C M Y CM MY CY CMY K depan.pdf 1 24/02/2023 22:40:13 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN STATUS LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA 2022
C M Y CM MY CY CMY K 00 COVER.pdf 1 1/29/2023 3:14:44 PM KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
C M Y CM MY CY CMY K 0 EDITOR.pdf 1 13/03/2023 23:35:05
C M Y CM MY CY CMY K 0 EDITOR.pdf 2 13/03/2023 23:35:10 STATUS LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA 2022 ©2022 Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Republik Indonesia Diterbitkan oleh : Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Republik Indonesia Penggunaan isi dan materi buku ini diperbolehkan dengan izin. Konten dan material dalam buku ini dapat direproduksi dan disebarluaskan dengan cara yang tidak mengubah makna konten yang dimaksud dalam isi. Diizinkan untuk mengutip materi buku ini dengan menuliskan referensi yang lengkap. ISBN : 978-623-440-016-8 Editor Utama : Siti Nurbaya Pengarah : Bambang Hendroyono Penanggungjawab: Edi Sulistyo H. Susetyo Tim Penulis : Liyantono, Yudi Setiawan, Lasriama Siahaan, Prita Ayu Permatasari, Vidya Nur Trissanti, Fikri Sakti Firmansyah, Luisa Febrina Amalo, Gatot Prayoga, Lilik Budi Prasetyo, Zaenal Abidin, Syartinilia, !"## $%&'(##&$) Andry Januwardi Dan Nurhaeni Astuti. Kontributor Foto : Biro Humas dan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
C M Y CM MY CY CMY K 1 Ringkasan eksekutif.pdf 1 22/02/2023 22:35:20 Ringkasan Eksekutif A SLHI EKOREGION SUMATERA I N D O N B SLHI EKOREGION JAWA
C M Y CM MY CY CMY K 1 Ringkasan eksekutif.pdf 2 22/02/2023 22:35:21 N E S I A D SLHI EKOREGION KALIMANTAN F SLHI EKOREGION PAPUA E SLHI EKOREGION SULAWESI MALUKU C SLHI EKOREGION BALI NUSA TENGGARA
C M Y CM MY CY CMY K 1 Ringkasan eksekutif.pdf 3 22/02/2023 22:35:21 vi Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 I. Ringkasan Eksekutif Tujuan mencapai Pembangunan Berkelanjutan, dibutuhkan dukungan dan peran serta masyarakat. Dengan adanya kontribusi dari masyarakat, program-program yang telah direncanakan dapat tercapai secara maksimal. Sebagai bentuk dukungan untuk hal tersebut, diperlukan informasi mengenai kondisi lingkungan yang Indonesia. Informasi terkait lingkungan harus mudah diakses dan dimengerti oleh berbagai kalangan masyarakat Indonesia. Untuk target terjadi dari seluruh wilayah Tahun ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyusun buku Status Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI) 2022 sebagai kumpulan informasi kondisi lingkungan hidup di Indonesia yang dapat digunakan sebagai dasar acuan semua pihak untuk menilai, meneliti dan menetapkan kebijakan dengan mempertimbangkan prinsip aspek ini akan pembangunan berkelanjutan. Buku lingkungan sesuai dengan menampilkan status lingkungan Indone sia yang terbagi menjadi 6 ekoregion (Sumatera, Jawa, Bali-Nusra, Kalimantan, Sulawesi-Maluku, dan Papua). Pada masing-masing ekoregion dibahas profil, isu lingkungan prioritas, dan pembahasan rinci dari setiap isu prioritas terpilih. Metode/konsep yang digunakan untuk membahas isu lingkungan secara terstruktur dan menyeluruh, yaitu dengan konsep Driving force, Pressure, State, Impact, dan Response (DPSIR). Selain membahas isu lingkungan yang terjadi di setiap ekoregion, buku ini juga membahas isu lingkungan terkait pengelolaan kualitas air yang merupakan upaya pemerintah untuk mengatasi salah satu isu lingkungan global ini. Buku SLHI 2022 diharapkan dapat menjadi landasan bagi pemangku kepentingan dalam menjalankan pembangunan yang berkelanjutan untuk Indonesia yang lebih baik. Gambar 1 Konsep D-P-S-I-R pada Pengelolaan Lingkungan Indonesia
C M Y CM MY CY CMY K 1 Ringkasan eksekutif.pdf 4 22/02/2023 22:35:22 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 II. Alur Penyusunan Buku SLHI 2022 dengan melakukan studi literatur dari berbagai dokumen yaitu: Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Status Lingkungan Hidup Indonesia edisi sebelumnya; data Badan Pusat Statistik; produk - produk publikasi dari Badan Pusat Statistik, seperti Statistik Lingkungan Hidup Indonesia, Statistik Daerah tiap provinsi, DIKPLHD tiap Provinsi, Provinsi Dalam Angka; serta berbagai informasi teraktual dan terbaru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia. Setiap sumber dari literatur tersebut digunakan sebagai acuan dalam pembahasan setiap bagian dalam buku SLHI 2022. Tahap penyusunan diawali Seluruh acuan literatur berasal dari data sekunder dimungkinkannya pengambilan data primer. Data-data yang digunakan merupakan data yang direkomendasikan dan telah divalidasi melalui Pusat Data dan Informasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Pusdatin KLHK). Setelah memperoleh data, dilakukan Indonesia berdasarkan 3 (tiga) matra utama, yaitu air, udara, dan lahan. Selanjutnya, dilakukan analisis lingkungan Indonesia yang juga menggunakan konsep DPSIR untuk 6 ekoregion (Sumatera, Jawa, Bali-Nusra, Kalimantan, Papua). Pembahasan selanjutnya, yaitu tentang isu tematik ini mengenai kualitas air. yang diangkat tahun Pembahasan isu tematik juga dilakukan dengan konsep DPSIR. karena tidak overview lingkungan Sulawesi-Maluku, dan Metode DPSIR adalah sebuah metode universal yang diadopsi dari United Nations Environment Program. Model DPSIR adalah pengembangan dari model Pressure, State, dan Response (PSR) (OECD, 1994), dan merupakan kerangka analisis yang banyak dipakai untuk mengevaluasi kondisi lingkungan dan dikembangkan lebih lanjut oleh lembaga lingkungan Uni Eropa (EEA, 1999). Permasalahan lingkungan yang kompleks memerlukan kerangka pendekatan yang mampu mengkomunikasikan menggambarkan permasalahan lingkungan secara komprehensif dan kerangka DPSIR mampu menjawab permasalahan tersebut DPSIR menggambarkan hubungan sebab akibat antara pembangunan berbagai ekonomi, berkelanjutan, dan (USEPA, 2015). Metode komponen dalam yaitu vii lingkungan, dan sosial (USEPA, 2015). Oleh karena itu, metode ini relevan untuk membahas hubungan sebab akibat terkait dengan lingkungan di Indonesia. Dengan demikian, pengambil kebijakan dengan informasi dapat mengikuti permasalahan lingkungan yang kompleks melalui hubungan dan menyelesaikan permasalahan lingkungan secara sistematis. isu terkait sebab-akibat Setelah menganalisis kondisi lingkungan Indonesia dengan 3 (tiga) pendekatan utama, maka langkah selanjutnya adalah melakukan sintesis isu lingkungan prioritas. Hal ini dilakukan dengan cara menganalisis isu dominan dari masing-masing ekoregion dan isu tematik nasional, yang dikaitkan dengan tiga matra lingkungan utama. Sintesis isu lingkungan prioritas ini menjadi dasar penetapan kebijakan-kebijakan nasional, yang pada kemudian diacu dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan masing-masing provinsi. III. Overview Kondisi Lingkungan Indonesia Overview lingkungan Indonesia dilakukan dengan memberikan informasi lingkungan Indonesia berdasarkan 3 (tiga) matra utama, yakni lahan, air dan udara. a. Lahan 1. Luas Tutupan Hutan Dari data luas kawasan hutan ± 120,2 juta Ha, realisasi sampai Desember 2020, penetapan kawasan hutan yang sudah dicapai adalah ± 88,4 juta Ha. Indonesia sendiri memiliki ketentuan penggunaan kawasan hutan. Dikutip dari Statistik Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2020, penggunaan kawasan hutan dapat bersifat komersial yaitu digunakan dengan tujuan mencari sementara penggunaan kawasan hutan bersifat non komersial yaitu bertujuan untuk kawasan hutan yang semestinya sebagai paru-paru dunia ataupun menjaga keseimbangan ekosistem yang ada di dalamnya. Luas Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2019 lalu, peningkatan terjadi dari 94,1 juta Ha pada tahun 2020 menjadi 95,5 juta Ha atau 50,9% dari luas total daratan. keuntungan, lahan berhutan
C M Y CM MY CY CMY K 1 Ringkasan eksekutif.pdf 5 22/02/2023 22:35:25 viii Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 Gambar 2 Perkembangan Luas Lahan Berhutan di Indonesia Tahun 2011-2020 Sumber: KLHK, 2020 2. Deforestasi Angka deforestasi di Indonesia secara fluktuatif. Deforestasi Indonesia 2019-2020 pada mengalami penurunan sampai 75 persen, atau sebesar 115,5 ribu hektar, dibandingkan periode 2018-2019 yang mencapai 462,5 ribu hektar. Angka ini meningkat jika dibandingkan periode 2017- 2018 yang sebesar 439,4 ribu hektar. Sedangkan pada tahun 2016-2017 angkanya mencapai 480 ribu hektar. berubah periode Gambar 3 Deforestasi Luas Lahan di Indonesia Tahun 2013-2020 Sumber: KLHK, 2020 3. Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kinerja IKL pada Tahun 2021 lebih baik dibandingkan pada Tahun 2020. IKL Nasional Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 1,18 poin menjadi 60,72 dari 59,54 pada Tahun 2020. ini tidak merubah predikat IKL pada tingkat sedang. Kinerja kenaikan ini kontribusi dari kenaikan IKL di 27 provinsi. Kejadian kebakaran yang rendah pada Tahun 2021 lebih tahun-tahun dibadingkan dengan sebelumnya menjadi salah faktor peningkatan IKL di beberapa provinsi. Kenaikan IKL Gambar 4 Nilai Rata-rata IKL Nasional Tahun 2016-2021 Sumber: KLHK, 2021
C M Y CM MY CY CMY K 1 Ringkasan eksekutif.pdf 6 22/02/2023 22:35:28 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 ix b. Air Tantangan terkait sumber daya air di Indonesia di antaranya adalah tidak meratanya ketersediaan air di wilayah Indonesia. Selain itu, kondisi degradasi kualitas dan kualitas air di Indonesia tergambar pada Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2020 Tentang RPJMN 2020-2024. PP tersebut menyatakan ketersediaan air sudah tergolong langka hingga kritis di sebagian besar wilayah Pulau Jawa dan Bali. Diperkirakan luas wilayah kritis air meningkat dari 6 persen (2000) menjadi 9,6 persen (2045), yang mencakup wilayah Sumatera bagian selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi bagian selatan. IKA Nasional tahun 2021 berada pada predikat sedang. Nilai IKA Nasional mengalami penurunan 0,71 poin dari 53.53 pada tahun 2020 menjadi 52.82 pada tahun 2021. Klasifikasi nilai IKA ke dalam predikat tidak akan pernah bisa masuk ke dalam predikat baik maupun baik sekali. Hal ini dikarenakan penilaian IKA menggunakan klasifikasi mutu air kelas II berdasarkan PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dengan penilaian indeks maksimum sampai 70. Terdapat 11 provinsi yang memiliki nilai lebih sedikit bila IKA di bawah dibandingkan dengan 2020 yang berjumlah 20 provinsi. Dari 11 provinsi ini, 5 provinsi masuk dalam kelompok bobot kontribusi terbesar, yaitu Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, lebih banyak Sumatera Selatan, dan Riau, dibandingkan dengan Tahun 2020. IKA Nasional, Gambar 5 Status mutu air sungai Tahun 2015-2020 Sumber: KLHK, 2020
C M Y CM MY CY CMY K 1 Ringkasan eksekutif.pdf 7 22/02/2023 22:35:28 x Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 c. Udara Selama masa pandemi tahun 2020-2021 terdapat beberapa kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah untuk membatasi mobilisasi masyarakat (lockdown). Hal ini bertujuan untuk mencegah atau memutus rantai penyebaran covid-19. Selama periode waktu tersebut, terdapat beberapa istilah yang digunakan oleh pemerintah sebagai aturan pembatasan mobilisasi ini yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang berbasis (PPKM), PPKM Mikro, PPKM Darurat, dan PPKM Level 3-4. Perkembangan penerapan aturan PSBB atau PPKM selama periode waktu 2020 hingga 2021 dapat dilihat pada Tabel 1. Tabel 1. Perkembangan penerapan aturan mobilisasi masyarakat (PSBB atau PPKM) selama masa pandemi covid-19 tahun 2020-2021 Kebijakan Tahap Mulai Hingga Dasar Wilayah PSBB PPKM I II I II III IV V 10 - 04 - 2020 15 - 04 - 2020 17 - 04 - 2020 18 - 04 - 2020 24 - 04 - 2020 22 - 04 - 2020 23 - 04 - 2020 22 - 04 - 2020 24 - 04 - 2020 26 - 04 - 2020 28 - 04 - 2020 29 - 04 - 2020 04 - 05 - 2020 06 - 05 - 2020 11 - 05 - 2020 TBA 17 - 05 - 2020 16 - 05 - 2020 15 - 05 - 2020 27 - 05 - 2020 27 - 05 - 2020 07 - 09 - 2020 14 - 09 - 2020 11 - 01 - 2021 26 - 01 - 2021 09 - 02 - 2021 23 - 02 - 2021 09 - 03 - 2021 23 - 03 - 2021 06 - 04 - 2021 25 - 01- 2021 8 - 02 - 2021 22 - 02 - 2021 08 - 03 - 2021 22 - 03 - 2021 05 - 04 - 2021 19 - 04 - 2021 Instruksi Mendagri No. 1 Tahun 2021 Instruksi Mendagri No. 2 Tahun 2021 Instruksi Mendagri No. 3 Tahun 2021 Instruksi Mendagri No. 4 Tahun 2021 Instruksi Mendagri No. 5 Tahun 2021 Instruksi Mendagri No. 6 Tahun 2021 Instruksi Mendagri No. 7 Tahun 2021 Provinsi DKI Jakarta Jawa Barat Riau Banten Sulawesi Selatan Jawa Barat Jawa Tengah Provinsi Sumatra Barat Kalimantan Selatan Kalimantan Utara Jawa Timur Sulawesi Selatan Provinsi Gorontalo Provinsi Jawa Barat Kalimantan Tengah Sulawesi Tengah Jawa Timur Kalimantan Selatan Riau Sumatera Selatan Sumatera Selatan Banten Jakarta 7 provinsi (DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali) 7 provinsi 7 provinsi 7 provinsi 10 provinsi (tambahan: Sumut, Kaltim, Sulsel) 15 provinsi (tambahan: Sulut, Kalsel, Kalteng, NTB, NTT) 20 provinsi (tambahan: Kalut, Aceh, Sumsel, Riau, Papua) 25 provinsi (tambahan: Sumbar, Jambi, Lampung, Kalbar, Kep.Bangka Belitung) 30 provinsi (tambahan: Kep. Riau, Bengkulu, Sulteng, Sulten, Papua Barat) PPKM mikro VI 20 - 04 - 2021 03 - 05 - 2021 Instruksi Mendagri No. 9 Tahun 2021 VII 04 - 05 - 2021 17 - 05 - 2021 Instruksi Mendagri No. 10 Tahun 2021
C M Y CM MY CY CMY K 1 Ringkasan eksekutif.pdf 8 22/02/2023 22:35:29 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 xi PPKM darurat VIII IX X XI XII - 18 - 05 - 2021 01 - 06 - 2021 15 - 06 - 2021 22 - 06 - 2021 06 - 07 - 2021 21 - 07 - 2021 03 - 07 - 2021 31 - 05 - 2021 14 - 06 - 2021 28 - 06 - 2021 05 - 07 - 2021 20 - 07 - 2021 25 - 07 - 2021 20 - 07 - 2021 Instruksi Mendagri No. 11 Tahun 2021 Instruksi Mendagri No. 12 Tahun 2021 Instruksi Mendagri No. 13 Tahun 2021 Instruksi Mendagri No. 14 Tahun 2021 Instruksi Mendagri No. 17 dan No. 20 Tahun 2021 Instruksi Mendagri No. 23 Tahun 2021 Instruksi Mendagri No. 15, No. 16, No. 18, dan No. 19 Tahun 2021 g , 30 provinsi Nasional (tambahan:Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Barat) Nasional Nasional Nasional g, , p Nasional P. Jawa dan Bali PPKM level 1-4
12 - 07 - 2021 21 - 07 - 2021 26 - 07 - 2021 20 - 07 - 2021 25 - 07 - 2021 02 - 08 - 2021 Instruksi Mendagri No. 22 dan No. 23 Tahun 2021 15 wilayah luar Jawa-Bali Sejumlah provinsi Sejumlah provinsi Dari kebijakan tersebut, telah memberikan dampak terhadap penurunan mobilitas masyarakat. Terdapat peningkatan kualitas udara di beberapa kota di Indonesia khususnya kota - kota besar akibat berkurangnya aktivitas kendaraan bermotor. Selain kendaraan bermotor, terjadi pula penurunan polutan dari sektor energi di masa pandemi. Konsumsi energi mengalami penurunan kecuali di sektor rumah tangga. Hal ini disebabkan karena pengaruh dari PSBB sehingga masyarakat lebih fokus di rumah. Dan dari hal tersebut, konsumsi energi lebih dominan pada kegiatan domestik terutama untuk memasak dan kegiatan rumahan lainnya. Berdasarkan studi Fardani et al. (2020), wilayah Indonesia secara umum mengalami penurunan konsentrasi NO2 pada tahun 2020 atau ketika kebijakan lockdown diterapkan, bahkan hingga membuat nilainya mendekati 0 mol/m2 (Gambar 6). Februari 2019 Februari 2020 April 2019 April 2020 Juni 2019 Juni 2020 Gambar 6. Perubahan konsentrasi NO2 di Indonesia pada tahun 2019 (sebelum pandemi covid-19) dan 2020 (saat terjadi pandemi covid-19). Sumber: Fardani et al. (2020) )
C M Y CM MY CY CMY K 1 Ringkasan eksekutif.pdf 9 22/02/2023 22:35:30 xii Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 KLHK dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi di Indonesia telah melakukan pemantauan kualitas udara ambien secara kontinu untuk berbagai parameter pencemaran udara seperti materi partikulat (PM10 dan PM2,5), nitrogen dioksida (NO2), karbon monoksida (CO), dan 2 sulfur dioksida (SO2). Data ini kemudian 2 direpresentasikan dalam (ISPU) yang Indeks Standar Pencemar Udara memberikan informasi kondisi kualitas udara dalam rentang berbahaya, tidak sehat, sehat, dll setiap harinya. lebih tinggi dibandingkan Tahun 2020 dan tetap berpredikat baik. IKU naik sebesar 0.15 poin dari 87.21 pada Tahun 2020 menjadi 87.36 pada Tahun 2021. Nilai IKU ini melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2021 yaitu 84.2. Capaian IKU Nasional ini didukung oleh kenaikan IKU dari 19 provinsi yang rata-rata kenaikannya adalah 0.62 poin. Namun demikian juga terdapat 15 provinsi yang mengalami penurunan IKU dengan rata-rata -0.43 poin. IKU Nasional Tahun 2021 Gambar 7. Nilai Rata-rata IKU Nasional Tahun 2016-2021 Sumber: KLHK, 2021 IV. Status Lingkungan Hidup Setiap Ekoregion Menggunakan Skema DPSIR lsu-isu lingkungan pada setiap ekoregion perlu ditetapkan untuk memastikan bahwa pembahasan terkait analisis lingkungan pada masing-masing ekoregion dilakukan secara terarah, tajam, dan tepat sasaran. Secara umum, isu lingkungan pada masing-masing ekoregion ditetapkan berdasarkan empat pendekatan, yakni: 1. 2. 3. 4. Telaah terhadap isu lingkungan prioritas Dokumen lnformasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLH) Provinsi. Analisis terhadap isu lingkungan prioritas ekoregion di tahun-tahun sebelumnya. lnformasi dari Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E). Berita terkini media massa daerah terkait.
C M Y CM MY CY CMY K 1 Ringkasan eksekutif.pdf 10 22/02/2023 22:35:30 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 xiii Telaah terhadap isu lingkungan prioritas DIKPLH Provinsi memberikan isu informasi utama dalam penentuan lingkungan ekoregion. Secara singkat, informasi isu lingkungan prioritas untuk setiap provinsi dilakukan rekapitulasi dan dihitung isu yang paling banyak ditemui di masing-masing provinsi. lsu yang paling banyak ditemukan di provinsi dalam ekoregion yang sama kemudian diangkat menjadi isu lingkungan ekoregion terkait. terdapat beberapa ekoregion dengan DIKPLH Provinsi yang tidak lengkap. Untuk kondisi seperti ini, maka penetapan isu lingkungan prioritas untuk ekoregion tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan isu lingkungan tahun-tahun prioritas sebelumnya, Pusat informasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E), dan berita terkini media massa daerah terkait. Namun demikian, ekoregion di dari a. Ekoregion Sumatera Berdasarkan hasil analisis melalui pendekatan, isu lingkungan hidup prioritas di wilayah ekoregion Sumatera adalah alih fungsi hutan dan lahan, perubahan iklim global, tingginya penduduk miskin, sistem sanitasi dan pengelolaan limbah domestik. Isu linkungan alih fungsi lahan dan sistem sanitasi serta pengelolaan limbah domestik sangat mempengaruhi kualitas air di ekoregion Sumatera. Selengkapnya kerangka DPSIR Ekoregion Sumatera adalah sebagai berikut.
C M Y CM MY CY CMY K 1 Ringkasan eksekutif.pdf 11 22/02/2023 22:35:31 xiv Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 b. Ekoregion Jawa Secara umum isu lingkungan hidup prioritas di wilayah ekoregion Jawa terdiri dari alih fungsi lahan, pengelolaan sampah, pencemaran air dan udara, bencana, dan kesehatan masyarakat.Selengkapnya kerangka DPSIR Ekoregion Jawa adalah sebagai berikut. c. Ekoregion Bali-Nusra Isu lingkungan hidup prioritas di wilayah ekoregion Bali-Nusra meliputi alih fungsi lahan, penurunan kualitas dan kuantitas lahan, serta peningkatan timbulan sampah dan minimnya pengelolaan limbah domestik. Selengkapnya kerangka DPSIR Ekoregion Bali-Nusra adalah sebagai berikut.
C M Y CM MY CY CMY K 1 Ringkasan eksekutif.pdf 12 22/02/2023 22:35:31 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 d. Ekoregion Kalimantan Begitu pula pada Ekoregion Kalimantan, isu lingkungan hidup prioritas di ekoregion ini adalah alih fungsi lahan, perubahan iklim global, isu terkait keanekaragaman hayati dan satwa liar, serta kebakaran hutan dan lahan. Terkait isu yang berhubungan dengan air di Ekoregion Kalimantan adalah permasalahan kerusakan DAS dan akses air bersih. Selengkapnya kerangka DPSIR Ekoregion Kalimantan adalah sebagai berikut. e. Ekoregion Sulawesi-Maluku lsu lingkungan hidup yang menjadi prioritas di wilayah Ekoregion Sulawesi Maluku pada tahun 2021 terdiri dari alih fungsi lahan, perubahan iklim global, penurunan kualitas air, risiko bencana alam, dan sistem sanitasi dan pengelolaan limbah domestik. Wilayah Ekoregion Sulawesi Maluku sangat berkaitan erat dengan sumber daya pesisir dan laut, terutama Maluku yang merupakan wilayah kepulauan membuat isu kerusakan sumber daya pesisir dan laut menjadi salah satu isu prioritas. Selengkapnya kerangka DPSIR Ekoregion Sulawesi Maluku adalah sebagai berikut. xv
C M Y CM MY CY CMY K 1 Ringkasan eksekutif.pdf 13 22/02/2023 22:35:32 xvi Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 f. Ekoregion Papua Berdasarkan hasil analisis melalui pendekatan yang telah dilakukan, isu lingkungan hidup prioritas di wilayah Ekoregion Papua adalah alih juga menyangkut aspek keanekaragaman hayati, perubahan iklim global, tingginya penduduk miskin yang berkaitan dengan kualitas air dan pengelolaan sampah/limbah. Selengkapnya kerangka DPSIR Ekoregion Papua adalah sebagai berikut. fungsi lahan dan hutan yang V. Pengelolaan Kualitas Air di Indonesia Pengelolaan kualitas air yang baik berperan penting dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup yang dicerminkan dalam nilai IKLH. Apabila peningkatan dan penurunan ini disatukan berdasarkan bobotnya masing-masing, maka IKLH tahun ini mengalami peningkatan sebesar 1.18 poin. Lebih lanjut, apabila peningkatan IKL disatukan, nilai peningkatannya belum mampu mengkompensasi keseluruhan nilai penurunan IKA. Nilai IKA Nasional 2021 masih di bawah target pencapai IKA Nasional, yaitu sebesar 55,2. 22 provinsi saat ini masih berada di bawah target nasional. Semua provinsi di Pulau Jawa, 6 dari 9 provinsi di Pulau Sumatera, 3 dari 5 provinsi di Pulau Kalimantan, 3 dari 6 provinsi di Sulawesi, 2 dari 4 provinsi di Pulau Papua dan Maluku, dan 2 dari 3 provinsi di Bali-Nusra memiliki nilai IKA di bawah target nasional. IKU dan Lebih lanjut, apabila dianalisis selama 6 tahun terakhir nilai IKA dengan metode perhitungan yang sama, nilai IKA Nasional berada pada kisaran 50,20-53,53. Fluktuasi nilai IKA selama 6 tahun menunjukkan kecenderungan naik. Apabila dianalisis IKA Nasional dengan menunjukkan kecenderungan naik sebesar 0,45 poin per tahun dengan nilai determinasi yang cukup (R2 = regresi linear, tren 0,40). Nilai R2 menunjukkan seberapa besar kontribusi pengaruh waktu (variabel bebas) secara simultan terhadap nilai IKA (variabel terikat). Apabila diasumsikan tren linier ini konsisten terjadi, maka target nilai IKA Nasional hingga tahun 2024 tidak akan dapat tercapai. Kondisi kualitas air permukaan yang kurang baik yang ditandai dengan nilai IKA pada predikat sedang yang terus menerus mendapatkan tekanan dari pembuangan limbah cair dan padat domestik secara langsung ke dalam saluran drainase alamiah maupun buatan sebagai akibat dari kurangnya kesadaran masyarakat dan terbatasnya anggaran pemerintah dalam pembangunan sistem pengolahan air limbah domestik serta penegakkan aturan (hukum) dalam pembuangan limbah cair dan padat domestik yang kurang kuat telah mengakibatkan pada penurunan kualitas air permukaan. Hal tersebut menunjukkan sintesis yang lingkungan kuat untuk menangani berbagai terkait air. juga isu
C M Y CM MY CY CMY K 1 Ringkasan eksekutif.pdf 14 22/02/2023 22:35:32 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 VI. Sintesis Isu Lingkungan Prioritas Setelah melakukan analisis lingkungan dengan 3 pendekatan utama, yakni overview lingkungan Indonesia, DPSIR berdasarkan ekoregion dan isu lingkungan tematik, maka selanjutnya dilakukan sintesis lingkungan nasional dengan cara isu dominan dari 3 analisis mengidentifikasi lingkungan sebelumnya. Berdasarkan hasil analisis tersebut, didapatkan bahwa isu lingkungan sampah, sumber daya air (meliputi kualitas dan kuantitas air), lahan pencemaran udara, serta mendominasi isu lingkungan di berbagai ekoregion di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam bagian selanjutnya, dilakukan pembahasan implikasi kebijakan untuk menangani isu lingkungan utama tersebut. isu isu lingkungan a. Isu Lingkungan Lahan Semua ekoregion memiliki alih fungsi lahan sebagai isu lingkungan, khususnya alih fungsi lahan pada gambut di ekoregion Kalimantan, juga pada pantai dan pesisir di ekoregion Sulawesi-Maluku. Respon yang merupakan penerapan dari suatu kebijakan, secara umum berupa penyusunan RPPLH melalui rehabiltasi terkait rehabilitasi mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 76 tahun 2008. Kebijakan ini sudah merespon pressure yang muncul terkait alih fungsi lahan. Hanya saja, perlu menjadi catatan terkait informasi yang selama ini sering digaungkan dari adanya program lahan yaitu banyaknya jumlah bibit yang ditanam. Oleh karena itu, untuk mengukur keberhasilan keberlanjutan yang kemudian akan berpengaruh terhadap dampak maka diperlukan juga rencana dan informasi secara gamblang jumlah kawasan dengan status lahan/kawasannya pada suatu lokasi luasannya serta melakukan penanaman dan monitoring dalam jangka waktu tertentu. dan reboisasi. Kebijakan rehabilitasi hutan dan terkait banyaknya implementasi dari suatu Dalam mewujudkan adalah kebijakan monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap respon dari suatu kebijakan pengelolaan lahan. Respon positif maupun negatif yang muncul perlu memberikan input terhadap kebijakan yang baru dan fokus dalam mengatasi problem yang muncul dalam driving force dan pressure. Selain itu, tantangan yang lebih spesifik terkait pengelolaan lahan adalah memastikan bahwa target terkait pengelolaan lahan yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 dapat dicapai, yang meliputi berbagai upaya seperti peningkatan nilai IKTL, analisis nilai terkait pengelolaan lahan xvii konservasi tinggi, maupun pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya lahan. b. Isu Lingkungan Air Secara umum, isu lingkungan terkait sumber daya air dilatarbelakangi oleh adanya pertumbuhan ekonomi dan penduduk yang semakin tinggi. Tingginya angka penduduk miskin memicu berkembangnya kawasan permukiman padat penduduk yang tidak disertai dengan sistem sanitasi dan pengelolaan limbah domestik yang baik. Berbagai faktor tersebut, pada akhirnya mempengaruhi kualitas dan kuantitas air. PP No 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi salah satu instrumen peraturan penting dalam pengelolaan air. RPPLH, KOTAKU, bank sampah, maupun proper merupakan beberapa program yang ditujukan untuk menanggulangi tekanan (pressure) pada sistem sanitasi dan limbah domestik. Program proper juga turut mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meminimalisasi kerusakan lingkungan. Adanya program rehabilitasi dan penghijauan serta revitalisasi sungai dan ekoriparian yang dilakukan pada berbagai ekoregion turut menjadi solusi dari adanya kerusakan DAS di berbagai wilayah. belum Meskipun memberikan respon dari faktor pendorong dan tekanan, dampak yang dihasilkan pada kedua program dalam cukup memperbaiki kondisi DAS serta menyediakan area konservasi air baik di wilayah hulu, tengah, dan hilir DAS. Dengan adanya area konservasi air, ketersediaan air bagi seluruh masyarakat akan lebih terjamin. program-program tersebut tersebut signifikan c. Isu Lingkungan Kualitas Udara Pengelolaan kualitas udara di Indonesia dan aspek lingkungan hidup lainnya sekarang dinaungi dalam Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021. KLHK juga telah melakukan lainnya untuk memperkuat fungsi pengawasan dan kontrol seperti: sistem pemantauan kualitas udara yang mencakup wilayah Indonesia: online dan manual dan sistem informasi pemantauan emisi secara kontinu untuk industri (SISPEK). Melalui program Pembangunan Rendah Karbon (PRK) yang dilampirkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024, penurunan polusi udara ditargetkan pada akhir tahun 2024 terjadi penurunan intensitas emisi GRK sebesar 31,6 persen; perbaikan inovasi-inovasi
C M Y CM MY CY CMY K 1 Ringkasan eksekutif.pdf 15 22/02/2023 22:35:34 xviii Indeks Kualitas Udara (IKU) dari 86,8 (Baseline tahun 2019) ke 84,5 (Tahun 2024), dan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi 69,7 pada tahun 2024. Mengacu pada Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, warga negara memiliki hak hidup di lingkungan baik dan sehat, termasuk hak untuk udara bersih. Isu ini patut menjadi perhatian dan tanggung jawab bersama melalui kolaborasi berbagai stakeholder, termasuk pembuat kebijakan, masyarakat dan para pelaku sektor bisnis. Kebijakan, investasi dan program yang mendukung optimalisasi ramah lingkungan, bangunan dengan efisensi energi, serta manajemen limbah yang baik akan mengurangi polusi udara dan memperbaiki kualitas udara yang kita hirup sehari-hari. transportasi dan energi d. Isu Lingkungan Sampah Perpres 97/2017 merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 20l2 yang menjadi dasar pengelolaan SRT dan SSRT. Kebijakan dan strategi nasional atau Jakstranas dinyatakan pada Pasal 2 Perpres 97/2017 untuk pengurangan dan penanganan sampah pada periode 2017-2025, dan efektivitas penerapan kebijakan ini masih perlu ditinjau hingga akhir tahun 2025. Salah satu target dalam RPJMN 2020-2024 adalah peningkatan sampah terkelola dari 64 juta ton (2019) menjadi 339 juta ton pada tahun 2024 serta tercapainya 19 juta rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan sampah padat dengan sanitary landfill. Oleh karena itu diperlukan ketersediaan fasilitas pengolahan dan kapasitas TPA, sarana transportasi, untuk jasa pengelolaan membayar "tipping fee" atas sampah, serta peningkatan penyediaan alat angkut terpisah, serta penyusunan jadwal pengangkutan yang sesuai dengan program pemilahan sampah. Terkait peningkatan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi, maka diperlukan peningkatan kapasitas sarana dan prasarana pengolahan sampah, serta penyusunan waste to energy blue print sehingga selaras dengan target jumlah RPJMN 2020-2024 untuk meningkatkan rumah tangga yang terlayani TPST. kesediaan masyarakat teknologi, Isu peningkatan sampah yang terus meningkat telah diantisipasi oleh pemerintah daerah disetiap ekoregion dengan beberapa skema, diantaranya jumlah TPA/TPS, sebaran bank penambahan Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 sampah yang lebih banyak dan merata, inovasi pengelolaan sampah menjadi pelet yang dapat digunakan sebagai sumber listrik, pengaturan jadwal untuk pembuangan meningkatkan untuk mengurangi dan mengolah serta memilah sampah secara mandiri, dan kebijakan pemerintah dengan mengurangi penggunaan kantong plastik. sampah, edukasi dan kesadaran masyarakat
C M Y CM MY CY CMY K 1 Ringkasan eksekutif.pdf 16 22/02/2023 22:35:36
C M Y CM MY CY CMY K 2 Daftar Isi 1.pdf 1 27/03/2023 00:10:43 Daftar Isi
C M Y CM MY CY CMY K 2 Daftar Isi 1.pdf 2 27/03/2023 00:10:46 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 xxi iv EXECUTIVE SUMMARY xx TABLE OF CONTENT xxviii LIST OF TABLES xxxv LIST OF FIGURES 1 KATA PENGANTAR 5 CHAPTER I INTRODUCTION 1.1. Latar Belakang 1.2. Metodologi Penyusunan Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 1.2.1. Studi Literatur 1.2.2. Pengumpulan Data 1.2.3. Analisis Lingkungan Indonesia 1.2.4. Sintesis Isu Lingkungan Prioritas dan Implikasi Kebijakan 1.3. DPSIR dan Isu Lingkungan Ekoregion 1.4. Daftar Pustaka 10 BAB II OVERVIEW KONDISI LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA 2.1 Tata Guna Lahan 2.1.1 Luas Tutupan Hutan 2.1.2 Deforestasi 2.1.3 Indeks Kualitas Tutupan Lahan 2.2 Sumber Daya dan Pencemaran Air 2.2.1 Kualitas dan Kuantitas Air 2.2.2 Kualitas Air baku dan Penyediaan Air Minum di Masa Pandemi 2.3 Kualitas Udara 2.3.1. Indeks Kualitas Udara 2.3.2. Indeks Standar Pencemaran Udara 2.4. Pengelolaan Sampah 2.4 Daftar Pustaka 23 BAB III STATUS LINGKUNGAN HIDUP EKOREGION SUMATERA 3.1. Profil Ekoregion Sumatera 3.2. Isu Lingkungan Hidup di Wilayah Ekoregion Sumatera 3.3. Analisis DPSIR dari Isu Lingkungan Hidup Prioritas di Wilayah Ekoregion Sumatera 3.3.1. Driving Force 3.3.1.1. Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk 3.3.1.2. Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur 3.3.1.3. Peningkatan Kebutuhan pangan dan Energi 3.3.1.4. Pandemi Covid-19 6 6 6 7 7 7 7 8 12 12 13 14 15 15 16 17 17 19 21 21 24 24 25 25 25 26 27 28
C M Y CM MY CY CMY K 2 Daftar Isi 1.pdf 3 27/03/2023 00:10:47 xxii Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 3.3.2. Pressure 28 3.3.2.1. Alih Fungsi hutan dan lahan 28 3.3.2.2. Perubahan iklim global 31 3.3.2.3. Tingginya penduduk miskin 31 3.3.2.4. Sistem sanitasi dan pengelolaan limbah domestik 33 3.3.3 State 33 3.3.3.1. Luas Tutupan Hutan 33 3.3.3.2. Luas Kebakaran Hutan Dan Lahan 34 3.3.3.3. Luas Lahan Kritis 35 3.3.3.4. Jumlah Fasilitas Sanitasi 35 3.3.3.5. Timbulan Sampah dan IKPS 35 3.3.3.6. IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) 35 3.3.4 Impact 38 3.3.4.1 Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) 38 3.3.4.2 Kerusakan Lahan Gambut 38 3.3.4.3 Kesehatan 38 3.3.4.4 Bencana 39 3.3.4.5 Isu Lingkungan Terkait Keanekaragaman Hayati dan Satwa Liar 40 3.3.4.6 Perubahan Akses Air Bersih 41 3.3.5 Response 41 3.3.5.1 Rehabilitasi Hutan dan Lahan 41 3.3.5.2 Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) 42 3.3.5.3 Penghargaan Lingkungan 43 3.3.5.4 Kegiatan Peningkatan Populasi dan Pencegahan Satwa Langka dari Kepunahan 43 3.3.5.5 Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) 43 3.3.5.6 Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER) 44 3.4 Daftar Pustaka 44 46 BAB IV STATUS LINGKUNGAN HIDUP EKOREGION JAWA 4.1 Profil Ekoregion Jawa 4.2 Isu Lingkungan Hidup di Wilayah Ekoregion Jawa 48 48 4.3 Analisis DPSIR dari Isu Lingkungan Hidup Prioritas di Wilayah Ekoregion Jawa 49 4.3.1. Driving Force 49 4.3.1.1. Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk 49 4.3.1.2. Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur 50 4.3.1.3. Peningkatan Kebutuhan Energi dan Pangan 50 4.3.1.4. Peran dan Lokasi Strategis Skala Regional dan Nasional 50 4.3.1.5. Pandemi Covid-19 53 4.3.2. Pressure 53 4.3.2.1. Alih Fungsi Hutan dan Lahan 53 4.3.2.2. Perubahan Iklim Global 54 4.3.2.3. Tingginya Penduduk Miskin 55 4.3.2.4. Sistem Sanitasi dan Pengelolaan Limbah Domestik 56 4.3.3. State 56
C M Y CM MY CY CMY K 2 Daftar Isi 1.pdf 4 27/03/2023 00:10:47 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 4.3.3.1. Luas Tutupan Lahan Pertanian 4.3.3.2. Jumlah Fasilitas Sanitasi 4.3.3.3. Timbulan Sampah dan IKPS 4.3.3.4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 4.3.4. Impact 4.3.4.1. Kerusakan DAS 4.3.4.2. Kesehatan Masyarakat 4.3.4.3. Bencana 4.3.4.4. Isu Lingkungan Terkait Keanekaragaman Hayati dan Satwa Liar 4.3.4.5. Perubahan Akses Air Bersih 4.3.5. Response 4.3.5.1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan 4.3.5.2. Pembangunan DAM Penahan Banjir 4.3.5.3. Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) 4.3.5.4. Penghargaan Lingkungan 4.3.5.5. Kegiatan Peningkatan Populasi dan Pencegahan Satwa Langka dari Kepunahan 4.3.5.6. Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) 4.3.5.7. Revitalisasi Sungai dan Ekoriparian 4.3.5.8.Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER) 4.3.5.9. Program Kampung Iklim (PROKLIM) 4.3.5.10. Bank Sampah 4.4. Daftar Pustaka 72 BAB V STATUS LINGKUNGAN HIDUP EKOREGION BALI NUSA TENGGARA 5.1. Profil Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara 5.2. Isu Lingkungan Hidup di Wilayah Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara 5.3. Analisis DPSIR dari Isu Lingkungan Hidup Prioritas di Wilayah Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara 5.3.1. Driving Force 5.3.1.1. Pertumbuhan Penduduk 5.3.1.2. Pertumbuhan Ekonomi dan Infrastruktur 5.3.1.3. Peningkatan Kebutuhan Pangan dan Energi 5.3.1.4. Pandemi Covid-19 5.3.2. Pressure 5.3.2.1. Alih Fungsi Hutan dan Lahan 5.3.2.2. Perubahan Iklim Global 5.3.2.3. Tingginya Penduduk Miskin 5.3.2.4. Sistem Sanitasi dan Pengelolaan Limbah Domestik 5.3.2.5. Aktivitas Pariwisata 5.3.3. State 5.3.3.1. Luas Kawasan Hutan 5.3.3.2. Luas Kebakaran Hutan dan Lahan 5.3.3.3. Jumlah Fasilitas Sanitasi 5.3.3.4. Timbulan Sampah 5.3.3.5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 5.3.4. Impact 5.3.4.1. Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) 56 57 57 60 61 61 62 62 63 64 64 64 65 65 66 67 68 68 69 69 70 71 74 74 75 75 75 75 75 77 77 77 78 80 80 80 81 81 81 82 82 83 83 83 xxiii
C M Y CM MY CY CMY K 2 Daftar Isi 1.pdf 5 27/03/2023 00:10:47 xxiv Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 5.3.4.2. Kesehatan Masyarakat 84 5.3.4.3. Bencana 84 5.3.4.4. Isu Lingkungan Terkait Keanekaragaman Hayati dan Satwa Liar 84 5.3.4.5. Penurunan Akses Air Bersih 85 5.3.5. Response 85 5.3.5.1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan 85 5.3.5.2. Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) 86 5.3.5.3. Penghargaan Lingkungan 87 5.3.5.4. Kegiatan Peningkatan Populasi dan Pencegahan Satwa Langka dari Kepunahan 87 5.3.5.5. Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) 88 5.3.5.6. PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan) 89 5.4. Daftar Pustaka 89 92 BAB VI STATUS LINGKUNGAN HIDUP EKOREGION KALIMANTAN 6.1. Profil Ekoregion Kalimantan 94 6.2. Isu Lingkungan Hidup di Wilayah Ekoregion Kalimantan 94 6.3. Analisis DPSIR dari Isu Lingkungan Hidup Prioritas di Wilayah Ekoregion Kalimantan 95 6.3.1. Driving Force 95 6.3.1.1. Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk 95 6.3.1.2. Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur 96 6.3.1.3. Peningkatan Kebutuhan Pangan dan Energi 97 6.3.1.4. Pandemi Covid-19 97 6.3.2. Pressure 98 6.3.2.1. Alih Fungsi Hutan dan Lahan 98 6.3.2.2. Perubahan Iklim Global 98 6.3.2.3. Tingginya Penduduk Miskin 99 6.3.2.4. Sistem Sanitasi dan Pengelolaan Limbah Domestik 99 6.3.3. State 102 6.3.3.1. Luas Kawasan dan Kondisi Terumbu Karang 102 6.3.3.2. Luas Kawasan Hutan 102 6.3.3.3. Luas Kebakaran Hutan dan Lahan 103 6.3.3.4. Luas Lahan Kritis 103 6.3.3.5. Jumlah Fasilitas Sanitasi 104 6.3.3.6. Timbulan Sampah (IKPS) 104 6.3.3.7. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 104 6.3.4. Impact 105 6.3.4.1. Kerusakan Daerah Aliran Sungai 105 6.3.4.2. Kerusakan Gambut 105 6.3.4.3. Kesehatan Masyarakat 106 6.3.4.4. Bencana 106 6.3.4.5. Isu Lingkungan Terkait Keanekaragaman Hayati dan Satwa Liar 107 6.3.4.6. Perubahan Akses Air Bersih 108 6.3.5. Response 108 6.3.5.1. Penghijauan dan Reboisasi 108 6.3.5.2. Penyusunan RPPLH 112 6.3.5.3. Penghargaan Lingkungan 112
C M Y CM MY CY CMY K 2 Daftar Isi 1.pdf 6 27/03/2023 00:10:47 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 6.3.5.4. Kegiatan Peningkatan Populasi dan Pencegahan Satwa Langka dari Kepunahan 6.3.5.5. Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) 6.3.5.6. Ekoriparian 6.3.5.7. Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER) 6.4. Daftar Pustaka 120 BAB VI STATUS LINGKUNGAN HIDUP EKOREGION KALIMANTAN 7.1. Profil Ekoregion Sulawesi Malukut 7.2. Isu Lingkungan Hidup di Wilayah Ekoregion Sulawesi Maluku 7.3. Analisis DPSIR dari Isu Lingkungan Hidup Prioritas di Wilayah Ekoregion Sulawesi Maluku 7.3.1. Driving Force 7.3.1.1. Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk 7.3.1.2. Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur 7.3.1.3. Peningkatan Kebutuhan Pangan dan Energi 7.3.1.4. Pandemi Covid-19 7.3.2 Pressure 7.3.2.1. Ahli Fungsi Hutan & Lahan 7.3.2.2. Perubahan Iklim Global 7.3.2.3. Tingginya Penduduk Miskin 7.3.2.4. Sistem Sanitasi dan Pengelolaan Limbah Domestik 7.3.3. State 7.3.3.1. Luas Tutupan Hutan 7.3.3.2. Luas Kebakaran Hutan dan Lahan 7.3.3.3. Jumlah Fasilitas Sanitasi 7.3.3.4. Timbulan Sampah dan IKPS 7.3.3.5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 7.3.4. Impact 7.3.4.1. Kerusakan DAS 7.3.4.2. Kesehatan Masyarakat (Waterborne Diseases) 7.3.4.3. Bencana 7.3.4.4. Isu Lingkungan Terkait Keanekaragaman Hayati dan Satwa Liar 7.3.4.5. Perubahan Akses Air Bersih 7.3.5. Response 7.3.5.1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan 7.3.5.2. Penghargaan Lingkungan 7.3.5.3. Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) 7.3.5.4. Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER) 7.3.5.5. Program Kampung Iklim (PROKLIM) 7.3.5.6. Program Langit Biru 7.4. Daftar Pustaka 114 114 116 116 117 122 122 122 123 123 123 126 127 128 128 128 129 130 130 130 130 131 131 132 132 132 133 133 133 134 135 135 136 136 136 138 140 142 xxv
C M Y CM MY CY CMY K 2 Daftar Isi 1.pdf 7 27/03/2023 00:10:47 xxvi Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 144 BAB VIII STATUS LINGKUNGAN HIDUP EKOREGION PAPUA 8.1. Profil Ekoregion Papua 146 8.2. Isu Lingkungan Hidup di Wilayah Ekoregion Papua 146 8.3. Analisis DPSIR dari Isu Lingkungan Hidup Prioritas di Wilayah Ekoregion Papua 147 8.3.1. Driving Force 148 8.3.1.1. Pertumbuhan Penduduk 148 8.3.1.2. Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur 149 8.3.1.3. Peningkatan Kebutuhan Pangan dan Energi 150 8.3.1.4. Pandemi Covid-19 151 8.3.2. Pressure 154 8.3.2.1. Alih Fungsi Hutan dan Lahan 154 8.3.2.2. Perubahan Iklim Global 156 8.3.2.3. Tingginya Penduduk Miskin 157 8.3.2.4. Sistem Sanitasi dan Pengelolaan Limbah Domestik 157 8.3.3. State 158 8.3.3.1. Luas Tutupan Hutan 158 8.3.3.2. Luas Kebakaran Hutan dan Lahan 159 8.3.3.3. Jumlah Fasilitas Sanitasi 159 8.3.3.4. Timbulan Sampah dan IKPS 160 8.3.3.5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 162 8.3.4. Impact 163 8.3.4.1. Kerusakan DAS 163 8.3.4.2. Kerusakan Lahan Gambut 163 8.3.4.3. Kesehatan Masyarakat 164 8.3.4.4. Bencana 164 8.3.4.5. Isu Lingkungan Terkait Keanekaragaman Hayati dan Satwa Liar 166 8.3.4.6. Perubahan Akses Air Bersih 168 8.3.5. Response 168 8.3.5.1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan 168 8.3.5.2. Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) 169 8.3.5.3. Penghargaan Lingkungan 169 8.3.5.4. Kegiatan Peningkatan Populasi dan Pencegahan Satwa Langka dari Kepunahan 170 8.3.5.5. Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) 170 8.3.5.6. Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER) 172 8.4. Daftar Pustaka 173
C M Y CM MY CY CMY K 2 Daftar Isi 1.pdf 8 27/03/2023 00:10:47 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 176 BAB IX PENGELOLAAN KUALITAS AIR DI INDONESIA 9.1. Pendahuluan 9.2. Driving Force 9.3. Pressure 9.4. State (IKA Nasional rendah) 9.5. Impact (IKA Nasional turun) 9.6. Response/Innovation 9.7. Daftar Pustaka 188 BAB X IMPLIKASI KEBIJAKAN 10.1. Sintesis Isu Lingkungan Nasional 10.2. Isu Lingkungan Lahan 10.2.1. Implikasi Kebijakan Lahan 10.2.2. Tantangan Masa Mendatang 10.3. Isu Lingkungan Sumber Daya Air 10.3.1. Implikasi Kebijakan Air 10.3.2. Tantangan Masa Mendatang 10.3.3. Implementasi Kebijakan Lintas Sektoral Yang Berpihak Kepada Perbaikan Kualitas Air 10.4. Isu Lingkungan Udara 10.4.1. Implikasi Kebijakan Pengelolaan Kualitas Udara 10.4.2. Tantangan Masa yang Akan Datang 10.4.3. Implementasi Kebijakan Lintas Sektoral Yang Berpihak Kepada Perbaikan Kualitas Udara 10.5. Isu Lingkungan Sampah 10.5.1. Implikasi Dari Implementasi Kebijakan Nasional 10.5.2. Tantangan Permasalahan Persampahan di Masa Depan 10.4.3. Implementasi Kebijakan Lintas Sektoral Yang Berpihak Kepada Perbaikan Lingkungan Sampah 10.6. Indonesia's FOLU Net Sink 10.7. Daftar Pustaka xxvii 178 179 179 180 182 186 187 190 192 192 192 194 194 195 196 198 198 198 200 202 202 202 203 206 208
C M Y CM MY CY CMY K 2 Daftar Isi 1.pdf 9 27/03/2023 00:10:48 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 Daftar Tabel
C M Y CM MY CY CMY K 2 Daftar Isi 1.pdf 10 27/03/2023 00:10:49 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022
C M Y CM MY CY CMY K 2 Daftar Isi 1.pdf 11 27/03/2023 00:10:49 xxx Tabel 1 Tabel 1 Perkembangan penerapan aturan mobilisasi masyarakat (PSBB atau PPKM) selama masa pandemi covid-19 tahun 2020-2021 ________ x Tabel 2 Tabel 2.1. Rekapitulasi Tutupan Lahan Hutan dan Non Hutan dari Kawasan Hutan dan APL di Indonesia Tahun 2020 (ribu ha) ________ 12 Tabel 2.2. Deforestasi Netto Indonesia dan Deforestasi Netto Hutan Alam (ribu ha) Tahun 2019 -2020 ________ 12 Tabel 2.3. Kualitas Air Sungai yang Digunakan sebagai Bahan Baku Air Minum di Indonesia Tahun 2020 ________ 16 Tabel 2.4. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sumber Air Minum Layak di Indonesia Tahun 2017-2021 (%) ________ 17 Tabel 2.5. Data rinci pemantauan ISPU pada seluruh wilayah di Indonesia tahun 2022 ________ 20 Tabel 3 Tabel 3.1. Nilai IKLH Ekoregion Sumatera Tahun 2018-2021 ________ 24 Tabel 3.2. Jumlah penduduk Ekoregion Sumatera tahun 2021 ________ 26 Tabel 3.3. Jumlah pelanggan listrik di Ekoregion Sumatera ________ 28 Tabel 3.4. Akumulasi angka kasus Covid-19 ________ 28 Tabel 3.5. Penggunaan lahan Ekoregion Sumatera tahun 2019 - 2020 ________ 29 Tabel 3.6. Tabel 3.7. Izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan operasi tambang dan non tambang di Ekoregion Sumatera Tahun 2019-2021 Izin pinjam pakai kawasan hutan untuk survei/eksplorasi tambang dan non-tambang di ekoregion Sumatera Tahun 2019 - 2020 _______ 30 _______ 30 Tabel 3.8. Data Parameter Utama Iklim (Suhu dan Curah Hujan) di stasiun BMKG per provinsi di Ekoregion Sumatera tahun 2020-2021 Tabel 3.9. Fasilitas sanitasi di Ekoregion _______ 31 Sumatera tahun 2021 (%) Tabel 3.10. Luas kawasan hutan dan konservasi _______ 33 menurut provinsi di Ekoregion Sumatera tahun 2021 Tabel 3.11. Luas dan penyebaran lahan kritis ________ 34 hingga tahun 2020 (ha) ________ 35 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 Tabel 3.12. Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak provinsi ekoregion Sumatera 2018 - 2021 ________ 35 Tabel 3.13. Timbulan sampah harian dan tahunan (ton) ekoregion Sumatera tahun 2020-2021 ________36 Tabel 3.14. Nilai IKPS kabupaten/kota/desa ekoregion sumatera yang masuk dalam kelompok 10 besar ________37 Tabel 3.15. Rata-rata tahunan konsentrasi partikel terlarut udara pada beberapa lokasi di Ekoregion Sumatera ________ 37 Tabel 3.16. Kerusakan DAS Ekoregion Sumatera Tabel 3.17. Nilai IKEG Ekoregion Sumatera ________ 38 tahun 2022 ________38 Tabel 3.18. Jumlah kasus dan jenis penyakit di Ekoregion Sumatera tahun 2021 ________ 39 Tabel 3.19. Jumlah tanggap bencana ekoregion Sumatera tahun 2021 ________ 39 Tabel 3.20. Flora dan Fauna endemik ekoregion Sumatera ________ 40 Tabel 3.21. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak ekoregion Sumatera ________41 Tabel 3.22. Distribusi persentase rumah tangga menurut sumber air minum ________ 41 Tabel 3.23. Luas kegiatan reboisasi ekoregion Sumatera tahun 2018 - 2021 ________42 Tabel 3.24. Progres penyusunan Dokumen RPPLH di tingkat provinsi Ekoregion Sumatera ________ 42 Tabel 3.25. Jumlah BPM KOTAKU Reguler di Ekoregion Sumatera ________ 43 Tabel 3.26. Jumlah perusahaan peraih proper di Ekoregion Sumatera Tahun 2021 ________ 44 Table 4 Tabel 4.1. Nilai IKLH Ekoregion Jawa Tahun 2018-2021 ________ 48 Tabel 4.2. Jumlah Penduduk di Ekoregion Jawa Tahun 2021 ________ 50 Tabel 4.3. Produk Domestik Regional Bruto atas harga berlaku Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2021 ________ 51 Tabel 4.4. Produktivitas dan Produksi Padi di Ekoregion Jawa ________ 52
C M Y CM MY CY CMY K 2 Daftar Isi 1.pdf 12 27/03/2023 00:10:49 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 Tabel 4.5. Jumlah pelanggan listrik di Ekoregion Jawa ________ 52 Tabel 4.6. Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku ________ 53 Tabel 4.7. Kasus Kumulatif Covid-19 di Ekoregion Jawa ________ 53 Tabel 4.8. Perubahan Luas Hutan Ekoregion Jawa Tahun 2019-2020 (Ribu Ha) ________ 54 Tabel 4.9. Perubahan penggunaan lahan ________ 54 Tabel 4.10. Suhu Udara di Stasiun Pengamatan BMKG menurut Provinsi di Ekoregion Jawa Tahun 2020-2021 ________ 55 Tabel 4.11. Fasilitas Sanitasi di Ekoregion Jawa Tahun 2021 (%) ________ 56 Tabel 4.12. Luas lahan pertanian di Ekoregion Jawa ________ 56 Tabel 4.13. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak ________ 57 Tabel 4.14. Timbulan Sampah di Ekoregion Jawa ________ 57 Tabel 4.15. Nilai IKLH Ekoregion Jawa ________ 61 Tabel 4.16. DAS yang dipulihkan di Ekoregion Jawa ________ 61 Tabel 4.17. Jenis Penyakit Ekoregion Jawa Tahun 2021 ________ 62 Tabel 4.18. Jumlah Tanggap Bencana Ekoregion Jawa Tahun 2021 ________ 62 Tabel 4.19. Flora dan fauna endemik di Ekoregion Jawa ________ 63 Tabel 4.20. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak ________ 64 Tabel 4.21. Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Sekitar DAS (Ha) ________ 64 Tabel 4.22. Perkembangan Kegiatan Reboisasi Hutan (Ha) ________ 65 Tabel 4.23. Jumlah Penyediaan Dam Penahan (unit) ________ 65 Tabel 4.24. Progres penyusunan Dokumen RPPLH di tingkat provinsi Ekoregion Jawa ________ 66 Tabel 4.25. Penerima penghargaan Nirwasita Tantra ________ 66 Tabel 4.26. Data Kelahiran Satwa Liar in Situ Ekoregion Jawa di Tahun 2021 ________ 67 Tabel 4.27. Jumlah BPM KOTAKU Reguler di Ekoregion Jawa ________ 68 Tabel 4.28. Kegiatan Ekoriparian di Ekoregion Jawa Tahun 2017-2021 ________ 69 xxxi Tabel 4.29. Jumlah perusahaan peraih proper di Ekoregion Jawa Tahun 2021 ________ 69 Tabel 4.30. Jumlah lokasi penerima penghargaan trofi, sertifikat, dan insentif di tahun 2021 ________ 70 Tabel 4.31. Sampah Terkelola di Bank Sampah Induk (Ton/Tahun) ________ 70 Tabel 5 Tabel 5.1. Nilai IKLH Ekoregion Bali-Nusa Tenggara Tahun 2018-2021 ________ 74 Tabel 5.2. Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk di Ekoregion Bali-Nusra ________ 74 Tabel 5.3. Data Produktivitas dan Produksi Padi di Ekoregion Bali-Nusra ________ 77 Tabel 5.4. Kasus Kumulatif Covid-19 di Ekoregion Bali-nusra ________ 77 Tabel 5.5. Luas Tutupan Lahan di Ekoregion Bali-nusra 2019-2020 ________ 78 Tabel 5.6. Suhu minimum, rata-rata, dan maksimum Ekoregion Bali-Nusra di Tahun 2020-2021 ________ 79 Tabel 5.7. Fasilitas Sanitasi di Ekoregion Bali-Nusra Tahun 2021 Tabel 5.8. Luas Kawasan Hutan di Ekoregion ________ 80 Bali-nusra 2020 ________ 81 Tabel 5.9. Data Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak Menurut Provinsi di Ekoregion Bali-nusra Tahun 2019-2021 ________ 82 Tabel 5.10. Nilai Indeks Ekoregion Bali-nusra Tahun 2021 ________ 83 Tabel 5.11. Kondisi kerusakan DAS di Ekoregion Bali-nusra ________ 84 Tabel 5.12. Jenis Penyakit di Ekoregion Bali-nusra Tahun 2021 ________ 84 Tabel 5.13. Jumlah Tanggap Bencana Ekoregion Bali-nusra Tahun 2021 ________ 84 Tabel 5.14. Keanekaragaman fauna di Ekoregion Bali-nusra yang dilindungi ________ 85 Tabel 5.15. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak ________ 85 Tabel 5.16. Progres penyusunan Dokumen RPPLH di tingkat provinsi Ekoregion Bali-nusra ________ 87 Tabel 5.17. Jumlah BPM KOTAKU Reguler di Ekoregion Bali-nusra ________ 88
C M Y CM MY CY CMY K 2 Daftar Isi 1.pdf 13 27/03/2023 00:10:49 xxxii Tabel 5.18. Jumlah perusahaan peraih proper di Ekoregion Bali-Nusra Tahun 2021 ________ 89 Tabel 6 Tabel 6.1. Nilai IKLH Ekoregion Kalimantan Tahun 2018 - 2021 ________ 94 Tabel 6.2. Jumlah Penduduk di Ekoregion Kalimantan Tahun 2021 ________ 96 Tabel 6.3. Besaran dan Persentase Laju Pertumbuhan PDRB di Ekoregion Kalimantan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2018-2021 ________ 96 Tabel 6.4. Produktivitas dan Produksi Padi di Ekoregion Kalimantan ________ 97 Tabel 6.5. Jumlah pelanggan listrik di Ekoregion Kalimantan 2019-2021 ________ 97 Tabel 6.6. Perubahan penggunaan lahan di ekoregion Kalimantan ________ 98 Tabel 6.7. Pengamatan unsur iklim di Stasiun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menurut provinsi 2021 ________ 99 Tabel 6.8. Fasilitas sanitasi di Ekoregion Kalimantan 2021 Tabel 6.9. Luas ekosistem terumbu karang ________ 100 di Indonesia ________ 102 Tabel 6.10. Luas kawasan hutan di ekoregion Kalimantan ________ 102 Tabel 6.11. Luas dan penyebaran lahan kritis di Kalimantan ________ 103 Tabel 6.12. Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak ________ 104 Tabel 6.13. Timbulan sampah harian di Ekoregion Kalimantan ________ 104 Tabel 6.14. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Ekoregion Kalimantan ________ 105 Tabel 6.15. Kerusakan DAS Ekoregion Kalimantan ________ 105 Tabel 6.16. Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak ________ 105 Tabel 6.17. Kasus penyakit di masyarakat Ekoregion Kalimantan 2021 ________ 106 Tabel 6.18. Jumlah kejadian bencana alam menurut provinsi 2021 ________ 106 Tabel 6.19. Keanekaragaman fauna endemik Kalimantan ________ 107 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 Tabel 6.20. Perkembangan kegiatan reboisasi hutan serta rehabilitasi hutan dan lahan (Ha) di Ekoregion Kalimantan tahun 2017-2021 ________ 109 Tabel 6.21. Progress penyusunan RPPLH Provinsi ________ 112 Tabel 6.22. Jumlah BPM KOTAKU Reguler di Ekoregion Kalimantan ________ 114 Tabel 6.23. Perusahaan peraih PROPER di Kalimantan ________ 117 Tabel 7 Tabel 7.1. Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Ekoregion Sulawesi-Maluku Tahun 2017 - 2021 Tabel 7.2. Produktivitas dan Produksi Padi ________ 122 di Ekoregion Sulawesi Maluku ________ 126 Tabel 7.3. Kasus Kumulatif Covid-19 di Ekoregion Sulawesi Maluku ________ 127 Tabel 7.4. Luas Tutupan Hutan di Ekoregion Sulawesi Maluku ________ 128 Tabel 7.5. Luas Tutupan Lahan di Ekoregion Sulawesi Maluku Tabel 7.6. Suhu Minimum, Rata-rata, dan Maksimum Ekoregion Sulawesi Maluku di Tahun 2020-2021. ________ 128 ________ 129 Tabel 7.7. Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Tempat Buang Air Besar tahun 2021 ________ 130 Tabel 7.8. Luas Tutupan Hutan Ekoregion Sulawesi Maluku Tahun 2020 (Juta Ha) ________ 130 Tabel 7.9. Luas Kebakaran Hutan dan Lahan di Ekoregion Sulawesi Maluku (Ha) ________ 131 Tabel 7.10.Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak di Ekoregion Sulawesi Maluku ________ 131 Tabel 7.11.Nilai IKPS di Ekoregion 2021 ________ 131 Tabel 7.12.Nilai Indeks Nasional dan Provinsi Tahun 2021 ________ 132 Tabel 7.13.DAS yang dipulihkan di Ekoregion Sulawesi Maluku ________ 132 Tabel 7.14.Jenis Penyakit Ekoregion Sulawesi Maluku Tahun 2021 ________ 133 Tabel 7.15.Jumlah Tanggap Bencana Ekoregion Sulawesi Maluku Tahun 2021 ________ 133 Tabel 7.15.Flora Endemik di Pulau Sulawesi ________ 134
C M Y CM MY CY CMY K 2 Daftar Isi 1.pdf 14 27/03/2023 00:10:49 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 Tabel 7.16. Flora Endemik di Pulau Sulawesi ________ 134 Tabel 7.17. Fauna Endemik di Pulau Sulawesi ________ 134 Tabel 7.18. Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Sumber Air Minum Layak (Persen) ________ 134 Tabel 7.19. Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Sekitar DAS (Ha) ________ 135 Tabel 7.20. Reboisasi Hutan dan Lahan di Sekitar DAS (Ha) ________ 135 Tabel 7.21. Lokasi Program Kotaku di Ekoregion Sulawesi Maluku ________ 136 Tabel 8 Tabel 8.1. Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Ekoregion Papua dan Nasional Tahun 2021 ________ 147 Tabel 8.2. Besaran dan laju pertumbuhan PDRB atas Harga Dasar Harga Konstan 2010 pada masing-masing provinsi di Ekoregion Papua selama Tahun 2018-2021 Tabel 8.3. Produktivitas dan produksi padi di Ekoregion Papua ________ 149 ________ 150 Tabel 8.4. Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Bahan Bakar Utama untuk Memasak Tahun 2021 ________ 151 Tabel 8.5. Jumlah Pelanggan Listrik di Ekoregion Papua Selama Tahun 2018-2021 ________ 151 Tabel 8.6. Kasus Kumulatif Covid-19 di Ekoregion Papua ________ 151 Tabel 8.7. Perkembangan penerapan aturan mobilisasi masyarakat (PSBB atau PPKM) selama masa pandemi covid-19 tahun 2020-2021 ________ 152 Tabel 8.8. Konsentrasi partikel terlarut udara di Ekoregion Papua pada tahun 2020 dan ________ 153 Tabel 8.9. Perubahan Penggunaan Lahan di Ekoregion Papua tahun 2018-2020 ________ 155 Tabel 8.10. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan di Ekoregion Papua Tahun 2018-2021 ________ 156 Tabel 8.11. Data Parameter Utama Iklim (Suhu dan Curah Hujan) di Stasiun Pengamatan BMKG wilayah Ekoregion Papua Tahun 2018-2021 ________ 156 xxxiii Tabel 8.12. Fasilitas sanitasi di Ekoregion Papua selama tahun 2018-2021 (%) ________ 158 Tabel 8.13. Luas Kawasan Hutan dan Konservasi menurut Provinsi di Ekoregion Papua tahun 2020 Tabel 8.14. Presentase Rumah Tangga Yang ________ 159 Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak ________ 160 Tabel 8.15. Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Ekoregion Papua dan Nasional Tahun 2021 ________ 162 Tabel 8.16. DAS yang dipulihkan di Ekoregion Papua ________ 163 Tabel 8.17. Nilai IKEG di Ekoregion Papua selama tahun 2019-2021 Tabel 8.18. Jenis Penyakit Ekoregion Papua ________ 163 Tahun 2021 ________ 164 Tabel 8.19. Jumlah respon bencana Ekoregion Papua tahun 2021 ________ 164 Tabel 8.20. Jumlah Desa/Kelurahan menurut Jenis Bencana Alam di Ekoregion Papua selama 3 tahun terakhir (2019-2021) ________ 165 Tabel 8.21. Jumlah Korban Manusia dan Kerusakan Sarana/Prasarana AkibatBencana Alam di Ekoregion Papua tahun 2021 ________ 165 Tabel 8.22. Jenis Flora dan Fauna Endemik beserta statusnya di Ekoregion Papua ________ 167 Tabel 8.23. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak di Ekoregion Papua selama tahun 2019-2021 (%) ________ 168 Tabel 8.24. Perkembangan kegiatan rehabilitasi hutan, lahan, dan mangrove (ha) di Ekoregion Papua selama tahun 2017-2021 ________ 168 Tabel 8.25. Progres penyusunan Dokumen RPPLH di Ekoregion Papua hingga tahun 2021 ________ 169 Tabel 8.26. Jumlah sekolah adiwiyata nasional dan mandiri di Ekoregion Papua selama tahun 2018-2020 ________ 169 Tabel 8.27. Jumlah dan Nama Lokasi penerima bantuan program KOTAKU Reguler di Ekoregion Papua ________ 171 Tabel 8.27. Perusahaan peraih PROPER beserta dengan peringkatnya ________ 172
C M Y CM MY CY CMY K 2 Daftar Isi 1.pdf 15 27/03/2023 00:10:49 xxxiv Tabel 9 Tabel 9.1. Predikat Nilai IKA Provinsi Tahun 2021 ________ 180 Tabel 9.2. Tren perubahan nilai IKA per tahun dari Tahun 2016 hingga 2021 dan perubahan IKA 2020-2021 ________ 183 Tabel 9.3. Parameter yang sering melampaui baku mutu air kelas II selama 6 tahun terakhir ________ 185 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022
C M Y CM MY CY CMY K 2 Daftar Isi 1.pdf 16 27/03/2023 00:10:50 Daftar Gambar
C M Y CM MY CY CMY K 2 Daftar Isi 1.pdf 17 27/03/2023 00:10:50 xxxvi Gambar 1 Gambar 1 Gambar 2 Gambar 3 Konsep D-P-S-I-R pada Pengelolaan Lingkungan Indonesia Perkembangan Luas Lahan Berhutan di Indonesia Tahun 2011-2020 Deforestasi Luas Lahan di Indonesia Tahun 2013-2020 ________ vi ________ viii ________ viii Gambar 4 Nilai Rata-rata IKL Nasional Tahun 2016-2021 ________ viii Gambar 5 Gambar 6 Status mutu air sungai Tahun 2015-2020 Perubahan konsentrasi NO2 di Indonesia pada tahun 2019 (sebelum pandemi covid-19) dan 2020 (saat terjadi pandemi covid-19) ________ ix ________ xi Gambar 7 Nilai Rata-rata IKU Nasional Tahun 2016-2021 ________ xii Gambar 1.1. Daftar tujuan yang dalam Sustainable Development Goals (SDGs) ________ 6 Gambar 1.2. Tahapan penyusunan SLHI ________ 6 Gambar 1.3. Skema analisis DPSIR ________ 6 Gambar 2 Gambar 2.1. Persentase luas penutupan lahan berhutan di dalam kawasan hutan terhadap luas total daratan pada masing-masing provinsi Gambar 2.2. Peta Luas Deforestasi tiap Provinsi ________ 12 di Indonesia Tahun 2019-2020. ________ 13 Gambar 2.3. Nilai IKL dan tren perubahan pada setiap provinsi ________ 14 Gambar 2.4. Perubahan nilai IKL tahun 2019-2020 dan Tahun 2020-2021 ________ 15 Gambar 2.5. Peta status predikat IKA pada setiap provinsi Tahun 2021 dan kecenderungan IKA tahun 2015-2021 ________ 15 Gambar 2.6. Perubahan nilai IKU Provinsi tahun 2019-2020 dan 2020-2021. ________ 18 Gambar 2.7. Rata-rata konsentrasi gas pencemar udara SO tingkat kabupaten/kota di setiap provinsi ________ 18 Gambar 2.8. Rata-rata konsentrasi gas pencemar udara NO tingkat kabupaten/kota di setiap provinsi ________ 18 Gambar 2.9. Peta status predikat IKU pada setiap provinsi Tahun 2021 ________ 19 Gambar 2.10. Infografis data hasil pemantauan ISPU pada seluruh wilayah di Indonesia tahun 2022 ________ 19 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 Gambar 2.11. Nilai Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) Tahun 2020 dan 2021 ________ 21 Gambar 3 Gambar 3.1. Model DPSIR dari wilayah ekoregion Sumatera ________ 25 Gambar 3.2. PDRB atas Dasar Harga berlaku menurut provinsi Ekoregion Sumatera ________ 26 Gambar 3.3. Produktivitas padi dan produksi beras ekoregion Sumatera ________ 27 Gambar 3.4. Persentase penduduk miskin di ekoregion Sumatera tahun 2019 -2021 ________ 32 Gambar 3.5. Menteri LHK mengunjungi lokasi penyerahan SK Perhutanan Sosial dan TORA se-Sumatera (28/7/2020) ________ 35 Gambar 3.6. Presiden Joko Widodo menyerahkan Surat Keputusan (SK) Hutan Sosial dan SK Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) kepada masyarakat di Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara (3/2/2022) ________ 35 Gambar 3.7. Rekapitulasi luas kebakaran hutan dan lahan menurut Provinsi tahun 2019 - 2021 (ha) ________ 37 Gambar 3.8. Nilai IKPS provinsi Ekoregion Sumatera tahun 2022 ________ 36 Gambar 4 Gambar 4.1. Profil Ekoregion Jawa ________ 48 Gambar 4.2. Grafik IKLH Ekoregion Jawa Tahun 2018-2021 ________ 48 Gambar 4.3. Model DPSIR di Ekoregion Jawa ________ 49 Gambar 4.4. Jumlah penduduk Ekoregion Jawa 2019-2021 ________ 50 Gambar 4.5. Peta Tol Trans Jawa ________ 51 Gambar 4.6. Persentase penduduk miskin di Ekoregion Jawa (BPS, 2021) ________ 55 Gambar 4.7. Timbulan Sampah di Ekoregion Jawa Tahun 2021 ________ 57 Gambar 4.8. Nilai Rataan IKPS Ekoregion Jawa ________ 58 Gambar 4.9. Gambaran beberapa kota di Ekoregion Jawa (Surabaya, Yogyakarta, Blitar) ________ 59 Gambar 4.10. Program polikutur di Dukuh Sruni, Boyolali (peraih Proklim Lestari) ________ 70
C M Y CM MY CY CMY K 2 Daftar Isi 1.pdf 18 27/03/2023 00:10:50 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 Gambar 4.11. Budidaya kopi sebagai upaya konservasi alam di Desa Sambak, Magelang (peraih Proklim Lestari) ________ 70 Gambar 5 Gambar 5.1. Grafik IKLH Ekoregion Bali-Nusra 2018-2021 ________ 75 Gambar 5.2. Kerangka DPSIR untuk Ekoregion Bali-nusra ________ 75 Gambar 5.3. Jumlah Penduduk Ekoregion Bali-nusra 2019-2021 ________ 76 Gambar 5.4. Persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada setiap provinsi ________ 76 Gambar 5.5. Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi dan Sumber Penerangan dari Listrik, ________ 77 Gambar 5.6. Data Persentase penduduk miskin di Ekoregion Bali-nusra Tahun 2019-2021 ________ 79 Gambar 5.7. Tingkat Penghunian Kamar Hotel Bintang dan Nonbintang Menurut Provinsi (persen) tahun 2019-2021 ________ 80 Gambar 5.8. Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) (Sumber: KLHK 2021) ________ 81 Gambar 5.9. Timbulan Sampah Tahunan di Ekoregion Bali-nusra ________ 82 Gambar 5.10. Data IKPS rata-rata di Ekoregion Bali-nusra 2021 ________ 83 Gambar 5.11. Data Rehablitasi Lahan di Ekoregion Bali-nusra tahun 2020-2021 ________ 86 Gambar 5.12. Data Reboisasi Lahan di Ekoregion Bali-nusra tahun 2020-2021 ________ 86 Gambar 5.13. Kegiatan Launching BPM CFW Program KotaKu di Tode Kisar oleh Pemkot Kupang ________ 88 Gambar 6 Gambar 6.1. Peta tutupan lahan Pulau Kalimantan (Sumber: P3E Kalimantan 2016) ________ 94 Gambar 6.2. Grafik IKLH Ekoregion Kalimantan Tahun 2018-2021 ________ 94 Gambar 6.3. Model DPSIR di Ekoregion Kalimantan ________ 95 Gambar 6.4. Kasus Kumulatif Covid-19 Menurut provinsi 2021 ________ 98 Gambar 6.5. Persentase penduduk miskin menurut provinsi di Ekoregion Kalimantan tahun 2020 dan 2021 ________ 99 xxxvii Gambar 6.6. Luas Kebakaran Hutan dan Lahan di Ekoregion Kalimantan tahun 2019-2021 ________ 103 Gambar 6.7. Indeks kinerja pengelolaan sampah di Ekoregion Kalimantan ________ 104 Gambar 6.8. Perubahan akses air bersih di Ekoregion Kalimantan 2019 - 2021 ________ 108 Gambar 6.8. Pembangunan persemaian modern Mentawir untuk penghijauan di lokasi proyek IKN ________ 111 Gambar 6.10. Penganugerahan penghargaan kalpataru tahun 2021 oleh Menteri KLHK ________ 113 Gambar 6.11. Kelahiran bayi Orangutan ke-100 di Suaka Margasatwa Lamandau pada Desember 2021 ________ 115 Gambar 6.12. Potret penataan kawasan kumuh Kelayan Barat di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan ________ 116 Gambar 7 Gambar 7.1. Model DPSIR di Wilayah Ekoregion Sulawesi Maluku ________ 122 Gambar 7.2. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Ekoregion Sulawesi - Maluku Tahun 2019 - 2021 ________ 123 Gambar 7.3. Pembangunan Infrastruktur di Ekoregion Sulawesi Maluku ________ 125 Gambar 7.4. Pertumbuhan Ekonomi di Ekoregion Sulawesi Maluku Tahun 2021 ________ 126 Gambar 7.5. Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi dan Sumber Penerangan dari Listrik (Persen), 2019-2021 ________ 127 Gambar 7.6. Persentase Penduduk Miskin di Ekoregion Sulawesi Maluku Tahun 2019-2021 ________ 129 Gambar 7.7. Total Timbulan Sampah di Ekoregion Sulawesi Maluku tahun 2019-2021 ________ 131 Gambar 7.8. Persentase Peringkat Proper Tahun 2021 ________ 136 Gambar 7.9. (a) Verifikasi Proklim tahun 2021 di Negeri Passo, Ambon, Provinsi Maluku, (b) Verifikasi Proklim tahun 2021 di Negeri Hukurila Ambon, Provinsi Maluku, dan (c) Penghargaan Negeri Adat Penerima Trophy Proklim Utama 2021 ________ 138 Gambar 7.8. Implementasi Program Langit Biru di Gorontalo dan Piagam Penghargaan ________ 140
C M Y CM MY CY CMY K 2 Daftar Isi 1.pdf 19 27/03/2023 00:10:52 xxxviii Gambar 8 Gambar 8.1. Peta Ekoregion Papua Gambar 8.2. Grafik Nilai Indeks Kualitas Lingkungan ________ 146 Hidup Ekoregion Papua tahun 2017-2021 Gambar 8.3. Perkembangan Kepadatan ________ 147 Penduduk di Ekoregion Papua selama Periode 2018-2021 ________ 148 Gambar 8.4. Perkembangan Jumlah Penduduk di Ekoregion Papua selama Periode 2018-2021 ________ 148 Gambar 8.5. Perkembangan Kepadatan Penduduk di Ekoregion Papua selama Periode 2018-2021 ________ 148 Gambar 8.6. Perubahan konsentrasi NO di Indonesia pada tahun 2019 (sebelum pandemi covid-19) dan 2020 (saat terjadi pandemi covid-19) Gambar 8.7. Persentase Penduduk Miskin di ________ 153 Ekoregion Papua pada tahun 2019-2021 ________ 157 Gambar 8.8. Grafik Luas Kebakaran Hutan dan Lahan di Ekoregion Papua Tahun 2017-2021 (ha) ________ 159 Gambar 8.9. Grafik Timbulan Sampah Harian di Ekoregion Papua ________ 160 Gambar 8.10. Nilai IKPS di Ekoregion Papua Tahun 2021 ________ 161 Gambar 8.11. Peta status predikat IKLH pada setiap provinsi Tahun 2021 ________ 162 Gambar 8.12. Dokumentasi Kondisi Pembangunan Infrastruktur Hasil Program KOTAKU ________ 171 Gambar 8.13. Dokumentasi Kondisi Pembangunan Infrastruktur Fasilitas Air Bersih Hasil Program KOTAKU ________ 172 Gambar 9 Gambar 9.1. Peta status predikat IKA pada setiap provinsi Tahun 2021 ________ 180 Gambar 9.2. Keberadaan sampah pada seluruh titik pemantauan sungai di Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 ________ 181 Gambar 9.3. Volume rata-rata harian hasil penanganan sampah sungai di Provinsi DKI Jakarta tahun 2021-2022 ________ 181 Gambar 9.4. Tren perubahan nilai IKA per tahun diurutkan mulai dari yang terkecil Gambar 9.5. Perkembangan distribusi nilai IKA ________ 184 provinsi Tahun 2016-2020 ________ 184 Gambar 9.6. Rata-rata rasio pemantauan kualitas air terhadap baku mutu kelas II untuk 7 parameter tahun 2015-2020 ________ 185 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022
C M Y CM MY CY CMY K 2 Daftar Isi 1.pdf 20 27/03/2023 00:10:55
C M Y CM MY CY CMY K 3 kata pengantar.pdf 1 22/02/2023 22:38:18 Driving Force Pressure State Impact Response
C M Y CM MY CY CMY K 3 kata pengantar.pdf 2 22/02/2023 22:38:20 KATA PENGANTAR
C M Y CM MY CY CMY K 3 kata pengantar.pdf 3 22/02/2023 22:38:22 2 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA informasi Dalam pengelolaan lingkungan di Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyusun buku Laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI) Tahun 2022. Muatan dalam dokumen ini berupa gambaran kondisi lingkungan hidup yang dibahas berdasarkan ekoregion (6 ekoregion meliputi ekoregion Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali-Nusa Tenggara, Sulawesi-Maluku dan Papua). Untuk ini digunakan konsep analisis DPSIR, yaitu pembahasan menyeluruh masing-masing isu terkait Driving Force, Impact dan Response. Selain Pressure, State, pembahasan tiap ekoregion, seperti juga tahun sebelumnya, tahun ini buku SLHI juga memuat bab tematik yang membahas isu pengelolaan kualitas air di Indonesia. upaya untuk memberikan Pengelolaan kualitas air berperan penting dalam yang peningkatan dicerminkan dalam nilai IKLH. Perlunya perbaikan kualitas pengelolaan air di daerah dilihat dari nilai Indeks Kualitas Air (IKA) yang dihitung setiap tahun oleh masing - masing daerah. Perbaikan kualitas pengelolaan air dapat dilakukan melalui upaya teknis maupun non teknis (program insentif dan non insentif, peningkatan dan sebagainya). kualitas lingkungan hidup kesadaran masyarakat Besarnya tantangan dalam pengelolaan lingkungan hidup, memerlukan upaya perbaikan dari seluruh pihak. Dengan dokumen pelaporan Status Lingkungan Indonesia diharapkan dapat membantu Hidup lingkungan kerja-kerja Indonesia dan penentuan kebijakan kedepannya. analisis permasalahan Informasi status lingkungan hidup ini juga dapat menjadi dasar bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan serta memberikan sumbangsih yang nyata dan efektif untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Jakarta, Desember 2022 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Siti Nurbaya Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022
C M Y CM MY CY CMY K 3 kata pengantar.pdf 4 22/02/2023 22:38:24
C M Y CM MY CY CMY K bab 0.pdf 1 3/5/2023 2:51:19 PM Latar Belakang - Latar Belakang - Metodologi Penyusunan SLHI 2022 - Metodologi Penyusunan SLHI 2022 - DPSIR dan Isu Lingkungan Ekoregion - DPSIR dan Isu Lingkungan Ekoregion 1
C M Y CM MY CY CMY K bab 0.pdf 2 3/5/2023 2:51:23 PM PENDAHULUAN PENDAHULUAN
C M Y CM MY CY CMY K bab 0.pdf 3 3/5/2023 2:51:23 PM 6 1.1. Latar Belakang Konsep pembangunan berkelanjutan saat ini diimplementasikan bersama oleh negara-negara di dunia melalui Sustainable Development Goals (SDGs), atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. penting Dalam SDGs pembangunan berkelanjutan beserta target-target terkaitnya (Gambar 1.1). Pemerintah Indonesia, sebagai bagian dari komunitas global, memberikan komitmennya terhadap SDGs ini, salah satunya melalui Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang memberikan arahan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Selain itu, terdapat sejumlah dokumen penting pengelolaan lingkungan di Indonesia yang mendorong penerapan SDGs, diantaranya Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RPPLH), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (RPLH) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). termuat 17 tujuan Pelaksanaan Pencapaian Salah satu upaya untuk memberikan informasi pengelolaan lingkungan di Indonesia, baik pada skala lokal, nasional maupun internasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyusun buku Status Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI). Dalam buku ini dimuat potret kondisi lingkungan Indonesia, setidaknya dalam 3 tahun terakhir, yang disusun ke dalam enam (6) ekoregion di Indonesia. Pembahasan kondisi lingkungan dalam setiap ekoregion menggunakan konsep DPSIR, yaitu pembahasan menyeluruh masing-masing isu terkait Driving Force, Pressure, State, Impact dan Response. Selain pembahasan tiap ekoregion, seperti juga tahun sebelumnya, tahun ini buku SLHI isu tematik yang mengangkat isu air. juga membahas Gambar 1.1. Daftar tujuan yang dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 Pada akhirnya, informasi status lingkungan hidup di dalam buku ini diharapkan akan menjadi dasar dalam melaksanakan pembangunan, serta memberikan yang nyata dan efektif untuk sumbangsih mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. bagi pemangku kepentingan 1.2. Metodologi Penyusunan Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 Penyusunan buku Status Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI) 2022 menggunakan pendekatan analisis deskriptif berdasarkan hasil studi terbaru yang ada dan data-data statistik lingkungan hidup Indonesia. Tahapan penyusunan diawali dengan studi literatur, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data, analisis lingkungan Indonesia melalui overview, analisis DPSIR, dan penetapan isu lingkungan tematik. Berdasarkan analisis lingkungan ini kemudian dilakukan perumusan sintesis isu lingkungan prioritas dan implikasi kebijakannya. Tahapan penyusunan SLHI secara lengkap disajikan pada Gambar 1.2. dan diuraikan secara singkat dalam sub sub-bab berikut. STUDI LITERATUR PENGUMPULAN DATA ANALISIS LINGKUNGAN INDONESIA OVERVIEW LINGKUNGAN INDONESIA DPSIR BERDASARKAN EKOREGION ISU LINGKUNGAN TEMATIK SINTESIS ISU LINGKUNGAN PRIORITAS IMPLIKASI KEBIJAKAN Gambar 1.2. Tahapan penyusunan SLHI. 1.2.1. Studi Literatur Penyusunan SLHI 2022 diawali dengan melakukan studi literatur dari berbagai dokumen diantaranya: Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Status Lingkungan Hidup Indonesia tahun-tahun sebelumnya; data-data dari situs Badan Pusat Statistik; produk-produk publikasi dari Badan Pusat Statistik, seperti Statistik Daerah setiap provinsi, Provinsi Dalam Angka, dan lainnya; serta teori-teori pendukung lainnya dari berbagai literatur yang diperoleh, yang diutamakan berasal
C M Y CM MY CY CMY K bab 0.pdf 4 3/5/2023 2:51:24 PM Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia. Semua data-data tersebut menjadi literatur sebagai bahan acuan dalam sumber pembahasan bagian-bagian dalam buku SLHI 2022. 1.2.2. Pengumpulan Data Langkah selanjutnya dalam penyusunan SLHI 2022, setelah studi literatur, yaitu melakukan pengumpulan data dari berbagai sumber terkait. Data sekunder menjadi data utama dari penyusunan laporan SLHI 2022. Dalam proses pengambilan data, validasi dilakukan melalui Pusat Data dan lnformasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia (Pusdatin KLHK). Semua data yang digunakan dalam pembahasan buku SLHI telah melalui validasi Pusdatin KLHK. 1.2.3. Analisis Lingkungan Indonesia literatur dan langkah berikutnya data-data sudah terkumpul, adalah melakukan analisis lingkungan Indonesia, yang dibagi menjadi 3 bagian utama, yakni overview lingkungan Indonesia, penerapan metode kerangka DPSIR berdasarkan ekoregion, dan isu lingkungan tematik. Overview lingkungan Indonesia dilakukan dengan memberikan informasi lingkungan Indonesia berdasarkan 3 matra lingkungan, yakni air, udara, dan lahan. Selanjutnya, analisis lingkungan Indonesia menggunakan dilakukan pendekatan/metode DPSIR untuk 6 (enam) ekoregion yang ada di Indonesia yakni Ekoregion Sumatera, Jawa, Bali & Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi & Maluku, serta Papua. Analisis lingkungan Indonesia terakhir dilakukan dengan membahas isu tematik yang sudah dipilih untuk tahun ini, yakni pencemaran air dan kaitannya dengan kondisi lingkungan di setiap ekoregion yang ada di Indonesia. Selain isu lingkungan yang terjadi di setiap ekoregion, pembahasan mengenai isu tematik tentang dilakukan air menggunakan kerangka DPSIR. Setelah melakukan studi juga dengan pencemaran juga 1.2.4. Sintesis Isu Lingkungan Prioritas dan Implikasi Kebijakan terhadap kondisi lingkungan Indonesia, dilakukan sintesis isu lingkungan prioritas. Hal pertama yang dilakukan untuk langkah ini adalah menganalisis isu dominan dari setiap ekoregion dan isu tematik nasional, serta dikorelasikan dengan tiga objek lingkungan utama yaitu air, udara, dan tanah. Sintesis isu lingkungan prioritas ini menjadi acuan dasar penetapan kebijakan-kebijakan nasional, yang nantinya dapat disesuaikan dengan kondisi lingkungan pada masing-masing provinsi di Indonesia. Setelah melakukan analisis 1.3. DPSIR dan Isu Lingkungan Ekoregion Salah satu metode kerangka analisis yang umum digunakan untuk menganalisis isu lingkungan di berbagai wilayah dunia adalah metode Driving, Pressure, State, Impact, dan Response atau dikenal sebagai metode DPSIR. Metode ini berasal dari United Nations Environment Program. Model DPSIR Impact, dan (Driving Force, Pressure, State, Response) atau Faktor Pendorong - Tekanan - Status - Dampak - Respon adalah pengembangan dari metode Pressure, State, dan Response (PSR) (OECD, 1994) yang menjadikannya metode kerangka analisis yang sering digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi kondisi lingkungan. Metode ini sudah dikembangkan lebih lanjut oleh lembaga lingkungan Uni Eropa (EEA, 1999). Permasalahan lingkungan yang kompleks memerlukan kerangka yang dapat merepresentasikan dan analisis mengkomunikasikan permasalahan lingkungan secara komprehensif. Kerangka DPSIR menjadi metode yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut DPSIR menggambarkan hubungan sebab akibat antara berbagai pembangunan berkelanjutan, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial (USEPA, 2015). Oleh karena itu, penggunaan metode ini cukup relevan sebagai pembahasan hubungan sebab akibat terkait dengan lingkungan di Indonesia. Dengan demikian, pengambil kebijakan dapat mengikuti dengan informasi permasalahan lingkungan yang kompleks melalui dan menyelesaikan hubungan sistematis. permasalahan (USEPA, 2015). Metode komponen dalam isu terkait sebab-akibat lingkungan secara Skema analisis DPSIR dijelaskan pada Gambar 1.3. Driving force atau disebut pemicu adalah hal-hal yang berhubungan dengan penyebab, terkait dengan adanya kebutuhan manusia, seperti kondisi ekonomi dan faktor sosial (USEPA, 2015). Pressure atau penekan adalah aktivitas manusia yang menekan komponen lingkungan yang terbagi ke dalam dua kelompok besar yaitu penekan lingkungan dan perilaku manusia (Kristensen, 2004). Contoh unsur penekan ini seperti masuknya polutan ke matra air, tanah, dan udara. States adalah kondisi lingkungan, dalam hal ini kondisi kualitas dan kuantitas perairan, kondisi lingkungan udara, kondisi lahan, serta kondisi pengelolaan sampah di Indonesia. Impact adalah akses dari perubahan kondisi/keadaan/sistem terutama turunnya daya dukung lingkungan. Impact tersebut terkait dengan kesejahteraan penduduk dan kesehatan masyarakat (Kristensen, 2004). Response adalah tanggapan dari pembuat kebijakan ataupun kondisi masyarakat 2004). lingkungan masyarakat lingkungan, terhadap dampak dan (Kristensen, 7
C M Y CM MY CY CMY K bab 0.pdf 5 3/5/2023 2:51:28 PM 8 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 Response yang akan dibahas pada laporan ini adalah kebijakan, program dalam skala nasional dan daerah, serta response yang terkait dengan kearifan lokal. lsu lingkungan pada setiap ekoregion perlu ditetapkan agar dapat dipastikan bahwa pembahasan isu lingkungan pada setiap ekoregion dilakukan secara terarah, tajam, dan tepat sasaran. Secara umum, dalam penyusunan dokumen SLHI 2022, lingkungan pada masing-masing ekoregion ditetapkan berdasarkan empat pendekatan, yaitu: isu 1 . 2 . 3 . 4 . Kajian terhadap isu lingkungan prioritas Dokumen lnformasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLH) Provinsi. Analisis terhadap isu lingkungan prioritas ekoregion di tahun-tahun sebelumnya. lnformasi dari Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E). Berita terkini media massa daerah terkait. Kajian terhadap isu lingkungan prioritas DIKPLH Provinsi memberikan informasi utama dalam penentuan isu lingkungan ekoregion. Secara singkat, informasi isu lingkungan prioritas untuk setiap provinsi dilakukan rekapitulasi dan dihitung isu yang paling banyak ditemui di masing-masing provinsi. lsu yang paling banyak ditemukan di provinsi dalam ekoregion yang sama kemudian diangkat menjadi isu lingkungan ekoregion terkait. Gambar 1.3. Skema analisis DPSIR. 1.4. Daftar Pustaka Bradley, P. AND S. Yee. 2015. Using the DPSIR Framework to Develop a Conceptual Model: Technical Support Document. U.S. Environmental Protection Agency, Washington, DC, EPN600/R- I 5/ 154. EEA. 1999. Environmental Indicators: Typology and Overview. Copenhagen (DK): European Environment Agency. KLHK. 2020. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Jakarta: Ditjen PPKL. Kristensen P. 2004. The DPSIR Framework. Dipresentasikan pada "Workshop UNEP Headquarters", 27-29 September 2004, in Nairobi, Kenya. OECD. 1994. Environmental Indicators: OECD Core Set. Paris (FR): OECD France.
