IMPLEMENTASI PEREKAMAN E-KTP DI KABUPATEN CIANJUR PROVINSI JAWA BARAT (STUDI KASUS DI KECAMATAN CIRANJANG) Bertha Lubis dan S. Mulyaningsih Abstract Research intention to obtain an overview of e-ID card policy implementation in the District Ciranjang Cianjur. Objective 1) To determine and analyze the coordination between the Department of Population and Civil Registration with the District and 2) To determine the constraints in the implementation of e-ID card in District Ciranjang Cianjur. This study used a descriptive research design analysis with a qualitative approach. This study includes qualitative research, which produces descriptive data. Qualitative research is also more emphasis on the process rather than in terms of results, but that with this research may reveal the problem of what is in accordance with the reality on the ground. Scope of this research is on the implementation of e-ID card policy. The primary data source is interviews with sources (informants) and take into account any informant, supported by secondary data from document texts, written data, and photographs. Data Collection Techniques and Instrument Research Interview/Interview and Documentation Data analysis technique used in this study is the analysis by collecting interactive model. Analysis of data: reduction, data display and conclusion Withdrawal. Keywords: population, recording and e-ID card PENDAHULUAN Di era Otonomi Daerah, di mana banyak terjadi ketidakberesan dalam administrasi kependudukan di Indonesia, sehingga hal ini menyulitkan pada saat dilakukannya data sensus penduduk untuk mendata besaran calon pemilih di Desa, Kecamatan dan Kabupaten/ Kota serta Provinsi. Data Kependudukan di Indonesia belum terdata dengan tertib, dan rapih, di mana seseorang bisa memiliki lebih dari satu KTP, dan hal ini menyulitkan pada saat dilakukannya pendataan penduduk dalam sensus penduduk, besaran jumlah penduduk, dan besaran masyarakat miskin, tidak miskin, masyarakat tergolong mampu dan tidak mampu. Datanya selalu berbeda dengan kondisi yang ada didesa/Kota, sehingga sensus penduduk yang menghabiskan biaya tidak sedikit hasilnya tidak maksimal. Karena masih terdapat penduduk yang memliki lebih dari satu KTP, apalagi yang bersangkutan memiliki lebih dari satu domisili tetap. Sehingga untuk menertibkan permasalahan ini pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri sejak beberapa tahun terakhir telah melakukan pembenahan administrasi kependudukan dengan sistem Elektonik KTP, yaitu KTP yang menggunakan sistem mesin elektronik, di mana seseorang hanya boleh memiliki satu KTP, dan KTP ini berlaku di seluruh Tanah Air Indonesia, serta diakui di manapun di wilayah Indonesia. Sehingga warga masyarakat hanya boleh memiliki satu KTP saja. Program ini pun belum selesai secara tuntas, karena masih banyak Kabupaten/Kota yang warganya belum menggantikan KTP lama dengan sistem baru yaitu e-KTP. Pentingnya penataan penduduk juga dirasakan pada saat dilakukan nya pendataan pada saat akan dilakukannya Pilkada, Pilpres dan Pileg. Sampai saat ini saja KPU dan Kementerian Dalam Negeri yang menangani permasalahan kependudukan belum tuntas menyusun daftar pemilih untuk Pilpres, Pileg Tahun 2014. 25
Jurnal Wahana Bhakti Praja, Volume 6 Edisi 1, 2016 Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya. Pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk menyelenggarakan administrasi kependudukan secara nasional. Dokumen kependudukan adalah untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, dan seluruh warga masyarakat di Indonesia. Baik yang berada di dalam Negeri maupun di luar Negeri. Bahwa pengaturan tentang Administrasi Kependudukan hanya dapat terlaksana apabila didukung oleh pelayanan yang profesional dan peningkatan kesadaran penduduk, masyarakat dalam arti