Perbankan Buku ini didedikasikan untuk pembelajaran dan manfaat bagi Mahasiswa guna mempersiapkan serta memberikan kontribusi terbaik bagi perkembangan Perbankan di Indonesia.
4 Sambutan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jasa Keuangan" untuk tingkat SMP meletakkan program peningkatan dan tingkat SMA (kelas X). Selanjut- literasi keuangan dan perluasan nya pada tahun 2016, bekerja sama akses masyarakat terhadap industri dengan Kementerian Riset, Teknologi keuangan formal sebagai salah satu dan Pendidikan Tinggi, OJK telah program prioritas. Sebagai panduan, menerbitkan buku literasi keuangan OJK telah menerbitkan Strategi untuk perguruan tinggi yang bertujuan Nasional Literasi Keuangan Indonesia untuk meningkatkan pemahaman (SNLKI) Tahun 2013 dan Revisit SNLKI Tahun 2017 bagi Lembaga Jasa mahasiswa atas industri jasa keuangan yang dinamis dan menciptakan aset Keuangan agar upaya peningkatan bangsa yang mandiri secara finansial. literasi dan inklusi keuangan berlangsung dengan lebih terstruktur Pada tahun 2016, OJK telah dan sistematis. meluncurkan seri buku literasi keuangan yang terdiri dari 9 buku Salah satu pilar dalam Revisit SNLKI yang meliputi buku: (1) Otoritas tersebut adalah penyusunan dan Jasa Keuangan dan Pengawasan penyediaan materi Literasi Keuangan Mikroprudensial, (2) Perbankan, (3) pada setiap jenjang pendidikan formal. Pasar Modal, (4) Perasuransian, (5) OJK bersama-sama dengan Kemente- Lembaga Pembiayaan, (6) Dana rian Pendidikan dan Kebudayaan serta Pensiun, (7) Lembaga Jasa Keuangan Industri Jasa Keuangan telah mener- Lainnya, (8) Industri Jasa Keuangan bitkan buku literasi keuangan "Menge- Syariah, (9) Perencanaan Keuangan. nal Jasa Keuangan" untuk tingkat SD Selanjutnya pada tahun 2019, dalam (kelas IV dan V), serta buku "Mengenal rangka mengikuti perkembangan Otoritas Jasa Keuangan dan Industri industri jasa keuangan yang
dinamis, OJK kembali melakukan Pada akhirnya, kami menyampai- penyempurnaan kondisi dan data kan ucapan terima kasih dan apresiasi terkini juga mewujudkan kolaborasi atas dukungan Kementerian Riset, dengan Direktorat Jenderal Pajak Teknologi dan Pendidikan Tinggi (DJP), Kementerian Keuangan yang Republik Indonesia, DJP, Kemente- selama ini telah terbina, dengan rian Keuangan, ADB serta segenap menambahkan buku (10) Aspek anggota Kelompok Kerja Penyusun Perpajakan Sektor Jasa Keuangan, buku yang merupakan perwakilan dari untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh dan aplikatif tentang industri jasa keuangan, dosen Fakul- tas Ekonomi, serta rekan narasumber produk dan jasa keuangan. dari OJK. Kami juga mengambil manfaat dari Akhir kata, kami berharap buku perkembangan teknologi internet dan ini bermanfaat bagi mahasiswa digital yang memberikan kesempatan dalam meningkatkan pemahaman- bagi mahasiswa dan pembelajar nya mengenai sektor jasa keuangan secara mandiri menentukan keber- sehingga mampu mengelola keuangan hasilannya secara efisien dan efektif dengan baik yang pada akhirnya dapat melalui platform digital. Pada revisi mewujudkan masyarakat Indonesia seri buku perguruan tinggi terbitan yang sejahtera. tahun 2019 ini atas bantuan Asian Development Bank (ADB), buku seri literasi keuangan tersebut kemudian dapat diakses secara bebas melalui dalam bentuk modul e-book. Jakarta, Juli 2019 Tirta Segara Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan. 5
6 Kata Pengantar Dalam Undang-Undang Dasar Pendidikan Nasional. Pasal 4 ayat 5 Negara Republik Indonesia tahun UU No 20/2003 menjelaskan bahwa 1945, para pendiri bangsa telah pendidikan diselenggarakan dengan merumuskan bahwa tujuan Negara mengembangkan budaya membaca, Kesatuan Republik Indonesia adalah menulis, dan berhitung bagi segenap melindungi segenap bangsa dan warga masyarakat. seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, Sementara itu, UNESCO dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban Deklarasi Praha pada tahun 2003 telah merumuskan tatanan budaya dunia berdasarkan kemerdekaan, literasi dunia yang dikenal dengan perdamaian abadi dan keadilan sosial. istilah literasi informasi yang terkait dengan kemampuan untuk mengiden- Dalam rangka mencerdaskan tifikasi, menentukan, menemukan, kehidupan bangsa, Pasal 31 ayat (3) mengevaluasi, menciptakan secara mengamanatkan bahwa pemerintah Efektif dan terorganisir, menggunakan mengusahakan dan menyeleng- dan mengkomunikasikan informasi garakan satu sistem pendidikan untuk mengatasi berbagai persoalan. nasional, yang meningkatkan keima- Kemampuan-kemampuan tersebut nan dan ketakwaan serta akhlak merupakan kompetensi dasar yang mulia dalam rangka mencerdaskan perlu dimiliki setiap individu sebagai kehidupan bangsa, yang diatur syarat untuk berpartisipasi dalam dengan Undang-Undang. Pada saat masyarakat informasi, dan itu bagian ini pengaturan tersebut diimplemen- dari hak dasar manusia menyangkut tasikan dengan Undang-Undang pembelajaran sepanjang hayat. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Namun demikian, berdasarkan masyarakat pada umumnya dalam survei nasional literasi keuangan yang mengelola keuangan. Di samping itu, dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuan- materi pada buku ini juga memberi- gan pada tahun 2013, didapat bahwa kan informasi yang lebih lengkap indeks literasi keuangan masyarakat dan aplikatif mengenai industri jasa Indonesia baru mencapai 21,84%, keuangan sebagai bekal dalam sementara indeks inklusi keuangan memasuki dunia kerja. Diprakar- adalah sebesar 59,74%. Seri buku sai langsung oleh otoritas yang ini diharapkan dapat meningkatkan indeks literasi dan inklusi tersebut. jasa keuangan, buku membawahi ini layak menjadi acuan utama di Kemenristekdikti menyambut baik kalangan perguruan tinggi dalam upaya Otoritas Jasa Keuangan dalam mempelajari produk dan jasa meningkatkan literasi keuangan keuangan di Indonesia. melalui penerbitan seri buku ini. Kami mengucapkan terima kasih Dengan terdistribusikannya materi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan literasi keuangan kepada seluruh tim penyusun buku yang terlibat di mahasiswa khususnya mahasiswa dalamnya. Semoga seri buku ini dapat fakultas ekonomi yang mencapai memberikan manfaat yang besar, lebih dari 1 juta (sekitar 18% dari total tidak hanya bagi kalangan mahasiswa mahasiswa) pada tahun 2015 secara namun juga bagi para pendidik dan terstruktur dan komprehensif dengan masyarakat pada akhirnya. lainnya, diharapkan dapat materi membuka wawasan dan meningkat- kan keterampilan mahasiswa dan Jakarta, Agustus 2016 Prof. H. Mohamad Nasir, Ph.D., Ak Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 7
8 Sekapur Sirih Puji syukur kepada Tuhan Yang perbankan dilengkapi dengan studi Maha Kuasa atas limpahan rahmat kasus. Buku Seri Literasi Keuangan - dan karunia-Nya sehingga kami dapat Perbankan ini dapat dijadikan sebagai menyelesaikan penyempurnaan buku pedoman bagi mahasiswa Fakultas Seri Literasi Keuangan untuk tingkat Ekonomi maupun jurusan atau pihak Perguruan Tinggi. Buku Seri ini terdiri terkait dalam pengkayaan materi dan dari 10 (sepuluh) buku yaitu (1) OJK wawasan serta memberikan petunjuk dan Pengawasan Mikroprudensial; praktis untuk mendapatkan gambaran (2) Perbankan; (3) Pasar Modal; secara jelas mengenai industri (4) Perasuransian; (5) Lembaga Perbankan. Pada bab dalam buku ini Pembiayaan; (6) Program Pensiun; disisipkan contoh guna menunjang (7) Lembaga Jasa Keuangan Lainnya; materi yang tengah dibahas. Untuk dan (8) Industri Jasa Keuangan menguji pemahaman pembaca akan Syariah; (9) Perencanaan Keuangan; materi yang telah dikupas, pada dan (10) Aspek Perpajakan Sektor bagian akhir buku disajikan soal-soal Jasa Keuangan. evaluasi sebagai latihan yang dapat dilakukan secara perorangan maupun Buku Seri Literasi Keuangan
kelompok. Perbankan disusun untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa dalam menge- Tim Penyusun yang terdiri dari nal industri Perbankan secara lebih mendalam, dimana buku ini secara garis besar membahas mengenai akademisi dan praktisi terpercaya di masing-masing industri berharap Buku Seri Literasi Keuangan untuk Perguruan definisi, sejarah, seluk-beluk di industri Tinggi - Perbankan dapat memberikan
manfaat di dalam meningkatkan telah membantu dan mendukung pengetahuan dan keyakinan tentang penyusunan serta penyelesaian perbankan termasuk fitur, manfaat materi Buku Seri Literasi Keuangan dan risiko, hak dan kewajiban terkait ini. Semoga buku ini bermanfaat produk dan jasa perbankan, serta bagi masyarakat luas dan bangsa memiliki keterampilan dalam meng- Indonesia. gunakan produk dan jasa perbankan, yang pada akhirnya mempengaruhi sikap dan perilaku pengambilan kepu- tusan keuangan yang berkualitas. Selanjutnya, buku ini kiranya dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang besar atas pengayaan materi dan wawasan mengenai industri perbankan khususnya bagi generasi muda yang akan memimpin bangsa ini kelak. Akhir kata, tim penyusun menyadari bahwa buku ini tidak luput dari kekurangan dan kesempurnaan. Tim Penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas kepercayaan yang diberikan dan pihak terkait yang Jakarta, Juli 2019 Tim Penyusun 9
10 Daftar Isi Sambutan 4 Kata Pengantar 6 Sekapur Sirih 8 Daftar Isi 10 Daftar Gambar 14 Daftar Tabel 16 Keterkaitan Antar Bab 17 Layanan Perbankan Digital 18 Bab 1. Landasan Teori Terkait Perbankan 24 Bank Sebagai Pelaksana Intermediasi 28 Peran Penting Perbankan Dalam Sistem Keuangan 30 Peran Bank Sebagai Agen Pembangunan (Agent of Development) 32 Kelembagaan Perbankan 35 Suku Bunga 37 Bab 2. Sejarah Perbankan 64 Asal Mula 65 Bank Pemerintah 72
Bab 3. Jenis Usaha Bank 76 Jenis Bank Berdasarkan Fungsi 78 Jenis Bank Berdasarkan Kepemilikan 79 Jenis Bank Berdasarkan Status 81 Jenis Bank Berdasarkan Kegiatan Operasional 82 Perbankan Universal dan Perbankan Spesialis 84 Layanan Perbankan Digital (E-Banking) 86 Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) 90 Bab 4. Fungsi Bank di Indonesia 92 Bank Peduli Bencana 95 Bab 5. Jenis Produk dan Jasa Perbankan 96 Produk-Produk Simpanan Perbankan 98 Produk-Produk Pinjaman Perbankan 112 Kartu Kredit 115 Jasa-Jasa Perbankan 126 Bab 6. Pengaturan Perbankan 140 Kelembagaan 142 Pendirian Bank 142 11
12 Kepemilikan Bank 146 Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Bank 152 Kepengurusan Bank 162 Pelaksanaan Good Corporate Governance 176 Tindak Lanjut Pengawasan Bank dan Penetapan Status 179 Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking) 184 Kualitas Aset 189 Implementasi Basel 200 Bab 7. Pengawasan Perbankan 208 Dasar Pengawasan Bank 210 Pentingnya Pengawasan Bank 213 Tujuan Pengawasan Bank 217 Pengawasan Bank Berdasarkan Risiko (Risk Based Supervision) 218 Bab 8. Profesi di Industri Perbankan 224 Jenis-Jenis Profesi di Perbankan 226 Sertifikasi Profesi di Perbankan 231 Bab 9. Studi Kasus 232 Dampak Pakto 88 234
Kasus Lehman Brothers 238 Lemahnya Pengendalian Internal Kasus Barings Bank 240 Kosa Kata 242 Daftar Pustaka 249 13
14 Daftar Gambar Gambar 1 Ilustrasi Layanan Perbankan Digital 18 Gambar 2 Fungsi Bank 27 Gambar 3 Jenis Bunga Bank 39 Gambar 4 Keseimbangan di Pasar Uang 47 Gambar 5 Teori Keynes Mengenai Hubungan Jumlah Uang dan Permintaan Uang terhadap Suku Bunga 49 Gambar 6 Pola Umum Kurva Yield 53 Gambar 7 Prinsip Pemutusan Kredit 119 Gambar 8 Analisis 5 C 121 Gambar 9 Analisis 7 P Kredit 123 Gambar 10 Tahapan Pemberian Izin Prinsip Pendirian BPR 145 Gambar 11 Tahapan Pemberian Izin Usaha Pendirian BPR 145 Gambar 12 Batas Maksimum Kepemilikan Saham 147 Gambar 13 Pengelompokkan Bank Berdasarkan BUKU 154 Gambar 14 Proses Persetujuan dan Perizinan Pembukaan Kantor Cabang BPR 160 Gambar 15 Proses Pembukaan Kantor Kas BPR 161 Gambar 16 Indikator Dilakukannya Fit & Proper Test (Existing) 165 Gambar 17 Konsekuensi Tidak Lulus Bagi PSP 166 Gambar 18 Konsekuensi Tidak Lulus bagi Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif 166
Gambar 19 Proses UKK Terhadap Calon Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris (New Entry) 171 Gambar 20 Faktor Penilaian Uji Kelayakan dan Kompetensi 172 Gambar 21 Komponen Penilaian GCG 176 Gambar 22 Tujuan Penilaian Ketiga Aspek GCG 177 Gambar 23 Skema Penetapan Status Pengawasan Bank 180 Gambar 24 Skema Penetapan Status Pengawasan Bank 180 Gambar 25 Skema Penetapan Status Pengawasan Bank 181 Gambar 26 Evolusi Kerangka Permodalan Basel 201 Gambar 27 Kerangka Basel II 201 Gambar 28 Kerangka Penilaian RBBR 222 15
16 Daftar Tabel Tabel 1 Jumlah Bank Umum dan Kantor Bank Umum Posisi Desember 2018 85 Tabel 2 Perhitungan Bunga Tabungan 106 Tabel 3 Zona Pendirian BPR 146 Tabel 4 Pembagian Zona dan Penetapan Koefisien 155 Tabel 5 Objek dan Faktor FPT New Entry 164 Tabel 6 Persyaratan Integritas, Kompetensi, dan Reputasi Dewan Komisaris atau Anggota Direksi BPR 167 Tabel 7 Kualitas Kredit BPR 192 Tabel 8 Kualitas Penempatan pada Bank Lain BPR 193 Tabel 9 Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) BPR 193 Tabel 10 Agunan yang Dapat Diperhitungkan sebagai Pengurang PPAP 194 Tabel 11 Bobot Penilaian pada CAMEL 198 Tabel 12 Peringkat Tingkat Kesehatan Bank 222
Keterkaitan Antar Bab BAB 1 Landasan Teori Terkait Perbankan Memahami berbagai teori yang mendasari peran intermediasi perbankan dan pengaruhnya pada sistem keuangan, kontribusi bank dalam perekonomian, kelembagaan perbankan, suku bunga dengan berbagai sudut pandang yang menjadi dasar dari praktik perbankan. BAB 2 BAB 4 BAB 3 Sejarah Perbankan sistem Memahami perbankan yang ada saat ini merupakan evolusi dari praktik sehari-hari yang sudah ada di peradaban manusia sejak dulu. Praktik ini kemudian melembaga menjadi formal dan berkembang dari Eropa sampai termasuk ke seluruh dunia Indonesia. bahwa institusi Fungsi Bank di Indonesia Memahami bahwa industri perban- Indonesia mempunyai kan di fungsi yang diarahkan oleh otori- tas. Fungsi tersebut merupakan landasan bagi bank untuk menetap- kan layanan yang diberikan dalam kegiatan usahanya masing-masing agar sesuai dengan tujuan pembangunan. jenis produk Jenis Usaha Bank istilah Memahami berbagai yang menjelaskan tentang jenis bank dari berbagai aspek seperti kepemilikan, cakupan usaha. Adanya jenis bank tersebut juga merupakan pencerminan evolusi sejarah perbankan dari waktu ke waktu sesuai kebutuhan zaman. fungsi, BAB 6 Pengaturan Perbankan Memahami bahwa industri perbankan merupakan industri yang vital bagi negara karena menyangkut keper- cayaan masyarakat, sehingga regulator aktif melakukan pengaturan dari waktu ke waktu agar terjadi tata kelola yang baik dalam setiap bank yang beroperasi di Indonesia dan industri perbankan yang sehat. BAB 7 Pengawasan Perbankan Memahami bahwa Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan atas setiap bank dalam rangka memastikan bahwa setiap bank berusaha sesuai dengan regulasi yang berlaku, dengan tata kelola yang baik serta memiliki manajemen risiko yang memadai. Peran pengawasan ini akan memperkuat kepercayaan masyarakat atas industri perbankan. BAB 5 BAB 8 Jenis Produk dan Jasa Perbankan Memahami berbagai jenis produk dan jasa yang ada di bank. Setiap produk mempunyai fitur, manfaat dan risiko yang harus dipahami oleh nasabah, sehingga nasabah dapat memahami hak dan kewajibannya. Dan akhirnya terampil dalam menggunakan setiap produk dan jasa dengan baik. Profesi di Industri Perbankan Memahami bahwa terdapat berbagai peluang karir bagi mahasiswa di dunia perbankan. Profesi terse- but memerlukan level pengetahuan dan keterampi- lan yang memadai, sehingga regulasi mensyaratkan bahwa karyawan pada level dan fungsi tertentu wajib mendapat sertifikasi. Sekaligus menunjukkan kepada masyarakat bahwa bank harus dikelola oleh SDM yang profesional. BAB 9 Studi Kasus Dengan studi kasus yang ada, mahasiswa diajak untuk memperdalam pengetahuan mengenai perbankan, menarik hikmah positif dari studi kasus tersebut, dan mempermudah pemahaman industri perbankan. Mahasiswa diajak berdiskusi untuk membahas studi kasus tersebut untuk akan lebih cepat menyerap seluruh materi yang ada. 17
18 Layanan Perbankan Digital Perbankan 24/7 Kemajuan teknologi benar-benar membawa perubahan yang signifikan pada cara bank melayani kebutuhan transaksi keuangan di masyarakat. Jika di masa lalu para nasabah harus datang ke kantor bank untuk melakukan transaksi seperti setor uang, tarik dana, transfer dan lain-lain, maka di zaman modern ini nasabah tidak perlu repot-repot ke kantor bank. Lebih luar biasa lagi, transaksi bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Tidak perlu khawatir terlambat jika jam kerja di kantor bank sudah selesai dan kantor bank sudah tutup, karena kita bisa melakukan transaksi tanpa perlu ke kantor bank dan transaksi bisa dilaku- kan sampai 24 jam setiap hari selama 7 hari dalam seminggu tanpa terganggu oleh hari libur. Pendek kata, saat ini adalah era layanan perbankan digital. Gambar 1 Ilustrasi Layanan Perbankan Digital
Bank-bank terus berlomba menarik nasabah dengan menawarkan layanan layanan perbankan digital yang semakin bervariasi. Berbagai kenyamanan layanan dapat diberikan karena didukung oleh kemajuan teknologi. Layanan perbankan digital merupakan era lanjutan dari era Perbankan Elektronik (E-Banking). Pada masa era Perbankan Elektronik masyarakat sudah diberikan kemudahan untuk bertransaksi dengan menggunakan berbagai saluran. Anjungan Tunai Mandiri (ATM) bank sudah tersebar di mana-mana, sehingga nasabah bisa melakukan transaksi perbankan seperti menyetor uang, menarik uang, transfer ke nasabah lain baik di bank yang sama maupun pada bank yang berbeda, membayar tagihan, membeli tiket pesawat, membayar asuransi dan lain-lain di setiap lokasi ATM manapun dan bisa dilakukan ATM bank apa saja. Tidak cukup layanan di ATM saja, nasabah juga bisa melakukan transaksi melalui jutaan mesin EDC yang tersebar di pertokoan ritel, transaksi melalui telepon seluler masing-masing yang dikenal sebagai mobile banking, dan bisa juga melalui jaringan internet di komputer atau gadget masing-masing alias internet banking. Cukup dengan sekali klik! Transaksi bisa dilakukan dari rumah, kantor, sambil hangout di mal, dalam negeri bahkan di luar negeri. Bahkan era layanan perbankan digital membuat layanan bank semakin canggih karena sekarang masyarakat bisa membuka rekening melalui berbagai aplikasi mobile di telepon seluler masing-masing. Teknik verifikasi melalui biometrik, kemudahan akses Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) secara online telah memungkinkan pembukaan rekening bisa dilakukan tanpa harus ke kantor cabang Bank. Jadi nasabah bisa membuka dan menutup rekening di berbagai bank secara online dan bertransaksi apapun secara online. Tidak perlu ke kantor cabang bank, bahkan kelak tidak perlu lagi ke ATM untuk bertransaksi. Perkembangan layanan perbankan digital juga dipicu oleh perkembangan bisnis daring. Kemajuan di bisnis daring telah mengubah juga ekspektasi masyarakat atas layanan perbankan. Pengguna jasa bisnis berbasis aplikasi daring seperti Gojek, Tokopedia, Bukalapak, Blibli, Lazada, Traveloka dan lain-lain juga berharap transaksi perbankan bisa dilakukan semudah menggunakan layanan bisnis daring. Tren di masyarakat ini memberikan harapan bahwa kita semua sedang menuju era transaksi cashless. Kolaborasi perbankan dengan perusahaan jasa daring terus bermunculan, di mana sistem bank terhubung langsung dengan aplikasi daring. Saat melakukan akses ke situs bank, nasabah juga bisa langsung akses ke situs penyedia layanan daring tersebut dan sebaliknya sekali akses ke situs daring bisa langsung juga akses ke situs banknya. Semakin mudah dan transaksi tersebut dapat diselesaikan dalam hitungan detik. 19
20 Layanan perbankan digital memang memberikan kemudahan dan kenyamanan bertransaksi keuangan, namun kemajuan ini juga tidak luput dari risiko yang harus disadari oleh masyarakat. Banyak pelaku kejahatan yang mencari celah untuk membobol rekening nasabah dengan modus operasi yang lebih canggih. Bank-bank terus memperkuat keamanan layanan perbankan digitalnya, namun kewaspadaan utama harus berada di tangan para nasabah. Para nasabah wajib menjaga keamanan data rekeningnya, antara lain: jaga semua informasi pribadi terutama user ID, PIN (Personal Identification Number), jangan memberikan informasi user ID, PIN atau token password kepada siapapun, jangan terpancing pada berita atau email palsu yang menjebak nasabah masuk ke situs palsu, pastikan bahwa gadget atau komputer yang digunakan tidak terserang virus atau aplikasi malware yang bisa mencuri data-data kita, ikuti arahan dari bank untuk melakukan pengkinian data, dan menukar kartu ATM dengan fitur yang lebih terbaru dengan chips. Era layanan perbankan digital akan terus berkembang dan tidak terbayangkan kemajuan yang akan terjadi pada tahun-tahun mendatang. Namun kita yakin bahwa lompatan perubahannya akan sangat cepat. Masyarakat perlu diedukasi tentang layanan perbankan digital. Kita tidak perlu menghindar dari kemajuan teknologi, namun pastikan bahwa kita juga tidak menjadi korban kemajuan teknologi. Nyaman bertransaksi di mana saja dan kapan saja, namun juga bisa tidur tenang karena transaksi layanan perbankan digitalnya aman terjaga. Grameen Bank Kata "Grameen", berasal dari kata "gram" berarti "desa". Grameen Bank adalah sebuah organisasi kredit mikro yang dimulai di Bangladesh yang memberikan pinjaman kecil kepada orang yang kurang mampu tanpa membutuhkan agunan. Sistem ini berdasarkan pada ide bahwa orang miskin memang memiliki kemam- puan yang kurang, namun sangat dipercaya dalam tanggung jawab pengem- balian. Terdapat keunikan dalam pola pemberian kreditnya yaitu pinjaman hanya diberikan kepada sekelompok perempuan produktif yang masih berada dalam status sosial miskin.
Asal usul Grameen Bank yaitu ketika Profesor Muhammad Yunus, seorang sarjana Fulbright di Vanderbilt University di Amerika Serikat dan Profesor di University of Chittagong, meluncurkan sebuah proyek penelitian untuk mengkaji kemungkinan merancang sebuah sistem layanan kredit perbankan untuk rakyat miskin di pedesaan. Yunus percaya bahwa pinjaman tersebut akan memiliki dampak positif pada pedesaan yang mengalami masalah kemiskinan seperti Bangladesh mengingat negara ini merupakan salah satu negara termiskin di dunia dengan 80% penduduknya hidup dibawah garis kemiskinan. Selain itu, bencana alam yang sering melanda negara tersebut turut memperparah keadaan. Sebagian masyarakat yang tergolong sangat miskin hanya mampu mengemis dari pintu ke pintu untuk meneruskan kehidupannya. Ditambah lagi kenyataan bahwa sebagai negara yang baru merdeka, Bangladesh belum memiliki pondasi perekonomian yang kuat. Pola Grameen Bank ini telah diadopsi oleh hampir 130 negara di dunia (kebanyakan di negara Asia dan Afrika). Jika diterapkan dengan konsisten, pola Grameen Bank ini dapat mencapai tujuan untuk membantu perekonomian masyarakat miskin melalui perempuan. Memang telah terbukti bahwa pola ini berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat miskin di Bangladesh, ditandai dengan pemberian penghargaan Nobel kepada inisiatornya yaitu Profesor Muhammad Yunus. Selain itu terdapat pula peran Grameen Bank dalam penyediaan sarana produksi dan pengolahan melalui lembaga leasing. Dari sisi pemasaran, Grameen Bank, di samping memberikan keleluasaan bagi anggota untuk membayar cicilan pada waktu harga produknya rendah, juga menyediakan informasi harga dan pasar. Profesor Yunus juga telah menetapkan lima tolak ukur keberhasilan usaha Grameen Bank, yang sekaligus juga mengukur keberhasilan suatu cabang Grameen Bank yaitu: 1. Kemampuan mengangkat semua anggotanya keluar dari kemiskinan dalam suatu periode tertentu. Untuk keberhasilan ini Grameen Bank akan memberikan bintang berwarna merah bagi cabang yang berhasil mengangkat 100% anggotanya keluar dari kemiskinan; 2. Cabang yang mampu mengembalikan seluruh pinjaman anggotanya dalam suatu periode akan diberikan bintang berwarna hijau; 3. Cabang yang memperoleh keuntungan atau sisa biaya operasional, akan mendapatkan bintang berwarna biru; 21
22 4. Bintang berwarna coklat akan diberikan kepada cabang yang semua anak-anak dari anggotanya berhasil menyelesaikan sekolah, minimal di tingkat sekolah dasar; dan 5. Bintang berwarna ungu akan diberikan kepada cabang yang berhasil mengumpulkan simpanan lebih besar dari pinjaman. Bank ini berhasil diperkenalkan pada tahun 1976 di Kabupaten Tangail (sebelah utara ibukota Dhaka). Kemudian segera menyebar ke berbagai kabupaten lain di Bangladesh. Ciri khas lain dari program kredit bank yang signifikan adalah bahwa mayoritas peminjam adalah perempuan. Ditemukan pula bahwa perempuan memiliki risiko kredit yang lebih baik dari pada laki-laki dan lebih bertanggung jawab serta konsisten dalam mengelola sumber dana yang kecil. Namun alasan utama mengapa memilih perempuan sebagai anggota yang diprioritaskan adalah karena Grameen Bank menganggap bahwa perempuan adalah kaum yang paling terpinggirkan diantara yang paling miskin di Bangladesh. Meningkatkan kesejahteraan kaum perempuan, menurut Yunus berarti menyelamatkan generasi. Jika pembayaran kredit berjalan lancar sampai dengan selesai maka plafon kredit akan dinaikkan sebesar plafon pokok ditambah dengan jumlah simpanan (bertambah 10% s.d 30%). Semakin lancar pengembaliannya maka akan semakin besar jumlah simpanan anggota dan semakin besar pula plafon kredit yang disediakan. Bank juga memberikan pelatihan kepada perempuan dari segi kesehatan ibu, nutrisi, dan perawatan anak yang lebih besar untuk menghasilkan permintaan untuk layanan kesehatan dasar. Pada tahun 1993, dengan 1.039 cabang yang mencakup hampir separuh dari desa Bangladesh, Bank melayani lebih dari 1,8 juta peminjam dan dicair- kan kredit sejumlah 169,000,000.00 dolar AS. Sementara simpanan anggota kumulatif mencapai lebih dari 218,000,000.00 dolar AS.
24 Bab 1. Landasan Teori Terkait Perbankan
Bab ini berisi tentang latar belakang teori- teori yang terkait dengan perbankan, dimulai dengan teori tentang bank sebagai pelak- sana intermediasi keuangan, peran penting bank dalam sistem keuangan, teori tentang suku bunga yang merupakan esensi dari bisnis bank, serta kelembagaan dari institusi perbankan. Dengan memahami latar belakang teori tersebut diharapkan mahasiswa dapat mengaitkan teori dengan praktik sehari-hari yang terjadi dalam aktivitas perbankan baik produk maupun jasa yang diberikan. 25
26 Bank adalah salah satu lembaga keuangan yang berperan penting dalam perekonomian di sebuah negara termasuk Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, Bank merupakan lembaga perantara keuangan, dimana bank bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, deposito dan kemudian menyalurkan dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa peran bank adalah suatu lembaga perantara keuangan (financial intermediary) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus of funds) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (deficit of funds). Bank menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Dana yang dihimpun dari masyarakat tersebut kemudian disalurkan dalam bentuk kredit kepada masyarakat. Penyaluran kredit usaha kepada dunia usaha akan membantu dunia usaha untuk bertumbuh secara berkelanjutan. Penyaluran kredit konsumer secara terkendali akan mendorong peningkatan permintaan masyarakat atas produk dan jasa dari dunia usaha. Pelaksanaan aktivitas perbankan yang sehat akan bermuara pada pertumbuhan ekonomi suatu negara, dimana pertumbuhan ekonomi sangat dibutuhkan untuk penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan suatu bangsa. Di Indonesia, industri perbankan memiliki peranan penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, mengembangkan dunia usaha, dan dampaknya mengurangi tingkat pengangguran ataupun kemiskinan di Indonesia. Jadi, sebagai salah satu penopang perekonomian Indonesia, fungsi bank sebagai perantara keuangan harus berjalan dengan baik. Selain menjalankan aktivitas penghimpunan dana dan penyaluran dana, Bank juga melakukan aktivitas pelayanan jasa perbankan kepada masyarakat seperti jasa pengiriman uang, jasa pembayaran (bill payment), jasa penampungan pembayaran tagihan (collection), jasa penitipan barang berharga (safe deposit box) dan lain-lain. Sebagian besar jasa-jasa tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan transaksi keuangan, sehingga transaksi keuangan antar masyarakat akan semakin cepat, efektif dan efisien. Seluruh aktivitas Bank tersebut akan memberikan pendapatan bagi kelangsu- ngan usaha bank tersebut. Sumber pendapatan terbesar Bank umumnya masih berupa selisih bunga bersih antara bunga kredit dengan biaya bunga dana pihak ketiga, sedangkan sumber pendapatan lain berasal dari fee jasa-jasa perbankan. Biasanya semakin maju perbankan di suatu negara, maka kontribusi pendapatan yang berasal dari fee jasa-jasa perbankan semakin besar.
Pentingnya keberadaan Bank dalam suatu negara sepanjang sejarah telah terbukti dari abad ke abad. Ada beberapa teori yang mendukung perlunya kehadiran Bank yang menjadi kesimpulan umum bahwa bank adalah suatu industri usaha yang perlu hadir dan terus berkembang. Gambar 2 Fungsi Bank 27
28 Bank Sebagai Pelaksana Intermediasi Intermediasi keuangan adalah proses/ kegiatan pengalihan dana dari penabung (ultimate lenders) kepada peminjam (ultimate borrowers). Proses inter- mediasi dilakukan oleh lembaga keuangan dengan cara membeli sekuritas primer yang diterbitkan oleh unit defisit dan di sisi lain lembaga keuangan terse- but mengeluarkan sekuritas sekunder kepada penabung atau unit surplus. Sekuritas primer antara lain dapat berupa saham, obligasi, commercial paper, perjanjian kredit dan sebagainya. Sementara yang termasuk sekuritas sekunder adalah giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, polis asuransi, reksa dana, dan sebagainya. Lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi memiliki peran yang sangat strategis dalam proses intermediasi keuangan sebagai berikut:
1. Pengalihan aset (asset transmutation). Untuk memenuhi kebutuhan dananya, unit ekonomi. Menerbitkan sekuritas primer yang jangka waktunya dapat disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhannya. Namun surat-surat berharga yang diterbitkan oleh unit defisit mungkin memiliki jumlah, jangka waktu dan bentuk yang berbeda dengan kebutuhan. Lembaga keuangan memecahkan masalah tersebut dengan membeli sekuritas primer tersebut dengan menggunakan dana yang diperoleh dari penerbitan sekuritas sekunder. Lembaga keuangan mener- bitkan sekuritas sekunder yang sesuai dengan kebutuhan unit surplus untuk mendapatkan dana dari unit surplus dan kemudian menukar- kannya dengan sekuritas primer yang dikeluarkan unit defisit. Lembaga keuangan mengubah sekuritas unit surplus menjadi kewajiban. Proses pengalihan dari kewajiban menjadi kekayaan disebut transmutasi aset. 2. Likuiditas berkaitan dengan kemampuan memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan. Lembaga keuangan akan membantu unit ekonomi yang membutuhkan uang tunai dengan menyalurkan kelebihan uang tunai yang berasal dari unit ekonomi surplus. 3. Realokasi pendapatan. Setiap kita memiliki penghasilan dan kita perlu memutuskan alokasi penghasilan tersebut secara tepat. Pada dasarnya kita dapat memilih berbagai alternatif alokasi penghasilan seperti membeli barang konsumsi rumah tangga dan menyimpan barang misalnya perhiasan, rumah, tanah dan sebagainya, namun kita juga memiliki alternatif lain seperti membeli sekuritas sekunder yang dikelu- arkan lembaga keuangan misalnya simpanan di bank, polis asuransi jiwa, reksa dana, program pensiun, dan sebagainya. Alternatif kedua lebih baik dibandingkan dengan alternatif pertama, karena alokasi penghasilan ke rumah tangga umumnya untuk tujuan yang bersifat konsumtif dan bukan untuk peningkatan pendapatan di masa yang akan datang. Sementara itu alokasi penghasilan ke unit usaha, penerbitan sekuritas primer untuk tujuan investasi dapat meningkatkan pendapatan di masa mendatang. 4. Transaksi. Sekuritas sekunder yang diterbitkan lembaga intermediasi keuangan seperti rekening giro, tabungan, deposito berjangka atau serti- fikat deposito dan sebagainya, merupakan bagian dari sistem pemba- yaran/ transaksi. 29
30 Interaksi langsung antara unit surplus dengan unit defisit mengalami hambatan karena ada kemungkinan informasi asimetris yang mendorong kurangnya kepercayaan yang mendasar antara kedua pihak. Ketika dua orang yang menandatangani kontrak tidak dapat secara independen mengamati hasil yang sama dari biaya yang sama, karena ada kemungkinan pihak yang satu menyembunyikan fakta, dan dengan melakukan hal tersebut mendorong pihak lain untuk mengambil keputusan berbeda dengan keinginannya (Harper darn Eichberger, 1997). Perusahaan keuangan membantu meningkatkan tingkat kepercayaan antar pihak dengan mendesain kontrak-kontrak untuk mengurangi masalah informasi yang paling mendasar. Dalam hal ini, "intermediasi merupa- kan mekanisme respon berbasis pasar yang secara efisien menyelesaikan masalah informasi" (Bhattacharya dan Thakor, 1993). Peran Penting Perbankan Dalam Sistem Keuangan Sistem keuangan memegang peranan yang sangat penting dalam perekono- mian. Sebagai bagian dari sistem perekonomian, sistem keuangan berfungsi mengalokasikan dana dari pihak yang mengalami surplus kepada yang mengalami defisit. Apabila sistem keuangan tidak stabil dan tidak berfungsi secara efisien, pengalokasian dana tidak akan berjalan dengan baik sehingga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Pengalaman menunjukkan, sistem keuangan yang tidak stabil, terlebih lagi jika mengakibatkan terjadinya krisis, memerlukan biaya yang sangat tinggi untuk upaya penyelamatannya. Perbankan merupakan salah satu industri keuangan yang menjadi bagian dari sistem keuangan di samping pasar modal, dana pensiun, asuransi, dan lainnya. Saat ini perbankan Indonesia masih memiliki pengaruh yang paling besar dalam mendukung stabilitas sistem keuangan. Hal ini terjadi karena mayoritas masyar- akat dan perusahaan non keuangan masih menginvestasikan kelebihan dananya pada instrumen keuangan dari bank seperti tabungan, deposito, dan giro meski- pun saat ini sudah tersedia alternatif investasi keuangan seperti saham di pasar
modal, asuransi, dana pensiun, obligasi dan lain-lain. Demikian pula sebaliknya masyarakat atau perusahaan yang membutuhkan dana masih mengandalkan kredit dari bank sebagai sumber dana meskipun sudah ada alternatif pencairan dana seperti menerbitkan saham, obligasi di pasar modal, dan lain-lain. Hal ini menjadi dasar bahwa perbankan masih merupakan anchor dalam sistem keuangan di Indonesia. Guncangan pada perbankan dapat berakibat pada gagal proses penghimpunan dana dan penyaluran dana pada sistem keuangan kita. Pelajaran berharga pernah dialami Indonesia ketika terjadi krisis keuangan tahun 1998, dimana pada waktu itu biaya krisis sangat signifikan. Selain itu, diperlukan waktu yang lama untuk membangkitkan kembali kepercayaan publik terhadap sistem keuangan. Krisis tahun 1998 ini membuktikan bahwa stabilitas sistem keuangan merupakan aspek yang sangat penting dalam membentuk dan menjaga perekonomian yang berkelanjutan. Sistem keuangan yang tidak stabil cenderung rentan terhadap berbagai gejolak sehingga mengganggu perputaran roda perekonomian. Secara umum dapat dikatakan bahwa ketidakstabilan sistem keuangan dapat mengakibatkan timbulnya beberapa kondisi yang tidak menguntungkan seperti: 1. Transmisi kebijakan moneter tidak berfungsi secara normal sehingga kebijakan moneter menjadi tidak efektif; 2. Fungsi intermediasi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya akibat alokasi dana yang tidak tepat sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi; 3. Ketidakpercayaan publik terhadap sistem keuangan yang umumnya akan diikuti dengan perilaku panik para investor untuk menarik dananya sehingga mendorong terjadinya kesulitan likuiditas; 4. Sangat tingginya biaya penyelamatan terhadap sistem keuangan apabila terjadi krisis yang bersifat sistemik. Atas dasar kondisi di atas, upaya untuk menghindari atau mengurangi risiko kemungkinan terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan sangatlah diperlukan, terutama untuk menghindari kerugian yang begitu besar lagi. Salah satu upaya adalah memastikan bahwa sistem perbankan di Indonesia berjalan dengan baik dan efisien. 31
32 Peran Bank Sebagai Agen Pembangunan (Agent of Development) Di samping berperan dalam sistem keuangan, peran bank dalam suatu negara juga dapat dilihat dari harapan masyarakat atas keberadaan bank bagi mereka. Terkait dengan harapan masyarakat terse- but maka ada tiga peran penting yang dijalankan oleh perbankan sebagai berikut: 1. Lembaga Kepercayaan (agent of trust) 2. Agen Pembangunan Negara (agent of development) 3. Pemberi Layanan (agent of services)
Lembaga Kepercayaan (Agent of Trust) Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (trust), baik dalam hal menghimpun dana maupun penyaluran dana. Masyarakat mau menitip- kan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang telah dijanji- kan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank. Pihak bank sendiri akan mau menempatkan atau menyalurkan dananya pada debitur atau masyarakat apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Pihak bank percaya bahwa debitur tidak akan menyalahgunakan pinjamannya, debitur akan mengelola dana pinja- man sesuai tujuannya, dan debitur mempunyai niat baik untuk mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo. Agen Pembangunan (Agent of Development) Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan di sektor riil tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan saling mempengaruhi. Sektor riil tidak akan dapat berkinerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi inilah yang menjadi inti kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat. Peran bank sebagai agent of development semakin terasa pada bank-bank pemerintah yang selain menjalankan peran komersial, juga membantu menjalan- kan misi pemerintah untuk mendukung kelancaran program pembangunan yang 33
34 strategis. Misalnya peran bank pemerintah menyalurkan kredit kepada petani untuk ketahanan pangan negara, menyalurkan kredit ke sektor industri strategis seperti pembangunan infrastruktur kelistrikan, jalan, bandara, dan penyaluran kredit untuk mendukung usaha kecil seperti Kredit Usaha Rakyat. Bankir-bankir yang mengelola bank-nya dengan sistem dan metode yang baik dalam memacu tingkat produktivitas usaha para nasabah (baik industri, perdagangan ataupun petani), akan mampu melihat ke depan dan mengambil keputusan yang baik bagi perkembangan ekonomi negaranya. Negara kita perlu memelihara swasembada pangan dan mengekspor hasil-hasil industri, agar tidak lagi tergolong negara miskin, tetapi telah beralih statusnya menjadi negara berpenghasilan menengah. Fasilitas yang diberikan bank menjangkau pula secara luas kepada seluruh lapisan masyarakat petani maupun para pedagang kecil melalui Kredit Usaha Rakyat, Kredit Perumahan Rakyat, dan Kredit Perda- gangan dengan berbagai kemudahan dan persyaratan-persyaratan yang lunak. Bagi usaha-usaha menengah dan besar, bank menyediakan kredit produksi dan ekspor-impor serta kredit distribusi berskala besar dengan jangkauan ke seluruh dunia. Dalam kaitan inilah bank disebut sebagai agent of development atau alat pemerintah dalam membangun perekonomian bangsa melalui pembiayaan semua jenis usaha pembangunan. Pemberi Layanan (Agent of Services) Selain melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian secara luas. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.
