Menimbang Mengingat PARAF HIERARKIS WAKIL BUPATI SEKDA ASISTEN | ASISTEN II 8 ASISTEN III KEPALA PELAKS : -$ BUPATI BONE BOLANGO PROVINSI GORONTALO PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR '!- TAHUN 2023 TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2023-2027 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BONE BOLANGO. bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana perlu disusun rencana penanggulangan bencana yang menyeluruh dan berkelanjutan dalam rangka memperhatikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko dan dampak bencana, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Bone Bolango Tahun 2023-2027, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060): Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828), Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829): Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024, Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2021 tentang Recana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026,
Memperhartikan : 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 5 Tahun 2021 tentang Recana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021-2041: Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Resiko Bencana, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana, MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2023-2027 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan : 1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
Penanggulangan Bencana adalah upaya yang meliputi: penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana: pencegahan bencana mitigasi bencana, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya pelaksanaan penanggulangan bencana mulai dari tahapan sebelum bencana, saat bencana hingga tahapan sesudah bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Bahaya adalah situasi, kondisi atau karakteristik biologis, klimatologis, geografis, geologis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan korban dan kerusakan. Pengurangan Risiko Bencana adalah segala tindakan yang dilakukan untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas terhadap jenis bahaya tertentu atau mengurangi potensi jenis bahaya tertentu. Data dan Informasi Bencana Indonesia yang selanjutnya disingkat DIBI adalah sebuah aplikasi analisis tools yang digunakan untuk menyimpan data bencana serta mengelola data spasial maupun data nonspasial baik bencana skala kecil maupun bencana dalam skala besar terdapat banyak faktor yang dapat meningkatkan terjadinya risiko bencana. Forum Pengurangan Risiko Bencana adalah wadah yang menyatukan organisasi pemangku kepentingan, yang bergerak dalam mendukung upaya-upaya Pengurangan Risiko Bencana. Kajian Risiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat bahaya, tingkat kerugian, dan kapasitas daerah dalam bentuk tertulis dan peta. Kapasitas adalah penguasaan sumber daya, cara dan ketahanan yang dimiliki pemerintah dan masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana.
10. Li 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Kerentanan adalah tingkat kekurangan kemampuan suatu masyarakat untuk mencegah, menjinakkan, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak bahaya tertentu. Kerentanan berupa kerentanan sosial budaya, fisik, ekonomi dan lingkungan, yang dapat ditimbulkan oleh beragam penyebab Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana. Mitigasi adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi bahaya bencana. Mitigasi Struktural adalah upaya dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi bahaya bencana dengan membangun infrastruktur. Mitigasi NonStruktural adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi bahaya bencana dengan meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana. Pemulihan adalah upaya mengembalikan kondisi masyarakat, lingkungan hidup dan pelayanan publik yang terkena bencana melalui rehabilitasi. Pencegahan adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sebagian atau seluruh bencana. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana. Peringatan Dini adalah upaya pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
20. 21. 22, 23. 24. 25. 26. 2 Prosedur Operasi Standar adalah serangkaian upaya terstruktur yang disepakati secara bersama tentang siapa berbuat apa, kapan, dimana, dan bagaimana cara penanganan bencana. Pusat Pengendalian dan Operasi Penanggulangan Bencana adalah Unsur Pelaksana Operasional pada Pemerintah Pusat dan Daerah, yang bertugas memfasilitasi pengendalian operasi serta menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi Penanggulangan Bencana. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya. kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana. Rencana Penanggulangan Bencana tahun 2023-2027 adalah dokumen perencanaan penanggulangan bencana untuk jangka waktu tahun 2023 sampai dengan tahun 2027. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Sistem Penanganan Darurat Bencana adalah serangkaian jaringan kerja berdasarkan prosedur-prosedur yang saling berkaitan untuk melakukan kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan
28. 29. 30. pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana Penanganan Darurat Bencana bencana adalah upaya yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai : a. pedoman perencanaan pembangunan daerah dan rencana penanggulanan bencana dapat diintegrasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. tolok ukur penilaian keberhasilan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah, dan dasar bagi perencanaan teknis yang lebih detail terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah. Pasal 3 Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk : a. terwujudnya rencana yang terstruktur dan terpadu dalam pengurangan risiko bencana, yang mensinergikan upaya-upaya penanggulangan bencana agar lebih efektif,
sebagai alat koordinasi antar pelaku Penanggulangan Bencana, sekaligus sebagai bahan masukan untuk penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD), meningkatkan kinerja antar lembaga dan instansi penanggulangan bencana di Kabupaten Bone Bolango menuju profesionalisme dengan pencapaian yang terukur dan terarah. membangun dasar yang kuat untuk kemitraan penyelenggaraan penanggulangan bencana, dan memastikan komparabilitas kegiatan penanggulangan bencana diKabupaten Bone Bolango untuk menjamin tersedianya dukungan politik dan keuangan bagi langkah-langkah penanggulangan bencana. BAB III SISTEMATIKA Pasal 4 Rencana Penanggulan Bencana disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I : PENDAHULUAN BAB II : PROFIL WILAYAH DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN DAERAH BAB III : PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA BAB IV : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM BAB V : RENCANA AKSI DAERAH BAB VI : PEMADUAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI BAB VII : PENUTUP BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUAASI Pasal 5 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Penanggulan Bencana dilakukan oleh masing-masing instansi sesuai dengan kewenangan dan mekanisme yang ada dalam instansi yang bersangkutan
BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 6 Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Bone Bolango ini merupakan dokumen acuan dalam kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten Bone Bolango baik pada saat pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango. PARAF HIERARKIS | | WAKIL BUPATI - Ditetapkan di SEKDA :.Y) pada tanggal/ 2 uei | 3 ASISTEN | 8 4 BUPATI BONY BOLANGO, ASISTEN II C 0 | ASISTEN III : ( KEPALA PELAKS : NX KABID HAMIM POU ". Diundangkan di Suwawa pada tanggal 2 Wei 20 SEKRETARIS DAERAH BONE BOLANGO IM H. ISHAK NTOMA, M.Si PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19641106 199103 1 005 BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2023 NOMOR 14
ya PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO SEKRETARIAT DAERAH Jln. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO Nomor : 180/Hkm-KS/Setda/ /2023 Suwawa, April 2023 Kepada Yth, Bupati Bone Bolango Di Tempat LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO OBJEK PENGELOLA CATATAN LAMPIRAN UNTUK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2023-2027 : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI :1 (Satu) Berkas : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati Bone Bolango KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA PAKAYA, SH NIP. 19730706 200604 1 031
LAPORAN AKHIR . RENCANA PENANGGULANGAN BENGANA (RPB) KABUPATEN BONE BOLANGO tees ai
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR Kabupaten Bone Bolango LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR : TAHUN 2022 TANGGAL : 2022 TENTANG : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2023-2027 RINGKASAN EXECUTIVE Dalam menghadapi meningkatnya risiko bencana di masa mendatang maka Pemerintah memerlukan rencana makro yang sifatnya terpadu, terkoordinasi,dan menyeluruh yang menggambarkan kondisi ideal dalam penanggulangan bencana. Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan rencana induk penanggulangan bencana pada suatu daerah. Sebagai dokumen perencanaan daerah, RPB harus merangkum perspektif penyelenggaraan penanggulangan bencana dari seluruh stakeholder yang ada didaerah. RPB perlu ditetapkan dalam sebuah aturan hukum yang jelas, sehingga dapat memberikan kekuatan dalam penerapannya. Kekuatan hukum yang diberikan kepada RPB akan mempermudah proses penyelenggaraan Penanggulangan bencana Daerah. Sebagaimana yang diatur dalam undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, pelaksanaan penanggulangan bencana merupakan rangkaian upaya penentuan kebijakan pembangunan yang tercakup dalam siklus manajemen bencana. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, dalam Pasal 9 ayat (3) menjelaskan bahwa urusan kebencanaan merupakan salah satu jenis pelayanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus dilaksanakan oleh setiap daerah. SPM tersebut meliputi pelayanan informasi daerah rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. RPB ini berlaku 5 (lima) tahun dan dapat dilakukan review setiap 2 (dua) tahun sekali, atau setelah kejadian bencana besar. Perencanaan penanggulangan bencana merupakan bagian dari perencanaan pembangunan. Setiap rencana yang dihasilkan dalam perencanaan ini merupakan program/kegiatan yang terkait dengan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan sebagai salah satu acuan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) maupun institusi/lembaga terkait di Kabupaten Bone Bolango
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR Kabupaten Bone Bolango Berdasarkan data kejadian bencana dalam kurun waktu 2006 - 2021 terdapat 5 (lima) kejadian bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Bone Bolango dengan total 29 kali kejadian, hampir setiap kejadian memberikan dampak pasca terjadinya bencana baik itu korban jiwa, mengungsi, kerugian fisik dan kerusakan lahan. Dari kejadian bencana tersebut, persentase kejadian bencana terbesar adalah banjir/Banjir Bandang yang dalam kurun waktu tersebut telah menyebabkan 24 orang meninggal/hilang serta ratusan jiwa mengalami luka-luka dan puluhan ribu jiwa mengungsi. Dalam dokumen Renas PB, Indeks risiko bencana tahun 2019 Kabupaten Bone Bolango berada pada kelas resiko tinggi dengan nilai skor 147,2. RPJMD Kabupaten Bone Bolango tahun 2022 - 2026 telah memuat tujuan dan sasaran dalam penanggulangan bencana yaitu merupakan Misi ke 2 : Memperkokoh infrastruktur dan pembangunan kawasan berbasis pelestarian sumber daya alam dengan salah salah satu strategi yaitu mengurangi tingkat kerawanan bencana. Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (selanjutnya disebut RPB) disusun untuk memberikan arahan yang jelas, terkoordinasi dan kolaboratif dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Bone Bolango. Dokumen RPB Kabupaten Bone Bolango disusun berdasarkan kajian risiko bencana dan histori kejadian bencana yang menempatkan bencana banjir, banjir bandang, tanah longsor, cuaca ekstrim dan kekeringan, gelombang ekstrim dan abrasi serta gempa bumi sebagai bencana prioritas untuk ditangani pada periode 2023-2027. Masalah pokok yang dihadapi di Kabupaten Bone Bolango dalam upaya pengurangan resiko bencana di Kabupaten telah mempertimbangkan hasil kajian risiko bencana, target capaian RPJMD serta kondisi internal dan eksternal wilayah. Permasalahan pokok dalam RPB Kabupaten Bone Bolango adalah: e Masih lemahnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan penanggulangan bencana e Belum terintegrasi secara menyeluruh perencanaan pembangunan daerah dengan pengurangan risiko bencana e Masih lemahnya kapasitas SDM penangulangan bencana dan partisipasi masyarakat dalam pengurangan risiko bencana # Belum efektif kemampuan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR Kabupaten Bone Bolango e Lambatnya penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pada daerah terdampak bencana Tujuan dan sasaran Penanggulangan Bencana ditentukan berdasarkan isu bencana yang dijadikan prioritas dalam program penanggulangan bencana yang diselaraskan dengan isu yang termuat dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021 - 2026 sebagai berikut : 1. Menguatkan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana, dengan sasaran meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan penanggulangan bencana. 2. Menguatkan Tata Kelola Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu secara profesional, transparan dan akuntabel, dengan sasaran : e Meningkatnya sistem informasi bencana sebagai dasar perencanaan penanggulangan bencana daerah # Terintegrasinya dokumen kajian resiko bencana dalam kebijakan pembangunan daerah 3. Pemberdayaan Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan, dengan sasaran : e Meningkatnya pendayagunaan hasil riset untuk mengurangi risiko bencana e Meningkatnya pengenalan Kebencanaan dan penanggulangannya 4. Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat, dengan sasaran e Menguatnya kemitraan multipihak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana # Meningkatnya Sinergitas pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada penurunan resiko bencana dan kemandirian daerah 5. Pengurangan Risiko Bencana dengan sasaran memaksimalkan upaya pencegahan dan mitigasi bencana iii
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR Kabupaten Bone Bolango 6. Peningkatan efektifitas penanganan darurat bencana dengan sasaran meningkatnya penguatan sistem kesiapsiagaan bencana 7. Optimalisasi pemulihan dampak bencana dengan sasaran memaksimalkan upaya rehabilitasi rekonstruksi secara cepat, tepat dan dengan mempertimbangkan keberlanjutan bangunan Upaya-upaya mitigasi bencana akan dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak bencana pada manusia dan lingkungannya yang dimuat didalam dokumen RPB Kabupaten Bone Bolango 2023-2027 dimana kebijakan dan strategi RPB diturunkan dalam 16 aksi dan 96 indikator aksi. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pemerintah, pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat mengantisipasi dan memitigasi bencana yang kemungkinan terjadi. Sebagai bagian dari upaya yang lebih terkonsep, sistematis, dan terencana untuk meminimkan risiko bencana- bencana di Kabupaten Bone Bolango.
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR Kabupaten Bone Bolango KATA PENGANTAR Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan kerjasama antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bone Bolango dengan melibatkan pihak tenaga ahli individu sebagai konsultan penyusun. Kegiatan Penyusunan Dokumen RPB Tahun 2022-2027 Kabupaten Bone Bolango merupakan amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Upaya-upaya mitigasi bencana telah dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak bencana pada manusia dan lingkungannya. Pada tahun-tahun mendatang diperkirakan frekuensi dan intensitas beberapa jenis bencana makin meningkat. Upaya- upaya yang lebih terkonsep, sistematis, dan terencana diperlukan untuk meminimkan risiko bencana-bencana tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango telah melakukan Kajian Risiko Bencana (KRB). Tindak lanjut dari hasil KRB yaitu penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) tahun 2022- 2027. Dokumen RPB berisi program-program yang akan dilakukan pada periode 2022-2027. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pemerintah, pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat mengantisipasi dan memitigasi bencana yang kemungkinan terjadi. Buku Laporan Akhir ini merupakan bagian dari pekerjaan Penyusunan Dokumen RPB Kabupaten Bone Bolango.. Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango dalam hal ini diwakili oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bone Bolango beserta tim penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dan telah membantu kelancaran penyusunan Laporan ini. Suwawa, Oktober 2022 TIM PENYUSUN
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) Kabupaten Bone Bolango KATA PENGANTAR LAPORAN AKHIR DAFTAR ISI DAFTAR ISI. Da DAFTAR TABEL Jua v DAFTAR GAMBAR saman ea ama vii PE AA Anova man anyaman viii DAFTAR PETA ix BAB 1 PENDAHULUAN 1 an emawsmesaemasemna Ts 1.2 MAKSUD & TUJUAN nenen 1 - 1.3 KERANGKA PIKIR ema 1 - 14 KEDUDUKAN: DOKU MENo.ocoooocooomo - 1 - 141 Kedudukan Rpb w...oooooooooooooooooo oo. 1 - 14.2 Jangka WAK... 1 - 15 LINGKUP WILAYAH eos nama mam 1 - 1.6 DASAR - Wo.Woooo.Wooooo 1 - 17 SISTEMATIKA PEMBAHASAN samaan 1 - BAB2 PROFIL WILAYAH & ISU STRATEGIS KEBENCANAAN DAERAH 2 ADMINISTRATIF DAN 2 - 2.2 KONDISI FISIK naa 2 - 2.21 Topografi Dan KElereEngAN miss 2 - 2.2.2 Morfologi... 2 - 2.2.3 GEOLOGI eren 2 - 2.24 Jenis TOMAh....ooooo oo oowcocymcmm"# musa 2 - 2.2.5 Hidrologi monomer ema manmamananaraa 2 - 2.2.6 Iklim Dan Curah HUjAN 2 - 2.3 KEPENDUDUKAN... 2 - - - DN AD Aa Uu Yw Y Yw NN - - SS APA 3 10 11 16
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR Kabupaten Bone Bolango 231 Jumlah PENJUJUK knee ama aman 2 - 23.2 Kepadatan PENJUGUK menanam 2 - 23.3 Penduduk 2 - 234 Penduduk Rentan BENCANA ... 2 - 24 TUTUPAN nenen ana aan aa ea mamak 2 - 2.5 PEREKONOMIAN DAERAH.o.ico.r.iiisnesnusmarse Aman mane 2 - 2.6 KEUANGAN DAERAH nenen nana 2 - 2 SEJARAH KEJADIAN BENCANA ... - oocooo - oco 2 - 2.8 TINGKAT RISIKO:BENCANA own 2 - 281 TingkakAkaman: BentanD.o sena 2 - 2.82 Tingkat Kerentanan PENJUdUKk... - c - oooo 2 - 28.3 Tingkat Kerentanan EKONOMI ... 2 - 2.84 Tingkat:Kapasitas:kosocoenena makam mama 2 - 2.8.5 Rekapitulasi RiSiKO w... - ." - o"o - oo - - o - cc - o - 2 - 2.9 PRIORITAS RISIKO BENCANA YANG DITANGANI ... oooooooooooooooooooo.oooooo 2 - 210: PERMASALAHAN POKOK coeeeiinsscsasa 2 - 210.1 Risiko BENCANA mann anna 2 - 210.1.1 Banjir dan Banjir 2 - 21012 TGNGh LONGgSOfxoomanina menwa 2 : 210113 "Cuaca Ekstrim dam 2 - 210.14 Gelombang Ekstrim dan 2 - 2105. "Gempa BU Minamas 2. £ 210.1.6 Kebakaran Hutan dan 2 - 210.2 Telaah Rpjmd Kabupaten Bone BOIANGO ... ooooooooocoomoooo. 2 - 211 2 - BAB 3 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA 31 KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA NASIONAL ..ooori.ooooooooooooooo oom. 3 - 3.1.1 Sendai Framework For Disaster Risk Reduction (Sfdrr)/ Kerangka Sendai Untuk Pengurangan Risiko BENCANA ... oo.cooooo.oo.ooooo.. 3. 31.2 Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044...o.rio..ocoooooooooooooo - oo 3 - 31.3 Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas Pb)... oooooooocoo.oo.o... 3 - 3.2 KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH .o....ooorco oo. 3 - iii 16 17 18 19 21 25 21 30 31 31 32 33 33 35 35 45 45 45 46 47 48 49 50 51 54 Su w
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR Kabupaten Bone Bolango 321 Perda Nomor 5/2021 Tentang RTRW Kabupaten Bone Bolango 2021 - 2041 ..erddrvvernnvenenennenne nenen nana anna aan maan mana 3 - 3.2.2 Perda Nomor 4/2021 Tentang RPJMD Kabupaten Bone Bolango Tatina 2021 -200M. ren sn asn 3 - 3.3 KERANGKA KERJA PRABENCANA (PENGURANGAN RESIKO BENCANA woo menenun ema man semasa 3 - 3.3.1 Tujuan Dan PISA amannya 3 - 3.3.2 Tindakan Penanggulangan Bencana... 3 - 3321 Situasi Tidak Terjadi BENCANA 3 - 332.2 Situasi Terdapat Potensi Terjadi BENCANA..o... oooooooooo.oooooooooo. 3 - 333 Mandat Dan Peran Pelaku Kegiatan Saat Pra Bencana... oo.ioooooooo..oo... 3 - 34 KERANGKA KERJA SAAT TANGGAP - oo - oo@oo - oo - - oo 3 - 341 Tujuan Dan PAS PN NN Mera 3 - 34.2 Tindakan Penanggulangan Bencana... oocooooooooo.coooooooooooooo. - o 3 - 3.4.3 Mandat Dan Peran Pelaku Kegiatan Saat Tanggap Darurat Ben gaN ae B aAE NRAR NN 3 - 3:5 KERANGKA KERJA PASCABENGANA..iisersirsssssi sains mma 3 - 35.1 Tujuan Dan PIINSIp... oeooocoooooooooocoooocooWo.oWo. - #mWo.W0mWnannnnsnnnannaaa 3 - 3.5.2 Tindakan Penanggulangan BENGANA... ooocooooooooooooo.oooo oo 3 - 35AN - RENG DI O sem nama mma 3 - 3522 REKONSEUKSI vorro.oooooooooooenesen enno namamu 3 - 3.513 Mandat Dan Peran Pelaku Kegiatan Saat Pascabencana... io... 3 - 3.6 PENDANAAN PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA....oooooooo.oooooooo.. 3 - BAB 4 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN & PROGRAM 41 TUJUAN DAN SASARAN 4 - 4.2 STRATEGI!DAN.ARAH KEBIJAKAN. iis essen 4 - 4.3 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 4 - BAB 5 RENCANA AKSI BAB 6 PEMADUAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI 6.1 PEMADUAN PARA PIHAK NON PEMERINTAH ... io.ocooooooooocooooocooooooooo 6 - 6.2 PEMADUAN KE PERENCANAAN LAINNYA 6 - 12 15 15 16 16 19 22 25 25 26 29 34 34 34 34 39 42 45
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR Kabupaten Bone Bolango 6.3 PENGEN DANA NI DAN GEVANUAS Lau 6 - 6.31 Par mau o mna ANN NN NN 6 - 6.3.2 EVANUASI wa... n neon venveneenenn ena Menanam aan 6 - 6.3.3 Mekanisme Pembaharuan oo. ooomo"m#oomi&asmas 6 - BAB7 PENUTUP PC vw aa um
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR Kabupaten Bone Bolango DAFTAR TABEL Tabel 2.1. Wilayah Administrasi Kabupaten Bone Bolango ... o".o.iioo.oooooooo.oooo.o.... Tabel 2.2. Kemiringan lereng wilayah Kabupaten Bone Bolango w... roo.roooooo.oo.oooo.... Tabel 2.3. Kondisi morfologi wilayah Kabupaten Bone Bolango ... vo..vo.ooooooooooooooo.. Tabel 2.4. Jumlah Penduduk Kabupaten Bone Bolang ... Tabel 2.5. Kepadatan Penduduk Kabupaten Bone Bolango ... iooooooooooooooooooooco Tabel 2.6. Perkembangan Penduduk Miskin Provinsi Gorontalo ... oooooooooooo.. Tabel 2.7. Rumah Tangga Miskin Kabupaten Bone Bolango ... iiiiooooooooooo.ooo Tabel 2.8. Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Bone nenen enam anna ana aaanaaama aa maaaaamaaaman Tabel 2.9. Luas Tutupan Lahan Kabupaten Bone Bolango ... ooocooooooooooooooooo Tabel 2.10. Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku... ooocooocooooooooooooo. Tabel 2.11. Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga KONStAN ....ooo..oooooooooooooooooooo.oooo Tabel 2.12. Rata-rata APBD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016 - 2020...ioo..oooooo.... Tabel 2.13. Sejarah Kejadian Bencana Kabupaten Bone Bolango... oooooooo."cco.ro.... Tabel 2.14. Risiko Ancaman Bencana di Kabupaten Bone Bolango ...o....ooooo.ocooooooooo Tabel 2.15. Risiko Penduduk Terpapar Dan Kelompok Rentan Kabupaten Tabel 2.16. Tabel 2.17. Tabel 2.18. Tabel 2.19. Tabel 2.20. Tabel 2.21. Tabel 2.22. Tabel 2.23. Tabel 2.24. BONE BOJANGO. anonim sman Risiko Potensi Kerugian Fisik, Ekonomi dan Kerusakan Lingkungan di Kabupaten Bone Bolango ... oocoooooocooo.ooo. Hasil Kajian Ketahanan di Kabupaten Bone Bolango... Hasil Kajian Kesiapsiagaan Masyarakat di Kabupaten Bone Bolang OLI won Tingkat Risiko di Kabupaten Bone Bolango ... o....ooo... Tingkat Kecenderungan Dan Risiko Per Jenis Bencana... Matriks Proritas Penanganan Bencana di Kabupaten Bone Bolang Potensi dan Permasalahan Bencana Banjir/Banjir Bandang Potensi dan Permasalahan Bencana Tanah LONGSOF... oocoooo.oo.ooooo.o Potensi dan Permasalahan Bencana Cuaca Ekstrim dan KEkeTiNGAN. kaan saya vi 17 18 19 20 24 25 26 28 30 32 32 33 34 34 35 36 36 46 47 148
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR Kabupaten Bone Bolango Tabel 2.25. Potensi dan Permasalahan Bencana Gelombang Ekstrim dan lc naa 2 - Tabel 2.26. Potensi dan Permasalahan Bencana Gempa BUMI 2 - Tabel 2.27. Potensi dan Permasalahan Bencana Kebakaran Hutan dan LAhAN wrre0n00oren erna aan aan 2 - Tabel 3.1. Tabel Tingkat Kecenderungan Dan Risiko Per Jenis Bencana... 3 - Tabel 3.2. Mandat BPBD Kabupaten Bone Bolango Saat Pra Bencana... eiie... 3 - Tabel 3.3. Peran Organisasi dalam Pengurangan Risiko Bencana... ocooooooo.oo... 3 - Tabel 3.4. Mandat BPBD Kabupaten Bone Bolango Saat Tanggap DafUF at w.ooranorcovonenennnn men eennn nenen nana nnnmannnanannnnanaan 3 - Tabel 3.5. Peran Organisasi dalam Penanggulangan Kedaruratan Bencana... Pee aa ana 3 - Tabel 3.6. Mandat BPBD Kabupaten Bone Bolango Saat Pasca Bencana... 3 - Tabel 3.7. Peran Organisasi dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi ... ooo.. 3 - Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Penanggulangan Bencana... o..oo.o.ooooo.oooooo. 4 - Tabel 4.2. Strategi dan Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana ... iooooo.o.coooooo.oo. 4 - Tabel 4.3. Program dan Indikator Capaian Hasil... o.oocooooooooooooooooo oo 4 - Tabel 5.1. Rencana Aksi Penanggulangan BENGANAa... ooo.coooooooooo.ooooo 5 - Tabel 6.1. Analisis Pemangku Kepentingan Non Pemerintah dalam Penyelengggaraan Penanggulangan Bencana Daerah ... o..oooooo.wooo. 6 - Tabel 6.2. Pemetaan Pemaduan Sasaran/PrograM RPB ... oooo..coooooooooooo - ooooooo 6 - Tabel 6.3. Format Rencana Pemantauan Tahunan Kegiatan Aksi PB ... o.eecoooo..o.. 6 - Tabel 6.4. Format Rencana Pemantauan Per Semester Pelaksanaan Aksi PB . Konana Panama masa 6 - Tabel 6.5. Format Alat Bantu Evaluasi Program RAD PRB ... o.cooooo.oooooooo 6 - Tabel 6.6. Format Penulisan Hasil Evaluasi RAD PRB ... 6 - vii 49 50 51 22 22 30 30 43 43
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR Kabupaten Bone Bolango DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1. Kedudukan RPB dalam Perencanaan Teknis Terkait ... i.o.i... 1 - Gambar 1.2. Kedudukan RPB dalam Perencanaan Pembangunan... ooooooo.ooooo 1 - viii
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR Kabupaten Bone Bolango DAFTAR DIAGRAM Diagram 2.1. Prosentase Luas Wilayah Administrasi Kabupaten ... e....ooooooooooooooooooooooooo. 2 - Diagram 2.2. Tinggi Wilayah Diatas Permukaan Laut (DPL)... 2 - Diagram 2.3. Rata-rata Curah Hujan Wilayah... 2 - Diagram 2.4. Prosentase Distribusi Penduduk Kabupaten Bone Bolango... o... ooiooo...i.. 2 - Diagram 2.5. Prosentase Distribusi Kelompok Umur Penduduk... oooooo.ooooooooocoooooooo 2 - Diagram 2.6. Penduduk Disabilitas Provinsi GOrOntalO ... oooooooo.ooooooooooooocooooooo 2 - Diagram 2.7. Perkembangan PDRB ADHB... 2 - Diagram 2.8. Prosentase Sejarah Kejadian Bencana Kabupaten Bone one aman n naas 2 - 11 17 21 21 26 31
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR Kabupaten Bone Bolango DAFTAR PETA Peta 2.1. Administrasi Wilayah Kabupaten Bone Bolango... ooooccooooooooooooooooo. 2 - Peta 2.2. Topografi Wilayah Kabupaten Bone Bolango 2 - Peta 2.3. Kelerengan Wilayah Kabupaten Bone Bolango ... iooooooooooooooooooooooooo 2 - Peta 2.4. Morfologi Wilayah Kabupaten Bone Bolango... ivooooooooo.ooocoooooooooo 2 - Peta 2.5. Geologi Wilayah Kabupaten Bone Bolango ... - o 2 - Peta 2.6. Jenis Tanah Wilayah Kabupaten Bone Bolango ... coooooooooooccoooooooooooo 2 - Peta 2.7. DAS Wilayah Kabupaten Bone Bolango ... - oo 2 Peta 2.8. Hidrologi Wilayah Kabupaten Bone Bolango ... oeoooooo.oo.cooooooo.ooooo 2 - Peta 2.9. Curah Hujan Wilayah Kabupaten Bone Bolango ... o.oo.coooo..ocooo.o.o 2 - Peta 2.10. Tutupan Lahan Kabupaten Bone Bolango ... - o 2 - Peta 2.11. Risiko MUIti BENCANA... - ooc - "oo.o. - oooooo 2 - Peta 2.12. Risiko Bencana Banjir... oooooooooooooo angkasa 2 - Peta 2.13. Risiko Bencana:Banjir 2 " Peta 2.14. Risiko Bencana Tanah LONGSOF ... 2 - Peta 2.15. Risiko Bencana Gelombang Ekstrim dan AbraSi ... oooooooo.oo.ocooooooooo 2 - Peta 2.16. Risiko Bencana: Gempa BUMI 2 Peta 2.17. Risiko Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan... oocooooo.oooooo 2 - dd aa uu w 13 14 15 23 38 39 40 41 42 43
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR Kabupaten Bone Bolango BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Oleh karena itu, perlu cara penanggulangan sebelum, di saat, dan setelah kejadian agar tidak terjadi kerugian yang semakin besar baik korban jiwa, harta, dan psikologinya Selain kondisi ancaman yang ada, keberagaman sosial ekonomi dan mekanisme penyelenggaraan pembangunan daerah juga menjadi tantangan tersendiri dalam penanggulangan bencana. Untuk itu, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dimana Pasal 36 menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah, sesuai dengan kewenangannya, harus menyusun Rencana Penanggulangan Bencana. Hal tersebut merupakan upaya untuk membuat penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi komprehensif, terpadu dan terencana. Perencanaan penanggulangan bencana merupakan bagian dari perencanaan pembangunan. Setiap rencana yang dihasilkan dalam perencanaan ini merupakan program/kegiatan yang terkait dengan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan yang dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang ta
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR Kabupaten Bone Bolango Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan, dan sebagai salah satu acuan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) maupun institusi/lembaga terkait di Kabupaten Bone Bolango. Hasil pengkajian risiko bencana menunjukkan tingginya potensi risiko pada bencana banjir, kebakaran hutan dan lahan, gempabumi, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, dan longsor. Oleh karena itu, perlu adanya kesepakatan menjadikan bencana dengan risiko tinggi tersebut sebagai prioritas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Bone Bolango, serta Indeks ketahanan daerah Kabupaten Bone Bolango sebesar 0.37 menunjukkan Kabupaten Bone Bolango memiliki tingkat kapasitas rendah. Hasil pengkajian risiko bencana tersebut merupakan langkah untuk menentukan arahan kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Bone Bolango yang lebih terfokus dan terarah untuk kedepannya. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pelaksanaan Penanggulangan Bencana merupakan rangkaian upaya yang termasuk penentuan kebijakan pembangunan yang mencakup unsur risiko bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pada tahun anggaran 2022 Pemerintah Kabupaten Bone Bolango melaksanakan kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Bone Bolango Tahun 2023 - 2027 untuk mewujudkan kesiapsiagaan Pemerintah Daerah dalam menanggulangi Potensi Bencana Alam. 1.2 MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT Maksud dari kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) adalah sebagai pedoman penanggulangan bencana (disaster management 1-2
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR Kabupaten Bone Bolango plan) yang terarah, terpadu dan terkoordinasi yang terintegrasi dalam rencana pembangunan daerah Kabupaten Bone Bolango. Tujuan kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) adalah 1. Terwujudnya rencana yang terstruktur dan terpadu dalam pengurangan risiko bencana, yang mensinergikan upaya-upaya penanggulangan bencana agar lebih efektif. 2. Sebagai alat koordinasi antar pelaku Penanggulangan Bencana, sekaligus sebagai bahan masukan untuk penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD). 3. Meningkatkan kinerja antar lembaga dan instansi penanggulangan bencana di Kabupaten Bone Bolango menuju profesionalisme dengan pencapaian yang terukur dan terarah. 4. Membangun dasar yang kuat untuk kemitraan penyelenggaraan penanggulangan bencana. 5. Memastikan komparabilitas kegiatan penanggulangan bencana diKabupaten Bone Bolango untuk menjamin tersedianya dukungan politik dan keuangan bagi langkah-langkah penanggulangan bencana Manfaat kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) adalah amannya hasil pembangunan, di mana potensi kerusakan dan kerugian akibat bencana telah dikelola dan risiko menjadi berkurang, dan sekaligus akan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. 1-3
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR Kabupaten Bone Bolango 1.3 KERANGKA PIKIR Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan rencana yang bersifat konprehensif memuat penyelenggaraan penanggulangan bencana sejak pra bencana hingga pasca bencana. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana ada dasarnya penyelenggaraan adalah tiga tahapan yakni : 1. Pra bencana yang meliputi: - situasi tidak terjadi bencana - situasi terdapat potensi bencana 2. Saat Tanggap Darurat yang dilakukan dalam situasi terjadi bencana 3. Pascabencana yang dilakukan dalam saat setelah terjadi bencana Pada dasarnya, terdapat 4 tahap pelaksanaan: 1. Pra-bencana: Kondisi normal (tidak ada bencana) (Pencegahan dan Mitigasi) 2. Pra-bencana: Situasi adanya potensi bencana (Kesiapsiagaan) 3. Situasi tanggap darurat, yang dilaksanakan saat terjadinya bencana (Tanggap Darurat) 4. Paska-bencana, yang dilaksanakan setelah bencana terjadi (Pemulihan) aa ea PEMULIHAN PENCEGAHAN & MITIGASI - RENCANA PB Na Pa TEA Ta Gambar 1.1. Konsep Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 1-4
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR Kabupaten Bone Bolango 1.4 KEDUDUKAN DOKUMEN 1.4.1 KEDUDUKAN RPB Perencanaan penanggulangan bencana merupakan bagian dari perencanaan pembangunan. Setiap rencana yang dihasilkan dalam perencanaan ini merupakan program/kegiatan yang terkait dengan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan yang dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis instansi maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan. Kedudukan RPB dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. RPB sebagai bagian perencanaan pembangunan. RPB adalah bagian perencanaan pembangunan daerah, sehingga sedapat mungkin diintegrasikan dengan RPJMD. Aksi-aksi penanggulangan bencana diharapkan menjadi bagian dari Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Rencana Kerja Pemerintah Tahunan Daerah sesuai dengan RPB. Dengan demikian, RPB tidak hanya menjadi rencana sektoral Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) saja, namun juga menjadi rencana bersama semua pemangku kepentingan penanggulangan bencana di daerah. 2. RPB menjadi dasar/acuan perencanaan teknis yang lebih detail, terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah. RPB berlaku untuk multi hazard, tatanan kebijakan, mekanisme dan aksi secara komprehensif. Dibutuhkan perencanaan yang lebih mendetail untuk untuk perencanaan teknis pada masa aman, masa siaga, masa krisis dan darurat serta masa pemulihan. Perencanaan detail tersebut tetap mengacu kepada pedoman yang telah diberikan dalam RPB. 1-5
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR Kabupaten Bone Bolango Le gelar Rencana Penanggulangan tt Rencana Rericana £ 5 Na 1 . el) Li LE Menu Lea n Bencana dgan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Terpadu, Terstruktur, Terarah dan Terukur Gambar 1.2. Kedudukan RPB dalam Perencanaan Teknis Terkait Rencana Pemulihan Agar 14.2 JANGKA WAKTU Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Bone Bolango 2023 - 2027 disusun berdasarkan mandat dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Sesuai dengan ketentuan Penyusunan RPB ini juga mengacu kepada kaidah-kaidah yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Kurun waktu pelaksanaan RPB (RPB) adalah sama dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yaitu 5 (lima) tahun dan merupakan masukan bagi RPJMD. Dokumen RPB ini akan dilakukan peninjauan kembali setiap 2 tahun sekali untuk dievaluasi dan diadakan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan kondisi dan perkembangan kebencanaan daerah beserta penanganan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Bone Bolango. Semua unsur pemangku kepentingan kebencanaan di Kabupaten Bone Bolango memiliki komitmen untuk mengawal proses legislasi RPB ini sampai menjadi Peraturan Bupati, sebagai payung hukum dalam pelaksanaan penanganan penanggulangan bencana Kabupaten Bone Bolango. 1-6
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR Kabupaten Bone Bolango Hn Hd Ae Paris 2030 Rencana Strategis Hate Eat) ae Sa 33 Rencana Men lu Tata ut RPJP Le RPJM ain RKP br 1d ul) SE Renja KA Ate heat) Le an lori ala tete KabiKota Gambar 1.3. Kedudukan RPB dalam Perencanaan Pembangunan 1.5 DAFTAR ISTILAH Beberapa pengertian diperlukan untuk pemahaman dalam dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Bone Bolango, yaitu: 1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia 1-7
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR Kabupaten Bone Bolango sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. 2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. 3. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana. 4. Kesiapsiagaan adalah serangkaian yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. 5. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. 6. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana 7. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. 8. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan 1-8
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR Kabupaten Bone Bolango 10. 11. 12, 13. evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan Sarana. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik ataumasyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan olepemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang dibetugas untuk menanggulangi bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disingkat dengan BNPB, adalah lembaga pemerintah nondepartemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 14. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana didaerah. 1-9
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR Kabupaten Bone Bolango 1.6 DASAR HUKUM Referensi hukum kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Bone Bolango adalah sebagai berikut : 1. 10. Tt. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang: Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan Penanggulangan Bencana Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Penanggulangan Bencana Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044: 1-10
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR Kabupaten Bone Bolango 12. ta. 14. 15, 16. t£ 18. 19, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Standard Pelayanan Minimum Sub Urusan Penanggulangan Bencana: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah: Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sektor Pemukiman Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR Kabupaten Bone Bolango 20. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Becana Nomor 8 Tahun 2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan 21. Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2021 tentang Recana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026: 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 5 Tahun 2021 tentang Recana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021-2041, 24. Peraturan dan dokumen sektoral lainnya yang berkaitan dalam Wilayah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango 1.7 RUANG LINGKUP Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Bone Bolango tahun 2023 - 2027, merupakan panduan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang disusun berdasarkan berbagai kajian dari seluruh sektor yang dijabarkan dalam visi, misi, kebijakan, program dan berbagai kegiatan serta alokasi anggaran yang menjadi mandat Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana selama lima tahun ke depan. Selain itu dalam Dokumen RPB juga menjabarkan mekanisme yang mampu menjamin penerapan, pemantauan, dan evaluasi dalam kegiatan pada pra bencana, pada saat bencana dan pasca bencana yang dirumuskan dalam rencana aksi daerah. Pelaksana Rencana Aksi Daerah RPB Kabupaten Bone Bolango adalah semua pemangku kepentingan penanggulangan bencana didaerah, baik dari pemerintah, lembaga usaha, kelompok masyarakat, perguruan nggi, dan lembaga non-pemerintah lainnya
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR Kabupaten Bone Bolango 1.8 SISTEMATIKA PEMBAHASAN Sistematika pembahasan dari Laporan Akhir Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Bone Bolango ini secara sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut : BAB 1 PENDAHULUAN Pada bab ini berisikan tentang latar belakang, maksud, tujuan dan sasaran, ruang lingkup studi yang berisikan lokasi dan materi studi, landasan hukum serta sistematika pembahasan. BAB 2 PROFIL WILAYAH DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN DAERAH Bab ini menguraikan mengenai gambaran umum wilayah Kabupaten Bone Bolango serta isu-isu kebencanaan di Wilayah Kabupaten Bone Bolango BAB 3 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bab ini menguraikan mengenai menguraikan kebijakan dan kerangka kerja penanggulangan bencana, dan pendanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dirumuskan dan ditetapkan sebagai asas, pedoman, dan dasar penyelenggaraan penanggulangan bencana. BAB 4 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM Bab ini menguraikan tentang rumusan pernyataan tujuan, sasaran, dan indikator dampak dari penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam jangka 5 tahun yang didasarkan atas isu-isu strategis. BAB 5 RENCANA AKSI DAERAH Bab ini menguraikan tentang program dan kegiatan/aksi sebagai komitmen daerah dalam mengelola risiko bencana pada 5 tahun ke depan.
