bisa hidup dan memenuhi kebutuhan 59Dove, Peranan Kebudayaan (Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, 198), h.17 Tradisional Indonesia dalam Modernisasi,
99 hidupnya sendiri-sendiri, butuh bergotong royong dengan orang lain, padahal begitu juga dengan pihak pemerintah, pemerintah tidak akan mampu melaksanakan pembangunan tanpa rakyat. Adapun masalahnya sekarang yaitu antara rakyat dengan aparat pemerintah kaitanya dengan pembangunan jarang bisa ketemu. Terkadang rakyat dituntut untuk bisa bergotongroyong atau berpartisipasi dalam melaksanakan program pemerintah sementara pemerintah sementara pemerintah seolah-olah tidak mau berpartisipasi dengan rakyat. Ini namanya berat sebelah, seharusnya baik di pihak rakyat maupun pemerintah harus semuanya secara bersama-sama berpartisipasai atau bergotong royong agar pemerintah dan raktyat bisa mencapai cita-citanya Jika pembangunan dilaksanakan tanpa melibatkan masyarakat akan muncul beberapa kemungkinan sebagai berikut: Upaya investasi yang ditanam tidak mengutamakan kebutuhan masyarakat, sumber-sumberdaya publik yang langka tidak digunakan secara optimal, sumber-sumberdaya masyarakat yang potensial untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat, tidak terungkap. Eko Sutoro mengingatkan bahwa sejak dulu konsepsi dan praktek partisipasi yang didesain pemerintah selalu menabur kritik dari banyak pihak. Pertama, pemerintah cenderung menempatkan masyarakat sebagai obyek, bukan subyek kebijakan pemerintah. Pemerintah selalu selalu menekankan agar masyarakat tidak berbuat macam-macam, mempunyai kesadaran pembangunan dan mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, partisipasi selalu dimaknai sebagai keikutsertaan masyarakat mengambil bagian untuk mendukung dan menyukseskan kebijakan-kebijakan
yang diprakarsai pemerintah. Dukungan masyarakat bukan berasal dari prakarsa masyarakat sehingga bukan partisipasi melainkan mobilisasi. Ketiga, perencanaan pembangunan partisipatif diatas kertas selalu digunakan sebagai alat pembenar bagi pemerintah bahwa kebijakan yang dikelola telah melibatkan masyarakat. Berdasarkan ketiga permasalahan tersebut maka partisipasi harus dimaknai kembali secara otentik dengan berpijak pada masyarakat Makna terdalam partisipasi voice, akses dan control warga masyarakat terhadap pemerintahan dan pembangunan yang mempengaruhi kehidupannya sehari-hari. Voice adalah hak dan tindakan warga masyarakat menyampaikan aspirasi ,gagasan, kebutuhan, kepentingan, dan tuntutan terhadap komunitas terdekatnya maupun kebijakan pemerintah. Tujuannya adalah mempengaruhi kebijakan pemerintah maupun menentukan agenda bersama untuk mengelola kehidupan secara kolektif dan mandiri. Sedangkan akses berarti ruang dan kapasitas masyarakat untuk masuk dalam arena governance, yakni mempengaruhi dan menentukan kebijakan serta terlibat aktif mengelola barang-barang publik. Keterlibatan menyangkut siapa yang terlibat, sedangkan keikutsertaan berbicara tentang bagaimana masyarakat terlibat. Sementara kontrol warga masyarakat mencakup kontrol eksternal yaitu kapasitas masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah dan kontrol internal berkaitan dengan penilaian kritis dan reflektif terhadap resiko-resiko atas tindakan mereka. Menurut Research Triangel 100
bahwa pengukuran terhadap partisipasi masyarakat juga dapat dilihat dari kualitas partisipasi masyarakat itu sendiri yang mencakup: 1) berpartisipasi karena mendapat perintah 2) berpartisipasi karena ingin mendapat imbalan 3) berpartisipasi secara suk rela tanpa mengharapkan imbalan 4) berpartisipasi atas prakarsa sendiri 5) berpartisipasi yang disertai dengan kreasi. Kualitas partisipasi tersebut disusun dalam skala mulai dari kualitas rendah yaitu berpartisipasi karena mendapat imbalan sampai kualitas tertinggi yakni berpartisipasi atas prakarsa sendiri. Apabila partisipasi masyarakat sudah berada pada kualitas tertinggi maka hal itu menunjukkan masyarakat telah memiliki kemandirian penuh. Partisipasi masyarakat juga dilihat dari tingkatannya mulai dari tingkatan terendah sampai tingkat tertinggi, berturut-turut yaitu: penikmat hasil pembangunan, berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, berpartisipasi dalam pemeliharaan hasil pembangunan, berpartisipasi dalam menilai hasil pembangunan, dan berpartisipasi dalam ikut merencanakan pembangunan. Partisipasi masyarakat dikenal dengan konsep coproduction. Konsep ini dikenal pertama kali dan dikembangkan sejak tahun 1980-an, ketika pakar administrasi publik dan politik urban membangun teori yang menjelaskan kegiatan kolektif dan peran kritis dari keterlibatan warga masyarakat dalam penyediaan pelayanan barang dan jasa. Pada dasarnya teori co-production mengkonseptualisasi pemberian layanan baik sebagai sebuah penataan maupun proses, dimana 101
102 pemerintah dan masyarakat membagi tanggung jawab (conjoint responsibility) dalam menyediakan pelayanan publik. Secara teori co-production dalam pelayanan publik dapat dipahami dengan memahami konsep-konsep pelanggan dan Menurut Cooper menjelaskan bahwa partisipasi publik, terutama dalam proses pengambilan keputusan adalah sarana untuk memenuhi hak dasar sebagai warga. Dua bentuk dasar partisipasi, yaitu partisipasi akar rumput (grass-root participation) yang mengacu pada organisasi dan gerakan sosial yang didasarkan pada inisiatif warga yang memilih tujuan dan metoda mereka sendiri, dan partisipasi mandat pemerintah (government-mandated participation) yang melibatkan persyaratan hukum dimana akan ada kesempatan bagi masukan warga terhadap pengambilan keputusan (kebijakan) atau pelaksanaan sebuah kebijakan. Sama halnya ketika menyuarakan pendapat untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintah melalui media massa dan sebagainya. Sementarapartisipasi langsung bisa berupa keterlibatan secara langsung warga dalam penyelenggaraan pemerintah, seperti menjadi komisi penasihat, aktivitas dengar pendapat, keterlibatan di kelompok-kelompok kepentingan dan partisipasi dalam lembaga pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum. Konsep partisipasi masyarakat terhadap fungsi pelayanan yang diberikan pemerintah dapat berupa partisipasi dalam hal mentaati pemerintah, membangun kesadaran hukum, kepedulian terhadap peraturan yang berlaku, dan dapat juga berupa dukungan nyata.
Kebijakan pemerintah pada dasarnya bertujuan untuk mengarahkan kondisi hidup masyarakat sebagai upaya untuk menjadikan masyarakat hidup kearah yang lebih baik. Dengan demikian target dari kebijakan pemerintah adalah masyarakat itu sendiri, dan untuk menjamin keberhasilan dalam implementasinya maka partisipasi masyarakat menjadi mutlak diperlukan. Berdasarkan pembahasan mengenai konsep partisipasi masyarakat sebelumnya maka dalam penelitian ini digunakan dimensi partisipasi masyarakat menurut Ndraha yang terdiri dari: perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, penerimaan dan pemanfaatan hasil pembangunan, serta evaluasi pembangunan. Keterlibatan dan keikutsertaan seseorang dalam perencanaan pembangunan sekaligus membawa didalam proses pembentukan keputusan, mencakup empat tahapan yaitu mulai dari mendefinisikan situasi, memililih alternatif, menentukan cara keputusan dapat dilaksanakan, mengevaluasi akibat apa saja yang akan timbul sebagai akibatnya, Pemberdayaan masyarakat akan berlangsung bila masyarakat menggunakan haknya untuk melibatkan diri dan ikutserta secara aktif yang dimulai dari kegiatan penyusunan rencana program dan kegiatan pemberdayaan kampung.60. Oleh karena itu, kehadiran setiap warga masyarakat terutama kepala keluarga dalam musyawarah kampung menjadi ukuran awal yang penting untuk mengetahui keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat kampung yang bersangkutan. Hanya warga masyarakat yang hadir dalam musyawarah kampung yang dapat memiliki kesempatan untuk menggunakan haknya dalam pengambilan keputusan terkait perencanaan pembangunan kampung. 60 Ibid. Slamet, h.25 103
104 Ukuran kehadiran warga masyarakat dalam perencanaan wujudnya bisa berupa kehadiran dalam rapat, pemikiran, dan waktu. Proses penyusunan rencana pembangunan kampung dimulai dengan melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat (community need assessment) yang dilaksanakan dengan bantuan fasilitator dari dalam warga masyarakat itu sendiri atau dari luar kampung yang bersangkutan. Berdasarkan identifikasi kebutuhan masyarakat kemudian disusun program dan kegiatan pemberdayaan kampung berdasarkan prioritas yang disepakati. Keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat dalam identifikasi kebutuhan dan penyusunan program pemberdayaan memberikan indikasi bahwa masyarakat terlibat secara mental dan emosional dalam perencanaan. Keterlibatan dan keikutsertaan tersebut juga sekaligus memberi legitimasi sekaligus keyakinan bagi warga masyarakat terkait masa depan daerah atau kampungnya. Rencana pemberdayaan kampung yang telah disusun sebelum digunakan sebagai dokumen acuan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat harus ditetapkan sebagai dokumen perencanaan kampung. Penetapan rencana pembangunan kampung itu dilakukan oleh seluruh warga kampung baik secara langsung dalam musyawarahkampung ataupun secara tidak langsung melalui rapat badan musyawarah kampung. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan menyangkut pemberian tanggapan dan saran yang bertujuan untuk menerima atau menolaknya. Rencana pemberdayaan kampung yang diterima oleh warga masyarakat menjadi dokumen resmi yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pemberdayaan kampung. Seluruh program pemberdayaan yang telah ditetapkan oleh warga masyarakat selanjutnya diimplementasikan. Dalam tahapan
implementasi partisipasi meliputi buah pikiran, ketrampilan, tenaga harta benda dan uang. Partispasi dalam pelaksanaan pembangunan meliputi: mengerahkan daya dan dana, administrasi dan koordinasi, penjabarannya kedalam program. Dalam hal ini berarti rakyat diajak ikut untuk berpartisipasi dengan jalan menyumbangkan tenaga atau hartanya kepada proyek-proyek pembangunan yang khusus, yang biasanya bersifat fisik. Berdasarkan pemahaman di atas maka pengukuran mengenai partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan dapat dilihat dari kesungguhan warga masyarakat menyumbangkan waktu dan tenaga serta materi/tanah dan bahan-bahan dalam mendukung kegiatan pembangunan kampung. Apabila masyarakat dengan sukarela memberikan sumbangan waktu, tenaga, materi dan bahan-bahan dalam pelaksanaan pembangunan kampung berarti bahwa masyarakat ikut terlibat dengan penuh tanggung jawab dalam menyukseskan pelaksanaan pembangunan di kampung. Pengukuran partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan di kampung juga diukur dari keterlibatan dalam kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan serta kesungguhan dalam mengembangkan kegiatan ekonomi produktif. Warga masyarakat yang sungguh aktif meningkatkan kapasitasnya akan membuat mereka semakin berdaya dan diharapkan mampu mengembangkan kegiatan ekonomi yang dapat berdampak pada peningkatan pendapatan dan mengentaskannya dari belenggu kemiskinan. Hasil-hasil pembangunan fisik maupun non fisik yang dilaksanakan oleh masyarakat kampung sendiri tingkat penerimaannya lebih tinggi dibanding hasil pembangunan yang dikerjakan pihak lain. Penerimaan masyarakat yang tinggi mengakibatkan mereka dengan senang 105
106 hati akan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan fisik dan non fisik tersebut untuk mendukung kehidupan dan usaha yang dikembangkan. Partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan hasil-hasil pembangunan membangkitkan rasa memiliki dan tanggung jawab untuk terlibat pula dalam memelihara, melestarikan bahkan mengembangkan lebih lanjut. Berkaitan dengan penerimaan, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan, Partisipasi dalam menerima hasil pembangunan berarti: menerima setiap hasil pemberdayaan seolah-olah milik sendiri, menggunakan atau memanfaatkan setiap hasil pembangunan, mengusahakan (menjadikan suatu lapangan usaha). Dimensi terakhir mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkaitan dengan evaluasi hasil pembangunan. Kegiatan evaluasi pembangunan penting untuk mengetahui apakah capaian pembangunan sudah sesuai dengan rencana dan tujuan dari pemberdayaan kampung secara keseluruhan. Namun evaluasi juga berkaitan dengan pelaksanaan program pembangunan atau kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dan berdampak atas diri masyarakat kampung. 1) Kontrol warga masyarakat mencakup kontrol eksternal yaitu kapasitas masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah dan kontrol internal berkaitan dengan penilaian kritis dan reflektif terhadap resiko-resiko atas tindakan mereka. 2) Evaluasi yang dilakukan masyarakat dapat berbentuk kritik, saran, protes dan bentuk-bentuk lainnya yang disampaikan kepada pihak yang berkompeten. Hasil evaluasi yang disampaikan hendaknya dipantau terus
107 tindak lanjutnya agar ada perbaikan atau peningkatan pada waktu mendatang. Istilah partisipasi (participation) mengandung variasi makna dilihat dari tergantung dari sudut pandang yang berbeda. Davis dalam Huneryager memberikan definisi partisipasi sebagai berikut:61 Ada tiga hal pokok yang terkandung dalam batasan tersebut, yaitu: keterlibatan mental dan emosional, keragaman sumbangan yang diberikan untuk mendukung tercapainya tujuan kelompok, terbangkitkannya kesediaan untuk bertanggung jawab diantara sesama anggota kelompok. Kandungan pengertian tersebut juga bisa bersifat dipaksa atau bebas, dan bisa pula bersifat manipulatif maupun spontan. Bryant Partisipasi hanya didefinisikan secara politis sepenuhnya sebagaimana yang berkembang pada tahun 1950-an dan 1960-an. Pada perkembangan selanjutnya Bryant dan White mengingatkan agar konsep partisipasi tidak dipersempit hanya pada aspek penerimaan manfaat belaka, karena akan mengubah pengertian umum partisipasi. Manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Memandang partisipasi masyarakat dalam pembangunan dari dua aspek yaitu:62 Partisipasi sebagai masukan dan partisipasi sebagai keluaran. Sebagai masukan, partisipasi masyarakat dapat berfungsi dalam enam fase proses pembangunan, yaitu: fase penerimaan informasi, fase pemberian tanggapan terhadap informasi, fase perencanaan pembangunan, fase pelaksanaan pembangunan, fase penerimaan kembali hasil pembangunan, dan fase penilaian 61Davis and Newstrom, Pembangunan Masyarakat Berbasis Partisipatif, (Jakarta:Salemba Empat, 1989), h.617 62 Ndraha, Taliziduhu, Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pembangunan Desa, (Jakarta: Yayasan Dharma IIP, 1990), h.103
pembangunan. Sebagai masukan, partisipasi berfungsi menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri. Sebagai keluaran, partisipasi dapat digerakkan atau dibangun. Disini partisipasi berfungsi sebagai keluaran proses stimulasi atau motivasi melalui berbagai upaya, seperti bantuan pembangunan desa, lomba desa, LKMD, KUD, dan lain-lain. Komitmen untuk meningkatkan partisipasi masyarakat harus dilakukan oleh pemerintah secara proaktif dengan menciptakan situasi yang kondusif bagi masyarakat agar dapat tergerak untuk senantiasa berpartisipasi. Terkait dengan itu, Nadraha menyatakan bahwa: Individu atau masyarakat diusahakan untuk atau agar bisa tergerak untuk berpartisipasi jika: 1) Jika upaya partisipasi tersebut dilakukan melalui sebuah organisasi yang sidah diketahui atau dikenal atau organisasi yang sudah ada di tengah- tengah masyarakat yang bersangkutan 2) Jika dalam partisipasi itu akan memberikan nilai manfaat kepada semua masyarakat 3) manfaat yang diperoleh melalui partisipasi itu dapat memenuhi kepentingan masyarakat setempat 4) dalam proses partisipasi itu terjamin adanya kontrol yang dilakukan oleh masyarakat. Terdapat empat jenis partisipasi yaitu partisipasi dalam pembuatan keputusan, partisipasi dalam penerapan keputusan, partisipasi dalam menikmati hasil, serta partisipasi dalam evaluasi. Warga masyarakat diharapkan ikut serta merencanakan, melaksanakan, memelihara, dan menikmati hasil pembangunan. 108
109 Pada taraf perencanaan, warga desa diharapkan ikut bermusyawarah untuk menentukan apa yang akan dilaksanakan dan bagaimana cara melaksanakannya. Partisipasi dalam pelaksanaan meliputi kerja gotong royong dan memberi sumbangan pikiran, tenaga, atau harta benda. Bentuk partisipasi dalam pemeliharaan antara lain ikut mengawasi dan merawat hasil pembangunan seperti jalan desa, gedung sekolah, saluran irigasi, hasil penghijauan. Pemanfaatan hasil pembangunan antara lain dalam bentuk berobat ke Puskesmas terdekat, menyekolahkan anak, menggunakan jalan untuk kegiatan ekonomi dan sosial, atau menempati rumah sehat yang pembangunannya diatur atau dibantu pemerintah. Partisipasi menjadi empat tingkat konseptualisasi. Pertama, partisipasi pertama-tama harus mengandung arti keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan-keputusan kebijakan pembangunan. Kedua, berkaitanerat dengan bentuk partisipasi yang pertama, tetapi pengungkapannya terjadi dalam proses perkembangan program dimana penduduk lapisan miskin ditempatkan sebagai konsumen utama dari program-program pembangunan pedesaan. Ketiga, lapisan penduduk miskin dilihat sebagai konstituen program-program pembangunan secara politik tidak berdaya, dan oleh karena itu membutuhkan stimulasi dan dukungan, dan akhirnya penduduk mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Keempat, menuntut keterlibatan penduduk miskin didalam pekerjaan- pekerjaan yang disediakan masyarakat. Partisipasi masyarakat mengandung tiga pengertian yakni: keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi, dan kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, keterlibatan dalam memikul tanggung jawab pelaksanaan pembangunan, keterlibatan dalam
110 memetik hasil serta manfaat pembangunan.63 Partisipasi rakyat dalam pembangunan, terutama rakyat pedesaan, terdiri atas dua tipe yang pada nya berbeda, yaitu: Partisipasi dalam aktivitas-aktivitas bersama. Partisipasi sebagai individu di luar aktivitas bersama dalam pembangunan yaitu dilakukan dengan: 1) Rakyat adalah fokus sentral dan tujuan terakhir pembangunan, partisipasi merupakan akibat logis dari dalil tersebut. 2) Partisipasi menimbulkan rasa harga diri dan kemampuan pribadi untuk dapat turut serta dalam keputusan penting yang menyangkut masyarakat. 3) Pembangunan dilaksanakan lebih baik dengan dimulai dari mana rakyat berada dan dari apa yang mereka miliki. 4) Partisipasi memperluas zona (kawasan) penerimaan proyek pembangunan. 5) Partisipasi menopang pembangunan. 6) Partisipasi menyediakan lingkungan yang kondusif bagi baik aktualisasi potensi manusia maupun pertumbuhan manusia. 7) Partisipasi merupakan cara yang efektif membangunan kemampuan masyarakat untuk pengelolaan program pembangunan guna memenuhi kebutuhan khas daerah. 8) Partisipasi dipandang sebagai pencerminan hak-hak demokrasi individu untuk dilibatkan dalam pembangunan mereka sendiri. Apabila masyarakat terlibat dalam pengelolaan pembangunan, maka keuntungan yang diperoleh antara lain: 63 Benveniste, Birokrasi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h.270
1) Banyak proyek pembangunan tidak bisa keluar dari lilitan persoalan, jika rakyat yang kenai proyek tidak terlibat 2) Dengan partisipasi, planner dilengkapi dengan informasi amat berharga, akan diperoleh planner dan para birokrat, sedangkan cara-cara lain barangkali tidak seberharga partisipasi 3) Rrakyat akan sangat menerima perubahan yang diadakan jika mereka diajak berperan serta di dalam merangsang untuk menghasilkan perubahan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pedesaan sebagaimana dianjurkan oleh Bank Dunia merupakan suatu proses yang harus dimulai dari saat merancang, mengkonstruksi, melaksanakan, sampai pada saat mengevaluasi. Sebaliknya jika pembangunan dilaksanakan tanpa melibatkan masyarakat akan muncul beberapa kemungkinan sebagai berikut : 1) Jika pemerintah terjadi kekurangan arahan atau petunjuk tentang semua kebutuhan masyarakatnya 2) Semua investasi yang akan atau telah ditanamkan tidak mengutamakan kebutuhan masyarakatnya 3) Sumber-sumberdaya publik yang langka tidak digunakan secara optimal 4) Sumber-sumberdaya masyarakat yang potensial untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat, tidak terungkap 5) standar-standar dalam merancang pelayanan dan prasarana.64 64 Corner, Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h.10 111
Namun Sutoro sejak dulu konsepsi dan praktek partisipasi yang didesain pemerintah selalu menabur kritik dari banyak pihak. 1) Ppemerintah cenderung menempatkan masyarakat sebagai obyek, bukan subyek kebijakan pemerintah. Pemerintah selalu selalu menekankan agar masyarakat tidak berbuat macam-macam, mempunyai kesadaran pembangunan dan mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku. 2) Partisipasi selalu dimaknai sebagai keikutsertaan masyarakat mengambil bagian untuk mendukung dan menyukseskan kebijakan-kebijakan yang diprakarsai pemerintah. Dukungan masyarakat bukan berasal dari prakarsa masyarakat sehingga bukan partisipasi melainkan mobilisasi. 3) Perencanaan pembangunan partisipatif diatas kertas selalu digunakan sebagai alat pembenar bagi pemerintah bahwa kebijakan yang dikelola telah melibatkan masyarakat.65 Berdasarkan ketiga permasalahan tersebut maka partisipasi harus dimaknai kembali secara otentik dengan berpijak pada masyarakat. Makna terdalam partisipasi voice, akses dan control warga masyarakat terhadap pemerintahan dan pembangunan yang mempengaruhi kehidupannya sehari-hari. Voice adalah hak dan tindakan warga masyarakat menyampaikan aspirasi , gagasan, kebutuhan, kepentingan, dan tuntutan terhadap komunitas terdekatnya maupun kebijakan pemerintah. Tujuannya adalah mempengaruhi kebijakan pemerintah maupun menentukan agenda bersama untuk mengelola kehidupan secara kolektif dan 65Sutoro dan Fredericson, Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat, (Yogyakarta: Akademia, 1989), h.93 112
113 mandiri. Sedangkan akses berarti ruang dan kapasitas masyarakat untuk masuk dalam arena governance, yakni mempengaruhi dan menentukan kebijakan serta terlibat aktif mengelola barang-barang publik. Keterlibatan menyangkut siapa yang terlibat, sedangkan keikutsertaan berbicara tentang bagaimana masyarakat terlibat. Sementara kontrol warga masyarakat mencakup kontrol eksternal yaitu kapasitas masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah dan kontrol internal berkaitan dengan penilaian kritis dan reflektif terhadap resiko-resiko atas tindakan mereka. Pengukuran terhadap partisipasi masyarakat juga dapat dilihat dari kualitas partisipasi masyarakat itu sendiri yang mencakup: 1) berpartisipasi karena mendapat perintah 2) berpartisipasi karena ingin mendapat imbalan 3) berpartisipasi secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan 4) berpartisipasi atas prakarsa sendiri 5) berpartisipasi yang disertai dengan kreasi. Kualitas partisipasi tersebut disusun dalam skala mulai dari kualitasrendah yaitu berpartisipasi karena mendapat imbalan sampai kualitas tertinggi yakni berpartisipasi atas prakarsa sendiri. Apabila partisipasi masyarakat sudah berada pada kualitas tertinggi maka hal itu menunjukkan masyarakat telah memiliki kemandirian penuh. Selanjutnya Partisipasi masyarakat juga dilihat dari tingkatannya mulai dari tingkatan terendah sampai tingkat tertinggi, berturut-turut yaitu: penikmat hasil pembangunan, berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, berpartisipasi dalam pemeliharaan hasil pembangunan,