pentingnya bukti KTP bagi dirinya. Sebagai bahan tulisan ilmiah ini, peneliti akan memfokuskan perbaikan sistem kartu tanda penduduk atau yang dikenal dengan e-KTP. Untuk mendapatkan administrasi kependudukan yang baik pemerintah memang harus melakukan terobosan sehingga pelaksanaan administrasi kependudukan dapat dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Sebagai contoh Indonesia terdiri dari 34 Provinsi, Provinsi yang memiliki penduduk terbesar berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010 adalah Provinsi Jawa Barat. Adapun jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 1 Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2010 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Jumlah Daerah Kab. Bogor Kab. Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Bandung Kab. Garut Kab. Tasikmalaya Kab. Ciamis Kab. Kuningan Kab. Cirebon Kab. Majalengka Kab. Sumedang Kab. Indramayu Kab. Subang Kab. Purwakarta Kab. Karawang Kab. Bekasi Kab. Bandung Barat Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Jumlah Penduduk 4.771.932 2.341.409 2.171.281 3.178.543 2.404.121 1.675.675 1.532.504 1.035.589 2.067.196 1.166.473 1.093.602 1.663.737 1.465.157 852.521 2.127.791 2.630.404 1.510.284 950.334 298.681 2.394.873 296.389 2.334.871 1.738.570 541.177 635.464 175.157 43.053.735 Sumber: BPS, 2010 26
Jurnal Wahana Bhakti Praja, Volume 6 Edisi 1, 2016 Berdasarkan tabel tersebut jumlah penduduk yang terbesar di Provinsi Jawa Barat adalah Kabupaten Bogor dengan jumlah penduduk sebanyak 4.771.932. Apabila administrasi kependudukan tidak dibenahi, maka jumlah penduduk yang banyak akan semakin sulit untuk mendapatkan data yang valid. Manfaat diterbitkannya e-KTP yang dikoordinir oleh Kementerian Dalam Negeri bagi tertib administrasi kependudukan di Indonesia sudah cukup terasa, salah satunya untuk membantu KPU dalam menciptakan data pemilih yang berbasis teknologi atau elektronik. Untuk partisipasi masyarakat dalam kepemilikan e-KTP sangat antusias hal ini dapat dilihat dengan banyaknya masyarakat yang mengantri di berbagai tempat perekaman data penduduk yang digunakan dalam menerbitkan e-ktp. Dalam e-KTP dapat direkam semua data diri mulai dari nama, tempat tanggal lahir dan lain-lain yang sebelumnya tidak dapat dicatatkan dalam KTP manual. Pembenahan administrasi penduduk yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri adalah untuk mempermudah pemerintah dalam mengambil kebijakan yang menyangkut masyarakat. Dengan KTP biasa masyarakat dapat membuat kartu identitas yang banyak atau duplikat sehingga data penduduk kita tidak valid, tetapi dengan e-KTP penduduk hanya bisa membuat kartu identitas tunggal yang dapat dicek dari data online sehingga duplikasi dapat dihindari, sehingga administrasi kependudukan yang selama ini menjadi persoalan utama akan lebih mudah dan tertib dengan adanya e-KTP. Kondisi dilapangan saat ini di Kecamatan Ciranjang pelaksanaan e-KTP berdasarkan informasi yang kami terima belum dapat dilaksanakan sepenuhnya dan masih banyak penduduk yang seharusnya berhak memiliki KTP tetapi sampai sekarang belum memperoleh haknya. Hal ini disebabkan karena Database kependudukan yang selama ini dijadikan sumber data oleh berbagai pihak ternyata kurang akurat, dikarenakan terdapatnya data anomaly yaitu data yang sudah tidak terpakai lagi masih ada dalam database kependudukan. IDENTIFIKASI MASALAH Lemahnya Koordinasi tentang pelaksanaan e-KTP. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program e-KTP. Kurangnya keakuratan data dalam pelaksanaan e-KTP. Tujuan dilaksanakannya e-KTP belum dipahami oleh sebagian masyarakat. Masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki e-KTP. Kiat-kiat yang dilakukan oleh Kemendagri dalam rangka penyelesaian e-KTP belum sepenuhnya dipahami pelaksana dilapangan.