Kelembagaan Perbankan Bank sebagai lembaga keuangan memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang memiliki kelebihan likuiditas baik itu dunia usaha, pemerintah, dan rumah tangga dengan pihak yang mengalami kekurangan likuiditas yaitu dunia usaha, pemerintah, dan rumah tangga. Peran sebagai inter- mediasi inilah yang membuat bank sangat berperan dalam mendukung segala kegiatan ekonomi suatu negara dalam pencapaiannya. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyar- akat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan (financial assets) serta bermotifkan keuntungan dan juga sosial, jadi bukan hanya keuntungan saja (Hasibuan, 2003). Menurut Dictionary of Banking and Financial Service by Jerry Rosenberg, bank adalah lembaga yang menerima simpanan giro, deposito dan membayar atas dasar dokumen yang ditarik pada orang atau lembaga tertentu, mendiskonto surat berharga, dan menanamkan dananya dalam surat berharga. 35
36 Kuncoro menyatakan bank sebagai lembaga keuangan yang usaha pokok- nya menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang (Kuncoro, 2002). Oleh karena itu, dalam melakukan kegiatan usahanya sehari-hari bank harus mempunyai dana agar dapat memberikan kredit kepada masyarakat. Dana tersebut dapat diperoleh dari pemilik bank (pemegang saham), pemerintah, Bank Indonesia, pihak-pihak di luar negeri, maupun masyarakat dalam negeri. Dana dari pemilik bank berupa setoran modal yang dilakukan pada saat pendi- rian bank. Dana dari pemerintah diperoleh apabila bank yang bersangkutan ditunjuk oleh pemerintah untuk menyalurkan dana-dana bantuan yang berkaitan dengan pembiayaan proyek-proyek pemerintah, misalnya Proyek Inpres Desa Tertinggal, Bantuan Pendidikan. Sebelum dana diteruskan kepada penerima, bank dapat menggunakan dana tersebut untuk mendapatkan keuntungan, misalnya dipinjamkan dalam bentuk pinjaman antar bank (Interbank Call Money) berjangka 1 hari hingga 1 minggu. Keuntungan bank diperoleh dari selisih antara harga jual dan harga beli dana tersebut setelah dikurangi dengan biaya opera- sional. Dana-dana masyarakat ini dihimpun oleh bank dengan menggunakan instrumen produk simpanan yang terdiri dari giro, deposito, dan tabungan.
Suku Bunga Pelaksanaan fungsi intermediasi perbankan selalu terkait dengan suku bunga. Suku bunga mempengaruhi keputusan ekonomi seseorang atau rumah tangga dalam mengonsumsi, membeli rumah, membeli obligasi, atau menaruhnya dalam rekening tabungan. Suku bunga juga mempengaruhi keputusan ekonomi bagi pengusaha, apakah akan melakukan investasi pada proyek baru, perluasan kapasitas atau menundanya. Ketika suku bunga tinggi, orang biasanya akan lebih suka menyimpan uang mereka di bank karena ia akan mendapat bunga yang tinggi. Sebaliknya jika suku bunga rendah masyarakat cenderung tidak tertarik lagi untuk menyimpan uangnya di bank dan akan menarik dana mereka yang ada di bank untuk mendapatkan alternatif investasi yang lebih menarik. Berikut dijelaskan dasar-dasar pemikiran yang membantu kita memahami suku bunga, jenis suku bunga dan proses pembentukan suku bunga sebagai berikut: 1. Pengertian dan jenis suku bunga; 2. Penentuan suku bunga pasar; 3. Pengaruh jangka waktu terhadap struktur suku bunga (terms structure of interest rates); 4. Fungsi tingkat bunga; 5. Tingkat bunga riil dan tingkat bunga nominal; 6. Penentuan suku bunga produk bank; 7. BI rate; 8. Suku Bunga Dasar Kredit. 37
38 Pengertian dan Jenis Suku Bunga Suku bunga sudah ada sejak lama, hampir bersamaan dengan peradaban manusia. Orang yang meminjamkan barang kepada orang lain terkadang meminta imbalan atas jasa yang diberikan. Imbalan itu disebut sewa yakni harga dari meminjam harta milik orang lain. Hal yang mirip terjadi ketika orang meminjam uang, di mana kreditur meminta imbalan atas jasa pemberian pinja- man tersebut dari debiturnya. Bunga adalah sejumlah dana, dinilai dari uang, yang diterima si pemberi pinjaman (kreditur), sedangkan suku bunga adalah rasio dari bunga terhadap jumlah pinjaman. Ada berbagai definisi tentang bunga oleh para ahli, misalnya bunga adalah biaya yang harus dibayar borrower atas pinjaman yang diterima dan imbalan bagi lender atas investasinya (Hubbard,1997). Suku bunga adalah biaya pinja- man atau harga yang dibayar atas penyewaan dana (Miskhin, 2007). Suku bunga merupakan sebuah harga dan sebagaimana harga lainnya, maka tingkat suku bunga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran (Kern dan Guttman, 1992). Bagi bank, bunga dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan bank kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (jika nasabah yang memperoleh pinjaman). Edmister mengemukakan tiga istilah yang berkaitan dengan suku bunga yaitu: 1. State rate (bunga di kontrak) adalah tingkat bunga yang dinyatakan secara spesifik dalam perjanjian pinjam-meminjam antara kreditur dan debitur dalam satu periode pinjaman. Untuk menghitung nilai bunga yang harus dibayar cukup sederhana, yaitu tingkat bunga satu periode dikalikan jumlah pokok pinjaman. Misalnya sebuah pinjaman memberikan state rate sebesar 1% dengan jangka waktu 1 bulan. 2. Annual percentage rate (suku bunga tahunan) adalah tingkat bunga disetahunkan dengan menyesuaikan state rate untuk jumlah periode per tahun dan jumlah pokok yang benar-benar dipinjam. Dalam contoh di atas maka annual percentage rate sebesar 12 bulan dikalikan 1% sama dengan 12%. 3. Yield adalah tingkat bunga yang ekuivalen dengan satu kontrak keuangan yang memenuhi tiga komponen: jumlah uang yang
benar-benar dipinjam pada awal tahun, kemudian dibayar kembali pada akhir tahun, dan bunganya. Misalnya sebuah pinjaman sebesar Rp100.000.000,00 dikenakan bunga 12% per tahun, namun pada saat pencairan nasabah dikenakan biaya administrasi sebesar Rp1.000.000,00. Secara riil pinjaman yang benar-benar diterima nasabah adalah sebesar Rp99.000.000,00, dan bunga yang dibayar pada akhir tahun adalah 12% x Rp100.000.000,00 = Rp12.000.000,00. Dengan demikian yield dari pinjaman ini adalah sebesar Rp12.000.000,00 / Rp99.000.000,00 = 12,1%. Definisi pertama, state rate, mendasarkan tingkat bunga pada jangka waktu kontrak. Definisi kedua, annual percentage rate, menyesuaikan jangka waktu kontrak untuk menghitung ekuivalen tingkat bunga. Sedangkan definisi ketiga, yield, membuat penyesuaian yang diperlukan untuk menghitung tingkat bunga riil dengan satu standar yang ditentukan secara jelas. Dalam pasar keuangan juga dikenal berbagai macam bunga yang disediakan para debitur kepada para kreditur untuk melakukan investasi. Tipe bunga sangat bervariasi dari suatu pasar ke pasar yang lain. Secara umum dikenal 5 macam bunga: Gambar 3 Jenis Bunga Bank 39
40 1. Bunga Kupon (Coupon Rate) Bunga Kupon adalah tingkat bunga yang dijanjikan oleh penerbit sekuritas sesuai dengan kontrak. Penerbit kontrak atau debitur menyetujui untuk melaku- kan pertukaran obligasi atau sekuritas lain. Bunga = Tingkat Bunga Kupon x Nilai Nominal Contoh: Sebuah perusahaan menerbitkan obligasi senilai Rp5.000.000.000,00 per lembar obligasinya dengan jangka waktu 3 tahun. Perusahaan akan membayarkan kupon obligasi setiap 6 bulan. Persentase kupon tersebut adalah 5% per tahun dari nominal nilai obligasi. Maka bunga yang akan dibayar kepada pemegang obligasi per tahun adalah sebesar 5% x Rp5.000.000.000,00 = Rp250.000.000,00. Perusahaan memberikan kupon bunga obligasi sebanyak 6 kupon yang masing-masing akan jatuh tempo setiap 6 bulan. Persentase kupon tersebut adalah sebesar 5% dari nilai nominal obligasi. Maka bunga yang dibayar per kupon adalah sebesar 5% x Rp5.000.000.000,00 = Rp250.000.000,00. 2. Bunga Sederhana Metode bunga sederhana digunakan untuk membebankan kepada debitur terhadap bunga pinjaman atau obligasi selama jangka waktu pinjaman. Jumlah pembayaran bunga akan menurun apabila sebagian pinjaman dilunasi. Formula untuk metode bunga sederhana adalah sebagai berikut:
I = P x r x t I = Bunga P = Jumlah Pokok Pinjaman r = Tingkat Bunga t = Waktu Meminjam (Biasanya Dalam Tahun) Contoh Sebuah perusahaan menerbitkan Surat Utang senilai Rp1.000.000.000,00 dengan jangka waktu 1 tahun. Setiap 3 bulan perusahaan mencicil pokok hutang sebesar Rp250.000.000,00. Perusahaan juga akan melakukan pembayaran bunga sebesar 12% per tahun atau 1% per bulan, di mana pembayaran bunga dilakukan setiap 3 bulan sekali. Besar bunga yang dibayar pada akhir bulan ketiga adalah sebesar: I = Rp1.000.000.000,00 x 1% x 3 bulan = Rp30.000.000,00. Pada akhir bulan ketiga perusahaan membayar pokok pinjaman sebesar Rp250.000.000,00, sehingga sisa pokok pinjaman menjadi Rp750.000.000,00. Dan pada akhir bulan keenam, perusahaan akan membayar bunga sebesar: I = Rp750.000.000,00 x 1 % x 3 bulan = Rp22.500.000,00. 41
42 3. Add-on Rate of Interest Metode add-on rate of interest adalah di mana bunga dihitung dari seluruh pokok pinjaman ditambah bunga pinjaman dibagi jumlah angsuran. Bunga = Pokok Pinjaman + Bunga Angsuran Metode ini meningkatkan jumlah bunga efektif yang harus dibayar. Sebab jumlah pokok pinjaman dihitung selama 1 tahun untuk membebankan bunga. Meskipun pokok pinjaman telah diangsur, tetapi bunga yang harus dibayar sebesar 1 tahun. Hal ini terjadi karena jumlah rata- rata yang dipinjam menurun jika sebagian dibayar. Contoh Sebuah perusahaan menerbitkan Surat Utang senilai Rp1.000.000.000,00 dengan jangka waktu 1 tahun. Setiap 3 bulan perusahaan mengangsur pokok hutang sebesar Rp250.000.000,00. Perusahaan juga akan melakukan pembayaran bunga sebesar 12% flat per tahun, di mana pembayaran bunga dilakukan setiap 3 bulan sekali. Besar bunga yang akan dibayar selama satu tahun sebesar Rp1.000.000.000,00 x 12% = Rp120.000.000,00. Sehingga setiap 3 bulan perusahaan akan membayar bunga sebesar Rp120.000.000,00 / 4 = Rp30.000.000,00. Pada akhir bulan ketiga perusahaan membayar pokok pinjaman sebesar Rp250.000.000,00, sehingga sisa pokok pinjaman menjadi Rp750.000.000,00. Pada akhir bulan keenam, perusahaan akan tetap membayar bunga sebesar Rp30.000.000,00 meskipun pokok pinjaman sudah turun menjadi Rp750.000.000,00. Jadi secara efektfnya besarnya bunga yang dibayar pada bulan keenam adalah sebesar (Rp30.000.000,00 / Rp750.000.000,00) x 100% x 12/3 = 16% per tahun.
4. Metode Diskon (Discount Method) Dengan metode ini bunga ditentukan sebelum pinjaman di keluarkan. Kemudian bunga dikurangkan dari jumlah pokok pinjaman, selanjutnya selisih di berikan kepada debitur. Bunga dibayar = Pokok Bunga x Tingkat Bunga Contoh Sebuah perusahaan menerima pinjaman dari bank sebesar Rp1.000.000.000,00 selama jangka waktu 3 bulan dengan bunga sebesar 12% per tahun dengan metode diskon. Dengan demikian, besar bunga selama 3 bulan adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 x 12% x 3/12 = Rp30.000.000,00. Perusahaan akan menerima pencairan pinjaman sebesar Rp1.000.000.000,00- Rp30.000.000,00 = Rp970.000.000,00. Pada akhir bulan ketiga perusahaan melakukan pembayaran ke bank sebesar total Rp1.000.000.000,00. Dengan metode diskon, perusahaan sebenarnya menerima pinjaman riil sebesar Rp970.000.000,00, sehingga sebenarnya bunga efektif yang dibayar perusahaan adalah sebesar Rp30.000.000,00 / Rp970.000.000,00 x 100% x 12/4 = 12.37%. 43
44 5. Compound Interest Beberapa institusi keuangan, khususnya bank komersial dan institusi pinjaman non bank, membayar compound interest kepada para nasabahnya pada tanggal tertentu. Pada metode ini pokok pinjaman akan meningkat menjadi jumlah pokok pinjaman ditambah besarnya bunga. Jadi, bunga yang dibebankan periode tersebut akan menambah jumlah pokok untuk perhitungan jumlah bunga periode selanjutnya. Biasanya bank atau institusi yang menerapkan metode ini harus mengungkapkan hal ini kepada nasabah atau kreditur sebelum kontrak dilakukan. Ini diwajibkan kepada bank atau institusi yang bersangkutan untuk menghindari manipulasi. Formula untuk menghitung compound interest ini sebagai berikut: FV = P ( 1 + r ) t FV = Jumlah Pokok + Akumulasi Bunga Pinjaman P = Pokok Pinjaman r = Tingkat Bunga Tahunan t = waktu/periode Contoh Sebuah perusahaan menerbitkan surat utang sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan jangka waktu 3 tahun dengan bunga 12 % per tahun dengan metode compound. Perusahaan akan melunasi seluruh pokok pinjaman dan bunga pada akhir tahun ketiga, sehingga nilai perhitungan bunga setiap akhir tahun adalah:
Bunga tahun ke 1: Rp1.000.000.000,00 x 12% = Rp120.000.000,00
Bunga tahun ke 2: (Rp1.000.000.000,00 + Rp120.000.000,00) x 12% = Rp134.400.000,00. Bunga tahun ke 3:(Rp1.000.000.000,00 + Rp120.000.000,00 + Rp134.400.000,00) x 12% = Rp150.528.000,00.
Total pembayaran pokok utang dan bunga pada akhir tahun ketiga adalah sebesar: Rp1.404.928.000,00
Jenis suku bunga juga bisa dibedakan berdasarkan metode pembebanannya. Biasanya cara pembeba- nan ini dikaitkan dengan jenis kredit yang diberi- kan kepada nasabah. Penggunaan metode yang berbeda akan mempengaruhi jumlah bunga yang dibayar. Jumlah bunga yang dibayar mempengaruhi jumlah angsuran per bulan, dimana jumlah angsu- ran terdiri dari pinjaman pokok dan bunga. Jenis bunga berdasarkan metode pembebanannya adalah sebagai berikut: 1. Flat rate (bunga merata); 2. Sliding rate (bunga menurun); 3. Annuity Rate (bunga anuitas); 4. Floating rate (bunga mengambang). 45
46 1. Flat rate (bunga merata) Jumlah bunga yang dibebankan setiap bulan adalah tetap dan dihitung dari jumlah pokok awal pinjamannya. Demikian pula cicilan pokok pinjaman dibagi rata sama setiap bulan, sehingga total angsuran setiap bulan juga sama sampai kredit tersebut lunas. Dalam praktiknya flat rate yang dikenakan kepada debitur bersifat tetap (fixed rate), sehingga perubahan suku bunga pasar tidak menim- bulkan perubahan kewajiban angsuran debitur. Suku bunga ini sering ditemukan pada kredit pemilikan kendaraan bermotor dan kredit mikro. 2. Sliding rate (bunga menurun) Pembebanan bunga setiap bulan dihitung dari sisa pinjamannya, sehingga jumlah bunga yang dibayar nasabah setiap bulan menurun seiring dengan turunnya pokok pinjaman. Akan tetapi, pembayaran pokok pinjaman setiap bulan sama. Angsuran nasabah (pokok pinjaman plus bunga) otomatis semakin menurun setiap bulan. Suku bunga ini disebut juga bunga efektif. Jenis kredit ini sering ditemukan dalam kredit investasi jangka panjang. 3. Annuity rate (bunga anuitas) Suku bunga ini termasuk kategori suku bunga efektif, di mana besar bunga yang dibebankan pada setiap angsuran kredit bulanan dihitung secara matema- tis sehingga total angsuran setiap bulan nilainya selalu sama dan beban bunga dihitung dari sisa pinjaman setiap bulan. Jenis bunga ini banyak ditemukan pada pemberian kredit kepemilikan rumah. 4. Floating rate (bunga mengambang) Metode floating rate membebankan besar kecilnya bunga kredit dikaitkan dengan bunga yang berlaku di pasar, sehingga bunga yang dibayar setiap bulan sangat tergantung dari suku bunga pasar pada bulan tersebut. Jumlah bunga yang dibayarkan dapat lebih tinggi atau lebih rendah atau sama dari bulan sebelumnya. Jenis bunga ini banyak ditemukan pada kredit modal kerja dan kredit investasi.
Penentuan Suku Bunga Pasar Pada dasarnya faktor penentu suku bunga pasar di suatu negara menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi pendapatan nasional, jumlah uang beredar, dan tingkat inflasi yang diharapkan. Sedangkan faktor eksternal merupakan penjumlahan suku bunga luar negeri dan tingkat peruba- han nilai tukar valuta asing yang diharapkan (Edward dan Khan, 1985). Dalam teori klasik, bunga adalah harga dari loanable funds (dana pinjaman). Teori ini dikembangkan oleh kelompok ekonom klasik pada abad 19. Tingkat bunga adalah salah satu indikator dalam memutuskan apakah seseorang akan menabung atau melakukan investasi. Semakin tinggi tingkat bunga, semakin banyak dana yang ditawarkan. Dengan demikian, terdapat hubungan positif antara tingkat bunga dengan jumlah dana yang ditawarkan. Pada prinsipnya, tingkat bunga adalah harga yang harus dibayarkan atas penggunaan dana untuk setiap unit waktu yang telah ditentukan melalui interaksi permintaan dan penawaran. Permintaan akan loanable fund memiliki hubungan negatif dengan tingkat bunga. Dengan asumsi pendapatan dan faktor-faktor lainnya konstan, pening- katan tingkat bunga akan menurunkan permintaan terhadap dana pinjaman (loanable fund). Asumsi-asumsi tersebut berlaku dalam perekonomian dalam keadaan full employment, harga konstan, supply of money tetap, dan informasi sempurna. Gambar 4 Keseimbangan di Pasar Uang 47
48 Pandangan dari Teori Klasik ini diperdebatkan oleh penganut Teori Keynesian yang dikenal dengan The Monetary Theory/ Liquidity Preference Theory. Teori dikembangkan oleh ekonom penganut aliran Keynes yang lebih mengutama- kan peranan spekulasi dalam membentuk ekspektasi. Keynes menganggap bahwa permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga tidak peka terhadap tingkat bunga. Oleh sebab itu, yang dimaksud dengan liquidity preference adalah permintaan uang untuk tujuan spekulasi yang menghubungkan permintaan uang dengan tingkat bunga (Miller dan Pulsmelli, 1985). Argumentasi lainnya yaitu adalah: "walaupun suku bunga sangat rendah selama masa resesi, orang akan tetap memegang uang dibandingkan menginvestasikannya, sehingga tingkat bunga yang direncanakan dan tingkat investasi yang diperlukan tidak sama dengan kondisi normal." (Kern dan Guttman, 1992). Menurut Keynes masyarakat memegang uang untuk memenuhi 3 motif, yaitu: 1. Motif transaksi. 2. Motif berjaga-jaga. 3. Motif spekulasi. 1. Motif Transaksi Memegang uang untuk motif transaksi merupakan motif yang telah lama disadari. Di dalam perekonomian yang sangat modern dan tingkat spesialisasi yang sangat tinggi uang sangat diperlukan. Tingkat spesialisasi yang tinggi hanya mungkin terjadi apabila pemilik uang dapat dengan mudah menggunakan uang untuk membeli barang yang diperlukan. Dalam keadaan demikian, orang dapat mengkhususkan dirinya dalam pekerjaan yang ia sukai dan di mana ia mempunyai keahlian yang tinggi. Tujuan utama dari melakukan pekerjaan adalah memperoleh uang yang dapat digunakan untuk membeli barang kebutuhannya yang tidak bisa dihasilkan dari keahlian spesialisasi yang ia miliki. 2. Motif Berjaga-jaga Masyarakat memegang uang untuk mengantisipasi masalah-masalah yang timbul di masa yang akan datang. Setiap orang tidak dapat menduga apa yang
akan terjadi di kemudian hari, apakah keberuntungan ataukah sesuatu yang menyulitkan yang harus diselesaikan dengan membutuhkan pengeluaran uang yang banyak. Keadaan semacam ini menjadikan seseorang berjaga-jaga dengan memiliki uang tunai atau bentuk simpanan yang setiap saat mudah dicairkan. 3. Motif Spekulasi Seseorang berusaha memiliki sejumlah uang yang lebih banyak, karena dengan memiliki uang yang cukup banyak seseorang dapat melakukan transaksi yang lebih besar di masa yang akan datang. Gambar 5 Teori Keynes Mengenai Hubungan Jumlah Uang dan Permintaan Uang terhadap Suku Bunga 49
50 Dalam Gambar 5 di samping, sumbu horizontal mengukur jumlah dan permint- aan uang, dan sumbu vertikal untuk tingkat bunga. Asumsi money supply adalah tetap, hal ini ditunjukkan dengan kurva vertikalnya, sedangkan kurva money demand mempunyai slope negatif. Jika jumlah uang beredar tetap (dengan anggapan money supply ditentukan oleh pemerintah), maka permintaan uang akan menentukan tingkat bunga. Dari sisi permintaan, Keynes menganggap ada 2 faktor penting, yaitu tingkat pendapatan dan harga. Peningkatan pendapatan, dengan asumsi faktor lain tetap, akan menaikkan likuiditas uang yang dibutuh- kan masyarakat sehingga kurva permintaan uang bergeser ke kanan dan tingkat bunga meningkat. Pengaruh harga muncul karena orang ingin memegang sejumlah uang riil. Jika harga barang di pasar naik secara umum, maka dalam rangka mempertahankan uang riil yang dipegang sama dengan sebelumnya, permintaan terhadap uang nominal naik. Ini berarti apabila ekspektasi inflasi naik, kurva permintaan bergeser ke kanan yang mengakibatkan tingkat bunga akan naik. Argumen tersebut merupakan pijakan dasar bagi pendekatan moneter, sehingga penentuan suku bunga bergantung pada penawaran dan permintaan untuk memegang uang. Unsur spekulatif mendorong adanya ketidakseimban- gan atas permintaan dan penawaran jangka panjang. Oleh karena itu, uang dipegang sebagai alternatif terhadap obligasi untuk memperoleh keuntungan. Jika suku bunga meningkat maka harga obligasi turun, sehingga ada kesem- patan untuk membeli obligasi pada harga yang lebih menguntungkan. Sebali- knya jika ekspektasi suku bunga akan turun, maka harga obligasi akan mening- kat, orang akan lebih cenderung memegang obligasi daripada uang. Keynes mengatakan bahwa tingkat bunga merupakan pembayaran penggu- naan sebuah sumber daya yang langka (uang). Tingkat bunga adalah harga yang dikeluarkan debitur untuk mendorong seorang kreditur memindahkan sumber daya langka tersebut. Uang merupakan kekayaan yang paling likuid karena uang mempunyai kemampuan untuk membeli setiap saat, sedangkan surat obligasi tidak dapat untuk membeli setiap saat kecuali kalau diubah terlebih dahulu ke dalam bentuk uang tunai. Keynes berpendapat permintaan terhadap uang merupakan tindakan rasional. Meningkatnya permintaan uang akan mening- katkan tingkat bunga. Pada dasarnya teori ini menjelaskan proses penentuan suku bunga atas dasar permintaan uang dengan penekanan utama pada motif spekulatif untuk perpindahan obligasi dan uang tunai.
Pengaruh Jangka Waktu Terhadap Struktur Suku Bunga (Term Structure Of Interest Rates) Term structure of interest rate atau yang lebih dikenal dengan sebutan kurva yield (Yield Curve) adalah sebuah kurva yang menggambarkan hubungan antara periode jatuh tempo obligasi dengan struktur tingkat bunga (Damodaran, 2002). Kurva yield merupakan salah satu alat yang umum digunakan dalam metode valuasi obligasi, di mana nilai kurva yield dapat memberikan gambaran mengenai ekspek- tasi pasar terhadap pergerakan tingkat suku bunga sesuai dengan kondisi pasar yang terjadi pada waktu tertentu. Kurva yield haruslah terbentuk dari kumpulan yield yang memiliki tingkat risiko yang sama, atau memiliki rating yang sama. Apabila kurva dibentuk menggunakan beber- apa instrumen yang memiliki tingkat risiko yang tidak sama maka informasi tingkat bunga yang digunakan menjadi tidak tepat. Bentuk dari kurva yield ini akan selalu berubah sesuai dengan terjadinya pergerakan harga di pasar, setiap terjadi perubahan bentuk dari kurva yield dapat diinterpretasikan bahwa investor mengekspektasikan akan terjadi perubahan outlook perekonomian. Secara umum terdapat empat pola utama yang dibentuk oleh kurva yield (Steven, 1992), yaitu: 51
52 1. Normal Yield Curve Pada kondisi normal, kurva yield pada umumnya akan berbentuk sesuai Normal Yield Curve, kurva tersebut menggambarkan bahwa pada kondisi normal di mana tidak terdapat perubahan signifikan (seperti tingkat inflasi dan tingkat suku bunga) yang terjadi di pasar, investor akan cenderung menginginkan yield yang lebih tinggi untuk obligasi dengan tenor jangka panjang dibandingkan yield untuk obligasi dengan tenor yang lebih pendek. Dengan kata lain, pasar berekspektasi bahwa obligasi jangka panjang akan memberikan yield yang lebih tinggi daripada obligasi jangka pendek. Hal ini terjadi karena instrumen obligasi jangka pendek biasanya memiliki risiko ketidakpastian pembayaran yang lebih kecil dibandingkan dengan obligasi jangka panjang, sehingga untuk melakukan investasi pada obligasi jangka panjang investor menginginkan adanya tamba- han premium sebagai kompensasi dari risiko yang diambilnya. 2. Flat Yield Curve Kurva flat yield curve menggambarkan kondisi dimana yield yang diingin- kan oleh investor untuk melakukan investasi pada obligasi jangka pendek dan obligasi jangka panjang nilainya relatif sama. Kondisi ini biasanya terjadi pada masa transisi dimana terdapat ekspektasi bahwa tingkat suku bunga akan bergerak, entah tingkat suku bunga jangka pendek akan mengalami kenaikan ataukah tingkat suku bunga jangka panjang akan mengalami penurunan. Pada kondisi ini investor biasanya lebih memperhatikan mengenai credit quality dari investasi obligasi dibandingkan dengan pemilihan berdasarkan tenor obligasi. 3. Inverted/ Negative Yield Curve Inverted/ Negative Yield Curve merupakan kebalikan dari kurva yield normal yang terbentuk dimana yield untuk obligasi tenor jangka panjang lebih rendah dibandingkan yield untuk obligasi tenor jangka pendek. Kondisi ini umumnya jarang terjadi dimana kurva yield ini pada dasarnya menunjukkan ekspektasi bahwa akan terjadi penurunan tingkat suku bunga di masa yang akan datang. Kondisi yield seperti ini pernah terjadi di Indonesia pada saat terjadinya krisis moneter tahun 1998, dimana tingkat suku bunga jangka pendek mencapai level 64% sementara tingkat suku bunga jangka panjang hanya mencapai level 30%.
4. Humped Merupakan variasi dari bentuk kurva yield, dimana kurva yield yang terben- tuk sampai dengan tenor tertentu dapat bergerak naik untuk kemudian kembali mengalami penurunan. Gambar 6 Pola Umum Kurva Yield 53
54 Ada 3 teori term of structure yang menjelaskan hubungan antara suku bunga yang berbeda Jangka Waktu, yaitu: 1. Segment Market Theory Mengatakan pendapat bahwa suku bunga masing-masing instrumen dengan jangka waktu berbeda ditentukan oleh pasar yang berbeda dengan permintaan dan pasokan pasar yang berbeda. Teori ini mengasumsikan peminjam dan pemberi pinjaman memiliki preferensi terhadap jangka waktu tertentu, dalam teori ini peminjam dan pemberi pinjaman tidak berpindah dari satu pasar ke pasar lain sehingga instrumen dengan jangka waktu berbeda tidak saling bersubstitusi. Pendapatan di tiap pasar tercipta dari permintaan dan pasokan di pasar tersebut. Kurva yield yang meningkat menunjukkan adanya permintaan instrumen jangka pendek yang lebih besar dibandingkan permintaan instrumen jangka panjang. Kurva yield menurun menunjukkan permintaan instrumen jangka pendek yang lebih kecil dibandingkan jangka panjang, maka dapat disimpulkan adanya kecenderungan investor umumnya lebih senang memegang instrumen jangka pendek dibandingkan jangka panjang. 2. Expectation Theory instrumen Menganggap jangka waktu berbeda saling bersubstitusi sempurna. Suku bunga merupakan rata-rata ekspektasi suku bunga jangka pendek selama periode instrumen jangka panjang. Teori ini menjelaskan perbedaan term structure of interest rate yang dicerminkan oleh perubahan bentuk kurva yield dari waktu ke waktu dan juga menerangkan kecenderungan suku bunga instrumen jangka waktu yang berbeda bergerak searah karena adanya substitusi. Selain itu menerangkan bahwa kurva yield dapat memberikan prediksi ekspektasi suku bunga jangka pendek dari suku bunga jangka panjang saat ini.
Misalnya suku bunga obligasi 1 bulan adalah 6%, suku bunga untuk 2 bulan 7%, 3 bulan sebesar 8% dan 4 bulan 9%. Suku bunga 2 bulan adalah rata-rata dari suku bunga 1 bulan dan ekspektasi satu bulan berikutnya atau: (6% + 7%) / 2 = 6,5%. Apabila suku bunga untuk semua jangka waktu sama, maka ekspektasi suku bunga juga tetap, yaitu 6%. 3. Prefered Habitat Theory Mengatakan bahwa suku bunga jangka pendek sepanjang periode instrumen jangka panjang ditambah dengan liquidity premium yang besarnya tergantung pada kondisi penawaran dan permintaan saat itu. Teori ini mengasumsikan adanya substi- tusi antar instrumen dan adanya preferensi investor atau instru- men tertentu yang disebut juga subtitusi tidak sempurna dalam Preferred Habitat Theory, suku bunga pada periode yang sama dengan rata-rata dari ekspektasi suku bunga bulan ke depan selama periode dan ditambah dengan premium. Yield curve menjadi referensi bank dalam menetapkan kebijakan suku bunga baik untuk instrumen produk penghimpunan dana maupun kredit terutama jika bank ingin menerbitkan instrumen hutang jangka panjang untuk pendanaan jangka panjang dan suku bunga kredit yang bertenor panjang seperti kredit kepemilikan rumah. Kurva yield juga digunakan untuk keputusan penetapan perencanaan bisnis jangka menengah dan jangka panjang sebuah bank. 55
56 Fungsi Tingkat Bunga Tingkat bunga mempunyai beberapa fungsi atau peranan penting dalam perekonomian, yaitu: 1. Membantu mengalirnya tabungan berjalan ke arah investasi guna mendukung pertumbuhan perekonomian; 2. Mendistribusikan jumlah kredit yang tersedia, pada umumnya memberikan dana kredit kepada proyek investasi yang menjan- jikan hasil tertinggi; 3. Menyeimbangkan jumlah uang beredar dengan permintaan akan uang dari suatu negara; dan 4. Merupakan alat penting menyangkut kebijakan pemerintah melalui pengaruhnya terhadap jumlah tabungan dan investasi. Tingkat bunga tidak bersifat seragam. Pada kenyataannya, dalam sistem keuangan tidak ada suku bunga yang tertentu, akan tetapi bermacam-macam suku bunga yang berbeda-beda. Namun dalam analisis, diasumsikan adanya satu suku bunga fundamental dalam perekonomian yang disebut suku bunga riil jangka pendek yang bebas risiko. Yang dimaksud dengan suku bunga riil adalah suku bunga yang akan berlaku dalam perekonomian jika harga rata-rata barang dan jasa diperkirakan tetap konstan selama usia pinjam. Yang dimaksud suku bunga bebas risiko adalah suku bunga pinjaman dimana peminjamnya tidak akan gagal memenuhi kewajiban apapun. Sedangkan yang dimaksud jangka pendek adalah suku bunga dari pinjaman yang akan jatuh tempo dalam satu tahun. Selain fungsi dan peranan penting tingkat bunga dalam perekonomian yang telah disebutkan di atas, suku bunga juga memiliki apa yang disebut dengan risiko suku bunga, yaitu potensi kerugian karena adanya peruba- han pergerakan arah suku bunga. Risiko ini yang akan mempengaruhi semua instrumen yang menggunakan satu atau lebih kurva yield untuk menghitung satu nilai pasar.
Tingkat Bunga Riil dan Nominal Model-model dana pinjaman dan preferensi likuiditas berlandaskan asumsi bahwa tingkat harga tetap konstan hingga jatuh tempo dari sekuritas yang diperdagangkan dalam sistem keuangan. Akan tetapi pada kenyataannya, orang mengantisipasi terjadinya perubahan harga di masa mendatang, dan harapan ini merupakan bagian dari proses yang menentukan suku bunga. Sehubungan dengan kenyataan tersebut, dapat dibedakan antara tingkat bunga riil dan tingkat bunga nominal (pasar) untuk menggambarkan peran yang dimainkan oleh antisipasi harga. Tingkat bunga riil adalah tingkat bunga keseimbangan yang ditentukan melalui kedua model tersebut di atas, dimana para pelaku pasar beranggapan tidak ada perubahan harga di masa yang akan datang. Sedangkan tingkat bunga nominal adalah tingkat bunga yang benar- benar diamati dalam sistem keuangan dan sama dengan tingkat bunga riil plus penyesuaian mengingat kenyataannya para pemain di pasar mengantisipasi terjadinya perubahan harga di masa mendatang. Sejauh ini dalam pembahasan mengenai suku bunga, belum dijelaskan pengaruh inflasi terhadap biaya peminjaman. Suku bunga yang tidak terpengaruh oleh adanya inflasi, bisa kita sebut dengan suku bunga nominal (nominal interest rate) yang dibedakan dari suku bunga riil (real interest rate), yaitu suku bunga yang disesuaikan dengan mengurangi perubahan yang diharapkan dalam tingkat harga (inflasi) sehingga lebih akurat untuk mencerminkan biaya peminjaman yang sesungguhnya. Suku bunga riil yang telah didefinisikan di atas lebih tepat disebut sebagai suku bunga riil ex ante karena suku bunga tersebut disesuaikan dengan perubahan yang diharapkan dalam tingkat harga. Ini adalah suku bunga riil yang paling penting bagi keputusan ekonomi, dan ini yang oleh para ekonom dimaksudkan ketika mereka mengacu pada suku bunga riil. Suku bunga yang disesuaikan terhadap perubahan aktual dalam tingkat harga disebut sebagai riil ex post. Suku bunga tersebut mendeskripsikan seberapa baik seorang pemberi pinjaman telah melakukan kegiatannya dalam arti riil setelah kenyataan. 57
58 Penentuan Suku Bunga Produk Bank Bank dalam operasionalnya secara umum berfungsi untuk mengumpulkan dana, membayar bunga kepada nasabahnya, menyalurkan kredit, dan menerima bunga dari debiturnya. Oleh karena itu pendapatan bank baru ada jika pricing credit lebih besar dari cost of fund. Agar bank memperoleh pendapatan, perlu diten- tukan tingkat suku bunga kredit yang dipengaruhi oleh tiga kompo- nen yaitu: Cost of Fund (CoF) yaitu biaya yang dikeluarkan bank untuk menarik dana masyarakat biasanya suku bunga produk dana dan ada kalanya ditambahkan dengan biaya terkait seperti biaya asuransi penjaminan LPS, biaya giro wajib minimum dan disebut Cost of Loanable Fund (CoLF), Overhead Cost (OHC) yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan bank untuk menjalankan transaksi perbankan seperti biaya gaji karyawan, biaya teknologi informasi, dan Spread Profit (SP)/ Profit Margin yaitu target laba yang ingin dicapai bank dari secara keseluruhan dari produk yang dipasarkan. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi proses penetapan tingkat suku bunga bank yaitu: 1. Kebutuhan Dana Apabila bank kekurangan dana, sedangkan permohonan kredit meningkat, maka bank akan menaikkan suku bunga simpanan. Sebaliknya jika bank kelebihan dana, dimana simpanan banyak sedangkan permohonan kredit sedikit, maka bank akan menurunkan bunga simpanan, sehingga mengurangi minat nasabah untuk menabung, atau bank bisa menurunkan bunga kredit agar permohonan kredit meningkat.
2. Persaingan Dalam memperebutkan dana simpanan bank memperhatikan juga bunga yang ditawarkan oleh bank lain. Jika persaingan cukup ketat, maka bank akan menaikkan suku bunga simpanan untuk mempertahankan dana atau menarik dana dari bank pesaing. 3. Kebijakan Lembaga Negara seperti OJK dan LPS Dalam kondisi tertentu lembaga negara tertentu bisa menetapkan bunga minimal dan maksimal yang boleh ditawarkan oleh bank. Misalnya OJK pada bulan Maret 2016 menetapkan bahwa sebuah bank tidak boleh menawarkan bunga simpanan melebihi 1% di atas BI rate. Dengan kebijakan ini, OJK menjaga agar persaingan suku bunga perbankan tidak menimbulkan kenaikan suku bunga secara ekstrim dan terlalu bebas. Selain itu, adanya pengaturan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang menetapkan tingkat suku bunga maksimum simpanan yang boleh diberikan oleh bank-bank agar tetap dijamin oleh LPS. Suku bunga LPS ini menjadi acuan bagi bank-bank dalam memberikan suku bunga simpanan kepada nasabah penyimpan yang membutuhkan rasa aman atas dana simpanannya. 4. Target Laba yang Diinginkan Target laba merupakan komponen penting bagi bank. Bank akan menentukan suku bunga kredit sedemikian rupa supaya ada marjin yang memastikan bahwa target laba yang direncanakan dapat tercapai. 5. Jangka Waktu Semakin panjang jangka waktu pinjaman, maka akan semakin tinggi suku bunganya karena risiko ketidakpastian di masa depan semakin besar. Demikian sebaliknya, semakin pendek jangka waktu pinjaman maka suku bunga akan semakin rendah. 59
60 6. Kualitas Agunan Semakin likuid jaminan kredit yang diberikan, maka bunga kredit akan semakin rendah. Sering kita temukan bahwa kredit konsumsi seperti Kredit Tanpa Agunan meminta suku bunga pinjaman yang relatif sangat tinggi dibandingkan dengan kredit beragunan tanah dan bangunan. 7. Reputasi Perusahaan Bonafiditas suatu perusahaan yang mengajukan kredit dapat menjadi daya tawar untuk meminta suku bunga kredit yang lebih rendah dari bank. 8. Hubungan Baik Biasanya pihak bank menggolongkan nasabahnya menjadi 2 yaitu nasabah utama dan nasabah biasa (sekunder). Penggolongan ini didasarkan kepada keaktifan dan loyalitas nasabah kepada bank. Nasabah utama biasanya mendapatkan suku bunga kredit yang lebih rendah daripada nasabah sekunder. Demikian juga nasabah simpanan utama biasanya mendapatkan suku bunga simpanan yang lebih tinggi daripada nasabah sekunder.
