BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN A. Hak-Hak Terpidana Mati Pada Lembaga Pemasyarakatan Persoalan terpidana mati adalah penempatan dan pelayanan yang harus dilakukan oleh LAPAS sebelum Terpidana mati tersebut dieksekusi, karena sebelum terpidana mati dieksekusi berarti yang bersangkutan adalah manusia yang masih hidup yang secara alamiah tetap mempunyai hak-hak yang harus dilindungi seperti hak untuk mendapatkan pelayanan perawatan secara fisik dan kesehatan sampai yang bersangkutan dieksekusi, termasuk juga mendapatkan hak-haknya, adapun hak-hak dimaksud adalah mengacu pada ketentuan Pasal 14 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu : 1) melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; 2) mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; 3) mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; 4) menyampaikan keluhan; 5) mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang; 6) menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya; 7) mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan tentang pelayanan bagi Terpidana mati yang ditempatkan di LAPAS belum ada dengan kata lain masih terdapat 45
kekosongan hukum; Bahwa Terpidana mati seyogyanya ditempatkan di tempat khusus di luar LAPAS dan memliki dasar peraturan tentang pelayanannya seperti halnya penempatan Tahanan yang ditempatkan di tempat khusus yang disebut Rumah Tahanan Negara (Rutan) Fungsi utamanya adalah melakukan pembinaan terhadap Narapidana yaitu Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS. Dengan ditempatkannya Terpidana mati di dalam LAPAS hal ini menimbulkan kesulitan bagi LAPAS. 48 Sehingga dalam hal ini secara yuridis LAPAS dengan menerima titipan Terpidana mati sebenarnya telah melampaui tugas dan tanggung jawabnya sebagai institusi pembinaan Narapidana berdaarkan Sistem Pemasyarakata. A. Pembinaan Terpidana Mati Pada Lembaga Pemasyarakatan Berdasarkan Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan didefinisikan bahwa yang dimaksud dengan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Sedangkan yang dimaksud dengan Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan yang dimaksud dengan Narapidana adalah Terpidana yang 48 Bambang Poernomo, 1986, Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan, Yogyakarta: Liberty, hlm. 94 Pasal 1 butir 6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 46
menjalani pidana hilang kemeredekaan di LAPAS.49 Karena itu, LAPAS hakikatnya hanya berfungsi untuk melaksanakan pembinaan bagi Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan. Sedangkan menurut Pasal 10 KUHP, jenis pidana hilang kemerdekaan meliputi pidana penjara (baik pidana penjara seumur hidup maupun pidana penjara sementara) dan pidana kurungan. Namun dalam kenyataannya LAPAS juga dihuni oleh Terpidana yang dijatuhi pidana mati dan/atau yang berstatus tahanan rumah tahanan negara. Sehingga dengan kenyataan tersebut berarti LAPAS telah melakukan fungsi yang melebihi dari fungsi yang utama yaitu melaksanakan pembinaan Narapidana. Persoalan ini menimbulkan permasalahan dari aspek peraturan yang menjadi dasar terhadap pelayanan terpidana mati karena ketentuan tentang pelayanan pidana mati belum ada aturan secara khusus, sedangkan ketentuan terhadap pelayanan Tahanan sudah ada peraturannya yaitu diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 04. UM.01.06 Tahun 1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara.50 Pengertian pembinaan secara umum adalah suatu proses penggunaan manusia, peralatan, uang, waktu, metode, dan sistem yang didasarkan pada 49 Pasal 1 butir 7 50 Budiyono, Fungsi Lembaga Pemasyarakat sebagai Tempat untuk Melaksanakan Pembinaan dan Pelayanan Terpidana Mati sebelum DieksekusI, Artikel, dimuat dalam Jurnal Dinamika Hukum, Vol 9, No 3 (2009), Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Hlm. 223-229 48