berpartisipasi dalam menilai hasil pembangunan, berpartisipasi dalam ikut merencanakan pembangunan. Partisipasi masyarakat dikenal dengan konsep co- production. Konsep ini dikenal pertama kali dan dikembangkan sejak tahun 1980-an, ketika pakar administrasi publik dan politik urban membangun teori yang menjelaskan kegiatan kolektif dan peran kritis dari keterlibatan warga masyarakat dalam penyediaan pelayanan barang dan jasa. Pada dasarnya teori co-production mengkonseptualisasi pemberian layanan baik sebagai sebuah penataan maupun proses, di mana pemerintah dan masyarakat membagi tanggung jawab (conjoint responsibility) dalam menyediakan pelayanan public. Secara teori co-production dalam pelayanan publik dapat dipahami dengan memahami konsep-konsep pelanggan dan produksi di sektor publik, yaitu consumer produser, regular producer dan co-production. Partisipasi publik, terutama dalam proses pengambilan keputusan adalah sarana untuk memenuhi hak dasar sebagai warga. Dua bentuk dasar partisipasi, yaitu partisipasi akar rumput (grass-root participation) yang mengacu pada organisasi dan gerakan sosial yang didasarkan pada inisiatif warga yang memilih tujuan dan metoda mereka sendiri, dan partisipasi mandat pemerintah (government-mandated participation) yang melibatkan persyaratan hukum dimana akan ada kesempatan bagi masukan warga terhadap pengambilan. Sama halnya ketika menyuarakan pendapat untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintah melalui media massa dan sebagainya. Sementarapartisipasi langsung bisa berupa keterlibatan secara langsung warga dalam penyelenggaraan pemerintah, seperti 114
115 menjadi komisi penasihat, aktivitas dengar pendapat, keterlibatan di kelompok- kelompok kepentingan dan partisipasi dalam lembaga pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum. Konsep partisipasi masyarakat terhadap fungsi pelayanan yang diberikan pemerintah dapat berupa partisipasi dalam hal mentaati pemerintah, membangun kesadaran hukum, kepedulian terhadap peraturan yang berlaku, dan dapat juga berupa dukungan nyata dengan membantu secara langsung proses penyelenggaraan pelayanan umum. Dapat dilihat pada gambar berikut ini tentang konsep yang sangat dasar sekali dari pemerintah sebagai pengguna atau penerima layanan sekaligus peran dalam membantu penyelenggaraan pelayanan publik (co-produser). Didalam co- prosedur ini masyarakat yang didalamnya terlibat Dalam definisinya Ostrom bhwa: co-production as the process through which inputs used to produce a good or service are contributed by individuals who are not.66 Input ini menghasilkan barang atau jasa diberikan oleh individu yang bukan berasal dari organisasi yang sama. Keberadaan yang sangat pentingnya peranan aktif dari kedua belah pihak masing-masing didalam suatu penyelenggaraan terhadap pelayanan publik maka dapat dijelaskan didalam sebuah kontek partisipasi. Melalui sisi pemerintah, bisa melihat penerapan kebijakan dan pengunaan teknik-teknik manajemen dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat sekaligus dalam rangka penegakkan peraturan, sedangkan pada sisi masyarakat adalah keterlibatan dalam berdisiplin dan menaati aturan, serta dukungan langsung dalam proses pemberian pelayanan publik. Peran pada 66 Davis and Newstrom, Pembangunan Masyarakat Berbasis Partisipatif, (Jakarta: Salemba Empat, 1998), h.96
sisi pemerintah, penggunaan teknik-teknik manajerial dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat dilakukan dengan cara menyiapkan dan memanfaatkan seluruh sumberdaya organisasi yang dimiliki untuk mencapai tujuan. Sedangkan peran pada sisi masyarakat adalah partisipasi aktif baik dalam hal ketaatan, maupun dukungan langsung dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik. Kebijakan pemerintah pada dasarnya bertujuan untuk mengarahkan kondisi hidup masyarakat sebagai upaya untuk menjadikan masyarakat hidup kearah yang lebih baik. Dengan demikian target dari kebijakan pemerintah adalah masyarakat itu sendiri, dan untuk menjamin keberhasilan implementasinya maka partisipasi masyarakat menjadi mutlak diperlukan. Berdasarkan pembahasan mengenai konsep partisipasi masyarakat sebelumnya maka dalam penelitian ini digunakan dimensi partisipasi masyarakat menurut Ndraha yang terdiri dari: perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, penerimaan dan pemanfaatan hasil pembangunan, serta evaluasi pembangunan.67 Keterlibatan dan keikutsertaan seseorang dalam perencanaan pembangunan sekaligus membawa didalam proses pembentukan keputusan, mencakup empat tahapan yaitu mulai dari mendefinisikan situasi, memililih alternatif, menentukan cara keputusan dapat dilaksanakan, mengevaluasi akibat apa saja yang akan timbul sebagai akibatnya.68 Pemberdayaan masyarakat akan berlangsung bila masyarakat menggunakan haknya untuk melibatkan diri dan ikutserta secara aktif yang dimulai dari kegiatan penyusunan rencana program dan kegiatan 67 Ndraha dan Slamet, Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi, (Surakarta: Press, 1992), h.97 68 ___________Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, (Bandung: Rafika Aditama, 2005), h.97 116 dalam
117 pemberdayaan kampung. Oleh karena itu, kehadiran setiap warga masyarakat terutama kepala keluarga dalam musyawarah kampung menjadi ukuran awal yang penting untuk mengetahui keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat kampung yang bersangkutan. Hanya warga masyarakat yang hadir dalam musyawarah kampung yang dapat memiliki kesempatan untuk menggunakan haknya dalam pengambilan keputusan terkait perencanaan pembangunan kampung. Ukuran kehadiran warga masyarakat dalam perencanaan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan wujudnya bisa berupa kehadiran dalam rapat, pemikiran, dan waktu. Proses penyusunan rencana pembangunan kampung dimulai dengan melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat (community need assessment) yang dilaksanakan dengan bantuan fasilitator dari dalam warga masyarakat itu sendiri atau dari luar kampung yang bersangkutan. Berdasarkan identifikasi kebutuhan masyarakat kemudian disusun program dan kegiatan pemberdayaan kampung berdasarkan prioritas yang disepakati. Keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat dalam identifikasi kebutuhan dan penyusunan prog ram pemberdayaan memberikan indikasi bahwa masyarakat terlibat secara mental dan emosional dalam perencanaan. Keterlibatan dan keikutsertaan tersebut juga sekaligus memberi legitimasi sekaligus keyakinan bagi warga masyarakat terkait masa depan daerah atau kampungnya. Rencana pemberdayaan kampung yang telah disusun sebelum digunakan sebagai dokumen acuan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat harus ditetapkan sebagai dokumen perencanaan kampung. Penetapan rencana
pembangunan kampung itu dilakukan oleh seluruh warga kampung baik secara langsung dalam musyawarah kampung ataupun secara tidak langsung melalui rapat badan musyawarah kampung. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan menyangkut pemberian tanggapan dan saran yang bertujuan untuk menerima atau menolaknya. Rencana pemberdayaan kampung yang diterima oleh warga masyarakat menjadi dokumen resmi yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pemberdayaan kampung. Seluruh program pembangunan yang telah ditetapkan oleh warga masyarakat selanjutnya diimplementasikan. Dalam tahapan implementasi ini Partisipasi meliputi buah pikiran,ketrampilan,tenaga harta benda dan uang. Sedangkan partispasi dalam pelaksanaan pembangunan meliputi: mengerahkan daya dan dana, administrasi dan koordinasi, penjabarannya kedalam program. Dalam hal ini berarti rakyat diajak ikut untuk berpartisipasi dengan jalan menyumbangkan tenaga atau hartanya kepada proyek-proyek pembangunan yang khusus, yang biasanya bersifat fisik.69 Berdasarkan pemahaman di atas maka pengukuran mengenai partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan dapat dilihat dari kesungguhan warga masyarakat menyumbangkan waktu dan tenaga serta materi atau tanah dan bahan- bahan dalam mendukung kegiatan pembangunan kampung. Apabila masyarakat dengan sukarela memberikan sumbangan waktu, tenaga, materi dan bahan-bahan dalam pelaksanaan pembangunan kampung berarti bahwa masyarakat ikut terlibat dengan penuh tanggung jawab dalam menyukseskan pelaksanaan pembangunan di kampung. Pengukuran partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program 69 Grant, Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan, (Jakarta: Djambatan, 1979), h.99 118
119 pemberdayaan di kampung juga diukur dari keterlibatan dalam kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan serta kesungguhan dalam mengembangkan kegiatan ekonomi produktif. Warga masyarakat yang sungguh aktif meningkatkan kapasitasnya akan membuat mereka semakin berdaya dan diharapkan mampu mengembangkan kegiatan ekonomi yang dapat berdampak pada peningkatan pendapatan dan mengentaskannya dari belenggu kemiskinan. Hasil-hasil pembangunan fisik maupun non fisik yang dilaksanakan oleh masyarakat kampung sendiri tingkat penerimaannya lebih tinggi dibanding hasil pembangunan yang dikerjakan pihak lain. Penerimaan masyarakat yang tinggi mengakibatkan mereka dengan senang hati akan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan fisik dan non fisik tersebut untuk mendukung kehidupan dan usaha yang dikembangkan. Partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan hasil-hasil pembangunan membangkitkan rasa memiliki dan tanggung jawab untuk terlibat pula dalam memelihara, melestarikan bahkan mengembangkan lebih lanjut. Berkaitan dengan penerimaan, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan, partisipasi dalam menerima hasil pembangunan berarti: menerima setiap hasil pembangunan seolah-olah milik sendiri, menggunakan atau memanfaatkan setiap hasil pembangunan, mengusahakan (menjadikan suatu lapangan usaha), merawat, dalam artian adanya usaha untuk memelihara dengan rutin Dimensi terakhir mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkaitan dengan evaluasi hasil pembangunan. Kegiatan evaluasi pembangunan penting untuk mengetahui apakah capaian pembangunan sudah sesuai dengan
120 rencana dan tujuan dari pemberdayaan kampung secara keseluruhan. Namun evaluasi juga berkaitan dengan pelaksanaan program pembangunan atau kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dan berdampak atas diri masyarakat kampung. Kontrol warga masyarakat mencakup kontrol eksternal yaitu kapasitas masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah dan kontrol internal berkaitan dengan penilaian kritis dan reflektif terhadap resiko- resiko atas tindakan mereka. Evaluasi yang dilakukan masyarakat dapat berbentuk kritik, saran, protes dan bentuk-bentuk lainnya yang disampaikan kepada pihak yang berkompeten. Hasil evaluasi yang disampaikan hendaknya dipantau terus tindak lanjutnya agar ada perbaikan atau peningkatan pada waktu mendatang. Dalam konteks pembangunan yang berkeadilan, berkembang pendekatan kebutuhan dasar manusia. Pendekatan ini disusun untuk menyediakan barang dan jasa kebutuhan pokok bagi masyarakat miskin, seperti makanan, air bersih, pendidikan, kesehatan dan perumahan. Penanggulangan pengangguran juga mendapat perhatian dalam rangka pembangunan yang berkeadilan. Keterbelakangan penduduk negara berkembang terutama disebabkan karena tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi dan penyerapan tenaga kerja yang rendah. Kedua hal tersebut menyebabkan produktivitas tenaga kerja yang rendah. Oleh karena produktivitasnya yang rendah maka pendapatan juga rendah, hal ini mengakibatkan rendahnya tingkat hidup yang ditandai dengan: kemiskinan, kesehatan yang tidak memadai, pendidikan dan layanan masyarakat yang rendah. Hal tersebut berakibat pada penghargaan diri yang rendah dan kebebasan yang terbatas. Antara keduanya terjadi interaksi, sehingga berakibat pada sikap malas
121 dan keadaan yang menghambat perkembangan. Pandangan bahwa pembangunan sebaiknya tidak hanya memperhatikan tujuan-tujuan sosial ekonomi dalam konteks model pembangunan alternatif semakin berkembang luas. Persoalan-persoalan demokrasi dan hak-hak asasi manusia menjadi isu-isu penting yang mendapat perhatian serius dalam kajian- kajian pembngunan. Dalam mengkaji falsafah dan etika pembangunan, misalnya, mengetengahkan bahwa proses pembangunan harus menghasilkan: 1) terciptanya "solidaritas baru" yang mendorong pembangunan yang berakar dari bawah (grossroots oriented) 2) memelihara keberagaman budaya dan lingkungan 3) menjunjung tinggi martabat dan kebebasan bagi manusia dan masyarakat.70 Pembahasan mengenai pembangunan yang berkeadilan mengetengahkan- pula tentang pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat. Dalam pendekatan ini, manusia merupakan subyek yang menetapkan tujuan pembangunan, mengendalikan sumberdaya dan mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya. Pembangunan yang berpusat pada rakyat, menghargai dan mempertimbangkan inisiatif dan prakarsa rakyat dan keunikan lokal. Akhirnya, pembahasan dalam paradigma pembangunan sosial berkaitan juga dengan pendekatan pembangunan manusia. Pendekatan ini memandang bahwa tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan masyarakatnya menikmati kehidupan yang kreatif, sehat, dan berumur panjang. Ul Haq dan Suseno menyatakan bahwa tujuan pokok 70 Anwas, Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.102
pembangunan. Artinya pembentukan kemampuan manusia seperti yang tercermin dalam derajat kesehatan yang lebih baik, pengetahuan dan keahlian yang meningkat kemudian penggunaan kemampuan yang telah dimiliki untuk bekerja, menikmati kehidupan, atau untuk aktif dalam berbagai kegiatan sosial, politik, dan kebudayaan. Pendekatan pembangunan manusia memiliki unsur-unsur penting yang terdiri dari: peningkatan produktivitas, pemerataan kesempatan, kesinambungan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.71 Konsep pembangunan yang berpusat pada dan kesejahteraan material dan spiritual mereka sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh proses pembangunan. Selanjutnya, Korten dan Carner mengemukakan tiga tema penting yang dianggap sangat menentukan bagi konsep perencanaan pembangunan yang berpusat pada rakyat, yaitu: penekanan pada dukungan dan pembangunan usaha-usaha swadaya kaum miskin guna menangani kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri, kebutuhan adanya kemampuan kelembagaan yang baru dalam usaha membangun kemampuan para penerima bantuan yang miskin demi pengelolaan yang produktif dan swadaya berdasarkan sumber-sumberdaya lokal. Pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan pembangunan manusia memberikan ruang dan kesempatan yang lebih besarkepada masyarakat sebagai subyek dan pengguna hasil-hasil pembangunan untuk menentukan sendiri program-program dan tujuan pembangunan sesuai masalah, kebutuhan, dan potensi lingkungan setempat. Selain itu, pemberdayaan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam upaya mendistribusikan pemerataan pendapatan kepada 71 Suseno, Permasalahan Pembangunan Wilayah, (Jakarta: Bina Ilmu, (2001), h.11 122
seluruh masyarakat sehingga dapat memacu munculnya pelaku-pelaku usaha yang lebih merata di kalangan masyarakat bawah atau masyarakat akar rumput. Dengan demikian dapat diharapkan bahwa pemberdayaan masyarakat bisa diandalkan sebagai instrumen penting dalam mananggulangi kemiskinan, pengangguran, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Konsep pemberdayaan (empowerment) mulai berkembang sekitar dekade 1970-an dan semakin populer memasuki awal abad ke-21. Konsep ini dipandang sebagai bagian dari aliran-aliran yang banyak dikenal dengan aliran post modernisme yang titik berat sikap dan pendapatnya adalah antisystem, antistruktur dan antideterminisme kepada dunia kekuasaan. Pemberdayaan berkaitan dengan kemampuan manusia yaitu manusia secara perorangan maupun manusia dalam kelompok yang rentan dan lemah. Di sini, Suwarto menyatakan bahwa:72 Pemberdayaan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (fredom), berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Dalam pemberdayaan, orang miskin dan lemah tidak dipandang sebagai orang yang serba kekurangan (misalnya, kurang makan, kurang pendapatan, kurang sehat, kurang dinamis) dan objek pasif penerima pelayanan belaka. Melainkan sebagai orang yang memiliki beragam kemampuan yang dapat dimobilisasi untuk perbaikan hidupnya. Dengan demikian, konsep pemberdayaan memberi kerangkaacuan mengenai matra kekuasaan (power) dan kemampuan 72 Suwarto, Menggerakkan Partisipasi Masyarakat, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h.13 123
124 (kapabilitas) yang melingkup aras sosial, ekonomi, budaya, politik dan kelembagaan. Pemberdayaan dapat dipahami berbeda menurut cara pandang orang maupun konteks kelembagaan, politik dan sosial budaya. Memaknai pemberdayaan dengan menempatkan masyarakat bukan sebagai obyek penerima manfaat (beneficiaries) yang tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan sebagai subyek yang mandiri. Selain itu, pemberdayaan juga dilihat sebagai upaya memberi kekuasaan sebagai jawaban atas ketidakberdayaan (powerless) masyarakat. Pemberdayaan bertujuan meningkatkan kekuasaan kelompok-kelompok yang lemah atau tidak beruntung Pemberdayaan adalah sebuah proses yang membuat orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadian kejadian serta lembaga- lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperolehketrampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya Pemberdayaan menunjukkan pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui pengubahan struktur sosial Pemberdayaan adalah suatu cara mengarahkan rakyat, organisasi dan komunitas agar mampu menguasai. Lebih lanjut, Ife berpendapat bahwa73 pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas: pertama, pilihan-pilihan personal dan kesempatan- 73 Ibid. Jim Ife, h.19
kesempatan hidup: kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, pekerjaan. Kedua, pendefinisian kebutuhan: kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya. Ketiga, ide dan gagasan: kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan. Keempat, lembaga-lembaga: kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan. Kelima, sumber-sumber: kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, informal dan kemasyarakatan. Keenam, aktivitas ekonomi: kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi, dan pertukaran barang serta jasa. Ketujuh, reproduksi: kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi. Berpijak pada konsep pembangunan kualitas manusia yang juga sering disebut dengan pemberdayaan manusia, maka pembangunan kualitas manusia Empat aspek yang terkandung dalam pembangunan kualitas manusia sebagai upaya meningkatkan kapasitas mereka, sebagai berikut: Pertama, pembangunan harus memberikan penekanan pada kapasitas (capacity) kepada apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kemampuan tersebut serta energi yang diperlukan untuk itu. Perhatian yang tidak merata pada berbagai kelompok masyarakatakan memecahkan masyarakat dan akan menghancurkan kapasitas mereka. Kedua, pembangunan mengandung arti pemberiankuasa dan wewenang (empowerment) yang lebih besar kepada rakyat. Pembangunan harus mengandung upaya 125
126 peningkatan wewenang kepada kelompok masyarakat yang lemah. ini mempunyai wewenang yang cukup besar. Ketiga, pembangunan mengandung pengertian kelangsungan perkembangan (sustainable) dan interdepedensi di antara negara- negara di dunia. Karena konsep kelangsungan dan kelestarian pembangunan, ken- dala sumberdaya yang terbatas dan langka akan menjadi pertimbangan utama dalam upaya meningkatkan kapasitas. Pada dasarnya terdapat banyak ragam pemahaman terhadap pemberdayaan (empowerment).74 Hal tersebut sering diterjemahkan sebagai upaya untuk memberikan kekuatan kepada orang atau kelompok yang lemah agar mereka menyadari posisi dirinya sendiri sehingga timbul umpan balik dari dalam yang menimbulkan kekuatan dan kemampuan untuk melakukan aksi yang seimbang. Pemberdayaan (Empowerment) itu sendiri muncul dari pemikiran bahwa manusia, selemah apapun dirinya, dalam dirinya masih mempunyai daya dan kekuatan yang sewaktu-waktu dapat semakin hilang atau semakin berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi yang mengarahkannya. Memang ada yang mengarahkan daya dan kekuatan tersebut pada suatu tindakan yang wajar seiring dengan perkembangan alur pikir dan sikap seseorang, tetapi ada pula yang disalurkan pada suatu tindakan radikal yang justru membahayakan pihak lain. Pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat, yaitu upaya memberdayakan masyarakat yang dimulai dari penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Dari pengertian di atas yang dikaitkan dengan pemberdayaan dapat dikatakan bahwa pemberdayaan 74 Nasdian, Pengembangan Masyrakat, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), h.107
127 adalah tindakan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian yang dimulai dengan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat menjadi berkembang. Selanjutnya pengertian pemberdayaan memiliki dua kecen derungan, yaitu: 1) Pemberdayaan menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan (power) kepada masyarakat, organisasi atau individu agar menjadi lebih berdaya 2) Kecenderungan sekunder, menekankan pada proses menstimulasi, mendorong dan memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya.75 Definisi tersebut menggambarkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu proses yang disengaja dan direncanakan secara terus menerus serta memiliki tujuan, yaitu mereka yang diberdayakan memiliki akses untuk mendapatkan dan mengontrol sumber-sumber yang ada. Pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil. Pada intinya mengatakan bahwa "such a definition of empowerment is centrally about people taking control of their own lives and having the power to shape. Pengertian pemberdayaan (Empowerment) adalah 'Membebaskan seseorang dari kendali yang kaku dan memberi orang tersebut kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide-idenya, keputusan-keputusan- nya dan tindakan-tindakannya'. "Pemberdayaan berarti anda mempunyai kebebasan untuk bertindak dan bertanggung jawab tehadap hasilnya". Pemberdayaan adalah suatu proses yang disengaja dan terus menerus dipusatkan 75 Bahri, Dakwah Pemberdayaan Masyarakat, (Bantul: Pustaka Pesantren, 2009), h.108
128 pada komunitas lokal, meliputi saling menghormati, sikap refleksi kritis, kepedulian dan partisipasi kelompok, melalui masyarakat yang merasa kurang memiliki secara bersama sumber-sumber yang berharga, memperoleh akses yang lebih besar untuk mendapatkan dan mengontrol sumber-sumber tersebut. Pengertian pemberdayaan adalah 'Membebaskan seseorang dari kendali yang kaku dan memberi orang tersebut kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide-idenya, keputusan-keputusannya dan tindakan-tindakannya, mempunyai kebebasan untuk bertindak dan bertanggung jawab tehadap hasilnya. Secara sosiologis pemberdayaan masyarakat merupakan pemberian power kepada yang powerless, karena dengan memiliki power mereka yang terhimpit dalam ketidakberdayaan akan dapat melaksanakan proses aktualisasi-eksistensi dirinya. Secara struktur, manusia memang perlu diberi kesempatan untuk mengaktualisasikan eksistensinya (self-actualization), karena aktualisasi diri merupakan kebutuhan dasar manusia. Kondisi ketidakberdayaan masyarakat dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Selanjutnya Both menyatakan keterbatasan ini dipengaruhi oleh: faktor ekonomi, faktor sosial budaya, faktor geografi dan lingkungan, faktor personal dan fisik, menunjukkan paradigma dari kerangka pemikiran, bahwa ketidakberdayaan masyarakat dalam kemiskinan bukan dipengaruhi oleh faktor ekonomi semata tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial budaya, faktor geografi dan lingkungan, juga faktor personal dan fisik. Pertumbuhan penduduk yang pesat pada suatu negara menyebabkan terjadinya ketidakberdayaan masyarakat dalam kemiskinan, oleh karenanya pertumbuhan penduduk benar-benar dianggap sebagai hambatan pembangunan ekonomi.
