DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAGELANG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BAB I PENDAHULUAN 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan Pengelolaan keuangan daerah mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pengaturan pengelolaan keuangan daerah bidang akuntansi dan pelaporan dilakukan dalam rangka untuk menguatkan pilar akuntabilitas dan transparansi . Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pemerintah daerah untuk menyusunan laporan keuangannya. Pelaporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah laporan pertanggungjawaban SKPD atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomi yang dipercayakan serta menunjukan posisi keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. SKPD sebagai entitas akuntansi mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan. Pelaporan keuangan SKPD menyajikan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, asset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas yang bermanfaat bagi para pengguna laporan/SKPD yang bersangkutan antara lain : Sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sebagai alat pengendali dan pengawasan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sebagai alat untuk mengukur kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam a. b. c. d. pelaksanaan APBD Sebagai bahan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran e. f. yang telah ditetapkan, dilakukan oleh SKPD Menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang selama satu periode Sebagai bahan informasi dalam rangka pengambilan keputusan 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik berdasarkan manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel perlu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang - Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali dengan peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang tahun Anggaran 2018. Peraturan Daerah Kota Magelang No 8 tahun 2018 tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang tahun anggaran 2018 Peraturan Walikota Magelang Nomor 20 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 85 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. 13.
1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Sistematika catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut : Bab. I Pendahuluan 1.1.Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan 1.2.Landasan Hukum penyusunan laporan keuangan 1.3.Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Bab II Ekonomi makro kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD SKPD 2.1. Ekonomi Makro 2.2. Kebijakan Keuangan 2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan Bab IV Kebijakan Akuntansi 4.1. Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan pada SKPD Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD 5.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan SKPD 5.1.1. Pendapatan 5.1.2. Belanja 5.1.3. Pembiayaan 5.1.4. Aset 5.1.5. Kewajiban 5.1.6. Ekuitas dana Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD Bab VII Penutup
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN KINERJA APBD SKPD 2.1. Ekonomi Makro Kondisi perekonomian Kota Magelang tidak terlepas dari pengaruh kondisi perekonomian tingkat atasnya dan global. Berbagai instrument yang sangat berpengaruh pada kondisi perekonomian antara lain kestabilan nilai tukar rupiah, fluktuasi suku bunga SBI, harga minyak dunia serta kebijakan nasional ekonomi dan moneter lainnya. Pertumbuhan ekonomi Kota Magelang mulai tahun 2005 didorong oleh percepatan pertumbuhan tiga sektor tersier dan satu sektor sekunder. Hal tersebut mengidentifikasikan bahwa peningkatan kegiatan ekonomi di kota Magelang terutama sektor tersier terus berlangsung dan semakin membaik. Dengan melihat kemajuan yang telah dicapai pada tahun-tahun sebelumnya, serta masalah-masalah pokok yang berkembang dan yang harus ditangani dalam tahun 2009-2018, maka kebijakan ekonomi makro daerah diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan momentum yang sudah dicapai pada tahun-tahun sebelumnya. Percepatan pemulihan pertumbuhan ekonomi ini diperlukan mengingat masih banyak masalah-masalah sosial mendasar yang belum terpecahkan seperti pengangguran dan kemiskinan serta menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam rangka pemantapan stabilitas ekonomi makro ada beberapa program yang diprioritaskan antara lain adalah : 1. 2. 3. 4. 5. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dengan lebih memberdayakan ekonomi kerakyatan secara optimal Pengembangan kelembagaan keuangan Peningkatan Penerimaan Daerah Pemantapan pelaksanaan sistem penganggaran daerah Peningkatan kemampuan masyarakat mandiri dalam pengembangan usaha 2.2. Kebijakan Keuangan Nota kesepakatan Pemerintah Kota Magelang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun 2017 sebagai pedoman penyusunan Rencana APBD tahun 2018. Adapun penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Magelang tahun 2018 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang 2017 yang merupakan dokumen perencanaan yang dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan APBD tahun anggaran 2018. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Magelang Tahun 2018 dalam penyusunannya juga berpedoman pula pada Prioritas dan Plafon Anggaran yang merupakan hasil kesepakatan antara Pemerintah Kota Magelang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Magelang Tahun 2018 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017. Adapun Struktur APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2018 terdiri dari : 1. Pendapatan meliputi : a. Pendapatan Asli Daerah, b. Dana Perimbangan dan c. Lain-lain Pendapatan yang sah. 2. Belanja Daerah terdiri dari : a. Belanja Tidak Langsung b. Belanja Langsung 3. Pembiayaan : a. Penerimaan Pembiayaan b. Pengeluaran Pembiayaan Arah Kebijakan Anggaran
Dalam Sistem anggaran kinerja, arah Kebijakan Anggaran merupakan Instrumen perencanaan anggaran, disamping juga sebagai dasar untuk penilaian kinerja keuangan daerah selama satu tahun anggaran. Kebijakan Anggaran Belanja Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan pengelolaan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan kewajiban daerah yang menjadi tanggung jawabnya, dengan memperhatikan bahwa peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran harus terukur. Dalam pelaksanaan anggaran tetap memperhatikan prinsip-prinsip penganggaran, sebagai berikut : a. Partisipasi Masyarakat b. Transparansi dan akuntabilitas anggaran c. Disiplin anggaran d. Keadilan anggaran e. Efisiensi dan efektivitas anggaran f. Taat azas Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat perbandingan belanja daerah tahun anggaran 2017 dan 2018 menurut LRA SAP. No A. B Uraian Belanja Operasi Belanja pegawai Belanja barang dan jasa Belanja hibah Belanja modal Belanja modal tanah Belanja modal peralatan dan mesin Belanja modal gedung dan bangunan Belanja modal Jalan irigasi dan jaringan Tahun 2017 154,060,608,191 120,362,222,437 33,609,645,754 88,740,000 10,860,835,336 358,130,000 4,973,685,150 1,927,279,800 Tahun 2018 154,120,037,406 114,454,262,392 39,665,775,014 8,806,376,208 - 2,165,556,600 3,930,800,000 Lebih/kurang 59,429,215 (5,907,960,045) 6,056,129,260 (88,740,000) (1,891,608,350) (358,130,000) (2,808,128,550) 2,003,520,200 % 0 0