prinsip tertentu untuk usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya. Pengertian lain dari pada "pembinaan",51 adalah segala usaha atau tindakan yang berhubungan langsung dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan atau pengembangan, pengarahan, penggunaan serta pengendalian sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna. Menurut Budiyono, persoalan terpidana mati adalah penempatan dan pelayanan yang harus dilakukan oleh LAPAS sebelum Terpidana mati tersebut dieksekusi, karena sebelum terpidana mati dieksekusi berarti yang bersangkutan adalah manusia yang masih hidup yang secara alamiah tetap mempunyai hak-hak yang harus dilindungi seperti hak untuk mendapatkan pelayanan perawatan secara fisik dan kesehatan sampai yang bersangkutan dieksekusi, termasuk juga mendapatkan hak-haknya. Adapun hak- hak dimaksud adalah mengacu pada ketentuan Pasal 14 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu :52 1. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; 2. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; 3. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; 51 Ibid. Lihat pula Tim Peneliti BPHN dan FISIP UI, 1988, Aspek-aspek yang Mempengaruhi Penerimaan Bekas Narapidana dalam Masyarakat. Laporan Penelitian, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Hlm. 16. 52 Budiyono, Op. Cit. 49
4. menyampaikan keluhan; 5. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang; 6. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya; 7. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Namun demikian, ketentuan-ketentuan yang mengatur bagaimana melakukan pelayanan terhadap Terpidana mati selama menghuni LAPAS sebelum dieksekusi sampai saat ini belum ada peraturan yang jelas. Hal ini menimbulkan kebimbangan dan ketidakpastian bagi aparat/petugas LAPAS dalam melakukan pelayanan terhadap Terpidana mati.53 Proses pembinaan yang berlaku dalam sistem pemasyarakatan mengedepankan prinsip pengakuan dan perlakuan yang lebih manusiawi dibandingkan dengan sistem pemenjaraan yang mengedepankan balas dendam dan efek jera. Sistem Pembinaan Pemasyarakatan : a) Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas: Pengayoman Pengayoman adalah perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidupnya kepada Warga 53 Ibid. Hlm. 62 50
Binaan Pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat. b) Persamaan perlakuan dan pelayanan. Persamaan perlakuan dan pelayanan adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa membeda - bedakan orang. c) Pendidikan. Pendidikan adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah. d) Pembimbingan. Pembimbingan adalah bahwa penyelengaraan bimbingan dilaksanakan berdasarkan pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian dan kesempatan untuk menunaikan ibadah e) Penghormatan harkat dan martabat manusia. Penghormatan harkat dan martabat manusia adalah bahwa sebagai orang yang tersesat Warga Binaan Pemasyarakatan harus tetap diperlukan sebagai manusia. f) Kehilangan kemerdekaan merupakan satu - satunya penderitaan. 51
Kehilangan kemerdekaan merupakan satu - satunya penderitaan adalah Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada dalam Lapas untuk jangka waktu tertentu, sehingga mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di Lapas Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak - haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan, keterampilan, olah raga, atau rekreasi. g) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang - orang tertentu. C. Tujuan Pemidanaan Di Indonesia Di hubungkan Dengan Pidana Mati A. Tujuan Dan Fungsi Pemidanaan Negara dalam menjatuhkan pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Oleh karena itu pemidanaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief : bahwa tujuan dari kebijakan pemidanaan yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai 52
kesejahteraan. Oleh karena itu untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pemidanaan, maka tidak terlepas dari teori-teori tentang pemidanaan yang ada. 54 Menurut Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana, mengemukakan teori pemidanaan atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada tiga aliran yaitu: a. Absolute atau vergeldings theorieen (vergelden/imbalan) Aliran ini mengajarkan dasar daripada pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (velgelding) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si korban. b. Relative atau doel theorieen (doel/maksud, tujuan) Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan adalah bukan velgelding, akan tetapi tujuan (doel) dari pidana itu. Jadi aliran ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu, artinya teori ini mencari mamfaat daripada pemidanaan (nut van de straf) c. Vereningings theorieen (teorigabungan) Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pemidanaan. 54 Muladi, Op, Cit, hal. 149. 53
Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan daripada hukum. 55 Dari beberapa defenisi di atas dapat kita ketahui : 1) Teori absolut atau teori pembalasan Teori ini memberikan statement bahwa penjatuhan pidana semata- mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Adapun yang menjadi dasar pembenarannya dari penjatuhan pidana itu terletak pada adanya kejahatan itu sendiri, oleh karena itu pidana mempunyai fungsi untuk menghilangkan kejahatan tersebut. Menurut Johanes Andenaes, mengatakan bahwa tujuan utama dari pidana adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (to satesfy the claims of justice), sedangkan pengaruh-pengaruh lainnya yang menguntungkan adalah hal sekunder jadi menurutnya bahwa pidana yang dijatuhkan semata-mata untuk mencari keadilan dengan melakukan pembalasan.56 55 Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Satu, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta hal. 56. 56 Muladi, Op, Cit, hal 11. 54
Lebih lanjut Immanuel Kant, mengatakan bahwa pidana mengkehendaki agar setiap perbuatan melawan hukum harus dibalas karena merupakan suatu keharusan yang bersifat mutlak yang dibenarkan sebagai pembalasan. Oleh karena konsekuensinya adalah setiap pengecualian dalam pemidanaan yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu selain pembalasan harus dikesampingkan. Tokoh lain yang menganut teori absolut ini adalah Hegel, ia berpendapat bahwa pidana merupakan suatu keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum suatu negara yang merupakan perwujudan dari cita-cita susila, maka pidana merupakan suatu pembalasan. Lebih lanjut Hegel mengatakan bahwa tindak pidana itu harus ditiadakan dengan melakukan pemidanaan sebagai suatu pembalasan yang seimbang dengan beratnya perbuatan yang dilakukan,57 Hugo de Groot dengan mengikuti pendapat dari Phitagoras, menuliskan bahwa kita tidak seharusnya menjatuhkan suatu pidana karena seseorang telah melakukan kejahatan, akan tetapi untuk mencegah supaya orang jangan melakukan kejahatan lagi. 58 57 Ibid, hal 10. 58 Djoko Prakoso, Hukum Penitensir Di Indonesia, Armico, Bandung, 1988, hal. 20. itu 55
2) Teori relatif atau teori tujuan Menurut teori ini penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat. Lebih lanjut teori ini menjelaskan bahwa tujuan dari penjatuhan pidana adalah sebagai berikut: a. Teori menakutkan yaitu tujuan dari pidana itu adalah untuk menakut-nakuti seseorang, sehingga tidak melakukan tindak pidana baik terhadap pelaku itu sendiri maupun terhadap masyarakat (preventif umum). b. Teori memperbaiki yaitu bahwa dengan menjatuhkan pidana akan mendidik para pelaku tindak pidana sehingga menjadi orang yang baik dalam masyarakat (preventif khusus)59 Sedangkan prevensi khusus, dimaksudkan bahwa pidana adalah pembaharuan yang esensi dari pidana itu sendiri. Sedangkan fungsi perlindungan dalam teori memperbaiki dapat berupa pidana pencabutan kebebasan selama beberapa waktu. Dengan demikian masyarakat akan terhindar dari kejahatan yang akan terjadi. Oleh karena itu pemidanaan harus memberikan pendidikan dan bekal untuk tujuan kemasyarakatan. Selanjutnya Van Hamel yang mendukung teori prevensi khusus memberikan rincian sebagai berikut: 59 Ruslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal. 26. 56