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR Kabupaten Bone Bolango BAB 6 PEMADUAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI Bab ini menguraikan tentang strategi pemaduan parapihak dan pemaduan RPB dengan perencanaan lainnya, kerangka kerja pengendalian, dan kerangka kerja evaluasiprogram dan rencana aksi penanggulangan bencana. BAB 7 PENUTUP 1-14
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO BAB 2 PROFIL WILAYAH & ISU STRATEGIS KEBENCANAAN DAERAH 21 ADMINISTRATIF DAN GEOGRAFIS Kabupaten Bone Bolango adalah sebuah kabupaten di Provinsi Gorontalo, Indonesia. Yang merupakan hasil pemekaran Kabupaten Gorontalo tahun 2003. Secara geografis Kabupaten Bone Bolango terletak antara 00"18' 25" - 00" 48' 21" Lintang Utara dan antara 123" 03' 41" - 1230 33" 06" Bujur Timur dan berada di atas garis ekuator atau garis khatulistiwa. Secara administrasi Kabupaten Bone Bolango memiliki 18 Kecamatan, 165 Desa dan 560 Dusun dengan Ibu Kota Kabupaten terletak di Kecamata Suwawa. Kabupaten Bone Bolango memiliki luas wilayah administrasi & 1.916.312 Ha, atau 1.916,312 Km?. Adapun batas wilayah administratif Kabupaten, sebagai berikut: Di sebelah Utara : Kabupaten Gorontalo Utara & Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Di sebelah Selatan : Teluk Tomini Di sebelah Timur - : Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Di sebelah Barat : Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Adapun Luas masing-masing Kecamatan wilayah Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat pada Tabel 2.1. 2-1
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) KABUPATEN BONE BOLANGO LAPORAN AKHIR No Aa ep Be Oa Da0 Ma Diagram 2.1. Prosentase Luas Wilayah Administrasi Kabupaten Sumber : Kabupaten Bone Bolango Dalam Angka 2022 Kecamatan Tapa Bulango Utara Bulango Selatan Bulango Timur Bulango Ulu Kabila Botupingge Tilongkabila Suwawa Suwawa Selatan Suwawa Timur Suwawa Tengah Pinogu Bone Pantai Kabila Bone Bone Raya Bone Bulawa Desa/ Kelurahan 7 9 10 5 6 12 9 14 10 8 9 6 5 13 9 10 14 9 Tabel 2.1. Wilayah Administrasi Kabupaten Bone Bolango Ibu Kota Luas Wilayah Kecamatan (Km?) Talulobutu 13,44 Boidu 60,5 Tinelo Ayula 5,62 Bulontalangi 11,01 Mongiilo 373,06 Olohuta 12,63 Timbuolo Timur 31,2 Bongoime 39,42 Boludawa 25,18 Molintogupo 57,02 Dumbayabulan 266,13 Duano 45,36 Pinogu 496 Bilungala 104,37 Huangobotu 67,85 Mopiya 65,3 Taludaa 152,902 Kaindundu 87,82 1.916,312 Jumlah Sumber : Kabupaten Bone Bolango Dalam Angka 2022 (diolah) 165 Dusun 22 31 29 18 19 39 30 51 30 21 21 23 15 49 34 30 48 38 560 2-2
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO PETA ADMINISTRASI WILAYAH KABUPATEN BONE BOLANGO | Ny ! ! 1 1 & Ka ma - Sana Cena Da Dasar Legenda Petunjuk Letak Pata Gaga erna aa Mur Kane gatio Bono Hima 31 MA e Cam hdom an naa MEN dala Pas Pake DNAN Mat semata tata Matan Proyutat aa Bona Gama La Megan EN Mpraran P4 muter PA PAN Ma EA NSAA Sang Bana KAT PA Map ma par man Iga Vie aman w MEN henna en Bem Sara Dah Oto menu era kene mang Ma hrga AAA Wenatotoyi Ama Tm mi Ro h3 Mantan Insan Karsoti Tetangga get Bnrkase PE BADAN Fy WANGTDY AWAN TI ANA DAN KAM KABUPATEN BOWE BOLANGG PW GEMA AL "Tea Mena Pra Pata Se Na PR AI 2-3
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO 2.2 KONDISI FISIK DASAR 2.2.1 TOPOGRAFI DAN KELERENGAN Secara umum kondisi topografi wilayah Kabupaten Bone Bolango cukup variatif berada pada ketinggian antara 0 sampai sedikit di atas 1.500 m di atas permukaan air laut (dpal) dengan didominasi oleh kelas lereng datar yang memiliki kemiringan lereng 15 - 25 96, disusul oleh kelas kemiringan lereng 25 - 40 ?o. Kondisi lahan dengan permukaan dataran tinggi (bergunung) atau berada pada kemiringan lereng diatas 4046 dan bertekstur morfologi yang kasar tersebar di Kecamatan Suwawa, Bonepantai, Kabila Bone, Bone, Bone Raya, Botupingge dan Tilongkabila. Dengan kondisis topografi tersebut beberapa lokasi rawan akan bencana longsor. Kondisi Topografi dan kelerengan diwilayah Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat pada Peta 2.2 - Peta 2.3. Tabel 2.2. Kemiringan lereng wilayah Kabupaten Bone Bolango No. Kemiringan Klasifikasi Luas (Ha) Luas (Km?) 1 0-24 Datar 1022.30 1.02 2 2-5 Landai 15568.09 15.57 3 5-1546 Agak Miring 20434.37 20.43 4 15-25 4 Miring 26558.26 26.56 5 25-40 X Agak Curam 7131271 71.31 6 " 40X Curam 9297917 92.98 Sumber : RTRW Kab. Bone Bolango 2021. Diagram 2.2. Tinggi Wilayah Diatas Permukaan Laut (DPL) - -. - - Zn . - - - - Zn & £ 8 & j 1 5 " " m - " 4 & " " d : P3 $ s 3 Sg & X S ad 3 . 9 He " & $ AN An Ga £ S Aa £ X £ N Sumber : Kabupaten Bone Bolango Dalam Angka 2022 (diolah) 2-4
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) KABUPATEN BONE BoLANGO LAPORAN AKHIR PETA TOPOGRAFI WILAYAH KABUPATEN BONE BOLANGO an Gentot Lana (hate 1710 un saru keru TIM Lakuaki Pete naya PIA HAN ana Ken EA LT pak ve Kesan Perak ana nana Tatar Gea ing Cargata #eenar-20ra Ine TN Vera WI I0e aketaton Kota Boke DEL MA UM Lara tahan salat Tam aS OOT Mile - Daun TKI Kateonane Bone Setunga NI Me an vontea Setan Praya AN Oana Denga OT RT were Vaaat " ' Lena Ga AAA da0 Tana Ri ID Bantan ea Lean PANA Bara IE Once "Ea bass telaga Kiner IR Fm megan nga Meme SAN brghar SA mnta Mata Teng Tana eh earem an kur rama jangan al Ana teunatan 0 Laga Pen MTTPa mengena TE Dewrnggunna 2 ltrnnga" Tar 200e Mer PTENAA sen gamat areva te GA Pera Kata KA BA an MAAN perataan Pescara AOA FP NANTI AAGAN BTALANA CA KAN MABONATEN BORE BILANG PEN GOMONTAN ee 2-5
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO PETA KELERENGAN WILAYAH KABUPATEN BONE BOLANGO Fase ana PAT Setapele) Boer Downge DG" MA tan Ana! parang ara . Dota AMAN PE NANGGU MANGAN OT NCANA DARA KABUPATEN BOWE SOLANGU PLTN GAM TAN 2 Pe Ina 2-6
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BoLaNGo 2.2.2 MoRrroLoci Kondisi topografi suatu wilayah berkaitan dengan bentuk raut permukaan wilayah atau morfologi. Morfologi wilayah Kabupaten Bone Bolango secara umum terbagi menjadi empat kelompok yaitu morfologi dataran/landai, perbukitan landau, perbukitan sedang dan pegunungan (perbukitan terjal). Morfologi Dataran Rendah umumnya terdapat di daerah bagian tengah wilayah. Wilayah perbukitan dan pegunungan terletak pada dibagian utara dan selatan Kabupaten. Dengan kondisi morfologi yang relatif datar di Wilayah Tengah pada daerah tersebut rawan terjadinya banjir. Kondisi morfologi diwilayah Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat pada Tabel 2.3 dan Peta 2.4. Tabel 2.3. Kondisi morfologi wilayah Kabupaten Bone Bolango No. Morfologi Luas (Ha) Luas (Km?) 1 Dataran 1022.30 1.02 2 Perbukitan Landai 123422.81 123.42 3 Perbukitan Sedang 540106.19 540.11 & Perbukitan Terjal 92978.41 92.98 Sumber : RTRW Kab. Bone Bolango 2021. 2.2.3 GEOLOGI Kondisi geologi di Kabupaten Bone Bolango tersusun dari jenis batuan gunung berapi dimana mempengaruhi kondisi tanah pada kawasan perencanaan yang merupakan kawasan yang cukup subur. Berdasarkan analisis landform, daerah penelitian dikelompokan menjadi 3 Grup landform utama, yaitu: aluvial (A), volkanik (V), dan karstik (K). Berdasarkan jenis batuan di Kabuoaten Bone Bolango tersusun atas 10 jenis batuan. Struktur penyusun geologi wiilayah akan mampu menunjukkan kemampuan akan daya dukung tanah untuk pembangunan maupun kegiatan pertanian dan pengaruh kondisi geologi terhadap kestabilan lereng. Kondisi Geologi diwilayah Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat pada Peta 2.5. 2-7
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) KABUPATEN BONE BoLANGO LAPORAN AKHIR PETA MORFOLOGI WILAYAH 2-8
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO PETA GEOLOGI WILAYAH KABUPATEN BONE BOLANGO Da PRONWIN N SI) GORONTALO) Lagenda Peturyun Letak Peta test Lam panwaua " Timoas NEO katmpatan Bari Setonga JS X4 ban Atau WTI Kahagstee Bere Dai Gee Tanmmnang eren anto sent Sebar TI Ie Mangkerarat rate taruna 0 iga ag ane tahu (3 MABAN FU MANGCULANGAN MENCANA GAN KAN B4 UalEa pesan GTK
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO 2.24 JENIS TANAH Tanah merupakan akumulasi tubuh alam yang bebas menduduki sebagian besar permukaan bumi dan mempunyai sifat-sifat sebagai pengaruh iklim dan organisme yang bekerja terhadap batuan induk pada relief tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Wilayah Kabupaten Bone Bolango berkembang dari batuan andesit basal, vulkanik karena mayoritas dari hasil endapan material gunung api. Jenis tanah mediteran dan latosol tersebar di Wilayah ini. Jenis tanah andosol, mediteran dan latosol sangat rentan terhadap erosi. Kondisi Jenis Tanah di wilayah Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat pada Peta 2.6. 2.2.5 HibroLocdi Kabupaten Bone Bolango merupakan Wilayah Sungai Limboto - Bolango - Bone memiliki 18 Daerah Aliran Sungai (DAS) Bolango - Bone. Gambaran kondisi hidrologi yang terdapat di Kabupaten Bone Bolango juga dapat di gambarkan mengenai kondisi penyebaran dan pergerakan air tanah. Terdapat 3 cekungan air tanah (CAT) di Kabupaten Bone Bolango yaitu CAT Pinogu, CAT Tombulilato dan CAT Gorontalo. Wilayah DAS di Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat pada Peta 2.7 - Peta 2.8. 1 DAS Bone 10 DAS Kabila 2 DAS Bone Raya 11 DAS Kabila Bone 3 Das Bonepantai 12 DAS Pinogu 4 DAS Botupingge 13 DAS Suwawa 5 DAS Bulango Selatan 14 DAS Suwawa Selatan 6 DAS Bulango Timur 15 DASv Suwawa Tengah 7 DAS Bulango Ulu 16 DAS Suwawa Timur 8 DAS Bulango Utara 17 DAS Tapa 9 DAS Bulawa 18 DAS Tilongkabila
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BoLANGo 2.2.6 IKLIM DAN CURAH HujaN Kabupaten Bone Bolango yang merupakan bagian dari Wilayah Provinsi Gorontalo pada umumnya mengenal dua musim yaitu : musim kemarau dan musim penghujan. Musin penghujan akan terjadi sekitar bulan Oktober sampai April. Sedangkan bulan Juni sampai September merupakan musim kemarau. Keadaan seperti ini berganti setiap setengah tahun melewati masa peralihan pada bulan Mei dan Oktober. Rata-rata suhu udara dan kelembapan relatif setiap bulan antara 26,1" C - 27,4" C dan 814 - 88 X ditahun 2021. Untuk kecepatan angin menunjukkan rata-rata selama tahun 2020 antara 1,56 - 2,07 m/s dengan tekanan udara memiliki rata-rata 1005,2 - 1007,6 mb. Curah hujan di suatu tempat antara lain dipengaruhi oleh keadaan iklim, keadaan geografi dan perputaran /pertemuan arus udara. Oleh karena itu jumlah curah hujan dan hari hujan beragam menurut bulan dan letak stasiun pengamat. Berdasarakn data Stasiun Meteorologi Bone Bolango, Rata-rata curah hujan tertinggi di tahun 2022 berkisar 320 mm? dibulan November. Normal curah hujan ini terbagi menjadi 3 kategori, yaitu rendah (0 - 100 mm), menengah (100 - 300 mm), tinggi (300 - 500 mm), dan sangat tinggi ("500 mm). Kondisi Iklim dan Curah Hujan di Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat pada Diagram 2.3 dan Peta 2.9. Diagram 2.3. Rata-rata Curah Hujan Wilayah : Sumber : KabupatenBone Bolango Dalam Arigka2022 (diolahy e
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BoLANGO PETA JENIS TANAH WILAYAH KABUPATEN BONE BOLANGO - Maka ag Vera Ca pena Lang Geopala ira Ara Ind UI Vset P7 Der satuan Eropa Beknya 21 MA v ON Beta 2 Ui eka netanta Ty) 20 SPA Ulas " gen Lam Alami aa Sa Nana Tan Sg siswa Sa ae 3 - Pt ex maa aya ga P3 li Sengon na Gani tam: ESA am Wisata DP Nenen P0 wan MAN AI Jetua larah Dee "try Tag ALAN hana MMenanan esateran Werar Mi2rng Laman AN . EP Beat setajan ataat Lia er aMaNa Iheetana Manan Penuaan SNNa RP ELANA BATIN IWeatuat Maan serag Meatate Mirat Kara 2 mei hard Sep emabiwaebentama vera . wan 3 an gann etnaratan dar rasa jropat Maa Bea AAA O0: van taon 3 adan rena menga ve22 A2 gongan tar Stan PenyAraa mogesatan me ta ME Para mewaa Mana Pa Sea AO MAS AI Hi 2-12
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BoLANGO PETA DAERAH ALIRAN SUNGAI WILAYAH KABUPATEN BONE BOLANGO NIA Pe MANGA AMAN IN NAMA KAA Madara Ta BOR BOLA) PON GRAN ( 2-13
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO PETA HIDROLOGI WILAYAH KABUPATEN BONE BOLANGO BADAN Pe NA MGa | AMGAN BENCANA DAA " PRIA LI GRAN TAN An 2-14
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO PETA CURAH HUJAN WILAYAH KABUPATEN BONE BOLANGO 10VINSI | ORONTALO, uan Pata aan F7 Ibar Kagnarter Bra Belanga DA2Y - Na Dem ArnmarMi WIT Katanasa Pagu Natunge 2E73 Ma Get Merebut TS Demen | maan PP 2CAN Bawen SEM 4 Mat NOAA AL tmnosa DIAM Karaan Mura Bana MTA TAN DASAN FE BAMUGII ANGAN GT NCANG DA KAN TEA BONE LOLA PROV SL HRM O TEE 2-15
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BoLANGO 2.3 KEPENDUDUKAN 2.31 JUMLAH PENDUDUK Berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2022, Jumlah Penduduk Kabupaten Bone Bolango sebanyak 164.277 jiwa terdiri atas -laki sebanyak 86.611 Jiwa laki-laki dan 82.611 jiwa perempuan, dengan jumlah rumah tangga sebesar 46.060 KK. Jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Kabila sebesar 24.087 Jiwa atau sekitar 14,7 6 dari jumlah penduduk di Kabupaten Bone Bolango dengan jumlah 6.603 KK. Jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan Pinogu dengan jumlah sebesar 2.069 Jiwa atau sekitar 1,3 6 dari jumlah penduduk Kabupaten dengan Jumlah rumah tangga sebesar 595 KK. Jumlah penduduk dan rumah tangga dapat dilihat pada Tabel 2.4 dan Diagram 2.4. Tabel 2.4. Jumlah Penduduk Kabupaten Bone Bolango No Kecamatan Jumlah Penduduk Rasio Jenis Kelamin Jumlah Rumah (Jiwa) Penduduk Tangga (KK) 1 Tapa 7.644 96,9 2.289 2 Bulango Utara 8.076 101,5 2317 3 Bulango Selatan 10.843 99,7 3.210 4 Bulango Timur 5.780 97,6 1.617 5 Bulango Ulu 4.183 107,4 1.013 6 Kabila 24.087 98,3 6.603 7 Botupingge 6.726 104,1 2.040 8 Tilongkabila 19.458 99,9 5.627 9 Suwawa 13.256 97,9 3.552 10 Suwawa Selatan 5.576 102,6 1.641 11 Suwawa Timur 5.379 106 1.568 12 Suwawa Tengah 6.479 104,8 1.822 13 Pinogu 2.069 103,2 595 14 Bone Pantai 10.781 104,7 2.934 15 Kabila Bone 11.585 104,4 3471 16 Bone Raya 7.008 101,9 1.990 17 Bone 9.953 100,9 2.672 18 Bulawa 5.394 105,1 1.399 Jumlah 164.277 101,2 46.060 Sumber : Kabupaten Bone Bolango Dalam Angka 2022 & Kecamatan Dalam Angka 2021 (diolah)
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BoLaNGo Diagram 2.4. Prosentase Distribusi Penduduk Kabupaten Bone Bolango " Katida & Botupngge & Ilongkabila 2 Suwawa " Suwgwa Selatar . Suwawa Timut " Suwawa Tengah " Finogu " Bone Panta Kanila Gone Bore Raya Bone Bulwa Sumber : Kabupaten Bone bolango Dalam Angka 2022 2.3.2 KEPADATAN PENDUDUK Kepadatan penduduk tertitggi di Kabupaten Bone Bolango berada di Kecamatan Bulango Selatan dengan Kepadatan sebesar 1.929 Jiwa/Km? dan kepadatan terendah berada di Kecamatan Pinogu dengan kepadatan sebesar 4 Jiwa/Km?. Adapun jumlah kepadatan penduduk Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat pada Tabel 2.5. Tabel 2.5. Kepadatan Penduduk Kabupaten Bone Bolango No. Kecamatan penduduk ima) AM Uiwa/Km) 1 Tapa 7.644 13,44 569 2 Bulango Utara 8.076 60,5 133 3 Bulango Selatan 10.843 5,62 1.929 4 Bulango Timur 5.780 11,91 485 5 Bulango Ulu 4183 373,06 11 6 Kabila 24.087 12,63 1.907 7 Botupingge 6.726 31,2 216 2-17
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO Jumlah Luas Wil ne Kecamatan Penduduk (Jiwa) An Aa 8 Tilongkabila 19.458 39,42 494 9 Suwawa 13.256 25,78 514 10 Suwawa Selatan 5.576 57,02 98 11 Suwawa Timur 5.379 266,13 20 12 Suwawa Tengah 6.479 45,36 143 13 Pinogu 2.069 496 4 14 Bone Pantai 10.781 104,37 103 15 Kabila Bone 11.585 67,85 171 16 Bone Raya 7.008 65,3 107 17 Bone 9.953 152,902 65 18 Bulawa 5.394 87,82 61 Jumlah 164.277 1.916,31 86 Sumber : Kabupaten Bone Bolango Dalam Angka 2022 (diolah) 2.3.3 PENDuDbuk MiskiN Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Penduduk miskin merupakan salah satu penduduk yang rentan terhadap kejadian bencana. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bone Bolango sebesar 25.760 Jiwa atau sebesar 36 persen dari jumlah penduduk miskin di Wilayah Provinsi Gorontalo. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bone Bolango tersebar di setiap Kecamatan dengan jumlah rumah tangga miskin (pra-sejahtera) 6.948 KK. Jumlah rumah tangga miskin terbesar berada di Kecamatan Kabila dengan jumlah 4.933 KK dan terendah di Kecamatan Bone dengan jumlah 80 KK. Perkembangan penduduk dan rumah tangga miskin di Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat pada Tabel 2.6 - 2.7. Tabel 2.6. Perkembangan Penduduk Miskin Provinsi Gorontalo Perkembangan Penduduk Miskin Provinsi Gorontalo (Jiwa Kabupaten/Kota Boalemo Gorontalo Pohuwato 2017 2018 34.350 32.830 76.930 1469 32.560 30.390 2019 31.310 68.310 29.130 2021 31.830 67.210 29.220
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO Perkembangan Penduduk Miskin Provinsi Gorontalo (Jiwa Kabupaten/Kota 2017 2018 2019 2020 2021 Bone Bolango 21.910 27.610 25.910 25.720 25.760 Gorontalo Utara 21.670 21.090 19.460 19.560 19.340 Kota Gorontalo 11.950 11.910 11.910 12.460 12.940 Provinsi Gorontalo 205.370 131.299 186.030 185.010 186.300 Sumber : Kabupaten Bone Bolango Dalam Angka 2022 (diolah) Tabel 2.7. Rumah Tangga Miskin Kabupaten Bone Bolango Jumlah Rumah Jumlah Rumah No Kecamatan Tangga Pra Tangga Keluarga Jumlah Rursah Sejahtera (KK) Sejahtera (KK) Tangga (KK) 1 Tapa 336 1.953 2.289 2 Bulango Utara 370 1.947 2.317 3 Bulango Selatan 126 3.084 3.210 4 Bulango Timur 140 1477 1.617 5 Bulango Ulu 362 651 1.013 6 Kabila 368 6.235 6.603 7 Botupingge 180 1.860 2.040 8 Tilongkabila 694 4.933 5.627 9 Suwawa 718 2.714 3.552 10 Suwawa Selatan 526 1115 1.641 11 Suwawa Timur 445 1.123 1.568 12 Suwawa Tengah 463 1.359 1.822 13 Pinogu 100 495 595 14 Bone Pantai 491 2.443 2.934 15 Kabila Bone 763 2.408 3171 16 Bone Raya 214 1.776 1.990 17 Bone 80 2.592 2.672 18 Bulawa 512 887 1.399 Jumlah 6.948 39.112 46.060 Sumber : Kabupaten Bone Bolango Dalam Angka 2022 (diolah 2.3.4 PENDUDUK RENTAN BENCANA Penduduk rentan bencana adalah potensi kelompok penduduk yang akan mengalami resiko besar apabila terjadi bencana di suatu daerah. kelompok yang termasuk dalam kelompok rentan tersebut adalah perempuan, penyandang disabilitas, lansia, dan atau pekerja sektor informal. Kelompok penduduk rentan 2-19
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO berdasarkan usia di Kabupaten Bone Bolango di perkirakan sebanyak 43.637 Jiwa dengan penduduk usia balita dan anak-anak sebanyak 26.953 jiwa dan penduduk usia lanjut sebanyak 16.684 jiwa. Rasio jumlah penduduk rentan bencana berdasarkan jenis kelamin menunjukan angka penduduk perempuan sebesar 82.060 jiwa atau lebih dari 50 S6 jumlah penduduk Kabupaten Bone Bolango serta penduduk penyandang disabilitas di Kabupaten Bone Bolango yang juga termasuk kelompok penduduk rentan terhadap bencana sebesar 1.213 jiwa baik itu anak berkebutuhan khusus (ABK) dan penduduk cacat. Jumlah penduduk kelompok rentan bencana di Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat pada Tabel 2.8 dan Diagram 2.5 - 2.6. Tabel 2.8. Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Bone Bolango Kelompok Umur Laki-laki - Perempuan Jumlah 0-4 7.109 6.778 13.887 5-9 6.636 6.430 13.066 10-14 7.242 6.950 14.192 15-19 7.389 7.162 14.551 20-24 7.341 7.060 14.401 25-29 7.062 6.889 13.951 30-34 6.766 6.349 13.115 35-39 6.152 5.947 12.099 40-44 5.880 5.593 11.473 45-49 5.225 5.153 10.378 50-54 4.409 4.475 8.884 55-59 3.701 3.895 7.596 60-64 2.987 3.209 6.196 65-69 2.103 2.333 4.436 70-74 1.340 1.657 2.997 754 1.269 1.786 3.055 Jumlah 82.611 81.666 164.277 Sumber : Kabupaten Bone Bolango Dalam Angka 2022 (diolah 2-20
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO Diagram 2.5. Prosentase Distribusi Kelompok Umur Penduduk BA aw A.A Pa nan RA LA NAN EA ANN aan an aa an aa an Era - 2 an Pa aa Ba AA NN anne PS, Ba BA an aa LA AR KA AE RA IA RE NET RE, ma Li ae aa NA Aa ES RAL TAI MR AEBANSRSENS - aa Os 10 2x 3056 30 500k 505 7CP5 80x 902 10056 Mlakilaki @ Perempuan Sumber : Kabupaten Bone Bolango Dalam Angka 2022 (diolah Diagram 2.6. Penduduk Disabilitas Provinsi Gorontalo Disabilitas Provinsi Gorontalo BONE BOLANGO BOALEMO GORONTALO P UTARA KAB. GORONTALO POHUAWTO KOTA GORONTALO 0 500 1000 1500 2000 2500 ABK " Disabilitas Sumber : Dokumen Penelitian Penyandang Disabilitas Gorontalo 2019 2.4 TUTUPAN LAHAN Berdasarkan SNI 7645 2010, Tutupan lahan adalah kondisi kenampakan biofisik permukaan bumi yang diamati. Penutupan lahan merupakan tutupan 2-21
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BoLANGO biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati dan merupakan hasil pengaturan, aktivitas, dan perlakuan manusia yang dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan, ataupun perawatan pada areal tersebut. Tutupan lahan dapat menggambarkan aktivitas penggunaan lahan yang ada. Apabila diamati dari pola tutupan lahan menunjukkan perkembangan penggunaan lahan di Kabupaten Bone Bolango. Perkembangan kegiatan penggunaan lahan secara langsung ataupun secara tidak langsung dipengaruhi oleh keberadaan jaringan jalan dimana konsentrasi kegiatan terbangun berkembang secara linier dan terkonsentrasi di pusat-pusat kegiatan yang berkembang di wilayah ini. Sebagian besar penggunaan lahan merupakan lahan non terbangun dimana tutupan lahan hutan dan perkebunan mendominasi penggunaan lahan di Wilayah ini. Kegiatan permukiman memiliki pola konsentris dimana berkembang secara sporadis pada pusat-pusat kegiatan tertentu. Pola pengunaan lahan sawah dapat ditemui di seluruh wilayah kabupaten yang relatif datar. Tutupan lahan Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat pada Peta 2.10 dan Tabel 2.9. 2-22
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO PETA TUTUPAN LAHAN WILAYAH KABUPATEN BONE BOLANGO Borver Gaal Yan Dana Menyala sana kva Ini HN Una KPA atugator Bere Boke SE KA MA Lena kU bakat v " ea atata Sant UN An sam Atau van KHS Kategubur Pena Setya INET MAT me vatam apaan, Ke Baar " "-.. 2 tan NUtenen han Tar D0 Pergeana Ora 3772 Wat kata SI Cena H ad Menata UN Herman MEI aa Pa Kana Eat PETA 14 Pa MAA RA Memnnb mna Jaman MA Pe lrnie va MW Kaneyany Meva tergan KA Paah Wana Dara PAKAN ta Pakar Ra ru dan Lana: Men P3 Genoa una, 8 Dorlatmar MD Semua yana saur can mean Bertara GRAN Pe Mangun amuan DEK AMNUAL AN Bea San Pepe Tan amar Langen Mapan DER ANA Keane nie ocean Or ta peng Mp BO POLA NN spa "Peta anna MUKA DEA WETAT Taran AI HA 2-23
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO Tabel 2.9. Luas Tutupan Lahan Kabupaten Bone Bolango Kawasan Budidaya (Ha) Kawasan Lindung (Ha) Kecamatan Air Air | Air | Padang Ma Pasir / Bukit | Perkebunan / Permukiman | Sawah an Semak Belukar| Tamban (Tanah Kosong| Tegalan / Total Da 1 Kawasan Sungai Total Grand Total (Ha) Empang| Rawa (sda Rumput Pa Pasirlaut |" Kebun Hujan /AlangAlang| 9 /Gundul | Ladang tu Hutan Kec Bone | 19033 12,324 15.707.252 1.195.334 3.457.932 19,132 28014851 | 43.485.858 103154941 | 373841 | 103.528.783 | 152.014.640,54 Kec. Bone Pantai 1.560 815 2657,313 1441757 27.590.901 24273101 | 55.972.047 49212639 | 187.645 | 48.400.284 | 104.372.33089 Kec. Bone Raya 7.140 3.734.923 964,531 58.187 961.501 19.967.568 | 24.693.850 40,5247389 | 80458 | 40.605.247 | 65.299.09669 Kec. Botupingge 164.656 3.672.141 975.418 217811 1.810.793 46.961 410917 7.298.755 5178419 | 427676 | 5.606.095 12.904.84985 Kec. Bulango Selatan 37.185 879.653 1.605.399 3.064.689 5.587.527 21.210 27.210 5.614.736,87 Kec. Bulango Timur 3316020 1.051.910 2.044.399 2.048.503 235.399 8.696.232 3.216.097 3.216.097 11.912.32907 Kec. Bulango Ulu 2.538 7408313 435.967 14.195.861 76.084 12.630.040 | 34.748.802 337.812.526 | 501905 | 338314431 | 37306323281 Kec. Bulango Utara 8.826 | 28.339 6.088.079 963.895 501470 4393710 41218 1869953 | 13.895.490 46.033.519 | 545.292 | 46.578.811 6047430047 Kec. Bulawa | 19.115 2654875 672.305 1.561.020 33440450 | 44.347.764 43449192 | 24211 | 43.473.403 87.821.167,05 Kec Kabila 251.558 2571526 3.473.646 5.410.385 47.069 497857 | 12.252.040 382450 | 382450 1263449021 Kec. Kabila Bone | 1.030 607.453 1325669 22.496.306 39.887 17.304.528 | 41.774.873 16632.433 16.632.433 58.407.306,09 Kec. Pinogu | 55.017 432.976 480.710 1239396 604.069 67.666 13147675 | 16.027,509 477.285.325 |2689.863| 479.975.188 | 496.002697,27 Kec. Suwawa | 159.297 7.669.310 2.293.874 1.233.363 1.698.465 24.381 721738 1 13800428 |207.7011 11576731 | 196297 | 11981328 | 25.781.756.36 Kec. Suwawa Selatan | 195.796 10.737.167 809,565 126802 9.462.054 60.595 1215202 | 29.267.179 21132142 | 621,523 | 27.753.665 57.020.844,04 Kec. Suwawa Tengah 153.817 8588933 1.136.545 6.346.906 5.605 578283 | 16810990 28135911 | 415.397 | 28551308 | 45.361.39763 Kec. Suwawa Timur 71.740 1112966 998.168 16898663 | 212.827 48,850 1024943 | 32974155 231802532 11.348.804| 233.151.336 | 266.125491,55 Kec. Tapa 127.522 4137957 1.069.946 292.566 3710383 67.526 254817 | 10.360.722 3037122 | 37263 | 3.074.385 1343510717 Kec. Tilongkabila 10.229.730 3.634.373 6.736.773 4438952 19.951 168858 | 25828637 | 10.385 | 13.582.203 13.592.588 | 39421.22466 Grand Total 8.826 | 2.538 28.339 | 7.560 | 1.242.220 | 100423 | 98.806.587 | 24529010 | 20.286.504 1.239.396 | 127.676.025 | 212827 | 564.922 | 168.116.779 | 442.821.957 | 218.086 | 1.436.766.521 |7.860.436 1.444.845.042 | 1.387.666.999,23 Sumber : RTRW Kabupaten Bane Bolango 2-24
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BoLANGO 2.5 SEJARAH KEJADIAN BENCANA Kabupaten Bone Bolango memiliki sejarah kejadian bencana yang beragam. Ada 5 bencana tercatat pernah terjadi dan menimbulkan dampak berupa korban jiwa, kerusakan fisik dan ekonomi, serta kerusakan lingkungan. Catatan kejadian bencana dari tahun 2006 hingga 2021 yang menimbulkan risiko diperoleh melalui pencatatan dari Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) dengan lingkup 12 bencana berdasarkan kerangka acuan kerja BNPB dan data kejadian bencana BPBD Kabupaten Bone Bolango. Sejarah kejadian bencana Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat pada Tabel 2.10. Tabel 2.10. Sejarah Kejadian Bencana Kabupaten Bone Bolango s Koban (Jiwa) Rumah (Unit) Kerusakan (Unit) z sz 2 - s s A £ 2 z 2 e Cc 2 2 Kejadian z z3 F 3 8 2 ? 2? 22? 5 8 $ $$ 28 , (38 c wa "$93 983 3 55 as S5 g 8 " z 8 07 BGT 3.3 v z 28 Fs - & 2, 3 3 3 z 3 Banjir 21 19 226 31.442 192 61 176 6.825 1 35 8 Banjir 4 5 3 6.840 101 - 10 10 Bandang Tanah 2 4 1 9 2 Longsor Gempa Bumi 1 Gelombang 1 - - - 83 Ekstrim dan Abrasi Jumlah 29 28 230 38.291 378 61 186 6.835 11 35 8 Sumber : Data dan Infornasi Bencana (DIBI) BNPB, 2021 Dari tabel tersebut, terlihat 5 (lima) kejadian bencana yang pernah terjadi dengan total 29 kali kejadian, hampir setiap kejadian memberikan dampak pasca terjadinya bencana. Dampak yang ditimbulkan berupa korban jiwa, mengungsi, kerugian fisik dan kerusakan lahan. Dari jumlah keseluruhan, persentase potensi kejadian bencana terbesar adalah banjir dan Banjir Bandang. Prosentase data kejadian bencana di Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat pada Diagram 2.7 - Diagram 2.9. 2-25 uejegwar n w 23
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BoLaNGo Diagram 2.8. Prosentase Sejarah Kejadian Bencana Kabupaten Bone Bolango Diagram 2.9. Trend Kejadian Bencana Kabupaten Bone Bolango Tahun 2006-2020 2-26
Z ke) D1. 0 3 ht a39 hi RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) KABUPATEN BONE BoLANGO 2.6 TINGKAT RISIKO BENCANA 2.6.1 TINGKAT ANCAMAN BENCANA LAPORAN AKHIR Berdasarkan kajian risiko bencana Kabupaten, terdapat 9 potensi bencana yang ada di Wilayah Kabupaten Bone Bolango. Berdasarkan nilai indeks bahaya seluruh bahaya yang berpotensi di Kabupaten Bone Bolango ditunjukkan dengan tingkat/kelas bahaya Tinggi - Sedang. Tingkat ancaman bencana dari bahaya banjir, banjir bandang, gelombang ekstrim dan abrasi, gempabumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan dan tsunami berada pada kelas tinggi. Sedangkan untuk kelas sedang terdapat bahaya Tsunami. Tingkat ancaman bencana Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat pada Tabel 2.11. Tabel 2.11. Risiko Ancaman Bencana di Kabupaten Bone Bolango Bahaya Jenis Bahaya Luas Bahaya (Ha) Rendah Sedang Gempabumi 79.675,24 79.733,24 Kekeringan " 35.786,39 Tanah Longsor 3.825,60 101.326,43 Kebakaran Hutan Dan Lahan - 114.587,96 Cuaca Ekstrim - 48.072,54 Banjir 6.396,04 10.150,46 Banjir Bandang 1.280,14 2.582,10 Gelombang Ekstrim Dan Abrasi - Tsunami 37,11 488,94 Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Bone Bolango 2019 Tinggi 44.665,52 168.287,61 30.966,70 16.645,07 72.801,88 52.644,17 11.619,95 3.982,56 Total Luas 204.074,00 204.074,00 136.118,73 131.233,03 120.874,42 69.190,67 15.482,19 3.982,56 526,05 Kelas Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Sedang Potensi dan luas ancaman bencana di Kabupaten Bone Bolango sebagai berikut : e Gempa Bumi Potensi luas bahaya gempabumi di Kabupaten Bone Bolango sebesar 204.074 ha atau seluruh luas wilayah Kabupaten Bone Bolango dengan tingkat kelas bahaya secara keseluruhan adalah tinggi. e Cuaca Ekstrim 2-27
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BoLANGO Potensi bahaya cuaca ekstrim adalah kawasan permukiman yang berada di dataran rendah dan sebagian besar kawasan permukiman di Kabupaten Bone Bolango berada di kawasan pesisir. Hal ini semakin menambah tingginya potensi bahaya cuaca ekstrim di kawasan tersebut. Banjir Secara keseluruhan kecamatan di Kabupaten Bone Bolango masuk dalam klasifikasi bahaya banjir kelas tinggi. Klasifikasi bahaya banjir tinggi dikarenakan Kabupaten Bone Bolango dilalui oleh 2 (dua) daerah aliran sungai (DAS) terbesar, yaitu Sungai Bone dan Sungai Bulango. Potensi luas bencana banjir di Kabupaten Bone Bolango memiliki luas bahaya adalah 69.190,67 ha yang berada pada kelas tinggi. Kecamatan dengan luas bahaya tertinggi berada di Kecamatan Kabila sebesar 19.345 ha, sedangkan kecamatan dengan luas terendah berada di Kecamatan Bulango Timur sebesar 517,38 ha Banjir Bandang Potensi luas bencana banjir bandang di Kabupaten Bone Bolango sebesar 15.482,19 ha yang terklasifikasi pada kelas tinggi. Kecamatan dengan luas bahaya tertinggi adalah Kecamatan Bonepantai dan Kecamatan Pinogu, dimana kecamatan ini banyak yang terletak dekat dengan perbukitan yang memiliki potensi bahaya longsor. Gelombang Ekstrim dan Abrasi Potensi Luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di Kabupaten Bone Bolango sebesar 3.982,56 ha yang berada pada kelas tinggi. Kecamatan dengan luas bahaya tertinggi berada pada Kecamatan Bonepantai. Kebakaran Hutan dan Lahan 2-28
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO Potensi bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bone Bolango berada pada luas sebesar 131.233,03 ha. Kecamatan dengan luas bahaya tertinggi berada di Kecamatan Kabila dengan luas bahaya sebesar 13.279 ha yang masuk dalam klasifikasi kelas tinggi. "# Kekeringan Potensi luas bencana kekeringan di Kabupaten Bone Bolango memiliki luas bahaya adalah 204. 074,00 ha yang berada pada kelas tinggi. e Tanah Longsor Potensi luas bencana tanah longsor di Kabupaten Bone Bolango memiliki luas bahaya sebesar 136.118,73 ha yang berada pada kelas tinggi. Kecamatan dengan luas bahaya tertinggi berada di Pinogu e Tsunami Potensi luas bahaya dan kelas bahaya tsunami di 5 (lima) Kecamatan yang ada di Kabupaten Bone Bolango. Total luas bahaya secara keseluruhan dari wilayah terdampak bahaya tsunami adalah 526,05 ha. 2.6.2 TINGKAT KERENTANAN PENDUDUK Berdasarkan kajian risiko bencana Kabupaten, potensi kerentanan per jenis bahaya di Kabupaten Bone bolango ditunjukkan dengan tingkat/kelas kerentanan yang diperoleh berdasarkan nilai indeks berada pada kategori sedang. Tingkat risiko penduduk terpapar akibat bencana dapat dilihat pada Tabel 2.12. 2-29
No 9 (AA gn " RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) KABUPATEN BONE BOLANGO LAPORAN AKHIR Tabel 2.12. Risiko Penduduk Terpapar Dan Kelompok Rentan Kabupaten Bone Bolango Jumlah Kelompok Rentan Jenis Bencana Penduduk Kelompok - Penduduk - Penduduk - Kelas Terpapar Umur Rentan Miskin Disabilitas Gempabumi 161.678 24.098 61.496 1.198 Sedang Kekeringan 161.678 24.098 61.559 1.198 Sedang Cuaca Ekstrim 152.835 22.931 57.659 1122 Sedang Banjir 115.794 17.482 41.368 823 Sedang Tanah Longsor 35.115 5.058 16.854 292 Sedang Banjir Bandang 27.010 4.062 11.617 192 Sedang Gelombang Ekstrim Dan Abrasi 12.169 1.700 5.614 101 Sedang Tsunami 1.241 181 595 10 Sedang Kebakaran Hutan Dan Lahan - - - : - Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Bone Bolango 2019 Potensi tingkat kerentanan ancaman bencana di Kabupaten Bone Bolango sebagai berikut : Gempa Bumi Potensi penduduk terpapar tertinggi bencana gempabumi adalah Kecamatan Kabila, sebanyak 23.170 jiwa. Kecamatan Kabila juga memiliki potensi kelompok umur rentan dan penduduk disabilitas tertinggi yaitu 3.544 dan 167 jiwa serta penduduk miskin sebanyak 4.106 jiwa Cuaca Ekstrim Potensi penduduk terpapar tertinggi bencana cuaca ekstrim adalah Kecamatan Kabila, sebanyak 22.308 jiwa. Kecamatan Kabila juga memiliki kelompok umur rentan dan penduduk disabilitas yaitu 3.416 jiwa dan 160 jiwa serta penduduk miskin sebanyak 3.958 jiwa. Banjir Secara keseluruhan potensi penduduk terpapar bencana banjir di Kabupaten Bone Bolango sebanyak 115.794 jiwa. Kecamatan Kabila memiliki potensi penduduk terpapar paling tinggi dibanding kecamatan 2-30
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO lainnya sebanyak 23.170 jiwa. Sedangkan penduduk terpapar yang paling sedikit yaitu Kecamatan Bulawa sebanyak 1.028 jiwa. e Banjir Bandang Potensi penduduk terpapar tertinggi bencana banjir bandang adalah Kecamatan Bonepantai, yaitu 3.604 jiwa. Kecamatan Bonepantai juga memiliki kelompok umur rentan tertinggi dan potensi penduduk miskin yaitu 650 jiwa dan 2.069 jiwa serta jumlah penyandang disabilitas yaitu sebanyak 25 jiwa. e Gelombang Ekstrim dan Abrasi Potensi penduduk terpapar tertinggi bencana gelombang ekstrim dan abrasi adalah Kecamatan Kabila Bone yaitu 4.551 jiwa, dengan kelompok umur rentan dan penyandang disabilitas sebanyak 503 jiwa dan 29 jiwa. e# Kekeringan Potensi penduduk terpapar tertinggi bencana kekeringan berada di Kecamatan Kabila sebanyak 23.70 jiwa. Kecamatan Kabila juga memiliki jumlah kelompok umur rentan dan penduduk disabilitas sebanyak 3.511 dan 165 jiwa. e Tanah Longsor Potensi penduduk terpapar tertinggi bencana tanah longsor adalah Kecamatan Kabila Bone, yaitu sebanyak 7.342 jiwa. Kecamatan Kabila Bone juga memiliki Potensi kelompok umur rentan dan penduduk disabilitas tertinggi sebanyak 809 dan 50 jiwa. e Tsunami Potensi penduduk terpapar tertinggi bencana tsunami adalah Kecamatan Bone dengan jumlah potensi penduduk terpapar sebanyak 675 jiwa. 2-31