Jumlah dana yang dialokasikan untuk pelaksanaan program e-KTP cukup besar namun pemanfaatannya belum efektif. RUMUSAN MASALAH Untuk lebih fokusnya penulis meneliti tentang program pembenahan administrasi kependudukan di Indonesia yang dikoordinir oleh Kementerian Dalam Negeri, maka penulis membatasi permasalahan sebagai berikut. 1. Bagaimana koordinasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kecamatan tentang pelaksanaan e-KTP? 2. Apakah kendala-kendala dalam pelaksanaan e-KTP di kecamatan? 3. Upaya apa yang dilakukan dalam pelaksanaan perekaman e-KTP di Kecamatan? 27
Jurnal Wahana Bhakti Praja, Volume 6 Edisi 1, 2016 KERANGKA PEMIKIRAN Terkait dengan Manajemen Kependudukan Robert Thomas Malthus (1766-1834), tentang Teori Kependudukan Malthus dalam tulisannya "A Summary View Of The Principles of Population" yang dipublikasikan pada tahun 1830 di mana Malthus memulai dengan merumuskan dua postulat yaitu: 1. Bahwa pangan dibutuhkan untuk hidup manusia, dan 2. Bahwa kebutuhan nafsu seksual antar jenis kelamin akan tetap sifatnya sepanjang masa. Atas dasar postulat tersebut Malthus menyatakan bahwa, jika tidak ada pengekangan, kecenderungan pertambahan jumlah penduduk akan lebih cepat dari pertambahan sub sistem (pangan). Perkembangan penduduk akan mengikuti deret ukur, sedangkan perkembangan susbsistem (pangan) mengikuti deret hitung dengan interval waktu 25 tahun. Menurut Malthus, pengekangan dan perkembangan penduduk dapat berupa pengekangan segera dan pengekangan hakiki. Faktor pengekangan hakiki adalah pangan, sedangkan pengekangan segera dapat berbentuk pengekangan preventif dan bekerja mengurangi angka kelahrian. Pengekangan preventif yang dianjurkan Malthus adalah pengendalian diri dalam hal nafsu seksual antar jenis seperti penundaan perkawinan. Pengekangan dapat berupa epidemic penyakit dan kemiskinan. Memasuki abad ke-21 (Bank Dunia, 2011) menyatakan, bahkan lebih dari 50 negara menjadi lemah dan miskin dibandingkan dengan satu dasawarsa yang lalu (1990) Perkembangan penduduk yang cepat dan menjadi faktor penghambat bagi perbaikan tingkat hidup yang rendah itu. Dari kekhawatiran ini orang membicarakan kembali teori kependudukan Malthus sebagai sesuatu yang berharga. Sehingga muncul teori-teori baru tentang kependudukan hukum alamiah (natural theories) dan teori-teori kependudukan sosial (social theories) merupakan bagian dari usaha pencarian hukum kependudukan. Mereka yang dapat dikategorikan sebagai pendudukung kelompok " teori alamiah" atau teori fi siologis " antara lain Michael Thomas Sadler, Thomas Doubledey, Herbert Spencer, Corrado Gini dan Raymond Pearl. Mereka percaya bahwa ada hukum-hukum alam yang mengatur serta membebaskan setiap tanggung jawab manusia dari pengendalian pertumbuhan penduduk. (Michael Thomas Sadler, 1766-1834). Michael Thomas Sadler (1834, 34) menyatakan bahwa ada hubungan terbalik antara jumlah penduduk di suatu wilayah dan daya reproduksi mereka. Meningkatnya jumlah penduduk akan berakibat menurunnya daya reproduksi penduduk yang bersangkutan. Sedangkan Menurut Herbert Spencer (1854, 154), semakin maju manusia mengembangkan dirinya semakin banyak energi yang dipakai untuk meraih kemajuan itu yang mengakibatkan berkurangnya energi untuk daya reproduksi. Pada dasarnya mereka berpendapat bahwa penurunan pertumbuhan penduduk terjadi sebagai akibat dari perubahan fekunditas. Pada perkembangannya telah muncul teori-teori kependudukan lain yaitu aliran pemikiran yang agak berbeda, dipelopori oleh Caldwell (1991, 54), umpamanya dapat dilihat dari tulisannya yang berjudul " Toward A Restatement Of Democraphic Transition Theory " yang mengemukakan bahwa hanya ada dua. Dua tipe rezim fertilitas, pertama, tipe rezim di mana individu-individu tidak memperoleh keuantungan ekonomis dengan membatasi fertilitas. Sedangkan tipe kedua merupakan tipe rezim yang sering, atau kemungkinan besar memberikan keuntungan ekonomis bagi individu-individu yang membatasi fertilitas. Dalam kedua situasi, perilaku manusia tidak saja rasional tetapi juga rasional secara ekonomi. Di antaranya aliran- aliran kekayaan antar generasi dan nilai anak dipersoalkan dalam kerangka pemikiran diatas. Perubahan dari tipe rezim fertilitas pertama yang dicirikan oleh economically unrestricted 28