1) Pemidanaan harus memuat suatu anasir yang menakutkan supaya sipelaku tidak melakukan niat buruk. 2) Pemidanaan harus memuat suatu anasir yang memperbaiki bagi terpidana yang nantinya memerlukan suatu reclessering. 3) Pemidanaan harus memuat suatu anasir membinasakan bagi penjahat yang sama sekali tidak dapat diperbaiki lagi 4) Tujuan satu-satunya dari pemidanaan adalah mempertahankan tata tertib hukum, 60 Menurut pandangan modern, prevensi sebagai tujuan dari pidana adalah merupakan sasaran utama yang akan dicapai sebab itu tujuan pidana dimaksudkan untuk kepembinaan atau perawatan bagi terpidana, artinya dengan penjatuhan pidana itu terpidana harus dibina sehingga setelah selesai menjalani pidananya, ia akan menjadi orang yang lebih baik dari sebelum menjalani pidana. 3) Teori gabungan Selain teori absolut dan teori relatif juga ada teori ketiga yang disebut teori gabungan. Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai tujuan dari pemidanaan. Tokoh utama yang mengajukan teori gabungan ini adalah Pellegrino Rossi (1787-1848). Teori ini berakar pada pemikiran yang bersifat kontradiktif antara teori absolut dengan teori relatif. Teori gabungan berusaha menjelaskan dan memberikan dasar pembenaran tentang pemidanaan dari berbagai sudut pandang yaitu: 60 Djoko Prakoso, Op, Cit, hal. 23. 57
a. Dalam rangka menentukan benar dan atau tidaknya asas pembalasan, mensyaratkan agar setiap kesalahan harus dibalas dengan kesalahan, maka terhadap mereka telah meninjau tentang pentingnya suatu pidana dari sudut kebutuhan masyarakat dan asas kebenaran. b. Suatu tindak pidana menimbulkan hak bagi negara untuk menjatuhkan pidanadan pemidanaan merupakan suatu kewajiban apabila telah memiliki tujuan yang dikehendaki. c. Dasar pembenaran dari pidana terletak pada faktor tujuan yakni mempertahankan tertib hukum.61 Lebih lanjut Rossi berpendapat bahwa pemidanaan merupakan pembalasan terhadap kesalahan yang telah dilakukan, sedangkan berat ringannya pemidanaan harus sesuai dengan justice absolute (keadilan yang mutlak) yang tidak melebihi justice sosial (keadilan yang dikehendaki oleh masyarakat), sedangkan tujuan yang hendak diraih berupa: a. Pemulihan ketertiban, b. Pencegahan terhadap niat untuk melakukan tindak pidana (generak preventief), c. Perbaikan pribadi terpidana, d. Memberikan kepuasan moral kepada masyarakat sesuai rasa keadilan, e. Memberikan rasa aman bagi masyarakat62. Dengan demikian, teori gabungan ini berusaha memadukan konsep- konsep yang dianut oleh teori absolut dan teori relatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan yaitu disamping penjatuhan pidana 61 Muladi, Op, Cit, hal 19. 62 Ibid, hal. 19 58
itu harus membuat jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana. Di samping teori-teori tersebut yang menjelaskan tentang tujuan pemidanaan, dapat pula kita temukan dalam konsep Rancangan K.U.H.Pidana baru (konsep tahun 2006) pada Pasal 54 tersebut berbunyi : ayat (1) a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum dan pengayoman masyarakat. b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna. c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana. sedangkan pada ayat (2) disebut kan juga bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan matabat manusia B. Pedoman Pemidanaan Istilah pedoman pemidanaan harus dibedakan dengan pengertian pola pemidanaan menunjukan pada suatu yang dapat digunakan sebagai model, acuan, pegangan atau pedoman untuk membuat atau menyusun sistem sanksi (hukum) pidana, sedangkan pedoman pemidanaan lebih merupakan pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan atau menerapkan pemidanaan. Jadi pedoman pemidanaan merupakan bagi badan legislatif 63. Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tidak mengenal istilah pedoman pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana, baik pidana mati maupun pidana lainnya. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana 63 Barda Nawawi Arief, Pola Pemidanaan Menurut KUHP dan Konsep KUHP, Departemen Kehakiman, Jakarta,Op, hal. 1. 59
yang merupakan warisan kolonial, hanya mengenal istilah hal-hal yang meringankan dan hal-hal memberatkan, hal ini digunakan oleh hakim sehingga saat ini dalam memberikan standar penjatuhan pidana disamping itu juga hakim dalam menjatuhkan pidana bagi terpidana harus melihat atau memperhatikan asas yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1) K.U.H Pidana yaitu asas legalitas. Berlainan dengan kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka dalam konsep Rancangan K.U.H. Pidana Baru Tahun 2006, ditentukan atau dicantumkan pedoman pemidanaan. Hal ini diharapkan agar menjadi suatu pedoman pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan atau menetapkan pidana, sehingga akan tercapai tujuan pemidanaan tersebut . Pedoman pemidanaan sangat diperlukan bagi hakim agar tidak menimbulkan keraguan-keraguan dalam penerapannya dan dapat mempertebal rasa percaya diri bagi hakim itu sendiri serta lebih jauh dapat memberikan kepastian hukum. Pedoman pemidanaan dalam Rancangan Kitab Undang - undang Hukum pidana Baru tahun 2006 tercantum dalam pasal. 