No. 9 9 Sa au RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) KABUPATEN BONE BOLANGO LAPORAN AKHIR Kecamatan Bone juga memiliki kelompok umur rentan, jumlah penduduk miskin dan penduduk disabilitas sebanyak 100, 356 dan 5 jiwa. 2.6.3 TINGKAT KERENTANAN EKONomIi Berdasarkan kajian resiko bencana Kabupaten, potensi kerugian fisik, ekonomi dan kerusakan lingkungan untuk ancamanan bahaya bencana berada pada kategori Tinggi - Sedang. Tingkat kerentanan ekonomi bahaya banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gempabumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, gelombang ekstrim dan abrasi, dan tanah longsor berada pada kelas tinggi sedangkan tsunami berada pada kelas sedang. Tingkat risiko potensi kerugian ekonomi akibat bencana dapat dilihat pada Tabel 2.13. Tabel 2.13. Risiko Potensi Kerugian Fisik, Ekonomi dan Kerusakan Lingkungan di Kabupaten Bone Bolango Jenis Bencana Potensi Kerugian (Juta Rupiah) Kerugian Kerugian Total Fisik Ekonomi Kerugian Cuaca Ekstrim 903.227,98 82.207,04 985.435,02 Gempabumi 701.147,59 44.864,76 746.012,36 Banjir 145.220,01 27.156,79 172.376,81 Banjir Bandang 145.220,01 7.450,42 152.670,43 Kekeringan - 112.767,17 112.767,17 Tanah Longsor 144.223,4 54.385,09 98.608,53 Gelombang Ekstrim dan Abrasi 96.831,95 1.398,15 98.230,09 Kebakaran Hutan Dan Lahan - 15.578,81 15.578,81 Tsunami 3.073,29 54,20 3.127,49 Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Bone Bolango 2019 Potensi Kerusakan Lingkungan (ha) 9.614,53 4.011,53 91.504,18 60.051,28 404,84 61.558,56 16,78 Kelas Kerentanan Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Sedang Potensi tingkat kerugian dan kerusakan lingkungan di Kabupaten Bone Bolango sebagai berikut : e Gempa Bumi Potensi total kerugian untuk bencana gempabumi sebesar 746.012, 76 juta rupiah. Potensi kerugian fisik yang ditimbulkan bencana gempabumi 2-32
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO sebesar 701.147,59 juta rupiah, dan kerugian ekonomi sebesar 44.864.76 juta rupiah. Khusus potensi kerusakan lingkungan tidak dihasilkan oleh bencana gempabumi dikarenakan gempabumi tidak memberikan pengaruh atau pun berdampak pada fungsi lingkungan. e Cuaca Ekstrim Potensi total kerugian untuk bencana cuaca ekstrim adalah sebesar 985.435,02 juta rupiah. Kecamatan dengan jumlah kerugian tertinggi adalah Kecamatan Tilongkabila yaitu sebesar 115.555,09 juta rupiah, yang meliputi kerugian fisik sebesar 111.581,00 juta rupiah dan kerugian ekonomi sebesar 3.974,09 juta rupiah. Khusus potensi kerusakan lingkungan tidak dihasilkan oleh bencana cuaca ekstrim dikarenakan cuaca ekstrim tidak memberikan pengaruh atau pun berdampak pada fungsi lingkungan e Banjir Potensi total kerugian untuk bencana banjir adalah sebesar 172,367,81 juta rupiah Berdasarkan kajian dihasilkan kelas kerentanan bencana banjir di Kabupaten Bone Bolango adalah tinggi. Secara terperinci, kerugian fisik akibata potensi bencana banjir sebesar 145.220,01 juta rupiah, dan kerugian ekonomi sebesar 27.156,79 juta rupiah. Potensi kerusakan lingkungan bencana banjir di Kabupaten Bone Bolango adalah 9.614,53 ha yang terklasifikasi kelas tinggi. Kecamatan terdampak potensi kerugian lingkungan bencana banjir tertinggi adalah Kecamatan Pinogu dengan luas 4.684,05 ha. e Banjir Bandang Potensi total kerugian untuk bencana banjir bandang adalah sebesar 152.670,43 juta rupiah. Kecamatan dengan jumlah kerugian tertinggi 2-33
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO adalah Kecamatan Kabila Bone yaitu sebesar 20.870,90 juta rupiah, yang meliputi kerugian fisik sebesar 20.638,35 juta rupiah dan kerugian ekonomi sebesar 232,56 juta rupiah. Potensi kerusakan lingkungan bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Kabupaten Bone Bolango adalah 4.011,53 ha. Kecamatan terdampak potensi kerugian lingkungan bencana banjir bandang tertinggi di Kecamatan Pinogu dengan luas 2.141,08 ha. Gelombang Ekstrim dan Abrasi Potensi total kerugian untuk bencana gelombang ekstrim dan abrasi adalah sebesar 98.230,09 juta rupiah. Kecamatan dengan jumlah kerugian tertinggi adalah Kecamatan Bone yaitu sebesar 32.365,25 juta rupiah, yang hanya meliputi meliputi kerugian fisik 32.232,54 juta rupiah dan kerugian ekonomi 132,72 juta rupiah. Potensi kerusakan lingkungan bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Kabupaten Bone Bolango adalah 404,84 ha. Kecamatan terdampak potensi kerugian lingkungan bencana gelombang ekstrim dan abrasi tertinggi berada di Kecamatan Kabila Bone dengan luas 250,67 ha. Kebakaran Hutan dan Lahan Potensi total kerugian untuk bencana kebakaran hutan dan lahan sebesar 15.578,81 juta rupiah. Kecamatan dengan jumlah kerugian tertinggi adalah Kecamatan Pinogu yaitu sebesar 3.802,57 juta rupiah. Potensi kerusakan lingkungan bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Bone Bolango adalah 61.558,56 ha. Kecamatan terdampak potensi kerugian lingkungan bencana kebakaran hutan dan lahan tertinggi adalah Kecamatan Pinogu dengan luas 19.178,03 ha. Kekeringan 2-34
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN Bone BoLANGo Potensi total kerugian untuk bencana kekeringan di Kabupaten Bone Bolango sebesar 112.767,17 juta rupiah. Kecamatan dengan jumlah kerugian tertinggi adalah Kecamatan Bonepantai, yaitu sebesar 21.610,94 juta rupiah, yang hanya meliputi meliputi kerugian ekonomi dengan jumlah yang sama. Potensi kerusakan lingkungan bencana kekeringan di Kabupaten Bone Bolango adalah 91.504,/18 ha. Kecamatan terdampak potensi kerugian lingkungan bencana kekeringan tertinggi adalah Kecamatan Pinogu dengan luas 23.401,14 ha. "# Tanah Longsor Potensi total kerugian untuk bencana tanah longsor adalah sebesar 98.608,53 juta rupiah. Kecamatan dengan jumlah kerugian tertinggi adalah Kecamatan Bonepantai, yaitu sebesar 20.402,24 juta rupiah, yang meliputi meliputi kerugian fisik sebesar 9.873,63 juta rupiah dan kerugian ekonomi sebesar 10.528.61 juta rupiah. Potensi kerusakan lingkungan bencana tanah longsor di Kabupaten Bone Bolango adalah 60.051,28 ha. Kecamatan terdampak potensi kerugian lingkungan bencana tanah longsor tertinggi adalah Kecamatan Pinogu dengan luas 273.268,74 ha. e Tsunami Potensi total kerugian untuk bencana tsunami adalah sebesar 3.127,49 juta rupiah. Kecamatan dengan jumlah kerugian tertinggi adalah Kecamatan Kabila Bone, yaitu sebesar 2.608,14 juta rupiah, yang meliputi kerugian fisik sebesar 2.605,01 juta rupiah dan kerugian ekonomi sebesar 54,20 juta rupiah. Potensi kerusakan lingkungan bencana kekeringan di Kabupaten Bone Bolango adalah 16,78 ha. Kecamatan terdampak potensi kerugian lingkungan bencana tsunami tertinggi adalah Kecamatan Kabila Bone dengan luas 15,25 ha. 2-35
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BoNE BOLANGO 2.64 TINGKAT Kapasitas Berdasarkan dokumen kajian resiko bencana Kabupaten, tingkat kapasitas Ketahanan daerah Kabupaten Bone Bolango dalam menghadapi potensi bencana memiliki indeks kapasitas daerah sebesar 0,37 yang berarti kapasitas daerah pada kelas rendah dan indeks kesiapsiagaan masyarakat juga berada pada kategori rendah. Tingkat kapasitas daerah terhadap encaman bencana dapat dilihat pada Tabel 2.14- 2.15. Tabel 2.14. Hasil Kajian Ketahanan di Kabupaten Bone Bolango No Prioritas Indeks Indeks Kapasitas Tingkat Prioritas Daerah Kapasitas Daerah 1. Perkuatan Kebijakan Dan Kelembagaan 0.45 0,37 Rendah 2. Pengkajian Risiko Dan Perencanaan Terpadu 0.23 3. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat Dan Logistik 0.38 4. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana 0.50 5. Peningkatan Efektivitas Pencegahan Dan Mitigasi Bencana 0.34 6. Perkuatan Kesiapsiagaan Dan Penanganan Darurat 0.35 Bencana 7. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana 0.40 Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Bone Bolango 2019 Tabel 2.15. Hasil Kajian Kesiapsiagaan Masyarakat di Kabupaten Bone Bolango No Jenis Bencana PKB PTD PKM KMDP PM Kan oa Manan 1. Banjir 0.37 024 023 0.34 0.19 0.27 Rendah 2. Banjir Bandang 0.37 024 023 0.34 0.19 0.27 Rendah 3. Gelombang Ekstrim dan Abrasi 0.01 0.00 0.23 0.34 0.19 0.15 Rendah 4. Cuaca Ekstrim 0.05 0.02 0.23 0.34 0.19 0.17 Rendah 5. Tanah Longsor 015 003 0.23 0.34 0.19 0.19 Rendah 6. Kebakaran Hutan dan Lahan 0.06 000 0.23 0.34 0.19 0.16 Rendah 7. Tsunami 0.00 000 0.23 0.34 0.19 0.15 Rendah 8. Gempabumi 0.02 0.01 0.23 0.34 0.19 0.16 Rendah 9. Kekeringan 019 0.04 0.23 0.34 0.19 0.20 Rendah Rata-Rata 0.13 0.06 0.23 0.34 0.19 0.28 Rendah Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Bone Bolango 2019 2-36
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BoLANGO 2.6.5 REKApiTuLasi Risiko Hasil pengkajian tingkat risiko bencana di Kabupaten Bone bolango dari 9 jenis bahaya bencana yang berpotensi berada pada tingkat resiko Tinggi - Sedang. Dari tingkat resiko bencana untuk ancaman bencana banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, tanah longsor dan gelombang ekstrim dan abrasi berada pada kategori Tinggi sedangkan untuk tingkat risiko sedang ada pada ancaman tsunami. Tingkat risiko bencana di Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat pada Tabel 2.19. Tabel 2.16. Tingkat Risiko di Kabupaten Bone Bolango No Jenis Bahaya Kelas Bahaya Kelas Kerentanan Kelas Kapasitas Kelas Risiko 1. Banjir Tinggi Tinggi Rendah Tinggi 2. Banjir Bandang Tinggi Tinggi Rendah Tinggi 3. Cuaca Ekstrim Sedang Tinggi Rendah Tinggi 4. Gelombang Ekstrim Tinggi Tinggi Rendah Tinggi 5. Gempabumi Tinggi Tinggi Rendah Tinggi 6. Kebakaran Hutan Tinggi Tinggi Rendah Tinggi 7. Kekeringan Tinggi Tinggi Rendah Tinggi 8. Tanah Longsor Tinggi Tinggi Rendah Tinggi 9. Tsunami Tinggi Sedang Rendah Sedang Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Bone Bolango 2019 2.7 PRIORITAS RISIKO BENCANA YANG DITANGANI Hasil pengkajian risiko merupakan dasar kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Keterbatasan sumber daya serta pembatasan kewenangan daerah merupakan komponen lain yang harus dipertimbangkan dalam menyusun kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Bencana yang menjadi prioritas penanggulangan berdasarkan dokumen KRB di Kabupaten Bone Bolango yaitu banjir, banjir bandang, tanah longsor, cuaca ekstrim, serta kekeringan. Adapun hasil penentuan bencana 2-37
No. RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BoLANGO prioritas penanganan dan analisis terhadap tingkat kecenderungan dapat dilihat pada Tabel 2.17 dan Tabel 2.18. Tabel 2.17. Tingkat Kecenderungan Dan Risiko Per Jenis Bencana Jenis Bencana Banjir Banjir Bandang Cuaca Ekstrim Kecenderungan Tingkat Argumentasi Tingkat Bencana Risiko Kecenderungan Meningkat Tinggi Intensitas kejadian meningkat, dan berulang, dampak besar dan meluas Tetap Tinggi Intensitas kejadian tetap, pernah terjadi beberapa kali pada tahun 2020, dampak besar dan luas Tetap Tinggi Kemungkinan terjadi, memberikan dampak yang luas Gelombang Ekstrim dan Abrasi Menurun Sedang Pernah terjadi dan tidak memberikan dampak yang luas Gempabumi Tetap Sedang Pernah terjadi dan tidak memberikan dampak yang luas, sebagian wilayah terdapat patahan/sesar Kebakaran Hutan dan Lahan Menurun Tinggi Pernah terjadi dalam skala kecil tidak memberikan dampak Kekeringan Tetap Tinggi Kemungkinan terjadi, memberikan dampak yang luas Tanah Longsor Meningkat Sedang Intensitas kejadian meningkat dampak tidak meluas Tsunami Tetap Sedang Kemungkinan terjadi, tidak memberikan dampak yang luas Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Bone Bolango 2019 dan FGD Tabel 2.18. Matriks Proritas Penanganan Bencana di Kabupaten Bone Bolango PRIORITAS TINGKAT RISIKO PENANGANAN 5 & KEBAKARAN HUTAN DAN - z 2 | LAHAN a ud 5 Z z g GEMPABUMI, TSUNAMI -. x & - W u . Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Bone Bolango dan Hasil FGD RPB (diolah) KETERANGAN: 2-38
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO IM Prioritas berdasarkan hasil KRB dan kesepakatan FGD RPB - n Non Prioritas berdasarkan hasil KRB dan kesepakatan FGD RPB (IT Non Prioritas berdasarkan hasil KRB dan kesepakatan FGD RPB Selain berdasarkan hasil kajian tingkat risiko bencana, prioritas bencana yang menjadi penanganan penanggulangan bencana di Kabupaten Bone Bolango ditinjau juga berdasarkan sejarah kejadian bencana serta karakteristik wilayah kabupaten dan hasil FGD dengan stakeholder dengan melihat tingkat kecenderungan ancaman yang ada. Dari hasil FGD, prioritas bencana yang termuat didalam dokumen KRB perlu ditambahkan penanganan bencana terhadap bencana yang pernah terjadi seperti gelombang ekstrim dan abrasi serta gempa bumi dimana terdapat wilayah Kabupaten yang dilalui oleh jalur sesar/patahan. Sehingga didalam penentuan rencana prioritas penanganan bencana di Kabupaten Bone Bolango ditetapkan menjadi 7 (tujuh) penanganan prioritas yaitu : 1) Banjir 2) Banjir Bandang 3) Tanah Longsor 4) Gelombang Ekstrim dan Abrasi 5) Cuaca ekstrim 6) Kekeringan 7) Gempa bumi Resiko bencana Kabupaten dapat dilihat pada Peta 2.11 - Peta 2.17. 2-39
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) KABUPATEN BONE BoLANGO LAPORAN AKHIR KAJIAN RESIKO BENCANA (KRB) PETA RISIKO MULTI BENCANA DI KABUPATEN BONE BOLANGO Woow Goat Gapata "irve Ina Hat 73 Tan " MOM Tea Mahal net (23 Desa: wati Setom Prempahas Yana Meta Gam La Maan (TU Nawas (7 ya PL AM aa ai tan 2 Wawan SCM 4 Pan Senapan aena teng NI tra besargan tvngas MAN Kama Mae Kelana PAN PAN nm Otue temen na ae mana Dena tangga Ta nia Menangi han 7 aan RAN Neotan3 Matur hazvai Oeratgyiknyan kena te BANN Destetner Mean Oyasaan serega ajaa Gea era MAN Ilanemma Sa sega agar ema AN) boga Satar n "mata " un Lane pan aa Mang Kuda | menggema" epangal 2 Het mete sera aa Maan Mr Kesan mung "em Tenaga" 2-40
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) KABUPATEN BONE BoLANGO LAPORAN AKHIR KAJIAN RESIKO BENCANA (KRB) PETA BANJIR & . ma - Oooat Doel 3 Weni PE Kata cutne Ba Jeng KI OX t 2 Kam , "Ty " Ka aa " tanam AN te - At Maia takan Cah ai dan Arman K he - - tawa Pra Dan ewe matusndeo Pane Makna PUT PK z 2 aa. - 5 bata Lanka Tm ss Wara MABA 250: Gilas ko1220a) Senam Pronpaka: - - yana TEE NN RNTE EN MO 5.55 Ueukn tes Ge Lae , Juragan Jalan - Monata IAI Menwa Et sate PA DAN Lana Sat Betevet BTM 1 Tan NA - - Jetis Kasoar nya wea sana BN EW Kammang Pase finara 2071 PAN tatanya 8 - pevabran ? Aa Ata Eau 0 Nee Li L 4 wikan Manga tape 1 an Te - saing 0... 1 2-41
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) KABUPATEN BONE BOLANGO LAPORAN AKHIR KAJIAN RESIKO BENCANA (KRB) PETA BANJIR BANDANG 2-42
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BoLANGO KAJIAN RESIKO BENCANA (KRB) PETA TANAH LONGSOR DI KABUPATEN BONE BOLANGO - Satam Grid Yuta Dana Detgata mang Ana: Ine 33 Meri KR Kaksalat Bore Hetanga 22 Ra " UM Yana Ati benayad paten 23 OM Mtot Cam atumwu. Gam: M KET bakuguter Pepe Yebenyan TE" Kat ES Sennstann Dane main megah Lermn Sana BS XT eerhotan Ir Pnnana Uh NG FOR "Twnseeran Oma Zi12 Gambar Latan Kamus Hae ayun War (P1 Mangan KA maan Pai Anat Beteras YTTM 4 Pan MAA KG Tua 1103 new Ogeneea dengar | Tee keanga Wuka MUKA Kisnyah Pung Panas IPA BATA Otua semata Dea pagar AAN Vototatg Lan Dana Ana hana Ika heri (menganga Banana BU Duda Ta Saran metaga aakar Lean menyakenan Rencana Ia nga Kapan Me ea ALAN santer Bes) peranratan aa Aa Pata kena mana Bata Mt Ah PRA 2-43
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) KABUPATEN BONE BOLANGO LAPORAN AKHIR KAJIAN RESIKO BENCANA (KRB) PETA RISIKO GELOMBANG EKSTRIM & ABRASI DI KABUPATEN BONE BOLAN TES LA b Da GO mega HN Nan PARA SA AI MMA mn dsni See H3 Mae Naa Ine Belnia x. D0ngafa raat Bit " TTS Aatusane Hore 2 " a KAN naa Pantas Aot Pang EA .. Onse Kemauan Fun nam HD sekasinpyenan - - Pama anu 0 merakeanran C - Wen bia - tea Kecaraa Tale Pemakai Ma pare han Intngan Jalan pem " NO Mesinin CA mann HATI Sana Pan Beate STA Ae MASA KI - - ahaha 2 tara seba t 0 - BIAN atama Ke PEN Jar Dani Han 2-44
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) KABUPATEN BONE BOLANGO LAPORAN AKHIR KAJIAN RESIKO BENCANA (KRB) PETA CUACA EKSTRIM 2-45
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO KAJIAN RESIKO BENCANA (KRB) PETA KEKERINGAN Puma " Kw .ta a.. be Ce. Mu Date at Cap Hima Me. aman Mama BATA 1 Sa NDKA Af aan Case Puan de Gia Ka - swat1 2 BAE D Caiamaha Diva ivya PA AK nana Lama 8 news daan SAS ja bina Wibiya moto , : " - Maan Banaran - - (em | 2m - - p | - 2-46
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO KAJIAN RESIKO BENCANA (KRB) PETA GEMPA BUMI Di KABUPATEN BONE BOLANGO TI Fm FA PE 53 / Ge 2 A4 Pa 0. Daten God Porn Dina Derttat "ane Ara Dea 13 Corn PENA Manncanid Baro Duknya HENNA " MTA PA Ni tata sd Aetm SU LN EPA UU bau henna Yee Kam penetas L - tanu oem, A7 ipar Kewagatte Pam Snbenpn TAP Mai O meraratamran NAN SPAN), Sea ani - - Ou aan Santan Pronyabaa Span Sanga CO X1 - - Ver Dona PUN Low PA Pewema LX Ma YA - . 2 Gaet Lara MIN datnttor mu Muangr ket yan cam #veaka WAhada TTL Nevaga V4 saran Pb AI . - PN " r £ "an La Naa Sang Pra tag sem Wear PTM aa nga Deep sya RA TA erangan (Tn an an MIC melawubi Kira team MEA Ha dana. atas ea , aka Dengan NamNe Pa sanga Moon dakegi Kan Tana: tah 9 Bantar h- Ikaw Tamat Tenan epetagan bera MI peranan vacum 2 Aas Ada Lahan ma TAN aa Ga ratan ae teja ejaan LAS Ten an aan Tenten ya Wvewngga sangan Merana Bai gan Lala Tebe sea ae '. Tee Gpambaran DAN ANN Lae La TA PALA an Maak Jera PEananan angan Pena Kah Li T0 PEMNANN MANA Puteta Ubaya Gaonpa Mani temapg anna 2 Upnepa? Lap Alat Mar NAh , $ 2 Page th da ea Ka MN " Peta Mena Maan sada 017 Kara AI - - - - so so. am 2-47
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO 2.8 PERMASALAHAN POKOK Masalah pokok yang teridentifikasi adalah masalah-masalah yang terkaji di dalam Hasil Kajian Kapasitas Daerah, Kajian Risiko Bencana, dan Juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Akar permasalahan dalam isu strategis yang dijadikan permasalahan pokok sejalankan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan acuan dalam kegiatan pembangunan daerah. Masalah pokok merujuk prioritas risiko bencana yang ditangani untuk dikelola dan diselesaikan. Dalam merumuskan akar permasalahan potensi bencana diidentifikasi melalui penyebab tingginya risiko tiap bencana terhadap kerawanan, kerentanan dan kesenjangan pencapaian kapasitas penanggulangan bencana. 2.81 Risiko BENCANA 2.8.1.1 - BANJIR DAN BANJIR BANDANG Data dari lima tahun terakhir menunjukkan beberapa kejadian bencana banjir di Kabupaten Bone Bolango terjadi di Kecamatan Tilongkabila, Bolango Timur, Bolango Utara, Suwawa, Suwawa Timur, Suwawa Selatan, Botupingge, Bone, Bone Pantai, Bone Raya, dan Bulawa. Adapun untuk bencana banjir terjadi di Kecamatan Bulawa, Suwawa Timur, Suwawa, Suwawa Tengah, Suwawa Timur, Kabila, Suwawa Selatan, Botupingge. Bencana banjir yang terjadi dapat mengancam aset berisiko yang terdapat pada wilayah tersebut berupa pertanian berupa tanah dan tanaman, infrastruktur berupa jalan dan jembatan, bangunan berupa rumah, gedung kantor/sekolah, peternakan dan perikanan, sumber daya manusia, terganggunya sistem sosial ekonomi, dampak psikologis dan kesehatan masyarakat. Matriks permasalahan ancaman, kerentanan dan kapasitas bencana dapat dilihat pada Tabel 2.19. 2-48
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) KABUPATEN BONE BOLANGO LAPORAN AKHIR Tabel 2.19. Identifikasi Permasalahan Bencana Banjir/Banjir Bandang Kerawanan Kabupaten Bone Bolango dilalui oleh 2 (dua) daerah aliran sungai (DAS) terbesar, yaitu Sungai Bone dan Sungai Bulango. Kondisi Topografi, tutupan lahan, kemiringan Lereng, dan tingginya curah hujan menyebabkan banjirdan tanah longsor. Penyempitan daerah aliran sungai karena permukiman, lahan pertanian/perkebunan, dan pendangkalan Sumber: Hasil Analisa, 2022 2.8.1.2 Tanah Longsor Kerentanan Permukiman dan infrastruktur umum berada di zona rawan bencana banjir Potensi penduduk terpapar tertinggi bencana adalah Kecamatan Kabila, Tilongkabila, dan Suwawa yang potensi penduduk terpapar lebih dari 10.000 jiwa Kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan yang besar Permasalahan Pokok Resiko bencana banjir dikabupaten Bone Bolango selain factor iklim juga karena kondisi wilayah Kabupaten yang sebagian besar - merupakan - kawasan hutan/kawasan resapan air Aktvitas pemanfaatan lahan yang tidak terkendali didaerah hulu maupun hilir yang menyebabkan penyempitan DAS dan tingginya sedimentasi sungai Kejadian tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Bone Bolango terdapat pada wilayah Kecamatan Bone dan Suwawa Timur. Bencana tanah longsor ini dapat mengancam aset yang berisiko berupa lahan dan tanaman pertanian, infrastruktur jalan dan jembatan, bangunan permukiman dan gedung, lahan peternakan, sumber daya manusia, fasilitas umum, talud, dan saluran irigasi. Matriks permasalahan ancaman, kerentanan dan kapasitas bencana dapat dilihat pada Tabel 2.20. Tabel 2.20. Potensi dan Permasalahan Bencana Tanah Longsor Ancaman Curah hujan tinggi Berkurangnya vegetasi daerah aliran sungai Alih fungsi lahan tanpa memerhatikan dampak lingkungan Pemanfaatan tata ruang yang inkonsisten dengan regulasi yang ada Sumber: Hasil Analisa, 2022 Kerentanan Kondisi tanah yang labil kemiringan permukaan tanah di atas 30" besarnya kekar tanah dan kontur tanah Daerah permukiman/ fasilitas publik yang berada di lokasi rawan longsor Jumlah penduduk miskin yang rawan terpapar Kurangnya kesadaran - dan perilaku masyarakat terhadap risiko bencana Permasalahan Pokok Berkurangnnya vegetasi pada kawasan hutan Aktivitas pembukaan lahan pertanian/perkebunan pada kawasan dengan tingkat kelerengan tinggi Kurangnnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan 2-49
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) KABUPATEN BONE BoLANGO LAPORAN AKHIR 2.8.1.3 CUACA EKSTRIM DAN KEKERINGAN Bencana cuaca ekstrim dan kekeringan berdasarkan data kejadian bencana belum terjadi di Wilayah Kabupaten Bone Bolango, akan tetapi berdasarkan hasil kajian risiko bencana merupakan salah satu potensi ancaman bahaya yang menjadi prioritas penanganan di Wilayah Kabupaten Bone Bolango. Cuaca ekstrim dan kekeringan terjadi akibat faktor alam dan pasokan air pada suatu daerah mengalami defisit berkepanjangan (beberapa bulanan hingga tahunan). Bencana kekeringan yang terjadi dapat mengancam beberapa asset yang berisiko berupa lahan dan tanaman pertanian, sumber mata air dan ketersedian air bersih, peternakan dan perikanan, kesehatan masyarakat, dan kualitas sumber daya manusia. Matriks permasalahan ancaman, kerentanan dan kapasitas bencana dapat dilihat pada Tabel 2.21 Tabel 2.21. Identifikasi Permasalahan Bencana Cuaca Ekstrim dan Kekeringan Ancaman Kerentanan Permasalahan Pokok Potensi puncak musim Mayoritas penduduk Fenomena alam berupa penghujan mempunyai mata perubahan iklim atau cuaca Jenis tanah berupa latosol, pencaharian sebagai petani global grumusol, dan mediteran Lahan yang diusahakan Minimnya pengetahuan yang memiliki tekstur lempung, liat dan sangat lamban meloloskan air, sehingga sebagian air akan diteruskan menjadi aliran permukaan Terdapat beberpa waktu tertentu Curah hujan dan hari hujan sangat kecil Sumber: Hasil Analisa, 2022 sebagian besar merupakan lahan pertanian tanaman pangan Kebutuhan air bersih meningkat seiring kenaikan jumlah penduduk 2.8.1.4 GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI masyarakat didalam pengelolaan pertanian yang memanfaatkan teknologi, pengelolaan pertanian saat ini bersifat tradsional bergantung pada kondisi iklim Kurangnnya kesadaran masyarakat dalam upaya penanggulangan perubahan iklim Bencana gelombang ekstrim dan abrasi berpotensi terjadi di sepanjang kawasan pesisir Kabupaten Bone Bolango meliputi Kecamatan Bone Pantai, Bone, Kabila Bone, Bulawa dan Bone Raya. Kejadian gelombang ekstrim dan abrasi 2-50
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO berdasarkan data kejadian bencana terjadi di Kecamatan Kabila Bone. Kejadian gelombang ekstrim dan abrasi terjadi akibat beberapa faktor berupa pergerakan angin dari pergantian musim, peristiwa pasang dan surut maupun aktivitas tektonik bawah laut. Gelombang ekstrim dan abrasi berpotensi mengancam aset berupa bangunan gedung dan permukiman, infrastruktur jalan dan jembatan, sumber daya manusia, kerusakan fasilitas di pelabuhan dan dermaga, kerusakan kapal milik nelayan, kerusakan kawasan wisata pantai dan dampak psikologis masyarakat. Matriks permasalahan ancaman, kerentanan dan kapasitas bencana dapat dilihat pada Tabel 2.22. Tabel 2.22. Identifikasi Permasalahan Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi Ancaman Kerentanan Permasalahan Pokok Pergeseran Lempeng - Sebagian besar penduduk - Belum adanya fasilitas Benua di Samudera terpapar pada kawasan peringatan dini. Indonesia (pergerakan pesisir Kabupaten yang - Minimnya prasarana infrastruktur tektonik) bermata pencaharian pengamanan daerah pantai Perubahan iklim global sebagai nelayan dan - Pengetahuan masyarakat secara yang memicu pergerakan pedagang. tradisional tentang tanda-tanda angin kencang - Jumlah masyarakat misikin di bila akan terjadi bencana Pusat gempa yang wilayah pesisir Kabupaten seringkali - berada di sebesar 30 - - 60 persen yang Samudera Indonesia merupakan nelayan Wilayah yang mempunyai tradisional garis pantai sepanjang #70 - Kawasan permukiman, km wisata dan perdagangan di Frekuensi terjadinya tidak dekat pesisir pantai dapat diprediksi Sumber: Hasil Analisa, 2022 2.8.1.5 GEMPA Bumi Terjadinya gempa bumi di wilayah Kabupaten Bone Bolango dipicu karena pergerakan pergerakan lempeng tektonik di samudera hindia. Gempa bumi dampak yang ditimbulkan memiliki jangkauan area yang luas tergantung dari 2-51
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) KABUPATEN BONE BOLANGO LAPORAN AKHIR kekuatan dan jarak dengan episentrum. Potensi gempa bumi bisa terjadi di seluruh wilayah kecamatan. Gempa bumi yang terjadi berisiko merusak aset berupa infrastruktur jalan dan jembatan, bangunan gedung dan permukiman, lahan pertanian maupaun perkebunan, sarana transportasi, ketersediaan mata air dan dampak psikologis masyarakat. Matriks permasalahan ancaman, kerentanan dan kapasitas bencana dapat dilihat pada Tabel 2.23. Tabel 2.23. Identifikasi Permasalahan Bencana Gempa Bumi Ancaman Pergeseran lempeng besar benua dan samudra lainnya (tektonik) Frekuensi - dan lokasi bencana yang sulit diprediksi Patahan (sesar) baik besar maupun kecil yang berada di wilayah Bone Bolango Kerentanan Jumlah penduduk miskin yang rentan - terhadap bencana masih cukup tinggi Kawasan permukiman yang menyebar dengan kepadatan penduduk rendah Kawasan permukiman dan infrastruktur umum sebagian berada di lokasi rawan Permasalahan Pokok Jumlah sarana prasarana kesehatan telah tersedia tiap kecamatan Desain bangunan permukiman penduduk belum sepenuhnya tahan terhadap gempa Sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana masih belum memadai Frekuensi terjadinya tidak gempa dapat diprediksi - Infrastruktur yang belum sepenuhnya berbasis pengarusutamaan kebencanaan Sumber: Hasil Analisa, 2022 2.8.2 KAPASITAS PENANGGULANGAN BENCANA Tinjauan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana menggunakan instrumen evaluasi (penilaian) kapasitas penanggulangan bencana (Indeks Ketangguhan Daerah/IKD. Berdasarkan dokumen KRB, secara keseluruhan ketahanan daerah Kabupaten Bone Bolango dalam menghadapi potensi bencana berada pada kelas rendah dengan Nilai Indeks Kapasitas Daerah adalah 0,37. Berdasarkan indikator prioritas ketahanan daerah, prioritas pengkajian risiko dan perencanaan terpadu serta perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana yang akan menjadi priorotas penanganan karena memiliki indeks paling 2-52
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO rendah serta memiliki nilai kepentingan yang paling besar untuk ditangani. Hasil kajian ketahan daerah dapat dilihat pada Tabel 2.24. Tabel 2.24. Hasil Kajian Ketahanan di Kabupaten Bone Bolango Perkuatan Kebijakan Dan Kelembagaan Pengkajian Risiko Dan Perencanaan Terpadu Pengembangan Sistem Informasi, Diklat Dan Logistik Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana : Rendah Peningkatan Efektivitas Pencegahan Dan Mitigasi Bencana Perkuatan Kesiapsiagaan Dan Penanganan Darurat Bencana Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana Sumber: Hasil Analisis KRB, 2019 Untuk indeks kesiapsiagaan masyarakat pada semua bahaya di Kabupaten Bone Bolango juga berada pada kelas rendah. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perlu adanya peningkatan level kesiapsiagaan masyarakat terhadap kejadian bencana guna meminimalisir kemungkinan kerugian yang akan terjadi baik dari segi materiil ataupun non materiil. Partisipasi masyarakat memiliki nilai paling rendah didalam indeks kesiapsiagaan yang akan menjadi prioritas penanganan. Hasil kajian kesiapsiagaan masyarakat dapat dilihat pada Tabel 2.25. Tabel 2.25. Hasil Kajian Kesiapsiagaan Masyarakat di Kabupaten Bone Bolango Indeks Level NON PEN 2 date- at) Ad : PTD HI KMDP PM TA PR Kesiapsiagaan Kesiapsiagaan 1. Banjir 0.37 0.24 0.23 0.34 0.19 0.27 Rendah 2. Banjir Bandang 0.37 0.24 0.23 0.34 0.19 0.27 Rendah 3 Gelombang Ekstrim dan 0.01 0.00 0.23 0.34 0.19 0.15 Rendah Abrasi 4. Cuaca Ekstrim 0.05 0.02 0.23 0.34 0.19 0.17 Rendah 5. Tanah Longsor 0.15 0.03 0.23 0.34 0.19 0.19 Rendah ea, (Maan AUan an 0.06 | 000 | 023 | 034 | 0.19 0.16 Rendah Lahan 1. Tsunami 0.00 0.00 0.23 0.34 0.19 0.15 Rendah 8. Gempabumi 0.02 0.01 0.23 0.34 0.19 0.16 Rendah 9. Kekeringan 0.19 0.04 0.23 0.34 0.19 0.20 Rendah Rata-Rata Sumber: Hasil Analisis KRB, 2019 2-53
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO Berdasarkan kajian kapasitas penanggulangan bencana dirumuskan beberapa permasalahan pokok sebagai berikut e Belum teritntegrasinya pengurangan risiko bencana didalam dokumen rencana pembangunan daerah dan perencanaan yang terstruktur. e Daerah belum menyusun rencana kedaruratan bencana dan rencana kontijensi, rencana evakuasi, sistem peringatan dini bencana yang prioritas, dan mekanisme perbaikan darurat bencana dan pemulihan pasca bencana (pelayanan dasar, infrastruktur penting, perumahan penduduk dan social ekonomi masyarakat). e Belum optimalnya program/kegiatan ketangguhan masyarakat, pendidikan, dan kesehatan. 2.8.3 TELAAH RPJMD KABUPATEN BoNE BoLANGO Dalam rencana pencapaian pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Bone Bolango tahun 2022 - 2026 telah memuat isu strategis terkait dengan penanggulangan bencana. Telaah RPJMD yang menjadi tantangan terhadap pencapaian urusan wajib penanggulangan bencana dapat dilihat pada Tabel 2.26. Tabel 2.26. Sasaran dan Tujuan Pembangunan Kabupaten Bone Bolango Sasaran Tujuan Indikator BONE BOLANGO MAJU CEMERLANG (S1). Meningkatnya kualitas (T1). Meningkatkan kualitas sumber @ Meningkatnya nilai angka harapan lama sekolah menjadi layanan pendidikan daya manusia 14,12 tahun e Meningkatnya nilai rata-rata lama sekolah menjadi 8,21 tahun (S2). Meningkatnya derajat e Meningkatnya nilai angka harapan hidup menjadi 68,95 kesehatan masyarakat tahun (S3). Meningkatnya daya beli e Meningkatnya nilai pengeluaran perkapita menjadi Rp. masyarakat 11.450.325 (S4). Meningkatnya e Meningkatnya nilai indeks pembangunan gender pemberdayaan perempuan menjadi 88,75 dan perlindungan anak (S5). Meningkatnya pemerataan (T2). Penurunan angka kemiskinan e Meningkatnya Niliai Indeks pemerataan (gini rasio) pendapatan menjadi " 0,325 e Menurunnya tingkat pengangguran terbuka menjadi 3,96 Yo 2-54
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO Sasaran Tujuan Indikator (S6). Meningkatnya infrastruktur dasar daerah (S7). Meningkatnya kemandirian desa (S8). Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan (S9). Menurunnya tingkat kerawanan bencana (S10). Meningkatnya investasi (S11). Meningkatnya pertumbuhan usaha mikro nilai (S12). Meningkatnya pengembangan unggulan sektor kualitas (T3). Mewujudkan (T4). Meningkatkan percepatan pembangunan infrastruktur dasar berkualitas yang adaptif terhadap perubahan iklim dan berwawasan lingkungan pertumbuhan ekonomi yang - berkualitas dan berkelanjutan (S13). Meningkatnya kepatuhan (TS). Terwujudnya birokrasi yang bersih, terhadap ketentuan penyelenggaraan pemerintahan (S14). Meningkatnya kualitas pelayanan public, profesionalisme dan manajemen permerintahan (S15). Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan professional dan akuntabel Sumber: Hasil RPJMD 2022, (diolah) Indeks layanan kualitas infrastruktur menjadi 77,14 Meningkatnya indeks desa membangun menjadi 0,7415 Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup menjadi 74,55 Menurunnya nilai indeks risiko bencana menjadi 98 Meningkatnya prosentasi realisasi investasi menjadi 25 Yc Meningkatnya prosentasi pertumbuhan UMKM menjadi 20 Ka Meningkatnya prosentase konstribusi sektor industry terhadap PDRB menjadi 6,96 Yc Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, perikanan menjadi 5,59 Meningkatnya prosentase kenaikan jumlah kunjungan wisatawan menjadi 12,2 Yo Meningkatnya nilai maturitas sistem pengendalian intem pemerintah menjadi 3,5 Meningkatnya nilai indeks kepuasan masyarakat menjadi 90,2 Indeks merit sistem menjadi 0,68 Meningkatnya nilai indeks SPBE menjadi 3,98 Predikat opini BPK kategori WTP Meninkatnya nilai SAKIP menjadi 80,01 Peringkat LPPD 41 Dalam RPJMD Kabupaten Bone Bolango tahun 2022 - - 2026 telah memuat tujuan dan sasaran dalam penanggulangan bencana yaitu merupakan Misi ke 2 : Memperkokoh infrastruktur dan pembangunan kawasan berbasis pelestarian sumber daya alam dengan salah salah satu strategi yaitu mengurangi tingkat kerawanan bencana. Untuk mendukung pelaksanakan misi tersebut yang menjadi target pencapaian penanggulangan bencana sebagai ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan RPJMD terdapat pokok permasalahan yang kemungkinan dihadapi terhadap sasaran yang peka terhadap bencana atau rawan tujuantidak tercapai, jika risiko bencana tidak dikelola, yaitu : 2-55
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) KABUPATEN BONE BOLANGO LAPORAN AKHIR Sasaran Pebangunan ' Meningkatnya infrastruktur dasar daerah Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan Menurunnya tingkat kerawanan bencana kualitas Pengaruh Risiko Bencana Terhadap Sasaran/Tujuan Kerusakan infrastruktur wilayah Terputusnya akses ekonomi kawasan Terganggunya aktivitas sosial, korban jiwa, kerusakan ekosistem, dan hilangnya tempat tinggal Kerusakan lingkungan menyebabkan menurunnya indeks kualitas lingkungan hidup Hilangnya keanekaragaman hayati akibat bencana Potensi - kerugian yang ditimbulkan akibat bencana Potensi ancaman terhadap kegiatan ekonomi masyarakat Sumber: Hasil Analisa, 2022 Dampak Prioritas Bencana Terhadap Program Pembangunan & Infrastruktur Risiko bencana akan mempengaruhi/melemahkan program penataan bangunan dan lingkungan serta program penyelenggaraan - infrastrutkur wilayah seperti jalan, drainase dan sebagainya Risiko bencana akan mempengaruhi/melemahkan program pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup Risiko bencana akan mempengaruhi program penanggulangan bencana 2.9 PERUMUSAN ISU STRATEGIS Permasalahan Pokok Penanggulangan bencana belum terintegrasi secara terpadu dalam perencanaan pembangunan sectoral lainnya. Terbatasnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan ikim Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana, dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana masih rendah. Perumusan isu strategis penanggulangan bencana yang dilakukan didasari pada Kajian Risiko Bencana Kabupaten Bone Bolango. Dalam merumuskan isu strategis dilakukan pemilihan masalah yang dianggap sangat penting untuk diselesaikan oleh capaian RPB dalam 5 tahun ke depan. Pemilihan isu strategis berdasarkan hasil identifikasi masalah pokok sebagai berikut : 1. Masih rendahnya pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan penggunaan lahan khususnya di kawasan perlindungan setempat dan daerah resapan air 2. Tidak sinkronnya pembangunan lainnya 3. Rendahnya penanganan kesiapsiagaan bencana masyarakat dengan menghadapi program ancaman bencana terutama masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana 4. Tingginya kerawanan sosial dan ekonomi masyarakat terutama masyarakat miskin pada lokasi rawan bencana 2-56