Belanja modal aset tetap lainnya 770,870,000 1,000,000 (769,870,000) Belanja modal aset tak berwujud Belanja modal bos Jumlah 20,000,000 2,810,870,386 164,921,443,527 61,000,000 2,648,019,608 162,926,413,614 41,000,000 (162,850,778) -1,832,179,135 Kebijakan Anggaran Pembiayaan Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun-tahun anggaran, yang terdiri dari : 1. Penerimaan Pembiayaan, meliputi : a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berikutnya b. Pencairan dana cadangan c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan d. Penerimaan pinjaman daerah e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman f. Penerimaan piutang daerah 2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah : a. Pembentukan dana cadangan b. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah c. Pembayaran pokok hutang d. Pemberian pinjaman daerah 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD 0.04 -4.91 18.02 0.00 -52 0.00 56.46 103.96 0.00 99.87 0.00 0.00 -1.11
Dalam melaksanakan anggaran SKPD ada beberapa indikator pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, yaitu : NO INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN 1 2 PENDIDIKAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terkirimnya surat Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air listrik Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 Terbayarnya pajak dan perpanjangan STNK kepala dinas Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4 Tercapainya layanan administrasi perkantoran Penyediaan jasa administrasi keuangan 5 6 7 Tersedianya jasa dan alat kebersihan Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8 9 Tersedianya komponen instalasi listrik Tersedianya peralatan rumah tangga Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga 10 11 12 13 14 Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Tersedianya gas Tersedianya makan minum Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi Tersedianya jasa tenaga kontrak/honorer/tidak tetap Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap Pengelolaan administrasi kepegawaian 15 1 2 Terlaksananya pendataan manajemen pegawai Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Terpenuhinya sarana prasarana perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya taman tanaman dan halaman Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3 4 5 Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya perlengkapan kantor Peralatan gedung kantor yang terpelihara Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Tersusunnya laporan keuangan semesteran Penyusunan laporan keuangan semesteran 2 Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 3 Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4 5 Tersusunnya renja OPD Tersusunya RKA OPD Penyusunan Rencana Kerja OPD Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 6 Tersusunnya laporan capaian kinerja instansi pemerintah Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 1 2 Program Pendidikan Anak Usia Dini Peningkatan mutu pendidik PAUD PAUD maenjadi lebih berkembang Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Pengembangan pendidikan anak usia dini 3 Terselenggaranya kegiatan pendidikan PAUD di TK pembina Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 4 Tersosialisasinya kurikulum dan bahan ajar PAUD Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini 5 Meningkatnya kerjasama dan koordinasi lembaga PAUD Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini 6 Tersosialisasinya PAUD di kota Magelang Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini
7 8 9 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Meningkatnya kreatifitas anak usia dini Meningkatnya manajemen pengelolaan (administrasi) Tersediaanya dana bantuan operasional penyelenggaraan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Terbelinya buku bacaan Lomba Semarak Anak Pelatihan tenaga kependidikan PAUD Penyediaan Operasional PAUD Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah Pengadaan buku taman bacaan masyarakat (TBM) Pengolahan bahan pustaka desa buku Grand event desa buku Peningkatan pelayanan desa buku Terbelinya buku bacaan Terpeliharanya buku bacaan Meningkatnya minat baca masyarakat Meningkatnya pelayanan Program Pengembangan Nilai Budaya Terselenggaranya kegiatan nyadran Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Terlaksananya pagelaran wayang kulit dalam rangka hari jadi Terlaksananya lomba kesenian dan kebudayaan antar sekolah tingkat SD/SMP/SMA se kota Magelang Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Aset sekolah terkelola dengan baik Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya Lomba Kesenian dan Kebudayaan Peningkatan manajemen aset/ barang daerah Meningkatnya mutu administrasi sekolah Manajemen Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Terpromosikannya seni budaya kota Magelang di tingkat nasional Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya Terpeliahranya museum peninggalan sejarah Terlaksananya pentas seni di jateng FAIR PRPP Semarang Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air Pengembangan kebudayaan dan pariwisata Tersedianya profil kebudayaan Pengembangan nilai dan geografi sejarah Tersedianya bahan pembelajaran sejarah lokal Perekaman dan digitalisasi bahan pustaka Terselenggaranya pengiriman peserta kemah budaya Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah Tersebarluasnya sejarah kota magelang di kalangan masyarakat dan dunia pendidikan Pengelolaan karya cetak dan karya rekam Tersedianya rekomendasi cagar budaya Pengembangan data base sistem informasi sejarah purbakala Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana sanitasi sekolah Pembangunan sarana air bersih dan sanitary Terlaksananya rehab rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah Tersusunnya perangkat kurikulum Terselenggaranya pembelajaran paket A setara SD Terselenggaranya pembelajaran paket B setara SMP Tersosialisasinya program program pendidikan dasar Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah Pelatihan penyusunan kurikulum Penyelenggaraan paket A setara SD Penyelenggaraan paket B setara SMP Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar Terlaksananya tes pengendali mutu SD Terlaksananya tes pengendali mutu SMP Tersalurnya dana alokasi khusus ke sekolah penerima DAK Tes pengendali mutu SD Tes pengendali mutu SMP Penyediaan sarana peningkatan mutu pendidikan SD/MI/SDLB (DAK) Tersalurnya dana alokasi khusus ke sekolah penerima DAK Penyediaan sarana prasarana pendidikan SMP (DAK) Terlaksananya wajar dikdas Terlaksananya wajar dikdas Terlaksananya wajar dikdas Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 1 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 2 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 3 Terlaksananya wajar dikdas Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 4 Terlaksananya wajar dikdas Terlaksananya wajar dikdas Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 5 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 1