64 "Dalam pemidanaan wajib dipertahankan : a. kesalahan pembuat tindak pidana b. motif dan tujuan melakukan kejahatan tindak pidana c. sikap batin pembuat tindak pidana 64 Ekaputra, Mohammad dan Abul Khair, Sistem Pidana Di Dalam KUHP Dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru, USU Press, Medan, 2010, hal. 13. 60
d. apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana e. cara melakukan tindak pidana f. sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana g. riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi pembuat tindak pidana h. pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana i. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban j. pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau k. pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 55 tersebut di atas mengatakan bahwa pedoman pemidanaan akan sangat membantu hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Ini akan memudahkan dalam menetapkan takaran pemidanaan. Jadi merupakan semacam Cheek List sebelum hakim menjatuhkan pidana. Dengan memperhatikan butir - but ir yang tercantum dalam daftar tersebut, maka diharapkan pidana yang dijatuhkan dapat lebih profesional dan dapat dipahami baik oleh masyarakat maupun oleh terpidana itu sendiri. Pencantuman butir-butir diatas tidak bersifat limitative. Hakim bisa saja "menambahkan" pertimbangan pada hal-hal lain selain apa yang tercantum dalam pasal ini. Namun apa yang disebutkan dalam pasal 55, juga mengatur Hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dalam penjatuhan pidana oleh hakim. Hal ini tertuang dalam Pasal 132 dan Pasal 134. Hal yang meringankan menurut Pasal 132 Rancangan K.U.H.Pidana Baru tahun 2006, bahwa hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana harus memperhatikan hal yang meringankan pada diri terpidana diantaranya: 61
1) percobaan melakukan tindak pidana 2) pembantuan terjadinya tindak pidana 3) penyerahan diri secara sukarela kepada yang berwajib setelah melakukan tindak pidana 4) tindak pidana yang dilakukan oleh wanita hamil 5) pemberian ganti kerugian yang layak atau perbaikan kerusakan secara sukarela sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan 6) tindak pidana yang dilakukan karena kegoncangan jiwa yang sangat hebat 7) tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat sebagaimana dimaksud dalam pasal 39; atau 8) faktor-faktor lain yang bersumber dari hukum yang hidup dalam masyarakat. Adapun dasar peringanan yang pertama menyangkut anak dalam melakukan tindak pidana. Dalam ketentuan ini tersimpul bahwa anak yang dibawah umur dua belas tahun yang melakukan tindak pidana, tidak dijatuhi pidana. Peringatan pidana diperuntukkan bagi anak yang berumur 12 tahun sampai dengan 18 tahun percobaan pembuat secara objektif tidak mencapai apa yang dikehendaki, sehingga pidana yang diancamkan wajar untuk dikurangi. Delik, jika dibandingkan dengan pembuat utama adalah kecil oleh karena itu wajar pula apabila ancaman pidana terhadap diperingan. Hal-hal lainnya yang meringankan pidana diambil dari keadaan yang nyata sehingga dipandang wajar untuk ditetapkan secara tegas dalam Undang- undang. Lebih lanjut Pasal 134 Rancangan Pidana Baru tahun 2006 yang mengatur mengenai hal yang memberatkan sanksi pidana yang akan dijatuhkan yaitu : 62