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) KABUPATEN BONE BoLaNGo LAPORAN AKHIR Beberapa 5. Belum tertangani secara menyeluruh pembangunan infrastruktur sebagai upaya mitigasi pengurangan resiko bencana Lambatnya penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pada daerah terdampak bencana Masih rendahnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan risiko bencana Belum memadainya kompetensi penanggulangan bencana sumberdaya manusia bidang Terbatasnya kemampuan keuangan daerah dalam penanganan pascabencana kedaruratan bencana isu strategis yang memiliki 10. Belum efektif kemampuan kapasitas dan kapabilitas penanganan kesamaan terhadap pokok permasalahan pengurangan risiko bencana dirumuskan kedalam satu isu strategis untuk mempermudah didalam perumusan tujuan dan sasaran penanggulangan bencana Kabupaten. Berdasarkan hasil perumusan isu strategis, terdapat muatan isu yang akan menjadi focus permasalahan yang ditangani sebagai berikut No 1 Isu Strategis Masih lemahnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan penanggulangan bencana Belum terintegrasi secara menyeluruh perencanaan pembangunan daerah dengan pengurangan risiko bencana Masih lemahnya kapasitas SDM penangulangan bencana dan partisipasi masyarakat dalam pengurangan risiko bencana Belum efektif kemampuan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana Lambatnya penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pada daerah terdampak bencana Sumber: Hasil Perumusan, 2022 Keterangan Gabungan isu 1 dan 9 Gabungan isu 2 dan 5 Gabungan isu 3, 4, 7 dan 8 10 2-57
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO BAB 3 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA 31 KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA NASIONAL 3.1.1 RENCANA INDUK PENANGGULANGAN BENCANA 2020-2044 Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) dan Rencana Nasional (Renas) Penanggulangan Bencana penting untuk diintegrasikan dalam mendukung pembangunan nasional. Pengintegrasian dokumen penanggulangan bencana tersebut untuk mendukung perencanaan pembangunan nasional. pengarusutamaan rencana penanggulangan bencana telah menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024. Penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana harus tetap dijadikan prioritas sebagaimana komitmen dalam RPJMN 2020-2024. Dalam RIPB dibahas secara mendetail tentang fokus capaian yang akan dilakukan untuk mewujudkan Indonesia tangguh dan fokus capaian harus diturunkan hingga level daerah. Adapun visi penanggulangan bencana tahun 2015-2045 adalah "Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan". Visi Penanggulangan Bencana akan diwujudkan melalui lima misi penanggulangan bencana sebagai berikut: 1. Memperkuat kerangka regulasi dan kebijakan, serta keterpaduan kelembagaan dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana dan 3-1
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) KABUPATEN BONE BoLANGO LAPORAN AKHIR pengurangan risiko bencana yang responsive terhadap perkembangan zaman 2. Meningkatkan investasi penguranganrisiko bencana dan kesiapsiagaan menghadapi bencana 3. Mewujudkan penyelenggaraan penanganan darurat bencana - yang cepat dan andal 4. Menyelenggarakan pemulihan daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik 5. Mewujudkan dukungan manajemen dan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yangprofesional, transparan dan akuntabel Untuk kebijakan dan strategi RIPB 2020 - 2044 dapat dilihat pada Tabel 3.1. Tabel 3.1. Kebijakan dan strategi RIPB No Kebijakan Kebijakan penguatan peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien Kebijakan peningkatan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana Kebijakan penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan Kebijakan penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel Strategi Meningkatkan kualitas perangkat peraturan perundang-undangan dan implementasi dalam penanggulangan bencana yang adaptif dan berkelanjutan. Meningkatkan kualitas norma, standar, prosedur, dan kriteria penanggulangan bencana. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar K/L, pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, akademisi, lembaga usaha, masyarakat, media, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan bencana. Mewujudkan dan meningkatkan sistem peringatan dini, data, dan layanan informasi kebencanaan yang terpadu dan berkesinambungan berdasarkan prinsip-prinsip kebijakan satu peta dan satu data. Melaksanakan dan mengembangkan program kesiapsiagaan dan pengelolaan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan. Meningkatkan investasi dan pemanfaatan berbagai skema pendanaan inovatif termasuk transfer risiko untuk penanggulangan bencana. Mengoptimalkan pendanaan secara terpadu untuk penanggulangan bencana. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme para penyelenggara dan pelaku penanggulangan bencana. Mengoptimalkan pelaksanaan standar pelayanan minimal penanggulangan bencana. 3-2
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) KABUPATEN BONE BOLANGO LAPORAN AKHIR No Kebijakan 5 Kebijakan peningkatan kapasitas . dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat " dan andal 6 Kebijakan percepatan pemulihan 2 pascabencana pada daerah dan masyarakat terdampak bencana . untuk membangun kehidupan yang lebih baik . Strategi Meningkatkan keterbukaan informasi dan komunikasi, kualitas sistem perencanaan, serta pemantauan dan evaluasi dalam penanggulangan bencana. Mendorong pelibatan pemangku kepentingan dalam tata kelola penanggulangan bencana untuk meningkatkan akuntabilitas. Mewujudkan kabupatenfkota, desa/kelurahan, dan masyarakat tangguh bencana. Mewujudkan sarana dan prasarana yang tangguh terhadap bencana. Meningkatkan edukasi kebencanaan dan pengelolaan pengetahuan penanggulangan bencana kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam penanganan darurat bencana. Meningkatkan kesiapan dan keandalan logistik dan peralatan penanganan darurat bencana. Mengoptimalkan pengelolaan bantuan masyarakat dalam penanganan darurat bencana. Menguatkan kualitas kelembagaan dan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mempercepat pemulihan sarana dan prasarana vital. Mengoptimalkan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berdasarkan tata rLrang yang peka risiko bencana. Meningkatkan kualitas penghidupan masyarakat terdampak bencana yang lebih baik. Mewujudkan infrastruktur, perumahan, dan permukiman berketahanan bencana. Meningkatkan kualitas pemulihan sosial ekonomi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. Sumber : Perpres 87/2020 tentang RIPB 2020-2044 (dioalah) 3.1.2 RENCANA NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (RENAs PB) RENAS PB ini merupakan penjabaran RIPB 2020-2044 dan RPJMN IV pada skala operasional untuk periode perencanaan 2020-2024. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) menyatakan bahwa RIPB 2020-2044 dilaksanakan dalam bentuk RENAS PB. Peraturan tersebut juga menyatakan bahwa RENAS PB merupakan salah satu acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan menetapkan RPB Daerah. RENAS PB berperan sebagai input dalam proses penyusunan RPJMD khususnya 3-3
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO untuk perencanaan penanggulangan bencana, termasuk dalam merancang pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Sub-urusan Bencana. A. Kebijakan PB Nasional Arah kebijakan RENAS PB 2020-2024 juga merupakan terjemahan Visi Penanggulangan Bencana 2020-2044 yaitu "Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan". Arah Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana periode 2020-2024 adalah: "PENINGKATAN KETANGGUHAN BENCANA MENUJU KESEJAHTERAAN " YANG BERKETAHANAN UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN" Tangguh bencana bermakna bahwa Indonesia mampu menahan, menyerap, beradaptasi, dan memulihkan diri dari akibat bencana dan perubahan iklim secara tepat waktu, efektif, dan efisien. Peningkatan ketangguhan bencana perlu mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Pemaduan birokrasi, informasi, teknologi, dan kepakaran perlu diwadahi dalam suatu kolaborasi Big Data agar dapat mendorong terciptanya teknologi keselamatan bencana dan sistem pendukung pengambilan keputusan yang cepat, akurat dan handal. B. Sasaran dan Strategi Program Nasional Sesuai dengan arah kebijakan penanggulangan bencana nasional 2020- 2024 yang berfokus kepada kesejahteraan masyarakat untuk pembangunan yang berkelanjutan, maka sasaran penanggulangan bencana diukur dengan penurunan kerugian ekonomi terhadap PDB. Sasaran Nasional Penanggulangan Bencana adalah "Menurunnya Kerugian Ekonomi Terhadap Produk Domestik Bruto (PDBb) Akibat Dampak Bencana" Pencapaian Sasaran Nasional Penanggulangan Bencana dilaksanakan dengan menerapkan kebijakan dan strategi Nasional penanggulangan bencana yang terdiri dari: 3-4
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO 1. Penguatan dan Harmonisasi Sistem, Regulasi serta Tata Kelola PB yang efektif dan efisien, dengan strategi : a. Penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana b. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel 2. Peningkatan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana, dengan strategi: Penerapan riset inovasi dan teknologi kebencanaan melalui integrase kolaboratif multi pihak 3. Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana, dengan strategi: a. Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dan Pengurangan Risiko Bencana b. Penguatan Sistem Kesiapsiagaan Bencana: c. Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan pendekatan rekayasa sosial yang kolaboratif (collaborative social engineering) d. Peningkatan perlindungan terhadap kerentanan lingkungan di daerah rawan bencana. 4. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal, dengan strategi Penguatan Sistem dan Operasionalisasi Penanganan Darurat Bencana 5. Percepatan pemulihan daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik, dengan strategi Percepatan Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi didaerah terdampak bencana. 3-5
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO 3.2 3.2.1 KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Peroa Nomor 5/2021 TENTANG RTRW KABUPATEN Bone BOLANGo 2021 - 2041 Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021- 2041 adalah mewujudkan penyelenggaraan pembangunan yang serasi, seimbang dan terpadu dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan kehidupan masyarakat yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. B. Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang 1. Peningkatan dan pemerataan akses pelayanan perkotaan dan perdesaan serta pusat-pusat pertumbuhan baru wilayah yang berbasis sektor unggul yaitu : a. Meningkatkan interkoneksi antar pusat-pusat pelayanan kawasan kabupaten (PKW, PKL, PPK dan PPL), antar kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan, serta antar kawasan perkotaan dengan wilayah sekitarnya. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan yang potensial dan belum terlayani oleh pusat pertumbuhan yang ada. Mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih produktif, kompetitif dan lebih layak huni dalam mendorong pengembangan wilayah sekitarnya. Mengembangkan RTH kawasan perkotaan di kabupaten adalah paling sedikit 3096 dari luas kawasan perkotaan terdiri atas RTH Publik 2096 dan RTH Privat 1046. Peningkatan kualitas serta jangkauan pelayanan jaringan prasarana wilayah kabupaten secara terpadu dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Bone Bolango, yaitu : 3-6
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO Meningkatkan kualitas jaringan prasarana transportasi dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi inter moda dan antar moda, baik darat maupun laut. Mengembangkan pemanfaatan sumber-sumber energi dan jaringan energi (listrik, minyak dan gas) untuk memenuhi kebutuhan energi daerah, dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya energi terbarukan yang ramah lingkungan. Meningkatkan penyediaan prasarana informasi dan telekomunikasi dengan infrastruktur teknologi maju yang menjangkau seluruh wilayah kabupaten. Mengembangkan penyediaan jaringan prasarana sumberdaya air dalam menunjang kebutuhan pertanian dan sumber air baku secara optimal. Meningkatkan penyediaan jaringan prasarana lingkungan (pengolahan air limbah, persampahan dan drainase) dalam menunjang pelestarian lingkungan. Meningkatkan penyediaan prasarana pengendalian bencana alam (banjir, longsor, gelombang pasang/tsunami, gempa bumi) dengan pola dan prosedur penanganan yang tepat. 3. Pengelolaan dan pengendalian kawasan lindung kabupaten yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan dalam mewujudkan kelestarian fungsi sistem ekologi wilayah (ekoregion), yaitu : a. Menetapkan status kawasan lindung di ruang darat, laut maupun udara, termasuk di dalam bumi. Mewujudkan kawasan berfungsi lindung dalam wilayah kabupaten sesuai dengan kondisi ekosistemnya. 3-7
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO Cc. Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah. d. Memelihara kesinambungan fungsi kawasan lindung dengan melibatkan peranserta masyarakat. e. Menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi sistem ekologi wilayah. f. Melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. g. Melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya. h. Mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan. 4. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan pembangunan dan pengembangan kawasan budidaya kabupaten sesuai daya dukung dan daya tamping lingkungan, yaitu : a. Menata dan mengendalikan sistem pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan produksi (HP, HPT, HPK, HTI, HTR) secara seimbang dan berkelanjutan. b. Mengembangkan kegiatan budidaya unggulan didalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan, termasuk laut dan pulau- pulau kecil dengan pendekatan gugus pulau untuk meningkatkan daya saing dan mewujudkan pengembangan ekonomi setempat. 3-8
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO Mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian dan perikanan untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah, sebagai daerah pendukung lahan pertanian pangan berkelanjutan Mengembangkan kawasan pertambangan yang berwawasan lingkungan, mempertimbangkan daya dukung lingkungan serta mempertimbangkan kepentingan generasi mendatang. Menata, mengembangkan, dan mengendalian kawasan permukiman serta mewujudkan lingkungan permukiman perkotaan tanpa kumuh. Menata dan mengembangkan kawasan peruntukan industry dalam mengelola sumber daya daerah dan peningkatan investasi daerah Mengembangkan kawasan pariwisata unggulan yang memiliki potensi destinasi wisata untuk kunjungan wisata domestik, nasional dan internasional. 5. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan strategis daerah, yaitu : a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan agroindustri dan agrobisnis secara terpadu. Menata dan mengembangkan sektor perdagangan dan jasa di pusat- pusat pertumbuhan. Mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budi daya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah. Meningkatkan keterkaitan kegiatan pemanfaatan sumber daya dan/atau teknologi tinggi dengan kegiatan penunjang dan/atau turunannya. Menata dan mengembangkan kawasan untuk fungsi daya dukung lingkungan hidup dengan melestarikan ekologi wilayah terutama di kawasan hutan konservasi seperti taman nasional dan hutan lindung, cagar alam, ruang terbuka hijau, dan taman edukasi lingkungan. 3-9
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO f. Memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumber daya energi terutama energi terbarukan untuk menunjang kebutuhan energi daerah. g. Mengembangkan kegiatan budidaya untuk menunjang aspek politik, pertahanan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. 6. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten untuk mewujudkan tertib tata ruang dan terhindar dari terjadinya bencana, yaitu : a. Membatasi perkembangan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana. b. Mengendalikan secara ketat terhadap kegiatan yang mengganggu kelestarian ekosistem: dan merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang mengalami penurunan kualitas lingkungan. C. Membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan besar dan metropolitan untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan di sekitarnya. d. Mengelola dampak negatif kegiatan budi daya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan. C. Elemen Mitigasi Bencana Alam Dalam arahan kebijakan dan strategi penataan ruang RTRW Kabupaten Bone Bolango telah memuat unsur rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang evakuasi bencana yang termuat didalam kebijakan dan strategi ke 6 didalam RTRW Kabupaten. Berdasarkan arahan RTRW untuk penyediaan jalur evakuasi pada akses jalan yang menuju kejalan lokal kabupaten dan jalan arteri ke tempat evakuasi bencana di setiap Kecamatan. Adapun untuk ruang evakuasi bencana
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO berupa taman, lapangan olahraga, dan halaman sarana pelayanan umum tersebar di Seluruh Kecamatan di kabupaten Bone Bolango. 3.2.2 PERDA Nomor 4/2021 TENTANG RPJMD KABUPATEN BONE BoLANGO TAHUN 2021-2024 Sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021-2026, Visi Kabupaten Bone Bolango adalah: "BONE BOLANGO MAJU CEMERLANG" Misi pembangunan daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021-2026, sebagai berikut: 1. Mewujudkan masyarakat modern, berbudaya dan sejahtera. Masyarakat maju yang sudah mencapai level pengetahuan cerdas, kesehatan yang baik serta terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Upaya ini akan dicapai dalam kurun waktu sampai dengan tahun 2026 dengan berbagai kebijakan prioritas yaitu meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kualitas layanan kesehatan 2. Memperkokoh infrastruktur dan pembangunan kawasan yang berbasis pelestarian sumber daya alam. Mengembangkan fungsi-fungsi infrastruktur dasar, infrastruktur ikonik/unik serta infrastruktur penunjang dimana kawasan pesisir dan Wilayah Teluk Tomini dalam mendukung percepatan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Bone Pesisir dan Kawasan perdesaan menjadi penggerak utama pertumbuhan wilayah yang mengedepankan prinsip- prinsip kelestarian lingkungan hidup dengan branding utama sebagai 3-11
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO Kabupaten Konservasi (Conservation City). Kebutuhan integrasi wilayah- wilayah yang memiliki keunggulan akan menjadi pendorong bagi desa sekitarnya. 3. Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing, merata dan berkeadilan Penggerakan perekonomian daerah melalui optimalisasi dan distribusi pendayagunaan sumber daya alam guna tercapainya pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Perekonomian daerah yang kompetitif dalam dimensi regional dan global dan membuka peran sektor primer khusunya pertanian serta memberikan peran lebih besar pada sektor- sektor sekunder dan tersier. 4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan digital Mewujudkan pelaksanaan Good and Clean Governance dalam tatakelola pemerintahan yang baik dan berbasis teknologi serta pelaksanaan reformasi birokrasi yang efektif dan efisien. Peningkatan E Government dalam menciptakan inovasi pelayanan publik. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016-2021, upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Bone Bolango merupakan agenda ke-2 misi Bone Bolango Maju Cemerlang yakni "memperkokoh infrastruktur dan pembangunan kawasan berbasis pelestarian sumberdaya alam" dengan tujuan percepatan pembangunan infrastruktur dasar berkualitas yang adaptif terhadap perubahan iklim dan berwawasan lingkungan. Adapun strategi yang akan dilaksanakan yaitu: 1. Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar 2. Meningkatkan kemandirian desa 3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3-12
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO 4. Menurunnya tingkat kerawanan bencana Upaya penanggulangan bencana dalam RPJMD 2022 - 2026 dengan target menurunnya tingkat kerawanan bencana akan dicapai melalui program penanganan bencana sebagai berikut: Sasaran/Program Target Kinerja s/d Pembangunan Indikator 3: DTAkhEE RPJMD." "Kerangka pandan (kp SAN - Daerah Awal - Capaian 2022 2023 2024 2025 2026 Total Menurunnya tingkat kerawanan bencana 1 Prosentase desa tanggap bencana 65K 85K meningkat sebesar 1596 Program Rasio bantuan korban 70X 75K Penanganan bencana 0 PN . 4.973 4.973 4973 4.973 4.973 25152 Bencana Prosentase penanganan rehabilitasi dan 6094 AA rekonstruksi pasca bencana Sumber : RPJMD Kabupaten Bone Bolango 2022-2026 (diolah) 3.3 KERANGKA KERJA PRABENCANA (PENGURANGAN RESIKO BENCANA 3.3.1 TUJUAN DAN PRINSIP Dalam fase pra bencana ini mencakup kegiatan mitigasi, kesiapsagaan dan peringatan dini. Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana jika mungkin dengan meniadakan bahaya. Tujuan utamanya untuk mengurangi risiko fatal di bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan. Target untuk mencegah dan memitigasi ancaman dan risiko sebelum bencana terjadi melalui pelaksanaan tindakan struktural dan non-struktural. Tindakan struktural yang dapat diterapkan antara lain perkuatan (retrofitting) bangunan, konstruksi sarana dan prasarana, dan lain sebagainya. Tindakan non-struktural yang dapat diterapkan antara lain penegakan hukum dan pengembangan sistem komunikasi informasi, dan lain sebagainya. Adapun 3-13
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO prinsip/norma yang perlu diwujudkan didalam pengurangan resiko bencana adalah: 1. Integrasi secara lebih efektif tentang pertimbangan risiko bencana ke dalam kebijakan, perencanaan dan program pembangunan berkelanjutan di semua tingkat, dengan penekanan khusus pada pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan terhadap bencana, serta pengurangan kerentanan terhadap bencana. 2. Pengembangan dan penguatan lembaga, mekanisme dan kapsitas di semua tingkat, terutama pada tingkat komunitas sehingga dapat secara sistematis menyumbangkan pada peningkatan ketahanan (resilience) terhadap bahaya. 3. Secara sistematis memadukan pendekatan-pendekatan pengurangan risiko ke dalam rancangan dan pelaksanaan program-program kesiapsiagaan terhadap keadaan darurat, tanggap darurat dan pemulihan dalam rangka rekonstruksi komunitas yang terkena dampak. 3.3.2 TINDAKAN PENANGGULANGAN BENCANA 3.3.2.1 SITUASI TIDAK TERJADI BENCANA Pada situasi tidak terjadi bencana, sebaiknya dapat melakukan upaya pengurangan risiko bencana dengan sebaik-baiknya. Hal yang penting untuk dipersiapkan pada situasi ini adalah mengenali seberapa besar risiko bencana yang ada serta mengenali seberapa besar tingkat kerentanan serta kapasitas yang dimiliki oleh masyarakat yang tinggal di daerah tersebut sehingga dapat diambil langkah preventif serta persiapan yang dapat dilakukan. Lingkup kegiatan yang dilakukan pada keadaan ini adalah sebagai berikut: A. Perencanaan Penanggulangan Bencana
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO Merupakan bagian dari perencanaan pembangunan dan disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya. Rencana penanggulangan bencana ditetapkan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah untuk jangka waktu 5 tahun dan ditinjau berkala setiap 2 tahun. Perencanaan penanggulangan bencana meliputi: 1. Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana 2. Pemahaman tentang kerentanan masyarakat 3. Analisis kemungkinan dampak bencana 4. Pilihan tindakan pengurangan risiko bencana 5. Penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana 6. Alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia B. Pengurangan Risiko Bencana Merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana. Adapun lingkup kegiatan yang dilakukan mencakup pengenalan dan pemantauan risiko bencana: perencanaan partisipatif penanggulangan bencana: pengembangan budaya sadar bencana: peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana: dan penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana. Untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana dilakukan penyusunan rencana aksi pengurangan risiko bencana, yang terdiri atas rencana aksi nasional dan rencana aksi daerah. Rencana aksi nasional dan rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana ditetapkan untuk jangka waktu 3 tahun dan dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan. 3:15
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO C. Pencegahan Dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana. Pencegahan dilakukan dengan cara mengurangi ancaman bencana dan kerentanan pihak yang terancam bencana. Pencegahan dilakukan melalui kegiatan: 1. Identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana 2. Pemantauan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam dan penggunaan teknologi tinggi 3. Pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup 4. Penguatan ketahanan sosial masyarakat D. Pemaduan Dalam Perencanaan Pembangunan Dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Pemaduan dilakukan dengan cara memasukkan unsur-unsur penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan nasional dan daerah. E. Persyaratan Analisis Risiko Bencana Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana, wajib dilengkapi dengan analisis risiko bencana, yang disusun melalui penelitian dan pengkajian terhadap suatu kondisi atau kegiatan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana. Persyaratan analisis risiko bencana ditujukan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana. Persyaratan analisis risiko bencana digunakan sebagai dasar dalam 3-16
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BoNE BoLANGO penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi bencana. F. Pelaksanaan dan Penegakan Rencana Tata Ruang Dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah. Pengendalian pemanfaatan ruang mencakup pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggarnya. Pemerintah dan pemerintah daerah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan tata ruang, dan pemenuhan standar keselamatan. G. Pendidikan dan Pelatihan Pendidikan dan pelatihan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Pendidikan dan pelatihan diselenggarakan Pemerintah dan Pemda dalam pendidikan formal, nonformal, dan informal yang berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi. Instansi/lembaga/organisasi yang terkait dengan penanggulangan bencana dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana sesuai dengan mandat dan kewenangannya, berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB. H. Persyaratan Standar Teknis Penanggulangan Bencana Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana disusun dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan serta standar nasional yang berlaku. 3.3.2.2 SITUASI TERDAPAT POTENSI TERJADI BENCANA Pada saat terdapat potensi terjadi bencana, penting untuk meningkatkan kewaspadaan agar dapat meminimalisir risiko bencana yang mungkin saja terjadi. 3-17
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana meliputi kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi bencana. A. Kesiapsiagaan Kesiapsiagaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Dilakukan untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam bentuk: 1 2. Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat Penyiapan lokasi evakuasi Penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana Penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana Pemerintah melalui BNPB atau BPBD dapat menyusun rencana penanggulangan kedaruratan bencana yang merupakan acuan bagi pelaksanaan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat. Rencana penanggulangan kedaruratan bencana dapat dilengkapi dengan penyusunan rencana kontinjensi. BNPB dan BPBD dapat membangun sistem manajemen logistik dan peralatan dengan tujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan 3-18
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO dalam penyediaan, penyimpanan serta penyaluran logistik dan peralatan ke lokasi bencana. B. Peringatan Dini Peringatan dini memiliki definisi sebagai serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. Peringatan dini dilakukan untuk mengambil tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat. Peringatan dini dilakukan dengan cara: 1. Mengamati gejala bencana 2. Menganalisa data hasil pengamatan 3. Mengambil keputusan berdasarkan hasil analisa 4. Menyebarluaskan hasil keputusan 5. Mengambil tindakan oleh masyarakat C. Mitigasi Bencana Mitigasi bencana merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi bencana dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana. Lingkup kegiatan yang dilakukan adalah: 1. Perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis risiko bencana 2. Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan 3-19
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO 3. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, baik secara konvensional maupun modern 3.3.3 MANDAT DAN PERAN PELAKU KEGIATAN SAAT PRA BENCANA Dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten Bone Bolango diperlukan kerjasama dan koordinasi yang baik di antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait. Masing- masing Perangkat telah memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan peraturan daerah yang telah ditetapkan. Dengan adanya ketetapan tugas pokok dan fungsi masing- masing OPD tersebut maka akan terbentuk kerjasama dan koordinasi yang berjalan secara profesional dan efisien. Secara umum, mandat dan peran dari OPD dan Instansi Pemerintah di tingkat Kabupaten serta instansi vertikal yang ada di Kabupaten Bone Bolango dalam penanggulangan bencana dapat dilihat pada Tabel 3.2. Tabel 3.2. Mandat BPBD Kabupaten Bone Bolango Saat Pra Bencana PERAN MANDAT Komando Mempersiapkan SDM, Peralatan, logistic dari SKPD lainnya, intansi vertical yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka pra bencana. Koordinasi Menyelenggarakan koordinasi dengan SKPD lainnya di daerah, intansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak yang diperlukan pada tahap pra bencana. Imlementasi Merumuskan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang selaras dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Sumber : Hasil Perumusan, 2022 3-20
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO Tabel 3.3. Peran Organisasi dalam Pengurangan Risiko Bencana KELOMPOK PERAN SAAT PRA BENCANA TIDAK TERDAPAT POTENSI BENCANA | TERDAPAT POTENSI BENCANA OPD Daerah Badan Penanggulangan Bencana | Mengkoordinir, melaksanakan sekaligus | Melakukan deteksi dini dalam upaya Daerah (BPBD) Kabupaten Bone | bertanggung jawab terhadap pelaksanaan | kesiapsiagaan bencana terkait dengan Bolango seluruh upaya penanggulangan bencana di | lokasi evakuasi, kesiapan peralatan dan Kabupaten Bone Bolango sebagainya. Badan Perencanaan Pembangunan | Mendukung - perencanaan - program- | Melakukan penyelarasan perencanaan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan | program pembangunan yang tanggap | pembangunan dalam penanganan (BAPPEDA LITBANG) terhadap risiko bencana kebencanaan Badan Keuangan Pendapatan dan Aset | Mempersiapkan anggaran biaya kegiatan | Melakukan - deteksi - dini - dalam Daerah penyelenggaraan penanggulangan bencana pada masa pra, saat, dan pascabencana pencegahan bencana terkait kesiapan anggaran Badan Kepegawaian, Diklat dan Sumber Daya Manusia Merencanakan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan manajemen bencana Melaksanakan pelatihan khusus penanganan ancaman bencana bagi aparatur daerah/satgas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Merencanakan dan mengendalikan penanganan secara struktural dalam upaya pencegahan bencana Melakukan deteksi dini dan penerapan kebijakan pengaturan pembangunan dan infrastruktur Dinas Lingkungan Hidup, Pertanahan dan Perhubungan Merencanakan dan mengendalikan upaya yang bersifat preventif dan advokasi pencegahan bencana terkait lingkungan hidup Melakukan deteksi dini dalam pencegahan bencana terkait lingkungan hidup Dinas Komunikasi dan Informatika Merencanakan dan melaksanakan Melakukan penyebarluasan informasi dukungan kebutuhan komunikasi dan | terkait kesiapsiagaan bencana informasi terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana Dinas Sosial, Pemberdayaan | Merencanakan kebutuhan pangan, | Melakukan deteksi dini dan memastikan Perempuan dan Perlindungan Anak sandang, dan kebutuhan dasar lainnya serta melakukan peningkatan kapasitas pengarusutamaan gender terkait upaya mitigasi bencana. persiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Merencanakan dan mengendalikan upaya mitigasi dibidang bencana kekeringan dan bencana lain terkait OPT tanaman pangan dan hortikultura Melakukan - deteksi - dini - dalam pencegahan bencana terkait ketahanan pangan dan ketersediaan bahan pangan yang cukup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Menginformasikan dan melakukan peningkatan kapasitas terkait dangan upaya mitigasi bencana kepada kelompok rentan serta masyarakat. Mempersiapkan Satuan Perlindungan Masyarakat dan Masyarakat dalam penyelenggaraan PAM SWAKARSA dan penanggulangan bencana Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Mengkoordinasikan dengan lintas terkait dalam rangka kesiapan pengamanan, pencarian dan penyelamatan korban bencana, serta melakukan pemetaan lokasi pos keamanan sesuai peta rawan bencana yang dikeluarkan oleh BPBD Melakukan koordinasi dan memastikan lokasi evakuasi serta mempersiapkan tim untuk siaga membantu proses tanggap darurat bencana. Dinas Kesehatan Merencanakan pelayanan kesehatan dan medik termasuk obat- obatan dan tenaga medis/paramedis dan tugas pembantuan di bidang kesehatan lainnya yang meliputi kesehatan keluarga, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan. Melakukan deteksi dini dalam pencegahan bencan terkait persediaan medis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Memfasilitasi pengelolaan bahan pustaka literatur/rujukan - terkait - kebencanaan sebagai upaya kesiapsiagaan terhadap bencana. Melakukan koordinasi dan sosialisasi terkait budaya sadar bencana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Merencanakan dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan darurat untuk daerah-daerah terkena bencana dan Melakukan deteksi dini - dalam pencegahan bencana terkait dengan 3-21