Jurnal Wahana Bhakti Praja, Volume 6 Edisi 1, 2016 fertility ke tipe rezim fertlitas kedua yang dicirikan economically restricted fertility pada dasarnya lebih merupakan produk sosial. Kesemuanya ini dikoordinir oleh Kementerian Dalam Negeri, karena Kementerian Dalam Negeri merupakan sebuah institusi yang memiliki perangkat kerjanya di daerah bahkan sampai kedesa-desa. Sehingga pembenahan sistem administrasi kependudukan merupakan hal mutlak yang harus segera dilaksanakan, karena dengan sistem kependudukan yang baik, maka data- data kependudukan untuk memenuhi sensus kepnedudukan, sensus perekonomian, sensus terhadap keberadaan masyarakat miskin dan kurang mampu atau sensus lainnya yang bersifat kepentingan nasional dapat dilaksanakan dengan cepat dan tepat. Dokumen kependudukan atau data-data tersebut di sebagian wilayah kerja pemerintah desa/kota, kecamatan dan Kabupaten/Kota serta Provinsi bahkan di Pemerintah yang dalam hal ini di Kementerian Dalam Negeri masih belum tersusun secara baik, dan rapih, sehingga apabila dibutuhkan akan mengalami kesulitan, tidak cepat didapat, untuk itu Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri sebagai yang mengkoordinir, bersama pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa/kota secara bertahap dan berkelanjutan sedang memperbaiki sistem administrasi kependudukan, yang tadinya masih menggunakan pola ketik manual tradisional diubah menjadi pola komputerisasi. Saat ini yang sedang dikerjakan di seluruh pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah kecamatan dan desa/kota adalah melakukan pendataan dan melakukan modernisasi dengan perubahan kartu tanda penduduk dari pola lama menjdai e KTP. Kartu Tanda Penduduk merupakan salah satu dokumen kependudukan yang utama dan sangat penting bagi identitas diri setiap penduduk di Indonesia. Menyeragamkan kepemilikan e-KTP sudah berjalan hampir kurang lebih 2 (dua) tahun tetapi sampai saat ini belum semua daerah dapat menyelesaikan perubahan tersebut. Padahal KTP sangat dibutuhkan untuk identitas diri masyarat Indonesia. Dengan kondisi ini maka Kementerian Dalam Negeri yang dalam hal ini menjadi tanggungjawab Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan melakukan terobosan-terobosan percepatan untuk menyelesaikan perubahan kepemilikan e-KTP bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Hambatan-hambatan yang dirasakan tidak mudah, karena kondisi wilayah Indonesia sangat luas dan masih terdapat desa/kota yang sulit dijangkau dengan jalan darat, serta terisolir, ini yang merupakan penghambat utama, dan sulitnya mendapatkan dukungan peralatan-peralatan bagi penyelesaiaan pembuatan e-KTP. Perekaman e-KTP yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kendudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri memang tidak mulus, masih banyak persoalan yang terjadi mulai dari data yang diberikan penduduk yang asal-asalan, syarat-syarat yang dibawa untuk rujukan perekaman data e-KTP tidak lengkap, keinginan penduduk untuk memiliki e-KTP ganda dan banyak lagi yang lainnya. METODE PENELITIAN Desain penelitian (rancangan penelitian) diartikan sebagai usaha merencanakan dan menentukan segala kemungkinan dan perlengkapan yang diperlukan dalam suatu penelitian kualitatif (Moleong, 2002:236). Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Menurut Nazir (1999:63), metode penelitian deskriptif yaitu "suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang." Lebih jauh Nazir (1999:105) menyatakan: Desain penelitian deskriptif hanya berkehendak mengenal fenomena-fenomena untuk keperluan studi selanjutnya. 29