1. Pelanggaran suatu kewajiban jabatan yang khusus diancam dengan pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai negeri dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya oleh karena jabatannya; 2. Penggunaan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, atau lambing Negara Indonesia pada waktu melakukan tindak pidana 3. Penyalahgunaan keahlian atau profesi untuk melakukan tindak pidana 4. Tindak pidana yang dilakukan orang dewasa bersama-sama dengan anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun 5. Tindak pidana yang dilakukan secara bersekutu, bersama- sama, dengan kekerasan, dengan cara yang kejam, atau dengan berencana 6. Tindak pidana yang dilakukan pada waktu terjadi huru-hara atau bencana alam 7. Tindak pidana yang dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya 8. Pengulangan tindak pidana; atau 9. Faktor-faktor lain yang bersumber dari hukum yang hidup dalam masyarakat. Dari uraian di atas yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan oleh hakim dalam memutus perkara pidana yang akan dijatuhi pidana mati adalah sebagai berikut: Kesalahan pembuat ; kesalahan adalah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang menurut Undang-undang dengan sengaja atau karena kealpaan. Kesalahan ini merupakan unsure subjektif, yaitu unsur yang melekat pada diri pembuat itu sendiri. Hakim harus dapat menilai apakah pembuat kesalahan tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. 63
Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana; berbeda dengan kesalahan pembuat, motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana adalah merupakan unsur objektif, yaitu unsur yang terdapat diluar diri pembuat, yang perlu dipertimbangkan dan diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana mati adalah apakah tindak pidana tersebut dilakukan sengaja untuk meresahkan masyarakat dan membahayakan keamanan negara. Cara melakukan tindak pidana ; hakim dapat menjatuhkan pidana mati terhadap orang yang melakukan kejahatan dengan mempertimbangkan cara melakukan tindak pidana, Tindak pidana dilakukan dengan berencana ; pedoman yang terakhir ini adalah yang sangat mendukung bagi hakim untuk menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana yang telah memenuhi tiga pedoman diatas. Hakim harus dapat menilai apakah tindak pidana yang dilakukan telah direncanakan terlebih dahulu, seperti melakukan kejahatan makar, pencurian dengan kekerasan dan lain-lain. Setelah memperhatikan dan mempertimbangkan pedoman tersebut, hakim juga wajib memperhatikan hal-hal yang memberatkan tersebut adalah bahwa tindak pidana tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan kekerasan atau cara yang kejam, tindak pidana dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya dan terhadap seseorang yang telah berulang kali melakukan kejahatan berat (recidivis). C. Sistem Pemidanaan di Indonesia 64
Andi Hamzah memberikan arti sistem pidana dan pemidanaan sebagai susunan (pidana) dan cara pemidanan. M. Sholehuddin menyatakan bahwa masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai- nilai sosial budaya suatu bangsa. Artinya pidana maengandung tata nilai (value) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang65. Sistem merupakan jalinan dari beberapa unsur yang menjadi satu fungsi. Sistem pemidanaan memegang posisi strategis dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi. Sistem pemidanaan adalah suatu aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Apabila pengertian sistem pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. Ini berarti semua aturan perundang- undangan mengenai hukum pidana subtantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pemidanaan tidak 65 Andi Hamzah dan Siti Rahayu, Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia, Akademik Pressindo, Jakarta, 1986, hal. 4. 65
dapat terlepas dari jenis-jenis pidana yang diatur dalam hukum positif suatu negara. Pemidanaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat yang teratur terhadap pelaku kejahatan dapat berbentuk menyingkirkan melumpuhkan para pelaku tindak pidana, sehingga pelaku tersebut tidak lagi menggangu di masa yang akan datang. Cara menyingkirkan dapat dilakukan bermacam-macam yaitu berupa pidana mati, pembuangan, pengiriman keseberang lautan dan sampai pemenjaraan. Secara berangsur- angsur ada kecenderungan cara pemidanaan itu mengalami pergeseran dari waktu ke waktu. Pada zaman kerajaan majapahit dikenal sistem pemidanaan berupa; pidana pokok yang meliputi pidana mati, pidana potong anggota badan bagi yang bersalah, denda, ganti kerugian, atau pangligawa atau putukucawa. Dan juga dikenal pidana tambahan yang meliputi tebusan, penyitaan dan patibajambi (uang pembeli obat) . Dalam kitab perundang -undangan Majapahit sama sekali tidak mengenal pidana penjara dan pidana kurungan. Dengan demikian tiap-tiap orang yang bersalah harus menjalani salah satu dari empat pidana pokok di atas Berbeda dengan keadaan Majapahit, untuk keadaan sekarang sistem pemidanaan telah mengalami banyak perubahan- perubahan yang berupa penyempurnaan dari sistem yang telah lalu. Tidak telepas pula dengan keadaan di Indonesia, sistem pemidanaan yang ada berlaku hingga sekarang masih mengacu pada K.U.H.Pidana yang atau 66