129 Pertumbuhan penduduk yang cepat memperberat tekanan pada lahan serta menyebabkan pengangguran. Hal ini akhirnya memicu pada semakin tidak berdayanya masyarakat dan menimbulkan kemiskinan. Oleh karena itu pertambahan penduduk harus dikurangi sehingga kemiskinan dapat dikurangi pula. Beban tanggungan keluarga akibat dari jumlah anak yang banyak menimbulkan masalah pada penyediaan bahan pangan, perumahan, peralatan rumah tangga, peralatan modal, pendidikan dan kesehatan. Akibat selanjutnya akan menyebabkan pendapatan perkapita yang rendah sehingga standar hidup juga rendah. Penduduk yang besar membawa kesulitan ekonomi bagi masyarakat yang hidup dengan metode tradisional. Jumlah penduduk yang besar yang tercermin pada besar penduduk pada setiap keluarga akan menyebabkan pendapatan perkapita yang rendah, apabila tidak diikuti oleh akumulasi modal yang dimiliki oleh setiap anggota masyarakat. Penyebab dari terjadinya ketidakberdayaan masyarakat miskin dari suatu negara yang berpenghasilan rendah, disebabkan oleh: 1) Faktor gizi yang rendah 2) Lambatnya perbaikan mutu pendidikan sehingga menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan penduduk. Oleh karena itu upaya pertama yang dilakukan oleh pemerintah adalah a) melakukan pemberantasan penyakit b) perbaikan kesehatan dan gizi c) perbaikan mutu pendidikan
d) pemberantasan buta huruf e) Peningkatan ketrampilan penduduknya. Apabila hal-hal tersebut dapat dilakukan dengan segera maka penduduk dapat menggunakan modal dengan lebih efektif, menyerap teknologi baru dan belajar dari kesalahannya. Apabila ini ditunjang dengan penyediaan fasilitas umum yang memadai maka akan segera dapat mengentas kemiskinan. Oleh karena itu tingkat pendidikan (termasuk ketrampilan), tingkat kesehatan yang rendah dan terbatasnya fasilitas umum.76 Pemahaman tentang pemberdayaan masyarakat tidak terlepas dari konteks keberdayaan masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi tergantung pada program atau bantuan, akan tetapi membuat masyarakat memliki keyakinan yang lebih besar akan kemampuan dirinya. "memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat". Dari pemikiran tersebut dapat dipahami bahwa tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah memandirikan masyarakat, memampukan dan meningkatkan kemampuan masyarakat serta membangkitkan kesadaran akan kemampuan yang dimiliki untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan. Sedangkan Chambers menjelaskan pengertian pemberdayaan masyarakat adalah 'konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial dan mencerminkan paradigma baru pembangunan yang bersifat people centred, participatory, dan sustainable'.Selanjutnya, Pada setiap upaya pemberdayaan baik yang dilakukan pemerintah, dunia usaha maupun 76 Kornaruddin, Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha Kecil, (Jakarta: Media, 2000), h.111 130
pihak yang peduli pada masyarakat, paling tidak harus memuat lima hal pokok yakni: "Adanya stimulan, peningkatan kualitas SDM, pembangunan prasarana dan pembangunan atau pengembangan kelembagaan pedesaan". Tidak membeda- bedakan dalam mendapatan kesempatan yang sama 1) Relevansi. Kebutuhan atau kepentingan yang tidak selamanya berjalan satu sama lain, sehingga menimbulkan perbedaan kepentingan, perbedaan kepentingan ini membuat struktur, isi, bentuk program begitu padat dan dapat mengakomodasi semua kebutuhan 2) Kualitas. Kualitas mengacu kepada kualitas proses dan kualitas produk yang ditunjang oleh sumberdaya (manusia, dan, sarana dan prasarana). 3) Pengkoordinasian kegiatan. Disebut pengkoordinasian karena dalam segala bentuk kegiatan harus dilakukan kerjasama sehinggahubungan kerja yang dicapai bisa maksimal dan mendapatkan hasil yang wajar 4) Melakukan pemberdayaan dilakukan dengan menyediakan sarana dan prasarana untuk proses pelaksanaan kegiatan, sehingga pelaksanaan ke giatan tidak menemui hambatan.77 Terdapat tiga strategi utama pemberdayaan dalam praktek perubahan sosial, yaitu: Strategi tradisional, Strategi direct-action, Strategi transformatif. Strategi tradisional menyarankan agar mengetahui dan memilih kepentingan terbaik secara bebas dalam berbagai keadaan. Penggunaan istilah pemberdayaan masyarakat erat kaitannya dengan paradigma pembangunan masyarakat (community development) yang muncul dari kritik terhadap paradigma pembangunan berbasis pertumbuhan 77 Aziz Muslim, Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat, (Yogyakarta: Samudera Biru, 2012), h.112 131
ekonomi, Pendapat tersebut mengemukakan bahwa pemberdayaan memiliki arti mendekatkan masyarakat pada sumber-sumberdaya, kesempatan, memberikan pengaruh pada kehidupandi komunitasnya. Oleh sebab pemberdayaan merupakan alat dari seluruh pembangunan masyarakat. Kemudian indikator dari pemberdayaan bisa dilihat dari adanya kemampuan menggunakan sumber-sumber yang ada di masyarakat, adanya pemberdayaan melalui bottom up, kemampuan dan aktivitas ekonomi, kemampuan dalam usaha menyiapkan masa depan, kemampuan menyampaikan pendapat dan aspirasi tanpa adanya tekanan. Dengan demikian, masyarakat yang berdaya akan mampu dan kuat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, mampu mengawasi jalannya pembangunan, dan juga menikmati hasil pembangunan. Sementara untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, Sumodiningrat (mengemukakan indikator-indikator sebagai berikut: 1) Terjadinya pengurangan penduduk yang miskin 2) Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. 3) Adanya kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin 4) Meningkatkan kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok 132 juga itu
5) Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasar.78 Menurut John Friedmann dalam bukunya Empowerment: The Politiics of Alternatif Development pemberdayaan masyarakat harus berawal dari pemberdayaan setiap rumah tangga yang mencakup tiga hal, sebagai berikut: a) pemberdayaan sosial ekonomi yang difokuskan pada upaya menciptakan akses bagi setiap rumah tangga b) pemberdayaan politik difokuskan pada upaya menciptakan akses bagi setiap rumah tangga dalam proses pengambilan keputusan publik yang mempengaruhi masa depannya. Pemberdayaan politik masyarakat tidak hanya sebatas proses pemilihan umum, akan tetapi juga c) pemberdayaan psikologis difokuskan pada upaya membangun kepercayaan diri bagi setiap rumah tangga yang lemah. Kepercayaan diri pada hakekatnya merupakan hasil dari proses pemberdayaan sosial ekonomi dan pemberdayaan politik. Dalam konteks ini, tiga aspek pokok yang perlu dilakukan dalam proses pemberdayaan masyarakat yaitu: 1) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (enabling). Artinya tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya karena, kalau demikian akan 78 Edi Soeharto, Membangun Masyarakat dan Memberdayakan Rakyat, (Jakarta: PT Refika Aditama,2005), h.114 133
punah. (awareness) akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya 2) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering) melalui pemberian masukan (input) berupa bantuan dana, pembangunan prasarana, pengembangan lembaga pendanaan, penelitian dan pemasaran serta pembukaan akses berbagai peluang (opportunities) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya. 3) Pemberdayaan masyarakat tidak membuat masyarakat bergantung pada berbagai program pemberian (charity), karena pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri. Pemberdayaan masyarakat dapat berlangsung dan berhasil bila menggunakan strategi dan pendekatan yang tepat. Ada lima pendekatan dalam pemberdayaan, yaitu: 1) pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal 2) penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan- kebutuhannya 3) perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah 134
4) penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya 5) pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat.79 Selanjutnya pembahasan dimensi-dimensi pemberdayaan masyarakat dalam penelitian ini yakni penciptaan iklim atau suasana kondusif, peningkatan potensi atau kapasitas masyarakat, dan perlindungan masyarakat, dilakukan dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Tidak masyarakat yang sama sekali tanpa daya karena, kalau demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong (encourage), memotivasi, dan membangkitkan kesadaran (awareness) akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Upaya yang amat pokok adalah peningkatan tarap pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses kepada sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar baik fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, maupun sosial seperti sekolah, dan fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat diakses oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di pedesaan tempat terkonsentrasi nya penduduk yang keberdayaannya amat kurang. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi 79 Azis Muslim, Metodologi Pengembangan Masyarakat (Yogyakarta: Teras 2009), h.116 135 terjadi
bertambah lemah. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (charity) karena pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri, dan hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain. Pemberdayaan memepunyai tiga dimensi yaitu pertama penyadaran, kedua enabling atau capacity building, ketiga empowering dalam arti sempit dan keempat adalah protecting atau maintining. Dimensi enabling atau capacity building menurut pendapat para pakar diatas pada dasarnya menciptakan susana iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang secara optimal sehingga ma- syarakat bisa secara mandiri untuk melaksanakan keinginannya dengan indikator dorongan meningkatkan produktivitas kerja, keinginan kuat untuk maju, pemenuhan kebutuhan, pemberian insentifberupa tambahan uang atau barang untuk meningkatkan gairah kerja, harapanberupa keinginan untuk penghidupan yang layak dan lebih baik, memberikan informasi, memberikan pemahaman, menumbuhkan kesadaran dan menumbuhkan inisiatif. Dimensi empowering dalam arti sempit adalah memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat berupa penguatan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya, pemberdayaan harus mampu menumbuh kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyrakat yang menunjang kemandirian mereka. Indikator empowering adalah peningkatan pengetahuan 136
137 tentang pembangunan, peningkatan keterampilan penggunaan teknologi, kesempatan mendapatkan bantuan pemerintah, kesempatan menyampaikan pendapat dalam rapat atau pertemuan, akses bantuan pemahaman hukum, kemungkinan masuk daftar penerima kredit atau pinjaman modal, penggunaan teknologi yang lebih maju, terbukanya lapangan kerja, penyediaan informasi kerja sama dengan pihak lain, pembangunan fisik berupa jalan, dan listrik, pembangunan sosial berupa sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan, ketersediaan lembaga pendanaan atau permodalan, ketersediaan lembaga pelatihan, pembangunan sarana perekonomian seperti pasar. Dimensi protecting atau perlindungan adalah melindungi masyarakat terutama kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang antara yang kuat dengan yang lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Indikator protectingmelindungi masyarakat yang lemah, miskin, dan yang tidak mempunyai lahan, melindungi pihak yang lemah pada transaksi jual beli yang adil, mengurangi ketergantungan terhadap rentenir (pengijon), melindungi kaum lemah dari berbagai bentuk pemerasan, kemudahan dan keringanan dalam membayar utang atau kredit, biaya ringan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, melindungi semua pihak yang terlibat dalam program, pengaturan upah yang layak, aturan jelas untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan yang merugikan golongan yang lemah, aturan tidak diskriminatif, persaingan seimbang untuk mendapatkan pekerjaan, persaingan seimbang untuk mendapatkan pelayanan pemerintah, akses yang sama untuk mendapatkan
138 informasi atau keterangan pemerintah, mencegah monopoli barang dan jasa, membentuk pergaulan antar sesama anggota masyarakat, penduduk yang tersebar menjadi memusat, penduduk yang tertutup menjadi membuka diri, meningkatkan hubungan dengan pemerintah, pemberitahuan tentang kegiatan pemerintah, menjalin komunikasi antarkelompok. Adapun tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah pertama, membantu pengembangan manusiawi yang otentik dan integral Kedua, memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat. Sasaran program pemberdayaan masyarakat dalam mencapai kemandirian adalah: 1) Terbukanya kesadaran dan tumbuhnya keterlibatan masyarakat akar rumput dalam mengorganisir diri untuk kemajuan dan kemandirian bersama 2) Diperbaikinya kehidupan kaum rentan, lemah, tak berdaya, miskin dengan kegiatan-kegiatan peningkatan pemahaman, peningkatan pendapatan dan usaha-usaha kecil di berbagai bidang ekonomi ke arah swadaya 3) Ditingkatkan kemampuan dan kinerja kelompok dalam keterampilan teknis dan manajemen untuk perbaikan produktivitas dan pendapatan mereka.80 Terdapat beberapa cara atau teknik yang lebih spesifik yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat, sebagai berikut: Membangun relasi pertolongan yang merefleksikan respon empati, menghargai pilihan dan hak klien menentukan nasibnya sendiri, menghargai perbedaan dan keunikan individu, menekankan, 80 Roesmidi, Pemberdayaan Masyarakata, (Bandung: Alqaprint Jatinagor, 2006), h.119
kerjasama klien. Membangun komunikasi yang menghormati martabat dan harga diri klien, mempertimbangkan keragaman individu, berfokus pada klien, menjaga kerahasiahan klien. Terlibat dalam pemecahan masalah yang memperkuat partisifasi klien dalam semua aspek proses pemecahan masalah, menghargai hak-hak klien, merangkai tantangan-tantangan sebagai kesempatan belajar, melibatkan klien dalam pembuatan keputusan dan evaluasi. Merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan sosial melalui ketaatan terhadap kode etik propesi, keterlibatan pengembangan profesional, riset dan perumusan kebijakan; penerjemahan kesulitan-kesulitan pribadi kedalam isu-isu publik, penghapusan segala bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan kesempatan. Indikator pemberdayaan mencakup tiga dimensi yang meliputi kompetensi kerakyatan, kemampuan sosial politik dan kompetensi partsisipatif begitu juga Parson, juga mengajukan tiga dimensi pemberdayaan yang merujuk kepada. Dalam hubungannya pemberdayaan dengan pembangunan manusia yang disebut sebagai konsep holistis menurut penulis mempunyai unsur-unsusr penting yaitu peningkatan produktifitas, pemerataan kesempatan, kesinambungan pembangunan serta pemberdayaan manusia. Di samping hal diatas makna pemberdayaan tidak dapat dilepaskan dari paradigma pembangunan sosial, tujuan pembangunan menurut pendekatan ini adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan masyarakat menikmati kehidupan kreatif, sehat dan berumur panjang. Tujuan pokok pembangunan adalah memperluas pilihan-pilihan manusia. Pembentukan kemampuan manusia seperti yang tercermin dalam kesehatan, pengetahuan dan keahlian yang 139
meningkat. Pembangunan dengan pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial, konsep ini mencerminkan paradigma baru tentang pembangunan yaitu people centered, participatory, empowering and sustainable. Konsep ini menurut Kartasasmita lebih luas dari sekedar hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut. Konsep ini berkembang dari upaya banyak ahli dan praktisi untuk mencari apa yang antara lain disebut alternative development yang menghendaki inclusive democracy, appropiate economic growth, gender equality and intergenerational equity. Sejalan dengan pendapat di atas, Model pembangunan alternatif yang dirumuskan oleh masyarakat dan organisasi setempat, pengertian ini mengandung beberapa asumsi yaitu sebagai berikut: 1) Masyarakat harus memperoleh proyek pembangunan yang ditentukan sendiri 2) Masyarakat memiliki kemampuan dan hak untuk menyatakan pikiran serta kehendak mereka 3) Tujuan pembangunan dapat dicapai secara harmonis dan konflik antara kelompok masyarakat direndam melalui pola demokrasi setempat 4) Pembangunan menjadi positif bila ada partisipasi masyarakat setempat 5) Pemberdayaan masyarakat merupakan hal yang mutlak perlu untuk mendapat partisipasinya, karena pemerintah tidak akan mengeluarkan biaya 140
141 untuk pembangunan kesejahteraan yang ditetapkan oleh masyarakat, kecuali masyarakat itu memiliki kemampuan untuk memaksa pemerintahnya.81 Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Penerapan teori pemberdayaan pada program implementasi bahwa pemberdayaan diartikan suatu proses, suatu mekanisme dalam hal individu, organisasi dan masyarakatnya menjadi ahli akan masalah yang mereka hadapi. Teori pemberdayaan mengasumsikan sebagai berikut: 1) Pemberdayaan dilakukan dengan cara yang berbeda untuk orang yang berbeda. Persepsi, keahlian dan tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah tenaga kerja akan berbeda antara remaja yang belum menikah dan wanita dewasa yang sedang hamil. Latar belakang situasi dan kematangan seseorang sangatlah menentukan. 2) Pemberdayaan akan berbeda bentuk untuk konteks yang berbeda. Persepsi pekerja di organisasi otoritatif dan pekerja partisipatif. Pekerja didorong untuk berkembang semaksimal mungkin 3) Pemberdayaan pasti dalam pelaksanaanya akan terjadi fluktuasi. Seseorang dapat merasakan terberdayakan pada suatu saat dan tidak terberdayakan pada kondisi lain bergantung kepada kodisi yang mereka hadapi pada suatu waktu. Terdapat delapan pemberdayaan masyarakat dalam hubungannya dengan pembangunan, sebagai berikut: 81 Edi Soeharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Sosial Dan Pekerjaan Sosial, (Banding: PT. Revika Aditama, 2005), h.122
a) Pemberdayaan masyarakat berusaha membantu masyarakat mengenal potensinya dan mengembangkannya menjadi berdaya guna b) Pemberdayaan masyarakat memberikan kepercayaan, kesempatan dan keleluasaan kepada masyarakat mengembangkan potensinya. c) Pemberdayaan masyarakat dilandasi filsafat menolong dirinya sendiri dan partisipasi anggota masyrakat. Pemberdayaan dipandang sebagai jawaban atas pengalaman pelaksanaan pembangunan yang didasari kebijakan terpusat mulai era tujuhpuluhan sampai denga enampuluhan. Meskipun banyak pihak menyatakan bahwa pendekatan terpusat cocok pada masa itu dengan beberapa alasan antara lain belum meluasnya kesadaran pembangunan, masih sedikitnya pelaksana pembangunan, tingginya ketergantungan kepada luar negeri dan dominasi pemikiran para tehnokrat namun sebagian masyarakatmenyatakan keengganan pemerintah pusat untuk memahami kebutuhannya sendiri serta cara-cara merealisasikan kebutuhannya itu melalui proses pembangunan. Pemberdayaan dianggap sebagai jawaban atas tantangan konsep pertumbuhan yang mendominasi pemikiran para pengambil kebijakan publik yang ternyata cenderung melupakan kebutuhan rakyat pada level akar rumput. Dalam konsep distribusi pembangunan pemanfaat pembangunan adalah rakyat pada level akar rumput, para pengambil kebijakan publik percaya bahwa konsep distribusi pembangunan dapat beriringan dengan konsep pertumbuhan pembangunan apabila konsep distribusi pembangunan beriringan dengan konsep pemberdayaan. 142
143 Jika pada masa lalu aset pembangunan hanya dimiliki oleh pelaku usaha skala besar dalam distribusi pembangunan aset pembangunan akan semakin dimanfaatkan oleh rakyat pada level yang paling bawah, akhirnya pemberdayaan ditantang untuk dapat menjamin distribusi aset pembangunan secara merata. Sebagaimana disampaikan oleh para pemikir pembangunan ternyata pembangunan di negara berkembang banyak diwarnai fenomena kemiskinan, penganguran dan kesenjangan, sehingga konsep pertumbuhan kurang sesuai. Disisi lain ekses pembangunan nasional juga telah mampu menciptakan kesenjangan antara daerah pedesaan dan wilayah perkotaan, telah banyak peneliti ataupun para ahli yang dapat membuktikan bahwa pembangunan semakin memperbesar jurang pemisah antara desa dan kota. Kebijakan pemerintah pusat yang mengkonsentrasi kan pembangunan ekonomi pada sektor industri, membutuhkan investasi yang mahal guna mengejar pertumbuhan. Akibatnya sektor lain seperti sektor pertanian terabaikan, sehingga pembangunan seolah-olah hanya terpusat di wilayah perkotaan saja. Hal ini juga sesuai dengan hipotesa Kuznets, bahwa pada tahap pertumbuhan awal, maka pertumbuhan senantiasa diikuti dengan pemerataan yang buruk, namun setelah masuk pada tahap pertumbuhan lanjut maka pemerataan akan semakin membaik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan tersebut antara lain karen aperbedaan pendidikan, ketersediaan lapangan pekerjaan, infrastruktur investasi, dan kebijakan.82 Telah banyak para ahli pembangunan masyarakat pedesaan yang mengangkat masalah tersebut kepermukaan, namun yang terjadi petani miskin 82 Sabirin, Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal, (Yogyakarta; Samudra Biru, 2005), h.124
tetap saja miskin, sebab persoalan yang berkaitan dengan produksi seperti kapasitas sumberdaya manusia, modal, dan kebijakan, dari tahun ke tahun tetap sama sekali pun bentuknya berbeda. Banyak proyek ataupun program pemerintah yang sudah dilakukan untuk mendorong pembangunan perekonomian masyarakat pedesaan, dan proyek ataupun program tersebut dilakukan masing-masing departemen atau antar departemen, namun umumnya berbagai proyek yang digulirkan masih pada pemberian bantuan fisik kepada masyarakat, baik beru pasarana irigasi, bantuan saprotan, mesin pompa, pembangunan sarana air bersih, dan sebagainya. Dengan demikian, kenyataan di lapangan ketika proyek berakhir maka keluaran proyek tersebut sudah tidak berfungsi lagi atau bahkan hilang. Belajar dari berbagai kegagalan, maka untuk selanjutnya proyek-proyek mulai dilengkapi dengan aspek lain, seperti; pelatihan untuk keterampilan, pembentukan kelembagaan di tingkat masyarakat, keberadaan petugas lapangan, dan pelibatan Lembaga Swadaya Masyarakat, dengan kata lain dikelola melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat, sehingga jika dibandingkan dengan proyek generasi sebelumnya, maka hasil proyek tersebut bisa bertahan lebih untukdimanfaatkan oleh masyarakat bahkan berkembang memberikan dampak positif. Pengalaman pembangunan dalam tiga dasawarsa telah menunjukkan bahwa yang terjadi adalah rakyat pada lapisan bawah tidak senantiasa menikmati kucuran hasil pembangunan seperti yang diharapkan itu, bahkan di banyak negara kesenjangan sosial ekonomi malah semakin melebar. Hal itu disebabkan oleh 144 lama