Jurnal Wahana Bhakti Praja, Volume 6 Edisi 1, 2016 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Kirt dan Miller (dalam Moleong, 2001:3), penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung kepada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang dalam bahasanya dan peristilahannya. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, yang menghasilkan data deskriptif. Penelitian kualitatif juga lebih menekankan pada segi proses daripada hasil, selain itu dengan penelitian ini dapat mengungkapkan permasalahan mengenai apa adanya sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kosasih (1998:8) bahwa "Riset kualitatif melihat proses sebagai sesuatu yang penting dalam menentukan hasil. Penekanan pada proses tersebut dipertimbangkan dalam hal melihat hubungan gejala-gejala yang sedang diamati/ diteliti. PEMBAHASAN Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2010 Tanggal 25 Mei 2010 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit organisasi di Lingkungan Kecamatan. Peraturan Bupati ini mengatur kedudukan, Tugas dan Fungsi Kecamatan sebagai perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat (Pasal 2 ayat (1)). Sedangkan pasal 2 ayat (2) camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah. Adapun tugas pokok camat yaitu melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, meliputi pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pemerintahan ditingkat kecamatan, pemerintahan desa dan/atau kelurahan, dan pelayanan masyarakat sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 3 ayat (1)). Kecamatan sebagai wilayah kerja Camat dilibatkan dalam perekaman dan pengaplikasian program atau software. Namun setelah 1 tahun bergulir program e-KTP menuai banyak masalah, untk itu melalui Undang-Undang... tahun 2013 program e-KTP diserahkan pada Dinas atau Kantor Catatan Sipil. Sebelum bergulir e-KTP pembuatan KTP ditandatangani oleh Camat, tetapi setelah digulirkannya program e-KTP, maka KTP elektronik yang diterbitkan tidak lagi memerlukan tanda tangan pejabat, hal ini merupakan langkah maju. Tetapi manakala pelaksanaan e-KTP langsung dipegang oleh Kementerian Dalam Negeri, maka persoalan-persoalanpun muncul. Beberapa persoalan tersebut yaitu pada saat perekemanan pembuatan e-KTP yang memerlukan software khusus untuk melakukan perekaman seperti perekaman sidik jari dan perekaman retina mata dan memerlukan alat-alat yang bisa digunakan untuk melakukan perekaman. Program e-KTP adalah program yang digagas dan digulirkan serta dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri, maka semua alat baik perangkat lunak maupun perangkat keras dan Sumber daya Manusia yang mengoperasionalkan peralatan tersebut dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Kendala utama yang dihadapi adalah bahwa negara Indonesia mempunyai wilayah yang sangat luas, sehingga dalam pelaksanaan perekaman dan pencetakan e-KTP sangatlah sulit. 30
Jurnal Wahana Bhakti Praja, Volume 6 Edisi 1, 2016 Dalam upaya perekaman misalnya pemerintah atau Kementerian Dalam Negeri dengan anggaran yang terbatas tidak mampu mengadakan aplikasi maupun perangkat komputer, alat perekam retina mata dan sidik jari untuk semua wilayah Indonesia. Untuk itu Kementerian Dalam Negeri melakukan perekaman dengan cara bergantian atau zonaisasi. Perekaman e-KTP dilakukan di kecamatan secara bergantian. Misalnya satu Kabupaten mempunyai 13 s.d. 15 Kecamatan, maka untuk perekaman dilakukan bergiliran, tahap awal bisa 3 s.d. 4 kecamatan selama 1 s.d. 2 minggu. Cara ini dianggap baik dan efi sien tetapi dalam pelaksanaannya tidak efektif, proses perekaman cukup sulit terlaksana. Hampir semua wilayah Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia menuai masalah baik masalah dalam tahap perekaman maupun masalah pada saat distribusi e-KTP itu sendiri. Persoalan tersebut dialami juga oleh Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur. Pada saat perekaman misalnya Kecamatan Ciranjang mengalami kendala antara lain masyarakatnya yang sulit datang untuk melakukan perekaman hal ini terjadi diseluruh wilayah di Indonesia, Sumber daya manusia yang melakukan perekaman yang tidak ada dikecamatan, aplikasi yang digunakan tidak cocok dengan perangkat yang ada di kecamatan dan kekuatan daya listrik dikecamatan yang tidak mampu menampung program yang gunakan untuk perekaman e-KTP. Setelah berjalan 1 tahun pelaksanaan perekaman yang mayoritas sudah terlaksana, maka perekemanan dititikberatkan pada wilayah kabupaten yaitu di Kantor atau Dinas Catatan Sipil. Persoalan lainpun muncul, yaitu masyarakat yang semula melakukan perekaman diwilayah kecamatan