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Terlaksananya wajar dikdas Terlaksananya wajar dikdas Terlaksananya wajar dikdas Terlaksananya wajar dikdas Terlaksananya wajar dikdas Terlaksananya wajar dikdas Terlaksananya wajar dikdas Terlaksananya wajar dikdas Terlaksananya wajar dikdas Terlaksananya wajar dikdas Terlaksananya wajar dikdas Terlaksananya wajar dikdas Terlaksananya wajar dikdas Terlaksananya wajar dikdas Terlaksananya wajar dikdas Terlaksananya wajar dikdas Terlaksananya wajar dikdas Terlaksananya wajar dikdas Terlaksananya wajar dikdas Terlaksananya wajar dikdas Terlaksananya wajar dikdas Terlaksananya wajar dikdas Terlaksananya wajar dikdas Terlaksananya wajar dikdas Terlaksananya wajar dikdas Terlaksananya wajar dikdas Terlaksananya wajar dikdas Terlaksananya wajar dikdas Terlaksananya wajar dikdas Terlaksananya wajar dikdas Terlaksananya wajar dikdas Terlaksananya wajar dikdas Terlaksananya wajar dikdas Terlaksananya wajar dikdas Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 2 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 3 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 4 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 5 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsan 1 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsan 2 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsan 3 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsan 4 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 1 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 2 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 3 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 4 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 5 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 1 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 3 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 4 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 5 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 6 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 1 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 24 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 3 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 5 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 6 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 7 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kemirirejo 1 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kemirirejo 3 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 2/7 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 3 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 4 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 5 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 6 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 1 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 2 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 3
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 Terlaksananya wajar dikdas Terlaksananya wajar dikdas Terlaksananya wajar dikdas Terlaksananya wajar dikdas Terlaksananya wajar dikdas Terlaksananya wajar dikdas Terlaksananya wajar dikdas Terlaksananya wajar dikdas Terlaksananya wajar dikdas Terlaksananya wajar dikdas Terlaksananya wajar dikdas Terlaksananya wajar dikdas Terlaksananya wajar dikdas Terlaksananya wajar dikdas Terlaksananya wajar dikdas Terlaksananya wajar dikdas Terlaksananya wajar dikdas Terlaksananya wajar dikdas Terlaksananya wajar dikdas Terlaksananya wajar dikdas Terlaksananya wajar dikdas Terlaksananya wajar dikdas Terlaksananya wajar dikdas Terlaksananya wajar dikdas Terlaksananya wajar dikdas Terlaksananya wajar dikdas Terlaksananya wajar dikdas Terlaksananya wajar dikdas Terlaksananya wajar dikdas Terlaksananya wajar dikdas Terlaksananya wajar dikdas Terlaksananya wajar dikdas Terlaksananya wajar dikdas Terlaksananya wajar dikdas Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 4 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 5 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 6 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 1 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 2 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 4 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 5 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magersari 1 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magersari 2 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magersari 3 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 1 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 2 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 3 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 4 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 5 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 1 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 3 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 4 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 5 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 6 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 7 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 1 Magelang Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 2 Magelang Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 3 Magelang Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 4 Magelang Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 5 Magelang Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 6 Magelang Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 7 Magelang Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 8 Magelang Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 9 Magelang Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 10 Magelang Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 11 Magelang Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 12 Magelang Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 13 Magelang
85 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Terpenuhinya komputer sekolah Program Pengelolaan Keragaman Budaya Terselenggaranya malam resepsi HUT RI Pengadaan Komputer Sekolah Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Terselenggaranya sarasehan budaya Meningkatnya jumlah wisatawan dan keterlibatan masyarakat dalam pelestarian seni budaya daerah Meningkatnya apresiasi dan keterlibatan masyarakat dalam pelestarians seni budaya daerah Penyelenggaraan dialog kebudayaan Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah Program Pendidikan Non Formal Kursus di PKBM berjalan lancar Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan Tersalurnya hasil produk buta aksara dan terlaksananya Terselenggaranya kursus stir mobil Pengembangan pendidikan keaksaraan Pengembangan pendidikan kecakapan hidup Terselenggaranya akreditasi lembaga PKBM Pengembangan kelembagaan pendidikan PKBM Pelaksanaan Pra UN Paket C Pelaksanaan UN Paket B dan C Pelatihan Program Parenting Education bagi Pendidik PAUD Pelaksanaan Pra UNPK Replikasi Kelurahan Vokasi Pelatihan Kursus Penyelenggaraan Paket C Terlaksananya pra UN paket C Terlaksananya UN paket B dan C Peserta pelatihan mengerti artinya PAUD Terlaksananya Pra UNPK paket B Terselenggaranya pelatihan kecakapan hidup pada Peningkatan SDM pengelola dan pembimbing kursus Terselenggaranya pembelajaran paket C Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya Terselenggaranya pengiriman duta seni dalam munas APEKSI Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Tersusunnya rancangan peraturan pelaksanaan perda perubahan atas perda no 2 tahun 2010 Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tersusunnya perwal pelaksanaan perda pendidikan Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Diperolehnya sertifikat pendidik guru profesional Terlaksananya pembinaan KKG Terlaksananya pembinaan MGMP SMP Terlaksananya pembinaan KKPS Terfasilitasinya pengembangan keprofesian guru melalui Meningkatnya wawasan dan profesionalisme pendidik Terpilihnya pendidik dan tenaga kependidikan non formal Pelaksanaan sertifikasi pendidik Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) Pembinaan MGMP SMP Pembinaan KKPS Pelatihan dan penerbitan jurnal ilmiah Workshop manajemen perencanaan terpadu Jambore Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal Seleksi Calon Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal Pendataan dan Entry Nilai Peserta Ujian