Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi BaliBali PostEdisiHali fu)as,lL M<li ?-olfISurat Dukungan Reklamasi Teluk BenoaGederai PerjuanganMasyarakat Tanjung BenoaSEKITAR 30 surat dikirim kepadaPresiden Jokowi. Isinya Teluk Benoa.Surat itu dikirim sejumlah bendesaadat, mantan bendesa adat dan forum.Sebagian besar dari pengirim itu ber-lokasi jauh dari Tanjung Benoa. Kar-enanya masyarakat Tanjung Benoa me-nyayangkan adanya surat pernyataansikap tersebut.BendesaAdat Tanjung BenoaI MadeWijaya menyatakan gerakan Padahal sebagian besarpai ke Presiden, Wijaya ber- masyarakat Bali menolak re-harap Presiden Jokowi cermat klamasi tersebut," tegas 'Ar-dalam mempertimbangkan jawa, Senin kemarin.kebijakan yang akan diambil. Kalau benar mereka bend-Jokowi harus mampu menel- esa adat. sebelum bersurat keaah, apakah surat itu murni Jokowi harus ada paruntankeinginan masyarakat atau dulu. Apalagi hanya sebatasjustru permainan orang-orang mantan bendesa adat, tidaktertentu yang mendapat keun- ' bisa dianggap mewakili wargatungan. Jangan sampai surat adat. "Kalau merasa dicatutitu justru menjadi rujukan namanya, masyarakat adat se-dalam pengkajian amdal untuk mestinya bersikap. Saya curigareklamasi Telul< Benoa. "Kami rekayasa mengatasnamakanmohon Bapak Jokowi menyi- desa adat," ujarnya.mak maksud dari itu semua. Supaya masalalr ini cepatKalau meminta persetujuan selesai, sebailnya Jpkowi men-masyarakat pesisir untuk am- erjunkan tim yangl netralitas-dal, coba turun ke lapangan nla tinggi. Tim tersebut harusdan lihat sebenarnya apakah menerima atau.-$ali dan kondisi riil di lapan-menolak reklamasi," tegasnya. gan. supaya saat mengambilSementara itu, akademisibi- keputusan tidak Arjawa juga mengimbaual Anak fu1rng Arjawa, S.H., supayamasyarakatBalijanganM.H. mengatakan, strategi cepat terpengaruh terhadapapa pun akan dilakulan untuk iming-iming investor. Pasalnyamemuluskan reklamasi Teluk fakta di lapangan, janji-janjiBenoa. Oleh karena itu, Presi- investor kebanyakan tidak ter-derrJoke*idiharapkanjangan bukti. "Sekarang mereka kanterjebak terhadap orang-orang ada mar-rnya, jadi manis sekali. Coba setelahsebagainya. proyekitu jadi, palingsegelintir'T(emungkinan orang-orang orang lokal yang diserap. Bul<ti-yang mengirim surat setuju Teluk Benoa ke imbuhnya. (kmb25/kmb36)mencederai per{uangan masyarakat Tan-jung Benoa yang telah sepakat menolakreklamasi Teluk Benoa. Ia juga menye-salkan ada mantan bendesa adat yangmasih mengaku-ngaku sebagai bendesaadat mengirim surat dukungan."Kalau cantumkan atas nama priba-di, itu tidak kami persoalkan. Masalah-nya ini menggunakan embel-embelmantan bendesa. Bahkan dalam suratitu tertulis bendesa adat periode 2012-. 2105. Padahal dia sudah diganti padaBenoa. Apalagi tersiar kabar investorsampai saat ini telah mengeluarkanbiaya sekitar Rp 1 triliun untuk memu-luskan rencana reklamasi."Kita sudah lakukan penolakanreklamasi dan kita punya bukti sikapmasyarakat untuk itu. Apa maksudnyamereka mengirim surat ke Presiden.Itu membawa-bawa nama desa kami."kata Wijaya.Hal.23Masyarakat Pesisir2014. Itu tidak tahu malu namanya danterkesan ada balas bufi," ujar Wijaya,Senin (11/5) kemarin.Menurut anggota DPRD Badung ini,masyarakat Thnjung Benoa sampai saatini tidak mau tawar-menawar lagi den-gan investor yang berencana mengurukTeluk Benoa. Diduga oknum-oknumbersangkutan telah mendapat sesuatuatau janjijanji. mereka pun men$rimsurat dukungan terhadap rencanareklamasi berkedok revitalisasi TelukMasyarakat Pesisir