145 pendapatan dan konsumsi yang semakin meningkat, kelompok masyarakat yang sudah baik keadaannya dan lebih mampu, dapat lebih memanfaatkan kesempatan, antara lain karena posisinya yang menguntungkan (privilaged), sehingga akan memperoleh semua atau sebagian besar hasil pembangunan. Dengan demikian yang terjadi adalah yang kaya semakin kaya dan yang miskin tetap saja miskin, bahkan dapat menjadi lebih miskin. Cara pandang tersebut mendominasi pemikiran pembangunan ekonomi (mainstream economics) pada dekade tahun 1950-an dan 1960-an, dengan ciri-ciri utamanya bahwa pembangunan adalah suatu upaya terencana untuk mengejar pertumbuhan ekonomi agregat, kemudian harus pula disadari bahwa pemikiran semacam ini masih banyak pengikut dan pendukungnya hingga saat ini, walaupun bukti-bukti empirik dan uji teoritik menunjukkan bahwa trickle down process tidak pernah terwujud, khususnya di negara-negara yang berkembang (under development country). Dengan demikian maka berkembang berbagai pemikiran untuk mencari alternatif lain terhadap paradigma yang semata-mata memberikan penekanan terhadap pertumbuhan, sehingga berkembang kelompok pemikiran yang disebut sebagai paradigma pembangunan sosial, yang tujuannya adalah untuk menyelenggarakan pembangunan yang dianggap lebih berkeadilan. Sekalipun pembangunan harus berkeadilan, namun disadari bahwa pertumbuhan tetap penting. Upaya untuk memadukan konsep pertumbuhan dan pemerataan merupakan tantangan yang jawabannya tidak ada henti-hentinya dicari dalam studi pembangunan, sebuah model yang dinamakan pemerataan dengan pertumbuhan atau Redistribution. Dalam hal itu ide dasarnya adalah pemerintah
146 harus mempengaruhi pola pembangunan sedemikian rupa, sehingga produsen yang berpendapatan rendah yang di banyak negara berlokasi dipedesaan. Pandangan bahwa pembangunan tidak seyogyanya hanya memperhatikan tujuan-tujuan sosial ekonomi, berkembang luas. Di samping itu masalah demokrasi dan hak-hak asasi manusia mulai menjadi pembicaraan pula dalam kajian pembangunan. Dasar pandangannya adalah bahwa upaya yang dilakukan harus diarahkan langsung pada akar persoalannya, yaitu meningkatkan kemampuan rakyat, sementara itu bagian yang tertinggal dalam masyarakat harus ditingkatkan kemampuannya dengan mengembangkan dan mendinamisasikan potensinya, atau dengan kata lain memberdayakannya. Secara praktis upaya yang merupakan pengerahan sumberdaya untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat maka pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas rakyat pula, sehingga baik sumberdaya manusia ataupun sumberdaya alam di sekitar keberadaan rakyat, dapat segera ditingkatkan produktivitasnya. Dengan demikian maka rakyat dan lingkungannya mampu secara partisipatif menghasilkan dan menumbuhkan nilai tambah ekonomis. Dengan demikian dapat diartikan bahwa pemberdayaan tidak saja menumbuhkan dan mengembangkan nilai tambah ekonomi, tetapi juga nilai tambah sosial, dan nilai tambah budaya, sehingga partisipasi masyarakat dapat meningkatkan akselerasi kehidupan rakyat. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini lebih luas, tidak hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (basic needs) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut, yang pemikirannya banyak
147 dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa lalu. Konsep ini berkembang dari upaya para ahli dan praktisi untuk mencari apa yang antara lain oleh Friedman disebut sebagai alternative development, yang menghendaki adanya "inclusive democracy, appro- priate economic growth, gender equality, and intergenerational equity". Konsep tersebut tidak mempertentangkan pertumbuhan dengan pemerataan, keduanya tidak harus diasumsikan sebagai "incompatible or antithetical". Konsep ini mencoba melepaskan diri dari perangkap "zero-sum game" dan "trade off", yang bertitik tolak dari pandangan bahwa dengan pemerataan, maka akan tercipta landasan yang lebih luas untuk pertumbuhan dan menjamin pertumbuhan berkelanjutan. Dengan demikian, maka "the pattern of growth is just as important as the rate of growth", yang dicari adalah "the right kind of growth", yakni bukan yang vertikal menghasilkan "trickle-down effect", seperti yang terbukti kurang optimal, tetapi hendaknya yang bersifat horizontal (horizontal flows), yakni "broadly based, employment intensive, and not compartmentalized". Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan bertanggungjawab, adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Disamping itu hal yang cukup penting adalah peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya, oleh karena itu pemberdayaan masyarakat sangat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan, dan pengamalan demokrasi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi
148 semakin lemah karena kekurang berdayaan Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan lebih mengecilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan untuk membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (charity). Sementara itu menurut Sumodiningrat bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat melalui perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Pemberdayaan masyarakat terkait erat dengan pemberdayaan ekonomi rakyat, dalam proses pemberdayaan, masyarakat diarahkan pada pengembangan sumberdaya manusia (di pedesaan) dan penciptaan peluang usaha yang sesuai dengan keinginan mereka. Masyarakat menentukan jenis usaha dan kondisi wilayah yang pada gilirannya dapat menciptakan lembaga serta system pelayanan dari, oleh, dan untuk masyarakat itu sendiri. Upaya pemberdayaan masyarakat ini kemudian berlanjut pada pemberdayaan ekonomi rakyat. Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dengan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Suatu masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik, mental, terdidik, dan kuat, tentunya memiliki keberdayaan yang cukup tinggi. Keberdayaan masyarakat merupakan unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan, dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri guna mencapai kemajuan. Upaya memberdayakan
149 masyarakat yaitu bahwa hal pertama harus dimulai dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Dalam hal ini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia dan setiap masyarakat memiliki kemapuan, jika kondisinya seperti itu maka ia akan punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu sendiri, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya, serta berupaya untuk mengembangkannya. Berdasarkan setiap indikator tesebut, kinerja setiap negara diperingkatkan pada skala antara satu hingga seratus dimana angka satu menunjukan kinerja terburuk dan angka seratus untuk kinerja terbaik. Indeks Pembangunan Manusia, ada tiga indikator yaitu ketahanan hidup yang diukur berdasarkan harapan hidup pada saat kelahiran, pengetahuan yang dihitung berdasarkan rata-rata melek huruf di kalangan penduduk dewasa dengan bobot dua per tiga serta kualitas.83 Berdasarkan setiap indikator tesebut, kinerja setiap negara diperingkatkan pada skala antara satu hingga seratus di mana angka satu menunjukan kinerja terburuk dan angka seratus untuk kinerja terbaik. Berdasarkan teori tersebut diatas yaitu teori implemetasi kebijakan publik berupa implementasi program pembangunan, teori pendapatan masyarakat dan teori pemberdayaan masyrakat serta dari argumentasi yang dikemukakan oleh para ahli diatas maka secara teoritik dapat disimpulkan bahwa faktor implementasi program pembangunan dapat mempengaruhi pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat. 83 Usman, Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat, (Yogyakarta: Pustaka Pustaka Pelajar, 1998), h.129
150 Apa yang dianggap sebagai pemberdayaan adalah pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Dapat dikatakan bahwa dalam kebijakan publik selama bertahun- tahun, telah ada kebingungan yang dirasakan tentang apa yang dimaksud dengan pemberdayaan. Secara umum ada yang bisa disebut pandangan sempit tentang pemberdayaan dan pandangan yang luas, pemberdayaan dicapai ketika ada kesempatan bagi masyarakat untuk bermitra dengan Pemerintah, hal ini dapat dipenuhi dalam beberapa hal, misalnya melalui konsultasi masyarakat. Namun, ini tidak sama dengan pemberdayaan yang asli, karena pilihan dan tindakan yang akan dikonsultasikan akan diusulkan oleh Pemerintah, bahkan jika individu diberi kesempatan untuk memberi masukan dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia dan setiap masyarakat memiliki kemapuan, jika kondisinya seperti itu maka ia akan punah. Indeks pembangunan manusia. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat harus ditetapkan sebagai dokumen perencanaan. Partispasi dalam pelaksanaan pembangunan meliputi: mengerahkan daya dan dana, administrasi dan koordinasi, penjabarannya kedalam program. Dalam hal ini berarti rakyat diajak ikut untuk berpartisipasi dengan jalan menyumbangkan tenaga atau hartanya kepada proyek- proyek pembangunan yang khusus, yang biasanya bersifat fisik. Pengukuran partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan di juga diukur dari keterlibatan dalam kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan serta kesungguhan dalam mengembangkan kegiatan ekonomi produktif. Hasil-hasil pembangunan fisik maupun non fisik yang dilaksanakan oleh masyarakat sendiri
151 tingkat penerimaannya lebih tinggi dibanding hasil pembangunan yang dikerjakan pihak lain. 9. Evaluasi Kebijaka Program Pemberdayaan Masyarakat Sukses atau tidaknya program pemberdayaan masyarakat, dapat dilihat dari efektifitas program berdasarkan hasil evaluasi dari segi konteks infut, proses, dan output, dan outcame. Dari sinilah kita akan dapat menilai sampai sejauh mana program pemberdayaan masyarakat tersebut sesuai sasaran yang telah direncanakan. Evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk melihat apakah pelaksanaan program tersebut sudah terlaksana dan sudah sesuai dengan yang direncanakan atau belum. Didalam melakukan pemberdayaan masyarakat, strategi pemberdayaan merupakan salah satu yang harus diperhatikan dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti potensi dan kebutuhan masyarakat yang akan diberdayakan.84 Maka seharusnya sebelum program pemberdayaan tersebut dilaksanakan seharusnya dipahami dulu kebutuhan dan sumber-sumber yang ada atau dimiliki masyarakat. Sebaliknya jika kita mengabaikan, maka akan sangat mungkin kita sulit untuk mengimplementasikan strategi pemberdayaan, karena strategi tersebut tidak sesuaui dengan bahkan tidak realistis dengan kebutuhan masyarakat. Maka jika hal tersebut tirjadi maka tidak menitup kemungkinan, masyarakat akan menolak rencana program-program pemberdayaan yang akan dilakukan atau diimplementasikan. Pemberdayaan sebagai suatu strategi dalam pembangunan 84 Rukmianto, Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h.132
yang berorientasi pada pemberian kesempatan kepada setiap anggota masyarakat untuk dapat ikut serta dalam proses pembangunan dengan mendapatkan kesempatan yang sama dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Dengan demikian konsep pemberdayaan bukan hanya menyangkut persoalan ekonomi tetapi merupakan konsep yang menyangkut semua aspek kehidupan. Kesemua aspek kehidupan tersebut harus harus diberdayakan secara integratif dan pemberdayaan ekonomi harus juga disebut dengan pemberdayaan sosial budaya politik. Dari pengertian tersebut dapat kita ambil beberapa hal penting yaitu: 1) Pemberian tanggung jawab dan wewenang 2) Menciptakan kondisi saling percaya 3) Adanya emplploye emplopment yaitu melibatkan stake holders dalam pengambilan keputusan. Hal ini merupakan strategi yang tepat dalam meningkatakan kesejahteraan masyarakat, namun keyakinan tersebut menuntut adanya penerjemahan model dan bentuk serta kegiatan-kegiatan usaha nyata. Pemantauan dalam kegiatan evaluasi dalam pengawasan pemberdayaan masyarakat juga bisa dilakukan dengan beberapa system yaitu: 1) Raw-input atau bahan baku Rau-input merupakan bahan dasar dari yang memperoleh manfaat atau masyarakat yang diberdayakan yang menerima manfaat dari proes pemberdayaan masyarakat (rau input is the basic ingredient of beneficiaries or empowered communities who receive benefits from the community empowerment process). 152
153 2) .Instrumen-input. Instrumen-input merupakan alat yang berbentu fasilitator atau materi pemberdayaan atau metode pemberdayaan, dan atau keadaan kegiatan pemberdayaan masyarakat (the input instrument is a tool in the form of a facilitator or material for empowerment or an empowerment method, and or a state of community empowerment activities). 3) Environment-input. Environment-input adalah lingkungan proses dalam pendidikan pemberdayaan, baik itu lingkungan sosial, ekonomi, budaya (Environment-input is a process environment in empowerment education, be it the sosial, economic, and cultural environment). 4) Output atau hasil pemberdayaan. Out-put dari pemberdayaan yang berupa perubahan perilaku dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (from empowerment in the form of changing behavior and improving community welfare).85 Instrumen evaluasi kebijakan pemberdayaan relatif spesifik dan kurang dapat dilakukan dengan instrumen klasik seperti yang selama ini dilansir oleh Freeman dan Rossi melansir instrumen evaluasi dengan relativ rinci dan tidak sama didalam setiap penialian. Masing-masing mempunyai komitmen yang berbeda dalam setiap program pemberdayaan. Dalam konteks ini, dari perspektif masyarakatnya (community) Instrumen evaluasi kebijakan pemberdayaan relatif spesifik dan kurang dapat dilakuka dengan instrumen klasik. Masing-masing mempunyai komitmen yang berbeda dalam setiap program pemberdayaan. Dalam 85 Agus Sjafri, Kemiskinan Dan Pemberdayaan Kelompok, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h.134
154 konteks ini, dari perspektif masyarakat (community), Mazmani fahruddin dan Sabatier sebagai berikut: 1. Upaya dalam evaluasi pemberdayaan masyarakat yang komprehensif memuat sepuluh 2. Setiap program pemberdayaan masyarakat memiliki tujuan serta cara untuk menggapai dari tujuan tersebut 3. Inclusion, Setiap program pemberdayaan seahursnya harus melibatkan masyarakat harus terbuka bagi keterlibatan setiap orang yang menjadi bagian dari masyarakat atau program 4. Democratic participation, Setiap program pemberdayaan masyarakat juga seharusnya melibatkan masyarakat unuk memiliki peranan didalam pengambilan keputusan 5. Sosial justice, Setiap program pemberdayaan masyarakat harus melindungi yang lemah atas yang kuat atau kelompok minoritas. 6. Community knowledge, bahwa setiap program pemberdayaan harus memungkinkan masyarakat mempunyai pengetahuan yang relevan dengan kehidupan mereka, terutama pemenuhan kebutuhan pokok mereka 7. Capacity building, Setiap program pemberdayaan sejatinya selalu mengupayakan dan memprioritaskan kemampuan atau masyarakat 8. Organizational learning, Setiap program-program pemberdayaan memungkinkan masyarakat memberikan masukan terhadap program-program pemberdayaan masyarakat.
155 9. Accountability, Setiap program pemberdayaan masyarakat harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan selalu melibakan masyarakat dalam. Sementara itu deucisioun-theiuoretuic evauluaution melihat terhadap kegiatan penilaian terhadap program atau kinerja program pemberdayaan masyarakat. Pendekatan konseptual yang dipakai adalah evaluasi yang dikelompokkan oleh Pressman dan Wildavsky di muka sebagai jenis meta evaluation dan decision-theoretic evaluation. Dalam arti ini, evaluasi ini berupaya untuk menganalisis pola evaluation yang selama ini dilakukan secara riil dan memanfaatkan berbagai acuan konsep dan teori untuk diaplikasikan dalam mengukur hasil-hasil kebijakan yang ada, termasuk menentukan tujuan-tujuan kebijakan yang tidak atau belum dinyatakan secara eksplisit oleh pembuat kebijakan. Bahkan sebelum atau dalam proses evaluasi ini juga akan dilakukan semacam apa yang disebutkan oleh Rutman di atas sebagai evaluability assessment terlebih dahulu. Dengan demikian maka berdasarkan pemberdayaan masyarakat adalah upaya yang dilakukan sehingga masyarakat menjadi lebih mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, lebih merasa memiliki program, mudah mendapatkan pelayanan program, berpartisipasi untuk menyatakan. Proses pemberdayaan adalah proses aktif. Bentuknya ditentukan oleh keadaan dan peristiwa, tetapi bentuknya esensi adalah aktivitas manusia ke arah perubahan dari keadaan pasif menjadi aktif. Proses tersebut membawa integrasi penerimaan diri dan kepercayaan diri, pemahaman sosial dan politik, dan kemampuan pribadi untuk
156 mengambil bagian penting dalam pengambilan keputusan dan kendali atas sumberdaya di lingkungan. Rasa kemampuan pribadi berhubungan dengan komitmen sipil. Pemberdayaan individu adalah ekspresi pada tingkat individu dari proses multi-level yang dapat diterapkan pada organisasi, komunitas, dan kebijakan sosial. Untuk mewujudkan jati diri serta harkat dan martabat masyarakat secara maksimal bertahan serta mengembangkan dirinya secara mandiri, hal tersebut merupakam tujuan dari pemberdayaan masyarakat. Selain pengertian tersebut, pemberdayaan masyarakat juga dapat diartikan sebagai sebuah proses yang dilakukan manusia menuju suatu keadaan dari ketidakmampuan menjadi mampu dari ketidakberdayaan menjadi berdaya, dari ketertindasan menjadi merdeka serta segala bentuk yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan keadilan sosial. Oleh karena itu bebrapa hal yang harus dipahami dalam melakukan pemberdayaan misalnya: Pertama, Harus selalu menciptakan suasana yang bisa memungkinkan potensi masyarakat agar berkembang. Kedua: Dalam sebuah pemberdayaan masyarakat harus berakar pada proses kemandirian masing-masing individu atau keluarga, atau kelompok-kelompok didalam masyarakat.86 memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat dengan selalu menerapkan langkah-langkah yang nyata, melakukan atau menampung adanya berbagai masukan kemidian menyediakan sarana prasarana. Upaya melindungi atau membela kepentingan masyarakat yang dalam kondisi lemah. Sebuah proses pemberdayaan masyarakat harus dicegah agar yang lemah semakin jangan sampai 86 Ambar Teguh, Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan, (Yogyakarta: Gava Media, 2004), h.134
157 bertambah lemah atau terpinggirkan didalam menghadapi yang lebih kuat oleh karena itu maka perlindungan terhadap yang orang yang lemah sangat mendasar didalam konsep pemberdayaan masyarakat. Munculnya ketidak berdayaan masyarakat akibat masyarakat tidak memiliki power. Dalam proses atau tujuan pemberdayaan dicapai ketika ada kesempatan bagi masyarakat untuk bermitra dengan Pemerintah, hal ini dapat dipenuhi dalam beberapa hal, misalnya melalui konsultasi masyarakat. Masyarakat dapat menjadi tempat yang sangat memelihara, dan, jika setiap orang dalam masyarakat dimungkinkan sebagai bagian dari proses pemberdayaan maka manfaat besar dapat diperoleh. Dalam proses pemberdayaan merupakan didalamnya ada upaya untuk mengajak masyarakat untuk secara bersama-sama mencari atau memahami berbagai persoalan-persoalan kehidupanya serta memecahkan persoalan tersebut secara kreatif. Pemberdayaan masyarakat juga tidak hanya melelu mengembangkan terkait ekonomi semata akan tetapi lebih dari itu juga terkait dengan harkat dan martabat manusia. Pemberdayaan adalah proses perubahan baik itu perubahan yang sifatnya internal maupun eksternal, proses internal adalah perasaan atau keyakinan orang tersebut pada kemampuanya untuk membuat keputusan dan memecahkan masalahnya sendiri. Dalam proses perubahan eksternal menemukan ekspresi dalam kemampuan untuk bertindak dan untuk mengimplementasikan pengetahuan praktis, informasi, keterampilan, kemampuan dan sumberdaya baru lainya yang diperoleh selama proses berlangsung. Sementara dalam proses perubahan internal sebagai pemberdayaan psikologis dan perubahan eksternal sebagai pemberdayaan
politik, pemberdayaan masyarakat sebagai suatu konsep yang implementatif dan dapat dikatakan sebagai suatu upaya untuk menginkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat, baik dibidang ekonomi, sosial, maupun budaya. Jika dilihat dari proses operasi onalnya. Dalam sebuah proses pemberdayaan terdapat upaya untuk mengajak masyarakat untuk secara bersama-sama mencari atau memahami berbagai persoalan-persoalan kehidupanya serta memecahkan persoalan tersebut secara kreatif. Upaya melakukan kegiatan pemberdayaan tidak hanya melelu mengembangkan terkait ekonomi semata akan tetapi lebih dari itu juga terkait dengan harkat dan martabat manusia. Pada dasarnya akhir dari tujuan pemberdayaan masyarakat agar masyarakat menjadi masyarakat yang mandiri dan dapat meningkatkan taraf hidup serta mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki masyarakat.87 Masyarakat yang mandiri akan mampu memenuhi berbagai kebutuhanya dengan cara melakukan berbagai upaya secara mandiri, dan akan berpikir kreatif dan melakukan apa saja yang dapat bermanfaat bagi mereka dan lingkungan. Jika masyarakat memilki kemapuan untuk melakukan berbagai upaya secara positif atau dengan cara yang baik maka akan membentuk manusia atau masyarakat menjadi masyarakat yang mandiri, kemudian kemandirian tersebut juga meliputi kemandirian dalam berpikir, kemandirian dalam bertindak dan kemandirian dalam mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang keadaanya dialami oleh masyarakat yang ciri-cirinya bisa dilihat dengan kemampuan untuk memikirkan, untuk memutuskan serta untuk melakukan sesuatu yang dipandang 87 Suparjan, Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan sampai Pemberdayaan, (Yogyakarta: Aditya Media, 2003), h.137 158
159 tepat dengan tujuan mencapai solusi terhadap persoalan yang dihadapi dengan cara mempergunakan semua kemampuan. Pemberdayaan memiliki arti dan nilai ketika individu diberdayakan untuk mencapai suatu tujuan. Saat ini pemberdayaan menjadi transformatif dan memungkinkan individu untuk mencapai dan mengubah diri mereka sendiri. Ketika masyarakat diberdayakan untuk mencapai suatu tujuan. Ini ketika pemberdayaan menjadi transformatif dan memungkinkan masyarakat untuk mencapai dan mengubah diri masyarakat sendiri yang diperlukan dalam proses transformatif menyerahkan kekuasaan dan kendali kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mencapai hasil yang masyarakat inginkan sendiri. Meningkatkan kemandirian masyarakat atau kelompok yang dilakukan melalui upaya pemberian terhadap wewenang yang dilakukan secara proporsional terhadap masyarakat dalam suatu pengambilan keputusan dalam rangka upaya membangun diri atau lingkunganya yang dilakukan secara mandiri. Dari proses belajar maka masyarakat akan memperoleh sebuah kemampuan. Maka dengan hal tersebut akan sangat terakumulasi dengan kemampuan yang sangat memadai agar mengantarkan kepada kemandirian masyarakat, terhadap apa yang diharapkan pemberdayaan yang merupakan dari visualisasi dan pembangunan sosial ini tentu diharapkan akan dapat mewujudkan masyarakat yang baik dan masyarakat yang ideal. Hali ini dimaksudkan agar masyarakat terlepas dari perangkap kemiskinan. Pemberdayaan juga menggandung arti melindungi, maka dalam pemberdayaan masyarakat harus dicegah yang lemah menjadi lemah, maka ini berarti dalam upaya pemberdayaan masyarakat yang kuat harus menjaga yang