C M Y CM MY CY CMY K bab 0.pdf 6 3/5/2023 2:51:32 PM
C M Y CM MY CY CMY K bab 0.pdf 7 3/5/2023 2:51:35 PM Tata Guna Lahan - Sumber Daya dan Pencemaran Air - Kualitas Udara - Pengelolaan Sampah 2
C M Y CM MY CY CMY K bab 0.pdf 8 3/5/2023 2:51:39 PM OVERVIEW KONDISI OVERVIEW KONDISI LINGKUNGAN HIDUP LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA INDONESIA
C M Y CM MY CY CMY K bab 0.pdf 9 3/5/2023 2:51:40 PM 12 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 2.1. Tata Guna Lahan 2.1.1. Luas Tutupan Hutan dilakukan telah tahun Pada rekalkulasi penutupan terhadap seluruh daratan Indonesia seluas 187,8 juta ha, yaitu pada 7 (tujuh) kelompok pulau/kepulauan besar atau 34 provinsi, yang terdiri dari kawasan hutan daratan seluas 120,3 juta ha atau 64,1 % dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 67,5 juta ha atau 35,9 % (Tabel 2.1). Tubuh air (danau, sungai besar, kawasan konservasi perairan) tidak termasuk dalam penghitungan. Realisasi penetapan kawasan hutan yang sudah dicapai hingga Desember 2020 adalah ± 88,4 juta ha. 2020 lahan Indonesia sendiri memiliki ketentuan penggunaan kawasan hutan. Penggunaan kawasan hutan dapat bersifat komersial maupun non komersial. Untuk kawasan komersial digunakan dengan tujuan mencari keuntungan, sementara penggunaan kawasan hutan yang non komersial bertujuan untuk kawasan hutan yang semestinya sebagai paru-paru dunia ataupun menjaga keseimbangan ekosistem yang ada di dalamnya. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dilakukan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Tabel 2.1 berikut menyajikan tutupan lahan hutan dan non hutan dari kawasan hutan dan APL di Indonesia pada tahun 2020. Luas penutupan lahan berhutan seluruh daratan Indonesia adalah 95,6 juta ha atau 50,9 % dan non hutan seluas 92,2 juta ha atau 49,1 %. Luas penutupan lahan di dalam kawasan hutan daratan terdiri dari 88,4 juta ha (73,5 %) masih berhutan dan 31,9 juta ha (26,5 %) merupakan lahan tidak berhutan lahan (non hutan). Persentase berhutan di dalam kawasan hutan terhadap luas total daratan pada masing-masing provinsi disajikan pada Gambar 2.1. luas penutupan Tabel 2.1. Dimensi air permukaan di Provinsi DKI Jakarta. Sumber: KLHK, 2021 Kawasan Hutan APL Penutupan Lahan Hutan Tetap Total % HK HL HPT HP Jumlah HPK Jumlah % Jumlah % A. Hutan 17.485,9 24.162,4 21.753,2 18.590,5 81.992,0 6.421,3 88.413,2 47,1 7.148,7 3,8 95.561,9 50,9 B. Non hutan 4.386,4 5.397,7 5.049,6 10.641,8 25.475,5 6.372,9 31.848,4 17,0 60.341,5 32,1 92.189,9 49,1 Total 21.872,3 29.560,1 26.802,8 29.232,3 107.467,5 12.794,2 120.261,6 64,1 67.490,2 35,9 187.751,8 100,0 Gambar 2.1. Persentase luas penutupan lahan berhutan di dalam kawasan hutan terhadap luas total daratan pada masing-masing provinsi Sumber: KLHK, 2021
C M Y CM MY CY CMY K bab 0.pdf 10 3/5/2023 2:51:41 PM Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 2.1.2. Deforestasi Secara total, dalam kurun waktu 6 tahun, angka deforestasi netto di Indonesia mencapai 2,1 juta ha. Deforestasi netto pada tahun 2015-2019 berfluktuatif pada kisaran 439,4 ribu hingga 629,2 ribu ha per tahun. Data terakhir tahun 2019-2020 (Tabel 2.2.) menjadi 115,5 ribu ha per tahun atau mengalami penurunan sebesar 75% dari deforestrasi netto tahun sebelumnya. Tabel 2.2. Deforestasi Netto Indonesia dan Deforestasi Netto Hutan Alam (ribu ha) Tahun 2019 -2020 Sumber: KLHK, 2021 Kawasan Hutan No 1 Tipe Hutan Deforestasi Netto Hutan Alam (A+B) HK 6,3 HL 14,6 Hutan Tetap HPT 20,4 HP 21,9 Jumlah 63,1 HPK 5,4 Jumlah 68,6 APL 48,1 A. Hutan primer B. Hutan sekunder 2,8 3,5 3,0 11,6 1,5 18,9 0,6 21,3 7,8 55,3 0,1 5,3 7,9 60,7 4,4 43,7 2 Deforestasi Netto (A+B+C) 6,3 14,6 20,4 20,5 61,7 5,3 67,0 48,4 C. Hutan tanaman* 0,0 0,0 1,4 1,4 0,1 1,6 0,3 Deforestasi bruto yaitu perubahan kondisi penutupan lahan dari kelas penutupan lahan kategori hutan (berhutan) menjadi kelas penutupan lahan kategori non-hutan (tidak berhutan). Perubahan tersebut berdasarkan data digital hasil penafsiran Citra Landsat LDCM (The Landsat Data Continuity Mission) 8 OLI liputan tahun 2019 dan 2020. Deforestasi bruto dalam hal ini mencakup deteksi perubahan tutupan di hutan tanaman akibat pemanenan (harvesting). Deforestasi bruto Indonesia tahun 2019-2020 sebesar 119,1 ribu ha. Luasan deforestasi tahun 2019-2020 pada masing-masing provinsi di Indonesia dapat ditinjau melalui peta pada Gambar 2.2. Deforestasi terbesar terjadi pada penutupan hutan sekunder yaitu sebesar 104,6 ribu ha (87,8%), diikuti pada hutan primer sebesar 12,3 ribu ha (10,4%) dan hutan tanaman sebesar 2,2 ribu ha (1,8%). Gambar 2.2. Peta Luas Deforestasi tiap Provinsi di Indonesia Tahun 2019-2020. Sumber: KLHK 2020, Hasil Digitasi, 2021 13 Total 116,7 12,3 104,4 115,5 1,2
C M Y CM MY CY CMY K bab 0.pdf 11 3/5/2023 2:51:42 PM 14 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 Deforestasi bruto yang terjadi di dalam kawasan hutan sebesar 70,2 ribu ha atau 59,0% dari total deforestasi bruto 119,1 ribu ha, sedangkan di luar kawasan hutan (APL) sebesar 48,9 ribu ha (41,0%). Deforestasi bruto di dalam kawasan hutan paling tinggi terjadi di fungsi kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) yaitu sebesar 23,2 ribu ha dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yaitu sebesar 20,7 ribu ha. Deforestasi bruto juga terjadi pada fungsi lindung bahkan konservasi, walaupun tidak sebesar yang terjadi di HP yaitu di Hutan Konservasi (HK) sebesar 6,3 ribu ha dan Hutan Lindung (HL) sebesar 14,6 ribu ha. Selain deforestrasi, reforestrasi juga terjadi di Indonesia. Reforestasi terjadi karena aktivitas penanaman, baik yang dilakukan dalam upaya produksi hasil hutan kayu, pertumbuhan tanaman (regrowth) maupun upaya rehabilitasi hutan dan lahan. Reforestasi dapat terjadi di areal izin usaha hutan tanaman maupun areal rehabilitasi. Reforestasi Indonesia tahun 2019-2020 adalah sebesar 3,6 ribu ha. Reforestasi terjadi di hutan sekunder dan hutan tanaman yaitu masing-masing sebesar 206,8 ha (5,7%) dan 3,4 ribu ha (94,3%). 2.1.3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang (IKL) merupakan salah satu komponen dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) digunakan untuk mewakili isu hijau dalam penilaian kebijakan pengelolaan kualitas lingkungan hidup. IKL saat ini sama dengan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) untuk provinsi yang tidak memiliki lahan gambut. Sementara IKL untuk provinsi yang memiliki lahan gambut nilai IKL adalah nilai IKTL yang telah dikoreksi dengan faktor dampak kebakaran dan kanal pada lahan gambut (DKK). Indeks Kualitas Lahan Kinerja IKL pada Tahun 2021 lebih baik dibandingkan pada Tahun 2020. IKL Nasional Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 1,18 poin menjadi 60,72 dari 59,54 pada Tahun 2020. Kenaikan ini tidak merubah predikat IKL pada tingkat sedang. Kinerja kenaikan IKL ini kontribusi dari kenaikan Provinsi yang mengalami penurunan IKL pada Tahun 2021 antara IKL di 27 provinsi. lain adalah Jambi, Lampung, Jawa Barat, Di Yogyakarta, Jawa Timur, NTB dan Sulawesi Tengah. Kinerja kenaikan IKL di provinsi luar Jawa ditopang dengan penambahan area bertutupan lahan belukar dan menurunnya kebakaran lahan pada Tahun 2020-2021, sedangkan di provinsi-provinsi seperti DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Tengah ada penambahan ruang terbuka hijau. Provinsi Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah menunjukkan kinerja kenaikan IKL yang besar dibandingkan dengan provinsi lainya. Kejadian kebakaran yang lebih rendah pada Tahun 2021 dibadingkan dengan tahun-tahun sebelumnya menjadi salah faktor peningkatan IKL di provinsi tersebut. Nilai IKL dan tren perubahan untuk setiap provinsi disajikan pada Gambar 2.3., sedangkan fluktuasi IKL dua tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 2.4. Gambar 2.3. Nilai IKL dan tren perubahan pada setiap provinsi
C M Y CM MY CY CMY K bab 0.pdf 12 3/5/2023 2:51:43 PM Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 Gambar 2.4. Perubahan nilai IKL tahun 2019-2020 dan Tahun 2020-2021 2.2. Sumber Daya dan Pencemaran Air 2.2.1. Kualitas dan Kuantitas Air IKA Nasional tahun 2021 berada pada predikat sedang. Nilai IKA Nasional mengalami penurunan 0,71 !# akan pernah bisa masuk ke dalam predikat baik maupun baik sekali. Hal ini dikarenakan penilaian IKA !!$''<='# dan Pengendalian Pencemaran Air dengan penilaian indeks maksimum sampai 70. Gambar 2.5. menyajikan predikat IKA untuk setiap provinsi. Terdapat 11 provinsi yang memiliki nilai IKA di bawah IKA Nasional, lebih sedikit bila dibandingkan dengan 2020 yang berjumlah 20 provinsi. Dari 11 provinsi ini, 5 provinsi masuk dalam kelompok bobot kontribusi terbesar, yaitu Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Riau, lebih banyak dibandingkan dengan Tahun 2020. Penurunan IKA 5 provinsi ini memiliki kontribusi yang besar dalam penurunan nilai IKA Nasional. Riau merupakan provinsi yang berada posisi yang sama dengan Tahun 2020, sedangkan IKA Provinsi Riau pada tahun 2019 berada di atas IKA Nasional. Sementara Papua, Kalimantan Barat, dan Sumatera Utara mengalami peningkatan nilai IKA hingga di atas IKA Nasional. Gambar 2.5. Peta status predikat IKA pada setiap provinsi Tahun 2021 dan kecenderungan IKA tahun 2015-2021 15
C M Y CM MY CY CMY K bab 0.pdf 13 3/5/2023 2:51:44 PM 16 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 2.2.2. Kualitas Air baku dan Penyediaan Air Minum di Masa Pandemi Air baku adalah air yang dipergunakan sebagai bahan pokok untuk diolah menjadi air minum. Sumber air baku dapat berasal dari mata air, air permukaan (sungai, danau, waduk, dll.), air tanah (sumur gali, sumur bor) maupun air hujan. Data BPS (2021) mencatat bahwa terdapat sungai-sungai yang menjadi sumber air baku air minum bagi masyarakat di beberapa provinsi. Kualitas air sungai yang digunakan sebagai bahan baku yang akan air minum menjadi sorotan utama, karena menyangkut pada kesehatan masyarakat mengonsumsinya. Tabel 2.3. menampilkan data kualitas air sungai yang digunakan sebagai bahan baku air minum tahun 2020 pada masing-masing provinsi di Indonesia dengan dilengkapi perbandingan terhadap baku mutu air kelas I menurut PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Parameter BOD, COD, fecal coliform, dan total coliform teramati dalam kondisi yang kurang hampir di seluruh provinsi (Tabel 2.3.). Provinsi DI Yogyakarta memiliki nilai yang sangat tinggi untuk keempat parameter tersebut. Hal ini menandakan bahwa sungai-sungai yang digunakan sebagai bahan baku air minum pada seluruh provinsi memiliki kondisi kualitas air yang masih belum baik, terutama berkaitan dengan pencemaran domestik. Tabel 2.3. Kualitas Air Sungai yang Digunakan sebagai Bahan Baku Air Minum di Indonesia Tahun 2020. Sumber : Statistik Lingkungan Hidup Indonesia (BPS 2021) Provinsi Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua pH - 6-9 7,30 6,63 7,14 5,97 7,77 5,99 6,66 7,31 - - 7,53 7,15 8,22 7,37 7,87 7,00 7,83 7,23 7,83 5,57 5,78 6,98 - 7,88 7,77 - 7,60 - 7,67 - 6,41 7,78 7,73 6,53 TDS mg/l 1000 2,658,00 217,18 130,05 64,28 43,92 161,00 42,00 186,71 - - 626,68 385,69 175,18 244,75 303,00 75,00 211,00 283,90 430,92 95,85 11,74 74,25 - 63,30 258,67 - 104,33 - 0,00 - 175,50 174,00 61,83 207,00 TSS mg/l 50 30,00 17,33 44,61 213,09 143,17 46,35 192,50 17,93 - - 233,25 10,88 64,27 8,57 296,17 2,00 11,00 7,00 21,92 31,24 176,77 31,75 - 36,70 54,83 - 36,00 - 0,00 - 9,00 10,50 29,33 29,67 Suhu °C dev 3 26,40 21,00 26,54 27,23 29,54 0,00 30,50 28,25 - - 29,38 27,27 28,32 28,81 29,80 0,00 25,00 0,00 29,17 23,03 26,64 28,50 - 26,80 27,22 - 26,00 - 29,23 - 26,30 30,00 27,53 26,00 Parameter dan Nilai Baku Mutu NH3 BOD DO mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 400 0,00 0,00 0,00 22,99 0,77 14,18 14,50 4,26 - - 0,00 46,78 11,50 0,09 0,00 0,00 2,43 0,00 43,08 0,00 5,87 0,00 - 0,54 0,00 - 0,00 - 2,69 - 4,90 47,20 1,47 0,00 NO3 COD SO4 Fecal Coliform Total Coliform jml/100 ml 100 jml/100 ml 1000 2 2,06 7,95 2,60 6,31 3,56 1,68 26,50 2,61 - - 10,04 4,86 7,87 21,15 7,94 2,00 2,56 3,40 1,44 9,84 2,28 9,40 - 2,09 2,17 - 6,90 - 2,58 - 2,35 2,27 2,23 5,59 10 5,61 0,00 0,13 1,12 0,24 0,43 8,85 2,21 - - 2,06 1,30 0,83 8,74 1,38 2,00 1,31 0,00 0,06 3,51 1,64 0,90 - 0,67 0,68 - 0,20 - 0,45 - 0,38 0,05 1,50 0,00 10 25,67 20,50 26,27 50,17 10,22 10,46 55,50 20,19 - - 38,75 37,69 20,72 46,99 12,59 11,00 15,40 40,00 10,60 56,13 40,28 19,25 - 32,57 10,33 - 13,57 - 18,27 - 15,35 10,19 8,00 9,57 6 5,22 6,63 7,00 3,68 5,54 5,36 4,62 4,58 - - 5,85 0,00 5,84 16,06 3,63 6,00 4,09 6,90 2,06 5,64 0,00 3,88 - 7,62 7,22 - 7,47 - 5,53 - 5,37 5,25 6,80 6,05 0,5 0,11 0,00 0,00 0,32 0,03 0,11 0,92 0,08 - - 0,00 0,12 0,17 0,19 0,02 0,02 0,00 0,00 0,02 0,07 0,07 0,34 - 0,21 0,15 - 0,04 - 0,16 - 0,03 0,05 0,21 0,00 934 78 7.090 4 1.155 31 4.420 1.641 - - 303 11.611 5.317 100.026.146 253 2.300 0 0 1.571 27 974 3.105 - 0 20.356 - 4.231 - 5 - 36 1.250 0 - 2.427 148 36.300 15 4.411 305 18.980 16.817 - - 479 41.575 26.400 100.051.432 4.242 4.300 0 54.000 5.214 125 1.121 29.925 - 30 55.539 - 11.000 - 17 - 109 5.400 140 - Akses air minum layak merupakan salah satu infrastruktur dasar untuk menunjang kualitas kesehatan masyarakat. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak sebesar 90,78% tahun pada 2021 (Tabel 2.4.). Persentase tersebut naik dari tahun sebelumnya yang sebesar 90,21%. Melihat trennya, jumlah rumah tangga yang memiliki akses air minum layak semakin meningkat dalam 5 tahun terakhir. Adapun, lonjakan persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak terjadi pada 2019. Berdasarkan wilayahnya, Provinsi DKI Jakarta menjadi provinsi dengan persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak tertinggi yakni 99,86% (Tabel 2.4.). Posisinya diikuti oleh Provinsi Bali dengan persentase sebesar 97,56%, DI Yogyakarta sebesar 95,69%, Jawa Timur sebesar 95,02% dan Nusa Tenggara Barat sebesar 94,60%. Adapun, Provinsi Papua dan Bengkulu menjadi provinsi dengan persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum terendah, masing-masing sebesar 64,92% dan 67,39%. layak
C M Y CM MY CY CMY K bab 0.pdf 14 3/5/2023 2:51:45 PM Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 Tabel 2.4. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sumber Air Minum Layak di Indonesia Tahun 2017-2021 (%). Sumber : Statistik Lingkungan Hidup Indonesia (BPS 2021) Provinsi Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia 2017 83,40 86,34 79,71 83,54 74,86 81,04 55,94 69,16 76,82 86,34 95,62 90,67 92,07 93,17 93,84 86,90 97,36 92,73 78,91 73,76 71,21 67,93 84,76 84,98 85,92 84,22 88,96 90,13 93,47 71,08 88,39 84,96 79,91 64,10 87,54 2018 82,63 87,47 80,50 87,65 75,35 80,60 61,22 66,17 73,21 86,96 96,07 89,55 92,41 94,09 93,66 90,58 96,38 94,44 81,32 77,79 71,69 68,45 82,91 89,50 88,70 85,29 88,11 88,47 93,37 71,99 92,52 84,95 83,19 62,43 87,75 Tahun 2019 85,81 90,22 81,44 87,42 76,92 80,37 57,60 73,30 73,45 88,51 99,82 92,30 93,82 94,94 94,39 91,64 96,84 93,93 82,35 77,07 73,27 69,45 83,54 87,90 90,81 83,42 89,38 89,66 94,19 71,50 90,83 85,04 81,85 60,85 89,27 2020 87,66 89,68 83,37 88,25 78,86 80,78 62,47 74,97 75,06 90,41 99,84 93,42 94,07 96,02 95,56 92,87 97,36 94,13 83,87 78,83 74,91 70,36 85,51 89,50 90,31 84,60 90,84 92,49 94,16 72,75 91,68 86,90 79,56 62,73 90,21 2.3. Kualitas Udara 2.3.1. Indeks Kualitas Udara IKU Nasional Tahun 2021 lebih tinggi dibandingkan Tahun 2020 dan tetap berpredikat baik. IKU naik sebesar 0,15 poin dari 87,21 pada Tahun 2020 menjadi 87,36 pada Tahun 2021. Nilai IKU ini melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2021 sebesar 84,20. Capaian IKU Nasional ini didukung oleh kenaikan IKU dari 19 provinsi yang rata-rata kenaikannya adalah 0,62 poin (Gambar 2.6.). Namun demikian, terdapat 15 provinsi yang mengalami penurunan IKU dengan rata-rata -0,43 poin(Gambar 2.6.). Provinsi yang mengalami kenaikan IKU tertinggi adalah Provinsi Kalimantan Barat, sedangkan yang mengalami penurunan IKU paling besar adalah Provinsi DI Yogyakarta (Gambar 2.6.). Perbandingan perubahan tahunan antara 2019-2020 dengan 2020-2021 menunjukkan adanya penambahan jumlah provinsi yang mengalami kenaikan nilai IKU dari 17 provinsi menjadi 19 provinsi. Selama periode tahun 2019-2021, terdapat 7 provinsi yang mengalami penurunan IKU, yaitu Sumatera Selatan, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah dan Maluku Utara. 2021 88,79 90,89 83,40 89,76 79,70 84,70 67,39 80,20 73,40 90,83 99,86 93,24 93,62 95,69 95,02 93,51 97,56 94,60 85,40 78,76 77,05 76,40 85,80 86,80 91,65 88,51 91,18 91,94 94,57 78,35 93,21 88,66 81,68 64,92 90,78 17
C M Y CM MY CY CMY K bab 0.pdf 15 3/5/2023 2:51:46 PM 18 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 Gambar 2.6. Perubahan nilai IKU Provinsi tahun 2019-2020 dan 2020-2021. Provinsi-provinsi padat penduduk seperti di Ekoregion Jawa, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung berkontribusi besar terhadap hasil emisi gas pencemar SO2 dan NO2. Rata-rata emisi gas pencemar SO2 di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Sulawesi Tengah telah melebihi baku mutunya (Gambar 2.7.), sedangkan rata-rata emisi gas NO2 masih di bawah baku mutu pada seluruh provinsi. Namun demikian, beberapa kabupaten/kota di DKI Jakarta dan Banten memiliki kecenderungan naik dan mendekati nilai baku mutu NO2 (Gambar 2.8.). Predikat IKU Nasional pada tahun 2021 adalah baik. yang Terjadi memperoleh predikat sangat baik yakni Provinsi Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara penambahan jumlah provinsi Timur, dan Sumatera Barat, sehingga total saat ini berjumlah 18 provinsi. Jumlah provinsi dengan predikut IKU baik adalah 15 provinsi (Gambar 2.9.). DKI Jakarta masih berpredikat sedang seperti tahun 2020 dan bahkan mengalami penurunan poin sebesar 0,11 poin. Meskipun ada 15 provinsi yang mengalami penurunan IKU, namun kenaikan IKU di 19 provinsi menjadi pendorong untuk kenaikan IKU Nasional (Gambar 2.6.). Beberapa provinsi memiliki nilai IKU di bawah nilai capaian IKU Nasional yaitu seluruh provinsi di Ekoregion Jawa (kecuali DI Yogyakarta), Jambi, Sumatera Selatan dan Lampung (Gambar 2.9.). Bahkan, Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta mendapatkan nilai IKU di bawah target nasional. Gambar 2.7. Rata-rata konsentrasi gas pencemar udara SO2 tingkat kabupaten/kota di setiap provinsi Gambar 2.8. Rata-rata konsentrasi gas pencemar udara NO2 tingkat kabupaten/kota di setiap provinsi
C M Y CM MY CY CMY K bab 0.pdf 16 3/5/2023 2:51:47 PM Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 19 Gambar 2.9. Peta status predikat IKU pada setiap provinsi Tahun 2021 2.3.2. Indeks Standar Pencemaran Udara Nilai indeks standar pencemaran udara (ISPU) pada 67 stasiun AQMS yang tersebar dis seluruh wilayah Indonesia menunjukkan kondisi yang relatif baik dengan perolehan persentase terkategori "Baik" sebanyak 63% atau 42 stasiun (Gambar 2.10.). Data laman website ISPU KLHK menggunakan data terkini tanggal 23 Des 2022 pukul 13.00. Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat 1 lokasi yang terkategori "Tidak Sehat" yaitu di Kota Jakarta dengan nilai ISPU mencapai 119 pada parameter SO2 (Tabel 2.5) Parameter kritis terbanyak yang tercatat adalah parameter SO2, PM2,5, dan HC yang masing-masing ini diperoleh dari terdapat pada 31%, 26%, dan 25% lokasi/stasiun (Gambar 2.10.). Parameter SO2 terutama menjadi parameter kritis dominan di Ekoregion Jawa, sedangkan PM2,5 merupakan parameter kritis Ekoregion dominan dan Sulawesi-Maluku, lalu parameter HC adalah parameter kritis dominan di Ekoregion Kalimantan (Tabel 2.5.). Pencemaran PM2,5 yang berdampak langsung terhadap kesehatan juga kematian dini baik itu di perkotaan maupun di daerah-daerahyang terdampak karhutla nampaknya masih menjadi permasalahan serius yang memerlukan penanganan secepatnya. di Sumatera Gambar 2.10. !!>'?@!
C M Y CM MY CY CMY K bab 0.pdf 17 3/5/2023 2:51:48 PM 20 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 Tabel 2.5. Data rinci pemantauan ISPU pada seluruh wilayah di Indonesia tahun 2022 Sumber : Statistik Lingkungan Hidup Indonesia (BPS 2021) No Ekoregion Stasiun Kategori Parameter Kris 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Sumatera Jawa Bali-Nusra Kalimantan Banda Aceh Medan Rokan Hilir Dumai Siak Perawang Pekanbaru Batam Tanjung Pinang Indragiri Hilir Padang Tanjung Jabung Timur Jambi Bengkulu Palembang Ogan Ilir Ogan Komering Ilir Bandar Lampung Serang Tangerang Tangerang Selatan Jakarta DKI1 Jakarta DKI2 Jakarta DKI4 Jakarta DKI5 Jakarta Pusat Depok Kab Bogor Bogor Bekasi Bekasi Sumur Batu Bekasi Bantar Gebang Kab Bekasi Kab Karawang Bandung Cirebon 1 Cirebon 2 Semarang Yogyakarta Solo Surabaya Malang Denpasar Mataram Kupang Ponanak Sanggau Kotawaringin Barat Kotawaringin Timur Palangkaraya Banjarmasin Banjar Baru Barito Selatan Balikpapan Balikpapan BB Samarinda Bulungan Mamuju Makassar Palu Kendari Gorontalo Manado Baik Sedang Sedang Sedang Sedang Baik Sedang Baik Baik Baik Baik Sedang Baik Sedang Baik Baik Baik Baik Baik Sedang Sedang Sedang Sedang Tidak Sehat Sedang Baik Baik Baik Sedang Baik Sedang Sedang Baik Baik Sedang Sedang Baik Baik Baik Baik Baik Sedang Baik Baik Sedang Baik Baik Baik Sedang Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Sedang Baik Baik Sedang Baik Sedang Baik HC PM2,5 PM2,5 HC SO2 PM2,5 HC PM2,5; SO2 PM2,5 NO2 PM2,5 PM2,5 SO2 PM2,5 SO2 HC SO2 SO2 HC HC SO2 SO2 SO2 SO2 SO2 HC PM2,5 SO2 NO2 NO2 PM2,5 PM2,5 HC SO2 HC PM2,5 O3 SO2 NO2 SO2 SO2 CO PM2,5 HC O3 SO2 HC CO HC NO2 HC NO2 SO2 SO2 PM2,5 CO HC HC PM2,5 PM2,5 SO2 O3 PM2,5 Sulawesi-Maluku
C M Y CM MY CY CMY K bab 0.pdf 18 3/5/2023 2:51:49 PM Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 21 2.4. Pengelolaan Sampah Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) merupakan instrumen standar penilaian kinerja pengelolaan sampah dari pusat hingga daerah, sehingga hasil penilaian dapat dengan mudah dibandingkan dan digunakan sebagai instrumen untuk memberikan insentif (reward) dan disinsentif (punishment), fungsi kontrol dan mendorong proses perbaikan berkelanjutan. IKPS bertujuan sebagai instrumen untuk mengukur keberhasilan pemerintah pusat maupun daerah dalam mengelola sampah dan publik bentuk tentang pencapaian pengelolaan sampah. Selama tahun 2021, telah dilakukan perhitungan nilai IKPS terhadap 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Hasil perhitungan menunjukkan tingkat/besarnya kota berkorelasi positif dengan besaran nilai IKPS-nya seperti yang tersaji dalam Gambar 2.11. Semakin besar ukuran kota, maka semakin besar pula nilai IKPS. Namun demikian, nilai IKPS yang diperoleh pada seluruh tingkat kota masih tergolong relatif rendah yakni <60 (Gambar 2.11.). pertanggungjawaban kepada Gambar 2.11. Nilai Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) Tahun 2020 dan 2021. 2.5. Daftar Pustaka Badan Pusat Statistik. 2021. Statistik Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia 2021. Badan Pusat Statistik. Jakarta. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2021. Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia Tahun 2020. Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jakarta. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2021. Deforestasi Indonesia Tahun 2019-2020. Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jakarta. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2021. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia 2021. Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jakarta.
C M Y CM MY CY CMY K bab 0.pdf 19 3/5/2023 2:51:53 PM Profil Ekoregion Sumatera - Isu Lingkungan Hidup di Wilayah Ekoregion Sumatera - Analisis DPSIR dari Isu Lingkungan Hidup Prioritas Di Wilayah Ekoregion Sumatera
C M Y CM MY CY CMY K bab 0.pdf 20 3/5/2023 2:51:56 PM 33 STATUS LINGKUNGAN HIDUP EKOREGION SUMATERA
C M Y CM MY CY CMY K bab 0.pdf 21 3/5/2023 2:52:16 PM 24 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022
Pulau Sumatera mengalami perkembangan ekonomi terpesat kedua setelah pulau Jawa. Pulau Sumatera memiliki akses yang sangat baik sebagai gerbang utama Indonesia bagian barat. Sumberdaya alam di dalamnya memiliki nilai ekonomi yang tinggi, sehingga pengembangannya sangat cocok untuk sektor perindustrian dan perdagangan. Kelapa sawit, tembakau, minyak bumi, timah, bauksit, batu bara dan gas alam adalah potensi wilayah Ekoregion Sumatera. Dengan demikian penyusunan rencana pembangunan dilakukan dalam rangka mendukung pengembangan dengan memberdayakan masyarakat berbasis potensi ekonomi wilayah. kawasan strategis 3.2. Isu Lingkungan Hidup di Wilayah Ekoregion Sumatera Dari 10 provinsi di Ekoregion Sumatera, hanya 5 provinsi yang memiliki nilai IKLH di atas nilai nasional ini menunjukkan bahwa diperlukan upaya yang $ hidup secara keseluruhan di wilayah Ekoregion Sumatera. Pada beberapa wilayah, terdapat kenaikan nilai IKLH di tahun 2021 dibanding tahun 2020, namun ada pula wilayah yang mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai IKLH di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Jambi menunjukkan adanya kelemahan dalam menjalankan sinergi dalam pengelolaan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah tersebut. pada 2021 (Tabel 3.1.). Hal Tabel 3.1. Nilai IKLH Ekoregion Sumatera Tahun 2018-2021 Provinsi IKLH Aceh 2018 56,71 2019 58,07 2020 75,61 2021 75,54 Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau Rata-rata Nasional 56,49 59,83 62,92 62,76 61,35 70,00 65,49 73,83 76,99 64,64 65,14 56,75 58,84 64,20 60,77 67,22 67,67 67,78 73,78 78,60 65,37 66,55 69,90 72,79 69,41 70,87 69,71 69,92 67,66 73,50 70,51 70,99 70,72 71,15 73,58 70,72 69,04 69,70 71,46 68,56 72,05 73,19 71,50 71,45 Isu lingkungan hidup prioritas di wilayah Ekoregion Sumatera adalah tingginya alih fungsi lahan, kualitas udara yang menurun, kualitas dan kuantitas sumber daya air, sampah dan limbah domestik yang meningkat. Nilai IKLH dapat digunakan sebagai cerminan upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup yang lebih ideal. Semakin kecil nilai IKLH semakin besar urgensi upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilakukan. Secara keseluruhan nilai IKLH Ekoregion Sumatera ada di bawah nilai IKLH Nasional namun $$X$$Z![\$ besar dari nilai IKLH Nasional seperti Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, dan Bengkulu.
C M Y CM MY CY CMY K bab 0.pdf 22 3/5/2023 2:52:36 PM Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 25 3.3. Analisis DPSIR dari Isu Lingkungan Hidup Prioritas Di Wilayah Ekoregion Sumatera Hasil analisis melalui pendekatan DPSIR diperoleh isu lingkungan hidup prioritas di wilayah ekoregion Sumatera adalah alih fungsi hutan dan lahan, perubahan iklim global, tingginya penduduk miskin, sistem sanitasi dan pengelolaan limbah domestik. Hasil analisis DPSIR menunjukkan terjadinya peningkatan pertambahan penduduk ] bersamaan dengan peningkatan kebutuhan pangan dan energi. Adanya Kebutuhan masyarakat akan terjadinya pangan dan energi mendorong pertumbuhan pembangunan infrastruktur yang cukup masiv. Disisi lain aktivitas tersebut memberi tekanan pada lingkungan secara khusus sumberdaya alam didalamnya. Akibatnya
ekonomi dan terjadi perubahan terhadap alih fungsi hutan dan lahan, yang berdampak pada perubahan iklim global. Kesenjangan dan persaingan untuk mendapat akses terhadap terbatas menyebabkan tingginya penduduk miskin. Hal ini membuat banyaknya penduduk tidak mendapatkan akses bahkan mengabaikan sistem sanitasi yang baik termasuk dalam pengelolaan limbah domestik. Tekanan terhadap lingkungan yang melampaui daya dukung lingkungan dapat menyebabkan kerusakan DAS, kerusakan lahan gambut, frekuensi bencana menjadi lebih sering, kesulitan terhadap akses air minum layak, bahkan mengancam biodiversitas hayati dan satwa liar sumberdaya alam yang yang Gambar 3.1. Model DPSIR dari wilayah ekoregion Sumatera 3.3.1. Driving Force 3.3.1.1. Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk Seiring dengan pertambahan penduduk dalam satuan waktu akan meningkatkan kebutuhan akan air, pangan, energi, sumber daya lahan. Pertumbuhan penduduk linier dengan tingginya permintaan pemukiman penduduk yang menjadi faktor pendorong utama terhadap isu alih fungsi lahan. Pengendalian pertambahan penduduk dapat dilakukan melalui program KB, penegakan implementasi pembatasan usia nikah, dan penyediaan lapangan pekerjaan yang lebih merata. Jika dilihat dari laju rata-rata, pertumbuhan yang terendah ada di Provinsi Lampung dan Sumatera Barat, sedangkan laju rata-rata pertumbuhan tertinggi ada di Provinsi Kepulauan Riau. Badan Pusat Statistika memberikan data kependudukan Ekoregion Sumatera Tahun 2018-2020 dalam Tabel 3.2.
C M Y CM MY CY CMY K bab 1.pdf 1 3/3/2023 5:36:18 PM 26 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 Tabel 3.2. Jumlah penduduk Ekoregion Sumatera tahun 2021 Sumber: BPS 2022 Nama Provinsi Jumlah Penduduk (juta jiwa) Laju Pertumbuhan per Tahun (%) Persentase Penduduk Kepadatan Penduduk per km2 Rasio jenis Kelamin Penduduk Aceh Sumatera Utara Suamatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau 5.333,7 14.936,2 5.580,2 6.493,6 3.585,1 8.550,9 2.032,9 9.081,8 1.473,2 2.118,2 59,185.8 1,49 1,23 1,1 2,08 1,39 1,32 1,48 1,1 1,6 3,48 1,96 5,48 2,05 2,38 1,31 3,14 0,75 3,33 0,54 0,78 92 205 133 75 72 93 102 262 90 258 100,8 100,7 101,5 104,9 104,0 104,0 104,7 105,0 105,9 104,0 Jumlah 3.3.1.2. Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur merupakan hal positif bagi kemajuan suatu wilayah. Tumbuhnya sektor ekonomi serta pembangunan infrastruktur, akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan. Tingkat pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari angka Produksi Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai cerminan dari keseluruhan nilai tambah yang dihasilkan oleh setiap aktivitas produksi dalam perekonomian. Gambar 3.2. menampilkan PDRB atas Harga Dasar berlaku periode tahun 2019 - 2021. PDRB Dasar Harga Berlaku Ekoregion Sumatera 3.000,000 2.500,000 h a p u r u b i r i 2.000,000 1.500,000 1.000,000 500,000
2019 2020 2021 Gambar 3.2. PDRB atas Dasar Harga berlaku menurut provinsi Ekoregion Sumatera tahun 2019 - 2021 (BPS 2022) Tahun 2021 persentase PDRB di setiap Provinsi di Ekoregion Sumatera mulai mengalami peningkatan setelah hantaman Pandemi Covid-19. Setiap sektor mulai dari pertanian, perkebunan, industri, dan kehutanan mulai mengalami kenaikan produksi akibat tingginya aktivitas setelah angka penyebaran kasus Covid-19 mulai berkurang dan ini level PPKM sudah mulai diturunkan. Hal berdampak terhadap kegiatan sosial-ekonomi yang ] ekonomi tahun masyarakat dengan erat pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan kebutuhan dan aktivitas masyarakat tinggi. Untuk memenuhi hal tersebut, industri dan dilakukan pengembangan sektor 2021. Peningkatan sosial kaitannya sangat infrastruktur isu yang berdampak lingkungan air, sampah maupun alih fungsi lahan. terhadap Secara umum, peningkatan sosial ekonomi ^ > ] oleh sektor perkebunan dan industri (tambang). Kegiatan industri seringkali dijumpai di sekitar daerah aliran sungai karena pihak industri memiliki akses yang mudah untuk mendapatkan air dan membuang limbah hasil produksinya ke sungai. Hal ini berpotensi menyebabkan penurunan kualitas air. ini semakin meningkat pasca pandemi Risiko tingginya aktivitas semakin covid-19 akibat perekonomian masyarakat termasuk di sektor industri.
C M Y CM MY CY CMY K bab 1.pdf 2 3/3/2023 5:36:18 PM Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 27 Pertumbuhan ekonomi nasional atau wilayah dapat dicapai melalui konektivitas antar wilayah. Dalam hal ini, pemerintah memiliki peranan target sangat tinggi pembangungan Infrastruktur jalan memiliki pengaruh penting dalam kegiatan distribusi dan logistik. Sektor ini merupakan aspek vital bagi kehidupan ekonomi, politik, sosial-budaya dan pertahanan keamanan nasional serta sebagai penghubung antar wilayah. dengan menetapkan infrastruktur jalan. Infrastruktur jalan berperan penting dalam menyediakan fasilitas untuk mobilisasi masyarakat $ aksesibilitas ke berbagai kegiatan komersial dan sosial. Penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan panjang jalan per seribu penduduk, ekspor per kapita, pengeluaran pendidikan per kapita dan stok modal $ $ terhadap pertumbuhan ekonomi. Adanya hubungan terbalik antara ketergantungan membentuk U urbanisasi ekonomi. dan Pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan pada tingkat urbanisasi yang rendah dan menurun setelah tingkat urbanisasi melampaui nilai tertentu. (2021), pendidikan, Menurut Yolanda et al. keterbukaan ekonomi, jalan, dan Z $ terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, kemiskinan dan pengangguran berpengaruh negatif ] $ pertumbuhan infrastruktur 3.3.1.3. Peningkatan Kebutuhan Pangan dan Energi Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat berpengaruh terhadap permintaan akan pasokan pangan maupun sumber daya alam dan energi. Ukuran populasi dipengaruhi oleh ketersediaan energi dan sumber daya alam. Di sisi lain, produk sampingan dari produksi energi dan limbah dari penggunaan sumber daya alam akan mencemari lingkungan (Eisenbud, 1978). Gambar 3.3 menunjukkan produktivitas padi dan produksi beras Ekoregion Sumatera. Produkvitas padi dan produksi beras ekoregion Sumatera 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 - Produkvitas 2020 (ku/ha) Produkvitas 2021 (ku/ha) Produksi 2020 (ton) Produksi 2021 (ton) Gambar 3.3. Produktivitas padi dan produksi beras ekoregion Sumatera Secara umum terjadi penurunan produktivitas padi dan produksi beras di tahun 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan produktivitas padi diakibatkan oleh pembatasan aktivitas selama pandemi Covid-19 (Asmanto P & Adji A, 2020). Saat ini, pemerintah melakukan upaya melalui peningkatan produktivitas dan kestabilan pangan dengan tetap memberikan bantuan pengadaan benih kepada kelompok-kelompok tani. Di samping itu, masyarakat petani juga melakukan upaya untuk mengoptimalkan lahan dalam bentuk agroforestri seperti agrosilvikultur, agrosilvopastural, dan Pemerintah Sumatera Selatan melakukan beberapa inovasi pemulihan ekonomi melalui program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan melalui gerakan tanam sayur, gerakan pengambangan perikanan rakyat, gerakan memelihara ternak unggas, gerakan pengembangan tanaman obat, rempah dan umbi-umbian serta pulawan buweh (kebuh buah).
C M Y CM MY CY CMY K bab 1.pdf 3 3/3/2023 5:36:19 PM 28 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 Tabel 3.3. Jumlah pelanggan listrik di Ekoregion Sumatera Sumber: BPS Provinsi 2022, BPS Provinsi 2021, BPS Provinsi 2020 Provinsi 2019 2020 2021 Aceh Sumatera Utara Suamatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau 1.493.368 3.805.113 1.239.902 1.703.588 954.776 1.904.135 555.314 2.217.701 472.186 270.526 1.556.984 3.958.766 1.294.655 1.809.576 1.007.938 2.239.673 580.843 2.321.198 492.359 286.010 1.612.751 4.143.555 1.349.712 1.974.941 1.067.190 2.365.055 608.430 2.448.836 515.774 306.985 Tabel 3.3. menunjukkan jumlah pelanggan listrik Ekoregion Sumatera. Penerangan di Indonesia hampir 100% menggunakan listrik. Secara umum Listrik di Ekoregion Sumatera masih dipasok dari PLTA, PLTU, dan PLTP. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan Indonesia terhadap sumber energi fosil masih sangat tinggi sehingga dibutuhkan transisi secara bertahap menuju sumber energi yang ramah lingkungan. 3.3.1.4. Pandemi Covid-19 Pandemi Covid-19 tahun 2021 masih memberi pengaruh yang sangat nyata dalam kegiatan sosial \ _Z ditunjukkan dalam Tabel 3.4. Tabel 3.4. Akumulasi angka kasus Covid-19 Sumber: BPS, 2022 Nama Provinsi Kasus konfirmasi Kasus sembuh Angka kesembuhan Kasus meninggal Angka kematian Aceh Sumatera Utara Suamatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau 38,430 106,119 89,873 128,939 29,792 59,986 23,106 49,750 53,359 54,214 36,361 103,151 87,704 124,476 28,993 56,89 22,632 45,34 50,881 52,133 94,62 97,20 97,59 96,54 97,32 94,84 97,95 91,14 97,18 96,16 2,066 2,893 2,153 4,124 780 3,081 473 3,873 1,462 1,748 5,38 2,73 2,40 3,20 2,62 5,14 2,05 7,78 2,79 3,22 ' $ Z x > ? kesembuhan tertinggi dimiliki oleh provinsi Bengkulu sebesar 97.95%. Namun demikian angka kematian tertinggi ditemukan pada provinsi Lampung, dan angka kematian terendah ditemukan pada provinsi Bengkulu (BPS, 2022). 3.3.2. Pressure 3.3.2.1. Alih Fungsi Hutan dan Lahan ' $ Penggunaan lahan dan pengelolaan lahan memiliki kaitan yang erat dengan sumber daya alam seperti air, tanah, nutrisi, tanaman, dan hewan. Berikut data terkait penggunaan lahan utama per provinsi di Ekoregion Sumatera yang dapat dilihat pada Tabel 3.5.
C M Y CM MY CY CMY K bab 1.pdf 4 3/3/2023 5:36:20 PM Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 Tabel 3.5. Penggunaan lahan Ekoregion Sumatera tahun 2019 - 2020 Sumber: KLHK 2022 Provinsi 2019 Luas (Km²) 2020 Perubahan Hutan Pelabuhan Udara/Laut Perkebunan Permukiman Pertambangan Pertanian Lahan Kering Savana/Padang Rumput Sawah Semak Belukar Tambak Tanah Terbuka Transmigrasi Tubuh Air & Rawa 1.348.384.575 727.230 10.552.227.480.000 112.839.844 26.492.445 1.307.464.144 18.313.663 140.539.117 555.943.813 18.064.469 74.533.363 9.329.756 1.348.384.575 1.390.445.603 738.160 1.185.963.966 118.518.262 26.886.913 1.258.053.184 9.864.077 65.060.284 488.636.955 19.310.586 30.920.911 6.932.782 1.390.445.603 1.334.480.119 719.848 10.552.215.620.360 111.654.661 26.223.576 1.294.883.612 18.215.022 138.888.514 551.057.443 17.871.363 74.224.154 9.260.428 70.075.039 Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi. Hal ini akan beriringan dengan konversi lahan untuk menunjang aktivitas produksi dan ekonomi. Jantung perekonomian di Ekoregion Sumatera adalah komoditas perkebunan seperti kelapa sawit, karet, dan kopi. Perubahan penggunaan lahan yang paling banyak terdampak adalah lahan perkebunan. Perubahan penggunaan lahan dapat diamati melalui pemberian izin oleh pemerintah dengan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk survei/eksplorasi dan operasi produksi yang dapat dilihat pada Tabel 3.6. dan Tabel 3.7. Sumatera Utara Sumatera Selatan Kepulauan Riau Lampung Riau aam Jambi Kepulauan Bangka Belitungnn ng BeBengkulu NaNaangngnggggrroee AAAceceh hh DaDaD rururuusssssalala amama Sumatera Barat 29
C M Y CM MY CY CMY K bab 1.pdf 5 3/3/2023 5:36:21 PM 30 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 Tabel 3.6. Izin pinjam pakai kawasan hutan untuk survei/eksplorasi tambang dan non-tambang di ekoregion Sumatera Tahun 2019 - 2020 Sumber: PPKH, 2021 2019 2020 2021 Total Provinsi Unit Luas Unit Luas Unit Luas Unit Luas Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau 2 6 6 7 2 7 3 1 6 3 31,02 567,67 731,07 1.196,89 895,87 862,20 494,14 95,00 891,95 1.159,31 0 12 3 6 5 11 3 2 5 4 0,00 730,35 65,18 308,17 1.017,46 17.445,98 719,19 190,3 447,76 88,28 1 5 2 3 9 12 0 1 6 1 335,71 724,62 58,08 1.689,17 752,14 4.357,47 0 45,01 772,87 286,81 9 47 24 28 52 80 16 13 26 15 2.069,30 3.531,07 2.002,50 9.033,32 5.416,96 31.140,20 1.496,90 585,27 3.384,86 1.872,20 Tabel 3.7. Izin pinjam pakai kawasan hutan untuk survei/eksplorasi tambang dan non-tambang di ekoregion Sumatera Tahun 2019 - 2020 Sumber: PPKH, 2021 2019 2020 2021 Total Provinsi Unit Luas Unit Luas Unit Luas Unit Luas Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau - - - 1,00 - - - - - - - - 97,95 - - - - - 1,00 - 1,00 1,00 - - 1,00 - - 13.216,91 - 2,43 1,05 - - 50,00 - - 2,00 - 1,00 1,00 - - 1,00 - - 8.481,47 - 12,79 7,20 - - 8.355,17 - - 0 3 0 2 3 0 0 2 0 0 0,00 21.698,38 - 15,22 106,20 - - 8.405,17 - - Provinsi yang paling banyak memberikan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan ekplorasi tambang dan non tambang sampai tahun 2021 adalah Sumatera Selatan yaitu sebanyak 80 unit dengan luasan 31.140,20 ha. Lampung menjadi provinsi yang paling sedikit memberikan izin eksplorasi yaitu sebanyak 13 unit dengan luasan 585,27 ha. Sementara itu, izin pinjam pakai kawasan hutan untuk survei/eksplorasi tambang dan non tambang hingga tahun 2021 paling banyak diberikan oleh pemerintah provinsi Sumatera Utara sebanyak 3 unit dengan luasan mencapai 21.698,38 ha (PPKH 2021). Sumatera Selatan memiliki potensi sumberdaya energi yang sangat beragam seperti minyak bumi, gas bumi, batubara, panasbumi, biomassa, air (mikrohidro) dan gambut yang cukup besar, yang tertuang dalam kebijakan KEN 2003 - 2020 yakni pemberdayaan daerah dalam pengembangan energi. Selain itu, letak Sumatera Selatan sangat potensial sebagai jalur regional dan internasional, baik melalui darat, laut, dan udara. Lokasinya yang berdekatan dengan Singapura, Malaysia, maupun Thailand serta berada di jalur Selat Karimata membuat provinsi ini sangat potensial untuk dikembangkan sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi secara khusus, Pulau Sumatera, dan Nasional. Posisi Provinsi Sumatera Selatan bernilai strategis secara geoekonomi karena dekat dengan kawasan IMS-GT sama Triangle) dan IMT-GT Triangle). selain Pengembangan memaksimalkan potensi minyak dan gas bumi, $ pemanfaatan potensi batubara yang besar dengan jumlah cadangan 22,24 juta ton atau sekitar 55,1% dari cadangan nasional (Pemprov Sumsel dan BPPT, 2006) kerja regional energi,
C M Y CM MY CY CMY K bab 1.pdf 6 3/3/2023 5:36:22 PM Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 31 3.3.2.2. Perubahan Iklim Global Perubahan iklim diakibatkan oleh akumulasi perubahan suhu udara dan curah hujan dalam waktu tertentu, yang terjadi karena meningkatnya konsentrasi gas CO2 dan gas-gas lainnya di atmosfer yang menyebabkan efek gas rumah kaca. Perubahan iklim akan berdampak terhadap beberapa hal diantaranya; 1) banyaknya penyakit yang muncul seperti deman, diare dan tifus, 2) frekuensi bencana alam/cuaca ekstrem meningkat (banjir, kekeringan, tanah longsor. Tabel 3.8. menunjukkan suhu dan curah hujan tahun 2020-2021 pada stasiun BMKG per provinsi di Ekoregion Sumatera. Tabel 3.8. Data parameter utama iklim (suhu dan curah hujan) stasiun BMKG per provinsi di Ekoregion Sumatera tahun 2020-2021 Sumber: BPS, 2022 & BPS, 2021 Provinsi Status BMKG Min Suhu udara (°C) Rata-rata Max Curah hujan (mm) 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung Klimatologi Aceh Besar Klimatologi Deli Serdang Klimatologi Padang Pariaman Klimatologi Sultan Syarif Kasim II Klimatologi Muaro Jambi Klimatologi Palembang Klimatologi Bengkulu Klimatologi Raden Inten II Klimatologi Koba Klimatologi Hang Nadim 21,00 21,00 18,10 22,20 22,21 22,22 21,50 20,40 21,40 20,40 21,80 19,40 21,00 21,60 22,00 22,00 19,60 21,60 28,80 28,90 27,60 27,30 27,30 27,30 29,00 27,10 28,40 28,60 28,90 27,30 27,00 27,20 29,10 28,70 27,10 28,20 35,60 36,00 35,80 36,00 34,90 36,80 35,40 35,00 34,00 35,60 35,80 35,10 36,00 34,80 35,20 34,80 34,80 34,80 1.789,8 2.740,8 4.730,7 2.242,8 2.951,7 2.628,6 4.272,5 2.435,3 2.902,2 2.293,4 2.543,4 5.332,3 3.111,7 3.218,4 2.598,2 3.658,1 2.110,5 3.012,9 Kepulauan Riau 20,70 21,80 27,80 27,60 37,50 34,40 2.420,1 2.660,5 Pembatasan aktivitas sosial selama pandemi Covid 19 berdampak terhadap penurunan kegiatan ekonomi, produksi dan industri sehingga aktivitas transportasi dan industri menjadi berkurang. Secara umum, kenaikan suhu bersumber dari sektor transportasi, khususnya di kota-kota besar. PPKM selama covid-19 $$'Z Sumatera Selatan dan Kepulauan Riau. 3.3.2.3. Tingginya Penduduk Miskin 2021 menyebabkan peningkatan penduduk miskin akibat pembatasan aktivitas sosial. Rendahnya tingkat ekonomi penduduk suatu wilayah menjadi salah satu faktor kerusakan lingkungan. Penduduk miskin yang berada di pedesaan lebih banyak daripada penduduk miskin di perkotaan, sehingga program pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah harus menyasar sampai ke pedesaan. Penduduk miskin informal, sektor umumnya bekerja di sektor Pandemi Covid-19 tahun pertanian pangan dan perkebunan (buruh yang lahan). bekerja pada orang Permasalahan umumnya bersumber pada ketersediaan infrastruktur dasar (sanitasi dan air bersih) dan ketenagakerjaan (banyaknya penduduk yang tidak bekerja). Angka harapan lama sekolah menjadi faktor dominan yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di ekoregion Sumatera khususnya Sumatera Utara (Rahmanta et al, 2022). yang memiliki kemiskinan pada
C M Y CM MY CY CMY K bab 1.pdf 7 3/3/2023 5:36:23 PM 32 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 Provinsi Lampung menjadi provinsi dengan penurunan angka kemiskinan tercepat di Ekoregion Sumatera. Upaya pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan melalui bantuan keuangan yang dapat membantu pengurangan beban pengeluaran (dengan program perlindungan sosial KIS/KIP/KKS) dan memperluas lapangan pekerjaan. Provinsi Sumatera Selatan melakukan upaya pengentasan kemiskinan melalui aplikasi siGertak (Bapeda, 2022). Selain itu, pemerintah melalui Presiden dan KLHK juga memberikan hak penggunaan lahan bagi masyarakat melalui pemberian SK Hutan Sosial dan SK Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) sebanyak 19 unit seluas 30.274 Ha (Gambar 3.5. dan Gambar 3.6.) untuk 5 Provinsi yakni Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua dengan harapan masyarakat dapat memanfaatkan lahan untuk tanaman berkayu (50%) dan tanaman semusim (50%) sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Gambar 3.4. menampilkan persentase penduduk miskin ekoregion Sumatera tahun 2019 - 2021. 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2019 2020 2021 Gambar 3.4. Persentase penduduk miskin di ekoregion Sumatera tahun 2019 -2021 Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev Gambar 3.5. Menteri LHK mengunjungi lokasi penyerahan SK Perhutanan Sosial dan TORA se-Sumatera (28/7/2020) Gambar 3.6. Presiden Joko Widodo menyerahkan Surat Keputusan (SK) Hutan Sosial dan SK Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) kepada masyarakat di Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara (3/2/2022)
C M Y CM MY CY CMY K bab 1.pdf 8 3/3/2023 5:36:24 PM Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 33 3.3.2.4. Sistem Sanitasi dan Pengelolaan Limbah Domestik Masalah sanitasi di Ekoregion Sumatera menjadi hal krusial perlu diperhatikan. Hal ini akibat rendahnya akses terhadap fasilitas sanitasi yang memadai di wilayah tersebut. Limbah domestik lebih banyak dibuang secara umum di MCK yang seharusnya melalui IPAL secara komunal. Hal ini terjadi akibat IPAL di ekoregion Sumatera masih sangat terbatas, jauh dari kecukupan perbandingan jumlah kebutuhan penduduk per satuan KK. Tabel 3.9. menunjukkan bahwa secara umum penggunaan Sumatera MCK cukup baik di atas 80%, walaupun demikian persentase rumah tangga yang tidak menggunakan fasilitas BAB masih ditemukan di setiap provinsi. Yang menjadi sorotan adalah persentase penduduk yang tidak memiliki fasilitas BAB di atas 10% masih ditemukan di provinsi Aceh (12,22%) dan Sumatera Barat (11,37%). Masyarakat yang termasuk dalam kelompok ini menggunakan sungai/anak sungai untuk membuang BAB, hal ini berdampak pada kesehatan lingkungan dan ekosistem yang tercemar oleh limbah domestik. sendiri di Ekoregion Tabel 3.9. Fasilitas sanitasi di Ekoregion Sumatera tahun 2021 (%) Sumber: BPS, 2022 Provinsi Sendiri Bersama MCK Umum Tidak menggunakan Tidak ada Jumlah Aceh Sumatera Utara Suamatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau 80,38 88,91 79,04 92,30 87,90 82,81 88,62 91,92 92,46 94,55 3,98 2,67 6,05 2,74 3,89 6,44 3,36 4,93 2,26 4,70 2,90 1,33 3,30 0,58 0,99 2,84 0,86 0,55 1,98 0,24 0,53 0,07 0,24 0,10 0,03 0,16 0,08 0,02 0,14 0,04 12,22 7,02 11,37 4,28 7,20 7,76 7,08 2,57 3,15 0,48 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Setiap aktivitas produksi, sosial dan ekonomi skala industri atau rumah tangga akan menghasilkan sampah. Masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah umumnya tidak memiliki sistem pembuangan sampah yang memadai atau tidak memiliki kemampuan membayar retribusi sampah untuk sistem pengumpulan ataupun pengangkutan. Hal ini memicu terjadinya pencemaran lingkungan pada permukiman berpenduduk padat dan miskin. PALD, skala kota dengan program yang dikelola oleh PDAM, selanjutnya IPAL Komunal ini di bangun di area pemukiman dataran rendah yang terkoneksi secara on site dengan 318.113 rumah tangga (Palembang City Government, 2021). 3.3.3. State 3.3.3.1. Luas Tutupan Hutan IPAL yang terpusat di kota-kota besar sangat diperlukan, untuk mengurangi terjadinya tangga. pencemaran oleh air Pembuatan IPAL memiliki kendala terbesar berupa biaya investasi. Dengan demikian pembuatan IPAL secara dapat melayani daerah perkotaan atau pedesaan. Kehadiran IPAL komunal di ekoregion sumatera terdapat di beberapa provinsi yaitu Sumatera Utara, Riau, dan Kepulauan Bangka Belitung (Statistic PUPR, 2021). limbah rumah kawasan/komunal diharapkan Salah satu provinsi yang memiliki program pengelolaan limbah domestik secara terpadu adalah Sumatera Selatan. Program IPAL ini dikelompokkan untuk skala pemukiman akan dikelola oleh UPDT Kawasan Lindung berpotensi terpengaruh sebagai pressure pada sub bab 3.3.2.1, berbagai aktivitas di Ekoregion Sumatera dapat diIihat pada Tabel 3.10. Provinsi Aceh memiliki hutan lindung (1.781.677,92 ha) serta suaka alam (1.058.364,40 ha) yang paling luas di Ekoregion Sumatera. Di sisi lain, luasan terkecil terdapat di Kepulauan Riau lindung dan suaka alam dengan masing-masing 97.362,65 ha dan 4.734,73 ha. Hutan produksi tetap terluas dimiliki oleh Provinsi Riau dan Sumatera Selatan yang secara umum peruntukannya untuk perkebunan. Sementara itu, hutan produksi terbatas yang paling luas dimiliki oleh Provinsi Riau. luas hutan
C M Y CM MY CY CMY K bab 1.pdf 9 3/3/2023 5:36:24 PM 34 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 Tabel 3.10. Luas kawasan hutan dan konservasi menurut provinsi di Ekoregion Sumatera tahun 2020 Sumber: BPS 2022 Luas kawasan hutan dan konservasi perairan Provinsi Hutan lindung Suaka Alam & Pelestarian alam Hutan Produksi Terbatas Hutan Produksi Tetap Hutan Produksi yang dapat dikonservasi Total Aceh 1.781.677,92 1.058.36,40 145.178,34 549.794,88 15.374,69 3.550.390,23 Sumatera Utara Suamatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung 1.206.881,00 791.671,00 233.910,00 179.588,00 578.279,00 250.750,00 317.615,00 427.008,00 806.939,00 630.753,00 685.471,00 790.785,00 462.965,00 462.030,00 641.769,00 233.211,00 1.017.318,00 258.285,00 213.918,00 173.280,00 33.358,00 704.452,00 360.608,00 2.339.578,00 963.792,00 1.712.819,00 25.873,00 191.732,00 75.684,00 187.629,00 1.185.433,00 11.399,00 160.996,00 11.763,00 - 3.055.794,00 2.380.058,00 5.406.992,00 2.098.535,00 3.456.797,00 924.631,00 1.004.735,00 Kepulauan Bangka Belitung 166.371,00 34.500,00
442.051,00 693.00 643.615,00 Kepulauan Riau 97.362,65 4.734,73 118.832,99 78.830,62 82.071,11 381.832,10 3.3.3.2. Luas Kebakaran Hutan Dan Lahan dilanda kebakaran hutan di beberapa provinsi. Kebakaran hutan yang terjadi seringkali disebabkan oleh faktor alam dan juga oleh faktor manusia yang disengaja, seperti alih luasan kebakaran hutan dan lahan di ekoregion Sumatera dapat dilihat pada Gambar 3.7. Tren kebakaran Ekoregion Sumatera sering fungsi lahan. Rekapitulasi hutan di ekoregion Sumatera berubah setiap tahun. Kebakaran hutan dan lahan tahun 2021 paling luas terjadi di Riau, dan paling sedikit terjadi di Bengkulu. Secara umum terjadi penurunan luas kebakaran hutan dan lahan secara khusus provinsi Kepulauan Riau berhasil menurunkan kejadian kebakaran hutan menjadi 17% dari tahun sebelumnya. 60 50 50.06 40 30 20 10 0 Provinsi Nasional Gambar 3.7. Rekapitulasi luas kebakaran hutan dan lahan menurut Provinsi tahun 2019 - 2021 (ha) Pemerintah pusat melalui KLHK telah mempelopori upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan Manggala Agni yang dibentuk sejak September 2002. Relawan-relawan Manggala Agni tersebar di 12 Provinsi, khususnya Sumatera dan Kalimantan. Manggala Agni secara intens melalukan sosialisasi ke titik-titik lahan yang rawan kebakaran. Di sisi lain upaya penanggulangan karhutla juga dilakukan oleh kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) yang merupakan binaan dari Manggala Agni. Kerja sama Manggala Agni dengan {'#$ menunjukkan tren menurun setiap tahunnya.