BI Rate dan BI 7-day (Reverse) Repo Rate BI rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. BI rate diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang diadakan setiap bulan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan melalui pengelolaan likuiditas di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter. BI rate mulai diimplementasikan sejak tahun 2005. Sasaran operasional kebijakan moneter dicerminkan pada perkembangan suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB). Pergerakan di suku bunga PUAB ini diharapkan akan diikuti oleh perkembangan di suku bunga deposito, dan pada gilirannya suku bunga kredit perbankan.Penetapan BI rate ini dilakukan oleh Dewan Gubernur setiap bulan melalui mekanisme RDG. BI rate ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan RDG berikutnya. Penetapan BI rate ini dilaku- kan dengan memperhatikan efeknya pada sasaran moneter yang ingin dicapai. Apabila ternyata terjadi perkembangan di luar prakiraan semula, penetapan BI rate dapat dilakukan sebelum RDG bulanan melalui RDG mingguan. Respon kebijakan moneter dinyatakan dalam perubahan BI rate (secara konsisten dan bertahap dalam kelipatan 25 basis poin (bps). Dalam kondisi tertentu perubahan BI rate dapat dilakukan lebih dari 25 bps dalam kelipatan 25 bps. Perubahan BI rate berdampak langsung pada perubahan suku bunga simpanan dan kemudian diikuti perubahan bunga kredit. Misalnya BI rate dinaikkan 25 bps, maka bank-bank akan merespon kebijakan ini dengan menaikkan suku bunga simpanan dan kemudian suku bunga kredit. Tentu saja dalam implementasinya hal ini tidak mudah. Apabila suku bunga dana pihak ketiga dinaikkan tanpa diikuti peningkatan suku bunga kredit, maka secara langsung akan mempen- garuhi penurunan pendapatan bunga bersih (marjin). Apabila kebijakan suku bunga dana langsung diikuti dengan kebijakan peningkatan suku bunga kredit, maka dampaknya mungkin juga akan lebih buruk karena biaya bunga yang akan ditanggung oleh para debitur bank meningkat dan ada kemungkinan debitur tidak mampu menanggungnya dan akhirnya dapat menimbulkan risiko kredit macet. 61
62 Sejak 19 Agustus 2016 Bank Indonesia mengimplementasikan suku bunga acuan atau suku bunga kebijakan baru yaitu BI 7-day (Reverse) Repo Rate menggantikan BI Rate. Perubahan ini mengacu pada best practice internasional dalam pelaksanaan operasi moneter. Instrumen BI 7-day (Reverse) Repo Rate disingkat BI 7DRR yang digunakan sebagai suku bunga kebijakan baru karena dapat secara cepat memengaruhi pasar uang, perbankan dan sektor riil. Instru- men BI 7DRR memiliki hubungan yang lebih kuat ke suku bunga pasar uang, sifatnya transaksional atau diperdagangkan di pasar. Perubahan BI 7DRR mempengaruhi suku bunga deposito dan suku bunga kredit perbankan. Apabila perekonomian sedang mengalami kelesuan, Bank Indone- sia dapat menggunakan kebijakan moneter yang ekspansif melalui penurunan suku bunga untuk mendorong aktivitas ekonomi. Penurunan suku bunga BI 7DRR menurunkan suku bunga kredit sehingga permintaan akan kredit dari perusahaan dan rumah tangga akan meningkat. Penurunan suku bunga kredit juga akan menurunkan biaya modal perusahaan untuk melakukan investasi. Ini semua akan meningkatkan aktivitas konsumsi dan investasi sehingga aktivitas perekonomian semakin bergairah. Sebaliknya, apabila tekanan inflasi mengalami kenaikan, Bank Indonesia merespon dengan menaikkan suku bunga BI 7DRR untuk mengerem aktivitas perekonomian yang terlalu cepat sehingga mengurangi tekanan inflasi. Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) Bank Indonesia telah mengeluarkan pengaturan mengenai kewajiban bank-bank untuk melakukan publikasi SBDK. Kewajiban publikasi ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi mengenai karakteristik produk perbankan terutama produk kredit. Kewajiban publikasi dilakukan setiap bulan melalui berbagai seperti surat kabar, publikasi di kantor cabang, situs web bank, situs web Bank Indonesia. Sangat mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan infor- masi mengenai SBDK setiap bank. SBDK pada dasarnya merupakan suku bunga terendah yang digunakan sebagai acuan bagi bank dalam penentuan suku bunga kepada nasabah. Suku bunga terendah ini mengandung arti bahwa jika debitur berhasil memenuhi kriteria bank sebagai debitur dengan tingkat risiko terendah sesuai standar, bank tersebut seharusnya akan dikenakan bunga sebesar SBDK. Namun dalam praktiknya, suku bunga yang dikenakan ke debitur tidak sama dengan SBDK karena SBDK belum memperhitungkan komponen risiko individual debitur. Perhitungan SBDK merupakan hasil perhitungan dari 3 komponen yakni
perhitungan harga pokok dana untuk kredit (HPDK), biaya overhead yang dikel- uarkan bank dalam proses pemberian kredit, serta margin keuntungan yang ditetapkan untuk aktivitas perkreditan. Selanjutnya bank perlu memperhitungkan komponen risiko individual debitur. Premi risiko ini besarnya tergantung pada penilaian bank terhadap tingkat risiko masing-masing debitur. Semakin tinggi tingkat risiko seorang debitur maka semakin besar premi risiko yang ditetapkan bank. Suku bunga yang dibebankan kepada debitur adalah penjumlahan dari SBDK dengan premi risiko. Dengan demikian, besarnya suku bunga kredit yang dikenakan kepada debitur umumnya tidak sama dengan SBDK. Jenis kredit yang wajib diumumkan SBDK-nya terdiri atas empat jenis kredit, yaitu kredit korporasi, kredit ritel, kredit konsumsi, dan kredit mikro. Transparansi SBDK atau prime lending rate akan meningkatkan good governance sekaligus menjadi sarana untuk meningkatkan efisiensi, dan mendorong kompetisi yang sehat dalam industri perbankan. Debitur dapat melakukan perbandingan mengenai SBDK antar bank sebelum memutuskan untuk memilih bank tempat mengajukan kredit. Publikasi SBDK diharapkan mendorong efisiensi perbankan dengan asumsi bahwa masyarakat akan memilih bank dengan SBDK yang lebih rendah dibandingkan bank dengan SBDK yang tinggi. Di samping itu SBDK akan membantu mengurangi asimetri informasi antara debitur dengan bank mengenai penetapan suku bunga untuk debitur tersebut. Debitur mendapat bayangan mengenai persepsi bank atas tingkat risiko kredit debitur tersebut. Dan debitur juga dapat memantau pergerakan suku bunga kredit yang dikenakan bank dengan mengacu pada perubahan SBDK dari waktu ke waktu. Selanjutnya debitur memiliki kebebasan dalam memilih bank yang akan menjadi krediturnya. Bahan diskusi: Apakah Anda setuju dengan pernyataan perbankan di Indonesia masih memegang peranan utama dalam stabilitas sistem keuangan? Lakukan analisis perbedaan jenis suku bunga kredit kepemilikan kendaraan dengan kredit kepemilikan rumah. Coba temukan cara perhitungan bunga dalam praktik sehari- hari untuk kedua fasilitas kredit tersebut! 63
64 Bab 2. Sejarah Perbankan
Asal Mula Asal mula kegiatan perbankan dimulai dari jasa penukaran uang, sehingga dalam sejarah perbankan, arti bank dikenal sebagai meja tempat menukarkan uang. Dalam perjalanan sejarah kerajaan tempo dulu mungkin penukaran uang dilakukan antar kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain. Tahap pertama adalah Prastadium atau Embrional. Pada tingkat ini, muncul penitipan uang di kuil bukan dengan tujuan menabung, melainkan karena tempatnya dipan- dang aman untuk menghindari resiko pencurian atau perampokan. Sebagai contoh, terjadi peminja- man oleh penjaga kuil yang bukan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bunga, tapi semata-mata untuk menolong. Hal ini terjadi di kuil daerah Babilo- nia sejak tahun 2000 SM. Selain itu, terjadi pula usaha tukar-menukar uang untuk melayani kebutuhan para pedagang dan orang-orang yang melakukan perjala- nan akan berbagai jenis mata uang. 65
66 Tahap kedua adalah penerimaan dan pemberian kredit. Usaha bank yang menonjol pada zaman Babilonia kuno adalah Igibi Bank, dan berkembang pesat pada abad ke-6 SM. Bank ini bukan saja melakukan jual-beli mata uang, tetapi juga menerima simpanan dan memberikan kredit dengan motif mencari untung. Usaha ini kemudian lebih berkembang di Yunani. Kuil-kuil di Yunani pada abad ke-4 SM juga melakukan fungsi seperti yang terjadi di Babylonia. Akan tetapi kedudukan kuil-kuil segera terdesak oleh badan-badan yang dikuasai oleh negara dan usaha swasta. Negara-negara di Yunani yang banyak jumlahnya itu masing-masing mempunyai mata uang tersendiri. Oleh karena itulah muncul usaha tukar-menukar uang. Tahap ketiga adalah munculnya fasilitas transaksi pembayaran. Kemajuan perdagangan menimbulkan perkembangan baru dalam alat pembayaran, yaitu berupa wesel, walaupun belum dapat dipindahtangankan. Bank juga berfungsi sebagai clearing house. Kemajuan yang sangat menonjol adalah lahirnya jenis simpanan giro dan pembayaran dengan pemindahbukuan. Dalam tahap keempat terdapat 2 kejadian penting. Pertama, adanya penciptaan tenaga kerja baru oleh Goldsmith Bankers. Kedua, lahirnya bank sentral dan bank-bank lainnya antara lain di Perancis pada tahun 1716 berdiri Bangue General, yang merupakan bank deposito dan berhak mengeluarkan uang kertas bank. Akan tetapi, pada tahun 1718 digantikan oleh Banque Royale dan digantikan lagi pada tahun 1800 dengan nama Banque de France karena inflasi. Berbeda dengan daratan Eropa, lembaga keuangan di Inggris selama abad pertengahan tidak menampakkan perkembangan yang berarti. Pada masa pemerintahan Raja Tudor (abad ke 15-16), terjadi perkembangan pesat dalam perdagangan dan akumulasi modal. Hal ini menimbulkan perkembangan lembaga keuangan dan sarananya. Para tukang emas (goldsmiths) menjadi pelopor perkembangan perbankan di Inggris. Semua tukang emas itu menerima simpanan biasa, baik dalam wujud logam mulia batangan (bullion), maupun berupa uang. Sebagai tanda bukti, diberikan goldsmith's notes kepada deposan. Tukang emas mulai meminjamkan uang semata-mata berdasarkan kemampuan kekayaan mereka sendiri. Ketika parlemen Inggris menolak anggaran militer raja Charles (1625-1649), raja menyita logam mulia para pedagang yang disimpan pada percetakan uang. Karena kejadian ini, para saudagar berusaha mencari tempat penyimpan yang baru yaitu tukang emas yang mempunyai tempat penyimpanan yang lebih aman. Pada abad ke 17, goldsmith's notes telah
beredar sebagai alat pembayaran. Hampir semua transaksi dagang dilakukan dengan menggunakan goldsmith's notes. Karena itu, para tukang emas meningkatkan usahanya dengan memberikan pinjaman. Dengan semakin meningkatnya permintaan kredit, mereka memberi- kan kredit dengan mengeluarkan goldsmith's notes tanpa didukung oleh simpanan. Cara inilah yang menjadi cikal bakal cadangan pecahan (fractional reserve) dari perbankan di Inggris. Dalam perkembangan selanjutnya, banyak Goldsmith Bankers mengalami kerugian, karena pinjamannya kepada Charles II. Sementara itu, dengan mening- katnya aktivitas perdagangan pada pertengahan kedua abad ke-18, pendirian bank nasional semakin dirasakan urgensinya. Akhirnya pada tahun 1684, lahirlah Bank of England, yang merupakan perseroan terbatas, dan terutama didukung oleh kaum niagawan dengan modal GBP1,200,000. Bank segera memperoleh hak istimewa dari raja untuk mengeluarkan uang kertas bank. Sebagai imbalan, raja mendapat pinjaman dari bank dengan bunga 8% per tahun. Pendirian bank ini, menimbulkan reaksi keras dari Goldsmith Bankers. Mereka merasa disaingi dalam peredaran uang kertas dan menurunnya tingkat bunga dengan adanya operasi dari Bank of England. Akhirnya Goldsmith Bankers menciptakan sarana keuangan yang baru, yang disebut cek. Dengan cek para pedagang dapat menarik simpanan gironya setiap saat atau melakukan pembayaran pada pihak lain. Pada abad ke-18, mereka tidak lagi mengeluarkan uang kertas. Usaha mereka berubah ke arah baru sebagai bank umum. Bank-bank yang muncul belakangan di negara-negara lain pada dasarnya tinggal mengikuti proses dan pola yang sama. 67
68 Internasional (Spanyol) Seiring dengan perkembangan perdagangan dunia maka perkembangan perbankan pun semakin pesat karena perkembangan dunia perbankan tidak terlepas dari perkembangan perdagangan. Perkembangan perdagangan semula hanya di daratan Eropa akhirnya menyebar ke Asia barat. Bank-bank yang sudah terkenal pada saat itu di benua Eropa adalah Bank Valensia tahun 1171, kemudian menyusul Bank of Genoa dan Bank of Barcelona tahun 1320. Sebaliknya, perkembangan perbankan di daratan Inggris baru dimulai pada abad ke-16. Namun karena Inggris yang begitu aktif mencari daerah perdagangan yang kemudian dijajah, maka perkembangan perbankan pun ikut dibawa ke negara jajahannya. Kegiatan perbankan mulai berperan penting dalam menciptakan sistem dan berbagai fasilitas untuk melayani pedagang valuta asing dengan cepat. Namun pada perkembangannya, bank yang pertama kali menawarkan jasa dan berbagai fasil- itas lain sebagaimana layaknya bank pada zaman sekarang adalah Bank Barcelona di Spanyol yang dibangun pada tahun 1401 M. Bank ini menawarkan jasa simpanan, penukaran mata uang, dan kredit. Bahkan bank ini yang pertama kali memperkenalkan sistem cek yang kita kenal saat ini.
Indonesia Sejarah perbankan di Indonesia tidak terlepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda. Pada masa itu De Javasche Bank, NV didirikan di Batavia pada tanggal 24 Januari 1828 kemudian menyusul Neder- landsch-Indische Escompto Maatschappij, NV pada tahun 1918 sebagai pemegang monopoli pembelian hasil bumi dalam negeri dan penjualan ke luar negeri serta terdapat beberapa bank yang memegang peranan penting di Hindia Belanda. Bank-bank yang ada itu antara lain: 1. De Javasche NV; 2. De Post Poar Bank; 3. Hulp en Spaar Bank; 4. De Algemenevolks Crediet Bank; 5. Nederland Handles Maatscappi (NHM); 6. Nationale Handles Bank (NHB); 7. De Escompto Bank NV; 8. Nederlansche Indische Handelsbank. 69
70 Di samping itu, terdapat pula bank-bank milik orang Indonesia dan orang-orang asing seperti dari Tiongkok, Jepang, dan Eropa. Bank-bank tersebut antara lain: 1. NV.Nederlandsch Indische Spaar En Deposito Bank; 2. Bank Nasional Indonesia; 3. Bank Abuan Saudagar; 4. NV Bank Boemi; 5. The Chartered Bank of India, Australia and China; 6. Hongkong & Shanghai Banking Corporation; 7. The Yokohama Species Bank; 8. The Matsui Bank; 9. The Bank of China; 10. Batavia Bank; 11. International Banking Corporation yang menjadi cikal bakal Citibank di Indonesia. Di zaman kemerdekaan, perbankan di Indonesia bertambah maju dan berkembang lagi. Beberapa bank Belanda dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia. Bank-bank yang ada di zaman awal kemerdekaan antara lain: 1. NV. Nederlandsch Indische Spaar En Deposito Bank (saat ini Bank OCBC NISP), didirikan 4 April 1941 dengan kantor pusat di Bandung; 2. Bank Negara Indonesia, yang didirikan tanggal 5 Juli 1946 yang sekarang dikenal dengan BNI'46; 3. Bank Rakyat Indonesia yang didirikan tanggal 22 Februari 1946. Bank ini berasal dari De Algemenevolks Crediet Bank atau Syomin Ginko; 4. Bank Surakarta Maskapai Adil Makmur (MAI) tahun 1945 di Solo; 5. Bank Indonesia di Palembang tahun 1946; 6. Bank Dagang Nasional Indonesia tahun 1946 di Medan; 7. Indonesian Banking Corporation tahun 1947 di Yogyakarta, kemudian menjadi Bank Amerta; 8. NV Bank Sulawesi di Manado tahun 1946;
9. Bank Dagang Indonesia NV di Samarinda tahun 1950 kemudian merger dengan Bank Pasifik; 10. Bank Timur NV di Semarang berganti nama menjadi Bank Gemari, yang selanjutnya merger dengan Bank Central Asia (BCA) tahun 1949. Di Indonesia, praktik perbankan sudah tersebar sampai ke pelosok pedesaan. Lembaga keuangan berbentuk bank di Indonesia berupa Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Bank Umum Syariah, dan juga BPR Syariah (BPRS). 71
72 Bank Pemerintah Melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1/M/61 tanggal 6 Januari 1961 yang melarang pengumuman dan penerbitan angka-angka statistik moneter/perbankan, maka antara tahun 1960-1965, Bank Indonesia tidak menerbitkan laporan tahunan, termasuk data statistik mengenai kliring dan perhitungan sentral. Pada 5 Juli 1964, atas dasar pertimbangan politik untuk mempermudah komando di bidang perbankan dalam rangka menunjang Pembangunan Semesta Berencana, pada tahun 1965 pemerintah menetapkan kebijakan untuk mengintegrasikan seluruh bank-bank pemerintah ke dalam satu bank dengan nama Bank Negara Indonesia. Prakarsa pengintegrasian bank pemerintah ini berasal dari ide Jusuf Muda Dalam yang saat itu menjabat sebagai Menteri Bank Sentral/ Gubernur Bank Indonesia yang baru diangkat dari jabatan semula Presiden Direktur BNI dan disetujui oleh Presiden Soekarno. Ide dasarnya adalah menjadikan perbankan sebagai alat revolusi dengan motto Bank Berdjoang di bawah pimpinan Pemimpin Besar Revolusi. Nama Bank Negara Indonesia (BNI) sebagai bank tunggal, diusulkan oleh Jusuf Muda Dalam sendiri. Hasilnya adalah lahirnya struktur baru Bank Berdjoang ini menjadikan: 1. Bank Indonesia menjadi Bank Negara Indonesia Unit I; 2. Bank Koperasi Tani dan Nelayan serta Bank Eksim Indonesia menjadi Bank Negara Indonesia Unit II; 3. Bank Negara Indonesia menjadi Bank Negara Indonesia Unit III; 4. Bank Umum Negara menjadi Bank Negara Indonesia Unit IV dan; 5. Bank Tabungan Negara menjadi Bank Negara Indonesia Unit V. Akan tetapi tidak semua bank pemerintah berhasil diintegrasikan ke dalam Bank Berdjoang, yakni Bank Dagang Negara (BDN) dan Bapindo. Luputnya BDN dari proses pengintegrasian ini terutama karena Presiden Direktur BDN J.D. Massie saat itu menjabat sebagai Menteri Penertiban Bank-bank Swasta Nasional yang tentu mempunyai cukup punya pengaruh untuk berkeberatan atas penyatuan BDN dengan bank-bank lainnya. Massie beralasan bahwa kebijakan ini akan membingungkan bank koresponden di luar negeri untuk penyelesaian L/C ekspor
maupun impor karena nama bank yang sama. Sementara, Bapindo tidak terin- tegrasi ke dalam Bank Berjuang karena bank ini di bawah Dewan Pembangunan yang diketuai Menteri Pertama Urusan Pembangunan dengan anggota-anggota Menteri Keuangan, yang juga Ketua Dewan Pengawas Bapindo, dan Gubernur Bank Indonesia sebagai anggota. Dengan demikian, melalui kedudukannya itu, kekuatan Bapindo cukup kuat untuk menghalangi integrasinya ke dalam BNI. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia mengenal dunia perbankan dari bekas penjajahnya, yaitu Belanda. Oleh karena itu, sejarah perbankan pun tidak lepas dari pengaruh negara yang menjajahnya baik untuk bank pemerintah maupun bank swasta nasional. Pada 1958, pemerintah melakukan nasionalisasi bank milik Belanda mulai dengan Nationale Handelsbank (NHB) yang selanjutnya pada tahun 1959 diubah menjadi Bank Umum Negara (BUNEG) dan kemudian menjadi Bank Bumi Daya (BBD). Selanjutnya pada 1960, secara berturut-turut Escompto Bank menjadi Bank Dagang Negara (BDN) dan Nederlandsche Handelsmaatschappij (NHM) menjadi Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) dan kemudian menjadi Bank Expor Impor Indonesia (BEII). Berikut ini akan dijelaskan secara singkat sejarah bank-bank milik pemerintah, yaitu: Bank Sentral Bank Sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia (BI) berdasarkan UU nomor 13 Tahun 1968 yang kemudian ditegaskan lagi dengan UU nomor 23 Tahun 1999. Bank ini sebelumnya berasal dari De Javasche Bank yang dinasionalisasi pada tahun 1951. Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Ekspor Impor Bank ini berasal dari De Algemene Volkscrediet Bank, kemudian dilebur setelah menjadi bank tunggal dengan nama Bank Nasional Indonesia (BNI) Unit II yang bergerak di bidang rural dan ekspor impor (exim), selanjutnya dipisahkan lagi menjadi: 73
74 1. Bank Rakyat Indonesia dengan UU No 21 Tahun 1968, yang membidangi rural. 2. Bank Expor Impor Indonesia dengan UU No 22 Tahun 1968, yang membidangi exim. Bank Negara Indonesia (BNI 46) Bank ini menjalani BNI Unit III dengan UU nomor 17 Tahun 1968 dan berubah menjadi Bank Negara Indonesia 46. Bank Dagang Negara (BDN) BDN berasal dari Escompto Bank yang dinasionalisasikan dengan PP nomor 13 Tahun 1960, namun PP ini dicabut dan diganti dengan UU No 18 Tahun 1968 menjadi Bank Dagang Negara. BDN merupakan satu-satunya Bank Pemerintah yang berada di luar Bank Negara Indonesia Unit. Bank Bumi Daya (BBD) BBD semula berasal dari Nederlandsch Indische Handelsbank, kemudian menjadi Nationale Handelsbank, selanjutnya bank ini menjadi Bank Negara Indonesia Unit IV dan berdasarkan UU nomor 19 Tahun 1968 menjadi Bank Bumi Daya. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bank ini didirikan di daerah-daerah tingkat I. Dasar hukumnya adalah UU omor 13 Tahun 1962. Bank Tabungan Negara (BTN) BTN berasal dari De Post Paar Bank yang kemudian menjadi Bank Tabungan Pos tahun 1950. Selanjutnya menjadi Bank Negara Indonesia Unit V dan terakhir menjadi Bank Tabungan Negara dengan UU nomor 20 Tahun 1968. Bank Mandiri Bank Mandiri merupakan hasil merger antara Bank Bumi Daya (BBD), Bank
Dagang Negara (BDN), Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) dan Bank Expor Impor Indonesia (Bank Exim). Hasil merger keempat bank ini dilaksanakan pada tahun 1999. BPR Perkreditan Rakyat di Indonesia dimulai sejak abad 19 dengan berdirinya Bank Kredit Rakyat (BKR), Bank Desa, Bank Tani, dan Bank Dagang Desa, yang saat itu hanya ada di Jawa dan Bali. Perkreditan Rakyat tersebut dibangun dengan tujuan membantu para petani, pegawai, dan buruh agar dapat melepaskan diri dari jeratan para lintah darat (rentenir) yang membebankan dengan bunga sangat tinggi. Tahun 1929 berdiri badan yang menangani kredit di pedesaan yaitu, Badan Kredit Desa (BKD) yang terdapat di pulau Jawa & Bali, sementara untuk Penga- wasan dan Pembinaan, Pemerintah Kolonial Belanda membentuk Kas Pusat dan Dinas Perkreditan Rakyat, dengan nama lembaga yaitu Instansi Kas Pusat (IKP). Sepanjang periode 1950-1970, berdiri beberapa lembaga keuangan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah ; Bank Karya Produksi Desa (BKPD) di Jawa barat, Badan Kredit Kecamatan (BKK) di Jawa Tengah, Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK) di Jawa Timur, Lumbung Pitih Nagari (LPN) di Sumatera Barat, dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali. Selain itu, Pemerintah juga mendorong pendirian bank-bank pasar untuk memberikan pelayanan jasa keuangan kepada para pedagang pasar. Bank-bank Pasar tersebut kemudian berdasarkan Pakto 1988 dikukuhkan menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bahan diskusi: 1. Jelaskan sejarah merger terbesar bank pemerintah di Indonesia yang terjadi setelah krisis ekonomi tahun 1998? Bagaimana proses merger tersebut dan bagaimana perkembangannya saat ini? 2. Indonesia pernah mengenal istilah Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Apakah peran badan ini dan bagaimana perkembangannya dari waktu ke waktu? 75
76 Bab 3. Jenis Usaha Bank
Bab ini memberikan informasi kepada mahasiswa mengenai jenis-jenis bank yang ada dan latar belakang jenis bank tersebut, serta cakupan kegiatan usahanya. Dengan memahami jenis bank, mahasiswa dapat mengetahui latar belakang keberadaan sebuah bank, layanan yang dapat diberikan dan peran masing-masing bank. 77
78 Kegiatan usaha perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat yang bertujuan untuk menunjang pelaksan- aan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan, menyediakan jasa-jasa keuangan, baik kepada investor maupun kepada yang kekurangan dana. Untuk lebih memahami tentang bank, kita perlu mengenal jenis-jenis bank yang dilihat dari berbagai sudut pandang penggolongan. Jenis Bank Berdasarkan Fungsi Bank Sentral Bank sentral adalah institusi yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga atau nilai suatu mata uang yang berlaku di negara terse- but. Di Indonesia, bank sentral yang ditunjuk oleh undang-undang adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia juga menjalankan peran dalam mengelola sistem pembayaran di Indonesia. Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan/ atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Bank Umum Pengertian bank umum menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 9/7/PBI/2007 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan- nya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jasa yang diberikan oleh bank umum bersifat umum, artinya dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Bank umum sering disebut bank komersial (commercial bank).
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya, kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan Bank Umum. Dengan demikian, saat ini di Indonesia terdapat tiga macam bank, yaitu Bank Sentral, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat. Jenis Bank Berdasarkan Kepemilikan Apabila ditinjau dari segi kepemilikannya, jenis bank terdiri atas bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, dan bank milik swasta asing. Bank Milik Pemerintah Bank pemerintah adalah bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga pemerintah merupakan pemegang saham pengendalinya. Saat ini kepemili- kan pemerintah pada bank dikoordinasikan oleh Menteri Negara BUMN. Contohnya Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Tabungan Negara (BTN). Selain itu ada juga bank milik pemerintah daerah yang terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi, contohnya Bank DKI, Bank Jabar Banten, Bank Jatim, Bank Sumsel, dan Bank Papua. 79
80 Bank Milik Swasta Nasional Bank jenis ini, seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Akte pendiriannya menunjukkan kepemili- kan swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk pihak swasta. Contoh bank milik swasta nasional antara lain: Bank Central Asia, Bank Mega, Bank Mayapada, Bank Panin, Bank Artos, Bank Sahabat Sampoerna, dan Bank BTPN. Bank Kepemilikan Asing Bank kepemilikan asing adalah bank yang sebagian atau seluruh kepemilikan sahamnya dikuasai oleh pihak asing, dimana pihak asing tersebut terbukti menjadi pengendali atas bank tersebut. Ada 3 bentuk bank kepemilikan asing di Indonesia yaitu, pertama, kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri contohnya, Citibank, Bank Mizuho, Bank ICBC, dan Bank Commonwealth. Kedua, bank yang dimiliki baik secara sendiri atau bersama-sama oleh warga negara asing dan/ atau badan hukum asing sebesar 50% atau lebih contohnya Bank DBS Indonesia. Ketiga, bank yang dimiliki baik secara sendiri atau bersama-sama oleh warga negara asing dan/ atau badan hukum asing kurang dari 50% namun terdapat pengendalian oleh warga negara asing dan/ atau badan hukum asing tersebut, contohnya Bank Permata.
Jenis Bank Berdasarkan Status Dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat, bank umum dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu: Bank Devisa Adalah bank yang sudah memiliki izin untuk melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, traveller cheque, pembukaan dan pembayaran Letter of Credit, dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Bank Non-Devisa Adalah bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksan- akan kegiatan seperti halnya bank devisa. Jadi bank non-devisa hanya dapat melakukan transaksi dalam batas-batas negara dan dalam mata uang Rupiah. 81
82 Jenis Bank Berdasarkan Kegiatan Operasional Bank Konvensional Bank konvensional adalah bank yang dalam operasionalnya menerapkan metode bunga. Bunga merupakan harga yang ditetapkan bank dalam memasarkan produk-produk bank. Bank memberikan bunga kepada nasabah untuk menarik dana mereka (tabungan, giro dan deposito). Demikian pula pada saat nasabah meminjam kredit, maka bank menetapkan suku bunga sebagai harga yang harus dibayar nasabah debitur atas pinjaman tersebut. Metode bunga merupakan metode yang sudah ada sejak lama, karena metode bunga sudah ada terlebih dahulu. Metode bunga sudah menjadi kebiasaan dan telah dipakai secara meluas dibandingkan dengan metode bagi hasil. Bank Syariah Bank syariah mulai berada di Indonesia pada awal tahun 1990-an. Pemrakarsa pendirian bank syariah di Indonesia adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18 - 20 Agustus 1990. Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjiwai seluruh hubungan transaksinya adalah efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. Efisiensi mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan sebesar mungkin. Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan persetujuan yang matang
atas proporsi masukan dan keluarannya. Kebersamaan mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas. Kegiatan bank syariah dalam hal penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank konvensional. Penentuan harga bagi bank syariah didasarkan pada kesepakatan bagi hasil antara bank dengan nasabah penyimpan dana sesuai dengan jenis simpanan dan jangka waktunya, yang akan menentukan besar kecilnya porsi bagi hasil yang akan diterima penyimpan. Berikut ini prinsip-prinsip yang berlaku pada bank syariah. 1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah); 2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah); 3. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah); 4. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah); 5. Pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina). Bank syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank syariah, bunga bank adalah riba. 83
84 Perbankan Universal dan Perbankan Spesialis Saat ini sering muncul istilah Universal Banking dan Specialized Banking yang merupakan cara pengelompokan bank berdasarkan ruang lingkup keragaman produk dan layanan yang ditawarkan kepada nasabah. Perbankan Universal (Universal Banking) Sebuah bank dikategorikan sebagai bank yang menjalankan kegiatan perbankan universal apabila ruang lingkup kegiatan usaha bank tersebut terdiri dari berbagai jenis produk dan layanan yang lengkap sampai kepada tingkat produk dan layanan yang kompl- eks, misalnya bancassurance, investment banking. Artinya Bank yang menjalankan perbankan universal menjalankan kegiatan usaha sebagai perbankan komersial (commercial banking) secara penuh. Seluruh kebutuhan nasabah yang terkait dengan produk dan jasa perbankan tersedia pada bank tersebut. Perbankan Spesialis (Specialized Banking) Sebuah bank dikategorikan sebagai bank yang menjalan- kan perbankan spesialis jika bank tersebut hanya menjalankan kegiatan perbankan dengan berfokus pada produk atau jasa yang terbatas atau target pasar yang sangat spesifik seperti bank yang mengkhususkan usaha untuk melayani sektor pertanian, bank yang mengkhususkan pada penyediaan produk dan jasa untuk mendukung pengembangan ekspor impor, dan bank yang mengkhususkan pada penyediaan kredit kepemilikan rumah.
Tabel 1 Jumlah Bank Umum dan Kantor Bank Umum Posisi Desember 2018 Kelompok Bank Desember 2018 BPR Jumlah Bank 1.597 Jumlah Kantor 6.273 Bank Persero Jumlah Bank 4 Jumlah Kantor 17853 BUSN Devisa Jumlah Bank 42 Jumlah Kantor 8564 BUSN Non Devisa Jumlah Bank 21 Jumlah Kantor 538 BPD Jumlah Bank 27 Jumlah Kantor 4288 Bank Campuran Jumlah Bank 12 Jumlah Kantor 328 Bank Asing Jumlah Bank 9 Jumlah Kantor 47 Total Jumlah Bank 115 Jumlah Kantor 31618 85
86 Layanan Perbankan Digital (E-Banking) Layanan Perbankan Digital (E-Banking) adalah layanan perbankan yang mengedepankan sistem elektronik dan sering disebut sebagai E-Banking. Namun E-banking sering dikaitkan dengan istilah internet banking dimana nasabah dapat melakukan transaksi, pembayaran, dan transaksi lainnya melalui internet dengan website milik bank yang dilengkapi sistem keamanan. Penyelenggaraan internet banking merupakan penerapan atas aplikasi teknologi informasi yang terus berkembang dan dimanfaatkan untuk menjawab keinginan nasabah perbankan yang menginginkan pelayanan yang cepat, aman, nyaman, murah dan tersedia setiap saat (24 jam/hari, 7 hari/minggu) dan dapat diakses dari mana saja, baik itu dari ponsel, komputer, laptop, notebook, dan sebagainya. Layanan Perbankan Digital merupakan pengembangan lebih lanjut dari layanan E-Banking seiring dengan kemajuan teknologi terutama kemajuan di teknologi informasi, kesuk- sesan penetrasi internet serta kemajuan teknologi seluler. Jika E-banking sering dikaitkan dengan istilah internet banking dimana nasabah dapat melakukan transaksi, pembayaran, dan transaksi lainnya melalui internet melalui website milik bank yang dilengkapi sistem keamanan, maka Layanan Perbankan Digital menjadikan nasabah lebih mandiri dalam melakukan semua aktifitas perbankannya mulai dari aktivitas pembukaan rekening, bertransaksi bahkan sampai penutupan rekening. Artinya dari A to Z bisa sendiri. Layanan Perbankan Digital merupakan penerapan atas aplikasi teknologi informasi yang terus berkembang dan
solusi keinginan generasi masa kini yang yang menginginkan layanan perban- kan yang cepat, aman, nyaman murah dan tersedia setiap saat (24 jam/hari, 7 hari/minggu) dan dapat diakses dari mana saja, baik itu dari ponsel, komputer, laptop, notebook, ATM dan sebagainya. Layanan Perbankan Digital membutuhkan aplikasi teknologi informasi yang bisa memudahkan bank dalam memberikan informasi mengenai produk dan jasanya melalui portal di internet, memberikan akses kepada para nasabah untuk membuka rekening, bertransaksi, dan meng-update data pribadinya secara mandiri. Layanan perbankan digital juga memampukan bank menganalisis data nasabah, sehingga bank lebih proaktif memberikan solusi produk dan jasa yang cocok untuk kebutuhan nasabah dari waktu ke waktu melalui pemanfaatan big data analysis, machine learning dan sebagainya. Dengan adanya Layanan Perbankan Digital maka peran staf perbankan dalam komunikasi dengan nasabah semakin berkurang dan digantikan oleh aplikasi pintar seperti aplikasi mobile, chatbot, ATM serba guna yang dilengkapi dengan kemampuan menyimpan dan memeriksa informasi biometrik setiap nasabah. Semua transaksi dapat diverifikasi kebenarannya secara otomatis dan tanpa intervensi staf bank. Contoh layanan perbankan digital yang ada saat ini adalah sebagai berikut: 1. Layanan mesin ATM yang lengkap dari pembukaan rekening, pencetakan kartu ATM, transaksi setor dan tarik tunai, pembayaran, pembukaan rekening, dan lain-lain. 2. Aplikasi mobile yang bisa diunduh dari telepon seluler nasabah, sehingga nasabah bisa melakukan registrasi pembukaan rekening melalui aplikasi tersebut dan selanjutnya bisa bertransaksi perbankan secara mudah. 3. Layanan transaksi di jaringan perusahaan yang bekerja sama sebagai agen bank untuk nasabah membuka rekening dan bertransaksi seperti program Laku Pandai. 4. Aplikasi stored value money yang tersimpan dalam smartphone dengan teknologi NFC, QR yang memungkinan transaksi secara cepat. 5. Interkoneksitas aplikasi bank dengan aplikasi daring melalui sharing API (Application Programming Interface). 87
88 Masih banyak variasi Layanan Perbankan Digital yang dapat muncul di kemudian hari sebagai hasil inovasi kemajuan teknologi. Untuk itu bank-bank perlu melakukan investasi baik di sumber daya manusia maupun infrastruktur untuk memperkuat keunggulan Layanan Perbankan Digital masing-masing. Kemajuan teknologi juga menimbulkan peningkatan risiko bagi pemakainya, demikian juga halnya dengan layanan perbankan digital. Pengguna Layanan Perbankan Digital juga perlu berhati-hati agar terhindar dari risiko-risiko seperti kesalahan dalam menjalankan transaksi, menjadi korban penipuan atau spam kejahatan di dunia maya, kehilangan telepon seluler sehingga pihak lain bisa melakukan akses atas rekening nasabah, pencurian data melalui teknik penipuan yang makin canggih oleh pihak lain dan sebagainya. Nasabah yang memakai Layanan Perbankan Digital harus mau belajar dan memiliki pengetahuan yang cukup atas setiap perkembangan teknologi dan beberapa tindakan di bawah ini membantu nasabah untuk terhindar dari kerugian antara lain: 1. Download aplikasi perbankan dari sumber yang terpercaya; 2. Jangan mudah percaya atas informasi yang diberikan oleh pihak lain sebelum melakukan konfirmasi langsung dari pihak yang berwenang dari perbankan; 3. Pastikan website yang Anda kunjungi adalah website yang menggu- nakan alamat resmi dari bank anda; 4. Jangan memberitahukan kode akses/ nomor pribadi (Personal Identifi- cation Number/ PIN) kepada orang lain; 5. Jangan mencatat dan menyimpan kode akses/ nomor pribadi SMS banking di tempat yang mudah diketahui orang lain; 6. Periksalah transaksi secara teliti sebelum melakukan konfirmasi atas transaksi tersebut untuk dijalankan; 7. Setiap kali melakukan transaksi, tunggulah beberapa saat hingga menerima respon balik atas transaksi tersebut, periksa mutasi rekening bank Anda apabila sistem gagal proses untuk memastikan bahwa transaksi benar-benar gagal sebelum mengulangi transaksi. 8. Untuk setiap transaksi, nasabah akan menerima pesan notifikasi atas transaksi berupa SMS atau email yang akan tersimpan di dalam inbox. Periksa secara teliti isi notifikasi tersebut dan segera kontak ke bank apabila ada transaksi yang mencurigakan;
9. Jika merasa diketahui oleh orang lain, segera lakukan penggantian PIN; 10. Bilamana SIM Card GSM hilang/ dicuri/ dipindahtangankan kepada pihak lain, segera beritahukan ke cabang bank terdekat atau segera melaporkan ke call center bank tersebut; 11. Hati-hati dengan aplikasi di internet yang merupakan spam atau malware yang mungkin dapat mencuri data-data pribadi dan menyalahgunakannya di kemudian hari; 12. Jangan melakukan transaksi internet di tempat umum seperti warnet, WIFI gratis, karena data-data kita berpotensi dicuri oleh pihak lain dalam jaringan yang sama; 13. Jangan lupa melakukan proses logout setelah selesai melakukan transaksi di internet banking; serta 14. Jika berganti ponsel, pastikan bahwa semua data-data sudah terhapus untuk menghindari penyalahgunaan oleh pihak lain yang menggunakan ponsel tersebut. Semua aplikasi layanan perbankan digital yang dimiliki bank harus memenuhi syarat dalam kesiapan penerapan manajemen risiko khususnya pengendalian pengamanan (security control) untuk memastikan terpenuhinya prinsip keraha- siaan (confidentiality), integritas (integrity), keaslian (authentication), tidak dapat diingkari (non repudiation), dan ketersediaan (availability). 89
90 Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) Laku Pandai merupakan salah satu bentuk branchless banking yang telah beroperasi sejak Maret 2015 di Indonesia mengingat sebagian besar daerah di Indonesia adalah kepulauan namun sudah terakses jaringan telepon. Laku Pandai adalah jaringan distribusi yang digunakan untuk memberi layanan keuangan di luar kantor-kantor cabang bank melalui teknologi dan jaringan alternatif dengan biaya efektif, efisien, dan dalam kondisi yang aman dan nyaman. Hal ini berbeda dengan layanan perbankan digital yang target nasabahnya adalah nasabah yang sudah memiliki pengetahuan memadai dan secara tingkat ekonomi juga lebih baik. Target akhir Laku Pandai adalah perluasan akses dalam layanan keuangan. Salah satu alasan pentingnya implementasi layanan Laku Pandai adalah masih rendahnya akses masyarakat terhadap layanan jasa keuangan formal. Laku Pandai merupakan solusi untuk memberikan akses perbankan kepada masyarakat yang mungkin berada pada level pendidikan rendah atau tingkat pengetahuan yang terbatas atau sering disebut unbankable society. Layanan Laku Pandai menjadi solusi untuk menjangkau masyar- akat yang tinggal di daerah pelosok, dengan berbagai kondisi geografis. Di Indonesia, banyak daerah yang sulit diakses dengan kendaraan bermotor. Tak sedikit masyarakat yang harus menem- puh perjalanan selama beberapa jam atau berhari-hari untuk mendatangi kantor cabang sebuah bank.