lemah. Yang kedua upaya meningkatkan dalam kemandirian masyarakat atau kelompok yang dilakukan melalui upaya pemberian terhadap wewenang yang dilakukan secara proporsional terhadap masyarakat dalam suatu pengambilan keputusan dalam rangka upaya membangun diri atau lingkunganya yang dilakukan secara mandiri. Hal ini menujukan bahwa upaya pemberdayaan bukan hanya menyangkut persoalan ekonomi tetapi merupakan konsep yang menyangkut semua aspek kehidupan. Pemberdayaan masyarakat selalu memposisikan masyarakat sebagai aktor utama baik sejak perencanaan maupun sampai pada evaluasi. Adanya saling ketergantungan antar masyarakat maupun didalam masyarakat tesebut. Bukan kebebasan yang hendak dicapai karena kebebasan semata akan mengarah pada proses marginalisasi kepada pihak lain. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat. Tujuuan dari akhir proses dalam pemberduayaan masyaraukat yaitu agar masyarakat meunjadi masyarakat yang manudiri dan dapat meuningkatkan taraf hiudup serta menugoptimalkan sumbeur daya yang dimiliki masyarakuat. Mereka akan berpikir kreatif dan melakukan apa saja yang dapat bermanfaat bagi mereka dan lingkungan, melakukan aktivitas pembangunan. Pemberdayaan adalah proses perubahan internal dan eksternal. Proses internal adalah perasaan atau keyakinan orang tersebut pada kemampuannya untuk membuat keputusan dan memecahkan masalahnya sendiri. Perubahan eksternal menemukan ekspresi dalam kemampuan untuk bertindak dan untuk mengimplementasikan pengetahuan praktis, informasi, keterampilan, kapabilitas dan sumberdaya baru lainnya yang diperoleh selama proses. Dengan demikian, 160
metaevaluasi program pemberdayaan adalah assessment apakah selama ini pemerintah sudah melakukan hal-hal tersebut atau menggunakan cara lain untuk melakukan evaluasi program. Yaitu evaluasi terhadap desain evaluasi yang normal, yang dapat dibedakan dalam dua jenis: meta evaluasi yang berhubungan dengan metodologi dan meta evaluasi yang berhubungan dengan hasil (sysnthesizing). Dalam konteks ini, maka pendekatan meta evaluation dan decisiontheoretic tersebut berarti bahwa upaya evaluasi dilakukan terhadapcara- cara evaluasi program yang telah dilakukan (meta-evaluation) dan menggunakan acuan konsep pemberdayaan sendiri. B. Konsep Adat Istiadat dan Masyarakat Adat 1. Pengertian Adat Istiadat Adat istiadat atau yang sering seringkali kita kenal dengan istilah adat atau kebiasaan, namun pada dasarnya artinya tetap sama. Adat istiadat bisa diartikan dalam simpulan apapun mengenai bagaimana masyarakat melakukan kebiasaan dalam kehidupanya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan bahwa adat istiadat dadalah suatu aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim dilakukan sejak dahulu kala, cara berperilaku yang sudah menjadi kebiasaan, wujud gagasan kebudyaan yang terdiri ats nila-nilai budaya, norma, hukum dan aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu system.88 Maka dalam kontek ini adat memiliki makna yang sinnonim dengan kebudayaan. Pengertian adat istiadat sangat kompleks, tidak dapat disimpulkan dari satu pengertian saja. Oleh karena itu diperlukan usaha untuk mencari pemahaman dan 88 KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Online: Diakses tanggal 25 Juni 2020) 161
rinciannya mengenai pengertian adat istiadat. Mengetahui tentang pengertian adat istiadat termasuk hal yang sangat penting. Berikut ini beberapa pendapat yang mengartikan mengenai adat istiadat: 1) Adat istiadat adalah suatu cara atau kebiasaan yang menggambarkan suatu aturan dalam bertingkahlaku yang mengandung nilai-nilai, norma, serta hukum yang sudah lazim dilakukan oleh suatu masyarakat di daerah tertentu.89 2) Adat istiadat (custom) secara harfiah berarti praktek-praktek berdasarkan kebiasaan, baik perorangan maupun kelompok.90 3) Adat istiadat yaitu, hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis, dengan berbagai ciri khas yang menjadi sebuah pedoman kehidupan di lingkungan masyarakat dalam melaksanakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Raden Soepomo mengungkapkan bahwa hukum adat merupakan sinonim dari sebuah hukum yang bersifat tidak tertulis yang berada didalam suatu peraturan Legislativ. Hukum, berkembang sebagai konvensi di suatu badan hukum negara, dan hidup sebagai sebuah peraturan dan kebiasaan didalam kehidupan kota maupun pedesaan.91 Dari beberapa pendapat tersebut dapat dipahami bahwa adat istiadat merupakan system norma dan tata kelakuan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat secara turun temurun atau bisa dipahami juga adat istiadat merupakan 89Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), h.20 90Totok Mardikanto, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Persepektif Kebijakan Publik, (Bandung: Alfabeta, 2017), h.35 91 Harjito, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 2003), h.3 162 juga
kebiasaan kebiasaan, aturan aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat adat yang memuat kebiasaan kebiasaan, nilai-nilai dan norma-norma hukum lainnya yang saling mempengaruhi dan menjadi suatu system yang hidup dalam suatu masyarakat tertentu. Dengan demikian adat merupakan aturan yang berlaku pada suatu masyarakat, agar anggota masyarakat dapat menyesuaikan perbuatannya dengan tata kelakuan yang dibuatnya tersebut. Di lingkungan masyarakat, adat istiadat sangatlah dijunjung tinggi. Selain itu, adanya adat istiadat juga sebagai pacuan untuk saling menghargai dan menghormati, baik budaya satu dan lainnya. Meskipun demikian di era globalisasi ini, sudah banyak makhluk sosial yang lupa dan bahkan melupakan tentang adat istiadat. Adat istiadat harus terus dijadikan system kontrol dalam berbudaya dan menjaga keharmonisan dilingkungan sosial masyarakat dengan saling menghargai. Dalam adat istiadat, terdapat unsur-unsur yang mendasar didalamnya seperti : 1) Nilai-nilai Budaya Nilai-nilai budaya adalah ide atau gagasan mengenai hal-hal tertentu yang dianggap penting bagi suatu masyarakat. Misalnya nilai-nilai budaya seperti menghormati orang yang lebih tua, bergotong royong rukun dengan sesama dan lain sebagainya. 2) System Norma Merupakan sejumlah ketentuan atau aturan yang sifatnya mengikat sekelompok atau warga yang tinggal didaerah tertentu. 3) System Hukum 163
Suatu adat juga meimiliki aturan hukum yang merupakan ketentuan yang sifatnya tegasdan mengikat bagi seluruh masyarakat dalam lingkungan tersebut. 4) Aturan Khusus Adat istiadat memiliki aturan khusus yang bersifat mengikat warga tentang suatu hal yang biasanya aturan khusus berlaku secara terbatas. Adat istiadat memiliki fungsi sebagai aturan yang berlaku di tempt dan memiliki fungsi turun temurun. Dengan adanya adta istiadat ini tempat yang menjadi tempat peristirahatan harus menyelesaikan masalah yang harus dilakukan dari kegiatan yang pasti tidak bisa melanggar adat istiadat yang telah dilakukan dan diberlakukan. meskipun sekarang zaman telah maju namun adat istiadat tidak akan pernah dilupakan karena telah mendarah daging bagi masyarakat di suatu tempat dan sangat bermanfaat, seperti misalnya: Sebagai acuan system norma atau tata kelakuan masyarakat. Memperkuat integritas pola perilakun masyarakat, Sebagai media untuk saling hidup rukun dan menjunjung tinggi kebersamaan, Kearifan lokal yang menjadikan masyarakat untuk saling menghargai, Pemersatu perbedaan golongan dalam suatu perbedaan kaasta maupun tingkat strata dalam kehidupan. Dewasa ini, banyak kejadian atau hal-hal kontroversial yang kurang mendapat perhatian oleh masyarakat sosial. Realitas kehidupan adat istiadat, sosial maupun politik dengan segala persoalannya dalam arti luas, seperti soal pemerintahan, urusan hukum, agama, adat istiadat dan semua yang dipikirkan menurut skema, pokoknya bagaimana intinya dan baik penyelesaiannya. Kemudian keterkaitannya antara 164
tradisi dan lingkungan masyarakat berbudaya memberikan peninggalan masa lampau yang berbentudk dalam sebuah wujud budaya dan telah diwariskan secara turun temurun. Wajah budaya menjadi bagian yang telah diciptakan manusia kedalam sebuah tempat bagi aktifatas dalam bermasyarakat. Ruang-ruang budaya ini, masuk kedalam bagian-bagian pedesaan dan mungkin juga perkotaan sebagai tempat melakukan aktifitas kolektifitasnya. Lengkap dengan nilai-nilai budaya dan fisik arsitektual yang telah melekat pada bangunan, wilayah atau benda-benda yang mereka percayai itu memiliki nilai kerohanian yang dapat menjaga keharmonisan lingkungan. Kemudian adat istiadat tidak lagi menjadi hal yang primitif seperti yang orang bicarakan, melainkan pemersatu peradaban dalam berbagai perbedaan yang ada di masyarakat sosial. Adat istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi ke generasi sebagai warisan sehingga kuat hubungan dan penyatuannya dengan pola-pola perilaku masyarakat. Adat istiadat dalam kehidupan berfungsi sebagai sebuah aturan yang mengatur kehidupan masyarakat yang berlaku secara turun temurun dan dijadikan sebagai tuntunan dalam kehidupan meskipun sekarang zaman telah maju namun adat istiadat tidak akan pernah dilupakan karena telah mendarah daging bagi masyarakat disuatu tempat dan sangat bermanfaat, seperti misalnya: Sebagai acuan system norma atau tata kelakuan masyarakat. Tak terkecuali nilai adat yang berkembang ditengah masyarakat sebagai warisan dari leluhur mereka. Bahkan keberlangsungan nilai adat merupakan suatu kekayaan warisan bangsa yang tidak ternilai. Konsep ini yang biasanya kita sebut sebagai nilai gotong royong yang 165
mempunyai ruang lingkup yang luas karena memang semua karya manusia pada dasarnya dilakukannya dalam rangka kerjasama dengan semua orang lain. Pada kenyataanya adat istiadat atau kebudayaan pada zaman sekarang menunjukan bahwa itu dapat menciptakan ide dan gagasan. 2. Jenis-Jenis Adat Istiadat Untuk menentukan dalam sebuah peradaban, maka biasanya masyarakat akan mendasarkan adat istiadat kepada institusi generik atau yang dalam kehidupan masyarakat sering disebut dengan adat yaitu: 1) Adat Sebenar Adat Yang dimaksud adat sebenar adat pada dasarnya adat yang selalu didasarkan kepada ajaran Islam, adat istiadat inilah yang tidak boleh diubah atau ditukar- tukar. Adat istiadat yang berdasarkan kepada pengertian manusian dan eksistensi manusia, dan sifat manusia, maka sesuatu yang melekat pada manusia akan menjadi ciri yang akan membedakan dengan benda atau mahluk yang lainya. Adat sebenar adat adalah adat yang tidak dapat diubah-ubah. Hal tersebut tersimpul dalam sumber ajaran Islam yaitu Al-qur'an dan assunah. Sebagai contoh misalnya dalam ungkapan Sunda dinyatakan "Pengkuha gamana, Luhung elmuna, Jembar Budayana, Rancage Gawena.92 Pengkuh agamana yaitu pelajar yang memiliki keimanan dan ketakwaan (imtak). Luhung elmuna yaitu pelajar yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dan memiliki daya saing tinggi. Dari ungkapan tersbut jelas terlihat bahwa adat 92Suryalaga Hidayat, Kasundaan Rawayan Jati, (Bandung: Yayasan Nur Hidayah, 2018), h.9 166
istiadat orang Sunda pada dasarnya didasari oleh ajaran agama yaitu Islam. Dasar adat istiadat orang Sunda menghendaki sunah Nabi dan Al-Quran sebagai pedoman dalam setiap tindakan. 2) Adat Yang Diadatkan Adat yang diadatkan merupakan suatu landasan adat yang bekerja pada suatu landasan tertentu dalam masyarakat. Dalam implementasinya adat yang diadatkan yang bekerja pada suatu landasan tersebut kemudian implementasinya diserahkan kepada masyarakat yang lebih memahami atau lebih dipercayan dan dalam masyarakat adat biasanya orang yang diberikan kepercayaan tertinggi dalam masyarakat adat bisa sesepuh atau tokoh adat. Adat yang daiadatkan ini dalam kehidupan masyarakat adat biasanya mengarah kepada kehidupan sosial masyarakat, yang dalam implementasinya tentu dibentuk secara bersama-sama oleh masyarakat tersebut. Adat yang diadatkan tentu juga harus dibuat atas dasar nilai-nila, baik itu nilai-nilai agama, nimlai-nilai kebenaran, nilai-nilai keadilan, dan nilai-nilai kesejahteraan. Adat yang diadatkan ini merupakan semua ketentuan atau aturan yang dilakukan berdasarkan musyawarah dan berdasarkan mufakat bersama, serta tidak menyimpang dari nilai-nilai yang telah ada pada adat sebenar adat. Dalam adat ini kemungkinan bisa berubah atau diubah sesuai dengan keadaan dan perkembangan jaman. Sebgai adat istiadat papatah yang terdapat pada masyarakat adat Kampung Cireundeu misalnya"Teu boga sawah, asal boga pare. Teu boga pare, asal boga beas. Teu boga beas, asal bisa nyangu. Teu nyangu, asal dahar.Teu dahar asal kuat". Artinya: Tidak memiliki sawah, asal memiliki padi. Tidak memiliki padi, 167
asal memiliki beras. Tidak memiliki beras, asal bisa menanak nasi. Tidak menanak nasi, asal makan. Tidak makan, asal kuat. 3) Adat Yang Teradat Adat yang teradat ini merupakan sebuah kebiasaan-kebiasaan yang secara bertahap menjadi sebuah kebiasaan atau menjadi adat. Adat yang terdat ini merupakan sebuah konsep yang berkesinambungan dan perubahan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini merupakan respon terhadap adanya perubahan, akan tetapi perubahan tersebut harus tetap disertai secara berkesinambungan, artinya segala sesuatu apapun perubahan tersebut tetap disertai kesinambungan dengan situasi sebelumnya. Apabila terjadi kasus, maka diadakan musyawarah. Dalam musyawarah digunakan "ungkapan adat". Didalam ungkapan tersebut menjelaskan jika adat mengajarkan agar setiap tempat memiliki kebiasaan, atau komunikasi, atau peraturan dan nilai. 3. Esensi dan Unsur-Unsur Adat Istiadat Adat istiadat bukanlah hal yang asing lagi dalam kehidupan kita, setiap daeraha biasanya memiliki adat istiadat tersendiri yang harus dipatuhi oleh anggota masyarakat sekitarnya. Adat dapat dipahami sebagai identitas lokal, adat yang berkembang dalam ruang hidup. Ruang hidup ini baik geografis dan budaya karena kedua hal tersebut saling berkaitan, ketika hilang salah satu unsur maka akan timbul sebuah kebingungan identitas. Ruang geografis dan masyarakat laksana mesin penghasil nilai budaya atau adat. Makna adat tidak dapat menjadi identitas bila tidak dikaitkan dengan unsur geografis, artinya suatu identitas adat 168
169 atau budaya akan melekat pada suatu wilayah geografis. Sebaliknya apabila suatu wilayah geografis tidak melekat dengan suatu budaya atau nilai adat maka akan terjadi suatu kebingungan identitas bagi masyarakat diwilayah itu. Adat istiadat adalah suatu cara atau kebiasaan yang menggambarkan suatu aturan dalam bertingkah laku yang mengandung nilai-nilai, norma, serta hukum yang sudah lazim dilakukan oleh suatu masyarakat didaerah tertentu.93 Implementasi atau praktik dalam kehidupan masyarakat yang berdasarkan adat kebiasaan.94 Didalam adat istiadat terdapat hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis, dengan berbagai cirri khas yang menjadi sebuah pedoman kehidupan dilingkungan masyarakat dalam melaksanakan keadilan dan juga kesejahteraan masyarakat.95 Dalam hal ini adat istiadat menyangkut sikap dan tingkah laku seseorang yang diikuti oleh orang lain dalam suatu proses waktu yang cukup lama, ini menujukan begitu luasnya pengertian adat istiadat tersebut. Dengan menempuh perjalanan sejarah yang panjang dan melelahkan bangsa Indonesia yang mulanya terdiri dari bangsa-bangsa yang kecil seolah-olah telah dirancang untuk selalu bersama dalam menempuh suka dan duka. Sebagai tradisi lokal adat istiadat berfungsi mengatur hubungan antara masyarakat, adat istiadat yang terdapat pada masyarakat biasanya terjadi dan dilakukan secara terus menerus. Maka adat istiadat yang terdapat dalam masyarakat biasanyaya dijadikan sebagai tuntunan dalam kehidupan masyarakat, sehingga jika ada masyarakat adat yang melakukan pelanggaran 93 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), h.20 94Totok Mardikanto, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Persepektif Kebijakan Publik, (Bandung: Alfabeta, 2017), h.35 95 Harjito, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 2003), h.3
atau tidak mengamalkan adat istiadat tersebut akan mendapat sangsi adat. Dalam setiap hubungan yang terjadi tersebut, adat istiadat diimplementasikan atau diekspresikan dalam kegiatan-kegiatan adat seperti misalnya upacara adat dan yang lainya. Dalam adat istiadat akan terlihat fungsinya terhadap hubungan yang baik sebagai dasar dalam melihat sesuatu itu baik atau buruk. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka manusia dalam kehidupan selalu akan menjalankan aktifitas sehari-hari. Bentuk realisasi dari cara seseorang berfikir itulah yang terwujud dalam bentuk aktifitas yang dipraktikan dalam kehidupanya untuk memenuhi kebutuhanya. Adat istiadat dapat menggambarkan keadaan jiwa seseorang yang mencerminkan suatu kepribadiaan masyarakat atau kpribadiaan seseorang, maka salah satu fungsi adat istiadat adalah sebagai sebuah tradisi masyarakat setempat yang berguna dalam mengatur kehidupan masyarakat. Jika kita memahami kembali mengenai adat, yaitu kebiasaan yang selalu dilakukan secara berulang-ulang dan dilakukan secara turun-temurun.96 Adanya berbagai keanekaragaman budaya seharusnya dijadikan sebagai sebuah kekayaan. Indonesia dalam kenyataanya tidak memiliki suatu budaya yang tunggal dan hal ini bukan berati tidak memiliki jati diri, tetapi hal ini menujukan bahwa dengan adanya keanekaragaman adat istiadat ini sebagai bukti bahwa masyarakat kita sangat memiliki berbagai adat istiadat yang bisa memberikan hal yang baik kepada masyarakat, dalam kehudupan kebudayaan atau adat istiadat dipandang sebagai system gagasan atau tindakan yang 96Ensiklopedi Islam Jilid 1, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoven, 2014), h.21 170
dihasilkan melalui cipta dan karsa manusia atau masyarakat.97 Dalam gejala kebudayaan dalam hal ini ada tiga wujud kebudayaan yaitu, dalam bentuk ide, pola tindakan, dan artefak atau benda-benda yangaada sebagai peninggalan sejarah. Merujuk kepada konsep tersebut jika kembali terhadap kenyataan yang ada dalam kehudupan masyarakat di Indonesia, maka masyarakat bisa menentukan dari wujud kebudayaan tersebut yang mungkin ada dan bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaanya apakah di Indonesia terdapat sebuah budaya, berapa banyak budaya yang selalu dihubungkan dengan kebudayaan atau adat istiadat ayang ada di Indonesia sebagai budaya lokal. Definisi tersebut pada hakikatnya merupakan bentuk pencarian sebagai jawaban terhadap suatu kebudayaan yang terdapat di Indonrsia. Kebudayaan merupakan sebagai bentuk dari hasil pemikirin manusia. Dalam kehidupan kebudayaan merupakan perilaku setiap masyarakat dalam menyesuaikan diri berdasarkan terhadap apa yang dipahaminya. Sebagai sebuah system maka kebudayaan akan menjadi acuan masyarakat dalam menjalani kehidupanya. Adanya nilai-nilai yang menjadi bagian didalamnya merupakan sebuah konsep yang sangat abstrak yang bisa dianggap baik dan memiliki nilai dalam kehidupan masyarakat. Konsep kebudayaan yang ada saat ini tentu dibangun oleh para pendahulu kita yang sampai saat ini masih diikuti dan dijalankan dalam kehudupan masyarakat. Nilai-nilai yang ada tersebut pada akhirnya kemudian oleh masyarakat dijadikan sebagai acuan dalam pembangunan. Nilai-nilai yang tercermin tersebut diantaranya memuat niali keimanan, ketakwaan, kesetiaan, 97Ibid. Koenjtaraningrat, h.5 171
rukun, disiplin, dan lain sebagainya. Maka jika kita pahami nilai tersebut terdapat dalam setiap adat atau budaya di Indonesia. Nilai-nilai tersebut kemudian oleh masyarakat dijadikan atau dianggap ujung tombak dari kebudayaan di suatu daerah yang sesuai dengan dimana adat atau budaya tersebut dikembangkan.98 Melalui hal tersebut maka adat istiadat tersebut diikat dalam suatu konsep adanya persatuan dan kesatuan yang kita kenal dengan istilah Bhineka tunggal ika. Dalam memahami adat istiadat masyarakat tidak bisa jika hanya dipahami dari satu sisi saja, karena keberadaan adat istiadat tersebut tidak terlepas dari adanya berbagai faktor, yang menjadikan adat istiadat tersebut tetap terjaga dan berlangsung. Masyarakat merupakan faktor yang sangat penting dalam mengisi adat atau kebudayaan. Adat istiadat akan hadir sebagai sebuah struktur yang akan menegaskan ciri terhadap kepribadian suatu masyarakat. Oleh karena itu adat istiadat akan memberikan makna yang berarti dalam kehidupan, dengan demikian maka adat istiadat dalam kehidupan masyarakat memiliki makna yang sangat sakral, maka bagi setiap individu atau masyarakat yang melanggar adat istiadat tersebut akan dikenakan sanksi. Adat istiadat dalam kehidupan akan memberikan sebuah arti konfigurasi yang baik dalam kehidupan dan kebudayaan masyarakat. Sebagai sebuah integritas, adat istiadat akan mengintegrasi semua etnis atau masyarakat, baik masyarakat yang minoritas maupun masyarakat yang mayoritas dalam kehidupan. Setiap masyarakat bukan akan hanya saling mengenal sesama masyarakat, 98Melalatoa dari Ritzer, Goerge, Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir Postmodern, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 20077), h.10 172
173 akan tetapi dengan adanya adat istiadat maka masyarakat akan saling menghormati dan melaksanakan hak dan kewajibanya masing-masing sesuai dengan aturan yang terdapat didalam masyarakat tersebut. Maka adat istiadat bukan hanya berfungsui sebagai pengenalan akan tetapi juga berfungsi normatif. Fungsi tersebut akan saling berhubungan baik fungsi manusia terhadap alam maupun fungsi manusia terhadap manusia dan terhadap sang pencipta Allah subhanahu wata'ala. Dalam hal ini adat istiadat menyangkut sikap dan tingkah laku seseorang yang diikuti oleh orang lain dalam suatu proses waktu yang cukup lama, ini menujukan begitu luasnya pengertian adat istiadat tersebut. Tingkat peradaban, cara hidup yang modern seseorang tidak dapat menghilangkan tingkah laku atau adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.99 Sedangkan system budaya sendiri dapat dikatakan sebagai seperangkat pengetahuan yang meliputi pandangan hidup, keyakinan, nilai, norma, aturan, hukum yang diacu untuk menata, menilai, dan menginterpretasikan benda dan peristiwa dalam berbagai aspek kehidupannya. Seorang ahli sosiologi Indonesia, Djojodigoeno membedakan antara konsep "masyarakat dalam arti luas" dan masyarakat dalam arti sempit"; dalam konsep itu, masyarakat Indonesia adalah masyarakat dalam arti luas, dan masyarakat disekeliling. Didalam unsur-unsur adat istiadat terdapat beberapa unsur adat istiadat yaitu: Pertama: Nilai-nilai budaya. Kedua, yaitu system suatu norma yaitu sejumlah aturan yang biasanya sifatnya selalu mengikat warga atau kelompok yang berada di 99Ibid. Koenjtaraningrat, h.5