C M Y CM MY CY CMY K bab 1.pdf 10 3/3/2023 5:36:25 PM Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 35 3.3.3.3. Luas Lahan Kritis Berdasarkan Tabel 3.11 dapat dilihat periode waktu hingga 2020, KLHK memiliki kontribusi dalam menurunkan luas lahan kritis di wilayah Ekoregion Sumatera dengan adanya program ini berdampak positif terhadap peningkatan kualitas reboisasi dan rehabilitasi. Hal lingkungan di areal lahan tersebut sehingga nantinya ekosistem yang ada di dalamnya bisa kembali pulih dan terjaga. Provinsi dengan luasan terbesar lahan sangat kritis dan kritis ditemukan di Sumatera Utara (1.338,810 ha), sedangkan luasan terkecil ditemukan pada provinsi Kepulauan Riau (8.230 ha). Tabel 3.11. Luas dan penyebaran lahan kritis hingga tahun 2020 (ha) Sumber: KLHK 2022 Provinsi Kritis Sangat Kritis Jumlah Aceh Sumatera Utara Suamatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau 126.238 836.530 174.748 435.709 111.855 602.938 120.598 381.933 20.426 4.269 190.299 502.280 477.221 275.164 102.130 130.818 28.289 21.977 261 3.961 316.537 1.338.810 651.969 710.873 213.985 733.756 148.887 403.910 20.687 8.230 3.3.3.4. Jumlah Fasilitas Sanitasi tangga di Ekoregion Sumatera yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak disajikan pada Tabel 3.12. Tren persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak meningkat setiap tahun, hal ini menunjukkan adanya upaya perbaikan untuk mencapai lingkungan yang sehat. Provinsi Proporsi rumah yang memiliki persentase tertinggi terhadap akses layanan sanitasi layak adalah Kepulauan Bangka Belitung (92.24%) diikuti dengan provinsi Kepulauan Riau (91,62%). Pemerintah Jambi melakukan program SANTI JUPALIR (Strategi Anti Jenuh Unit Pengolah Limbah Cair ) untuk meminimalisasi limbah cair. Tabel 3.12. Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak provinsi Ekoregion Sumatera 2018 - 2021 Sumber: BPS 2022 Aceh Provinsi 2018 69,67 2019 73,19 2020 77,06 2021 77,55 Sumatera Utara Suamatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau 77,41 62,52 80,12 73,63 70,23 73,37 73,42 86,23 86,31 79,59 63,98 80,04 75,6 74,67 75,91 79,22 90,32 89,13 81,08 68,11 83,99 77,82 76,94 78,1 78,81 92,58 89,19 82,02 68,68 83,64 80,36 77,29 79,81 83,89 92,24 91,62 3.3.3.5. Timbulan Sampah dan IKPS Timbulan sampah juga terus meningkat setiap tahunnya karena adanya kenaikan jumlah penduduk dan perubahan gaya hidup baru dimasa pandemi Covid-19 sepanjang tahun 2021 (Tabel 3.13.). Volume timbulan sampah tahunan tertinggi (1.992.639,78 ton) ada di Sumatera Utara dan volume timbunan terkecil (60.285,04 ton) ada di Bengkulu. Angka ini berbanding lurus dengan jumlah penduduk di provinsi tersebut.
C M Y CM MY CY CMY K bab 1.pdf 11 3/3/2023 5:36:26 PM 36 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 Provinsi Kep. Babel juga melakukan inovasi dengan mengelola sampah menjadi pelet sebagai bahan bakar energi listrik. Sampah diolah dengan proses Peuyemisasi agar menjadi pelet yang kemudian mengalami proses $$$ Tabel 3.13. Timbulan sampah harian (ton) ekoregion Sumatera tahun 2021 Sumber: SIPSN KLHK, 2021 Provinsi 2021 Harian Aceh 736,40 Sumatera Utara Suamatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau 5.459,30 1.110,74 911,74 787,32 2.391,29 165,17 1.723,83 413,98 - Salah satu indikator pengelolaan sampah yang baik oleh pemerintah dan masyarakat setempat dapat diamati melalui nilai IKPS daerah tersebut. Gambar 3.8. memperlihatkan nilai IKPS provinsi di Ekoregion Sumatera yang secara keseluruhan berada dibawah nilai IKPS Nasional. 60 50 50.06 40 30 20 10 0 Provinsi Nasional Gambar 3.8. Nilai IKPS provinsi Ekoregion Sumatera tahun 2022 3.3.3.6. IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) Tabel 3.14. menunjukkan indeks kualitas lingkungan semua provinsi Ekoregion Sumatera. Indeks kualitas air yang tertinggi terdapat di Provinsi Aceh . Kualitas air sungai di Aceh masih relatif bagus dan mampu menampung fluktuasi air di musim hujan dan musim kering, Selain itu, sungai di provinsi ini cenderung aman dari aliran limbah industri. Sumatera Utara memiliki nilai IKA di bawah IKA Nasional hal ini dipicu oleh timbulan sampah rumah tangga, domestik, dan industri serta dipicu tingginya penduduk. Nilai IKA terendah dimiliki Provinsi Bengkulu, hal ini dipicu oleh pesatnya pertumbuhan industri kecil dan besar serta proses pembuangan limbah yang belum sesuai standar karena tidak mempertimbangkan daya tampung beban pencemar. Faktor lain adalah adanya cemaran limbah organik yang berasal dari limbah rumah tangga, industri, dan kebiasaan buang air besar di sungai yang masih tinggi.
C M Y CM MY CY CMY K bab 1.pdf 12 3/3/2023 5:36:27 PM Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 37 Tabel 3.14. Nilai IKL di Ekoregion Sumatera dan Nasional tahun 2021 Provinsi Target IKA Capaian Target IKU Capaian Target IKL Capaian Target IKAL Capaian Target IKLH Capaian Aceh Sumatera Utara 78.00 53.71 57.14 53.72 95.00 87.09 89.63 89.55 71.00 47.42 76.52 48.84 71.70 72.51 76.51 81.43 75.50 69.02 75.54 71.15 Suamatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan 51.00 56.15 61.09 67.05 52.55 52.25 48.96 58.25 90.39 88.18 84.31 84.55 90.22 90.13 87.08 86.28 66.31 42.51 54.62 38.02 66.24 50.22 51.47 41.25 67.00 73.84 76.10 68.24 83.75 77.73 83.58 75.53 76.94 69.79 72.36 70.79 73.58 70.72 69.04 69.70 Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung Kepulauan Riau 50.24 58.34 69.39 56.60 49.81 57.77 58.37 55.15 90.18 84.24 86.51 88.14 90.81 85.46 90.39 90.91 57.06 38.67 45.20 59.07 55.52 33.54 40.10 60.39 70.09 72.71 86.55 76.10 83.61 79.56 82.71 75.68 70.21 68.23 75.74 72.36 71.46 68.56 72.05 73.19 Secara umum nilai IKU ekoregion Sumatera berada di atas nilai IKU Nasional. Dampak pandemi berupa pembatasan aktivitas sosial memberi pengaruh baik pada kualitas udara. Faktor lainnya adalah penanganan polusi udara yang dilakukan cukup mampu mempertahankan kualitas udara. Sebaliknya, Provinsi lampung, Sumatera Utara dan Sumatera Selatan memiliki rata-rata pertikel tinggi di atas 130 μgr/m3 (Tabel 3.15). Hal ini diakibatkan oleh akumulasi asap kebakaran hutan, gas buang bahan pencemar kegiatan industri yang belum dikelola dengan baik. Secara umum pembatasan mobilitas orang dan kendaraan selama berlangsungnya pandemi covid-19 membuat kualitas udara membaik. Tabel 3.15. Rata-rata tahunan konsentrasi partikel terlarut udara pada beberapa lokasi di Ekoregion Sumatera Provinsi Kritis 2020 Rata-rata (μgr/m3) 2021 Aceh Sumatera Utara Suamatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Bangka Belitung Kepulauan Riau Indrapuri Sampali Bawil 1 Koto Tabang Simpang Tiga St. Thaha Kenten P.Baai Branti Masgar - - 53,82 150,44 63,04 30,5 58,22 - - 78,3 51,79 101,61 - - 23,75 154,15 88,95 38,65 70,38 - 130,27 97,22 47,85 145,25 - - Aceh dan Sumatera Barat adalah provinsi dengan nilai capaian IKL melampaui IKL Nasional, hal yang proporsional antara lahan bervegetasi dengan non-vegetasi. Sebaliknya provinsi lampung memiliki nilai capaian IKL terendah di Ekoregion Sumatera, hal ini dipicu oleh perubahan alih fungsi RTH menjadi area perkantoran, tempat wisata dan menjadi lokasi pertambangan. Faktor terjadinya penyempitan/pendangkalan sungai yang dapat menyebabkan longsor bertambah. Hal ini berdampak pada kualitas lahan yang menurun. ini menunjukkan keseimbangan lain adalah frekuensi banjir dan Kualitas air laut ekoregion sumatera cukup baik di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu dan Kepulauan Bangka Belitung dengan nilai IKAL di atas capaian IKAL Nasional. Provinsi dengan nilai IKAL terendah adalah provinsi Sumatera Selatan yang dipicu oleh limbah pencemar selama dan pasca kegiatan operasi pertambangan. Faktor lain adalah tingginya polusi dari air sungai di kawasan hulu dan mengalir hingga ke laut (hilir). Dengan demikian, restorasi DAS dan pengelolaan limbah dan polutan sangat diperlukan untuk memperbaiki kualitas air laut.
C M Y CM MY CY CMY K bab 1.pdf 13 3/3/2023 5:36:28 PM 38 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 3.3.4. Impact 3.3.4.1. Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Bentuk kerusakan DAS dapat berupa tingginya fluktuasi debit air sungai. Pada musim hujan air sungai akan terlalu banyak bahkan sering menimbulkan banjir tetapi pada musim kemarau jumlah air sungai akan sangat sedikit atau bahkan kering. Hal ini terjadi karena penebangan hutan secara liar di bagian hulu DAS yang dapat mengganggu distribusi aliran sungai di bagian hilir. Di samping itu, kualitas air sungai pun menurun karena sedimen yang terangkut akibat meningkatnya erosi yang cukup tinggi. Perubahan penggunaan lahan atau penerapan agroteknologi yang tidak cocok dapat pula mempengaruhi kualitas dan kuantitas air yang mengalir ke bagian hilir. Kerusakan DAS berdasarkan ekoregion dapat dilihat pada Tabel 3.16. Tabel 3.16. Kerusakan DAS Ekoregion Sumatera Sumber: KLHK, 2020 Total DAS DAS yang dipulihkan DAS yang dipertahankan DAS 7.619 Luas (Ha) 47.691.960 Jumlah DAS 344 (4,53%) Luas (Ha) 33.247.787 (69,71%) Jumlah DAS 7.275 (95,48%) Luas (Ha) 14.444.172 (30,29%) 3.3.4.2. Kerusakan Lahan Gambut Di antara berbagai jenis konversi lahan, kontributor terbesar terhadap kerusakan lahan gambut adalah terkait aktivitas perkebunan dan pertambangan. Selain itu, kerusakan lahan gambut disebabkan akibat aktivitas budidaya yang dilakukan di lahan tersebut. Aktivitas budidaya yang mengakibatkan terjadinya gangguan hidrologis yang terkandung pada gambut. Agar budidaya dapat dilakukan, kadar air yang tinggi pada lahan gambut biasanya dikeringkan terlebih dahulu melalui sistem parit atau sejenisnya. Nilai Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) Ekoregion Sumatera dapat dilihat pada Tabel 3.17. Tabel 3.17. Nilai IKEG Ekoregion Sumatera tahun 2020 - 2021 Sumber: KLHK, 2022 Provinsi 2020 Capaian 2021 Capaian Aceh Sumatera Utara Suamatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau Jumlah 71,5 46,3 52,0 72,2 71,1 66,2 58,5 46,6 78,9 63,3 67,98 71,5 46,3 52,0 72,2 71,1 66,2 58,5 46,6 78,9 63,3 67,98 Tabel 3.17. menunjukkan provinsi dengan nilai IKEG masuk kategori baik adalah provinsi Aceh, Riau, Jambi, dan Bangka Belitung. Selanjutnya provinsi dengan nilai IKEG kategori sedang adalah Sumatera Barat, Bengkulu, Kepulauan Riau, dan Sumatera Selatan. Sementara itu, provinsi dengan nilai IKEG kategori kurang adalah Sumatera Utara dan Lampung. Provinsi Bangka-Belitung menjadi wilayah dengan nilai IKEG tertinggi sebesar 79,51. Sifat hidrologis dari gambut adalah tidak berbalik, artinya jika lahan gambut sudah terlanjur kering, maka gambut tidak lagi memiliki kemampuan dalam menyerap air. Hal ini berdampak terjadinya kekeringan pada lahan gambut. 3.3.4.3. Kesehatan Aktivitas manusia yang menimbulkan tekanan dalam tata guna lahan turut membawa dampak kesehatan baik yang sifatnya temporer maupun akumulatif. Berbagai pemanfaatan lahan baik itu untuk aktivitas pertambangan, perkebunan, dan lainnya dapat berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Pemanfaatan lahan untuk aktivitas pertambangan di Kepulauan Bangka Belitung meninggalkan cekungan buatan hasil penggalian mineral (kolong) yang biasanya terisi air. Di musim hujan, kolong menjadi habitat bagi nyamuk vektor penyakit demam berdarah maupun malaria. Sementara itu di musim kemarau jumlah penderita diare mengalami peningkatan salah satunya diakibatkan oleh pemakaian sumber air baku domestik yang
C M Y CM MY CY CMY K bab 1.pdf 14 3/3/2023 5:36:29 PM Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 39 berasal dari kolong yang diindikasikan telah tercemar. Di sisi lain, potensi radiasi yang bersumber dari mineral ikutan sebagai produk samping penambangan timah menimbulkan ancaman di bidang kesehatan terkait sifat karsinogeniknya. Selain itu, kejadian kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan timbulnya kabut asap. Hal tersebut akan mengakibatkan polusi udara karena adanya karbon monoksida (CO), nitrogen oksida, sulfur dioksida (SO2), formaldehid, akrelein, benzen, nitrogen oksida (NOX) dan Ozon (O3), timah, particulate matter (PM10), partikel halus (PM2,5), partikel kasar (PM2,510). Partikulat ini dapat menyebabkan penyakit kardiovaskular sampai kematian. Begitu pula dengan kejadian banjir akibat berkurangnya lahan resapan air dengan kian meningkatnya pembangunan. Hal tersebut berdampak terhadap sanitasi yang kurang menimbulkan waterborne diseases. Jumlah kasus terbanyak dan jenis penyakit di Ekoregion Sumatera tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 3.18. Tabel 3.18. Jumlah kasus dan jenis penyakit di Ekoregion Sumatera tahun 2021 >$}'! Provinsi Diare Malaria TB Paru Pneumonia Kusta Tetanus Campak DBD Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau Total 147.396 403.759 151.493 190.795 98.315 234.971 54.444 232.467 40.183 64.227 1.618.050 95,7 63,6 94,7 91,7 63,6 64,7 70,0 73,3 85,7 57,1 760,1 127 150 149 129 97 158 139 100 179 1228 5,6 7,6 - 8,8 10,1 12,7 8,3 40.6 22.3 19.6 53,1 2,71 1,16 4,46 0,14 1,09 1,89 0,40 1.53 4.03 0.97 11,85 1 0 2 1 0 2 0 0 0 1 7 - 18,2 - 14,7 53,8 - - 45.0 - 86,7 6,7 19,5 - - 9,8 13,0 31,1 26,4 58,1 80,9 245,5 ** DBD per 100.000 penduduk; ** Malaria per 1000 penduduk; ** TB Paru per 100.000 Penduduk ** Pneumonia pada balita (%); ** Kusta per 1.000.000 penduduk; ** Tetanu neonatorium; ** Campak per 100.000 penduduk 3.3.4.4. Bencana > Z~Z merupakan faktor pemicu terjadinya bencana. Bencana yang kerap terjadi di wilayah ekoregion Sumatera ini, antara lain banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan. Bencana banjir terjadi karena banyaknya lahan terbangun yang meningkatkan aliran limpasan. Bencana kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan asap tebal terjadi saat musim kemarau panjang. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian penataan ruang berbasis mitigasi terhadap bencana. Jumlah kejadian bencana di Ekoregion Sumatera sepanjang tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 3.19. Tabel 3.19. Jumlah tanggap bencana ekoregion Sumatera tahun 2021. Sumber: BNPB, 2021 Provinsi Tanah Longsor Banjir Gempa Bumi Gelombang Pasang/Abrasi Angin Puting Beliung Kebakaran Hutan Lahan Lainnya Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau 2 6 3 - 2 - 3 1 - 6 1 - 3 3 4 5 2 6 - - - - - 3 - - - - - - - - - 1 - - 4 1 3 1 2 3 3 1 2 3 6 - - 6 - - - - - - 1 - - - 2 - - 5 -
C M Y CM MY CY CMY K bab 1.pdf 15 3/3/2023 5:36:29 PM 40 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 Upaya BNBP dalam penanganan bencana adalah memberikan edukasi tentang lingkungan, bencana melalui seminar, webinar, dan "#Upaya lain adalah memberikan bantuan/evakuasi bagi masyakarat yang terdampak bencana, selanjutnya melakukan mitigasi bersama $ (pemerintah daerah, masyarakat, dan pemerintah). 3.3.4.5. Isu Lingkungan Terkait Keanekaragaman Hayati dan Satwa Liar Salah satu dampak perubahan tutupan lahan kawasan hutan menjadi non hutan atau perubahan tutupan lahan kawasan pesisir adalah pengurangan habitat satwa-satwa liar, sehingga menimbulkan konflik antara satwa dengan manusia. Pihak berwenang setempat telah mengupayakan perlindungan terhadap satwa yang rentan mengalami perdagangan liar. Perkembangbiakan yang terganggu, serta perburuan/ pemanfaatan yang tidak memperhatikan kelestarian mengakibatkan populasi flora/fauna berkurang dengan cepat sehingga harus dilindungi. Di Ekoregion Sumatera terdapat beberapa flora fauna endemik dengan status langka yang perlu untuk dilindungi (Tabel 3.20.). Tabel 3.20. Flora dan Fauna endemik ekoregion Sumatera Nama Latin FLORA Johannesteijsmannia Nepenthes sp . Nama Lokal Daun Sang Gajah Kantong semar IUCN Critically Endangered P 106/2018 √ √ Cymbidium hartinahianum Amorphophallus titanum Bunga bangkai raksasa Rafflesia arnoldii Taxus sumatrana Anggrek Hartinah Padma Raksasa Cemara Sumatera/taksus Endangered √ √ √ √ FAUNA Dicerorhinus sumatrensis Pongo tapanuliensis Badak sumatra Orangutan tapanuli Gracula religiosa Panthera tigris sumatrae Harimau Sumatra Pongo abelii Beo Nias Orangutan Sumatra Presbytis thomasi Elephas maximus Nesolagus netscheri Presbytis melalophos Cochoa beccarii Carpococcyx viridis Monyet Kedih Gajah Sumatra Kelinci Sumatra surili simpai Burung Mungkal Sumatera Burung Sumatera sumatra/lutung Ciung - Tokhtor Critically Endangered Critically Endangered Least Concern Critically Endangered Vulnerable Endangered Data Deficient Endangered Vulnerable Critically Endangered √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ P 106/2018 = Peraturan pemerintah No 106 Tahun 2018 *EN = *VU = !"
C M Y CM MY CY CMY K bab 1.pdf 16 3/3/2023 5:36:30 PM Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 3.3.4.6. Perubahan Akses Air Bersih Penurunan akses air minum dapat terjadi karena menurunnya kuantitas dan kualitas sumber daya air, sehingga debit di sumber tidak memenuhi debit kebutuhan air minum masyarakat. Kualitas sumber air yang kurang juga menyebabkan berkurangnya sumber air yang bisa diolah menjadi air minum dan menimbulkan biaya yang besar untuk mengolah sumber daya air menjadi air minum. Kebutuhan air minum juga kian meningkat setiap tahunnya akibat adanya pertambahan jumlah penduduk. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak ekoregion Sumatera disajikan dalam Tabel 3.21. Tabel 3.21. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak Ekoregion Sumatera tahun 2019 - 2021 Sumber: BPS 2022 Provinsi 2019 2020 2021 Aceh Sumatera Utara Suamatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau 85,81 90,22 81,44 87,42 76,92 80,37 57,60 73,30 73,45 88,51 87,66 89,68 83,37 88,25 78,86 80,78 62,47 74,79 75,06 90,41 88,79 90,89 83,40 89,76 79,70 84,70 67,39 80,20 73,40 90,83 Tren persentase jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum yang layak semakin lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, kecuali provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami penurunan di tahun 2021. Selanjutnya akses layanan air minum layak ini dibedakan berdasarkan sumber air minum rumah tangga, yang ditunjukkan pada Tabel 3.22. Tabel 3.22. Distribusi persentase rumah tangga menurut sumber air minum Sumber: BPS 2022 Provinsi leding pompa air dalam kemasan sumur terlindung sumur tak terlindung mata air terlindung mata air tak terlindung lainnya total Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung Kepulauan Riau 7,72 11,87 12,13 0,56 8,14 16,78 9,41 1,73 0,94 9,34 23,27 7,74 15,25 6,96 12,83 15,89 17,87 8,99 39,24 37,74 42,97 52,44 27,47 20,88 16,7 21,95 61,30 26,76 9,74 15,14 12,13 30,59 31,04 20,79 36,27 19,23 3,38 2,63 4,03 2,26 11,01 6,11 24,94 14,05 7,93 8,94 8,39 10,13 1,93 3,9 2,58 7,23 4,85 0,93 1,18 2,88 4,61 0,43 1,39 1,24 3,44 2,61 0,26 3,44 3,48 3,24 15,00 10,54 8,55 1,61 0,68 0,42 100 100 100 100 100 100 100 100 100 6,74 2,78 77,18 7,68 2,52 1,34 1,14 0,62 100 3.3.5. Response 3.3.5.1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan Salah satu upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kerusakan lingkungan di Ekoregion Sumatera, yaitu melakukan rehabilitasi lahan dan hutan. Tabel 3.23. menunjukkan luas hutan dan lahan Ekoregion Sumatera yang sudah direboisasi selama tahun 2018 - 2021. 41
C M Y CM MY CY CMY K bab 1.pdf 17 3/3/2023 5:36:31 PM 42 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 Tabel 3.23. Luas kegiatan reboisasi ekoregion Sumatera tahun 2018 - 2021 Sumber: KLHK 2022 Aceh Provinsi 2018 885 2019 14.143 Luas (ha) 2020 - 2021 2.010 Sumatera Utara Suamatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau 1.047 1.140 400 1.130 550 675 125 350 200 17.207 1.551 14.749 1.000 17.629 771 16.500 500 400 60 - 500 1.318,49 3.017 2.152 1.348 1.100 3.472 2.000 2.557 840 600 367,49 3.3.5.2. Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) lingkungan yang dibuat oleh lembaga-lembaga yang tugas pokok dan fungsinya bersinggungan dengan persoalan lingkungan hidup. Untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kebijakan serta tidak saling melempar tanggung jawab jika terjadi masalah terkait lingkungan hidup. Secara umum tingkat provinsi Ekoregion Sumatera telah menyusun dokumen RPPLH (Tabel 3.24). RPPLH berperan penting dalam menyelaraskan kebijakan Tabel 3.24. Progres penyusunan Dokumen RPPLH di tingkat provinsi Ekoregion Sumatera Sumber: KLHK 2022 Provinsi Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Progres Penyusunan RPPLH Provinsi Inventarisasi Lingkungan Hidup Sudah dilaksanakan Sudah dilaksanakan Sudah dilaksanakan Sudah dilaksanakan sedang dilaksanakan Sudah dilaksanakan Sudah dilaksanakan Sudah dilaksanakan Dokumen RPPLH Sudah disusun dan sudah diverifikasi Sudah disusun dan sudah diverifikasi Sudah disusun dan sudah diverifikasi Sudah disusun dan sudah diverifikasi belum disusun Sudah disusun dan sudah diverifikasi Sudah disusun dan sudah diverifikasi Sudah disusun dan sudah diverifikasi Rancangan PP/Perda RPPLH Sudah disusun Proses penyusunan sudah disusun sudah disusun sudah disusun sudah disusun proses penyusunan sudah disusun PP/Perda RPPLH proses penetapan proses penetapan proses penetapan
sudah ditetapkan proses penetapan proses penetapan Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau Sudah dilaksanakan Sudah dilaksanakan Sudah disusun belum disusun sudah disusun sudah disusun
C M Y CM MY CY CMY K bab 1.pdf 18 3/3/2023 5:36:32 PM Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 43 3.3.5.3. Penghargaan Lingkungan Salah satu peraih penghargaan Nirwasita Tantra Kategori DPRD Tingkat Kota Sedang diraih oleh DPRD Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan kategori DPRD Tingkat Kabupaten Kecil oleh DPRD Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat dan DPRD Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat. Penghargaan lingkungan memberi dan menjadi motivasi kepada pelaku usaha, instansi, maupun masyarakat suatu daerah yang terbukti berhasil dalam bidang pengelolaan ataupun pelestarian lingkungan. 3.3.5.4. Kegiatan Peningkatan Populasi dan Pencegahan Satwa Langka dari Kepunahan terkait penjagaan kegiatan ekosistem satwa liar banyak dilakukan selama tahun 2021 untuk mencegah kepunahan satwa-satwa langka. Kegiatan pelepasliaran Harimau Sumatera " jantan bernama "Suro" oleh tim gabungan yang terdiri dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh, Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL), Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara, Direktorat KKH, Bupati Gayo Lues, % &'*+-./ +./ 0" 1 2" 012 dan Yayasan Persamuhan Bodhicitta Mandala Medan (Maret 2021). Berbagai Setelah pengecekan kesehatan di Lembaga Konservasi Medan Zoo kemudian dilakukan proses persiapan pelepasliaran dari Sanctuary Harimau Sumatera di Barumun, Kabupaten Padang Lawas Utara hari Kamis, tanggal 15 September 2022 Selanjutnya "Bestie" berhasil dilepasliarkan di Keudah, Zona Inti Taman Nasional Gunung Leuser helikopter dengan metode longline dari Bandara Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh. Setelah pengecekan kesehatan di Lembaga Konservasi Medan Zoo kemudian dilakukan proses persiapan pelepasliaran dari Sanctuary Harimau Sumatera di Barumun, Kabupaten Padang Lawas Utara hari Kamis, tanggal 15 September 2022 3.3.5.5. Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) adalah satu dari sejumlah upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung peningkatan akses universal air minum, penurunan permukiman kumuh, dan peningkatan sanitasi layak. Terdapat beberapa wilayah di Ekoregion Sumatera yang telah mengikuti program Kotaku (Tabel 3.25). Salah satu kabupaten yang sukses dalam program KOTAKU adalah Kabupaten Aceh Tenggara. Tabel 3.25. Jumlah BPM KOTAKU Reguler di Ekoregion Sumatera Provinsi Jumlah Kota/Kabupaten Jumlah kecamatan Jumlah Desa/Kelurahan Aceh Sumatera Utara Suamatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau 4 5 4 2 7 5 3 2 2 1 11 11 7 5 9 6 5 5 3 6 17 14 10 5 12 9 7 7 4 9
C M Y CM MY CY CMY K bab 1.pdf 19 3/3/2023 5:36:37 PM 44 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 3.3.5.6. Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER) Beberapa perusahaan yang ada di Ekoregion Sumatera telah mendapatkan proper emas, hijau, biru, dan merah di tahun 2021 (Tabel 3.26). Perolehan ini menunjukkan tingginya dedikasi sektor industri dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Program proper juga menjadi pemicu bagi perusahaan untuk selalu mengedepankan perlindungan lingkungan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Tabel 3.26. Jumlah perusahaan peraih proper di Ekoregion Sumatera Tahun 2021 Sumber: KLHK 2022 Provinsi Proper Emas Proper Hijau Proper Biru Proper Merah Aceh Sumatera Utara Suamatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau 1 1 1 1 1 1 3 1 3 6 4 9 21 17 4 2 20 21 23 94 32 101 153 106 63 80 151 132 1 9 8 23 10 7 22 5 8 11 3.4. Daftar Pustaka Asmanto P & Adji A, 2020. Ringkasan Kebijakan: Menjaga Ketahan Pangan di Tengah Pandemi Covid-19. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinin. TNP2K. Jakarta BPS, 2022. Statistik Indosia 2022. Badan Pusat Statistik. Jakarta. Indonesia BPS, 2021. Statistik Indosia 2021. Badan Pusat Statistik. Jakarta. Indonesia Eisenbud, M. (1978). Population Growth, Food, Energy, and Raw Materials. In: Environment, Technology, and Health. Palgrave, London. x! ' ! x$ ! Jakarta, Indonesia. KLHK, 2022. Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera 2022. Kementerian Lingkungan Hidup dan Lingkungan. Jakarta, Indonesia KLHK, 2022. Perizinan Penggunaan Kawasan Hutan 2022. Kementerian Lingkungan Hidup dan Lingkungan. Jakarta, Indonesia Ministry of Energy and Mineral Resource Republic of Indonesia, 2022. Handbook of eneKLHKrgy & economic statistics of Indonesia. ' '$ ^Z ' '$ _ ' '$ > Selatan Pemprov Sumatera Selatan, BPPT, 2006. Master Plan Provinsi Sumatera Sebagai Lumbung Energi Nasional Tahun 2006 - 2025. Kementerian Riset dan Teknologi. Jakarta. Indonesia Rahmanta et al., 2022. Faktor - faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora Vol 7 (1), 2022 food security, nutrition and sustainable development UN/DESA Policy Brief #102: Population, < ' > > ^ ^ = ]] @ ] ] Sumatera island.Accounting, 7(3), 675-682.
C M Y CM MY CY CMY K bab 1.pdf 20 3/3/2023 5:36:41 PM Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 42
C M Y CM MY CY CMY K bab 2.pdf 1 3/3/2023 5:59:37 PM 4 STATUS STATUS LINGKUNGAN HIDUP LINGKUNGAN HIDUP EKOREGION JAWA EKOREGION JAWA
C M Y CM MY CY CMY K bab 2.pdf 2 3/3/2023 5:59:40 PM Profil Ekoregion Jawa - Profil Ekoregion Jawa - Isu Lingkungan Hidup di Wilayah - Isu Lingkungan Hidup di Wilayah Ekoregion Jawa Ekoregion Jawa - Analisis DPSIR dari Isu Lingkungan Hidup - Analisis DPSIR dari Isu Lingkungan Hidup Prioritas Di Wilayah Ekoregion Jawa Prioritas Di Wilayah Ekoregion Jawa
C M Y CM MY CY CMY K bab 2.pdf 3 3/3/2023 5:59:41 PM 48 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022
Ekoregion Jawa terdiri dari 6 (enam) provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur. Pulau Jawa memiliki luas sebesar 129.438,28 km2. &%'^'@ !"# Nilai IKLH seluruh provinsi di Ekoregion Jawa berada di bawah nilai IKLH nasional. Hal ini menunjukkan masih kurangnya kondisi lingkungan di ekoregion jika dibandingkan dengan kondisi lingkungan hidup di Indonesia secara keseluruhan. Berdasarkan hasil analisis, isu lingkungan hidup prioritas di wilayah ekoregion Jawa adalah alih fungsi lahan, pengelolaan sampah, pencemaran air dan udara, bencana, dan kesehatan masyarakat. Isu lingkungan yang terjadi di Ekoregion Jawa menjadi salah satu indikator penentu besar-kecilnya nilai ini Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang menunjukkan upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup yang lebih ideal. Berikut ini $% yang menunjukkan nilai IKLH di Ekoregion Jawa tahun 2021. Berdasarkan &% , nilai IKLH Ekoregion Jawa dalam 4 tahun terakhir (2018-2021) menunjukkan perbaikan. Penurunan nilai IKLH di beberapa provinsi seperti Jawa Tengah dan DI Yogyakarta menunjukkan bahwa belum ada sinergi atau koordinasi dalam perencanaan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah tersebut. $%Nilai IKLH Ekoregion Jawa Tahun 2018-2021 Sumber: KLHK, 2021 Provinsi 2018 2019 2020 2021 DKI Jakarta 39,05 42,83 52,98 54,43 Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Nasional 48,86 61,06 53,67 59,74 49,17 65,14 51,68 60,96 49,24 60,24 51,09 66,55 59,4 67,62 66 67,07 59,37 70,72 62,68 66,27 65,66 68,29 64,14 71,45 &%![\^'@=~
C M Y CM MY CY CMY K bab 2.pdf 4 3/3/2023 5:59:42 PM Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 49 '*+ !"# Secara umum isu lingkungan hidup prioritas di wilayah ekoregion Jawa terdiri dari alih fungsi lahan, pengelolaan sampah, pencemaran air dan udara, bencana, dan kesehatan masyarakat. Selengkapnya kerangka DPSIR Ekoregion Jawa adalah sebagai berikut. Hasil analisis DPSIR menunjukkan terjadinya cukup peningkatan $ dengan peningkatan kebutuhan pangan dan energi. Adanya Kebutuhan masyarakat akan pangan dan energi mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang cukup masif. aktivitas Di pertambahan penduduk tersebut memberi tekanan pada lingkungan secara khusus sumberdaya alam di dalamnya. Akibatnya terjadi perubahan terhadap alih fungsi hutan dan lahan, yang berdampak pada perubahan iklim global. Degradasi lingkungan memberikan pengaruh terhadap status luas tutupan lahan pertanian dan mangrove, fasilitas sanitasi, timbulan sampah, dan IKLH. Tekanan terhadap lingkungan yang melampaui daya dukung lingkungan memberikan dampak terhadap kerusakan DAS, kesehatan masyarakat, bencana, keanekaragaman hayati, dan perubahan akses air bersih ,&%:. sisi lain &%Model DPSIR di Ekoregion Jawa *;<= %# > Secara umum, pertumbuhan penduduk di Ekoregion Jawa menunjukkan angka positif dengan laju pertumbuhan tertinggi terletak di Provinsi Banten. Kepadatan penduduk tertinggi terletak di DKI Jakarta sedangkan Jawa Timur memiliki kepadatan terendah. Pertumbuhan penduduk yang begitu cepat, serta aktivitas pembangunan dalam berbagai bidang akan menyebabkan meningkatnya permintaan lahan, sumber daya lahan, air, energi, pangan, dan kesempatan kerja. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan penduduk akan berupa mempengaruhi penurunan vegetasi, alih fungsi lahan pertanian, sumberdaya air, dll. Untuk menangani isu ini dapat dilakukan beberapa upaya seperti pengendalian populasi menggunakan program KB ataupun pemerataan pembangunan di berbagai wilayah di Indonesia sehingga konsentrasi penduduk tidak terpusat di Ekoregion Jawa. terkait kependudukan tahun 2019-2021 di Ekoregion Jawa dapat dilihat pada &% dan $% sebagai berikut. kualitas lingkungan Data
C M Y CM MY CY CMY K bab 2.pdf 5 3/3/2023 5:59:42 PM 50 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 &%Jumlah penduduk Ekoregion Jawa 2019-2021 $%Jumlah Penduduk di Ekoregion Jawa Tahun 2021 Sumber: BPS, 2021 Nama Provinsi Jumlah Penduduk Laju Pertumbuhan per Tahun Persentase Penduduk Kepadatan Penduduk per km² Rasio jenis Kelamin Penduduk DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Jumlah 10.609.700 48.782.400 36.742.500 3.712.900 40.878.800 12.061.500 152.787.800 0,6 1,41 0,83 1,61 0,70 1,76 3,89 17,89 13,47 1,36 14,99 4,42 56,02 15.978 1.379 1.120 1.185 855 1.248 101,7 103,1 101,1 98,1 99,6 103,9 %#%? Dibandingkan dengan tahun 2020, pertumbuhan ekonomi di Indonesia menunjukkan kenaikan akibat pemulihan dari masa pandemi Covid-19 ,$% : Berdasarkan data BPS, perekonomian Indonesia tahun 2021 tumbuh sebesar 3,66%, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan -2,52%. Tingginya sektor pengolahan, perdagangan, otomotif, dan konstruksi menunjukkan tingginya aktivitas industri serta perdagangan barang dan jasa di wilayah Ekoregion Jawa. kebutuhan Untuk pembangunan transportasi, infrastruktur dan pemerintah telah mengembangkan pembangunan Tol Trans Jawa sejak tahun 2018 hingga tahun 2021 ,&% @:. Luas total koridor jalan tol di Ekoregion Jawa adalah sebesar 19.232,28 ha atau sebesar 0,14 % dari luas total administrasi Pulau Jawa. Pembangunan ruas jalan tol baru sering disertai dengan adanya alih fungsi lahan pertanian di sepanjang koridor jalan tol untuk dijadikan kawasan permukiman dan perdagangan (Rustiadi et al., 2021). mendukung
C M Y CM MY CY CMY K bab 2.pdf 6 3/3/2023 5:59:42 PM Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 $%Produk Domestik Regional Bruto atas harga konstan 2010 di Ekoregion Jawa Sumber: BPS, 2022 ; *+Q,#: DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Jumlah 2019 2.815.636 2.123.154 1.360.960 141.048 2.345.549 661.321 9.447.668 2020 2.768.190 2.084.620 1.347.923 138.307 2.299.791 625.979 9.264.910 2021 2.914.581 2.209.822 1.420.800 149.369 2.454.499 665.922 9.814.993 &%@Peta Tol Trans Jawa (Sumber: P3E Jawa, 2019) 51
C M Y CM MY CY CMY K bab 2.pdf 7 3/3/2023 5:59:43 PM 52 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 >%# turut meningkatkan kebutuhan pangan. Berdasarkan $% , produktivitas dan produksi padi di Ekoregion Jawa mengalami peningkatan dari tahun 2020. Peningkatan produktivitas pangan dapat memberikan risiko limbah dan alih fungsi lahan. Peningkatan kebutuhan pangan di Ekoregion Jawa Peningkatan jumlah penduduk juga turut meningkatkan kegiatan pertanian terpadu di wilayah ini seperti agroforestri, minapadi, maupun agrosilvopastura. Konsep pertanian ini membantu meningkatkan produktivitas pertanian di lahan terbatas dan mengurangi limbah yang dihasilkan dari lingkungan. pertanian sehingga bersifat ramah $% Produktivitas dan Produksi Padi di Ekoregion Jawa Sumber: BPS, 2022 Provinsi Produktivitas (ku/ha) 2021 2020 Produksi (Ton) 2020 2021 DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten 49,69 56,82 56,93 47,35 56,68 50,88 59,96 57,58 57,16 52,09 56,47 51 4.544 9.016.773 9.489.165 523.396 9.944.538 1.655.170 3.468 9.354.369 9.765.167 565.032 9.908.932 1.629.648 Dalam beberapa waktu terakhir, jumlah pelanggan listrik di Ekoregion Jawa mengalami peningkatan ,$%@: Peningkatan ini berbanding lurus dengan pertumbuhan penduduk dan PDRB per kapita dalam beberapa tahun terakhir. Sumber energi listrik di Ekoregion Jawa sebagian besar masih berasal dari batubara. Di balik ekonomisnya harga tinggi batubara, tersimpan risiko yang cukup terhadap kesehatan manusia. Hasil pembakaran energi kotor yang berasal dari batu bara dan minyak bumi berpotensi menghasilkan polutan PM2,5 yang berhubungan saluran pernapasan, organ yang paling dirusak oleh PM2,5. Tingginya kadar polutan yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan maupun transportasi akan mempengaruhi kualitas udara di suatu wilayah. dengan kerusakan $%@Jumlah pelanggan listrik di Ekoregion Jawa Sumber: BPS, 2022 ; 2019 2020 2021 DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten 4.583.706 14.629.314 10.393.738 1.258.383 12.013.382 3.335.755 4.755.494 15.167.973 10.727.635 1.309.877 12.431.589 3.496.958 4.915.913 15.765.747 11.100.297 1.364.263 12.864.784 3.669.187 +X Wilayah Ekoregion Jawa menyumbang total PDB sebesar 57,89% dari PDB Indonesia (Tabel 4.6). Tingginya kontribusi ini menunjukkan peran Ekoregion Jawa yang cukup besar untuk menyokong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Tingginya kontribusi ini berbanding lurus dengan risiko peningkatan populasi dan kerusakan lingkungan yang terjadi di dalamnya. Untuk mengurangi risiko tersebut, perlu dilakukan pemerataan pembangunan pada wilayah lain di luar Ekoregion Jawa. Adanya rencana pemindahan ibukota negara ke Kalimantan diharapkan dapat membantu pemerataan aktivitas ekonomi dan populasi penduduk sehingga tidak hanya terkonsentrasi di Ekoregion Jawa.
C M Y CM MY CY CMY K bab 2.pdf 8 3/3/2023 5:59:44 PM Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 53 $%^Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Sumber: BPS, 2022 2019 2020 2021
_# % _# % _# % Sumatera Jawa Bali dan Nusa Tenggara Kalimantan Sulawesi Maluku dan Papua Total 3.412.501 9.447.668 491.166 1.291.744 1.036.924 359.716 16.039.719 21,28 58,9 3,06 8,05 6,46 2,24 100 3.367.653 9.264.810 463.996 1.253.379 1.052.066 371.403 15.773.307 21,35 58,74 2,94 7,95 6,67 2,35 100 3.679.158 9.814.993 470.839 1.399.726 1.168.113 421.340 16.954.169 21,7 57,89 2,78 8,26 6,89 2,49 100 @Y;Z[ Ekoregion Jawa menjadi wilayah yang paling terinfeksi Covid-19 di tahun 2021 ,$%\:. Tingginya kepadatan penduduk serta didukung oleh tingginya mobilitas masyarakat yang tinggi menjadi faktor utama tingginya kasus covid-19 di wilayah ini. Beberapa penelitian menunjukkan adanya dampak positif terjadinya pandemi covid-19 (Girdhar et al., 2021; Shakil et al., 2020). Adanya kebijakan pemerintah berupa terhadap lingkungan setelah pembatasan mobilisasi memberikan dampak positif terhadap kualitas udara berupa penurunan polutan. Jabodetabek menjadi salah satu kawasan di wilayah Ekoregion Jawa yang mendapatkan efek positif dari penurunan polutan udara seperti NO2, CO, O3, dan Formaldehyde HCHO selama masa Pemberlakuan Pembatasan (PPKM) (Setiawan et al., 2020). Kegiatan Masyarakat $%\Kasus Kumulatif Covid-19 di Ekoregion Jawa Sumber: BPS, 2022 ; > > > %# ' %#,q: > _ ' >,q: DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten 865.297 708.852 486.916 156.997 400.066 132.835 851.191 693.571 455.599 151.624 370.225 130.094 98,37 97,84 93,57 96,58 92,54 97,94 13.608 14.756 30.287 5.271 29.745 2.693 1,57 2,08 6,22 3,36 7,44 2,03 Covid-19 memberikan risiko yang tinggi terhadap meningkatnya sampah medis. Untuk mengatasi masalah limbah medis, Pemerintah melalui KLHK memberikan dukungan sarana untuk memusnahkan limbah medis. Sebesar 78% sarana pengelolaan limbah medis yang ada di tahun 2021 terpusat di Ekoregion Jawa. Selain itu, fasilitas pelayanan kesehatan hanya akan diberikan izin operasi dengan syarat kepemilikan insenerator suhu 800 °C dan pemberian supervisi. Pasien Covid-19 yang melakukan isolasi mandiri di rumah turut mendapatkan bantuan berupa drop box dan kantong plastik besar untuk pengumpulan limbah.
'#<# Berdasarkan $%], diketahui bahwa luas hutan di Ekoregion Jawa mengalami penurunan dalam X$'Z'@'@=# $$$ kedua provinsi tersebut.
C M Y CM MY CY CMY K bab 2.pdf 9 3/3/2023 5:59:45 PM 54 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 $%]Perubahan Luas Hutan Ekoregion Jawa Tahun 2019-2020 (Ribu Ha) Sumber: KLHK, 2020 2019 2020 ; #,+%: % #,+%: % DKI Jakarta Jawa Barat 0,3 797,2 0,5 21,6 152,9 0,9 16,3 1,4 Jawa Tengah 665,1 19,2 710,4 19,2 DI Yogyakarta 32,6 10,2 634,5 18,4 Jawa Timur 1 207,3 25 20,3 6,4 Banten 147,1 15,7 1 192,6 24,7 Jumlah 2 849,6 2 711,6 Alih fungsi lahan disebabkan oleh beberpa faktor seperti kebutuhan lahan terbangun, penurunan produktivitas lahan, perluasan lahan kritis, banjir, kekeringan, dan peningkatan pencemaran lahan/air. Tingginya mobilisasi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi pada Ekoregion jawa memicu peningkatan jalur transportasi berupa Tol Trans Jawa dan Jalur kereta Api cepat Jakarta-Bandung. Kondisi ini berdampak terhadap penurunan lahan pertanian di sepanjang jalur transportasi ,$%[: Tingginya konversi lahan pertanian padi terjadi pada wilayah yang berbatasan dengan Jakarta seperti Kabupaten Bogor, Tangerang, dan Bekasi yang terkait dengan tingginya kebutuhan akan permukiman (Rustiadi et al., 2021). $%[Perubahan penggunaan lahan Sumber: KLHK, 2020 # 2019 ,>: z] #,: Hutan Pelabuhan Udara/Laut Perkebunan Permukiman Pertambangan Pertanian lahan kering Savana/Padang Rumput Sawah Semak Belukar Tambak Tanah Terbuka Transmigrasi Tubuh Air & Rawa 288.390.441,12 816.807,41 61.595.150,90 159.429.658,13 900.687,48 426.814.378,50 1.266.878,50 352.419.556,77 13.001.846,22 21.934.066,72 14.743.450,64 - 8.255.515,13 274.878.063,38 888.242,90 47.811.525,94 160.612.612,25 980.180,28 456.092.909,04 1.373.761,21 358.671.672,27 14.475.675,39 23.981.542,45 2.880.712,09 - 8.294.029,73 (13.512.377,74) 71.435,49 (13.783.624,96) 1.182.954,12 79.492,80 29.278.530,54 106.882,71 6.252.115,50 1.473.829,17 2.047.475,74 (11.862.738,55) - 38.514,60 %#&% Pertumbuhan ekonomi dan populasi memiliki dampak terhadap peningkatan jumlah emisi CO2 (Dai et al., 2022). Emisi tersebut berasal dari aktivitas antropogenik seperti polusi bahan bakar, aktivitas pertanian, dan timbulan sampah turut meningkatkan risiko emisi GRK di Ekoregion Jawa. Emisi GRK merupakan salah satu faktor antropogenik yang dapat mempengaruhi iklim global. Emisi gas rumah kaca juga berasal dari berbagai sektor seperti energi, pertanian, dan limbah. Untuk mengurangi tersebut, dibutuhkan risiko alternatif energi yang ramah lingkungan dan rendah Nomor Eemisi. 12 Tahun 2015, pemerintah telah menetapkan kewajiban penggunaan bahan bakar biodiesel sebagai campuran minyak solar untuk mesin diesel. Untuk menanggulangi emisi yang dihasilkan dari kegiatan transportasi, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah di beberapa provinsi khususnya di DKI Jakarta. Pemerintah melakukan upaya penyediaan berbagai transportasi massa seperti MRT, LRT, bus listrik, dan commuter line yang merupakan moda transportasi hemat energi dan mampu menampung pengguna angkutan dalam jumlah besar. Indonesia Peraturan Menteri SDM
C M Y CM MY CY CMY K bab 2.pdf 10 3/3/2023 5:59:46 PM Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 55 $%zSuhu Udara di Stasiun Pengamatan BMKG menurut Provinsi di Ekoregion Jawa Tahun 2020-2021 Sumber: BPS, 2021 #{,Y=: ; Q_>& _ +Z _ 2020 2021 2020 2021 2020 2021 DKI Jakarta Jawa Barat Klimatologi Tanjung priok Klimatologi Bogor 24,57 21,10 23,63 20,73 29,00 26,35 28,83 26,01 34,16 33,70 33,96 33,59 Jawa Tengah Klimatologi Lanud Adi Soemarmo 22,97 22,03 27,19 26,95 32,65 33,50 DI Yogyakarta Klimatologi Sleman 17,3 18 28 27,8 35,5 33,6 Jawa Timur Pos Pengamatan Karangkates 22,26 22,19 25,67 25,67 31,34 31,77 Banten Klimatologi Tangerang Selatan 27,07 27,6 28,01 29,28 28,69 30,3 Selain disebabkan oleh aktivitas manusia, terdapat fenomena iklim yang secara rutin dialami oleh wilayah Indonesia. El-Nino dan La-Nina merupakan fenomena cuaca global yang berlangsung di wilayah BMKG (2021), badai La Nina memasuki Indonesia pada November 2021 hingga Februari 2022 dan berdampak pada peningkatan curah hujan, serta implikasinya terhadap penurunan suhu rata-rata ,$%z: Masuknya La Nina ke Indonesia, sedikit banyaknya mempengaruhi suhu udara di wilayah Ekoregion Jawa. $"_ Secara umum, jumlah penduduk miskin pada 6 provinsi di Ekoregion Jawa menunjukkan penurunan dari tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik di tahun 2021. Namun, perbaikan di tahun 2021 belum mampu mengembalikan kondisi perekonomian seperti sebelum terjadi pandemi di tahun 2019 ,&% ^: Rendahnya terhadap akses pendidikan dan kesehatan merupakan salah satu pemicu terjadinya kemiskinan di masyarakat. Penduduk miskin cenderung sulit mendapatkan fasilitas sanitasi yang layak. Fasilitas sanitasi yang kurang pada permukiman penduduk miskin akan berdampak terhadap penurunan kualitas air dan kesehatan lingkungan. &%^Persentase penduduk miskin di Ekoregion Jawa (BPS, 2021)
C M Y CM MY CY CMY K bab 2.pdf 11 3/3/2023 5:59:46 PM 56 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 %#* Sanitasi sangat terkait dengan perilaku dan budaya hidup bersih. Penduduk miskin memiliki kecenderungan untuk memiliki fasilitas sanitasi yang tidak layak sehingga dapat meningkatkan risiko aliran limbah ke badan air permukaan maupun infeksi penyakit di tengah populasi masyarakat. Fasilitas sanitasi yang layak sangat dibutuhkan agar dapat mejaga dan lingkungan. Fasilitas sanitasi dapat diIihat pada kesehatan masyarakat Tabel 3.41. Jumlah fasilitas sanitasi yang dimiliki sendiri mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya upaya yang kuat dari pemerintah untuk meningkatkan fasilitas sanitasi hingga menjangkau penduduk miskin. Ketersediaan yang mencukupi akan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan menurunkan risiko pencemaran sumber air bersih. fasilitas sanitasi $%Fasilitas Sanitasi di Ekoregion Jawa Tahun 2021 (%) Sumber: BPS, 2021 ;
{
$ _ %# # DKI Jakarta 86,46 10,73 2,69 0,01 0,1 100 Jawa Barat 86,16 7,69 2,62 0,06 3,47 100 Jawa Tengah 88,66 6,21 0,94 0,05 4,15 100 DI Yogyakarta 83,8 15,35 0,22 0,04 0,58 100 Jawa Timur 83,8 8,19 0,92 0,09 7,01 100 Banten 88,04 3,49 0,8 0,14 7,52 100
$# >_; fungsi dominasi lahan, penggunaan lahan pertanian. Berdasarkan $% , pada periode tahun 2018-2019, terdapat penurunan lahan sawah dan lahan kering di Ekoregion Jawa. Lahan pertanian menjadi salah satu lahan yang mengalami kerawanan alih fungsi akibat tingginya kebutuhan lahan terbangun di Ekoregion Jawa. Pada wilayah perdesaan dengan tingkat urbanisasi dan Berdasarkan pembahasan alih Ekoregion Jawa memiliki lahan berupa jenis tutupan lahan kegiatan pertanian di sekitar jalan tol untuk dijadikan kawasan permukiman, perdagangan, dan industri sangat sering terjadi. Adanya perkembangan industri, kota, dan permukiman dapat menjadi daya tarik untuk kesempatan kerja yang dan investasi yang lebih tinggi bagi masyarakat. Adanya faktor pendukung ini berakibat lahan pertanian, khususnya sawah padi, di kawasan perdesaan (Sukiptiyah et al., 2022). industri yang tinggi, konversi terhadap tingginya konversi $%Luas lahan pertanian di Ekoregion Jawa Sumber: KLHK, 2021 # z] ,>: 2019 Pertanian Lahan Kering 1.780.388,91 1.773.943,36 Pertanian Lahan Kering Campur Semak 3.848.912,36 3.823.992,66 Sawah 3.733.625,87 3.655.358,56 Grand Total 9.362.927,14 9.253.294,59
C M Y CM MY CY CMY K bab 2.pdf 12 3/3/2023 5:59:47 PM Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 57 #< Secara umum, jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dalam 3 tahun terakhir mengalami kenaikan (Tabel 4.13). Berdasarkan persentase tersebut, masih ada kelompok masyarakat yang belum mendapatkan akses terhadap sanitasi layak di Ekoregion Jawa. Kondisi ini dapat memicu penurunan kualitas air serta tersebarnya wabah penyakit menular seperti diare. Peningkatan fasilitas sanitasi yang disediakan oleh pemerintah harus disertai dengan perubahan kebiasaan masyarakat untuk menggunakan fasilitas tersebut dengan baik. $%Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Sumber: BPS, 2020-2022 ; 2019 2020 2021 DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten 92,89 69,64 75,68 94,67 78,78 71,1 93,04 71,4 83,24 96,96 80,98 82 95,17 71,66 83,28 97,12 80,97 82,89 $%#,>: sampah cenderung mengalami peningkatan ,$% dan &%\:. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah penduduk serta jumlah industri. Namun demikian, dibandingkan terdapat beberapa provinsi yang mengalami penurunan timbulan sampah harian seperti DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten. Penurunan timbulan sampah di oleh dapat berbagai dalam meningkatnya Setiap tahunnya timbulan tahun 2020 provinsi disebabkan mengurangi dan mengelola timbulan sampah. Penyediaan TPS 3R di tingkat desa/kelurahan membuat sistem pengelolaan sampah dapat dimulai ini dapat dari skala membantu masyarakat untuk mengolah sampah rumah tangga menjadi kompos dan barang bermanfaat lainnya. Adanya kebijakan pemerintah untuk mengurangi kantong plastik dan penyediaan fasilitas pengolahan sampah di tingkat desa dapat menjadi faktor penurunan timbulan sampah harian. rumah tangga. Fasiltas kesadaran masyarakat $%Timbulan Sampah di Ekoregion Jawa Sumber: SIPSN KLHK, 2021 ; $%#,$: 2020 2021 DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten 8.369,35 9.463,67 11.924,57 2.124,13 16.100,38 4.099,88 8.447,77 12.601,65 14.312,07 868,27 10.281,90 2.537,35 &%\Timbulan Sampah di Ekoregion Jawa Tahun 2021 (sumber: SIPSN KLHK, 2021)
C M Y CM MY CY CMY K bab 2.pdf 13 3/3/2023 5:59:48 PM 58 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 Untuk mendorong pemerintah kota/kabupaten dalam upaya pengelolaan sampah, pemerintah mengadakan program indeks kinerja pengelolaan sampah (IKPS). Beberapa kota di Ekoregion Jawa yang masuk 10 besar peringkat IKPS setiap kategori dapat dilihat pada &%] Faktor kepemimpinan memiliki andil besar dalam upaya pengelolaan sampah di tingkat regional. Adanya kebijakan yang kuat dapat mendukung program maupun ketersediaan sarana prasarana pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota. Dengan adanya pemeringkatan ini, diharapkan pengelolaan sampah di tingkat kabupaten/kota akan terus meningkat sehingga risiko degradasi lingkungan akibat pencemaran sampah dapat dikurangi. &%]Nilai Rataan IKPS Ekoregion Jawa (Sumber: KLHK, 2022)
C M Y CM MY CY CMY K bab 2.pdf 14 3/3/2023 5:59:49 PM Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 &%[Gambaran beberapa kota di Ekoregion Jawa (Surabaya, Yogyakarta, Blitar). 59
C M Y CM MY CY CMY K bab 2.pdf 15 3/3/2023 5:59:53 PM 60 > ,>: Berdasarkan hasil perhitungan, seluruh provinsi di Ekoregion Jawa berada di bawah nilai nasional ,$%@:. DKI Jakarta menjadi provinsi dengan nilai IKLH paling rendah sedangkan Jawa Timur menjadi provinsi dengan nilai IKLH paling tinggi. Rendahnya nilai IKLH pada berbagai provinsi di Ekoregion Jawa menunjukkan belum tercapainya standar lingkungan pada berbagai komponen seperti air, udara, dan lahan. Aktivitas manusia memberikan dampak berupa pencemaran terhadap ekosistem air tawar dan udara. Kebutuhan masyarakat yang tinggi akan ruang terbangun untuk permukiman maupun kegiatan pemerintahan dan luasan ekonomi berakibat hutan/RTH di provinsi tersebut. kualitas terhadap rendahnya Rendahnya nilai IKA di Jawa Barat dipicu oleh beberapa faktor seperti tingginya pencemaran air yang berasal dari kegiatan industri dan domestik di provinsi ini. Tingginya aktivitas pertanian di kawasan hulu juga dapat meningkatkan aliran unsur hara seperti fosfor dan nitrogen yang meningkatkan $ [ > ' indikator IKU, DKI Jakarta memiliki nilai capaian paling rendah. Tingginya kendaraan bermotor, penggunaan bahan bakar fosil, dan keberadaan lokasi industri yang menghasilkan gas buang pencemar udara di DKI Jakarta dapat menjadi pemicu kurangnya kualitas udara di provinsi tersebut. Rendahnya nilai IKL di Ekoregion Jawa menunjukkan adanya jumlah yang tidak proporsional Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 antara lahan terbangun. Tingginya kebutuhan lahan terbangun di Ekoregion Jawa menjadi pemicu alih fungsi hutan menjadi lahan terbangun maupun infrastruktur lainnya. DKI Jakarta menjadi provinsi dengan nilai IKAL paling rendah sekaligus satu-satunya provinsi yang tidak mampu melampaui nilai capaian IKAL Nasional. Tingginya polusi yang berasal dari berbagai DAS yang bermuara Teluk Jakarta menjadi pemicu rendahnya nilai IKAL di DKI Jakarta. Di sisi lain, pemerintah berkomitmen menurunkan 70% sampah dari total sampah laut nasional pada tahun 2025. Target pencapaian tersebut didukung dalam bentuk Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut dalam Rencana Aksi Nasional 2018-2025. lahan bervegetasi dan lingkungan hidup yang rendah akan berdampak terhadap sejumlah masalah seperti bencana alam, penurunan kesehatan masyarakat, berkurangnya kesejahteraan masyarakat, maupun konflik sosial. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan beberapa upaya seperti pengelolaan lingkungan hidup di setiap provinsi secara menyeluruh dan sistematis. Penyusunan dokumen RPPLH maupun KLHS dapat membantu wilayah menangani isu-isu penting di bidang lingkungan pada proses perencanaan pembangunan. Selain itu, berbagai program seperti Kotaku, restorasi DAS, rehabilitasi reboisasi, maupun Proklim dibutuhkan untuk mencegah kerusakan lingkungan pada aspek air, udara, dan lahan. Kualitas lahan,
C M Y CM MY CY CMY K bab 2.pdf 16 3/3/2023 5:59:57 PM Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 $%@Nilai IKLH Ekoregion Jawa (Sumber: KLHK, 2022) Provinsi Target IKA Capaian Target IKU Capaian Target IKL Capaian Target IKAL Capaian Target IKLH Capaian DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Nasional 41,4 42,87 50,55 37,8 53,39 45,71 55.20 44,19 43,09 47,94 45,73 53,57 54,95 52,82 67,02 79,71 84,91 89,07 81,52 71,91 84,2 66,52 79,34 84,6 88,59 83,2 74,14 87,36 26,12 38,8 51,15 50,85 48,25 41,03 62,5 26,25 40,78 41,51 29,66 47,36 39,21 60,72 60,25 70,5 72,1 66,27 65,75 59,49 59 75,18 87,42 83,23 83,35 82,46 85,92 81,04 52,2 60,78 67,47 64,3 65,97 57,67 68,96 54.43 62.68 66.27 65.66 68.29 64.14 71,45 = >*#',*': Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Rehabilitasi Hutan (PDASRH), dari total DAS di Ekoregion Jawa, sebesar 71,65% DAS mengalami proses pemulihan ,$%^: Hal tersebut menunjukkan adanya kerusakan DAS dengan persentase yang cukup tinggi di wilayah tersebut. Kerusakan DAS biasanya disebabkan oleh tingginya alih fungsi lahan di kawasan hulu serta dipicu oleh tingginya curah hujan di wilayah tersebut. Jika tidak ditangani dengan baik, kerusakan DAS dapat memicu sejumlah bencana hodrometeorologi seperti banjir, longsor, maupun kekeringan di musim kemarau. $%^ DAS yang dipulihkan di Ekoregion Jawa Sumber: PDASRH KLHK, 2021 $*' '"*# '"# ' ,: #*' ,: #*' ,: 1.207 13.282.481 246 (20,38%) 9.571.519 (71,65%) 961 (79,62%) 3.764.962 (28,35%) 61
C M Y CM MY CY CMY K bab 2.pdf 17 3/3/2023 5:59:58 PM 62 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 >#_" Laporan Kementerian Kesehatan RI tahun 2021 menunjukkan diare masih merupakan penyakit utama yang paling banyak diderita oleh masyarakat di Provinsi Jawa Barat ,$%\:. Timbulan sampah yang tidak dikelola dengan baik disertai dengan fasilitas sanitasi yang kurang dapat menjadi faktor utama penyebaran penyakit infeksius. Tingginya angka diare di Jawa Barat terkait erat dengan jumlah penduduk yang tinggi serta fasilitas sanitasi yang belum memadai. Oleh karena itu, pengendalian populasi disertai dengan penyediaan fasilitas sanitasi diharapkan dapat menjadi pemutus mata rantai penyakit infeksius seperti diare, disentri, TB paru, dll. $%\Jenis Penyakit Ekoregion Jawa Tahun 2021 >$}'! ;
_
$Q
> $ Y Q* DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Total 287.430 1.352.788 942.760 107.196 1.084.230 353.003 4.127.407 115 247 805 24 212 15 1.418 12.960 35.245 21.957 1.196 24.011 9.317 104.686 12.908 67.185 35.978 1.178 74.071 23.530 214.850 396 1.328 642 25 1.696 616 4.703 - - - 1 - 1 488 214 493 157 366 93 1.811 3.092 23.959 4.468 1.186 6.760 2.136 41.601 Q= Secara umum, bencana dapat terjadi akibat faktor alami maupun yang disebabkan oleh manusia. lingkungan yang disebabkan oleh Degradasi manusia yang disertai dengan kurangnya kondisi alam seperti cuaca dapat memperparah risiko terjadinya kerusakan saat terjadi bencana. Bencana yang terjadi di tahun 2021 didominasi oleh banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem ,$% ]: Adanya alih fungsi lahan dan curah hujan tinggi meningkatkan risiko tanah longsor dan banjir. Untuk mengatasi bencana tanah longsor dan banjir, upaya reboisasi serta penyediaan kawasan konservasi telah dilakukan baik di wilayah hulu maupun pesisir. Restorasi DAS juga diharapkan dapat membantu untuk mencegah banjir yang berasal dari luapan air sungai. Sebagai upaya untuk menahan banjir, Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (Ditjen PDASRH) menyediakan dam penahan dengan konstruksi bronjong batu atau trucuk bambu/kayu. Total dam yang dibangun di tahun 2021 adalah 184 unit di Ekoregion Jawa. $%] Jumlah Tanggap Bencana Ekoregion Jawa Tahun 2021 Sumber: BNPB, 2021 ; $# Q| &Q $ &% }'% ' Q & _ >% # > DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten 7 992 248 17 77 15 30 303 161 6 155 67 2 2 2 28 0 - - - - - 1 6 - 1 - 2 695 209 2 127 42 - - - 1 - 14 13 - 8 3 4 4 - 5 - Selain menggunakan upaya teknis, mitigasi bencana juga bisa dilakukan melalui kearifan lokal. Pada beberapa wilayah rawan bencana di Indonesia, masyarakat lokal benyak menjaga tradisi kearifan lokal berupa arsitektur vernakular (lokal) yang dapat meminimalisasi risiko kerusakan bangunan. Kelompok masyarakat lain yang tinggal berbatasan dengan hutan dengan wilayah lahan longsor menjaga wilayah mereka dengan tidak mengubah kontur tanah serta menjaga hutan dengan aturan adat.