Secara teknis layanan Laku Pandai didukung dengan teknologi mobile dan keberadaan agen Layanan Laku Pandai merupa- kan kombinasi antara agent banking dan mobile banking. Agent banking adalah kegiatan usaha non-bank, termasuk agen keliling, atau warung dan toko yang membantu bank memberikan layanan perbankan kepada masyarakat, sedangkan mobile banking adalah akses layanan perbankan melalui telepon seluler (ponsel). Masyarakat yang menggunakan layanan Laku Pandai dapat memanfaatkan teknologi perangkat seluler, dimulai dari ponsel sederhana. Komponen penting lainnya adalah seorang agen. Jika ia seorang agen keliling, ia diharuskan proaktif melakukan "jemput bola" ke rumah nasabah untuk membantu membuka rekening, transfer dana, setor dan tarik tabungan, membayar tagihan listrik, membeli pulsa telepon, serta membayar premi asuransi dan lain-lain. Bahan diskusi: 1. Sebutkan contoh produk Layanan Perbankan Digital yang ada di Indonesia? 2. Apakah ada Layanan Perbankan Digital yang ditawarkan oleh lembaga keuangan bukan bank? 3. Apakah perbedaan antara Layanan Perbankan Digital dengan Laku Pandai? 91
92 Bab 4. Fungsi Bank di Indonesia
Bab ini menjelaskan tentang fungsi bank di Indonesia sesuai dengan yang diamanatkan dalam peraturan yang berlaku. Mahasiswa akan memahami bahwa fungsi bank yang banyak ini menunjukkan bahwa bank merupakan suatu jenis usaha yang memiliki kontribusi besar dalam menggerakkan kegiatan perekonomian Indonesia. Berdasarkan asas yang digunakan dalam perbankan, maka tujuan perbankan Indonesia adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Dalam menjalankan fungsinya, bank harus beroperasi dengan baik agar menghasilkan laba dalam mengelola dana masyarakat. Penghimpunan dana masyarakat dapat menimbulkan biaya dana (cost of fund) dan penyaluran dana masyarakat menghasilkan pendapatan bagi bank. Selanjutnya, setelah memperhitungkan biaya-biaya lainnya maka bank memperoleh laba. Semakin efisien pengelolaan dana masyarakat maka laba yang diperoleh semakin besar. Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 1998, fungsi bank di Indonesia adalah: 1. Menghimpun dana simpanan masyarakat. Dana yang paling banyak dihimpun oleh bank umum adalah dana simpanan. Di Indonesia dana simpanan terdiri atas giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/ atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Kemampuan bank umum menghimpun dana jauh lebih besar dibandingkan dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Dana-dana simpanan yang berhasil dihimpun akan disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, utamanya melalui penyaluran kredit. 2. Sebagai penyalur dana atau pemberi kredit. Bank memberikan kredit bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama untuk usaha-usaha produktif. 3. Mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. Bank umum sangat penting dalam mendukung kelancaran mekanisme 93
94 pembayaran. Hal ini dimungkinkan karena salah satu jasa yang ditawarkan bank umum adalah jasa-jasa yang berkaitan dengan mekanisme pembayaran. Beberapa jasa yang amat dikenal adalah kliring, transfer uang, penerimaan setoran-setoran, pemberian fasilitas pembayaran dengan tunai, kredit, fasilitas-fasilitas pembayaran yang mudah dan nyaman, seperti kartu plastik dan sistem pembayaran elektronik. 4. Mendukung kelancaran transaksi internasional. Bank umum juga sangat dibutuhkan untuk memudahkan dan atau memperlancar transaksi internasional, baik transaksi barang/ jasa maupun transaksi modal. Kesulitan-kesulitan transaksi antara dua pihak yang berbeda negara selalu muncul karena perbedaan geografis, jarak, budaya, dan sistem moneter masing-masing negara. Kehadiran bank umum yang beroperasi dalam skala internasional akan memudahkan penyelesaian transaksi-transaksi tersebut. Dengan adanya bank umum, kepentingan pihak-pihak yang melakukan transaksi internasional dapat ditangani dengan lebih mudah, cepat, dan murah. 5. Penyimpanan barang-barang berharga. Penyimpanan barang-barang berharga adalah satu satu jasa yang paling awal yang ditawarkan oleh bank umum. Masyarakat dapat menyimpan barang-barang berharga yang dimilikinya seperti perhiasan, uang, dan ijazah dalam kotak-kotak yang sengaja disediakan oleh bank untuk disewa (safety box atau safe deposit box). Perkembangan ekonomi yang semakin pesat menyebabkan bank memperluas jasa pelayanan dengan menyimpan sekuritas atau surat-surat berharga. 6. Pemberian jasa-jasa lainnya. Di Indonesia pemberian jasa-jasa lainnya oleh bank umum juga semakin banyak dan luas. Saat ini kita sudah dapat membayar listrik, telepon membeli pulsa telepon seluler, mengirim uang melalui atm, membayar gaji pegawai dengan menggunakan jasa-jasa bank. 7. Dalam penciptaan uang, Bank umum mengeluarkan uang giral, yaitu alat pembayaran lewat mekanisme pemindahbukuan (kliring). Kemampuan bank umum menciptakan uang giral menyebabkan posisi dan fungsinya dalam pelaksanaan kebijakan moneter. Bank sentral dapat mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar dengan cara mempengaruhi kemampuan bank umum menciptakan uang giral.
Bank Peduli Bencana Dewasa ini, bank-bank di Indonesia tidak hanya selalu fokus pada transaksi keuangan dan perbankan, namun juga penanganan terhadap korban bencana alam. Untuk membantu korban bencana alam, Himpunan Bank-Bank milik Negara (Himbara) dan Perbankan Nasional (Perbanas) bersama-sama bahu-membahu membantu korban bencana alam dengan mengirimkan sembako, pakaian dan kebutuhan balita dan wanita. Hal ini terlihat pada saat terjadi bencana tsunami di Aceh, gempa bumi di Yogyakarta, meletusnya gunung berapi, gempa di Padang, dan lain-lain. Selain membantu korban bencana alam, bank-bank nasional juga membantu masyarakat yang merupakan nasabahnya untuk dapat melakukan transaksi keuangan dengan menerjunkan mobil layanan bergerak. Dengan mobil layanan bergerak, nasabah bank dapat melakukan transaksi perbankan seperti: tarik tunai, pemindahbukuan, pembayaran tagihan, layaknya seperti di outlet bank. Beberapa bank nasional bahkan menerapkan kebijakan tersendiri bagi masyar- akat yang ingin menarik dananya tanpa memiliki buku tabungan maupun ATM, yaitu bank akan melakukan verifikasi data-data nasabah sebelum nasabah melakukan transaksi. Untuk nasabah yang terkena bencana dan memiliki pinjaman di bank, beber- apa bank bahkan menerapkan kebijakan tersendiri untuk memberikan kerin- ganan kepada nasabah, antara lain melakukan restrukturisasi pinjaman dengan memperpanjang waktu pelunasan pinjaman, pemotongan bunga, bahkan dengan memberikan penghapusan utang (charge off). Hal ini menunjukkan bank tidak hanya peduli kepada bisnis semata, namun bank juga peduli terhadap kesulitan yang dialami oleh nasabahnya dan memberikan solusi yang nyata kepada nasabah. 95
96 Bab 5. Jenis Produk dan Jasa Perbankan
Bab ini memberikan informasi kepada mahasiswa mengenai produk dan jasa yang ada di bank sebagai perwujudan dari fungsi bank pada bab sebelumnya. Dengan memahami setiap produk diharapkan mahasiswa mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang memadai mengenai setiap produk yang ada, sehingga kelak mahasiswa dapat menggunakan produk tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Mahasiswa akan mendapat informasi mengenai manfaat dari produk-produk tersebut, cara menggunakannya, serta memahami beberapa risiko yang melekat pada produk dan jasa tersebut. Jika mahasiswa memahami produk dan jasa bank dengan baik, maka mahasiswa kelak menjadi pengguna produk dan jasa bank yang mengerti hak dan kewajibannya sebagai nasabah bank. 97
98 Produk dan jasa perbankan terdiri dari produk simpanan (funding), pinjaman (lending) dan jasa lainnya (services), dengan penjelasan sebagai berikut: Produk-Produk Simpanan Perbankan Giro Definisi Rekening Giro Rekening giro atau current account adalah salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah perorangan maupun badan usaha dalam rupiah maupun mata uang asing yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja selama jam kerja, dengan menggunakan warkat cek dan bilyet giro. Semua warga negara Indonesia dan warga negara asing serta badan usaha dan institusi lain yang sah menurut hukum yang berlaku dapat membuka rekening giro. Penarikan uang di rekening giro dapat menggunakan sarana penarikan yaitu cek dan bilyet giro (BG). Apabila penarikan dilakukan secara tunai, maka sarana penarikannya adalah dengan menggunakan cek. Sedangkan untuk penarikan non tunai adalah dengan menggunakan bilyet giro. Selain itu, jika kedua sarana penarikan tersebut habis atau hilang, maka nasabah masih dapat mengguna- kan sarana penarikan lainnya, seperti surat pernyataan atau surat kuasa yang ditandatangani di atas materai. Pemilik rekening giro disebut giran dan kepada setiap giran akan diberikan imbalan bunga berupa jasa giro yang besarnya tergantung bank yang mengeluarkannya. Bagi bank, giro merupakan dana murah karena imbalan bunga yang diberikan kepada giran merupakan bunga yang paling rendah jika dibandingkan dengan suku bunga simpanan lainnya, seperti tabungan dan deposito. Cek adalah surat berharga atau alat transaksi pembayaran yang diterbitkan oleh bank sebagai pengganti uang tunai. Cek dikeluarkan oleh bank apabila
nasabah mempunyai rekening giro. Cek Atas Nama (Order Cheque) adalah cek yang mencantumkan nama penerima dana dan bank akan melakukan pemba- yaran kepada nama yang tertera pada cek tersebut. Pembayaran dilakukan paling cepat sesuai tanggal yang tertera pada cek tersebut. Cek juga berarti surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank untuk memelihara rekening giro nasabah tersebut, untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalamnya atau kepada pemegang cek tersebut. Artinya, bank harus membayar kepada siapa saja yang membawa cek kepada bank yang memelihara rekening nasabah untuk diuangkan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan, baik secara tunai maupun pemindahbukuan. Penguangan cek tersebut dapat juga dilakukan di bank yang bukan mengelu- arkan cek tersebut. Hanya bedanya jika cek diuangkan bukan di bank penerbit, maka prosesnya tidak dapat diambil pada saat itu, akan tetapi dipindahbukukan melalui proses kliring untuk di dalam kota, dan inkaso untuk cek yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Bank penerima akan menagihkan ke bank penerbit keesokan harinya. Kliring memakan waktu 1 hari dan inkaso sekitar 1 minggu, tergantung jarak dan sarana yang digunakan. Agar cek memenuhi syarat sebagai alat pembayaran diperlukan syarat-syarat hukum, sehingga memenuhi syarat sebagai cek. Syarat hukum dan penggunaan cek sebagai alat pembayaran giral seperti yang diatur dalam KUH Dagang Pasal 178, yaitu: 1. Pada surat cek harus tertulis perkataan "CEK"; 2. Surat cek harus berisi perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu; 3. Nama bank yang harus membayar (tertarik); 4. Penyebutan tanggal dan tempat cek dikeluarkan; 5. Tanda tangan penarik. Syarat lain yang dapat ditetapkan oleh bank untuk menarik sejumlah uang yang diinginkan adalah sebagai berikut: 1. Tersedianya dana; 2. Ada materai yang cukup; 99
100 3. Jika ada coretan atau perubahan harus ditandatangani oleh pemberi cek; 4. Jumlah uang yang ditulis di angka dengan huruf haruslah sama; 5. Memperlihatkan masa kadaluarsa cek, yaitu 70 hari setelah dikeluar- kannya cek tersebut; 6. Tanda tangan atau stempel perusahaan harus sama dengan yang ada di spesimen (contoh tanda tangan); 7. Tidak diblokir pihak berwenang; 8. Resi cek sudah kembali; 9. Endorsement cek benar, jika ada; 10. Kondisi cek sempurna; 11. Rekening belum ditutup; 12. Dan syarat-syarat lainnya. Penarikan dana dengan menggunakan sarana cek di samping persyaratan di atas juga sangat tergantung dari jenis-jenis cek yang dikeluarkan oleh pemberi cek. Adapun jenis-jenis cek yang dimaksud adalah: 1. CEK ATAS NAMA Merupakan cek yang diterbitkan atas nama seseorang atau badan hukum tertentu yang tertulis jelas di dalam cek tersebut. Sebagai contoh jika di dalam cek tertulis perintah bayarlah kepada Tn. Budi sejumlah Rp5.000.000,00 atau bayarlah kepada PT Maju Makmur uang sejumlah Rp1.000.000,00, maka cek ini dikategorikan sebagai cek atas nama, namun kata "Pembawa" di belakang nama penerima harus dicoret. 2. CEK ATAS UNJUK Merupakan kebalikan dari cek atas nama. Di dalam cek atas unjuk tidak ditulis nama seseorang atau badan hukum tertentu. Jadi siapa saja dapat
menguangkan cek atas atau dengan kata lain cek dapat diuangkan oleh si pembawa cek. Sebagai contoh di dalam cek tersebut tertulis bayarlah tunai atau cash atau tidak ditulis dengan kata-kata apapun. 3. CEK SILANG (CROSS CHEQUE) Merupakan cek yang dipojok kiri atau diberi dua tanda silang. Cek ini sengaja diberikan silang sehingga fungsi cek yang semula tunai berubah menjadi non tunai atau sebagai pemindahbukuan. 4. CEK MUNDUR Merupakan cek yang diberi tanggal mundur dari tanggal sekarang, misalnya hari ini tanggal 1 Juli 2019. Sebagai contoh: Tn. Selamat bermaksud mencairkan selembar cek dan dimana dalam cek tersebut tertulis tanggal 5 Oktober 2019. Jenis cek inilah yang disebut cek mundur atau cek yang belum jatuh tempo, hal ini biasanya terjadi karena ada kesepakatan antara si pemberi cek dengan si penerima cek, misalnya karena belum memiliki dana pada saat itu. Cek yang dananya tidak tersedia di dalam rekening giro disebut sebagai cek kosong. Sebagai contoh, nasabah Tn. Bari menarik cek senilai Rp60.000.000,00 yang tertulis di dalam cek tersebut, akan tetapi dana yang tersedia di rekening giro tersebut hanya ada Rp50.000.000,00. Ini berarti kurang dana Rp10.000.000,00 apabila nasabah menariknya. Jadi jelas cek tersebut kurang jumlahnya diband- ingkan dengan jumlah dana yang ada. Dalam hal penarikan dengan cek kosong, apabila nasabah melakukan sampai 3 kali, maka nasabah giran pemilik rekening tersebut akan di blacklist atau masuk daftar hitam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Kemudian disebarkan ke seluruh perbankan, sehingga yang bersang- kutan tidak dapat berhubungan dengan bank manapun. Namun tentunya sebelum masuk daftar hitam terlebih dahulu nasabah diberi peringatan baik lisan maupun tertulis. 101
102 PERHITUNGAN JASA GIRO Perhitungan berdasarkan saldo harian atau lamanya dana mengendap, dapat dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumus sebagai berikut: JASA GIRO = saldo x rate x hari 365 JASA GIRO = Jasa giro yang diperhitungkan Saldo = Saldo nasabah Rate = suku bunga/ jasa giro % per tahun Hari = jumlah hari pengendapan saldo Contoh: Setiap nasabah yang menempatkan dana pada bank akan memperoleh bunga atau jasa yang diberikan. Demikian pula pada sumber dana giro valas. Sebagai ilustrasi dapat dilihat sebagai berikut.
Tuan Jaya menempatkan giro valas 15.000,00 dolar AS
Jasa giro yang diperoleh 2% p.a.; Pajak 20%
Saat pembayaran giro kurs pajak Rp8.000,00
Jasa giro yang ditempatkan pada giro rupiah Untuk melakukan perhitungan Jasa Giro dapat dilakukan berdasarkan saldo harian atau lamanya dana mengendap, dengan rumus sebagai berikut: Jasa Giro = 15.000,00 dollar AS x 2% x 30 / 365 x Rp8.000,00 = Rp197.260,00
PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN BILYET GIRO Bilyet Giro (BG) merupakan cara pembayaran yang berbeda dengan cek, dimana penerima dana tidak dapat melakukan pencairan secara tunai, tetapi harus melalui pemindahbukuan ke rekening yang bersangkutan. Bilyet giro akan berfungsi sama dengan Cek Silang. Hal-hal yang harus diperhatikan apabila anda membuka rekening Giro: 1. Kembalikan segera lembar pertama bukti penerimaan cek/ bilyet giro, agar rekening giro dapat diaktifkan oleh bank. 2. Catat setiap pengeluaran cek, baik tanggal, nomor, dan jumlah uang di lembar sebelah kiri buku cek/ bilyet giro yang akan berguna sebagai alat kontrol, agar pengeluaran dapat disesuaikan dengan dana yang tersedia. 3. Berhati-hatilah dalam mengeluarkan Cek Atas Unjuk dan jangan sampai hilang, karena setiap cek yang telah dibubuhi tanda tangan serta materai yang cukup dapat segera dibayarkan oleh bank tanpa melakukan verifikasi kepada pembawa cek. 4. Jangan melakukan pembayaran dengan cek/ bilyet giro apabila dana tidak cukup, karena bank akan menolak pembayaran. 5. Pastikan giro telah memiliki saldo yang memadai setiap kali mener- bitkan cek/ bilyet giro untuk menghindari terjadinya cek kosong yang berakibat nama pemilik rekening giro akan tercantum dalam Daftar Hitam Nasional yang disebarkan oleh Bank Indonesia ke seluruh perbankan di wilayah Indonesia. 6. Segera lapor kepada bank jika terjadi kehilangan 1 lembar cek/ bilyet giro atau buku cek /bilyet, sehingga bank dapat memblokir rekening tersebut. Kemudian lengkapi laporan dengan surat keterangan kehilangan dari pihak yang berwajib. 7. Cek/ bilyet giro hanya berlaku 70 hari setelah tanggal penerbitan. Setelah melampaui waktu tersebut, warkat tersebut tidak dapat digunakan (kadaluarsa). 8. Untuk pembukaan rekening giro dalam valuta asing sebaiknya berkon- sultasi dengan bank. 9. Apabila rekening giro ditutup, segera serahkan sisa lembar warkat cek/ bilyet giro kepada bank. 103
104 Syarat formal dari bilyet giro adalah pencantuman beberapa hal berikut: a. Nama "bilyet giro" dan nomor bilyet giro yang bersangkutan; b. Nama tertarik; c. Perintah yang jelas tanpa syarat untuk memindahbukukan dana atas beban rekening penarik; d. Nama dan nomor rekening pemegang; e. Nama bank penerima; f. Jumlah dana yang dipindahkan, baik dalam angka maupun dalam huruf selengkap-lengkapnya; g. Tempat dan tanggal penarikan; h. Tanda tangan, nama jelas dan/ atau dilengkapi dengan cap/ stempel dengan persyaratan pembukaan rekening. Tabungan Definisi Tabungan Merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank. Penarikan tabungan dilakukan menggu- nakan buku tabungan, slip penarikan, kuitansi, atau kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Kepada pemegang rekening tabungan akan diberikan bunga tabungan yang merupakan jasa atas tabungannya. Sama seperti halnya dengan rekening giro, besarnya bunga tabungan tergantung dari bank yang bersangkutan. Dalam praktiknya bunga tabungan lebih besar dari jasa giro.
Manfaat Menabung di Bank 1. Aman. Uang disimpan dengan aman di bank, tidak mudah dicuri maupun tercecer. 2. Terjamin. Tabungan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan ketentuan yang ada. 3. Berkembang. Bank akan memberikan bunga yang dihitung berdasarkan saldo tabungan. 4. Praktis. Terdapat kemudahan layanan perbankan elektronik 24 jam per hari antara lain ATM, SMS Banking, Mobile Banking, Internet Banking, Phone Banking dan Call Center. 5. Hemat. Kebiasaan menabung membantu mengurangi kebiasaan membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan. Syarat-Syarat Pembukaan Rekening 1. Melakukan setoran awal untuk pembukaan rekening dalam jumlah minimal yang ditentukan bank. 2. Melengkapi formulir pembukaan tabungan disertai dengan dokumen yang diperlukan. 3. Membayar biaya administrasi yang telah ditetapkan oleh bank. Tips Bijak Menggunakan Tabungan 1. Pilih bank yang memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan. 2. Pastikan tabungan memenuhi syarat untuk dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). 3. Baca dan perhatikan ketentuan produk tabungan yang akan dipilih. 4. Simpan uang yang tidak digunakan di tabungan dan lakukan penarikan sesuai dengan keperluan saja. 5. Jaga saldo tabungan agar bunga yang diperoleh setiap bulannya lebih besar dari biaya administrasi bulanan sehingga tabungan tidak berkurang. 6. Gunakan layanan transaksi perbankan elektronik agar hemat biaya, energi dan waktu, karena tidak perlu datang ke cabang bank. 105
106 Tabel 2 Perhitungan Bunga Tabungan Tanggal Setor Tarik Saldo 1 Rp1.000.000,00 Rp1.000.000,00 5 Rp5.000.000,00 Rp6.000.000,00 6 Rp500.000,00 Rp5.500.000,00 10 Rp2.500.000,00 Rp8.000.000,00 20 Rp1.000.000,00 Rp7.000.000,00 25 Rp10.000.000,00 Rp17.000.000,00 30 Rp2.000.000,00 Rp15.000.000,00 Perhitungan Bunga Tabungan Secara umum ada 3 metode perhitungan bunga tabungan, yaitu berdasarkan saldo terendah, saldo rata-rata dan saldo harian. Beberapa bank menetapkan jumlah hari dalam 1 tahun 365 hari, namun ada pula yang menerapkan jumlah hari bunga 360 hari. Untuk memudahkan dalam memahami perhitungan bunga, berikut adalah sebuah ilustrasi rekening tabungan. Misalnya, seorang membuka rekening tabungan pada 1 Juni dengan setoran awal Rp1.000.000,00 kemudian ia melakukan penyetoran dan penarikan selama bulan Juni sebagaimana pada Tabel 2. Besar bunga yang diperoleh tergantung pada metode atau cara perhitungan bunga yang dilakukan oleh bank. Ada 3 metode yang sering digunakan sebagai berikut: 1. Metode Perhitungan Bunga Berdasarkan Saldo Terendah Pada metode ini, bunga dalam satu bulan dihitung berdasarkan saldo teren- dah dalam bulan tersebut. Bunga dihitung dengan rumus sebagai berikut. BUNGA = ST × i × t 365 ST = Saldo Terendah i = suku bunga tabungan per tahun t = jumlah hari dalam 1 bulan 365 = jumlah hari dalam 1 tahun
Misalnya, suku bunga yang berlaku adalah 5% p.a (per annum), mengingat saldo terendah dalam bulan Juni adalah Rp1.000.000,00 maka berikut perhitun- gan bunganya: Bunga bulan Juni: Rp1.000.000,00 x 5% x 30/365 = Rp4.109,59. 2. Metode Perhitungan Bunga Berdasarkan Saldo Rata-rata Pada metode ini, bunga dalam satu bulan dihitung berdasarkan saldo rata-rata dalam bulan berjalan. Saldo rata-rata dihitung berdasarkan jumlah saldo akhir tabungan setiap hari dalam bulan berjalan dibagi dengan jumlah hari dalam bulan tersebut. BUNGA = SRH × i × t 365 SRH = Saldo rata-rata harian i = suku bunga tabungan per tahun t = jumlah hari dalam 1 bulan 365 = jumlah hari dalam 1 tahun Misalnya, bunga tabungan yang berlaku adalah sebagai berikut: Saldo di bawah Rp5.000.000,00, bunga yang didapat adalah 3% p.a. Saldo Rp5.000.000,00 ke atas, bunga yang didapat adalah 5% p.a. SRH tabungan tersebut adalah sebagai berikut: [(Rp1.000.000,00 x 4 hari) + (Rp6.000.000,00 x 1 hari) + (Rp5.500.000,00 x 4 hari) + (Rp8.000.000,00 x10 hari) + (Rp7.000.000,00 x 5 hari) + (Rp17.000.000,00 x 5 hari ) + (Rp15.000.000,00 x 1 hari)] /30 = Rp8.233.333,00 Mengingat SRH tabungan tersebut di atas Rp5.000.000,00 maka pemiliknya berhak atas suku bunga 5%, sehingga bunga yang akan diterima sebagai berikut: Bunga Bulan Juni: Rp8.233.333,00 x 5% x 30/365 = Rp33.835,62 107
108 3. Metode Perhitungan Bunga Berdasarkan Saldo Harian Pada metode ini, bunga dihitung dari saldo harian dan bunga tabungan dalam bulan berjalan dihitung dengan menjumlahkan hasil perhitungan bunga setiap harinya. Misalnya, bunga tabungan yang berlaku adalah sebagai berikut: Saldo dibawah Rp5.000.000,00, bunga yang akan didapat adalah 3% per tahun Saldo Rp5.000.000,00 keatas, bunga yang didapat adalah 5% per tahun. Cara perhitungan bunganya adalah sebagai berikut: Tanggal 1: Rp1.000.000,00 x 3% x 1/365 = 82,19 Tanggal 2: Rp1.000.000,00 x 3% x 1/365 = 82,19 Tanggal 3: Rp1.000.000,00 x 3% x 1/365 = 82,19 Tanggal 4: Rp1.000.000,00 x 3% x 1/365 = 82,19 Tanggal 5: Rp6.000.000,00 x 5% x 1/365 = 821,92 dan seterusnya. Berdasarkan cara perhitungan di atas, bunga tabungan tersebut selama bulan Juni adalah Rp33.616,44.
Deposito Deposito merupakan simpanan yang memiliki jangka waktu untuk jatuh tempo. Penarikannya pun dilakukan sesuai jangka waktu tersebut. Namun, saat ini sudah ada bank yang memberikan fasilitas deposito yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Jenis deposito pun beragam sesuai dengan keingi- nan nasabah. Dalam praktiknya jenis deposito terdiri dari deposito berjangka, sertifikat deposito, dan deposit on call. Karakteristik Deposito 1. Deposito adalah simpanan yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu. 2. Deposito dapat dicairkan setelah jangka waktu berakhir. 3. Deposito yang akan jatuh tempo dapat diperpanjang secara otomatis (Automatic Roll Over). Deposito Berjangka Merupakan simpanan yang pencairannya dilakukan berdasarkan jangka waktu tertentu. 1. Umumnya mempunyai jangka waktu mulai dari 1, 3, 6, dan 12 sampai dengan 24 bulan. 2. Diterbitkan dengan mencantumkan nama pemilik deposito baik perorangan maupun lembaga. 3. Kepada setiap deposan diberikan bunga yang besarnya dan waktu pembayarannya sesuai dengan yang berlaku di masing-masing bank. 4. Pembayaran bunga deposito dapat dilakukan setiap bulan atau setelah jatuh tempo sesuai jangka waktunya secara tunai maupun non tunai (pemindahbukuan). 5. Kepada setiap deposan dengan nominal deposito tertentu dikenakan pajak penghasilan dari bunga yang diterimanya. 6. Pencairan deposito sebelum jatuh tempo umumnya dikenakan denda. 109
110 KEUNTUNGAN 1. Dapat dijadikan jaminan kredit. 2. Memperoleh hasil bunga yang umumnya lebih tinggi dari bentuk simpanan lainnya. 3. Dapat mengelola keuangan secara lebih terencana sesuai dengan kebutuhan dan jangka waktu deposito. HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN 1. Nasabah perlu memastikan bahwa dia menerima bilyet/ surat berharga atau surat advis atas setiap penempatan deposito yang dilakukan (Deposito Berjangka atau Sertifikat Deposito). 2. Pada saat jatuh tempo, nasabah berhak menerima pokok dan bunga deposito sesuai bunga yang berlaku setelah dipotong pajak. 3. Pada saat pencairan deposito, nasabah berkewajiban untuk menanda- tangani formulir pencairan. 4. Perhatikan tingkat suku bunga deposito yang berlaku dan pastikan telah sesuai dengan ketentuan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) karena deposito yang memberikan suku bunga di atas ketentuan LPS tidak mendapat jaminan. PERHITUNGAN BUNGA DEPOSITO BERJANGKA Perhitungan bunga deposito dapat dilakukan menggunakan metode simple interest dengan menggunakan rumus: BUNGA = Nominal × tingkat bunga × hari bunga 365
Contoh : Seorang nasabah membuka Deposito Berjangka 1 bulan dengan jumlah nominal Rp4.000.000,00. Tingkat bunga yang berlaku untuk jangka waktu penyimpanan adalah 20%. Berdasarkan tingkat suku bunga tersebut maka perhitungan bunga yang akan diterima nasabah adalah sebagai berikut: BUNGA = Rp4.000.000,00 × 0,2 × 30 hari 365 = Rp65.753,42 111
112 Produk- Produk Pinjaman Perbankan Masing-masing produk pinjaman perbankan dibuat untuk memenuhi tujuan yang berbeda, berdasarkan motif dari si peminjam. Pada dasarnya, ada tiga macam produk kredit yaitu: 1. Kredit Usaha 2. Kredit Konsumsi 3. Kredit Multiguna Kredit Usaha Kredit usaha adalah penyediaan dana dalam jumlah tertentu dari bank untuk mendukung tujuan usaha, dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam yang mewajibkan peminjam untuk melunasi pinjaman dalam waktu tertentu serta pembayaran bunga dan biaya lainnya. Tujuan Kredit Usaha Kredit diberikan untuk mendukung keperluan usaha nasabah (peminjam) yang mencakup: 1. Kebutuhan Modal Kerja, yakni untuk menutupi kebutuhan pembelian persediaan ataupun membiayai piutang dagang. Umumnya jangka waktu pinjaman antara 1-3 tahun dan bank bisa memberikan kesem- patan kepada nasabah untuk memperpanjang fasilitas kreditnya apabila telah jatuh tempo. Pembayaran kredit dapat dilakukan secara mencicil atau sekaligus lunas. 2. Kebutuhan Investasi, yakni untuk mendukung kebutuhan dana pembiayaan investasi jangka panjang seperti pembelian kios, ruko, mesin, pembangunan pabrik atau pembelian kendaraan, dan lain-lain. Jangka waktu kredit investasi pada umumnya cukup panjang dan biasanya lebih dari 3 tahun. Umumnya pelunasan kredit investasi dilakukan dengan mencicil pokok bunga secara bulanan.
Persyaratan Nasabah wajib memenuhi beberapa persyaratan dalam mengajukan kredit, antara lain: 1. Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia atau Badan Usaha yang berkedudukan di Indonesia; 2. Menyerahkan dokumen yang disyaratkan seperti SIUP, TDP, NPWP dan izin-izin lainnya; 3. Jenis usaha tidak bertentangan dengan hukum dan tidak bersifat spekulatif; 4. Menyerahkan agunan apabila disyaratkan bank; 5. Memenuhi penilaian kelayakan dari Bank. Agunan Kredit Pada prinsipnya agunan kredit adalah kelayakan usaha berupa arus uang usaha peminjam, namun ada kalanya bank membutuhkan agunan tambahan berupa aset untuk lebih meningkatkan keyakinan bank. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam mengajukan kredit usaha dengan bank adalah sebagai berikut:
Nasabah sebaiknya menanyakan kepada petugas bank mengenai kewajiban pokok, bunga, biaya-biaya yang dikenakan sebelum menga- jukan permohonan kredit.
Nasabah perlu memperhitungkan kemampuan usahanya dalam membayar cicilan pokok/ bunga kredit yang wajib dibayar setiap bulannya.
Nasabah menggunakan fasilitas kredit yang diterima sesuai dengan tujuan, yakni membiayai usaha. Penyalahgunaan dana kredit dapat membahayakan kelangsungan usaha nasabah.
Nasabah perlu memiliki sikap terbuka terhadap bank dengan memberi informasi yang jelas mengenai usahanya karena sangat membantu bank dalam proses penilaian kelayakan pemberian kredit. 113
Nasabah harus memahami perjanjian kredit yang akan ditandatangani.
Pemberian kredit dari bank merupakan ukuran kepercayaan. Nasabah harus menjaga reputasi dengan cara memenuhi kewajiban pembayaran secara tepat waktu dan jumlah yang sesuai dengan perjanjian kredit, untuk menghindari nama nasabah tercantum dalam Daftar Kredit Macet. Kredit Konsumsi Kredit konsumsi adalah kredit yang digunakan untuk membeli sesuatu yang sifatnya konsumtif, seperti membeli rumah, kendaraan pribadi, dan keperluan lainnya. Jenis kredit konsumsi yang biasanya cukup laris adalah Kredit Pemili- kan Rumah (KPR), Kredit Kendaraan, dan Kartu Kredit. Umumnya risiko kredit konsumsi relatif lebih tinggi, sehingga suku bunga yang dibebankan kepada nasabah untuk kredit konsumsi akan lebih besar ketimbang bunga kredit untuk tujuan usaha. Kredit Multiguna Kredit Multiguna adalah kredit yang bisa digunakan untuk tujuan apa saja, baik untuk konsumsi maupun untuk memulai usaha baru seperti percetakan, bisnis Penerjemah Tersumpah dan dagang. Salah satu produk kredit serba guna yang sering dipasarkan adalah Kredit Tanpa Agunan.
Kartu Kredit Kartu kredit merupakan alat pembayaran pengganti uang tunai yang dapat digunakan oleh konsumen untuk membeli barang dan jasa yang diinginkannya di tempat-tempat yang dapat menerima pembayaran dengan menggunakan kartu kredit (merchant). Sedangkan pengertian kartu kredit dalam pasal 1 angka 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/ PBI/2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan menggunakan kartu, yaitu: Kartu Kredit adalah Alat Pembayaran Dengan Menggu- nakan Kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/ atau untuk melakukan penarikan tunai dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati baik secara sekaligus (charge card) ataupun secara angsuran. 115
116 Jenis-jenis dan Ciri-ciri Kartu Kredit Kartu Kredit Kartu kredit atau credit card adalah jenis kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang atau jasa dengan ketentuan bahwa pelunasan atau pembayarannya kembali dapat dilakukan dengan sekaligus atau dengan cara mencicil sejumlah minimum tertentu. Jumlah cicilan tersebut dihitung dari nilai saldo tagihan ditambah bunga bulanan. Tagihan pada bulan yang lalu termasuk bunga (retail interest) merupakan pokok pinjaman pada bulan berikutnya. Misalnya tagihan bulan sebelumnya adalah Rp1.000.000,00. Pemba- yaran minimum ditetapkan misalnya 10% dari total tagihan dengan pembayaran minimum sebesar Rp50.000,00. Pembayaran tagihan kartu kredit umumnya dilakukan paling lambat pada tanggal jatuh tempo setiap bulan yang ditetapkan oleh issuer untuk setiap pemegang kartu. Keterlambatan pembayaran akan mengakibatkan kena denda keterlambatan atau late charge. Kartu kredit dapat digunakan pula untuk melaku- kan penarikan uang tunai baik langsung melalui teller pada kantor bank yang bersangkutan maupun ATM (Anjungan Tunai Mandiri) yang tertera logo atau nama kartu yang dimiliki, baik di dalam maupun di luar negeri. Kartu kredit yang umum digunakan dalam transaksi ini adalah Visa dan Master Card. Charge Card Charge Card adalah kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran suatu transaksi jual beli barang atau jasa dengan ketentuan nasabah wajib membayar kembali seluruh tagihan secara penuh pada akhir bulan atau bulan berikutnya dengan atau tanpa biaya tambahan. Misalnya, total nilai transaksi pada bulan sebelumnya adalah Rp1.000.000,00, maka pada saat tagihan diter- ima dari perusahaan kartu maka jumlah tagihan tersebut (atau ditambah biaya lainnya bila ada) harus dibayar seluruhnya paling lambat pada tanggal jatuh tempo pembayaran setiap bulan yang sebelumnya telah ditetapkan oleh issuer.
Keuntungan dan Kerugian Kartu Kredit Keuntungan yang diperoleh, antara lain: 1. Keuntungan bagi bank atau lembaga pembiayaan: a. Iuran tahunan yang dikenakan kepada setiap pemegang kartu, perolehannya sangat besar setiap tahunnya. Semakin banyak pemegang kartu maka semakin banyak pula iuran yang akan diperolehnya. b. Bunga yang dikenakan saat berbelanja. c. Biaya administrasi yaitu biaya yang dibebankan kepada setiap pemegang kartu yang akan menarik uang tunai di ATM. d. Biaya denda terhadap keterlambatan pembayaran di samping bunga. 2. Keuntungan bagi pemegang kartu kredit, antara lain: a. Kemudahan berbelanja dengan cara kredit, sehingga nasabah tidak perlu membawa uang tunai untuk melakukan transaksi. b. Kemudahan memperoleh uang tunai selama 24 jam dan 7 hari dalam seminggu di berbagai tempat-tempat strategis, sehingga memudahkan untuk memenuhi keperluan uang tunai yang mendadak. c. Bagi sebagian kalangan memegang kartu kredit memberikan kesan bonafiditas, sehingga memberikan kebanggaan bagi diri sendiri. Keuntungan bagi pedagang (merchant), yaitu: a. Dapat meningkatkan omzet penjualan, hal ini disebabkan adanya minimal pembelanjaan serta akibat pemegang kartu merasa tidak membayar dengan tunai sehingga menggunakan sekehendaknya, maka biasanya pemegang kartu menjadi boros. b. Sebagai bentuk pelayanan yang diberikan kepada para pelang- gannya, sehingga pelanggan selalu kembali untuk melakukan hal yang sama secara berulang-ulang. 117
118 Sedangkan dalam hal kerugian dari kartu kredit adalah: 1. Kerugian bagi bank atau lembaga pembiayaan. Jika terjadi kemacetan pembayaran oleh nasabah yang berbelanja atau mengambil uang tunai, sulit untuk ditagih mengingat persetujuan penerbitan kartu kredit biasanya tanpa jaminan benda-benda berharga sebagaimana layaknya kredit. Bahkan jaminan hanya dengan jaminan bukti penghasilan saja sudah cukup untuk memperoleh kartu kredit. 2. Kerugian bagi nasabah pemegang kartu kredit: a. Dapat mengakibatkan nasabah boros dalam berbelanja, karena merasa tidak mengeluarkan uang tunai untuk berbelanja, sehingga membeli barang/ jasa yang tidak diperlukannya. b. Sebagian pedagang (merchant) membebankan biaya tambahan untuk setiap kali melakukan transaksi.