wilayah tersebut (contoh menanam kembali pohon yang sama yang diambil). Ketiga, System hukum system hukum merupakan sejumlah aturan atau ketentuan yang sifatnya tegas dan mengikat (contoh larangan mengambil dan memasuki hutan lindung, atau masyarakat adat yang beralih keberas, maka status sebagai masyarakat adatnya yang bersangkutan akan hilang, akan tetapi bukan berarti tidak dianggap keluarga atau tidak boleh menikah dengan masyarakatadat), Keempat: aturan khusus, aturan khusus merupakan (Contoh pembicaraan adat hanya terbuka pada laki-laki karena sebagai pimpinan keluarga yang memiliki peran dominan dalam pengambilan keputusan). Keempat unsur adat istiadat tersebut saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan esensinya dengan unsur budaya, dalam adat istiadat sifatnya yang kekal dan mengikat membuat orang takut untuk melanggar adat istiadat. Jika terbukti melanggar, maka anggota masyarakat akan mendapatkan sanksi. Ada tujuh unsur kebudayaan universal (berdasar konsep Malinowski) yaitu: Kesenian, Religi, System Pengetahuan, Organisasi sosial, System ekonomi, System teknologi, Bahasa.100 Menurut kluckho ada lima masalah dasar dalam hidup yang menentukan orientasi nilai budaya manusia dunia. Kesepuluh unsur itu, yaitu: keyakinan, perasaan, tujuan sasaran cita-cita, norma, kedudukan peranan, tingkatan, kekuasaan atau pengaruh, sanksi, sarana atau fasilitas, dan tekanan ketegangan.101 Kepribadiaan masyarakat atau kepribadiaan seseorang, maka salah satu fungsi adat istiadat adalah sebagai sebuah tradisi masyarakat setempat yang berguna dalam mengatur kehidupan 100Ibid, Koenjtaraningrat, h181 101Kamaludin, Pengantar Pembangunan Budaya, (Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 2014), h.92 174
masyarakat. Jika kita memahami kembali mengenai adat, yaitu kebiasaan yang selalu dilakukan secara berulang-ulang dan dilakukan secara turun-temurun. Adanya berbagai keanekaragaman budaya seharusnya dijadikan sebagai sebuah kekayaan. Indonesia dalam kenyataanya tidak memiliki suatu budaya yang tunggal dan hal ini bukan berati tidak memiliki jati diri, tetapi hal ini menujukan bahwa dengan adanya keanekaragaman adat istiadat ini sebagai bukti bahwa masyarakat kita sangat memiliki berbagai adat istiadat yang bisa memberikan hal yang baik kepada masyarakat, dalam kehudupan kebudayaan atau adat istiadat dipandang sebagai sitem gagasan atau tindakan yang dihasilkan melalui cipta dan karsa manusia. Tak terkecuali nilai adat yang berkembang ditengah masyarakat sebagai warisan dari leluhur mereka. Adanya nilai-nilai yang menjadi bagian didalamnya merupakan sebuah konsep yang sangat abstrak yang bisa dianggap baik dan memiliki nilai dalam kehidupan masyarakat. Konsep kebudayaan yang ada saat ini tentu dibangun oleh para pendahulu kita yang sampai saat ini masih diikuti dan dijalankan dalam kehudupan masyarakat. Nilai-nilai yang ada tersebut pada akhirnya kemudian oleh masyarakat dijadikan sebagai acuan dalam pembangunan. Nilai-nilai yang tercermin tersebut diantaranya memuat niali-nilai keimanan, ketakwaan, kesetiaan, rukun, disiplin, dan lain sebagainya. Maka jika kita pahami nilai tersebut terdapat dalam setiap adat atau budaya di Indonesia. Nilai-nilai tersebut kemudian oleh masyarakat dijadikan atau dianggap ujung tombak dari kebudayaan di suatu daerah yang sesuai dengan dimana adat atau budaya tersebut dikembangkan. Bahkan 175
keberlangsungan nilai adat merupakan suatu kekayaan warisan bangsa yang tidak ternilai. Konsep ini yang biasanya kita sebut sebagai nilai gotong royong yang mempunyai ruang lingkup yang luas karena memang semua karya manusia pada dasarnya dilakukannya dalam rangka kerjasama dengan semua orang lain. Dengan kata lain ada kebutuhan untuk mengembangkan elternatif pembanguanan yang ada sehingga tradisi masyarakat lokal memiliki tempat dalam proses pembangunan. Sebagai inti dari sebuah peradaban, maka adat diartikan dan selalu dikaitkan dengan bagaimana manusia atau masyarakat melakukan upaya untuk mengeloala diri dan lingkunganya. Sebagai inti dari sebuah peradaban, maka adat diartikan dan selalu dikaitkan dengan bagaimana manusia atau masyarakat melakukan upaya untuk mengelola bagaimana hubungan antara dirinya dengan manusia, dengan alam, dan dengan tuhanya (Allah subhanahu wata'ala). Maka dalam kontek ini adat memiliki makna yang sinnonim dengan kebudayaan. Dalam suatu masyarakat adat terkadang menjadi hukum dan peraturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat secara turun temurun. Adat istiadat berguna untuk mengatur kehidupan manusia, adat istiadat berfungsi juga untuk mengatur kehidupan manusia, sehingga dalam kehidupan akan memperoleh kesejahteraan dalam kerukunan. Sebagai tradisi lokal adat istiadat berfungsi mengatur hubungan antara masyarakat, adat istiadat yang terdapat pada pasyarakat biasanya terjadi dan dilakukan secara terus menerus. Maka adat istiadat yang terdapat dalam masyarakat biasanyaya dijadikan sebagai tuntunan dalam kehidupan masyarakat, sehingga jika ada masyarakat adat 176
yang melakukan pelanggaran atau tidak mengamalkan adat istiadat tersebut akan mendapat sangsi adat. Sebagai tradisi, adat istiadat merupakan segala sesuatu yang telah di wariskan oleh orang-orang terdahulu kepada orang atau masyarakat saat ini, didalam adat istiadat terkandung maka nilai-nilai atau norma-norma, pola tingkah laku atau kebiasan-kebiasaan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Adat istiadat secara etimologi artinya kebiasaan, konsep adat istiadat akan memberikan pancaran terhadap kehidupan manusia, yaitu antara manusia yang satu dengan manusia yang lainya, termasuk dengan alam, dengan lingkungan, dan dengan sosial budayanya. Dalam setiap hubungan yang terjadi, adat istiadat diimplementasikan atau diekspresikan dalam kegiatan-kegiatan adat seperti misalnya upacara adat dan yang lainya. Dalam adat istiadat akan terlihat fungsinya terhadap hubungan yang baik sebagai dasar dalam melihat sesuatu itu baik atau buruk. Adat istiadat akan hadir sebagai sebuah struktur yang akan menegaskan ciri terhadap kepribadian suatu masyarakat. Oleh karena itu adat istiadat akan memberikan makna yang berarti dalam kehidupan, dengan demikian maka adat istiadat dalam kehidupan masyarakat memiliki makna yang sangat sakral, maka bagi setiap individu atau masyarakat yang melanggar adat istiadat tersebut akan dikenakan sanksi. Mereka mengganggap bahwa adat istiadat itu hanya semata-mata suatu kebiasaan untuk menghormati rasa cintanya terhadap leluhurnya tanpa mengkaji akan nilai-nilai yang terkandung didalmnya, seperti nilai-nilai kesopanan, dan nilai-nilai agama. Berkaitan dengan hal tersebut kita mengalami adanya perwarisan kebudayaan atau adat istiadat dan dari perubahan kebudayaan pasti terdapat perubahan. Perubahan 177
yang baik adalah perubahan yang direncanakan dengan seperangkat tujuan yang jelas yaitu pembangunan atau memberdayakan masyarakat. Adapun unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut: System religi dan upacara keagamaan, system dan organisasi kemasyarakatan, Bahasa, kesenian, system mata pencaharia nhidup, system teknologi dan peralatan. Dengan melihat uraian pemikiran yang dipaparkan oleh Koentjaraningrat tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa nilai- nilai adat merupakan salah satu dari wujud kebudayaan yang terdapat pada masyarakat. Disamping memberkan definisi tentang nilai adat, PERMENDAGRI Nomor 52 Tahun 2007 juga memberikan batasan tentang kedua konsep antara nilai sosial dan pranata.102 Hal ini Nampak jelas dari proses pembangunan yang berkiblat pada negara-negara barat misalnya melalui industri. Pembangunan dengan wacana industri akan mengarah pada keadaan dunia yang homogeny dan cenderung terjebak dalam westernisasi serta abai terhadap objek manusia. Sehingga yang terjadi hanyalah westernisasi yang pada hakikatnya hanya menguntungkan Negara-negara Barat.16 Suatu hal yang memungkinkan Negara berkembang untuk melestarikan budayanya adalah melalui otonomi daerah yang sepenuhnya masyarakat desa khususnya dapat mengatur sendiri tanggung jawab pembangunan di wilayahnya sehingga keragaman budaya dapat tercermin melalui aspirasi politik mereka. Dengan kata lain ada kebutuhan untuk mengembangkan alternative pembanguanan yang ada sehingga tradisi masyarakat lokal memiliki tempat dalam proses pembangunan. Dengan adanya otonomi daerah yang baik maka kecendrungan untuk tergantung pada lembaga eksternal akan lebih 102 Alma Buchari, Pembelajaran Studi Sosial, (Bandung: Alfabeta. 2010), h.143. 178
diminimalisir. Tentunya arah pembangunan dapat ditentukan dengan tidak menghilangkan nilai adat setempat yang menjadi milik masyarkat lokal itu sendiri. Program pembangunan yang disusun oleh penduduk setempat diharapkan akan lebih bijak dan efektif guna perbaikan dan pengembangan kondisi masyarakat lokal. Makna budaya atau adat tidak dapat menjadi identitas bila tidak dikaitkan dengan unsur geografis, artinya identitas adat akan melekat pada suatu wilayah. Adat istiadat dalam kehidupan akan memberikan sebuah arti konfigurasi yang baik dalam kehidupan dan kebudayaan masyarakat. Sebagai sebuah integritas, adat istiadat akan mengintegrasi kan semua etnis atau masyarakat, baik masyarakat yang minoritas maupun masyarakat yang mayoritas dalam kehidupan. Setiap masyarakat bukan akan hanya saling mengenal sesama masyarakat, akan tetapi dengan adanya adat istiadat maka masyarakat akan saling menghormati dan melaksanakan hak dan kewajibanya masing-masing sesuai dengan aturan yang terdapat didalam masyarakat tersebut. Maka adat istiadat bukan hanya berfungsui sebagai pengenalan akan tetapi juga berfungsi normatif. Nilai-nilai yang terdapat pada adat istiadat didalamnya terdapat keragaman yang mampu hidup didalam alam fikir masyarakat atau manusia, dan hal ini dipahami sebagai sesuatu yang amat mulia oleh masyarakat. Dalam memahami tentang konsep nilai, niali bisa dipahami sebagai sesuatu yang berarti atau tidak berarti didalam kehidupan masyarakat atau manusia. Artinya suatu perbuatan akan dianggap berarti jika jika tidak bertentangan dengan etika atu moral yang tentu nilai-nilai terebut sudah menjadi kesepakatan bersama yang ada di lokasi atau tempat tersebut. Didalam 179
kehidupan masyarakat, nilai merupakan sesuatu yang selalu dan tidak akan mungkin bisa dipisahkan dalam kehidupan masyarakat. Karna selain sebagai warisan para leluhur, nilai adat juga sebagai tuntunan dalam kehidupan masyarakat, bahkan keberlangsungan nilai-nilai adat istidat merupakan sebagai kekayaan yang hasrus selalu dijaga dan dilestarikan keberdaaanya. Masyarakat adat merupakan masyarakat yang saat ini atau sampai saat ini masih mempertahankan adat istiadat yang diwariskan oleh para leluhurnya sampai sekarang. Keberadaan masyarakat dengan segaala ciri khasnya hal ini merupakan sebagai bentuk keanekaragaman adanya adat istiadat atau budaya yang dimana masyarakat adat ini juga tentu dalam kehidupan di lingkunganya sangat heterogen. Adat istiadat merupakan yang secara total terhadap apa yang dihasilkan oleh manusia yang kemudian melahirkan adanya unsur-unsur adat istiadat. Adat istiadat tersebut merupakan sebagai perwujudan dari kebudayaan masyarakat atau manusia dalam bentuk tata kelakuan yang berfungsi sebagai pengatur kelakuan manusia tau masyarakat. Dalm kehidupan masyarakat pasti memiliki nilai-nilai adat istiadat masing-masing baik niali yang positif maupun nilai yang negatif maka nilai yang positif seharusnya harus dipertahankan. Saat ini perkembangan jaman yang semakin canggih, dan dan berbagai life style yang saat ini sudah membudaya ke barat-baratan, jika hal ini tidak disikapi dengan bijak maka hal ini akan sangat berpengaruh terhadap nilai nilai tersebut. Saat ini ternyata juga tidak banyak masyarakat yang mengetahui akan pentingnya nilai-nilai yang terkanung dalam adat istiadat, karena sebagian masyarakat beranggapan bahwa nilai-nilai tersebut hanyalah sebuah kebiasaan biasa yang dilakukan oleh sebagian 180
masyarakat, padahal didalmnya juga terkandung nilai-nilai Agama. 4. Definisi dan Kedudukan Masyarakat Adat Masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur (secara turun-temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki system nilai, ideologi, ekonomi, politik, sosial, dan budaya sendiri103 Bahkan dalam definisi lain disebutkan bahwa masyarakat adalah manusia yang menjalani kehidupan terintegritas dengan kebudayaan sebagai alat.104 Masyarakat adat merupakan masyarakat yang dalam kehidupan atau penghidupanya biasanya masih sangat menyandarakan kepada adat istiadat yang keadaanya secara berlangsung atau secara turun temurun dari generasi ke generasi selanjutnya.105 Dalm kehudupan masyrakat, masyarakat adat biasanya masyarakat yang sudah memiliki asal muasal leluhur atau bisa dikatakan turun temurun dalam suatu wilayah tertentu, dan dalam kehidupanya biasanya system kehidupan sendiri. Masyarakat merupakan sekelompok orang yang memiliki budaya atau teritorial di suatu daerah tertentu yang sama, atau individu yang memiliki kesamaan kultur dalam prilaku kehidupanya dan mendiami suatu tempat tertentu, serta mampu menjalani kehudupanya dengan terintegrasi dengan adat istiadat yang dianutnya yang brfungsi sebagai alat. Maka dalam hal ini masyarakat adat dapat juga diartikan sebagai masyarakat yang memiliki kesatuan yang teratur dan menetap disuatu daerah 103Definisi Jaringan Pembelaan Hak-Hak Masyarakat Adat yang dirumuskan di Tana Toraja tahun 1993 104Darwis ,Perspektif Antropologi Budaya, (Jakarta: Kompas, 2008), h.100 105Julian Burger, Hak-Hak Asasi Manusia,(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994), h.152 181
tertentu. Maka penulis menyimpulkan bahwa masyarakat adat merupakan kesatuan individu yang teratur menetap pada suatu wilayah tertentu kemudian mempunyai struktur-struktur tertentu seperti penguasa (ketua atau tokoh). Sementara itu, Kongres masyarakat adat pada tahun 1999 mendefinisikan masyarakat adat sebagai masyarakat-masyarakat yang hidup berdasarkan asal- usul leluhur secara turun temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan. Kelompok masyarakat atau masyarakat, memiliki kesamaan asal-usul leluhur, memiliki wilayah yang tertentu (wilayah adat atau ulayat), memiliki hukum adat dan lembaga adat, memiliki system nilai, ideologi, ekonomi, politik, sosial, dan budaya sendiri, pada awalnya mereka berdulat atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya.106 Masyarakat adat saat ini masih mempertahankan adat istiadat yang diwariskan oleh para leluhurnya sampai sekarang. Keberadaan masyarakat dengan segaala ciri khasnya hal ini merupakan sebagai bentuk keanekaragaman adanya adat istiadat atau budaya yang dimana masyarakat adat ini juga tentu dalam kehidupan di lingkunganya sangat heterogen. Adat istiadat merupakan yang secara total terhadap apa yang dihasilkan oleh manusia yang kemudian melahirkan adanya unsur-unsur adat istiadat. Masyarakat adat merupakan masyarakat yang saat ini atau sampai saat ini masih mempertahankan adat istiadat yang diwariskan oleh para leluhurnya sampai sekarang. Keberadaan masyarakat dengan segaala ciri khasnya hal ini merupakan sebagai bentuk keanekaragaman adanya adat istiadat atau budaya 106Ibid. Darwis, Perspektif Antropologi Budaya, h.106 182
183 yang dimana masyarakat adat ini juga tentu dalam kehidupan di lingkunganya sangat heterogen. Adat istiadat melahirkan adanya unsur-unsur adat istiadat. Adat istiadat tersebut merupakan sebagai perwujudan dari kebudayaan masyarakat atau manusia dalam bentuk tata kelakuan yang berfungsi sebagai pengatur kelakuan manusia tau masyarakat. Adat istiadat tersebut merupakan sebagai perwujudan dari kebudayaan masyarakat atau manusia dalam bentuk tata kelakuan yang berfungsi sebagai pengatur kelakuan manusia tau masyarakat. Dalm kehidupan masyarakat pasti memiliki nilai-nilai adat istiadat masing-masing baik niali yang positif maupun nilai yang negatif maka nilai yang positif seharusnya harus dipertahankan. Dalam menempatkan masyarakat adat pada posisi yang tepat dalam hubungannya dengan negara, maka perlu diketahui terlebih dahulu konsep hak pada masyarakat adat. Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan otonomi daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu, apakah yang dimaksud dengan daerah otonom. Menurut penelusuran Azmi Siradjudin, jika ditinjau dari realitas sosial budaya yang ada di Indonesia, secara garis besar entitas masyarakat adat dapat dikelompokan kedalam empat tipologi: Pertama, adalah kelompok masyarakat. Lahirnya UU PPMA, selain berupaya untuk memberikan kepatuhan hukum atas perlindungan kelangsungannya juga berupaya untuk memelihara kebhinekaannya di tingkat lokal. Prosesdan Bentuk Pengakuan Hukum Masyarakat Adat. Dalam kehidupan
masyarakat, maka keberadaan adat istiadat berfungsi mengelola atau mengatur kehidupan manusia, adat istiadat berfungsi juga untuk mengatur kehidupan manusia, sehingga dalam kehidupan akan memperoleh kesejahteraan dalam kerukunan. Sebagai inti dari sebuah peradaban, maka adat diartikan dan selalu dikaitkan dengan bagaimana manusia atau masyarakat melakukan upaya untuk mengeloala diri dan lingkunganya. Maka dalam kontek ini adat memiliki makna yang sinonim dengan kebudayaan. Dalam suatu masyarakat adat terkadang menjadi hukum dan peraturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat secara turun temurun. Adat istiadat berguna untuk mengatur kehidupan manusia, adat istiadat berfungsi juga untuk mengatur kehidupan manusia, sehingga dalam kehidupan akan memperoleh kesejahteraan dan kerukunan. Sebagai tradisi lokal adat istiadat berfungsi mengatur hubungan antara masyarakat, adat istiadat yang terdapat pada masyarakat biasanya terjadi dan dilakukan secara terus menerus. Adanya berbagai keanekaragaman budaya seharusnya dijadikan sebagai sebuah kekayaan. Indonesia dalam kenyataanya tidak memiliki suatu budaya yang tunggal dan hal ini bukan berati tidak memiliki jatidiri, tetapi hal ini menujukan bahwa dengan adanya keanekaragaman adat istiadat ini sebagai bukti bahwa masyarakat kita sangat memiliki berbagai adat istiadat yang bisa memberikan hal yang baik kepada masyarakat, dalam kehudupan kebudayaan atau adat istiadat dipandang sebagai sitem gagasan atau tindakan yang dihasilkan melalui cipta dan karsa manusia atau masyarakat. Maka adat istiadat yang terdapat dalam masyarakat biasanyaya dijadikan sebagai 184
tuntunan dalam kehidupan masyarakat, sehingga jika ada masyarakat adat yang melakukan pelanggaran atau tidak mengamalkan adat istiadat tersebut akan mendapat sangsi adat. Sebagai tradisi, adat istiadat merupakan segala sesuatu yang telah di wariskan oleh orang-orang terdahulu kepada orang atau masyarakat saat ini, didalam adat istiadat terkandung makan nilai-nilai atau norma-norma, pola tingkah laku atau kebiasan-kebiasaan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam setiap hubungan yang terjadi, adat istiadat diimplementasikan atau diekspresikan dalam kegiatan-kegiatan adat seperti misalnya upacaraa adat dan yanga lainya. Dalam adat istiadat akan terlihat fungsinya terhadap hubungan yang baik sebagai dasar dalam melihat sesuatu itu baik atau buruk. Adat istiadat akan hadir sebagai sebuah struktur yang akan menegaskan ciri terhadap kepribadian suatu masyarakat. Merujuk kepada konsep tersebut jika kembali terhadap kenyataan yang ada dalam kehudupan masyarakat di Indonesia, maka masyarakat bisa menentukan dari wujud kebudayaan tersebut yang mungkin ada dan bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan kebudayaan merupakan perilaku setiap masyarakat dalam menyesuaikan diri berdasarkan terhadap apa yang dipahaminya. Sebagai sebuah system maka kebudayaan akan menjadi acuan masyarakat dalam kehidupan sebagai masyarakat yang saling membutuhkan satu sama lain. Nilai-nilai yang menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat adat merupakan sebuah konsep yang sangat abstrak yang bisa dianggap baik dan memiliki nilai dalam kehidupan masyarakat. Kebudayaan yang ada saat ini tentu dibangun oleh para pendahulu 185
186 kita yang sampai saat ini masih diikuti dan dijalankan dalam kehudupan masyarakat. Nilai-nilai yang ada tersebut pada akhirnya kemudian oleh masyarakat dijadikan sebagai acuan dalam pembangunan menuju masyarakat adat yang lebih mandiri dan sejahtera dalam kehidupanya. Nilai tersebut terdapat dalam setiap adat atau budaya di Indonesia. Dalam memahami adat istiadat masyarakat tidak bisa jika hanya dipahami dari satu sisi saja, karena keberadaan adat istiadat tersebut tidak terlepas dari adanya berbagai faktor, yang menjadikan adat istiadat tersebut tetap terjaga dan berlangsung. Masyarakat merupakan faktor yang sangat penting dalam mengisi adat atau kebudayaan. Nilai-nilai tersebut kemudian oleh masyarakat dijadikan atau dianggap ujung tombak dari kebudayaan di suatu daerah yang sesuai dengan dimana adat atau budaya tersebut dikembangkan. Dalam setiap hubungan yang terjadi tersebut, adat istiadat diimplementasikan atau diekspresikan dalam kegiatan-kegiatana adat seperti misalnya upacara adat dan yang lainya. Dalam adat istiadat akan terlihat fungsinya terhadap hubungan yang baik sebagai dasar dalam melihat sesuatu itu baik atau buruk. Adat istiadat akan hadir sebagai sebuah struktur yang akan menegaskan ciri terhadap kepribadian suatu masyarakat. Misalkan dalam proses pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lebaka Nomor 32Tahun 2001tentang perlindungan hak ulayat masyarakat baduy. 5. Metode Identifikasi Masyarakat Adat Dalam sebuah proses hukum adat, pengakuan terhadap hak masyarakat adat, prosesnya harus melalui proses verifikasi dan atau identifikasi. Dalam melakukan upaya ini tentu hal ini bisa dilakukan oleh pihak dari luar
187 masyarakat adat. Akan tetapi dalam kenataanya ternyata hal demikian masih banyak ditentang atau masih banyak yang tidak setuju, dengan dasar bahwa yang lebih memahami tentang persoalan dan kebutuhan dalam kehidupan itu tentu hanya masyarakat adat tersebut atau pihak internal. Hal ini tentu pada dasarnya akan memberikan keleluasaan atau kebebasan kepada masyarakat adat dan untuk menyatakan bahwa apakah mereka termasuk dari bagian masyarakat adat atau sebaliknya, tentu untuk menentukan hal ini harus ditetapkan dengan cara membuat aturan yang bisa mengatur hal tersebut. Hukum adat, selain tentang mekanisme distribusi tanah dalam masyarakat, hubungan hukum antara tanah dengan masyarakat adat, jug bercerita tentang sejarah penguasaa ntanah penting untuk diperhatikan oleh hakim ketika ia memeriksa konflik tanah dan sumberdaya alam pada masyarakat adat. Berdasarkan sejarah itulah, pada umumnya masyarakat adat mendasarkan klaim mereka atas tanah dan sumberdaya alam. Terjadinya konflik dalam kehidupan masyarakat adat, terkadang seorang pimpinan dalam menyelesaikan masalah tersebut cenderung tidak memahami mana kepentingan kepentingan individu dan yang mana kepentingan masyarakat yang diwakilinya. Oleh sebab itu kepemiminan yang masih sangat traditional ini terkadang dalam mengambil keputusan masing sangat pragmatis, artinya masih lebih cenderung mementingkan dirinya sendiri ketimbang kepentingan masyarakat yang dipimpinya. Penjelasan terhadap penyelesaian sengketa diluar pengadilan akan dilakukan dengan cara menerangkan tiga aspek, yakni: Jenis sengketa yang diperiksa dan diselesaikan. Adanya keputusan sebuah lembaga terhadap