C M Y CM MY CY CMY K bab 2.pdf 18 3/3/2023 5:59:59 PM Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 63 $ >" Beberapa flora dan fauna endemik di Ekoregion Jawa termasuk ke dalam flora dan fauna yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor P.106/MenLHK /Setjen/ Kum.1/12/ 2018 (P 106/2018). Berdasarkan data dari International Union for Conservation of Nature (IUCN), terdapat beberapa spesies flora dan fauna endemik di Ekoregion Jawa yang termasuk ke dalam spesies kritis, terancam, dan rentan dan jumlahnya mengalami penurunan ,$% [: Penurunan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti hilangnya habitat, perburuan liar, dan perdagangan liar. Jika dibiarkan terus menerus, spesies yang terus mengalami sebelumnya penurunan jumlah dan punah sehingga dapat menurunkan keseimbangan ekosistem di sekitarnya. Oleh karena itu, KLHK melakukan upaya pengelolaan dari berbagai pihak konservasi dan penyediaan habitat, dan penegakkan kebijakan bagi perburuan dan perdangangan satwa liar. terancam akan penangkaran, pelepasliaran, $%[Flora dan fauna endemik di Ekoregion Jawa Sumber: SLHI Ekoregion Jawa, 2013 X L X Lo I{YX P 10^}201] Flora Anaphalis javanica Michelia alba Manilkara kauki Stelechocarpus burahol Bouea macrophylla Bambusa Cornuta Pterospermum javanicum Limnocitrus littoralis Mangifera lalijiwa Fauna Rhinoceros sondaicus Bos javanicus Nisaetus bartelsi Charadrius javanicus Vanellus macropterus Tragulus javanicus Leptophryne cruentata Philautus jacobsoni Prionailurus viverrinus Nycticebus javanicus Hystrix javanica Trachypithecus auratus Panthera pardus melas Hylobates moloch Presbytis comata Axis kuhlii Edelweis Cempaka Putih Sawo Kecik Kepel Gandaria Bambu Embong Bayur Jeruk Jepara Mangga Lalijiwa Badak Jawa Banteng Elang Jawa Cerek Jawa Trulek Jawa Kancil Jawa Kodok Darah Kodok Pohon Ungaran Kucing Bakau Kukang Jawa Landak Jawa Lutung Jawa Macan tutul Jawa Owa Jawa Surili Jawa Rusa Bawean - - - - - LC (stabil) EN DD CR (stabil) EN (menurun) EN (menurun) LC (stabil) CR (menurun) DD CR (menurun) CR (menurun) VU (menurun) CR (menurun) LC (Stabil) VU (menurun) VU (menurun) EN (menurun) VU (menurun) CR (Stabil) Dilindungi - - - - - - - - Dilindungi Dilindungi Dilindungi Dilindungi Dilindungi Dilindungi Dilindungi - Dilindungi Dilindungi Dilindungi Dilindungi Dilindungi Dilindungi Dilindungi Dilindungi
C M Y CM MY CY CMY K bab 2.pdf 19 3/3/2023 6:00:00 PM 64 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 @%#''Q# Berdasarkan $% z, diketahui bahwa hampir seluruh provinsi mengalami penurunan akses terhadap sumber air minum layak di tahun 2021. Penurunan akses di beberapa wilayah dapat disebabkan oleh berkurangnya sumber air bersih $ pembuangan limbah dan sanitasi yang tidak layak. Untuk mencegah kekurangan air baku, pemerintah daerah perlu melakukan kerjasama antara daerah jasa berbasis optimalisasi peran dan lingkungan hidup masing-masing wilayah. Restorasi DAS, penyediaan sanitasi layak, maupun penerapan inovasi seperti pemanenan air hujan perlu dilakukan untuk mengoptimalkan ketersediaan air bersih serta menurunkan risiko pencemaran badan air. Selain itu, juga perlu mengupayakan pemerintah daerah distribusi air bersih hingga skala permukiman terkecil agar akses air dapat didapatkan seluruh warga secara merata. fungsi $%zPersentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Sumber: BPS, 2021 ; 2019 2020 2021 DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten 99,82 92,3 93,82 94,94 94,39 73,17 99,84 93,42 94,07 96,02 95,56 92,87 94,54 93,24 93,62 95,69 95,02 93,51 @+ @#|+% Program penghijauan dan reboisasi sangat lingkungan terkait untuk menurunkan masalah terkait aspek lahan. Penghijauan membantu mengurangi risiko dari dampak lingkungan seperti kerusakan DAS, tanah longsor, banjir, penurunan jumlah spesies endemik, serta berkurangnya akses air bersih bagi masyarakat di Ekoregion Jawa. Program ini memerlukan komitmen yang kuat dari berbagai pemangku kepentingan. $% menunjukkan luas lahan dan hutan yang sudah direhabilitasi di Ekoregion Jawa selama tahun 2017 - 2021. Setiap provinsi di Ekoregion Jawa sudah berupaya setiap tahunnya untuk meningkatkan angka rehabilitasi hutan dan lahan di masing-masing wilayah. Dapat dilihat di $%, luas hutan dan lahan yang direboisasi mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir. Dengan adanya peningkatan luasan area yang direboisasi, berbagai dampak lingkungan terkait aspek lahan diharapkan dapat diminimalisasi. $%Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Sekitar DAS (Ha) Sumber: PDASRH KLHK, 2021 ; ' z\ z] 2019 2020 2021 DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Citarum Ciliwung Citarum Ciliwung Cimanuk Citanduy Cimanuk Citanduy Pemali Jratun Serayu Opak Progo Solo Serayu Opak Progo Solo Brantas Sampean Citarum Ciliwung 0,00 25.189,14 16.021,48 0,00 5.269,29 7.127,45 6.032,87 50,00 0,00 13.244,13 5,00 0,00 11.510,09 9.967,70 30,00 9.967,71 726,02 4.648,78 5.278,32 3.679,09 11.487,71 778,42 6.250,00 9.765,51 11.150,08 8.378,56 5.000,00 11.479,64 8.291,63 6.810,00 4.342,72 15.025,00 13.709,49 20,05 8.534,86 500,00 4.339,59 4.255,15 91,60 4.545,63 6.586,52 316,00 4.546,88 212,22 6.153,00 4.855,53 1.916,55 2.029,10 3.072,87 1.215,98 372,87 5.344,79 5.141,52 1.545,05 Banten
C M Y CM MY CY CMY K bab 2.pdf 20 3/3/2023 6:00:01 PM Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 65 $% Perkembangan Kegiatan Reboisasi Hutan (Ha) Sumber: PDASRH KLHK, 2021 ; ' z\ z] 2019 2020 2021 DKI Jakarta Citarum Ciliwung
0,00 Jawa Barat Citarum Ciliwung Cimanuk Citanduy 13.260,00 6.577,00 2.500,00 2.005,00 9.740,51 8.500,08 2.528,00 1.000,00 Cimanuk Citanduy
0,00 Jawa Tengah Pemali Jratun Serayu Opak Progo 145,00 675,00 1.035,00
5.000,00 3.400,01 1.000,68 820,00 Solo 555,00 125,00 3.657,38 0,00 DI Yogyakarta Serayu Opak Progo
750,00 280,00 Jawa Timur Solo Brantas Sampean
640,00 775,00 850,00 4.342,72 15.000,00 1.397,25 1.035,00 Banten Citarum Ciliwung
125,00 9,49 722,00 @%*'_#Q| Pembangunan dam penahan banjir dilakukan pada seluruh sungai yang mengalami luapan ketikan debit air sedang tinggi. Dam ini disediakan terutama di kawasan hulu sehingga bermanfaat untuk mengendalikan endapan dan aliran air permukaan dari daerah tangkapan air di bagian hulu dan meningkatnya permukaan air tanah di bagian hilirnya. Terdapat 184 unit dam yang disediakan di Ekoregion Jawa selama tahun 2021 ,$%: $%Jumlah Penyediaan Dam Penahan (unit) Sumber: PDASRH KLHK, 2021 ; ' z\ z] 2019 2020 2021 DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Citarum Ciliwung Citarum Ciliwung Cimanuk Citanduy Cimanuk Citanduy Pemali Jratun Serayu Opak Progo Solo Serayu Opak Progo Solo Brantas Sampean Citarum Ciliwung 105 236 - 50 - 200 300 - 301 - 64 52 - 34 - 15 20 15 40 - 70 60 50 35 48 64 70 50 12 15 71 3 46 30 21 8 15 21 20 30 39 Banten @"+= ,+: Dengan adanya penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), diharapkan seluruh wilayah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dapat menangani isu lingkungan di wilayah masing-masing secara menyeluruh. Selain itu, adanya integrasi antara dokumen kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) dan rencana tata ruang wilayah (RTRW) diharapkan dapat membuat isu terkait alih fungsi baik. lahan Hampir seluruh provinsi di Ekoregion Jawa sudah melakukan penyusunan dokumen RPPLH ,$% : Banyaknya wilayah yang melakukan penyusunan dokumen RPPLH menunjukkan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam menangani masalah lingkungan. dapat di atasi dengan
C M Y CM MY CY CMY K bab 2.pdf 21 3/3/2023 6:00:01 PM 66 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 $%Progres penyusunan Dokumen RPPLH di tingkat provinsi Ekoregion Jawa Sumber: KLHK, 2021 oro } Pro;s I;rss Lu u Prors P"usu +PPL Pro;s += PP}Pr +PPL ou +PPL PP}Pr +PPL DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Timur Banten Jawa Tengah D.I. Yogyakarta Sudah dilaksanakan Sudah dilaksanakan Sudah dilaksanakan Sudah dilaksanakan Sudah dilaksanakan Sudah dilaksanakan Sudah disusun Sudah disusun dan sudah diverifikasi Sudah disusun Sudah disusun Sudah disusun dan proses verifikasi Belum disusun Sudah disusun Sudah disusun Sudah disusun Sudah disusun Sudah disusun Belum disusun Belum ditetapkan Belum ditetapkan Belum ditetapkan Belum ditetapkan Belum ditetapkan
@# Nirwasita Tantra (Green Leadership) adalah penghargaan dari pemerintah yang diberikan kepada Kepala Daerah atas kepemimpinannya dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan yang dapat memperbaiki kualitas lingkungan hidup di daerahnya. Berdasarkan hasil penilaian terdapat beberapa wilayah di Ekoregion Jawa yang mendapatkan penghargaan ini ,$% @: Terdapat wilayah Ekoregion Jawa yang mendapatkan penghargaan di setiap kategori. Hal ini menunjukkan bahwa pola kepemimpinan di Ekoregion Jawa memiliki komitmen yang kuat dalam hal pengelolaan terhadap lingkungan. Penghargaan yang didapat oleh setiap wilayah diharapkan dapat beriringan dengan perbaikan kondisi lingkungan di wilayah tersebut. $%@Penerima penghargaan Nirwasita Tantra Sumber: KLHK, 2021 $; >Q > >%Q >% Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Barat Kota Surabaya Kota Sukabumi Kabupaten Lamongan $%@\Penerima penghargaan Nirwasita Tantra Sumber: KLHK, 2021 Kota Madiun Kabupaten Bandung Kabupaten Lumajang Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Timur Kota Probolinggo Kabupaten Banyumas Kabupaten Magetan
C M Y CM MY CY CMY K bab 2.pdf 22 3/3/2023 6:00:02 PM Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 @@>=#># Sepanjang tahun 2021, terdapat kelahiran satwa liar in situ di Ekoregion Jawa. Jenis satwa liar yang banyak mengalami kelahiran adalah penyu hijau yaitu sebanyak 116.300 ekor dan disusul oleh penyu lekang dan penyu sisik. ,$% ^: Kelahiran satwa ini merupakan komitmen pemerintah dalam menurunkan dampak lingkungan pada keanekaragaman hayati. Melalui program rehabilitasi satwa yang disertai dengan konservasi habitat, diharapkan penurunan spesies endemik satwa yang terancam dapat dihentikan serta keseimbangan ekosistem dapat kembali terjaga. $%^Data Kelahiran Satwa Liar in Situ Ekoregion Jawa di Tahun 2021 Sumber: KLHK, 2021 X# Anhinga melanogaster Chelonia mydas Eretmochelys imbricata Ictinaetus malayensis Lepidochelys olivacea Leucopsar rothschildi Mycteria cinerea Nisaetus bartelsi Nisaetus floris Pavo cristatus Rhinoceros sondaicus Sus scrofa Bos javanicus Macaca fasicularis Macrocephalon maleo Panthera pardus melas Pongo pygmaeus Trachypithecus auratus Total X # 200 116.300 1.261 1 2.803 28 77 3 2 3 2 7 1 32 144 1 2 1 120.868 Pecuk-ular asia Penyu hijau Penyu sisik Elang hitam Penyu lekang Jalak bali Bangau bluwok Elang jawa Elang flores Merak biru Badak jawa Babi hutan Banteng Monyet Ekor Panjang Maleo Macan Tutul Jawa Orangutan Kalimantan Lutung Budeng $%@]Data Kelahiran Satwa Liar in Situ Ekoregion Jawa di Tahun 2021 Sumber: KLHK, 2021 67
C M Y CM MY CY CMY K bab 3.pdf 1 4/4/2023 10:51:28 AM 68 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 4.3.5.6. Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Pada program KOTAKU tahun 2021, Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah desa/kelurahan yang paling banyak mendapatkan bantuan dari program ini (Tabel 4.27.). Program Kotaku merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menurunkan risiko terhadap kesehatan masyarakat, isu sanitasi, serta penurunan akses terhadap air bersih akibat pencemaran air. Program ini sangat potensial untuk dikembangkan di wilayah yang memiliki permukiman padat cukup tinggi, persentase sanitasi layak rendah, angka penyakit infeksius yang meningkat, serta wilayah dengan akses air bersih yang terbatas. Tabel 4.27. Jumlah BPM KOTAKU Reguler di Ekoregion Jawa Sumber: KLHK, 2021 Provinsi DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Jumlah Kota/Kabupaten - 12 11 4 19 3 Jumlah kecamatan - 26 21 5 35 7 Jumlah Desa/Kelurahan - 32 45 5 46 9 4.3.5.7. Revitalisasi Sungai dan Ekoriparian Citarum Harum merupakan program revitalisasi Sungai Citarum yang digagas oleh pemerintah pusat sejak tahun 2018. Program ini direncanakan akan berjalan selama kurang lebih 7 tahun. Program ini merupakan rangkaian dari berbagai kegiatan seperti: penanganan lahan kritis; penanganan limbah (industri; peternakan; domestik); pengelolaan sampah; pengendalian pemanfaatan ruang; pengelolaan sumber daya air dan pariwisata; penanganan keramba jaring apung; penegakan hukum; edukasi dan pemberdayaan masyarakat; pengelolaan data, informasi dan hubungan masyarakat; serta riset dan pengembangan. Selain program revitalisasi sungai, terdapat program Ekoriparian yang merupakan kegiatan konservasi kawasan sempadan sungai. Beberapa program Ekoriparian yang dilaksanakan di Ekoregion Jawa selama beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 4.28. Program revitalisasi sungai dan risiko Ekoriparian berguna untuk menurunkan kerusakan DAS, bencana longsor dan banjir, penurunan kesehatan masyarakat dan akses air bersih, serta hilangnya spesies endemik. Adanya perbaikan lingkungan di sepanjang DAS, diharapkan dapat menjaga ekosistem air tawar dan terestrial di sepanjang DAS serta memberikan dampak berupa perbaikan kualitas air laut.
C M Y CM MY CY CMY K bab 3.pdf 2 4/4/2023 10:51:29 AM Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 69 Tabel 4.28. Kegiatan Ekoriparian di Ekoregion Jawa Tahun 2017-2021 Sumber: KLHK, 2021 Kegiatan Tahun Kota/Kabupaten Jumlah IPAL Jumlah KK pengolah air limbah Penurunan Beban (BOD/Ton/tahun) Ekoriparian Ciliwung Srengseng Sawah Ekoriparian Telukjambe (1) Ekoriparian Telukjambe (2) Ekoriparian Telukjambe (3) Ekoriparian Bintang Alam Ekoriparian Taman Sekartaji Surakarta Ekoriparian Cikampek Baru Ekoriparian Mega Regency, Kab. Bekasi 2017 2017 2018 2019 2020 2021 2021 Jakarta Selatan Kab. Karawang Kab. Karawang Kab. Karawang Kab. Karawang Kota Solo Kab. Karawang 1 1 1 1 1 1 1 100 KK 200 KK 2000 KK 2000 KK 2000 KK 1000 KK 2000 KK 1,71 3,42 34,3 34,3 34,3 17,15 34,3 2021 Kab. Bekasi 1 600 KK 10,26 4.3.5.8. Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER) Berdasarkan jenis pemeringkatan proper, proper emas menjadi proper dengan kategori paling tinggi. Ketatnya kriteria untuk mendapatkan proper emas membuat jumlah perusahaan peraih proper emas memiliki jumlah lebih sedikit dibandingkan kategori proper lainnya (Tabel 4.29). Jawa Barat memperoleh jumlah proper paling besar karena tingginya potensi perusahaan di provinsi tersebut. Program proper merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengendalikan pencemaran air, udara, maupun degradasi lahan yang disebabkan oleh aktivitas industri. Dengan semakin banyaknya proper yang diperoleh perusahaan, diharapkan dampak kerusakan DAS, penurunan kesehatan masyarakat, keanekaragaman hayati, dan akses air bersih dapat diminimalisasi. lingkungan seperti Tabel 4.29. Jumlah perusahaan peraih proper di Ekoregion Jawa Tahun 2021 Sumber: KLHK, 2021 Provinsi Proper Emas Proper Hijau Proper Biru Proper Merah DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten 1 10 6 1 6 0 6 30 12 1 14 11 53 266 103 9 176 110 53 200 72 7 32 52 4.3.5.9. Program Kampung Iklim (Proklim) Salah satu strategi KLHK dalam upaya pengendalian perubahan iklim adalah dengan mendorong kerjasama multi-pihak untuk memperkuat kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak melalui Proklim. Melalui program ini, masyarakat di tingkat dusun, kelurahan, desa, maupun RW dapat merancang aksi lokal yang dapat dilaksanakan dan menerapkan pola hidup rendah karbon sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pengurangan emisi GRK. Komunitas dengan aksi terbaik akan mendapatkan penghargaan dan insentif (Tabel 4.30). Program ini dapat membantu menurunkan emisi GRK dari berbagai sektor.
C M Y CM MY CY CMY K bab 3.pdf 3 4/4/2023 10:51:30 AM 70 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 Tabel 4.30. Jumlah lokasi penerima penghargaan trofi, sertifikat, dan insentif di tahun 2021 Sumber: KLHK, 2021 Provinsi Proklim Lestari Proklim Utama DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten - 2 - 2 - 3 2 5 1 7 2 Gambar 4.10. Program polikutur di Dukuh Sruni, Boyolali (peraih Proklim Lestari) Gambar 4.11. Budidaya kopi sebagai upaya konservasi alam di Desa Sambak, Magelang (peraih Proklim Lestari) 4.3.5.10. Bank Sampah Penyediaan bank sampah di setiap wilayah merupakan salah satu cara untuk melakukan pengelolaan sampah. Sampah yang terkumpul di bank sampah dapat digunakan kembali atau diolah menjadi penggunaan lain yang dapat menghasilkan keuntungan ekonomi. Dengan adanya bank sampah di setiap wilayah, volume sampah yang masuk ke TPA dapat berkurang sehingga risiko degradasi lingkungan seperti pencemaran udara, lahan, dan air dapat diminimalisasi. Secara umum, jumlah sampah yang dikelola di bank sampah induk di setiap provinsi dalam 2 tahun terakhir mengalami kenaikan (Tabel 4.31). Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat dari pemerintah setempat untuk melakukan pengelolaan sampah, mengurangi volume sampah di TPA, serta meningkatkan aktivitas ekonomi sirkuler. Tabel 4.31. Sampah Terkelola di Bank Sampah Induk (Ton/Tahun) Sumber: SIPSN, 2021 Provinsi 2020 2021 DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten 92,79 6.981,09 8.228,45 830,05 18.228,09 401,5 3.219,47 10.042,59 6.332,85 1.303,84 19.387,37 273,75
C M Y CM MY CY CMY K bab 3.pdf 4 4/4/2023 10:51:31 AM Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 4.4. Daftar Pustaka Ayyasy, M. N. I., Herdiansyah, H., & Kosandi, M. (2021). Accelerating Citarum river restoration by involving peculiar multi-stakeholders approach. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 802(1). Chandra, R., Fitriati, R., Sumartono, S., Muluk, K., & Setyowati, E. (2019). Implementation of Citarum Harum Program Policy using One Command Approach (Study of collaborative governance mapping using social network analysis). 93(AICoBPA 2018), 193-197. Dai, X., Wu, X., Chen, Y., He, Y., Wang, F., & Liu, Y. (2022). Real Drivers and Spatial Characteristics of CO2 Emissions from Animal Husbandry: A Regional Empirical Study of China. Agriculture (Switzerland), 12(4). Dharmaraj, S., Ashokkumar, V., PanDI Yogyakartaan, R., Halimatul Munawaroh, H. S., Chew, K. W., Chen, W. H., & Ngamcharussrivichai, C. (2021). Pyrolysis: An effective technique for degradation of COVID-19 medical wastes. Chemosphere, 275, 130092. Girdhar, A., Kapur, H., Kumar, V., Kaur, M., Singh, D., & Damasevicius, R. (2021). Effect of COVID-19 outbreak on urban health and environment. Air Quality, Atmosphere and Health, 14(3), 389-397. Laili, F. N., & Sofyan, A. (2017). Identifikasi Daya Tampung Beban Pencemaran Sungai Citarum Hilir Di Karawang Dengan Wasp. Jurnal Teknik Lingkungan, 23(1), 1-12. Pontoh, R. S., Toharudin, T., Ruchjana, B. N., Gumelar, F., Putri, F. A., Agisya, M. N., & Caraka, R. E. (2022). Jakarta Pandemic to Endemic Transition: Forecasting COVID-19 Using NNAR and LSTM. Applied Sciences, 12(12), 5771. Rustiadi, E., Pravitasari, A. E., Setiawan, Y., Mulya, S. P., Pribadi, D. O., & Tsutsumida, N. (2021). Impact of continuous Jakarta megacity urban expansion on the formation of the Jakarta-Bandung conurbation over the rice farm regions. Cities, 111, 103000. Setiawan, Y., Rushayati, S. B., Hermawan, R., Prasetyo, L. B., & Wijayanto, A. K. (2020). The effect of utilization patterns of green open space on the dynamics change of air quality due to the Covid-19 pandemic in Jabodetabek region. Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan (Journal of Natural Resources and Environmental Management), 10(4), 559-567. Shakil, M. H., Munim, Z. H., Tasnia, M., & Sarowar, S. (2020). COVID-19 and the environment: A critical review and research agenda. Science of the Total Environment, 745, 141022. Sukiptiyah, S., Rustiadi, E., Fauzi, A., & Barus, B. (2022). Spatial-Based Space Designation Factor Analysis of Rice Fields Conversion ( Case Study: West Java Province ). Budapest International Research and Critics Institute Journal, 5(2), 13026-13040. 71
C M Y CM MY CY CMY K bab 3.pdf 5 4/4/2023 10:51:33 AM 5 STATUS LINGKUNGAN HIDUP EKOREGION BALI DAN NUSA TENGGARA
C M Y CM MY CY CMY K bab 3.pdf 6 4/4/2023 10:51:36 AM Profil Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara - Isu Lingkungan Hidup di Wilayah Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara - Analisis DPSIR dari Isu Lingkungan Hidup Prioritas Di Wilayah Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara
C M Y CM MY CY CMY K bab 3.pdf 7 4/4/2023 10:51:37 AM 74 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 5.1. Profil Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara Bali Nusa Tenggara terdiri dari 3 provinsi yaitu Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan total luasan sebesar 73.070,48 km2. Bali laut dan batas Nusa Tenggara memiliki batas daratan. Ekoregion Bali-Nusra terdiri dari pulau-pulau yang jumlahnya mencapai 1.037 pulau. (NTT) merupakan provinsi dengan luasan terbesar di Ekoregion Bali-nusra jika dibandingkan dengan dua provinsi lainnya. Luas wilayah daratan provinsi NTT lautan adalah 4.734.990 Ha dan 15.141.773,10 Ha dengan panjang garis pantai 2.699 km. Di daratan Flores dan Alor, terdapat 11 gunung berapi dengan ketinggian berkisar antara ± 637-2.149 mdpl. Provinsi Nusa Tenggara Timur luas wilayah Provinsi Bali merupakan provinsi yang memiliki luasan terkecil dibandingkan dengan dua provinsi lainnya. Berdasarkan relief dan topografi, di Pulau Bali terbentang pegunungan yang memanjang dari Barat ke Timur yang terdiri dari gunung berapi seperti Gunung Batur dan Gunung Agung, serta gunung yang tidak berapi seperti Gunung Merbuk, Gunung Patas dan Gunung Seraya. Gunung tertinggi di Pulau Bali adalah Gunung Agung yang memiliki ketinggian mencapai 3.142 mdpl. (NTB) Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi dengan luasan yang kecil jika dibandingkan dengan Provinsi NTT, namun lebih besar jika dibandingkan dengan Provinsi Bali. NTB memiliki sebanyak 403 pulau, yang di antaranya terdapat dua pulau besar yaitu Pulau Lombok seluas 4.738,70 km2 dan Pulau Sumbawa seluas 15.414,5 km2. Pulau Lombok memiliki topografi perbukitan dengan pusat Gunung Rinjani dan dataran rendahnya merupakan pertanian. Sementara itu, Pulau Sumbawa memiliki gugusan pegunungan yang terdapat di sepanjang pulau, sedangkan dataran rendahnya terletak di antara bukit di sepanjang pantai utara Pulau Sumbawa. kawasan 5.2. Isu Lingkungan Hidup di Wilayah Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara Berdasarkan data hasil penelusuran Dokumen DIKPLHD Provinsi Bali, NTT, dan NTB teridentifikasi bahwa terdapat 3 Isu lingkungan hidup di wilayah Ekoregion Bali-Nusra yaitu: 1. Alih Fungsi Lahan; 2. Penurunan Kualitas dan Kuantitas Lahan; dan 3. Peningkatan Timbulan Sampah dan minimnya penanganan sampah. Isu lingkungan yang terjadi di Ekoregion Bali-nusra menjadi salah satu indikator penentu besar-kecilnya nilai Indeks Kualitas (IKLH), yang mana dapat Lingkungan Hidup menunjukkan upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup yang lebih ideal. Nilai IKLH yang semakin jauh ke bawah dari angka 100, maka mengindikasikan harus semakin besarnya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan dari isu lingkungan selama tahun 2021. Perhitungan IKLH tahun 2021 didapatkan dari nilai IKA, IKU, IKL dan IKAL. Tabel 5.1. Nilai IKLH Ekoregion Bali-Nusa Tenggara Tahun 2018-2021 Sumber: IKLH, 2021 Provinsi Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Rata-rata Nasional 2018 67 64,89 69,32 67,07 65,14 2019 71,38 66,98 73,2 70,52 66,55 2020 71,99 70,82 73,28 72,03 70,72 2021 70,7 69,89 74,97 71,85 71,45 Nilai IKLH seluruh provinsi di Ekoregion Bali-nusra menunjukkan nilai yang fluktuatif, Tahun 2021 teridentifikasi bahwa Provinsi NTT memiliki nilai IKLH di atas nilai IKLH nasional (Tabel 5.1.). Hal ini menunjukkan cukup baiknya kondisi lingkungan di NTT sebagai satu-satunya provinsi dengan nilai IKLH yg mencapai nilai IKLH nasional. Sementara itu, nilai IKLH Provinsi Bali dan NTB yang masih di bawah nilai IKLH nasional menunjukkan masih kurangnya kondisi lingkungan jika dibandingkan dengan kondisi lingkungan hidup di Indonesia secara keseluruhan. Berdasarkan nilai rata-rata, maka wilayah Ekoregion Bali-nusra yang telah mencapai nilai IKLH Nasional dapat disimpulkan memiliki kondisi lingkungan yang cukup baik jika dibandingkan dengan kondisi lingkungan hidup di Indonesia secara keseluruhan.
C M Y CM MY CY CMY K bab 3.pdf 8 4/4/2023 10:51:37 AM Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 75 IKLH 2018-2021 80 75 70 65 60 55 2018 2019 2020 2021 Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Gambar 5.1. Grafik IKLH Ekoregion Bali-Nusra 2018-2021 Berdasarkan Gambar 5.1., nilai IKLH Ekoregion Bali-nusra dalam 4 tahun terakhir (2018-2021) rata-rata menunjukkan perbaikan. Namun, Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat menunjukkan penurunan nilai IKLH dari tahun 2020 ke tahun 2021. Hal ini berbeda dengan NTT yang nilai IKLHnya justru menunjukkan kenaikan pada tahun 2021. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2021 sudah mulai banyak aktivitas manusia di luar rumah, setelah angka korban akibat covid-19 mulai menurun. 5.3. Analisis DPSIR dari Isu Lingkungan Hidup Prioritas di Wilayah Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara Kerangka DPSIR (Gambar 5.2.) untuk isu prioritas lingkungan di Ekoregion Bali-Nusra yang terdiri dari isu: 1) Alih Fungsi Lahan; 2) Penurunan Kualitas dan Kuantitas Lahan; dan 3) Peningkatan Timbulan Sampah dan minimnya penanganan sampah. Isu-isu prioritas tersebut muncul akibat faktor wilayah Bali-Nusra yang merupakan daerah wisata. Aktivitas manusia yang tinggi di suatu tempat akan menjadi tekanan bagi lingkungan hidup, salah satunya yang terjadi di Bali adalah tumbulan sampah. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui laman Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) mencatat, Provinsi Bali menghasilkan 915,5 ribu ton timbulan sampah sepanjang tahun 2021 dengan 43,63% dari total sampah itu merupakan sampah berupa kayu/ranting. Untuk isu yang berkaitan dengan lahan di Ekoregion Bali Nusra yaitu adanya alih fungsi lahan yang memnyebabkan menurunnya kuantitas dan kualitas suatu lahan tersebut. Selengkapnya kerangka DPSIR Ekoregion Bali Nusra adalah sebagai berikut. Gambar 5.2. Kerangka DPSIR untuk Ekoregion Bali-nusra
C M Y CM MY CY CMY K bab 3.pdf 9 4/4/2023 10:51:38 AM 76 5.3.1. Driving Force 5.3.1.1. Pertumbuhan Penduduk Jumlah penduduk serta pertumbuhan penduduk di ekoregion Bali-Nusra mengalami penurunan di tahun 2019-2020, namun meningkat di tahun 2020-2021 (Gambar 5.3.). Laju pertumbuhan penduduk tertinggi di Ekoregion Bali-Nusra terdata di Provinsi NTB dengan jumlah penduduk sebanyak 5.390.000 jiwa di tahun 2021. Jumlah penduduk Provinsi Bali tercatat paling sedikit jika dibandingkan provinsi lainnya, namun provinsi ini memiliki angka kepadatan penduduk ekoregion Bali-Nusra (755 jiwa/km²). tertinggi di 6000 5152,4 5437,2 5329,1 5325,6 5390 5387,7 5000 4362 4317,4 4362,7 4000 3000 2000 1000 0 2019 2020 2021 Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Gambar 5.3. Jumlah Penduduk Ekoregion Bali-nusra 2019-2021 Angka kepadatan di Provinsi Bali tersebut melebihi 3 kali lipat dan 6 kali lipat jika dibandingkan Provinsi NTB dan NTT secara berurutan (Tabel 5.2.). Menurut BPS Provinsi Bali (2021), dilihat dari persebarannya, penduduk Bali terbanyak berada di Kabupaten Buleleng diikuti oleh Kota Denpasar, sekitar 35% penduduk Bali berada di 2 daerah tersebut. Hal ini sangatlah wajar mengingat Kota kegiatan Denpasar merupakan pemerintahan maupun ekonomi. Daya tarik Kota Denpasar tentunya sangat besar bagi penduduk Bali untuk mengais dan meningkatkan kesejahteraannya. pusat dari rejeki Tabel 5.2. Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk di Ekoregion Bali-Nusra Sumber: BPS, 2021 Tahun 2020-2021 Provinsi Laju Pertumbuhan (%) Kepadatan Penduduk (per km²) Bali NTB NTT 1,40 1,76 1,56 755 290 111 5.3.1.2. Pertumbuhan Ekonomi dan Infrastruktur Bruto mengindikasikan tingginya pertumbuhan ekonomi. Hal ini teridentifikasi dari peningkatan persentase PDRB yang terjadi akibat meningkatnya daya beli. Nilai Produk Domestik Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 Data tiga tahun terakhir menunjukkan persentase tertinggi PDRB di ekoregion Bali-Nusra terjadi pada tahun 2019, dan persentase terendah terjadi pada tahun 2020 (Gambar 5.4). Pada tahun 2021 nilai persentase terlihat meningkat, namun belum dapat mencapai apalagi 2019. melampaui Pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 sangat dipengaruhi oleh adanya pelonggaran pelaksanaan PPKM yang telah memberikan dampak positif terhadap jumlah kunjungan wisatawan. Hal ini, juga memberikan indikasi dampak positif pada sektor pariwisata dan pendukungnya di ekoregion Bali-nusra. Dari struktur perekonomian, kontribusi lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum (16,66%); pertanian, kehutanan dan perikanan (15,71%); serta konstruksi (11,00%) tercatat sebagai tiga kontributor utama penyumbang perekonomian Bali 2021 (BPS Prov. Bali, 2022). Kemudian, 3 kontributor utama penyumbang lapangan usaha perekonomian di NTB yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan (22,80%); pertambangan dan penggalian (17,33%); dan industri (BPS Prov. NTB, 2022). pengolahan Sementara lapangan usaha (29,17%); Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (13,41%); dan Perdagangan Besar dan Eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (11,48%) (BPS Prov. NTT, 2022). nilai tahun persentase sisi (13,98%) itu, di NTT yaitu 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Barat Bali 2019 5,24 3,9 5,6 2020 -0,83 -0,64 -9,31 2021 2,51 2,3 -2,47 Gambar 5.4. Persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada setiap provinsi 5.3.1.3. Peningkatan Kebutuhan Pangan dan Energi Kebutuhan pangan di Ekoregion Bali-nusra di tahun 2020-2021 mengalami peningkatan (Tabel 5.3). Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya pula konsumsi yang dibutuhkan. Peningkatan kebutuhan pangan dan konsumsi ini kemudian diidentifikasi melalui kegiatan kajian status daya dukung air dan pangan yang Pengendalian diselenggarakan Pembangunan yang menyebutkan bahwa masih ditemukannya kondisi oleh Pusat Ekoregion Bali-Nusra
C M Y CM MY CY CMY K bab 3.pdf 10 4/4/2023 10:51:39 AM Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 77 status pangan yang defisit. Upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan produksi pangan di Provinsi Bali yaitu dengan meningkatkan intensifikasi pengolahan lahan pertanian, penerapan urban farming, peningkatan rekayasa teknologi pertanian, dan tidak lupa diperlukan adanya kerjasama antar daerah untuk pemenuhan produksi bahan pangan tersebut (P3E Ekoregion Bali-Nusra 2021). Tabel 5.3. Data Produktivitas dan Produksi Padi di Ekoregion Bali-Nusra Sumber: BPS, 2022 Provinsi Produktivitas (ku/ha) Produksi (Ton) Bali NTB NTT 2020 58,49 48,17 39,9 2021 58,91 51,69 41,44 2020 532.168 1.317.190 725.024 2021 611.456 1.432.460 730.925 Peningkatan kebutuhan energi dapat terlihat pada Gambar 5.5. Dibandingkan dengan 2 provinsi lainnya di Ekoregion Bali-Nusra, Provinsi NTT memperlihatkan angka kebutuhan energi yang terus mengalami peningkatan dari tahun 2019-2021. Walaupun demikian, nilai kebutuhan energi yang paling tinggi (81,12%) pada tahun 2021 yang dibutuhkan di Provinsi NTT masih lebih rendah dibandingkan dengan 2 provinsi lainnya di Ekoregion Bali-nusra. 120 100 80 60 40 20 0 2019 2020 2021 Bali 99,87 99,75 99,87 Nusa Tenggara Barat 99,55 99,43 99,56 Nusa Tenggara Timur 70,07 74,05 81,12 2020 Gambar 5.5. Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi dan Sumber Penerangan dari Listrik, 2019 2021 Kebutuhan energi yang terus meningkat di NTT terjadi karena adanya program dari pemerintah melalui PT PLN (Persero) yang terus berkomitmen dan berinovasi menjalankan misi besar menerangi dan menggerakkan negeri hingga pelosok, termasuk ke Kabupaten Rote Ndao, NTT. Sejak 2019, kenaikan realisasi rasio elektrifikasi di NTT hanya berkisar 1%. Realisasi pada 2022 naik 3,35% dari akhir 2021, cukup signifikan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kebutuhan energi yang paling tinggi dirasakan oleh Provinsi Bali. Hal ini terjadi karena kaitannya dengan kepadatan penduduk dan aktivitas pariwisata tentunya yang bergantung pada energi di Provinsi Bali lebih banyak dibandingkan dengan 2 provinsi lainnya. 5.3.1.4. Pandemi Covid-19 Dibandingkan dengan provinsi lain di ekoregion Bali-nusra, Bali menjadi provinsi yang paling banyak memiliki kasus terkonfirmasi dan kasus meninggal dengan persentase angka kematian sebesar 3,55% (Tabel 5.4.). Kematian paling besar di Bali dialami oleh lansia, dipengaruhi beberapa faktor seperti komorbid hipertensi, diabetes miletus, gangguan jantung, gangguan ginjal, gejala sulit bernapas dan tempat perawatan di rumah sakit akibat keparahan gejala (Mahartati dan Suariyani 2022). Tabel 5.4. Kasus Kumulatif Covid-19 di Ekoregion Bali-nusra Sumber: BPS, 2022 Provinsi Kasus Konfirmasi Kasus Sembuh Angka kesembuhan (%) Kasus Meninggal Angka Kematian (%) Bali NTB NTT 114.389 27.809 64.253 110.271 26.978 62.844 96,4 97,01 97,81 4.059 818 1.347 3,55 2,94 2,1 5.3.2. Pressure 5.3.2.1. Alih Fungsi Hutan dan Lahan Berdasarkan Tabel 5.5. menunjukkan bahwa di Ekoregion Bali-nusra terjadi penurunan luasan pada sawah, savanna/padang rumput, semak belukar dan tanah terbuka dengan delta terbesar yaitu 461,93 ha pada tutupan savanna/padang rumput. Sementara itu, terjadi peningkatan jenis tutupan perkebunan, permukiman, pertambangan, pertanian jenis tutupan hutan, luasan pada lahan kering dan tambak. Peningkatan luas tutupan lahan dan penurunan luas pemukiman menjadi penanda hal ini terjadi akibat adanya beberapa faktor. Salah satunya adanya peraturan presiden yang dikeluarkan pada 5 April 2018 yaitu Perpres No.32/2018 yang antara lain mengatur perubahan status dan pemanfaatan 400 hektar hutan Bowosie/Nggorang di Kabupaten Manggarai Barat,
C M Y CM MY CY CMY K bab 3.pdf 11 4/4/2023 10:51:40 AM 78 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 Provinsi NTT. Kawasan hutan ini beralih fungsi menjadi kawasan pariwisata Labuan Bajo dengan skema penghapusan status hutan menjadi kawasan bukan hutan dan skema izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam (IUPSWA). Selain itu, Alih fungsi lahan juga terjadi di Kecamatan Sukawati, Bali. Menurut (Lestari dan Ginting 2021), hal karena pembangunan fisik yang semakin maju, sehingga sektor pertanian mulai ditinggalkan generasi muda keberadaan Subak dan dapat mengancam (organisasi kemasyarakatan yang khusus mengatur sistem pengairan sawah yang digunakan dalam bercocok tanam padi di Bali). Hal ini membuat banyak petani mengalami dilema dalam mengolah lahannya. Selain itu, harga tanah yang semakin meningkat juga membuat para petani tergiur untuk menjual lahan pertaniannya. ini disebabkan Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk lahan pertanian misalnya melalui alih fungsi program pemerintah pemberdayaan untuk Krama Subak berdasarkan dengan konsep Tri Hita Karana yaitu konsep yang memperhatikan setiap kegiatan pemberdayaan yang berhubungan dengan ketiga unsur alam Tuhan (Parhyangan), alam manusia (Pawongan), dan alam lingkungan terciptanya keseimbangan antara manusia, lingkungan dan Sang Pencipta. Hal ini diperlukan guna meningkatkan itu sendiri, baik berupa kualitas Krama Subak sosialisasi, pembelajaran para petani maupun bantuan-bantuan yang diberikan seperti subsidi pupuk, traktor, alat penyiang gulma, mesin panen padi, alat penyemprot pestisida serta sarana dan prasarana yang dibuat yaitu berupa perbaikan jalan atau akses menuju lahan sawah dan perbaikan sistem irigasi (Lestari dan Ginting 2021). yang melaksanakan (Palemahan) agar Tabel 5.5. Luas Tutupan Lahan di Ekoregion Bali-nusra 2019-2020 Sumber: KLHK 2020 Jenis Tutupan Lahan Hutan Pelabuhan Udara/Laut Perkebunan Permukiman Pertambangan Pertanian Lahan Kering Savana/Padang Rumput Sawah Semak Belukar Tambak Tanah Terbuka Transmigrasi Tubuh Air & Rawa Tahun 2020-2021 2020 27.092,81 20,75 39,64 2.870,15 35,52 17.827,93 11.597,60 6.772,41 6.297,33 272,84 399,05 6,09 426,89 2019 27.340,10 20,23 36,01 2.567,67 21,24 16.753,80 12.059,50 7.088,78 6.343,34 266,51 669,54 6,09 384,94 Selisih (247,27) 0,52 3,63 302,47 14,28 1.074,09 (461,93) (316,37) (46,02) 6,33 (270,49) 0,00 41,95 5.3.2.2. Perubahan Iklim Global Perubahan iklim secara global dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti intensitas curah hujan, emisi gas rumah kaca dan perubahan tutupan lahan. Perubahan iklim teridentifikasi melalui salah satunya adalah kondisi suhu rata-rata. Suhu rata-rata menurun disebabkan salah satunya karena intensitas curah hujan yang tinggi. Intensitas curah hujan yang tinggi umumnya dapat mendatangkan bencana seperti banjir dan tanah longsor. Data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menunjukkan bahwa suhu rata-rata di Ekoregion Bali-nusra umumnya mengalami penurunan di tahun 2021, yang sebelumnya 29,0oC di tahun 2020 menjadi 28,8oC di tahun 2021 (Tabel 5.6.). Hal ini dipengaruhi oleh Peristiwa Monsoon Dingin Australia yaitu terjadinya pola tekanan udara di Australia yang relatif tinggi dan menyebabkan pergerakan massa udara ke utara, menuju Indonesia. Akibatnya wilayah selatan Indonesia (Jawa, Bali, Nusa Tenggara) akan terjadi penurunan suhu udara yang cukup signifikan.
C M Y CM MY CY CMY K bab 3.pdf 12 4/4/2023 10:51:40 AM Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 79 Tabel 5.6. Suhu minimum, rata-rata, dan maksimum Ekoregion Bali-Nusra di Tahun 2020-2021 Sumber: BPS, 2022 Suhu (~C) Provinsi Min Rata-rata Max 2020 2021 2020 2021 2020 2021 Bali 19 19,4 28,2 28 34 34,2 NTB 18,4 17,8 28,8 28,7 35,2 34 NTT 17,3 16 29,9 29,6 38,4 37 Rata-Rata 18,2 17,7 29,0 28,8 35,9 35,1 5.3.2.3. Tingginya Penduduk Miskin Pada Gambar 5.6. dapat dilihat bahwa secara rata-rata kemiskinan di Ekoregion Bali-nusra mengalami penurunan nilai persentase di tahun 2021. Hal ini terjadi karena adanya pelonggaran atau pengaturan aktivitas masyarakat oleh pemerintah akibat Pandemi Covid-19 yang diberi nama PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) pada tahun 2020 dan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) berlevel pada tahun 2021. Kemudian, hal ini menyebabkan banyak para pekerja dirumahkan dan atau terkena PHK sehingga mempengaruhi pendapatan, dan menyebabkan peningkatan jumlah penduduk miskin dari tahun 2019 ke tahun 2020. ) % ( e s a t n e s r e P 25 20 15 10 5 0 3.61 4.45 4.72 13.88 14.23 13.83 20.62 21.21 20.44 Bali NTB NTT Provinsi 2019 2020 2021 Gambar 5.6. Data Persentase penduduk miskin di Ekoregion Bali-nusra Tahun 2019-2021 Sumber: BPS, 2022 Hal yang menarik adalah pada tahun 2021 hanya Provinsi Bali yang menunjukkan kenaikan jumlah penduduk miskin dibandingkan dengan 2 provinsi lainnya. Hal ini terjadi karena terganggunya faktor peningkat ekonomi. Menurut BI Provinsi Bali, 2021 dari sisi lapangan usaha (LU), perbaikan ekonomi bersumber dari kinerja LU utama Bali yaitu LU penyediaan akomodasi makan & minum (akmamin), LU perdagangan, serta LU pertanian. Pembangunan pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan mutualisme untuk mengentaskan kemiskinan. Tidak heran jika pariwisata di Bali mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kemiskinan, hal ini karena banyaknya tenaga kerja yang dapat diserap oleh sektor pariwisata. pariwisata dan Kemudian, hal ini di atasi dengan Perda Provinsi Bali No. 1 Tahun 2020 tentang kontribusi wisatawan untuk perlindungan lingkungan alam dan budaya bali, serta PerGub No. 27 Tahun 2020 tentang Penerimaan dan Penggunaan Kontribusi Wisatawan Untuk Perlindungan Lingkungan Alam dan Budaya Bali, sehingga khusus di masa pandemi COVID-19, BPD Bali atas permintaan pemerintah daerah menyediakan infrastruktur web donasi, dan layanan kontribusi pariwisata berbasisi nontunai (digitalisasi pembayaran melalu berbagai channel) untuk mendorong kinerja sektor pariwisata Bali (BI Provinsi Bali, 2021).
C M Y CM MY CY CMY K bab 3.pdf 13 4/4/2023 10:51:41 AM 80 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 5.3.2.4. Sistem Sanitasi dan Pengelolaan Limbah Domestik Jumlah fasilitas sanitasi dapat terpantau melalui data persentase rumah tangga dengan fasilitas tempat buang air besar (Tabel 5.7). Provinsi NTB memiliki persentase tertinggi untuk tidak besar adanya dibandingkan dengan provinsi lainnya di Ekoregion Bali-nusra. Namun, hal ini tentu sudah diupayakan menjadi lebih baik kondisinya melalui beberapa program yang salah satunya dilakukan oleh Gerakan BASNO (Buang Air Besar Sembarangan Nol) yang dibentuk oleh POKJA AMPL-BM Provinsi NTB (Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan-Berbasis Masyarakat). Telah banyak capaian perubahan melalui gerakan BASNO periode 2013-2017, dengan bukti-bukti data sampai tahun 2019 yang dijadikan base line menuju capaian 2023. fasilitas tempat buang air Beberapa capaian misalnya 99% Desa dan Kelurahan telah dipicu hingga akhir 2019. Sudah ada 650 (57%) Desa/Kelurahan yang mencapai ODF/SBS dan ada 1 Kabupaten ODF (Sumbawa Barat). Hal ini diharapkan dapat menjadi media untuk memastikan capaian, pembelajaran, target hingga strategi pencapaian BASNO menuju Sanitasi Aman NTB 2023 mendekati situasi dan keadaan serta sumberdaya kabupaten hingga desa. Opsi kegiatan yang dipilih baik di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan /Puskesmas hingga Desa adalah pilihan yang sudah disesuaikan dengan situasi dan kondisi wilayah masing-masing dan tetap mengacu untuk mencapai target BASNO Menuju Sanitasi Aman 2023. bahwa data, Tabel 5.7. Fasilitas Sanitasi di Ekoregion Bali-Nusra Tahun 2021 Sumber: KLHK, 2021 Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Tempat Buang Air Besar Provinsi Sendiri Bersama MCK Umum Tidak Menggunakan Tidak Ada Bali 85.95 11.01 0.05 0.03 2.97 NTB 73.32 12.90 1.14 0.37 12.27 NTT 79.20 12.28 1.02 0.14 7.36 Rata-Rata 79.49 12.06 0.74 0.18 7.53 5.3.2.5. Aktivitas Pariwisata Ekoregion Bali-nusra merupakan salah satu destinasi pariwisata di Indonesia yang paling banyak dikunjungi oleh turis mancanegara, khususnya Bali. Menurut Badan Pusat Statistik, kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada tahun 2019 tercatat sejumlah 16,1 juta atau tumbuh 1,88% dan wisatawan paling banyak berasal dari Malaysia, Singapura, Tiongkok, Australia, dan Timor Leste (BPS 2020). Aktivitas pariwisata dapat teridentifikasi hotel. penghunian melalui Berdasarkan Gambar 5.7. menunjukkan bahwa terjadi penurunan nilai persentase kurang lebih 50% dari tahun 2019 ke 2020 dan peningkatan nilai persentase dari tahun 2020 ke 2021. tingkat kamar Provinsi NTT menjadi provinsi yang signifikan memiliki peningkatan nilai persentase untuk hotel berbintang maupun non-berbintang. Sebaliknya, Provinsi Bali menunjukkan nilai persentase yang terus mengalami penurunan dari tahun 2019-2021. Hal ini terjadi karena belum pulihnya kedatangan wisatawan mancanegara, menyebabkan potret pariwisata bali seakan-akan belum bergerak, masih statis, sehingga secara makro ekonomi bali belum tumbuh sebagaimana terjadi sebelum masa pandemi covid-19. Kunjungan cukup tinggi berada di bulan Juni 2021, tepat saat pemberlakuan program Work From Bali yang dicetuskan oleh pemerintah yang kemudian mampu mendorong kedatangan wisatawan nusantara ke Bali (Putra et al. 2021). peningkatan jumlah Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur 3 1 1 6 , 3 2 2 4 , 7 1 2 5 , 5 8 3 2 , 4 9 7 2 , 8 0 3 , 9 0 3 1 , 3 6 3 3 , 7 4 4 3 , 6 7 4 3 , 9 3 7 2 , 2 5 3 2 , 5 0 2 1 , 3 5 4 1 , 2 6 9 , 4 4 5 , 3 3 4 1 , 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 H O T E L B E R B I N T A N G H O T E L N O N - B E R B I N T A N G GGambar 5.7. Tingkat Penghunian Kamar Hotel Bintang dan Nonbintang Menurut Provinsi (persen) tahun 2019-2021 Sumber: BPS, 2022 3 4 0 1 ,
C M Y CM MY CY CMY K bab 3.pdf 14 4/4/2023 10:51:42 AM Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 81 5.3.3. State 5.3.3.1. Luas Kawasan Hutan Berdasarkan Tabel 5.5. menunjukkan bahwa tutupan lahan terbesar adalah kawasan hutan. Kawasan hutan terdiri dari hutan lindung, hutan konservasi, dan hutan produksi. Tabel 5.8. menunjukkan kawasan hutan produksi di Provinsi NTB lebih besar luasannya jika dibandingkan dengan kawasan hutan lindungnya. Hal ini tak luput dari adanya kontribusi peningkatan permintaan produk hasil hutan di NTB, yang diantaranya berupa pengembangan usaha kayu putih yang telah menjadi salah satu sumber PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah), produksi madu, minyak kemiri dan bubuk kayu manis (Julmansyah 2018). Tabel 5.8. Luas Kawasan Hutan di Ekoregion Bali-nusra 2020 Sumber: BPS 2022. Luas (ha) Provinsi Hutan Lindung Suaka Alam & Pelestarian Alam Hutan Produksi Terbatas Hutan Produksi Tetap Hutan Produksi Tetap Bali 95.766,06 26.293,59 6.719,26 1 .907,10 - NTB 430.485,00 179.034,00 286.700,00 150.740,00 - NTT 684.572,00 521 .412,00 169.707,00 288.214,00 78.494,00 itu, Provinsi Bali dan NTT memiliki kawasan hutan lindung yang luasannya lebih besar dibandingkan dengan Kawasan hutan ini baik dalam menjaga produksinya. Hal keseimbangan ekosistem, sehingga manfaat hutan secara tangible (langsung) maupun intangible (tidak langsung) akan terus dapat memberikan dampak positif jika dikelola dengan sebagaimana mestinya. Sementara Oleh karena itu, pemerintah melalui Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Bali dan Nusa Tenggara-KLHK melakukan Launching Penyusunan Indeks Tata Kelola Hutan di Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara yang dirangkaikan dengan workshop. Hasil kajian telah diluncurkan secara resmi pada tanggal 21 Mei 2015 oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya. 5.3.3.2. Luas Kebakaran Hutan dan Lahan Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Ekoregion Bali-nusra terjadi di dua provinsi yaitu NTB dan NTT. Tren luas karhutla di kedua provinsi tersebut mengalami peningkatan pada periode tahun 2020-2021. Sementara itu, tren luas karhutla di kedua provinsi tersebut pada periode 2019-2020 mengalami penurunan (Gambar 5.8). Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh pandemi covid-19 yang masuk ke Indonesia di awal tahun 2020 dapat memberikan dampak positif terhadap lingkungan yaitu dengan menurunnya luas kebakaran hutan dan lahan di Ekoregion Bali-nusra. Karhutla di NTT didominasi terjadi di lahan savana/padang rumput, semak belukar dan pertanian lahan kering campur. Sementara itu, karhutla di provinsi NTB didominasi terjadi di lahan pertanian kering, savana, padang rumput dan semak belukar. 150,000.00 ) a h ( 100,000.00 r a t k e H 50,000.00 0.00 2019 2020 2021 NTB 60,234.00 29,157.00 101,173.00 NTT 136,920.00 114,719.00 137,343.00 Gambar 5.8. Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) (Sumber: KLHK 2021
C M Y CM MY CY CMY K bab 3.pdf 15 4/4/2023 10:51:43 AM 82 Upaya yang telah dilakukan diantaranya pengendalian kebakaran hutan yang dilakukan oleh Polhut dalam lingkup Kawasan Konservasi dibantu oleh masyarakat yang tergabung dalam Masyarakat Mitra Polhut (MMP) dan Masyarakat Peduli Api (MPA). Pencegahan kebakaran yang dilakukan berupa kegiatan penyuluhan/sosialisasi baik secara resmi setiap tahun maupun melalui berbagai acara masyarakat dan keagamaan, pemasangan papan peringatan kebakaran hutan dan pembuatan sekat 5.3.3.3. Jumlah Fasilitas Sanitasi Dari data persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak, dapat dilihat bahwa belum 100% rumah tangga di Ekoregion Bali-nusra memiliki fasilitas sanitasi. Berdasarkan grafik (Tabel 5.9.), Bali memiliki persentase sanitasi layak yang paling tinggi yaitu di tahun 2021 mencapai 95,95%. Sedangkan tingkat sanitasi paling rendah yaitu terdapat di Provinsi NTT (73,36%). Secara umum, persentase dari semua provinsi di ekoregion Bali-nusra memiliki akses layak sanitasi yang terus meningkat dari tahun 2020 ke 2021. Salah terjadinya peningkatan satu persentase sanitasi luput dari adanya tidak program-program dari Kementerian PPN/Bappenas dalam mendukung yang merupakan salah satu bidang yang ditargetkan dalam tujuan 6 SDGs yaitu menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua, yang terdapat di dalam dokumen berjudul "Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development" dan ditandatangani oleh sebanyak 193 negara anggota PBB, termasuk Indonesia (Suryani 2020). faktor penyebab capaian sanitasi Tabel 5.9. Data Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak Menurut Provinsi di Ekoregion Bali-nusra Tahun 2019-2021 Sumber: BPS, 2022 Provinsi 2019 Tahun 2020 2021 Bali 94,59 95,01 95,95 NTB 80,02 82,89 82,85 NTT 64,55 69,7 73,36 5.3.3.4. Timbulan Sampah tahun sampah 2019-2021 di Ekoregion Bali-nusra dapat dilihat pada Gambar 5.9. Pada tahun 2019-2021 jumlah timbulan di sampah meningkat masing-masing provinsi di ekoregion Bali-nusra. Timbulan sampah terbanyak di tahun 2021 terjadi di Provinsi Bali. Hal ini terjadi karena dipengaruhi oleh Timbulan selama secara signifikan Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 bakar. Namun masih diperlukan kegiatan pembinaan dan pengasahan kemampuan serta kesadaran masyarakat untuk meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat. Salah satu upaya penanganan pasca kebakaran hutan yang telah dilakukan di Taman Nasional Gunung Tambora (TNGT) mencakup identifikasi lokasi rawan kebakaran, inventarisasi jenis vegetasi terbakar dan pemetaan lokasi bekas kebakaran (Surayah 2017). faktor itu, peningkatan timbulan sampah terbesar tahun 2021 hingga mencapai 8 kali jumlah timbulan sampah tahun 2020 terjadi di Provinsi NTT. Hal ini dijelaskan oleh Kepala DLH Kota Kupang bahwa produksi sampah di Kota Kupang sudah melampaui kapasitas TPS pemerintahan setempat. Upaya yang kemudian dilakukan oleh DLH adalah mengatur jadwal pembuangan sampah pada jam tertentu untuk mengakomodir dan berkoordinasi melakukan masyarakat, penanganan dengan masyarakat dan pihak swasta. kepadatan penduduk. Sementara lipat beban pekerja serta bersama permerintah Nusa Tenggara Timur 82019,51 9360,28 Nusa Tenggara Barat 301916,64 203220,16 Bali 915482,46 904924,34 0 200000 400000 600000 800000 1000000 Ton 2021 2020 Gambar 5.9. Timbulan Sampah Tahunan di Ekoregion Bali-nusra Sumber: SIPSN KLHK, 2021 Pada Gambar 5.10. terlihat bahwa Provinsi Bali memiliki nilai IKPS tertinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya di ekoregion Bali-nusra. Hal ini terlihat dari Provinsi Bali yang menjadi contoh bagi Indonesia yang tengah menuju sistem circular economy dalam pengelolaan sampah seperti yang diterapkan Recovery Organization (IPRO) di Bali. Selain itu, KLHK telah merilis Permen KLHK No. P75/2019 yang mewajibkan produsen menarik kembali kemasan untuk didaur ulang atau diguna ulang. IPRO adalah organisasi independen non profit, yang fokus pada peningkatan pengumpulan dan daur ulang sampah kemasan. IPRO beranggota delapan perusahaan yakni, Coca Cola Indonesia, Danone Indonesia, Indofood Sukses Makmur, Nestle Indonesia, Tetra Pak Indonesia, dan Unilever, Sampoerna Indonesia dan SIG. Indonesia Packaging
C M Y CM MY CY CMY K bab 3.pdf 16 4/4/2023 10:51:43 AM Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 83 25,03 ; 24% 48,54 ; 46% 31,23 ; 30% Bali NTB NTT Gambar 5.10. Data IKPS rata-rata di Ekoregion Bali-nusra 2021 5.3.3.5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang kurang hingga sangat baik. Nilai IKA di NTB tergolong kurang namun tergolong sedang di dua provinsi lainnya. Hal ini terjadi karena di antaranya faktor perilaku yang masih ditemukan pada masyarakat NTB yang biasa membuang air besar dan limbah rumah tangga di sungai. Namun, pemerintah setempat terus melakukan upaya untuk meningkatkan nilai IKA. Nilai IKU sudah tergolong sangat baik di Provinsi NTT dan tergolong baik untuk dua provinsi lainnya. Kualitas air dan udara dipengaruhi oleh bagaimana pengolahan sampah yang dilakukan, sehingga program seperti sosialisasi dan kampanye zero waste serta kerjasama pengembangan fasilitas pengelolaan limbah antara DLH NTB dengan pihak swasta menjadi pembuktian upaya yang terus dilakukan (DLHK NTB 2020). Data Nilai IKLH di Ekoregion Bali-nusra terdapat pada Provinsi Bali dan NTT, sedangkan Provinsi NTB memiliki nilai IKLH yang tergolong IKLH pada semua provinsi di ekoregion Bali-Nusra sudah melebihi target internal provinsi mapun target nasional. Artinya, nilai indeks lingkungan di seluruh Provinsi Ekoregion Bali-nusra sudah melebihi nilai capaian nasional. Hal ini tentu dapat dicapai dengan kerja keras dan kolaborasi antara pemerintah setempat dan masyarakatnya. IKAL pada semua provinsi di Nilai ekoregion Bali-nusra tergolong baik. Sementara itu, Nilai IKL masih tergolong kurang di Provinsi Bali dan tergolong sedang di dua provinsi lainnya. Perkembangan pariwisata yang telah menghasilkan berbagai kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan, pada sisi telah menimbulkan berbagai masalah pembangunan, yang berimplikasi langsung terhadap daya dukung Ruang seperti meningkatnya kebutuhan terhadap lahan, baik untuk permukiman maupun kegiatan kepariwisataan; meningkat dan pesatnya alih fungsi lahan pertanian; berkurangnya tutupan vegetasi Wilayah. sudah lain juga Sementara itu, berdasarkan Tabel 5.10. jika dilihat dari masing-masing komponen IKLH yaitu IKA, IKU, IKL dan IKAL maka masing-masing provinsi kondisi di ekoregion Bali-nusra memiliki Tabel 5.10. Nilai Indeks Ekoregion Bali-nusra Tahun 2021 Sumber: IKLH, 2021 Provinsi Bali NTB NTT Nasional IKA Target Capaian 60.3 42.83 58 55.2 54.29 45.1 58.28 52.82 IKU Target Capaian 72.89 86.04 80 84.2 89.28 88.52 90.51 87.36 IKL IKAL Target Capaian Target Capaian 40.61 67.77 56 62.5 42.11 65.59 58.65 60.7 61.72 70.29 60 59 85.14 80.22 87.07 81.04 IKLH Target Capaian 63.21 67.36 67 68.96 70.7 69.89 74.97 71.45 5.3.4. Impact 5.3.4.1. Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Rehabilitasi Hutan (PDASRH), dari total DAS di Ekoregion Bali-nusra 49,44% DAS mengalami proses pemulihan (Tabel 5.11.). Hal tersebut menunjukkan adanya kerusakan DAS dengan persentase yang sedan, karena masih lebih tingginya nilai persentase dari luas DAS yang dipertahankan. Kerusakan yang kerap terjadi pada sebesar DAS akibat intervensi dan kebutuhan manusia yang meningkat, serta penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air (Santoso 2012). Jika tidak ada penanganan yang baik maka hal ini dapat memicu sejumlah bencana hodrometeorologi seperti banjir, longsor, maupun kekeringan di musim kemarau.
C M Y CM MY CY CMY K bab 3.pdf 17 4/4/2023 10:51:44 AM 84 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 Tabel 5.11. Kondisi kerusakan DAS di Ekoregion Bali-nusra Sumber: IKLH, 2021 DAS yang dipulihkan DAS yang dipertahankan Total DAS 5.630 7.352.307 Jumlah DAS % DAS 28,51 1.605 Luas (Ha) Ha 3.635.037 % 49,44 Jumlah DAS % DAS 71,49 4.025 Luas (Ha) Ha 3.717.270 % 50,56 5.3.4.2. Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Tabel 5.12. terlihat bahwa penyakit yang paling banyak di ekoregion Bali-nusra pada tahun 2021 adalah Diare. Peningkatan penyakit diare berhubungan dengan kurangnya sanitasi lingkungan. Diare umumnya terjadi pada musim hujan dan penyebab umumnya karena penurunan kualitas hidup bersih. Mikroorganisme patogen biasanya muncul dari saluran drainase yang kotor kemudian mencemari air bersih yang dikonsumsi (Rasyidah 2019). Menurut WHO (1986) Penyediaan air bersih secara kualitas dan kuantitas harus dijaga, serta menjaga kebersihan diri dan lingkungan mutlak diperlukan, karena beberapa penyakit dapat ditularkan melalui air, antara lain diare, kolera, disentri, hepatitis, penyakit kulit, penyakit mata dan penyakit lainnya. Untuk mencegah terjadinya penyakit tersebut, penyediaan air bersih yang cukup di setiap rumah tangga harus tersedia, di samping itu perilaku hidup bersih harus tetap dilaksanakan. Tabel 5.12. Jenis Penyakit di Ekoregion Bali-nusra Tahun 2021 Sumber: Profil Kesehatan Indonesia, 2021 Provinsi Pneunomia Diare Malaria TB Paru Kusta Campak DBD Bali NTB NTT Total 2.584 11.913 1.686 16.183 120.598 143.059 143.059 406.716 33 367 9.419 9.555 1.749 4.364 3.442 9.555 101 170 342 613 97 1 0 98 2.673 2.697 2.538 7.908 5.3.4.3. Bencana Bencana yang terjadi di ekoregion Bali-nusra pada tahun 2021 didominasi oleh Banjir, Tanah Longsor dan Angin Puting Beliung (Tabel 5.13.). Banjir dan tanah longsor yang seringkali terjadi diakibatkan oleh faktor terbesarnya adalah alih fungsi lahan dan curah hujan yang tinggi. Oleh karena itu, pengelolaan terhadap DAS, serapan air dan perilaku masyarakat terhadap lingkungan perlu mendapatkan perhatian yang lebih. Bentuk perhatian terhadap DAS yang sudah dilakukan oleh Ditjen PDASRH salah satunya adalah membentuk Forum DAS di Tingkat Provinsi melalui Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung di Bali, NTB dan NTT berturut-turut yaitu Unda Anyar, Dodokan Moyosari dan Benain Noelmina yang di ditetapkan berdasarkan SK Gubernur. Tidak sampai di provinsi saja, forum DAS Tingkat Kabupaten/Kota juga telah terbentuk di ekoregion Bali-nusra sebanyak 10 forum yang ditetapkan dengan SK Bupati/Walikota. Tabel 5.13. Jumlah Tanggap Bencana Ekoregion Bali-nusra Tahun 2021 Sumber: BNPB, 2021 Provinsi Tanah Longsor Banjir Gempa Bumi Tsunami Gelombang Pasang/Abrasi Angin Puting Beliung Gunung Meletus Kebakaran Hutan Lahan Kekeringan Bali NTB NTT 63 10 27 13 79 61 3 - 3 - - 7 6 3 8 17 33 - - 1 - 1 1 - - 5.3.4.4. Isu Lingkungan Terkait Keanekaragaman Hayati dan Satwa Liar Ekoregion Bali-nusra kaya akan kawasan konservasi lengkap dengan keanekaragaman hayatinya yang khas. Tabel 5.14. menunjukkan bahwa status perlindungan satwa tertinggi di ekoregion bali-nusra menurut IUCN Red List yaitu dengan status CR/Kritis yang merupakan status konservasi yang diberikan untuk spesies yang berisiko punah dalam waktu dekat. Hal ini tentu menjadi perhatian khusus untuk memunculkan inovasi pengelolaan dan pengembangbiakannya agar tetap lestari keberadaanya.
C M Y CM MY CY CMY K bab 3.pdf 18 4/4/2023 10:51:45 AM Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 85 Tabel 5.14. Keanekaragaman fauna di Ekoregion Bali-nusra yang dilindungi Status Nama Lokal Nama Jenis Biawak Komodo Varanus komodoensis Biawak Timor Burung Madu Sumba Curik Bali Elang Flores Elang Ular Jari Pendek Elangalap Tenggara Gemak Sumba Julang Sumba Kupu-kupu Raja Timor Penyu hijau Perkici Timor Punai Sumba Punai Timor Rusa Timor Sanca Timor Tiong nusa- tenggara Varanus timorensis Cinnyris buettikoferi Leucopsar rothschildi Nisaetus floris Circaetus gallicus Accipiter sylvestris Turnix everetti Rhyticeros everetti Troides plato Chelonia mydas Trichoglossus euteles Treron teysmannii Treron psittaceus Rusa Timorensis Malayopython timoriensis Gracula venerata P.106 tahun 2018 Dilindungi Dilindungi Dilindungi Dilindungi Dilindungi Dilindungi Dilindungi Dilindungi Dilindungi Dilindungi Dilindungi Dilindungi Dilindungi Dilindungi Dilindungi Dilindungi IUCN Red List Appendix CITES EN LC Appendix 1 Appendix 2 LC
CR CR Appendix 1
LC
LC
VU EN Appendix 2 DD Appendix 2 EN LC NT EN VU VU - - - - - Dilindungi EN
Ket: CR: Critically Endangered, EN: Endangered, VU: Vulnerable, NT: Near Threatened, LC: Least Concern, DD: Data Deficient 5.3.4.5. Penurunan Akses Air Bersih Kebutuhan air minum di ekoregion terlihat meningkat seiring dengan Bali-nusra meningkatnya nilai persentase akses terhadap layanan sumber air minum layak (Tabel 5.15). Dari tahun 2019-2021 semua provinsi di ekoregion Bali-nusra menunujukkan nilai peningkatan persentase. persentase tersebut tak luput dari adanya panel tingkat tinggi PBB berkaitan dengan SDGs pada peningkatan Faktor pendukung tahun 2015 yang bersepakat dalam pemenuhan akses air bersih dan sanitasi wajib dicapai masyarakat dunia pada tahun 2030. Indonesia termasuk dalam 193 negara yang ikut menyepakati komitmen SDGs juga dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024 dengan target akses air minum layak sebesar 100% pada tahun 2024. tersebut. Komitmen itu Tabel 5.15. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak BPS, 2022 Provinsi 2019 2020 2021 Bali NTB NTT 96.84 93.93 82.35 97.36 94.13 83.87 97.56 94.6 85.4 5.3.5. Response 5.3.5.1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan Rehabilitasi hutan dan lahan di sekitar DAS sudah dilakukan oleh Ditjen PDASRH. Berdasarkan Gambar 5.11. menunjukkan adanya penambahan luas lahan yang direhabilitasi dari tahun 2020-2021. Hal ini tak luput dari pengaruh kegiatan yang diupayakan dan dituangkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung Tahun 2020-2024. Salah satu program yang terus dilakukan untuk menekan laju deforestasi adalah rehabilitasi seluas 12 juta hektar lahan yang terdegradasi pada tahun 2030 atau 800.000 hektar/tahun dengan tingkat keberhasilan tumbuh (success rate) sebesar 75% (Ditjen PDASHL 2020).
C M Y CM MY CY CMY K bab 3.pdf 19 4/4/2023 10:51:46 AM 86 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 ) a h ( r a t k e h 6000 4000 2000 0 Bali NTB NTT 2020 2741,61 3173,61 681 2021 2804,07 3960,63 4858,63 2020 2021 Gambar 5.11. Data Rehablitasi Lahan di Ekoregion Bali-nusra tahun 2020-2021 Sumber: Ditjen PDASRH, 2021 Demikian juga Gambar 5.12. menunjukkan adanya penambahan luas lahan yang direboisasi dari tahun 2020-2021 yang dipengaruhi oleh adanya program dalam rangka melaksanakan arah kebijakan dan strategi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2020-2024 untuk mewujudkan sasaran strategis 1, yaitu dengan meningkatkan tutupan lahan melalui penguatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam reboisasi/penghijauan serta rehabilitasi dan reklamasi lahan bekas tambang dan lahan-lahan terlantar lainnya (Ditjen PDASHL 2020). Hal ini akan dapat menekan impact terutama untuk bencana banjir dan longsor, jika dapat dilakukan secara kontinyu. ) a h ( r a t k e H 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Bali NTB NTT 2020 0 543,61 0 2021 750 1624 3665 2020 2021 Gambar 5.12. Data Reboisasi Lahan di Ekoregion Bali-nusra tahun 2020-2021 Sumber: Ditjen PDASRH, 2021 5.3.5.2. Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Dengan adanya penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), diharapkan seluruh wilayah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dapat menangani isu lingkungan di wilayah masing-masing secara menyeluruh. Selain itu, adanya integrasi antara dokumen kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) dan rencana tata ruang wilayah (RTRW) diharapkan dapat membuat isu terkait alih fungsi lahan dapat di atasi dengan baik. Provinsi di Ekoregion Bali-nusra yang progress penyusunan RPPLH provinsinya sedang berproses sampai tahap rancangan adalah Provinsi Bali, sementara itu Provinsi NTT progresnya sedang melakukan penyusunan dokumen RPPLH, sedangkan Provinsi NTB belum ada progress apapun (Tabel 5.16).
C M Y CM MY CY CMY K bab 3.pdf 20 4/4/2023 10:51:46 AM Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 87 Tabel 5.16. Progres penyusunan Dokumen RPPLH di tingkat provinsi Ekoregion Bali-nusra Sumber: KLHK, 2022 Progres Penyusunan RPPLH Provinsi Ekoregion/Provinsi Inventarisasi ingkungan Hidup Dokumen RPPLH Rancangan PP/Perda RPPLH PP/Perda RPPLH Bali Proses penyusunan Sudah disusun dan proses verifikasi Proses penyusunan Belum ditetapkan Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Belum dilaksanakan Sudah dilaksanakan Belum disusun Proses penyusunan Belum disusun Belum disusun Belum ditetapkan Belum ditetapkan Menurut P3E Bali-Nusra masih banyak kabupaten/kota di Provinsi NTB khususnya di Pulau Sumbawa yang belum menyusun dokumen RPPLH. Progres RPPLH yang disusun Provinsi NTB baru sampai 3 tahap yang dilakukan yaitu inventarisasi data, pengolahan data dan informasi, serta analisis data. Untuk tahap Penentuan Target RPPLH dan Penyusunan Muatan RPPLH masih dalam proses. penyusunan Kendala penyusunan Kendala tidak dokumen RPPLH secara umum adalah tersedianya anggaran. P3E Bali Nusra diminta untuk melakukan audiensi dengan pimpinan lingkup Kabupaten Bima (Bupati, anggota DPRD, dan para kepala dinas) agar penyusunan dokumen RPPLH indikator dan pengelolaan sampah menjadi keberhasilan kinerja pimpinan daerah, sehingga mendapatkan alokasi anggaran yang cukup. kabupaten/kota kabupaten/kota dalam dalam gerakan masyarakat hidup sehat yang baik di Bali. Klaster Lingkungan Sehat merupakan evaluasi GERMAS antara tahun 2017-2021 meliputi: (1) kebijakan dalam pengelolaan sampah berbasis sumber; (2) kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di tingkat provinsi dan layak kabupaten/kota; (3) akses sanitasi yang (jamban keluarga); (4) pelaksanaan desa pelaksana sanitasi lokal berbasis masyarakat; (5) desa dengan sarana air minum yang memenuhi syarat; dan (6) pelaksanaan kegiatan screening kesehatan sesuai standar pada usia produktif. pemerintah provinsi Bali 5.3.5.4. Kegiatan Peningkatan Populasi dan Pencegahan Satwa Langka dari Kepunahan 5.3.5.3. Penghargaan Lingkungan Penghargaan Lingkungan yang diperoleh di Ekoregion Bali-nusra di antaranya adalah Bali dinobatkan sebagai Provinsi dengan Penyampaian Laporan Terbaik Klaster Lingkungan Sehat dan Penghargaan EU Star Award. Bali dinobatkan sebagai Provinsi dengan Penyampaian Laporan Terbaik Klaster Lingkungan Sehat oleh Tim Evaluasi dan Refleksi Pelaksanaan GERMAS Tingkat Daerah Tahun 2022 kerjasama Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian PPN/Bappenas RI dari pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) Tahun 2022. Evaluasi dan refleksi dilaksanakan secara daring pada tanggal 28 Juli 2022 yang tujuan mengevaluasi pelaksanaan GERMAS di daerah sejak tahun 2017-2021, untuk mengapresiasi pemerintah daerah yang sudah melaksanakan GERMAS dengan baik. lalu dengan sekaligus ini berkat kerjasama lintas sektor dan lintas tingkatan pemerintah di daerah, di dalam mewujudkan Pemprov Bali meraih penghargaan Kegiatan yang sudah dilakukan dalam upaya meningkatkan populasi dan pencegahan kepunahan pada satwa adalah penangkaran. Penangkaran pada satwa dilindungi memerlukan izin dan pengawasan yang ketat oleh BKSDA setempat. Upaya yang dilakukan dalam menyelamatkan eksistensi satwa langka di antaranya melalui konservasi Jalak Bali di TNBB (Taman Nasional Bali Barat) yang telah dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, BirdLife International, dan American Association of Zoological Parks and Aquarias (AAZA), sejak tahun 1987-2000. Namun, usaha tersebut tidak berhasil, dan pencurian Jalak Bali terus berlanjut (Indrawan et al. 2007; Sudaryanto 2007). Sejak tahun 2006 usaha konservasi jalak Bali juga dilakukan oleh FNPF (Friends of the National Parks Foundation) di Kepulauan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. Berdasarkan hasil penelitian Sudaryanto et al. 2019 tentang populasi jalak Bali di Kepulauan Nusa Penida dan kontribusi peranan regulasi desa adat Penida dan kontribusi peranan regulasi desa adat
C M Y CM MY CY CMY K bab 3.pdf 21 4/4/2023 10:51:47 AM 88 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 (awig-awig) dalam Program Konservasi Jalak Bali di Kepulauan Nusa Penida menunjukkan hasil yang baik dengan bertambahnya populasi jalak Bali di Kepulauan Nusa Penida, diketahui tahun 2006 ada 49 ekor, dan tahun 2015 menjadi 66 ekor. Sementara itu, peran awig-awig yang melarang kegiatan berburu termasuk larangan berburu jalak Bali juga menjadi salah satu faktor pendukung meningkatnya populasi. penangkaran, dan dinilai cukup berhasil adalah penangkaran curik bali yang dilakukan oleh para penangkar dari Desa Jimbung, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten yang merupakan mitra binaan dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Tengah. Hal ini dinilai berhasil salah satunya karena pada Desember 2021 puluhan ekor burung Jalak Bali hasil penangkaran warga di Kabupaten Klaten tersebut sudah di kirim ke Taman Nasional Bali Barat, Provinsi Bali untuk dikembalikan ke habitatnya. ditempat Selain itu, upaya lain tidak hanya dilakukan dengan asalnya, salah satunya 5.3.5.5. Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Pada program KOTAKU tahun 2021, Bali menjadi provinsi dengan jumlah desa/kelurahan yang paling banyak mendapatkan bantuan dari program ini (Tabel 5.17). Pemerintah setempat terus melakukan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Di Kota Denpasar misalnya, program ini merupakan transformasi dari program-program yang ada sebelumnya. Dalam memaksimalkan pemberian bantuan pada masyarakat yang terkena dampak pandemi Covid-19, salah satunya di Desa Pemecutan Kaja bersama BKM Sari Sedana melakukan launching program baru pada Mei 2021 yakni CFW (Cash For Work) yang diluncurkan melalui program KOTAKU, yang mana setiap desa/kelurahan diberikan dana 300 juta dan dikhususkan untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 serta yang memang kurang mampu. CFW merupakan kegiatan bersih-bersih rehabilitasi serta pemeliharaan infrasruktur lingkungan. Program Kotaku yang dilakukan sejak tahun 2016, berhasil melahirkan kisah sukses yang diterapkan oleh masyarakat melalui berbagai kegiatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Gambar 5.13). Beberapa target yang tercapai di tahun 2021 seperti penganan pemukiman kumuh seluas 2.000 ha dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 49.379 orang. Hal ini menunjukkan bahwa program kotaku terus dijalankan untuk mencapai target-target yang dibutuhkan dan dapat dimanfaatkan pula oleh masyarakat setempat. lingkungan dan Tabel 5.17. Jumlah BPM KOTAKU Reguler di Ekoregion Bali-nusra Provinsi Jumlah Kota/Kabupaten Jumlah Kecamatan Jumlah Desa/Kelurahan Bali NTB NTT 2 3 2 5 4 2 5 4 2 Gambar 5.13. Kegiatan Launching BPM CFW Program KotaKu di Tode Kisar oleh Pemkot Kupang
C M Y CM MY CY CMY K bab 3.pdf 22 4/4/2023 10:51:48 AM Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 5.3.5.6. PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan) Ketatnya kriteria untuk mendapatkan proper emas membuat jumlah perusahaan peraih lebih sedikit proper emas memiliki dibandingkan kategori proper lainnya (Tabel 5.18.). Bali memperoleh jumlah proper paling banyak dibandingkan dengan provinsi lainnya. Salah satu peraihnya adalah Danone-Aqua yang kembali menerima Anugerah PROPER Kategori Emas dari KLHK. Anugerah PROPER Emas diraih oleh Pabrik Aqua Mambal, Bali pada periode 2020-2021. Selain itu, peraih proper emas lainnya adalah Indonesia Power yang unit pembangkitnya di Bali yaitu Bali Power Generation Unit (PGU). Dengan semakin banyaknya proper yang diperoleh perusahaan, diharapkan dampak lingkungan seperti kerusakan DAS, penurunan kesehatan masyarakat, keanekaragaman hayati, dan akses air bersih. jumlah dapat meminimalisasi Tabel 5.18. Jumlah perusahaan peraih proper di Ekoregion Bali-Nusra Tahun 2021 Sumber: KLHK, 2021 Provinsi Proper Emas Proper Emas Proper Emas Proper Emas Bali NTB NTT 3 - - 3 3 - 8 12 4 12 3 - 4.4. Daftar Pustaka [BI Provinsi Bali] Bank Indonesia Provinsi Bali. 2021. Laporan Perekonomian Provinsi Bali. Denpasar: BI Provinsi Bali. [BPS] Badan Pusat Statistik. 2020. Statistik Pembangunan Pariwisata dan Transportasi Nasional Desember 2019. Jakarta: BPS. [BPS Prov. Bali] Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. 2022. Statistik Daerah Provinsi Bali 2022. Denpaar: BPS Provinsi Bali. [BPS Prov. NTB] Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2022. Statistik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2022. Mataram: BPS Provinsi NTB. [BPS Prov. NTT] Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2022. Statistik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2022. Kupang: BPS Provinsi NTT. [Ditjen PPKL] Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2021. Jakarta: Kementerian 89 Lingkungan Hidup dan Kehutanan. [Ditjen PDASHL] Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung. 2020. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung Tahun 2020-2024. Jakarta: KLHK. [DLHK NTB] Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat.2020. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Daerah. Mataram: DLHK NTB. [P3E Ekoregion Bali-Nusra] Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara. 2021. Ekspose Kajian Status Daya Dukung Air dan Draft Status Pangan Pulau Bali. [WHO SEARO] World Health Organization South East Asia Region. 1986. Environmental Health Aspects of Industrial and Residential Area. Regional Health Papers No. 11. New Delhi: WHO SEARO. Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi NTT. 2021. Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021. NTT: Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi NTT. Direktorat Diseminasi Statistik. 2022. Statistik Indonesia 2022. Jakarta: Badan Pusat Statistik. Indrawan M, Primack RB, Supriatna J. 2007. Biologi Konservasi. Jakarta: Yayasan Obor. Julmansyah, Amalia N, Suharjito D. 2018. Mengawal Hutan Indonesia dari Tapak: Inisiatif Catatan & Pembelajaran dari Garis Depan. Jakarta: Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Direktorat Jenderal PHPL, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Lesatari NPDN, Ginting AH. 2021. Upaya penanggulangan alih fungsi lahan pertanian dengan pemberdayaan krama subak (studi di Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar Provinsi Bali). Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik. 3(1):1-12. Mahartati NMN, Suariyani NLP. 2022. Kohort retrospektif: mortalitas COVID-19 pada kelompok lanjut usia di Provinsi Bali tahun 2020. Media Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. 32(2):111-122. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2022. Tentang NTT. [2022 Sep 08]. Kupang: Media NTT Menuju E-Government. Tersedia pada:
C M Y CM MY CY CMY K bab 4.pdf 1 3/3/2023 6:11:35 PM 90 Putra MSP, Yustiani D, Astawa IND. 2021. Wisatawan nusantara sebagai pengungkit ekonomi Bali di era Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmiah Hospitality Management. 12(1): 59-73. Rasyidah UM. 2019. Diare sebagai konsekuensi buruknya sanitasi lingkungan. KELUWIH: Jurnal Kesehatan dan Kedokteran. 1(1):31-36. Santoso H. 2012. Membangun Keterpaduan Dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Jakarta: Direktur Jendral Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial, Kementerian Kehutanan. Sudaryanto. 2007. Tri hita karana menyelamatkan curik bali. Denpasar: Prosiding Seminar Nasional Penyelamatan Curik Bali dan Habitatnya. Sudaryanto FX, Pudyatmoko S, Subagja J, Djohan TS. 2019. Peranan Awig-awig desa adat dalam konservasi jalak bali di Kepulauan Nusa Penida. Jurnal Kajian Bali. 9(1):227-240. Surayah L. 2017. Upaya pengendalian kebakaran hutan di Taman Nasional Gunung Tambora Provinsi Nusa Tenggara Barat [skripsi]. Bogor: Institut Pertanian Bogor. Suryani AS. 2020. Pembangunan air bersih dan sanitasi saat Pandemi Covid-19. Jurnal Masalah-Masalah Sosial. 11(2): 190-214.