merupakan warisan Kolonial Belanda. Dari sistem ini yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut banyak menimbulkan permasalahan, diantaranya mengenai relevansinya sistem pemidanaan yang dipakai dewasa ini dengan keadaan dan aspirasi bangsa Indonesia. D. Kedudukan Pidana Mati Dalam Perumusan Tindak Pidana Sebagaimana dijelaskan dalam uraian sebelumnya bahwa pidana mati baik yang terdapat dalam sistem pemidanaan di dalam K.U.H Pidana maupun menurut Rancangan K.U.H Pidana Baru tahun 2006 hanya diancamkan terhadap delik saja. Di Indonesia delik-delik yang diancamkan pidana mati khususnya yang ada di dalam maupun diluar K.U.H Pidana seiring waktu semakin bertambah, hal ini berbeda dengan negara-negara lain yang telah menghapuskan pidana mati dalam hukum positifnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan yang sangat serius bagi kita yaitu mengapa pidana mati masih tetap dipertahankan, bahkan Rancangan K.U.H Pidana Baru tahun 2006 masih dicantumkan dan bagaimana kedudukan pidana mati dalam rumusan delik yang ada. Permasalahan pertama sudah lama diperdebatkan bahkan menimbulkan pro dan kontra, sedangkan masalah yang kedua yaitu mengenai kedudukan kedudukan pidana mati dalam perumusan delik pidana. Untuk menjawab hal ini kita harus menelusuri delik-delik yang ada di dalam dan di luar K.U.H Pidana yang diancam dengan sanksi pidana mati. Telah diketahui ada sembilan delik di dalam K.U.H Pidana yang diancam dengan pidana mati. 67
Pasal-pasal tersebut yaitu : Pasal 104, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (3), Pasal 140 ayat (3), Pasal 340, Pasal365 ayat (4), Pasal 368 ayat (2), Pasal 444, Pasal 479 k ayat (2) dan Pasal 479 o ayat (2) K.U.H Pidana. Pasal 104 K.U.H Pidana mengatur tentang kejahatan makar terhadap Presiden dan wakil Presiden, maka diancam pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara dua puluh tahun. Makar disini meliputi membunuh, merampas kemerdekaan dan menjadikan tidak cakap memerintah. Pasal 111 ayat (2) mengatur kejahatan terhadap negara dengan bersekongkol dengan negara musuh juga diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau penjara dua puluh tahun. Pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana dua puluh tahun penjara juga diancamkan untuk kejahatan terhadap negara pada waktu terjadinya peperangan dengan melakukan hubungan dengan musuh yang dapat merugikan negara atau melakukan pertolongan pada musuh, ketentuan ini tertuang dalam Pasal 124 ayat (3) K.U.H Pidana. Pasal 140 ayat (3) juga mengancam pidana mati dengan alternatif pidana seumur hidup dan pidana penjara dua puluh tahun, kejahatan yang dilakukan yaitu makar terhadap kepala atau Raja negara asing. Kejahatan pembunuhan berencana, pencurian dengan kekerasan dan pemerasan dengan pemberantasan dapat dijatuhi pidana mati dengan alternatif lain pidana seumur hidup atau pidana penjara dua puluh tahun, hal ini tercantum dalam Pasal 340, 365 ayat (4) dan Pasal 368 ayat (2) K.U.H Pidana. 68
Pasal 444 dan 479 K.U.H Pidana juga mengancam pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara dua puluh tahun dengan kejahatan yang diperbuat yaitu pembajakan kapal laut maupun pembajakan udara dengan kekerasan. Jadi jelaslah bahwa perumusan mengenai ancaman pidana yang terdapat dalam K.U.H Pidana menggunakan perumusan alternatif, artinya hakim dapat memilih tiga ancaman pidana pokok yaitu pidana mati, pidana penjara seumur hidup dan pidana sementara waktu dua puluh tahun. Hal ini dimaksudkan sesuai dengan tujuan diancamkannya pidana mati tersebut yaitu preventif bagi para pelaku tindak pidana. Di samping delik-delik yang terdapat dalam K.U.H Pidana yang mengancam pidana mati, juga delik- delik yang terdapat di luar K.U.H Pidana seperti Undang-undang Nomor 12/Drt/ 1951 