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO meal PERAN SAAT PRA BENCANA TIDAK TERDAPAT POTENSI BENCANA TERDAPAT POTENSI BENCANA pemulihan sarana-prasarana pendidikan, serta pendidikan sadar bencana keberlangsungan layanan Pendidikan pada Kawasan Rawan Bencana. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Merencanakan dan mengendalikan program-program usaha kecil dan kegiatan ekonomi produktif terutama bagi warga masyarakat miskin Melakukan deteksi dini terkait dengan kesiapsiagaan ancaman terhadap kemampuan berusaha Lembaga keuangan mikro/desa, industry rumah tangga serta dampak meningkatkan pengangguran pada Kawasan rawan bencana. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Merencanakan dan mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan industry dan data lapangan usaha. Melakukan deteksi dini terkait dengan kesiapsiagaan industry dan dunia usaha di wilayah rawan bencana. Penduduk, Kependudukan Dinas Pengendalian Keluarga Berencana, dan Pencatatan Sipil Merencanakan dan mengendalikan program-program administrasi kependudukan serta mengintegrasikan penyediaan data kependudukan, terutama kelompok-kelompok rentan bencana Melakukan deteksi dini terkait dengan kesiapsiagaan ancaman bencana serta melaksanakan pendataan kependudukan di wilayah rawan bencana. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Merencanakan dan mengendalikan program-program - terkait - kemudahan investasi dan peran investor didalam penanggulangan bencana daerah Melakukan deteksi dini terkait dengan kesiapsiagaan kerugian aset dibidang investasi pada daerah rawan bencana Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Melaksanakan kebijakan dan koordinasi Melakukan deteksi dini terkait dengan Energi Kabupaten Bone Bolango mitigasi bencana lintas sektor serta | pengamanan dan penangggulangan pengendalian ekspolitasi sumber daya | bencana hutan dan geologi serta alam. memastikan perlaatan early warning sistem berfungsi dengan baik. RSUD Melaksanakan penyusunan dan | Melakukan deteksi dini dan memastikan pelaksanaan manajemen darurat/hospital kesiapan tenaga medis/pos kesehatan disaster plan di bidang pelayanan | darurat. kesehatan. Kantor Kecamatan Melaksanakan dan mempersiapkan | Melakukan deteksi dini dan memastikan personil untuk mengikuti pendidikan, | kesiapan aparatur kecamatan/satgas. pelatihan dan sosialisasi penanggulangan bencana bagi apparat kecamatan dan desa/kelurahan. Kantor Desa/Kelurahan Mewujudkan APB Desa untuk penanggulangan bencana dan mendorong peraturan desa Tangguh bencan/kampung siaga bencana. Melakukan deteksi dini dan memastikan kesiapan aparatur desa/satgas. Relawan Sosial (Tagana, Pelopor dan sebagainya) Melaksanakan pengumpulan bahan dan data yang berkaitan dengan bencana. Melakukan deteksi dini dan memastikan kesiapan tim. TNI/POLRI Polres Melaksanakan sinergitas kegiatan dengan | Melakukan deteksi dini dan memastikan lembaga lainnya di daerah seperti Basarnas, | kesiapan satuan sabhara siaga bencana BPBD, relawan serta masyarakat. ditingkat Polres/Polsek TNI Melaksanakan sinergitas kegiatan dengan | Melakukan deteksi dini dan memastikan lembaga lainnya di daerah seperti Basarnas, | kesiapan satuan siaga bencana ditingkat BPBD, relawan serta masyarakat. Koramil OP Vertikal Badan SAR Gorontalo Mengkoordinasikan dan | Melakukan deteksi dini - dalam menyelenggarakan kegiatan pencarian dan penyelamatan pencegahan bencana terkait dengan kesiapan pos unit SAR Kanwil Agama Gorontalo Merencanakan dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan darurat untuk daerah-daerah terkena bencana dan pemulihan sarana-prasarana pendidikan, serta mengkoordinasikan pendidikan sadar bencana Melakukan deteksi dini dalam pencegahan bencana terkait dengan keberlangsungan layanan Pendidikan pada Kawasan Rawan Bencana BPS Melakukan pendataan dan peyebarluasan informasi potensi bencana serta upaya Melakukan deteksi dini terkati dengan pendataan kerusakan lingkungan akibat 3-22
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) KABUPATEN BONE BOLANGO LAPORAN AKHIR KELOMPOK PERAN SAAT PRA BENCANA TIDAK TERDAPAT POTENSI BENCANA TERDAPAT POTENSI BENCANA antisipasi dan mitigasi bencana yang sudah dilakukan pada desa yang terkena bencana bencana, sumber bencana, ketersediaan infrastruktur kesehatan dan fasilitas komunikasi, dan lain sebagainya. Balai Wilayah Sungai II Sulawesi Merencanakan dan mengendalikan penanganan secara struktural melalui pembangunan infrastruktur fisik pengendali banjir maupun melalui pendekatan non struktural dengan meningkatkan kesadaran masyarakat Melakukan walkthrough atau penelusuran tanggul sungai untuk mengidentifikasi kondisi sungai dengan melibatkan berbagai komunitas pecinta sungai Balai Pemantapan Kawasan Hutan Melakukan pengelolaan ekosistem dan Melakukan deteksi dini dan memonitor Wilayah XV Gorontalo sumberdaya alam akan mampu | bencana terhadap kerusakan ekosistem mengurangi resiko bencana dan sumberdaya alam Balai Prasarana Permukiman Wilayah Merencanakan dan mengendalikan | Melakukan deteksi dini terkait dengan Gorontalo pembangunan infrastruktur - dengan | program kegiatan penyediaan rumah penekanan pada mitigasi dan adaptasi bencana. bagi masyarakat yang terkena dampak/ rawan bencana dan relokasi program Pemerintah beserta PSUnya. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo Merencanakan dan mengendalikan penanganan secara struktural melalui kegiatan bentuk fisik untuk menjaga jalan agar tetap fungsiona serta penanganan non struktural dengan meningkatkan kesadaran masyarakat serta koordinasi antar instansi. Melakukan deteksi dini terkait dengan dampak bencana serta kesiapan peralatan dan personil untuk mencegah tidak berfungsinya jalan dan jembatan pada Kawasan bencana. OP Vertikal Lainnya Merencanakan, mengendalikan - dan mengkoordinasikan upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana sesuai dengan fungsi dan tugas organisasi Melakukan deteksi dini terkait kegiatan kesiapsiagaan yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi organisasi. OP Provinsi BPBD Provinsi Gorontalo Merencanakan dan mengendalikan rangkaian upaya struktural maupun non struktural dalam upaya mengurangi resiko bencana. Melakukan deteksi dini dan memastikan kesiapan pos komando tanggap darurat untuk meminimalkan korban jiwa, gangguan layanan, dan kerusakan saat bencana terjadi. OP Provinsi Lainnya Merencanakan dan mengendalikan pengintegrasian rencana pembangunan daerah yang berbasis pengurangan risiko bencana. Melakukan deteksi dini terkait kegiatan kesiapsiagaan yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi organisasi. PMI Gorontalo Merencanakan dan mengendalikan kegiatan non structural dengan pemerintah dan masyarakat dalam upaya mengurangi risiko bencana Melakukan deteksi dini terkait dengan kesiapan pos pelayanan PMI/peralatan bantuan lainnya pada Kawasan rawan bencana Orari Gorontalo Merencanakan dan mengkoordinasikan dibidang komunikasi radio, terutama dalam hal dukungan komunikasi kebencanaan. Melakukan deteksi dini terkait dengan layanan jaringan frekuensi - radio pengendalian opoerasi penanggulangan bencana Sumber : Hasil Perumusan, 2022 3.4 KERANGKA KERJA SAAT TANGGAP DARURAT 3.4.1 TUJUAN DAN PRINSIP Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang 3-23
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Adapun prinsip/norma yang perlu diwujudkan didalam tanggap darurat adalah kecepatan dan ketepatan langkah penyelamatan yang dapat dilakukan untuk dapat menyelamatkan nyawa ataupun harta benda. Pada fase ini, prioritas yang perlu dilakukan pada umumnya adalah penjaminan keamanan dan keselamatan, instruksi pengungsian, pengkajian kerugian, dan sebagainya. 3.4.2 TINDAKAN PENANGGULANGAN BENCANA A. Siaga Darurat Status Siaga Darurat adalah keadaan ketika potensi ancaman bencana sudah mengarah pada terjadinya bencana yang ditandai dengan adanya informasi peningkatan ancaman berdasarkan sistem peringatan dini yang diberlakukan dan pertimbangan dampak yang akan terjadi di masyarakat. B. Pengkajian Secara Cepat dan Tepat Pengkajian secara cepat dan tepat dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat. Kegiatan ini dilakukan oleh tim kaji cepat berdasarkan penugasan dari kepala BNPB atau kepala BPBD, dengan melakukan identifikasi terhadap cakupan lokasi bencana, jumlah korban bencana, kerusakan prasarana dan sarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan dan kemampuan sumber daya alam maupun buatan. C. Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana Pada saat status keadaan darurat bencana ditetapkan, BNPB dan BPBD mempunyai kemudahan akses di bidang: pengerahan sumber daya manusia, 3-24
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO pengerahan peralatan: pengerahan logistik: imigrasi, cukai, dan karantina: perizinan: pengadaan barang/jasa: pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang: penyelamatan, dan komando untuk memerintahkan instansi/lembaga. Pada saat keadaan darurat bencana, Kepala BNPB dan kepala BPBD berwenang mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dari instansi/lembaga dan masyarakat untuk melakukan tanggap darurat, yang meliputi permintaan, penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik. Dalam hal sumber daya manusia, peralatan, dan logistik di kabupaten/kota yang terkena bencana tidak tersedia/tidak memadai, pemerintah kabupaten/kota dapat meminta bantuan kepada kabupaten/kota lain yang terdekat, baik dalam satu wilayah provinsi maupun provinsi lain. Pemerintah kabupaten/kota yang meminta bantuan, menanggung biaya pengerahan dan mobilisasi sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dari kabupaten/kota lain yang mengirimkan bantuannya. D. Penyelamatan dan Evakuasi Kemudahan akses dalam penyelamatan dilakukan melalui pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana. Untuk memudahkan penyelamatan korban bencana dan harta benda, Kepala BNPB dan/atau kepala BPBD mempunyai kewenangan: 1. Menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda di lokasi bencana yang dapat membahayakan jiwa. 2. Menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda yang dapat mengganggu proses penyelamatan. 3. Memerintahkan orang untuk keluar dari suatu lokasi atau melarang orang untuk memasuki suatu lokasi. 3-25
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO 4. Mengisolasi atau menutup suatu lokasi baik milik publik maupun pribadi. 5. Memerintahkan kepada pimpinan instansi/lembaga terkait untuk mematikan aliran listrik, gas, atau menutup/membuka pintu air. Pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana dihentikan jika seluruh korban telah ditemukan, ditolong, dan dievakuasi atau apabila setelah jangka waktu 7 hari sejak dimulainya operasi pencarian, tidak ada tandatanda korban akan ditemukan. Dalam status keadaan darurat Kepala BNPB atau kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya mempunyai kemudahan akses berupa komando untuk memerintahkan sektor/lembaga dalam satu komando untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan. Untuk melaksanakan fungsi komando, Kepala BNPB atau kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya dapat menunjuk seorang pejabat sebagai Komandan penanganan darurat bencana. Pada status keadaan darurat bencana, Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya mengaktifkan dan meningkatkan pusat pengendalian operasi menjadi pos komando tanggap darurat bencana. Pada status keadaan darurat bencana, Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya membentuk pos komando lapangan penanggulangan tanggap darurat bencana di lokasi bencana. 3-26
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO Diagram 3.1. Komando Penanganan Tanggap Darurat Bencana KEPALA KOMANDO SEKTOR/LEMBAGA Pengerahan sumber daya dan Perwakilan bertugas penyelamatan di Posko Tanggap : Darurat KOMANDAN 1m - - menunjuk pejabot DARURAT berwenang mengendalikan Pusat | Pengendalian Mengakiikgh Operasi Meningkatkan Membentuk Menyusun | POS KOMANDO RENCANA LAPANGAN OPERASI TANGGAP Tugas DARURAT POS KOMANDO TANGGAP DARURAT Kewenangan at: Bi Ha berikan data dan | 3 Koordinasi anan ta ggap | anggap bilan keputusan Sumber: Perka BNPB Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana E. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemenuhan kebutuhan dasar meliputi bantuan penyediaan: kebutuhan air bersih dan sanitasi: pangan: sandang: pelayanan kesehatan: pelayanan psikososial: dan penampungan serta tempat hunian. Pemenuhan kebutuhan dasar dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, lembaga usaha, lembaga internasional atau lembaga asing nonpemerintah sesuai dengan standar minimum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. F. Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan Perlindungan terhadap kelompok rentan dilakukan dengan memberikan prioritas kepada korban bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial. Upaya perlindungan dilaksanakan oleh instansi/lembaga 3-27
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BNPB dan/atau kepala BPBD dengan pola pendampinganffasilitasi. G. Pemulihan dengan Segera Prasarana dan Sarana Vital Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital bertujuan untuk berfungsinya prasarana dan sarana vital dengan segera, agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital dilakukan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BNPB dan/atau kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya. 3.4.3 MANDAT DAN PERAN PELAKU KEGIATAN SAAT TANGGAP DARURAT BENCANA Secara umum, mandat dan peran dari OPD dan Instansi Pemerintah di tingkat Kabupaten serta instansi vertikal yang ada di Kabupaten Bone Bolango dalam penanggulangan bencana saat tanggap darurat bencana dapat dilihat pada Tabel 3.4 - - Tabel 3.5. Tabel 3.4. Mandat BPBD Kabupaten Bone Bolango Saat Tanggap Darurat PERAN MANDAT Komando Mengerahkan sumberdaya manusia, peralatan, dan logistik serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka tanggap darurat. Koordinasi Menyelenggarakan koordinasi dengan SKPD lainnya di daerah, intansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak yang diperlukan pada tahap tanggap darurat serta menetapkan kebijakan yang selaras dengan perencanaan pembangunan nasional dalam kondisi tanggap darurat. Imlementasi Melaksanakan kebijakan tanggap darurat secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan lembaga pemerintah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sumber : Hasil Perumusan, 2022 Tabel 3.5. Peran Organisasi dalam Penanggulangan Kedaruratan Bencana PERAN SAAT TANGGAP DARURAT KELomnok SiAGA DARURAT TANGGAP DARURAT TRANSISI DARURAT-PEMULIHAN OPD Kabupaten Bone Bolango 3-28
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO KELSMkoK PERAN SAAT TANGGAP DARURAT SIAGA DARURAT TANGGAP DARURAT TRANSISI DARURAT-PEMULIHAN Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bone Bolango Melakukan pengkajian yang tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya serta penentuan status Mengkoordinir, melaksanakan sekaligus bertanggung jawab terhadap penyelamatan dan Melakukan koordinasi pemulihan prasarana dan sarana vital dilakukan oleh instansi/lembaga keadaan darurat bencana evakuasi masyarakat terkena | terkait sesuai dengan bencana, pemenuhan | kewenangannya kebutuhan dasar serta perlindungan terhadap kelompok rentan. Badan Perencanaan | Pemantauan dan infromasi status Mendukung perencanaan | Melakukan penyelarasan Pembangunan Daerah, | kebencanaan program-program perencanaan pembangunan dalam Penelitian, dan pembangunan yang tanggap penanganan kebencanaan Pengembangan (BAPPEDA terhadap risiko bencana LITBANG) Badan Keuangan | Pemantauan dan infromasi status Mempersiapkan anggaran | Melakukan deteksi dini dalam Pendapatan dan Aset | kebencanaan biaya kegiatan | pencegahan bencana terkait Daerah penyelenggaraan kesiapan anggaran penanggulangan bencana pada masa pra, saat, dan pascabencana Badan Kepegawaian, | Pemantauan dan infromasi status Merencanakan dan | Melaksanakan pelatihan khusus Diklat dan Sumber Daya Manusia kebencanaan melaksanakan pendidikan dan pelatihan manajemen bencana penanganan ancaman bencana bagi aparatur daerah/satgas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Penyiapan armada/peralatan serta petugas operator Merencanakan dan mengendalikan - penanganan secara struktural dalam upaya pencegahan bencana Melakukan deteksi dini dan penerapan kebijakan pengaturan pembangunan dan infrastruktur Dinas Lingkungan Hidup, Pemantauan dan infromasi status Merencanakan dan Melakukan deteksi dini dalam Pertanahan dan | kebencanaan mengendalikan upaya yang | pencegahan bencana terkait Perhubungan bersifat preventif dan advokasi | lingkungan hidup pencegahan bencana terkait lingkungan hidup Dinas Komunikasi dan | Meningkatkan koordinasi | Melaksanakan dukungan | Melakukan penyebarluasan Informatika pengendalian (gambaran, progres,dan | kebutuhan komunikasi dan | informasi terkait situasi darurat, antisipasi) bencana serta menyiapkan | informasi terkait Public | hingga penanganan gangguan data terkini untuk bahan informasi kepada masyarakat agar terhindar dari hoax Protection and Disaster Relief (PPDR) atau Perlindungan Publik dan Penanggulangan Bencana, serius terhadap sosial masyaraka akibat bencana. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Meningkatkan - koordinasi - dalam penyediaan kebutuhan - logistik bencana. Melaksanakan dukungan penyediaan kebutuhan pangan, sandang, dan kebutuhan dasar lainnya (logistik bencana). Melakukan pemberdayaan dan dukungan psikososial pemulihan terutama terhadap masyarakat yang rentan Dinas Ketahanan Pangan Pemantauan dan infromasi status Melaksanakandukungan Melakukan pencegahan bencana dan Pertanian kebencanaan tanaman pangan dan | terkait munculnya OPT tanaman hortikultura pertanian Dinas Pemberdayaan | Pemantauan dan infromasi status Menginformasikan dan | Mempersiapkan Satuan Masyarakat dan Desa kebencanaan melakukan peningkatan | Perlindungan Masyarakat dan kapasitas terkait dangan upaya | Masyarakat dalam mitigasi bencana kepada | penyelenggaraan PAM kelompok rentan serta masyarakat. SWAKARSA dan penanggulangan bencana Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Penyiapan peralatan dan petugas serta logistik Mengkoordinasikan - dengan lintas terkait dalam rangka kesiapan pengamanan, pencarian dan penyelamatan korban bencana, serta melakukan pemetaan lokasi pos keamanan sesuai peta Melakukan koordinasi dan memastikan lokasi evakuasi serta mempersiapkan tim untuk siaga membantu proses tanggap darurat bencana. 3-29
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BoLANGO Kelompok PERAN SAAT TANGGAP DARURAT SiaGa DARURAT TANGGAP DARURAT TRANSISI DARURAT-PEMULIHAN rawan bencana yang dikeluarkan oleh BPBD Dinas Kesehatan Penyiapan peralatan dan petugas serta logistik Merencanakan pelayanan kesehatan dan medik termasuk obat- obatan dan tenaga medis/paramedis dan tugas pembantuan - di bidang kesehatan lainnya yang meliputi kesehatan keluarga, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan. Melakukan deteksi dini dalam pencegahan bencan terkait persediaan medis Dinas Perpustakaan dan | Pemantauan dan infromasi status Memfasilitasi pengelolaan | Melakukan koordinasi dan Kearsipan kebencanaan bahan pustaka | sosialisasi terkait budaya sadar literatur/rujukan terkait | bencana kebencanaan sebagai upaya kesiapsiagaan terhadap bencana. Dinas Pendidikan dan | Pemantauan dan infromasi status Merencanakan dan | Melakukan deteksi dini dalam Kebudayaan kebencanaan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan darurat untuk daerah-daerah terkena bencana dan pemulihan sarana-prasarana pendidikan, serta pendidikan sadar bencana pencegahan bencana terkait dengan keberlangsungan layanan Pendidikan pada Kawasan Rawan Bencana. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Pemantauan dan infromasi status kebencanaan Merencanakan dan mengendalikan program- program usaha kecil dan kegiatan ekonomi produktif terutama bagi warga masyarakat miskin Melakukan deteksi dini terkait dengan kesiapsiagaan ancaman terhadap kemampuan berusaha Lembaga keuangan mikro/desa, industry rumah tangga serta dampak meningkatkan pengangguran pada Kawasan rawan bencana. Dinas Perindustrian dan Pemantauan dan infromasi status Merencanakan dan | Melakukan deteksi dini terkait Perdagangan kebencanaan mengkoordinasikan dengan kesiapsiagaan industry pembinaan dan | dan dunia usaha di wilayah rawan pengembangan industry dan | bencana. data lapangan usaha. Dinas Pengendalian | Pemantauan dan infromasi status Merencanakan dan | Melakukan deteksi dini terkait Penduduk, Keluarga | kebencanaan mengendalikan program- | dengan kesiapsiagaan ancaman Berencana, Kependudukan program administrasi | bencana serta - melaksanakan dan Pencatatan Sipil kependudukan serta | pendataan kependudukan di mengintegrasikan penyediaan data kependudukan, terutama kelompok-kelompok - rentan bencana wilayah rawan bencana. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemantauan dan infromasi status kebencanaan Merencanakan dan mengendalikan program- program terkait kemudahan investasi dan peran investor didalam penanggulangan bencana daerah Melakukan deteksi dini terkait dengan kesiapsiagaan kerugian aset dibidang investasi pada daerah rawan bencana Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Bone Bolango Pemantauan dan infromasi status kebencanaan Melaksanakan kebijakan dan koordinasi mitigasi bencana lintas sektor serta pengendalian ekspolitasi sumber daya alam. Melakukan deteksi dini terkait dengan pengamanan dan penangggulangan bencana hutan dan geologi serta memastikan perlaatan early warning sistem berfungsi dengan baik. 3-30
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BoOLANGO Jak PERAN SAAT TANGGAP DARURAT Tan SIAGA DARURAT TANGGAP DARURAT TRANSISI DARURAT-PEMULIHAN RSUD Penyiapan petugas dan peralatan serta logistik Melaksanakan - penyusunan dan pelaksanaan manajemen darurat/hospital disaster plan di bidang pelayanan Melakukan deteksi dini dan memastikan kesiapan tenaga medis/pos kesehatan darurat. kesehatan. Kantor Kecamatan Pemantauan dan infromasi status Melaksanakan dan | Melakukan deteksi dini dan kebencanaan mempersiapkan personil untuk | memastikan kesiapan aparatur mengikuti pendidikan, | kecamatan/satgas. pelatihan - dan sosialisasi penanggulangan bencana bagi apparat kecamatan dan desa/kelurahan. Kantor Desa/Kelurahan Pemantauan dan infromasi status kebencanaan Mewujudkan APB Desa untuk penanggulangan bencana dan mendorong peraturan desa Tangguh bencan/kampung siaga bencana. Melakukan deteksi dini dan memastikan kesiapan aparatur desa/satgas. Polres Penyiapan armada/angkutan dan personil untuk evakuasi dan distribusi bantuan serta penegakan hukum Melaksanakan sinergitas kegiatan dengan lembaga lainnya di daerah seperti Basarnas, BPBD, relawan serta masyarakat. Melakukan deteksi dini dan memastikan kesiapan satuan sabhara siaga bencana ditingkat Polres/Polsek TNI Penyiapan armada/angkutan dan personil untuk evakuasi dan distribusi bantuan serta penegakan hukum Melaksanakan sinergitas kegiatan dengan lembaga lainnya di daerah seperti Basarnas, BPBD, relawan serta masyarakat. Melakukan deteksi dini dan memastikan kesiapan satuan siaga bencana ditingkat Koramil Badan SAR Gorontalo Penyaiapan peralatan dan petugas Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan pencarian dan penyelamatan Melakukan deteksi dini dalam pencegahan bencana terkait dengan kesiapan pos unit SAR Kanwil Agama Gorontalo Pemantauan dan infromasi status kebencanaan Merencanakan dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan darurat untuk daerah-daerah terkena bencana dan pemulihan sarana-prasarana pendidikan, serta mengkoordinasikan pendidikan sadar bencana Melakukan deteksi dini dalam pencegahan bencana terkait dengan keberlangsungan layanan Pendidikan pada Kawasan Rawan Bencana BPS Pemantauan dan infromasi status kebencanaan Melakukan pendataan dan peyebarluasan informasi potensi bencana serta upaya antisipasi dan mitigasi bencana yang sudah dilakukan pada desa yang terkena bencana Melakukan deteksi dini terkati dengan pendataan kerusakan lingkungan - akibat - bencana, sumber bencana, ketersediaan infrastruktur - kesehatan dan fasilitas komunikasi, dan lain sebagainya. Balai Wilayah Sungai II Sulawesi Penyiapan peralatan/armada - dan petugas Merencanakan dan mengendalikan penanganan secara - struktural - melalui pembangunan - infrastruktur fisik pengendali banjir maupun melalui pendekatan non Melakukan walkthrough atau penelusuran tanggul sungai untuk mengidentifikasi kondisi sungai dengan melibatkan berbagai komunitas pecinta sungai struktural dengan meningkatkan kesadaran masyarakat Balai Pemantapan | Pemantauan dan infromasi status Melakukan pengelolaan | Melakukan deteksi dini dan Kawasan Hutan Wilayah | kebencanaan ekosistem dan sumberdaya | memonitor bencana terhadap XV Gorontalo alam akan mampu mengurangi | kerusakan ekosistem dan resiko bencana sumberdaya alam 3-31
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO Ke PERAN SAAT TANGGAP DARURAT LOMPOK SIAGA DARURAT TANGGAP DARURAT TRANSISI DARURAT-PEMULIHAN Balai Prasarana | Pemantauan dan infromasi status Merencanakan dan | Melakukan deteksi dini terkait Permukiman Wilayah | kebencanaan mengendalikan pembangunan | dengan program kegiatan Gorontalo infrastruktur dengan | penyediaan rumah bagi penekanan pada mitigasi dan adaptasi bencana. masyarakat yang terkena dampak/ rawan bencana dan relokasi program Pemerintah beserta PSUnya. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo Penyiapan peralatan/armada dan petugas Merencanakan dan mengendalikan penanganan secara struktural - melalui kegiatan bentuk fisik untuk menjaga jalan agar tetap fungsiona serta penanganan non struktural dengan meningkatkan kesadaran masyarakat serta koordinasi antar instansi. Melakukan deteksi dini terkait dengan dampak bencana serta kesiapan peralatan dan personil untuk mencegah tidak berfungsinya jalan dan jembatan pada Kawasan bencana. OP Vertikal Lainnya Pemantauan dan infromasi status kebencanaan Merencanakan, mengendalikan dan mengkoordinasikan upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana sesuai dengan fungsi dan tugas Melakukan deteksi dini terkait kegiatan kesiapsiagaan yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi organisasi. organisasi BPBD Provinsi Gorontalo Merencanakan dan | Melakukan deteksi dini dan mengendalikan rangkaian | memastikan kesiapan pos upaya struktural maupun non | komando tanggap darurat untuk struktural dalam upaya | meminimalkan korban jiwa, mengurangi resiko bencana. gangguan layanan, dan kerusakan saat bencana terjadi. OP Provinsi Lainnya Merencanakan dan mengendalikan pengintegrasian rencana pembangunan daerah yang berbasis pengurangan risiko bencana. Melakukan deteksi dini terkait kegiatan kesiapsiagaan yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi organisasi. PMI Gorontalo Penyiapan peralatan/armada - dan petugas Merencanakan dan mengendalikan kegiatan non structural dengan pemerintah dan masyarakat dalam upaya mengurangi risiko bencana Melakukan deteksi dini terkait dengan kesiapan pos pelayanan PMl/peralatan bantuan lainnya pada Kawasan rawan bencana Sumber : Hasil Perumusan 2022 3.5 KERANGKA KERJA PASCABENCANA 3.5.1 TUJUAN DAN PRINSIP Pada tahap ini, maka kegiatan yang penting untuk menjadi fokus utama adalah upaya pemulihan, baik terhadap korban bencana maupun terhadap harta benda yang dimiliki. Hal ini dilakukan agar situasi dapat berjalan dengan normal kembali seperti sebelum terjadi bencana. Penyelenggaraan penanggulangan 3-32
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO bencana pada tahap pascabencana terdiri atas kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Dalam pelaksanaannya, rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana tidak saja menjadi tanggung jawab pemerintah, namun juga menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat, karena urusan bencana merupakan urusan seluruh pihak. 3.5.2 TINDAKAN PENANGGULANGAN BENCANA 3.5.2.1 REHABILITASI Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana, pemerintah daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi. Penetapan prioritas didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyusun rencana rehabilitasi yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana dengan memperhatikan aspirasi masyarakat. Dalam menyusun rencana rehabilitasi harus memperhatikan pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan: kondisi sosial: adat istiadat: budaya: dan ekonomi. A. Perbaikan Lingkungan Daerah Bencana Perbaikan lingkungan daerah bencana merupakan kegiatan fisik perbaikan lingkungan untuk memenuhi persyaratan teknis, sosial, ekonomi, dan budaya serta ekosistem suatu kawasan. Kegiatan perbaikan fisik lingkungan mencakup lingkungan kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan usaha, dan kawasan bangunan gedung. Perbaikan lingkungan kawasan harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari intansi/lembaga terkait dan aspirasi masyarakat daerah rawan bencana. Perencanaan teknis disusun secara optimal melalui survei, investigasi, dan desain dengan memperhatikan kondisi sosial, budaya, 3-33
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) Tire KABUPATEN BONE BOLANGO RAN AKHIR ekonomi, adat istiadat, dan standar konstruksi bangunan. Perencanaan teknis perbaikan lingkungan sekurang-kurangnya memuat: " Data kependudukan, sosial, budaya, ekonomi, prasarana, dan sarana sebelum terjadi bencana " Data kerusakan yang meliputi lokasi, data korban bencana, jumlah dan tingkat kerusakan bencana, dan perkiraan kerugian e Potensi sumber daya yang ada di daerah bencana " Peta tematik e Rencana program dan kegiatan e# Gambar desain e Rencana anggaran " Jadwal kegiatan e# Pedoman rehabilitasi B. Perbaikan Prasarana dan Sarana Umum Perbaikan prasarana dan sarana umum merupakan kegiatan perbaikan prasarana dan sarana umum, yang mencakup perbaikan infrastruktur serta fasos fasum, untuk memenuhi kebutuhan transportasi, kelancaran kegiatan ekonomi, dan kehidupan sosial budaya masyarakat. Perbaikan prasarana dan sarana umum harus didasarkan pada perencanaan teknis, dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari instansi/lembaga terkait dan aspirasi kebutuhan masyarakat. Penyusunan dokumen rencana teknis paling sedikit memenuhi ketentuan mengenai: persyaratan keselamatan: persyaratan sistem sanitasi, persyaratan penggunaan bahan bangunan: dan persyaratan standar teknis konstruksi jalan, jembatan, bangunan gedung dan bangunan air. 3-34
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO C. Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat merupakan bantuan Pemerintah sebagai stimulan untuk membantu masyarakat memperbaiki rumahnya yang mengalami kerusakan akibat bencana untuk dapat dihuni kembali. Bantuan Pemerintah dapat berupa bahan material, komponen rumah atau uang yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi tingkat kerusakan rumah yang dialami. Bantuan pemerintah diberikan dengan pola pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan karakter daerah dan budaya masyarakat, yang mekanisme pelaksanaannya ditetapkan melalui koordinasi BPBD. D. Pemulihan Sosial Psikologis Pemulihan sosial psikologis ditujukan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana, memulihkan kembali kehidupan sosial dan kondisi psikologis pada keadaan normal seperti kondisi sebelum bencana. Kegiatan membantu masyarakat terkena dampak bencana dilakukan melalui upaya pelayanan sosial psikologis berupa bantuan konseling dan konsultasi keluarga: pendampingan pemulihan trauma, dan pelatihan pemulihan kondisi psikologis. E. Pelayanan Kesehatan Pelayanan kesehatan ditujukan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana dalam rangka memulihkan kondisi kesehatan masyarakat. Kegiatan pemulihan kondisi kesehatan masyarakat terkena dampak bencana dilakukan melalui upaya-upaya: membantu perawatan korban bencana yang sakit dan mengalami luka: membantu perawatan korban bencana yang meninggal: menyediakan obat-obatan, menyediakan peralatan kesehatan: menyediakan tenaga medis dan paramedis: dan merujuk ke rumah sakit terdekat. 3-35
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO F. Rekonsiliasi dan Resolusi Konflik Rekonsiliasi dan resolusi konflik ditujukan membantu masyarakat di daerah rawan bencana dan rawan konflik sosial untuk menurunkan eskalasi konflik sosial dan ketegangan serta memulihkan kondisi sosial kehidupan masyarakat. Kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik dilakukan melalui upaya- upaya mediasi persuasif dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat terkait dengan tetap memperhatikan situasi, kondisi, dan karakter serta budaya masyarakat setempat dan menjunjung rasa keadilan. G. Pemulihan Sosial Ekonomi Budaya Pemulihan sosial ekonomi budaya ditujukan untuk membantu masyarakat terkena dampak bencana dalam rangka memulihkan kondisi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya seperti pada kondisi sebelum terjadi bencana. Kegiatan pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya dilakukan dengan membantu masyarakat menghidupkan dan mengaktifkan kembali kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya melalui: layanan advokasi dan konseling: bantuan stimulan aktivitas ekonomi, dan pelatihan. H. Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Pemulihan keamanan dan ketertiban ditujukan membantu masyarakat dalam memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah terkena dampak bencana agar kembali seperti kondisi sebelum terjadi bencana. Kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban dilakukan melalui upaya pengaktifan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di daerah bencana: meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban: dan koordinasi dengan instansi/lembaga yang berwenang di bidang keamanan dan ketertiban. I. Pemulihan Fungsi Pemerintahan 3-36