C M Y CM MY CY CMY K bab 4.pdf 2 3/3/2023 6:11:36 PM
C M Y CM MY CY CMY K bab 4.pdf 3 3/3/2023 6:11:55 PM 6 STATUS LINGKUNGAN STATUS LINGKUNGAN HIDUP EKOREGION HIDUP EKOREGION KALIMANTAN KALIMANTAN
C M Y CM MY CY CMY K bab 4.pdf 4 3/3/2023 6:12:13 PM Profil Ekoregion Kalimantan - Profil Ekoregion Kalimantan - Isu Lingkungan Hidup di Wilayah - Isu Lingkungan Hidup di Wilayah Ekoregion Kalimantan Ekoregion Kalimantan - Analisis DPSIR dari Isu Lingkungan Hidup - Analisis DPSIR dari Isu Lingkungan Hidup Prioritas Di Wilayah Ekoregion Kalimantan Prioritas Di Wilayah Ekoregion Kalimantan
C M Y CM MY CY CMY K bab 4.pdf 5 3/3/2023 6:12:14 PM 94 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022
Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia yang terletak di sebelah utara Pulau Jawa dan di sebelah barat Pulau Sulawesi. Luas Pulau Kalimantan yang termasuk dalam wilayah Indonesia mencapai 544.150,07 km2 atau sekitar 28,39 % dari total luas wilayah Indonesia yang mencapai 1.916.862,20 km2. Kondisi Astronomis Pulau Kalimantan pada wilayah Indonesia terletak antara 4° 24' LU - 4° 10' LS dan 108° 30' BT - 119° 00' BT . Mengacu pada letak astronomis ini, pulau Kalimantan merupakan salah satu pulau yang dilintasi garis 0° atau sering kita sebut sebagai garis khatulistiwa. Peta tutupan lahan Pulau Kalimantan (Sumber: P3E Kalimantan 2016) Ekoregion Kalimantan terdiri dari 5 (lima) provinsi, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Wilayah terluas di ekoregion Kalimantan terletak di Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 153,564.5 km2 atau 28% dari keseluruhan luas Ekoregion Kalimantan. Bentang alam daratan Pulau Kalimantan memiliki bentuk geomorfologi yang sangat bervariasi, mulai dari pegunungan, perbukitan, rawa air gambut. demikian beragam dan didukung kondisi iklim setempat, daratan Pulau Kalimantan memiliki beranekaragam tipe ekosistem alami. Beberapa di antaranya hujan pegunungan, hutan hujan dataran rendah, hutan gambut, ekosistem karst, ekosistem mangrove, dan ekosistem hutan pantai. sungai, dan adalah ekosistem hutan Kalimantan Timur pada tahun 2019 hingga 2021 yang disertai oleh nilai IKA yang menurun drastis sebesar 8.08 poin pada 2020-2021. Penurunan nilai IKA tersebut dipengaruhi oleh berbagai variabel (restorasi) pada antara beberapa sumber air, penggunaan air, serta aktivitas sumber pencemar baik dari sektor industri, sektor pertambangan, pertanian dan domestik. lain upaya pemulihan $Nilai IKLH Ekoregion Kalimantan Tahun 2018 - 2021 Sumber: KLHK 2021 Provinsi Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara Nasional 2018 67,68 72,55 61,47 77,36 77,59 65,14 2019 65,92 74,19 61,94 80,79 78,98 66,55 2020 70,07 72,74 68,43 76,46 78,49 70,72 2021 72,9 75,11 71,03 75,06 80,85 71,45 !"# IKLH EKOREGION KALIMANTAN 2018 - 2021 Secara umum, nilai IKLH di Ekoregion Kalimantan berada di atas nilai IKLH Nasional yang menunjukkan kualitas lingkungannya secara umum baik $ Namun terdapat provinsi yang terpantau memiliki nilai IKLH Provinsi di bawah nilai IKLH Nasional, yaitu Provinsi Kalimantan Selatan dari tahun 2018 hingga 2021. Berdasarkan 6.2. nilai IKLH Ekoregion Kalimantan dalam 4 tahun terakhir (2018-2021) menunjukkan tren peningkatan nilai IKLH. Penurunan nilai IKLH terjadi di Provinsi 100 80 60 40 20 0 2018 Kalimantan Barat Kalimantan Timur 2019 Kalimantan Tengah Kalimantan Utara 2020 Kalimantan Selatan Nasional 2021 !"#!
C M Y CM MY CY CMY K bab 4.pdf 6 3/3/2023 6:12:15 PM Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 95 Berdasarkan hasil analisis, isu lingkungan hidup yang terjadi di wilayah Ekoregion Kalimantan adalah: alih fungsi lahan, perubahan iklim global, isu terkait keanekaragaman hayati dan satwa liar, serta kebakaran hutan dan isu yang berhubungan dengan air di Ekoregion Kalimantan adalah permasalahan kerusakan DAS dan akses air tersebut berkaitan dengan sistem bersih. Hal sanitasi dan pengelolaan limbah domestik yang lahan. Terkait belum berjalan secara optimal. Pencemaran air di Ekoregion Kalimantan dipengaruhi oleh faktor limbah aktivitas pertambangan/industri. Sedangkan isu keanekaragaman hayati dan satwa liar kerap kali disoroti karena Kalimantan menjadi habitat bagi flora dan fauna endemik, salah satunya sebagai habitat Orangutan Kalimantan (Pongo pygmaeus) yang menyandang status konservasi kritis Critically Endangered sejak tahun 2016. %&'() !"# Isu lingkungan hidup yang menjadi prioritas di wilayah Ekoregion Kalimantan adalah: (1) lahan alih fungsi hutan dan gambut; (2) perubahan iklim global; (3) kebakaran hutan dan lahan; (4) keanekaragaman hayati dan perburuan satwa liar; (5) resiko bencana dan (6) pengelolaan sampah & limbah. Selain penentuan isu isu prioritas berdasarkan nilai IKLH, penentuan dilakukan berdasarkan fenomena yang saat ini sedang berkembang di Kalimantan, yaitu terkait rencana pembangunan IKN (Ibu Kota Negara) baru lahan khususnya yang akan dibangun di Kalimantan Timur. Dalam perkembangannya, saat ini pembangunan IKN tidak terlepas dari strategi pembangunan untuk merespon kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, serta tantangan pembangunan di masa depan. Pembangunan IKN perlu memperhatikan aspek lingkungan, terutama dalam hal tutupan lahan, perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, serta pengendalian resiko dampak perubahan iklim global. Model DPSIR untuk isu potensial di Ekoregion Kalimantan dapat dilihat % %Model DPSIR di Ekoregion Kalimantan %'*+, %# jumlah penduduk 16,81 juta jiwa pada tahun 2021. Rata-rata tahun penduduk laju pertumbuhan 2019-2021 sebesar 1,4%. Jika dilihat per-provinsi, Jumlah penduduk terbanyak di Ekoregion Kalimantan adalah Provinsi Kalimantan Barat dengan jumlah penduduk sebanyak 5,47 juta jiwa dan angka kepadatan penduduk mencapai sebesar 37 jiwa/km2. Sedangkan di Kalimantan Utara merupakan provinsi dengan jumlah penduduk paling rendah, namun di lain sisi memiliki laju Pulau Kalimantan memiliki selama tahun 2021 pertumbuhan penduduk tertinggi, yaitu sebesar 2,25% per tahun. Tingginya kepadatan penduduk lingkungan akan memberikan tekanan terhadap hidup, baik lingkungan lahan/tanah, air maupun ini disajikan $ yang udara. Berikut memberikan penjelasan mengenai kepadatan penduduk secara global per-provinsi.
C M Y CM MY CY CMY K bab 4.pdf 7 3/3/2023 6:12:16 PM 96 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 $Jumlah Penduduk di Ekoregion Kalimantan Tahun 2021 Sumber: BPS 2022 * /# 2021 3# $#45
)3 Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara Jumlah 5.470,8 2.702,2 4.122,6 3.808,2 713,6 16.817,4 1,39 1,61 1,61 1,5 2,25 37 18 106 30 9 105,7 107,8 102,5 108,4 111,6 Pertumbuhan penduduk di Kalimantan juga memberikan pengaruh terhadap peningkatan kebutuhan pangan, kebutuhan sumber daya, dan produksi limbah domestik. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan penduduk akan mempengaruhi kualitas lingkungan berupa penurunan tutupan vegetasi, alih fungsi lahan pertanian, sumber daya air, dan lain-lain. Salah satu bentuk pengaruh peningkatan jumlah penduduk yang menunjukkan tingginya alih fungsi lahan yang mengubah beberapa ekosistem alami menjadi lahan persawahan. Adapun area persawahan dalam skala yang luas terdapat di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Area persawahan tersebut umumnya berasal dari lahan-lahan yang sebelumnya adalah ekosistem rawa air tawar dan rawa gambut yang kemudian mengalami konversi karena adanya tekanan kebutuhan pangan dari bertambahnya populasi penduduk. %# - tahun 2018-2021 menunjukkan adanya tren positif, meskipun pada tahun 2020 mengalami tren negatif yang terjadi pada seluruh provinsi Ekoregion Kalimantan akibat pandemic Covid-19 di Indonesia. laju Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan pertumbuhan PDRB tertinggi di Kalimantan pada tahun 2021, yaitu sebesar 4,78% dengan mencapai Rp 141.187 Miliar. Sedangkan Kalimantan Timur menjadi provinsi dengan PDRB terbesar, yaitu Rp 484,297 Miliar dengan laju pertumbuhan sebesar 2,48% pada tahun 2021. Semua sektor lapangan usaha di Kalimantan Timur tumbuh positif kecuali dua sektor yang mengalami penurunan, yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan serta real Pertumbuhan PDRB selama estate. Kontribusi sector Pertambangan dan Penggalian sebagai sektor unggulan di Kalimantan Timur menyumbang sebesar Rp 227.952,68 Miliar atau 47,07% dari total PDRB atas dasar harga konstan 2010 di Kalimantan Timur tahun 2021. Tabel 6.3 menunjukkan sektor unggulan selanjutnya di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu sektor Industri Pengolahan menyumbang sebesar Rp 96.180,24 miliar atau 19,86%. Meskipun sector pertanian, kehutanan dan perikanan pada 2021 mengalami penurunan 0,26% dari tahun sebelumnya, sector ini menjadi penyerap tenaga kerja terbanyak (20,84%) di Kalimantan Timur dengan menyumbang Rp 32.963,90 miliar atau 6,81% dari total PDRB (BPS 2022 dan DJPb 2022). $%Besaran dan Persentase Laju Pertumbuhan PDRB di Ekoregion Kalimantan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2018-2021. Sumber: BPS 2022 * Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara 2018 130.596 94.566 128.053 464.694 57.459 ')78) # 2019 137.243 100.349 133.284 486.523 61.418 2020 134.743 98.934 130.857 472.555 60.746 2021 141.187 102.294 135.413 484.297 63.163 3#')75 2018 5,07 5,61 5,08 2,64 5,36 2019 5,09 6,12 4,09 4,7 6,89 2020 -1,82 -1,41 -1,82 -2,87 -1,09 2021 4,78 3,4 3,48 2,48 3,98 Pembangunan infrastruktur di Kalimantan menjadi sorotan akibat adanya rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Kementerian PUPR telah menyusun rencana/tahapan pembangunan infrastruktur dasar di IKN Nusantara periode 2022-2024 dengan total anggaran sebesar Rp43,73 triliun (KemenPUPR 2022). Visi dalam pembangunan IKN pada tahun 2045 mencakup menjadi kota paling berkelanjutan di dunia, symbol identitas bangsa Indonesia, dan penggerak ekonomi masa depan.
C M Y CM MY CY CMY K bab 4.pdf 8 3/3/2023 6:12:17 PM Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 97 %%# Menurut Badan Pusat Statistik (2022), secara umum provinsi di Ekoregion Kalimantan menunjukkan produktivitas padi secara tahunan mengalami peningkatan pada 2021 dibandingkan 2020 $ ;. Peningkatan tersebut didorong oleh penggunaan bibit varietas unggul melalui program dari Kementerian Pertanian. Namun di sisi lain, luas panen dan angka produksi padi mengalami penurunan pada tahun 2021. Adanya peningkatan pertumbuhan penduduk tiap tahun di Kalimantan akan meningkatan kebutuhan pasokan pangan, khususnya komoditas padi sebagai sumber makanan pokok. Saat ini, sebagian besar kebutuhan pangan khususnya beras masih didatangkan dari luar Pulau Kalimantan. Isu kebutuhan pangan di Kalimantan meliputi keterbatasan infrastruktur pertanian, luas sawah yang masih terus berkurang yang diakibatkan oleh alih fungsi lahan untuk penggunaan. Apabila kebutuhan pangan tidak terpenuhi, maka isu ketahanan pangan dan kesejahteraan petani akan menjadi ancaman di masa yang akan datang. $;Produktivitas dan Produksi Padi di Ekoregion Kalimantan Sumber: BPS 2022 *
* @#
Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara 2020 256.575 143.275 289.836 73.568 9.883 2021 247.51 125.311 255.76 66.887 11.057 2020 30,33 31,96 39,69 35,67 33,97 2021 31,38 31,96 40,74 35,98 34,52 2020 778.170 457.952 1.150.307 262.435 33.574 2021 776.797 400.444 1.041.863 240.641 38.165 Sebagian besar kebutuhan energi di Kalimantan baik untuk sektor ekonomi maupun rumah tangga mengandalkan energi listrik untuk kebutuhan harian. Ketersediaan energi yang berkesinambungan, handal, terjangkau dan ramah lingkungan merupakan hal yang fundamental dalam membangun industri energi yang bisa mendukung perkembangan ekonomi dan sosial suatu negara. Dari segi jumlah pelanggan listrik, tercatat adanya kenaikan jumlah di setiap provinsi di Kalimantan. Peningkatan tersebut berbanding lurus dengan pertumbuhan penduduk dan PDRB wilayah selama beberapa tahun terakhir. Jumlah pelanggan listrik terbesar ada di Kalimantan Barat pada tahun 2021 dengan 1.351.906 pelanggan dan termasuk penambahan jumlah pelanggan terbesar dari tahun 2020, yaitu bertambah sebesar 80.990 pelanggan pada 2021. Sementara listrik terkecil berada di Kalimantan Utara, yaitu hanya 180.227 pelanggan $ < Seiring dengan meningkatnya penduduk dan kemajuan teknologi saat ini, kebutuhan energi pun juga akan meningkat yang akan menjadi isu lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik. jumlah pelangan $<Jumlah pelanggan listrik di Ekoregion Kalimantan 2019-2021 Sumber: BPS 2022, PLN 2020, PLN 2021 Provinsi Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara Total 2019 1.190.318 648.672 1.249.891 1.032.475 139.631 4.260.987 2020 1.270.916 686.839 1.300.110 1.099.067 166.555 4.523.487 2021 1.351.906 731.026 1.362.962 1.162.083 180.227 4.788.204 %;=*>? Kalimantan Barat merupakan provinsi pertama di Pulau Kalimantan yang terdampak pandemi COVID-19 pada tanggal 12 Maret 2020. Menurut data per tahun 2021 jumlah kumulatif kasus meninggal di seluruh provinsi di Pulau Kalimantan sebesar 11.129 orang, dengan Case Fatality Rate (CFR) terbesar di Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai 3,45% dan Kalimantan Selatan sebesar 3,42% yang nilainya lebih tinggi dari CFR nasional sebesar 3.0% ; Apabila ditinjau dari perkembangan kasus di Kalimantan, maka sebanyak $*+"!< sehingga ada keoptimisan pemerintah untuk dapat melakukan recovery ekonomi pada tahun-tahun berikutnya. Dalam menyikapi fenomena peningkatan =>?@> daerah melakukan kebijakan untuk menekan angka lonjakan kasus positif Covid-19. Salah satunya
C M Y CM MY CY CMY K bab 4.pdf 9 3/3/2023 6:12:17 PM 98 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 adalah Gubenur Kalimantan Timur yang menerbitkan Instruksi Gubenur dengan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengendalian, Pencegahan dan Penanganan Wabah Covid-19 di Provinsi Kalimantan Timur. Instruksi Gubenur secara garis besar yang dikeluarkan pada 4 February 2021 adalah untuk menerapkan 5 M. Kasus Kumulaf Covid-19 Ekoregion Kalimantan Tahun 2020 - 2021 ) a w i J ( i s a m r n o K s u s a K 180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 100.00% 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% n a h u b m e s e K a k g n A % 0.00% Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara Jumlah Kasus rerkonrmasi 2020 Jumlah Kasus Terkonfrimasi 2021 % Angka Kesembuhan 2020 % Angka Kesembuhan 2021 ; Kasus Kumulatif Covid-19 Menurut provinsi 2021 % %&#+# Area kawasan pertanian lahan kering, sawah, semak terbuka dan tanah terbuka cenderung mengalami penurunan jumlah luasan $. Pertanian lahan kering merupakan jenis tutupan lahan yang mengalami penurunan luas terbesar, yaitu sebesar 55 juta Ha pada tahun 2021. Sedangkan area perkebunan pada tahun 2021 mengalami peningkatan luasan yang drastis dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 64 juta Ha. Seperti halnya di beberapa provinsi lain di Indonesia, perekonomian Kalimantan bergantung pada investasi lokal dan luar dalam ekstraksi sumber daya alam, termasuk di dalamnya: kayu, sawit, karet, minyak, gas, batu bara dan emas. Kondisi ini menimbulkan ancaman terhadap lingkungan akibat konversi hutan dan lahan untuk kegiatan perkebunan, pertambangan dan area pemukiman. Alih fungsi hutan dan lahan akan berdampak pada banyak aspek strategis, salah satunya penurunan luas sawah dan pertanian lahan kering yang akan menyebabkan ancaman terhadap isu kebutuhan pangan dan kesejahteraan masyarakat di masa depan. $Perubahan penggunaan lahan di ekoregion Kalimantan Sumber: KLHK 2021. /$ #
2019
2020 5 (# 44>4? Hutan Pelabuhan Udara/Laut Perkebunan Permukiman Pertambangan Pertanian Lahan Kering Savana/Padang Rumput Sawah Semak Belukar Tambak Tanah Terbuka Transmigrasi Tubuh Air & Rawa 2.656.137.409,48 238.844,96 619.463.566,03 30.762.133,29 48.935.669,22 903.901.932,49 - 70.913.958,71 806.269.635,32 33.238.212,14 88.193.053,54 5.760.945,44 102.616.813,24 49,50% 0,00% 11,54% 0,57% 0,91% 16,84% 0,00% 1,32% 15,02% 0,62% 1,64% 0,11% 1,91% 2.716.006.305,16 263.551,41 683.596.999,91 32.988.225,81 49.594.407,33 848.768.707,41 - 69.956.052,24 759.653.349,94 33.405.141,91 67.023.979,52 4.973.148,78 106.017.033,71 50,56% 0,00% 12,72% 0,61% 0,92% 15,80% 0,00% 1,30% 14,14% 0,62% 1,25% 0,09% 1,97% 59.868.895,67 24.706,45 64.133.433,88 2.226.092,51 658.738,11 (55.133.225,08) - (957.906,47) (46.616.285,38) 166.929,76 (21.169.074,02) (787.796,66) 3.400.220,47 %# Fenomena perubahan iklim global ditandai dengan peningkatan suhu permukaan bumi yang dari waktu ke waktu. Data BMKG menunjukkan bahwa suhu rata-rata di Ekoregion Kalimantan umumnya mengalami penurunan di tahun 2021 yang salah satu penyebabnya diakibatkan oleh variabilitas iklim La Nina yang terjadi di akhir tahun $A. Penurunan suhu rata-rata diakibatkan oleh tingginya intensitas curah hujan yang berpotensi menyebabkan bencana, seperti banjir, tanah longsor dan badai.
C M Y CM MY CY CMY K bab 4.pdf 10 3/3/2023 6:12:18 PM Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 $APengamatan unsur iklim di Stasiun Badan Meteorologi, @>!+ Sumber: BPS 2022 * (78 8 (#0= )> 8B 2020 2021 2020 2021 2020 2021 Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara Klimatologi Mempawah Meteorologi Tjilik Riwut Klimatologi Banjar Baru Meteorologi Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Meteorologi Nunukan 22.9 21.1 21 22.2 21.2 21.4 21 20.7 22.2 21.4 28.9 27.5 28.6 27.6 27.8 28.9 27.3 28.2 27.5 27.4 34.4 35.4 35.4 34.3 34.6 34.6 35.2 35 33.6 34.2 Aktivitas ekonomi, industri, dan pertumbuhan populasi manusia dalam jangka panjang akan mempengaruhi tingkat emisi CO²>>>QZ+!$\+^> mitigasi terhadap perubahan iklim global telah dilakukan oleh KLHK dan peran aktif pemerintah daerah, salah satunya dengan Indonesia's Folu Net Sink 2030 yang merupakan komitmen penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan yang memiliki peran besar dalam upaya pencapaian target Net Zero Emission (NZE) nasional dan menjadi net emitor ke penyerap bersih GRK. %%$"8 Peningkatan persentase penduduk miskin ditunjukkan pada tahun 2020 yang disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang memburuk. Hal tersebut disebabkan oleh faktor pandemi Covid-19 yang berimbas pada terjadinya resesi ekonomi Indonesia yang menyusut 2,07% pada tahun 2020. Pada tahun berikutnya ekonomi cenderung mengalami perbaikan kembali dan angka penduduk miskin menurun pada tahun 2021 <, Sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi di Kalimantan pada 2020 yang mengalami tren negative, pandemi Covid-19 berdampak pada jumlah pengangguran semakin bertambah dan banyak pekerja mengalami PHK, sehingga menurunkan angka pendapatan masyarakat. Persentase Penduduk Miskin di Ekoregion Kalimantan 25.00% ) % ( e s a t n e s r e P 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% % 8 2 . 7 % 4 2 7 . % 4 8 . 6 % 1 8 4 . % 6 2 5 . % 6 1 . 5 % 7 4 4 % 3 8 4 . % 6 5 4 . % 1 9 5 . % 4 6 6 . % 7 2 6 . % 9 4 6 . % 1 4 7 . % 3 8 6 . 0.00% Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara Provinsi 2019 2020 2021 <Persentase penduduk miskin menurut provinsi di Ekoregion Kalimantan tahun 2020 dan 2021 Sumber: BPS 2022 %;((#' Permasalahan sanitasi ini merupakan masalah yang cukup serius, karena akan berdampak negatif pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di Ekoregion Kalimantan. Hal tersebut ditandai dengan masih rendahnya akses sanitasi layak di Kalimantan, khususnya di wilayah pedalaman yang masih menggunakan toilet 'apung' untuk melakukan pembuangan langsung ke badan air sungai, sementara aliran air sungai adalah sumber kehidupan mereka sendiri. Data distribusi persentase rumah tangga dan fasilitas tempat BAB di Kalimantan tahun 2021 dapat dilihat pada $C 99
C M Y CM MY CY CMY K bab 4.pdf 11 3/3/2023 6:12:21 PM 100 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 $CFasilitas sanitasi di Ekoregion Kalimantan 2021. Sumber: BPS 2022 * ( )#$ +$ 7&7 7 8= D $ 8 $& Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara 84.5 84.6 87.24 93.53 92.44 4.2 8.21 8.3 4.06 2.46 1.39 6.47 3.27 0.58 2.13 0.13 0 0.17 0.11 0.04 9.78 0.71 1.02 1.71 2.93 Selain itu, praktik buang air besar di tempat terbuka masih sangat umum dilakukan di desa-desa dan beresiko mencemari sumber air yang dikonsumsi masyarakat sehingga meningkatkan risiko penyakit yang ditularkan melalui air dan berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat. Adapun strategi dalam penanganan isu tersebut, KemenPUPR dan BAPPEDA telah mendukung percepatan program Pembangunan Perumahan, Permukiman, Sanitasi dan Persampahan (PPSP) yang menjadi salah satu Program Prioritas Nasional dalam RPJMN 2020-2024 dan SDGs 2030. Salah satu bentuk kegiatan dalam upaya pembangangunan sanitasi adalah menyiapkan pemasangan sambungan rumah untuk IPAL skala permukiman dan kota; Serta menyiapkan biaya Operasi Pemeliharaan (OP), Lembaga pengelola (operator), Regulasi, SDM dan Sarpras pendukung (truk sampah dan truk tinja).
C M Y CM MY CY CMY K bab 4.pdf 12 3/3/2023 6:12:23 PM Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 94
C M Y CM MY CY CMY K bab 4.pdf 13 3/3/2023 6:12:24 PM 102 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 %%( %%E $ Berdasarkan data dari Dirjen KSDAE (2021), pulau Sulawesi tercatat memiliki luas ekosistem Indonesia, yaitu terbesar di terumbu karang mencapai 890 ribu Ha dan 18,27% diantaranya merupakan kawasan konservasi. Sedangkan luas ekosistem terumbu karang di Kalimantan sebesar 117 ribu Ha dan kawasan konservasi ekosistem luas terumbu karang hanya sebesar 3,32% ekosistem terumbu karang $ ? Salah satu lokasi ekosistem terumbu karang di Kalimantan berada di Pulau Derawan. Status konservasi Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya telah ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 87/KEPMEN-KP/2016. Data monitoring Kesehatan terumbu karang tahun 2021 menunjukkan nilai tutupan karang keras di kawasan ini adalah 32,8% yang menunjukkan kategori kondisi kesehatan terumbu karang relatif sedang $?Luas ekosistem terumbu karang di Indonesia Sumber: Dirjen KSDAE 2021
$ E *
Sumatera Jawa Bali Nusa Tenggara Kalimantan Sulawesi Maluku Papua Jumlah 460,731.15 65,670.99 7,742.41 289,562.28 117,426.85 894,076.88 432,471.07 262,378.19 2,530,060 19,393 10,527 977 44,006 3,899 163,373 1,432 26,548 270,155 4,21 % 16,03 % 12,62 % 15,2 % 3,32 % 18,27 % 0,33 % 10,12 % %%E Berdasarkan jumlah luas kawasan hutan di Indonesia, Kalimantan memiliki luas tutupan hutan terbesar kedua setelah Papua. $ 4 menunjukkan luas kawasan hutan yang meliputi hutan lindung, suaka alam & pelestarian alam, hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, serta hutan produksi yang dapat dikonversi. Ekoregion Kalimantan menduduki posisi pertama dengan luas hutan produksi terbesar di Indonesia dengan total luas sebesar 24,5 juta Ha. $4Luas kawasan hutan di ekoregion Kalimantan Sumber: Dirjen KSDAE 2021.
* Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara
2.310.874.00 1.346.066.00 526.425.00 2.848.243.00 ... (& & 1.621.046.00 1.630.828.00 213.285.00 1.704.666.00 ... $ 2.132.398.00 3.317.461.00 126.660.00 5.045.164.45 ... $ 2.127.365.00 3.881.817.00 762.188.00 4.022.293.32 ... " '* 197.918.00 2.543.535.00 151.424.00 211.575.88 ... Perkembangan hutan produksi diarahkan untuk mendukung sector industry hasil hutan, bioenergy, pangan, obat-obatan, kimia dan pakan ternak. Selain itu, tenaga kerja yang terserap pada sector hutan produsi cukup tinggi untuk meningkatkan perekonomian wilayah (PPID 2020). Kalimantan Timur menjadi provinsi dengan luas hutan produksi terbesar di Kalimantan yang turut membantu dalam pertumbuhan PDRB dalam sector kehutanan.
C M Y CM MY CY CMY K bab 4.pdf 14 3/3/2023 6:12:25 PM Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 103 %%%# Kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2019 menjadi fenomena kebakaran paling besar selama 5 tahun terakhir, terutama di Kalimantan Tengah mengalami kebakaran sebesar 317.749 Ha Perubahan iklim dan peningkatan temperature global menjadi salah satu factor yang turut meningkatkan frekuensi kebakaran hutan dan lahan, meskipun di sisi lain terdapat factor pengelolaan hutan dan pengaruh aktivitas manusia dalam menyebabkan kebakaran hutan. Bank Dunia memperkirakan kerugian akibat kebakaran hutan pada 2019 mencapai Rp 72,95 triliun (DitJen PPI 2021). Kebakaran hutan tersebut mengakibatkan kerugian di masyarakat, terutama aktivitas ekonomi masyarakat menurun dan gangguan Kesehatan seperti sesak napas, ISPA, dan gangguan penglihatan. Luas Kebakaran Hutan dan Lahan di Ekoregion Kalimantan tahun 2019-2021. Sumber: Sipongi 2022 Tren kebakaran hutan di ekoregion Kalimantan cenderung menurun dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Penurunan fenomena kebakaran hutan tersebut tidak luput dari peran serta kebijakan pemerintah dan kesadaran masyarakat menghadapi ancaman kebakaran hutan. Keterlibatan Manggala Agni, BNPB, dan seluruh komponen daerah lainnya terjadinya turut melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan cara patroli rutin, mengawasi titik rawan kebakaran, segera melakukan pemadaman api ketika ditemukan titik api hingga benar-benar padam dan membuat penampungan air. Dukungan BMKG dalam monitoring potensi kebakaran hutan dan peringatan dini menjadi kerjasama yang efektif dalam upaya pencegahan kebakaran hutan (BNPB 2022). %%;# Lahan kritis merupakan salah satu indikator degradasi lingkungan yang disebabkan dari aktivitas pemanfaatan sumber daya lahan yang pengelolaannya kurang baik. Lahan kritis akan berdampak pada kerusakan fungsi lahan sebagai pengatur tata air, bencana hidroorologis (banjir, tanah longsor, dan kekeringan) dan potensi bencana lain. $ menunjukkan secara umum pada tahun 2013 terdapat luas lahan kritis yang cukup besar di Kalimantan. Kondisi ini disebabkan oleh adanya penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan kelas kemampuannya. Upaya pemulihan isu lahan kritis telah dilakukan sejak 2018 dengan adanya masterpalan penyelesaian lahan kritis dengan kegiatan RHL (Rehabilitasi Hutan dan Lahan) 2020-2030 oleh Direktorat Jenderal PDASHL. Masterplan tersebut memfokuskan kegiatan RHL pada DAS, danau/bendungan, dan daerah-daerah rawan bencana yang diprioritaskan (PPID 2018). $Luas dan penyebaran lahan kritis di Kalimantan Sumber: KLHK 2022 * Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara # 2018 752.711 4.785.299 508.941 847.590 245.215 2021 996.541 768.756 286.459 156.839 163.520 #( 2018 106.864 359.405 132.645 63.230 29.125 2020 19.090 92.484 225.135 118.433 36.214
C M Y CM MY CY CMY K bab 4.pdf 15 3/3/2023 6:12:25 PM 104 %%</#+( Jumlah persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layah mengalami peningkatan selama 3 tahun terakhir di Kalimantan. Persentase akses sanitasi layak tertinggi (89,77%) berada di Kalimantan Timur pada tahun 2021 $. Pertumbuhan persentase akses layanan sanitasi layak memberikan gambaran mengenai perilaku masyarakat yang mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Upaya peningkatan pembangunan sanitasi telah dilakukan KemenPUPR yang memfokuskan peningkatan layanan air minum, sanitasi, dan kawasan kumuh. Selain itu, program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) menjadi salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di perkotaan dan mendukung "Gerakan 100-0-100" yaitu 100 persen akses air minum layak, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. $Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak Sumber: BPS 2022 Provinsi Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara 2019 72,08 69,23 76,56 89,27 77,2 2020 75,81 72,31 81,17 89,17 82,09 2021 76,39 73,77 81,43 89,77 79,9 %%$( #( Tren timbulan sampah harian pada tahun 2019-2021 cenderung mengalami penurunan, kecuali Provinsi Kalimantan Selatan yang mengalami peningkatan hingga mencapai 2.144,09 ton/hari $ %. Peningkatan pada timbulan sampah sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan tingginya aktivitas masyarakat. Berdasarkan jenis komposisi sampah, sisa makanan mendominasi sebesar 47,93% dan disusul oleh sampah plastis sebesar 19,04% di Kalimantan Selatan. Peningkatan volume limbah dan sampah medis akibat pandemi Covid-19 turut menambah timbulan sampah. Penanganan sampah yang kurang akan berpotensi menyebabkan juga dapat pencemaran air, udara, tanah, dan mengganggu sanitasi serta kesehatan masyarakat. tahun 2021 juga $%Timbulan sampah harian di Ekoregion Kalimantan Sumber: SIPSN KLHK 2021 Provinsi Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara 2019 1314.25 864.80 1628.82 1975.31 198.44 2020 1539.31 858.18 1572.10 1847.56 221.14 2021 1081.96 619.69 2144.09 1825.49 41.81 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 Salah satu indikator pengelolaan sampah yang baik oleh pemerintah dan masyarakat setempat dapat diamati melalui nilai IKPS daerah tersebut. Meskipun secara jumlah timbulan sampah melonjak tinggi pada 2021, nilai IKPS Provinsi Kalimantan Selatan berhasil mencapai di atas nilai IKPS Nasional. Selain itu, Provinsi Kalimantan Timur juga terpantau memiliki nilai IKPS yang di atas nilai IKPS Nasional A TPA Sampah Manggar di Balikpapan, Kalimantan Timur disebut sebagai tempat pemrosesan akhir sampah yang terbaik karena mampu mengurangi emisi karbon dioksida sejumlah 340 ton setiap harinya dan memiliki inovasi untuk pemanfaatan gas methana dari sampah sebagai tenaga listrik. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah 2021 60.00 50.00 50.06 40.00 30.00 20.00 10.00
Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara IKPS 2021 IKPS Nasional 2021 AIndeks Kinerja Pengelolaan Sampah 2021 Sumber: KLHK 2021 %%A Seluruh provinsi di Kalimantan memiliki capaian nilai IKLH di atas target dan termasuk ke 'q Qx z { $\+ | Provinsi Kalimantan Utara sebesar 80,85 yang menjadi urutan kedua tertinggi setelah Provinsi Papua Barat dengan nilai IKLH 81,80. Provinsi Kalimantan Selatan memiliki nilai IKLH terendah di ekoregion Kalimantan, yaitu sebesar 71.02 poin yang berada di bawah nilai IKLH Nasional pada tahun 2021 $ ; Komponen IKAL terpantau seluruh provinsi di Kalimantan tergolong kategori 'q Qx z } { $\+ | ^ 'q Qx z ^ { $\ ~ Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, sedangkan nilai IKU dengan kategori 'Sangat Baik' Q$ z ^\ @ Tengah dan Kalimantan Utara. Predikat nilai IKL cenderung bervariasi, mulai dari kategori 'Sedang' Qz{x\ @'qQxz{$\ Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, dan ' q Q$ z \
C M Y CM MY CY CMY K bab 4.pdf 16 3/3/2023 6:12:26 PM Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 105 Kalimantan Utara. Komponen IKA pada seluruh provinsi memiliki kategori yang seragam berada pada predikat 'qQz{x\>F7G maupun F(7G. $;ndeks Kualitas Lingkungan Hidup di Ekoregion Kalimantan Sumber: KLHK 2021 Provinsi Target IKA Capaian Target IKU Capaian Target IKL Capaian Target IKAL Capaian Target IKLH Capaian Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara NASIONAL 52,6 0 55,9 53,67 54,82 55,2 54,35 55,34 54,75 51,92 57,34 52,82 90,9 0 88,38 89,12 91,21 84,2 90,71 90,39 89,15 88,84 93,43 87,36 61,37 0 49,84 80,72 99,16 62,5 59,35 75,43 50,26 82,21 99,96 60,72 61,4 0 68,69 76,09 72,89 59 77,83 76,52 76,45 85,4 81,52 81,04 71,03 0 70,26 74,66 78,08 68,96 72,9 75,11 71,03 75,06 80,85 71,45 indikator penyusun utama untuk perhitungan Indeks Kualitas Air di Kalimantan menunjukkan angka yang paling lain. rendah dibandingkan komponen Rendahnya nilai IKA di Kalimantan dipicu oleh beberapa factor, seperti meningkatnya aktivitas akan domestik, Berdasarkan IKLH tersebut, nilai pertanian dan industri mempengaruhi dan memberikan dampak terhadap kondisi kualitas air sungai terutama ditandai adanya perubahan tata guna lahan (Priyambada et al. 2008). Beberapa provinsi yang belum memenuhi target IKA seperti Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan memerlukan sinergi dan kolaborasi antar pihak dalam rangka peningkatan nilai IKA. %; , %;'#&('&( Ekoregion Kalimantan memiliki luasan DAS yang cukup luas, yaitu sebesar 53.555.576 Ha dengan jumlah DAS sebanyak 1.945 DAS. Persentase luasan DAS yang berhasil dipulihkan menurut Ditjen PDASRH (2021) pada Ekoregion Kalimantan adalah sebesar 66,92% $<. Sebagai wilayah tangkapan air, DAS berperan penting dalam menjaga lingkungan, termasuk mencegah banjir dan kekeringan saat pergantian musim. Wilayah hulu DAS Kapuas merupakan kawasan resapan air yang harus dilestarikan karena potensi penyimpanan air tahan sebagian besar berasal dari kawasan tersebut, namun saat ini DAS Kapuas di Kalimantan Barat sedang dalam kondisi rusak. Kerusakan tersebut membuat sungai semakin dangkal dan apabila debit air meningkat karena intensitas hujan tinggi, maka air sungai meluap dan menyebabkan banjir (PPID KLHK 2021). Dalam upaya perbaikan DAS, KLHK telah melakukan berbagai kegiatan yang berorientasi >>???>>>=> lahan, mulai dari program RHL (rehabilitasi hutan dan lahan) melalui kegiatan penanaman (penghijauan dan reboisasi), penerapan teknik KTA (konservasi tanah dan air), pembangunan kebun bibit desa, kebun bibit rakyat, hutan kota, dan sumur resapan. $<Kerusakan DAS Ekoregion Kalimantan Sumber: DitJen PDASRH 2021
$'&(
'&(" #
/#'&(
'&(
'&(" #
/#'&(
'&(
'&(
'&(
'&(
5 Kalimantan 1.945 53.555.576 234 12,03 35.839.733 66,92 1.711 87,97 17.715.843 33,08 %; Nilai Indeks Kualitas Ekosistem Gambut di tren Ekoregion peningkatan dari tahun 2019 hingga 2021. Capaian nilai IKEG di Kalimantan pada 2021 dapat dikategorikan dalam 2 kategori, yaitu predikat F7G Qxz{$\~ Utara, Kalimantan Tengah Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur serta predikat F(GQz { x\ $ Kalimantan menunjukkan $Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak Sumber: BPS 2022 Provinsi Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara IKEG Nasional 2019 60,27 48,32 50,72 66,55 76,86 65,35 2020 74,26 53,15 78,98 71,35 84,04 65,7 2021 75,2 56,5 80,4 72,3 84,9 67,98
C M Y CM MY CY CMY K bab 4.pdf 17 3/3/2023 6:12:27 PM 106 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 Degradasi ekosistem gambut diakibatkan salah satunya oleh aktivitas manusia berupa pengeringan kanal dan pembakaran lahan gambut untuk land clearing. Pengeringan akan menyebabkan kehilangan fungsi penyerapan air pada gambut karena gambut sifatnya sama seperti spons. Material organik gambut yang sudah kering tersebut dapat menjadi bahan bakar api di permukaan yang kemudian api akan menjalar di dalam tanah. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupaya dalam pemulihan ekosistem gambut dengan restorasi hidrologi, rehabilitasi vegetasi, pembangunan sekat kanal, dan pengembangan desa mandiri peduli gambut. Selain itu, dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakkan hukum untuk ancaman kerusakan ekosistem gambut, Gakkum KLHK berkomitmen menindak tegas pelaku kejahatan lingkungan dan juga terus memperkuat kapasitas SDM melalui pembentukan Polhut (Polisi (Satuan Khusus Polisi Kehutanan), SPORC Kehutanan Reaksi Cepat), serta peningkatan kapasitas (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup) dan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil). terhadap PPLH %;%#8" Salah satu dampak dari asap hasil kebakaran hutan dan lahan (karhutla) adalah penyakit gangguan pernapasan, seperti penyakit TBC dan pneumonia yang masih menjadi ancaman bagi masyarakat Kalimantan. Tercatat pada Provinsi Kalimantan Barat, jumlah pengidap TBC mencapai 6.696 jiwa dan jumlah pengidap pneumonia mencapai 5.684 jiwa di Kalimantan Selatan $A. Penyakit diare juga merupakan masalah kesehatan utama masyarakat di negara berkembang seperti di Indonesia, karena morbiditas dan mortalitas-nya yang masih tinggi (KemenKes RI 2011). Hal tersebut sejalan dengan data yang ada di Ekoregion Kalimantan bahwa penyakit diare termasuk penyakit yang banyak diderita oleh masyarakat Kalimantan. Menurut Aizawa dan Helble (2016) menyebutkan bahwa tingginya angka kesakitan di perkotaan dapat berhubungan dengan gaya hidup yang kurang sehat, seperti kurang gerak (sendentary behaviour), konsumsi fast food yang meningkatkan obesitas dan penyakit lain. Penyakit diare juga berhubungan dengan kondisi sanitasi lingkungan yang tercemar bakteri dan kebiasaan konsumsi air minum eceran permukiman kumuh yang dapat meningkatkan kecenderungan gangguan pencernaan. $AKasus penyakit di masyarakat Ekoregion Kalimantan 2021 Sumber: BPS 2022 * 8 $7=
$ = ' '7' Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara 34,028 13,350 330 2,432 10,633 6,696 2,717 3,796 - 900 712 2,345 5,684 - 681 24 35 81 103 18 1 0 0 - 2 41 31 34 - 9 36,089 17,814 19,526 26,003 6,703 664 177 176 2,748 172 %;;7, Berdasarkan kejadian bencana, Ekoregion Kalimantan mengalami bencana yang dipengaruhi fenomena hidrometeorologi basah (curah hujan tinggi) dan hidrometeorologi kering (kekeringan). Kedua fenomena itu memicu kejadian banjir sekaligus kebakaran hutan dan lahan dengan frekuensi yang cukup tinggi di Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Sepanjang tahun 2021, kejadian banjir terjadi sebanyak 51 kali di Kalimantan Tengah dan 62 kali di Kalimantan Selatan $C Pengulangan kejadian banjir ini diakibatkan oleh intensitas hujan yang tinggi dan daerah tangkapan air yang kurang optimal. Risiko bencana banjir ini telah menjadi perhatian khusus bagi pemerintah, sehingga upaya-upaya penanganan yang dilakukan berupa program normalisasi Daerah Aliran Sungai dan pembersihan lingkungan sepanjang saluran air dengan melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan masyarakat setempat. $CJumlah kejadian bencana alam menurut provinsi 2021 Sumber: BPS 2022 * Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara 7 - - - - $ - - - - 7 $ - - - - & - - - - $# 4 2 12 46 32 73 45 51 62 36 16 - - - - # 10 38 165 29 8 =,B 9 1 32 7 3 # 1 2 1 1 1
C M Y CM MY CY CMY K bab 4.pdf 18 3/3/2023 6:12:28 PM Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 107 %;;$ " (E Pulau Kalimantan merupakan salah satu kawasan dengan tingkat biodiversitas yang tinggi dan menjadi magnet bagi para peneliti di berbagai penjuru dunia. Potensi ancaman yang dapat mengganggu kekayaan biodiversitas di Kalimantan menjadi sorotan penting dalam hal ini. Salah satunya aktivitas manusia yang mendorong terjadinya perubahan tutupan lahan kawasan hutan menjadi non hutan memberikan dampak terjadinya konflik antara satwa dengan manusia. Peningkatan pertumbuhan penduduk di Kalimantan berpotensi mengancam habitat primer sejumlah spesies endemik dan terancam punah, seperti orangutan, @>@@>+ Populasi Orangutan Kalimantan kini telah di dalam ancaman kepunahan yang telah digolongkan IUCN $ ? Critically Endangered oleh Habitat orangutan yang semakin sempit akibat sawit, menjadi konversi lahan kebun pertambangan, dan penebangan liar menyebabkan konflik dengan manusia, sehingga beberapa kali terjadi kasus penyerangan dan bahkan pembunuhan terhadap satwa dilindungi tersebut. Di kawasan terdapat mamalia perairan pesisir Kalimantan endemik bernama Pesut Mahakam (Orcaella brevirostris) yang saat ini dimasukkan ke dalam status konservasi rentan (vulnerable) oleh IUCN. Pesut Mahakam adalah jenis lumba-lumba air tawar di Indonesia yang habitat alaminya berada di Kalimantan Timur (P3E Kalimantan 2016). Populasi mamalia yang hidup di perairan tawar Sungai Mahakam ini diperkirakan kurang lebih 80 ekor dan cenderung mengalami penurunan akibat beberapa faktor, salah satunya adalah aktivitas penangkapan ikan menggunakan berpotensi mencemari ekosistem perairan. Keberadaan Pesut Mahakam dinilai sangat strategis bagi kepentingan nasional terkait pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi yang berkelanjutan. racun yang $?Keanekaragaman fauna endemik Kalimantan H# H D=H 2020.1 H4@4C Fauna Nasalis larvatus Rheithrosciurus macrotis Presbytis rubicunda Cephalopachus bancanus Buceros bicornis Pongo pygmaeus Hylobates albibarbis Phyton breitensteini Lonchura fuscans Macronous bornensis Kryptopterus minor Hornstedtia schypifera Hornstedtia conica Orcaella brevirostris Flora Eusideroxylon zwageri Coelogyne pandurata Shorea macrophylla Artocarpus lanceifolius Eurycoma longifolia Spatholobus littoralis Mitragyna speciosa Rafflesia keithii Koompassia excelsa Mangifera casturi Nepenthes mirabilis Anisoptera marginata Hopea odorata Agathis borneensis Bekantan Bajing-tanah ekor-tegak Kelasi Tarsius Burung Rangkong Orangutan Kalimantan Owa jenggot putih Ular Dipung Bondol Kalimantan Ciungair Coreng Kalimantan Lais Kaca Beranang Lumba Pesut Mahakam Ulin Anggrek Hitam Tengkawang Tungkul Keledang Pasak Bumi Pohon Bajakah Kratom Bunga Padma Pohon Bangeris Mangga Kasturi Kantong Semar Mersawa Paya Merawan Damar Pilau EN VU VU VU VU CR EN LC LC LC NT LC LC VU VU - LC - - - LC - LR / CD EW LC VU VU EN Tidak Dilindungi Tidak Dilindungi Dilindungi Dilindungi Dilindungi Dilindungi Dilindungi Tidak Dilindungi Tidak Dilindungi Tidak Dilindungi Tidak Dilindungi Tidak Dilindungi Tidak Dilindungi Dilindungi Tidak Dilindungi Dilindungi Dilindungi Dilindungi Dilindungi Dilindungi - Dilindungi Tidak Dilindungi Dilindungi Dilindungi - - Tidak Dilindungi
C M Y CM MY CY CMY K bab 4.pdf 19 3/3/2023 6:12:29 PM 108 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 Isu keanekaragaman flora di Kalimantan kembali memunculkan kekhawatiran akibat terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 106 tahun 2018 yang mengeluarkan jenis-jenis tanaman sasaran pemburu kayu seperti ulin (Eusideroxylon zwageri) dan kayu bangeris/kayu kempas raja (Koompassia excelsa), dan damar pilau (Agathis borneensis) dari daftar tanaman yang dilindungi. Kebijakan ini didasari evaluasi data kelimpahan jenis, temuan, dan fakta di lapangan yang menunjukkan jumlahnya masih berlimpah. Namun di sisi lain, kebijakan tersebut dikhawatirkan mendorong laju percepatan kehilangan hutan alam masih terutama terlindungi di hutan konservasi maupun hutan-hutan adat. Menurut para akademisi, meskipun jenis tanaman yang dikeluarkan dari daftar dilindungi dalam PerMenLHK Nomor 106 Tahun 2018 tersebut secara prinsip sudah bisa dikembangbiakkan dengan teknik konvensional dan kultur jaringan, namun jenis-jenis tersebut bersifat endemik dan penyebarannya masih sangat terbatas. Menanggapi isu tersebut, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK memberi peluang untuk evaluasi status perlindungan jenis-jenis itu jika ada data dan informasi tambahan yang mendukung koreksi atas penetapan status sebelumnya (KLHK 2019). yang %;#&&7# Kecenderungan pertumbuhan penduduk pada tahun 2019-2021 di Ekoregion Kalimantan terhadap air bersih menyebabkan kebutuhan C. Aktivitas semakin meningkat manusia yang memberikan dampak terjadinya degradasi lahan, erosi, banjir, dan tanah longsor mengakibatkan air bersih mudah terkontaminasi dan terjadi kelangkaan air bersih. Penurunan akses air tahun 2021 di Provinsi bersih Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara. Hal tersebut dapat berpotensi meningkatkan risiko penyakit di tengah masyarakat, seperti gangguan terjadi pada pencernaan dan penyakit kulit. Akses terhadap air dan sanitasi yang layak di pedesaan Indonesia masih menjadi Statistik tantangan. Badan Pusat menyebutkan sekitar 76,40% penduduk Kalimantan Selatan pada tahun 2021 memiliki sanitasi yang baik di wilayah tersebut, artinya masih ada 23,60% penduduk yang masih memiliki kondisi sanitasi yang kurang. Akses air bagi masyarakat menjadi perhatian utama, karena banyak keluarga yang harus menempuh jarak yang jauh untuk mengakses air sehari-hari. CPerubahan akses air bersih di Ekoregion Kalimantan 2019 - 2021 Sumber: BPS 2022 Salah satu upaya dalam menangani permasalahan air bersih di Kalimantan, pemerintah daerah (Instalasi Pengelolaan Air) bersih yang berbasis masyarakat melalui pengelolaan BUMDES. Masyarakat yang dulu terbiasa harus menampung air di dalam drum selama satu pekan, kini berangsur menikmati kemudahan akses air bersih yang mengalur tersebut langsung diharapkan terus berkelanjutan dengan adanya kolaborasi pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam pengelolaan air bersih. tengah mengoptimalkan IPA ke rumahnya. Program %<) %<#3) Salah satu upaya yang dilakukan dalam pemulihan kualitas lingkungan hidup di Ekoregion Kalimantan adalah dengan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Provinsi Kalimantan Timur menjadi satu-satunya provinsi terpilih di Indonesia untuk program penyelamatan hutan dari deforestasi dan degradasi hutan. Program tersebut merupakan perjanjian kinerja pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) melalui pembayaran berbasis
C M Y CM MY CY CMY K bab 4.pdf 20 3/3/2023 6:12:30 PM Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan atau Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund (FCPF-CF) bersama Bank Dunia (World Bank). Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan selama tahun 2017-2021 mengalami kecenderungan tren peningkatan $4. Kalimantan Timur ditargetkan mampu mengurangi 22 juta ton emisi gas rumah kaca (GRK) selama lima tahun ke depan. Dengan langkah ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran serta komitmen pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan dan mendukung habitat baru sebagai pengganti hutan yang hilang dan flora-fauna endemik pun bisa tetap hidup dan terjaga. $4Perkembangan kegiatan reboisasi hutan serta rehabilitasi hutan dan lahan (Ha) di Ekoregion Kalimantan tahun 2017-2021 Sumber: PDASRH KLHK 2021 * 7'&( 4A 2018 2018 2018 2018 Perkembangan Kegiatan Rehabilitasi Hutan (Reboisasi) Kalimantan Barat Kapuas Kahayan Barito Barito Mahakam Berau Mahakam Berau 650 254 Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara Total 302 370 1576 382 775 400 532 2089 11,000.00 400 8,300.00 3,700.00 23400 29.02 1,069.00 3,470.93 5,453.24 10022.19 1,628.00 1,150.00 510.09 3,565.99 5,537.97 25 12417.05 Sebagai bentuk tindak lanjut dari rencana pembangunan Ibu Kota Negara baru yang akan dibangun dengan konsep smart city dan forest city, KLHK turut merancang program penghijauan melalui pembangunan Pusat Persemaian Modern Mentawir dengan luas 120 hektar di lokasi sekitar proyek. Persemaian Mentawir diperkirakan dapat memproduksi 12-20 juta bibit pohon per tahun dengan jenis kayu nyatoh, meranti, kapur, gaharu, hingga jambu-jambuan yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk penghijauan kawasan IKN Nusantara ? 109
C M Y CM MY CY CMY K bab 4.pdf 21 3/3/2023 6:12:31 PM
C M Y CM MY CY CMY K bab 4.pdf 22 3/3/2023 6:12:32 PM ?Pembangunan persemaian modern Mentawir untuk penghijauan di lokasi proyek IKN Sumber: PPID KLHK 2021
C M Y CM MY CY CMY K bab 4.pdf 23 3/3/2023 6:12:33 PM 112 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 %<") Salah satu instrumen kebijakan terkait isu lingkungan adalah Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang merupakan perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Sesuai dengan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penyusunan RPPLH diwajibkan kepada setiap Pemerintah,baik Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota atau Kabupaten. Berdasarkan tingkat provinsi tercatat Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur yang telah Z~~ > + ~ ^ Z~~ > > $ $Progress penyusunan RPPLH Provinsi Sumber: KLHK 2022 @* * ")* ') ), @)'&) @)'&) Kalimantan Selatan Kalimantan Utara Kalimantan Barat Kalimantan Timur Sudah dilaksanakan Sudah dilaksanakan Sudah dilaksanakan Sudah dilaksanakan Sudah disusun dan sudah diverifikasi Sudah disusun dan proses verifikasi Sudah disusun dan sudah diverifikasi Sudah disusun dan sudah diverifikasi Sudah disusun Sudah disusun Belum disusun Sudah disusun Sudah disusun Sudah ditetapkan
Proses penetapan Proses penetapan Kalimantan Tengah Sudah dilaksanakan Proses penyusunan
%<%# Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan apresiasi kepada berbagai pihak yang telah berkomitmen terhadap pengelolaan lingkungan lestari melalui berbagai penghargaan, seperti 4, Wana Lestari, Kalpataru Adiwiyata, Adipura, serta penghargaan program PROPER, PROKLIM, dan lain-lain. Penghargaan tersebut secara rutin diberikan oleh KLHK, kepada mereka yang telah terbukti memiliki kepedulian, inovasi, motivasi, dan kreativitas secara berkelanjutan, sehingga berdampak positif terhadap ekonomi, sosial dan lingkungan. komitmen, prakarsa, Tercatat pada tahun 2021, Kalimantan berhasil mendapatkan penghargaan Wana Lestari yang diterima oleh Manggala Agni dan Masyarakat Peduli Api di Daops Pangkalan Bun dan Paser. Penghargaan Kalpataru yang merupakan penghargaan tertinggi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan juga telah diterima dalam kategori Pembina
C M Y CM MY CY CMY K bab 4.pdf 24 3/3/2023 6:12:35 PM Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 4Penganugerahan penghargaan kalpataru tahun 2021 oleh Menteri KLHK Sumber: PPID KLHK 2021 Lingkungan oleh KH. Zarkasyi Hasbi, Lc. sebagai Pimpinan Pondok Pesantren Darul Hijrah di Kalimantan pengembangan Selatan = } Eco-Pesantren. Selanjutnya penganugerahan Kalpataru dalam kategori Perintis Lingkungan diterima oleh Damianus Nadu dengan menjaga kelestarian hutan adat Gunung Pikul Pengajid, Desa Sahan, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Tantangan yang tidak mudah untuk menjaga hutan banyak perusahaan silih berganti datang untuk mengambil kayu dan beberapa kali harus berhadapan langsung dengan aparat dengan persenjataan lengkap. dengan
adat tersebut,
karena 102
C M Y CM MY CY CMY K bab 4.pdf 25 3/3/2023 6:12:35 PM 114 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 %<; ,#(E # Orangutan dianggap sebagai species utama yang menjadi simbol untuk meningkatkan kesadaran konservasi serta menggalang partisipasi semua pihak dalam aksi konservasi. Sekitar 70% populasi orangutan berada di luar kawasan lindung (Taman Nasional, Suaka Margasatwa, Cagar Alam, Taman Wisata Alam, dan Hutan Lindung) sehingga upaya konservasinya menghadapai banyak kendala dan tantangan, karena hutan yang menjadi habitatnya terus berkurang dan terfragmentasi sebagai linigkungan. Pelepasliaran orangutan hasil proses rehabilitasi adalah salah satu upaya perlindungan dan pelestarian orangutan di Kalimantan. Pada akhir tahun 2021 terdapat 8 individu orangutan dari Pusat Rehabilitasi Orangutan Nyaru Menteng Kota Palangkaraya yang terdiri dari 4 jantan dan 4 betina dilepasliarkan ke kawasan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya di Kalimantan Tengah. Hasil kolaborasi TNBBR bersama BKSDA dan mitra Borneo Orangutan Survival Foundation serta para pihak lainnya telah berhasil melepasliarkan 185 individu orangutan sejak tahun 2016. akibat dari degradasi Pada Desember 2021 tercatat adanya kelahiran bayi Orangutan Kalimantan (Pongo pygmaeus) yang merupakan kelahiran ke-100 di Suaka Margasatwa Lamandau (SML), Kalimantan Tengah . Jumlah kelahiran yang terus bertambah di area soft release menandakan bahwa area soft release cukup representatif dan animal welfare memadai. Orangutan Kalimantan mempunyai status konservasi kritis (Critically Endangered/CR) sejak tahun 2016 yang sudah semestinya perlindungan terhadap populasi dan habitatnya menjadi perhatian semua pihak. %<<$ # I$&D Upaya peningkatan kualitas permukiman kumuh dilakukan pemerintah melalui berbagai cara, salah satunya melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang dilakukan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan tersebut Perumahan Rakyat merupakan wujud kolaborasi antara Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mendorong dan memberdayakan masyarakat/ warga setempat sebagai pelaku pembangunan, kecil atau infrastruktur berskala khususnya pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya. BPM (Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat) KOTAKU Reguler dilaksanakan pada kelurahan/desa yang ditetapkan berdasarkan kriteria kekumuhan sesuai PerMenPUPR Nomor 14/PRT/M/2018 dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh (PUPR). Program dan Permukiman Kumuh serta berdasarkan penetapan lokasi kumuh oleh Bupati/Walikota. Jumlah penerima BPM KOTAKU Reguler di Kalimantan dapat dilihat pada $ $Jumlah BPM KOTAKU Reguler di Ekoregion Kalimantan Sumber: KemenPUPR 2021 Provinsi Jumlah Kota/ Kabupaten Jumlah Kecamatan Jumlah Kota/ Kabupaten Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara 10 0 6 4 3 29 0 7 6 5 30 0 9 7 9 tentang Pencegahan
C M Y CM MY CY CMY K bab 4.pdf 26 3/3/2023 6:12:36 PM Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 115 KELAHIRAN BAYI ORANG UTAN ?Kelahiran bayi Orangutan ke-100 di ?Kelahiran bayi Orangutan ke-100 di Suaka Margasatwa Lamandau pada Desember 2021 Suaka Margasatwa Lamandau pada Desember 2021 Sumber: PPID KLHK 2021 Sumber: PPID KLHK 2021 Salah satu capaian program KOTAKU dapat dilihat di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang sejak tahun 2015 tercatat kawasan kumuh seluas 549,7 hektare di lima kecamatan dan pada tahun 2021 sekitar 90% kawasan telah tertangani . Penataan kawasan kumuh dilakukan dengan kegiatan berupa pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pembangunan jalan lingkungan, perbaikan drainase, amphitheater, lapangan futsal mini, gerbang kawasan, area parkir, toilet, dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Melalui program KOTAKU diharapkan dapat mewujudkan peningkatan kota dan perekonomian lokal sehingga akan berdampak pada eskalasi kualitas hidup tiap individu.
C M Y CM MY CY CMY K bab 5.pdf 1 3/3/2023 7:08:13 PM Gambar 6.12. Potret penataan kawasan kumuh Kelayan Barat di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 6.3.5.6. Ekoriparian pada bagaimana memanfaatkan sungai dan danau untuk mengurangi pencemaran limbah domestik melalui pengolahan komunal terhadap air limbah rumah tangga sebelum dibuang ke sungai. Sungai-sungai di Kalimantan Selatan terutama Sungai Martapura dalam kondisi tercemar sedang dengan sumber pencemar berasal dari bakteri e-coli, limbah, sampah rumah tangga, dan logam berat akibat aktivitas tambang. Sungai Martapura yang memiliki sekitar 180 anak sungai ini menjadi prioritas penanganan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan melibatkan Pemerintah Kota Banjarmasin dan Pemerintah Kabupaetn Banjar melalui program yang bernama Sungai Martapura Bungas (Bersih, Unggul, Asri). Program ini bertujuan untuk merevitalisasi pengelolaan DAS dengan melibatkan sektor lingkungan transportasi, pariwisata, serta pembangunan masyarakat desa, dinas pekerjaan umum dan pemukiman. Upaya tersebut diharapkan menjadikan Sungai Martapura sebagai objek wisata yang dikenal baik secara Nasional dan Internasional. Program Ekoriparian berfokus hidup, kesehatan, 6.3.5.7. Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER) Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Lingkungan dalam Pengelolaan (PROPER) mendorong penataan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui publikasi kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Perusahaan yang meraih PROPER bergerak dalam bidang migas, tambang, dan pupuk pertanian. Ketatnya kriteria untuk mendapatkan proper emas membuat jumlah perusahaan peraih proper emas memiliki jumlah lebih sedikit dibandingkan kategori lainnya (Tabel 6.23). Kalimantan Timur proper tercatat terdapat 9 perusahaan peraih proper emas yang merupakan jumlah proper emas terbanyak dibandingkan dengan provinsi lainnya, salah satunya adalah PT Pupuk Kalimantan Timur yang meraih penghargaan Proper Daerah (Properda) peringkat Emas untuk ke-7 kalinya dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dengan semakin banyaknya proper yang diperoleh perusahaan, diharapkan dapat mengurangi dampak lingkungan seperti kerusakan DAS, masyarakat, keanekaragaman hayati, dan akses air bersih. penurunan kesehatan
C M Y CM MY CY CMY K bab 5.pdf 2 3/3/2023 7:08:14 PM Tabel 6.23. Perusahaan peraih PROPER di Kalimantan Sumber: KLHK 2021 Provinsi Proper Emas Proper Hijau Proper Biru Proper Merah Kalimantan Selatan Kalimantan Utara Kalimantan Barat Kalimantan Timur Kalimantan Tengah 1 1 0 9 0 11 4 3 18 4 53 3 42 53 48 6 1 13 12 17 6.4. Daftar Pustaka Aizawa T and Helble M. 2016. Social inequality in excessive weight in Indonesia. ADBI Working Paper 572. Japan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2022. Lima Hektar Lahan di Kalteng Kebakaran, Waspada Awal Musim Kemarau [internet]. Tersedia di: waspada-awal-musim-kemarau Badan Pusat Statistik Indonesia. 2022. Statistik Indonesia 2022. Badan Pusat Statistik. Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat. 2022. Provinsi Kalimantan Barat Dalam Angka BPS Kalimantan Barat. 2022. Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan. 2022. Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Angka 2022. BPS Kalimantan Selatan. Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah. 2022. Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2022. BPS Kalimantan Tengah. Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur. 2022. Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka BPS Kalimantan Timur. 2022. Badan Pusat Statistik Kalimantan Utara. 2022. Provinsi Kalimantan Utara Dalam Angka BPS Kalimantan Utara. 2022. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. 2021. Atlas Monitoring Terumbu Karang di Kawasan Konservasi 2015-2021. Dirjen KSDAE-KLHK. Direktorat Jenderal Pengendalian dan Perubahan Iklim. 2021. Sains tentang Perubahan Iklim [internet]. Tersedia di: /412-sains-tentang-kebakaran-hutan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalimantan Timur. 2022. Kajian Fiskal Regional 117 Kalimantan Timur 2021. Ditjen DJPb - KemenKeu. Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan. 2021. Statistik Ditjen PDASRH. KLHK - Ditjen PDASRH. Kementerian Kesehatan RI. 2011. Situasi diare di Indonesia. Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan Indonesia (ID) Kesehatan. Kementerian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2019. Inventarisasi Kehutanan Jadi Dasar Kebijakan [internet]. Tersedia di: _news&newsid=792 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2022. Tandatangani 19 Paket Kontraktual, Kementerian PUPR Mulai Pembangunan Infrastruktur IKN Tahap 1 Senilai Rp5,3 Triliun [internet]. Tersedia di: Rp5-3- Triliun. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KLHK. 2019. KLHK Siapkan Masterplan Selesaikan Rehabilitasi Lahan Kritis Pada 2030 [internet]. Tersedia di: rehabilitasi-lahan-kritis-pada-2030 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KLHK. 2020. Terobosan Pemerintah Untuk Tingkatkan Investasi Dan Produktivitas Hutan Produksi [internet]. Tersedia di: browse/2271 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KLHK. 2021. Sinergitas Para Pihak Kunci Keberhasilan Penanganan Banjir Kalbar [internet]. Tersedia di: go.id/berita/siaran- pers/6303/ sinergitas- para- pihak- kunci keberhasilan- penanganan- banjir- kalbar Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KLHK. 2021. Persemaian Modern Dilokasi Pemindahan Ibukota Negara Diarahkan Tiru Persemaian PT. ITCI Hutani Manu [internet]. go.id/ berita_ foto/browse/ 2172 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KLHK. 2021. Mely, Bayi Orangutan Ke-100 Lahir Di SM Lamandau [internet].