188 penyelesaian dalam penyelesaian persoalan-persoalan sengketa dalam kehidupan masyarakat adat bisa dilakukan melalui lembaga Negara yaitu melalui lembaga pengadilan dengan cara mengajukan gugatan atas persoalan sengketa tersebut. Dalam pengaturan terhadap berbagai pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian konflik atau sengketa yang dilakukan di luar lembaga formal seperti lembaga pengadilan, terkadang penyelesaian sengketa atau permasalahan tersebut cenderung tidak efektif, maka cara yang bisa dilakukan diantaranya bisa melalui pihak ketiga sebagai mediator, dalam hal ini pihak ketiga bisa melibatkan komnas HAM sebagai mediatornya. Pihak-pihak yang disarankan atau diperbolehkan untuk mengajukan persoalan ini hanyalah individu atau masyarakat atau lembaga perlindungan konsumen yang statusnya berbentuk badan hukum. Untuk melakukan hal tersebut saat ini biasanya dapat dilakukan dengan cara misalnya sensus penduduk, melakukan etnolingusti, identifikasi fartisifatif, dan melakukan data sejarah. Melalui empat cara tersebut tentu hal tersebut memiliki kelibihan dan kelemahan masing-masing antara yang satu dengan yang lainya, maka tentu dalam hal ini diperlukan adanya cara atau metode perpaduan untuk meminimalisir kelemahan tersebut. Berikut ini beberapa identifikasi yang bisa dilakukan misalnya: 1. Melakukan identifikasi yang dilakukan oleh masyarakat adat secara langsung, identifikasi ini dilakukan secara akumulatif, maksudnya identifikasi dilakukan selain terhadap satu komutas melakukan identifikasi dirinya sendiri sebagai masyarakat adat. 2. Dalam melakukan identifikasi tersebut tentu harus ada pendampingan yang
189 bisa melibatkan misalnya pemerhati sosial budaya, lembaga penelitian, atau instansi yang laluinya yang memiliki kewenangan. 3. Dalam melakukan identifikasi, dilakukan oleh suatu badan yang idependen, jika badan yang idependen tersebut belum ada, maka bisa dilakukan secara bersama-sama dengan berbagai aliansi masyarakat adat usantara. 4. Dari hasil verifikasi yang telah dilakukan, maka harus disampaikan kepada pemerintah untuk dibuatkan surat keputusanya. Padahal identifikasi secara mikro sangat dibutuhkan, perbandingan metode-metode identifikasi masyarakat adat, sebagaimana diamanatkan oleh Kepres 34/2004 dan Permen Agraria No.5 Tahun1999; Lembaga adat atau Dewan adat. Namun ada persoalan tarik menarik kepentingan didalam masyarakat adat ataupun antar satu masyarakat masyarakat adat dengan masyarakat adat lainnya. Oleh karena itu, bentuk hukum pengakuan terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat adat dapat berupa peraturan presiden atau keputusan presiden, Peraturan menteri atau keputusan menteri, Peraturan daerah atau keputusan kepala daerah pada tingkat provinsi, kabupaten maupun kota, Izin, sertifikat atau hak pengelolaan sumberdaya alam, Putusan pengadilan, Kesepakatan atau perjanjian antara masyarakat adat dengan pemerintah terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Pemenuhan hak-hak mmasyarakat adat oleh Pemerintah adalah pembuatan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang memungkinkan masyarakat adat dapat terus memelihara dan mengembangkan identitas mereka dalam relasi hak mereka dengan tanah dan kekayaan alam didalamnya. Selain orientasi pembangunan
yang berubah, catatan Bernardinus Steni dapat memberikan gambaran yang lain tentang penyebab konflik tanah dan sumberdaya alam pada masyarakat adat, mengatur dan mengurus segala sesuatu. Masyarakat adat masih mempertahankan adat istiadat nya, hal demikian tentu dengan segaala ciri khasnya merupakan sebagai bentuk keanekaragaman adat istiadat atau budaya yang dimana masyarakat adat ini juga tentu dalam kehidupan di lingkunganya sangat heterogen. Adat istiadat merupakan yang secara total terhadap apa yang dihasilkan oleh manusia yang kemudian melahirkan adanya unsur-unsur adat istiadat. Adat istiadat tersebut merupakan sebagai perwujudan dari kebudayaan masyarakat atau manusia dalam bentuk tata kelakuan yang berfungsi sebagai pengatur kelakuan manusia masyarakat. 6. Prinsip-Prinsip Pengakuan Dan Perlindungan Serta Hak-Hak Masyarakat Adat Masyarakat sebagai pihak yang terlibat dalam pembangunan, maka pada dasarnya partisipasi sebagai sebuah pendekatan dalam mengendalikan keterlibatan masyarakat dalam berbagai persoalan dan kehidupan masyarakat. Partisipasi ini dipahami sebagai cara bagaimana melibatkan masyarakat dan berbagai kelompok masyarakat yang dilibatkan secara langsung dalam menentukan sebuah keputusan atau menentukan sebuah kebijakan. Kegaiatan atau praktik yang bisa kita lihat dari kegiatan pembangunan hal ini tentu menujukan bahwa adanya partisipasi sebagai upaya representasi dari partisipasi masyarakat adat. Yang terdapat pada masyarakat adat, isu mengenai keberadaan masyarakat adat, partisipasi selalu 190 tau
191 diartikan bahwa partisipasi masyarakat adat merupakan partisipasi penuh dan efektif dalam pembangunan masyarakat. Masyarakat harus selalu dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan dalam setiap program-program kegiatan pembangunan yang terdapat di wilayah adat tersebut. Dalam kontek masyarakat Indonesia, maka dalam hal ini masyarakat adat yang dimaksud adalah masyarakat Indonesia, masyarakat adat merupakan masyarakat yang utama sebagai masyarakat yang menerima langsung dari pembangunan tersebut. Ada sejumlah unsur yang perlu dipertegas. Bahwa dalam konteks Negara Republik Indonesia, masyarakat adat yang dimaksud adalah warga Negara Indonesia dan oleh karena Salah satu argumen utama adalah bahwa merekalah penerima dampak langsung dari proyek tersebut. Pada perinsip ini dalam pendekatan hak atas masyarakat adat menggunakan keterlibatan masayarakat adat yang berperan sebagai bagian yang terlibat dalam pembangunan. Keterlibatan masyarakat adat juga termasuk didalamnya berperan untuk menentukan kebijakan dan bagaimana kebijakan itu di pertanggung jawabkan melalui proses, baik itu melalui proses monitoring maupun evaluasi. Pada perinsip ini dalam pendekatan hak atas masyarakat adat menggunakan keterlibatan masayarakat adat yang berperan sebagai bagian yang terlibat dalam pembangunan. Keterlibatan masyarakat adat juga termasuk didalamnya berperan untuk menentukan kebijakan dan bagaimana kebijakan itu dipertanggung jawabkan melalui proses, baik itu melalui proses monitoring maupun evaluasi. Didalam kehidupan masyarakat adat, masyarakat adat berpartisipasi dalam menentukan kebijakan dan pembangunan sebagai partisipasi penuh dan partisipasi
efektif. Ada sejumlah unsur yang perlu dipertegas. Dalam kontek pembangunan, salah satu yang menerima dampak pembangnan adalah masyarakat adat. Oleh karena itu maka partisipasi tersebut akan berimplikasi terhadap hak dan kewajiban masyarakat adat. Yang menjadi dasar untuk menentukan atau untuk rujukan dalam keadilan seharusnya mengacu kepada pancasila yaitu pada sila kelima yang berbunyi "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Makna keadilan sangatlah luas dan sangat berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan manusia, keadilan mestinya tidak hanya mengenai sharing benefit semata, karena hal tersebut hanya bertujuan kepentingan ekonomi semata. Melalui keadilan sejatinya didalamnya mencangkup kesetaraan dalam kedudukan sosial politik atau sosial budaya. Dalam keadilan tersebut seharusnya sejalan dengan pancasila yaitu yang terdapatp ada sila kelima pancasila, yaitu yang berbunyi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini menujukan bahwa kehadiran Negara memiliki peranan penting dalam pembangunan dan mensejahterakan bagi seluruh rakyat Indonesia. Transparansi sangat penting dalam demokrasi karean transparansi akan sangat menentukan terhadap tujuan yang diinginkan, oleh kareana itu sebaiknya semua informasi harus disampaikan dengan jelas dan lugas agar informasi tersebut bisa dipahami dan dimengerti. Ketidak jelasan dalam memberikan atau memperoleh informasi akan sangat menentukuan terhadap tujuan yang ingin diperoleh. Maka dalam kontek demokratisasi, agar supaya informasi tersebut bisa sampai dan bisa dipahami oleh si penerima informasi maka harus disampaikan dengan sejelas-jelasnya karna hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap 192 juga
193 tujuan dari informasi tersebut. Dalam kehidupan transparansi dapat membangun kepercayaan, dan membuat sesorang atau bawahan terhadap pimpinanya merasa bahwa akan lebih percaya. Maka sikap transfaransi dalam berkomunikasi sangat. Ketika transparansi dijadikan sebagai budaya dalam kehidupan, maka hal ini akan merubah cara berfikir seseorang dan akan menambah keyakinan seseorang dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Adanya atau terciptanya hubungan yang kokoh tentu hal ini juga dibangun atas dasar tarnsparansi. Maka keterbukaan itu sangat dibutuhkan dalam karana hal ini akan meminimalisir adanya kesalahpahaman dalam kehidupan sosial di masyarakat adat. Kesetaraan semua golongan atau masyarakat, dalam hal kesetaraan tentu Negara harus memberikan hak dan perlindungan terhadap semua masyarakat, tidak ada upaya memarginalkan sebagian atau salah satu golongan atau kelompok saja, semua harus sama dimata hukum, semua harus deberikan hak dan diperlakukan yang sama. Situasi riil di Indonesia menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat adat yang berdiam di kawasan pedesaan adalah masyarakat tanpa pendidikan formal yang memadai, kemampuan bahasa yang terbatas, keterampilan yang minim dalam aplikasi teknologi modern. Kesetaraan terkadang sering dimaknai kesetaraan yang berkaitan anatar laki- laki dan perempuan. Pada dasarnya kesetaraan berkaitan terhadap semua individu atau terhadap masyarakata atau manusia. Kesetaraan dalam menentukan kebebasan, terdapat posisi yang sama, perlakuan yang sama. Dalam memperoleh kesetaraan tentu hal ini juga harus ada keterlibatan Negara atau pemerintah, dalam kehidupan masyarakat tidak bisa kita pungkiri terakadang kita sering menyaksikan
adanya jurang pemisah baik si miskin dengan si kaya, si lemah dengan yang kuat dan lain sebagainya. Keadaan seperti ini sering terjadi dalam kehidupan masyarakat termasuk dalam masyarakat adat. Hal ini menujukan bahwa hampir sebagaian masyarakat adat yang terdapat dipedalaman adalah masyarakat yang tidak memperoleh pendidikan formal yang memadai. Sementara itu yang terjadi pada masyarakat modern terkadang selalu memperoleh berbagai fasilitas dan dukungan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, hal ini menujukan bahwa kesetaraan tersebut belum sepenuhnya merata pada masyarakat, dan hal inilah yang berpotensi menjadi jurang pemisah. Faslitas yang ada yang tentu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat adat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya diantaranya tanah dan sumberdaya alam, oleh sebab itu maka tanah dan termasuk sumberdaya alam yang ada bisa dimanfaatkan oleh masyarakat adat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karna hal ini merupakan hak yang sangat dasar atau asasi dalam kehidupan masyarakat adat. Hak masyarakat adat terhadap hak tanah dan hak atas sumberdaya alam dapat kita jelaskan hubunganya antara masyarakat adat sebagai subyek sementara tanah dan sumberdaya alam sebagai obyeknya. Kepemilikan tanah dan sumberdaya alam yang terdapat pada masyarakat adat bisanya bersifat komunal, yang pada akhirnya hal tersebut juga akan berdampak terhadap kehidupan masyarakat adat. Berbicara mengenai hak atas tanah dan sumberdaya alam pada masyarakat adat tentu tidak dapat dilepaskan dari bagaimana konstitusi mendefinisikan hak- hak tersebut dan selanjutnya bagaimana Negara menterjemahkannya kedalam peraturan perundang-undangan operasi onal. Hak asasi manusia merupakan 194
195 sesuatu yang harus diperhatikan oleh Negara, hal ini juga yang ditegaskan didalam UUD 1945 yang berkaitan dengan pentingnya dalam hak-hak asasi bagi manusia. Melindungi dan memenuhi hak warganegara merupakan kewajiban, hal ini juga yang terdapat didalam dalam UUD 1945 bahwa keadilan itu sangat penting sebagai mana yang berbunyi adil dan beradab, dalam kontek keadilan pada masyarakat, hal ini penting dalam perinsip kemanusiaan yaitu adil dan beradab. Mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara, kebudayaan adalah subyek soal yang harus dibincangkan dengan serius dan hati-hati, karena masalah kebudayaan menyangkut pengalaman dan penghayatan masyarakat terhadap lingkungan sekitar dan kehidupannya. Mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara, kebudayaan adalah subyek soal yang harus dibincangkan dengan serius dan hati-hati, karena masalah kebudayaan menyangkut pengalaman dan penghayatan masyarakat terhadap lingkungan sekitar dan kehidupannya. Pada perinsip ini dalam pendekatan hak atas masyarakat adat menggunaka keterlibatan masayarakat adat yang berperan sebagai bagian yang terlibat dalam pembangunan. Keterlibatan masyarakat adat juga termasuk didalamnya berperan untuk menentukan kebijakan dan bagaimana kebijakan itu dipertanggungbjawabkan melalui proses, baik itu melalui proses monitoring maupun evaluasi. Hal ini menujukan bahwa kehadiran Negara memiliki peranan penting dalam pembangunan dan mensejahterakan bagi seluruh rakyat Indonesia. Transparansi sangat penting dalam demokrasi karena transparansi akan sangat menentukan terhadap tujuan yang diinginkan, oleh karena itu sebaiknya semua informasi harus
disampaikan dengan jelas dan lugas agar informasi tersebut bisa dipahami dan dimengerti. Ketidak jelasan dalam memberikan atau memperoleh informasi akan sangat menentukuan terhadap tujuan yang ingin diperoleh. Maka dalam kontek demokratisasi, agar supaya informasi tersebut bisa sampai dan bisa dipahami oleh si penerima informasi maka harus disampaikan dengan sejelas-jelasnya karna hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap tujuan dari informasi tersebut. Dalam kehidupan transparansi dapat membangun kepercayaan, dan membuat sesorang atau bawahan terhadap pimpinanya merasa bahwa akan lebih percaya. Maka sikap transfaransi dalam berkomunikasi sangat. Ketika transparansi dijadikan sebagai budaya dalam kehidupan, maka hal ini akan merubah cara berfikir seseorang dan akan menambah keyakinan seseorang dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Adanya atau terciptanya hubungan yang kokoh tentu hal ini juga dibangun atas dasar tarnsparansi. Maka keterbukaan itu sangat dibutuhkan dalam karana hal ini akan meminimalisir adanya kesalahpahaman dalam kehidupan sosial di masyarakat adat. Yang dimaksud kesetaran dalam hal ini yaitu kesetaraan semua golongan atau masyarakat. Dalam hal kesetaraan tentu Negara harus memberikan hak dan perlindungan terhadap semua masyarakat, tidak ada upaya memarginalkan sebagian atau salah satu golongan atau kelompok saja, semua harus sama dimata hukum, semua harus deberikan hak dan diperlakukan yang sama. Situasi riil di Indonesia menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat adat yang berdiam di kawasan pedesaan adalah masyarakat tanpa pendidikan formal yang memadai, kemampuan bahasa yang terbatas, keterampilan yang minim dalam applikasi 196
197 teknologi modern. Kesetaraana terkadang sering dimaknai kesetaraan yang berkaitan anatar laki-laki dan perempuan. Pada dasarnya kesetaraan berkaitan terhadap semua individu atau terhadap masyrakat atau manusia. Kesetaraan dalam menentukan kebebasan, terdapat posisi yang sama, perlakuan yang sama. Dalam memperoleh kesetaraan tentu hal ini juga harus ada keterlibatan Negara atau pemerintah, dalam kehidupan masyarakat tidak bisa kita pungkiri terakadang kita sering menyaksikan adanya jurang pemisah baik si miskin dengan si kaya, si lemah dengan yang kuat dan lain sebagainya. Keadaan seperti ini sering terjadi dalam kehidupan masyarakat termasuk dalam masyarakat adat. Hal ini menujukan bahwa hampir sebagaian masyarakat adat yang terdapat dipedalaman adalah masyarakat yang tidak memperoleh pendidikan formal yang memadai. Kepemilikan tanah dan sumberdaya alam yang terdapat pada masyarakat adat bisanya bersifat komunal, yang pada akhirnya hal tersebut juga akan berdampak terhadap kehidupan masyarakat adat. Namun secara akumulatif dapat dikatakan bahwa kebudayaan adalah jalan hidup suatu kelompok masyarakat atau bangsa yang mencakup keyakinan, adat, teknologi, pengetahuan, praktik, dan perilaku sosial serta kesenian (musik, sastra, ukir, tari, teater). Pada dasarnya adanya keberlanjutan lingkungan merupakan proses dari adanya hasil perenungan manusia yang disesabkan oleh prilaku manusia juga dalam proses peradaban kehidupanya, keberlangsungan lingkungan sudah barang tentu menjadi keniscayaan dalam setiap program pembangunan, dan tentu hal tersebut akan berdampak baik terhadap lingkungan maupun terhadap kehidupan sosial masyarakat, dan hal ini cukup terbukti baik secara empirik maupun secara ilmiah.
Dalam berbagai international legal instrument utama maupun dalam United Nations. Periode setelah Perang Dunia dua merupakan puncak pencapaian perjuangan tentang hak asasi manusia. Maka ketika perinsip tersebut mendapatkan persoalan atau pertanyaan, maka jawaban yang tepat bahwa dan partisipasi tersebut akan menempatkan masyarakat adat sebagai masyarakat atau warga Negara kesatuan Repoblik Indonesia yang keberadaanya selalu terlibat dalam proses pembangunan di Negara kesatuan Repoblik Indonesia. Maka masyarakat adat senantiasa punya hak penuh untuk diperlakukan sama seperti harus diperlakukan sama dalam hal kesetaraan, diperlakukan sama dalam hal mendapatkan akses informasi publik, diperlakukan sama dalam hal menentukan pilihan, diperlakukan sama dalam hal didalam proses penyelenggaraan kepentingan dan tujuanya didalam masyarakat masyarakat adat dan hal ini tentu Negara harus hadir untuk melakukan upaya perlindungan terhadap warga negara atau masyarakatnya. Sebagai warga negara, masyarakat adat sebagai subyek dalam pembangunan harus mendapatkan akses informasi secara terbuka, sehingga keterbukaan dalam informasi tersebut akan menujang kepada masyarakat adat sebagai warga Negara yang menjadi bagian dari bangsa Indonesia dan sekaligus tumpah darah Indonesia yang teus meningkat kesejahteraanya. C. Konsep Adat Istiadat Masyarakat Tatar Sunda 1. Pengertian Adat Istiadat Sunda Adat istiadat Sunda adalah semua system gagasan, aktivitas dan hasil karya masyarakat Sunda tumbuh dan hidup dalam masyarakat Sunda yang terwujud sebagai hasil interaksi terus menerus antara manusia Sunda sebagai orang atau 198
masyarakat yang melaksanakan adat istiadat tersebut ditempat dimana mayarakat tersebut tinggal dan hidup, dalam proses rentang waktu yang cukup lama.107 Adat istiadat sunda merupakan hasil dari adanya proses adaftasi masyarakat Sunda terhadap adanya berbagai perubahan yang terjadi secara terus menerus dalam waktu yang cukup lama. Masyarakat atau orang Sunda memiliki pemahaman dan bahkan meyakini bahwa jika kita mempunyai karakter kesundaan, maka hal ini akan menjadi jalan untuk menuju keutamaan dalam kehidupan manusia. Pada dasarnya orang Sunda memiliki karakter cager, bageur, singer, wantaer, danapinter.108 Selain pandangan hidup yang diwariskan oleh para leluhur, orang sunda juga memiliki pandangan hidup melalui nilai-nilai ajaran agama Islam. Nilai-nilai yang diwariskan oleh para leluhur hal ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, karena keduanya dalam kehidupan masyarakat Sunda berdampingan.109 Adat istiadat Sunda adalah sumber kerangka acuan masyarakat Sunda ketika mereka berhadapan dengan berbagai perubahan.110 Kemajemukan inilah sebagai salah satu khasanah adat istiadat sunda yang tangguh, serta sarat dengan keberagaman. Karenanya, orang mengatakan bahwa didalam adat istiadat Sunda bagaikan pelangi atau taman bunga yang penuh warna warni, indah dan memukau. Melalui proses keterbukaan itupula adat istiadat yang terdapat pada masyarakat (orang sunda) menjadi kaya dengan variasi, sarat dengan symbol (lambang) dan falsafah. 107Edi Suhardi Ekadjati, Kebudayaan Sunda, (Jakarta: Pustaka Jaya, 2016), h.10 108Deden Sumpena, "Islam dan Budaya Lokal, (Bandung: Dakwa, 2019), h.109 109Ibid. Edi Suhardi Ekadjati, h.10 110Ibid. Deden Sumpenah, h.109 199 saling
2. Adat Istiadat Masyarakat Sunda 1) Tradisi Mengkonsumsi Rasi (beras singkong) Pada Masyarakat Adat Kampung Cireunde Fakta menarik, tentang orang Sunda terdapat ciri khas yang terdapat pada orang Sunda, diantaranya misalnya yang ada pada masyarakat adat Kampung Cireundeu. Masyarakata adat Kampung Cireundeu telah menjadikan rasi sebagai bahan makanan pokok. Bagi masyarakat adat Kampung Cirendeu memakan rasi adalah suatu kebiasaan yang wajib diikuti dan ditaati. Upaya pelestarian tersebut telah dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat adat Kampung Cirendeu. Proses menjaga tradisi tersebut tidak berjalan apa danya, didalamnya terdapat sebuah system yang menjadikan nilai-nilai adat tetap bertahan. Ada sebuah konsep yang dalam kehidupan masyarakat adat dikenal dengan istilah"Pamali", konsep ini adalah sebuah larangan terhadap suatu hal yang tidak boleh dilakukan atau disebut juga dengan "Pantangan". Dalam pantangan ini misalnya ketika ada masyarakat adat yang mengkonsumsi beras sebagai bahanan makanan pokok, maka hal tersebut bagi masyarakat adat cireundeu merupakan sebagai sesuatu yang pamali. Maka bagi masyarakat adat Kampung Cirendeu memakan rasi adalah suatu kebiasaan yang harus ditaati dan harus diikuti. Konsep ini sepertinya terlihat sederhana namun konsep ini memiliki dampak terhadap kehidupan masyarakat adat cireundeu. Konsep Pamali ini ditanamkan oleh orangtua kepada anaknya dan oleh para sesepuh atau tokoh adat dari generasi kegenerasi. Istilah pamali pada dasarnya bukanlah hal yang baru, karena kita sering mendengar bahwa terdapat masyarakat yang menggunakan istilah pamali ini 200
201 hanya sebatas untuk menakut nakuti agar si anak tidak melakukanya. Kebiasaan tradisi lisan ini merupakan kebiasaan yang sudah mengikat menjadi kebiasaan pada masyarakat Sunda. Pamali merupakan hasil dari proses suatu budaya yang dihasilkan oleh orang atau masyarakat sunda. Konsep pamali yang ditanamkan dan diajarkan oleh orangtua kepada anak-anaknya tidak hanya sekedar disampaikan untuk menasihati anak-anaknya, akan tetapi lebih dari itu di dalamnya terdapat ajaran nilai-nilai sopan santun. 2) Upacara Seren Taun Salah satu upacara adat yang terdapat pada masyarakat adat Kampung Cirendeu yaitu upacara seren taun. Upacara ini merupakan adat istiadat masyarakat Sunda atau masyarakat Jawa Barat dalam bentuk kegiatan mengangkut padi dari sawah ke leuwit atau lumbung padi. Dalam kegiatan upacara seren taun ini juga dilakukan riungan antara masyarakat adat, para tokoh dan sesepuh adat serta pemerintah setempat. Bigitujuga halnya yang terdapat pada adat istiadat masyarakat adat Kampung Cirendeu, hanya perbedaanya masyarakat adat Kampung Cireundeu dengan membawa Singkong sebagai bahan makanan pokok dan hasil bumi yang lainya. Kegiatan upacara adat serentau ini pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat adat sebagai bentuk syukur atas anugrah yang telah diberikan oleh tuhan kepada masyarakat. Kebiasaan ini mempunyai salah satu ciri khas yaitu dengan prosesi semacam menyampaikan segala hasil tani yang telah dicapai untuk dapat dinikmati oleh semua kalangan pejabat-pejabat setempat yang diundang untuk menghadiri acara tersebut.