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO Pemulihan fungsi pemerintahan ditujukan untuk memulihkan fungsi pemerintahan kembali seperti kondisi sebelum terjadi bencana. Kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan dilakukan melalui upaya: mengaktifkan kembali pelaksanaan kegiatan tugas-tugas pemerintahan secepatnya: s penyelamatan dan pengamanan dokumen-dokumen negara dan pemerintahan: e konsolidasi para petugas pemerintahan, e pemulihan fungsi-fungsi dan peralatan pendukung tugas-tugas pemerintahan: dan e pengaturan kembali tugas-tugas pemerintahan pada instansi/lembaga terkait J. Pemulihan Fungsi Pelayanan Publik Pemulihan fungsi pelayanan publik ditujukan untuk memulihkan kembali fungsi pelayanan kepada masyarakat pada kondisi seperti sebelum terjadi bencana. Kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik dilakukan melalui upaya-upaya rehabilitasi dan pemulihan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik: mengaktifkan kembali fungsi pelayanan publik pada instansi/lembaga terkait: dan pengaturan kembali fungsi pelayanan publik. 3.5.2.2 REKONSTRUKSI Rekonstruksi pada wilayah pascabencana dilakukan melalui kegiatan: A. Pembangunan Kembali Prasarana dan Sarana Pembangunan kembali prasarana dan sarana merupakan kegiatan fisik pembangunan baru prasarana dan sarana untuk memenuhi kebutuhan 3-37
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota. Kegiatan fisik pembangunan kembali prasarana dan sarana memperhatikan rencana tata ruang. Rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota memuat rencana struktur ruang wilayah: rencana pola ruang wilayah: penetapan kawasan: arahan pemanfaatan ruang wilayah: dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah. B. Pembangunan Kembali Sarana Sosial Masyarakat Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat merupakan kegiatan pembangunan baru fasilitas sosial dan fasilitas umum untuk memenuhi kebutuhan aktivitas sosial dan kemasyarakatan. Kegiatan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat dilakukan berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan dari instansi/lembaga terkait dan aspirasi masyarakat daerah bencana, dengan sekurang-kurangnya memuat ketentuan teknis mengenai standar teknik konstruksi bangunan, penetapan kawasan: dan arahan pemanfaatan ruang. Perencanaan teknis pada bagian ini meliputi: e Rencana rinci pembangunan sarana pendidikan, kesehatan, panti asuhan, sarana ibadah, panti jompo, dan balai desa. e Dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran. e Rencana kerja. # Dokumen kerjasama dengan pihak lain. e Dokumen pengadaan barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, dan e Ketentuan pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan pihak yang terkait C. Pembangkitan Kembali Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat 3-38
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat ditujukan untuk menata kembali kehidupan dan mengembangkan pola-pola kehidupan ke arah kondisi kehidupan sosial budaya masyarakat yang lebih baik. Upaya menata kembali kehidupan sosial budaya masyarakat dilakukan dengan cara: Menghilangkan rasa traumatik masyarakat terhadap bencana. Mempersiapkan masyarakat melalui kegiatan kampanye sadar bencana dan peduli bencana. Penyesuaian kehidupan sosial budaya masyarakat dengan lingkungan rawan bencana. dan Mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengurangan risiko bencana. Penerapan Rancang Bangun Yang Tepat dan Penggunaan Peralatan Yang Lebih Baik dan Tahan Bencana Upaya penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana dilakukan dengan: Mengembangkan rancang bangun hasil penelitian dan pengembangan. Menyesuaikan dengan tata ruang. Memperhatikan kondisi dan kerusakan daerah. Memperhatikan kearifan lokal. Menyesuaikan terhadap tingkat kerawanan bencana pada daerah yang bersangkutan. Partisipasi dan Peran Serta Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan, Dunia Usaha dan Masyarakat Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam 3-39
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO rangka membantu penataan daerah rawan bencana ke arah lebih baik dan rasa kepedulian daerah rawan bencana. Penataan daerah rawan bencana dilakukan melalui upaya: Melakukan kampanye peduli bencana. e Mendorong tumbuhnya rasa peduli dan setia kawan pada lembaga, organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha. e Mendorong partisipasi dalam bidang pendanaan dan kegiatan persiapan menghadapi bencana. F. Peningkatan Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya ditujukan untuk normalisasi kondisi dan kehidupan yang lebih baik. Adapun upaya peningkatan dilakukan melalui upaya: e" Pembinaan kemampuan keterampilan masyarakat yang terkena bencana e# Pemberdayaan kelompok usaha bersama dapat berbentuk bantuan dan/atau barang e Mendorong penciptaan lapangan usaha yang produktif G. Peningkatan Fungsi Pelayanan Publik Peningkatan fungsi pelayanan publik ditujukan untuk penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik kepada masyarakat untuk mendorong kehidupan masyarakat di wilayah pascabencana ke arah yang lebih baik. Penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik dilakukan melalui upaya penyiapan program jangka panjang peningkatan fungsi pelayanan publik serta pengembangan mekanisme dan sistem pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien. H. Peningkatan Pelayanan Utama dalam Masyarakat 3-40
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat dilakukan dengan tujuan membantu peningkatan pelayanan utama dalam rangka pelayanan prima. Untuk membantu peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat dilakukan melalui upaya mengembangkan pola-pola pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien. 3.5.3 MANDAT DAN PERAN PELAKU KEGIATAN SAAT PASCABENCANA Secara umum, mandat dan peran dari OPD dan Instansi Pemerintah di tingkat Kabupaten serta instansi vertikal yang ada di Kabupaten Bone Bolango dalam penanggulangan bencana saat pasca bencana dapat dilihat pada Tabel 3.6 - - Tabel 3.7. Tabel 3.6. ' Mandat BPBD Kabupaten Bone Bolango Saat Pasca Bencana PERAN MANDAT Koordinasi Menyelenggarakan koordinasi dengan SKPD lainnya di daerah, intansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak yang diperlukan pada tahap pasca bencana serta menetapkan kebijakan yang selaras dengan perencanaan pembangunan nasional dalam kondisi pasca bencana. Imlementasi Melaksanakan kebijakan pasca bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan lembaga pemerintah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sumber : Hasil Perumusan 2022 Tabel 3.7. Peran Organisasi dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi PERAN Saat Pasca BENCANA utas ReHaBiLiTasI REKONSTRUKSI OPD Kabupaten Bone Bolango Badan Penanggulangan | Koordinasi pelaksanaan rehabiltasi Melakukan koordinasi pelaksanaan rekonstruksi Bencana Daerah (BPBD) | serta pemulihan social dan ekonomi dan pemulihan social dan ekonomi bersama Kabupaten Bone Bolango instansi/lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya Badan Perencanaan | Koordinasi penyusunan rencana | Melakukan penyelarasan perencanaan Pembangunan Daerah, | kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi | pembangunan dalam penanganan kebencanaan Penelitian, dan Pengembangan | serta review rencana pembangunan (BAPPEDA LITBANG) daerah. Badan Keuangan Pendapatan Koordinasi - penyusunan - rencana | Melakukan penyelarasan perencanaan dan Aset Daerah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi | pembangunan dalam penanganan kebencanaan 3-41
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO sa PERAN SAAT Pasca BENCANA ReHasBititasi REKONSTRUKSI serta review rencana pembangunan yang disesuaaikan dengan ketersediaan daerah. anggaran Badan Kepegawaian, Diklat dan Sumber Daya Manusia Merencanakan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan manajemen bencana Dinas Pekerjaan - Umum, | Menyiapkan hunian sementara serta Pembangunan sarana dan prasarana umum dan Penataan Ruang dan | perbaikan sarana dan prasarana fasilitas lainnya Perumahan Rakyat Dinas Lingkungan Hidup, | Pemantauan dan infromasi status Pembangunan fasilitas umum untuk pencegahan Pertanahan dan Perhubungan | kerusakan lingkungan dampak ingkungan hidup Dinas Komunikasi dan | Menyiapkan data terkini untuk bahan | Pembangunan dan peningkatan sistem infomasi Informatika informasi kepada masyarakat agar | yang mengalami kerusakan atau gangguan terhindar dari hoax akibat bencana alam Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Menyiapkan kebutuhan dasar sementara para korban bencana Melaksanakan pmberdayaan dan pemulihan kondisi social masyarakat Dinas Ketahanan Pangan dan | Menyiapkan kebutuhan dasar | Pembangunan/pengendalian OPT tanaman Pertanian sementara para korban bencana pertanian pasca bencana Dinas Pemberdayaan | Menyiapkan kebutuhan dasar | Menginformasikan dan melakukan peningkatan Masyarakat dan Desa sementara para korban bencana kapasitas terkait dangan upaya mitigasi bencana kepada kelompok rentan serta masyarakat. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Pemulihan keamanan dan ketertiban umum Pengamanan pada aset-aset pemerintah daerah di lokasi bencana Dinas Kesehatan Menyiapkan kebutuhan dasar | Perbaikan/peningkatan pusat pelayanan sementara para korban bencana kesehatan di lokasi bencana Dinas Perpustakaan - dan | Pemantauan dan infromasi status Memfasilitasi pengelolaan bahan pustaka Kearsipan kebencanaan literatur/rujukan terkait kebencanaan sebagai upaya kesiapsiagaan terhadap bencana. Dinas Pendidikan dan | Melakukan pemulihan social dengan Perbaikan/peningkatan fasilitas - Pendidikan Kebudayaan menjamin terlaksananya Pendidikan di | dilokasi bencana lokasi bencana Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Pemulihan pereknomian masyarakat terdampak Perbaikan/peningkatan fasilitas UMKM yang terkenda dampak bencana Dinas Perindustrian - dan Perdagangan Pemulihan perekonomian dunia usaha Perbaikan/peningkatan fasilitas infrastruktur yang mendukung kegiatan industry dan dunia usaha Dinas Pengendalian Penduduk, | Pemulihan fasilitas pelayanan | Perbaikan dan peningkatan fasilitas peyananan Keluarga Berencana, | kependudukan kependudukan di lokasi bencana Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Penanaman Modal dan | Pemulihan aset-aset pemerintah PTSP daerah di lokasi bencana Dinas Pemantauan dan infromasi status | Perbaikan/peningkatan fasilitas dan peralatan Kehutanan, Pertambangan dan | kerusakan kawasan hutan dan Energi Kabupaten Bone | pertambangan pada lokasi bencana Bolango RSUD Penyiapan petugas dan peralatan serta | Perbaikan/pengikatan fasilitas tenaga medis/pos logistik kesehatan darurat di lokasi bencana Kantor Kecamatan Penyiapan petugas dan peralatan Perbaikan/pemeiharaan fasilitas pelayanan yang terkena dampak bencana. Kantor Desa/Kelurahan Penyiapan petugas dan peralatan Perbaikan/pemeiharaan fasilitas pelayanan yang terkena dampak bencana Polres Penyiapan armada/angkutan dan | Melaksanakan sinergitas kegiatan dengan personil untuk evakuasi dan distribusi | lembaga lainnya di daerah seperti Basarnas, bantuan serta penegakan hukum BPBD, relawan serta masyarakat. TNI Penyiapan armada/angkutan dan | Melaksanakan sinergitas kegiatan dengan personil untuk evakuasi dan distribusi | lembaga lainnya di daerah seperti Basarnas, bantuan serta penegakan hukum BPBD, relawan serta masyarakat. Badan SAR Gorontalo Penyaiapan peralatan dan petugas Perbaikan/peningkatan pos unit SAR di lokasi bencana 3-42
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO PERAN Saat Pasca BENCANA Kekek ReHasBititasi REKONSTRUKSI Kanwil Agama Gorontalo Melakukan pemulihan social dengan Perbaikan/peningkatan fasilitas - Pendidikan menjamin terlaksananya Pendidikan di | dilokasi bencana lokasi bencana BPS Pemantauan dan infromasi status Melakukan pendataan dan peyebarluasan kebencanaan informasi potensi bencana serta upaya antisipasi dan mitigasi bencana yang sudah dilakukan pada desa yang terkena bencana Balai Wilayah Sungai II Sulawesi Perbaikan/peningkatan infrastruktur DAS pada lokasi bencana Normalisasi DAS yang terkena dampak bencana Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XV Gorontalo Pemantauan dan infromasi status kebencanaan Melakukan pengelolaan ekosistem - dan sumberdaya alam akan mampu mengurangi resiko bencana Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo Menyiapkan hunian sementara serta perbaikan sarana dan prasarana Pembangunan sarana dan prasarana umum dan fasilitas lainnya Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo Perbaikan/peningkatan infrastruktur jalan pada lokasi bencana Penanganan jaringan jalan yang mengalami dampak bencana OP Vertikal Lainnya Pemulihan perkeonomian masyarakat Pembangunan fasilitas public lainnya fungsi dan tugas organisasi BPBD Provinsi Gorontalo Melaksanakan kebijakan umum di Merencanakan dan mengendalikan rangkaian bidang penanggulangan bencana | upaya struktural maupun non struktural dalam pada pasca bencana serta | upaya mengurangi resiko bencana. pemberdayaan masyarakat OP Provinsi Lainnya Mendukung upaya pemulihan | Merencanakan dan mengendalikan psikologis, social, ekonomi, budaya, keamanan, dan ketertiban, fungsi pemerintahan serta pelayanan publik pengintegrasian rencana pembangunan daerah yang berbasis pengurangan risiko bencana. PMI Gorontalo Penyiapan peralatan/armada dan petugas Merencanakan dan mengendalikan kegiatan non structural dengan pemerintah dan masyarakat dalam upaya mengurangi risiko bencana Sumber : Hasil Perumusan 2022 3.6 PENDANAAN PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA 3.6.1 MEKANISME Mekanisme pengajuan anggaran kegiatan kebencanaan di SKPD mengikuti ketentuan sebagaimana dicantumkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan prosedur sebagai berikut: a) BPBD menyusun RPB (lima tahunan) b) Program dan Pilihan Tindakan dalam RPB dituangkan ke dalam bentuk Kegiatan Sektoral pada RAD (tiga tahunan) 3-43
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO d) Dikoordinir oleh BPBD, SKPD menyusun Rencana Kerja (Renja) Kebencanaan SKPD yang merupakan penjabaran dari kegiatan yang tercantum dalam RAD yang dipilih (dari rencana kegiatan tiga tahunan) berdasar pertimbangan: 1) Tingkat urgensi dari kegiatan untuk dilaksanakan pada tahun anggaran bersangkutan. 2) Merupakan kegiatan yang bersifat sekuensial terhadap kegiatan berikutnya 3) Ketersediaan dana 4) Renja SKPD memuat Kegiatan Kebencanaan dari SKPD bersangkutan (selain kegiatan utamanya) Renja SKPD dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kabupaten (Musrenbang) Musrenbang Tingkat Kabupaten menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (yang di dalamnya memuat Kegiatan Kebencanaan SKPD) Berdasar RKPD, Pemda kemudian menyusun Rencana Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) yang kemudian dibahas di DPRD dan disepakati menjadi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Berdasar KUA yang telah disepakati DPRD, disusun Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang setelah dibahas di DPRD dan disepakati maka disahkan menjadi Prioritas Plafon Anggaran (PPA) Berdasar PPA, masing-masing SKPD menyusun ulang kegiatan- kegiatan (termasuk kegiatan kebencanaan) untuk digabung bersama SKPD lainnya menjadi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) RAPBD dibahas diPanitia Anggaran DPRD dan setelah disetujui, kemudian disahkan sebagai APBD tahun bersangkutan 3-44
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO j)) Berdasar APBD, SKPD membuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD k) Berdasar DPA, SKPD melaksanakan kegiatan menggunakan dana yang tersedia dalam APBD dengan mengikuti prosedur administrasi keuangan daerah yang berlaku. 3.6.2 SUMBER PENDANAAN Sumber pendanaan penanggulangan bencana sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) PP No. 22/2008 berasal dari (1) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), (2) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan atau (3) Masyarakat. Yang dimaksud dengan masyarakat sebagaimana tercantum dalam penjelasan PP No. 22/2008 ini adalah orang perseorangan, lembaga usaha, lembaga swadaya masyarakat baik dalam dan luar negeri. Angggaran penanggulangan bencana yang disediakan baik melalui APBN ditingkat pusat maupun APBD ditingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 PP No. 22/2008 disediakan untuk tahap pra bencana, saat bencana dan pascabencana. Selain itu, pemerintah menyediakan pula dana kontijensi, dana siap pakai dan dana bantuan berpola hibah. Selanjutnya, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal ayat (2) huruf c PP No. 22/2008, mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat. Dana yang bersumber masyarakat yang diterima oleh pemerintah dicatat dalam APBN, dan yang diterima oleh Pemerintah Daerah dicatat dalam APBD. Pemerintah Daerah hanya dapat menerima dana yang bersumber dari masyarakat dalam negeri, hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat 4 PP No. 22/2008. Dalam mendorong partisipasi masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat (1) memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana 3-45
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO penanggulangan bencana, (2) memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana, dan (3) meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana. Setiap pengumpulan dana penangulanganbencana wajib mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang. Setiap izin yang diberikan oleh instansi/lembaga, maka salinannnya disampaikan kepada BNPB atau BPBD. 3.6.3 PENGELOLAAN DANA Pengelolaan dana PB dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, BPNB dan/atau BPPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dana penanggulangan digunakan sesuai dengan penyelenggaraan PB yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat dan/atau pascabencana. BNPB atau BPBD sesuai dengan kewenangannya mengarahkan penggunaan dana penanggulangan bencana yang dialokasikan dalam APBN dan APBD. 1. Penggunaan Dana Pra Bencana Penggunaan dana yang bersumber dari APBN atau APBD pada tahap bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuanyang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya. Dana penanggulangan pada tahap prabencana dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi: a) Tidak terjadi bencana, maka penggunaan dananya meliputi (1) fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan bencana, (2) program pengurangan risiko bencana, (3) program pencegahan bencana, (4) penyusunan analisis risiko bencana, (5) fasilitasi pelaksanaan penegakan rencana tataruang, (6) penyelenggaraan pendidikan dan 3-46
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO b) pelatihan penanggulangan bencana dan, (7) penyusunan standar teknis penanggulangan bencana. Terdapat potensi bencana, maka penggunaan dananya meliputi: (1) kegiatan kesiapsiagaan yang meliputi: penyusunan dan uji coba rencana dan pengujian sistem peringatan dini,penyediaan dan penyiapan barang pasokan, pengorganisasian penyuluhan dan latihan tentang mekanisme tanggap darurat, penyiapan lokasi evakuasi dan lain-lain, (2) pembangunan sistem peringatan dini antara lain meliputi: pengamatan gejala bencana, analisis hasil pengamatan gejala bencana, pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang, penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana dan pengambilan tindakan oleh masyarakat, dan, (3) kegiatan mitigasi bencana antara lain meliputi pelaksanaan penataan ruang, pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan, serta penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern. 2. Penggunaan Dana Saat Bencana (Tanggap Darurat) Dana penanggulangan bencana yang digunakan pada saat tanggap darurat meliputi: (1) dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBN atau APBD untuk masing-masing instansi/lembaga terkait: (2) dana siap pakai yang dialokasikan dalam anggaran BNPB: dan (3) dana siap pakai yang telah dialokasikan pemerintah daerah dalam anggaran BPBD. Dana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada Status Keadaan Darurat Bencana yang dimulai dari status Siaga Darurat, Tanggap Darurat dan Transisi Darurat ke Pemulihan. 3-47
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO Penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi: (1) pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya: (2) kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana: (3) pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana: (4) pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan: dan (5) kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana. Dana siap pakai digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana. Penggunaan dana siap pakai terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk (1) pencarian dan penyelamatan korban bencana: (2) pertolongan darurat: (3) evakuasi korban bencana: (4) kebutuhan air bersih dan sanitasi: (5) pangan: (6) sandang: (7) pelayanan kesehatan, dan (8) penampungan serta tempat hunian sementara. Penggunaan dana siap pakai dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB nomor 6A/2012 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (DSP). Dalam hal pemerintah daerah mengalokasikan dana siap pakai dalam anggaran BPBD, pengaturan penggunaan dana siap pakai berlaku mutatis mutandis Pasal 17 PP No. 22/2008. 3. Penggunaan Dana Pascabencana Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN dan APBD pada tahap pascabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. a) Kegiatan Rehabilitasi, meliputi: (1) perbaikan lingkungan daerah bencana: (2) perbaikan prasarana dan sarana umum: (3) pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat: (4) pemulihan sosial psikologis: (5) pelayanan kesehatan: (6) rekonsiliasi dan resolusi konflik: (7) pemulihan sosial ekonomi budaya: (8) pemulihan keamanan dan 3-48
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO d) ketertiban: (9) pemulihan fungsi pemerintahan: atau (10) pemulihan fungsi pelayanan publik. Kegiatan rekonstruksi, meliputi: (1) pembangunan kembali prasarana dan sarana: (2) pembangunan kembali sarana sosial masyarakat: (3) membangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat: (4) penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana: (4) partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha dan masyarakat, (5) peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya: (6) peningkatan fungsi pelayanan public: atau (7) peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat. Pemerintah dapat memberikan bantuan untuk pembiayaan pascabencana kepada pemerintah daerah yang terkena bencana berupa dana bantuan sosial berpola hibah. Untuk memperoleh bantuan, pemerintah daerah mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah melalui BNPB. Berdasarkan permohonan, BNPB melakukan evaluasi, verifikasi, dan mengkoordinasikannya dengan instansi/Lembaga terkait. Hasil evaluasi dan verifikasi ditetapkan oleh Kepala BNPB dan disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk selanjutnya diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan penggunaan dana bantuan sosial berpola hibah. 3-49
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) KABUPATEN BONE BoLANGO 4.1 LAPORAN AKHIR BAB 4 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH TUJUAN DAN SASARAN KEBIJAKAN & PROGRAM Rumusan pernyataan tujuan, sasaran, dan indikator dampak dari penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam jangka 5 tahun yang didasarkan atas isu-isu strategis. Tujuan Penanggulangan Bencana ditentukan berdasarkan isu bencana yang akan dijadikan prioritas dalam program penanggulangan bencana yang diselaraskan dengan isu yang termuat dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021 - 2026. Penyataan tujuan dan sasaran dapat dilihat pada matrik Tabel 4.1. Tabel 4.1. Tujuan Isu Strategis : Sasaran Tujuan dan Sasaran Rencana Penanggulangan Bencana Indikator Sasaran (Dampak) Masih lemahnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan penanggulangan bencana (T1) Menguatkan kapasitas kelembagaan penanggulanga n bencana Isu Strategis : Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi - perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan penanggulangan bencana Adanya peningkatan kemantapan regulasi dan SOP penanggulangan bencana Adanya dukungan teknis pengembangan sistem penanggulangan - bencana dalam - rangka penguatan data, informasi dan literasi bencana Adanya peningkatan pengalokasian dana siap pakai yang cukup bagi pengelolaan dan pemenuhan anggaran penanganan darurat bencana Adanya peningkatan kapasitas operasi darurat bencana Belum terintegrasi secara menyeluruh perencanaan pembangunan daerah dengan pengurangan risiko bencana
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO Tujuan Sasaran Indikator Sasaran (Dampak) (T2) Menguatkan Meningkatnya sistem informasi Adanya peningkatan fasilitas pendukung pusat Tata Kelola bencana sebagai dasar - data informasi kebencanaan daerah Pengkajian perencanaan penanggulangan - Adanya sistem pendataan dengan tingkat validasi Risiko dan bencana daerah hingga jenjang pemerintahan paling bawah Perencanaan Adanya sistem peringatan dini yang memadukan Terpadu secara teknologi dengan kearifan lokal profesional, Terintegrasinya dokumen kajian Adanya singkronisasi kajian resiko bencana transparan dan - resiko bencana dalam kebijakan dengan kebijakan pembangunan daerah akuntabel pembangunan daerah Isu Strategis Masih lemahnya kapasitas SDM penangulangan pengurangan risiko bencana (T3) Pemberdayaan Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan. (T4) Peningkatan Kapasitas Partisipasi Masyarakat. dan (T5) Pengurangan Risiko Bencana. Isu Strategis Meningkatnya pendayagunaan hasil riset untuk mengurangi risiko bencana Meningkatnya Kebencanaan penanggulangannya Menguatnya kemitraan multipihak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pengenalan dan Meningkatnya Sinergitas pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada penurunan resiko bencana dan kemandirian daerah Memaksimalkan upaya pencegahan dan mitigasi bencana Adanya kerja sama antar Lembaga dan atau dengan kabupaten/wilayah sekitar dalam upaya pelaksanaan penanggulangan bencana bencana dan partisipasi masyarakat dalam Adanya kerjasama riset antar Lembaga dalam penanggulangan bencana Adanya muatan lokal kebencanaan dalam kurikulum Pendidikan dasar Adanya pengingkatan jumlah Desa Tangguh Bencana (DESTANA)/Kampung Siaga Bencana Adanya dukungan/partisipasi dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana Adanya sosialisasi, workshop, pelatihan dan penguatan ketangguhan bencana (Tagana) dan tanggap darurat bencana Menurunnya tingkat kerawanan bencana Belum efektif kemampuan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana (T6) Peningkatan Efektifitas Penanganan Darurat Bencana. Isu Strategis Meningkatnya penguatan sistem kesiapsiagaan bencana Adanya peningkatan tingkat kapasitas kesiapsiagaan bencana Lambatnya penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pada daerah terdampak bencana (T7) Optimalisasi Pemulihan Dampak Bencana Memaksimalkan upaya rehabilitasi rekonstruksi secara cepat, tepat dan dengan mempertimbangkan keberlanjutan bangunan Sumber : Hasil Perumusan, 2022 Adanya peningkatan dalam penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi 42
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) KABUPATEN BONE BOLANGO 4.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Untuk mencapai tujuan perlu untuk dikembangkan LAPORAN AKHIR strategi penanggulangan bencana dan melaksanakan kegiatan berdasarkan strategi yang ditentukan. Strategi perlu dilaksanakan oleh semua Dinas/Badan yang berhubungan dengan penanggulangan bencana sesuai dengan peran dan tanggung jawab. Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam jangka waktu 5 tahun dapat dilihat pada matrik Tabel 4.2. Tabel 4.2. Strategi dan Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan (T1) Menguatkan (S1) Meningkatnya kualitas | Meningkatkan - komunikasi - dan ((K1)Penguatan dan kapasitas koordinasi dan sinkronisasi | keterlibatan kelembagaan dalam Harmonisasi kelembagaan perumusan, penetapan, | pelaksanaan kebijakan pembangunan Kebijakan dan penanggulangan dan pelaksanaan kebijakan, | daerah Kelembagaan bencana serta pelaksanaan penanggulangan bencana pengendalian Meningkatkan keterlibatan dan peran serta BPBD dalam kualitas pengendalian kebijakan pemanfaatan ruang Meningkatkan alokasi dana siap pakai tanggap darurat bencana Meningkatkan kapasitas operasi darurat bencana yang efektif Penanggulanagan Bencana (T2)Menguatkan Tata | (S2) Meningkatnya sistem Meningkatkan kualitas sistem |(K2)Penguatan Tata Kelola Pengkajian informasi bencana sebagai | informasi bencana publik sebagai Kelola Pengkajian Risiko dan dasar perencanaan | dasar perencanaan terpadu Risiko dan Perencanaan penanggulangan bencana penanggulangan bencana Perencanaan Terpadu Terpadu secara daerah secara - profesional, profesional, (S3) Terintegrasinya dokumen | Mengoptimalkan hasil kajian risiko transparan dan transparan - dan kajian resiko bencana | bencana untuk menyusun kebijakan akuntabel akuntabel dalam kebijakan | dan perencanaan daerah pembangunan daerah Mengoptimalkan perencanaan pada setiap penanggulangan bencana untuk menurunkan kerentanan daerah (T3) Pemberdayaan (S4) Meningkatnya Meningkatkan pengetahuan |(K3)Penerapan Riset Penelitian, pendayagunaan hasil riset kebencanaan melalui hasil kerjasama inovasi, Pendidikan dan untuk mengurangi risiko penelitian mitigasi dan Pengembangan Pelatihan. bencana penanggulangan bencana Sistem Informasi (S5) Meningkatnya pengenalan Kebencanaan, Diklat Kebencanaan dan dan Logistik penanggulangannya (T4) Peningkatan (S6) Menguatnya kemitraan | Meningkatkan kemitraan multipihak |(K4)Pemberdayaan Kapasitas dan multipihak dalam | (pemerintah, Lembaga usaha, media, Masyarakat - dalam Partisipasi penyelenggaraan perguruan tinggi) dalam Penguatan Sistem Masyarakat penanggulangan bencana 4-3
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan - | penyelenggaran penanggulangan Penanganan Darurat bencana Bencana serta (S7) Meningkatnya Sinergitas | Meningkatkan forum masyarakat PRB Penanganan Tematik pemberdayaan masyarakat | dan tematik dalam penyelenggaran Kawasan Rawan yang berorientasi pada | penanggulangan bencana. Bencana penurunan resiko bencana dan kemandirian daerah (T5) Pengurangan (S8) Memaksimalkan upaya | Meningkatkan upaya pencegahan dan |(K5)Peningkatan Sarana Risiko Bencana. pencegahan dan mitigasi | mitigasi bencana Prasarana - Mitigasi bencana Bencana dan Efektivitas Pencegahan - dalam Pengurangan Risiko Bencana (T6) Peningkatan (S9) Meningkatnya penguatan | Meningkatkan kesiapan penanganan |(K6)Penguatan Sistem Efektifitas sistem kesiapsiagaan | darurat bencana Kesiapsiagaan Penanganan bencana Bencana dan Darurat Bencana. Penanganan Darurat Bencana (T7) Optimalisasi (S10) Memaksimalkan Meningkatkan upaya pemulihan |(K7)Pengembangan Pemulihan upaya rehabilitasi | dampak bencana secara cepat, tepat Sistem Pemulihan Dampak Bencana rekonstruksi secara cepat, dan efisien. Bencana tepat dan dengan mempertimbangkan keberlanjutan bangunan Sumber : Hasil Perumusan 2022 4.3 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD dan atau lintas sektor, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran penanggulangan bencana. Rumusan program penanggulangan bencana, dan indikator pencapaian penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilihat pada matrik Tabel 4.3. 44
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BoLANGO Tabel 4.3. Program dan Indikator Capaian Hasil Indi s Sasaran Sak : Program Indikator Program (Hasil) (S1)Meningkatnya kualitas | Adanya peningkatan (P1)Penyusunan kerangka legal | Tersusunnya aturan/SOP koordinasi dan | kemantapan regulasi dan tentang mekanisme dan | tentang mekanisme sinkronisasi perumusan, | SOP penanggulangan peran pemerintah | partisipasi dan pelibatan penetapan, dan | bencana masyarakat, perguruan | masyarakat, perguruan tinggi pelaksanaan kebijakan, tinggi dan media massa | dan media massa dalam serta pengendalian dalam penanggulangan | penyelenggaraan pelaksanaan bencana penanggulangan bencana penanggulangan bencana Adanya peningkatan (P2)Pembangunan kapasitas | Terselenggaranya kegiatan kapasitas operasi darurat Operasi darurat bencana peningkatan kapasitas bencana Lembaga penanggulangan bencana untuk optimalisasi operasi darurat bencana dan anisis resiko bencana (S2)Meningkatnya - sistem | Adanya peningkatan (P3)Pembangunan dan | Terselenggaranya kegiatan informasi bencana | fasilitas pendukung pusat pengembangan sistem | pengembangan sistem sebagai dasar | data informasi informasi bencana sebagai | informasi data dan perencanaan kebencanaan daerah dasar perencanaan | kebencanaan daerah penanggulangan bencana daerah Adanya sistem pendataan dengan tingkat validasi hingga jenjang pemerintahan paling bawah penanggulangan bencana Adanya sistem peringatan dini yang memadukan teknologi dengan kearifan lokal (S3) Terintegrasinya Adanya singkronisasi (P4)Pengintegrasian dokumen | Terjalin kerjasama lintas batas dokumen kajian resiko | kajian resiko bencana kajian resiko bencana | penanganan bencana dalam | dengan kebijakan dengan memperhitungkan | penanggulangan bencana kebijakan pembangunan | pembangunan daerah risiko lintas batas daerah administrasi Adanya kerja sama antar (P5)Penyusunan rencana | Tersusunnya dokumen Lembaga dan atau dengan kontijensi dengan | rencana kontinjensi bencana kabupaten/wilayah sekitar memperhitungkan prioritas penanganan dalam upaya pelaksanaan ketersediaan sumber daya | kabupaten penanggulangan bencana kabupaten (S4) Meningkatnya Adanya kerjasama riset (P6)Pendayagunaan hasil riset, | Terselenggaranya kerjasama pendayagunaan - hasil | antar Lembaga dalam pengenalan kebencanaan | hasil riset kebencanaan serta riset untuk mengurangi penanggulangan bencana dan penanggulangannya kurikulum kebencanaan pada risiko bencana Pendidikan dasar (S5) Meningkatnya Adanya muatan lokal pengenalan kebencanaan dalam Kebencanaan dan | kurikulum Pendidikan penanggulangannya dasar (S6)Menguatnya kemitraan | Adanya pengingkatan (P7)Penguatan kemitraan | Bertambahnya jumlah multipihak dalam | jumlah Desa Tangguh multipihak dalam | Destana dan terjalinnya kerja penyelenggaraan Bencana sama dengan dunia usaha 4-5