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Balilla"Eiff#ffi Bali Postw-EdisiHalz jzte* ,lL Mej ?elfLGedung akan Dikerjasamakandengan Pihak Ketiga?erpustakaan Daerah Baliakan DirelokasiDenpasar (Bali Post) -* Pemprov Bali berencana merelokasi perpustakaanlaerah Bali di Jalan Teuku lJmar, Denpasar Ul t"*""""Civic Center Renon, tepa_tnya di Xarrto" Badan A""i;y_ang -mqs ih satu -esatuan dengan perp ustak""o O""""tKepala Biro Aset pempro_v BaIi Drs. KetutAd-i#;; M:fi:mengatakan, rencana relokasi ini masih t"rt "itlip"v"optimalisasi pelnanfaatan aset."Perpustakaan dan arsip ini Perpuslakaan ke gedung yangterpencar-pencar, ada dua kan- kini ditempati UpT pertanianltor, sehingga ini kurang efektif. Dengan demikian, masih belumApalagi, yang di Teuku gala1 krodit di sana. Artinya, nantinya akan dlkerjasamakanIebih bagus perpustakaal llq dengansiapaataudaiambentuk$^# :# llr*:""f,:t": T ?xl I l-1.^ - geterah n anti . iru ti dak*u.i. Renon,:"ai .J" L^;t";. *'-T:lltq3tkl1 lagi, baru kitaA k a n d i t a t a' ; i ; ilr ;i;;;; ; i#; I Xj;?h l"S*.,Ylt", r:t'^*Senin (11/5) kemarin. Sekarang masih digunakan, be-Adiarsa menambahkan, set- lum bisa kita," tandasnya.elah digabung menjadi satu. Selain rencana penggabun-otomatis gedung perpustakaan gan Perpustakaan dan Kantordi Jl. Teuku Umar iidak ]u*i untuk pelayanan. Oleh telah menggabungkan Kantbrkarena itu, nantinya gedung L)rnas Peternakan di Kantortersebut akan dikerjasamakan Dinas Pertanian dan Tanamandengan pihak ketiga. kerja sama Pangan. Kantor Dinas Peterna-ini sekarigus untuk me nd u n" "* 53i**tT3:l"S:?l\;i*1optimalisasi pendapatan asli Biro Aset juga masih melakukandaerah. "Semui aset iiu fungsin- !-ajian untuk menggabunska;ya adalah fungsi pelayanan. Kaltor Dinas Perikanan-danKalau tidak digunakan dalam Kelautan dengan Dinas perke-fungsi itu, barldapat dilanjut- bunan. Penggibungan kantor-kan untuk fungsi pemanfaatan,,'Jelasnya.Adiarsa melanjutkan, saatini pihaknya masih menyiapkantempat baru untuk UPT Perta-ryqn yqnC menempati gedungdi belakang Kantoi Arsip. SetIelah itu, secara bertahap barubisa dilakukan relokasi fedungBerita ini bisa'dikomentaripada acara Citra BaliRadio Globat FMPukul 08.00 - 09.30 wita.kantor.,dinas yang serumpunrnr drnrlar dapat memudahkankoo-rdinasi serta pelayanan ke-pada masyarakat. Sementaratotal aset yang sudah dikerjasa-makan atau disewakan padapihak ketiga tercatat hampir 70perjanjian, baik dalam bentukbangrrnan maupun lahan parkir.Jumlah ini tidak termasuk ta-nah dana bukti (tanah oertanianyang dikerjakan penggarap -red) yang mencapai ribuan diseluruh Bali. (kmb32)
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Balib.sk;W Bali PostEdisiHalz lL leaj Lo(f4Mesti Lebih TransparanOztnounDenpasar (Bali Post)S"l.-. ini, aktivitas galian C di kabupaten/kota di Bali masih sangatambudarul dan banyak merus-ak lingkungan, p1ny1k pe.ngusaha galian Cmisalnya di Karangas_e.m tidak mengantongi -izin. Parahnya-, _pemeri4tahd"ur"h terkesan membiarkan pelanggaran ini, namun di sisi lain, didugalianoIr0I0Itetap melakukan Pungutan.Namun, menurut KetuaKomisi III DPRD Bali yangmembidangi pembangunanNengah Tamba, ke dePanperizinan galian C ini akandir,ertibkan dan ditarikke provinsi dengan hara-pan bisa lebih transParandan mudah diawasi. Halini sesuai dengan amanatUndang-undang nomor 23tahun 2014 tentang Pe-merintahan Daerah Yangdipertegas dengan SuratEdaran (SE) Menteri DalamNegeri (lleldagrr) ":I9tl20l 2531 SJ tertanggal 16Januari 2015. "Kalau per-izinan galian C dibawa keprovinsi kami harapkan bisaIebih transparan dan