3) Perkawinan dan Hubungan Sosial Dalam system adat istiadat perkawinan masyarakat adat Kampung Cirendeu menggunakan system endogami, yaitu hubungan perkawinan yang mengharuskan menikah dengan orang satu suku atau satu kelompok wilayah mereka sendiri. Dari informasi yang didapatkan melalui tokoh adat bahwa hal ini dilakukan dengan maksud agar nanti tetap bisa mempertahankan dan menjaga cara ciri yang didalamnya meliputi baik rupanya, bahasanya, aksaranya, adatnya, dan meliputi budayanya. Maka dengan cara menikah dengan satu suku diharapkan hal ini akan tetap menjaga ciri khas orang Sunda. Sementara didalam hubungan sosial pada masyarakat sunda diajarkan untuk membiasakan saling menghormati dan tolong menolong sebagaimana dalam pribahasa sunda "Saling asah, saling asih, saling asuh". Kudu saling asah, saling asih, jeung jeung saling asuh (Harus saling mengasih, saling mengasah, dan saling mengasuh). Kudu saling asah saling asih, jeung jeung saling asuh (Harus saling mengasih, saling mengasah, dan saling mengasuh). Bisa kita pahami bahwa makna yang terdapat dalam ungkapan tersebut bahwa didalam kehidupan ini kita semestinya harus terbiasa untuk saling memberi pengalaman dan saling memberi pengetahuan, jika terdapat kekurangan pada orang lain maka kekurangan seseorang tersebut akan ditambah oleh orang yang lain, dan jika terdapat kesalahan pada seseorang maka kesalahan tersebut akan diperbaiki oleh sesamanya. Dalam kontek ini, pada dasarnya kita diajarakan tentang bagimana kita harus saling membelajarkan, dan kita diajarkan harus saling mengisi diri kita dengan berbagai ilmu pengetahuan, melalui ilmu pengetahuan 202
tersebut maka ita akan banyak memiliki pengetahuan dari yang tidak tau menjadi tau. Saling asih, bahwa kita hidup dalam masyarakat harus saling mengasihi terhadap sesama, jika ada orang yang membutuhkan kita, maka kita punya kewajiban untuk membantu atau menolongnya, hal ini sebagaimana yang juga tercermin dalam kebiasaan Suku Sunda "Sajatina urang sadaya kudu nulungan kanu keur ngabutuhkeun, oge kudu nulungan ka jalmi keur anu susah" Artinya: Sesungguhnya kita semua seharusnya menolong kepada orang yang membutuhkan, juga menolong orang yang sedang susah. Saling asuh, Saling asuh, artinya bahwa kita memiliki kewajiban untuk saling menjaga dan melindungi terhadap sesama, dalam hal kebaikan, sehingga dengan sikap seperti ini akan tercipta suatu keadaan yang yang saling menghormati dan akan menciptakan suasana kekeluargaan, keharmonisan, dan kerukunan. 4) Adat istiadat Hutan Keramat Atau Larangan Pada sebagian masyarakat Sunda termasuk masyarakat adat Kampung Cirendeu, masyarakat memiliki adata istiadat yang berkaitan dengan hutan keramat. Hutan keramat dianggap oleh masyarakat sebagai tempat yang suci atau sacral sehingga masyarakat Kampung Cireundeu memberlakukan berbagai aturan adat untuk melindungi hutan keramat tersebut yaitu misalnya: Tidak boleh mengambil hasil hutan seperti kayu, buah-buahan, hewan, dan lain sebagainya yang berada didalam hutan keramat (larangan), tidak boleh memakai alas kaki seperti sandal dan sepatu. Nilai-nilai adat istiadat yang dijumpai merupakan pendorong proses sisoalisasi bagi anggota masyarakatnya untuk menyiapkan diri 203
menjadi anggota masyarakt yang lebih dewasa dan dapat diterima oleh lingkungannya. Nilai-nilai adat istiadat dalam kehidupan yang dianut dalam masyarakat akan menjadi pedoman bagi tiap warga masyarakat dalam tatanan pergaulan masyarakat yang bersangkutan. Nilai-nilai adat istiadat yang berfungsi dalam kehidupan masyarakat akan tetap bertahan. Diyakini bahwa hal ini sebagai sumber dari unsur budaya maka hal demikian harus tetap dipertahankan keberadaanya dan dilestarikan serta jika perlu dikembangkan. 3. Sumber Adat Istiadat Masyarakat Sunda Kehadiran agama Islam pada masyarakat Sunda di tatar Sunda hadir dalam keadaan yang sangat egaliter dan juga sangat harmonis, jauh dari kekerasan, Islam hadir di tatar sunda tidak hanya sebatas Islam dalam artaian Islam sebagai fenomena saja. Keberadaan Islam di tatar Sunda sering sejalan dengan keadaan masyarakat Sunda, kehadiran Islam diibaratkan seperti halnya gula beserta manisnya, karena Islam dan budaya atau adat istiadat di tatar Sunda seiring sejalan. Pada saat itu keberadaan Islam sangat mudah menyatu dan berinteraksi denga nilai nilai yang terdapat pada masyarakat Sunda pada saat itu. Maka orang Sunda pada dasarnya sebagai seorang muslim yang dalam kehidupanya tetap mendasarkan kepada nilai-nilai ajaran agama Islam.111 Islam dan adat istiadat merupakan dua hal yang bisa kita bedakan walaupun pada dasarna Islam dan adat istiadat tidak bisa kita pisahkan dalam kehidupan. Islam merupakan agama yang 111Rohmat Kurnia, Mengenal Keanekaragaman Suku Sunda, (Depok: CV. Arya Duta, 2011), h.54 204
bersumber kepada wahyu Allah yang tentu ajarnya sangat teologis, sementara sebagaimana yang kita pahami kebudayaan atau adat istidata merupakan sesuatu yang dihasilkan melalui cipta dan karsanya manusian sehingga sayarat dengan antropologis.112 Secara teologis dapat kita pahami bahwa, keIslaman orang Sunda sama halnya seperti yang dianut oleh orang Islam pada umunya yang terdapat di nusantara ini. Masyarakat Sunda jika dipahami secara sosiologis sudah terbentuk dan sudah dibangun sesuai dengan system masyarakat Islam, ini artinya bahwa adanya hubungan antara masing-masing individu dengan sesama masyarakat tentu berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam yang dianut. 4. Adat Istiadat Masyarakat Sunda Dalam Berkomusikasi Komunikasi merupakan suatu proses dimana terdapat pengiriman pesan- pesan atau simbol yang tentu memiliki makna dari seorang komunikator kepada seorang penerima atau komunikan dengan memiliki tujuan tujuan tertentu. Adat istiadat tersebut diantaranya yaitu: a. Adat istiadat Rengkuh Didalam kebiasaan kehidupan masayarakat Sunda, reungkuh merupakan cara menghormati orang lain atau cara menghormati orang yang usianya lebih tua, biasanya kebiasaan ini diekspersikan dengan cara menundukan kepala atau membukukan badan. Sebagai salah satu contoh misalnya ketika sedang melewati kerumunan orang, maka biasanya didalam kebiasaan orang Sunda akan menundukan kepala atau membungkukan badan sebagai bentuk penghormatan kepada orang lain. Kemudian pada saat hendak berjabat tangan atau pada saat 112Suranto, Komunikasi Sosial Budaya, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h.2 205
akan memulai pembicaraan dengan orang yang belum dikenal sebelumnya, maka kebiasaan yang sering dilakukan oleh orang Sunda sebagai bentuk penghormatan kepada orang lain yatu dengan cara menundukan kepala atau membukukan badan. Begitu juga kebiasaan orang Sunda pada dasarnya pada saat berbicara dengan orang yang lebih tua usianya, atau guru, dan atau kiyai, maka biasanya tidak sekedar membukukan badan tetapi terkadang suara juga ikut direndahkan. b. Adat istiadat Someah Adat istiadat Someah adalah adat istiadat dalam berbicara atau dalam berprilaku yang ramah dan santun, baik budi bahasanya serta tingkah-lakunya merupakan cerminan orang Sunda. Adat istiadat someah mengandung nilai-nilai yang menekankan pada sikap atau akhlak yang kemudian diinternalisasikan sebagai tatanan dan tuntunan dalam berperilaku kehidupan masyarakat adat.113 Pada dasarnya yang tergambar pada orang Sunda adalah ketika berkata dan bersikap selalu menyiratkan adanya kehangatan dan rasa hormat terhadap sesama. Dan tidak sedikit orang yang berpandangan bahwa orang Sunda orang yang sangat ramah dan mudah menerima kehadiran orang lain dalam kehidupanya. Didalam pribahasa orang Sunda konsep ini tercermin misalanya "Someah sing hade ka saemah" Artinya ramah terhadap tamu atau terhadap orang lain". Bagi sebagian besar masyarakat Sunda Someah merupakan suatu kewajiban bagi orang Sunda karena didalamnya terdapat nilai-nilai kesalehan sosial. Bagi sebagian besar orang atau masyarakat Sunda, adat istiadat someah ini memiliki nilai yang sangat besar dalam kehidupan, bahkan melalui adat istiadat someah tersebut tidak sedikit orang 113Ibid. Edi Suhardi Ekadjati, Kebudayaan Sunda, h.10, 206
yang ingin mengetahui dan berkunjung karena tertarik dengan keramahan orang Sunda. 5. Nilai-Nilaia Sosial Kemasyarakatan Oranga Sunda Didalam kehidupan sosial, masyarakat Sunda dalam berinteraksi di lingkungan sosialnya dituntuk agar selalu mentaati nilai-nilai adat aatu budaya yang terdapat atau yang berlaku pada kehidupan sosial masyarakat Sunda. 1) Harmoni Sosial Didalam interaksi sosialnya, masyarakat atau orang Sunda selalu dituntut untuk selalu mentaati nilai-nilai adat istiadat yang berlaku didalam kehidupanya. Didalam lingkungan kehidupan rang Sunda akan menekankan bahwa dimana dilingkungan tempat tinggal kita kita tersebut harus tetap ada ciri dan cara tersendiri yang ciri dan cara tersebut akan mempengaruhi semua tindak dan tanduk orang Sunda atau masyarakat pada umumnya. Pada dasarnya orang Sunda juga memiliki kesadaran bahwa didalam lingkungan harus ada nilai-nilai etis yang kemudian bisa diterima keberadaanya oleh semuanya, nilai-nilai yang dimaksud adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan moral masyarakat atau orang Sunda pada umumnya. 2) Pergaulan Hidup Adat istiadat atau kebudayaan orang Sunda atau masayarakat Sunda pada umunya memiliki cara atau ciri yang berbeda dengan adat istiadat masyarakat pada umumnya. Sebagian kalangan masyarakat memiliki pandangan bahwa pada dasarnya secara umum masyarakat Sunda atau tatar Sunda dikenal sebagai masyarakat yang sangat lembut dan sangat religius, hal ini bisa dipahami dari 207
kecendrungan orang Sunda dalam pepatahnya bahwa didalam kehidupan harus "silih asih, silih asah, dan silih asuh", Didalam kehidupan orang Sunda mengutamakan sifat welas asih atau saling mengasihi terhadap sesama itu merupakan suatu keharusan, semua kekurangan yang ada pada diri kita hal itu bisa diperbaiki dengan cara kita belajar, serta saling menjaga atu melindng terhadap sesama. Selain hal tersebut didalam kehidupan orang sunda juga mengutamakan adanya nilai-nilai kesopanan, menghormati kepada yang usianya lebih tua dari kita, serta menyayangi kepada orang yang usianya lebih muda dari kita. 6. Implementasi Adat Istiadat Orang Sunda Adat istiadat yang merupakan pola sopan santun dalam pergaulan orang Sunda sebenarnya sudah lama menjadi pola pergaulan Nasional sesama warga Negara. Bahasa Sunda yang telah menjadi bahasa Nasional mengikutsertakan pepatah, ungkapan, pribahasa, pantun, seloka, dan sebagainya yang hidup dalam masyarakat Sunda menjadi milik Nasional dan dipahami oleh semua warga Negara Indonesia. a. Cara Bertutur Kata Dalam bertutur kata, orang Sunda akan sangat berhati-hati dalam memilih bahasa atau menyampaikannya sebelum berucap, karana bagi orang Sunda pada dasarnya orang baik itu tentu tidak akan mengeluarkan ucapan-ucapan atau perkataan yang kotor atau tidak bermanfaat, orang baik akan selalu bertutur dan berkata serta mengeluarkan kata-kata yang baik. Oleh karena itu didalam kehidupan masyarakat atau orang Sunda perkataan 208
atau ungkapan sangat memiliki peran penting didalam pergaulan dan kehidupan, bagi orang Sunda untuk bisa melihat akhlak seseorrang maka salah satunya bisa dipahami dari cara bertutur dan berkatanya, bagi orang masyarakat Sunda pada umumnya mengeluarkan atau menyampaikan ucapan yang tidak sepantasnya diucapkan hal tersebut akan menjadi aib tersendiri bagi dirinya, oleh karena itu orang Sunda sangat mengedepankan sopan santun terhadap lingkungan sosial dan kehidupanya. b. Cara Berpakaian Orang Sunda sudah mengenal mode sejak dahulu, akan tetapi orang Sunda selalu menempatkan mode tersebut sesuai dengan etikanya masing-masing. Sebagai contoh misalnya bagaimana etika berpakaian ketika akan ke Masjid, bagaimana etika ketika akan menghadiri resepsi pernikahan. Bagaimana etika berpakaian ketika kita mau bertandang ke rumah orang, dan lain sebagainya. Didalam kehidupan masyarakat Sunda pada dasarnya orang Sunda sangat mudah dan bisa menyesuaikan dengan keadaan, sepanjang hal tersebut masih dalam batas-batas yang disyari'atkan didalam nilai-nilai ajaran Islam, karna bagi orang Sunda prilaku sopan dan santun telah menjadi bagian yang terdapat pada nilai-nilai adat istiadat Sunda yang tentu hal ini dasarnya adalah dari nilai-nilai ajaran Islam. Bagi orang Sunda kesempurnaan dalam berpakaian juga merupakan salah satu yang menjadi ukuran terhadap tinggi atau rendahnya akhlak termasuk budayanya, maka bisa kita pahami bahwa semakin tinggi akhlak atau budaya seseorang maka akan semakin sempurna juga bagaimana cara seseorang tersebut dalam berpakaianya. 209
c. Adat Pergaulan Didalam kehidupan sosial orang Sunda terutama yang terdapat pada masyarakat adat Sunda meninggalkan sesuatu yang tidak baik merupakan suatu keharusan, adab atau sopan santu didalam pergaulan orang Sunda telah melembaga dan menjadi adat istiadat. Berbagai aturan yang terdapat pada adat istiadat tersebut pada dasarnya dibuat untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat, yang didalam aturan tersebut baik yang berbentuk larangan maupun yang berbentuk anjuran. Aturan ini dibuat bukan berarti untuk mengekang atau membatasi seseorang untuk bersosialisasi atau melakukan aktivitas-aktifitas dilingkungan sosialnya, akan tetapi aturan tersebut dibuat agar supaya manusia melakukan aktifitas dalam kehidupanya sesuai dengan kodratnya yaitu selalu bersikap dan selalu melakukan kebaikan didalam kehidupan atau didalam pergaulanya. 210
211 DAFTAR PUSTAKA A.L. Krober Kluckhon, Runtuhnya Kebudayaan Bangsa,Yogyakarta: Gava Media, 2016 Adi R, Pemberdayaan, Dan Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas masyarakat, Jakarta: Fak. Ekonomi Universitas Indonesia, 2003 Adisasmita, Rahardjo. Teori-Teori Pembangunan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah, 2015 Agus Saleh, Budaya Nasional: Suatu Tinjauan dan Perbandingan. Jakarta: Perss, 2014 Ahsanuddin, Profesional Sosiologi, Jakarta: Mediatama, 2014 AmbarTeguh, Kemitraan Dan Model Pemberdayaan, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014 Amiruddin Idris, Ekonomi Publik, Yogyakarta: Depublish, 2016 Arief, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat,Volume. 13, 2017 Arifin Jatileksono, Konsep dan Kebijakan Ketahanan Pangan. Makalah disampaikan pada Seminar Pra-WKPG VI, di Bulog, Jakarta, 2017 Arsyad, Pembangunan Ekonomi, Jakarta: Persada, 2017 Asep Muhidin, Dakwah Dalam Persepektif Al-Qur'an, Bandung: Pustaka Setia, 2014 Asy'ari Boediono, Teori Pertumbuhan Ekonomi dan Budaya. Yogyakarta: BPFE, 2015 Awaludin Dahlan, Pengantar Ilmu Budaya, Purwokerto: Press 2016 Anwas, Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global, Bandung: Alfabeta, 2013 Aziz Muslim, Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat, Yogyakarta: Samudera Biru, 2012 Agus Sjafri, Kemiskinan Dan Pemberdayaan Kelompok, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005 Ambar Teguh, Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan, Yogyakarta: Gava Media, 2004
Bahri, Dakwah Pemberdayaan Masyarakat, Bantul: Pustaka Pesantren, 2009 Bronislaw Malinowski dalam Anjani, Desaku Masadepanku, Klaten: Cempaka Putih unsur kebudayaan, 2015 Bryson dalam Wahid, Wisata Regional, Jakarta: Bumi Aksara, 2015 C.A. Van Peursen dalam Totok Mardikanto, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Persepektif Kebijakan Publik, Bandung, Alfabeta, 2017 Clifford Geertz dalam karya Kurniawan, Luthfi, Negara, Budaya dan Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial, Malang: Intrans Publising 2015 Corner, Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan, Jakarta: Bumi Aksara, 1991 Darwis, Perspektif antropologi budaya, Bandung: THF, 2017 Dedi Mulyana, Buday Adat stiadat Nasional, Jakarta: Press, 2011 Departemen Agama, Al-Qur'an Dan Terjemahanya, Jakarta: Departemen Agama, 2014 Departemen Agama, Al-Qur'an Dan Terjemahanya, Jakarta: Departemen Agama, 1992 Dewan Ketahanan Pangan Kantor Menpangan. 1996, Undang-undang Pangan Nomor 7, Tahun 1996 Tentang Pangan 2009 Dewan Ketahanan Pangan Kantor Menpangan 1996, Undang-undang Pangan Nomor 7, Tahun 1996 Tentang Pangan 2009 E.B. Taylor, Pemberdayaan Dalam Masyarakat, Bandung: Alfabeta, 2015 Edi Suhardi Ekadjati, Kebudayaan Sunda, Jakarta: Pustaka Jaya, 2016 Ensiklopedi Islam Jilid 1, Cet 3, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoven, 2015 Edi Soeharto, Membangun Masyarakat dan Memberdayakan Rakyat, Jakarta: PT Refika Aditama, 2005 Frederickson Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat. Yogya karta: Akademia, 1984 Fitra, Analisis Adanya Pengaruh Tingkat Investasi, Makasar, 2015 Muljadi, Kepariwisataa. Jakarta: Rajawali Pers, 2010 Grant, Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan, Jakarta: Djambatan, 1979 Hadiwinoto, Notowidagdo, Dalam Pengantar Kesejahteraan Sosial Yang 212
Berwawasan IMTAQ, Jakarta: Amzah, 2017 Harsya Bachtiar, Budaya Sosial dan Ekonomi Industri Kecil Sebuah Kajian Kualitatif, Yogyakarta: Deepublish, 2016 Hidred Geertz dalam Sastrawijaya, Budaya Lokal Indonesia, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014 Ishomudin, Pengantar Sosiologi Agama, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014 Iskandar, Putong. Pengantar Mikro dan Makro, Jakarta: Wacana Media, 2014 J. J Honigman Santoso, Psikologi Sosial, Bandung: Refika Medika, 2015 Jim Ife, Comunity Development, Creating Community Alternatives Vision, Analisis and Practice, Melbourne: Addison Wesley Longman, 2015 Kamus Besar Bahasa Indonesia Depdikbud; 2017 Kartodirjo, Metode Penggunaan Bahan Dokumen, Dalam Koentjaraningrat Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Jakarta: Gramedia, 2016 Kartono Kartini, Pengantar Metodologi Riset, (Bandar: Madar Maju, 2016) Koenjtaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, Jakarta: Rineka Cipta, 2016 Koetjaningrat, Sejarah Teori Antropologi, Jakarta: UI Press, 2015 Lexy J. Moloeng, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015 Lincolin Arsyad, Ekonomi Pembangunan, STIE YKPN, Yogyakarta: 2017 M. M. Djojodigoeno, Tolibsetiady, Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan) Cetakan Ke-2, Bandung: Alfabeta, 2016 Jhingan, Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, Penerjemah D.Guritno, Jakarta: Rajawali Pers, 2016 Maleha dan Sutanto, Kajian Konsep Ketahanan Pangan, Malang: Adi; 2016 Mankiw, Gregory N. Teori Makro Ekonomi, edisi keempat, Jakarta: Erlangga, 2016 Melalatoa dari Ritzer, Goerge. Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir Postmodern, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Sadilah, Emiliana 1997 Integrasi Nasional: Suatu Pendekatan Budaya Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta: Depdikbud 1997 Melville Herkovits dalam Basri, Ikhwan Abidin, Islam dan Pembangunan 213
Ekonomi Masyarakat, Jakarta: Gema Insani Press, 2015 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016 Moore Lauer dalam karya Kasmir, Kebudayaan dan Kewirausahaan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017 Moriaty, Potensi Wisata dan Ekonomi Masyarakat, Jakarta: UI, 2016 Mudrajad Kuncoro, Ekonomika Pembangunan Teori, Masalah, dan Kebijakan, Yogyakarta, 2015, Nana, Metode Penelitian Dalam Pendidikan, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017 OkaYoeti, Pemasaran, Usaha Pariwisata, Jakarta, 2015 Pendit. Nyoman. Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana, Jakarta: Pradnya Paramita, 2016 Pitana dalam Wahid, Sosiologi Pariwisata, Yogyakarta: Andi Offset, 2015 Gazali, Proses Menuju Masyarakat Industri yang Islami, Jakarta: PT. Nimas Multima, 2015 Pusat Studi Kebijaksanaan Pangan dan Gizi, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor, 2015 Rachman dan Handewi, Ketahanan Pangan: Konsep Pengukuran dan Strategi, Jakarta: Mewa; 2014 Rachman, Ketahanan Pangan Pada Masyarakat Yang Berpendapatan Rendah di Di Jawa Tengah dan NTB. Bogor: PT. Persada, 2015 Rangkuti, Efektifitas Liburan, Jakarta: Press, 2015 Ridwan, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Persepektif Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta, 2017 RusminTumanggor, IlmuSosial dan Budaya Dasar, Jakarta: PT. Fajar Inerpratama Mandiri, 2010 Rukmianto, Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta: Rajawali Pers, 2008 Ruth Benedict dalam Kamanto Sunato, "Hubungan Antar kelompok," Pengantar Sosiologi, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2014 Sadono Sukirno, Ekonomi Pembangunan, Jakarta: Kencana Pers, 2016 214
Safa'at, Meningkatkan Peran Masyarakat dalam Penyediaan Pangan, Jakarta: Bulog, 2013 Santoso, Objek-Objek Wisata, Bandung: GTR, 2001 Sarjono Soekamto, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: UII Press, 2016 Sartini, Menggali Kearifan Lokal Nusantara:Konsep Kebijaksanaan dan Pelaksanaan Ketahanan Pangan, Yogyakarta: Perss, 1996 Sobari, Esensi Berwisata, Jakarta:HDF, 2015 Soerjono Sorkanto, Peranan Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Rajawali pers, 2017 Sabirin, Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal, Yogyakarta; Samudra Biru, 2005 Suparjan, Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan sampai Pemberdayaan, Yogyakarta: Aditya Media, 2003 Soetrisno, Konsep dan Kebijaksanaan Ketahanan Pangan dalam Repelita, Jakarta: Pustaka, 2016 Spillane danYoeti, Konsep Pariwisata, Jakarta: CV. Indah Grafika, 2016 Suharsimi, Prosedur Dalam Penelitian Dalam Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2017 Sutrisno Hadi, Metodologi Research Jilid I, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 2011 Suwantoro dalam Kurniawan, Bandung: Media, 2015 Talcott Parsons dalam Kamaludin, Rustian, Pengantar Pembangunan Ekonomidan Budaya, Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 2014 Usman, Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat, Yogyakarta: Pustaka Pustaka Pelajar, 1998 Van Vollenhoven dalam karya Pujoalwanto, Basuki, Perekonomian Indonesia Tinjauan Historis, Teoritis, dan Empiris,Yogyakarta: Graha Ilmu, 2016 Wahab, Tujuan Kepariwisataan dan Perjalanan, Jakarta: Rajawali Pers, 2015 Wahono, Runtuhnya Kedaulatan Pangan Rapuhnya Ketahanan Bangsa, Yogyakarta: Gava Media, 2018 Yoeti, Dasar-Dasar Pariwisata, Yogyakarta: Media Andi, 2015 215
Yunan, Soerjono Sorkanto, Peranan Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Rajawali pers, 2017 Zubaedi, Pengembangan Masyarakat, Jakarta: Prenanda Media Grouf, 2016. 216