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO Sasaran Mana Program Indikator Program (Hasil) penanggulangan (DESTANA)/Kampung penyelenggaraan dalam penanganan bencana Siaga Bencana penanggulangan bencana penanggulangan - bencana Adanya Kabupaten dukungan/partisipasi dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana (S7) Meningkatnya Sinergitas pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada penurunan resiko bencana dan kemandirian daerah Adanya sosialisasi, workshop, pelatihan dan penguatan ketangguhan bencana (Tagana) dan tanggap darurat bencana (P8)Optimalisasi pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada penurunan resiko bencana dan kemandirian daerah Terselenggaranya sosialisasi, pemberdayaan workshop/seminar mendukung penyelanggaraan penanggulangan bencana dalam (P9)Penguatan forum PRB dan tematik dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana Terbentuknya forum PRB dan konsolidasi seta koordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana (S8) Memaksimalkan upaya pencegahan dan mitigasi bencana Menurunnya tingkat kerawanan bencana mitigasi bencana (P10) Optimalisasi - upaya | Terselenggaranya kegiatan- pencegahan dan mitigasi | kegiatan yang berorinteasi bencana pada pengurangan resiko bencana (P11) Peningkatan kapasitas | Terselenggaranya kegiatan- masyarakat untuk | kegiatan sosialisasi, seminar pencegahan dan mitigasi | dan atau workshop bencana peningkatan kapasitas masyarakat (P12) Optimalisasi kebijakan | Terselenggaranya kegiatan- pemanfaatan ruang sebagai | kegiatan pengendalian upaya pencegahan dan | pemanfaatan ruang yang berprinsip pada pencegahan dan mitigasi bencana (S9) Meningkatnya penguatan sistem kesiapsiagaan bencana Adanya peningkatan tingkat kapasitas kesiapsiagaan bencana pada saat tanggap darurat (P13) Peningkatan kapasitas | Terselenggaranya kegiatan- kesiapsiagaan bencana kegiatan kesiapsiagaan bencana (P14) Peningkatan Tersedianya kelengkapan pembangunan sarana, | sarana, prasarana dan logistik prasarana dan logistik pada | pada saat tanggap darurat saat tanggap darurat bencana (P15) Peningkatan kapasitas | Terselenggaranya kegiatan- kegiatan untuk mendukung bencana kesiapan operasi tanggap darurat (S10) Memaksimalkan Adanya peningkatan (P16) Peningkatan upaya | Terselenggaranya kegiatan- upaya rehabilitasi | dalam penanganan pemulihan dampak | kegiatan fisik maupun non rekonstruksi secara | rehabilitasi dan bencana secara cepat, tepat | fisik untuk pemulihan cepat, tepat dan dengan | rekonstruksi dan efisien. dampak bencana secara mempertimbangkan keberlanjutan bangunan cepat dan tepat sasaran 4-6
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO Indikator Sasaran Sasaran ram Indikator Program (Hasi (Dampak) Prog ogram (Hasil) Sumber : Hasil Perumusan 2022 4-7
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BoNE BoLANGO BAB 5 RENCANA AKSI Rencana aksi diturunkan dari kebijakan dan strategi yang ditetapkan berdasarkan isu strategis penanggulangan bencana dalam rangka menjawab permasalahan-permasalahan yang mungkin dihadapi selama 5 (lima) tahun ke depan. Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Bone Bolango harus disinkronkan dengan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi Gorontalo dan Rencana Penanggulangan Bencana Nasional (RENAS PB). Sinkronisasi tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan strategi utama penanggulangan bencana. Adapun strategi tersebut adalah: a. Strategi Generik 1. Penguatan Aturan dan Kapasitas Kelembagaan. 2. Perencanaan Penanggulangan Bencana Terpadu. 3. Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan. 4. Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat. b. Strategi Khusus 1. Pengurangan Risiko Bencana. 2. Peningkatan Efektifitas Penanganan Darurat Bencana. 3. Optimalisasi Pemulihan Dampak Bencana. Strategi ini menjadi kerangka dasar dalam penyusunan program penanggulangan bencana yang diterjemahkan sebagai fokus prioritas, program, dan kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten Bone Bolango. Rencana 3-1
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO Aksi di susun dengan memperhatikan aspirasi pemangku kepentingan, mulai dari tingkat nasional, provinsi yang berkaitan dengan program kegiatan pemangku kepentingan tersebut di wilayah Kabupaten Bone Bolango. Selanjutnya dipadukan dan disinkronkan dengan program kegiatan pemangku kepentingan yang berada di wilayah Kabupaten Bone Bolango. Matriks rencana aksi meliputi a. Program yaitu program-program utama pengurangan risiko bencana Kabupaten Bone Bolango yang diindikasikan memiliki bobot kepentingan utama atau diprioritaskan. b. Kegiatan yaitu pilihan jenis-jenis kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan program prioritas. c. Indikator Kegiatan yaitu indikator keluaran langsung (output) kegiatan. Indikator ini harus terukur dan dapat diverifikasi oleh banyak pihak. d. Nomenklatur Kegiatan yaitu indikatif nomenklatur SPM sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.. e. Sub-Kegiatan yaitu pilihan jenis-jenis sub-kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan kegiatan. f. Nomenklatur Sub-Kegiatan Yaitu indikatif nomenklatur SPM sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. g. Target yaitu proyeksi tahun pelaksanaan. h. Pagu yaitu proyeksi pagu anggaran pelaksanaan kegiatan. i. Lokasi yaitu tempat atau lokasi pelaksanaan kegiatan. 3-2
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO j. Pelaksana yaitu organisasi/lembaga pelaksana program dan kegiatan, baik pemerintah maupun non pemerintah. Pelaksana program kegiatan terdiri dari Pelaksana Utama dan Pelaksana Pendukung. k. Sumber Anggaran yaitu sumber pendanaan dapat berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi Gorontalo APBN, Swasta, dan/atau masyarakat. I. Konstribusi yaitu kontribusi terhadap RPJMN, Renas PB, RPJMD. Selengkapnya dalam mewujudkan rencana penanggulangan bencana Kabupaten Bone Bolango yang berindikasi program kegiatan mulai tahun 2023 - 2027 dapat dilihat pada Tabel 5.1. 3-3
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) KABUPATEN BONE BOLANGO LAPORAN AKHIR Tabel 5.1. Rencana Aksi Penanggulangan Bencana 5. 58 8. S 5 2 5 £ 5 5 da 5 5 8 8 5 Target (Tiap Tahun) - s 5 3 g s| 8 | 38| 3 2 | 3d | 38 ? #Ee|3 | 8 | 3 | 5 . 3 3 ta aa - £ 2 $ 37 $ ES | $$ s #5 | 3 g z : z 83 z z 5 g SiISsiaisias z " E z Es Es sisisisisis" & 2 1. | Penyusunan 1.5.3 Tersusunnya Penyusunan 1.5.3.204. | Tersedianya | Penyusunan V 15.000 | Kabup | APBD Utama : Renas kerangka - legal aturan/SOP regulasi 1 Regulasi Peraturan Bupati aten Kabupaten BPBD Kab. | PB, tentang tentang penanggula Pendukung Rencana Bone Bone RPJMD, mekanisme dan mekanisme ngan Penyelengga | Penanggulangan Bolang Bolango RTRW partisipasi dan | bencana raan Bencana daerah o Pendukun | Kab. peran 5 5 : pelibatan Penanggula g : Bagian pemerintah masyarakat, ngan Hakur: masyarakat, perguruan tinggi Bencana di Bappeda perguruan tinggi dan media massa Daerah dan media dalam massa - dalam penyelenggaraan penanggulangan penanggulangan bencana bencana Penguatan 1.5.3.204. | Adanya Penyusunan SOP V 2.000 Kabup | APBD Utama: Renas Kelembagaa 2 aturan/meka | Relawan aten Kabupaten BPBD Kab. | PB, n Bencana nisme/ penanggulangan Bone Bone RPJMD, Kabupaten/K turunan Bencana Bolang Bolango RTRW ota dalam o Pendukun Kab. bentuk SK g : Bagian kepala Hukum, daerah, Bappeda Juklak atau Juknis yang menjabarkan secara 3-4
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO Ex ES 2 8 ha v ta 5 . .g - s g E 5 & $ E - 3 . : 5 3 Target (Tiap Tahun) ya 8 - 8 3 8 $ 5 $ 23 8 33 | 18 2 22| 3 8 : 2 u ce. - em & 5 & 87 £ | 58 | 3: 2 #5 | 3 | g 3: | $ 2 52 z 33 & g|ials|s|s| sa E g E 2 sis isir Isis" g 2 lengkap dan jelas tentang penyelengga raan PB di Kabupaten Penyusunan SOP V 2.000 Kabup | APBD Utama : Renas Peran Serta aten Kabupaten BPBD Kab. | PB, Masyarakat/perg Bone Bone RPJMD, uruan Bolang Bolango RTRW tinggi/lembaga o Pendukun Kab. lainnya dalam g : Bagian penyelanggaraan Hukum, PB Bappeda Penyusunan SOP V 2.000 Kabup | APBD Utama : Renas Penanggulangan aten Kabupaten BPBDKab. | PB, Bencana Bone Bone RPJMD, Bolang Bolango RTRW o Pendukun Kab. g: Bagian Hukum, Bappeda Penyusunan SOP | v 2.000 Kabup | APBD Utama : Renas Pemantauan Titik aten Kabupaten BPBD Kab. | PB, Rawan Bencana Bone Bone RPJMD, Bolang Bolango RTRW o Pendukun | Kab. g : Bagian Hukum, Bappeda
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BoLaNGo E - . s - g has g v a. 2 Es s £ £ £ 28 s i 2 : 5 5 Target (Tiap Tahun) 2 : . & 3 3 9 4 ra 2 Z4 - 8 . z Lo 2 IR ni lala| 3 s3 3 lai 2 5 8 2 s 5 5 mlealu lol $ z z 2 23 23 To SIRIS IR 2 | Penyusunan SOP V 2.000 Kabup | APBD Utama : Renas Pembentukan aten Kabupaten BPBD Kab. PB, Desa Tangguh Bone Bone RPJMD, Bencana Bolang Bolango RTRW o Pendukun Kab. g : Bagian Hukum, Bappeda Penyusunan SOP V 2.000 Kabup | APBD Utama : Renas Latihan aten Kabupaten BPBDKab. | PB, Keterampilan Bone Bone RPJMD, Kebencanaan Bolang Bolango RTRW o Pendukun | Kab. g : Bagian Hukum, Bappeda Penyusunan SOP | v 2.000 Kabup | APBD Utama : Renas Rencana Operasi aten Kabupaten BPBD Kab. | PB, Darurat Bencana Bone Bone RPJMD, Bolang Bolango RTRW o Pendukun Kab. g : Bagian Hukum, Bappeda Penyusunan V 2.000 Kabup | APBD Utama : Renas aturan/mekanism aten Kabupaten BPBD Kab. | PB, e penggunaan Bone Bone RPJMD, dana siap Bolang Bolango RTRW pakai/dana o Pendukun | Kab. bersama g : Bagian
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO E- S5 oa Cc u & 5 8 2 s : . 2 5 & i - 5 # $ Target (Tiap Tahun) 3 s . 5 3 g 5 Po 83 3 | 3i | #8 Isl 3 | $ | 3 | # 2 #2 | 38 2 | #8 | 33 £ #e| 3 2 | 2 5 & 37 5 35 2 # $ 8 | s - - " - m | wu | 0 " 3 e 21 83 " S|alalajla| za 5 5 - 8-8 A|alaja|a 2 n sz Hukum, Bappeda Penguatan 1.5.3.202. | Terlaksanany | Bimtek, Ya V V V 25.000 | Kabup | APBD Utama : Renas tata kelola 2 a kegiatan | pendidikan/ aten Kabupaten BPBDKab. | PB, penanggula peningkatan | pelatihan teknis Bone Bone RPJMD, ngan sistem, dan simulasi PB Bolang Bolango RTRW bencana Regulasi, daerah o Pendukun | Kab. sosialisasi g : Bagian serta - Tata Hukum, Kelola - PB Bappeda, yang OPD semakin profesional, transparan, dan akuntabel Sosialisasi V Iv V V V 5.000 | Kabup | APBD Utama : Renas penyelenggaraan aten Kabupaten BPBD Kab. | PB, RPB ke seluruh Bone Bone RPJMD, Perangkat Bolang Bolango RTRW Daerah/masyarak o Pendukun | Kab. at g : Dinas Sosial, Pemberda yaan Perempua n, Perlindung an anak, Pengendal ian 3-7
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO EX E 13 c g g v - c 4 Es g Hn £ 5 2 2 : s i : ? 5 Target (Tiap Tahun) 5 : : $ 3 7 o & " u "2 Z 5 s0 2 8 - c - £ 2 $ 8 $ ES | 835 £ #5 | 3 3 Z : z 5 2 53 3 S|3|S|/8 |S| za z : 2 gz Es gg |s|s|s|# g 2 Penduduk, dan KB , dan Dinas Kesehatan Penguatan 1.5.3.204. | Tersedianya | Monitoring dan V Iv V V V 10.000 Utama : Renas kelembagaa 5 informasi evaluasi/ BPBDKab. | PB, n dalam ketersediaan | manajemen Bone RPJMD, rangka pelaksanaan | logistik PB Bolango RTRW kesiapsiagaa dan manfaat Pendukun | Kab. n dan bantuan g : Dinas memberikan logistik Sosial, bantuan Pemberda logistik dan yaan peralatan Perempua tanggap n, darurat Perlindung an anak, Pengendal ian Penduduk, dan KB , dan Dinas Kesehatan Monitoring dan V Iv V V V 10.000 | Kabup | APBD Utama : Renas evaluasi aten Kabupaten BPBD Kab. | PB, pelaksanaan Bone Bone RPJMD, operasi tanggap Bolang Bolango RTRW darurat bencana o Pendukun Kab. 9: Bagian 3-8
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO Ed z8 3. g 2 5 ' £ - 3 # z 8 Target (Tiap Tahun) 3 8 5 3 "3 : 5 35 23 3 | 39 | fe 2 s|3| 3 3 | 8 aa . " ta - Oo. 2 |ip| 38 2 | #5 | #3 $ isl 3 | 3 | 3 | 3 2 28 g 85 3 mlelmwlolal S£ & 2 82 " 2 S|S|s|s|s| 8" 5 2 5 S8 alalalalal|?g n - Hukum, BKPAD, Bappeda 2 | Pembangunan 1.5.3.202 | Terselenggaranya Peningkatan | 1.5.3.2202. | Terselenggar | Pembentukan/so V IV 20.000 | Kabup | APBD Utama : Renas kapasitas operasi kegiatan kapasitas 2 anya forum sialisasi dan aten Kabupaten BPBD Kab. PB, darurat bencana peningkatan lembaga PRB kerjasama Forum Bone Bone RPJMD, kapasitas Lembaga terkait PRB Bolang Bolango RTRW penanggula o Pendukun Kab. penanggulangan ngan g : OPD bencana - untuk | bencana terkait, optimalisasi untuk TNI/Polri operasi - darurat | optimalisasi bencana dan anisis | perasi resiko bencana darurat bencana dan analisis risiko bencana Terselenggar | Penguatan V Iv V v V 10.000 | Kabup | APBD Utama : Renas anya Forum PRB aten Kabupaten BPBD Kab. | PB, diskusi- Bone Bone RPJMD, diskusi Bolang Bolango RTRW secara o Pendukun | Kab. rutin dan 9g: OPD terjadwal terkait, terkait TNI/Polri upaya-upaya PRB Terkoordina | Koordinasi V lv v V V 10.000 | Kabup | APBD Utama : Renas sinya kesiapan aten Kabupaten BPBD Kab. | PB, kesiapan tanggap darurat Bone Bone RPJMD, bencana Bolango 3-9
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO FE :£ g g 2 2 5 8 5 : - 5 - z z 8 Target (Tiap Tahun) - s 5 3 5 Po 33 3 | 33 | 38 5 Isl3| 8 | 3 | 3 s ce - $ 28 37 ! | 58 | 33 2 3585| 3 | 3 3 | 3 " 33 3 | 33 | 3 Ialsisis sisa #0 - 88 alalalalal|8 n 2 tanggap Bolang Pendukun RTRW darurat o 9 Kab. TNI/POLRI, Seluruh OPD Kabupaten Terselenggar | Pelatihan/pendid | vV | vV V V V 15.000 | Kabup | APBD Utama : Renas anya ikan kompetensi aten Kabupaten BPBD Kab. PB, pelatihan/pe | bidang Bone Bone RPJMD, ndidikan kebencanaan Bolang Bolango RTRW bidang o Pendukun Kab. kebencanaa 9 n TNI/POLRI, Seluruh OPD Kabupaten Penguatan 1.5.3.202. | Terselenggar | Sinkronisasi risiko | v | v V V V 10.000 | Kabup | APBD Utama : Renas mekanisme 8 anya bencana dengan aten Kabupaten BPBDKab. | PB, pengawasan rapat kerja | pembangunan Bone Bone RPJMD, dan evaluasi dan infrastruktur Bolang Bolango RTRW pelaksanaan evaluasi o Pendukun Kab. operasi secara 9:5, tanggap terjadwal TNI/POLRI, darurat untuk Seluruh bencana membahas OPD perkembang Kabupaten an terbaru penyelengga raan PB dan upaya- upaya PRB 3-10
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO E- cs T. - 5 r 3 # z g Target (Tiap Tahun) T s 5 5 3 : 38 3 : 35 | gg 23 8 5 5 2 5 z£ - 8 5 CE. z ? egg 8 £ 2 2 2 8? s0 ? 2? 8 5 sc | 8 : 3 z " 2 33 $ 3 5 2 8 5 3 Z 8 z -. z #- a|sx|lulo|lol| 35 E 22 55 7 S|s|s|s|s|zs £ 8 3 & "alalalanla|g an - Penyusunan/Mon | vV IV V V V 10.000 | Kabup | APBD Utama : Renas itoring/evaluasi aten Kabupaten BPBDKab. | PB, mekanisme Bone Bone RPJMD, penetapan status Bolang Bolango RTRW darurat bencana, o Pendukun Kab. sistem komando gi tanggap darurat TNI/POLRI, bencana, operasi Seluruh TRC, dan Tim OPD SAR. Kabupaten Rapat koordinasi | V | vV v v V 10.000 | Kabup | APBD Utama : Renas penentuan status aten Kabupaten BPBD Kab. PB, darurat bencana Bone Bone RPJMD, dan Bolang Bolango RTRW penggunaan o Pendukun | Kab anggaran 9 khusus Untuk TNI/POLRI, penanganan Seluruh darurat bencana OPD di daerah Kabupaten pelatihan, Vv lv V V V 10.000 | Kabup | APBD Utama : Renas simulasi dan aten Kabupaten BPBDKab. | PB, uji sistem dan Bone Bone RPJMD, prosesdur Bolang Bolango RTRW peringatan o Pendukun | Kab. dini bencana g : Dinas secara - berkala Kominfo, kepada OPD multistakeholder terkait. 3-11
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO E ££ &. 5 z 2s oOlislos los las ig | | menta (28 8d 3 5 PS F3 5 | 39 | 38 2 el3 | 8 | 3 | # 8 8 $ 38 9 :3 :$ #5 | 3 5 2 z g 3 - 2 s 3 olelulo lol 5 g 2 " 22 " z3 8 S|s|s|s|s| : z 2 A5 alalalala d n 5 Pembangunan 1.5.3.204 | Terselenggaranya Pembangun 1.5.3.204. | Meningkatn | Pengembangan V lv V V v 15.000 | Kabup | APBD Utama : Renas dan kegiatan an/peningka 4 ya fasilitas pusat data aten Kabupaten Dinas PB, pengembangan penanggulangan tkan/penata pusat data | informasi Bone Kominfo RPJMD, sistem informasi bencana untuk an sistem informasi kebencanaan Bolang Kab. Bone | RTRW bencana sebagai menurunkan dan fasilitas kebencanaa | daerah o Bolango Kab. dasar kerentanan pusat data n daerah Pendukun perencanaan daerah informasi 9 " BPBD, penanggulangan kebencanaa OPD bencana n daerah Terkait, Meningkatn | Pengelolaan V lv v V V 15.000 | Kabup | APBD Utama: Renas ya sistem database aten Kabupaten Dinas PB, informasi/da | dan teknologi Bone Kominfo RPJMD, tabase informasi Bolang Kab. Bone | RTRW kebencanaa | kebencanaan o Bolango Kab. n Pendukun 9 :, BPBD, OPD Terkait, Pembangun 1.5.3.204. | Adanya Pengembangan V Iv V V V 15.000 | Kabup | APBD Utama : Renas an sistem 4 pengemban | sistem aten Kabupaten/ | BPBDKab. | PB, Peringatan gan/penamb | peringatan dini Bone APBD Bone RPJMD, dini dengan ahan sistem | dengan Bolang | Prov/APBN/ | Bolango RTRW memadukan peringatan memadukan o Lainnya Pendukun | Kab. teknologi dini teknologi g " Dinas dan kearifan dan kearifan lokal Kominfo, lokal daerah daerah OPD Terkait, Adanya Pemetaan V Iv V 50.000 | Kabup | APBD Utama Renas sosial kerentanan aten Kabupaten/ | BPBD Kab. | PB, maping Bone APBD RPJMD, 3-12
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) KABUPATEN BONE BoLANGO LAPORAN AKHIR #5 58 8. £ 2 5 £ 5 8 z 5 Target (Tiap Tahun) -8 : 3 ai #8 |as| 33 3 | 35 | 33 3 83 8 | 3 | Ka g E £ 2 8? s0 2 2:9 8 # £ se| 8 5 7 z 9" 5 a 2 3 $ 3 m|lalmwlol|o 8 2 2 " 22 " 25 3 |(sjs|s|s|s|z3 5 5 - - alalalala . n Ka kerentanan dan potensi sosial Bolang | Prov/APBN/ | Bone RTRW bencana di daerah o Lainnya Bolango Kab. terpapar Pendukun bencana- g : Dinas bencana Sosial, prioritas Pemberd. Kabupaten Perempua n, Perlind. anak, Pengend. Penddk, dan KB, dan Dinas Kesehatan Menguatnya | Penambahan pos | vV | vV V V 200.00 | Kabup | APBD Utama Renas pelayanan pemadam 0 aten Kabupaten/ BPBD Kab. | PB, tanggap kebakaran di Bone APBD Bone RPJMD, darurat empat (4) penjuru Bolang | Prov/APBN/ | Bolango RTRW kebakaran wilayah o Lainnya Pendukun | Kab. kabupaten (sisi g : Dinas barat, barat daya, PUPR tenggara dan timur laut) Pengintegrasian 1.5.3.204 | Terjalin kerjasama | Sinkronisasi 1.5.3.204. | MOU Koordinasi V Hy 20.000 APBD Utama Renas dokumen kajian lintas batas | kajian 3 kerjasama penanggulangan Kabupaten/ | BPBD Kab. | PB resiko bencana penanganan risiko penanggula | bencana antara APBD Bone dengan penanggulangan bencana ngan BPBD di wilayah Prov/APBN/ | Bolango memperhitungka bencana dengan bencana Gorontalo/wilaya Lainnya Pendukun n risiko lintas memperhitu antar h perbatasan g : BPBD batas ngkan wilayah dan Prov administrasi kebijakan 3-13
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO a E- . .G sc s 2 5 A e 3 5 2 8 " 5 " 5 & 3 Target (Tiap Tahun) 2 8 5 3 3 2 - aa 9 Ro || og 3 | 31 | gs 5 Es FO 3 | 8 88 s ? : 5 5 se | 8 : F E a Ea gg x E 85 2 & 5 3 Z $ 2 88 2 3 2 3|a|s|s|s|zs E : 5 ez 2s sisisisis|s 3 5 penanggula /perbatasan ngan Gorontalo bencana lintas batas Penyusunan 1.5.3.202 | Tersusunnya Menyusun 1.5.3.202. | Penguatan Penyusunan V Iv 10.000 | Kabup | APBD Utama : Renas rencana dokumen rencana | rencana 9 Kesiapsiagaa | Renkon aten Kabupaten BPBDKab. | PB, kontijensi dengan kontinjensi kontinjensi n bencana yang Bone Bone RPJMD, memperhitungka bencana prioritas | bencana- menghadapi | sinkron dengan Bolang Bolango RTRW n ketersediaan penanganan bencana bencana Rencana o Pendukun | Kab. sumber daya kabupaten prioritas melalui Penanggulangan 9 : OPD kabupaten penanganan Perencanaan | Kedaruratan terkait. kebupaten Kontijensi Bencana (RPKB) Terselenggar | Penyelenggaran V IV 20.000 | Kabup | APBD Utama : Renas anya simulasi/pengujia aten Kabupaten BPBD Kab. 2 v simulasi n rencana Bone Bone PJMD, renkon kontijensi Bolang Bolango RTRW untuk jadi rencana o Pendukun | Kab rencana operasi pada g . OPD operasi pada | masa terkait dan masa tanggap darurat non OPD. tanggap bencana darurat bencana Pendayagunaa 1.5.3.204 | Terselenggaranya Penyelengga | 1.5.3.204. | Adanya riset | Pemberdayaan V Iv v V V 20.000 | Kabup | APBD Utama : Renas hasil riset, kerjasama hasil | raan 3 pengemban | riset dan aten Kabupaten BPBD Kab. PB, pengenalan riset kebencanaan | Kerjasama gan Risk teknologi terapan Bone Bone RPJMD, kebencanaan dan $ riset Culture dalam Bolang Bolango RTRW serta kurikulum . penanggulangan kebencanaa melalui pengurangan o Pendukun | Kab. nya n peningkatan | risiko bencana 9g , OPD 3-14
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO Es s2 S g 2 ' 5 ' $ z - 5. $3 3 Target (Tiap Tahun) 5-8 3 8 : 35 3 8 |3i| 38 ? #sl3 | 8 8 | 2 |Er| 3S 2 | Es | a33 | 3 s3 3 | li 5 23 - 38 3 sisls|s|s| s3 2 5 - gz 2s siRis|isik| 3" 2 8 kebencanaan pada pengetahua terkait dan Pendidikan dasar n non OPD. kebencanaa n yang terintegrasi Penyelengga | 1.5.3.204. | Adanya Pengembangan Vv Iv 20.000 | Kabup | APBD Utama : Renas raan 3 kolaborasi konsep inovasi aten Kabupaten BPBD Kab. | PB, kerjasama multipihak skema alternatif Bone Bone RPJMD, diseminasi dalam pembiayaan PB Bolang Bolango RTRW hasil riset alternatif dengan o Pendukun | Kab. (sosialisasi, pembiayaan | pendekatan g . OPD diklat) PB integrase terkait dan kolaboratif multi non OPD. pihak Peningkatan | 1.5.3.204. | Terselenggar | Pemantapan V lv V V V 20.000 | Kabup | APBD Utama : Renas Kapasitas 3 akannya sekolah dan aten Kabupaten Dikbud PB, Dasar sekolah dan | madrasah Bone Kab. Bone | RPJMD, Sekolah dan madrasah aman bencana di Bolang Bolango RTRW Madrasah aman seluruh sekolah/ o Pendukun | Kab. Aman bencana di | madrasah 9g" BPBD, Bencana daerah pendidikan dan OPD rawan dasar (SD) hingga terkait bencana menegah (SMP) di daerah rawan bencana Penguatan 1.5.3.204 | Bertambahnya Pembangun 1.5.3.204. | Adanya Sosialisasi/Pemb V lv V V V 20.000 | Kabup | APBD Utama : Renas kemitraan jumlah - Destana | an Desa 3 penambaha | entukan Forum aten Kabupaten BPBD Kab. PB, multipihak dalam dan terjalinnya Tangguh n Destana pengurangan Bone Bone RPJMD, penyelenggaraan kerja sama dengan Bencana Resiko Bencana Bolang Bolango RTRW penanggulangan . (DESTANA) tingkat desa yang o Pendukun | Kab. bencana dunia usaha dalam terdiri dari g : Bagian 3-15
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO EX EF 2 c P- (3) ai 5 . # AA s z 4 i . $ 5 2 3 3 : 8 s Target (Tiap Tahun) 3 8 0 8 3 3 : 38 | 3 2 | #3) 18 7 #e|I| £ | 2 | 8 2£ | 38 2 | 3 | $$ 35 8 | 3 2 | $ 2 28 2 5 3 mlelmwleulel| S3 & 2 "4 5 2 z ? g A slalalala z g E & 2 2 sisisisis|s 3 2 penanganan berbagai unsur di Pemerinta penanggulangan desa han, dan bencana OPD Kabupaten terkait Pengkajian v lv V 20.000 | Kabup | APBD Utama : Renas ancaman aten Kabupaten BPBD Kab. | PB, bencana, Bone Bone RPJMD, kapasitas, - dan Bolang Bolango RTRW kerentanan desa o Pendukun | Kab. g : Bagian Pemerinta han, dan OPD terkait Penyusunan v lv V 20.000 | Kabup | APBD Utama : Renas Rencana aten Kabupaten BPBD Kab. | PB, Penanggulangan Bone Bone RPJMD, Bencana Desa Bolang Bolango RTRW o Pendukun | Kab. g : Bagian Pemerinta han, dan OPD terkait Penguatan 1.5.3.204. | Adanya Penyuluhan dan V Iv V v V 20.000 | Kabup | APBD Utama : Renas kerjasama 3 peran pendidikan yang aten Kabupaten BPBD Kab. | PB, dengan Lembaga terhadap Bone Bone RPJMD, lembaga Pendidikan masyarakat yang Bolang Bolango RTRW pendidikan o Kab.
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) KABUPATEN BONE BoLANGO LAPORAN AKHIR Es 58 5 g 2 z 3, $ : - 5 83 c Target (Tiap Tahun) -8 8 3 3 ob OTR ot La ajar | Oi Es 3 | 8 | 3 | o S u s g c pt g . $ 5 33 £ 58 | 33 2 #latalalal 3 3 5 $ 22 2 z3 2 S|s|s|s|a| #8 5 2 3 2 alajals|a ed 3 5 sebagai dalam upaya | berada di wilayah Pendukun | Renas media PB rawan bencana g:Dikbud, | PB, pendidikan Dinsos RPJMD, dan dan OPD RTRW pembangun terkait Kab. an budaya sadar bencana Sosialisasi V Iv V V v 20.000 | Kabup | APBD Utama : Renas mitigasi bencana aten Kabupaten BPBDKab. | PB, Bone Bone RPJMD, Bolang Bolango RTRW o Pendukun Kab. 9g: Dikbud, Dinsos dan OPD terkait Sosilisasifedukasi | vV | vV V V V 20.000 | Kabup | APBD Utama : Renas pengelolaan aten Kabupaten BPBDKab. | PB, lingkungan untuk Bone Bone RPJMD, mencegah Bolang Bolango RTRW bencana o Pendukun Kab, 9 : Dikbud, Dinsos dan OPD terkait Penyediaan 1.5.3.204. | Adanya Penyusunan V Iv 20.000 | Kabup | APBD Utama : Renas dukungan 3 peran pedoman/SOP aten Kabupaten BPBDKab. | PB, partisipasi Lembaga peran dunia Bone Bone RPJMD, dunia usaha usaha dalam | usaha dalam PB Bolang Bolango RTRW dalam PRB o Kab.
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO Ex ES e c g Ha g v ta 5 c . Es g . - 2 : : 2 5 s i : 35 3 Target (Tiap Tahun) 28 . 3 3 3 5 F3 . . 1 v C £ : 28 2 89 5 8 2 :€| JI £ 2 5 a £& 8 g E 85 2 8 3 s z S Z - z - 3 3 m|st|m| 0 " 35 £ " gz 53 Sis|s|S|s| za 5 8 2 88. alalalalal|8g n - penyelengga Pendukun raan g : Dikbud, penanggula Dinsos ngan dan OPD bencana terkait Rapat v lv V V V 20.000 | Kabup | APBD Utama : Renas koordinasi/FGD aten Kabupaten BPBD Kab. | PB, rencana kegiatan Bone Bone RPJMD, lembaga usaha Bolang Bolango RTRW dan kebijakan PB o Pendukun | Kab. g : Dikbud, Dinsos, OPD terkait dan Non OPD MOU Penguatan Vv lv 20.000 | Kabup | APBD Utama : Renas pencegahan ben aten Kabupaten BPBDKab. | PB, cana, - tanggap Bone Bone RPJMD, darurat, dan Bolang Bolango RTRW rehabilitasi 0 Pendukun | Kab. g : Dikbud, Dinsos, OPD terkait dan Non OPD Pembentuka | 1.5.3.204. | Adanya Fasilitasi V lv V V V 20.000 | Kabup | APBD Utama : Renas n 3 kelompok/k | kelompok/komu aten Kabupaten BPBD Kab. | PB, kelompok/k omintas nitas Bone Bone RPJMD, omunitas sadar sadar bencana Bolang Bolango RTRW sadar bencana o Pendukun | Kab. bencana g : Dikbud,
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO pa 5 - -a & 8 Cc . as s 5 & 3 £ $ E - 3. 8 5 8 Target (Tiap Tahun) 2 g 0 s 3 3 8 8 1 ' s8 2 2 - - 2 z S 2 AI 2 $ #5 | 3 5 2 : & 3 - 3 5 s 35 3 mleIlmwlolol 5z 2 Ha " 8 3 SIS|9|s|s| z3 5 # - 38 alalalalal|g n - Dinsos, OPD terkait dan Non OPD Optimalisasi 1.5.3.201 | Terselenggaranya | Sosialisasi 153.201. | Terselenggar | Sosialisasi/pemb V IV V V V 20.000 | Kabup | APBD Utama : Renas pemberdayaan sosialisasi, pemberdaya 2 anya erdayaan aten Kabupaten BPBD Kab. | PB, masyarakat yang pemberdayaan an sosialisasi/se | lembaga/forum Bone Bone RPJMD, berorientasi pada workshop/seminar | masyarakat minar/works | peduli Bolang Bolango RTRW penurunan resiko dalam mendukung | untuk hop lingkungan o Pendukun | Kab. bencana dan penyelanggaraan | ketangguha hidup/komunitas g : Dikbud, kemandirian penanggulangan n bencana masyarakat Dinsos, daerah bencana OPD terkait dan Non OPD Penguatan V Iv V V V 20.000 | Kabup | APBD Utama : Renas TAGANA aten Kabupaten BPBDKab. | PB, Bone Bone RPJMD, Bolang Bolango RTRW o Pendukun | Kab. g : Dikbud, Dinsos, OPD terkait dan Non OPD Workshop atau V Iv V V V 20.000 | Kabup | APBD Utama : Renas seminar aten Kabupaten BPBD Kab. PB, pelatihan Bone Bone RPJMD, tanggap darurat Bolang Bolango RTRW bencana berbasis o Pendukun Kab. komunitas g: Dikbud, Dinsos, 3-19
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO E - .. a Cc - s s 9 s E 2 z 5 $ & 3 a i # z Target (Tiap Tahun) 38 2 - 3 . s| 8 | 38| tg 2 | 3g | 28 $ #e|3| 8 |? | # 8 | o' xi c 5 : El 33 ? || 3S 2 is | 3 | 2 | 3 z - 2 22 3 mI|slulolo| 3535 E 22 23 8 S|s|s|/s|s)| z3 5 8 5 88 " alala|8g n S5 OPD terkait dan Non OPD Optimalitas V tv V V V 20.000 | Kabup | APBD Utama : Renas Sekolah/Madrasa aten Kabupaten BPBDKab. | PB, h Aman Bone Bone RPJMD, Bencana - Satuan Bolang Bolango RTRW Pendidikan Aman o Pendukun | Kab. Bencana g : Dikbud, Dinsos, OPD terkait dan Non OPD Optimalitas V lv V V V 20.000 | Kabup | APBD Utama: Renas penerapan Desa aten Kabupaten BPBDKab. | PB, Tangguh Bone Bone RPJMD, Bencana dan Bolang Bolango RTRW Keluarga o Pendukun | Kab. Tangguh g : Dikbud, Bencana Dinsos, OPD terkait dan Non OPD Peningkatan 1.5.3.201. | Meningkatn | Penyusunan V 20.000 | Kabup | APBD Utama : Renas peran dan 2 ya pedoman/SOP aten Kabupaten BPBD Kab. PB, perlindunga pengetahua | pengarusutamaa Bone Bone RPJMD, n n dan n gender dan Bolang Bolango RTRW perempuan kapasitas kelompok o Pendukun | Kab. dan perempuan | disabilitas 9g: Dikbud, kelompok dan tangguh bencana Dinsos, disabilitas kelompok OPD 3-20
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) KABUPATEN BONE BoLANGO LAPORAN AKHIR £ 5 18 25 : 5 5 3 a - tm .- I : j 2 83 s i s 23 Target (Tiap Tahun) 3 5 3 3 : z £ " 6 3 2 B s8 - s " PF Ola ok jajhjal| 3, s3lA la li z 2 z2 s- m|s|mu| 0 " 835 e g x 22 83 2 Ss|s|s|(s|3| sr 5 # z 58 alalalalal|d n 5 disabilitas terkait dan tangguh Non OPD bencana melalui berbagai media 10 | Penguatan forum | 1.5.3.201 | Terbentuknya Konsolidasi 1.5.3.201. | Terbentukny | Pembentukan V Iv 20.000 | Kabup | APBD Utama : Renas PRB dan tematik forum PRB dan dan 2 a forum PRB | forum aten Kabupaten BPBD Kab. | PB, dalam konsolidasi seta | koordinasi dan/tematik | PRB/Tematik Bone Bone RPJMD, penyelenggaraan koordinasi dengan | Forum PRB lannya lainnya Bolang Bolango RTRW penanggulangan para - pemangku | dengan para dalam upaya o Pendukun Kab. bencana kepentingan pemangku PRB g : Dikbud, dalam mendukung | kepentingan Dinsos, penyelenggaraan dalam OPD penanggulangan mendukung terkait dan bencana penyelengga Non OPD raan penanggula ngan bencana Koordinasi/FGD V Iv V V V 20.000 | Kabup | APBD Utama : Renas Pengurangan aten Kabupaten BPBD Kab. | PB, Risiko Bencana Bone Bone RPJMD, Bolang Bolango RTRW o Pendukun | Kab. g : Dikbud, Dinsos, OPD terkait dan Non OPD 3-21
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BoOLANGO £ C5 .. c g f # " 5 z - : - : 3 5 Target (Tiap Tahun) 3 8 5 3 3 " 5 5 23 : 5 . #85| 3 8 3 | 8 2 c 2 Gg & 2 £ x & £ 2 $ #5 8 | #8 | 85 $ 35| 3 | 3 3 | 8 - 23 $ 3 $ 2 sia |s|s|s|$a 2 : $ E3 Es g|$|(g|sS|s| ss" 3 8 11 | Optimalisasi 1.5.3.202 | Terselenggaranya | Pengemban 1.5.3.202. | Terwujudnya | Pembangunanpp | v Iv Iv 20000 | Kabup | APBD Utama : Renas upaya kegiatan-kegiatan | gan fasilitas 8 pembangun | emeliharaan Pos aten Kabupaten BPBD Kab. | PB, pencegahan dan yang berorinteasi pendukung an dan Komando Bone Bone RPJMD, mitigasi bencana pada pengurangan | penanganan kelengkapan | Tanggap Darurat Bolang Bolango RTRW resiko bencana bencana fasilitas dan Media o Pendukun Kab. pendukung Center g : Dikbud, PB pada Dinsos, lokasi rawan OPD bencana terkait dan Non OPD 1.5.3.202. Pengadaan Radio | vV | v V V v 50.000 | Kabup | APBD Utama : Renas 4 Komunikasi aten Kabupaten/ | BPBDKab. | PB, Kebencanaan Bone APBD Bone RPJMD, Bolang | Provinsi/Swa | Bolango RTRW o sta Pendukun Kab. 9 :, OPD terkait dan Non OPD Penyediaan 153.204. | Terwujudnya | Monitoring dan V lv V Vv Iv 20.000 | Kabup | APBD Utama : Renas data dan 5 penguranga | evaluasi aten Kabupaten BPBDKab. | PB, informasi n risiko sekolah/madrasa Bone Bone RPJMD, tentang bencana h aman dari Bolang Bolango RTRW jenis, jumlah, bencana gempa o Pendukun | Kab. kondisi dan bumi dan 9g: Dikbud, sebaran tsunami Dinsos, peralatan OPD penanggula terkait dan ngan Non OPD bencana yang tersedia 3-22
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO E - Ec T c re uv 5 1. PA s 5 i z 2 5 2 3. 5 g 5 Target (Tiap Tahun) " s 5 3 3 o 8 : 8 cs 2 3 8 Z2 5 Ha 3 $ 5 3 2 2 88 : 8 | 88 | 38 $ #8 | 3 8 | 8 " 5. 33 £ #£ | 35 2 8 3 : 5 $ z z - F. m|s|m|ol| 0 s5 E Ez 2s S|S|(S|s|s| za 8 8 - #8 alalalalai8 n 2 pada pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat. Monitoring dan V lv V V V 20.000 | Kabup | APBD Utama : Renas evaluasi aten Kabupaten BPBDKab. | PB, peralatan Bone Bone RPJMD, penanggulangan Bolang Bolango RTRW bencana o Pendukun Kab. g : Dikbud, Dinsos, OPD terkait dan Non OPD Penyusunan v lv 20.000 | Kabup | APBD Utama : Renas rencana aten Kabupaten BPBD Kab. | PB, kontijensi untuk Bone Bone RPJMD, setiap ancaman Bolang Bolango RTRW bencana o Pendukun | Kab. g : Dikbud, Dinsos, OPD terkait dan Non OPD Pengadaan 1.5.3.202. | Tersedianya | Pengadaan VX 1 V V 20.000 | Kabup | APBD Utama : Renas fasilitas 4 fasilitas tanda-tanda aten Kabupaten BPBD Kab. PB, pendukung pendukung peringatan, Bone Bone RPJMD, penguranga PRB bahaya, larangan Bolango 3-23
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO E- 5 2 c x. s v aa 5 Cc - 2 s g . . - - : : - ? 8 s i : : 5 5 Target (Tiap Tahun) 38 - 3 3 7 o o. 5 & v £ s| 3 | 38 | 58 8 | 8 | 53 : | 3 8 | £ | a $$ 8 g 6 5 5 3 : 2 2 : 2 Z ae z - 2 m|s| ul 0 " . E 22 235 8 S|s|s|s|s| za 5 8 - 5 alalala a 2 n - n risiko memasuki Bolang Pendukun | RTRW bencana daerah rawan o g : Dinas Kab. bencana, dan lain PUPR, sebagainya Dinsos, OPD terkait dan Non OPD Pengadaan alat Vv lv V V 20.000 | Kabup | APBD Utama : Renas bantu peringatan aten Kabupaten BPBD Kab. | PB, dini (EWS) pada Bone Bone RPJMD, lokasi-lokasi Bolang Bolango RTRW yang sudah o Pendukun | Kab. ditetapkan g : Dinas memiliki PUPR, ancaman Dinsos, bencana tinggi OPD terkait dan Non OPD Sosialisasi 1.5.3.202. | Meningkatn | Sosialisasi Vv 'lv V V v 20.000 | Kabup | APBD Utama : Renas pengendalla 7 ya penanggulangan aten Kabupaten Dinas PB, n dampak pengetahua | Organisme Bone Pertanian RPJMD, bencana n dan Pengganggu Bolang Bone RTRW antisipasi Tanaman (OPT) o Bolango Kab. perkembang | Pasca Bencana Pendukun an hama pada tanaman g : BPBD, penyakit dan | pangan, Dinas ambang hortikultura dan PUPR, pengendalia | perkebunan Dinsos, n yang tepat dan OPD terkait 3-24
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) KABUPATEN BONE BOLANGO LAPORAN AKHIR Es 72 8. g 2 e 3 st 2 : s3 3. 8 2 S Target (Tiap Tahun) 2 8 5 3 g s : 35 z8 # 23 | 36 #z| 3 $ : E 2 oli) Oa log isat | 3 s3 | 3 | 3 | 2 23 2 8 S 3 m|stim|lolol. 2 2 2 " 5 £ 28 9 Si|s|Ss|s|s| ta 5 z 5 z alalalalal|g n - Penanganan V lv V V V 50.000 | Kabup | APBD Utama : Renas Dampak aten Kabupaten Dinas PB, Perubahan Iklim Bone Pertanian RPJMD, (DPI) Tanaman Bolang Bone RTRW Pangan, o Bolango Kab. Hortikultura, dan Pendukun Perkebunan g : BPBD, Dinas PUPR, Dinsos, dan OPD terkait 12 | Peningkatan 1.5.3.201 | Terselenggaranya | Meningkatka | 1.5.3.201. | Terselenggar | Pelatihan Vv Iv Iv Iv Iv 130.000 | Kabup | APBD Utama : Renas kapasitas kegiatan-kegiatan n kapasitas 2 aynya ketahanan aten Kabupaten Dinas PB, masyarakat untuk sosialisasi, seminar | masyarakat sosialisasi/p | pangan dengan Bone Pertanian RPJMD, pencegahan dan dan atau workshop | untuk enguatan/pe | penganekaragam Bolang Bone RTRW mitigasi bencana peningkatan pencegahan mberdayaan | an pangan o Bolango Kab. kapasitas dan mitigasi masyarakat Pendukun masyarakat bencana g : BPBD, Dinas PUPR, Dinsos, dan OPD terkait Penyuluhan pola V Iv V V V 15.000 | Kabup | APBD Utama : Renas hidup sehat aten Kabupaten Dinas PB, Bone Kesehatan | RPJMD, Bolang Bone RTRW o Bolango Kab. Pendukun g : BPBD 3-25
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO E £ T. 5 : ' 5. $ 6 : 3. s2 g Target (Tiap Tahun) 58 $ 3 z - g 5 G € s 35 8 8 2 ?c 3 $ 3 2 2 c 2 8 S cg "8 8 - z 8 a. £ 2 2 2 2S : g sc 3 3 8 a 8. 8 g g E £ g g 2 s 2 s 5 2 2x z 5 & SLA|lAa|A S3 | sa E 5 8 - 5 2 2$ sis |s|sS|s|s £ 8 dan OPD terkait Sosialisasi/ V Iv V V V 20.000 | Kabup | APBD Utama : Renas Koordinasi aten Kabupaten Dinas PB, Jaminan Bone Kesehatan RPJMD, Pemeliharaan Bolang Bone RTRW Kesehatan o Bolango Kab. Mandiri UPKM) Pendukun pada penduduk 9 : BPBD, miskin dan rentan Dinas PUPR, Dinsos, dan OPD terkait Sosialisasi V Iv V V V 20.000 | Kabup | APBD Utama : Renas ancaman aten Kabupaten Dikbud PB, bencana dan Bone Bone RPJMD, dampak yang Bolang Bolango RTRW akan ditimbulkan o Pendukun | Kab. kepada g : BPBD, masyarakat, anak Dinas sekolah dan PUPR, media Dinsos, dan OPD terkait Promosi, Vv lv V V V 20.000 | Kabup | APBD Utama : Renas Sosialisasi, - dan aten Kabupaten Dinas PB, Koordinasi Bone Kesehatan | RPJMD, Jaminan Bolang Bone RTRW Pemeliharaan o Bolango Kab. Kesehatan 3-26