Nasional Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) TK Tersedianya calon kepala sekolah dan pengawas sekolah yang terlatih dan bersertifikat Tersedianya pendidik untuk diajukan ke provinsi Tersedianya data peserta UN Terlaksananya pembinaan kelompo kerja guru taman kanak kanak Terlaksananya olimpiade sains nasional guru Lomba Olimpiade SAINS Nasional Guru Meningkatnya mutu pendidikan sekolah dasar SD SMP Terlakasananya pembelajaran guru Tercukupinya jumlah asessor di kota amgelang dengan rasio 1:5 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tersedianya informasi pendidikan Meningkatnya mutu pendidikan Penerimaan siswa baru terlaksana dengan transparan dan Terpenuhinya layanan pendidikan Terlaksananya monev Meningkatnya disiplin pelajar Administrasi sekolah berjalan lancar Tertib administrasi keuangan dan pembayaran pajak Peningkatan Kompetensi Guru Guru Pembelajar Penguatan Assessor Penilaian Kinerja Guru Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penerimaan siswa baru Pemberian beasiswa dan bantuan kepada siswa dan sekolah Sosialisasi dan Monitoring Evaluasi DAK Pendidikan Sidak pelajar Pelaksanakan asistensi APBS Manajemen dan administrasi keuangan sekolah Tersusunnya buku RKSM Pendataan dan penyusunan RK SM/ SD/ TK Meningkatnya penyebaran informasi secara cepat Manajemen pengelolaan ICT center
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tersusunnya buku selayang pandang Termotivasinya kepala sekolah untuk bekerja lebih baik Menignkatnya kinerja guru dan pengawas Tersedianya kalender pendidikan Termonitornya sekolah penerima BOS Terselesaikannya pengelolaan data pokok pendidikan Terlaksananya akreditasi sekolah Terverifikasinya data bos Penyusunan buku selayang pandang Penilaian kinerja kepala sekolah Pelaksanaan PAK pengawas dan tenaga kependidikan Penyusunan Kalender Pendidikan Manajemen Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Pengelolaan Data Pokok Pendidikan Akreditasi Sekolah Koordinasi, verifikasi dan validasi data BOS Terlaksananya koordinasi dan tersedianya laporan Meningkatnya informasi data siswa berdasarkan data dari masyarakat Terpantaunya program BOSDA di sekolah Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pendidikan Pendataan Pendidikan Berbasis Masyarakat Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan BOSDA Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Siswa menjadi cerdas dan cermat Siswa menjadi juara bidang MIPA/Astronomi Lomba cerdas cermat SD Seleksi Olimpiade MIPA/Astronomi SD/SMP Siswa menjadi juara Sekolah menjadi juara Terlaksananya Pra US SD Terlaksananya Ujia Sekolah SD Terlaksananya pra UN SMP Terlaksananya US dan UN SMO Juara I,II dan III Terselenggaranya O2SN dan FLS2N SD dan SMP Menignkatnya disiplin siswa Terpilihnya juara I,II dan III Terpilihnya juara I,II dan III Lomba Cerdas Cermat dokter kecil Lomba sekolah sehat SD/SMP Pelaksanaan Pra US SD Pelaksanaan Ujian Sekolah SD Pelaksanaan Pra UN SMP Pelaksanaan US dan UN SMP Lomba Cerdas Cermat SMP Olimpiade Olah Raga dan Seni Siswa Nasional SD, SMP, SLB Pelatihan dan Pendidikan Karakter Kebangsaan SMP Lomba Kader Kesehatan Remaja Lomba Mapel Agama Islam Pendidikan Dasar
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Realisasi pendapatan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang pada bulan Desember 2018 tercapai sebesar Rp. 0 Capaian target pendapatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang per Desember 2018 di hadapkan pada target sementara yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut : No Uraian Target Realisasi % 1 Pendapatan Asli Daerah 1. Lain-lain PAD yang Sah Penerimaan Uang Pendaftaran dan Iuran Perpustakaan Rp. 0,00 Rp. 0,00 0,00 Realisasi pencapain target kinerja keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan per Desember 2018 sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini : No A. Uraian Belanja Operasi Belanja pegawai Belanja barang dan jasa Belanja hibah Anggaran 193,404,172,000 147,675,534,000 45,728,638,000 Realisasi 154,120,037,406 114,454,262,392 39,665,775,014 % 79.69 77.50 86.74 Lebih/kurang (39,284,134,594) (33,221,271,608) (6,062,862,986) Belanja Modal Belanja modal tanah Belanja modal peralatan dan mesin Belanja modal gedung dan bangunan 10,587,143,000 - 2,451,555,000 3,992,567,000 8,806,376,208 - 2,165,556,600 3,930,800,000 83.18 88.33 98.45 (1,780,766,792) (285,998,400) (61,767,000) Belanja modal aset tetap lainnya 1,048,000 1,000,000 95.42 (48,000) Belanja modal aset tak berwujud Belanja modal BOS Jumlah 61,000,000 4,080,973,000 203,991,315,000 61,000,000 2,648,019,608 162,926,413,614 100.00 64.89 79.87 (1,432,953,392) (41,064,901,386) Capaian target pembiayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang per Desember 2018 dihadapkan pada target sementara yang ditetapkan, dapat dilihat pada tabel berikut : Uraian Anggaran Realisasi % PEMBIAYAAN Penerimaan Daerah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu Rp. 0,00 Rp. 0,00 0.00 Pengeluaran Daerah 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan dikarenakan : a. Keterbatasan kemampuan pendanaan didalam membiayai seluruh kegiatan. b. Belum adanya indikator yang terukur untuk pengukuran kinerja belanja. c. Parameter yang digunakan untuk menilai suatu kewajaran belum optimal.
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI 4.1. Entitas Akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah Setiap unit pemerintahan yang menerima anggaran belanja atau pengelola barang (pengguna anggaran/penggunaan barang) adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi, dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan menurut standar akuntansi pemerintahan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Sesuai dengan Perda no. 3, 4, 5 dan 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Magelang dan Peraturan Walikota Magelang No. 21 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang adalah sebagai berikut : 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan urusan bidang pendidikan dan kebudayaan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mempunyai Fungsi ; a. Perumusan rencana dan kebijakan teknis bidang pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal. b. Pengkoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian dinas. c. Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. d. Pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di lingkup tugasnya. 2. Sekretaris Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian di lingkungan Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris Mempunyai Fungsi ; a. Pengkoordinasian bidang-bidang dalam rangka penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan serta penyusunan laporan tahunan dinas. b. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan sekretariat. c. Pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian dinas. d. Pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan dinas. e. Pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan sekretariat. Sekretaris membawahi : a. Sub Bagian Program b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 3. Bidang Pendidikan Dasar Kepala Bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam bidang pendidikan dasar. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Pendidikan Dasar mempunyai fungsi : a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan bidang pendidikan dasar. b. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang pendidikan dasar. c. Pelaksanaan kegiatan bidang pendidikan dasar. d. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan bidang pendidikan dasar.