Prinsip Pemutusan Kredit Secara garis besar untuk memutuskan suatu kredit disetujui atau tidak, serta jumlah dan jangka waktu kredit, ada beberapa prinsip pemutusan kredit yang harus dijalankan. Prinsip-prinsip pemutusan kredit yang harus dijalankan, yaitu: Gambar 7 Prinsip Pemutusan Kredit 119
120 1. Four-Eye Principle Four-Eye-Principle merupakan sebuah prinsip dimana setiap keputusan kredit harus melibatkan sinergi antara bisnis unit yang bertanggung jawab dalam pencapaian pendapatan dan unit risiko kredit yang bertanggung jawab dalam meminimalkan biaya risiko kredit. Four-Eye-Principle merupakan prinsip utama yang mendasari pengambilan keputusan dalam pemberian kredit dimana setiap pemberian kredit minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang pejabat yang masing- masing berasal dari unit bisnis dan unit risiko kredit yang saling independen satu sama lain. 2. One Obligor Principle Pemberian kredit kepada debitur dalam satu kelompok debitur wajib dikonsolidasikan guna mengetahui total risiko kredit secara keseluruhan. Penerapan One Obligor Principle pada dasarnya dilandasi asumsi bahwa untuk perusahaan yang tergabung dalam kelompok usaha, risiko satu debitur/ perusahaan dipengaruhi oleh risiko grupnya secara keseluruhan dan sebaliknya, risiko grup dipengaruhi oleh masing-masing perusahaan di dalamnya. Salah satu tujuan pelaksanaan One Obligor Principle adalah agar fasilitas kredit yang diberikan tidak melampaui Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)/ Legal Lending Limit dan untuk menetapkan strategi penanganan account yang akan ditetapkan kepada debitur dalam suatu grup debitur. 3. Prinsip Konsolidasi Eksposur Prinsip Konsolidasi Eksposur merupakan pendekatan untuk mengetahui total kredit yang diperoleh debitur maupun grup debitur dengan menjumlahkan kredit yang dan akan diberikan bank kepada debitur maupun grup debitur tersebut. Artinya dalam melakukan analisa suatu proposal kredit, bank harus melihat jumlah keseluruhan fasilitas kredit (cash loan, non cash loan dan fasilitas lainnya) yang diperoleh oleh satu debitur (grup atau non grup) dari bank tersebut dan bank lainnya.
4. Kepatuhan Terhadap Regulasi Dalam pemberian kredit, pejabat/ pegawai kredit juga harus melaksanakan ketentuan/ aturan-aturan perkreditan, baik ketentuan regulator eksternal maupun ketentuan internal secara benar, konsisten, konsekuen, dan dapat dipertanggungjawabkan. 5. Memenuhi Karakteristik Analisis Kredit Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaian tetap sama. Biasanya kriteria penilaian yang umum harus dilakukan oleh bank untuk mendap- atkan nasabah yang benar- benar layak untuk diberikan, dilakukan dengan anali- sis 5C dan 7P. Gambar 8 Analisis 5 C 121
122 a. Character Character merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari seseorang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dipercaya. Dalam hal ini bank meyakini benar bahwa calon debiturnya memiliki reputasi baik, artinya selalu menepati janji dan tidak terlibat hal-hal yang berkaitan dengan kriminalitas, misalnya penjudi, pemabuk, atau penipu. Untuk dapat membaca sifat atau watak dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosial. b. Capacity Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Bank harus mengetahui secara pasti atas kemampuan calon debitur dengan melakukan analisis usahanya dari waktu ke waktu. Pendapatan yang selalu meningkat diharapkan kelak mampu melakukan pembayaran kembali atas kreditnya. Sedangkan bila diperkirakan tidak mampu, bank dapat menolak permohonan dari calon debitur. Capacity sering juga disebut dengan nama Capability. c. Capital Capital adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelola calon debitur. Bank harus meneliti modal calon debitur selain besarnya juga strukturnya. Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas dan solvabilitasnya, rentabilitas, dan ukuran lainnya. d. Condition Pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah. Penilaian kondisi dan bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.
e. Collateral Collateral merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun yang non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi sesuatu, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Gambar 9 Analisis 7 P Kredit Selanjutnya penilaian suatu kredit dapat pula dilakukan dengan analisis 7P kredit dengan unsur penilaian sebagai berikut: a. Personality Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadiannya di masa lalu. Penilaian personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya. 123
124 b. Party Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi atau golongan- golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank. c. Purpose Yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam sesuai kebutuhan, contohnya untuk modal kerja, investasi, konsumtif, produktif, dan lain-lain. d. Prospect Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi akan tetapi juga nasabah. e. Payment Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik, sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh usaha lainnya. f. Profitability Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode, apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya. g. Protection Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman. Perlindungan yang diberikan oleh debitur dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.
6. Keputusan Kredit Menggunakan Data yang Valid dan Akurat Yaitu analisis kredit yang baik harus didukung data yang valid (benar) dan akurat (tepat). 7. Up-to-date and Disclosure Information Yaitu mitigasi kredit yang dihasilkan dalam suatu analisa dan keputusan kredit hendaknya didukung informasi yang up-to-date atau terkini serta mengung- kapkan secara penuh/ transparan mengenai calon debitur. 8. Bottom-up Approach Yaitu proses penyusunan nota analisa kredit dan analisa kredit dilakukan secara bottom up approach (dari bawah) dan berjenjang sesuai kewenangan, tugas, dan tanggung jawab masing- masing. 9. Pemantauan Kredit Sejak 2 Januari 2018 pemantauan kredit debitur dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan nama Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Sebelumnya layanan ini dilakukan oleh Bank Indonesia dengan nama BI Checking atau Sistem Informasi Debitur (SID). Kredit yang telah diberikan harus dipantau secara aktif dan konsisten, meliputi pemantauan terhadap usaha dan pemenu- han persyaratan kredit. Dengan pemantauan, bank dapat segera mengetahui gejala-gejala penurunan kualitas kredit sehingga bank dapat segera melakukan langkah-langkah awal pencegahan dan perbaikan untuk menghindari terjadinya penurunan kualitas kredit debitur. Melalui proses pemantauan ini, bank melaku- kan pengelompokan kualitas kredit setiap debitur dalam kategori "Lancar", "Dalam Perhatian Khusus", "Kurang Lancar", "Diragukan" dan "Macet". Untuk setiap kategori kelompok kualitas kredit di atas, bank-bank harus menyiapkan cadangan kerugian yang dikenal sebagai PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) sesuai ketentuan yang diatur oleh otoritas. 125
126 Jasa-Jasa Perbankan Setelah mengenal berbagai macam produk perbankan, selanjutnya mari kita kenali jasa-jasa perbankan yang juga bermanfaat dalam kemudahan bertransaksi, antara lain:
Surat Kredit Berdokumen (Letter of Credit atau L/C) L/C memberikan solusi dalam transaksi usaha antara 2 pihak yang kurang yakin atas kredibilitas masing-masing, misalnya perusahaan A di Indonesia yang mau mengimpor baju dari perusahaan B. Perusahaan A khawatir jika sudah terlanjur mengirim uang ke perusahaan B namun ada risiko perusa- haan B tidak mengirim barangnya. Di lain pihak perusahaan B juga khawatir jika harus mengirim barang terlebih dahulu ada risiko bahwa perusahaan A tidak melakukan pembayarannya. Untuk mengatasi kebutuhan masing-masing, maka perusahaan A meminta bank XYZ di Indonesia untuk menerbitkan L/C untuk perusahaan B di Cina yang pada isinya bahwa bank XYZ menjamin akan membayar ke perusahaan B jika perusahaan B sudah mengirim barang dengan syarat menyerahkan bukti dokumennya terkait pengiriman barang tersebut. Jadi setelah perusahaan B mengirim barang, maka perusahaan B dapat minta bantuan bank PQR di Cina yang menjadi koresponden bank XYZ untuk melaku- kan proses penagihan ke bank XYZ sesuai isi L/C. Surat kredit berdokumen adalah janji tertulis yang diterbitkan oleh issuing bank atas dasar permohonan tertulis applicant atau dirinya sendiri kepada beneficiary untuk membayar atau mengaksep draft, mengizinkan bank lain untuk membayar atau mengaksep atau mengambil alih draft, apabila dokumen yang diserahkan oleh beneficiary sesuai dengan syarat dan kondisi janji tertulis yang diterbitkan oleh issuing bank (letter of credit). Jenis dan Manfaat Letter of Credit (L/C): Isi dari perjanjian L/C mencakup banyak hal, seperti jangka waktu, pembat- alan, cara pembayaran, dan lain-lain. Berdasarkan isi perjanjian tersebut, L/C dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berikut: 1. Berdasarkan ruang lingkup transaksi
L/C Impor adalah L/C yang digunakan untuk mengadakan transaksi jual beli barang/ jasa melewati batas batas negara.
L/C Dalam Negeri atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) adalah L/C yang digunakan untuk mengadakan transaksi di dalam wilayah suatu negara. 127
128 2. Berdasarkan tenggang waktu pembayaran
Sight L/C adalah L/C yang penangguhan pembayarannya sampai dengan dokumen tiba.
Usance L/C adalah L/C yang penangguhan pembayarannya sampai wesel yang diterbitkan jatuh tempo (tidak lebih lama dari 180 hari). 3. Berdasarkan klausula pembatalan sepihak
Revocable L/C adalah L/C yang dapat dibatalkan atau dapat diubah secara sepihak oleh issuing bank setiap saat tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak yang berhak penerima pembayaran (beneficiary). L/C jenis ini biasanya digunakan sebagai bekal awal sebelum negosiasi antara importir dan eksportir mencapai kesepa- katan final.
Irrevocable L/C adalah L/C yang tidak dapat dibatalkan atau diubah secara sepihak oleh issuing bank setiap saat tanpa persetujuan benefi- ciary. Apabila suatu L/C tidak secara eksplisit menyatakan "revocable" atau "irrevocable", L/C tersebut dianggap sebagai irrevocable L/C (sebagai catatan, transaksi menggunakan/ LC umumnya tidak diperk- enankan menggunakan model Revocable L/C). 4. Berdasarkan klausula pengalihan hak
Transferable L/C adalah L/C yang di dalamnya memberikan hak kepada beneficiary untuk mengalihkan sebagian atau seluruh hak penerimaan pembayaran kepada pihak lain. Pengalihan hak ini hanya berlaku satu kali.
Non-Transferable L/C adalah L/C yang tidak memberikan hak kepada beneficiary untuk mengalihkan sebagian atau seluruh hak penerimaan pembayaran kepada pihak lain. 5. Berdasarkan klausula penentuan tentang penunjukan pihak Advising Bank
General/ Negotiating/ Non-Restricted L/C adalah L/C yang tidak menyebutkan nama bank yang akan menjadi advising bank secara spesifik.
Restricted/ Straight L/C adalah L/C yang menyebutkan dengan tegas nama bank yang menjadi advising banknya. 6. Berdasarkan cara pembayaran kepada Beneficiary
Standby L/C adalah surat pernyataan dari pihak bank yang menyatakan bahwa apabila pihak yang dijamin (nasabah bank tersebut) cedera janji maka pihak bank akan melakukan pembayaran untuk kepentingan pihak yang penerima jaminan, yaitu beneficiary.
Red - Clause L/C adalah L/C yang memperkenankan penarikan jumlah uang tertentu sebagai uang muka oleh beneficiary. LC ini diterbitkan biasanya hanya apabila issuing bank benar- benar percaya kepada beneficiary.
Clean L/C adalah L/C yang pembayaran kepada beneficiary dapat dilakukan atas dasar kwitansi/ wesel/ cek tanpa harus menyerahkan dokumen pengiriman barang. Manfaat L/C Dengan memberikan fasilitas Letter of Credit kepada nasabahnya, bank akan mendapatkan beberapa manfaat sebagai berikut: 1. Penerimaan biaya administrasi berupa provisi/ komisi yang merupakan fee based income bagi bank; 2. Pengendapan dana setoran yang merupakan dana murah bagi bank; 3. Pemberian pelayanan kepada nasabahnya sehingga nasabah menjadi lebih loyal kepada bank. Bentuk dan Jenis L/C 1. Revocable Letter of Credit L/C yang dapat diubah atau dibatalkan sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan lebih dahulu kepada beneficiary. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa suatu L/C yang dapat ditarik kembali atau dibatalkan tidak menciptakan suatu ikatan hukum antara pihak bank dan beneficiary. 129
130 Sebenarnya bentuk revocable ini kurang tepat apabila disebut L/C karena tidak mengandung jaminan bahwa wesel-wesel akan dibayar ketika diajukan, mengin- gat pembatalan mungkin telah terjadi tanpa pemberitahuan kepada beneficiary. Oleh karena itu, bentuk L/C seperti ini kurang disukai penjual dan jarang diper- gunakan. 2. Irrevocable Letter of Credit L/C yang tidak dapat diubah atau dibatalkan tanpa persetujuan semua pihak, baik pembeli, penjual, maupun pihak bank yang bersangkutan selama jangka waktu berlaku yang ditentukan dalam L/C. Issuing bank tetap menjamin untuk membayar, mengaksep, atau menegosiasi wesel-wesel yang ditarik atas L/C tersebut asalkan syarat-syarat dan kondisi yang ditetapkan di dalamnya terpe- nuhi. 3. Confirmed Irrevocable Letter of Credit Sebagaimana diketahui, sifat khusus suatu L/C adalah credit standing bank ditambah pada credit standing pembeli dalam L/C yang bersangkutan. Namun demikian, dapat terjadi credit standing dari issuing bank tidak memuaskan bagi pihak penjual. Biasanya hal ini timbul pada issuing yang merupakan bank lokal dengan reputasi internasional uang minim, sehingga pihak beneficiary meman- dang perlu untuk meminta jaminan kepada advising bank. Dalam hal ini, pihak beneficiary akan mengajukan permohonan agar dibuka suatu confirmed L/C. 4. Transferable Letter of Credit Suatu kredit yang memberikan hak kepada beneficiary untuk meminta kepada bank yang diamanatkan melakukan pembayaran atau akseptasi, atau kepada setiap bank yang berhak melakukan negosiasi, untuk menyerahkan hak atas kredit itu seluruhnya atau sebagian kepada satu pihak ketiga atau lebih. 5. Back to back Letter of Credit Back to back letter of credit dipakai dalam keadaan seperti halnya pada Transferable L/C, yakni suatu transaksi dagang yang dilakukan dengan melalui pedagang perantara atau dalam keadaan di mana hubungan langsung antara pembeli dan supplier tidak dimungkinkan oleh peraturan-peraturan negara yang
bersangkutan. Walaupun ada persamaan demikian, tidak berarti seluruh keten- tuan yang berlaku terhadap Transferable L/C berlaku juga bagi back to back L/C. 6. Red Clause Letter of Credit Suatu klausul yang memuat makna anticipatory, yaitu menyangkut sesuatu hal yang sifatnya didahulukan. Adapun yang didahulukan disini adalah pemba- yaran atas L/C oleh bank yang dilakukan sebelum dokumen-dokumen yang disyaratkan diserahkan. Atas dasar inilah, Red Clause L/C termasuk golongan yang disebut anticipatory credit. 7. Green Ink Clause Letter of Credit Green Ink Clause Letter of Credit hampir serupa dengan Red Clause Letter of Credit yakni memberikan uang muka kepada beneficiary sebelum pengapalan barang- barang dilakukan. 8. Revolving Letter of Credit Dalam suatu kegiatan perdagangan luar negeri antara penjual dan pembeli sering terjadi serentetan transaksi secara kontinu dan teratur, baik waktu maupun jumlahnya. Adapun cara pembayarannya dapat dilakukan dengan pembukaan L/C seperti yang diutarakan di atas untuk masing- masing transaksi. 9. Stand by Letter of Credit Suatu jaminan khusus yang biasanya dipakai sebagai "stand by L/C" oleh pihak beneficiary atau bank atas nama nasabahnya. Dalam hal applicant gagal untuk melaksanakan suatu kontrak atau gagal untuk membayar pinjaman atau memenuhi pinjaman lain, maka bank yang bersang- kutan akan membayar kepada beneficiary atas penyerahan selembar sight draft dan surat pernyataan dari beneficiary yang menyatakan bahwa applicant atau kontaktor tidak dapat melaksanakan kontak yang disetujui, membayar pinjaman atau memenuhi kewajiban lainnya. 131
132 Bank Garansi Bank garansi adalah jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank kepada nasabah, yang mengakibatkan bank akan membayar kepada pihak yang menerima jaminan apabila pihak yang dijamin (dalam hal ini adalah nasabah yang bersangkutan) wanprestasi. Penerbitan bank garansi hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi beberapa persyaratan berikut: 1. Telah dituangkan dalam perjanjian kredit; 2. Surat permohonan pembukaan bank garansi dari nasabah; 3. Dokumen identitas pemohon; 4. Dokumen legalitas usaha; 5. Semua dokumen jaminan yang dipersyaratkan telah dilakukan pengikatan jaminan; 6. Telah memberikan margin deposit sesuai ketentuan dengan peraturan pemberian kredit bank garansi. Inkaso Inkaso adalah pemberian kuasa pada bank oleh nasabah (baik perusahaan maupun perorangan) untuk melakukan penagihan terhadap surat-surat berharga (baik yang berdokumen maupun yang tidak berdokumen) yang harus dibayar setelah pihak bersangkutan (pembayar atau tertarik) yang berada di tempat lain (dalam atau luar negeri) menyetujui pembayarannya. 1. Warkat Inkaso a. Warkat Inkaso Tanpa Lampiran b. Warkat inkaso yang tidak dilampirkan dengan dokumen- dokumen apapun seperti cek, bilyet giro, wesel, dan surat berharga;
2. Warkat Inkaso dengan Lampiran Warkat inkaso yang dilampirkan dengan dokumen- dokumen lainnya seperti kuitansi, faktur, polis asuransi, dan dokumen-dokumen penting. 3. Jenis-jenis Inkaso a. Inkaso Keluar Kegiatan untuk menagih suatu warkat yang telah diterbitkan oleh nasabah bank lain. Dalam hal ini bank menerima amanat dari nasabahnya sendiri untuk menagih warkat tersebut kepada seorang nasabah bank lain di kota lain. b. Inkaso Masuk Kegiatan untuk melakukan pembayaran atas warkat yang diterbitkan oleh nasabah bank penerima inkaso masuk. Dalam kegiatan inkaso masuk, bank hanya perlu memeriksa kecukupan dana dari nasabah yang menerbitkan warkat kepada pihak ketiga. Kliring Kliring adalah perhitungan utang piutang antara para peserta kliring secara terpusat di satu tempat dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga dan surat-surat dagang yang telah ditetapkan untuk dapat diperhitungkan (clear- ing). Warkat harus dinyatakan dalam mata uang rupiah, bernilai nominal penuh, dan telah jatuh tempo. Berdasarkan cara prosesnya kliring dapat dibagi 2, yaitu: 1. Kliring manual, yaitu proses tukar menukar warkat dan perhitungan hak kewajiban antar bank yang dilakukan secara manual pada saat pertemuan antar petugas masing-masing bank. 2. Kliring elektronik, yaitu proses tukar-menukar warkat dan perhitungan hak kewajiban antarbank yang dibantu oleh program elektronik, sehingga proses kliring bisa lebih cepat. 133
134 Pertemuan kliring dilakukan dalam dua tahap berikut 1. Kliring Penyerahan Pada saat ini hanya penyerahan warkat debet/ cek/ BG yang masih dilakukan secara hardcopy, sedangkan warkat kredit sudah dalam bentuk softcopy, dengan mencantumkan stempel "kliring" dan kode nomor peserta, persetujuan penyelenggara dan peserta lain. 2. Kliring Retur Setelah dikembalikan, warkat dikelompokkan menurut peserta dan dicatat dalam daftar kliring retur lengkap dengan nilai nominalnya. Penyelenggaran selanjutnya menyusun neraca gabungan peserta. Berdasarkan cakupan warkat yang bisa dikliring: 1. Kliring lokal yaitu kliring yang dilakukan di setiap kota di mana warkat yang bisa dipertukarkan adalah warkat yang berasal dari atau ditujukan kepada cabang-cabang bank yang berada dalam kota wilayah kliring tersebut. Di masa lampau kebanyakan cakupan kliring berupa kliring lokal, namun saat ini sudah dapat dilakukan antar kota. 2. Kliring antar kota (Intercity Clearing) yaitu kliring yang dilakukan pada setiap kota, dimana warkat yang dipertukarkan mencakup warkat- warkat yang berasal dari cabang-cabang dari kota-kota lain dari bank peserta kliring. Dengan adanya intercity clearing dimungkinkan karena umumnya bank-bank sudah memiliki sistem online untuk transaksi antar cabang mereka.
Transfer Transfer adalah kiriman uang (dana) yang diterima bank termasuk hasil inkaso yang ditagih melalui bank, yang akan diteruskan kepada bank lain untuk dibayarkan kepada nasabah (transfer). Seiring dengan perkembangan teknologi maka modifikasi layanan transfer menimbulkan jenis layanan lain, yaitu layanan pembayaran dan layanan pembelian. Layanan pembayaran adalah layanan yang diberikan bank kepada nasabah untuk melakukan pembayaran tagihan rutin berkala seperti tagihan listrik, uang sekolah, tagihan air, angsuran kredit, dan lain-lain. Dalam layanan pembayaran ini, bank akan mendebet rekening nasabah secara berkala (biasanya setiap bulan) secara otomatis dan memindahkan hasil pendebetan tersebut ke rekening pihak penerima pembayaran. Sedangkan layanan pembelian adalah layanan kemudahan kepada nasabah untuk memesan barang atau jasa melalui jaringan bank, seperti ATM, mobile banking, dan internet banking sekaligus melakukan pembayaran kepada pihak penjual dengan proses pemindahbukuan. Misalnya nasabah bisa membeli pulsa telepon melalui ATM dan pada saat yang sama pulsa telepon seluler nasabah di top-up. Pihak bank perlu menjalin kerja sama terlebih dahulu dengan vendor barang dan jasa sebelum layanan transaksi pembelian ini bisa dijalankan. Saat ini transfer dana dari satu bank ke bank lain semakin dipermudah karena telah didukung oleh teknologi informasi yang semakin maju. Untuk melakukan transfer antar bank nasabah dapat melalui mekanisme sebagai berikut: 1. Transfer online melalui ATM, internet banking, mobile banking sepanjang bank-bank yang menjadi tujuan transfer masuk dalam anggota jaringan-jaringan pembayaran, transfer ke bank tujuan langsung terlaksana saat itu juga. Namun untuk transaksi ini ada limit maksimal yang diatur oleh masing-masing jaringan dan bank peserta. Di samping itu Bank Indonesia juga mengatur limit transaksi yang dapat dilakukan oleh seorang nasabah, yaitu sebesar Rp50.000.000,00 per hari. 2. Transfer melalui Sistem Kliring Nasional Indonesia (SKNI), yaitu sistem transfer elektronik dimana bank-bank terhubung dengan SKNI yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Bank akan meneruskan perintah transfer nasabah ke SKNI milik Bank Indonesia, dan kemudian diter- uskan oleh SKNI ke bank tujuan secara berkala sesuai skedul dalam satu hari. Saat ini proses penerusan transfer antar bank melalui SKNI 135
136 bisa berlangsung sampai 4 kali dalam 1 hari. Transfer SKNI digunakan untuk transfer dengan nilai yang lebih besar dari transfer online, namun tidak boleh melebihi Rp500.000.000,00 per perintah transfer. 3. Transfer melalui RTGS (Real Time Gross Settlement), yaitu sistem transfer elektronik dimana bank- bank terhubung dengan sistem RTGS milik Bank Indonesia yang proses transaksinya dapat langsung terlak- sana saat itu juga (real time). Nilai perintah transfer yang bisa dilakukan melalui RTGS saat ini adalah minimal sebesar Rp100.000.000,00 per perintah transfer. Secara prinsip kecepatan penerimaan dana transfer melalui RTGS lebih cepat dari SKNI. Safe Deposit Box Safe Deposit Box adalah fasilitas pengaman barang berharga dalam bentuk kotak yang disediakan oleh suatu bank untuk kepentingan nasabahnya. Kotak tersebut hanya dapat dibuka oleh bank dan nasabah secara bersama-sama. Uang Elektronik (Stored Value Card) Saat ini juga tersedia layanan untuk transaksi keuangan berupa uang elektronik, di mana nasabah tidak perlu membawa uang tunai untuk melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Bentuk uang elektronik bervariasi, seperti kartu ataupun seperti pulsa pada telepon. Dana yang tersimpan pada kartu atau pulsa tersebut berlaku seperti uang tunai dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Nasabah bisa setiap saat mengisi nilai pada kartunya dengan memindahkan dana dari rekening banknya ke kartu tersebut atau melakukan pembelian secara tunai pada outlet yang menyediakan layanan uang elektronik. Sudah cukup banyak pedagang yang menerima uang elektronik sebagai alat pembayaran, seperti pembayaran tol, parkir, dan makanan. Uang elektronik juga memudahkan nasabah melakukan transaksi pada pecahan kecil tanpa direpot- kan pada tersedianya uang kembalian.
Layanan Pembayaran dan Kebijakan Gerbang Pembayaran Nasional Seiring dengan perkembangan teknologi maka modifikasi layanan transfer menimbulkan jenis layanan lain, yaitu layanan pembayaran. Layanan pembayaran adalah layanan yang diberikan bank kepada nasabah untuk melakukan pembayaran berbagai transaksi yang dilakukan nasabah dengan berbagai pihak seperti transaksi ritel, pembayaran tagihan bulanan, pembelian tiket dan transaksi pembelian online dan lain-lain. Setelah melakukan pembelian barang atau jasa, nasabah kemudian melakukan pembayaran dilakukan dengan menggunakan berbagai kanal media pembayaran yang disediakan bank seperti mesin EDC, ATM, mobile banking. Media tersebut akan mendebet rekening nasabah atau mendebet kartu kredit nasabah dan kemudian memindahkan hasil pendebetan tersebut ke rekening penjual produk atau jasa. Layanan pembayaran ini memberi kenyamanan kepada nasabah, karena nasabah tidak perlu membawa uang tunai untuk melakukan transaksi jual beli di berbagai tempat baik secara fisik maupun melalui internet. Untuk itu setiap bank menyediakan kanal pembayaran sendiri- sendiri untuk nasabahnya dan biaya investasinya cukup besar. Kemajuan teknologi memungkinkan terjadinya interkoneksi media pembayaran antar satu bank dengan bank lainnya. Untuk itulah Bank Indonesia pada tanggal 4 Desember 2017 akhirnya mengeluarkan kebija- kan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang mengatur kebijakan agar terjadi interkoneksi dan interoperabilitas semua kanal pembayaran yang dimiliki oleh bank-bank. Setiap bank bisa mengakses kanal pembayaran yang dimiliki oleh bank lain saat GPN diterapkan. Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) atau National Payment Gateway adalah sebuah sistem yang terdiri atas Standard, Switching, dan Services. Ketiga sistem dalam GPN tersebut dibangun melalui seperangkat aturan dan mekanisme untuk mengintegrasikan berbagai instrumen dan kanal pembayaran secara nasional. 137
138 Gerbang Pembayaran Nasional mempunyai 3 komponen sistem utama yaitu: 1. Standard GPN adalah spesifikasi teknis dan operasional yang dibakukan. Untuk itu diperlukan lembaga standar yang berbadan hukum dan memiliki kompetisi untuk menyusun, mengembangkan dan mengelola standar-standar dalam rangka memastikan terjadinya interkoneksi dan interoperabilitas instrumen pembayaran, kanal pembayaran dan switching GPN ini karena merupakan representasi dari industri sistem pembayaran nasional. 2. Switching GPN adalah infrastruktur yang berfungsi sebagai pusat dan/atau penghubung penerusan data transaksi pembayaran melalui jaringan yang menggunakan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (APMK), uang elektronik dan atau transfer dana. Lembaga switching memproses data transaksi pembayaran secara domestik di Indonesia dalam rangka interkoneksi dan interoperabilitas. 3. Service GPN adalah layanan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan industri sistem pembayaran ritel. Lembaga service menjaga keamanan transaksi pembayaran dan kerahasiaan dari data nasabah, melakukan rekonsiliasi kliring dan penyelesaian transaksi serta mengembangkan sistem untuk mencegah sistem fraud, manajemen risiko dan mitigasi resiko, mengelola life cycle atas Secure Access Module (SAM) dan mobile apps, menangani perselisihan transaksi pembayaran dalam rangka perlindungan konsumen dan melaksanakan tugas lainnya yang diamanatkan oleh Bank Indonesia melalui kegiatan service. Manfaat adanya Gerbang Pembayaran Nasional adalah:
Proses transaksi pembayaran ritel domestik akan dapat dijalankan dengan interkoneksi (saling terhubung) dan interoperabilitas (saling dapat dioperasikan).
Bank-bank bisa efisien dalam anggaran untuk operasional dan investasi teknologi seperti ATM dan EDC.
Menjadi landasan terbentuknya integrasi sistem pembayaran nasional sehingga mendorong penggunaan transaksi non tunai oleh masyarakat Indonesia.
Keuntungan GPN bisa menurunkan biaya transaksi dari awalnya tingkat Merchant Discount Rate (MDR) sebesar 2%-3% menjadi 1%.
Meningkatkan perlindungan konsumen dengan pengamanan data transaksi nasabah dalam setiap transaksi.
Mempermudah pelaksanaan program pemerintah, antara lain untuk bansos non-tunai, elektronifikasi jalan tol dan transportasi publik.
Meningkatkan keuangan inklusif dan pengembangan perdagangan nasional berbasis daring. Bahan diskusi: 1. Sebutkan perbedaan fitur produk tabungan dari beberapa bank yang saat ini beroperasi di Indonesia? 2. Apa saja yang harus dilakukan nasabah agar terhindar dari risiko kerugian karena kesalahan melakukan transaksi pada layanan perbankan digital? 3. PT Maju Sukses mendapatkan fasilitas kredit investasi dari Bank Senang Maju senilai Rp5.000.000.000,00 dengan jangka waktu 5 tahun dan bunga sebesar 12% pertahun. PT Maju Sukses akan melakukan pembayaran cicilan setiap bulan. Lakukan perhitungan nilai angsuran PT Maju Sukses berdasarkan skema angsuran rata, angsuran anuitas, dan angsuran menurun! 139
140 Bab 6. Pengaturan Perbankan
Bab ini menguraikan ringkasan beberapa ketentuan perbankan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun otoritas perbankan sebelumnya yaitu Bank Indonesia (BI) antara lain ketentuan terkait kelembagaan, prinsip kehati- hatian, serta perkembangan implementasi Basel pada industri perbankan di Indonesia. Ketentuan perbankan yang dikeluarkan oleh BI tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan ketentuan baru yang dikeluarkan oleh OJK. Ketentuan perbankan dapat diunduh melalui website dan OJK Pengaturan atas perbankan menunjukkan bahwa perhatian otoritas atas perbankan sangat besar dalam rangka membangun industri perbankan yang sehat, mendorong pelaku industri perbankan untuk melakukan kegiatan usaha perbankan yang benar dan sehat serta melindungi masyarakat luas sebagai pengguna jasa bank. 141
142 Kelembagaan Pengelolaan kelembagaan bank merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan terciptanya industri perbankan yang sehat, kuat, dan dapat dipercaya masyarakat. Pengaturan kelembagaan bank antara lain mencakup pendirian, kepemilikan, kegiatan usaha, dan jaringan kantor, kepengurusan, pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG), dan penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank. Pendirian Bank Setiap pihak yang melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank dari pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kecuali apabila kegiatan penghimpunan dana dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri.
Bank Umum Konvensional (BUK) Bentuk hukum suatu bank dapat berupa Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Daerah (PD), atau Koperasi. Pemberian izin usaha Bank dilakukan dalam 2 tahap yaitu: 1. Persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian bank; dan 2. Izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha bank setelah persiapan pendirian selesai dilakukan. Penyampaian permohonan persetujuan prinsip maupun izin usaha wajib disampaikan kepada pimpinan OJK disertai dengan dokumen yang dipersyaratkan dalam ketentuan Bank Indonesia (sekarang OJK) terkait pendirian bank. Modal disetor untuk mendirikan bank ditetapkan paling kurang sebesar Rp3.000.000.000.000,00. Modal disetor dimaksud dilarang berasal dari pinjaman/ pembiayaan dari bank/ pihak lain di Indonesia dan dilarang berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang. Bank hanya dapat didirikan dan/ atau dimiliki oleh: 1. Warga Negara Indonesia dan/ atau badan hukum Indonesia; atau 2. Warga Negara Indonesia dan/ atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/ atau badan hukum asing secara kemitraan. Untuk kepemilikan oleh warga negara asing dan/ atau badan hukum asing dibatasi paling banyak sebesar 99% dari modal disetor bank. Bank yang telah mendapat izin usaha dari pimpinan OJK wajib melakukan kegiatan usaha perbankan paling lambat 60 hari kerja sejak tanggal izin usaha diterbitkan dan wajib dilaporkan oleh Direksi Bank kepada OJK paling lambat 10 hari kerja setelah tanggal pelaksanaan kegiatan operasional. Apabila setelah jangka waktu sebagaimana tersebut di atas bank belum melakukan kegiatan usaha, izin yang telah diterbitkan menjadi tidak berlaku. 143
144 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan salah satu jenis bank yang berperan sebagai penyedia jasa keuangan bagi usaha mikro dan kecil (UMK) serta masyar- akat berpenghasilan rendah terutama di pedesaan. Sesuai dengan UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 tahun 1998, BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan kegiatannya terutama ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di daerah pedesaan. Berdasarkan bentuk badan hukumnya, BPR dapat didirikan dengan bentuk badan hukum: 1. Perseroan Terbatas; 2. Koperasi; atau 3. Perusahaan Daerah. BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh pihak-pihak sebagai berikut: 1. Warga negara Indonesia; 2. Badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia; dan/ atau; 3. Pemerintah daerah. BPR dapat didirikan dan melakukan kegiatan usahanya setelah memperoleh izin dari OJK. Untuk dapat mendirikan BPR, pihak-pihak tersebut di atas wajib mengajukan permohonan kepada OJK. Pemberian izin oleh OJK diberikan melalui 2 tahapan yaitu: 1. Persetujuan Prinsip Persetujuan Prinsip yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian BPR. Persetujuan prinsip diberikan paling lambat 40 hari kerja sejak permoho- nan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap, dan berlaku untuk jangka waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip diberi- kan, dan tidak dapat diperpanjang.
dokumen BPR Kepatutan Modal PSP Gambar 10 Tahapan Pemberian Izin Prinsip Pendirian BPR 2. Izin usaha Izin Usaha yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha BPR setelah persiapan sebagaimana dimaksud pada huruf a selesai dilakukan. Izin usaha diberikan paling lambat 40 hari kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap. modal dokumen penggantian PSP Gambar 11 Tahapan Pemberian Izin Usaha Pendirian BPR BPR yang telah mendapat izin usaha dari OJK wajib melakukan kegiatan usaha BPR paling lambat 40 hari kerja terhitung sejak tanggal izin usaha diterbitkan. Selain harus memenuhi persyaratan administratif dalam rangka mendirikan BPR, pemohon juga harus memenuhi persyaratan modal disetor minimum yang besarnya ditetapkan berdasarkan zona lokasi pendirian BPR yaitu: 145
146 Tabel 3 Zona Pendirian BPR Zona Pendirian BPR Persyaratan Modal Disetor Minimum BPR Zona 1 Rp14.000.000.000 Zona 2 Rp8.000.000.000 Zona 3 Rp6.000.000.000 Zona 4 Rp4.000.000.000 ) Zona pendirian BPR terdiri dari 507 kabupaten/ kota di Indonesia yang ditetapkan berdasarkan potensi ekonomi wilayah dan tingkat persaingan lembaga keuangan di wilayah kabupaten atau kota yang bersangkutan. Kepemilikan Bank Kepemilikan saham Bank perlu dibatasi melalui penerapan batas maksimum kepemilikan saham bank sehingga dapat mengurangi dominasi kepemilikan yang dapat berdampak negatif terhadap operasional bank. Sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan Bank Umum Konvensional/ Bank Umum Syariah (BUK/ BUS) dan Bank Perkreditan Rakyat/ Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPR/ BPRS) dilarang berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/ atau pihak lain di Indonesia dan/ atau dari dan untuk tujuan pencucian uang (money laundering).
Bank Umum Konvensional (BUK) Kepemilikan Saham Bank Umum (BU) Dalam rangka penataan struktur kepemilikan, OJK menetapkan batas maksi- mum kepemilikan saham pada bank berdasarkan kategori pemegang saham dan keterkaitan antar pemegang saham. Batas maksimum kepemilikan saham pada bank bagi setiap kategori pemegang saham ditetapkan sebagai berikut: 1. 40% dari modal bank, untuk kategori pemegang saham berupa badan hukum lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank; 2. 30% dari modal bank, untuk kategori pemegang saham berupa badan hukum bukan lembaga keuangan; dan 3. 20% dari modal bank umum konvensional dan 25% dari modal bank umum syariah, untuk kategori pemegang saham perorangan. BANK - LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK YANG MEMENUHI KRITERIA Gambar 12 Batas Maksimum Kepemilikan Saham Lembaga keuangan bukan bank sebagaimana tersebut di atas adalah lembaga keuangan bukan bank yang memenuhi kriteria (i) dalam pendiriannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dimungkinkan melakukan kegiatan penyertaan dalam jangka panjang; dan (ii) diawasi dan diatur oleh otori- tas lembaga keuangan. Untuk lembaga keuangan bukan bank yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud, diperlakukan sebagai badan hukum bukan lembaga 147
148 keuangan yang hanya dapat memiliki saham dengan batas maksimum kepemi- likan saham pada bank sebesar 30% dari modal bank. Batas maksimum kepemi- likan saham tidak berlaku bagi Pemerintah Pusat dan lembaga yang memiliki fungsi melakukan penanganan dan/ atau penyelamatan bank. Keterkaitan antar pemegang saham bank didasarkan pada: 1. Adanya hubungan kepemilikan; 2. Adanya hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua; dan/ atau 3. Adanya kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan bank (acting in concert) dengan atau tanpa perjanjian tertulis sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham. Kepemilikan oleh badan hukum berbentuk bank dapat melebihi 40% dari modal bank sepanjang memperoleh persetujuan OJK dan wajib memenuhi syarat yang ditetapkan antara lain memperoleh penilaian Tingkat Kesehatan Bank (TKS) dengan peringkat komposit 1 atau 2 atau peringkat TKS bank yang setara bagi bank yang berkedudukan di luar negeri, memenuhi ketentuan Kewajiban Penye- diaan Modal Minimum (KPMM) sesuai profil risiko, dan modal inti (tier 1) paling kurang 6%, dengan posisi penilaian paling kurang 1 tahun terakhir. Perorangan dan/ atau badan hukum dapat membeli saham BU secara langsung maupun melalui bursa. Jumlah kepemilikan saham oleh Warga Negara Asing/ badan hukum asing paling banyak 99% dari jumlah saham bank yang bersangkutan. Bagi calon Pemegang Saham Pengendali (PSP) yang merupakan Warga Negara Asing/ badan hukum yang berkedudukan di luar negeri atau badan hukum lembaga keuangan bank yang akan memiliki saham lebih dari 40% dari modal bank wajib memenuhi persyaratan antara lain memiliki komitmen untuk mendukung pengembangan perekonomian Indonesia melalui bank yang akan dimiliki, dalam bentuk: 1. Komitmen tertulis yang memuat (i) sektor ekonomi yang akan dipriori- taskan; dan (ii) wilayah di Indonesia yang akan menjadi prioritas. 2. Rencana kegiatan calon PSP dalam rangka pengembangan bank yang akan dimiliki untuk minimal 5 tahun ke depan, paling kurang memuat (i) rencana penyaluran kredit produktif ke sektor ekonomi dan wilayah
di Indonesia yang akan diprioritaskan; dan (ii) ringkasan strategi bisnis yang akan dijalankan. Kepemilikan Tunggal Saham Bank Umum (BU) Kepemilikan tunggal adalah suatu kondisi dimana suatu pihak hanya dapat menjadi pemegang saham pengendali (PSP) pada 1 bank. PSP adalah badan hukum dan/ atau perorangan dan/ atau kelompok usaha yang memiliki saham bank sebesar 25% atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan bank dan mempunyai hak suara atau memiliki saham bank kurang dari 25% atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan bank dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian bank baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal suatu pihak telah menjadi PSP pada lebih dari 1 bank atau melakukan pembelian saham bank lain sehingga yang bersangkutan menjadi PSP pada lebih dari 1 bank, maka yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan Kepemilikan Tunggal. Pemenuhan kewajiban ketentuan Kepemilikan Tunggal dilakukan dengan cara: 1. Merger atau konsolidasi atas bank-bank yang dikendalikannya; 2. Membentuk perusahaan induk di bidang perbankan; atau 3. Membentuk fungsi holding. Kebijakan kepemilikan tunggal dikecualikan bagi: 1. PSP pada 2 bank yang masing-masing melakukan kegiatan usaha dengan prinsip berbeda, yakni secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah; dan 2. PSP pada 2 bank yang salah satunya merupakan bank campuran (joint venture bank). Bagi PSP yang berbentuk badan hukum, pengertian PSP adalah sampai dengan pemilik dan pengendali terakhir dari badan hukum tersebut (ultimate shareholders). 149
150 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sumber dana yang digunakan sebagai modal disetor BPR harus memenuhi ketentuan: 1. Dilarang berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari Bank dan/ atau pihak lain, kecuali sumber dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/ atau 2. Dilarang berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang. Setiap BPR wajib memiliki paling sedikit 1 pemegang saham dengan persentase kepemilikan saham paling sedikit 25% sesuai dengan kriteria menge- nai Pemegang Saham Pengendali yang diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan BPR. Jumlah minimal pihak yang memiliki BPR mengacu kepada peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai bentuk badan hukum BPR yang bersangkutan. Sebagai contoh, untuk BPR berbentuk hukum Perseroan Terbatas maka jumlah pemilik BPR paling sedikit terdiri dari 2 orang atau lebih (Undang-Undang Perseroan Terbatas). Dana yang telah disetorkan dan dicatat sebagai modal disetor BPR (dalam bentuk saham) tidak dapat ditarik kembali oleh pemilik saham tersebut hanya dapat dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain sepanjang memenuhi keten- tuan OJK dan/ atau peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam perjalanan waktu, setelah BPR melakukan kegiatan usahanya, pemegang saham BPR atau calon pemegang saham BPR dapat melakukan penambahan modal disetor untuk meningkatkan kemampuan usaha BPR dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Penambahan modal disetor BPR wajib memperoleh persetujuan dari OJK. OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan penambahan modal disetor paling lama 20 hari kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap. Pelaksanaan perubahan modal disetor tersebut wajib dilaporkan kepada OJK paling lama 10 hari kerja setelah perubahan modal disetor disetujui dalam RUPS.