C M Y CM MY CY CMY K bab 5.pdf 3 3/3/2023 7:08:15 PM 118 /6379/mely-bayi-orangutan-ke-100- lahir-di-sm-lamandau. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. 2015. Kalimantan Tengah: Menuju Pertumbuhan Ekonomi Hijau. Kolaborasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Kementerian PPN/Bappenas dan Global Green Growth Institute. Perusahaan Listrik Negara. 2020. Statistik PLN 2020. Jakarta (ID): PT PLN. Perusahaan Listrik Negara. 2021. Statistik PLN 2021. Jakarta (ID): PT PLN. Priyambada IB, Oktiawan dan Suprapto RPE. 2008. Analisa Pengaruh Perbedaan Fungsi Tata Guna Lahan Terhadap Beban Cemaran BOD Sungai (Studi Kasus: Sungai Serayu - Jawa Tengah). Jurnal Presipitasi: Media Komunikasi dan Pengembangan Teknik Lingkungan 5(2):55-62. Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion +!*+~~@ Peluang Kepunahan dan Upaya Konservasinya. Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan. Z@}@~|@}}}@~> RE dab Nabila R. 2019. Does Economic Growth Reduce Pollution? Empirical Evidence from Low Income Countries [Proceeding]. E3S Web of Conferences 125(201 9):15-18. WWF. 2022. Lindungi Ekosistem Laut Kepulauan Derawan, WWF Lakukan Rehabilitasi Terumbu Karang [internet]. Tersedia di: ekosistem-laut kepulauan-derawan -karang-1
C M Y CM MY CY CMY K bab 5.pdf 4 3/3/2023 7:08:16 PM
C M Y CM MY CY CMY K bab 5.pdf 5 3/3/2023 7:08:18 PM 7 STATUS LINGKUNGAN HIDUP EKOREGION SULAWESI MALUKU
C M Y CM MY CY CMY K bab 5.pdf 6 3/3/2023 7:08:20 PM Profil Ekoregion Sulawesi Maluku - Isu Lingkungan Hidup di Wilayah Ekoregion Sulawesi Maluku - Analisis DPSIR dari Isu Lingkungan Hidup Prioritas Di Wilayah Ekoregion Sulawesi Maluku
C M Y CM MY CY CMY K bab 5.pdf 7 3/3/2023 7:08:21 PM 122 A(E8 Pulau Sulawesi dan Maluku merupakan dua pulau besar, bagian dari Ekoregion Sulawesi Maluku. Pulau Sulawesi dibatasi oleh Laut Sulawesi di bagian utara, Laut Maluku di bagian timur, Teluk Tomini dan Laut Flore di bagian selatan, dan Selat Makassar di bagian barat. Pulau Sulawesi memiliki banyak barisan gunung berapi aktif dengan ketinggian mencapai 3.000 meter di atas permukaan laut dan ditutupi oleh hutan tropis yang lebat (primer dan sekunder). Pulau Maluku terletak di Lempeng ~@ dengan Pulau Sulawesi, bagian timur dengan Nuguni di timur, bagian selatan dengan Timor Leste, dan bagian timur laut dengan Palau. Terdapat 2.896 pulau di Kepulauan Maluku. Ekoregion Sulawesi Maluku memiliki kontribusi ekonomi yang penting pada sektor perikanan serta memiliki pelayaran, keanekaragaman hayati yang tinggi dan potensi kekayaan ekosistem laut yang besar. Perairan Sulawesi dan Maluku merupakan pintu masuk air laut global menuju Selat Makassar dan Laut Flores, yaitu masuk melalui Laut Banda dan keluar melalui Laut Timor, sehingga menjadi perlintasan laut dari ~+ dan 7.2. Isu Lingkungan Hidup di Wilayah (E8 Isu Lingkungan Hidup yang menjadi prioritas di wilayah ekoregion Sulawesi Maluku pada tahun 2021 adalah: (1) alih fungsi hutan lahan khususnya laut dan pesisir; (2) perubahan iklim global; (3) perubahan kualitas air; (4) risiko bencana dan (5) sistem sanitasi dan pengelolaan limbah domestik. Isu lingkungan yang terjadi di Ekoregion Sulawesi Maluku menjadi salah satu indikator penentu besar-kecilnya nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang menunjukkan upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup yang lebih ideal. Semakin jauh di bawah angka 100, mengindikasikan harus semakin besar upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan dari isu tahun 2021. Perhitungan IKLH tahun 2021 didapatkan dari nilai . IKA, IKU, menunjukkan Ekoregion Sulawesi-Maluku tahun 2021. IKLH di Ekoregion Sulawesi Maluku di atas nilai Nasional sehingga kualitas lingkungannya secara keseluruhan lebih baik lingkungan yang selama IKTL, IKEG dan nilai IKAL. Tabel 7.1 IKLH di Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 Tabel 7.1. Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Ekoregion Sulawesi-Maluku Tahun 2017 - 2021 Sumber: KLHK, 2021. Provinsi Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Nasional 2018 67,63 75,57 66,01 75,32 74,71 71,09 77,76 79,01 65,14 2019 65,15 80,23 67,62 72,04 74,97 72,03 79,55 78,44 66,55 2020 70,69 77,53 70,70 72,82 75,31 73,60 75,98 74,71 70,72 2021 72,38 77,78 73,23 74,97 77,32 75,72 78,23 77,45 71,45 A%&'() Hidup Prioritas di Wilayah Ekoregion (E8 Berdasarkan hasil penelusuran DIKPLHD 2021 dari beberapa provinsi yang ada di ekoregion ini, maka isu lingkungan potensial yang akan dibahas adalah (1) alih fungsi hutan lahan khususnya laut dan pesisir; (2) perubahan iklim global; (3) perubahan kualitas air; (4) risiko bencana dan (5) sistem sanitasi dan pengelolaan limbah domestik. Isu kebencanaan yang terjadi di wilayah Sulawesi merupakan akibat faktor alam yang berisfat given dan faktor akivitas antropogenik. Menurut data BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), bencana seperti banjir, longsor, angin puting beliung hingga tanah kekeringan mendominasi terjadi di wilayah Sulawesi Selatan. Secara geologi dan kegempaan, wilayah Sulawesi Selatan dilalui oleh satu patahan besar bernama Sesar Walanea yang melintang dari barat laut menuju tenggara serta berpotensi menyebabkan guncangan 6,5 magnitudo atau lebih. Secara lengkap penggambaran isu-isu lingkungan dengan model DPSIR untuk isu potensial dapat dilihat pada . Gambar 7.1. Model DPSIR di Wilayah Ekoregion Sulawesi Maluku
C M Y CM MY CY CMY K bab 5.pdf 8 3/3/2023 7:08:21 PM Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 123 7.3.1. Driving Force 7.3.1.1. Pertumbuhan Penduduk Pulau Sulawesi memiliki jumlah penduduk 23,23 juta jiwa pada tahun 2021. Angka tersebut mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020 (23,01 juta jiwa) dan tahun 2019 (22,71 juta jiwa). Rata-rata laju pertumbuhan penduduk selama tahun 2019-2021 adalah sebesar 1,4% (Gambar 7.2.). Keberadaan kawasan pertumbuhan ekonomi serta infrastruktur dasar yang terbangun memengaruhi tidak meratanya jumlah penduduk di masing-masing provinsi di Pulau Sulawesi. Wilayah kepulauan Maluku memiliki jumlah penduduk kurang dari 2% dari total jumlah penduduk Indonesia. Akan tetapi, tingkat kepadatan penduduk di wilayah perkotaan di tergolong Maluku kepulauan tinggi. Hal ini menyebabkan semakin meningkatnya kebutuhan lahan untuk permukiman dan kegiatan sosial ekonomi khususnya di daerah perkotaan, sehingga beban dalam pemanfaatan jasa ekosistem menjadi semakin besar. Dampak lanjutannya adalah terjadinya alih fungsi lahan/kawasan hijau menjadi kawasan terbangun demi pemenuhan kebutuhan pemukiman dan infrastruktur, peningkatan kuantitas kebutuhan air bersih, semakin besarnya air limbah domestik dan non-domestik yang dihasilkan, serta semakin besarnya potensi terjadinya kerusakan wilayah pesisir dan laut dengan adanya kegiatan reklamasi lahan. a t u J 10 8 2,0 1,5 6 4 1,0 2 0,5
0,0 Gorontalo Maluku Maluku Utara Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Utara 2019 2020 2021 Laju pertumbuhan Gambar 7.2. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Ekoregion Sulawesi - Maluku Tahun 2019 - 2021 (Sumber: BPS 2022) 7.3.1.2. Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur
C M Y CM MY CY CMY K bab 5.pdf 9 3/3/2023 7:08:22 PM 124 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022
C M Y CM MY CY CMY K bab 5.pdf 10 3/3/2023 7:08:23 PM Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 Gambar 7.3. Pembangunan Infrastruktur di Ekoregion Sulawesi Maluku. 125
C M Y CM MY CY CMY K bab 5.pdf 11 3/3/2023 7:08:24 PM 126 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 ini merupakan produsen makanan laut dan lumbung ikan nasional, dan diarahkan sebagai sentra komoditas pengembangan industri perikanan, sentra tembaga, dan pengolahan berbasis nikel dan menjadi pengembangan pariwisata bahari di Indonesia. Kepulauan Maluku memiliki tiga kawasan strategis sebagai berikut: (1) kawasan pengembangan ekonomi terpadu di Provinsi Maluku; (2) kawasan ekonomi khusus di Provinsi Maluku Utara; dan (3) kawasan industri pengolahan perikanan dan perkebunan di Provinsi Maluku Utara. Kepulauan Maluku saat pada industri berbasis pengembangan salah sentra satu Berdasarkan Data BPS (2022), dapat dilihat bahwa ada kenaikan pertumbuhan ekonomi di seluruh Ekoregion Sulawesi Maluku dari tahun 2020 ke (). Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi ini menandakan bahwa jalur aktivitas pertumbuhannya di masa sebelum terjadinya pandemi. Pertumbuhan ini terjadi seiring dengan peningkatan permintaan domestik, sejalan dengan peningkatan mobilitas masyarakat. Secara umum, kemajuan dalam penanganan pandemi dan pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berdampak pada peningkatan kinerja ekonomi di Ekoregion Sulawesi Maluku sepanjang tahun 2021 (Bank Indonesia, 2022). tahun 2021 perekonomian kembali pada 20 Pertumbuhan Ekonomi 15 10 5 0 2019 2020 2021 5 Gorontalo Maluku Maluku Utara Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Utara Gambar 7.4. Pertumbuhan Ekonomi di Ekoregion Sulawesi Maluku Tahun 2021 7.3.1.3. Peningkatan Kebutuhan Pangan dan Energi Pertumbuhan penduduk di Ekoregion Sulawesi Maluku menunjukkan peningkatan. Peningkatan ini disertai dengan kebutuhan akan pangan dan energi yang terus meningkat. Berdasarkan Tabel 7.2., secara umum produktivitas dan produksi padi di Ekoregion Sulawesi maluku mengalami peningkatan dari dari tahun 2020 ke tahun 2021. Peningkatan produktivitas padi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang semakin meningkat di wilayah tersebut. Tabel 7.2. Produktivitas dan Produksi Padi di Ekoregion Sulawesi Maluku Sumber: BPS, 2022 Provinsi Produktivitas (ku/ha) 2020 2021 2020 Produksi (Ton) 2021 Sulawesi Utara 40,25 38,48 248.879,48 228.995,95 Sulawesi Tengah 44,88 46,69 81.010,826 86.666,866 Sulawesi Selatan 48,23 51,95 4.708.464,97 5.152.871,43 Sulawesi Tenggara 39,85 41,80 532.773,49 540.292,61 Gorontalo 46,75 46,85 227.627,20 229.535,13 Sulawesi Barat 53,23 52,87 345 050,37 323 426,53 Maluku 38,35 40,15 110.447,30 115.067,74 Maluku Utara 42,11 37,04 43.382,85 28.980,60
C M Y CM MY CY CMY K bab 5.pdf 12 3/3/2023 7:08:25 PM Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 127 Seiring dengan meningkatnya penduduk dan kemajuan teknologi saat ini, kebutuhan energi pun juga akan meningkat. Berdasarkan persentase rumah tangga menurut provinsi dan Sumber Penerangan dari Listrik (Persen) tahun 2019-2021 di Ekoregion Sulawesi Maluku, dapat dilihat bahwa umumnya setiap provinsi mengalami kenaikan kebutuhan energi listrik, kecuali Provinsi Maluku Utara yang mengalami penurunan (). Di tahun 2021, persentase rata-rata akses listrik masyarakat sudah mencapai 96-99% yang artinya peningkatan kebutuhan energi bertambah dan terpenuhi. Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi dan Sumber Penerangan dari Listrik 102 100 98 96 94 92 Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara 2019 2020 2021 Gambar 7.5. Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi dan Sumber Penerangan dari Listrik (Persen), 2019-2021 (Sumber: BPS 2022) 7.3.1.4. Pandemi Covid-19 Sama halnya dengan berbagai wilayah di Indonesia, Sulawesi Maluku juga termasuk Ekoregion yang terdampak Covid-19. Namun demikian, ketersediaan data mengenai kasus Covid-19 per provinsi di Ekoregion Sulawesi Maluku sulit diperoleh. Jumlah kasus di Ekoregion Sulawesi Maluku jauh lebih kecil dibandingkan dengan Ekoregion Jawa (Tabel 7.3.). Kepadatan dan jumlah penduduk serta mobilitas masyarakat sangat menentukan kasus penyebaran virus covid-19 sehingga angka kasus di ekoregion ini cenderung rendah. Tabel 7.3. Kasus Kumulatif Covid-19 di Ekoregion Sulawesi Maluku Sumber: BPS, 2022 Provinsi Kasus Kasus (# Angka kesembuhan (%) Kasus 8 Angka Kematian (%) Sulawesi Utara 34.799 34.799 96,64 1.062 3,05 Sulawesi Tengah 47.253 45.603 96,51 1.605 3,40 Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara 20.173 19.639 97,35 528 2,62 Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Adanya pandemi covid-19 menyebabkan penurunan mobilitas masyarakat dan transportasi serta memberikan dampak pada kualitas udara di wilayah tersebut. Kualitas udara meningkat karena mobilitas berkurang. Emisi yang keluar dari knalpot kendaraan pun akan berkurang. Salah satu polutan yang berbahaya adalah Suspended Particulate Matter (SPM) atau konsentrasi partikerl terlarut di udara. SPM adalah partikel udara yang sangat kecil dan berukuran <100 mikron dengan ambang batas aman <230 μgr/m3 (Widodo 2020). Berdasarkan data konsentrasi partikel terlarut udara di Kota-Kota Besar di Ekoregion Sulawesi Maluku di tahun 2020 dan 2021 menunjukan nilai rata-ratanya mayoritas memenuhi ambang batas konsentrasi yang ditentukan. Tren dari tahun 2020 ke 2021 juga mengalami penurunan, kecuali di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang mengalami kenaikan di tahun 2021.
C M Y CM MY CY CMY K bab 5.pdf 13 3/3/2023 7:08:26 PM 128 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 7.3.2. Pressure 7.3.2.1. Ahli Fungsi Hutan dan Lahan Tutupah hutan di Ekoregion Sulawesi Maluku mengalami penurunan dalam periode 2019-2020 (Tabel 7.4.). Penurunan lahan hutan = ~ Tenggara hingga mencapai 17% di tahun 2020. Selain itu, Sulawesi Barat juga mengalami penurunan lahan hutan sebesar 12% dari tahun 2019. Kenaikan luas tutupan lahan non-hutan sebagai permukiman dan industri semakin mendorong adanya program reklamasi pantai di Pulau Sulawesi. Meskipun secara keseluruhan selisih penurunan luas hutan tidak = @ > > pengendalian deforestasi agar luas tutupan hutan di Ekoregion Sulawesi Maluku dapat menurun. Tabel 7.4. Luas Tutupan Hutan di Ekoregion Sulawesi Maluku Sumber: KLHK, 2021 Ekoregion Luas (Juta Ha) 2019 2020 (# (Juta Ha) Sulawesi 10,99 10,48 0,51 Maluku 6,43 6,42 0,01 Berdasarkan data pada Tabel 7.5., diketahui bahwa terdapat beberapa tutupan lahan yang mengalami penurunan dari tahun 2019-2020 yaitu pertanian lahan kering, semak belukar, serta tanah terbuka. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan penggunaan lahan lain yang dapat diperoleh dari hasil konversi tutupan lahan lainnya. Di sisi lain, luas hutan mengalami kenaikan. Hal tersebut menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah untuk meningkatkan luas tutupan hutan. Tabel 7.5. Luas Tutupan Lahan di Ekoregion Sulawesi Maluku Sumber: KLHK, 2021 Ekoregion 2019 Luas (Ha) 2019 (# Hutan 14.198.444,50 14.334.937,99 136.493,49 Pelabuhan Udara/Laut 3.323,46 4.172,07 848,61 Perkebunan 545.802,64 666.589,80 120.787,16 Permukiman 301.760,13 335.221,09 33.460,97 Pertambangan 31.624,80 43.678,34 12.053,54 Pertanian Lahan Kering 6.160.301,30 6.031.507,18 128.794,12 Savana/Padang Rumput 456.956,95 503.995,68 47.038,73 Sawah 1.274.081,50 1.315.082,11 41.000,61 Semak Belukar Tambak 2.916.082,87 201.774,58 2.627.569,63 215.285,20 288.513,24 13.510,62 Tanah Terbuka 166.845,36 152.946,68 13.898,68 Transmigrasi 27.749,53 28.521,32 771,79 Tubuh Air & Rawa 249.787,92 261.769,01 11.981,09 7.3.2.2. Perubahan Iklim Global Data BMKG menunjukkan bahwa suhu rata-rata di Ekoregion Sulawesi Maluku umumnya mengalami penurunan di tahun 2021, yang sebelumnya 27°C di tahun 2020 menjadi 26,5°C di tahun 2021 (Tabel 7.6.). Meskipun perubahan iklim Sulawesi-Maluku, namun variabilitas iklim La Nina yang terjadi di akhir tahun 2021 dan awal tahun 2022 menjadi salah satu penyebab penurunan suhu rata-rata ini. Berdasarkan prediksi BMKG (2021),
Badai La Nina memasuki Indonesia pada November 2021 hingga Februari 2022 dan akan berdampak pada peningkatan curah hujan serta implikasinya terhadap penurunan suhu rata-rata (Oktari, 2021). Sejalan dengan hal tersebut, Badan Nasional Penanggulangan telah melaporkan bahwa terjadi kecenderungan kenaikan kejadian bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan puting beliung yang akan dijabarkan pada sub-bab berikutnya. Bencana (BNPB)
C M Y CM MY CY CMY K bab 5.pdf 14 3/3/2023 7:08:27 PM Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 Tabel 7.6. Suhu Minimum, Rata-rata, dan Maksimum Ekoregion Sulawesi Maluku di Tahun 2020-2021. Sumber: BPS, 2022 (#0C) Provinsi 8 Rata-rata 8B 2020 2021 2020 2021 2020 2021 Gorontalo 19,6 21,6 27,3 27,1 35,9 35,1 Maluku 23,2 23,8 27,8 27,7 33,1 32,2 Maluku Utara 21,1 22,0 27,3 26,0 34,6 31,9 Sulawesi Barat 20,6 20,4 28,1 27,7 35 34,1 Sulawesi Selatan 19,9 20,6 22,8 22,6 24,9 26,5 Sulawesi Tengah 20,6 19,6 27,6 27,2 37,4 36 Sulawesi Tenggara 20,4 20,8 27,3 26,7 35,2 35,4 Sulawesi Utara 20,8 20,4 27,8 26,9 35,1 34,4 Rata-rata 20,8 21,2 27,0 26,5 33,9 33,2 7.3.2.3. Perubahan Iklim Global Rata-rata kemiskinan di Pulau Sulawesi masih tinggi. Provinsi Maluku menjadi daerah yang memiliki tingkat kemiskinan paling tinggi yaitu sebesar 17,87%. Kemudian provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki tingkat kemiskinan paling rendah sebesar 1,62%. Umumnya, tingkat kemiskinan diseluruh Provinsi di Ekoregion Sulawesi Maluku, naik dari tahun 2020 ke tahun 2021 (Gambar 7.6.). Hal ini dapat disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang masih berlangsung dan implikasinya terhadap resesi global (Suryahadi et al., 2020). 20 Penduduk Miskin 2019 2020 2021 18 16 ) 14 % ( e s a t n e s r e P 12 10 8 6 4 2 0 2019 2020 2021 Gorontalo Maluku 15.52 15.22 15.61 17.69 17.44 17.87 Maluku Utara 6.77 6.78 6.89 Sulawesi Barat 11.02 10.87 11.29 Sulawesi Selatan 8.69 8.72 8.78 Sulawesi Tengah 1.45 1.22 1.62 Sulawesi Tenggara 11.24 11 11.66 Sulawesi Utara 7.66 7.62 7.77 Gambar 7.6. Persentase Penduduk Miskin di Ekoregion Sulawesi Maluku Tahun 2019-2021. (Sumber: BPS 2022) 129
C M Y CM MY CY CMY K bab 5.pdf 15 3/3/2023 7:08:27 PM 130 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 A%;(( Pengelolaan Limbah Domestik telah membahas tentang persentase akses rumah tangga terhadap sanitasi layak. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait persentase rumah tangga dengan fasilitas tempat buang air besar. Berdasarkan data (Tabel 7.7.), dapat dilihat bahwa Sulawesi Tengah untuk kategori tidak ada fasilitas tempat buang air besar memiliki persentase yang paling tinggi di antara Provinsi lainnya di Ekoregion Sulawesi Maluku (14,15%). Menurut Prasetyo (2019), rendahnya sanitasi di Sulawesi Tengah diakibatkan oleh Pada sub-bab sebelumnya bencana gempa dahsyat yang terjadi di Palu dan sekitarnya, sehingga merusak konstruksi septic tank akibat pergerakan pembalikan permukaan tanah. Pembangunan kembali fasilitas sanitasi tentunya membutuhkan dukungan tak hanya pemerintah setempat, namun peran serta berbagai pihak untuk dapat mengatasi kondisi air bersih dan sanitasi Kota Palu pascabencana. Di kepulauan Maluku sendiri, mayoritas masyarakat masih banyak menggunakan fasilitas tempat BAB bersama dan MCK Umum. Tabel 7.7. Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Tempat Buang Air Besar tahun 2021 Sumber: (BPS, 2022). Provinsi ( Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Tempat Buang Air Besar Bersama 8=Umum Tidak 8 Tidak Ada Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku 81,86 76,90 88,62 85,64 67,43 77,96 72,87 69,73 9,99 4,94 7,08 5,44 12,60 6,27 10,27 10,33 1,61 3,91 1,14 1,39 7,56 3,34 5,36 11,45 0,07 0,10 0,07 0,09 0,07 0,21 0,13 0,07 6,47 14,15 3,10 7,44 12,34 12,22 11,38 8,42 Maluku Utara A%%( 7.3.3.1. Luas Tutupan Lahan Mayoritas tutupan lahan di Ekoregion Sulawesi Maluku masih didominasi oleh hutan, lahan pertanian, dan semak belukar. Provinsi yang memiliki persentase lahan hutan yang masih tinggi adalah Sulawesi Tengah, Maluku, dan Maluku Utara. Tabel Tabel 7.8. menunjukkan luasan berbagai jenis hutan pada tahun 2020 antara lain hutan konservasi (HK), hutan lindung (HL), hutan produksi terbatas (HPT), hutan produksi (HP), maupun area penggunaan lain (APL). Tabel 7.8. Luas Tutupan Hutan Ekoregion Sulawesi Maluku Tahun 2020 (Juta Ha) Sumber: (BPS, 2022). Ekoregion HK Hutan Tetap HL HPT HP Jumlah Hutan Produksi Jumlah APL Jumlah Sulawesi Maluku 1,82 0,64 4,32 1,21 3,15 1,56 1,19 1,12 10,48 4,53 0,4 1,89 10,48 6,42 7,58 1,33 18,06 7,55 7.3.3.2. Luas Kebakaran Hutan dan Lahan Secara umum, luas kebakaran hutan dan lahan di Ekoregion Sulawesi Maluku mengalami penurunan dalam periode tahun 2018-2020 (Tabel 7.9.). Hal tersebut dapat dipicu oleh berbagai faktor baik alam maupun antropogenik. Adanya dukungan dari pemrintah untuk pencegahan karhutla dapat berkontribusi besar terhadap penurunan risiko tersebut.
C M Y CM MY CY CMY K bab 5.pdf 16 3/3/2023 7:08:28 PM Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 Tabel 7.9. Luas Kebakaran Hutan dan Lahan di Ekoregion Sulawesi Maluku (Ha) Sumber: KLHK, 2022 Provinsi 2020 2021 2022 Gorontalo Maluku Maluku Utara Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Utara 80,00 20.270,00 59,00 569,00 1.902,00 2.555,00 3.206,00 177,00 163,00 11.807,00 108,00 886,00 916,00 3.133,00 2.124,00 579,00 101,00 6.592,00 113,00 319,00 538,00 964,00 1.983,00 165,00 A%%%/#+( Dari data persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak, dapat dilihat bahwa belum 100% rumah tangga di Ekoregion Sulawesi Maluku memiliki fasilitas sanitasi (Tabel 7.10.). Sulawesi Selatan memiliki persentase sanitasi layak yang paling tinggi yaitu di tahun 2021 mencapai 91,57%. Sedangkan tingkat sanitasi paling rendah di Ekoregion Sulawesi Maluku adalah Sulawesi Tengah (76,06%). Umumnya semua provinsi persentase akses layak sanitasi meningkat dari tahun 2020 ke 2021, dan tergolong cukup tinggi. Hal ini didukung oleh jumlah MCK yang sudah tersebar merata di Ekoregion Sulawesi-Maluku. Tabel 7.10. Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak di Ekoregion Sulawesi Maluku Sumber: (BPS, 2022) Provinsi 2019 2020 2021 Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara 82,36 71,95 87,80 79,75 74,57 73,39 70,00 72,52 85,49 74,61 88,96 82,38 75,68 77,07 75,06 75,99 84,85 76,06 91,57 85,62 78,58 80,12 76,77 77,11 A%%;$( #( Tabel 7.11. Nilai IKPS di Ekoregion 2021 Sumber: SIPSN KLHK, 2021 Peningkatan timbulan sampah di ekoregion peningkatan Sulawesi-Maluku seiring dengan jumlah penduduk. Timbulan sampah selama tahun 2019-2021 di Ekoregion Sulawesi-Maluku dapat dilihat pada . Timbulan sampah terbanyak di tahun 2021 mencapai 1.252.764 Ton/tahun, terjadi di timbulan Provinsi Sulawesi Selatan. Tingginya sampah di Sulawesi Selatan diikuti dengan banyaknya jumlah fasilitas TPA/TPS di provinsi tersebut yaitu mencapai 24 TPA/TPS. Jumlah ini naik dari tahun sebelumnya yaitu 21 TPA/TPS. Jumlah fasilitas TPA/TPS di Provinsi Maluku dan Sulawesi Tenggara adalah yang paling sedikit (5 TPA/TPS) yang diikuti dengan timbulan sampah yang tidak banyak dibandingkan provinsi lainnya. Selain itu jika dilihat dari indeks IKPS (Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah), Provinsi Sulawesi Selatan memiliki nilai paling tinggi dibanding provinsi lainnya (44.84%) (Tabel 7.11). Provinsi Maluku Maluku Utara Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Utara Capaian Nasional Sulawesi Utara Sulawesi Tenggara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Maluku Utara Maluku Gorontalo Timbulan Sampah Nilai IKPS 26,84 31,41 35,96 44,84 32,47 32,16 32,83 35,03
500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 Gambar 7.7. Total Timbulan Sampah di Ekoregion Sulawesi Maluku tahun 2019-2021 2019 2020 2021 131
C M Y CM MY CY CMY K bab 5.pdf 17 3/3/2023 7:08:29 PM 132 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 7.3.3.5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) IKLH untuk semua Provinsi di Ekoregion Sulawesi Maluku tergolong "Baik" Qx z IKLH < 90). Nilai IKLH beberapa Provinsi melebihi target, antara lain, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, dan Maluku Utara. Semua Provinsi di Ekoregion Sulawesi Maluku juga melebihi nilai capaian nasional untuk indeks IKLH. Artinya, nilai indeks lingkungan di seluruh Provinsi Ekoregion Sulawesi Maluku sudah melebihi nilai capaian nasional. Jika dilihat dari perkomponen IKLH; rata-rata nilai IKU, IKL, dan IKAL memiliki kategori "Baik", sedangkan untuk nilai IKA berkategori }(~ dan "Kurang" khusus di Nilai 7.12.). Provinsi Indeks kualitas air (IKA) Provinsi Sulawesi Utara memiliki nilai capaian dan target di bawah nasional yaitu 50,01 dan 49,69 dimana capaian dan target nasional yaitu 55,20 dan 52,82 berturut-turut. Oleh sebab itu, maka kualitas air menjadi salah satu isu lingkungan hidup di Ekoregion Sulawesi Maluku. Rendahnya nilai IKA pada beberapa provinsi di Ekoregion Sulawesi Maluku disebabkan oleh beberapa faktor seperti tingginya pencemaran air yang berasal dari kegiatan industri dan domestik khususnya di Provinsi Sulawesi Utara. Sulawesi Utara (Tabel Tabel 7.12. Nilai Indeks Nasional dan Provinsi Tahun 2021 Sumber: KLHK, 2022 Provinsi IKA IKU IKL IKAL IKLH Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Nasional 50.,01 65,19 54,24 53,15 44,60 50,00 60,16 53,90 55,20 49,69 55,84 56,82 53,26 53,46 56,04 55,56 53,08 52,82 90,98 90,28 88,97 88,93 98,87 85,00 87,79 90,80 84,20 91,27 91,33 89,13 90,89 93,96 90,97 90,70 91,64 87,36 60.05 84.68 65.18 75,25 75,88 71,75 88,88 86,82 62,50 61,94 83,10 55,40 74,34 79,21 72,66 90,21 86,58 60,72 76,41 70,03 71,30 74,55 74,01 82,23 74,79 75,43 59,00 82,65 87,36 84,82 81,60 84,80 81,52 86,07 87,55 81,04 70,51 79,00 77,78 73,52 74,90 71,06 77,25 76,20 68,96 72,38 77,78 73,23 74,97 77,32 75,72 78,23 77,45 71,45 7.3.4. Impact 7.3.4.1. Kerusakan Daerah Aliran ('&( Ekoregion Sulawesi Maluku memiliki banyak aliran sungai yang mengalir dari pegunungan dan bermuara ke wilayah pesisir atau danau. Oleh karena itu, rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) menjadi bagian penting dalam penataan wilayah. Berdasarkan data DAS yang dipulihkan, persentase jumlah dan luas DAS yang dipulihkan masih memiliki persentase lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah dan luas yang dipertahankan (Tabel 7.13.). Hal ini menunjukkan kondisi DAS di Ekoregion Sulawesi Maluku masih berada pada kondisi yang cukup baik. Namun demikian, diperlukan upaya untuk menanggulangi kerusakan DAS yang sudah terjadi. Tabel 7.13. DAS yang dipulihkan di Ekoregion Sulawesi Maluku Sumber: PDASRH KLHK, 2021 Ekoregion '&( $'&( Luas (Ha) '&(" # /#'&( Luas (Ha) '&(" # /#'&( Luas (Ha) Sulawesi Maluku 8.904 8.000 18.678.810 7.789.233 1.506 (16,91%) 365 (4,56%) 10.342.638 (55,37%) 675.203 (8,67%) 7.398 (83.09%) 7.635 (95,44%) 8.336.172 (44,63%) 7.114.030 (91,33%)
C M Y CM MY CY CMY K bab 5.pdf 18 3/3/2023 7:08:30 PM Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 133 A%;#8" jumlah masyarakat terdampak penyakit di Ekoregion Sulawesi Maluku di tahun 2021. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa diare dan malaria mendominasi beberapa penyakit lainnya. Penyakit diare paling mendominasi persentase penyakit yang dialami di Ekoregion Sulawesi Maluku. Hal ini menandakan Tabel 7.14. memaparkan fasilitas sanitasi di beberapa wilayah masih belum 100% tersedia. Selain itu, masyarakat miskin juga rentan terkena penyakit ini akibat pemukiman yang umumnya padat dan sanitasi kurang. Penyediaan fasilitas sanitasi penduduk yang memadai dapat mencegah penularan berbagai penyakit khususnya diare. Tabel 7.14. Jenis Penyakit Ekoregion Sulawesi Maluku Tahun 2021 Sumber: (Kemenkes RI, 2016) Provinsi Diare 8 Pneumonia DBD Tetanus Campak TB Paru Kusta Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Total 68.336 84.263 241.817 74.065 32.289 37.712 48.745 34.259 621.486 14.552 19.527 17.728 16.405 17.009 13.373 57.268 20.968 176.830 281 4.668 2.443 1.048 1.424 396 554 330 11.144 1.196 671 3.585 674 557 339 169 318 7.509 - 2 - - 1 - - 3 54 27 122 52 2 37 - 133 427 3.657 2.405 10.349 2.216 1.633 1.582 1.797 1.241 24.880 378 180 694 209 121 101 332 530 2.545 7.3.4.3. Bencana Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2022), kategori bencana yang tercatat sepanjang tahun 2021 di Ekoregion Sulawesi Maluku antara lain banjir, gelombang pasang/abrasi, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, puting beliung, dan tanah longsor (Tabel 7.15.). Umumnya bencana yang paling sering terjadi adalah banjir. Banjir paling sering terjadi di Sulawesi Tengah hingga mencapai 128 kali dalam satu tahun. Peningkatan bencana banjir dapat dipicu oleh hujan lokal, variabilitas iklim La Nina yang tidak diikuti dengan pembangunan infrastruktur yang baik. Tabel 7.15. Jumlah Tanggap Bencana Ekoregion Sulawesi Maluku Tahun 2021 Sumber: BPS, 2022 Provinsi Banjir Gelombang Pasang/Abrasi Gempa Bumi Kebakaran Hutan dan Lahan Puting Beliung Tanah Longsor Total Gorontalo Maluku Maluku Utara Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Utara Jumlah 22 24 20 25 73 128 39 23 354 5 4 7 3 13 6 7 45 9 1 8 1 3 1 23 - - - - - - 1 1 10 19 10 9 91 41 21 13 214 7 14 2 4 27 4 9 3 70 39 71 37 53 195 189 75 48 707 7.3.4.4. Isu Lingkungan Terkait Keanekaragaman Hayati dan (E Ekoregion Sulawesi Maluku merupakan salah satu ekoregion yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dan bersifat endemik. Pulau Sulawesi dan Maluku tergolong region peralihan antara flora dan fauna di Asia dan Australia (Sutrisna et al., 2018). Beberapa jenis flora dan fauna endemik yang terdapat di Pulau Sulawesi tersaji pada Tabel 7.16 dan Tabel 7.17. Beberapa flora endemik asli Sulawesi adalah Hydriastele selebica, Hydriastele kjellbergii, dan Hydiastele longipetalae yang termasuk suku pinang-pinangan (Palmae) (Syamsiah et al., 2012). Selain itu, tanaman endemik lainnya adalah Eboni Sulawesi (Diospyros celebica Bakh.) yang tergolong rentan berdasarkan IUCN (Sila, 2002).
C M Y CM MY CY CMY K bab 5.pdf 19 3/3/2023 7:08:33 PM 134 Fauna endemik Pulau Sulawesi antara lain Burung Maleo, Kera Hitam Sulawesi, Kuskus, Beruang Sulawesi, Babirusa Sulawesi, Ikan Purba Butini, Kupu-kupu Bidadari, Tarsius, Tarsius Pulau Paleng, Kuskus Kerdil, Anoa Pegunungan, dan Anoa Dataran Rendah. Kategori Critically Endangered atau terancam kritis antara lain Burung Maleo dan Monyet Hitam Sulawesi. Mayoritas disebabkan oleh hilangnya habitat akibat dari pembangunan dan pertumbuhan populasi manusia yang berkembang cepat serta perburuan liar untuk dimakan dagingnya (Pasetha et al., 2019). Untuk kategori Endangered antara lain tarsius, dan anoa sulawesi. Faktor utama penyebab penurunan populasi Anoa adalah karena terjadi kerusakan terhadap habitatnya yang disebabkan oleh kebutuhan manusia di dalam semakin meningkat, hutan pemanfaatan penangkapan dan perburuan secara liar yang cenderung meningkat sehingga satwa ini semakin sulit untuk dijumpai di habitat aslinya (Gunawan et al., 2005). Tabel 7.16. Flora Endemik di Pulau Sulawesi Sumber: KLHK, 2022 Flora Endemik Nama Ilmiah (D=H Hydriastele selebica N/A Palmae Hydriastele kjellbergii N/A Hydiastele longipetalae N/A Eboni Sulawesi Diospyros celebica Bakh. Vulnerable Tabel 7.17. Fauna Endemik di Pulau Sulawesi Sumber: KLHK, 2022 (E Nama Ilmiah (D=H Burung Maleo Monyet Hitam Sulawesi Kuskus Beruang Sulawesi Sulawesi Babirusa Ikan Purba Butini Kupu-kupu Bidadari Tarsius Tarsius Pulau Paleng Macrocephalon maleo Macaca nigra Ailurops ursinus Babyrousa celebensis Glossogobius matanensis Cethosia myrina Tarsius tarsier Tarsius pelengensis Critically Endangered Critically Endangered Vulnerable Vulnerable Near Threatened N/A Vulnerable Endangered Kuskus Kerdil Anoa Pegunungan Strigocuscus celebensis Bubalus quarlesi Near Threatened Endangered Anoa Dataran Rendah Bubalus depressicornis Endangered 7.3.4.5. Perubahan Akses Air Bersih Akses terhadap air bersih merupakan salah satu indikator tingkat kesehatan masyarakat (NM dan Samsubar 2016). Apabila masyarakat belum banyak mendapatkan akses air bersih, maka kencenderungan masyarakat terjangkit waterborne Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 diseases akan semakin tinggi, bergitupun sebaliknya. Berdasarkan data dari BPS (2022), wilayah Ekoregion Sulawesi Maluku memiliki persentase akses air bersih yang tinggi (>70%). Jika dianalisis dari tahun 2019-2021, akses air bersih cenderung meningkat di seluruh Ekoregion Sulawesi Maluku. Tingkat persentase paling terdapat di Provinsi Gorontalo dengan nilai 94,57% dan paling rendah di daerah Sulawesi Barat dengan nilai 78,35% (Tabel 7.18). tinggi Tabel 7.18. Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Sumber Air Minum Layak (Persen) Sumber: BPS, 2022 Provinsi 2019 2020 2021 Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara 90,81 83,42 89,38 89,66 94,19 71,50 90,83 85,04 90,31 84,60 90,84 92,49 94,16 72,75 91,68 86,90 281 4.668 2.443 1.048 1.424 396 554 330
C M Y CM MY CY CMY K bab 5.pdf 20 3/3/2023 7:08:36 PM Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 7.3.5. Response 7.3.5.1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan Program penghijauan dan reboisasi sangat terkait untuk menurunkan masalah lingkungan terkait aspek lahan. Penghijauan membantu mengurangi risiko dari dampak lingkungan seperti kerusakan DAS, tanah longsor, banjir, penurunan jumlah spesies endemik, serta berkurangnya akses air bersih bagi masyarakat di Ekoregion Sulawesi Maluku. Program ini memerlukan komitmen yang kuat dari berbagai pemangku kepentingan. Tabel 7.19. menunjukkan luas lahan dan hutan yang sudah direhabilitasi di Ekoregion Sulawesi Maluku selama tahun 2017 - 2021. Setiap provinsi di ekoregion sudah berupaya setiap tahunnya untuk meningkatkan angka rehabilitasi hutan dan lahan di masing-masing wilayah. Dapat dilihat di Tabel 7.20., luas hutan dan lahan yang direboisasi mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir. Dengan adanya peningkatan lahan diharapkan dapat luasan area yang direboisasi, berbagai dampak diminimalisasi. lingkungan terkait aspek Tabel 7.19. Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Sekitar DAS (Ha) Sumber: PDASRH KLHK, 2021 Provinsi '&( 2017 2018 2019 2020 2021 Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Tondano Palu Poso Jeneberang Saddang Sampara Bone Bolango Lariang Mamasa Jeneberang Saddang Wae Hapu Batu Merah Ake Malamo 5.558,07 3.273,31 10.805,94 3.592,37 3.187,31 3.162,62 - 3.093,31 947,43 5.365,97 3.656,92 10.521,66 3.625,16 4.143,04 3.453,92 - 1.960,55 1.331,00 5.177,79 3.493,00 30.960,75 3.498,75 17.107,50 5.239,69 - 3.959,25 2.229,00 1.637,84 1.980,25 3.880,12 1.620,20 2.557,79 1.823,43 - 963,22 1.917,41 2.360,23 5.729,76 7.706,40 6.555,38 4.115,26 1.914,71 4,05 2.569,54 2.810,03 Tabel 7.20. Reboisasi Hutan dan Lahan di Sekitar DAS (Ha) Sumber: PDASRH KLHK, 2021 Provinsi '&( 2017 2018 2019 2020 2021 Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Tondano Palu Poso Jeneberang Saddang Sampara Bone Bolango Lariang Mamasa Jeneberang Saddang Wae Hapu Batu Merah Ake Malamo 350,00 490,00 915,00 250,00 490,00 400,00 - 325,00 205,00 632,00 835,00 1.357,00 485,00 425,00 300,00 - 400,00 275,00 400,00 200,00 19.600,00 300,00 12.300,00 2.000,00 - 2.050,00 500,00 - - 2,20 - 645,00 - - 1.119,02 1.600,00 1.250,00 6.353,00 5.037,00 2.500,00 1.250,00 0,00 1.300,00 2.229,50 135
C M Y CM MY CY CMY K bab 5.pdf 21 3/3/2023 7:08:43 PM 136 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 7.3.5.2. Penghargaan Lingkungan Pemenang Penghargaan Kalpataru yang berasal dari Ekoregion Sulawesi Maluku adalah 'E Denassa dengan Kategori Perintis Lingkungan Hidup (Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan), 8# (Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat), Sombori Dive Conservation (SDC) di kategori Penyelamat Lingkungan (Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah). 7.3.5.3. Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di perkotaan dan mendukung "Gerakan 100-0-100", yaitu 100 persen layak, 0 persen permukiman akses air minum layak. kumuh, dan 100 persen akses sanitasi pelaksanaannya Program antara menggunakan provinsi, pemerintah kota/kabupaten, masyarakat dan stakeholder lainya dengan memposisikan masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota sebagai pelaku utama (nahkoda). Lokasi Program Kotaku di Ekoregion Sulawesi Maluku yang mendapatkan alokasi dana BPM (Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat) terdapat pada Tabel 7.21. platform kolaborasi pusat, pemerintah Kotaku dalam Tabel 7.21. Lokasi Program Kotaku di Ekoregion Sulawesi Maluku Sumber: PUPR, 2022 Provinsi Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Sulawesi Barat Gorontalo Maluku Maluku Utara Desa Toruakat, Tabilaa, Biniha Selatan, Gogagoman Kayamanya, Gebang Rejo Bintarore, Kalumeme, Lamalaka, Parangbanoa, Alliritenggae, Pettuadae, Allepolea, Pallantikang, Pattallassang, Watampone, Macanre, Siengkang, Laelo, Wiring Palennae, Tampo Tallunglipu, Rantepao, Bunga Eja Beru, Tamalanrea Indah, Lompoe, Lapadde, Tompotikka, Mungkajang, Tomarundung, Bonto Langkasa, Biraeng, Pabiringa Lalombaa, Laloeha. Latambaga, Dawi-Dawi, Tonggoni, Polinggona, Pundoho, Lamerongga, Lalolara, Bonggoeya Banggae, Ranggas Dutulanaa, Polohungo, Hulawa, Bulila, Luhu, Pilolodaa, Pohe, Bugis, Leato Selatan, Leato Utara Lesane, Mangga Dua, Poka, Desa Yamtel Salero 7.3.5.4. Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER) Total perusahaan yang mendapat peringkat PROPER di Ekoregion Sulawesi maluku berjumlah 225 perusahaan, dengan peringkat biru 129, emas 2, hijau, 11 dan merah 83 perusahaan (Gambar 7.8.) (KLHK, 2022). Banyaknya total perusahaan yang mendapatkan PROPER ini menunjukkan tingkat keseriusan para perusahaan untuk melakukan program pengelolaan lingkungan di Ekoregion Sulawesi-Maluku. Peringkat PROPER 2021 37% 57% BIRU EMAS HIJAU MERAH 5% 1% Gambar 7.8. Persentase Peringkat Proper Tahun 2021 (Sumber: KLHK, 2022)
C M Y CM MY CY CMY K bab 5.pdf 22 3/3/2023 7:08:48 PM
C M Y CM MY CY CMY K bab 5.pdf 23 3/3/2023 7:08:49 PM 138 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 A%<< )I8 Salah satu strategi KLHK dalam upaya pengendalian perubahan iklim adalah dengan mendorong kerjasama multi-pihak untuk memperkuat kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak berbasis komunitas melalui pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim). Di tahun 2021, kegiatan ProKlim #>~!Z$ | ~@ } ~ @ ~ | Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon Provinsi Maluku Tahun 2021. Hukurila, 5 Agustus 2021, dan c Penghargaan Negeri Adat Penerima Trophy Proklim Utama 2021.
C M Y CM MY CY CMY K bab 5.pdf 24 3/3/2023 7:08:49 PM Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 )I8 Gambar 7.9. Q\~!|~@}@~@ Q\~!|}@~@ (c) Penghargaan Negeri Adat Penerima Trophy Proklim Utama 2021 139
C M Y CM MY CY CMY K bab 5.pdf 25 3/3/2023 7:08:49 PM 140 7.3.5.6. Program Langit Biru Sejak tahun 2012 Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo beserta Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia melalui program "Langit Biru", dan mulai tahun 2018 Kota Gorontalo melakukan rutin kegiatan melakukan pada kendaraan-kendaraan yang beroperasi di wilayah Kota Gorontalo, khususnya kendaraan roda empat. Adapun lokasi uji emisi yaitu jalan Prof. DR. J.A. Katili, Jalan Nani Wartabone dan Kantor Samsat Provinsi Gorontalo. Pemilihan lokasi uji emisi didasarkan pada aktivitas lalu lintas di tiga jalan tersebut merupakan aktivitas terpadat di Kota Gorontalo. Sehingga dari sajian di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan pengelolaan kualitas lingkungan hidup Kota Gorontalo diarahkan pada peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang mencerminkan kondisi kualitas air, udara dan tutupan lahan. Kota Gorontalo mendapatkan penghargaan peringkat 1 untuk kategori Kota Sedang dalam Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan (EKUP) pada tahun 2019 (Gambar 7.10.). "Langit Biru" secara mandiri, emisi uji gratis Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022
C M Y CM MY CY CMY K bab 5.pdf 26 3/3/2023 7:08:51 PM Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 Gambar 7.10. Implementasi Program Langit Biru di Gorontalo dan Piagam Penghargaan 141
C M Y CM MY CY CMY K bab 5.pdf 27 3/3/2023 7:08:51 PM 142 7.4. Daftar Pustaka Amalo LF, Permatasari PA, Wijayanto AK. 2021. CARBON MONOX IDE EMISSIONS MONITORING during COVID-19 PANDEMIC in JAKARTA. 42nd Asian Conf Remote Sensing, ACRS 2021. March 2020:22-24. Badan Pusat Statistik. 2020. Catalog: 1101001. Stat Indones 2022. 1101001:790. indonesia-2020.html. BPS. 2022. Provinsi Kalimantan Barat Dalam Angka 2022. -barat-dalam-angka-2022.html. DLHK Aceh. 2022. IKLH Provinsi Aceh 2021. Gunawan H, Mukhtar AS. 2005. Pengaruh perambahan terhadap vegetasi dan satwa liar di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai, Provinsi Sulawesi Tenggara. Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam. 2(5):449-459. Z+!*+~+ Mahmud F, Olilingo FZ, Akib FHY. 2020. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Pulau Sulawesi. Oikos Nomos J Kaji Ekon dan Bisnis. 13(2):130-147. doi:10.37479/jkeb.v13i2.11872. NM S, Samsubar S. 2016. Akses Air Bersih di Indonesia Access to Clean Water in Indonesia. J Ekon Kuantitatif Terap. 9(2):89-98. publictions/ 228355/akses-air-bersih-di-indonesia. Nugroho, Sutopo P. "Analisis dan Evaluasi Kerusakan Lahan di Daerah Aliran Sungai Danau Tondano, Provinsi Sulawesi Utara." Alami: Jurnal Teknologi Reduksi Risiko Bencana. 10(1): 2005. Oktari R. 2021. Waspada La Nina Jelang Akhir Tahun 2021. >+>## na-jelang-akhir-tahun-2021. Tanggal akses 28 Agustus 2022. Pasetha A, Farajallah DP, Gholib. 2019. Perilaku harian monyet hitam Sulawesi (Macaca nigra) pada Masa Kebuntin gan di Cagar Alam Tangkoko-Batuangus, Sulawesi Utara. J Sumberd Hayati. 5(1):25-34. doi:10.29244/js dh.5.1.25-34. Perencanaan K, Nasional P, Republik B, Abstraksi I, Baru N, Pembangunan R, Menengah J, Kunci K, Journal TI, Planning D, et al. 2020. Covid-19, New Normal, dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia. J Perenc Pembang Indones J Dev Plan. 4(2):240-252. doi:10.36574/jpp.v4i2.118. Prasetyo. 2019. Problem Air dan Sanitasi, Potret Setahun Pascaencana. - pascabencana Prasetyoningrum AK. 2018. Analisis pengaruh indeks Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 pembangunan manusia (Ipm), pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia. Equilib J Ekon Syariah. 6(2):217. doi:10.21043/ equilibrium.v6i2.3663. Sila M. 2002. Gagasan konservasi flora endemik (Diospyros celebica Bakh.) di kawasan Wallacea Sulawesi - Indonesia. Manaj Eboni. 6(2):331-335. Suryahadi A, Al Izzati R, Suryadarma D. 2020. The Impact of COVID-19 Outbreak on Poverty: An Estimation for Indonesia (Draft). SMERU Work Pap. April April:1-20. Sutrisna T, Umar MR, Suhadiyah S, Santosa S. 2018. Diversity and Composition of Tree Vegetation in Lanna and Takapa la WaterFall Area, Gowa Regency, South Sulawesi. Bioma J Biol Makassar. 3(1):12-18. Syamsiah, Hartono, Karim H. 2012. Keragaman morfologi Hydriastele (Palmae) endemik Sulawesi di kawasan hutan Danau Matano, Soroako. Bionature. 13(2):116-119. Widodo J. 2020. Analisis perbandingan konsentrasi Suspended Particulate Matter (SPM) di tiga wilayah di Jakarta periode tahun 2006-2019. J Sumberd Alam dan Lingkung. 7(3):108-116. doi:10.21776/ub. jsal. 2020.007.03.3. Zakinah R. 2021. Reklamasi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar. Tanggal akses 28 Agustus 2022. tahun-2021.html tanpa-kumuh-kotaku Februari-2022.aspx
C M Y CM MY CY CMY K bab 5.pdf 28 3/3/2023 7:08:51 PM
C M Y CM MY CY CMY K bab 6.pdf 1 04/03/2023 01:48:51 8 STATUS LINGKUNGAN HIDUP EKOREGION PAPUA
C M Y CM MY CY CMY K bab 6.pdf 2 04/03/2023 01:48:53 Profil Ekoregion Papua - Isu Lingkungan Hidup di Wilayah Ekoregion Papua - Analisis DPSIR dari Isu Lingkungan Hidup Prioritas di Wilayah Ekoregion Papua
C M Y CM MY CY CMY K bab 6.pdf 3 04/03/2023 01:48:53 146 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 8.1. Profil Ekoregion Papua Jangka Panjang, seperti yang telah dituangkan dalam dokumen Rancangan RPJPD Provinsi Papua tahun 2005-2025 adalah Terwujudnya Papua yang Mandiri secara Sosial, Budaya, Ekonomi, dan Politik. Dalam hal ini, agenda atau tema tahap ketiga yaitu pembangunan jangka panjang Provinsi Papua yang sesuai dengan periode RPJMD Provinsi Papua untuk memantapkan 2019-2023, pembangunan yang didukung SDM Berkualitas dan Kemapanan di Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya, Politik, dan Lingkungan. Kemudian pemerintah provinsi membuat jabaran target kinerja lingkungan yaitu meningkatkan indeks kualitas air, udara, dan Visi Pembangunan Daerah ditujukan kualitas tutupan lahan serta penurunan emisi CO2 sampai tahun 2023. Visi Provinsi Papua Barat tahun 2017-2022 adalah Menuju Papua Barat yang Aman, Sejahtera dan Bermartabat. Pemerintah daerah juga membuat sasaran untuk meningkatkan upaya pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan serta meningkatkan kelestarian pengelolaan hutan secara terpadu. Kedua provinsi telah jangka Panjang untuk berkomitmen dalam memasukkan konservasi lingkungan ke dalam kebijakan daerah serta program pembangunannya. (Gambar 8.1) Gambar 8.1. Peta Ekoregion Papua (Sumber: Hasil Digitasi, 2021 dan BPS, 2021). 8.2. Isu Lingkungan Hidup di Wilayah Ekoregion Papua Penentuan isu lingkungan hidup di Ekoregion Papua didasarkan pada kondisi lingkungan setempat yang dilaporkan dalam lndeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). IKLH di Ekoregion Papua terpantau selalu tinggi (>80) dan berada di atas nilai IKLH Nasional selama tahun 2018-2021, kecuali pada tahun 2018 di Provinsi Papua dan tahun 2020 di Provinsi Papua Barat. Tinjauan secara time series menunjukkan terjadinya dinamika nilai IKLH pada kedua provinsi, terutama pada tahun 2020 yang terlihat mengalami penurunan nilai pada kedua provinsi. Namun demikian, nilai IKLH mengalami peningkatan kembali pada tahun 2021 (Gambar 8.2). Telaah lebih mendalam pada IKLH tahun 2021 menunjukkan bahwa IKLH di Ekoregion Papua tergolong tinggi yakni sebesar 81,80 untuk Provinsi Papua Barat dan 80,23 untuk Provinsi Papua. Keduanya memiliki nilai yang jauh berada di atas IKLH Nasional sebesar 71,45 (Gambar 8.2). Tingginya nilai IKLH di Ekoregion Papua berasal dari nilai IKU, IKL, dan IKAL yang juga tinggi pada kedua provinsi, kecuali nilai IKAL di Provinsi Papua yang tergolong sedang dan berada di bawah nilai IKAL Nasional (Tabel 8.1). Hal berbeda terlihat pada nilaiIKA yang diperoleh yakni berkisar 54,44-57,83 (tergolong rendah), meskipun nilai ini masih berada di atas nilai IKA Nasional.
C M Y CM MY CY CMY K bab 6.pdf 4 04/03/2023 01:48:54 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 147 Gambar 8.2. Grafik Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Ekoregion Papua tahun 2017-2021 (Sumber: KLHK, 2021) Tabel 8.1. Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Ekoregion Papua dan Nasional Tahun 2021. Provinsi IKA IKU IKL IKAL IKLH Papua Barat 54,44 95,60 100,00 81,12 81,80 Papua 57,83 94,02 100,00 70,34 80,23 NASIONAL 52,82 87,36 60,72 81,04 71,45 Berdasarkan hasil analisis, isu lingkungan hidup yang terjadi di wilayah Ekoregion Papua adalah: 1) kualitas air permukaan dan air laut, 2) perubahan ekstrem iklim global, serta 3) alih fungsi lahan dan hutan yang juga menyangkut aspek keanekaragaman hayati, pencemaran air dan pengelolaan persampahan/limbah. Mengacu pada dokumen IKLH tahun 2021 (KLHK, 2021), secara umum rendahnya nilai IKA di Ekoregion Papua disebabkan oleh parameter fecal coliform. Hal ini berkaitan dengan sistem sanitasi dan pengelolaan limbah domestik yang belum berjalan dengan baik. Masalah pencemaran air di Ekoregion Papua juga dipengaruhi oleh limbah kegiatan pertambangan/industri. Perubahan ekstrem pada iklim global turut berperan dalam menyebabkan berbagai permasalahan seperti kebakaran hutan, kekeringan, banjir, longsor, coral bleaching, dll. 8.3. Analisis DPSIR dari Isu Lingkungan Hidup Prioritas di Wilayah Ekoregion Papua pada munculnya konflik sosial di masyarakat adat yang hidup di sekitar kawasan hutan dan tentunya mengancam keanekaragaman hayati di ekosistem. Peningkatan jumlah penduduk dan alih fungsi lahan menjadi faktor yang berdampak pada penurunan kualitas lingkungan hidup di Ekoregion Papua. Peningkatan kebutuhan pangan dan energi akan mendorong terjadinya alih fungsi lahan hutan menjadi area perkebunan, sawah dan pemukiman. Potensi bencana ekologis semakin meningkat akibat rencana program food estate yang mengubah bentang alam, tutupan tanah dan tata guna lahan di Papua. Kehilangan hutan dan pembatasan akses atas sumber kehidupan akan menyebabkan penurunan kualitas hidup yang layak, menimbulkan masalah kesehatan dan gizi kurang, kehilangan mata pencaharian, serta kesulitan sumber pangan dan akses air bersih. Ancaman tersebut akan berimbas lingkungan hidup di isu Papua menjadi salah satu dasar terbentuknya Visi Pembangunan Daerah Jangka Panjang Provinsi Papua tahun 2005-2025, yaitu Terwujudnya Papua yang Mandiri secara Sosial, Budaya, Ekonomi, dan Politik. Semua aktivitas yang bersifat eksploitatif dan menyebabkan dampak/impact terhadap degradasi lingkungan memerlukan upaya tindakan/response yang guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Penggambaran isu-isu lingkungan yang terjadi di Ekoregion Papua, mulai dari faktor pendorong, penyebab, dampak, serta upaya tindakan penanganan telah disajikan dalam bentuk kerangka analisis DPSIR yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini. Kompleksitas tepat sasaran
C M Y CM MY CY CMY K bab 6.pdf 5 04/03/2023 01:48:54 148 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 Gambar 8.3. Perkembangan Kepadatan Penduduk di Ekoregion Papua selama Periode 2018-2021 Sumber: BPS Provinsi Papua dan Papua Barat (2022) 8.3.1. Driving Force Ada empat faktor pendorong kemudian menyebabkan faktor-faktor penekan sehingga tiga isu lingkungan mengenai kualitas air, perubahan ekstrem iklim global, dan alih fungsi lahan dan hutan muncul untuk wilayah Ekoregion Papua ini. Faktor pendorong tersebut dijelaskan pada bagian berikut ini: terjadinya 8.3.1.1. Pertumbuhan Penduduk representasi pertumbuhan penduduk juga dapat dilihat dari angka kepadatan penduduk. Gambar 8.5 memperlihatkan tren kepadatan penduduk setiap provinsi di Ekoregion 2018-2021. Papua Berdasarkan Gambar 8.5, Provinsi Papua memiliki kepadatan penduduk paling tinggi dibandingkan Provinsi Papua Barat. Kepadatan penduduk di Ekoregion Papua mengalami peningkatan yang cukup tajam pada tahun 2021, namun pada tahun 2022 kembali melandai. Selain jumlah penduduk, selama periode tahun akan berimplikasi pada semakin tingginya kebutuhan akan sumber daya lahan, air, energi, pangan, dan kesempatan kerja. Perkembangan jumlah penduduk pada kedua provinsi di Ekoregion Papua selama periode 2018-2021 disajikan pada Gambar 8.4. Jumlah penduduk terbanyak di Ekoregion Papua terdapat di Provinsi Papua sebanyak 4.335.445 jiwa, namun laju pertumbuhannya terjadi lebih cepat di Provinsi Papua Barat sebesar 2,69% per tahun. Merujuk pada data BPS (2022), sebaran jumlah penduduk di Provinsi Papua Barat sangat tidak merata, paling banyak terdapat di 3 kota/kabupaten yaitu Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong, dan Kota Sorong. Peningkatan jumlah penduduk Gambar 8.5. Perkembangan Kepadatan Penduduk di Ekoregion Papua selama Periode 2018-2021 (Sumber: BPS Provinsi Papua dan Papua Barat, 2022; BPS, 2022). Gambar 8.4. Perkembangan Jumlah Penduduk di Ekoregion Papua selama Periode 2018-2021 (Sumber: BPS Provinsi Papua dan Papua Barat, 2022; BPS, 2022). Permasalahan kependudukan yang berpusat di kota ini menjadi sebab dan akibat dari fenomena perpindahan penduduk dari desa ke kota (urbanisasi) dan perpindahan penduduk antar daerah terutama dari Pulau Jawa (migrasi) ke Provinsi Papua dan Papua Barat. Hal ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi di perkotaan kedua provinsi, namun juga akan berpotensi meningkatkan jumlah limbah padat, cair dan gas. Jika tidak ditangani dengan baik, maka akan membawa dampak terhadap kualitas sanitasi, air permukaan dan kualitas udara di perkotaan. Aspek ini faktor pendorong akan meningkatnya kebutuhan air bersih, timbulan limbah cair domestik dan industri, serta meningkatkan risiko kesehatan masyarakat. juga merupakan
C M Y CM MY CY CMY K bab 6.pdf 6 04/03/2023 01:48:55 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 149 8.3.1.2. Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur merupakan hal positif bagi kemajuan suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi salah satunya dapat dilihat dari angka Produksi Domestik Regional Bruto (PDRB) wilayah tersebut yang merupakan cerminan dari keseluruhan nilai tambah yang dihasilkan oleh setiap aktivitas produksi dalam perekonomian (Susanti et al., 2003). Tabel 8.2 menampilkan laju pertumbuhan PDRB per Kapita atas dasar Harga Konstan 2010 selama periode tahun 2018-2021. Besaran PDRB di Ekoregion Papua berdasarkan data tahun 2018-2021 tergolong tinggi berkisar Rp. 60.000-62.000 miliar (Provinsi Papua Barat) dan Rp. 134.000-159.000 miliar (Provinsi Papua), meskipun besaran tersebut tidak menjadi yang tertinggi secara nasional. Tabel 8.2. Besaran dan laju pertumbuhan PDRB atas Harga Dasar Harga Konstan 2010 pada masing-masing provinsi di Ekoregion Papua selama Tahun 2018-2021. Provinsi PDRB (miliar rupiah) Laju Pertumbuhan PDRB (%) 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 Papua Barat 60.466 62.075 61.604 61.289 6,25 2,66 0,76 0,50 Papua 159.712 134.566 137.787 158.611 7,32 15,74 2,39 15,11 Kontraksi pertumbuhan di Provinsi Papua ini terutama diakibatkan oleh sektor pertambangan dan penggalian, serta industri pengolahan. Namun sejak tahun 2020, terlihat laju pertumbuhan ekonomi telah kembali pulih di Provinsi Papua yang berimplikasi dari program pemulihan pasca pandemi Covid-19 yang dijalankan. Provinsi Papua Barat mengalami kontraksi pertumbuhan yang relatif lebih rendah pada tahun 2020, namun hal ini terus telah berlanjut hingga diberlakukan program pemulihan pasca pandemi Covid-19. Kontraksi pertumbuhan di Provinsi Papua Barat bersumber dari sektor pertanian, kehutanan, perikanan, dan jasa pergudangan, pendidikan. Sektor pariwisata dan berbagai sektor pendukungnya sangat terdampak oleh adanya pandemi Covid-19, begitu pula dengan program pemulihan yang mulai dijalankan tahun 2021 belum berhasil mengembalikan aktivitas perekonomian di Papua Barat ke kondisi normalnya, sehingga PDRB Provinsi Papua Barat belum dapat pulih sepenuhnya. Berdasarkan data Statistik Indonesia (2022), hanya kontraksi ada 2 provinsi pertumbuhan pada tahun 2021 yaitu Provinsi Bali (-2,47%) dan Papua Barat (-0,51%), dimana kedua daerah ini memiliki keunggulan dalam sektor pariwisata. tahun 2021 meskipun konstruksi, transportasi jasa perusahaan, serta yang mengalami Merujuk pada data BPS (2022), sektor yang menjadi penyumbang terbesar PDRB di Ekoregion Papua adalah sektor pertambangan dan penggalian; pertanian, industri kehutanan, perikanan; perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda; serta administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Industri pertambangan dan penggalian seperti PT pengolahan; konstruksi; Freeport misalnya, berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi, bukan hanya daerah tapi nasional. Pertumbuhan ekonomi pada sektor industri berpotensi meningkatkan pendapatan bagi daerah maupun penduduk sekitarnya, namun juga memiliki potensi dampak negatif seperti terjadinya alih fungsi lahan, serta peningkatan timbulan limbah padat dan industri. Pembangunan infrastruktur yang andal di Provinsi Papua Barat dan Papua terus dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan disesuaikan pada amanat yaitu melalui Inpres No. 9 Tahun 2020 pembangunan langkah-langkah infrastruktur yang fokus dan kementerian/lembaga dan bersinergi dengan pemerintah daerah. Pembangunan infrastruktur tersebut bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan indeks kemahalan, pembangunan infrastruktur. Pada Tahun Anggaran 2021, alokasi anggaran pembangunan infrastruktur untuk Provinsi Papua Barat sebesar Rp 3,67 triliun yang digunakan untuk bidang SDA Rp 600 miliar, jalan dan jembatan Rp 2,54 triliun, permukiman Rp 320 miliar dan perumahan Rp 200 miliar. Alokasi anggaran bagi Provinsi Papua sebesar Rp 6,12 triliun, untuk bidang SDA Rp 670 miliar, jalan dan jembatan Rp 4,46 triliun, permukiman Rp 650 miliar dan perumahan Rp 330 miliar. Peningkatan kesejahteraan masyarakat di Ekoregion Papua dilakukan dengan membuka keterisolasian wilayah dan meningkatkan akses, serta konektivitas dari darat maupun multimoda. Infrastruktur yang telah dibangun guna mendukung hal tersebut adalah Jalan Trans Papua 3.534 km, terobosan terpadu, tepat, yang dan tinggi, mengurangi pemerataan
C M Y CM MY CY CMY K bab 6.pdf 7 04/03/2023 01:48:56 150 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 Jalan Perbatasan Papua 1.098 km, dan Jembatan Youtefa 1,3 km. Selain itu, sebagai pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar telah dibangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu di Skouw (Jayapura) dan Sota (Merauke), pembangunan infrastruktur dukungan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX, serta pembangunan rumah khusus, air bersih, jalan lingkungan, dan jembatan gantung di Kabupaten Asmat, Mappi dan Mamberamo Raya (KemenPUPR 2021). 8.3.1.3. Peningkatan Kebutuhan Pangan dan Energi selalu peningkatan meningkat kebutuhan pangan dan energi. Hal tersebut meningkatkan permintaan terhadap pangan dan energi yang kemudian akan menyebabkan alih fungsi lahan, serta konversi dan eksploitasi sumber daya alam peningkatan berlebihan. Terjadi produktivitas dan produksi padi di Ekoregion Papua pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020, terutama di Provinsi Papua (Tabel 8.3). Peningkatan produktivitas padi pada tahun 2021 mencapai 7-14 ku/ha, sedangkan produksinya meningkat sebesar 1.000-82.000 ton. Pertumbuhan penduduk juga menyebabkan yang yang Keberhasilan Indonesia dalam swasembada beras pada era 1980-an dan program-program pemerintah lainnya yang telah berjalan (raskin, rastah, Gema banyaknya dll.) Palagung, menyebabkan perubahan pola konsumsi masyarakat Indonesia Timur termasuk Ekoregion Papua yang sebelumnya mengandalkan sagu dan ubi-ubian menjadi padi/beras sebagai makanan pokok. Peningkatan produktivitas padi pada tahun 2021 ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang semakin meningkat di wilayah Ekoregion Papua (Tabel 8.3). Pajale, sedikit Tabel 8.3. Produktivitas dan produksi padi di Ekoregion Papua Sumber: BPS (2020,2021,2022) Provinsi Produkvitas (ku/ha) Produksi (Ton) Papua Barat Papua 2020 32,20 31,48 2021 39,58 45,05 2020 24.378 166.002 2021 25.291 248.359
C M Y CM MY CY CMY K bab 6.pdf 8 04/03/2023 01:48:56 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 151 Gambaran penggunaan energi berkaitan dengan pangan dapat dilihat melalui persentase rumah tangga dalam menggunakan jenis bahan bakar utama untuk memasak seperti yang ditunjukkan pada Tabel 8.4. Berdasarkan data BPS (2022), masyarakat di Ekoregion Papua masih lebih dominan menggunakan Minyak Tanah dan Kayu sebagai bahan bakar untuk keperluan memasak, tidak seperti di kebanyakan daerah lain di Indonesia yang sudah lebih banyak menggunakan Gas/Elpiji (Tabel 8.4). Masyarakat di Ekoregion Papua memang masih sangat minim dalam penggunaan energi yang masif digunakan di berbagai tempat, misalnya seperti gas/elpiji dan listrik (BPS, 2022; PLN, 2022). Berdasarkan data BPS (2022) dan PLN listrik di Ekoregion Papua (2022), penggunaan sangatlah sedikit (1% secara nasional), sangat berkebalikan dengan Ekoregion Jawa yang mencapai 60% secara nasional. Namun demikian, jumlah pelanggan listrik di Ekoregion Papua selama tahun 2018-2021 terus mengalami peningkatan berkisar 14.000-38.000 ribu per tahun (Tabel 8.5). Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kebutuhan energi dan modernisasi penggunaan energi di Ekoregion Papua. Tabel 8.4. Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Bahan Bakar Utama untuk Memasak Tahun 2021 Sumber: BPS (2022) Provinsi Listrik Gas/Elpiji Minyak Tanah Arang/Briket Kayu Lainnya JUMLAH Papua Barat 0,89 5,21 65,88 0,00 27,34 0,68 100,00 Papua 0,43 1,92 32,47 0,09 64,67 0,42 100,00 Tabel 8.5. Jumlah Pelanggan Listrik di Ekoregion Papua Selama Tahun 2021 Sumber: BPS (2022) dan PLN (2019,2020,2022) Provinsi Papua Barat Papua 2018 189.343 414.986 2019 227.471 440.880 2020 243.103 467.597 2021 257.768 494.092 8.3.1.4.Pandemi Covid-19 Pada akhir tahun 2019, dunia dikejutkan dengan adanya penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang berasal dari Kota Wuhan, Cina. World Health Organization (WHO) pada tanggal 12 Maret 2020 menetapkan bahwa fenomena penyebaran COVID-19 menjadi pandemi (Siemaszko C: 2020) (Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat 2020). Berdasarkan data (2022), akumulasi jumlah orang yang terkonfirmasi tertular covid-19 di Ekoregion Papua hingga 31 Desember jumlah 2021 sebanyak 58.037 kasus dengan terbaru BPS terbanyak terdapat di Provinsi Papua (59,23%) (Tabel 8.6). Persentase kasus di Ekoregion Papua memang tergolong rendah secara Nasional (1,36%), namun hal ini tidak serta merta menjadi kabar baik, sebab menimbulkan kematian bagi 917 orang masyarakat di wilayah Ekoregion Papua. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti program vaksin dan protokol kesehatan yang digagas oleh faktor pemerintah diduga menjadi beberapa tingginya penularan virus (Pontoh et al, 2022). Tabel 8.6. Kasus Kumulatif Covid-19 di Ekoregion Papua Sumber: BPS (2022) Provinsi Papua Barat Papua TOTAL NASIONAL Kasus Konrmasi 23.660 34.377 58,037 4.262.720 Kasus Sembuh 23.194 33.715 56,909 4.114.334 Angka kesembuhan (%) 98,03 98,07 98,06 96,52 Kasus Meninggal 357 560 917 144.094 Angka Kemaan (%) 1,51 1,63 1,58 3,38 Kasus merupakan akumulasi sejak kasus Covid-19 masuk ke Indonesia sampai dengan 31 Desember 2021
C M Y CM MY CY CMY K bab 6.pdf 9 04/03/2023 01:48:57 152 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 Tabel 8.7. Perkembangan penerapan aturan mobilisasi masyarakat (PSBB atau PPKM) selama masa pandemi covid-19 tahun 2020-2021. Kebijakan PSBB Tahap - Mulai 10 April 2020 - 15 April 2020 17 April 2020 18 April 2020 24 April 2020 22 April 2020 23 April 2020 22 April 2020 24 April 2020 26 April 2020 28 April 2020 29 April 2020 4 Mei 2020 6 Mei 2020 11 Mei 2020 TBA 17 Mei 2020 16 Mei 2020 15 Mei 2020 27 Mei 2020 27 Mei 2020 7 September 2020 14 September 2020 11 2021 Hingga - Dasar Wilayah Provinsi DKI Jakarta Jawa Barat Riau Banten Sulawesi Selatan Jawa Barat Jawa Tengah Provinsi Sumatra Barat Kalimantan Selatan Kalimantan Utara Jawa Timur Sulawesi Selatan Provinsi Gorontalo Provinsi Jawa Barat Kalimantan Tengah Sulawesi Tengah Jawa Timur Kalimantan Selatan Riau Sumatera Selatan Sumatera Selatan Banten Jakarta PPKM PPKM mikro I II I II III IV V VI Januari 25 2021 Januari 26 2021 Januari 8 2021 Februari 9 2021 Februari 22 Februari 2021 23 Februari 2021 8 Maret 2021 9 Maret 2021 22 Maret 2021 23 Maret 2021 5 April 2021 6 April 2021 19 April 2021 20 April 2021 3 Mei 2021 Instruksi Mendagri No. 1 Tahun 2021 Instruksi Mendagri No. 2 Tahun 2021 Instruksi Mendagri No. 3 Tahun 2021 Instruksi Mendagri No. 4 Tahun 2021 Instruksi Mendagri No. 5 Tahun 2021 Instruksi Mendagri No. 6 Tahun 2021 Instruksi Mendagri No. 7 Tahun 2021 Instruksi Mendagri No. 9 Tahun 2021 7 provinsi (DKI Jawa Barat, Tengah, Jawa Banten, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali) 7 provinsi Jakarta, 7 provinsi 7 provinsi 10 provinsi (tambahan: Sumatra Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan) provinsi 15 (tambahan: Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Nusa Tenggara Timur) 20 provinsi (tambahan: Kalimantan Utara, Aceh, Sumatra Selatan, Riau, Papua) 25 provinsi (tambahan: Sumatra Barat, Jambi, Lampung, Kalimantan Barat, Kepulauan Bangka Belitung) Barat,
C M Y CM MY CY CMY K bab 6.pdf 10 04/03/2023 01:48:58 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 153 Februari 2019 Februari 2020 April 2019 April 2020 Juni 2019 Juni 2020 Gambar 8.6. Perubahan konsentrasi NO di Indonesia pada tahun 2019 (sebelum pandemi covid-19) dan 2020 (saat terjadi pandemi covid-19) Sumber: Fardani et al. (2020) Berkurangnya mobilisasi masyarakat akibat dari kebijakan pembatasan mobilisasi yang 8.7) diterapakan memberikan dampak positif terhadap kualitas udara berupa penurunan polutan udara. Penurunan polutan udara disebabkan oleh berkurangnya emisi yang keluar dari knalpot kendaraan. Wilayah Ekoregion Papua mengalami penurunan konsentrasi NO2 pada lockdown tahun 2020 atau ketika kebijakan diterapkan, bahkan hingga membuat nilainya mendekati 0 mol/m2 (Fardani et al. 2020) (Gambar 8.6). Salah yang berbahaya oleh pemerintah (Tabel lainnya adalah Suspended Particulate Matter (SPM) atau konsentrasi partikel terlarut di udara. SPM adalah partikel udara yang sangat kecil dan berukuran <100 mikron dengan ambang batas aman <230 μgr/m3 (Widodo 2020). Berdasarkan data BPS (2022), konsentrasi partikel terlarut udara di wilayah Ekoregion Papua selama tahun 2020-2021 tergolong rendah dan seluruhnya memenuhi ambang batas konsentrasi yang ditentukan (Tabel 8.8). Tren nilai dari tahun 2020 ke 2021 juga cenderung mengalami penurunan. satu polutan Tabel 8.8. Konsentrasi partikel terlarut udara di Ekoregion Papua pada tahun 2020 dan 2021 (μgr/m3) Provinsi Stasiun 2020 2021 Papua Mokmer Angkasa Pura Minimum 32,44 14,74 Rata-rata Maksimum Minimum 55,94 55,84 42,57 25,26 18,00 23,03 Rata-rata Maksimum 43,08 19,80 68,31 32,84 ) nilai melewati ambang batas 230 μgr/m3/24 jam.
C M Y CM MY CY CMY K bab 6.pdf 11 04/03/2023 01:48:58 154 Upaya penyediaan fasilitas kesehatan dan teknologi yang mencukupi menjadi salah satu rangka sistem menanggulangi ini mengakibatkan terhadap meningkatnya sampah medis. Sampah medis yang dihasilkan pada kegiatan diagnosis virus, perawatan, imunisasi, penggunaan masker, dan penelitian maupun sampah non medis berupa pembungkus makanan yang marak digunakan selama covid-19 dapat memberikan ancaman serius terhadap terkelola dengan baik lingkungan (Dharmaraj et al, 2021). yang mendukung dalam covid-19. Hal pandemi risiko tinggi yang jika tidak yang dilakukan oleh KLHK dalam penanganan limbah B3 medis (KLHK 2021). Pertama, KLHK memberikan terutama untuk dukungan fasyankes yang belum memiliki izin dengan pemberian dispensasi operasi dengan syarat insenerator suhu 800°C dan diberikan supervisi. Kedua, KLHK memberikan dukungan sarana untuk memusnahkan limbah medis, sejak 2019 telah memberikan bantuan 10 unit insenerator kapasitas 150 kg/jam dan 300 kg/jam ke berbagai provinsi termasuk Papua Barat. Ketiga, pengawasan yang lebih ketat hingga ke penegakan hukum pidana agar tidak membuang limbah medis ke TPA. Selain itu, pasien Covid-19 yang melakukan isolasi mandiri di rumah turut pula memeperoleh bantuan berupa drop box dan kantong plastik besar untuk pengumpulan limbah. Terdapat tiga langkah utama relaksasi kebijakan 8.3.2. Pressure 8.3.2.1. Alih Fungsi Hutan dan Lahan Semakin tingginya pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan kebutuhan penduduk terhadap pangan dan energi, yang beriringan dengan perluasan lahan untuk menunjang aktivitas-aktivitas tersebut. Berdasarkan Tabel 8.10, terjadi penurunan luasan yang signifikan selama tahun 2018-2019 di Ekoregion Papua pada hutan, semak belukar. Penurunan luasan terbesar terjadi pada hutan mencapai 1.653.421,25 ha. Tipe-tipe tutupan lahan tersebut diperkirakan beralih fungsi menjadi tanah/lahan terbuka, karena pada tahun 2019 sebesar 3.012.982,86 ha beralih fungsi menjadi lahan terbuka (Tabel 8.9). savana/padang, dan Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 Selama tahun 2019-2020, lebih banyak terjadi pengalihan fungsian lahan yakni terjadi penurunan yang relatif besar pada luasan semak belukar, tanah tubuh air, savana/padang, dan terbuka, serta terjadi peningkatan yang relatif besar pada luasan hutan, pertanian lahan kering, dan perkebunan (Tabel 8.9). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pada tahun 2020 terjadi upaya perbaikan banyaknya pengalihfungsian lahan menjadi hutan mencapai 33.240.520,58 ha. lingkungan dengan Ekoregion Papua saat ini dapat dikatakan sebagai "Hotspot Biodiversity" yang artinya memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, namun memiliki ancaman yang tinggi pula. Hal tersebut dilihat dari lahan untuk perkebunan banyaknya pembukaan kelapa sawit, perusahaan tambang, pemekaran kampung, (Saputra, 2022). logging, dll. Perluasan areal perkebunan, pertambangan, dan pemukiman tersebut merambah kawasan hutan, bahkan kawasan yang dilindungi. illegal Perkembangan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) untuk survei/eksplorasi dan operasi produksi tambang maupun non tambang selama tahun 2018-2021 dapat dilihat pada Tabel 8.10. Terlihat pada Tabel 8.10, bahwa luasan IPPKH baik untuk kegiatan survei/eksplorasi atau operasi produksi tambang maupun non tambang terus mengalami peningkatan setiap tahun. luasan hutan yang memperoleh IPPKH sebesar 6.851,27 ha untuk kegiatan survei/eksplorasi meliputi minyak dan gas, tambang emas, dan tambang nikel (KLHK, 2022). Kegiatan operasi produksi tercatat memperoleh IPPKH yang lebih besar lagi yakni seluas 13.525,85 ha meliputi kegiatan operasi produksi bijih nikel, produksi tembaga, minyak dan gas bumi, pembangunan jalan, pembangunan sarana dan prasarana umum, serta pembangunan pembangkit listrik (KLHK, 2022). Oleh karena itu, pembangunan di Ekoregion Papua harus menggunakan pendekatan pembangunan yang berkelanjutan. Total
C M Y CM MY CY CMY K bab 6.pdf 12 04/03/2023 01:48:59 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 155 Tabel 8.9. Perubahan Penggunaan Lahan di Ekoregion Papua tahun 2018-2020 Sumber: KLHK (2021) Penggunaan Lahan Hutan Pelabuhan Udara/Laut Perkebunan Permukiman Pertambangan Pertanian Lahan Kering Savana/Padang Rumput Sawah Semak Belukar Tambak Tanah Terbuka Transmigrasi Tubuh Air & Rawa Total 2018 3.412.391.967,74 277.667,70 29.827.071,59 13.222.645,63 556.520,98 104.382.096,34 105.617.764,46 5.296.211,19 293.312.098,35 22.854,99 43.514.888,83 5.767.186,63 150.617.190,39 Luas (ha) 2019 3.410.738.546,49 277.063,51 30.249.540,86 13.410.657,05 544.449,09 104.590.267,75 104.544.461,39 5.320.607,61 292.391.691,33 22.854,99 46.527.871,70 5.765.704,91 150.422.448,14 2020 3.443.979.067,08 302.381,13 31.416.347,61 12.977.944,52 510.559,96 108.946.337,60 97.108.822,95 5.752.410,23 272.454.337,46 21.171,81 39.299.114,56 4.923.388,05 130.679.547,68 2018-2019 -1.653.421,25 -604,19 422.469,27 188.011,42 -12.071,89 208.171,41 1.073.303,06 24.396,42 -920.407,01 0,00 3.012.982,86 -1.481,73 -194.742,24 Selisih 2019-2020 33.240.520,58 25.317,61 1.166.806,75 -432.712,53 -33.889,13 4.356.069,84 7.435.638,44 431.802,63 -19.937.353,87 -1.683,18 -7.228.757,14 -842.316,85 -19.742.900,46 4.164.806.164,82 4.164.806.164,82 4.148.371.430,63 0,00 16.434.734,18 Dokumentasi Jian - Taman Nasional Lorentz
C M Y CM MY CY CMY K bab 6.pdf 13 04/03/2023 01:49:00 156 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 Tabel 8.10. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan di Ekoregion Papua Tahun 2018-2021 Sumber: KLHK (2022) Provinsi 2018 unit luas (ha) 2019 unit 2020 luas (ha) unit 2021 luas (ha) unit luas (ha) TOTAL unit luas (ha) Survei/Eksplorasi Tambang dan Non-Tambang Papua Barat Papua Operasi Produksi Tambang dan Non Tambang Papua Barat Papua
1 2.974,16
1 6,60
78,51 1
100,38
614,69 72,04
3.776,73 442,81 3.819,13 2 2 8 11 100,38 6.750,89 7.553,59 5.972,26 8.3.2.2. Perubahan Iklim Global Terlepas dari adanya ancaman pemanasan global di sejumlah wilayah, beberapa wilayah dapat mengalami penurunan suhu udara akibat tingginya curah hujan dalam 1 tahun. Hal ini pula yang terjadi di Ekoregion Papua. Data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menunjukkan rata-rata di Ekoregion Papua bahwa suhu mengalami peningkatan selama tahun 2019-2020, namun pada tahun 2021 cenderung mengalami penurunan (Tabel 8.11). Variabilitas iklim La Nina yang terjadi di akhir tahun 2021 dan awal tahun 2022 dapat menjadi salah satu penyebab penurunan suhu rata-rata ini. Berdasarkan prediksi BMKG (2021), badai La Nina memasuki Indonesia pada November 2021 hingga Februari 2022 dan akan berdampak pada peningkatan curah hujan, serta implikasinya terhadap penurunan suhu rata-rata. Masuknya La Nina ke Indonesia, sedikit banyaknya mempengaruhi suhu udara di wilayah Ekoregion Papua. Data curah hujan pada tahun 2021 juga memperlihatkan adanya peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Tabel 8.11). Sejalan dengan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah melaporkan bahwa terjadi kecenderungan kenaikan kejadian bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan puting beliung yang akan dijabarkan pada sub-bab berikutnya. hal tersebut, Badan Tabel 8.11. Data Parameter Utama Iklim (Suhu dan Curah Hujan) di Stasiun Pengamatan BMKG wilayah Ekoregion Papua Tahun 2018-2021 Sumber: BPS (2019, 2020, 2021, 2022) Provinsi (Stasiun BMKG) Parameter 2019 Tahun 2020 2021 Papua Barat (Meteorologi Seigun Sorong) Minimum Suhu Udara (°C) Rata-rata Maksimum Jumlah Curah Hujan (mm) Papua (Meteorologi Sentani) Suhu Udara (°C) Minimum Rata-rata Maksimum Jumlah Curah Hujan (mm) 21,4 27,2 34,0 2.376,70 15,60 25,91 32,60 2.910,80 22,8 27,3 34,2 3.926,50 21,20 27,90 36,70 1.501,50 22,20 27,10 33,90 3.811,90 21,30 27,50 36,60 2.028,30 Pertumbuhan ekonomi dan populasi memiliki dampak terhadap peningkatan jumlah emisi CO (Dai et al., 2022). Emisi tersebut berasal dari aktivitas antropogenik seperti polusi bahan bakar, aktivitas pertanian, atau sampah. Data BPS (2022) juga menunjukkan bahwa emisi GRK dari sektor energi, industri, dan limbah/sampah terus mengalami peningkatan selama tahun 2015-2019.