mudahdiawasi. Jangan sepertisekarang yang amburadul,"kata Tamba, Senin (11/5)kemarin.UU Pemerintahan Daer-ah, sebagaimana diperte-gas SE Mendagri, menga-manatkan bahwa izin usahatambang seperti galian Cdan air bawah tanah (ABT)di Bali, dikembalikan ke-wenangannya kepada pe-merintah provinsi. "UU inimemang mengalami pe-rubahan signifikan. Kalausebelumnya, izin usaha tam-bang kewenangannya ada dikabupaten dan'kota, makasekarang dikembalikan kepemerintah provinsi," im-buh Tamba.Khusus untuk Bali, katadia, selama ini hanya adapertambangan berupa galianC dan ABT. Jadi, denganadanya aturan baru ini ked1qg"j:gp.g Jali vansberwenang mengeluarkanizin usaha galian C danABT.Bukan lagi kabupaten dankota. Lembaga dewan, im-buh politisi Partai Demokratini, menyambut baik hal ini.Namun, pihaknya bersamaPemprov Bali akan meng-kaji secara mendalam halini. Prinsipnya, pemprovdan DPRD Bali tidak meng-inginkan adanya gesekanathu perbedaan persepsitentang amanat UU Pemer-intahan Daerah ini."Akan kita koordinasikandan kaji secara mendalambersama eksekutif. Kita tidakingin ini menjadi persoalan,apalagi menjelang pilkada.Jadi, kami mendorong soalperizinan galian C ini bisasegera ditarik ke provinsidengan pengaturan yangjelas ," kata anggota FraksiDemokrat DPRD Bali itu.Ia mengingatkan, pengem-balian kewenangan terkaitizin usaha tambang ini kepemerintah provinsi, meru-pakan amanat undang-un-dang. Tentunya, pemerintahpusat dan DPR-RI memilikialasan yang kuat terkait halini, sebelum mengesahkanUU Pemerintahan Daerah."Mungkin pemerintah pusatpunya alasan kuat. Misalnyadampak sosial dan lingkun-gan dari tambang, terutamapenambangan liar. Belumlagi pemerintah kabupatendan kota dinilai kurang mam-pu mengawasi usaha-usahapertambangan," ujar politisiasal Jembrana itu. (wid)
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali}dl#tufW Bali PostEdisiHalz {6fov. lL t@r_Zolt_.z_GPertanyakan Kasus RSI NyitdahT DatangiDenpasar (Bali Post) -Aliansi Gerakan Masyarakat Tabanan (GMT) di bawah koordi-nator I Ketut Semadha Putra, Senin (11/5) kemarin mendatangiKejaksaan Tinggi (Kejati) Bali. Dia bersama teman-temannya da-tang sekitar pukul 10.00 Wita untuk menemui Kajati Bali MomockBambang Sumiarso. "Kami datang untuk mempertanyakan soalkasus RSI (pembangunan Rumah Sakit Internasional) Nyitdah.Ini kan sudah ada dua tersangka," katanya sebelum meiruju mejapenjagaan Kejati BaIi untuk menulis di buku tamu.Sebagaimana diberitakan sebelum-sebelumnya, kasus ini sudahdi-SP3-kan beberapa waktu lalu oleh pihak kejaksaan, walau su-dah ada tersangkanya. Namun, pihak GMT yang mengaku sebagaialiansi gerakan moral masyarakat itu rupanya belum percaya ataspenghentian perkara yang sudah ada tersangkanya itu.Saat datang ke kejaksaan, Semadha Putra membawa sejumlahdokumen, termasuk di antaranya sejumlah SMS dari KPK dan Ke-jaksaan Agung, yang mengatakan bahwa pihak Kejaksaan Agungsudah menindaklanjuti laporan GMT soal pembebasan lahan RSINyitdah, Tabanan. "Proses hukum ini pada tahun 2012 dan sudahada dua tersangka yang ditetapkan oleh Kejati Bali. Mereka adalahNyoman Sudarma dan Nyoman Sugi. Ini yang akan kami tanyakanke Pak Kajati," katanya dengan penuh semangat.Selain itu, GMT juga membawa laporan ke KPK yang sudahditindaklanjuti 6 November 2014, yakni masalah penanganankasus RSI Nyitdah akan dilakukan koordinasi dan supervisi.Semadha Putra menilai kasus ini mangkrak. Dia berharap KajatiMomock Bambang Sumiarso segera membuka kembali kasus dug-aan penyelewengan yang telah menetapkan tersangka itu. "Kamimemohon pada Bapak