Perubahan komposisi kepemilikan BPR wajib memperoleh persetujuan OJK terlebih dahulu apabila perubahan komposisi kepemilikan tersebut disebabkan karena: 1. Pengalihan saham yang mengakibatkan perubahan dan/ atau mengaki- batkan terjadinya Pemegang Saham Pengendali BPR; dan/ atau 2. Penggantian dan/ atau penambahan pemilik BPR baik yang mengakibatkan atau tidak mengakibatkan perubahan PSP BPR. Persetujuan atau penolakan OJK terhadap permohonan perubahan modal disetor atau komposisi kepemilikan BPR diberikan paling lama 20 hari kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap. Persetujuan atau penolakan OJK terhadap permohonan perubahan modal disetor atau komposisi kepemilikan BPR diberikan paling lama 20 hari kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap. Sedangkan perubahan komposisi kepemilikan BPR yang disebabkan oleh selain hal tersebut diatas, cukup dilaporkan kepada OJK paling lama 10 hari kerja sejak RUPS. 151
152 Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Bank Bank Umum Konvensional (BUK) Kegiatan usaha BUK 1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; 2. Memberikan kredit; 3. Menerbitkan surat pengakuan hutang; 4. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya: (i) surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud; (ii) surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud; (iii) kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah; (iv) SBI; (v) obligasi; (vi) surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun; dan (vii) instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun. 5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah; 6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana teleko- munikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya; 7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga; 8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga; 9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek; 11. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat; 12. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 13. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan UU tentang Perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 14. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang berlaku; 15. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang berlaku; 16. Melakukan kegiatan Penanaman Modal Sementara (PMS) untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang berlaku; 17. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku; dan 18. Melakukan kegiatan usaha bank berupa penitipan dengan pengelolaan/ trust. 153
154 Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Bank Umum Berdasarkan Modal Inti Pokok pengaturan dari ketentuan ini adalah agar bank dalam melakukan kegiatan usaha dan memperluas jaringan kantornya sesuai dengan kapasi- tas dasar yang dimiliki bank yaitu modal inti, sehingga diharapkan bank dapat memiliki ketahanan yang lebih baik dan akan lebih efisien karena kegiatannya terfokus pada produk dan aktivitas yang memang menjadi keunggulannya. Berdasarkan modal intinya, kegiatan usaha bank dikelompokkan menjadi Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 1, 2, 3 dan 4, sejalan dengan besaran modal intinya. Kegiatan usaha pada BUKU 2 lebih luas dan kompleks dari BUKU 1, demikian seterusnya. Gambar 13 Pengelompokkan Bank Berdasarkan BUKU Bank juga harus memenuhi besaran target kredit produktif sesuai dengan kelompok kegiatan usahanya, yaitu mulai dari 55%, 60%, 65% dan 70% dari total kredit atau pembiayaan masing-masing bagi BUKU 1, 2, 3 dan BUKU 4. Bank
yang akan melakukan pembukaan jaringan kantor wajib memenuhi persyaratan: 1. Tingkat kesehatan Bank dengan peringkat komposit 1, 2, 3 selama 1 tahun terakhir; dan 2. Ketersediaan alokasi Modal Inti sesuai lokasi dan jenis kantor (Theoretical Capital). Sedangkan untuk pembukaan jaringan kantor di luar negeri hanya bisa dilakukan oleh bank BUKU 3 (terbatas hanya di wilayah regional Asia) dan BUKU 4 (dapat dibuka pada seluruh wilayah di luar negeri). Dalam mempertimbangkan ketersediaan alokasi Modal Inti untuk pembu- kaan jaringan kantor, OJK menetapkan pembagian zona dengan mempertim- bangkan tingkat kejenuhan Bank dan pemerataan pembangunan, koefisien masing-masing zona, dan biaya investasi pembukaan jaringan kantor bank untuk masing-masing BUKU. Untuk mempermudah perhitungan alokasi modal inti, wilayah Indonesia dibagi ke dalam 6 zona, mulai dari zona I yang merupakan zona padat dengan koefisien tinggi sampai dengan zona VI yang merupakan zona dengan jumlah bank masih sedikit dan koefisien terendah. Perhitungan ketersediaan alokasi modal inti untuk pembukaan jaringan kantor, diperoleh dari hasil perkalian antara koefisien zona untuk jaringan kantor bank dengan biaya investasi jaringan kantor bank sesuai BUKU. Tabel 4 Pembagian Zona dan Penetapan Koefisien Penetapan Zona dan Penetapan Koefisien Zona I • Koefisien - 5 DKI Jakarta, Luar Negeri Zona II • Koefisien - 4 Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali Zona III • Koefisien - 3 Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Sumatera Utara Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Zona IV • Koefisien - 2 Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Papua DI Aceh, Jambi, Sumatera Barat, Bangka Belitung, Zona V • Koefisien - 1 Lampung, Bengkulu, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara NTT, NTB, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Zona VI • Koefisien - 0,5 Barat, maluku Utara, Maluku, Papua Barat 155
156 Jika bank akan membuka jaringan kantor baru, maka jaringan kantor bank yang sudah ada saat ini diperhitungkan terlebih dahulu dengan modal inti bank, baru kemudian sisanya akan menentukan berapa banyak, jenis kantor apa, dan di mana lokasi kantor bank yang baru bisa dibuka. Adapun struktur jaringan kantor bank terdiri dari: 1. Kantor Wilayah (Kanwil), adalah kantor bank yang membantu kantor pusatnya melakukan fungsi administrasi dan koordinasi terhadap beberapa kantor cabang di suatu wilayah tertentu. 2. Kantor Cabang (KC), adalah kantor bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana KC tersebut melakukan usahanya. 3. Kantor Cabang Pembantu (KCP), adalah kantor di bawah KC yang kegiatan usahanya membantu KC induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana KCP tersebut melakukan usahanya. 4. Kantor Kas (KK), adalah kantor bank yang melakukan kegiatan pelayanan kas dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana KK tersebut melakukan usahanya, termasuk memberikan pelayanan kepada nasabah baru. 5. Kantor Fungsional (KF), adalah kantor bank yang melakukan kegiatan operasional atau non operasional secara terbatas dalam 1 kegiatan fungsional. 6. Kegiatan Pelayanan Kas (KPK), adalah kegiatan kas dalam rangka melayani pihak yang telah menjadi nasabah bank, meliputi antara lain a. Kas Keliling yaitu kegiatan pelayanan kas secara berpindah-pindah dengan menggunakan alat transportasi atau pada lokasi tertentu secara tidak permanen, antara lain kas mobil, kas terapung atau kantor bank non permanen; b. Payment Point yaitu kegiatan dalam bentuk pelayanan pemba- yaran atau penerimaan pembayaran melalui kerja sama antara bank dengan pihak lain pada suatu lokasi tertentu, seperti untuk pembayaran tagihan telepon, tagihan listrik, gaji pegawai dan/ atau penerimaan setoran dari pihak ketiga; dan
c. Perangkat perbankan elektronis (PPE) yaitu kegiatan pelayanan kas atau non kas yang dilakukan dengan menggunakan sarana mesin elektronis yang berlokasi baik di dalam maupun di luar kantor Bank. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Cakupan kegiatan usaha BPR sesuai UU Perbankan meliputi: 1. Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/ atau bentuk lainnya yang dipersam- akan dengan itu; 2. Memberikan kredit; 3. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana sesuai dengan keten- tuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan 4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/ atau tabungan pada bank lain. Sementara itu, BPR dilarang melakukan kegiatan: 1. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran; 2. Melakukan penyertaan modal; 3. Melakukan usaha perasuransian; 4. Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha yang diperbolehkan. Dalam rangka mendukung pelayanan BPR kepada nasabah dan masyarakat, BPR dapat membuka jaringan kantor guna mendukung operasional BPR. Jenis jaringan kantor BPR dapat berupa: 157
158 1. Kantor Cabang yaitu kantor BPR yang secara langsung bertanggung- jawab kepada kantor pusatnya, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya. 2. Kantor Kas yaitu kantor BPR yang melakukan pelayanan kas, tidak termasuk pemberian kredit dalam rangka membantu kantor induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Kas tersebut melakukan usahanya. 3. Kegiatan Pelayanan Kas yaitu kegiatan Kas Keliling, Payment Point, dan kegiatan layanan dengan menggunakan kartu Automated Teller Machine (ATM) dan/ atau kartu debit. 4. Kas Keliling yaitu kegiatan pelayanan kas dalam rangka melayani masyarakat secara berpindah-pindah dengan menggunakan alat trans- portasi atau pada lokasi tertentu secara tidak permanen, antara lain kas mobil, kas terapung atau konter BPR non permanen, tidak termasuk kegiatan promosi. 5. Payment Point yaitu kegiatan pelayanan kas dalam rangka melayani masyarakat dalam bentuk pelayanan pembayaran atau penerimaan pembayaran melalui kerja sama antara BPR dengan pihak lain pada suatu lokasi tertentu, seperti untuk pembayaran tagihan telepon, tagihan listrik, gaji pegawai, dan/ atau penerimaan setoran dari pihak ketiga. 6. Perangkat Perbankan Elektronis (PPE) yaitu kegiatan pelayanan kas atau non kas dalam rangka melayani masyarakat yang dilakukan dengan menggunakan sarana mesin elektronis namun tidak termasuk penyediaan instrumen giral, yang berlokasi baik di dalam maupun di luar kantor BPR, yang dapat melakukan pelayanan penarikan atau penyetoran secara tunai, pembayaran melalui pemindahbukuan, pemindahan dana antar bank, dan/ atau informasi saldo atau mutasi rekening nasabah, baik menggunakan jaringan dan/ atau mesin milik BPR sendiri maupun melalui kerja sama BPR dengan pihak lain, antara lain Anjungan Tunai Mandiri (ATM) termasuk dalam hal ini adalah Automated Deposit Machine (ADM) dan Electronic Data Capture (EDC).
Pembukaan Kantor Cabang Pembukaan kantor cabang BPR hanya dapat dilakukan dalam wilayah provinsi yang sama dengan kantor pusat BPR dengan persyaratan meliputi: 1. Rencana pembukaan Kantor Cabang telah dicantumkan dalam rencana kerja tahunan BPR; 2. Memiliki tingkat kesehatan tergolong sehat selama 12 bulan terakhir; 3. Memiliki rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) paling sedikit 12% selama 6 bulan terakhir; 4. Memiliki rasio Non Performing Loan (NPL) gross paling tinggi 5% selama 6 bulan terakhir; 5. Tidak dalam keadaan rugi dalam 1 tahun terakhir; 6. Memiliki teknologi informasi yang memadai; 7. Memenuhi kelengkapan organisasi dan infrastruktur pada Kantor Cabang yang akan dibuka; dan 8. Tidak terdapat pelanggaran ketentuan terkait dengan BPR. OJK memberikan izin pembukaan kantor cabang BPR dalam 2 tahap yaitu: 1. Persetujuan prinsip pembukaan Kantor Cabang, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pembukaan Kantor Cabang. 2. Izin operasional Kantor Cabang, yaitu izin membuka Kantor Cabang setelah persiapan sebagaimana dimaksud pada huruf a selesai dilakukan. Otoritas Jasa Keuangan akan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip dan izin operasional pembukaan Kantor Cabang paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap. 159
160 Penilaian BPR Gambar 14 Proses Persetujuan dan Perizinan Pembukaan Kantor Cabang BPR Pembukaan Kantor Kas BPR hanya dapat melakukan pembukaan Kantor Kas dalam wilayah kabupaten atau kota yang sama dengan kabupaten atau kota kantor induk dari Kantor Kas. Kantor kas BPR dapat menginduk kepada kantor pusat atau kantor cabang yang berada dalam wilayah kabupaten atau kota yang sama dengan kantor kas. Untuk dapat membuka kantor kas, BPR harus memenuhi persyaratan yang meliputi: 1. Rencana pembukaan Kantor Kas telah dicantumkan dalam rencana kerja tahunan BPR; 2. Memiliki tingkat kesehatan paling rendah tergolong cukup sehat selama 12 bulan terakhir; 3. Tidak dalam keadaan rugi dalam 1 tahun terakhir;
4. Memiliki teknologi informasi yang memadai; 5. Memenuhi kelengkapan organisasi dan infrastruktur pada Kantor Kas yang akan dibuka; dan 6. Tidak terdapat pelanggaran ketentuan terkait dengan BPR. Kantor Kas berfungsi secara terbatas sebagai sarana pembayaran dan penye- toran dalam hal pelayanan penyediaan dana (misalnya pencairan kredit kepada nasabah) dan/ atau penghimpunan dana dari nasabah. Dengan demikian Kantor Kas tidak berwenang untuk melakukan analisis dan membuat keputusan dalam proses penyediaan dana (pemberian kredit) kepada nasabah. BPR harus melaporkan rencana pembukaan kantor kas kepada OJK. OJK memberikan penegasan terhadap rencana pembukaan sebagaimana tersebut paling lama 20 hari kerja sejak menerima dokumen laporan rencana pembu- kaan Kantor Kas. Selanjutnya BPR harus melaksanakan pembukaan Kantor Kas paling lama 20 hari kerja sejak tanggal penegasan dari OJK. Gambar 15 Proses Pembukaan Kantor Kas BPR 161
162 Kepengurusan Bank Bank Umum Konvensional Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan. Dewan Komisaris 1. Jumlah Anggota Dewan Komisaris BUK sekurang-kurangnya 3 orang dan paling banyak sama dengan jumlah Anggota Direksi dan paling kurang 1 orang Anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia. 2. Dewan komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama. 3. Dewan komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen. Paling kurang 50% dari jumlah Anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. 4. Dewan komisaris harus memenuhi persyaratan telah lulus Fit & Proper Test (FPT) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5. Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai Anggota Dewan Komisaris, direksi atau pejabat eksekutif pada 1 lembaga/ perusahaan bukan lembaga keuangan; atau Anggota Dewan Komisaris, direksi, atau pejabat eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikenda- likan oleh bank. 6. Anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan apabila Anggota Dewan Komisaris non independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usahanya; dan/ atau Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota dewan komisaris bank.
Direksi 1. Direksi BUK sekurang-kurangnya berjumlah 3 orang dan seluruh Anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia. 2. Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur atau Direktur Utama. 3. Mayoritas Anggota Direksi wajib berpengalaman dalam operasional bank dan sekurang-kurangnya 5 tahun di bidang operasional sebagai pejabat eksekutif bank, kecuali bagi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. 4. Direktur utama wajib berasal dari pihak yang independen terhadap PSP. 5. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/ atau lembaga lain. 6. Anggota direksi tidak merangkap jabatan apabila direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak bank, menjalankan tugas fungsional menjadi Anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh bank, sepanjang perangkapan jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota direksi bank. Bank harus dimiliki dan dikelola oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi, sehingga perlu dilakukan penilaian secara berkala terhadap pemilik dan pengelola bank antara lain melalui mekanisme uji kemam- puan dan kepatutan (fit and proper test/ FPT). 163
164 Fit and Proper Test (FPT) FPT dilakukan oleh OJK terhadap: 1. Calon PSP, calon anggota dewan komisaris dan calon anggota direksi; 2. PSP, anggota dewan komisaris, anggota direksi dan pejabat eksekutif; dan 3. Pihak-pihak yang sudah tidak menjadi atau menjabat sebagai pihak- pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, namun yang bersangkutan diduga terlibat atau bertanggung jawab terhadap perbuatan atau tindakan yang sedang dalam proses FPT pada bank atau kantor perwakilan bank asing. FPT dilakukan setiap waktu apabila berdasarkan hasil pengawasan, pemeriksaan atau informasi dari sumber-sumber lainnya terdapat indikasi permasalahan integritas, kompetensi, dan/ atau kelayakan reputasi keuangan. Pihak-pihak yang sedang menjalani proses hukum dan atau sedang menjalani proses FPT pada suatu bank, tidak dapat diajukan untuk menjadi calon PSP, calon Anggota Dewan Komisaris atau Anggota Direksi. Tabel 5 Objek dan Faktor FPT New Entry Calon PSP Integritas dan kelayakan keuangan. Calon anggota dewan komisaris Integritas, kompetensi, dan reputasi dan calon anggota direksi. keuangan.
Gambar 16 Indikator Dilakukannya Fit & Proper Test (Existing) FPT terhadap calon Pengurus dan PSP Bank dilakukan melalui penelitian administratif dan wawancara apabila diperlukan. FPT dalam rangka penilaian kembali terhadap PSP, Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif (FPT Existing) dilakukan dalam hal terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan dan/ atau kompetensi. FPT Existing dilakukan berdasarkan bukti, data dan informasi yang diperoleh dari hasil pengawasan maupun informasi lainnya. FPT Existing dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Klarifikasi bukti, data dan informasi kepada pihak-pihak yang diuji; 2. Penetapan dan penyampaian hasil sementara FPT kepada pihak-pihak yang diuji; 3. Tanggapan dari pihak-pihak yang diuji terhadap hasil sementara FPT; 4. Penetapan dan pemberitahuan hasil akhir FPT kepada pihak-pihak yang diuji. Adapun konsekuensi Tidak Lulus FPT bagi PSP dan Pengurus Bank adalah sebagai berikut: 165
166 Gambar 17 Konsekuensi Tidak Lulus Bagi PSP Gambar 18 Konsekuensi Tidak Lulus bagi Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif
Bank Perkreditan Rakyat Layaknya perusahaan jasa keuangan lainnya, kepengurusan BPR dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (bagi BPR berbadan hukum PT dan PD) atau Rapat Anggota (bagi BPR berbadan hukum Koperasi). Untuk dapat menjadi anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi BPR, seorang calon harus memenuhi persyaratan integritas, persyaratan kompetensi, dan persyaratan reputasi keuangan meliputi: Tabel 6 Persyaratan Integritas, Kompetensi, dan Reputasi Dewan Komisaris atau Anggota Direksi BPR 167
168 Direksi BPR Selain persyaratan umum di atas, anggota Direksi BPR juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. Paling sedikit berjumlah 2 orang, salah satunya adalah Direktur Utama. 2. Bertempat tinggal di kota/ kabupaten yang sama, atau kota/ kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama atau kota/ kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/ kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR. 3. Memiliki pendidikan formal minimal setingkat diploma tiga. 4. Memiliki pengetahuan, pengalaman dan keahlian, serta kemampuan: a. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; b. pengalaman dan keahlian minimal selama 2 tahun di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non perbankan; dan c. kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan BPR sehat. 5. Memiliki sertifikasi kelulusan yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi. Selain persyaratan tersebut di atas, Anggota Direksi BPR juga dilarang untuk: 1. Memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris (berlaku untuk mayoritas anggota Direksi BPR). 2. Dilarang memiliki saham sebesar 25% atau lebih dari modal disetor pada Bank dan/ atau menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga jasa keuangan non Bank, baik secara sendiri-sendiri atau bersama- sama. 3. Merangkap jabatan pada Bank, perusahaan non Bank dan/ atau lembaga lain kecuali sebagai pengurus asosiasi industri BPR dan/ atau lembaga pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM BPR sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai Direksi BPR. 4. Memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
Dewan Komisaris BPR Selain persyaratan umum di atas, Anggota Dewan Komisaris BPR juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. Paling sedikit berjumlah 2 orang dan paling banyak sama dengan jumlah Anggota Direksi, serta salah satu diantaranya menjabat sebagai Komisaris Utama. Dalam rangka penerapan tata kelola yang baik pada BPR, OJK dapat menetapkan jumlah anggota Dewan Komisaris lebih dari 2. 2. Seluruh anggota Dewan Komisaris harus berkedudukan di Indonesia, dan paling sedikit 1 orang Anggota Dewan Komisaris harus bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/ kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR. 3. Memiliki pengetahuan dan/ atau pengalaman sebagai berikut: a. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan/ atau b. pengalaman di bidang perbankan dan/ atau lembaga jasa keuangan non perbankan. 4. Memiliki sertifikat kelulusan yang masih berlaku dari Lembaga Serti- fikasi Profesi. Selain persyaratan tersebut di atas, anggota Dewan Komisaris BPR juga wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut bahwa anggota Dewan Komisaris BPR: 1. Hanya dapat merangkap jabatan sebagai komisaris paling banyak pada 2 BPR lain atau BPRS. 2. Dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR, BPRS, dan/ atau Bank Umum. 3. Wajib melakukan rapat secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan. 4. Wajib mempresentasikan hasil pengawasan terhadap BPR apabila diminta OJK. 5. Dilarang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan: 169
170 a. sesama anggota Dewan Komisaris; atau b. anggota Direksi. 6. Dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas. Terkait dengan persyaratan anggota Direksi dan Dewan Komisaris BPR, terdapat ketentuan umum yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif BPR dilarang mengambil keputusan. Uji Kemampuan dan Kepatutan (UKK) Dalam rangka memberikan persetujuan terhadap permohonan calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris BPR, OJK melakukan proses UKK untuk menilai apakah calon yang bersangkutan dianggap mampu dan layak untuk memimpin BPR. Berdasarkan pihak yang dinilai, Otoritas Jasa Keuangan melakukan UKK terhadap pihak-pihak sebagai berikut: 1. Calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota Direksi; 2. PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif; dan 3. Pihak-pihak yang sudah tidak menjadi atau sudah tidak menjabat sebagai pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, namun yang bersangkutan diindikasikan terlibat atau bertanggung jawab terhadap perbuatan atau tindakan yang sedang dalam proses uji kemampuan dan kepatutan pada BPR. Selanjutnya akan dijelaskan proses UKK dan konsekuensi hasil UKK yang terkait dengan pengurus BPR (anggota Direksi dan Dewan Komisaris) sebagai berikut:
LULUS TIDAK LULUS Gambar 19 Proses UKK Terhadap Calon Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris (New Entry) Proses UKK terhadap anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris yang sedang aktif menjabat meliputi 10 tahapan meliputi: 1. Pengumpulan informasi 2. Pelaksanaan pemeriksaan 3. Konfirmasi hasil penilaian sementara 4. Tanggapan/ keberatan hasil penilaian sementara 5. Pembahasan atas tanggapan/ keberatan hasil sementara UKK 6. Penyampaian hasil pembahasan 7. Penyampaian tanggapan terhadap hasil pembahasan 8. Pembahasan ulang terhadap tanggapan/ keberatan pihak-pihak yang dinilai oleh OJK 9. Pembahasan/ penetapan hasil penilaian oleh OJK 10. Pemberitahuan hasil akhir UKK oleh OJK 171
172 Penilaian dalam proses UKK terhadap anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris mencakup aspek integritas, reputasi keuangan dan kompetensi sebagai berikut: Gambar 20 Faktor Penilaian Uji Kelayakan dan Kompetensi
Hasil akhir UKK terhadap anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris berupa predikat Tidak Lulus dilarang menjadi: 1. PSP atau Memiliki Saham Pada Industri Perbankan; 2. Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Pada Industri Perbankan. Adapun masa pengenaan sanksi bagi pihak-pihak yang ditetapkan Tidak Lulus dalam UKK adalah sebagai berikut: 1. Dikenakan sanksi selama 3 tahun, apabila: a. Melanggar prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan/ atau asas-asas perbankan yang sehat; b. Tidak mematuhi CDO; c. Menolak memberikan komitmen dan/ atau tidak memenuhi komitmen; d. Memiliki kredit macet; e. Tidak mampu melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan BPR yang sehat; f. Tidak mampu melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila BPR menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas; g. Anggota Direksi yang dengan sengaja membiarkan Pejabat Eksekutif yang Tidak Lulus untuk melakukan tindakan sebagai Pejabat Eksekutif. 2. Dikenakan sanksi selama 5 tahun apabila: a. Menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan dan/ atau transaksi yang sebenarnya; b. Memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pegawai, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR; 173
174 c. Perbuatan dengan sanksi 3 tahun namun perbuatan tersebut dilakukan secara berulang, dilakukan secara kumulatif, atau menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain. 3. Dikenakan sanksi selama 20 tahun apabila: a. Melakukan Tindak Pidana Tertentu yang telah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap; b. Dinyatakan pailit dan/ atau menjadi pemegang saham, anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; c. Menyebabkan BPR mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya; d. Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif yang tidak lulus namun masih melakukan tindakan sebagai Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif; e. PSP yang Tidak Lulus dan tidak mengalihkan sahamnya dalam batas waktu yg ditentukan; f. PSP yang dengan sengaja membiarkan anggota Dewan Komisaris dan/ atau anggota Direksi yang Tidak Lulus untuk melakukan tindakan sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi. Pengenaan sanksi larangan diatas juga berlaku bagi pihak-pihak yang pada saat UKK ditetapkan Gambar 20 Faktor Penilaian Uji Kelayakan dan Kompetensi Hasil akhir UKK terhadap anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris berupa predikat Tidak Lulus dilarang menjadi: 1. PSP atau Memiliki Saham Pada Industri Perbankan; 2. Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Pada Industri Perbankan.
Adapun masa pengenaan sanksi bagi pihak-pihak yang ditetapkan Tidak Lulus dalam UKK adalah sebagai berikut: 1. Dikenakan sanksi selama 3 tahun, apabila: a. Melanggar prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan/ atau asas-asas perbankan yang sehat; b. Tidak mematuhi CDO; c. Menolak memberikan komitmen dan/ atau tidak memenuhi komitmen; d. Memiliki kredit macet; e. Tidak mampu melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan BPR yang sehat; f. Tidak mampu melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila BPR menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas; g. Anggota Direksi yang dengan sengaja membiarkan Pejabat Eksekutif yang Tidak Lulus untuk melakukan tindakan sebagai Pejabat Eksekutif. 2. Tidak Lulus, yang bersangkutan telah menjadi PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/ atau Pejabat Eksekutif pada Bank lain. Terhadap pihak-pihak dimaksud berlaku konsekuensi Tidak Lulus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 175
176 Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Umum Konvensional Good Corporate Governance (GCG) adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness). Bank melakukan penilaian GCG dengan menyusun analisis kecukupan dan efektivitas pelaksanaan prinsip GCG yang dilaku- kan secara komprehensif dan terstruktur atas ketiga aspek GCG yaitu governance structure, governance process dan governance outcome, yang meliputi 11 komponen penilaian. Gambar 21 Komponen Penilaian GCG
Adapun tujuan penilaian ketiga aspek GCG dimaksud adalah sebagaimana gambar berikut: Gambar 22 Tujuan Penilaian Ketiga Aspek GCG Penilaian pelaksanaan GCG bank dilakukan secara individual maupun secara konsolidasi. Peringkat faktor GCG ditetapkan dalam 5 peringkat yaitu Peringkat 1, 2, 3, 4, dan 5. Urutan peringkat faktor GCG yang lebih kecil mencerminkan penerapan GCG yang lebih baik, dan bagi bank yang memperoleh Peringkat GCG 3, 4 , atau 5 wajib menyampaikan action plan. 177
178 Bank Perkreditan Rakyat Good Corporate Governance bagi BPR memiliki ruang lingkup penerapan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness). Tujuan utama penerapan Good Corporate Governance bagi BPR adalah: 1. Meningkatkan kinerja BPR; 2. Melindungi pemangku kepentingan (stakeholders); 3. Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum. Dalam rangka menerapkan Good Corporate Governance tersebut, BPR wajib menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dan harus diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut: 1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi; 2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; 3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite; 4. Penanganan benturan kepentingan; 5. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit eksternal; 6. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian internal; 7. Batas maksimum pemberian kredit (BMPK); 8. Rencana bisnis BPR; 9. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.
Tindak Lanjut Pengawasan Bank dan Penetapan Status Bank Umum Konvensional (BUK) OJK berwenang menetapkan status pengawasan bank. Status pengawasan bank terdiri dari Pengawasan Normal, Pengawasan Intensif, dan Pengawasan Khusus. Penyelesaian lebih lanjut terhadap bank yang dicabut izin usahanya dilakukan oleh LPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyele- saian yang dilakukan oleh LPS meliputi antara lain pembayaran klaim penjaminan simpanan dan likuidasi. Likuidasi bank adalah tindakan penyelamatan seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank. Pengawasan dan pelaksanaan likuidasi bank yang dicabut izin usahanya setelah Oktober 2005 dilakukan oleh LPS. Ada beberapa tahapan terjadi sebelum sebuah bank dilikuidasi oleh LPS sebagai berikut: 1. Pengawas bank dari OJK mengevaluasi bahwa bank sedang dalam kinerja buruk, sehingga bank dimasukkan dalam status Bank Dalam Pengawasan Khusus (BDPK) dan dilakukan upaya perbaikan. 2. Selanjutnya kinerja bank terus dipantau dan apabila kondisi semakin memburuk dan di review tidak dapat diselamatkan lagi maka LPS akan minta kepada OJK untuk mencabut izin usaha. Pencabutan Izin Usaha atas Permintaan Pemegang Saham (Self Liquidation) Pemegang saham bank dapat mengajukan permohonan pencabutan izin usaha apabila: 1. Tidak sedang ditempatkan dalam pengawasan khusus (BDPK) sesuai ketentuan Exit Policy. 179
180 2. Bank telah menyelesaikan kewajibannya kepada seluruh nasabah dan kreditur lainnya. 3. Setelah izin usaha dicabut, maka LPS melanjutkan proses likuiditas bank. Gambar 23 Skema Penetapan Status Pengawasan Bank Gambar 24 Skema Penetapan Status Pengawasan Bank
Gambar 25 Skema Penetapan Status Pengawasan Bank Pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham dilakukan dalam 2 tahap yaitu persetujuan persiapan pencabutan izin usaha dan keputusan pencabutan izin usaha. Apabila disetujui, OJK menerbitkan Surat Keputusan pencabutan izin usaha bank dan meminta bank untuk melakukan pembubaran badan hukum sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Sejak tanggal pencabutan izin usaha diterbitkan, apabila dikemudian hari masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan, maka segala kewajiban dimaksud menjadi tanggung jawab pemegang saham bank. 181
182 Bank Perkreditan Rakyat BPR ditetapkan dalam status pengawasan khusus apabila berdasarkan penilaian OJK BPR mengalami kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya. Penilaian OJK dilakukan berdasarkan penelitian yang mendalam atas laporan dan pemeriksaan terhadap BPR. Kesulitan yang dialami oleh BPR dianggap membahayakan bagi kelangsungan usahanya apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) kurang dari 4%. 2. Cash Ratio (CR) rata-rata selama 6 bulan terakhir kurang dari 3% . BPR yang memenuhi kriteria tersebut ditetapkan dalam status pengawasan khusus dengan jangka waktu paling lama 180 hari sejak tanggal penetapan oleh OJK. BPR yang ditetapkan dalam status pengawasan khusus tersebut dilarang melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, apabila pada saat ditetapkan dalam status pengawasan khusus BPR memiliki rasio KPMM sama dengan atau kurang dari 0% dan/ atau CR rata-rata selama 6 bulan terakhir sama dengan atau kurang dari 1% . Selama jangka waktu pengawasan khusus tersebut BPR diharapkan melaku- kan upaya untuk memperbaiki permasalahan utama yang dihadapi BPR sehingga dapat meningkatkan rasio KPMM dan CR dan dapat dikeluarkan dari status pengawasan khusus. Dalam rangka upaya perbaikan kinerja BPR, OJK dapat memerintahkan BPR dan/ atau pemegang saham BPR untuk melakukan tindakan antara lain: 1. Menambah modal; 2. Menghapus bukukan kredit yang tergolong macet dan memper- hitungkan kerugian BPR dengan modalnya; 3. Mengganti anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris BPR; 4. Melakukan merger atau konsolidasi dengan BPR lain; 5. Menjual BPR kepada pembeli yang bersedia mengambilalih seluruh kewajiban BPR; 6. Menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan BPR kepada pihak lain;
7. Menjual sebagian atau seluruh harta dan/ atau kewajiban BPR kepada pihak lain; dan/ atau 8. Menghentikan kegiatan usaha tertentu dalam waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. BPR dapat dikeluarkan dari status pengawasan khusus apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. Rasio KPMM paling kurang sebesar 4%; dan 2. CR rata-rata selama 6 bulan terakhir paling kurang sebesar 3%. Selama jangka waktu pengawasan khusus tersebut, OJK sewaktu-waktu dapat memberitahukan kepada LPS dan meminta LPS untuk memberikan keputusan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan BPR, dalam hal BPR yang ditetapkan dalam status pengawasan khusus memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. BPR memiliki rasio KPMM sama dengan atau kurang dari 0% dan/ atau CR rata-rata selama 6 bulan terakhir sama dengan atau kurang dari 1%; dan 2. Berdasarkan penilaian OJK, BPR tidak mampu meningkatkan rasio KPMM menjadi paling kurang sebesar 4% dan CR rata-rata selama 6 bulan terakhir paling kurang sebesar 3%. Pada saat berakhirnya jangka waktu pengawasan khusus, OJK memberitahu- kan kepada LPS dan meminta LPS untuk memberikan keputusan menyelamat- kan atau tidak menyelamatkan BPR yang memenuhi kriteria: 1. Rasio KPMM kurang dari 4% ; dan/ atau 2. CR rata-rata selama 6 bulan terakhir kurang dari 3%. Dalam hal LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap BPR dalam status pengawasan khusus, OJK mencabut izin usaha BPR yang bersangkutan setelah memperoleh pemberitahuan dari LPS. 183
184 Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking) Permodalan Bank Bank Umum Konvensional Kompleksitas kegiatan usaha bank yang semakin meningkat berpotensi menyebabkan semakin tingginya risiko yang dihadapi bank. Peningkatan risiko ini perlu diikuti oleh peningkatan modal yang diperlukan oleh bank untuk menanggung kemungkinan kerugian yang timbul. Oleh karena itu, bank wajib memiliki modal inti minimum yang dipersyaratkan untuk mendukung kegiatan usahanya. Modal Inti meliputi modal disetor dan cadangan tambahan modal paling kurang Rp100.000.000.000,00. Dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat dan mampu berkembang serta bersaing secara nasional maupun internasional, maka bank perlu meningkatkan kemampuan untuk menyerap risiko yang disebabkan oleh kondisi krisis dan/ atau pertumbuhan kredit perbankan yang berlebihan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas permodalan bank sesuai dengan standar internasional yang berlaku yaitu Basel III. Sehubungan dengan hal tersebut, diatur kewajiban pemenuhan KPMM sebagai berikut: 1. Bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko yang ditetapkan sebagai berikut: a. 8% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 1; b. 9% s.d. kurang dari 10% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 2; c. 10% s.d. kurang dari 11% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 3; d. 11% s.d. kurang dari 14% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 4 atau 5. Penetapan peringkat profil risiko mengacu pada ketentuan yang berlaku mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum.
2. Untuk menghitung modal minimum sesuai profil risiko, bank wajib memiliki Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP), yaitu proses yang dilakukan Bank untuk menetapkan kecukupan modal sesuai dengan profil risiko Bank dan menetapkan strategi untuk memelihara tingkat permodalan. ICAAP mencakup: (i) pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi; (ii) penilaian kecukupan permodalan; (iii) pemantauan dan pelaporan; (iv) pengendalian internal. OJK akan melakukan kaji ulang terhadap ICAAP atau disebut SREP; 3. KC dari Bank yang berkedudukan di luar negeri wajib memenuhi Capital Equivalency Mantained Assets (CEMA) minimum sebesar 8% dari total kewajiban bank pada setiap bulan dan paling sedikit sebesar Rp1.000.000.000.000,00. Perhitungan CEMA minimum dilakukan setiap bulan dan wajib dipenuhi paling lambat tanggal 6 bulan berikutnya; 4. Bank wajib menyediakan modal inti utama paling rendah sebesar 4,5% dari ATMR dan modal inti paling rendah sebesar 6% dari ATMR baik secara individual maupun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak; dan 5. Bank wajib membentuk tambahan modal sebagai penyangga (buffer) di atas kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko yang ditetapkan sebagai berikut: a. Capital Conservation Buffer sebesar 2,5% dari ATMR untuk bank yang tergolong dalam BUKU 3 dan BUKU 4 yang pemenuhannya secara bertahap; b. Countercyclical Buffer dalam kisaran sebesar 0% sampai dengan 2,5% dari ATMR bagi seluruh bank; dan c. Capital Surcharge untuk D-SIB dalam kisaran sebesar 1% sampai dengan 2,5% dari ATMR untuk bank yang ditetapkan berdampak sistemik. 185
186 Bank Perkreditan Rakyat Aspek permodalan merupakan salah satu unsur utama dalam bisnis perbankan. Struktur dan ukuran modal bank menentukan seberapa besar kekuatan dan kapasitas bank dalam menjalankan fungsi intermediasi, sekaligus menjadi tolok ukur ketahanan bank dalam mengantisipasi potensi risiko yang dihadapi. Oleh karena itu BPR sebagai bank wajib memelihara kecukupan permodalannya. Dalam hal ini OJK mengharuskan BPR untuk memelihara struktur dan kecukupan permodalan. Struktur Permodalan BPR Struktur permodalan BPR terdiri dari: 1. Modal Inti (Tier 1 Capital) terdiri dari: a. Modal Inti Utama meliputi: modal disetor dan cadangan tambahan modal (agio, dana setoran modal, modal sumbangan, cadangan umum, cadangan tujuan, laba ditahan, laba tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan pajak, dan laba tahun berjalan); b. Modal Inti Tambahan (di luar modal inti utama dengan memenuhi persyaratan tertentu); 2. Modal Pelengkap (Tier 2 Capital) terdiri dari: a. Komponen modal yang memenuhi persyaratan:
Tidak dijamin oleh BPR yang bersangkutan dan telah dibayar penuh; Mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian BPR melebihi laba tahun-tahun lalu dan cadan- gan-cadangan yang termasuk modal inti, meskipun BPR belum dilikuidasi;
Sumber pendanaan tidak berasal dari BPR yang bersangkutan secara langsung maupun tidak langsung;
Terdapat perjanjian;
Telah memperoleh persetujuan OJK untuk diperhitungkan sebagai komponen modal;
Pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan dari OJK; b. Surplus revaluasi aset tetap; c. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) umum, setinggi-ting- ginya sebesar 1,25% dari ATMR. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) BPR wajib menyediakan modal minimum yang dihitung dengan mengguna- kan rasio KPMM paling rendah sebesar: 1. 8% wajib dipenuhi oleh BPR saat ini; dan 2. 12% wajib dipenuhi BPR paling lambat pada tanggal 31 Desember 2019. Rasio KPMM dihitung menggunakan rumus: Rasio KPMM (%) = Modal/Aktiva Tertimbang menurut Risiko (ATMR) x 100% ATMR merupakan penjumlahan aset dalam neraca BPR yang diberikan bobot sesuai dengan kadar risiko yang melekat pada setiap pos aset sesuai ketentuan. 187
188 Kewajiban Pemenuhan Modal Inti Minimum BPR wajib memenuhi modal inti minimum dengan kondisi dan jangka waktu pemenuhan sebagai berikut: Berdasarkan Kondisi dan Jangka Waktu Pemenuhan 1. BPR dengan modal inti kurang dari Rp3.000.000.000,00: a. Wajib memenuhi modal inti sebesar Rp3.000.000.000,00 paling lambat pada tanggal 31 Desember 2019, dan b. Wajib memenuhi modal inti minimum sebesar Rp6.000.000.000,00 paling lambat pada tanggal 31 Desember 2024. 2. BPR dengan modal inti Rp3.000.000.000,00 atau lebih namun kurang dari Rp6.000.000.000,00, wajib memenuhi modal inti minimum sebesar Rp6.000.000.000,00 paling lambat pada tanggal 31 Desember 2019.
Kualitas Aset Bank Umum Konvensional Dalam rangka memelihara kelangsungan usaha- nya, bank perlu tetap mengelola eksposur risiko kredit pada tingkat yang memadai antara lain dengan menjaga kualitas aset dan tetap melakukan penghitungan penyisihan penghapusan aset yang akan mempengaruhi rasio permodalan bank. Bank wajib melakukan penilaian dan penetapan kualitas aset sesuai dengan ketentuan OJK. Dalam hal terjadi perbedaan penilaian kualitas aset antara Bank dan OJK, kualitas aset yang diberlakukan adalah kualitas yang ditetapkan oleh OJK. Bank wajib menetapkan kualitas yang sama terhadap aset produktif yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) debitur. Hal ini berlaku pula terhadap aset produktif yang diguna- kan untuk membiayai proyek yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penetapan kualitas terhadap aset produktif, maka kualitas masing-masing aset produktif mengikuti kualitas aset produktif yang paling rendah dan berlaku juga terhadap aset produk- tif yang diberikan oleh lebih dari 1 bank yang diguna- 189
190 kan untuk membiayai 1 debitur atau 1 proyek yang sama. Ketentuan dimaksud berlaku untuk: 1. Aset produktif yang diberikan oleh setiap bank dengan jumlah lebih dari Rp10.000.000.000,00 kepada 1 debitur atau 1 proyek yang sama; 2. Aset produktif yang diberikan oleh setiap bank dengan jumlah lebih dari Rp1.000.000.000,00 sampai dengan Rp10.000.000.000,00 kepada 1 debitur yang merupakan 50 debitur terbesar bank tersebut; dan/ atau 3. Aset produktif yang diberikan berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama kepada 1 debitur atau 1 proyek yang sama. Bank dapat tidak menetapkan kualitas yang sama untuk aset produktif yang diberikan kepada 1 debitur yang sama sepanjang debitur memenuhi persyaratan paling kurang debitur dimaksud memiliki beberapa proyek yang berbeda dan terdapat pemisahan yang tegas antara arus kas (cash flow) dari masing-masing proyek. Kualitas kredit ditetapkan berdasarkan faktor penilaian sebagai berikut: 1. Prospek usaha, meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut: a. Potensi pertumbuhan usaha; b. Kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan; c. Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja; d. Dukungan dari grup atau afiliasi; dan e. Upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup. 2. Kinerja (performance) debitur, meliputi penilaian terhadap kompo- nen-komponen sebagai berikut: a. Perolehan laba; b. Struktur permodalan; c. Arus kas; dan d. Sensitivitas terhadap risiko pasar. 3. Kemampuan membayar, meliputi penilaian terhadap komponen-kom- ponen sebagai berikut:
a. Ketepatan pembayaran pokok dan bunga; b. Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur; c. Kelengkapan dokumentasi kredit; d. Kepatuhan terhadap perjanjian kredit; e. Kesesuaian penggunaan dana; dan f. Kewajaran sumber pembayaran kewajiban. Penetapan kualitas kredit sebagaimana tersebut di atas, dilakukan dengan mempertimbangkan signifikansi dan materialitas dari setiap faktor penilaian dan komponen serta relevansi dari faktor penilaian dan komponen terhadap debitur yang bersangkutan. Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud kualitas kredit ditetapkan menjadi "Lancar", "Dalam Perhatian Khusus", "Kurang Lancar", "Diragukan" dan "Macet". Penetapan kualitas kredit dapat hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan/ atau bunga untuk kondisi tertentu yang diatur dalam ketentuan tersendiri. Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (KAP-PPAP) BPR, kuali- tas aktiva BPR ditetapkan sebagai berikut: Kualitas Aset Produktif (KAP) Penempatan KAP dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI): Lancar Selanjutnya dalam rangka mengantisipasi potensi keerugian yang mungkin terjadi dari menurunnya kualitas Aktiva Produktif BPR tersebut, maka untuk setiap kategori kualitas Aktiva Produktif (PPAP). Untuk kualitas Aktiva dengan kualitas lancar disebut PPA Umum. Sedangkan untuk Aktiva Produktif selain lancar disebut PPAP Khusus. Besarnya PPAP Umum dan Khusus yang wajib dibentuk oleh BPR ditetapkan sebagai berikut: 191
192 Tabel 7 Kualitas Kredit BPR Masa Ansuran ≥ 1 Bulan Masa Ansuran < 1 Bulan Kualitas Kredit Tunggakan Bunga dan/ atau Pokok Jatuh Tempo Kredit Tunggakan Bunga dan/ atau Pokok Jatuh Tempo Kredit Lancar Tanpa tunggakan; atau tunggakan < 30 hari dan belum jatuh tempo Tanpa tunggakan; atau tunggakan < 15 hari dan belum jatuh tempo Dalam Perhatian Khusus Tunggakan > 30 hari, tetapi < 90 hari Jatuh tempo < 15 hari Tunggakan > 15 hari, tetapi < 30 hari Jatuh tempo < 15 hari Kurang Lancar Tunggakan > 90 hari, tetapi < 180 hari Jatuh tempo > 15 hari, tetapi < 30 hari Tunggakan > 30 hari, tetapi < 90 hari Jatuh tempo > 15 hari, tetapi < 30 hari Diragukan Tunggakan > 180 hari, tetapi < 360 hari Jatuh tempo > 30 hari, tetapi < 60 hari Tunggakan > 90 hari, tetapi < 180 hari Jatuh tempo > 30 hari, tetapi < 60 hari Tunggakan > 360 hari Jatuh tempo > 60 hari Tunggakan > 180 hari Jatuh tempo > 60 hari Macet Kredit telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit Kredit telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit
Penempatan KAP dalam bentuk Penempatan pada Bank Lain: Tabel 8 Kualitas Penempatan pada Bank Lain BPR Kualitas Penempatan Kondisi Penempatan Lancar Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga. Kurang Lancar Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga paling lama 5 hari kerja.
Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga paling lama 5 hari kerja Macet
Bank yang menerima Penempatan Dana Antar Bank telah ditetap- kan dalam status pengawasan khusus; dan/ atau
Bank yang menerima Penempatan Dana Antar Bank telah di likuidasi. Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) Selanjutnya dalam rangka mengantisipasi potensi kerugian yang mungkin terjadi dari menurunnya kualitas Aktiva Produktif BPR tersebut, maka untuk setiap kategori kualitas Aktiva Produktif BPR wajib membentuk cadangan yang disebut dengan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Untuk kuali- tas Aktiva dengan kualitas lancar disebut PPA Umum. Sedangkan untuk kualitas Aktiva Produktif selain Lancar disebut PPAP Khusus. Besarnya PPAP Umum dan Khusus yang wajib dibentuk oleh BPR ditetapkan sebagai berikut: Tabel 9 Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) BPR PPAP UMUM 0,5% x Aktiva Produktif yang memiliki kualitas Lancar 3% x Aktiva Produktif yang memiliki kualitas Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi agunan PPAP KHUSUS 10% x Aktiva Produktif yang memiliki kualitas Kurang Lancar setelah dikurangi agunan 50% x Aktiva Produktif yang memiliki kualitas Diragukan setelah dikurangi agunan 100% x Aktiva Produktif yang memiliki kualitas Macet setelah dikurangi agunan 193
194 PENGECUALIAN PPAP UMUM: 1. Penempatan pada SBI 2. Kredit yang dijamin dengan agunan yang bersifat likuid berupa SBI, surat utang yang diterbitkan RI, tabungan/ deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan disertai dengan surat kuasa pencairan, dan logam mulia. Tabel 10 Agunan yang Dapat Diperhitungkan sebagai Pengurang PPAP 100% Nilai agunan yang bersifat likuid berupa SBI, surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia, tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan disertai dengan surat kuasa pencairan, dan/ atau logam mulia yang disertai surat kuasa gadai; 85% Dari nilai pasar untuk agunan berupa emas perhiasan; 80% Nilai hak tanggungan atau fidusia untuk agunan tanah dan/ atau bangunan yang memiliki sertifikat yang dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia 70% Nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai resi gudang 60% Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai pasar wajar berdasar- kan penilaian oleh penilai independen untuk agunan berupa tanah dan/ atau bangunan yang memiliki sertifikat yang tidak dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia 50% NJOP berdasarkan SPPT/ surat keterangan NJOP terakhir dari instansi berwenang, atau dari nilai pasar wajar berdasarkan hasil penilaian oleh penilai independen atau instansi berwenang, untuk agunan berupa tanah dan/ atau bangunan dengan kepemilikan berupa surat pengakuan tanah adat;
Harga pasar, harga sewa, atau harga pengalihan, untuk agunan berupa tempat usaha yang disertai bukti kepemi- likan atau surat izin pemakaian atau hak pakai atas tanah yang dikeluarkan oleh instansi berwenang dan disertai dengan surat kuasa menjual atau pengalihan hak yang dibuat atau disahkan oleh notaris atau dibuat oleh pejabat lain yang berwenang. Nilai hipotik atau fidusia berupa kendaraan bermotor, kapal, perahu bermotor, alat berat, dan/ atau mesin yang menjadi satu kesatuan dengan tanah, yang disertai dengan bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan hipotik atau fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 12 (dua belas) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai resi gudang. Bagian dari Kredit yang dijamin oleh BUMN/BUMD yang melakukan usaha sebagai penjamin Kredit dengan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam POJK KPMM BPR. 30% Nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua puluh empat) bulan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai resi gudang. 195
196 Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Konvensional Dalam menjalankan usahanya, bank wajib menjaga kesehatan tingkat kesehatan keuangan dan usahanya. Penilaian kesehatan bank umum diatur dalam Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Dalam POJK ini dinyatakan bahwa tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kondisi Bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank. Dalam hal ini bank wajib memelihara dan/ atau meningkatkan tingkat kesehatan bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha. Dalam mengukur kesehatannya, bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan pendekatan risiko (Risk-Based Bank Rating) baik secara individual maupun secara konsolidasi. Penilaian yang dilakukan mencakup faktor-faktor: 1. Profil risiko (risk profile); Penilaian terhadap faktor profil risiko (risk profile) merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional Bank yang dilakukan terhadap 8 (delapan) risiko yaitu: a. Risiko kredit; b. Risiko pasar; c. Risiko likuiditas; d. Risiko operasional; e. Risiko hukum; f. Risiko stratejik; g. Risiko kepatuhan; dan h. Risiko reputasi.
2. Good Corporate Governance (GCG); Kewajiban penilaian terhadap faktor GCG merupakan penilaian terhadap manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. 3. Rentabilitas (earnings); Kewajiban penilaian terhadap faktor rentabilitas (earnings) meliputi penilaian terhadap kinerja rentabilitas (earnings), sumber-sumber rentabilitas (earnings), dan kesinambungan rentabilitas (earnings' sustainability) bank. 4. Permodalan (capital); Peniaian terhadap faktor permodalan (capital) meliputi penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan. Bank Perkreditan Rakyat Tingkat kesehatan suatu BPR merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa BPR maupun OJK selaku otoritas pengawas BPR. Penilaian tingkat Kesehatan BPR pada prinsipnya dilakukan dengan pendekatan kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh pada kondisi dan perkembangan suatu bank, yaitu faktor Permodalan (Capital), Kualitas Aktiva Produktif (Asset), Manajemen (Management), Rentabilitas (Earning), dan Likuiditas (Liquidity) atau dikenal dengan pendekatan CAMEL Rating. Masing-masing faktor penilaian tingkat kesehatan di bobot berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan bisnis BPR sebagai berikut: 197
198 Tabel 11 Bobot Penilaian pada CAMEL NO ASPEK CAMEL BOBOT 1 Permodalan 30% Kualitas Aktiva Produktif 30% 2 Rasio KAP 25% Rasio PPAP 5% Manajemen 20% 3 Manajemen Umum 8% Manajemen Khusus 12% Rentabilitas 10% 4 Return of Assets (ROA) 5% Biaya Operasional / Pendapatan Operasional (BOPO) 5% Likuiditas 10% 5 Loan to Deposit Ratio (LDR) 5% Cash Ratio 5% Giro Wajib Minimum (GWM) Rata-Rata Implementasi Giro Wajib Minimum (GWM) rata-rata merupakan kelanjutan dari rangkaian reformulasi kerangka operasional kebijakan moneter yang ditempuh Bank Indonesia sejak 2016. GWM rata-rata merupakan salah satu instrumen kebijakan moneter yang ditujukan untuk meningkatkan fleksibilitas pengelolaan likuiditas oleh perbankan, mendorong fungsi intermediasi perbankan, dan mendukung upaya pendalaman pasar keuangan. Berbagai sasaran ini pada gilirannya akan meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter dalam menjaga stabilitas perekonomian. Sistem GWM yang sebelumnya bersifat fixed (tetap), dimana pemenuhan seluruh kewajiban giro wajib minimum primer harus dilakukan setiap akhir hari, telah diubah menjadi pemenuhan sebagian giro wajib minimum primer secara rata-rata pada akhir periode tertentu.
Di Indonesia diterapkan tiga jenis kebijakan GWM: 1. GWM primer, yakni simpanan minimum (rupiah/ valas) yang wajib dipeli- hara oleh bank dalam rekening giro di BI yang besarannya ditetapkan dalam rasio terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK). GWM primer merupakan alat untuk ekspansi (menambah likuiditas bank) apabila diturunkan atau memperlambat pertumbuhan kredit perbankan apabila dinaikkan (mengurangi likuiditas bank). Kebijakan ini berdampak pada pengelolaan likuiditas bank, sehingga akhirnya mempengaruhi suku bunga maupun kapasitas penyaluran kredit bank. 2. GWM sekunder, adalah cadangan minimum (rupiah) yang wajib dipeli- hara oleh bank berupa surat berharga (SBI, SDBI, SBN) dan excess reserve yang besarannya ditetapkan dalam rasio terhadap DPK. Kebijakan ini ditujukan untuk mempengaruhi buffer likuiditas bank, sehingga apabila dinaikkan tujuannya adalah untuk mengurangi kapasitas kredit bank. Sebaliknya, apabila diturunkan, tujuannya untuk menambah kapasitas kredit bank. 3. GWM-LFR (loan to funding ratio), yakni simpanan minimum (rupiah) yang wajib dipelihara oleh bank dalam rekening giro di BI sebesar persentase tertentu terhadap DPK yang dihitung berdasarkan selisih antara realisasi LFR bank dan LFR target yang ditetapkan BI. GWM-LFR ini ditujukan untuk mengarahkan agar penyaluran kredit bank berada dalam rentang yang telah ditentukan agar tidak terlalu rendah sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, namun tetap prudent. Pada saat ini, dari total GWM Rupiah bank umum konvensional sebesar 6,5% dari Dana Pihak Ketiga (DPK), porsi GWM rata-rata Rupiah untuk bank umum konvensional adalah 2% dari DPK (berlaku sejak 16 Juli 2018). Sementara, dari total GWM Valas bank umum konvensional sebesar 8% dari DPK, porsi GWM rata-rata valas mulai diberlakukan sebesar 2% dari DPK (berlaku sejak 1 Oktober 2018). Untuk bank umum syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS), dari total GWM Rupiah sebesar 5% dari DPK, porsi GWM rata-rata Rupiah mulai diberlakukan sebesar 2% dari DPK (berlaku sejak 1 Oktober 2018). 199
200 Implementasi Basel Evolusi Kerangka Permodalan Basel Salah satu peraturan yang perlu dibuat untuk mengatur perbankan adalah peraturan mengenai permodalan bank yang berfungsi sebagai penyangga terhadap kemungkinan terjadinya kerugian. Permodalan juga merupakan salah satu fokus utama otoritas pengawas bank dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian. Mengingat pentingnya peran modal bank, Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) mengeluarkan suatu konsep kerangka permodalan yang menjadi standar secara inter- nasional. BCBS mengeluarkan suatu konsep kerangka permodalan yang menjadi standar secara internasional yaitu sebagai berikut:
Tahun 1988, mengeluarkan konsep awal permodalan serta perhitungan ATMR khusus untuk risiko kredit;
Tahun 1996, menyempurnakan komponen modal dengan menambahkan Tier 3 serta perhitungan ATMR risiko pasar;
Tahun 2006, mengeluarkan dokumen International Convergence on Capital Measurement and Capital Standard (A Revised Frame- work) atau lebih dikenal dengan Basel II;
Tahun 2009, mengeluarkan rekomendasi Basel 2.5 yang mencakup kerangka perhitungan ATMR Risiko Pasar dengan menggunakan internal model, pengenaan beban modal untuk transaksi sekuritisasi, aspek manajemen risiko untuk kompen- sasi, risiko konsentrasi, risiko reputasi dan stress testing, valuasi atas seluruh eksposur yang dicatat berdasarkan fair value, dan pengungkapan sekuritisasi;
Tahun 2010, dalam rangka merespon krisis keuangan global, BCBS mengeluarkan rekomendasi peningkatan ketahanan bank baik di level mikro maupun makro atau dikenal dengan kerangka Basel III.
1996 Gambar 26 Evolusi Kerangka Permodalan Basel Implementasi Kerangka Basel II di Indonesia Basel II bertujuan meningkatkan keamanan dan kesehatan sistem keuangan dengan menitikberatkan pada perhitungan permodalan yang berbasis risiko, supervisory review process dan market discipline. Secara umum kerangka Basel II terdiri dari tiga pilar, yaitu Pilar 1: kecukupan modal minimum (minimum capital requirements); Pilar 2: proses review oleh pengawas (supervisory review process); dan Pilar 3: disiplin pasar (market discipline). Gambar 27 Kerangka Basel II 201
202 Pilar 1 Kebutuhan Modal Minimum (Minimum Capital Requirements Pilar 1 menetapkan persyaratan modal minimum yang dikaitkan dengan risiko kredit (credit risk), risiko pasar (market risk) dan risiko operasional (operational risk). Dalam hal ini, bank diharuskan untuk memelihara modal yang cukup untuk menutup risiko yang dihadapi. Sesuai Dokumen Basel II, rasio permodalan bank atau perbandingan antara total modal (regulatory capital) dengan Aset Tertim- bang Menurut Risiko (ATMR) tidak boleh kurang dari 8%. Pilar 1 Basel II memperkenalkan beberapa alternatif pendekatan dalam menghitung beban modal untuk risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional. Pendekatan tersebut dimulai dari pendekatan yang sederhana hingga kompl- eks dan dapat disesuaikan dengan tingkat kompleksitas produk dan aktivitas bank tersebut. Untuk setiap jenis risiko, pemanfaatan pendekatan yang lebih kompleks dalam menghitung kebutuhan modal minimum bersifat voluntary dan bergantung pada kesiapan bank dan wajib memperoleh persetujuan dari otori- tas pengawas. Pilar 2 Proses Review Pengawasan (Supervisory Review Process) Pilar 2 mensyaratkan adanya proses review yang dilakukan oleh pengawas untuk memastikan bahwa modal bank telah memadai untuk menggambarkan profil risiko bank secara utuh. Di satu sisi, bank berkewajiban memiliki proses untuk menilai kecukupan modal secara keseluruhan yang dikaitkan dengan profil risiko dan strategi untuk mempertahankan tingkat permodalannya (Inter- nal Capital Adequacy Assessment Process - ICAAP). Di sisi lain, pengawas akan menilai kecukupan proses penilaian yang dilakukan oleh bank (Supervisory Review and Evaluation Process - SREP). Pengawas mengambil tindakan yang diperlukan untuk merespon perhitungan modal yang dilakukan bank. Penga- was dapat meminta bank untuk menyediakan modal melebihi rasio permoda- lan minimum atau melakukan langkah-langkah perbaikan seperti memperkuat manajemen risiko atau tindakan lainnya jika pengawas beranggapan bahwa proses perhitungan permodalan yang digunakan bank belum memadai dan tidak sepadan dengan profil risiko bank. Terdapat 4 prinsip utama dalam Pilar 2 yang dimaksudkan untuk melengkapi
Pilar 1 tentang perhitungan kebutuhan modal minimum, yaitu:
Prinsip 1: Bank wajib memiliki proses untuk menilai kecukupan modal secara keseluruhan yang dikaitkan dengan profil risiko dan strategi untuk mempertahankan tingkat permodalannya (Internal Capital Adequacy Assessment Process - ICAAP)
Prinsip 2: Pengawas akan mereview dan mengevaluasi ICAAP bank, termasuk kemampuan bank untuk memantau dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan rasio permodalan dan mengambil tindakan pengawasan yang tepat.
Prinsip 3: Pengawas dapat meminta bank untuk beroperasi di atas rasio permodalan yang ditetapkan dan meminta bank menyediakan modal di atas batas minimum.
Prinsip 4: Pengawas dapat melakukan intervensi untuk mencegah modal turun di bawah tingkat minimum yang dipersyaratkan untuk mendukung karakteristik risiko bank dan meminta bank untuk melakukan tindak lanjut pengawasan sesegera mungkin. Dalam melakukan SREP sebagaimana Prinsip 2 tersebut di atas, pengawas dapat memperhitungkan kecukupan modal bank terhadap: 1. Risiko-risiko yang belum sepenuhnya dapat diukur dalam Pilar 1 karena bank menggunakan pendekatan standar, misalnya concentration risk; dan 2. Risiko-risiko yang belum diperhitungkan dalam Pilar 1, antara lain liquidity risk, interest rate risk in banking book, reputational risk dan strategic risk. Beberapa dari risiko tersebut tidak dapat diukur secara kuantitatif sehingga akan lebih banyak berupa interpretasi kualitatif termasuk risiko dari faktor eksternal bank yang dapat timbul akibat kebijakan, dan kondisi ekonomi atau bisnis. Pilar 3 Disiplin Pasar (Market Discipline) Melengkapi dua pilar lainnya, Pilar 3 Basel II menetapkan persyaratan pengungkapan yang memungkinkan pelaku pasar untuk menilai informasi- 203
204 informasi utama mengenai eksposur risiko, proses pengukuran risiko dan kecukupan modal bank. Pada prinsipnya pilar 3 bertujuan untuk mendorong terciptanya lingkungan usaha perbankan yang sehat, antara lain dengan meningkatkan transparansi kepada publik sehingga publik dapat turut berperan dalam mengawasi kegiatan usaha bank. Beberapa prasyarat utama agar tujuan tersebut dapat tercapai antara lain: 1. Tersedia informasi yang cukup bagi publik mengenai kondisi bank; dan 2. Kemampuan publik dalam menilai kondisi bank melalui analisis atas informasi yang tersedia. Kerangka Basel II (Pilar 1, Pilar 2 dan Pilar 3) di Indonesia telah diimplemen- tasikan secara penuh sejak Desember 2012. Beberapa ketentuan yang terkait dengan implementasi Basel II tersebut antara lain sebagai berikut: Pilar 1 1. Surat Edaran nomor 13/6/DPNP mengenai Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar. Ketentuan tersebut mulai diberlakukan sejak Januari 2012, yang mewajibkan bank untuk menghitungkan eksposur risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar. 2. Perhitungan risiko pasar diatur dalam SE nomor 14/21/DPNP tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/33/DPNP tanggal 18 Desember 2007 perihal Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar. Selain itu, bagi bank yang akan menggunakan model internal, ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam SE nomor 9/31/DPNP tentang Pedoman Penggunaan Model Internal dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar. 3. Adapun perhitungan risiko operasional diatur dalam SE nomor 11/3/ DPNP tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar.
Pilar 2 Terkait dengan pilar 2 (Supervisory Review Process), Bank Indonesia telah menerbitkan ketentuan yang mewajibkan bank untuk menyediakan modal minimum sesuai profil risikonya. Ketentuan tersebut diatur dalam PBI nomor 14/18/PBI/2012 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bagi Bank Umum dan SE Ekstern nomor 14/37/DPNP tentang KPMM sesuai Profil Risiko dan Pemenuhan Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA), yang mulai diberlakukan sejak Desember 2012. Melalui ketentuan tersebut, bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko dengan kisaran sebagai berikut: 1. Bank dengan profil risiko peringkat 1, modal minimum sebesar 8% 2. Bank dengan profil risiko peringkat 2, modal minimum sebesar 9% s.d < 10% 3. Bank dengan profil risiko peringkat 3, modal minimum sebesar 10% s.d < 11% 4. Bank dengan profil risiko peringkat 4 atau 5, modal minimum sebesar 11% s.d 14% Dalam memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum tersebut, bank wajib memiliki Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) yang disesuaikan dengan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas usaha Bank. Selan- jutnya Bank Indonesia akan melakukan review dan evaluasi atas ICAAP Bank, yang disebut dengan Supervisory Review and Evaluation Process (SREP). Pilar 3 Dalam rangka meningkatkan disiplin pasar, Bank Indonesia telah menerbit- kan PBI Nomor 14/14/ PBI/2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan SE nomor 14/35/DPNP tentang Laporan Tahunan Bank Umum dan Laporan Tahunan Tertentu yang Disampaikan kepada Bank Indonesia. Dalam ketentuan dimaksud, diatur pengungkapan yang lebih komprehensif menge- nai eksposur risiko yang dimiliki bank, mitigasi risiko yang telah dilakukan, dan kecukupan permodalan bank, sejalan dengan persyaratan dalam Pilar 3 Basel II. Dengan penerbitan dan penerapan ketentuan tersebut maka implementasi Basel II secara menyeluruh dapat dicapai sehingga tercipta industri perbankan Indonesia yang lebih sehat, lebih mampu bertahan dalam kondisi krisis, dan semakin kompetitif dalam industri keuangan global. Selanjutnya hal ini juga akan mendorong peningkatan kesehatan sistem keuangan Indonesia. 205
206 Implementasi Basel III di Indonesia Dalam rangka merespon krisis keuangan global 2008/2009, Leaders Summit pada tahun 2008 di Washington D.C. telah menyepakati 50 langkah penyelamatan ekonomi dunia atau dikenal dengan sebutan Washington Action Plans (WAP). Menindaklanjuti hal tersebut, G-20 memberikan amanat kepada Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) untuk menyusun paket reformasi keuangan global, yang bertujuan (i) meningkatkan kemampuan sektor perbankan dalam menyerap krisis keuangan dan ekonomi; (ii) meningkatkan praktik manajemen risiko dan governance serta memperkuat praktik transparansi dan pengungkapan pada sektor perbankan; dan (iii) memperkuat resolusi bagi bank yang sistemik dan beroperasi secara lintas batas. Paket reformasi keuangan global atau lebih dikenal dengan sebutan Basel III ditujukan untuk meningkatkan ketahanan baik di level mikro maupun di level makro. Peningkatan ketahanan di tingkat mikro dilakukan dengan memperkuat kualitas permodalan bank, meningkatkan rasio permodalan bank, meningkatkan ketahanan dan kecukupan likuiditas bank serta meningkatkan ketahanan bank terutama pada saat periode krisis. Sedangkan peningkatan ketahanan di level makro dilakukan dengan melakukan reformasi terhadap pengaturan makro- prudensial antara lain dengan menerapkan rasio leverage yang dapat membantu memitigasi risiko yang dapat membahayakan sistem keuangan dan ekonomi, mengurangi prosiklikalitas (procyclicality) serta menerapkan countercycli- cal capital buffer yang harus dikembangkan pada saat kondisi perekonomian sedang membaik, sehingga dapat digunakan untuk menutup potensi risiko yang muncul saat kondisi krisis. Secara umum, kerangka Basel III mencakup (1) peningkatan kualitas permoda- lan, konsistensi dan transparansi permodalan; (2) peningkatan rasio permoda- lan bank; (3) perluasan cakupan risiko dalam kerangka permodalan bank; (4) penerapan rasio leverage yang berfungsi untuk mendukung rasio permodalan bank; (5) mengurangi procyclicality dan mendorong penyediaan countercycli- cal buffer; (6) mengatasi risiko sistemik; dan (7) menerapkan standar likuiditas global. Kerangka Basel III diterapkan pada Januari 2013 secara bertahap hingga implementasi penuh pada Januari 2019.
Dalam pertemuan para Gubernur Bank Sentral dan Pimpinan Otoritas Pengawas Sektor Jasa keuangan (The Group of Governors dan Heads of Supervision/ GHOS) dari 27 negara anggota The Basel Committee on Banking Supervision di Frankfurt Jerman tanggal 8 Desember 2017 telah terjadi kesepakatan-kesepakatan yang membuat implementasi Basel III akan terealisasi. Kesepakatan tersebut meliputi kesepakatan dalam perlakuan bobot risiko sovereign exposure, reformasi regulasi sektor perbankan berupa revisi pendekatan standar untuk risiko kredit, revisi credit valuation adjustment untuk transaksi derivatif atas potensi kerugian mark to market yang dipicu oleh risiko kredit, revisi perhitungan leverage ratio buffer untuk global systemically important banks. Otoritas Jasa Keuangan mendorong penerapan kerangka Basel III di Indone- sia dengan mengedepankan kepentingan nasional. Penerapan Basel III akan berjalan secara bertahap mulai Januari 2019. 207
208 Bab 7. Pengawasan Perbankan
Bab ini memberikan informasi kepada mahasiswa bahwa OJK mempunyai peran dan kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap bank, kegiatan dan cara-cara OJK melakukan pengawasan terhadap bank. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap bank merupakan hal yang sangat serius dalam rangka membangun industri perbankan yang sehat dan melindungi kepentingan masyarakat dan perekonomian Indonesia. Dengan adanya pengawasan ini maka diharapkan kepercayaan masyarakat atas perbankan semakin kuat. 209
210 Dasar Pengawasan Bank Pengaturan dan pengawasan bank diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia agar tercipta sistem perbankan yang sehat secara menyeluruh maupun individu dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana diatur antara lain dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 9, OJK memiliki wewenang untuk mengawasi bank, yaitu: Pasal 6 OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Pasal 7 Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, OJK mempunyai wewenang: a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank, yang meliputi: 1. perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan 2. kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: 1. Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank; 2. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; 3. Sistem Informasi Debitur; 4. Pengujian kredit (credit testing); dan 5. Standar akuntansi bank; c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi: 1. Manajemen risiko; 2. Tata kelola bank; 3. Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan 4. Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan 5. pemeriksaan bank Pasal 9 Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang: a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan; b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif; 211
212 c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/ atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; d. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/ atau pihak tertentu; e. Melakukan penunjukan pengelola statuter; f. Menetapkan penggunaan pengelola statuter; g. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan h. Memberikan dan/ atau mencabut: 1. Izin usaha; 2. Izin orang perseorangan; 3. Efektifnya pernyataan pendaftaran; 4. Surat tanda terdaftar; 5. Persetujuan melakukan kegiatan usaha; 6. Pengesahan; 7. Persetujuan atau penetapan pembubaran; dan 8. Penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perun- dang-undangan di sektor jasa keuangan.
Pentingnya Pengawasan Bank Salah satu tugas OJK adalah pengawasan terhadap perbankan. Adapun pertimbangan perlunya dilakukan pengawasan terhadap bank adalah sebagai berikut: 1. Karakteristik usaha bank Kegiatan operasional yang dilakukan bank bersifat 'unik' dan berbeda dengan jenis perusahaan lainnya, antara lain karena hal-hal berikut: a. Salah satu usaha yang dilakukan bank adalah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk Giro, Tabungan dan Deposito. Modal yang dipersyaratkan bagi bank untuk melakukan kegiatan usahanya tersebut relatif kecil. Sesuai peraturan mengenai permodalan bank, bank diwajibkan untuk mempertahankan modal minimal sebesar 8% dari total Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Dengan kecilnya persyaratan modal tersebut bank dapat menghimpun dana yang sangat besar dengan modal yang relatif kecil. Masyarakat sebagai pihak penyimpan dana sebenarnya merupakan pemodal utama yang perlu dilind- ungi kepentingannya. b. Usaha berdasarkan kepercayaan. Bank merupakan lembaga kepercayaan, dimana masyarakat mempercayakan dananya untuk dikelola oleh bank untuk memperoleh imbalan berupa bunga. Hilangnya kepercayaan masyarakat tersebut dapat menyebabkan terjadinya penarikan dana besar-besaran oleh masyarakat (rush) seperti yang terjadi pada saat krisis tahun 1997. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat tersebut maka bank harus diawasi agar masyarakat yakin bahwa dana yang ditempatkan di bank tetap aman. 213
214 c. Mismatch sumber dan penyaluran dana. Secara umum dalam kegiatan usaha bank akan selalu terjadi mismatch antara sumber dana dan penyaluran dananya. Sumber dana bank sebagian besar berupa Dana Pihak Ketiga yang jangka waktunya relatif pendek (<1 tahun), sedangkan penyaluran dana sebagian besar berupa Kredit dan Surat Berharga yang jangka waktunya relatif panjang (>1 tahun). Dengan demikian, kegiatan usaha bank perlu diawasi untuk meyakini bahwa bank melakukan pengelolaan likuiditas secara memadai. d. Membutuhkan pengurus dan manajemen yang memiliki kemampuan dan integritas tinggi. Kegiatan usaha bank tergolong bisnis yang kompleks sehingga membutuhkan pengurus dan manajemen yang memiliki kemampuan yang memadai untuk mengelola bank. Selain itu, bisnis bank juga rawan terhadap penyalahgunaan atau fraud sehingga pengurus dan manajemen harus memiliki integritas yang tinggi. Dalam hal ini diperlukan peran dari pengawas bank untuk melakukan penga- wasan terhadap pengurus dan manajemen bank. e. Membantu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. Fungsi bank untuk menghimpun dana pihak ketiga dan menyalurkan dalam bentuk kredit akan membantu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Dengan adanya bank, dana yang berasal dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dapat dimanfaatkan oleh masyarakat lain sebagai sumber dana untuk mengembangkan usahanya. 2. Potensi kegagalan suatu bank dapat bersifat sistemik Perbankan merupakan sektor usaha yang rentan terhadap potensi kegagalan yang bersifat sistemik. Dalam hal ini sistemik berarti kegagalan yang terjadi di suatu bank dapat berdampak ke bank-bank lain, dan pada akhirnya berdampak pada kegagalan seluruh sistem perbankan. Kegagalan suatu bank dapat menye- babkan hal-hal sebagai berikut: a. Krisis perbankan yang ditandai dengan penarikan dana nasabah secara besar-besaran.
b. Terganggunya sistem keuangan karena bank-bank mengalami kesulitan likuiditas di pasar uang. Kondisi ini akan menyebabkan kenaikan suku bunga. c. Pemburukan kondisi perekonomian yang ditandai dengan kesulitan mendapatkan kredit dari bank karena tingginya suku bunga dan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat banyak perusahaan yang mengalami penurunan usaha. d. Biaya perbaikan yang harus dikeluarkan akibat kegagalan suatu bank sangat mahal, antara lain dapat menyebabkan pelarian modal ke luar negeri, terjadinya krisis nilai tukar, dan diperlukan dana untuk melakukan bailout. 3. Bank berperan penting dalam perekonomian dan sistem pembayaran Industri keuangan di Indonesia sebagian besar merupakan bank. Share perbankan mencapai 80% dari total aset industri keuangan. Sebagian besar dana masyarakat berada di sistem perbankan. Selain itu, bank juga berperan penting dalam sistem pembayaran untuk kelancaran transaksi yang dilakukan masyarakat, misalnya melalui ATM, pengiriman uang, transaksi kartu kredit, phone banking dan internet banking. 4. Agent of development Bank merupakan lembaga yang melakukan penghimpunan dana masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat kembali dalam bentuk kredit atau surat berharga. Bank merupakan jembatan yang menghubung- kan antara pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Dana yang diperoleh dari bank tersebut sangat diperlukan untuk pembangunan ekonomi 215
216 di sektor riil. Selain itu, penyaluran dana dari pemerintah juga dilakukan bank, sehingga keberadaan bank sangat membantu keberhasilan program-program Pemerintah. 5. Rawan penyimpangan dan kejahatan (fraud) Sebagai salah satu lembaga keuangan, mengingat jumlah uang yang beredar dalam sistem perbankan sangat besar maka bank tergolong rawan penyimpangan dan kejahatan (fraud). Yang dimaksud dengan fraud adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu atau memanipulasi bank, nasabah atau pihak lain, yang terjadi di bank dan/ atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah atau pihak lain menderita kerugian dan/ atau pelaku fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Fraud dapat dilakukan oleh pemilik bank, manajemen dan karyawan, nasabah serta pihak lain. Pengawasan bank dilakukan untuk melihat bahwa bank telah melaksanakan strategi untuk mencegah terjadinya fraud dan tindak lanjut yang dilakukan bank dalam penanganan fraud.
Tujuan Pengawasan Bank Pengaturan dan pengawasan bank diarahkan untuk mengopti- malkan fungsi perbankan Indonesia sebagai: 1. Lembaga kepercayaan masyarakat dalam kaitannya sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana; 2. Lembaga yang ikut berperan dalam membantu pertum- buhan ekonomi serta pemerataan, agar tercipta sistem perbankan yang sehat, baik sistem perbankan secara menyeluruh maupun individual, dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut pendekatan yang dilakukan dengan menerapkan: 1. Kebijakan memberikan keleluasaan berusaha (deregulasi); 2. Kebijakan prinsip kehati-hatian bank (prudential banking); dan 3. Pengawasan yang mendorong bank untuk melaksanakan secara konsisten ketentuan internal yang dibuat sendiri (self regulatory banking) dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan tetap mengacu kepada prinsip kehati-hatian. 217
218 Pengawasan Bank Berdasarkan Risiko (Risk Based Supervision) Prasyarat utama agar perbankan mampu mendukung pencapaian stabilitas sistem keuangan dan berperan secara optimal dalam perekonomian nasional adalah kondisi perbankan yang sehat dan aman. Untuk mencapai kondisi terse- but diperlukan pendekatan pengawasan bank yang menggunakan strategi dan metodologi berdasarkan risiko yang memungkinkan pengawas bank dapat mendeteksi risiko yang signifikan secara dini dan mengambil tindakan penga- wasan yang sesuai dan tepat waktu yang disebut Pengawasan Bank Berdasar- kan Risiko (Risk Based Supervision/RBS). RBS adalah pengawasan yang terfokus kepada evaluasi risiko, identifikasi permasalahan yang secara material mempengaruhi kondisi bank baik saat ini maupun yang akan datang dan tindakan serta rencana bank mengantisipasi permasalahan dan potensi permasalahan sebelum masalah tersebut berpengaruh kepada tingkat kesehatan bank (future orientation and pre-emptive approach). RBS merupakan serangkaian tahapan yang memuat teknik dan prosedur untuk mengawasi/ memeriksa suatu bank dengan memfokuskan pada risiko- risiko yang melekat (inherent risks) pada aktivitas fungsional bank serta sistem pengendalian risiko (risk control systems), yang bertujuan antara lain untuk: 1. Memfokuskan kepada aktivitas fungsional bank yang mengandung risiko tinggi; 2. Memungkinkan pencegahan terhadap terjadinya permasalahan pada bisnis dan elemen penunjang kegiatan operasional bank yang teridenti- fikasi memiliki risiko tinggi; 3. Mencapai sistem perbankan yang sehat guna mendukung kestabilan sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.
1. Pemahaman Terhadap Bank (Know Your Bank) Efektivitas implementasi RBS (Risk Based Supervision) antara lain memer- lukan pemahaman pengawas bank yang komprehensif terhadap faktor-faktor signifikan yang mempengaruhi profil risiko dan kinerja bank. Untuk mencapai pemahaman yang komprehensif tersebut dibutuhkan suatu metodologi atau pendekatan secara sistematis atau terstruktur dengan dasar analisis yang kuat yang disebut dengan pendekatan Know Your Bank (KYB). Dalam melakukan proses penilaian risiko secara komprehensif tersebut dibutuhkan pemahaman yang mendalam terhadap profil bank, antara lain mengenai karakteristik kepemilikan dan kelompok usaha, bisnis utama bank, organisasi, profil risiko, dan pengaruh faktor eksternal. Tujuan utama dari proses penyusunan KYB adalah sebagai berikut: a. Memberikan gambaran secara utuh terhadap profil bank. b. Mengidentifikasikan aktivitas bisnis utama dan aktivitas penunjang utama yang berpengaruh secara signifikan terhadap profil risiko dan kinerja bank. c. Mengidentifikasikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh bank baik yang terdapat pada aktivitas bisnis utama dan aktivitas penunjang utama maupun pada organisasi bank secara keseluruhan. d. Sebagai landasan atau masukan dalam proses selanjutnya pada siklus RBS yaitu proses penilaian risiko untuk menghasilkan profil risiko dan tingkat kesehatan bank. e. Mengarahkan strategi pengawasan bank pada area-area yang berpo- tensi mempengaruhi kinerja dan profil risiko. 219
220 2. Penilaian Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan Bank (Risk Based Bank Rating (RBBR)) Penilaian tingkat kesehatan bank dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan, laporan berkala yang disampaikan bank dan/ atau informasi lain. Cakupan penilaian RBBR terhadap faktor-faktor sebagai berikut: A. PROFIL RISIKO (RISK PROFILE) Penilaian terhadap faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inhern dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank yang dilakukan terhadap delapan risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuidi- tas, risiko operasional, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Penetapan peringkat faktor profil risiko memperhatikan signifikansi masing-masing risiko terhadap profil risiko secara keseluruhan. Jenis-jenis risiko pada perbankan adalah sebagai berikut: 1. Kredit: Risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan counterparty memenuhi kewajibannya. 2. Pasar: Risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar (adverse movement) dari portofolio yg dapat merugikan bank. Variabel pasar antara lain suku bunga dan nilai tukar. 3. Likuiditas: Risiko yang antara lain disebabkan Bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. 4. Operasional: Risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidak- cukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. 5. Hukum: Risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhi syarat sahnya kontrak. 6. Reputasi: Risiko yang antara lain disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank. 7. Strategis: Risiko yang antara lain disebabkan penetapan dan pelaksa- naan strategi dan/ atau pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal.
8. Kepatuhan: Risiko yang disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. B. GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) Penilaian terhadap faktor GCG merupakan penilaian terhadap manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yaitu Transparency, Accounta- bility, Responsibility, Independency, Fairness (TARIF). C. RENTABILITAS (EARNINGS) Penilaian terhadap faktor rentabilitas meliputi penilaian terhadap kinerja earnings, sumber-sumber earning dan sustainability earnings bank. Penetapan peringkat faktor rentabilitas (earnings) dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif terhadap parameter/ indikator rentabilitas dengan memperha- tikan signifikansi masing-masing parameter/ indikator serta mempertimbang- kan permasalahan lain yang mempengaruhi rentabilitas Bank. D. PERMODALAN (CAPITAL) Penilaian terhadap faktor permodalan meliputi penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan. Penetapan pering- kat penilaian faktor permodalan Bank dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif terhadap parameter/ indikator permodalan dengan memperhati- kan signifikansi masing-masing parameter/ indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang mempengaruhi permodalan Bank. 221
222 K n o w Y o u r B a n k Risiko Inheren Risiko Kredit Risiko Pasar • Risiko Kredit • Risiko • Risiko Pasar Likuiditas • Risiko • Risiko Likuiditas Strategis • Risiko Opera- • Risiko sional Operasional • Risiko • Risiko Kepatuhan Kepatuhan • Risiko Hukum • Risiko Hukum • Risiko Reputasi • Risiko Reputasi Profil Risiko Manajemen Risiko Tata Kelola Risiko • Kerangka Manajemen Risiko Proses Manaje- men Risiko, SDM, Sistem Informasi Manajemen • Sistem Pengen- dalian Risiko Net Risk Risiko Kredit Risiko Pasar • Risiko Kredit • Risiko • Risiko Pasar Likuiditas • Risiko • Risiko Likuiditas Strategis • Risiko Opera- • Risiko sional Operasional • Risiko • Risiko Kepatuhan Kepatuhan • Risiko Hukum • Risiko Hukum • Risiko Reputasi • Risiko Reputasi GCG Struktur Proses Hasil Renta- bilitas (Earnings) Kinerja Sumber Sustainabi- • Sustaina- lity bility Permoda- lan (Capital) Kecukupan Pengelo- laan P e r i n g k a t K o m p o i s t R B B R Peringkat Risiko Inheren Komposit Peringkat Manajemen Risiko Komposit Peringkat Profil Risiko Peringkat GCG Peringkat Rentabil- itas Peringkat Permoda- lan Gambar 28 Kerangka Penilaian RBBR Proses penetapan peringkat komposit dilakukan setelah mempertimbangkan unsur judgement yang didasarkan atas materialitas dan signifikansi dari setiap faktor penilaian. Peringkat komposit dikategorikan sebagai berikut: Tabel 12 Peringkat Tingkat Kesehatan Bank Peringkat Tingkat Kesehatan Bank 1 2 3 4 5 Kondisi bank yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Kondisi bank yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Kondisi bank yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Kondisi bank yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Kondisi bank yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
3. Tindakan Pengawasan dan Monitoring (Supervisory Action and Monitoring) Tindakan pengawasan merupakan langkah-langkah yang ditetapkan dalam rangka penyelesaian permasalahan bank berdasarkan hasil penilaian risiko dan tingkat kesehatan bank dan/ atau hasil pemeriksaan. Dalam melaksanakan tindakan pengawasan dan pemantauan dapat dilakukan pertemuan dengan manajemen bank (prudential meeting) untuk menggali infor- masi, menginformasikan kondisi/permasalahan bank sesuai dengan penilaian pengawas bank dan/ atau meminta komitmen bank untuk melaksanakan tinda- kan pengawasan. 4. Forum Panel Pengawasan Bank Berdasarkan Risiko (Quality Assurance) Untuk melaksanakan tahapan-tahapan tertentu dalam siklus pengawasan bank berdasarkan risiko, pengawas bank melakukan quality assurance melalui forum panel pengawasan bank berdasarkan risiko untuk mempertajam quality assurance yang bersifat melekat dalam setiap proses pengawasan bank. 223
224 Bab 8. Profesi di Industri Perbankan
Bab ini memberikan informasi kepada mahasiswa mengenai ragam profesi pekerjaan yang ada di dalam bank. Dengan mengetahui ragam profesi ini, maka mahasiswa dapat memiih alternatif mengembangkan karir apabila memilih perbankan sebagai tempat bekerja dimasa mendatang. 225
226 Jenis-jenis Profesi di Perbankan Secara umum pembagian deskripsi kerja di industri perbankan terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu bagian pelayanan, account officer atau marketing, operasional, non-operasional, dan support. Pelayanan Nasabah Bagian ini merupakan ujung tombak industri perbankan. Posisi teller dan customer service adalah garda terdepan sebuah brand perbankan dalam melayani nasabah. Teller Deskripsi Pekerjaan: 1. Memeriksa identitas nasabah dan melayani nasabah dalam hal setoran dan penarikan dari buku tabungan; 2. Mengesahkan tanda terima setoran dalam batas wewenangnya; 3. Membayar dan menerima uang tunai; 4. Menerima setoran warkat bank sendiri dan warkat bank lain; 5. Mencatat penerimaan dan pengeluaran tunai dan nontunai. Customer Service Deskripsi Pekerjaan: 1. Memberikan informasi kepada nasabah tentang produk-produk jasa bank dan persyaratan yang terkandung dalam setiap jenis produk;
2. Melaksanakan tahapan awal administrasi dalam pembukuan rekening; 3. Memelihara hubungan yang baik dengan nasabah dalam bentuk pemberian informasi. Account Officer Orang-orang yang berada di posisi inilah yang menjadi pemain utama dalam bisnis sebuah bank. Banker, account officer, atau marketing bertugas memasok dana bagi bank tersebut. Secara spesifik deskripsi pekerjaan banker adalah menangani nasabah, mencari dana masuk, menawarkan kredit atau produk bank, dan lain-lain. Beberapa posisi dalam bagian Account Officer diantaranya: Funding officer Funding officer bertugas untuk menghimpun dana dan melakukan pemasaran berbagai produk perbankan baik dana dan jasa untuk mengoptimalkan bisnis kantor cabang. Lending officer Lending officer bertugas menyalurkan dan mengawasi dana berdasarkan rekomendasi funding officer. Deskripsi Pekerjaan: 1. Merencanakan, memprioritaskan, menempatkan dan mereview pekerjaan staf, yang menangani, utang-piutang, grants, payroll, dan pemasukan/ pengumpulan data lainnya; 2. Merekomendasikan dan menangani bagian accounting suatu perusa- haan termasuk masalah gaji karyawan, staff training, dan pengimple- mentasian prosedur-prosedur yang ada; 3. Merekomendasikan, menangani dan berpartisipasi dalam implementasi tujuan perusahaan; 4. Menyediakan informasi teknis; 5. Menyediakan analisis kompleks tentang transaksi-transaksi akuntansi. 227
228 Operasional Operasional sebuah bank secara general meliputi settlement dan kliring. Peker- jaannya bertanggung jawab terhadap keluar dan masuknya pengiriman uang, penyelesaian transaksi, obligasi, dan surat berharga. Beberapa posisi dalam bagian operasional diantaranya Financing Support, Collection/ Debt Recovery Officer, dan Clearing Officer. Financing Support Financing Support bertugas: 1. Memastikan kegiatan finance support telah sesuai dengan standar kebijakan dan prosedur yang berlaku; 2. Melakukan pengawasan dokumentasi dan kualitas pembiayaan yang dilakukan bank tersebut. Collection/ Debt Recovery Officer Collection/ debt recovery officer bertugas: 1. Melakukan review atas prosedur penagihan dan memastikan pengem- balian pinjaman atas Kredit; 2. Menganalisa profil debitur dan mengusulkan usulan atas penanganan debitur; 3. Melakukan restrukturisasi dan negosiasi pembayaran; 4. Mengetahui dan paham masalah hukum dan dokumentasi; 5. Memantau fungsi penagihan kepada debitur. Clearing Officer Clearing Officer bertugas: Mencatat setiap transaksi nasabah yang berlangsung, baik itu pemindah- bukuan antar rekening dalam bank tersebut maupun antarbank.
Pendukung (Support) Bagian pendukung meliputi bagian yang terintegrasi dengan keberlangsungan sebuah bank, diantaranya adalah administrasi, legal, dan credit analyst. Legal Analyst Bertugas melakukan legal review terhadap sistem hukum bisnis perban- kan. Sedangkan credit analyst bertanggung jawab atas draft pengajuan kredit termasuk membuat analisis kredit pihak ketiga calon debitur. Non-Operasional Divisi Non-Operasional meliputi posisi Compliance Risk Management, Human Resource Department, dan IT. Compliance Risk Management Deskripsi Pekerjaan: 1. Memastikan penerapan seluruh ketentuan yang dipersyaratkan bagi calon nasabah baru; 2. Melakukan analisis risiko dan seberapa jauh risiko bisa memengaruhi perusahaan; 3. Membuat rencana untuk mengurangi risiko dan menyiapkan rencana juga ketika risiko terpaksa dialami. Human Resource Department Di industri perbankan, Human Resource Department memiliki bidang sendi- ri-sendiri, di antaranya: 1. Bagian Perekrutan dan Penilaian: bertugas merekrut SDM dengan kuali- fikasi perusahaan perbankan, melakukan promosi jabatan karyawan; 229
230 2. Bagian Personalia: mengurus kebutuhan karyawan, termasuk penghitungan lembur, penggantian biaya dan lain-lain. Biasanya bagian ini ada di kantor cabang. 3. Bagian Training and Development: melakukan pelatihan dan pengem- bangan karyawan sesuai dengan dinamika kebutuhan perusahaan 4. Bagian Organization Development (OD): melakukan analisis SDM untuk kemudian mengusulkan adanya development dan pelatihan karyawan. Information Technology (IT) Deskripsi Pekerjaan: 1. Support bidang IT di perusahaan perbankan, baik bagi karyawan maupun nasabah; 2. Menyusun program komputer sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
Sertifikasi Profesi di Perbankan Menurut Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa pengakuan kompetensi kerja dilakukan melalui sertifikasi kompetensi kerja. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja seseorang yang mencakup aspek pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill) dan sikap (attitude) yang sesuai dengan standar kompetensi kerja yang ditetapkan. Standar kompetensi kerja adalah rumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Standar Internasional, dan/ atau Standar Khusus. Berangkat dari pemikiran bagaimana meningkatkan kompetensi bankir, muncul kesadaran para pelaku bisnis di Industri perbankan untuk membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP). LSPP dibentuk oleh Ikatan Bankir Indonesia (IBI), Perhimpunan Bank-Bank Nasional (Perbanas), Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) pada 26 Oktober 2006. Sampai saat ini Institut Bankir Indonesia (IBI) sebagai satu-satunya asosiasi profesi bankir di Indonesia telah mengidentifikasi 12 bidang kompe- tensi di industri perbankan, yaitu: 1. Manajemen risiko; 7. Funding and services; 2. Audit internal; 8. Operation; 3. Compliance; 9. Sales and marketing; 4. Treasury; 10. Human resources; 5. Wealth management; 11. Finance; 6. Lending; 12. Information technology. Disamping itu, terdapat kompetensi bidang general banking yang dibutuhkan oleh bankir untuk tingkat pimpinan. Bidang kompetensi tersebut mencakup perbankan umum maupun perbankan syariah. 231
232 Bab 9. Studi Kasus
Bab ini berisi mengenai studi kasus yang terjadi mengenai fakta sejarah perbankan di indonesia dan juga informasi menge- nai Grameen bank. Mahasiswa diharapkan membaca studi kasus ini dan melakukan penggalian informasi yang lebih dari berbagai sumber yang ada baik di perpustakaan maupun dunia maya, kemudian melakukan diskusi untuk menarik kesimpulan masing-masing dari diskusi tersebut. Jika mahasiswa memiliki informasi yang memadai, maka dari studi kasus ini mahasiswa dapat memahami tujuan dari seluruh bab yang sudah disajikan dari buku ini sebelumnya. 233
234 Dampak Pakto 88 (Untuk Didiskusikan) Dari Pakto 88 Sampai Likuidasi 16 Bank Likuidasi 16 bank merupakan bukti bahwa deregulasi perbankan yang dilancarkan lewat Pakto 88 memang mengandung banyak kelemahan. Berikut sejumlah aturan di sektor perbankan Indonesia. "Tambal sulam". Itulah kata yang tepat tentang kebijakan sektor perbankan Indonesia. Likuidasi 16 bank pada 1 November 1997, misalnya, jelas bertolak belakang dengan Paket Oktober (Pakto) 1988 yang memudahkan siapa saja membuka bank di Indonesia. Tulisan berikut ini meninjau berbagai kebijakan yang labelnya adalah "menyehatkan" perbankan Indonesia itu, sejak diluncurkan paket pembenahan pada tahun 1983 sampai sekarang. Paket Juni 1983 Inilah langkah penting deregulasi sektor perbankan di Indonesia. Di dalam Paket Juni (Pakjun) 1983 itu diberikan kemudahan bagi bank untuk menentukan sendiri suku bunga deposito dan dihapuskannya campur tangan Bank Indonesia terhadap bank dalam penyaluran kredit. Deregulasi pertama itu juga memperkenalkan adanya Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan juga Surat Berharga Pasar Uang (SBPU). Pakjun tersebut bertujuan merangsang pertumbuhan perbankan Indonesia. Langkah itu berhasil "menarik" dana masyarakat ke bank secara drastis. Paket 27 Oktober 1988 Paket ini adalah aturan paling liberal sepanjang sejarah perbankan Indone- sia. Hanya dengan modal Rp10.000.000.000,00, siapa saja bisa mendirikan bank baru. Paket Oktober 1988 (Pakto 88) dianggap telah banyak mengubah kehidupan perbankan nasional. Keberhasilan itu dinyatakan dalam angka-angka absolut seperti pada jumlah bank, kantor cabang, jumlah dana yang dihimpun,
jumlah kredit yang disalurkan, tenaga kerja yang mampu dipekerjakan, serta volume usaha dalam bentuk aset dan hasil-hasilnya. Secara kualitas keberhasilan tampak pada peningkatan sumber daya manusia yang lebih profesional, mutu pelayanan perbankan yang lebih baik, penggunaan perangkat keras dan lunak yang super canggih, juga komunikasi antar pelaku perbankan yang tidak terlalu birokratis. Paket Februari 1991 Untuk mengoreksi akibat buruk Pakto 88, pemerintah meluncurkan Paktri yang keluar tanggal 28 Februari 1991. Hal utama diatur adalah syarat bahwa modal sendiri bank haruslah sebesar 8% dari seluruh aset. Ketentuan yang lazim disebut CAR (Capital Adequacy Ratio atau perbandingan antara modal sendiri dengan aset) sebesar 8% mengharuskan bank-bank memperkuat modal- nya sendiri. Ketika itu disebut-sebut bahwa banyak bank yang CAR-nya hanya sekitar 5% saja. Terbitnya paket itu ditandai dengan berbagai kejadian pahit di dunia perbankan Indonesia. Misalnya tragedi Bank Duta yang collapse gara-gara permainan valuta asing, juga ambruknya Bank Umum Majapahit. UU Perbankan Nomor 7 tahun 1992 Undang Undang ini lahir pada tanggal 25 Maret 1992 guna menyempurna- kan UU nomor 14 tahun 1967. Inti aturan itu adalah meniadakan pemisahan perbankan berdasarkan kepemilikan - misalnya kepemilikan bank oleh pemerin- tah, swasta, dan daerah. Dalam hal pendirian bank baru, UU tersebut mengatur berbagai syarat seperti susunan organisasi, permodalan, kepemilikan, keahlian di bidang perbankan, kelayakan kerja, dan lain-lainnya. Syarat itu ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan pertimbangan Bank Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 Melalui Peraturan Pemerintah ini, pemerintah menaikkan modal minimum pendirian bank, dari Rp10.000.000.000,00 menjadi Rp50.000.000.000,00. Langkah itu jelas dimaksudkan untuk mengendalikan pertumbuhan bank yang nyaris tak terkendali. Pada tahun 1992 tercatat ada bank 17.000 bank, 8400 di 235
236 antaranya adalah BPR (Bank Perkreditan Rakyat). Ada sekitar 100 nama baru pemilik bank. Kelihatannya, banyak dana-dana luar negeri yang masuk lewat pasar modal, yang dipakai untuk mendirikan bank di Indonesia. Akibat sampingannya juga ada, yaitu menjamurnya bank-bank gelap. Agaknya gairah memanfaatkan pertumbuhan bank itu membuka "mata nakal" para speku- lan yang tahu benar keinginan nasabah untuk mendapat bunga tabungan atau deposito setinggi-tingginya. Pertumbuhan bank baru masih berlanjut hingga tahun 1994. Dan itulah yang membuat ekspansi kredit makin gencar. Pada tahun 1995, misalnya, di sektor properti saja sudah dikucurkan kredit sekitar Rp41.000.000.000.000,00. Sementara itu, bank asing juga diizinkan membuka cabang di 6 kota besar. Bahkan bentuk patungan bank asing dan swasta nasional juga diizinkan. Dengan demikian, monopoli dana BUMN oleh bank-bank milik negara terhapuskan. Beberapa bank berubah menjadi bank devisa karena syaratnya kelewat lunak. Meledaknya jumlah bank itu diikuti dengan kompetisi sengit dalam perekrutan tenaga kerja. Juga dalam hal mobilisasi dana deposito dan tabungan. Di sisi lain, ada perlombaan sengit untuk mengucurkan kredit dan pinjaman. Yang terjadi adalah kehati-hatian dan keamanan dalam menyalurkan kredit menjadi terabaikan. Akibatnya pasti kredit macet menggunung. Ada 4 "penyakit" perbankan yang dibawa Pakto 88, yaitu bank-bank banyak dikuasai para konglomerat. Di tangan konglomerat, suburlah praktik insider lending alias pemberian kredit untuk kelompok usaha mereka sendiri. Padahal praktek tersebut terlarang bagi dunia perbankan. Salah satu contoh betapa maraknya praktik insider lending itu adalah ambruknya Bank Summa yang dilikuidasi BI pada tanggal 14 Desember 1992. "Penyakit" lain adalah tingginya suku bunga. Bahkan ada bank swasta yang berani memasang tarif 30% setahun. Suku bunga tidak lagi ditentukan kekuatan pasar, akibat mekanisme kredit makin tidak sempurna dengan adanya alokasi kredit untuk kalangan sendiri. Kredit macet makin tak terkendali. "Penyakit" lain lagi, pemilik bank memperkuat status-quo kesenjangan penguasaan sumber ekonomi dalam masyarakat. "Penyakit" lainnya, investasi banyak dikucurkan ke sektor mewah, misalnya apartemen, perkantoran mewah, dan lapangan golf. Sesuatu yang dianggap sebagai kemubaziran investasi. Paket Mei 1993 Paktri dinilai kelewat "menekan" dunia perbankan. Untuk mengimbanginya, dikeluarkanlah Pakmei yang intinya melonggarkan aturan soal CAR (Capital Adequacy Ratio) sebesar 8%. Antara lain, bank boleh memasuk-
kan seluruh laba tahun sebelumnya dalam komponen modal sendiri. Aturan sebelumnya, hanya 50% saja dari laba tahun lalu yang boleh dimasukkan dalam komponen modal sendiri. Soal penyaluran kredit juga diatur. Antara lain, pemberian kredit oleh bank bagi grup usahanya diturunkan dari 50 persen menjadi hanya 20% dari total kredit yang disalurkan. Ketentuan lain, cadangan minimum turun dari 1% menjadi 0,5% dari aktiva lancar. Pelonggaran itu jelas menaikkan kapasitas pemberian kredit. Penyaluran kredit kecil juga diatur. Pakmei memberikan kebebasan bagi bank untuk memberikan kredit kecil maksimal Rp25.000.000,00 tanpa melihat penggunaannya. Menurut Trenggono Ketua Perbanas ketika itu, hal tersebut akan mendorong kredit konsumsi yang berlebih. Paket Juli 1997 Sepekan sebelum pertemuan Consultative Group on Indonesia (CGI) di Tokyo, pemerintah mengeluarkan Paket Tujuh Juli (Pakjul). Di bidang moneter, paket itu menentukan pembatasan pemberian kredit kredit oleh bank umum kepada perusahaan pengembang properti. Hal tersebut dilakukan karena kredit macet bidang properti sudah kelewat tinggi. Bayangkan, pertumbuhan kredit secara umum antara 23-24%, sedang pertumbuhan kredit properti 35%. Sebelum Pakjul, tepatnya 16 April, Bank Indonesia membuat penentuan tentang reserve requirement (cadangan wajib minimum bagi perbankan) dari 3% menjadi 5%. Pada bulan September keluar kebijakan penundaan terhadap mega proyek. Langkah itu diharapkan mampu mengurangi impor barang oleh pihak swasta. Seperti diketahui, di tengah lilitan kredit macet, bank-bank masih punya beban untuk menanggung proyek-proyek swasta dengan dana raksasa. Pengumuman Pemerintah 1 November 1997 Pengumuman tersebut merupakan puncak tragedi di sektor perbankan. Likuidasi serempak terhadap 16 bank telah menjawab rumor yang sejak lama beredar di Jakarta. Sejumlah bank lain melakukan merger. Pertanyaan selanjut- nya, apakah benar pernyataan BI bahwa tak akan ada lagi bank yang dilikuidasi? 237
238 Kasus Lehman Brothers Bangkrutnya suatu perusahaan besar ataupun institusi keuangan sering- kali mengungkapkan banyak hal yang mengejutkan dan menyisakan polemik panjang. Hal yang sama terjadi dengan kasus ambruknya Lehman Brothers di Amerika Serikat (AS) tanggal 15 September 2008. Lehman Brothers merupa- kan salah satu investment bank terbesar di AS yang sudah berusia lebih dari 150 tahun. Kebangkrutan bank ini merupakan yang terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah perbankan di AS. Bangkrutnya Lehman Brothers juga merupakan titik awal serangan badai krisis terdahsyat pasca Perang Dunia II. Seperti halnya terjadi pada setiap krisis, krisis kali ini juga mengubah berbagai aspek tatanan sosial, ekonomi dan politik secara mendasar. Bahkan, krisis kali ini mempengaruhi konstelasi geopolitik dan merombak tatanan pasar finansial secara global. Hampir semua negara terkena imbasnya meski dalam skala yang berbeda. Bangkrutnya Lehman Brothers ini pun akhirnya mencuatkan pula praktik 'manipulasi' standar akuntansi (window dressing). Meski hal ini sesung- guhnya merupakan kejahatan, namun biasanya sulit untuk dibuktikan di penga- dilan karena menyangkut interpretasi atau judgment. Hambatan utama biasanya karena akuntansi terkait erat dengan sistem hukum yang berlaku. Pada hakikat- nya setiap transaksi merupakan kontrak legal. Kontrak legal inilah yang menjadi dasar pemaknaan substansi ekonomi dari setiap transaksi. Terkait dengan bangkrutnya Lehman Brothers ini, kejahatan window dressing tersebut juga kembali menjadi bahan perdebatan seru. Kali ini, yang menjadi sorotan adalah seputar transaksi 'repo'. Perdebatan ini mencuat setelah keluarnya laporan audit investigasi penyebab bangkrutnya Lehman Brothers tanggal 11 Maret 2010 lalu. Audit dilakukan oleh Anton R. Valukas, yang ditunjuk oleh pengadilan kepailitan Southern District (Manhattan). Proses penyelidikan itu sendiri memakan waktu sekitar setahun dan menghabiskan biaya USD 42 juta. Saat transaksi repo dilakukan oleh Lehman Brothers, kewajiban untuk membeli kembali surat berharga tersebut tidak diungkapkan sebagaimana seharusnya menurut standar akuntansi yang berlaku. Metode pencatatan akuntansi ini saat itu terdapat pada Statement of Financial Accounting Standard (SFAS) 140,
semacam PSAK di Indonesia. Standar akuntansi yang mulai diperkenalkan di AS tahun 2001. Transaksi repo Lehman Brothers ini dilakukan dengan pihak terkait di Inggris yang konon memiliki sistem hukum dan standar akuntansi yang berbeda. Pihak terkait inilah yang awalnya melakukan pembelian secara repo surat berharga, yang kemudian direpokan kembali ke Lehman Brothers di US. Hal yang sebaliknya juga dilakukan dengan mekanisme yang sama pada saat Lehman Brothers melakukan penjualan secara repo. Hal lain yang akan membuat 'komplikasi' adalah bahwa praktik yang dinilai sebagai window dressing ini memanfaatkan 'regulatory arbitrage', yaitu perbe- daan sistem hukum dan standar akuntansi yang berlaku di Inggris dan AS. Praktik yang dilakukan Lehman Brothers ini melibatkan perusahaan afiliasi Lehman Brothers yang berdomisili di Inggris. Semoga kejadian seperti bangkrutnya Lehman Brothers ini menjadi pengala- man berharga bagi setiap negara untuk mengantisipasi agar kejadian serupa tidak lagi terjadi di masa-masa yang akan datang. 239
240 Lemahnya Pengendalian Internal Kasus Barings Bank Pepatah mengatakan kekuasaan yang tanpa batasan pada akhirnya akan menghasilkan kehancuran. Pendapat tersebut sepertinya sesuai dengan kasus yang terjadi di Barings Bank. Karena pemusatan kekuasaan di tangan Nick Leeson yang tanpa kontrol dan tidak adanya pengawasan internal, Barings Bank yang berusia 233 tahun bangkrut hanya dalam jangka waktu tiga tahun dan dijual ke Bank ING (Belanda) seharga 1 Pound sterling saja. Apa yang telah dilakukan Nick Leeson? Barings Bank didirikan oleh ini Sir Francis Baring pada tahun 1762 dan menjadi bank dagang (merchant bank) paling tua di Inggris. Karena usianya, tak heran kalau bank yang ini mendapat reputasi bagus. Tetapi pada tahun 1995 bank ini kolaps akibat menanggung kerugian senilai 1.400.000.000 dolar AS di bisnis, jauh di atas modalnya yang sekitar 900.000.000 dolar AS. Ketidakmampuannya memenuhi banyak kewajiban trading, yang dibuka Leeson atas nama bank tersebut. Ambruknya Barings menjadi catatan sejarah penting industri perbankan dan menjadi contoh studi kasus di bidang keuangan dan manajemen keuangan. Kehancuran dimulai ketika Nicholas William Leeson, yang populer dikenal dengan sebutan Nick Leeson melakukan transaksi gelap (transaksi yang sebetulnya di luar kewenangannya) pada tahun 1992, segera setelah dia diperkenankan melakukan trading derivatif di Barings Futures Singapore (BFS), unit bisnis Baring Bank yang menjalankan aktivitas bank tersebut di Simex (Singapore International Monetary Exchange). Sebagai trader Leeson bertugas mengambil posisi proprietary (transaksi untuk akun sendiri) baik di kontrak opsi maupun kontrak berjangka di SIMEX. Menurut mandat yang dia terima dari kantor pusat di London, dia diizinkan mengambil posisi jika posisi tersebut menjadi bagian dari akun 'switching' dan mengeksekusi order.
Banyak hal yang dapat kita pelajari dari kasus Barings Bank, antara lain: Pertama, dari hasil penyelidikan diketahui manajemen puncak Barings kurang paham soal bisnis proprietary (transaksi untuk kepentingan sendiri). Ini untuk membedakan transaksi bank untuk kepentingan nasabah. Jika auditor dan manajemen puncak Barings memahami bisnis trading, mereka pasti tahu bahwa mustahil bagi Leeson memperoleh laba sebesar yang dia laporkan jika tidak mengambil risiko yang lebih besar pula. Selain itu auditor dan manajemen puncak mestinya mempertanyakan darimana laba tersebut berasal. Artinya, laporan laba besar dari Leeson mestinya mendorong mereka memberikan peringatan, bukannya pujian dan bonus. Kedua, hancurnya Barings juga karena sikap kelalaian manajemen senior terhadap bisnis derivatifnya di Singapura. Setiap laporan mengenai pengelolaan risiko derivatif menekankan perlunya manajemen senior memahami risiko bisnis tersebut untuk membantu mengartikulasikan risk appetite bank dan merancang strategi dan mengontrol prosedur operasi. Para manajer senior di Barings terbukti lemah dalam masalah- masalah tersebut. Ketiga, tidak ada mekanisme checks and balances internal. Manajemen Barings melanggar aturan penting dalam bisnis trading, yakni membiarkan Leeson melakukan settlement atas transaksi yang dilakukannya sendiri. Hal ini terjadi karena Leeson memegang wewenang di dealing desk dan back office. Secara singkat Lesson memiliki wewenang untuk memutuskan tentang pembayaran, konfirmasi kontrak keluar atau masuk, rekonsiliasi laporan, posisi transaksi. Keempat, pengawasan karyawan yang lemah. Meskipun Leeson belum pernah memiliki lisensi untuk melakukan transaksi sebelum penugasannya ke Singapura, namun aktivitasnya hanya mendapat sedikit pengawasan dari Kantor Pusat. 241
242 Kosa Kata AKUISISI Pengambilalihan kepemilikan suatu bank yang berakibat beralihnya pengen- dalian atau kepemilikan bank tersebut. ANNUAL PERCENTAGE RATE Tingkat bunga disetahunkan dengan menyesuaikan state rate untuk jumlah periode pertahun dan jumlah pokok yang benar-benar dipinjam. AUTOMATED TELLER MACHINE (ATM) ATAU ANJUNGAN TUNAI MANDIRI Mesin otomatis yang mampu melayani keuangan nasabah seperti menarik uang, melakukan berbagai pembayaran, cek saldo dan lainnya, tanpa hari libur 24 jam setiap hari. BANK Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. BANK SYARIAH Bank yang melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah (Islam). BUNGA BANK Harga atau balas jasa yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip konven- sional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. CREDIT CARD (KARTU KREDIT) Kartu yang dikeluarkan oleh bank yang dapat dibelanjakan di berbagai tempat perbelanjaan atau tempat-tempat hiburan atau digunakan untuk mengambil uang tunai di ATM-ATM yang tersebar di tempat yang strategis.
BANK DEVISA Bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubun- gan dengan mata uang asing secara keseluruhan. BANK GARANSI Jaminan yang diberikan bank kepada nasabah dalam rangka membiayai suatu usaha, misalnya untuk keperluan ikut tender. BANK INDONESIA Berfungsi sebagai bank sentral dan mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem devisa serta mengatur dan mengawasi bank. BANK NOTES Jasa penukaran (jual beli) mata uang kertas (valuta asing). Dalam jual beli bank notes menggunakan kurs (nilai tukar rupiah dengan mata uang asing). BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) Bank yang khusus melayani masyarakat kecil di kecamatan dan pedesaan baik yang berdasarkan prinsip secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. BANK UMUM Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/ atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BANK MILIK ASING Bank yang kepemilikannya 100% oleh pihak asing (luar negeri) di Indonesia. BANK MILIK CAMPURAN Bank yang sahamnya dimiliki oleh dua belah pihak, yaitu dalam negeri dan luar negeri dan pemilik negeri harus mayoritas. 243
244 BANK MILIK KOPERASI Bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. BANK MILIK PEMERINTAH Bank yang akta pendirian maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. BANK MILIK SWASTA NASIONAL Bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. BANK NON-DEVISA Bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. BANK SENTRAL Institusi yang bertanggungjawab untuk menjaga stabilitas harga atau nilai suatu mata uang yang berlaku di negara tersebut. BILYET GIRO (BG) Surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening nasabah tersebut untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekening yang bersang- kutan kepada pihak yang disebutkan penerima yang yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau bank lain. BLACKLIST Daftar hitam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia apabila nasabah menarik cek kosong sebanyak 3 kali berturut-turut. CALL MONEY Pinjaman yang diberikan kepada bank-bank yang kalah kliring yang bersifat jangka pendek atau disebut pinjaman antarbank.
CEK (CHEQUE) Surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening nasabah tersebut untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalam cek atau kepada si pembawa cek. TRAVELLERS CHEQUE Cek perjalanan yang biasa digunakan oleh turis atau wisatawan. Cek wisata biasa digunakan sebagai alat pembayaran di berbagai tempat pembelanjaan atau hiburan seperti hotel atau supermarket. DEBITUR Nasabah yang memperoleh pinjaman (kredit) dari bank. DEPOSITO Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. FEE BASED Keuntungan yang diperoleh bank dari biaya-biaya yang dibebankan ke nasabah, seperti biaya administrasi, biaya kirim, biaya tagih, dan biaya lainnya. FLAT RATE Perhitungan suku bunga yang tetap sehingga besar angsuran setiap periode sama (tetap). FLOATING RATE Perhitungan suku bunga yang besarnya berubah-ubah, sesuai dengan peruba- han suku bunga pada bulan yang bersangkutan. FUNDING Kegiatan mencari atau memperoleh dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan, giro, tabungan dan deposito. 245
246 GIRO Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggu- nakan cek, bilyet, giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. INKASO (COLLECTION) Penagihan warkat-warkat (surat-surat berharga seperti cek, bilyet giro, wesel) yang berasal dari luar kota atau luar negeri. KEGIATAN MENGHIMPUN DANA Kegiatan membeli dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Kegiatan ini dikenal juga dengan istilah funding. KIRIMAN UANG (TRANSFER) Jasa pengiriman uang lewat bank. Pengiriman uang dapat dilakukan pada bank yang sama atau bank yang berlainan. KLIRING (CLEARING) Penagihan warkat (surat-surat berharga seperti cek, bilyet giro) yang berasal dari dalam satu kota. KREDIT Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. KREDITOR Lembaga keuangan (bank) yang menyediakan dana atau menyalurkan dana bagi pihak debitur (ketiga) KREDIT INVESTASI Kredit yang diberikan kepada pengusaha yang digunakan untuk kegiatan investasi atau penanaman modal. Biasanya kredit jenis ini memiliki jangka waktu yang relatif panjang, yaitu di atas 1 tahun.
KREDIT KONSUMTIF Kredit yang digunakan untuk keperluan pribadi, misalnya keperluan konsumsi, baik pangan, sandang, maupun papan. KREDIT LIKUIDITAS Kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya. KREDIT MODAL KERJA Kredit yang digunakan sebagai modal usaha. Biasanya kredit jenis ini berjangka waktu pendek, yaitu tidak lebih dari 1 (satu) tahun. KREDIT PRODUKTIF Kredit yang dapat berupa investasi modal kerja atau perdagangan. Dalam arti kredit ini diberikan untuk diusahakan kembali sehingga pengembalian kredit diharapkan dari hasil usaha yang dibiayai. LEMBAGA KEUANGAN Setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-du- anya menghimpun dan menyalurkan dana. LENDING Kegiatan bank dalam menjual dana (menyalurkan dana) atau memberi pinja- man kepada masyarakat dari dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. LETTER OF CREDIT (L/C) Surat kredit yang diberikan kepada para eksportir dan importir yang diguna- kan untuk melakukan pembayaran atas transaksi ekspor-ekspor yang mereka lakukan. MENGHIMPUN DANA Kegiatan mencari atau memperoleh dana dari dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, dan deposito. 247
248 MENYALURKAN DANA Kegiatan bank dalam menjual dana atau memberi pinjaman dari dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. PEMBIAYAAN Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan terse- but setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. SLIDING RATE (BEBAN BUNGA MENURUN) Perhitungan suku bunga yang dilakukan dengan mengalikan persentase suku bunga per periode dengan sisa pinjaman. SPREAD BASED (MARGIN) Keuntungan yang diperoleh bank dari selisih antara harga jual (bunga kredit) dan harga beli (bunga simpanan). STATED RATE (BUNGA KONTRAK) Tingkat bunga satu periode dikalikan jumlah pokok pinjaman untuk menghitung beban bunga. Misalnya sebuah pinjaman memberikan state rate sebesar 1% dengan jangka waktu 1 bulan. TABUNGAN Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya.
Daftar Pustaka Bank Indonesia. (2007). Consultative Paper II Penerapan Pengukuran Risiko Pasar dengan Internal Model dalam Perhitungan KPMM. Diakses dari Bank Indonesia. (2012). Consultative Paper Basel III Global Regulatory Frame- work for More Resilient Banks and Banking Systems. Diakses dari pada Marte 2016 pukul 20.30 WIB. Boediono. (1980). Teori Moneter. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. Budisantoso, T dan Sigit. (2006). Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat. Damodaran, A. (2002). Investment Valuation Tools and Techniques For Deter- mining The Value Of Any Asset (2nd Ed). New York: John Wiley & Sons, Inc. Frederic S. Mishkin. (2007). The Economics of Money, Banking, and Financial Markets. Eighth Edition. Boston: Pearson Education Inc. Hasibuan, Melayu SP. (2005). Dasar-Dasar Perbankan. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Ikatan Bankir Indonesia. (2015). Memahami Bisnis Bank, Modul Sertifikasi Tingkat I General Bank-ing. Jakarta: Gramedia. Kasmir. (2002). Dasar-Dasar Perbankan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Kasmir. (2008). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Muhammad, Waro. (2012). Tingkat dan Struktur Suku Bunga. Diakses dari suku-bunga.html pada September 2015 pukul 15.33 WIB. Otoritas Jasa Keuangan. (2014). Consultative Paper Kerangka Basel III Leverage Ratio. Diakses dari 249
250 pada Maret 2016 pukul 20.30 WIB. Otoritas Jasa Keuangan. (2015). Buku Saku OJK Edisi 2. Diakses dari pada Maret 2016 pukul 20.30 WIB. Otoritas Jasa Keuangan. (2015). Booklet Perbankan Indonesia. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan. Patria, Budy Artha. 2013. Tulisan Perekonomian di Indonesia. Diakses dari kan-di-indonesia.html pada September 2015 pukul 13.21 WIB. Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Perubahan Atas PBI No.5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Peraturan Bank Indonesia No. 14/14/PBI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan Atas PBI No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corpo- rate Governance Bagi Bank Umum. Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum. Peraturan Bank Indonesia No.11/1/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009 sebagaimana diubah oleh PBI No.13/27/PBI/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Bank Umum. Peraturan Bank Indonesia No.12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test). Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Peraturan Bank Indonesia No.14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Peraturan Bank Indonesia No.14/24/PBI/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia. Peraturan Bank Indonesia No.14/26/PBI/2012 tanggal 27 Desember 2012
tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank Peraturan Bank Indonesia No.14/8/PBI/2012 tanggal 13 Juli 2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum. Peraturan Bank Indonesia No.15/12/PBI/2013 tanggal 12 Desember 2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum. Peraturan Bank Indonesia No.15/2/PBI/2013 tanggal 20 Mei 2013 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konven- sional. R.Glenn, Hubbard. (1997). Money, the Financial System and the Economy. Addison Wasley Longman, Inc. Rahardja, Pratama dan Manurung, Mandala (2008). Pengantar Teori Makro Ekonomi. Depok: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Surat Edaran Bank Indonesia No.13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 perihal Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum. Surat Edaran Bank Indonesia No.15/4/DPNP tanggal 6 Maret 2013 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum. Surat Edaran Bank Indonesia No.15/7/DPNP tanggal 8 Maret 2013 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal In Bank tanggal 27 Desember 2012. Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Wikipedia. Diakses dari pada September 2015 pukul 18.00 WIB. 251
Buku 2 - Perbankan Otoritas Jasa Keuangan 2019