Bidang Pendidikan Dasar Membawahi : a. Seksi Pembinaan Sekolah Dasar (SD) b. Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) c. Seksi Pengembangan Pendidikan Dasar 4. Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Kepala Bidang Pembinaan Guru dab Tenaga Kependidikan mempunyai mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pendidikan dalam hal melaksanakan penyusunan petunjuk teknis, kegiatan administrasi dan pembinaan Pembinaan Guru Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan PAUD dan Dikmas. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai fungsi : a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan bidang pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan. b. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan. c. Pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan. d. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan bidang pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan. Bidang Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan membawahi ; a. Seksi Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar b. Seksi Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat. 5. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Penddikan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pendidikan dalam bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Pendidikan Non Formal mempunyai fungsi ; a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. b. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan c. Pelaksanaan kegiatan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat d. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. Bidang Pendidikan non Formal Membawahi ; a. Seksi Pembinaan Pendidikan PAUD b. Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat 6. Bidang Kebudayaan Kepala bidang kebudayaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pendidikan dalam bidang kebudayaan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala UPTD Pendidikan Magelang Selatan mempunyai fungsi : a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Kebudayaan. b. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Budaya. c. Pelaksanaan kegiatan Bidang Kebudayaan. d. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan bidang kebudayaan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Magelang Selatan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Magelang Selatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal melaksanakan kebijakan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di tingkat kecamatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala UPTD Pendidikan Magelang Selatan mempunyai fungsi : a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan UPTD Pendidikan Magelang Selatan. b. Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada UPTD Pendidikan Magelang Selatan. c. Pelaksanaan kegiatan UPTD Pendidikan Magelang Selatan. 8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Magelang Tengah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Magelang Tengah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal melaksanakan kebijakan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di tingkat kecamatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala UPTD Pendidikan Magelang Tengah mempunyai fungsi : a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan UPTD Pendidikan Magelang Tengah. b. Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada UPTD Pendidikan Magelang Tengah. c. Pelaksanaan kegiatan UPTD Pendidikan Magelang Tengah. 9. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Magelang Utara Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Magelang Utara mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal melaksanakan kebijakan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di tingkat kecamatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala UPTD Pendidikan Magelang Utara mempunyai fungsi : a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan UPTD Pendidikan Magelang Utara. b. Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada UPTD Pendidikan . Magelang Utara c. Pelaksanaan kegiatan UPTD Pendidikan Magelang Utara. 10. Unit Pelaksana Teknis Dinas Desa Buku Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Desa Buku Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal melaksanakan pengelolaan Desa Buku. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala UPTD Desa Buku mempunyai fungsi : a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan UPTD Desa Buku. b. Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada UPTD Desa Buku c. Pelaksanaan kegiatan UPTD Desa Buku. Personil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sejumlah 1.162 orang terdiri dari : •- PNS sejumlah 1,162 orang 15 orang 119 orang 446 orang Golongan I sejumlah Golongan II sejumlah Golongan III sejumlah Golongan IV sejumlah 582 orang - Non PNS sejumlah 2 orang : SLTA sejumlah 2 orang
4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pengakuan terhadap suatu transaksi dan kejadian yang ditetapkan Pemerintah Kota Magelang atas dasar (basis) kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca. Basis kas berarti bahwa transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas dibukukan/dicatat pada saat uang diterima atau dibayar. Basis akrual mencatat transaksi pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. AKUNTANSI ASET Definisi Aset Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang. Asset diklasifikasikan menjadi : 1. Aset Lancar Suatu asset diklarifikasikan sebagai asset lancar jika : a. b. Diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau Berupa kas dan setara kas Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, persedian dan uang muka pemeliharaan. 2. Aset Non Lancar Asset non lancar mencakup asset yang bersifat jangka panjang dan asset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Suatu asset diklasifikasikan sebagai asset non lancar jika : a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan b. Biaya perolehan asset dapat diukur secara andal c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan Asset non lancar meliputi investasi jangka panjang, asset tetap, dana cadangan, asset lainnya. Pengakuan Aset Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Pengukuran Aset Pengukuran Aset adalah sebagai berikut : Kas dicatat sebesar nilai nominal Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan Piutang dicatat sebesar nilai nominal Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.
Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan (sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh asset tersebut). Apabila penilaian asset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tdak memungkinkan, maka nilai asset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. AKUNTANSI KEWAJIBAN Definisi Kewajiban Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesainnya mengakibatkan aliran kas keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Penyajian kewajiban pemerintah di neraca dapat diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pengakuan Kewajiban Pelaporan keuangan untuk tujuan umum harus menyajikan kewajiban yang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesain yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dapat timbul dari: a. Transaksi dengan pertukaran (exchange transactions) b. Transaksi tanpa pertukaran (non exchange transactions), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan c. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (government-related events) d. Kejadian yang diakui pemerintah (government-acknowledged event) Pengukuran Kewajiban Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah pada tanggal neraca. Klasifikasi Kewajiban Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika: a. b. c. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode dari 12 (dua belas) bulan Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang Maksud tersebut didukung dengan adanya perjanjian pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui
AKUNTANSI EKUITAS DANA Definisi Ekuitas Dana Ekuitas dana adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aktiva dengan jumlah hutang. Ekuitas dana dapat dikelompokkan ke dalam ekuitas dana umum, ekuitas dana cadangan, ekuitas dana donasi. Pengakuan Ekuitas Dana Ekuitas dana diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah dana yang tertanam dalam asset lancar maupun asset non lancar. Pengukuran Ekuitas Dana Ekuitas dana dicatat nilai nominal atau biaya perolehan untuk memperoleh suatu asset. AKUNTANSI PENDAPATAN Definisi Pendapatan Pendapatan adalah semua penerimaan rekening Kas Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pengakuan Pendapatan Pendapatan diakui dalam periode berjalan, pengakuan pendapatan dalam periode berjalan berdasarkan jumlah kas yang diterima. Pencatatan Pendapatan harus dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan mencatat penerimaan bruto dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran). Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas dana lancar (umum). Pengukuran pendapatan Pengukuran pendapatan menggunakan uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima. Pendapatan diklasifikasikan menjadi tiga jenis yaitu: 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD). 2. Pendapatan Transfer 3. Lain-lain Pendapatan yang sah. AKUNTANSI BELANJA Definisi Belanja Semua pengeluaran dari Rekening Kas Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
Pengakuan Belanja Belanja diakui dalam periode berjalan, saat terjadinya pengeluaran. Pengakuan belanja non modal/investasi dalam periode berjalan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan. Sedangkan belanja modal diakui dalam periode berjalan pada saat aktiva yang dibeli telah diterima dan hak kepemilikannya telah berpindah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terhadap pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan (pemegang kas). Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurangan belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya dicatat dalam lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pengakuan Belanja Pengukuran belanja non modal menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan. Pengukuran belanja modal menggunakan dasar yang digunakan dalam pengukuran asset tetap. AKUNTANSI PEMBIAYAAN Definisi Pembiayaan Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil diinvestasi. Sementara pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh pemerintah. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan Akuntansi Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanent lainnya dan pencairan dana cadangan. Pengakuan Penerimaan Pembiayaan Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Kas Umum Daerah. Akuntasi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan dan tidak mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran.) Pengukuran Penerimaan Pembiayaan Pengukuran penerimaan pembiayaan menggunakan uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima. Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening kas umum daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu dan pembentukan dana cadangan. Pengakuan Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas umum daerah.