C M Y CM MY CY CMY K bab 6.pdf 14 04/03/2023 01:49:00 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 8.3.2.3. Tingginya Penduduk Miskin Permasalahan yang sering terjadi di negara berkembang, khususnya di Indonesia adalah tingginya angka kemiskinan. Kemiskinan terjadi akibat ketidakmerataan hasil pendapatan, produksi yang terbatas, dan aset produksi yang rendah (Prasetyoningrum, 2018; Mahmud et al., 2020). produksi yang terbatas, dan aset produksi yang rendah (Prasetyoningrum, 2018; Mahmud et al., 2020). Persentase penduduk miskin di wilayah Ekoregion Papua tergolong besar yakni berkisar 21-28% dari jumlah penduduknya dan merupakan yang tertinggi secara nasional (BPS 2022) (Gambar 8.7). Tinjauan dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin mengalami penurunan pada tahun 2020, lalu pada tahun 2021 cenderung mengalami peningkatan (Gambar 8.7). Hal ini dapat disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang masih berlangsung dan implikasinya terhadap resesi global (Suryahadi et al., 2020). Gambar 8.7. Persentase Penduduk Miskin di Ekoregion Papua pada tahun 2019-2021. Tingkat kemiskinan masyarakat sangat berkaitan dengan kemampuan dalam mengelola limbah dan sampah. Masyarakat miskin memiliki kecenderungan untuk mengabaikan pengelolaan sampah dan sangat berpotensi membuangnya secara sembarangan, seperti dibuang di pinggir jalan, lahan kosong, ataupun di badan air seperti sungai. Oleh karena itu, tingginya jumlah penduduk miskin meningkatkan risiko terhadap pencemaran lingkungan. Di samping itu, minimnya sarana dan prasarana pengelolaan dan penanganan timbulan sampah yang disediakan juga membuat banyak sekali penduduk miskin tidak terlayani oleh pengelola sampah pemerintahan. 157
C M Y CM MY CY CMY K bab 6.pdf 15 04/03/2023 01:49:01 158 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 8.3.2.4. Sistem Sanitasi dan Pengelolaan Limbah Domestik Sanitasi merupakan unsur utama dalam kebersihan lingkungan pemukiman yang berkaitan dengan upaya mendukung kesehatan masyarakat. Sanitasi mencakup aspek air minum, air limbah domestik, sampah, dan drainase. Sanitasi sangat terkait dengan perilaku dan budaya hidup bersih. Penduduk miskin memiliki kecenderungan untuk memiliki fasilitas sanitasi yang tidak layak, sehingga dapat meningkatkan risiko aliran limbah ke badan air permukaan maupun infeksi penyakit di tengah populasi masyarakat. Masyarakat di Ekoregion Papua tercatat sudah cukup banyak yang memiliki fasilitas sanitasi sendiri, bersama, dan MCK umum mencapai >90% di Provinsi Papua Barat dan >75% di Provinsi Papua, meskipun di Provinsi Papua masih tersisa sekitar 23% masyarakat yang tidak memiliki fasilitas sanitasi (Tabel 8.12). Kebiasaan buang air besar sembarangan (BABS) oleh masyarakat Papua masih menjadi permasalahan pelik. Perilaku BABS yang dilakukan masyarakat Papua seperti buang air besar di sungai atau kali, karena minimnya akses terhadap air bersih. Dinas Kesehatan menyampaikan sekitar 60,7% masyarakat melakukan BABS karena sudah menjadi kebiasaan sejak lama dan masih banyak yang belum mempunyai WC atau fasilitas sanitasi yang memadai (STMB Kemenkes 2015) rata-rata nasional menunjukkan bahwa Ekoregion Papua perlu melakukan upaya peningkatan fasilitas bagi masyarakatnya. sanitasi Ketersediaan fasilitas sanitasi yang mencukupi akan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan menurunkan risiko pencemaran sumber air bersih. Upaya ini telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Papua Barat dan Papua yang terlihat dari jumlah fasilitas sanitasi yang dimiliki sendiri terus mengalami peningkatan selama tahun 2018-2021, sedangkan yang tidak ada/tidak memiliki fasilitas sanitasi terus mengalami penurunan (Tabel 8.12). Perbandingan terhadap nilai yang layak Tabel 8.12. Fasilitas sanitasi di Ekoregion Papua selama tahun 2018-2021 (%) Sumber: BPS (2022) Provinsi Papua Barat Papua Tahun 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2021 Sendiri 72,03 72,62 75,44 75,48 57,53 59,09 61,74 63,34 85,51 Bersama 13,75 13,87 11,18 10,16 8,42 12,43 10,09 8,98 7,03 MCK Umum 9,23 8,57 8,96 9,00 3,40 4,01 3,20 3,85 1,76 Tidak Menggunakan 0,08 0,20 0,10 0,21 0,36 0,48 1,51 0,58 0,10 Tidak Ada 4,90 4,74 4,33 5,15 30,29 23,99 23,47 23,24 5,59 Rata-rata NASIONAL 8.3.3. State 8.3.3.1. Luas Tutupan Hutan Berdasarkan pembahasan alih fungsi lahan dan hutan pada sub-bab 8.3.2.1 Pressure, terjadi penurunan luasan yang signifikan pada hutan primer tahun 2019 mencapai 1.653.421,25 ha, yang diperkirakan beralih fungsi menjadi lahan terbuka, perkebunan, pertanian lahan kering, dan pemukiman (Tabel 8.9). Sumber lain juga menyatakan bahwa banyak terjadi pembukaan lahan di Ekoregion Papua untuk keperluan perkebunan kelapa sawit, perusahaan tambang, pemekaran kampung, illegal logging, dll. (Saputra 2022). Berkaitan dengan hal tersebut, perlu diketahui informasi terbaru mengenai luas kawasan hutan di Ekoregion Papua yang dapat dilihat melalui Tabel 8.13. Berdasarkan Tabel 8.13, luas kawasan hutan dan konservasi perairan yang meliputi hutan lindung, suaka alam & pelestarian alam, hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, serta hutan produksi yang dapat dikonversi, paling luas terdapat di Provinsi Papua dengan total luasan mencapai 30.387.499 ha (Tabel 8.13). Suaka alam & pelestarian alam merupakan tipe kawasan hutan terluas di wilayah Ekoregion Papua dengan luasan mencapai 10.395.542 ha. Tipe hutan terluas di Provinsi Papua Barat adalah suaka alam & pelestarian alam dan hutan produksi tetap, sedangkan di Provinsi Papua adalah hutan lindung dan suaka alam & pelestarian alam.
C M Y CM MY CY CMY K bab 6.pdf 16 04/03/2023 01:49:01 159 Tabel 8.13. Luas Kawasan Hutan dan Konservasi menurut Provinsi di Ekoregion Papua tahun 2020 Sumber: BPS Statistik Indonesia (2022) Provinsi Luas Kawasan Hutan dan Konservasi (ha) Papua Barat Papua TOTAL Hutan Lindung 1.631.589 7.815.283 9.446.872 Suaka Alam & Pelestarian Alam 2.640.258 7.755.284 10.395.542 Hutan Produksi Terbatas 1.778.480 5.961.240 7.739.720 Hutan Produksi Tetap 2.188.160 4.739.327 6.927.487 Hutan Produksi yang dapat Dikonversi 1.474.650 4.116.365 5.591.015 Jumlah Luas Hutan dan Perairan 9.713.137 30.387.499 40.100.636 8.3.3.1. Luas Kebakaran Hutan dan Lahan Berdasarkan data KLHK (2022), luas areal kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Ekoregion Papua selama tahun 2018-2021 tergolong besar dengan luasan maksimum mencapai 108.110,00 ha (Gambar 8.8). Provinsi Papua tercatat memiliki luasan kebakaran hutan dan lahan paling besar di Ekoregion Papua yakni sebesar 96% dari total luasan. Luas areal hutan dan lahan yang terbakar di Ekoregion Papua paling besar terjadi pada periode tahun 2018-2019 mencapai 89.136,34-109.643,00 ha (Gambar 8.8). Namun demikian, luasan karhutla di Ekoregion Papua terus mengalami penurunan sejak tahun 2020, bahkan hingga mencapai 16.056 ha pada tahun 2021. Gambar 8.8. Grafik Luas Kebakaran Hutan dan Lahan di Ekoregion Papua Tahun 2017-2021 (ha) Sumber: KLHK mengungkapkan kebakaran hutan yang merupakan bagian deforestasi perlu ditangani secara serius agar pengendalian perubahan iklim dapat berjalan dengan baik. Dalam hal pengendalian karhutla, Manggala Agni merupakan ujung tombak yang sangat vital dalam pengendalian karhutla di Indonesia. Manggala Agni menjadi agen penguatan dengan ikut serta dalam pencapaian NDC, baik secara regional melalui pengendalian kahrutla, khususnya pencegahan, sehingga dapat terjadi penurunan potensi emisi dari karhutla. sektoral maupun Karenanya, masterplan pengembangan kapasitas lahan SDM pengendalian kebakaran hutan dan termasuk secara umum penguatan Manggala Agni di wilayah timur. Sejak tahun 2016, telah dilaksanakan pula berbagai kegiatan dalam upaya pencegahan karhutla di Ekoregion Papua meliputi pemantauan hotspot, pembentukan dan pembinaan masyarakat peduli api (MPA), patroli mandiri, patroli terpadu, kampanye dan sosialisasi karhutla (Tasurruni et al. 2019). terus dikembangkan,
C M Y CM MY CY CMY K bab 6.pdf 17 04/03/2023 01:49:04 160 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 8.3.3.3. Jumlah Fasilitas Sanitasi jumlah persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak tercatat sudah cukup tinggi di Provinsi Papua Barat sebesar 77,89%, namun di Provinsi Papua tercatat masih cukup rendah sebesar 39,26% (BPS 2022). Secara time series, selama tahun 2018-2021 persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak pada kedua provinsi di Ekoregion Papua mengalami tren peningkatan (Tabel 8.14). Pada tahun 2021, Namun, pada tahun 2021 tercatat mengalami penurunan sekitar 1% pada masing-masing provinsi. Menurut Astuti (2022), setiap penurunan persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak dan air minum layak sebesar 1% akan meningkatkan prevalensi stunting di Ekoregion Papua sebesar 1,56% dengan asumsi variabel lain konstan. Tabel 8.14. Presentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Sumber: BPS Statistik Indonesia (2022) Provinsi Papua Barat Papua 2018 73,95 33,75 2019 76,39 38,27 2020 78,71 40,31 2021 77,89 39,26 Rendahnya akses terhadap sanitasi layak dapat membentuk pola kebiasaan buang air besar sembarangan (BABS). Kondisi ini dapat memicu penurunan kualitas air serta tersebarnya wabah penyakit menular seperti diare. Dalam RPJMN 2020-2024, Pemerintah Indonesia menargetkan dapat menyediakan 100% pelayanan air minum dan sanitasi yang layak dan aman bagi seluruh rakyat fasilitas sanitasi yang Indonesia. Peningkatan disediakan oleh pemerintah harus disertai dengan perubahan untuk menggunakan fasilitas tersebut dengan baik. kebiasaan masyarakat 8.3.3.4. Timbulan Sampah dan IKPS Peningkatan timbulan sampah terjadi seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Adanya pandemi covid-19 juga turut meningkatkan timbulan limbah B3 yang dihasilkan oleh limbah medis dari berbagai kegiatan seperti pemeriksaan, perawatan pasien, hingga penelitian. Apabila tidak dikelola dengan baik, timbulan sampah dan limbah B3 akan berdampak terhadap pencemaran lingkungan dan penurunan kesehatan masyarakat. Timbulan sampah selama tahun 2020-2021 di Ekoregion Papua dapat dilihat pada Gambar 8.9. Jumlah timbulan sampah harian di Provinsi Papua Barat mengalami penurunan sebesar 29,12 ton/hari dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sedangkan di Provinsi Papua justru mengalami peningkatan sangat besar mencapai 241,05 ton/hari. Berdasarkan komposisi jenis sampah yang ditimbulkan, sisa makanan menjadi penyumbang terbesar sampah di Ekoregion Papua (29-44%), disusul oleh plastik (18-26%) dan kayu-ranting (16-18%) (KLHK 2021). Sampah-sampah tersebut bersumber paling banyak dari aktivitas rumah tangga (KLHK 2021). Gambar 8.9. Grafik Timbulan Sampah Harian di Ekoregion Papua Sumber : SIPSN KLHK 2021
C M Y CM MY CY CMY K bab 6.pdf 18 04/03/2023 01:49:06 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 Nilai IKPS di Ekoregion Papua pada tahun 2021 tergolong rendah sebesar 23,16-23,17, sementara nilai IKPS rata-rata nasional sebesar 50,06 (Gambar 8.10). Hal ini berkaitan dengan ketersediaan jumlah TPA/TPS yang masih minim yakni hanya berjumlah 11 TPA/TPS di Provinsi Papua dan 5 TPA/TPS di Provinsi Papua Barat (KLHK 2021). Namun demikian, jumlah fasilitas TPA/TPS ini terus mengalami peningkatan selama tahun 2019-2021. Penyediaan TPS 3R di tingkat desa/kelurahan membuat sistem pengelolaan sampah dapat dimulai dari skala rumah tangga. Fasilitas ini dapat membantu masyarakat untuk mengolah sampah rumah tangga menjadi kompos dan barang bermanfaat lainnya. Edukasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan makanan seefektif mungkin perlu diupayakan agar tidak banyak sisa-sisa makanan yang terbuang, disertai dengan pembuatan pengolahan sampah sisa makanan menjadi kompos atau semacamnya. Faktor kepemimpinan memiliki andil besar dalam upaya pengelolaan sampah di tingkat regional. Adanya kebijakan yang kuat dapat mendukung program maupun ketersediaan sarana prasarana pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota. Kebijakan pemerintah untuk mengurangi kantong plastik dan penyediaan fasilitas pengolahan sampah di tingkat desa juga dapat menjadi faktor penurunan timbulan sampah harian. Terjadinya penurunan jumlah timbulan sampah harian di Provinsi Papua Barat pada tahun 2021 (Gambar 8.9) mengindikasikan adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengurangi dan mengelola timbulan sampah. Hal ini dapat menjadi contoh bagi Provinsi Papua agar tidak kembali mengalami peningkatan timbulan sampah pada tahun selanjutnya. Gambar 8.10. Nilai IKPS di Ekoregion Papua Tahun 2021. Kampung Kaprus BPTN III Yembekiri Dokumentasi Ran Ogistira, TN Teluk Cendrawasih 161
C M Y CM MY CY CMY K bab 6.pdf 19 04/03/2023 01:49:07 162 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 PETA STATUS PREDIKAT IKLH PROVINSI TAHUN 2021 Sangat Kurang Kurang Gambar 8.11. Peta status predikat IKLH pada setiap provinsi Tahun 2021. 8.3.3.5. Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Berdasarkan hasil perhitungan, capaian nilai IKLH seluruh Provinsi di Ekoregion Papua tergolong "Baik" (Gambar 8.11). Nilai IKLH di Provinsi Papua Barat sebesar 81,80 dan Provinsi Papua sebesar 80,23, keduanya memiliki nilai jauh di atas IKLH Nasional sebesar 71,45 dan menjadi yang tertinggi di Indonesia (Tabel 8.15). Hampir seluruh komponen IKLH di Ekoregion Papua juga melampaui nilai targetnya, kecuali nilai IKA di Provinsi Papua Barat dan nilai IKAL di Provinsi Papua. Tingginya nilai IKLH di Ekoregion Papua berasal dari komponen IKU, IKL, dan IKAL yang juga tergolong tinggi pada kedua provinsi. Jika dilihat berdasarkan masing-masing komponen IKLH; rata-rata nilai IKU dan IKL di Ekoregion Papua terkategori "Sangat Baik 90), nilai IKAL memiliki kategori "Baik", sedangkan untuk nilai IKA berkategori "Sedang (Tabel 8.15). Rendahnya nilai IKA di Ekoregion Papua disebabkan oleh tingginya nilai parameter Fecal Coliform yang secara rata-rata mencapai 2-7 kali lebih besar dari baku mutu air nasional kelas II berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lampiran VI). Hal ini semakin memperkuat fakta bahwa sistem sanitasi limbah domestik di wilayah dan pengelolaan Ekoregion Papua masih belum berjalan dengan baik. Di sisi lain, meskipun nilai IKA di Ekoregion Papua relatif rendah dibandingkan komponen- komponen IKLH lainnya, namun masih berada di atas nilai IKA Nasional. Pada beberapa wilayah, nilai capaian rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari berbagai pemangku kepentingan agar nilai IKLH di Ekoregion Papua dapat selalu mencapai target yang diharapkan. lebih IKLH dijadikan target pada Tabel 8.15. Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Ekoregion Papua dan Nasional Tahun 2021 Sumber : KLHK (2022) Provinsi Target IKA Capaian Target IKU Capaian Target IKL Capaian Target IKAL Capaian Target IKLH Capaian Papua Barat 56,05 54,44 91,96 95,60 98,53 100,00 76,52 81,12 79,10 81,80 Papua 55,06 57,83 91,63 94,02 96,30 100,00 79,35 70,34 78,60 80,23 Nasional 55,20 52,82 84,20 87,36 62,50 60,72 59,00 81,04 68,96 71,45
C M Y CM MY CY CMY K bab 6.pdf 20 04/03/2023 01:49:07 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 8.3.4. Impact 8.3.4.1. Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Dampak lain dari perubahan penggunaan lahan dan alih fungsi lahan adalah kerusakan daerah aliran sungai (DAS). Ekoregion Papua tercatat memiliki luasan DAS yang sangat luas yaitu 41.315.308 ha dengan total DAS sebanyak 3.183 DAS, peringkat ketiga terluas setelah Ekoregion Kalimantan dan Sumatera (KLHK, 2021). Kerusakan DAS di Ekoregion Papua dapat diketahui melalui informasi DAS yang dipulihkan seperti terlihat pada Tabel 8.16. Persentase jumlah DAS yang dipulihkan di Ekoregion Papua memang tercatat sangat rendah (0,69%), namun berdasarkan luasannya tercatat sangatlah luas mencapai 30,41% atau 12.562.844 ha. Bahkan, luasan DAS yang dipulihkan melebihi luasan total DAS yang terdapat di Ekoregion Bali & Nusra dan mendekati luasan total DAS Ekoregion Jawa (KLHK, 2021). Hal ini menunjukkan besarnya kerusakan DAS yang telah terjadi di Ekoregion Papua, terutama disebabkan oleh alih fungsi lahan. Tabel 8.16. DAS yang dipulihkan di Ekoregion Papua Sumber : KLHK (2022) Total DAS DAS Luas (Ha) 3.183 41.315.308 DAS yang Dipulihkan Luas (Ha) Jumlah DAS 22 (0,69%) 12.562.844 (30,41%) DAS yang dipertahankan Luas (Ha) Jumlah DAS 3.161 (99,31%) 28.752.464 (69,59%) 8.3.4.2. Kerusakan Lahan Gambut Nilai IKEG di Ekoregion Papua selama tahun 2019-2021 terkategori Baik Sangat Baik¡Tabel 8.17). Secara umum, ekosistem gambut di Ekoregion Papua dinilai masih sangat baik dengan nilai IKEG yang jauh berada di atas nilai rata-rata IKEG nasional. Kecenderungan nilai IKEG di Ekoregion Papua mengalami tren peningkatan selama tahun 2019-2021, kecuali pada tahun 2020 yang mengalami penurunan secara drastis di Provinsi Papua. Pada tahun 2021, kedua provinsi kembali mengalami peningkatan nilai sebesar 0,68 poin menjadi 97,00 poin (Papua Barat) dan sebesar 9,57 poin menjadi 94,10 poin (Papua) (Tabel 8.17). Peningkatan indeks tersebut berdasarkan parameter utama areal terdampak kanal, areal bekas kebakaran dan luas tutupan lahan (ANTARA 2022). Penurunan nilai IKEG yang sempat terjadi di Provinsi Papua pada tahun 2020 diperkirakan berkaitan dengan terjadinya penurunan luas tutupan lahan pada tahun 2019 (Tabel 8.9). Hal ini karena penghitungan IKEG pada tahun berjalan menggunakan data-data yang diperoleh dari tahun sebelumnya. Begitu pula dengan kondisi luas tutupan hutan yang mengalami lonjakan pada tahun 2020 berdampak pada peningkatan nilai IKEG tahun 2021 (Tabel 8.9 dan Tabel 8.17). Tabel 8.17. Nilai IKEG di Ekoregion Papua selama tahun 2019-2021 Sumber : KLHK (2021) Provinsi Papua Barat Papua NASIONAL 2019 90,57 93,42 65,35 Tahun 2020 96,32 84,53 65,70 2021 97,00 94,10 67,98 163
C M Y CM MY CY CMY K bab 6.pdf 21 04/03/2023 01:49:11 164 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 8.3.4.3. Kesehatan Masyarakat terkait Kesehatan masyarakat sangat dengan kondisi lingkungan dan pola hidup sehat yang dijalankan oleh masyarakat. Kondisi lingkungan dapat tercermin dari akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi dasar. Perilaku hidup bersih dan sehat menjadi faktor penting untuk mendukung peningkatan Rendahnya kesejahteraan pengetahuan masyarakat menjadi penyebab buruknya pola hidup sehat di sekitar masyarakat. Laporan BPS dan KLHK tahun 2021 mengungkapkan bahwa malaria menjadi penyakit utama yang paling banyak diderita oleh masyarakat Ekoregion Papua dengan jumlah penderita mencapai 806.406 jiwa, disusul oleh penyakit diare yang diderita oleh 119.081 jiwa (Tabel 8.18). status dan kesehatan. Dokumentasi Humas KLHK : Wamen Bersama Warga Papua Barat Tabel 8.18. Jenis Penyakit Ekoregion Papua Tahun 2021 Sumber : BPS (2021, 2022); KLHK SLHI (2021) Provinsi Papua Barat Papua Total Malaria 120.764 685.382 806.146 TB Paru 3.095 11.800 14.895 Pneumonia 2.828 0 2.828 Kusta 902 1.201 2.103 Tetanus 0 3 3 Campak 10 31 41 Diare 26.509 92.572 119.081 DBD 163 172 335 Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa penyakit bawaan air paling mendominasi di Ekoregion Papua. Hal ini merupakan dampak dari kondisi sistem sanitasi dan pengelolaan sampah yang masih belum memadai. Oleh karena itu, penyediaan fasilitas sanitasi dan tempat pengelolaan sampah perlu untuk terus ditingkatkan dan diharapkan dapat menjadi pemutus mata rantai penyakit-penyakit yang berpotensi menyerang masyarakat. 8.3.4.4. Bencana Secara umum, bencana dapat terjadi akibat faktor alami maupun yang disebabkan oleh manusia. Degradasi lingkungan yang disebabkan oleh manusia yang disertai dengan buruknya kondisi alam seperti cuaca dapat memperparah risiko terjadinya kerusakan saat terjadi bencana. Selama tahun 2021, BNPB mencatat terdapat 38 kejadian bencana di Ekoregion Papua dengan rincian 30 kejadian terjadi di Provinsi Papua dan 8 kejadian bencana terjadi di Provinsi Papua Barat. Bencana yang terjadi di tahun 2021 didominasi oleh bencana banjir (Tabel 8.19). Bencana lain yang terjadi adalah gelombang pasang/abrasi, puting beliung/cuaca ekstrem, tanah longsor, serta kebakaran hutan dan (2021) menyebutkan bahwa lahan. Data BPS terdampak oleh sebanyak 351 desa/kelurahan bencana 218 bandang, banjir desa/kelurahan terdampak bencana tanah longsor, serta 87 desa/kelurahan di daerah pesisir terdampak oleh gelombang pasang laut/abrasi (Tabel 8.20). Adanya alih fungsi lahan dan meningkatnya cuaca ekstrem (curah hujan tinggi) yang juga terjadi di berbagai wilayah ditengarai meningkatkan risiko dan menjadi penyebab terjadinya bencana-bencana tersebut. banjir dan Tabel 8.19. Jumlah respon bencana Ekoregion Papua tahun 2021 Sumber : BNPB, 2021 Provinsi Banjir Gelombang Pasang/ Abrasi Kebakaran Hutan dan Lahan Pung Beliung Tanah Longsor Total Papua Barat Papua Jumlah 5 20 25 6 6 1 - 1 1 3 4 1 1 2 8 30 38
C M Y CM MY CY CMY K bab 6.pdf 22 04/03/2023 01:49:16 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 165 Tabel 8.20. Jumlah Desa/Kelurahan menurut Jenis Bencana Alam di Ekoregion Papua selama 3 tahun terakhir (2019-2021) Sumber : BPS, 2021 Provinsi Papua Barat Papua Jumlah Banjir 138 204 342 Banjir Bandang 0 9 9 Gelombang Pasang Laut 30 57 87 Kebakaran Hutan 12 14 26 Angin Puyuh/ Angin Pung Beliung/ Topan 6 11 17 Tanah Longsor 72 146 218 Gempa Bumi 318 57 375 Kekeringan 5 9 14 Total 581 507 1088 Kejadian bencana menimbulkan kerugian pada berbagai aspek seperti kehilangan jiwa, kerugian materi, serta rusaknya rumah dan fasilitas umum. BNPB (2021) mencatat bahwa tidak ada korban jiwa selama terjadinya bencana di Ekoregion Papua tahun 2021, namun terdapat 20 orang yang mengalami luka, 408 rumah rusak, 3.268 rumah terendam, dan 28 fasilitas umum mengalami kerusakan (Tabel 8.21). menyerang masyarakat. Tabel 8.21. Jumlah Korban Manusia dan Kerusakan Sarana/Prasarana Akibat Bencana Alam di Ekoregion Papua tahun 2021 Sumber : BNPB, 2021 Provinsi Papua Barat Papua TOTAL Meninggal 0 0 0 Manusia Hilang 0 0 0 Terluka 0 20 20 Rumah Rusak 32 376 408 Sarana/Prasarana Rumah Terendam 36 3232 3268 Fasum Rusak 4 24 28 Tindak lanjut dalam mengatasi bencana-bencana tersebut dilakukan melalui berbagai upaya seperti reboisasi, rehabilitasi, dan penyediaan kawasan konservasi baik di wilayah hulu maupun pesisir. KLHK melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (Ditjen PDASRH) telah melakukan upaya rehabilitasi hutan (reboisasi) seluas 6.285,30 ha, rehabilitasi lahan seluas 14.760,23 ha, rehabilitasi mangrove seluas 905,43 ha, serta membangun dam penahan dengan konstruksi beronjong batu atau terucuk bambu/kayu sebanyak 10 unit dan pengendali jurang/gully plug sebanyak 15 unit selama tahun 2017 hingga 2021 di Ekoregion Papua (KLHK, 2021). Restorasi DAS juga diharapkan dapat membantu untuk mencegah banjir yang berasal dari luapan air sungai. Perahu Nelawyan TN Teluk Cendrawasih Dokumentasi Ran Ogistira, TN Teluk Cendrawasih
C M Y CM MY CY CMY K bab 7.pdf 1 19/02/2023 09:38:14 166 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 8.3.4.5. Isu Lingkungan Terkait Keanekaragaman Hayati dan Satwa Liar Keanekaragaman hayati merupakan indikator dari sistem ekologi dan sarana untuk mengetahui adanya perubahan spesies bagi kehidupan. Pulau Papua (termasuk dengan Negara Papua Nugini) merupakan pulau dengan tingkat keanekaragaman jenis tumbuhan tertinggi di dunia. Riset dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Papua Barat, Universitas Papua, Royal Botanic Gardens Kew, Natural History Museum, Royal Botanic Gardens Edinburgh, dan University of Technology Papua New Guinea yang dipublikasikan di Jurnal Nature membuktikan bahwa Pulau Papua memiliki 13.634 spesies tumbuhan dari (Cámara-Leret et al., 2020). Sebanyak 68% atau 9.301 spesies 1.742 genus dan 264 merupakan tumbuhan endemik atau dengan kata lain 2/3 dari tumbuhan tersebut tidak ditemukan di tempat lain (Balitbangda Papua Barat, 2019). famili Kakatua Bercumbu Dokumentasi TN Wasur Merujuk pada hasil studi ekologi Taman Kehati Numfor (BAPESDALH 2012), terdapat satu varietas dari jenis anggrek Dendrobium schulleri (Orchidaceae) yang sangat khas dan endemik di Pulau Numfor. Sementara lainnya adalah palem Hydriastele dransfieldii (Hambali et.al.) dan Hydriastele biakensis (Arecaceae) yang merupakan jenis endemik Pulau Biak dan Pulau Numfor. Terdapat pula sejenis pohon bintangur Calophyllum sp. (Calophyllaceae) yang memiliki batang berwarna putih jenis dan daun serta buah yang sangat kecil dimana hanya dijumpai di Pulau Numfor. Selain itu, terdapat jenis-jenis tumbuhan endemik Taman Kehati dan Pulau Numfor yang termasuk ke dalam red list IUCN yaitu semua jenis anggrek (Orchidaceae), gaharu Aquilaria sp.(Thymelaeaceae), kayu besi /merbau Intsia bijuga (Fabaceae). Berdasarkan data dari berbagai sumber, diketahui bahwa banyak jenis flora dan fauna endemik di wilayah Ekoregion Papua. Dampak alih fungsi hutan menjadi non hutan atau perubahan tutupan lahan kawasan pesisir akan mengganggu habitat flora dan fauna endemik, serta menurunkan tingkat keanekaragaman hayatinya. Beberapa flora dan fauna endemik ini cukup banyak yang termasuk ke dalam flora dan fauna dilindungi menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P. 1 0 6 / M e n L H K / S e t j e n / K u m . 1 / 1 2 / 2 0 1 8 (P.106/2018), serta tergolong rentan/terancam menurut data IUCN. Tabel 8.28 menampilkan secara lengkap informasi jenis flora dan fauna endemik Ekoregion Papua beserta dengan statusnya menurut Permen LHK P.106/2018 dan IUCN yang dilengkapi dengan tren populasinya. Republik Indonesia Dokumentasi TN Lorentz Berdasarkan Tabel 8.22, beberapa jenis flora dan fauna mengalami tren penurunan dan telah terkategori terancam, sehingga pemerintah juga memasukkannya ke dalam kategori flora dan fauna dilindungi. Kondisi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti hilangnya habitat, perburuan liar, dan perdagangan liar. Jika dibiarkan terus menerus, spesies yang telah terancam akan terus mengalami penurunan jumlah dan punah, sehingga dapat menurunkan keseimbangan ekosistem di sekitarnya. Oleh karena itu, KLHK melakukan upaya peningkatan populasi dan pencegahan satwa langka dari kepunahan dengan berbagai kegiatan konservasi seperti pelepasliaran, penyediaan habitat, penangkaran, dan penegakkan kebijakan bagi perburuan dan perdagangan satwa liar.
C M Y CM MY CY CMY K bab 7.pdf 2 19/02/2023 09:38:18 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 Tabel 8.22. Jenis Flora dan Fauna Endemik beserta statusnya di Ekoregion Papua. No Nama Lan Nama Lokal IUCN A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B 1 Flora Paphiopedilum glanduliferum Hydriastele biakensis Hydriastele dranseldii Pomea pinnata Musa ingens Dendrobium schulleri Pandanus conoideus Grammis ceratocarpa Grammis coredrosora Grammis habbensis Fauna Cicinnurus magnicus Anggrek Kasut Berkelenjar Biak Nymph Palm Dranseld's Nymph Palm Matoa Pisang Raksasa Kuansu/Buah Merah EN (tren menurun) EN (tren menurun) LC (tren unknown) LC (tren menurun) LC (tren unknown) DD (tren unknown) - - - - 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Cicinnurus regius Cicinnurus respublica Lophorina superba Paradisaea apoda Paradisaea minor Paradisaea rubra Pteridophora alber Seleucidis melanoleucus Lophorina magnica Goura sclaterii / Goura scheepmakeri Goura victoria Goura cristata Dendrolagus mbaiso Spilocuscus papuensis Careochelys insculpta Cacatua galerita Pseudeos fuscata Lorius lory Varanus macraei Varanus boehmei Psiaculirostris salvadorii Litoria mulcolor Litoria obtusirostris Cornufer batantae Litoria chloronota Hylophorbus sextus Ranoidea brongersmai Austrochaperina kosarek Litoria umarensis Litoria quadrilineata Nycmystes sanguinolenta Ranoidea pra Cophixalus tetzla Litoria wapogaensis Nycmystes montanus Litoria longicrus Ranoidea elkeae Oreophryne atrigularis Oreophryne kapisa Ranoidea macki Cornufer cryptos Choerophryne nigrescens Ranoidea napaea Litoria wisselensis Litoria mystax Litoria umbonata Burung Cendrawasih Belah- Rotan Burung Cendrawasih Raja Burung Cendrawasih Botak Burung Cendrawasih Kerah Burung Cendrawasih Besar Burung Cendrawasih Kecil Burung Cendrawasih Merah Burung Cendrawasih Panji Burung Cendrawasih Ma-Kawat Toowa Cemerlang Burung Mambruk Selatan Burung Mambruk Victoria Burung Mambruk Ubiaat Kangguru Pohon Mbaiso /Dingiso Kuskus Waigeo/Kuskus Scham- Scham Labi-Labi Moncong Babi Kakatua Koki Nuri Kelam Kasturi Kepala-Hitam Biawak pohon tutul biru Biawak Waigeo Nuri-Ara Pipi-Kuning Mul-Coloured Tree Frog Jobi Tree Frog Arfak Mountain Tree Frog Umar Treefrog Lined Tree Frog Sabang Tree Frog Wendessi Tree Frog Snow Mountains Tree Frog Wissel Lakes Tree Frog Moaif Tree Frog Baliem River Valley Tree Frog LC (tren menurun) LC (tren menurun) NT (tren menurun) LC (tren menurun) LC (tren menurun) LC (tren menurun) NT (tren menurun) LC (tren menurun) LC (tren menurun) LC (tren menurun) NT (tren menurun) NT (tren menurun) VU (tren menurun) EN (tren menurun) VU (tren unknown) EN (tren menurun) LC (tren menurun) LC (tren stabil) LC (tren menurun) EN (tren unknown) DD (tren unknown) LC (tren menurun) DD (tren unknown) DD (tren unknown) LC (tren stabil) LC (tren stabil) LC (tren stabil) LC (tren stabil) DD (tren unknown) DD (tren unknown) DD (tren unknown) LC (tren unknown) DD (tren unknown) DD (tren unknown) DD (tren unknown) DD (tren unknown) DD (tren unknown) LC (tren stabil) DD (tren unknown) LC (tren stabil) LC (tren unknown) LC (tren stabil) DD (tren unknown) LC (tren stabil) DD (tren unknown) DD (tren unknown) DD (tren unknown) Permen LHK P.106/2018 v - - - - - - - - - v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 167
C M Y CM MY CY CMY K bab 7.pdf 3 19/02/2023 09:38:20 168 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 8.3.4.6. Perubahan Akses Air Bersih Akses terhadap air bersih merupakan salah satu tingkat kesehatan masyarakat (Sukartini dan Saleh, 2016). Berdasarkan data dari BPS (2022), wilayah Ekoregion Papua belum seluruhnya memiliki persentase yang tinggi untuk akses terhadap air bersih/minum. Tabel 8.23 memperlihatkan bahwa Provinsi Papua Barat memiliki air bersih/minum yang cukup tinggi selama 3 tahun terakhir (79-82%), sedangkan di Provinsi Papua relatif lebih rendah berkisar 60-65%. Namun, tren selama 3 tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan sekitar 2-3% per tahun di Provinsi Papua, sedangkan di Provinsi Papua Barat justru cenderung mengalami penurunan (Tabel 8.23). indikator persentase akses terhadap Penurunan akses di beberapa wilayah dapat disebabkan oleh berkurangnya sumber air bersih akibat defisit air ataupun meningkatnya tempat pembuangan limbah dan sanitasi yang tidak layak. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan akses air minum layak bukan hanya disebabkan oleh rendahnya kuantitas air, tetapi juga kualitas air yang dikonsumsi oleh masyarakat. Penurunan akses air bersih berisiko menurunkan kesehatan masyarakat, seperti meningkatnya kasus diare. Pemerintah menargetkan akses air minum layak sebesar 100% di seluruh wilayah Indonesia pada tahun 2024. Tabel 8.23. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak di Ekoregion Papua selama tahun 2019-2021 (%) Sumber: BPS Statistik Indonesia (2022) Provinsi Papua Barat Papua 2019 81,85 60,85 2020 79,56 62,73 2021 81,68 64,92 8.3.5. Response 8.3.5.1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan Berdasarkan data KLHK (2021), terlihat bahwa ada upaya yang telah dilakukan secara rutin dan terus meningkat setiap tahunnya dalam rangka rehabilitasi/reboisasi hutan, lahan, dan mangrove di masing-masing wilayah Ekoregion Papua. Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan selama tahun 2017-2021 tercatat mencapai >500 ha per tahun (Tabel 8.24). Rehabilitasi hutan cenderung mengalami tren peningkatan hingga tahun 2021, sedangkan rehabilitasi lahan relatif lebih massif dilakukan pada periode 2017-2019. Rehabilitasi mangrove dalam rangka pemulihan wilayah pesisir cukup besar dilakukan pada tahun 2020 mencapai 625 ha (Tabel 8.24). Tabel 8.24. Perkembangan kegiatan rehabilitasi hutan, lahan, dan mangrove (ha) di Ekoregion Papua selama tahun 2017-2021 Sumber: KLHK (2022) Provinsi DAS 2017 2018 Tahun 2019 2020 2021 Rehabilitasi Hutan (Reboisasi) Papua Barat Papua Total Rehabilitasi Lahan Papua Barat Papua Total Rehabilitasi Mangrove Papua Barat Papua Total Remu Ransiki Memberamo Remu Ransiki Memberamo Remu Ransiki Memberamo 223.00 775.00 998.00 1,683 3,792 5,475.28 30.43 75.00 105.43 500.00 525.00 1,025.00 1,654 1,638 3,292.68 50.00 50.00 300.00 1,000.00 1,300.00 1,575 2,675 4,250.00 50.00 50.00 100.00 856.30 - 856.30 600.00 336.00 936.00 260.00 365.00 625.00 500.00 1,606.00 2,106.00 494.00 312.27 806.27 25.00 - 25.00
C M Y CM MY CY CMY K bab 7.pdf 4 19/02/2023 09:38:21 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 169 8.3.5.2. Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Berdasarkan data KLHK (2022), progres penyusunan RPPLH hingga tahun 2021 yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Ekoregion Papua masih cukup minim. Sejauh ini tercatat hanya Provinsi Papua yang telah menyelesaikan dokumen lingkungan RPPLH dan melakukan inventarisasi hidup, sedangkan Provinsi Papua Barat masih dalam tahap penyusunan dokumen dan belum melakukan inventarisasi lingkungan (Tabel 8.25). Rancangan PP/Perda RPPLH dan PP/Perda RPPLH belum disusun/ditetapkan pada kedua provinsi. Tabel 8.25. Progres penyusunan Dokumen RPPLH di Ekoregion Papua hingga tahun 2021 Sumber: KLHK (2022) Provinsi Progres Penyusunan RPPLH Provinsi Papua Barat Papua Inventarisasi Lingkungan Hidup Belum dilaksanakan Sudah dilaksanakan Dokumen RPPLH Proses penyusunan Sudah disusun dan proses verikasi Rancangan PP/ Perda RPPLH Belum disusun Belum disusun PP/Perda RPPLH Belum ditetapkan Belum ditetapkan 8.3.5.3. Penghargaan Lingkungan Dalam rangka memotivasi pelaku usaha, instansi, masyarakat, maupun pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan atau pelestarian lingkungan, pemerintah memberikan berbagai macam penghargaan bagi mereka yang terbukti berhasil dalam bidang pengelolaan ataupun pelestarian lingkungan. Salah satu contoh bentuk penghargaan yang diberikan adalah Nirwasita Tantra (Green Leadership), Adipura, Kalpataru, dan Adiwiyata Nasional dan Mandiri. Terdapat 1 wilayah di yang mendapatkan penghargaan Nirwasita Tantra yaitu Kota Jayapura pada kriteria Pemerintahan Daerah kategori Kota Sedang (KLHK, 2022). Anugerah ADIPURA berhasil diperoleh 2 wilayah di Ekoregion Papua yaitu Ekoregion Papua Kota Jayapura dan Kabupaten Biak Numfor pada periode tahun 2017-2018 (KLHK, 2018). Pemenang penghargaan Kalpataru yang berasal dari Ekoregion Papua adalah Kelompok Tani Hutan (KTH) KOFARWIS yaitu kelompok tani yang berada di Kawasan Hutan Rimba Jaya, Biak Numfor, Papua (KLHK 2022). Penghargaan Adiwiyata Nasional dan Mandiri berhasil didapatkan oleh beberapa sekolah di Ekoregion Papua. Jumlah sekolah yang memperoleh penghargaan tersebut terus meningkat selama tahun 2018-2020, hingga mencapai 20 sekolah bepredikat Adiwiyata Nasional dan 5 sekolah berpredikat Adiwiyata Mandiri (Tabel 8.26). Tabel 8.26. Jumlah sekolah adiwiyata nasional dan mandiri di Ekoregion Papua selama tahun 2018-2020 Sumber: BPS (2021) Provinsi Papua Barat Papua TOTAL 2018 - - - Adiwiyata Nasional 2019 1 1 2 2020 3 17 20 2018 - 2 2 Adiwiyata Mandiri 2019 - - - 2020 - 5 5
C M Y CM MY CY CMY K bab 7.pdf 5 19/02/2023 09:38:22 170 8.3.5.4. Kegiatan Peningkatan Populasi dan Pencegahan Satwa Langka dari Kepunahan Beberapa jenis flora dan fauna di Ekoregion telah Papua mengalami terkategori serta dilindungi oleh pemerintah. Jika dibiarkan terus menerus, spesies yang terus mengalami penurunan jumlah dan bahkan punah, sehingga dapat menurunkan keseimbangan ekosistem di sekitarnya. Oleh karena itu, KLHK melakukan upaya peningkatan populasi dan pencegahan satwa langka dari kepunahan dengan berbagai kegiatan konservasi seperti pelepasliaran, penyediaan habitat, penangkaran, dan penegakan kebijakan bagi liar. perburuan tren penurunan dan terancam, telah terancam akan dan perdagangan satwa Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka peningkatan populasi dan pencegahan kepunahan satwa langka selama tahun 2021-2022 adalah sebagai berikut:. a). Pada Juli 2021, BBKSDA Papua melepas liarkan 17 ekor satwa endemik Papua dan satwa dilindungi ke Hutan Kuala Kencana, Distrik Kuala Kabupaten Mimika. Satwa-satwa yang dilepasliarkan meliputi 3 ekor kakatua koki (Cacatua galerita) yang merupakan satwa hasil translokasi dari BBKSDA Sumatera Utara tahun 2020, 2 ekor mandar besar (Porphyrio porphyrio) dan 1 ekor biawak (Varanus indicus) yang merupakan serahan dari masyarakat, 1 ekor nuri kelam (Pseudeos fuscata), 4 ekor nuri kepala hitam (Lorius lory), dan 6 ekor mambruk selatan (Goura sclaterii) yang merupakan hasil patroli dan penyerahan dari masyarakat di beberapa tempat di Kabupaten Mimika pada periode tahun 2020 (BBKSDA Papua, 2021). Kencana, b). juga Pada Juli 2021, BBKSDA Papua melepasliarkan 76 satwa endemik Papua di Hutan Adat Isyo, Rhepang Muaif, Kabupaten Jayapura. Satwa yang dilepasliarkan meliputi 46 kasturi kepala hitam (Lorius lory), 15 kakatua koki (Cacatua galerita), delapan nuri kelam (Pseudeos fuscata), 2 mambruk victoria (Goura victoria), 3 kasuari gelambir tunggal (Casuarius unappendiculatus), dan 2 pelandu papua (Dorcopsis hageni) (ANTARA, 2021). c). Pada September 2021, KLHK melalui Direktorat Jenderal KSDAE) juga melakukan pelepasliaran sebanyak 37 ekor Satwa Endemik Papua yang berasal dari translokasi dari luar papua meliputi 30 ekor Kakatua Koki (Cacatua galerita), 2 ekor Nuri Bayan (Eclectus roratus), 3 ekor Mambruk (Goura cristata) dan 2 ekor Nuri Kepala Hitam (Lorius lory) (KLHK, 2021). Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 d). Pada November 2021, BBKSDA Papua Barat melepasliarkan Satwa Endemik Papua di Taman Wisata Alam Sorong, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Satwa yang dilepas merupakan satwa asli Papua yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan dari jenis aves dengan rincian: Toowa Cemerlang (Ptiloris magnificus) sebanyak 3 ekor, Cendrawasih Kuning Kecil (Paradisaea minor) sebanyak 5 ekor, Cenderawasih Mati Kawat (Seleucidis melanoleucus) sebanyak 1 ekor, Cenderawasih Raja (Cicinnurus regius) sebanyak 2 ekor, Kakatua Koki (Cacatua galerita) sebanyak 3 ekor, dan Kasturi Kepala Hitam (Lorius lory) sebanyak 1 ekor. Satwa-satwa tersebut berasal dari hasil translokasi luar Papua (KLHK 2021). e). Pada Mei 2022, sebanyak 38 satwa endemik dilepasliarkan di Provinsi Papua di hutan Adat Isyo, Kampung Rhepang Muaif, Distrik Nimbokrang, Kabupaten oleh Jayapura, yang BBKSDA Provinsi Papua. Satwa dilepasliarkan yakni satu ekor mambruk victoria (Goura victoria), sembilan ekor kakatua koki (Cacatua galerita), empat ekor kasturi kepala lory), 18 ekor nuri kelam hitam (Pseudeos fuscata), tiga ekor nuri bayan (Eclectus roratus) dan tiga ekor jagal papua (Cracticus cassicus). Pelepasliaran satwa endemik Papua ke habitat alaminya merupakan upaya maksimal dalam melestarikan satwa liar milik negara. (Lorius 8.3.5.5. Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Arah kebijakan pembangunan Dirjen Cipta Karya adalah membangun sistem, memfasilitasi pemerintah daerah, dan memfasilitasi komunitas (berbasis komunitas). Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di perkotaan dan mendukung "Gerakan 100-0-100", yaitu 100 persen akses air minum layak, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Pada program KOTAKU tahun 2021, jumlah wilayah yang menerima bantuan pada kedua provinsi di Ekoregion Papua adalah pada 3 desa/kelurahan di 2 kecamatan di 2 kabupaten (Provinsi Papua Barat) dan pada 4 desa/kelurahan di 3 kecamatan di 2 kabupaten (Provinsi Papua) (Tabel 8.27). Jumlah dan nama-nama lokasi penerima bantuan program KOTAKU di Ekoregion Papua secara lengkap disampaikan pada Tabel 8.27.
C M Y CM MY CY CMY K bab 7.pdf 6 19/02/2023 09:38:23 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 171 Tabel 8.27. . Jumlah dan Nama Lokasi penerima bantuan program KOTAKU Reguler di Ekoregion Papua. BAB V Provinsi Papua Barat Papua Jumlah dan Nama Kota/Kabupaten 2 (Kota Sorong dan Kab. Maybrat) 2 (Kab. Merauke dan Kota Jayapura) Jumlah dan Nama Kecamatan 2 (Sorong Manoi dan Ayamura Utara Timur) 3 (Merauke, Jayapura Selatan, dan Jayapura Utara) Jumlah dan Nama Desa/Kelurahan 3 (Klasabi, Mapura, dan Frabon) 4 (Karang Indah, Samkai, Numbai, dan Bhayangkara) Gambar 8.12. Dokumentasi Kondisi Pembangunan Infrastruktur Hasil Program KOTAKU Kisah sukses lainnya diwujudkan dalam kegiatan infrastruktur pembangunan jalan sepanjang 45,5 m dan railing sepanjang 80 meter di RT 001/RW 011 Kelurahan Waena, Kecamatan/Distrik Heram, Kota Jayapura, yang dilaksanakan oleh KSM Dahlia, binaan BKM Welyo, Kelurahan Waena (Mokoginta 2019). Dokumentasi kondisi sebelum dan sesudah pembangunan infrastruktur hasil dari program KOTAKU dapat dilihat pada Gambar 8.12. Upaya pendekatan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam penanganan kumuh wilayah melalui pemberdayaan masyarakat di Ekoregion Papua telah terbukti sukses, meskipun tidak semuanya. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Cinta Makmur melalui Unit Pengelola Keuangan (UPK)-nya telah menorehkan kisah sukses dalam penyelesaian masalah pengelolaan uang bagi masyarakat di Kelurahan Koya Barat, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Provinsi Papua. BKM Cinta Makmur Kelurahan Koya Barat yang dibentuk sejak tahun 2010, di era Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, sudah memiliki Unit Pengelola Keuangan (UPK). Pada awalnya, UPK BKM Cinta Makmur diberi amanah mengelola modal sebesar Rp 25.100.000, kini berkembang hingga mencapai Rp 51.600.000 di bawah tanggung jawab UPK pimpinan Tarsiati. UPK ini berhasil menjalankan tugasnya sebagai pengelola sektor perekonomian Program KOTAKU di daerah yang masyarakatnya mayoritas sebagai petani. Program KOTAKU masuk juga ke Kelurahan Kaimana Kota dan menyelesaikan permasalahan air bersama BKM Senja. Warga RT Mambruk mengusulkan untuk melakukan kegiatan pembuatan pipa sepanjang 1.050 m dan 3 unit bak pembagi, serta membuat pelindung mata air (PMA) agar kualitas air tetap terjaga dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Pekerjaan itu direalisasikan dengan dana Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) Program KOTAKU sebesar Rp 270.299.000 dan swadaya masyarakat Rp 18,6 juta. Pelaksana pekerjaan adalah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Kepala Air dan warga yang secara bergotong-royong terlibat dalam proses pekerjaan pengadaan air bersih ini (Huda 2022). Dokumentasi pembangunan infrastruktur fasilitas air bersih dari program KOTAKU dapat dilihat pada Gambar 8.13.
C M Y CM MY CY CMY K bab 7.pdf 7 19/02/2023 09:38:24 172 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 Gambar 8.13. Dokumentasi Kondisi Pembangunan Infrastruktur Fasilitas Air Bersih Hasil Program KOTAKU 8.3.5.6. Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER) Berdasarkan pemeringkatan, PROPER emas menjadi PROPER dengan kategori paling tinggi. Perusahaan yang telah mendapatkan PROPER emas biasanya memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pengelolaan lingkungan dan memegang prinsip pelaksanaan produksi yang bersih. Ketatnya kriteria untuk mendapatkan PROPER emas membuat jumlah perusahaan peraih PROPER emas memiliki jumlah lebih sedikit dibandingkan kategori PROPER lainnya. Berdasarkan data KLHK (2022), total perusahaan yang mendapat peringkat PROPER di Ekoregion Papua berjumlah 16 perusahaan dengan peringkat emas sebanyak 1 perusahaan, hijau 3 perusahaan, biru 9 perusahaan, dan merah 3 perusahaan. Mayoritas perusahaan mendapat peringkat biru (56,25%) dan paling sedikit mendapat peringkat emas (6,25%) (Tabel 8.28). Tabel 8.28. Perusahaan peraih PROPER beserta dengan peringkatnya Sumber: KLHK (2022) No Nama Perusahaan Sub Sektor 1 2 PT. Pertamina (Persero) RU VII - Kasim Sorong BP Berau, Ltd. Migas UP Migas EP 3 PT. Pertamina EP Asset 4 - Field Papua Migas EP 4 5 6 Migas PT. Pertamina (Persero) MOR VIII Fuel Distribusi Terminal Jayapura Migas PT. Pertamina (Persero) MOR VIII Fuel Terminal Sorong Distribusi Petrogas (Basin) Ltd. - Arar LPG Plant Migas EP 7 PT. PLN (Persero) PLTD Unit Sanggeng PLTD 8 PT. PLN (Persero) PLTD Unit Klasaman PLTD 9 10 11 12 13 14 PT. Puncak Jaya Power PT. Pertamina (Persero) MOR VIII Fuel Terminal Biak PT. PERTAMINA (PERSERO) - DPPU FRANS KAISIEPO BIAK PT. Pertamina (Persero) MOR VIII Fuel Terminal Merauke PT. Bio In Agrindo PT. Henrison In Persada Energi PLTU Migas Distribusi Migas Distribusi Migas Distribusi Sawit Sawit 15 PT. SDIC Papua Semen Indonesia Semen 16 PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Manokwari Pelabuhan Kab./Kota Kab. Sorong Kab. Teluk Bintuni Kota Sorong, Kab Sorong Kota Jayapura Kota Sorong Kota Sorong Kab. Manokwari Kota Sorong Kab. Mimika Kab. Biak Numfor Kab. Biak Numfor Kab. Merauke Kab. Merauke Kota Sorong Kab. Manokwari Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat Papua Barat Papua Barat Papua Papua Barat Papua Barat Papua Barat Papua Barat Papua Papua Papua Papua Papua Papua Barat Papua Barat Papua Barat Peringkat Final 2021 EMAS HIJAU HIJAU HIJAU BIRU BIRU BIRU BIRU BIRU BIRU BIRU BIRU BIRU MERAH MERAH MERAH
C M Y CM MY CY CMY K bab 7.pdf 8 19/02/2023 09:38:25 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 8.4. Daftar Pustaka ANTARA. 2021. 76 satwa endemik Papua dilepasliarkan di hutan adat Isyo [internet]. Tersedia pada: adat-isyo ANTARA. 2022. Capaian [internet]. Tersedia pada: indonesia-2021. indeks ekosistem gambut di Indonesia 2021 Astuti YR. 2022. Pengaruh sanitasi dan air minumterhadap stunting di Papua dan Papua Barat. Poltekita: Jurnal Ilmu Kesehatan 16(3):261-267. Balitbangda Papua Barat. 2019. Kolaborasi Global : Profesor Charlie D. Heatubun Bersama Para Ahli Botani Sedunia Pertama Kali Menginventarisir Semua Spesies Tumbuhan Pulau Papua [internet]. Tersedia pada: tumbuhan-pulau-papua [BBKSDA] Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Papua. 2021. 17 Ekor Satwa Endemik Papua Dilepasliarkan BBKSDA Papua [internet]. Tersedia pada: Cámara-Leret, R., Frodin, D.G., Adema, F. et al. 2020. New Guinea has the world's richest island flora. Nature 584, 579-583 (2020). Dai, X., Wu, X., Chen, Y., He, Y., Wang, F., & Liu, Y. (2022). Real Drivers and Spatial Characteristics of CO2 Emissions from Animal Husbandry: A Regional Empirical Study of China. Agriculture (Switzerland), 12(4). Dharmaraj, S., Ashokkumar, V., Pandiyan, R., Halimatul Munawaroh, H. S., Chew, K. W., Chen, W. H., & Ngamcharussrivichai, C. (2021). Pyrolysis: An effective technique for degradation of COVID-19 medical wastes. Chemosphere, 275, 130092. Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat. 2020. Laporan Kinerja Bidang Kesmas Papua Barat 2020. Manokwari (ID): Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat. DLHK Aceh. 2022. IKLH Provinsi Aceh 2021. Banda Aceh (ID): DLHK Aceh. Goswami, M., Goswami, P. J., Nautiyal, S., & Prakash, S. (2021). Challenges and actions to the environmental management of Bio-Medical Waste during COVID-19 pandemic in India. Heliyon, 7(3), e06313. Girdhar A., Kapur, H., Kumar, V., Kaur, M., Singh, D., & Damasevicius, R. (2021). Effect of COVID-19 outbreak on urban health and environment. Air Quality, Atmosphere and Health, 14(3), 389-397. Huda S. 2022. Kini Air Su Dekat di RT Mambruk Kaimana Kota International Conference on Biodiversity, Ecotourism, and Creative Economy (ICBE) 2018. Deklarasi Manokwari. [KemenPUPR]. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2021. Infrastruktur Papua dan Papua Barat Terus Dibangun Kementerian PUPR, Dari Jalan Hingga Pemukiman [internet]. Tersedia pada: 173
C M Y CM MY CY CMY K bab 7.pdf 9 19/02/2023 09:38:26 174 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 [Kemkominfo] Kementerian Komunikasi dan Informasi. 2019. Kota dan kabupaten wujudkan pembangunan kota berkelanjutan [Internet]. Tersedia pada : [KLHK] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2021. Pelepasliaran 37 Satwa Endemik Papua [Internet]. Tersedia pada satwa-endemik-papua. : [KLHK] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2021. Pelepasliaran Satwa Liar Endemik Papua Di Taman Wisata Alam Sorong [Internet]. Tersedia pada : [KLHK] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2021. Penanganan Limbah Medis B3 Covid dengan Peningkatan Sarana dan Sistem [Internet]. Tersedia pada [KLHK] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2022. Penganugerahan KALPATARU Tahun 2022 dan Penyerahan Penghargaan NIRWASITA TANTRA Tahun 2021 [Internet]. Tersedia pada : [KLHK] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2022. Sistem Informasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan [Internet]. Tersedia pada : dan Mahmud F, Olilingo FZ, Akib FHY. 2020. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Pulau Sulawesi. Oikos Nomos J Kaji Ekon dan Bisnis. 13(2):130-147. doi:10.37479/jkeb.v13i2.11872. Mokoginta E. 2019. Pemkot Jayapura Replikasi Program Kotaku dan Kolaborasi dengan BKM [internet]. Tersedia dan-kolaborasi-dengan-bkm pada: Muñiz-Castillo, A. I., & Arias-González, J. E. (2021). Drivers of coral bleaching in a Marine Protected Area of the Southern Gulf of Mexico during the 2015 event. Marine Pollution Bulletin, 166(November 2020). Pontoh, R. S., Toharudin, T., Ruchjana, B. N., Gumelar, F., Putri, F. A., Agisya, M. N., & Caraka, R. E. (2022). Jakarta Pandemic to Endemic Transition: Forecasting COVID-19 Using NNAR and LSTM. Applied Sciences, 12(12), 5771. Prasetyoningrum AK. 2018. Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (Ipm), Pertumbuhan Ekonomi, Indonesia. Equilib J Ekon Syariah. 6(2):217. Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di doi:10.21043/equilibrium.v6i2.3663. Saputra, R., W. A. Mustaqim, D. Metusala, A. Schuiteman. 2020. Dendrobium sagin (Orchidaceae: Epidendroideae), a new species from the Bird's Head Peninsula, West New Guinea. Phytotaxa 459 (2): 190-196. Saputra R. 2022. Pulau Papua: tanah surga dengan keanekaragaman tumbuhan terbanyak di dunia [Internet]. Tersedia pada : di-dunia/ Shakil, M. H., Munim, Z. H., Tasnia, M., & Sarowar, S. (2020). COVID-19 and the environment: A critical review and research agenda. Science of the Total Environment, 745, 141022. j.scitotenv.2020.141022
C M Y CM MY CY CMY K bab 7.pdf 10 19/02/2023 09:38:28 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 Sukartini NM dan Saleh S. 2016. Akses air bersih di Indonesia. Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan 9(2):89-98.[[ STBM Kemenkes] Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, Kementerian Kesehatan. UNICEF Dukung STBM di Papua [Internet]. Tersedua pada : di-papua. Tasurruni, Nugroho B, Maturbongs RA. 2019. Kajian pelaksanaan kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Papua Barat. CASSOWARY 2 (2):114-127. Widodo J. 2020. Analisis Perbandingan Konsentrasi Suspended Particulate Matter (SPM) di Tiga Wilayah di Jakarta Periode Tahun 2006-2019. J Sumberd Alam dan Lingkung. 7(3):108-116. doi:10.21776/ ub.jsal.2020.007.03.3. 175
C M Y CM MY CY CMY K Bab 8.pdf 1 04/03/2023 02:03:04 Pendahuluan - Pendahuluan - Driving Force - Driving Force - Pressure - Pressure - State (IKA Nasional rendah) - State (IKA Nasional rendah) - Impact (IKA Nasional turun) - Impact (IKA Nasional turun) - Response/Innovation - Response/Innovation
C M Y CM MY CY CMY K Bab 8.pdf 2 04/03/2023 02:03:06 9 PENGELOLAAN PENGELOLAAN KUALITAS AIR KUALITAS AIR DI INDONESIA DI INDONESIA
C M Y CM MY CY CMY K Bab 8.pdf 3 04/03/2023 02:03:07 178 PENGELOLAAN KUALITAS AIR DI INDONESIA Trend IKA Nasional 2015-2021 Target Realisasi 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 9.1. Pendahuluan Pengelolaan kualitas air yang baik berperan lingkungan penting dalam peningkatan kualitas hidup yang dicerminkan dalam nilai IKLH. Nilai IKLH nasional dan provinsi sangat ditentukan oleh perubahan nilai komponennya, yaitu IKA, IKU, IKL, dan IKAL. Dalam setiap tahunnya semua komponen belum menunjukkan pola yang koheren. Pada tahun 2021 satu komponen (IKA) mengalami penurunan dan tiga komponen mengalami kenaikan (IKU, IKL, dan IKAL). Apabila peningkatan dan penurunan ini disatukan berdasarkan bobotnya masing-masing, maka ini mengalami peningkatan sebesar 1.18 poin. Lebih lanjut, apabila peningkatan IKU dan IKL disatukan, nilai peningkatannya belum nilai mampu mengkompensasi penurunan IKA. IKLH tahun keseluruhan Pada Tahun 2021, 17 provinsi mengalami penurunan IKA bila dibandingkan Tahun 2020. Meskipun lebih sedikit provinsi yang mengalami penurunan tahun sebelumnya, namun penurunan IKA di provinsi yang berkontribusi besar terhadap IKA Nasional seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Riau telah mengakibatkan penurunan IKA Nasional. Jumlah provinsi dengan nilai IKA di bawah nilai IKA Nasional berkurang 9 provinsi dibandingkan Tahun 2020. IKA dibandingkan dengan Nilai IKA Nasional 2021 masih di bawah target pencapai IKA Nasional, yaitu sebesar 55,2. 22 provinsi saat ini masih berada di bawah target nasional. Semua provinsi di Pulau Jawa masih di bawah target nasional. 6 dari 9 provinsi di Pulau Sumatera (Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Predikat IKA Provinsi Jumlah Provinsi Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 Status Predikat Peta Status Predikat Tahun 2021 Tahun 2021 Sangat Kurang Kurang 0 8 26 0 0 Riau, Bengkulu, Kepulauan Riau), 3 dari 5 provinsi di Pulau Kalimantan, 3 dari 6 provinsi di Sulawesi, 2 dari 4 provinsi di Pulau Papua dan Maluku, dan 2 dari 3 provinsi di Bali-Nusa Tengara memiliki nilai IKA di bawah target nasional. Lebih lanjut, apabila dianalisis selama 6 tahun terakhir nilai IKA dengan metode perhitungan yang sama, nilai IKA Nasional berada pada kisaran 50,20-53,53 (Tabel 9.2). Fluktuasi nilai IKA selama 6 tahun menunjukkan kecenderungan naik. Apabila dianalisis dengan regresi linear, tren IKA Nasional menunjukkan kecenderungan naik sebesar 0,45 poin per tahun dengan nilai determinasi yang cukup (R2 = 0,40). Nilai R2 menunjukkan seberapa besar kontribusi pengaruh waktu (variabel bebas) secara simultan terhadap nilai IKA (variabel terikat). Apabila diasumsikan tren linier ini konsisten terjadi, maka target nilai IKA Nasional hingga tahun 2024 tidak akan dapat tercapai. Di dalam bab ini akan dibahas pendekatan DPSIR untuk membahas permasalahan pencemaran air di Indonesia secara sistematis dimulai dari force) melihat kemudian faktor penekannya (pressure). Kemudian secara logis akan dibahas kondisi pencemaran saat ini baik (state) dan dampak (impact) menggunakan juga data-data data-data pemerintah penelitian yang ada. Selain itu, tidak kalah pentingnya adalah dilakukan pemerintah dengan partisipasi masyarakat sebagai respon (response) terhadap kondisi pencemaran saat ini dan Langkah-langkah penanggulangannya. faktor-faktor penggerak (driving (KLHK) upaya-upaya yang telah
C M Y CM MY CY CMY K Bab 8.pdf 4 04/03/2023 02:03:07 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 9.2. Driving Force dan pembangunan yang tinggi di wilayah perkotaan di Indonesia telah dibarengi dengan laju peningkatan limbah baik limbah cair maupun padat. Limbah yang dihasilkan dari sektor industri relatif mudah ditangani melalui upaya-upaya pengolahan dan pengendalian sehingga dapat memenuhi baku mutu yang ditetapkan. Berbeda halnya dengan limbah domestik dari kegiatan rumah tangga, sekolah, penginapan, restoran, perkantoran, pasar, mall, dan sarana sejenis lainnya yang pada umumnya masih dikelola dan dikendalikan oleh masing-masing rumah tangga sehingga menyebabkan upaya-upaya pengolahan dan pengendalian masih tergantung pada tingkat kesadaran masyarakat dan juga tingkat ekonomi atau kebutuhan masyarakat. Laju pertumbuhan penduduk tangga ekonomi masyarakat yang mayoritas pada taraf rendah dan sedang menyebabkan masyarakat masih fokus pada pemenuhi kebutuhan hidup utama. Kesadaran akan pentingnya upaya pengelolaan limbah domestik masih kurang atau belum menjadi perhatian itu, pertumbuhan sehingga penduduk yang begitu cepat serta perkembangan aktivitas pembangunan dalam berbagai bidang telah menyebabkan meningkatnya permintaan lahan, sumber daya lahan, air, energi, pangan, dan kesempatan kerja. Tingkat rumah terabaikan. Selain Di sisi lain, lahan akan menjadi komoditi ekonomi yang sangat strategis dan meningkat ini nilainya dari menyebabkan kesulitan dalam pemenuhan fasilitas pengolahan limbah domestik terutama di daerah ini menyebabkan masyarakat perkotaan. Hal tahun ke tahun. Keadaan 179 mencari upaya yang mudah dan murah dengan membuang limbah domestik secara sembarangan ke dalam lubang atau saluran, baik limbah yang limbah yang berbentuk berbentuk cair ataupun padat. Selain jaringan pembuangan limbah cair domestik menyebabkan sistem drainase perkotaan yang ada masih menyatu antara drainase hujan dan limbah cair domestik. Hal ini menyebabkan sulitnya mengontrol dan mengolah limbah cair domestik. Hampir sebagian besar limbah domestik masuk ke dalam sungai tanpa atau kurang melalui proses pengolahan. itu, belum adanya 9.3. Pressure Kondisi driving force yang diuraikan di atas, telah menyebabkan hampir sebagian besar limbah cair domestik dibuang melalui saluran atau sistem jaringan drainase alamiah ataupun perkotaan. Hal ini diperparah dengan perilaku membuang sebagian limbah padat domestik ke dalam melalui saluran atau sistem jaringan drainase. Kondisi ini telah berlangsung selama puluhan tahun dan terus bertambah dari tahun ke tahun seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan juga peningkatan aktivitas pembangunan. Kurangnya kesadaran terbatasnya anggaran masyarakat dan pemerintah sistem pengolahan air limbah domestik serta penegakkan aturan (hukum) dalam pembuangan limbah cair kuat dan menyebabkan pembuangan limbah cair dan padat domestik secara langsung ke dalam saluran drainase alamiah maupun buatan terus menerus tahunnya seiiring dengan bertambah setiap pertumbuhan penduduk, sekolah, penginapan, restoran, perkantoran, pasar, mall, dan sarana sejenis lainnya. juga pembangunan dalam domestik padat yang kurang
C M Y CM MY CY CMY K Bab 8.pdf 5 04/03/2023 02:03:08 180 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 9.4. State (IKA Nasional rendah) Kondisi kualitas air dapat dinilai dengan menggunakan nilai IKA nasional dan provinsi. IKA Nasional tahun 2021 berada pada predikat sedang. Nilai IKA Nasional mengalami penurunan 0,71 poin dari 53.53 pada tahun 2020 menjadi 52.82 pada tahun 2021. Tabel 9.1 dan Gambar 9.1 menyajikan predikat IKA untuk setiap provinsi. Apabila dilihat lebih detail pada Tabel 9.1, terdapat 11 provinsi yang memiliki nilai IKA di bawah IKA Nasional, lebih sedikit bila dibandingkan dengan 2020 yang berjumlah 20 provinsi. Dari 11 provinsi ini, 5 provinsi masuk dalam kelompok bobot kontribusi terbesar, yaitu Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Riau, lebih banyak dibandingkan dengan Tahun 2020. Sangat Kurang Kurang Predikat IKA Provinsi Jumlah Provinsi 0 8 26 0 0 Gambar 9.1. Peta status predikat IKA pada setiap provinsi Tahun 2021 Tabel 9.1 Predikat Nilai IKA Provinsi Tahun 2021 No Predikat Nilai IKA Jumlah Provinsi Provinsi 1 2 3 4 Sangat Baik Baik Sedang Kurang IKA 90 70 IKA < 90 50 IKA < 70 25 IKA < 50 - 26 8
Bangka Belitung Nusa Tenggara Timur Sumatera Selatan Papua Lampung Kalimantan Utara Aceh Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Tengah Maluku Kalimantan Tengah Kepulauan Riau Bengkulu Sulawesi Utara Jambi Jawa Tengah - Banten Kalimantan Selatan Papua Barat Kalimantan Barat Bali Sumatera Utara Jawa Timur Gorontalo Sulawesi Tenggara Maluku Utara Sumatera Barat Riau Kalimantan Timur DI Yogyakarta Nusa Tenggara Barat DKI Jakarta Jawa Barat - 5 Sangat Kurang IKA < 25
Tabel 9.1 menunjukkan 4 dari 6 provinsi di Pulau Jawa (Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan DI Yogyakarta) berpredikat kurang, sedangkan 2 provinsi di Pulau Jawa (Jawa Timur dan Banten) bersama 24 provinsi lainnya berada pada predikat sedang. Peningkatan peringkat IKA pada Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah akan sangat signifikan meningkatkan nilai IKA Nasional pada masa mendatang. Selain kondisi nilai IKA yang masih dibawah target nasional, kondisi badan perairan darat juga telah menunjukkan besarnya limbah padat domestik (sampah) yang ada dalam aliran sungai maupun sempadan sungai. Data survei di DKI Jakarta periode 2022 pada 120 titik pemantauan yang tersebar di seluruh Jakarta menunjukkan kondisi tersebut. Lebih dari 75% dari 120 lokasi pemantauan selama 3 periode keberadaan ditemukan/dijumpai pemantauan sampah pada sempadan dan badan air sungai (Gambar 9.2). sungai dan wilayah DKI
C M Y CM MY CY CMY K Bab 8.pdf 6 04/03/2023 02:03:09 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 181 Gambar 9.2. Keberadaan sampah pada seluruh titik pemantauan sungai di Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, tercatat sebanyak 1.773 lokasi penanganan sampah sungai yang tersebar di seluruh DKI Jakarta. Volume rata-rata hasil penanganan sampah di seluruh sungai Provinsi DKI Jakarta pada periode Januari-Desember 2021 tercatat sebanyak 1.093-1.578 m3/hari, sedangkan pada periode Januari-September 2022 tercatat sebanyak 1.053-1.284 m3/hari (Gambar 9.3). Nilai ini menggambarkan bahwa total volume sampah harian di DKI Jakarta setara dengan 105-158 bak truk sampah yang umumnya digunakan (asumsi kapasitas bak truk sampah sebesar 10 m3). Kondisi di provinsi-provinsi lain diduga juga akan mengalami hal yang sama meskipun tidak sebanyak di Jakarta. Namun demikian, kondisi ini telah mencerminkan besarnya tekanan pembuangan limbah padat dan cair domestik di seluruh Indonesia. Besarnya tingkat pencemaran bisa jadi lebih rendah di untuk provinsi-provinsi di luar Pulau Jawa, Bali dan Kepulauan di Nusa Tenggara karena debit sungai yang relatif lebih besar. tingkat Gambar 9.3. Volume rata-rata harian hasil penanganan sampah sungai di Provinsi DKI Jakarta tahun 2021-2022
C M Y CM MY CY CMY K Bab 8.pdf 7 04/03/2023 02:03:09 182 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 9.5. Impact (IKA Nasional rendah) Kondisi kualitas air permukaan yang kurang baik yang ditandai dengan nilai IKA pada predikat sedang yang terus menerus mendapatkan tekanan dari pembuangan limbah cair dan padat domestik secara langsung ke dalam saluran drainase alamiah maupun buatan sebagai akibat dari kurangnya kesadaran masyarakat dan terbatasnya anggaran pemerintah dalam pembangunan sistem pengolahan air limbah domestik serta penegakkan aturan (hukum) dalam pembuangan limbah cair dan padat domestik yang kurang kuat telah mengakibatkan pada penurunan kualitas air permukaan. juga Pada Tahun 2021, 17 provinsi mengalami penurunan IKA bila dibandingkan Tahun 2020. Meskipun lebih sedikit provinsi yang mengalami penurunan tahun sebelumnya, namun penurunan IKA di provinsi yang berkontribusi besar terhadap IKA Nasional seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Riau telah mengakibatkan penurunan IKA Nasional. Jumlah provinsi dengan nilai IKA di bawah nilai IKA Nasional berkurang 9 provinsi dibandingkan Tahun 2020. IKA dibandingkan dengan Nilai IKA Nasional 2021 masih di bawah target pencapai IKA Nasional, yaitu sebesar 55,2. 22 provinsi saat ini masih berada di bawah target nasional. Semua provinsi di Pulau Jawa masih di bawah target nasional. 6 dari 9 provinsi di Pulau Sumatera (Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Riau, Bengkulu, Kepulauan Riau), 3 dari 5 provinsi di Pulau Kalimantan, 3 dari 6 provinsi di Sulawesi, 2 dari 4 provinsi di Pulau Papua dan Maluku, dan 2 dari 3 provinsi di Bali-Nusa Tengara memiliki nilai IKA di bawah target nasional. Terdapat 11 provinsi yang memiliki nilai IKA di bawah lebih sedikit bila dibandingkan dengan 2020 yang berjumlah 20 provinsi. Dari 11 provinsi ini, 5 provinsi masuk dalam kelompok bobot kontribusi terbesar, yaitu Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Riau, lebih banyak dibandingkan dengan Tahun 2020. Penurunan IKA 5 provinsi ini memiliki kontribusi yang besar dalam penurunan nilai IKA Nasional. Riau merupakan provinsi yang berada pada posisi yang sama dengan Tahun 2020, sedangkan IKA Provinsi Riau pada tahun 2019 berada di atas IKA Nasional. Sementara Papua, Kalimantan Barat, dan Sumatera Utara mengalami peningkatan nilai IKA hingga di atas IKA Nasional. IKA Nasional, Kondisi driving force dan pressure yang terus berlanjut menyebabkan penurunan kualitas air yang ditunjukkan dengan penurunan nilai IKA. Lebih lanjut, apabila dianalisis selama 6 tahun terakhir nilai IKA dengan metode perhitungan yang sama, nilai IKA Nasional berada pada kisaran 50,20-53,53 (Tabel 9.2). Fluktuasi nilai IKA selama 6 tahun menunjukkan kecenderungan naik. Apabila dianalisis dengan regresi linear, tren IKA Nasional menunjukkan kecenderungan naik sebesar 0,45 poin per tahun dengan nilai determinasi yang cukup (R2=0,40). Nilai R2 menunjukkan seberapa besar kontribusi pengaruh waktu (variabel bebas) secara simultan terhadap nilai IKA (variabel terikat). Apabila diasumsikan tren linier ini konsisten terjadi, maka target nilai IKA Nasional hingga tahun 2024 tidak akan dapat tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan masih belum memadai untuk mencapai target yang telah ditentukan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, pembangunan sistem pengolahan air limbah domestik serta penegakkan aturan (hukum) dalam pembuangan limbah cair dan padat domestik. terutama Kurangnya kesadaran masyarakat dan juga terbatasnya anggaran pemerintah dalam pembangunan sistem pengolahan air limbah domestik serta penegakkan aturan (hukum) dalam pembuangan limbah cair dan padat domestik yang kurang kuat telah mengakibatkan pada penurunan kualitas air permukaan.