Kajati untuk memroses kasus ini hinggake pengadilan, sehingga kepastian hukumnya jelas," katanyasembari memperlihatkan bahwa laporan juga disampaikan keOmbudsman RI.Namun sayang, Kajati Bali sendiri saat itu sedang ada tamu.Lama menunggu, akhirnya pihak GMT menyerahkanberkas y-angmereka bawa kepada petugas penjagaan di sana dan diberikanbukti penerimaan berkas. Sementara itu, Kajati Bali MomockBambang Sumiarso belum dapat dimintai konfirmasi terkait ke-datangan GMT tersebut. Demikian halnya Kasipenkum HumasKejatiBali Ashari Kurniawan, belum dapat dimintai konfirmasikaiena sedang di Kejari Denpasar. (kmb37)Bali PosvwanGMT - Koordinator GMT Ketut Semad'hsPutr a (meng e n ah an hac am at a) didamp ing irehannyamendotangi Kantor Kejati BaIi un-tuh m.emp ertany ahan hasus pemb angunanRSI Nyitdah, hem.arin.I(ejatt BaliL.1fli*, 1... '&t' :j.-' , ih"".:;' +* lblr*".'; .+! t.$'tg#nlnlIm'rn iYYjif x,! tJ,- E brE
Sub BagianHumas dan Tata Usaha BPK RlBali PostEdisi :&k*r,|MHal :r3Perwakilan Provinsi BaliTak Benzin, lJsahaGalian C DistopLIAR - Sat. Reshrirn Polres Buleleng mengomanhonT"ni"i ienambangan liar d'i Desa Tuhad SumagaKec amat a n Gerohg ah, Bulel eng'Singaraja (Bali Post) -Jijar^n k"polisian unit fV/Tindak Pidana Tertentu Sat.Reskrim Polres Buleleng,menghentikan Paksa kegiatanusahl tambang galian C didua lokasi berbeda di Kabu-paten Buleleng. Penghentiandilakukan lantaran usahatambanq tidak memiliki izin.Salah satu tambang diduga6ilik salah satu kerabat ang-eota DPRD Buleleng.- Polisi menyegel dua tam-bang dalam waktu berbeda,di aitaranya di wilayah DesaTukad Sumaga KecamatanGerokgak, Buleleng, Jumatt8/5) pekan lalu. BerikutnYausahi tambang lainnYa diDesa Bungkulan KecamatanSawdn, Buleleng, Senin (4/5)Ialu. Polisi juga sudah mem-inta keterangan dua Pengelolausaha galian. Di antaranYa'Kadek Muliawan (45) wargaBaniar Dinas PengumbahanDesb Pemuteran Kecama-tan Gerokgak, Buleleng. Diadidusa menjadi Pengelola diusahi pertambangan di DesaTukad Sumaga. Sedangkandi TKP di Desa Bungkulan,Putu Soma Widiarsana (48)warga Banjar Dinas DauhMunduk Desa Bungkulan. Diadiamankan diduga terlibatdalam aktivitas Pengelolaantambang tanpa izin.Kasat Reskrim Polres Bule-leng AKP Ketut AdnYanaTJ, Senin (11/5) kemarin.mengatakan, usaha tambangdi Desa Tukad Sumaga dandi Desa Bungkulan, terPaksadihenti-kan akibat tidak men-santonrr izin. Polisi bahkan6"-p^[ melacak di BadanPelayanan Perizinan Ter-padu (BPPT) Bulelcng. Daridata terlamPir. Polisi men-catat ada 15 perusahaan Yangterdaftar. Dua Perusahaanvang digerebek karena tidakmemehuni kelengkaPan izindan aturan berlaku. "Kamiterpaksa henti-kan galiannyakarena tidak mengantongi iztndan jelas melanggar Peraturanperundang-undang. Kedua'iersangka-masih dalam Pe-meriksaan lebih lanjut," ujarAdnyana TJ.S-eiumlah barang bukti dis-ita polisi di lokasi Desa T\rkadSumaga. sePerti satu bendelnota penjualan dengan namaperuiahaan UD Samodra'buku pencatatan Penjualanhasil tambang Pasir dan batu,beserta uang tunai RP 270ribu, dan alat ekskavator.Selanjutnya di Iokasi tambangpasir dan batu di Desa Bung-kulan, barang bukti di sitavakni buku Pencatatan hasilbeniualan, uang tunai sebesaritp "soo ribu dan ekskavatortermasuk kuncinYa.Terdapat dua orang Yangdiamankan polisi. merekadikenakan pasal 118 Undang-Undang RI nomor 4- tahun2009 tentang PertambanganMineral dan Batubara, Pasal26 Peraturan Daerah Kabu-oaten Buleleng nomor 1 tahun1012 t".,tu.tg-Pajak MineralBukan Logam dan Batuan'densanancamanhukuman 10tahun penjara dan denda mak-simalRp 1lmfiar (kmb34)Tf,brIE