Pengukuran Pengeluaran Pembiayaan Pengukuran pengeluaran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan. 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan Penyusutan Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu asset. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan asset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusunan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka asset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing- masing akun asset tetap dan akun diinvestasikan dalam Aset Tetap. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagi pengurang nilai tercatat asset tetap dan diinvestasikan dalam asset tetap. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan penyusutan asset tetap terhadap laporan keuangan per 31 Desember 2018.
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD 5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan SKPD 5.1.1. Pendapatan Realisasi pendapatan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang pada bulan Desember Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 0,00 terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah NO 1. URAIAN Lain-lain Daerah yang Sah Pendapatan Asli ANGGARAN Rp. 0,00 REALISASI Rp. 0,00 0 % Realisasi Lain-lain pendapatan daerah untuk bulan Desember Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 0,00 b. Dana Perimbangan NO URAIAN 1. DAU ANGGARAN REALISASI % 5.1.2. Belanja Realisasi belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang dalam melaksanakan kegiatan sampai dengan Desember Tahun Anggaran 2018 sebesar bulan Agustus Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 162,926,413,614.00 terdiri dari : a. Belanja Pegawai No Uraian BELANJA PEGAWAI Gaji dan Tunjangan Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi Belanja Tunjangan Keluarga Belanja Tunjangan Jabatan Belanja Tunjangan Fungsional Belanja Tunjangan Fungsional Umum Belanja Tunjangan Beras Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Belanja Pembulatan Gaji Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Tunjangan Profesi Guru Sertifikasi Tunjangan Profesi Guru Non Sertifikasi Iuran JKK Iuran JKM Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya Belanja Uang Lembur Belanja Uang Lembur PNS Belanja Pegawai BOS Belanja Pegawai BOS Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah Honorarium Non PNS Anggaran 147,675,534,000 139,527,398,000 76,487,793,400 6,072,512,000 262,533,000 5,285,607,250 406,033,000 3,616,660,400 388,748,600 882,050 2,406,283,700 40,524,470,000 3,360,350,000 204,764,300 510,760,300 3,864,000,000 3,864,000,000 92,174,000 92,174,000 1,883,052,000 1,883,052,000 2,305,110,000 1,428,235,000 55,475,000 Realisasi 114,454,262,392 107,594,499,364 57,223,930,487 4,673,120,236 225,726,000 4,824,327,000 358,495,000 2,355,243,240 366,027,326 693,661 1,589,190,350 35,098,114,268 302,625,000 117,228,130 459,778,666 3,229,470,000 3,229,470,000 83,114,000 83,114,000 1,419,764,028 1,419,764,028 2,125,015,000 1,321,365,000 31,800,000 % 77.50 964 74.81 76.96 85.98 91.27 88.29 65.12 94.16 78.64 66.04 86.61 9.01 57.25 90.02 1,029 83.58 90 90.17 75 75.40 244 92.52 57.32 Lebih/kurang 33,221,271,608 -31,932,898,636 19,263,862,913 -1,399,391,764 -36,807,000 -461,280,250 -47,538,000 -1,261,417,160 -22,721,274 -188,389 817,093,350 5,426,355,732 3,057,725,000 -87,536,170 -50,981,634 -634,530,000 634,530,000 0 463,287,972 -463,287,972 -180,095,000 106,870,000 23,675,000 821,400,000 3,800,000 771,850,000 2,400,000 93.97 63 49,550,000 -1,400,000
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,800,000 2,400,000 63.16 Realisasi belanja pegawai sampai dengan bulan Desember 2018 sejumlah Rp. 114,454,262,392.00 Belanja barang dan jasa No Uraian Anggaran Realisasi % B Belanja barang dan jasa 45,728,638,000 39,665,775,014 86.74 Jumlah 45,728,638,000 39,665,775,014.00 86.74 Realisasi belanja barang dan jasa sampai dengan bulan Desember 2018 sejumlah Rp. 39,665,775,014.00 berupa belanja barang jasa pendukung kegiatan yang telah berlangsung Rincian belanja barang dan jasa tersebut adalah sebagai berikut: KODE REKENING URAIAN Nilai 5 . 1 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 803,707,504 5 . 1 . 2 . 01 . 03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 22,610,500 5 . 1 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 19,418,200 5 . 1 . 2 . 01 . 05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 36,659,188 5 . 1 . 2 . 01 . 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 9,633,682 5 . 1 . 2 . 01 . 07 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 600,000 5 . 1 . 2 . 01 . 08 Belanja Pengisian Tabung Gas 6,391,000 5 . 1 . 2 . 01 . 10 Belanja Peralatan Rumah Tangga 6,880,000 5 . 1 . 2 . 02 . 01 Belanja Bahan Baku Bangunan 12,171,000 5 . 1 . 2 . 02 . 02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 25,779,000 5 . 1 . 2 . 02 . 04 Belanja Bahan obat-obatan 5,442,600 5 . 1 . 2 . 02 . 05 Belanja Bahan Kimia 2,145,000 5 . 1 . 2 . 02 . 07 Belanja Bahan Percontohan 13,149,000 5 . 1 . 2 . 02 . 08 Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan 63,974,000 5 . 1 . 2 . 02 . 09 Belanja bahan pakan ternak 200,000 5 . 