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO E- ES 2 4 ha g v & 5 c . 3 - g z E 5 £ 258 : 5 : 3 5 g Target (Tiap Tahun) 3 8 : 3 3 g Tg : E 2 3 8 Po lirl os La jajar s3 3 3 li 5 z8 2 3 3 3 mlelmlelel .£$ # E 2 2 53 S|3|s|is|is| ss E $ 5 se alalalalal?8 n 5 Mandiri UPKM) Pendukun untuk g : BPBD, menurunkan Dinas Angka Kesakitan, PUPR, PHBS, dan Dinsos, pelayanan dan OPD kesehatan pada terkait penduduk miskin - dan rentan Optimalisasi 1.3.12.20 | Terselenggaranya Integrasi 13.12.2204 | Adanya Pemetaan V Iv 20.000 | Kabup | APBD Utama : Renas kebijakan 4 kegiatan-kegiatan | penguranga 4 peningkatan | mikrozonasi aten Kabupaten Dinas PB, pemanfaatan pengendalian n resiko ke efektifitas kawasan rawan Bone PUPR RPJMD, ruang sebagai pemanfaatan dalam pengendalia | bencana Bolang Bone RTRW upaya ruang yang | kebijakan n o Bolango Kab. pencegahan dan berprinsip - pada | penataan pemanfaata Pendukun mitigasi bencana pencegahan dan | ruang n ruang 9g: BPBD, mitigasi bencana dan OPD terkait Pengelolaan V Iv V V V 20.000 | Kabup | APBD Utama : Renas dan aten Kabupaten Dinas PB, pengendalian Bone PUPR RPJMD, pendirian Bolang Bone RTRW bangunan o Bolango Kab. Pendukun g: BPBD, dan OPD terkait Rehabiitasi dan | 1.310.20 | Terrehabilitasi dan | Rehabilitasi 1.3.10.201 | Perbaikan Reklamasi pantai | vV | v v V v 500.00 | Kabup | APBD Utama : RPJMD, Rekonstruksi 1 terekonstruksinya | dan 21 pada sedemikian rupa 0 aten Kabupaten Dinas RTRW pengurangan jaringan prasarana | rekonstruksi jaringan untuk Bone PUPR Kab. resiko bencana jaringan prasarana 3-27
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO E - - ES 2 c 2 2 5 3 - g z . : . $ : . EA # 8 c Target (Tiap Tahun) 38 - 3 3 g : 28 | oo 3 3 | 22) 18 $ Ee| 3 | £ | 3 | 8 : £ 8 $ 2 : 2 sg 8. - 2 5 z e £ 3 8 2 3 5 5 m|lealw|lolo 8 z g 2 " 8 " 28 : S|$S|S|s|s| 58 5 2 #£- 2-8. alajala|a ge " 5 pada lokasi rawan | prasarana wilayah mengurangi Bolang Bone bencama wilayah sebagai dampak o Bolango upaya Gelombang Pendukun penguranga | Ekstrim g : BPBD, n risiko dan OPD terkait Rehabilitasi V Iv V Vv IN 500.00 | Kabup | APBD Utama : RPJMD, Lahan Kritis 0 aten Kabupaten Dinas RTRW Menjadi Ruang Bone PUPR Kab. Terbuka Bolang Bone Hijau atau Hutan o Bolango Kota Pendukun g : BPBD, dan OPD terkait Penguatan Wil V vV V 1.000. | Kabup | APBD Utama : RPJMD, Lereng Kawasan 000 aten Kabupaten Dinas RTRW Rawan Bencana Bone PUPR Kab. Longsor Bolang Bone o Bolango Pendukun 9g: BPBD, dan OPD terkait Rehabillitas dan Vv lv V V V 1.000. | Kabup | APBD Utama : RPJMD, Reboisasi 000 aten Kabupaten Dinas RTRW Kawasan Hulu Bone PUPR Kab. | Kab. DAS Bolang Bone o Bolango Pendukun g : BPBD, 3-28
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) KABUPATEN BONE BOLANGO LAPORAN AKHIR -a 58 8 s 2 - na A Peni & : 3 2 $ 5 5. # 8 - Target (Tiap Tahun) aa s 0 8 3 3 s| $ 38 £3 2 | ag | 38 ? | 3 | S$ 2: | £ £ 2#$ | 33 £ | 3 | 8S #5 3 | 3 z | 8 $ 33 5 55 2 ala taat 2 : $ z z & E 82 8$ 2 S|S| Ss |s| #8 5 2 - 8. "alalai$ n 4: dan OPD terkait Pembangunan V- LV vV V V 1.000. | Kabup | APBD Utama : RPJMD, Talud/Bronjong 000 aten Kabupaten Dinas RTRW Kawasan Rawan Bone PUPR Kab. Kab. Bencana Banjir Bolang Bone o Bolango Pendukun 9g: BPBD, dan OPD terkait 15 | Peningkatan 1.5.3.202 | Terselenggaranya Peningkatan 1.5.3.202. | Adanya Pengelolaan v lv v V V 40.000 | Kabup | APBD Utama : kapasitas kegiatan-kegiatan | jangkauan 3 perkuatan database aten Kabupaten Dinas kesiapsiagaan kesiapsiagaan akses sistem dan teknologi Bone Kominfo bencana kemari penyebaran peringatan informasi Bolang Kab. Bone informasi dini terpadu | kebencanaan o Bolango bencana dan tanggap | yang saling Pendukun melalui darurat terintegrasi g : BPBD pelengkapan rencana dan OPD , terkait pemutakhira n, dan standarisasi Data dan Informasi Bencana Pengadaan MIA YA, 500.00 | Kabup | APBD Utama : sistem 0 aten Kabupaten BPBD Kab. peringatan dini Bone Bone terpadu Bolang Bolango Multi Ancaman o 3-29
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO E - E. £g - 8 5 8 5 #3 £ Target (Tiap Tahun) -8 5 5 8 £ # z ? 8 8 385 ?3 3 38 |. 3 3 3 2 5 z $ "3 2 #8 - 5 2 #c| 3 & 2 z 8 88 58 2 22 | 3$ : #5 | 3 : # : 3 23 2 8 3 m|s|wlolol| 8£ e g x 23 2 ? Slals|s|sa| 8s 5 z - 58 alalalalal?g an 5 khususnya banjir, Pendukun longsor, dan g : OPD kekeringan terkait Pengadaan radio Mal V V v 100.00 | Kabup | APBD Utama : tanggap darurat 0 aten Kabupaten BPBD Kab. bencana Bone Bone Bolang Bolango o Pendukun 9g: OPD terkait Peningkatan | 1.5.3.202. | Jumlah Pembangunan NET V V v 500.00 | Kabup | APBD Utama : sarana dan 6 sarana dan sarana prasarana 0 aten Kabupaten BPBD Kab. prasarana prasarana penanganan Bone Bone penanganan penanganan | darurat dan Bolang Bolango darurat darurat pemulihan o Pendukun bencana dilokasi sosial korban g : OPD rawan bencana terkait bencana Bimtek/pendidika | vV | V V V V 30.000 | Kabup | APBD Utama : n, pelatihan aten Kabupaten BPBD Kab. teknis dan Bone Bone simulasi PB Bolang Bolango o Pendukun g : OPD terkait 16 | Peningkatan 1.5.3.202 | Tersedianya Pengadaan 1.5.3.202. | Tersedianya | Perencanaan, V Iv V V V 20.000 | Kabup | APBD Utama : pembangunan kelengkapan logistik 6 logistik yang | pengadaan, aten Kabupaten Dinas sarana, prasarana sarana, prasarana obat-obatan, memadai penyimpanan, Bone Kesehatan dan logistik pada dan logistik pada infus, oralit, pendistribusian, Bolang Kab. Bone kantong pengangkutan, o Bolango 3-30
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO fin sc &. g 2 8 5 re £ 5 z 8 g Target (Tiap Tahun) 2 8 5 8 "5 2 |ar|o 8 3 Jaa | | 3 sel | 8 | 3 | 3 u ! o' " c .- £ | EP 33 28 | fr | 33 : s3 3| 3 | 3 | f 2 x 3 3 m - " wu w " 3 £ E g 82 5 8s 2 S|S|s|(s|s| #8 - 2 £ ££ Salalalalal|g n - saat tanggap saat tanggap | darah, yang dan penerimaan Pendukun darurat bencana darurat memadai bantuan logistik g : BPBP untuk bencana dan OPD persiapan terkait tanggap darurat bencana Penyediaan 1.5.3.202. | Tersedianya | Pembangunan V IV V IV IV 200.00 | Kabup | APBD Utama : tempat dan 6 fasilitas dan | ruang evakuasi 0 aten Kabupaten BPBD Kab. jalur infrastruktur | pada lokasi Bone Bone evakuasi, tanggap rawan bencana Bolang Bolango tempat darurat o Pendukun pengungsian bencana 9g: OPD sementara, terkait dan sarana prasarana air bersih dan sanitasi lingkungan / MCK serta fasiitas tanggap darurat bencana Pengadaan MCK V lv V V V 100.00 | Kabup | APBD Utama : Portable 0 aten Kabupaten BPBD Kab. Bone Bone Bolang Bolango o Pendukun 9g: OPD terkait 3-31
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) KABUPATEN BONE BOLANGO LAPORAN AKHIR -a z8 8 5 2 5 £ 5 2 2 g Target (Tiap Tahun) TI s 5 3 ri 2 o | da 33 : lis | Ha : |. 3 | 3 2 ? 5 $ 88 2 5 5 $ g £e| J : 2 5 $ E £ 37 $ ES | 35 2 #5 | 3 3 B : z 2 z " 8 m T mn | o " 3$ E c 22 25 S|S3|s|s|s| za 5 : - - -e a N N N " & " - Pengadaan V IV V Ya ra 1.000. | Kabup | APBD Utama : kendaraan tangki 000 aten Kabupaten BPBD Kab. air bersih Bone Bone Bolang Bolango o Pendukun g: OPD terkait Pengadaan v Iv V V V 1.000. | Kabup | APBD Utama : fasilitas tanggap 000 aten Kabupaten BPBD Kab. darurat bencana Bone Bone Bolang Bolango o Pendukun g : OPD terkait 17 | Peningkatan 1.5.3.202 | Terselenggaranya | Penguatan 1.5.3.202. | Adanya Penyusunan V 25.000 | Kabup | APBD Utama : kapasitas pada kegiatan-kegiatan | sistem dan 3 kesiaapan Rencana aten Kabupaten BPBD Kab. saat tanggap untuk mendukung | operasionali pada saat | Operasi Tanggap Bone Bone darurat bencana kesiapan operasi | sasi tanggap Darurat Bolang Bolango tanggap darurat penanganan darurat o Pendukun darurat g: OPD bencana terkait Pembentukan Vv lv V 100.00 | Kabup | APBD Utama : Pos Komando 0 aten Kabupaten BPBD Kab. Tanggap Darurat Bone Bone Bolang Bolango o Pendukun 9g: OPD terkait Pelatihan tenaga V tv V V V 20.000 | Kabup | APBD Utama : aten Kabupaten BPBD Kab. 3-32
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO EF 5 8. g 2 # 5 : 9 E - 3 g 8 & 5 Target (Tiap Tahun) Fi 8 0 5 3 3 s| $ 38) 83 32 | 33 | 28 ? Is|l3 | 8 | 3 | £ | El 33 2 || 38 s3 3 (33 3 3 8 9 s5 3 siImlelel S£ 2 z Z 5 u n ATA. |& £ ga E # zc Es sisisisis|s" & £ rehabilitasi Bone Bone mental terhadap Bolang Bolango terdampak o Pendukun bencana 9g : OPD terkait Sosialisasi 1.5.3.202. | Adanya Sosialisasi sistem v lv V V v 20.000 | Kabup | APBD Utama : tentang 2 sosialisasi peringatan dini aten Kabupaten BPBD Kab. kesiapsiagaa dan kepada Bone Bone n dan cara dokumen masyarakat Bolang Bolango menyelamat pendukung o Pendukun kan diri g : OPD apabila terkait terjadi bencana kepada pelajar dan masyarakat yg tinggal di daerah rawan bencana Sosialisasi sistem V Iv V V V 20.000 | Kabup | APBD Utama : peringatan dini aten Kabupaten BPBD Kab. kepada Bone Bone pelajar/sekolah Bolang Bolango o Pendukun g : OPD terkait Penyusunan V 20.000 | Kabup | APBD Utama : pedoman standar aten Kabupaten BPBD Kab. Bone 3-33
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO Es z£ & g g e i g 5 5 - i - if 3 Target (Tiap Tahun) 38 . 3 g s : | 3 2 2 $ #5 | 3 8 32 | 13 ? te| 3 | £ : | $ a E. 3 3 £ 2 £ 5 2 z 5 3 s £ Ss z8 9 s 3 mlelmlwulu| SE 2 z 5 z 5 3 @ aylalalala z g E # # rs sis|isis|is|s 3 2 penyelamatan Bolang Bone diri dan evakuasi o Bolango saat terjadi Pendukun bencana g : OPD terkait 18 | Peningkatan 1.5.3.204 | Terselenggaranya Rehabilitasi 1.5.3.204. | Tindakan Kaji cepat | vV | vV V v V 20.000 | Kabup | APBD Utama : upaya pemulihan kegiatan-kegiatan | dan 6 rehabilitasi/r | kerusakan - dan aten Kabupaten | BPBD Kab. dampak bencana fisik maupun non rekonstruksi ekonstruksi kerugian akibat Bone Bone secara cepat, fisik urituk di kawasan bencana kejadian bencana Bolang Bolango tepat dan efisien. , terdampak secara o Pendukun pemulihan bencana cepat dan g : OPD dampak bencana tepat terkait secara cepat dan sasaran tepat sasaran Penyusunan V Iv V V V 20.000 | Kabup | APBD Utama : rencana aksi aten Kabupaten BPBD Kab. rehabilitasi dan Bone Bone rekosntruksi Bolang Bolango o Pendukun g: OPD terkait Pemulihan v Iv V V V 1.000. | Kabup | APBD Utama : darurat untuk 000 aten Kabupaten Dinas fungsi - fasilitas Bone PUPR Kab. dan infrastruktur Bolang Bone vital o Bolango Pendukun g : BPBD 3-34
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO Es c£ S g g 2 Jar | og 3 |aj | 18 ? Isl 3g | $ | 3 | # 8 :? 25 ? Ai s 8 sc| 3 3 g 5 ne 2 28 " 9 8 S 3 mlalwlule| S£ Kei 2 z 5 z z 5 3 n slalalala z s £ 8 Es Es sis|isis|s|s g 2 dan OPD terkait Terbangunn | Rehabilitasi/reko Vv Iv V V V 1.000. | Kabup | APBD Utama : ya nstruksi pada 000 aten Kabupaten Dinas infrastruktur | kawasan Bone PUPR Kab. permukiman | Huntara/Huntap Bolang Bone pada kawasan o Bolango terdampak Pendukun bencana 9g: BPBD dan OPD terkait Pemulihan V Iv V V V 1.000. | Kabup | APBD Utama : fisik/bangunan 000 aten Kabupaten Dinas terdampak Bone PUPR Kab. bencana Bolang Bone o Bolango Pendukun g : BPBD dan OPD terkait Perbaikan dan V lv V V V 1.000. | Kabup | APBD Utama : penguatan 000 aten Kabupaten Dinas sarana prasarana Bone PUPR Kab. infratruktur vital Bolang Bone o Bolango Pendukun g : BPBD dan OPD terkait 3-35
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO Es :2 8 g 2 g i s 5 E - 8 - s # 8 Target (Tiap Tahun) . 8 : 3 3 o g g & 8 3 2 $ £9 3 2 2| 3 3 8 z ? 5 $ -6 3 Aa . 8 8 - & & z & ES "3 8 E 2 g 5 2 ss 3 5 e 3 23 2 3 3 m|s|lmu|lol|lol| ££ & 2 22 " 2g 8 S|s|s|s|s| #8 5 f - ££ Aalalalala S 3 5 penanggula 3.27.5.201 | Adanya Penanggulangan V Iv V V v 1.000. | Kabup | APBD Utama : ngan penanganan | Pasca Bencana 000 aten Kabupaten Dinas bencana dampak Alam Bidang Bone Pertanian pertanian bencana Tanaman Bolang Kab. Bone disektor non | Pangan, o Bolango fisik Hortikultura, Pendukun Perkebunan, Gg: BPBD Peternakan dan dan OPD Kesehatan terkait Hewan 19 | Perlindungan 166.201 | Terpenuhinya Pemulihan 1.6.6.201. | Adanya Distribusi V lv V V v 200.00 | Kabup | APBD Utama : Renas social masyarakat kebutuhan social Normalisasi 4 perlindunga | bantuan bencana 0 aten Kabupaten Dinas PB, korban bencana | kehidupan nsocial bagi | alam/sosial Bone Sosial Kab. | RPJMD dan kapasitas | warga masyarakat Bolang Bone masyarakat pada masyarakat di kawasan o Bolango lokasi rawan | korban rawan Pendukun bencana bencana bencana dan 9g: BPBD korban dan OPD bencana terkait Peningkatan V lv V v V 500.00 | Kabup | APBD Utama : Renas kapasitas mitigasi 0 aten Kabupaten Dinas PB, dan Bone Kesehatan | RPJMD kesiapsiagaan Bolang Kab. Bone masyarakat o Bolango didaerah rawan Pendukun bencana dan g : BPBD korban bencana dan OPD terkait Sumber : Hasil Perumusan, 2022 3-36
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO BAB 6 PEMADUAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI 6.1 PEMADUAN PARA PIHAK NON PEMERINTAH Para pihak non-pemerintah di daerah dapat berpartisipasi dan berkontribusi pada seluruh tahap penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu organisasi dari unsur dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, dan media. Pemaduan parapihak ini dimaksudkan untuk dapat mengajak dan melibatkan pihak-pihak non-pemerintah untuk dapat berkontribusi dalam mewujudkan aksi-aksi yang ditetapkan dalam dokumen RPB. Selain itu, pemaduan ini ditujukan untuk memastikan bahwa inisiatif parapihak dalam pengembangan ketangguhan dengan mengadopsi atau mendukung tujuan dan sasaran RPB. Secara garis besar dapat diuraikan peran pihak non pemerintah sebagai berikut: a) Masyarakat, masyarakat sebagai pelaku awal penanggulangan bencana sekaligus korban bencana harus mampu dalam Batasan tertentu menangani bencana sehingga diharapkan bencana tidak berkembang ke skala yang lebih besar. b) Swasta, peran swasta belum secara optimal diberdayakan. Peran swasta cukup menonjol pada saat kejadian bencana yaitu saat pemberian bantuan darurat. Partisipasi yang lebih luas dari sector swasta ini akan 6-1
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO d) e) sangat berguna bagi peningkatan ketahanan nasional dalam menghadapi bencana. Lembaga Non-Pemerintah, lembaga-lembaga non pemerintah pada dasarnya memiliki fleksibilitas dan kemampuan yang memadai dalam upaya penanggulangan bencana. Dengan koordinasi yang baik lembaga non pemerintah ini akan dapat memberikan kontribusi dalam upaya penanggulangan bencana mulai dari tahap sebelum, pada saat dan pasca bencana. Perguruan Tinggi/Lembaga Penelitian Penanggulangan bencana dapat efektif dan efisien jika dilakukan berdasarkan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat. Untuk itu diperlukan kontribusi pemikiran dari para ahli dari lembaga-lembaga pendidikan dan penelitian. Media, media memiliki kemampuan besar untuk membentuk opini publik. Untuk itu peran media sangat penting dalam hal membangun ketahanan masyarakat menghadapi bencana melalui kecepatan dan ketepatan dalam memberikan informasi kebencanaan berupa peringatan dini, kejadian bencana serta upaya penanggulangannya, serta pendidikan kebencanaan kepada masyarakat. Lembaga Internasional, pada dasarnya Pemerintah dapat menerima bantuan dari lembaga internasional, baik pada saat pra bencana, saat tanggap darurat maupun pasca bencana. Namun demikian harus mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Tabel 6.1. Analisis Pemangku Kepentingan Non Pemerintah dalam Penyelengggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Unsur Mandat Tugas Kepentingan Dunia Usaha Membantu Pemerintah Daerah | - Memberikan melakukan mitigasi informasi/kampanye kepada penanggulangan resiko bencana masyarakat apabila terjadi 6-2
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) KABUPATEN BONE BOLANGO LAPORAN AKHIR Unsur Tugas ' bencana pada lingkungan operasional perusahaan maupun diluar operasional perusahaan. Memberikan dukungan pembentukan forum local/forum masyarakat pada daerah operasional perusahaan maupun diluar operasional perusahaan. Membantu dalam identifikasi/kebutuhan maupun permasalahan yang dihadapi masyarakat - dalam tahap tanggap darurat, kesiagaan dan pemulihan. Menyusun SOP terkait dengan penanganan bencana dalam kegiatan operasional perusahaan. Perguruan Tinggi Mendukung terwujudnya PRB yang dilaksanakan secara profesional ilmu dan dan selaras antara teknologi Melaksanakan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bertema kebencanaan Memberikan pendidikan kebencanaan kepada masyarakat terutama di daerah rawan bencana agar Masyarakat Mandiri Bencana terwujud Mengembangkan riset dan inovasi sebagai solusi bencana Organisasi Masyarakat Sipil Mendukung pelaksanaan mengancam kehidupan. PRB sesuai bidang keahliannya, serta mencegah penderitaan manusia akibat adanya bencana alam yang ' Penyediaan layanan pendidikan masyarakat dan advokasi kebijakan Berpartisipasi dalam menyediakan kebutuhan layanan yang dibutuhkan pada saat tanggap darurat bencana Media Memberikan dukungan informasi kebencanaan kepada masyarakat Penyediaan informasi dan akses secara terbuka untuk mengurangi risiko bencana dan meningkatkan kesiapsiagaan Mengedukasi dan memberikan peringatan kepada masyarakat akan ancaman bencana dan kesiapsiagaan Sumber : Hasil Perumusan 2022 6.2 PEMADUAN KE PERENCANAAN LAINNYA Keterpaduan atau harmonisasi RPB dengan perencanaan pembangunan dan/atau rencana penanggulangan bencana di tingkat atasnya dan/atau 6-3
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) KABUPATEN BONE BOLANGO LAPORAN AKHIR perencanaan lainnya. Harmonisasi kebijakan dan perencanaan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota ini diperlukan untuk mengetahui dukungan-dukungan, pola kerjasama dan sinkronisasi penganggaran yang dimungkinkan sehingga tidak saling tumpang tindih. Tabel 6.2. Pemetaan Pemaduan Sasaran/Program RPB Sasaran/Program (Rencana PB) Konstribusi RPB Terhadap RPJMN/RPJMD Kegiatan PRB (RAD PRB) Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan penanggulangan bencana (P1)Penyusunan kerangka legal tentang | Nasional Strategi kebijakan | Implementasi SPM Sub Urusan mekanisme dan peran pemerintah peningkatan ketahanan | Kebencanaan masyarakat, perguruan tinggi dan media bencana dan iklim RPJMN massa dalam penanggulangan bencana - Penguatan Sistem, Regulasi dan Tata Kelola Bencana Program Renas PB - Harmonisasi Sistem, Regulasi serta Tata Kelola PB yang efektif dan efisien Provinsi Kabupaten Program Renstra PB Penataan Sistem Dasar penanggulangan Bencana (P2)Penyediaan dana siap pakai untuk operasi Nasional Peningkatan ketahanan | - Perbaikan tata kelola dan penanggulangan bencana bencana menjadi salah satu pendanaan agenda PRB penanggulangan bencana serta pengembangan Provinsi inovasi skema alternatif Kabupaten Program RPJMD pendanaan Penanggulangan penanggulangan bencana bencana. - Bantuan korban bencana - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana (P3)Pembangunan kapasitas operasi darurat Nasional Strategi kebijakan | - Penguatan penanganan bencana peningkatan ketahanan darurat bencana bencana dan iklim RPJMN - Pelatihan/pendidikan - Penguatan Penanganan bidang kebencanaan Darurat Bencana - Pengawasan dan evaluasi Provinsi pelaksanaan operasi Kabupaten Program Renstra PB tanggap darurat Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Meningkatnya sistem informasi bencana sebagai dasar perencanaan penanggulangan bencana daerah (P4)Pembangunan dan pengembangan sistem informasi bencana sebagai dasar perencanaan penanggulangan bencana Nasional Strategi kebijakan peningkatan ketahanan bencana dan iklim RPJMN - Penguatan tata kelola penanggulangan bencana - Pengelolaan database dan teknologi informasi kebencanaan yang saling terintegrasi - Pembangunan/peningkatk an/penataan sistem dan 6-4
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO Sasaran/Program (Rencana PB) Konstribusi RPB Terhadap RPJMN/RPJMD Kegiatan PRB (RAD PRB) - Penguatan Data, fasilitas pusat data Informasi, dan Literasi informasi Bencana Pembangunan sistem Provinsi peringatan dini Kabupaten Program Renstra PB Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/kota Terintegrasinya dokumen kajian resiko bencana dalam kebijakan pembangunan daerah (P5)Pengintegrasian dokumen kajian resiko | Nasional Strategi kebijakan kerjasama lintas batas bencana dengan memperhitungkan risiko peningkatan ketahanan penanganan lintas batas administrasi bencana dan iklim RPJMN penanggulangan bencana Integrasi kerja sama antar daerah terkait kebijakan dan penataan ruang berbasis risiko bencana dan implementasi penanggulangan bencana Provinsi Kabupaten Program Renstra PB Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana (P6)Penyusunan rencana kontijensi dengan Nasional - Peningkatan kapasitas Rencana kontinjensi memperhitungkan ketersediaan sumber manajemen bencana- bencana daya kabupaten penanggulangan prioritas penanganan bencana pada fase kebupaten prabencana, - tanggap Penyelenggaran darurat, dan pasca simulasi/pengujian bencana rencana kontijensi - Penguatan mitigasi Rencana Penanggulangan perubahan iklim dan Kedaruratan Bencana penanggulangan (RPKB) bencana Provinsi Kabupaten Program RPJMD Program penanggulangan bencana Program Renstra PB Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana - Meningkatnya pendayagunaan hasil riset untuk mengurangi risiko penanggulangannya 2 Meningkatnya pengenalan Kebencanaan dan bencana (P7)Pendayagunaan hasil riset, pengenalan kebencanaan dan penanggulangannya Nasional Renas PB - Kerjasama hasil riset kebencanaan serta kurikulum kebencanaan pada Pendidikan dasar - Penearpan teknologi terapan dalam pengurangan risiko bencana Provinsi - Kabupaten Program Renstra PB Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Pencapaian Taget Satuan Pendidikan Aman Bencana Diseminasi hasil riset (sosialisasi, diklat) Menguatnya kemitraan multipihak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana 6-5
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO Sasaran/Program (Rencana PB) Konstribusi RPB Terhadap RPJMN/RPJMD Kegiatan PRB (RAD PRB) (P8)Penguatan kemitraan multipihak dalam Nasional Strategi kebijakan | - Perkuatan ketangguhan penyelenggaraan penanggulangan bencana peningkatan ketahanan bencana berbasis bencana dan iklim RPJMN komunitas Sinergi pemanfaatan | - Pembangunan budaya ruang wilayah Program Renas PB - Perluasan dan penguatan - kerjasama dan kemitraan multiphak dan multisektor dalam mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko sadar bencana Penambahan DESTANA Meningkatnya Sinergitas pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada penurunan resiko bencana dan kemandirian daerah (P9)Optimalisasi pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada penurunan resiko bencana dan kemandirian daerah bencana Provinsi Kabupaten Program RPJMD Program penanggulangan bencana Nasional Strategi kebijakan peningkatan ketahanan bencana dan iklim RPJMN - Pengarusutamaan penanggulangan bencana - Penguatan kesiapsiagaan - dalam penanganan - bencana melalui social re- engineering ketahanan bencana multilevel, terutama level keluarga, komunitas maupun desa Sosialisasi/seminar/works hop Optimalitas Sekolah/Madrasah Aman Bencana - Satuan Pendidikan Aman Bencana Penguatan TAGANA Penyusunan pedoman/SOP pengarusutamaan gender dan kelompok disabilitas tangguh bencana Provinsi Kabupaten Program Renstra PB Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan - Terhadap Bencana (P10) Penguatan forum PRB dan tematik dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana Nasional Strategi kebijakan peningkatan ketahanan bencana dan iklim RPJMN - Penguatan kesiapsiagaan dalam penanganan - bencana melalui social re- engineering ketahanan bencana multilevel, terutama level keluarga, komunitas maupun desa - Adaptasi perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat Pembentukan forum PRB/Tematik lainnya Koordinasi/FGD Pengurangan Risiko Bencana Provinsi Kabupaten Program Renstra PB Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Memaksimalkan upaya pencegahan dan mitigasi bencana 6-6
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO Sasaran/Program (Rencana PB) Konstribusi RPB Terhadap RPJMN/RPJMD Kegiatan PRB (RAD PRB) (P11) Optimalisasi upaya pencegahan dan Nasional Strategi kebijakan Pembangunan dan mitigasi bencana peningkatan ketahanan kelengkapan fasilitas bencana dan iklim RPJMN pendukung PB - Peningkatan Sarana Monitoring dan evaluasi Prasarana Mitigasi dan SMAB Penanggulangan Penanggulangan Bencana Organisme Pengganggu - Penguatan Tanaman (OPT) Pasca kesiapsiagaan dalam Bencana penanganan - bencana melalui social re- engineering ketahanan bencana multilevel, terutama level keluarga, komunitas maupun desa Provinsi Kabupaten Program RPJMD Program pengendalian dan PB Pertanian (P12) Peningkatan kapasitas masyarakat Nasional Strategi kebijakan Sosialisasi/penguatan/pe untuk pencegahan dan mitigasi bencana peningkatan ketahanan mberdayaan masyarakat bencana dan iklim RPJMN Jaminan Pemeliharaan - Kebijakan sinergi Kesehatan Mandiri pemanfaatan ruang Penyuluhan pola hidup wilayah sehat - Strategi - Peningkatan Sosialisasi/penyuluhan investasi untuk mitigasi bidang Pendidikan dan pengurangan risiko bencana Provinsi Menurunkan Angka Kesakitan, PHBS, dan pelayanan - kesehatan pada penduduk miskin dan rentan Kabupaten Program RPJMD - Program perlindungan jaminan social - Program penanganan bencana (P13) Optimalisasi kebijakan pemanfaatan Nasional Strategi kebijakan Pemetaan mikrozonasi ruang sebagai upaya pencegahan dan peningkatan ketahanan kawasan rawan bencana mitigasi bencana bencana dan iklim RPJMN Pengendalian pendirian - Kebijakan sinergi bangunan pemanfaatan ruang Rehabilitas/reklamasi/reko wilayah nstruksi PRB - Penegakan rencana tata ruang yang berbasis mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana Provinsi Kabupaten Prigram RPJMD Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Meningkatnya penguatan sistem kesiapsiagaan bencana sistem (P14) Peningkatan kapasitas kesiapsiagaan Nasional Strategi dan target RPJMN Perkuatan bencana - Peningkatan kapasitas peringatan dini terpadu manajemen dan tanggap darurat penanggulangan bencana bencana pada fase 6-7
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO Sasaran/Program (Rencana PB) Konstribusi RPB Terhadap RPJMN/RPJMD Kegiatan PRB (RAD PRB) prabencana, - tanggap | - Pengelolaan database dan darurat, dan pasca teknologi informasi bencana kebencanaan yang saling - Prosentase kelengkapan terintegrasi peralatan sistem | - Pengadaan radio tanggap peringatan dini untuk darurat bencana bencana tektonik dan - Pembangunan sarana hidrometeorologi prasarana penanganan (persen) darurat dan pemulihan Provinsi sosial korban bencana Kabupaten Program Renstra PB Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/kota (P15) Peningkatan pembangunan sarana, Nasional Program Renas PB | - Penyediaan logistik prasarana dan logistik pada saat tanggap Pemenuhan standar | - Penyediaan jalur dan darurat bencana pelayanan minimal ruang evakuasi pada kebencanaan - melalui kawasan rawan bencana peningkatan kapasitas | - Penyediaan sarana dan Pemerintah Daerah, fasilitas pendukung masyarakat, dan logistik tanggap darurat kebencanaan Provinsi Kabupaten Program Renstra PB Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Bencana (P16) Peningkatan kapasitas pada saat Nasional Strategi kebijakan | - Penyusunan Rencana tanggap darurat bencana peningkatan ketahanan Operasi Tanggap Darurat bencana dan iklim RPJMN - Pembentukan pos Penguatan Penanganan komando Darurat Bencana - Pelatihan/sosialisasi Provinsi pembangunan sistem Kabupaten Program Renstra PB peringatan dini Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Memaksimalkan upaya rehabilitasi rekonstruksi secara cepat, tepat dan dengan mempertimbangkan keberlanjutan bangunan (P17) Peningkatan upaya pemulihan dampak bencana secara cepat, tepat dan efisien. Nasional Strategi kebijakan ketahanan bencana RPJMN - Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana Provinsi Kabupaten Program Renstra PB Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Bencana - Kaji cepat kerusakan dan kerugian akibat kejadian bencana - Penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekosntruksi - Pemulihan infrastruktur vital Sumber : Hasil Perumusan 2022 6-8
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO 6.3 PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen untuk menjamin agar suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Evaluasi adalah serangkaian kegiatan manajemen untuk proses menentukan suatu keberhasilan atau mengukur pencapaian suatu tujuan berdasarkan standar atau indicator menggunakan kriteria nilai yang sudah ditentukan dengan didukung oleh data dan informasi yang sahih, relevan dan peka. Pengendalian dan evaluasi yang dimaksud dalam rencana penanggulangan bencana ini adalah suatu proses pemantauan dan supervisi pelaksanaan program dan kegiatan/aksi, serta pengukuran dan penilaian hasil dan pencapaian target serta mengidentifikasi pembelajaran. 6.3.1 PENGENDALIAN Tata cara pengendalian dan evaluasi dapat merujuk pada peraturan Kementerian Dalam Menteri Dalam Negeri tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Pemantauan harus dilakukan secara berkala untuk mendapatkan informasi akurat tentang pelaksanaan kegiatan, kinerja program serta hasil-hasil yang dicapai. Pengawasan dan evaluasi dilaksanakan dengan mengacu pada: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 4. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 6-9
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi dilaksanakan dengan memperhatikan asas: 1. Efisiensi, yakni derajat hubungan antara barang/jasa yang dihasilkan melalui suatu program/kegiatan dan sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan barang/jasa tersebut yang diukur dengan biaya per unit keluaran (output): Efektivitas, yakni tingkat seberapa jauh program/kegiatan mencapai hasil dan manfaat yang diharapkan: dan Kemanfaatan, yaitu kondisi yang diharapkan akan dicapai bila keluaran (output) dapat diselesaikan tepat waktu, tepat lokasi dan tepat sasaran serta berfungsi dengan optimal. Dampak, yaitu perubahan jangka panjang yang dicapai sebagai akibat dari berfungsinya suatu keluaran (output). Keberlanjutan, yaitu proses pelaksanaan suatu kegiatan untuk menghasilkan keluaran secara terus menerus. Kegiatan pengawasan juga dapat melibatkan semua pemangku kepentingan yang terkait sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing- masing. Kegiatan pengawasan harus dilaporkan setiap 6 (enam) bulan sekali. Evaluasi pelaksanaan RPB Kabupaten Bone Bolango dilaksanakan terhadap keluaran kegiatan yang dapat berupa barang atau jasa dan terhadap hasil (outcome) program yang dapat berupa dampak atau manfaat bagi masyarakat dan/atau pemerintah. Pada hakikatnya evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. Evaluasi dilakukan berdasarkan sumber daya yang digunakan serta indikator dan sasaran kinerja keluaran untuk kegiatan dan/atau 6-10
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO indikator dan sasaran kinerja hasil untuk program. Contoh tabel evaluasi dan pelaporan dapat dilihat pada Tabel 6.3-6.4. Tabel 6.3. Format Rencana Pemantauan Tahunan Kegiatan Aksi PB Materi Kriteria/Indikator Target Capaian Tahun Ke Ng Pemantauan Keluaran (5 Tahun) 1 2 3 4 5 Catatan Tabel 6.4. Format Rencana Pemantauan Per Semester Pelaksanaan Aksi PB Waktu Kriteria Petasan Peranan Sumber Bukti | Teknis/Metode | Pelaksana 6.3.2 Evatuasi Evaluasi dalam RPB ini adalah proses untuk mengkaji dan menilai capaian hasil dan tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai indikator yang ditetapkan, mengidentifikasi pembelajaran, dan juga mekanisme peninjauan (review) RPB. Secara umum, evaluasi RPB setidaknya mencakup 3 hal, yaitu (a) analisa kesenjangan (gap) antara hasil program dan sasaran RPB yang diharapkan dan yang dicapai, (b) analisa kontribusi capaian keluaran kegiatan terhadap indikator sasaran dan program, dan (c) pembelajaran dari proses pelaksanaan RPB yang menjelaskan proses pencapaian keberhasilan dan ketidakberhasilan. Untuk melaksanakan evaluasi ini, Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Sekretariat Bersama Daerah. Sekretariat ini dapat menggunakan Forum PRB Daerah atau bentuk/mekanisme lain yang sudah ada di daerah. Pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana harus dilaporkan dalam sebuah laporan tertulis. Harapannya adalah agar semua laporan mengenai penanggulangan bencana dapat terdokumentasi dengan baik
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BoLANGO dan secara resmi dikeluarkan oleh BPBD. Laporan tersebut selain berisi laporan kegiatan dan pencapaiannya juga berisi kajian atas keberhasilan/kegagalan dari semua program dan kegiatan pengurangan risiko yang telah dilaksanakan selama kurun waktu RPB. Laporan juga akan berisi rekomendasi tindak lanjut bagi instansi/lembaga tertentu jika diperlukan. Pada kegiatan evaluasi yang telah direncanakan pada kerangka rencana evaluasi, utamanya pada aspek realisasi sasaran/tujuan terhadap penyelesaian isu strategis, dapat menggunakan tabel berikut Tabel 6.5. Format Alat Bantu Evaluasi Program RAD PRB Waktu Kriteria/Indikator Evaluasi Evaluasi Sumber Bukti | Teknis/Metode | Pelaksana Tabel 6.6. Format Penulisan Hasil Evaluasi RAD PRB Faktor Ma Indikator i Indikator Capaian Penyebab 3 k Pembel No Pein Capaian (96) Program (26) Tidak aan embelajaran Tercapainya 6.3.3 MEKANISME PEMBAHARUAN Pasal 6 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan PB mengamanatkan agar RPB ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana. Evaluasi berkala ini bertujuan untuk menilai hasil yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan pengurangan risiko bencana serta efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan tersebut. Oleh karena itu pada akhir tahun kedua dan keempat pelaksanaan RPB, Badan Penanggulangan Bencana Daerah harus 6-12
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BOLANGO mengkoordinasikan sebuah peninjauan atau evaluasi terhadap program yang telah dan sedang berjalan dengan melibatkan semua SKPD dan pihak terkait penanggulangan bencana lainnya di daerah. Hasil peninjauan akan menjadi rekomendasi terhadap proses pembaruan terhadap RPB periode yang sedang berjalan. Selanjutnya pada akhir tahun kelima akan diadakan sebuah evaluasi akhir menyeluruh yang hasilnya akan menjadi rekomendasi terhadap penyusunan RPB pada periode berikutnya. 6-13
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) LAPORAN AKHIR KABUPATEN BONE BoLANGO PENUTUP Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan PB dapat dilaksanakan melalui mekanisme RPB oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango. RPB ini merupakan mekanisme efektif yang disusun untuk rentang perencanaan 2023-2027. Dalam pelaksanaan RPB Kabupaten Bone Bolango dibutuhkan komitmen kuat secara politis maupun teknis. Beberapa strategi advokasi dalam dokumen ini diharapkan dapat membangun komitmen tersebut secara optimal pada seluruh jenjang Pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Penyusunan dokumen RPB ini tidak terlepas dari evaluasi secara berkala dan disesuaikan dengan perkembangan Kabupaten Bone Bolango serta perubahan-perubahan lingkungan dan kemajuan yang mempengaruhi terjadinya bencana. Kabupaten Bone Bolango harus berusaha untuk mewujudkan budaya aman dari bencana, sesuai dengan visi Kabupaten Bone Bolango yang tertera di dokumen ini. PARAF HIERARKIS WAKIL BUPATI SEKDA s L ASISTEN | ASISTEN II : OA) ASISTEN III KEPALA PELAKS : KABID