dapat meluangkana waktu dan biaya yang sedikit atau bahkan tanpa mengeluarkan biaya. Tetapi pada saat perekaman dilakukan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang kantornya hanya 1 (satu) yaitu biasanya berada didekat atau dipusat pemerintahan Kabupaten/ Kota. Hal ini membuat masyarakat harus meluangkan waktu yang cukup lama untuk melakukan perjalanan dan bahkan yang lebih parah lagi selain memerlukan waktu perjalan yang cukup lama, proses perekaman juga harus antre, bahkan tidak jarang proses perekaman berlangsung sampai 2 s.d. 3 hari, hal ini selain memakan waktu juga biaya untuk makan dan penginapan. Jumlah wajib KTP-el: 53.117, jumlah penduduk yang sudah merekam: 47.326, jumlah yang sudah menerima KTP-el s/d Desember 2013 sebanyak 42.555. Menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disduk Capil) Kabupaten Cianjur H. Hilman Kurnia melalui Plt Sekretarisnya Aca Kurniawan yang diwawancara dikantor pada tanggal 18 Agustus 2014, Pemerintah pusat dinilai tidak konsekwen dalam pelimpahan pengelolaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Terbukti meski sudah secara resmi dilimpahkan per 1 Januari 2014, namun hingga saat ini belum terealisasi. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disduk Capil) Kab. Cianjur H. Hilman Kurnia melalui Plt Sekretarisnya Aca Kurniawan tidak menampik kalau sampai saat ini masalah pengelolaan e-KTP masih ditangani oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). "Memang kondisinya seperti itu, sudah jelas dalam surat bahwa pengelolaan e-KTP diserahkan ke daerah per Januari 2014. Namun sampai saat ini tidak berjalan, meskipun peralatan dan sumber daya manusianya sebagain sudah ada di daerah. Tapi untuk pencetakan dan blankko e-KTP-nya masih dikuasai pusat," Akibat dari persoalan tersebut kata Aca, warga masyarakat yang akan memperbaiki e-KTP yang salah data belum bisa dilaksanakan. "Malahan muncul edaran mengenai pembuatan KTP kembali ke SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan). Berarti ini pemerintah pusat tidak konsekwen atas kebijakan yang telah disampaikan, seperti mau coba-coba," kata Aca. 31
Jurnal Wahana Bhakti Praja, Volume 6 Edisi 1, 2016 Pihaknya juga mengaku telah menyampaikan ketidak konsekwenan pemerintah pusat mengenai kebijakan e-KTP tersebut secara langsung. Namun tidak bisa memberikan jawaban kepastian yang bisa dipertanggungjawabkan. "Baru-baru ini saat rapat di pusat saya pertanyakan masalah kebijakan e-KTP itu, saya sampaikan apakah kebijakan itu hanya sekedar coba-coba," tegasnya. Pihaknya juga tidak faham, kenapa pemerintah pusat sampai saat ini masih menahan blanko e-KTP untuk dikirimkan ke daerah. Padahal kalau blanko e-KTP itu bisa dikirimkan ke daerah, pelaksanaan pembuatan dan pencetakan e-KTP bisa dilaksanakan karena perlengkapan dan sumber daya manusianya sudah ada di daerah. "Kita tidak tahu apa alasannya, mungkin dampak dari kasus penyidikan dugaan korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pengadaan e-KTP, sehingga pengadaan blankko itu dihentikan, tapi itu baru kemungkinan," katanya. Pihaknya berharap, pelimpahan pengelolaan e-KTP kedaerah itu bisa segera terealisasi. "Kasihan masyarakat yang memiliki e-KTP salah data, mereka terpaksa harus membuat KTP biasa. Mudah-mudahan pemerintah pusat bisa segera merealisasikan meski terlambat," tegasnya. Muhammad Endang (31) warga Desa Sukamanah Kec. Cugenang Kab. CIanjur mengaku terpaksa harus membuat KTP baru lantaran e-KTP yang sudah di cetak salah tempat tanggal lahir. Hal itu menjadi persoalan saat ia menyampaikan berkas lamaran kerja. "Saya harus buat KTP baru, karena e-KTP saya datanya tidak benar. Tadinya saya kira tidak masalah, tapi saat melamar suatu pekerjaan yang membatasi usia, jadi ketahuan lantaran di KTP sama dengan di Ijazah berbeda tempat lahirnya," kata Muhammad Endang. Selaku masyarakat tentu kondisi seperti itu sangat merugikan. "Terutama rugi waktu ya, kita mau memperbaiki e-KTP kita, ternyata belum bisa, malah disuruh membuat KTP baru, tentu ini memakan waktu yang tidak sebentar. Seharusnya pemerintah memikirkan masalah ini juga," katanya. Perekaman e-KTP dinilai sebagian masyarakat terlalu memakan banyak waktu. Meski belum diterapkan bagi masyarakat umum, karena baru sampai pada perangkat RT, banyak yang mengeluhkan terkait hal tersebut. Sebagaimana pantauan di lapangan, perekaman e-KTP sejak di launching oleh Bupati Cianjur Tjetjep Muchtar Soleh pada beberapa waktu lalu, mulai berjalan, meski masih diperuntukkan bagi petugas tingkat kecamatan hingga RT beserta keluarganya. Namun, perekaman e-KTP dinilai terlalu memakan banyak waktu dan tidak tertib. Akibatnya, setiap kali jadwal perekaman e-KTP dibuka, selalu terjadi antrian panjang. Sebagaimana yang terjadi di Kantor Kecamatan Ciranjang. Sejak dua hari yang lalu, kantor kecamatan penuh dengan antrian perekaman e-KTP. Antrian tersebut terjadi sejak pukul 08:00 WIB hingga 17:00 WIB. Salah seorang keluarga RT di wilayah Kecamatan Ciranjang, Fitri (23), warga Desa Karang Wangi, mengaku kecewa dengan pihak kecamatan yang terkesan tidak siap dalam menyelenggarakan program pemerintah tersebut. Ketidaksiapan kecamatan dapat dilihat dari menumpuknya antrian calon pembuat e-KTP. "Saya nunggu lebih dari lima jam di sini. Padahal seharusnya, saya bisa melakukan aktivitas yang lain. Waktu datang, saya bersama keluarga langsung menyerahkan data ke petugas, tapi tidak tidak diberikan nomor antrian. Setelah menunggu cukup lama dan diperhatikan, data yang lebih dulu masuk, malah menumpuk di meja petugas. Sementara yang baru datang, malah mendapatkan pelayanan lebih dulu. Seharusnya, petugas kecamatanlebih sigap sebelum melaksanakan perekaman e-KTP, setidaknya biar lebih tertib," terangnya. Senada dengan Titin (35), warga Desa Cibiuk, setelah sempat menunggu seharian pada hari pertama, dirinya harus kecewa karena tidak dapat dilayani. "Kemaren itu datang dari jam setengah delapan sampai jam tiga, saya tidak dilayani. Alasannya, karena habis waktunya. 32
Jurnal Wahana Bhakti Praja, Volume 6 Edisi 1, 2016 Sekarang, karena ada data yang berbeda antara NIK dan KTP, saya terpaksa harus kembali. Padahal, saya sudah membuang waktu banyak di sini," ungkapnya. Sementara itu, Sekertaris Camat Ciranjang Dadang Gumara mengakui kekurangan tersebut. Dirinya menjelaskan, hal tersebut terjdi dikarenakan alat perekam e-KTP sempat mengalai eror. Tidak hanya itu, daya listrik yang belum memadai dari yang seharusnya juga menambah masalah yang ada. "Saat ini, kita memang baru menggelar untuk petugas kecamatan hingga RT beserta keluarganya. Dalam pelaksanaannya memang masih banyak kekurangan. Namun, kekurangan ini, akan kita jadikan catatan saat pelaksanaan perekaman e-KTP bagi masyarakat umum. Kendala yang masih kita hadapi adalah soal daya listrik yang belum memadai serta alat yang sering eror, tapi kita telah koordinasikan hal tersebut dengan dinas terkait," jelasnya. Terpisah, Kabid Pendaftaran dan Informasi Kependudukan Ahmad Syamsudin mengatakan, kegiatan perekaman e-KTP yang saat ini digelar di tiap-tiap kecamatan bukan atas intruksi dinas. Saat ini, dinas sendiri masih berbenah, mempersiapkan segala sesuatunya untuk meminimalisir kemungkinan yang tidak diinginkan. "Itu inisiatif kecamatan sendiri. Kalau terjadi kendala di lapangan, wajar saja. Karena untuk perekaman e-KTP butuh daya listrik hingga 3.500 watt, sementara di kantor kecamatan, hampir rata kondisinya, paling mencapai 900 watt-1.500 watt. Untuk menambah daya, kita sudah sedang proses itu dengan PLN. Tidak hanya soal daya listrik, kita juga masih mempersiapkan genset serta tenda. Ditambah masih menunggu tambahan alat dari pusat, yakni scanner dan hard disk eksternal. Untuk ini semua, kita minta jeda, paling tidak hingga 1 Mei ini. Yang jelas, apa yang terjadi saat ini bukan instruksi dari kita, tapi insiatif dari kecamatan," Selain itu penyebab terjadinya kendala seperti dalam identifi kasi masalah dan upaya apa yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam meminimalisir kendala yang tertera dalam identifi kasi masalah tersebut di atas adalah dengan cara aplikasi tidak dapat dibuka dan sudah lama mati, pembuatan KTP Siak di dinas Kependudukan dan catatan sipil kabupaten yang kondisinya sangat menyulitkan masyarakat terutama bagi masyarakat yang jarak jangkauannya jauh dari kabupaten. Persoalan lain mengenai e-KTP adalah sejak persoalan e-KTP mencuat dan menjadi perhatian publik dengan terjadinya penyimpangan dibeberapa aspek pelaksanaannnya di Kementerian Dalam Negeri, maka pelaksanaan e-KTP seperti mati suri, program e-KTP tidak lagi menjadi prioritas, bahkan masyarakat dilapangan yang menginginkan KTP, maka pemerintah daerah melakukan pembuatan KTP manual atau KTP biasa seperti dulu. Untuk mengatasi persoalan-persoalan yang menyangkut KTP, pemerintah Kabupaten Cianjur melakukan membuatan KTP dengen metoda Siak atau KTP-el. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur telah melakukan grand strategi yaitu peluncuran KTP- el, untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada warga agar tetap mendapatkan KTP. Dengan ditariknya kewenangan pembuatan KTP dan KK ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka Dinas Kependudukan telah menyusun beberapa strategi di antaranya adalah untuk menghindari penumpukan atau antrian yang panjang dalam pengurusan KTP, dinas berupaya melakukan zonaisasi yaitu melakukan pemetaan wilayah dengan membagi wilayah kabupaten menjadi 4 (empat) zona yang ini dimaksudkan untuk mempermudah masyarakat dalam pengurusan KTP selain mengurangi antrian di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga dimaksudkan untuk mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat dalam mengurus dan mendapatkan KTP. Dengan melakukan zona, maka kecamatan-kecamatan yang berdekatan bisa dipusatkan disatu titik yang dianggap cukup tengah atau dapat dijangkau dari semua arah dalam waktu yang relatif cepat, hal ini akan membuat masyarakat cukup efi sien baik dari segi jarak, waktu maupun biaya yang dikeluarkan. 33
Jurnal Wahana Bhakti Praja, Volume 6 Edisi 1, 2016 PENUTUP Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta data-data yang didapatkan dilapangan, maka dapat ditarikm kesimpulan sebagai berikut. 1. Pembuatan e-KTP dilakukan sepenuhnya oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 2. Pembuatan e-KTP dilakukan perekaman di wilayah kerja kecamatan di lingkungan Kabupaten/Kota se-Indonesia; 3. Pelaksanaan e-KTP banyak mengalami kendala, tetapi program ini adalah program unggulan dan merupakan langkah maju dalam upaya menyiapkan pelayanan administrasi kependudukan; 4. Pada saat perekeman KTP banyak masih terdapat warga yang acuh tak acuh terhadap pembuatan e-KTP dikarenakan mereka merasa masih bisa menggunakan KTP yang mereka miliki yang masa berlakunya masih cukup lama; 5. Banyaknya data pendudukan yang tidak sesuai pada saat perekaman dengan apa yang telah jadi dalam bentuk e-KTP, hal ini disebabkan proses pembuata e-KTP yang cukup lama, sehingga ada warga yang menginggal dan bahkan ada yang pindah doomisili pada saat e-KTP tersebut telah jadi; 6. Program e-KTP dibuat dan dicetak oleh Kementerian Dalam Negeri sehingga pada saat distribusinya memakan waktu yang cukup lama; 7. Selain itu e-KTP yang sudah jadi pada saat distribusinya mengalami keterlambatan, selain wilayah yang cukup luas, juga karena ada beberapa daerah yang mempunyai kemiripan nama sehingga ada beberapa wilayah pada saat pendistribusiannya tertukar atau terkirim kewilayah lain. 8. Pada saat e-KTP tersebut tertukar atau terkirim kewilayah lain, maka pemerintah setempat yang menerima harus mengembalikannya kembali ke Kementerian Dalam Negeri tidak bisa langsung dikirim ke daerah asal atau daerah yang sebenarnya memiliki e-KTP tersebut. DAFTAR PUSTAKA Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Nomor 63/Kep/M. PAN/7/2003, tentang Pelayanan Prima. Perpres Nomor 35 Tahun 2010 Dahlan, dkk., 1995. Kamus Besar Bahasa Indonesia Daviddow dan Uttal dalam Sutopo dan Suryanto, 2003:9 Pelayanan Triyuni Soemartono dan Sri Hendrastuti, 2011 Administrasi Kependudukan Berbasis Registrasi Said Rusli, Pengantar Ilmu Kependudukan, LP3S Jakarta tahun 2012. Kusumanegara, Solahuddin 2010. Model dan Aktor dalam proses kebijakan publik, Yogyakarta: Gavamedia Wikipedia. Org/wiki/Kartu_Tanda_Penduduk Wikisource. Org/wiki/Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun_2002 Www. Mampu. Gov. My,1993 Pelayanan Umum Unila. Ac. Id/~fi sip-admneg/mambo-, 2007 34