1 . 2 . 03 . 01 Belanja Telepon 15,422,445 5 . 1 . 2 . 03 . 02 Belanja Air 49,586,230 5 . 1 . 2 . 03 . 03 Belanja Listrik 104,100,890 5 . 1 . 2 . 03 . 05 Belanja Surat Kabar/Majalah 33,404,300 5 . 1 . 2 . 03 . 06 5 . 1 . 2 . 03 . 08 Belanja Kabel/TV Satelit Belanja Sertifikasi 55,585,780 4,915,000 5 . 1 . 2 . 03 . 12 Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai 6,492,415,759 5 . 1 . 2 . 03 . 13 5 . 1 . 2 . 03 . 14 5 . 1 . 2 . 03 . 15 Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga MalamBelanja Jasa Pembuat Minum Belanja Jasa Petugas Lapangan 266,524,208 2,200,000 113,980,000 5 . 1 . 2 . 03 . 16 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah 230,981,456 5 . 1 . 2 . 03 . 19 5 . 1 . 2 . 03 . 20 5 . 1 . 2 . 03 . 22 Belanja Papan Nama/Papan Data/dan Papan Pengumuman Belanja Belanja Jasa Layanan Internet 2,750,000 206,113,330 242,967,346 5 . 1 . 2 . 03 . 25 Belanja Transportasi dan Akomadasi 53,112,000 5 . 1 . 2 . 03 . 26 Belanja Dokumentasi 256,847,400 5 . 1 . 2 . 03 . 27 Belanja Dekorasi 594,528,250 5 . 1 . 2 . 03 . 34 Belanja pengganti uang transport/uang saku 233,670,000 5 . 1 . 2 . 03 . 44 Belanja Penyediaan Beasiswa 18,500,000 5 . 1 . 2 . 05 . 01 Belanja Jasa Service 45,654,374 5 . 1 . 2 . 05 . 02 Belanja Penggantian Suku Cadang 83,409,226 5 . 1 . 2 . 05 . 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 243,775,266 5 . 1 . 2 . 05 . 05 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 17,758,000 5 . 1 . 2 . 05 . 09 Belanja Jasa Perbaikan Ringan dan Berat 29,915,000 5 . 1 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 625,838,450 5 . 1 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 308,876,225 5 . 1 . 2 . 06 . 03 Belanja Penjilidan 21,251,500 5 . 1 . 2 . 06 . 04 Belanja Laminating 1,087,500 5 . 1 . 2 . 07 . 02 Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat 127,300,000 5 . 1 . 2 . 08 . 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 450,146,000 5 . 1 . 2 . 10 . 01 Belanja Sewa Meja Kursi 48,259,000 5 . 1 . 2 . 10 . 02 Belanja Sewa Komputer dan Printer 1,500,000 5 . 1 . 2 . 10 . 04 Belanja Sewa Generator 55,692,590 5 . 1 . 2 . 10 . 05 Belanja Sewa Tenda 124,364,000 1,400,000 Lebih/kurang (6,062,862,986) (6,062,862,986)
B B 5 . 1 . 2 . 10 . 06 5 . 1 . 2 . 10 . 07 5 . 1 . 2 . 10 . 08 5 . 1 . 2 . 10 . 09 5 . 1 . 2 . 10 . 11 5 . 1 . 2 . 11 . 01 5 . 1 . 2 . 11 . 02 5 . 1 . 2 . 11 . 03 5 . 1 . 2 . 11 . 04 5 . 1 . 2 . 11 . 06 5 . 1 . 2 . 13 . 01 5 . 1 . 2 . 14 . 02 5 . 1 . 2 . 14 . 03 5 . 1 . 2 . 14 . 04 5 . 1 . 2 . 14 . 05 5 . 1 . 2 . 15 . 02 5 . 1 . 2 . 18 . 04 5 . 1 . 2 . 18 . 05 5 . 1 . 2 . 18 . 06 5 . 1 . 2 . 18 . 07 5 . 1 . 2 . 18 . 10 5 . 1 . 2 . 19 . 02 5 . 1 . 2 . 23 . 01 5 . 1 . 2 . 27 . 02 5 . 1 . 2 . 33 . 01 5 . 1 . 2 . 35 . 01 5 . 1 . 2 . 37 . 01 5 . 1 . 2 . 37 . 02 5 . 1 . 2 . 37 . 03 5 . 1 . 2 . 38 . 02 5 . 1 . 2 . 38 . 03 5 . 1 . 2 . 39 . 01 Belanja Pemeliharaan Gedung, 925838000 Belanja lainnya, 10186556986 Belanja Barang dan Jasa BOS, 14076838784 Belanja hibah No Uraian Belanja hibah Jumlah Belanja Modal No Uraian Belanja Modal Belanja modal tanah Belanja modal peralatan dan mesin Belanja modal gedung dan bangunan Belanja modal aset tetap lainnya Belanja modal aset tak berwujud Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional Belanja Sewa Tenda/Karpet/Tikar Belanja sewa Sound System Belanja sewa alat praktek Belanja Sewa Alat-alat Kesenian Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Tamu Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan Belanja Makanan dan Minuman Petugas Piket Belanja Pakaian Kerja Lapangan Belanja Pakaian adat daerah Belanja Pakaian Batik Tradisional Belanja Pakaian Olahraga Belanja Pakaian Pramuka Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman Belanja Pemeliharaan Jaringan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan Belanja Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan Belanja Seragam Sekolah Belanja Peralatan Sekolah Belanja Pendaftaran/Iuran Belanja Perlengkapan kantor Belanja Buku Bacaan Belanja Barang dan Jasa BOS Jumlah Belanja Seragam Sekolah, 1657644450 Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai, 6492415759 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/N arasumber, 3002223052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat, 3324979136 Anggaran Realisasi
0 0.00 Anggaran Realisasi 10,587,143,000 - 8,806,376,208 2,451,555,000 2,165,556,600.00 3,992,567,000 3,930,800,000.00 1,048,000 1,000,000.00 61,000,000 61,000,000.00 199,945,000 94,025,000 116,675,000 15,000,000 24,300,000 169,543,050 3,324,979,136 243,291,000 267,220,000 19,800,000 14,850,000 7,000,000 25,370,000 175,020,000 750,000 804,386,326 199,891,040 925,838,000 19,230,000 71,294,000 28,671,000 5,814,000 60,998,000 473,520,000 3,002,223,052 182,250,000 1,657,644,450 3,990,000 389,567,530 9,460,000 865,919,600 14,076,117,631 39,665,775,014 Belanja Pemeliharaan Gedung Belanja Seragam Sekolah Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber % 0.00 0.00 % 83.18 88.33 98.45 95.42 100.00 Lebih/kurang
Lebih/kurang
(1,780,766,792)
(285,998,400)
(61,767,000)
(48,000)