tentang senjata api, Undang-undang Nomor 11 (PNPS) tahun 1963 tentang pemberantasan kegiatan subversi, Undang- undang Nomor 31 tahun 1964 tentang ketentuan pokok tenaga atom, kesemuannya memuat ancaman pidana mati yang dalam perumusan alternatif. Hal ini tidak berbeda dengan yang ada di dalam K.U.H Pidana. Dengan demikian kedudukan pidana mati dalam perumusan tindak pidana selalu dialternatifkan dengan pidana pokok lainnya seperti pidana penjara, baik pidana penjara seumur hidup maupun pidana selama-lamanya 20 tahun. Sehingga pidana mati kalau terdapat kesalahan dalam memutuskan suatu perbuatan yang diancam dengan pidana mati dan sudah 69
dilaksanakan, maka pidana mati ini tidak dapat ditinjau kembali. Di samping itu dalam perumusan jenis-jenis pidana khususnya K.U.H Pidana mati merupakan pidana yang paling berat, maka urutannya ditempatkan paling atas sebagai prospek kedudukan pidana mati dapat dilihat dalam Rancangan K.U.H Pidana Baru tahun 2006 Pasal 87. Pidana dan pemidanaan di Indonesia dimulai sejak Wetboek van Strafrecht (Wvs) diundangkan yaitu tahun 1915 dan berlaku di indonesia berdasarkan UU No. 1/1946 tentang KUHP (berdasarkan atas konkordansi). Jenis-jenis hukuman yang dapat dijatuhkan oleh Pengadilan berdasarkan plakat tgl. 22 April 1808, antara lain: 1. Dibakar hidup, terikat pada suatu tiang (hanya untuk pelaku pembakar/pembunuh) 2. Dimatikan dengan suatu keris 3. Dicap bakar. 4. Dipukul, dipukul dengan rantai (pidana badan/corporal punishment) 5. Ditahan/dimasukkan dalam penjara 6. Kerja paksa pada pekerjaan-pekerjaan umum. Menurut Utrecht dan R.Soesilo, hukum pidana merupakan suatu sanksi yang bersifat istimewa: terkadang dikatakan melanggar HAM karena melakukan perampasan terhadap harta kekayaan (pidana denda), pembatasan kebebasan bergerak/kemerdekaan orang (pidana kurungan/penjara) dan perampasan terhadap nyawa (hukuman mati). Di samping itu hukum pidana merupakan ultimum remedium (senjata pamungkas, jalan terakhir, jalan satu-satunya/tiada jalan lain). 70
Selanjutnya kita akan membahas siapakah pihak yang berhak menuntut, menjatuhkan, dan memaksa pelaku untuk menjalankan pidana. Beysens seperti dikutip oleh Utrecht menyatakan pada dasarnya negaralah yang berhak, karena perbuatan tersebut bertentangan dengan tata tertib negara (dilihat dari sudut obyektif), dalam hal ini KUHP merupakan peraturan yang dibentuk oleh negara dan perbuatannya merupakan tindakan yang dapat dipertanggung jawabkan oleh pelaku (dilihat dari sudut subyektif); Utrecht juga menambahkan bahwa negaralah yang berhak melakukan hal tersebut, mengingat; Negara sebagai organisasi sosial tertinggi oleh karena itu sangat logis jika negara diberi mempertahankan tata tertib masyarakat; Negara sebagai satu-satunya alat yang dapat menjamin kepastian hukum. Dalam Hukum pidana juga terdapat dasar dasar-dasar pemidanaan, yakni : 1. Ketuhanan Pidana adalah tuntutan keadilan dan kebenaran Tuhan.Tidak boleh ada pemidanaan karena dendam dan pembalasan,melainkan pelaku telah berdosa.Hakim bertindak atas kekuasaan yang diberikan oleh Tuhan,sedangkan negara bertindak sebagai pembuat Undang- tugas 71
undang.Penguasaan adalah abdi Tuhan untuk melindungi yang baik dan menghukum yang jahat. 2. Falsafah Berdasarkan ajaran kedaulatan rakyat dari J.J.Roussdau,berarti ada kesepakatsn fiktif antara rakyat dan negara,itu bearti rakyat berdaulat dan menentukan pemerintahan.kekuasaan negara adalah kekuasaan yang diberikan oleh rakyat,setiap rakyat menyerahkan sebagian hak azazi kepada negara dengan imbalan perlindungan untuk kepentingan hukumnya dari negara. 3. Perlindungan Hukum (Yuridis) Dasar dari pemidanaan ini adalah bahwa penerapan hukum pidana adalah utuk menjamin ketertiban hukum. Menurut pendapat saya adanya tujuan pemidaan adalah langkah yang baik agar dalam pemidanaan agar ada arah yang jelas dan terukur dalam pemidanaan,oleh karena itu dalam penetapan tujuan pemidanaan sebaiknya mepertimbangkan keadaan nyata yang muncul disebabkan adanya pelanggaran hukum pidana ,bukan menekan pada harapan dimasa yang kan datang yang abstrak supaya dapat mencegah bentuk pelanggaraan yang akan terjadi.Dan dalam penjatuhan pidana sebaiknya memperhatikan parameter keadilan dan hak asasi manusia. 72