C M Y CM MY CY CMY K Bab 8.pdf 8 04/03/2023 02:03:11 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 183 BAB VTabel 9.2 Tren perubahan nilai IKA per tahun dari Tahun 2016 hingga 2021 dan perubahan IKA 2020-2021 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Provinsi Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua 2016 51,93 53,33 43,28 46,73 55,61 64,52 60,33 53,81 62,05 58,00 22,31 41,33 46,15 60,22 49,07 70,00 61,39 33,13 37,10 52,92 57,44 49,30 55,29 52,86 49,52 46,67 55,95 52,00 54,00 44,16 42,50 50,95 55,33 50,00 50.20 2017 68,29 50,00 54,32 53,08 51,25 63,81 54,07 48,77 66,25 55,33 35,00 41,43 60,00 35,95 49,17 47,67 60,00 50,00 41,48 57,50 55,26 52,25 57,69 51,00 54,62 50,00 54,29 70,00 48,57 56,91 49,83 50,62 50,00 62,50 53,20 Indeks Kualitas Air (IKA) 2018 2019 62,31 56,67 53,90 57,50 67,58 67,05 48,22 51,75 65,31 52,78 31,43 38,73 53,75 50,63 50,00 41,25 48,50 35,42 49,17 51,33 50,61 51,43 57,73 50,91 54,10 45,56 57,70 60,00 50,67 53,08 55,83 57,22 50,67 45,00 51,01 60,56 51,11 53,19 53,55 58,49 64,45 47,64 55,74 69,29 54,00 41,94 45,59 51,64 35,37 50,79 43,11 65,33 40,23 59,48 50,00 56,80 55,31 62,01 52,22 45,48 62,59 58,40 50,55 57,20 56,15 57,56 53,61 53,89 47,29 52,62 2020 61,43 53,33 53,50 53,24 56,75 63,33 50,83 56,21 65,63 50,00 42,73 41,50 55,21 50,00 53,85 50,56 64,33 50,98 59,19 51,67 53,61 51,67 60,00 51,82 50,53 61,67 52,38 51,60 53,00 52,44 55,67 50,00 52,22 55,00 53,53 2021 57,14 53,72 52,55 52,25 48,96 58,25 49,81 57,77 58,37 55,15 44,19 43,09 47,94 45,73 53,57 54,95 54,29 45,10 58,28 54,35 55,34 54,75 51,92 57,34 49,69 55,84 56,82 53,26 53,46 56,04 55,56 53,08 54,44 57,83 52,82 Linear Tren Tren R2 Naik Naik Naik Naik Turun Turun Turun Naik Turun Turun Naik Naik Turun Turun Naik Turun Turun Naik Naik Turun Turun Naik Turun Naik Turun Naik Turun Turun Naik Naik Naik Naik Naik Naik Naik 0,00 0,02 0,30 0,14 0,04 0,42 0,50 0,56 0,05 0,33 0,82 0,14 0,01 0,07 0,87 0,11 0,00 0,23 0,86 0,05 0,04 0,49 0,01 0,34 0,10 0,50 0,00 0,17 0,10 0,30 0,63 0,01 0,02 0,02 0,40 Peru- bahan 2020- 2021 -4,29 0,39 -0,95 -0,99 -7,79 -5,08 -1,02 1,56 -7,26 5,15 1,46 1,59 -7,27 -4,27 -0,28 4,39 -10,04 -5,88 -0,91 2,68 1,73 3,08 -8,08 5,52 -0,84 -5,83 4,44 1,66 0,46 3,60 -0,11 3,08 2,22 2,83 -0,71 IKA Nasional Dua provinsi mengalami tren penurunan IKA dengan korelasi yang cukup besar, yaitu Sumatera Selatan dan Bengkulu. Oleh karena itu, dengan tren penurunan dengan korelasi yang cukup kuat ini berpeluang menghambat tren kenaikan IKA Nasional. Terdapat 13 provinsi yang mengalami tren penurunan IKA namun korelasinya masih rendah. 10 dari 13 provinsi yang mengalami tren penurunan IKA saat ini memiliki nilai IKA yang berada di bawah target IKA Nasional 2021. Hal ini menunjukkan beratnya usaha-usaha yang harus dilakukan oleh provinsi-provinsi tersebut. Apabila dilihat dari perubahan IKA setahun terakhir, 9 dari 15 provinsi yang memiliki tren penurunan selama 6 tahun terakhir, pada Tahun 2020-2021 ini konsisten mengalami penurunan. Sementara pada 19 provinsi yang memiliki tren kenaikan nilai IKA selama 6 tahun terakhir, 10 provinsi secara konsisten mengalami kenaikan pada Tahun 2020-2021.
C M Y CM MY CY CMY K Bab 8.pdf 9 04/03/2023 02:03:11 184 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 Gambar 9.4. Tren perubahan nilai IKA per tahun diurutkan mulai dari yang terkecil Lebih lanjut apabila dilihat dari diagram boxplot, distribusi nilai IKA provinsi menunjukkan kecenderungan yang atau ketimpangan nilai IKA yang semakin rendah pada sebagian besar provinsi. Ketimpangan perbaikan IKA secara Nasional hanya terjadi di provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, dan Bangka Belitung. Tiga provinsi (DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Nusa tenggara Barat) menunjukkan perkembangan nilai IKA di bawah distribusi normal secara Nasional dan 2 provinsi (Sulawesi Tenggara dan Bangka menunjukkan perkembangan nilai IKA di atas distribusi normal secara Nasional masing-masing pada tahun 2017 dan 2021. Pada Tahun 2016-2020, IKLH Provinsi DKI Jakarta mengalami peningkatan namun selalu tertinggal berada pada outlier bawah jika dibandingkan dengan provinsi lainnya karena posisinya masih jauh dari nilai IKLH Nasional. Pada Tahun 2021 Jawa Barat termasuk dalam outlier bawah dan Nusa Tenggara Barat juga berada pada outlier bawah pada Tahun 2018 (Gambar 9.5). semakin konvergen Gambar 9.5. Perkembangan distribusi nilai IKA provinsi Tahun 2016-2020 Belitung) Secara Nasional, parameter BOD merupakan parameter yang paling banyak melampaui baku mutu kelas II. Parameter berikutnya adalah DO. Kedua parameter ini secara konsisten selama 5 tahun terakhir memiliki nilai rasio hasil pemantauan dan baku mutu dengan nilai yang stabil di atas 1. Apabila dilihat pada masing-masing provinsi, parameter yang paling sering melebihi baku mutu hampir terjadi pada semua provinsi adalah DO, kemudian disusul oleh parameter BOD. Parameter berikutnya yang sering melebihi baku mutu pada 13 provinsi adalah TP. Berikutnya adalah parameter TSS yang sering melebihi baku mutu pada 12 provinsi di Indonesia. Fecal coliform sering melebihi baku mutu dalam 5 tahun terakhir pada 9 provinsi dan COD pada 7 provinsi. Rata-rata rasio pemantauan kualitas air terhadap baku mutu kelas II untuk 7 parameter selama 6 tahun terakhir disajikan pada Gambar 9.6. Sementara untuk daftar parameter yang sering melampaui baku mutu kelas II pada setiap provinsi selama 6 tahun terakhir disajikan dalam Tabel 9.3
C M Y CM MY CY CMY K Bab 8.pdf 10 04/03/2023 02:03:12 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 Gambar 9.6. Rata-rata rasio pemantauan kualitas air terhadap baku mutu kelas II untuk 7 parameter tahun 2015-2020 Tabel 9.3. Parameter yang sering melampaui baku mutu air kelas II selama 6 tahun terakhir No Provinsi Parameter yang Sering di Atas Baku Mutu Dalam 6 Tahun 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Maluku 32 Maluku Utara Papua Barat 33 Papua 34 IKA Nasional Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat DO BOD, COD, DO DO, TSS BOD, COD, DO, TP, TSS DO, TSS DO BOD, DO, TP BOD, DO, TP DO BOD, COD, DO BOD, COD, Fecal Coliform BOD, COD, Fecal Coliform, DO, TP, TSS BOD, Fecal Coliform, DO BOD, Fecal Coliform, DO BOD, Fecal Coliform, DO, TSS BOD, COD, Fecal Coliform, TSS DO, TP BOD, COD, Fecal Coliform, DO, TP Fecal Coliform, DO, TSS BOD, DO, TP BOD, COD, DO, TP, TSS BOD, DO, TP DO DO, TSS Fecal Coliform, DO, TP BOD, COD, DO DO, TSS BOD, DO DO, TSS BOD, DO, TP BOD, DO, TP DO BOD, DO, TP BOD, DO, TSS BOD, Fecal Coliform, DO, TP, TSS Terakhir 185
C M Y CM MY CY CMY K Bab 8.pdf 11 04/03/2023 02:03:12 186 9.6. Response/Innovation Berbagai respon telah dilakukan dalam mengurangi driving force dan pressure yang menyebabkan penurunan kualitas air. Selain itu juga banyak dilakukan respon untuk meningkatkan state dan mengurangi impact. Respon terhadap driving force telah lama dilakukan dan secara konsisten terus menerus dilakukan hingga saat ini. Dalam menurunkan terus pertumbuhan melakukan program keluarga berencana (KB) dan juga program pendidikan untuk meningkatkan ekonomi, kesejahteraan, dan kesadaran penduduk Indonesia yang bermuara pada penurunan jumlah penduduk dan juga kepedulian terhadap lingkungan hidup. Dalam hal penurunan pertumbuhan penduduk, Indonesia telah mampu berinovasi dalam program KB. Namun dalam hal peningkatan kesadaran dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui program pendidikan mulai dari pendidikan dasar dan menengah hingga pendidikan tinggi masih belum membuahkan hasil yang memuaskan. (padat Perilaku membuang maupun cair) masyarakat masih pada pilihan praktis dan murah menyebabkan beban pencemaran domestik terus menerus tidak berkurang meskipun telah dilakukan upaya-upaya dalam menurunkan pencemar, pada beban memulihkan kualitas air di badan air (pemurnian kualitas air dan perbaikan hidromorfologi), dan melakukan pemantauan kualitas air yang masuk ke badan sungai atau di aliran sungai. penduduk, Pemerintah limbah domestik pencemar sumber Berbagai program telah dan terus dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah diantaranya adalah program rehabilitasi lahan dan penghijauan, penyusunan dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH), program penghargaan lingkungan hidup, program kota tanpa kumuh, proper. Meskipun program-program tersebut telah dilakukan, namun sebagian besar parameter kualitas air masih menunjukkan nilai yang melebihi baku mutu, terutama yang terkait dengan limbah domestik. dan program Meskipun masih melebihi baku mutu, berdasarkan Gambar 9.6 menunjukkan adanya tren penurunan rasio BOD, fecal coliform, DO, TP, dan TSS. Penurunan rasio ini sudah barang tentu telah meningkatkan kualitas lingkungan hidup (nilai IKA). Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 Beberapa hal kualitas peningkatan yang mempengaruhi lain: antara air a. Adanya infrastruktur IPAL Domestik dan USK. penambahan pembangunan b. Strategi Program Aksi dan Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Air sudah mulai dilaksanakan. diperlukan strategis yang lebih fokus pada peningkatan kualitas air (nilai IKA) pada provinsi dengan nilai IKA rendah dan memiliki bobot kontribusi nasional yang cukup besar. Provinsi yang masuk dalam kriteria tersebut adalah Provinsi Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Perbaikan IKA Jawa Barat dan Jawa Tengah hingga sama dengan IKA Nasional akan berkontribusi peningkatan nilai IKLH hingga 1.33 poin. Namun demikian, masih Selanjutnya, perbaikan IKA pada provinsi dengan nilai indeks dibawah 50 poin juga perlu diprioritaskan untuk mengurangi ketimpangan antar tersebut adalah Bengkulu, provinsi. Provinsi Sulawesi Utara, Jambi, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Perbaikan IKA kedelapan provinsi ini hingga akan berkontribusi peningkatan IKLH yang cukup besar. Pulau Jawa perlu diprioritas dalam usaha peningkatan nilai insentif dan disinsentif lingkungan perlu diterapkan untuk mendorong lebih kuat khususnya pada provinsi yang ada di Pulau Jawa. sama dengan IKA Nasional IKA. Program yang memiliki kecenderungan linear turun dengan korelasi yang (Sumatera Selatan dan sudah dapat Bengkulu) perlu didorong untuk memcermati lebih mendalam dan merumuskan yang harus dilakukan secepatnya. Selain provinsi itu, terima faktor-faktor penyebabnya respon Untuk meningkatkan kualitas air sungai beberapa provinsi prioritas, strategi yang dilakukan adalah a. menurunkan beban pencemar pada sumber pencemar; b. memulihkan kualitas air di badan air (pemurnian kualitas air dan perbaikan hidromorfologi); dan c. melakukan pemantauan kualitas air yang masuk ke badan sungai atau di aliran sungai.
C M Y CM MY CY CMY K Bab 8.pdf 12 04/03/2023 02:03:13 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 187 ini harus dilakukan terus menerus dengan cara menganalisis kualitas air yang masuk, atau yang berada pada aliran sungai periodik. Data cara pemantauan manual maupun dengan cara kontinyu. Untuk mendukung hal tersebut, sejak Tahun 2015-2021 Ditjen PPKL telah membangun 40 unit alat pemantauan kualitas air secara kontinu pada 15 DAS prioritas yang terintegrasi dalam sistem informasi pemantauan kualitas air. Pelaksanaan pemantauan otomatis bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan perubahan kualitas air pada sumber air secara cepat, kontinyu, berbasis daring (online) dan sebagai instrumen peringatan dini (early warning). Pemantauan pemantauan diperoleh dengan Program kegiatan peningkatan kualitas air perlu dilakukan dengan diagnosis yang benar dengan memperhatikan penyebab dan sumber pencemaran yang ada. Proses ini dapat dilakukan melalui metode analisis Drive-Pressure-State- Impact-Responses (DPSIR) sehingga nilai IKA dapat ditingkatkan melalui upaya yang tepat dan efektif. c. Peningkatan untuk pelaksanaan pembuangan air limbah ke badan telah air sesuai dengan perizinan yang ditetapkan, peran dunia usaha d. Peran pemerintah dalam pengawasan dan penegakan hukum pengelolaan air limbah industri, domestik dan usaha skala kecil (USK), e. Perlunya peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik dan USK khususnya untuk masyarakat. (IKA) merupakan dapat indikator memberikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan kebijakan dan penyusunan rencana kegiatan. Dengan penetapan target peningkatan IKA pada masing-masing provinsi hingga kabupaten/kota, maka KLHK dapat memperoleh informasi untuk penentuan prioritas kegiatan yang perlu dilakukan. Indeks Kualitas Air kualitas lingkungan yang informasi atau Strategi detail yang perlu dilakukan untuk mencapai target perbaikan tahun 2022 adalah: a. Penetapan IKA pada target peningkatan masing-masing provinsi yang sinergi dan koordinatif dengan target kabupaten/kota, b. Peningkatan koordinasi dalam perencanaan, penyiapan data dan upaya peningkatan IKA antar Pemerintah (Ditjen di lingkungan KLHK) dan (Pemprov, Pemkab/Pemkot), Pemerintah Daerah daerah bagi sebagai bahan dalam pelaksanaan peningkatan IKA melalui pengendalian pencemaran air. Disamping itu, dengan penetapan target peningkatan IKA juga sebagai bahan dalam pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi dari masing-masing program dan kegiatan pusat dan daerah. Sedangkan pemerintah kegiatan/program 9.7. Daftar Pustaka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2021. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia 2021. Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jakarta.
C M Y CM MY CY CMY K Bab 9.pdf 1 19/01/2023 09:32:30 10 IMPLIKASI KEBIJAKAN
C M Y CM MY CY CMY K Bab 9.pdf 2 19/01/2023 09:32:33 Sintesis Isu Lingkungan Nasional - Isu Lingkungan Sampah - Isu Lingkungan Sumber Daya Air - Isu Lingkungan Lahan - Isu Lingkungan Udara
C M Y CM MY CY CMY K Bab 10 SLHI OK.pdf 1 04/03/2023 01:58:59 190 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 10.1. Sintesis Isu Lingkungan Nasional Berdasarkan hasil analisis yang mengacu pada tiga pendekatan utama, yaitu overview lingkungan Indonesia, DPSIR berdasarkan ekoregion, dan isu lingkungan tematik, kemudian dilakukan sintesis isu lingkungan nasional melalui identikasi isu dominan dari isu lingkungan sebelumnya. Berdasarkan hasil analisis tersebut, didapatkan bahwa isu lingkungan sampah, sumber daya air, lahan, dan isu lingkungan udara menjadi isu lingkungan utama di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, dapat ditentukan implikasi kebijakan yang harus dilakukan guna menangani isu-isu lingkungan utama tersebut. Berikut Gambar 10.1 yang menunjukkan sintesis isu lingkungan nasional. ISU LINGKUNGAN LAHAN Isu pengelolaan Indonesia memerlukan penanganan yang menuntut konsekuensi logis dari suatu kebijakan. Salah Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) lahan di satunya adalah dan ISU LINGKUNGAN UDARA Kebijakan, investasi dan program yang mendukung optimalisasi transportasi dan energi ramah lingkungan, bangunan dengan serta energi, limbah yang baik akan manajemen mengurangi dan memperbaiki kualitas udara. efisensi polusi udara FOLU NET SINK Sasaran tingkat pencapaian emisi gas rumah kaca pada implementasi Rencana Operasional Indonesia's FOLU Net Sink : Tahun 2030 sebesar -140 juta ton CO2e p Tahun selanjutnya sebesar -304 juta ton CO2e Tahun 2050 menjadi 540 juta ton CO2e = 1,6 ton CO2e per kapita
C M Y CM MY CY CMY K Bab 10 SLHI OK.pdf 2 04/03/2023 01:58:59 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 ISU LINGKUNGAN SUMBER DAYA AIR dan Program penghijauan serta revitalisasi sungai dan ekoriparian yang dilakukan pada berbagai ekoregion turut menjadi solusi dari adanya kerusakan DAS di berbagai wilayah rehabilitasi SINTESIS ISU LINGKUNGAN TIga Pendekatan Utama : 1. Overview lingkungan Indonesia 2. DPSIR Ekoregion 3. Isu Lingkungan Tematik (Pencemaran Air) ISU LINGKUNGAN SAMPAH Rendahnya prinsip pengurangan sampah dan terbatasnya infrastruktur reduksi sampah, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS 3R). penerapan Gambar 10.1. Sintesis Isu Lingkungan Nasional 191
C M Y CM MY CY CMY K Bab 10 SLHI OK.pdf 3 04/03/2023 01:59:00 192 10.2. Isu Lingkungan Lahan 10.2.1. Implikasi Kebijakan Lahan Indonesia yang menuntut memerlukan konsekuensi logis dari suatu kebijakan. Salah satunya adalah Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), yang merupakan perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Penyusunan RPPLH diwajibkan kepada setiap Pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota. Hal ini sesuai dengan mandat UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Kewajiban Lingkungan Hidup. Pengelolaan pembuatan RPPLH ini dapat menjadi awal perencanaan lingkungan di suatu wilayah, dimana termuat di dalamnya kebijakan terkait penggunaan lahan. Pada pasal 2, Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2016 mewajibkan penyusunan KLHS yang terdiri dari RPJMD dan RTRW juga dilakukan untuk RPPLH. mewujudkan Isu pengelolaan lahan di penanganan implementasi dari Semua ekoregion memiliki alih fungsi lahan sebagai isu lingkungan, khususnya alih fungsi lahan pada gambut di ekoregion Kalimantan, juga pada ekoregion Sulawesi-Maluku. yang merupakan Respon penerapan dari suatu kebijakan, secara umum berupa penyusunan RPPLH melalui rehabiltasi dan reboisasi. Kebijakan terkait rehabilitasi mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 76 tahun 2008. ini sudah merespon pressure yang Kebijakan muncul terkait alih fungsi lahan. Hanya saja, perlu menjadi catatan terkait informasi yang selama ini sering digaungkan dari adanya program rehabilitasi hutan dan lahan yaitu banyaknya jumlah bibit yang itu, untuk mengukur ditanam. Oleh karena keberhasilan keberlanjutan yang kemudian akan berpengaruh terhadap dampak maka diperlukan juga rencana dan informasi secara gamblang terkait status banyaknya lahan/kawasannya pada suatu lokasi penanaman dan luasannya serta melakukan monitoring dalam jangka waktu tertentu. pantai dan pesisir di jumlah kawasan dengan Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 Papua Papua Barat 100 100 100 100 Maluku Utara 86,58 86,58 Maluku 90,21 90,21 Sulawesi Barat 72,66 72,68 Gotontalo 79,21 79,21 Sulawesi Tenggara 74,34 74,34 Sulawesi Selatan 55,54 55,54 Sulawesi Tengah 83,1 83,1 Sulawesi Utara 61,94 61,94 Kalimantan Utara 99,96 100 Kalimantan Timur 82,21 82,37 Kalimantan Selatan 50,26 50,48 Kalimantan Tengah 75,43 75,58 Kalimantan Barat Nusa Tenggara Timur 59,35 59,81 58,65 58,65 Nusa Tenggara Barat 65,59 65,59 Bali 42,11 42,11 Banten 39,21 39,21 Jawa Timur 47,36 47,36 DI Yogyakarta 29,66 29,66 Jawa Tengah Jawa Barat 41,51 41,51 40,78 40,78 DKI Jakarta 26,25 26,25 Kepulauan Riau 60,39 60,48 Bangka Belitung 40,1 40,14 Lampung 33,54 33,56 Bengkulu 55,52 55,52 Sumatera Selatan 41,25 43,33 Jambi 51,47 52,38 Riau 50,22 51,4 Sumatera Barat 66,24 66,29 Sumatera Utara 48,84 48,89 Aceh 76,52 76,63 0 5 25 45 65 85 105 IKL 2021 IKTL 2021 10.2.2. Tantangan Masa Mendatang implementasi dari suatu kebijakan terkait pengelolaan lahan adalah monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap respon dari suatu kebijakan pengelolaan lahan. Respon positif maupun negatif yang muncul perlu memberikan input terhadap kebijakan yang baru dan fokus dalam mengatasi problem yang muncul dalam driving force dan pressure. Selain itu, tantangan yang lebih spesifik terkait pengelolaan lahan adalah memastikan bahwa target terkait pengelolaan lahan yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 dapat dicapai, yang meliputi: Dalam mewujudkan
C M Y CM MY CY CMY K Bab 10 SLHI OK.pdf 4 04/03/2023 01:59:00 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 62,00 60,31 61,03 60,74 60,81 60,72 59,54 58,55 58,42 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Target IKTL Nasional Target IKL Nasional IKTL Nasional IKL Nasional 01 Pada tahun 2020 dilakukan pengembangan penghitungan IKLH dengan pengembangan penghitungan IKTL menjadi Indeks Kualitas Lahan (IKL). Nilai IKL mempresentasikan kondisi kualitas tutupan lahan yang dipengaruhi oleh dampak kebakaran (DK) dan kanal (DKK) pada ekosistem lahan gambut sebagai faktor Ma Pantai Mondulambi ndulaambi tai Mondu mbi koreksi kualitas tutupan lahan. si MMandra ra en lahl mentasi Dokumentasi Mandra Pahlawa_, Balai TN Matalawa_ Pembangunan kanal pada lahan gambut 03 akan berdampak pada penurunan muka air tanah yang berpengaruh terhadap semakin tingginya resiko kebakaran lahan gambut pada musim kemarau. 02 wa Bal T laai T ,, dra Pahlawa Balaai TN M Mat atal Aktivitas pembangunan kanal juga terkadang berkorelasi dengan perubahan tutupan lahan pada lahan gambut tersebut 04 1. 2. 3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dengan indikator Indonesia lahan, ditargetkan tahun 2024 sebesar 65,5. Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dengan luas area dengan nilai konservasi tinggi (high conservation value/HCV) yang dipertahankan secara nasional (juta ha) ditargetkan pada tahun 2024, yaitu 70 juta ha. tutupan IKTL indikator Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dengan indikator luas kawasan konservasi yang dikelola (juta ha) telah memenuhi target untuk tahun 2024, yaitu 27 juta ha. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 193 Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dengan indikator persentase penurunan luas areal hutan dan lahan yang terbakar setiap tahun (persen) ditargetkan tahun 2024 sebesar 2%. Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dengan indikator dan pulau-pulau kecil rusak yang dipulihkan (lokasi) ditargetkan tahun 2024 sebanyak 26 lokasi. Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam danLingkungan Hidup indikator Persentase pemegang izin yang taat terhadap peraturan terkait pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan (persen) ditargetkan tahun 2024 70%. Jumlah kasus pidana dan perdata lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani dengan indikator jumlah kasus pidana dan perdata lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani dan indikator jumlah luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman ditargetkan tahun 10.000.000 ha. jumlah kawasan pesisir dengan Pemulihan dengan indikator luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan dan difasilitasi restorasi gambut (ha) ditargetkan tahun 2024 sebesar 330.000 ha per tahun. Pemulihan dengan indikator luas tutupan hutan dan lahan yang ditingkatkan secara nasional (ha) ditargetkan tahun 2024 sebesar 420.000 ha per tahun. Pemulihan dengan indikator Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B (persen) ditargetkan tahun 2024 sebesar 100%. Rendah Karbon Pesisir dan Laut dengan indikator Luas pemulihan ekosistem mangrove 50.000 ha Lahan Berkelanjutan Lahan Berkelanjutan Lahan Berkelanjutan
C M Y CM MY CY CMY K Bab 10 SLHI OK.pdf 5 04/03/2023 01:59:01 194 10.3. Isu Lingkungan Sumber Daya Air 10.3.1. Implikasi Kebijakan Air terkait sumber daya air dilatarbelakangi oleh adanya pertumbuhan ekonomi dan penduduk yang semakin tinggi. Hal tersebut memicu terjadinya alih fungsi hutan dan lahan di berbagai ekoregion di Indonesia. Meskipun semakin meningkat, hal tersebut tidak disertai dengan meratanya kesejahteraan masyarakat. Tingginya angka penduduk miskin memicu berkembangnya kawasan permukiman padat penduduk yang tidak disertai dengan sistem sanitasi dan pengelolaan limbah domestik yang baik. Berbagai faktor tersebut, pada akhirnya mempengaruhi kualitas dan kuantitas air. Secara umum, isu lingkungan pertumbuhan ekonomi Berdasarkan Undang-undang 32 Tahun lingkungan hidup, 2009 mengenai perlindungan terdapat beberapa pasal yang terkait dengan perlindungan air. Pasal 20 ayat 2 (a), (b), dan (c) membahas tentang baku mutu lingkungan hidup meliputi: a. baku mutu air; b. baku mutu air limbah; c. baku mutu air laut. Pasal 43 ayat 3 (b) membahas "retribusi lingkungan hidup" yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap setiap orang yang memanfaatkan sarana yang disiapkan pemerintah daerah seperti retribusi pengolahan air limbah. Pasal-pasal tersebut terkait dengan perlindungan terhadap kualitas air. Selain itu, terdapat pasal terkait perlindungan kuantitas air. Pasal 57 ayat 1(a) menyebutkan bahwa pemeliharaan lingkungan hidup perlu dilakukan salah satunya melalui upaya konservasi sumber daya alam untuk melindungi sumber daya air. pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. PP No. 22 Tahun 2021 membahas secara komprehensif daya tampung badan air dan kriteria untuk berbagai peruntukan air mulai dari air minum (kelas 1) hingga irigasi tanaman (kelas- 4) yang menjadi instrumen pencegahan pencemaran lingkungan air. RPJMN 2020-2024 (PP No. 19 Tahun 2020) telah memotret keberhasilan yang telah dicapai hingga tahun 2019, namun juga mencatat dan memperhatikan permasalahan terkait isu kualitas dan kuantitas air. Pada tahun 2021, peraturan, terdapat berbagai program yang dilaksanakan pemerintah untuk mendorong perbaikan kualitas dan kuantitas air baik secara langsung maupun tidak langsung. RPPLH, KOTAKU, bank sampah, Selain kebijakan berupa Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 Dokumentasi Balai TN Taka Bonerate_ maupun PROPER merupakan beberapa program tekanan yang ditujukan untuk menanggulangi (pressure) pada sistem sanitasi dan limbah domestik. Program PROPER juga turut mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meminimalisasi kerusakan lingkungan. dan program penghijauan serta revitalisasi sungai dan ekoriparian yang dilakukan pada berbagai ekoregion turut menjadi solusi dari adanya kerusakan DAS di berbagai wilayah. Meskipun program-program tersebut belum memberikan respon dari faktor pendorong dan tekanan, dampak yang dihasilkan pada kedua program tersebut cukup signifikan dalam memperbaiki kondisi DAS serta menyediakan area konservasi air baik di wilayah hulu, tengah, dan hilir DAS. Dengan adanya area konservasi air, ketersediaan air bagi seluruh masyarakat akan lebih terjamin. Adanya rehabilitasi Kebijakan terkait sumber daya air yang tersedia saat ini belum dapat mengakomodir pemicu (driving) penyebab menurunnya kualitas dan kuantitas air. Pemicu berupa pertumbuhan ekonomi dan penduduk sulit untuk dikendalikan, begitu pula dengan kebutuhan energi dan pangan. Oleh karena itu, berbagai kebijakan yang ada saat ini baru menjawab tantangan terkait tekanan (pressure), keadaan (impact). (states), maupun dampak Berdasarkan hal tersebut, diperlukan kebijakan yang dapat menanggulangi isu terkait air mulai dari tingkat pemicu.
C M Y CM MY CY CMY K Bab 10 SLHI OK.pdf 6 04/03/2023 01:59:02 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 10.3.2. Tantangan Masa Mendatang Degradasi kualitas air khususnya air sungai menjadi isu penting hampir pada setiap provinsi di Indonesia. Kondisi ini harus diperhatikan karena air merupakan kebutuhan dasar manusia. Jumlah penduduk yang sangat besar, terutama di Pulau Jawa memicu kebutuhan akan air baik untuk keperluan non-domestik. Sementara pulau Jawa sendiri memiliki potensi sumber daya air yang sangat terbatas. Pada sisi lain, keterbatasan fasilitas pengolahan air limbah domestik dan non domestik menjadi momok bagi kualitas air sungai di Indonesia. domestik maupun akses sanitasi dan Jumlah penduduk Indonesia yang terus terutama di wilayah mengalami peningkatan, sungai hingga perkotaan menekan mengalami degradasi kualitas air. Tekanan itu semakin membesar ketika alih fungsi lahan terjadi, wilayah alami terkonversi menjadi wilayah budidaya bahkan terjadi di hulu sungai. Pada sisi lain sungai di wilayah perkotaan sering kali menjadi sumber air baku air minum, akibatnya kualitas air sungai memburuk hingga tidak memenuhi kualitas air kelas 1 (untuk air baku air minum). Di wilayah atas intake seringkali dijadikan wilayah budidaya seperti daerah pariwisata, perumahan, industri bahkan peternakan. kualitas pertumbuhan menurunkan penduduk, pemerintah terus melakukan program juga program keluarga berencana ekonomi, pendidikan Dalam (KB) dan untuk meningkatkan 195 kesejahteraan, dan kesadaran penduduk Indonesia yang bermuara pada penurunan jumlah penduduk dan juga kepedulian terhadap lingkungan hidup. Dalam hal penurunan pertumbuhan penduduk, Indonesia telah mampu berinovasi dalam program KB. Namun dalam hal peningkatan kesadaran dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui program pendidikan mulai dari pendidikan dasar dan menengah hingga pendidikan tinggi masih belum membuahkan hasil yang memuaskan. Perilaku membuang (padat maupun cair) masyarakat masih pada pilihan praktis dan murah yang menyebabkan beban pencemaran domestik tidak berkurang meskipun telah dilakukan upaya-upaya dalam menurunkan beban pencemar pada sumber pencemar, memulihkan kualitas air di badan air (pemurnian perbaikan hidromorfologi), dan melakukan pemantauan kualitas air yang masuk ke badan sungai atau di aliran sungai. limbah domestik terus menerus kualitas air dan terus dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah diantaranya adalah program rehabilitasi lahan dan rencana penghijauan, penyusunan dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH), program penghargaan lingkungan hidup, program kota tanpa kumuh, dan program proper. Meskipun telah dilakukan, namun sebagian besar parameter kualitas air masih menunjukkan nilai yang melebihi baku mutu, terutama yang terkait dengan limbah domestik. Melaksanakan rencana yang tertulis dalam RPPLH secara baik dan konsisten menjadi tantangan di masa yang akan datang. Berbagai program telah dan program-program tersebut pertambahan penduduk akan meningkatkan kebutuhan akan lahan dan air. Di sisi lain, perubahan tata guna lahan yang terjadi secara nyata mengurangi kapasitas pengisian ulang air tanah dan meningkatkan limpasan air hujan ketika musim hujan. Kondisi ini sehingga debit mengubah kesenjangan antara debit maksimum sungai yang terjadi di musim hujan dengan debit minimum yang terjadi di musim kemarau semakin tinggi. Berdasarkan kondisi tersebut, tantangan di masa depan terkait isu air tidak hanya sebatas penurunan kualitas dan kuantitas air, tetapi juga terkait erosi dan sedimentasi, perubahan iklim global, kerusakan kondisi wilayah sungai, konflik pengguna air, serta pengelolaan sumber daya manusia dan institusi. Dari sisi kuantitas, rezim sungai,
C M Y CM MY CY CMY K Bab 10 SLHI OK.pdf 7 04/03/2023 01:59:03 196 10.3.3. Implementasi Kebijakan Lintas Sektoral Yang Berpihak Kepada Perbaikan Kualitas Air Hasil perhitungan IKA Nasional tahun 2021 di 34 Provinsi sebesar 52.82 sehingga capaian kinerja untuk sasaran meningkatnya kualitas air sebesar 95.69% dan menurun 0,71 poin dari IKA tahun 2020 (53,53). IKA dipengaruhi oleh berbagai variabel antara (a) penurunan beban pencemaran serta upaya pemulihan (restorasi) pada beberapa sumber air; (b) ketersedian dan fluktuasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global; (c) penggunaan air; dan (d) serta tingkat erosi dan rangka meningkatkan IKA juga harus bersinergi dengan program dan kegiatan unit internal KLHK yang terkait, Kementerian terkait lainnya dan Pemerintah Daerah serta pelaku usaha. Nilai lain: sedimentasi. Sehingga dalam Strategi yang perlu dilakukan untuk mencapai target diantaranya : 1. 2. 3. 4. 5. Penetapan target peningkatan IKA pada masing-masing provinsi yang didukung target kabupaten/kota; Peningkatan koordinasi dalam perencanaan, penyiapan data dan upaya peningkatan IKA antar Ditjen di lingkungan KLHK dan pemerintah daerah; Peningkatan peran dunia usaha untuk limbah ke pelaksanaan pembuangan air badan air sesuai dengan perizinan yang telah ditetapkan; Peran pemerintah dalam pengawasan pengelolaan air limbah industri, domestik dan USK; Perlunya peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik dan USK khususnya untuk masyarakat. Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 Diagram IKA per Provinsi 2021 Papua 57,83 Papua Barat 54,44 Maluku Utara 53,08 Maluku 55,56 Sulawesi Barat 56,04 Gotontalo 53,46 Sulawesi Tenggara 53,26 Sulawesi Selatan 56,82 Sulawesi Tengah 55,84 Sulawesi Utara 49,69 Kalimantan Utara 57,34 Kalimantan Timur 51,92 Kalimantan Selatan 54,75 Kalimantan Tengah 55,34 Kalimantan Barat 54,35 Nusa Tenggara Timur 58,28 Nusa Tenggara Barat 45,10 Bali 54,29 Banten 54,95 Jawa Timur 53,57 DI Yogyakarta 45,73 Jawa Tengah 47,94 Jawa Barat 43,09 DKI Jakarta 44,19 Kepulauan Riau 55,15 Bangka Belitung 58,37 Lampung 57,77 Bengkulu 49,81 Sumatera Selatan 58,25 Jambi 48,96 Riau 52,25 Sumatera Barat 52,55 Sumatera Utara 53,72 Aceh 57,14 0 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00
C M Y CM MY CY CMY K Bab 10 SLHI OK.pdf 8 04/03/2023 01:59:03 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 Tren Indeks Kualitas Air Nasional 2015-2021 53,10 53,20 54,00 55,00 55,10 53,53 53,00 52,62 52,00 50,20 51,01 Target Capaian 2015 2016 2017 2018 2019 2020 3 2 1 0 1 1 2 u u k g m e B l n e t n a B u a i R n a u a l u p e K n a t a l e S a r e t a m u S t a r a B a w a J a u p a P t a r a B n a t n a m i l a K a r a g g n e T i s e w a l u S n a t a l e S i s e w a l u S h a g n e T n a t n a m i l a K t a r a B a u p a P a r a t U u k u l a M g n u t i l e B a k g n a B a r a t U n a t n a m i l a K a r a t U i s e w a l u S t a r a B i s e w a l u S r u m T n a t n a m i i l a K i l a B n a t a l e S n a t n a m i l a K i b m a J o l a t n o r o G a r a t U a r e t a m u S u a i R r u m T a w a J i g n u p m a L Grafik IKA per Provinsi 2021 (Sumber : Direktoret Jenderal PPKL 2021) h a g n e T a w a J 55,20 52,82 2021 a t r a k a y g o Y h e c A D t a r a B a r e t a m u S h a g n e T i s e w a l u S t a r a B a r a g g n e T a s u N u k u l a M r u m T a r a g g n e T a s u N i 197 a t r a k a J I K D
C M Y CM MY CY CMY K Bab 10 SLHI OK.pdf 9 04/03/2023 01:59:05 198 10.4. Isu Lingkungan Udara 10.4.1. Implikasi Kebijakan Pengelolaan Kualitas Udara Pengelolaan kualitas udara di Indonesia dan aspek lingkungan hidup lainnya sekarang dinaungi dalam Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021. Peraturan ini baru efektif berjalan dan ada beberapa hal yang mengamanahkan pengetatan baku mutu kualitas udara ambien di Indonesia. Selain itu, standar emisi untuk sumber-sumber seperti kendaraan bermotor juga industri juga telah diperketat. KLHK juga telah melakukan inovasi-inovasi lainnya untuk memperkuat fungsi pengawasan dan kontrol seperti: sistem pemantauan kualitas udara yang mencakup wilayah Indonesia: online dan manual dan sistem informasi pemantauan emisi secara kontinu untuk industri (SISPEK). pengendalian pencemaran udara dan mitigasi perubahan iklim berbasis masyarakat seperti PROKLIM (Program Kampung Iklim) dan Program Langit Biru yang telah dijalankan perlu terus dilakukan pengembangan program secara terus menerus. Melalui Pembangunan Rendah Karbon yang dilampirkan pada Rencana Pembangunan Jangka (RPJMN) 2020 - 2024, Menengah Nasional penurunan polusi udara ditargetkan pada akhir tahun 2024 intensitas emisi GRK sebesar 31,6 persen; perbaikan Indeks Kualitas Udara (IKU) dari 86,8 (Baseline tahun 2019) ke 84,5 (Tahun 2024), dan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi 69,7 pada tahun 2024. Selain itu, program (PRK) terjadi penurunan Mengacu pada Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, warga negara memiliki hak hidup di lingkungan baik dan sehat, termasuk hak untuk udara bersih. Isu ini patut menjadi perhatian dan tanggung jawab bersama melalui kolaborasi berbagai stakeholder, termasuk pembuat kebijakan, masyarakat dan para pelaku sektor bisnis. Kebijakan, investasi dan program yang mendukung optimalisasi transportasi dan energi ramah lingkungan, bangunan dengan efisensi energi, serta manajemen limbah yang baik akan mengurangi polusi udara dan memperbaiki kualitas udara yang kita hirup sehari-hari. Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 IKU nasional tahun 2021 adalah 87,36 sedangkan target tahun 2021 ditetapkan sebesar 84,20 sehingga capaian kinerjanya mencapai 103,75%. 10.4.2. Tantangan Masa yang Akan Datang Polusi udara dominannya berasal dari emisi transportasi, hasil pembakaran sektor industri, serta kebakaran hutan dan lahan. Kompleksnya isu polusi udara ini dapat ditinjau dari berbagai aspek terdampak, mulai kesehatan, dari ekonomi-sosial, hingga perubahan iklim. aspek Tingginya biaya yang perlu ditanggung akibat isu polusi udara akan berpengaruh terhadap berbagai aspek pembangunan lintas sectoral. Selain itu, secara sektoral tantangan di masa yang akan datang terkait pengelolaan kualitas udara adalah sebagai berikut: A. Akses informasi terkait kualitas udara Seperti yang telah dicantumkan pada Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa, warga negara memiliki hak hidup di lingkungan baik dan sehat, termasuk hak untuk mendapatkan informasi kualitas udara yang secara riil terjadi setiap harinya. Pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan telah mewajibkan kepada setiap Kehutanan
C M Y CM MY CY CMY K Bab 10 SLHI OK.pdf 10 04/03/2023 01:59:06 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 Berdasarkan kategori IKU, bahwa nilai IKU 87,36 mengandung arti kualitas udara nasional berada dalam kategori Laut & Cinta untuk mempublikasikan pemerintah informasi aktual terkait kondisi kualitas udara di daerahnya masing-masing. daerah terjadi adalah masyarakat di beberapa daerah kesulitan dalam tersebut mengakses disebabkan karena kurangnya fasilitas media publikasi kualitas udara dan sering kali media digital yang sudah tidak bisa diakses karena datanya tidak update. akan memberikan awareness kepada masyarakat untuk terlibat mengatasi kondisi kualitas udara, terutama bagi kelompok masyarakat rentan dan pengidap penyakit pernapasan. Namun saat ini yang informasi tersebut, hal Padahal informasi tersebut informasi mengenai kondisi kualitas udara secara aktual menjadi unsur yang penting untuk keterlibatan masyarakat, maka ketersediaan data dan informasi yang akurat perlu diprioritaskan dalam bentuk yang mudah dipahami dibandingkan laporan-laporan dalam dokumen formal. Selain itu, dengan pemahaman interpretasi informasi yang yang baik terhadap data dan disajikan, diharapkan dapat menumbuhkan inisiatif dan inovasi program perbaikan kualitas udara yang berbasis kemasyarakatan di berbagai daerah. Mengingat 199 B. Post Pandemic Era Di era setelah pandemik COVID-19, intensitas mobilitas masyarakat dan juga sektor ekonomi lainnya akan beranjak Kembali normal dan jika tidak diantisipasi maka dikhawatirkan akan membawa dampak terhadap penurunan kualitas udara. Kenaikan emisi primer dari partikulat dan gas dari sektor-sektor ekonomi seperti transportasi, residensial, industri dan energi akan membawa dampak terhadap peningkatan beban pencemar udara. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya "redesign" di tengah recovery terhadap pandemik ini dengan tetap menjalankan kebijakan pengurangan emisi. Perubahan kebiasaan yang berdampak positif terhadap kualitas udara perlu dikembangkan kebijakannya seperti kebiasaan bersepeda, aktivitas on-line, penghematan energi, dll. Untuk proses recovery dari pandemik, Kementerian Keuangan telah menerapkan kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang berfokus di beberapa sektor ekonomi diantaranya adalah Kesehatan, perlindungan sosial, program prioritas di sektor pariwisata, dll., insentif bisnis, dan industri skala kecil dan menengah. Pendanaan stimulus untuk perlindungan sosial selama masa pandemi seperti pembebasan tagihan listrik bulanan, subsidi tiket angkutan umum yang menargetkan rumah tangga miskin dan untuk mendukung investasi dalam jaringan transportasi terjangkau, elektrifkasi pedesaan, umum yang subsidi starter kit LPG diidentifikasi sebagai kebijakan yang dapat membantu pemulihan dari situasi sulit selama situasi pandemi. Pada saat yang sama, kebijakan pemulihan ini dapat membantu sehingga mengurangi berkontribusi pada peningkatan kualitas udara dalam dan luar ruangan. emisi polutan udara "Pada saat yang sama, kebijakan pemulihan ini dapat membantu mengurangi emisi polutan udara sehingga berkontribusi pada peningkatan kualitas udara dalam dan luar ruangan."
C M Y CM MY CY CMY K Bab 10 SLHI OK.pdf 11 04/03/2023 01:59:06 200 10.4.3. Implementasi Kebijakan Lintas Sektoral Yang Berpihak Kepada Perbaikan Kualitas Udara perlu lintas dilaksanakan terutama yang berdampak positif terhadap perbaikan kualitas udara nasional. Beberapa kebijakan sektor yang perlu diperkuat adalah transportasi, industri, dan kebencanaan. Kebijakan sektoral Tantangan sektor transportasi: Penyumbang pencemaran udara terbesar di wilayah perkotaan adalah sektor transportasi dan disusul oleh sector industry. Pemantauan kualitas udara oleh KLHK di wilayah dengan padat penduduk seperti di pulau Jawa, Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Lampung berkontribusi besar terhadap hasil emisi gas pencemar SO2 dan NO2 yang mempresentasikan nilai IKU. Dua parameter tersebut berkaitan dengan gas hasil pembakaran bahan bakar dari minyak bumi cenderung menurun yang berkorelasi dengan penurunan aktivitas di masa pandemik misalnya dari sektor transportasi dan industri. Pada masa-masa awal pemberlakuan PSBB, BMKG mengungkapkan bahwa kualitas udara di Indonesia pada Maret 2020 cenderung memiliki kualitas udara yang lebih bersih dibandingkan pada tahun sebelumnya. Namun, fenomena ini hanya bertahan sementara pada saat pemberlakuan PSBB saja yang menekan mobilitas masyarakat. Apabila tidak ada kebijakan tepat sasaran untuk mengubah terlebih dengan pola dan sistem pembangunan wilayah urban yang tinggi emisi, maka kualitas udara di kota-kota seperti wilayah Jabodetabek akan kembali ke kondisi yang kurang. tersebut, lintas pada sector penyumbang pencemaran udara terbesar di wilayah perkotaan. Penggunaan bahan bakar yang tidak efisien dan pola konsumsi bahan bakar fosil oleh kendaraan pribadi cenderung berkontribusi pada pelepasan kandungan sulfur yang tinggi dan partikel halus ke udara (Kautsar dan Herlinda 2021). Berrdasarkan studi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan tahun 2021, bahwa kemacetan yang terjadi di daerah terpadat di Indonesia, Jabodetabek, mengakibatkan kerugian ekonomi senilai Rp71,4 triliun per tahun. Kerugian tersebut berasal dari pemborosan bahan bakar minyak (BBM) dan menurunnya produktivitas karena hilangnya waktu masyarakat selama terjebak macet Sedangkan, nilai waktu yang hilang dinyatakan sebesar 6 juta orang-jam per hari (Sulistyono 2022). Fenomena kemacetan lalu transportasi menjadi Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 isu tersebut adalah penerapan izin penggunaan transportasi dengan proses pembakaran bahan bakar yang efisien, sehingga emisi udara yang dikeluarkan lebih bersih dan dapat memantau emisi gas buangnya untuk selalu memenuhi baku mutu KLHK. sesuai yang Kebijakan yang diperlukan dalam ditetapkan peraturan Guna mendorong masyarakat untuk beralih ke sarana transportasi publik massal, diperlukan ketersediaan fasilitas transportasi yang layak dan merata. Alokasi anggaran perlu diprioritaskan fasilitas transportasi publik massal dibanding jalan bebas ini dalam rangka memperkuat hambatan, hal dalam mengurangi komitmen pemerintah kendaraan ketergantungan masyarakat pada pribadi. pada pembangunan Tantangan sektor Industri: Pertumbuhan industrialisasi yang semakin meningkat di dunia menyebabkan masalah polusi udara tidak terhindarkan dan menjadi masalah di berbagai wilayah, termasuk di Indonesia sebagai industri dapat negara berkembang. Sektor menyumbang pencemaran udara, jika emisi udara dari cerobongnya tidak dikelola dengan baik dan mengemisikan pencemar di atas baku mutu yang ditentukan. Pencemar udara ini dapat dengan mudah berpindah ke lokasi yang lebih jauh akibat tiupan angin. Pengelolaan dalam sector industry dapat hasrus dilakukan terintegrasi dari hulu ke hilir, salah satunya dimulai melalui inovasi penyediaan dan pemanfaatan energi terbarukan yang efisien dan rendah karbon. Pengembangan industry hijau melalui konservasi konservasi dan audit pengunaan energi, penerapan modifikasi proses dan teknologi, serta manajemen limbah industry perlu segera dilakukan untuk keberlanjutan lingkungan hidup dan ekonomi jangka Panjang. Pada bagian hilir, kebijakan pengelolaan limbah industry dalam rangka penurunan emisi GRK dapat berfokus dengan penyediaan infrastruktur pengelolaan limbah industry dengan pembangunan TPS3R/TPST. pembangunan TPA Memprioritaskan peralatan pengendalian pencemaran udara yang tepat dalam mem-filter polutan yang ada pada gas buang industri sebelum dilepas ke udara melaui cerobong. yang insentif pada Pemberlakuan mengadopsi prinsip green building juga akan menjadi perlu dalam kebijakan upaya perbaikan kualitas udara. dan penggunaan industry
C M Y CM MY CY CMY K Bab 10 SLHI OK.pdf 12 04/03/2023 01:59:07 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 201 Tantangan fenomena bencana alam: Tidak kalah prioritas dengan sector transportasi dan terhadap industry, perhatian permasalahan polusi udara yang diakibatkan kebakaran hutan dan lahan perlu menjadi sorotan penting.. Fenomena bencana alam yang kerap menjadi ancaman serta sering pada wilayah hutan adalah kebakaran hutan dan lahan, terutama jika bersamaan dengan periode El Nino yang melanda Indonesia. Partikel halus atau particulate matter (PM) yang berukuran kurang dari 2,5 mikrometer (sekitar 3% dari ukuran sehelai rambut manusia) bisa menyebabkan dampak serius bagi kesehatan tubuh masyarakat apabila masuk ke dalam manusia, Infeksi Saluran penyakit Pernapasan Akut (ISPA), jantung koroner, asma, pneumonia, bronkopneumonia, dan penyakit paru obstruktif kronis. seperti Potensi emisi GRK yang dihasilkan pada saat kebakaran gambut sangat besar. Sebagai gambaran, emisi GRK yang dilepaskan pada saat terjadi kebakaran hutan dan gambut pada tahun 2015 adalah sebesar 1,54 Gton CO2e (RPJMN 2020-2024). Rencana pembangunan ke depan total tutupan hutan di atas lahan gambut perlu dipertahankan pada luas minimal 9,2 juta ha seperti kondisi di tahun 2000 sehingga pada periode RPJMN 2020-2024 setidaknya diperlukan tambahan gambut yang ha. seluas Untuk itu, upaya restorasi lahan gambut yang telah dilaksanakan secara intensif sejak tahun 2015 perlu tetap menjadi prioritas dalam RPJMN 2020-2024. direstorasi 1,5-2 juta Papua Papua Barat Maluku Utara Maluku Sulawesi Barat Gotontalo Sulawesi Tenggara Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah Sulawesi Utara Kalimantan Utara 94,02 95,60 91,64 90,70 90,97 93,96 90,89 89,13 91,33 91,27 93,43 Kalimantan Timur 88,84 Kalimantan Selatan 89,15 Penanganan kebakaran hutan dan lahan yang lambat dapat berpotensi besar membahayakan penduduk yang tinggal di suatu wilayah. Kualitas udara yang dihirup oleh warga sekitar bukan saja berbahaya namun juga beracun dan mengancam keselamatan nyawa mereka. Kalimantan Tengah Kalimantan Barat Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Barat Bali Banten 74,14 90,39 90,71 90,51 88,52 89,28 Jawa Timur 83,20 DI Yogyakarta 88,59 Tren Indeks Kualitas Udara Nasional 2015-2021 Jawa Tengah 84,60 Jawa Barat 79,34 87,03 87,21 87,36 DKI Jakarta 66,52 Kepulauan Riau 90,91 86,56 Bangka Belitung 90,39 Lampung 85,46 84,98 Bengkulu 90,81 84,74 84,00 84,10 84,20 Sumatera Selatan 86,28 Jambi 87,08 83,00 Riau 90,13 82,00 Sumatera Barat 90,22 81,78 Sumatera Utara 89,55 81,00 81,50 Aceh 89,63 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 0 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 Diagram IKU per Provinsi 2021 (Sumber : Direktoret Jenderal PPKL 2021)
C M Y CM MY CY CMY K Bab 10 SLHI OK.pdf 13 04/03/2023 01:59:09 202 D. Amanah Pengelolaan Kualitas Udara Berdasarkan PP No 22 tahun 2001 Di dalam PPRI N. 22 tahun 2021 telah diamanahkan pengelolaan kualitas udara seperti pengetatan baku mutu kualitas udara ambien dan ini baku mutu emisi sumber pencemar. Hal memerlukan upaya untuk pengawasan "compliance" dari baku mutu tersebut yang sangat penting terhadap pencapaian udara bersih. Seperti misalnya dengan SISPEK pemerintah dapat mengawasi ketercapaian baku mutu tersebut. Selain itu, di dalam peraturan tersebut telah diamanahkan. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara yang selanjutnya disingkat RPPMU adalah perencanaan yang memuat potensi, masalah, dan upaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara dalam tertentu. Selanjutnya wilayah nasional akan dibagi menjadi Wilayah Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara yang selanjutnya disingkat WPPMU yaitu adalah wilayah yang dibagi dalam beberapa area untuk perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara. Hal ini tentunya memerlukan detail rencana pelaksanaannya di lapangan terutama agar tujuan baik dari rencana ini dapat terlaksana. kurun waktu 10.5. Isu Lingkungan Sampah 10.5.1. Implikasi Dari Kebijakan Nasional Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 (Perpres 97/2017) tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (SSRT) memperkuat pengelolaan persampahan secara nasional. Perpres 97/2017 merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 20l2 yang menjadi dasar pengelolaan SRT dan SSRT. Kebijakan dan strategi nasional atau Jakstranas dinyatakan pada Pasal 2 Perpres dan untuk penanganan sampah pada periode 2017-2025, dan efektivitas penerapan kebijakan ini masih perlu ditinjau hingga akhir tahun 2025. payung hukum 97/2017 pengurangan Permasalahan pengelolaan persampahan erat terkait dengan agenda pembangunan dalam RPJMN penguatan pembangunan ekonomi, infrastruktur, dan pelayanan dasar publik, serta strategi membangun lingkungan, meningkatkan ketahanan bencana dan mengatasi isu perubahan iklim. Sasaran target 2024 secara nasional dalam RJMPD dalam penangan infrasturtur perkotaan adalah 80% penanganan dan 20% pengurangan hunian dengan akses sampah terkelola 2020-2024 khususnya Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 Pantai Mondulambi Dokumentasi Mandra Pahlawa_, Balai TN Matalawa_ baik. Akses rumah tangga terhadap pengelolaan sampah domestik di perkotaan hanya mencakup 61% persen rumah tangga. Rendahnya penerapan prinsip pengurangan sampah dan terbatasnya infrastruktur reduksi sampah, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS 3R). Di sisi lain, upaya pengangkutan sampah di perkotaan mengalami tantangan karena masih kurangnya armada pengangkutan dan adanya tantangan geografis. terus Isu peningkatan sampah yang meningkat telah diantisipasi oleh pemerintah daerah disetiap ekoregion dengan beberapa skema, diantaranya penambahan jumlah TPA/TPS, sebaran bank sampah yang lebih banyak dan merata, inovasi pengelolaan sampah menjadi pelet yang dapat digunakan sebagai sumber listrik, pengaturan jadwal untuk pembuangan meningkatkan untuk mengurangi dan mengolah serta memilah sampah secara mandiri, dan kebijakan pemerintah dengan mengurangi penggunaan kantong plastik sampah, edukasi dan kesadaran masyarakat 10.5.2. Tantangan Permasalahan Persampahan di Masa Depan Salah satu target dalam RPJMN 2020-2024 adalah peningkatan sampah terkelola dari 64 juta ton (2019) menjadi 339 juta ton pada tahun 2024 serta
C M Y CM MY CY CMY K Bab 10 SLHI OK.pdf 14 04/03/2023 01:59:11 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 tercapainya 19 juta rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan sampah padat dengan sanitary landfill. Oleh karena itu diperlukan ketersediaan fasilitas pengolahan dan kapasitas TPA, sarana transportasi, untuk membayar jasa pengelolaan sampah, serta peningkatan penyediaan alat angkut terpisah, serta penyusunan jadwal pengangkutan yang sesuai dengan program pemilahan sampah. kesediaan masyarakat "tipping fee" atas Terkait peningkatan fasilitas pengolahan diperlukan energi, maka sampah menjadi peningkatan kapasitas teknologi, sarana dan prasarana pengolahan sampah, serta penyusunan waste to energy blue print sehingga selaras dengan target RPJMN 2020-2024 untuk meningkatkan jumlah rumah tangga yang terlayani TPST. terkait pengelolaan sampah di antaranya adalah: (1) pembangunan data dasar timbulan dan komposisi sampah; (2) tren peningkatan timbulan sampah nasional; (3) upaya pemilahan sampah sejak di sumber; (3) pengurangan sampah pada yang masuk ke TPA dan fasilitas pengolahan sampah;(4) peningkatan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi (waste to energy). Beberapa tantangan ke depan 203 10.5.3. Implementasi Kebijakan Lintas Sektoral Yang Berpihak Kepada Perbaikan Lingkungan Sampah untuk meningkatkan kinerja dalam pengelolaan sampah dalam mengimplementasikan tantangan di masa yang akan datang terkait permasalahan sampah adalah sebagai berikut: Salah satu upaya KLHK A. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) merupakan instrument standar penilaian kinerja pengelolaan sampah dari pusat hingga daerah sehingga hasil penilaian dapat dengan mudah dibandingkan dan digunakan sebagai instrument untuk memberikan insentif (reward) dan disinsentif (punishment), fungsi kontrol dan mendorong proses perbaikan berkelanjutan. Instrument untuk mengukur keberhasilan pemerintah pusat maupun daerah dalam mengelola sampah dan Bentuk pertanggungjawaban tentang pencapaian pengelolaan sampah. Tujuan IKPS yaitu kepada public Penilaian kinerja pengelolaan sampah memiliki dua kreiteria penilaian yaitu terdiri dari: 1. Indeks pemerintahan (governance) yang memiliki input Kebijakan, Sumberdaya manusia, Sarana dan prasarana (pengangkutan dan pengolahan sampah) dan Penganggaran. Kemudian Proses dalam yang meliputi pengelolaan sampah Acceptability (tingkat penerimaan) dengan implementasinya dan sosialisasi dengan pemahamannya. pengelolaan / 2. Indeks efektifitas dan efisiensi yang memiliki Output dari pengelolaan sampah (Capaian pengelolaan sampah dan Efisiensi anggaran), Outcome pengelolaan sampah (Penilaian adipura) dan dampak dari pengelolaan sampah (ndeks Kualitas Air dari IKLH)
C M Y CM MY CY CMY K Bab 10 SLHI OK.pdf 15 04/03/2023 01:59:15 204 B. Penerapan Extended Producer Responsibility (EPR) Extended Producer Responsibility (EPR) adalah untuk yang mengintegrasikan biaya-biaya lingkungan kedalam proses produksi suatu barang sampai produk ini tidak dapat dipakai lagi, sehingga biaya lingkungan menjadi komponen harga pasar produk tersebut. EPR mewajibkan untuk para bertanggungjawab terhadap seluruh siklus produk dan kemasan dari produk yang mereka hasilkan. konsep didesain produsen Perusahaan yang menjual produk dan kemasan yang berpotensi menghasilkan sampah jawab baik secara financial wajib bertanggung maupun fisik, pada produk dan kemasan yang masa pakainya sudah usai. Tujuan EPR adalah untuk mendorong dan produsen meminimalisir mereduksi penggunaan sumber daya alam dan energi dari setiap tahap siklus hidup produk melalui rekayasa desain produk dan teknologi proses. Kegiatan pengurangan timbulan sampah melalui penerapan EPR yang dilakukan oleh KLHK ditujukan kepada sektor industri dan retailer khusus pada makanan dan minuman. pencemaran C. Penerapan penerapan Kebijakan Strategi Nasional Jakstranas Dalam mendukung upaya penyelenggaraan kebijakan dan strategi daerah (Jakstrada), KLHK telah nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 pada tanggal 21 April 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Pedoman ini memberikan arahan kepada seluruh daerah, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam menyusun dokumen Jakstrada. menetapkan PermenLHK itu, KLHK merasa perlu melakukan pendampingan penyusunan Jakstrada pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah tangga di provinsi, sejenis sampah kabupaten/kota. Indikator pelaksanaan kegiatan Jakstrada adalah pelaporan pengelolaan sampah daerah yang dituangkan dalam Neraca Kinerja Pengelolaan Sampah Daerah, dimana target Jakstrada pada tahun 2021 adalah 16 juta ton (24%) dari proyeksi timbulan sampah sebanyak 67,8 juta ton. Oleh karena rumah Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 D. Pembinaan dan Fasilitasi Bank sampah Bank Sampah merupakan salah satu sarana yang cukup efektif dalam pengurangan timbulan sampah. Di tahun 2021, pembinaan dan fasilitasi Bank Sampah ditargetkan sebanyak 100 Bank Sampah dan fasilitasi berupa motor roda tiga pengangkut sampah. E. Penanganan Sampah Salah satu upaya pemerintah dalam mendorong penanganan sampah di daerah yaitu Pengolahan sampah menjadi bahan baku dan/atau sumber energi dengan melakukan pembangunan fasilitas Pusat Daur Ulang di lokasi prioritas dengan kapasitas 10 ton/hari. Pada tahun anggaran 2021 telah di bangun PDU di Kota Metro, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Pariaman dan Kabupaten Kudus. Diperkirakan sampah yang akan terkelo sebesar 14.400 ton. Diharapkan sampah yang ditangani melalui PDU dapat menjadi bahan baku oleh produsen kertas atau plastik. dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menerapkan (ADIPURA). Berdasarkan Perkotaan/Kebersihan No. Peraturan LHK P.76/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Adipura, program Adipura terdiri dari serangkaian yaitu dari persiapan, pemantauan, kegiatan, penilaian kinerja, hingga pembinaan. Kemudian upaya selanjutnya Menteri Sampah mewajibkan agar seluruh kabupaten/kota menyusun Jakstrada Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Direktorat Pengelolaan Pengelolaan Sampah Organik Dengan Menggunakan Larva Black Soldier Fly (BSF) Dokumentasi Pusat PGLHK
C M Y CM MY CY CMY K Bab 10 SLHI OK.pdf 16 04/03/2023 01:59:20 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga serta menyampaikan data laporan capaian kinerja pengelolaan sampah melalui Sistem Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN). Pengisian data pengelolaan sampah dan RTH dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota setiap 6 bulan, atau minimal satu tahun. Dengan terintegrasinya neraca pengelolaan sampah dengan SIPSN, akan membuat KLHK dapat memonitor dan membantu daerah untuk mencapai Pengelolaan Sampah 100% di tahun 2025. F. Penanganan Kebocoran Sampah Ke Laut Sepanjang tahun 2020 terdapat sekitar 521.275,06 ton sampah plastik berada di laut Indonesia. Jumlah tersebut diklaim menurun dari dua tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 sampah plastic di Indonesia mencapai sekitar laut ton sedangkan 2019 mengalami 615.674,63 penurunan menjadi sekitar 566.074,94 ton. Sampah plastik di laut berasal dari kebocoran sampah daratan ke perairan dan kebocoran sampah dari aktivitas di lautan. Telah dibentuk Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut untuk mencapai target pada 2025 sebesar 70% dari jumlah sampah baseline 2018. Dalam membantu penanganan kebocoran sampah ke laut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 membantu beberapa kabupaten/kota dengan memberikan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. 205 G. Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sampah merupakan permasalahan yang kompleks dan terjadi di seluruh wilayah Indonesia. untuk meminimalisir permasalahan sampah maka harus ada pengelolaan sampah sejak dari sumbernya. Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkelanjutan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah paradigma yang ada dalam masyarakat selama ini mengenai pengelolaan sampah, secara tradisional yakni kumpul-angkut-buang dengan pola penanganan sampah yang ramah lingkungan. program Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 (PSLB3) dalam pelaksanaan pengurangan sampah dari hilirnya guna memberikan dampak positif baik dari sisi lingkungan, edukasi dan sosial serta circular economy yang mampu meningkatkan nilai tambah sampah sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat. Dalam rangka mendukung Salah satu upaya yang dilakukan Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dan generasi lingkungan dan kehutanan melalui Bimbingan Teknis Wirausaha Kreatif Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam ketrampilan dan rangka peningkatan pengembangan ekonomi kreatif. (PGLHK) melaksanakan yaitu pengelolaan tersebut sampah organik dengan menggunakan larva Black Soldier Fly (BSF) dan pengolahan sampah bernilai ekonomi (limbah minyak jelantah). Dampak kegiatan teknis wirausaha bimbingan penyelenggaraan kreatif lingkungan hidup dan kehutanan. Kegiatan
C M Y CM MY CY CMY K Bab 10 SLHI OK.pdf 17 04/03/2023 01:59:20 206 10.6. Indonesia's FOLU Net Sink Pemerintah Indonesia telah membangun upaya nyata dalam pembangunan berkelanjutan dan berketahanan iklim melalui peningkatan pembangunan kehutanan melalui Sustainable Forest Lestari), Management penyelenggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang semakin baik dan penyelenggaraan nilai ekonomi karbon yang semakin tertata (Pembangunan Hutan iklim, Indonesia yang sungguh-sungguh dan ambisi yang terus meningkat terutama melalui sektor kehutanan dan penggunaan lahan. Hal ini telah dengan tegas dinyatakan dan disampaikan kepada dunia internasional melalui Badan PBB yaitu UNFCCC. Peningkatan ambisi dalam rangka penurunan emisi GRK diwujudkan dalam Enhanced NDC yang telah di submit pada UNFCCC pada tanggal 23 September 2022. Terkait penanganan perubahan memiliki komitmen Enhanced NDC ini menerupakan dokumen transisi menuju Second NDC pada tahun 2024. Didalam Enhanced NDC terdapat peningkatan target penurunan emisi GRK dari 29% pada NDC menjadi 31,89% dengan usaha sendiri dan 41% pada NDC menjadi 43,20% dengan bantuan negara lain. Guna mengakselerasi target penurunan emisi GRK pada komitmen nasional (Enhanced NDC) tersebut maka Pemerintah dengan sungguh-sungguh melalui pendekatan net sink pada sektor kehutanan dan penggunaan lahan pada tahun 2030 (Indonesia's FOLU Net Sink 2030). Indonesia berupaya Secara resmi Indonesia's FOLU Net Sink diamanatkan didalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional, pada Pasal 3 Ayat (4) disebutkan bahwa: Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca didukung utamanya dengan pendekatan "Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030". Melalui keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah ditetapkan Keputusan Menteri Nomor 168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2022, tanggal 24 Februari 2022 tentang Indonesia's FOLU Net Sink 2030 Untuk Pengendalian Perubahan Iklim, yang segara garis besar terdiri dari Rencana Operasional Indonesia's FOLU Net Sink 2030 dan Tim Kerja Indonesia's FOLU Net Sink 2030. Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 ingin dicapai melaluii implementasi Rencana Operasional Indonesia's FOLU Net Sink 2030 adalah tingkat pencapaian emisi gas rumah kaca sebesar -140 juta ton CO2e pada tahun 2030 dan seterusnya meningkat menjadi -304 juta ton CO2e pada tahun 2050 sehingga emisi bersih di tingkat nasional (semua sektor) menjadi 540 juta ton CO2e atau setara dengan 1,6 ton CO2e per kapita. Sasaran yang Sasaran tersebut berkonsekuensi pada upaya dan kerja keras yang harus terus ditingkatkan oleh semua pihak secara terukur dan dapat dipertanggung jawabkan. Target pencapaian yang cukup besar hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi dan sinergitas seluruh stakeholder: Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat. Guna memberikan pedoman yang kongkrit terhadap upaya penurunan emisi GRK, maka Pemerintah melalui KLHK telah menerbitkan Peraturan Menteri LHK Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon kegiatan pencapaian NDC yang dilakukan melalui tata laksana NEK, penyelenggaraan Sistem Registri Iklim, Nasional pelaksanaan Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi atau Measurement, Reporting and Verification, penerbitan Sertifikat Pengurangan Emisi GRK, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. yang mengatur tentang Pengendalian Perubahan
C M Y CM MY CY CMY K Bab 10 SLHI OK.pdf 18 04/03/2023 01:59:20 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 10.6. Daftar Pustaka Tahapan Pelaksanaan Kegiatan FOLU Net Sink 2030 t Sink 2030 202555-55-2030 3. Akselerasi 20233-3-2024 2. 2. Implementasi teer Hinggaa terakhir rakhir Hinggaa nn 2022 tahun 1. 1. Prakondisisi* TAHAPAN PRAKONDISI Kebijakan & Regulasi Teknologi SDM Kemitraan
Pembentukan Project Management ce
Meningkatkan keterlibatan dan Membangun tanggungjawab pada local champion
iapan kelembagaan FOLU di daerah
Anggaran 207
C M Y CM MY CY CMY K Bab 10 SLHI OK.pdf 19 04/03/2023 01:59:23 10.7. DAFTAR PUSTAKA BPS. 2022. Statistik Lingkungan Hidup Indonesia. Jakarta: BPS. KLHK. 2021. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Jakarta: Ditjen PPKL. KLHK. 2021. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3. Jakarta Ditjen PSLB3. KLHK. 2021. Laporan Kinerja Direktorat Pengelolaan Sampah. Jakarta , Ditjen PSLB3. KLHK. 2021. Laporan Kinerja Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Banten: Pusat PGLHK. KLHK. 2020. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. J Jakarta: Ditjen PPKL. Peraturan Pemerintah 22 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta. Peraturan Menteri Perindustrian 2013 tentang Pengembangan Produksi Kendaraan Bermotor Roda Empat yang Hemat Energi dan Harga Terjangkau Sururi, M. R., Notodarmojo, S., & Roosmini, D. 2019. "Aquatic Organic Matter Characteristics and THMFP Occurrence in A Tropical River." International Journal 17: 203 - 211. Undang Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta. Air Terjun Lapopu Dokumentasi Mandra Pahlawa , Balai TN Matalawa
C M Y CM MY CY CMY K ai16777583589_belakang.pdf 1 3/2/2023 6:59:18 PM Pusat Data dan Informasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan