BIDANG HUKUM Minggu ke-3 November 2021 (12 s.d. 18 November 2021) URGENSI REVISI UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI Trias Palupi Kurnianingrum , S.H., M.H. Peneliti Madya/Hukum Perdata trias.kurnianingrum@dpr.go.id ISU ATAU PERMASALAHAN Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku dan pola kehidupan masyarakat secara global, menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (borderless) serta menimbulkan perubahan di berbagai bidang. Dapat dipahami pula bahwa teknologi informasi bagaikan pedang bermata dua, selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, teknologi informasi juga dapat menimbulkan sarana efektif perbuatan melawan hukum. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada dasarnya dibentuk untuk memberikan pedoman dalam pemanfaatan teknologi informasi. Tidak hanya itu, tujuan pembentukan UU ITE juga dilakukan untuk lebih menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain sesuai dengan koridor hukum yang ada. Sayangnya terdapat beberapa pasal dalam UU ITE yang menimbulkan multitafsir di masyarakat (atau yang lebih dikenal dengan pasal karet). Menurut KBBI, pasal karet adalah pasal dalam undang-undang yang tidak jelas tolok ukurnya. Di Indonesia, pasal-pasal yang berlaku sebagai pasal karet meliputi pencemaran nama baik, penistaan agama, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan, dan UU ITE. Menurut Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet), Damar Juniarto, terdapat 9 (sembilan) pasal karet di dalam UU ITE, yakni: 1) Pasal 26 ayat (3) tentang penghapusan informasi yang tidak relevan. Pasal ini bermasalah soal sensor informasi; 2) Pasal 27 ayat (1) tentang asusila. Pasal ini bermasalah karena digunakan untuk menghukum korban kekerasan berbasis gender online; 3) Pasal 27 ayat (3) tentang dafamasi atau pencemaran nama baik. Pasal ini digunakan untuk menghukum warga yang mengkritik pemerintah, polisi, atau lembaga negara; 4) Pasal 28 ayat (2) tentang ujaran kebencian. Pasal ini dapat menghukum pelaku ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, dan ras, serta menghukum pelaku yang mengkritik pemerintah dan pihak kepolisian; 5) Pasal 29 tentang ancaman kekerasan; 6) Pasal 36 tentang kerugian. Pasal ini digunakan untuk memperberat hukuman pidana dafamasi; 7) Pasal 40 ayat (2a) tentang muatan yang dilarang. Pasal ini bermasalah karena dapat digunakan sebagai alasan internet shutdown untuk mencegah penyebarluasan dan penggunaan hoax;
8) Pasal 40 ayat (2b) tentang pemutusan akses. Pasal ini bermasalah karena dapat menjadi penegasan peran pemerintah lebih diutamakan dari pada putusan pengadilan; dan 9) Pasal 45 ayat (3) tentang ancaman penjara dari tindakan dafamasi. Terhitung beberapa kasus terkait pasal karet UU ITE yang menyita perhatian publik, di antaranya kasus Prita Mulyani, Muhammad Arsyad, Ervani Handayani, Florence Sihombing, Fadli Rahim, Baiq Nuril Maknun, Buni Yani, dan I Gede Ari Astina (JRX). Terbaru, kasus ujaran kebencian yang dilakukan oleh Kepala Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak dan Global Project Leader of Indonesia Forest Campaign Greenpeace Asia Tenggara Kiki Taufik terkait isi pidato Presiden Joko Widodo di Konferensi COP 26 Glasgow tanggal 2 November 2021. Dalam pidato tersebut, kedua aktivis menyebut bahwa data deforestasi yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo tidak mendasar dan tidak sesuai dengan fakta. Imbas dari pernyataan tersebut, kedua aktivis kemudian dilaporkan oleh Sekretaris Jenderal Komite Pemberantasan Mafia Hukum, Husein Shabab, melalui No. LP/B/5623/XI/2021/SPKT/Polda Metro Jaya dengan dugaan menyebarkan berita bohong sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta ujaran kebencian sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) UU ITE. Meskipun laporan sudah dicabut oleh pelapor, namun laporan tersebut menambah panjang kasus dengan jeratan pasal multitafsir UU ITE. Terlebih lagi menurut catatan Safenet, selama bulan Juni s.d. November 2021, terdapat sekitar 25 kasus UU ITE yang tidak sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Pedoman Implementasi UU ITE. 20 kasus masih dalam tahap penyelidikan dan penyidikan, sementara 5 kasus lainnya sudah masuk dalam tahap persidangan. Revisi UU ITE sangat diperlukan guna mencegah berkembangnya kasus dengan pasal multitafsir. Hal ini bukannya tanpa sebab, mengingat pasal multitafsir UU ITE telah menimbulkan dampak negatif, di antaranya: terbatasnya hak kebebasan berpendapat dalam memberikan opini dan kritik, kurang terjaminnya kepastian hukum dalam menegakkan keadilan, dapat disalahgunakan, dan berpotensi terjadinya overkriminalisasi. Meskipun sudah diterbitkan SKB Pedoman Implementasi UU ITE, namun pada praktiknya pasal karet tetap dapat menjerat setiap orang dan SKB tidak mampu mencegah laporan terkait pasal tersebut. Padahal jika dicermati, tujuan pembentukan SKB Pedoman Implementasi UU ITE pada dasarnya adalah untuk penegakan hukum sehingga tidak menimbulkan multitafsir dan mewujudkan keadilan. Oleh karena itu, revisi UU ITE sangat dinanti mengingat SKB pada dasarnya bukanlah sebuah solusi permasalahan kriminalisasi pasal karet UU ITE. SUMBER Kompas, 15 dan 16 November 2021; 16 Februari 2021; 23 Juni 2021.