KENALI GRATIFIKASI, JAUHI KORUPSI! "Pemberian hadiah yang diterima oleh PNS atau Penyelenggara dapat terindikasi sebagai Gratifikasi" Hallo Sobat Reform Gakkum !!! Gratifikasi merupakan jenis tindak pidana korupsi yang "sangat dekat" dengan keseharian masyarakat. Bahkan saking dekatnya, sampai-sampai banyak dari kita yang tidak sadar kalau gratifikasi termasuk salah satu jenis tindak pidana korupsi. Simak saja berbagai praktik berikut..... Seseorang memberikan parsel menjelang Idul Fitri kepada pejabat publik, memberi hadiah kepada penyelenggara negara yang mengadakan resepsi pernikahan, memberikan voucher berbelanja kepada pegawai negeri, dan sebagainya. Dalam masyarakat, hal itu sudah lumrah, bukan??? Ya, tetapi sekali lagi, Pemberian yang terkait dengan jabatan seperti itu atau gratifikasi, merupakan salah satu tindak pidana korupsi. Dalam gratifikasi, segala hadiah atau fasilitas berupa uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, cek perjalanan, liburan gratis, atau biaya pengobatan, tentu tidak akan diberikan jika si penerima tidak menduduki jabatan tersebut. Artinya, ada harapan untuk terjadinya "pemberian" timbal balik dari si penerima. Entah berupa kemudahan perizinan, lulusnya penilaian dalam proses pengadaan barang dan jasa, dan sebagainya.
Apa itu Gratifikasi??? Pengertian Gratifikasi berdasarkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas meliputi uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Kriteria Gratifikasi yang dilarang Gratifikasi yang dilarang berupa pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, penerimaan yang dilarang oleh peraturan yang berlaku, bertentangan dengan kode etik, memiliki konflik kepentingan, atau merupakan penerimaan yang tidak patut/tidak wajar. Jika terdapat pemberian Gratifikasi kepada PNS atau Penyelenggara Negara dan masuk dalam kriteria Gratifikasi yang dilarang, maka PNS atau Penyelenggara Negara wajib menolak Gratifikasi. Namun dalam hal pemberian tersebut tidak dapat ditolak, maka PNS atau Penyelenggara Negara wajib melaporkan Gratifikasi yang diterima kepada Unit Pengendalian Gratifikasi maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan atau kepada Komisi Pemberantasan Korupsi maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan. Kategori Gratifikasi Gratifikasi dibagi dalam 2 (dua) kategori, yaitu Gratifikasi yang wajib dilaporkan dan Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan, adapun jenis-jenisnya secara lengkap diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (KLIK DISINI) Cara melaporkan Gratifikasi Seluruh ASN Ditjen Gakkum yang menerima maupun menolak gratifikasi wajib melaporkannya kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Ditjen Gakkum atau kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jika melakukan pelaporan melalui UPG Ditjen Gakkum, maka pelapor dapat menghubungi operator UPG melalui e-mail untuk mendapatkan formulir laporan yang harus diisi secara lengkap, setelah formulir tersebut diisi maka dapat dikembalikan lagi ke operator UPG untuk diproses lebih lanjut.
Jika melakukan pelaporan melalui KPK, maka pelapor dapat mengunjungi langsung situs gol.kpk.go.id dan mengisi data serta informasi yang diperlukan. Demikian sedikit informasi umum terkait pengenalan Gratifikasi yang perlu diketahui oleh seluruh Sobat Reform Gakkum semua. Untuk lebih jelasnya, jika ingin mengetahui lebih jauh terkait Gratifikasi, Sobat Reform Gakkum dapat langsung mengakses video-video menariknya melalui tautan ini ya! (KLIK DISINI) SALAM REFORMASI BIROKRASI !!!!