Belanja modal BOS Jumlah 4,080,973,000.00 10,587,143,000 2,648,019,608.00 8,806,376,208.00 64.89 83.18 (1,432,953,392) (1,780,766,792) Realisasi belanja modal sampai dengan bulan Desember 2018 sejumlah Rp. 8,806,376,208.00 Berikut adalah rincian dari belanja modal per 31 Desember 2018 URAIAN KODE REKENING DEBET 5 . 2 . 2 . 14 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya 66,758,000.00 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair 66,320,000.00 5 . 2 . 2 . 15 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1,500,000.00 5 . 2 . 2 . 16 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan 898,649,100.00 5 . 2 . 2 . 16 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer 149,460,000.00 5 . 2 . 2 . 16 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer 4,724,000.00 5 . 2 . 2 . 18 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film 255,856,000.00 5 . 2 . 2 . 24 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Dasar 547,735,500.00 5 . 2 . 2 . 24 . 07 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPS 174,554,000.00 5 . 2 . 3 . 01 . 01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 193,095,000.00 5 . 2 . 3 . 01 . 10 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 3,723,389,000.00 5 . 2 . 3 . 01 . 20 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Museum 14,316,000.00 5 . 2 . 5 . 01 . 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Bahasa 1,000,000.00 5 . 2 . 6 . 01 . 01 Belanja Modal Aset Tak Berwujud - Software 61,000,000.00 5 . 2 . 7 . 01 . 02 Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin 1,918,385,408.00 5 . 2 . 7 . 01 . 03 Belanja Modal BOS - Gedung dan Bangunan 0.00 5 . 2 . 7 . 01 . 05 Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya 729,634,200.00 Jumlah 8,806,376,208.00 5.1.3. Pembiayaan Realisasi pembiayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Magelang dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sampai dengan bulan Desember Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 0 terdiri dari : a. Penerimaan Pembiayaan Realisasi pembiayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sampai dengan bulan Desember tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 0,00, terdiri dari : NO 1 URAIAN Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya ANGGARAN Rp. 0,00 REALISASI Rp. 0,00 0 % b. Pengeluaran Pembiayaan NO URAIAN ANGGARAN REALISASI % 5.1.4. Aset Aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang per Desember 2018 terdiri dari : a. Aset Lancar Kas Kas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Desember 2018 sebesar yang terdapat pada : Kas Kas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Desember 2018 sebesar yang terdapat pada :
Kas di bendahara penerimaan Kas di bendahara pengeluaran Kas di bendahara bos Rp. Rp. Rp. 0 - 2,840,417,772 Jumlah diatas merupakan saldo kas yang belum dipertanggung jawabkan/disetor ke kas daerah atau terdapat di kas daerah pada tanggal neraca yang berasal dari pendapatan jasa giro. Persediaan Persediaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan per tanggal 31 Desember 2018 senilai Rp. Belanja Dibayar Dimuka Belanja dibayar dimuka di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan per Desember 2018 Rp. 0,00 b. Investasi Jangka Panjang c. Aset Tetap ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Alat-alat Berat Alat-alat Angkutan Alat Bengkel Alat Pertanian dan Peternakan Alat-alat Kantor dan Rumah tangga Alat Studio dan Alat Komunikasi Alat Ukur Alat-alat Kedokteran Alat Laboratorium Alat Keamanan Peralatan dan mesin BOS Gedung dan Bangunan Bangunan Gedung Bangunan Monumen Jalan, Irigasi dan jaringan Jalan dan Jembatan Bangunan Air ( Irigasi ) Instalasi Jaringan Aset tetap Lainnya Buku dan Perpustakaan Barang Bercorak Keseniaan/ Kebudayaan Hewan/ Ternak, Tanaman dan Taman Aset Tetap Lainnya BOS Konstruksi dalam Pengerjaan Konstruksi dalam pengerjaan 291,397,257,000.73 84,504,973,757.48 58,041,224,158.30 359,430,000.00 3,340,748,432.00 8,061,543.00 202,336,016.00 45,332,810,108.00 923,879,233.00 17,917,350.00 72,988,180.00 7,480,468,296.30 302,585,000.00 - 138,127,843,185.90 138,097,229,185.90 30,614,000.00 1,390,625,558.00 3,050,000.00 359,268,639.00 272,122,319.00 756,184,600.00 9,332,590,341.05 6,524,369,256.72 2,571,407,746.33 236,813,338.00 - 0.00 0.00 Aset tetap diatas telah mengalami penambahan dan pengurangan yang disesuaikan dengan koreksi/reklasifikasi dan belanja modal yang telah dilaksanakan. Rincian mengenai penambahan dan pengurangan aset pada tahun 2018, dapat dilihan pada lampiran. d. Aset Tetap Tanah Tanah pada neraca Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang tahun 2018 terdiri dari tanah untuk bangunan tempat kerja/jasa Rp. 83.179.396.757,48 dan tanah untuk bangunan bersejarah sebesar Rp. 1.323.374.000,00. Pada tahun 2018 terdapat penambahan nilai tanah sebesar Rp. 2.203.000,00 pada neraca Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Peralatan dan Mesin Alat-alat Berat dan alat bantu Alat alat berat dan alat bantu pada neraca Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang terdiri dari Alat-Alat Besar Darat Tractor Alat-Alat Besar Darat Mesin Proses Alat-alat Bantu Electric Generating Set 22,947,500.00 191,830,000.00 69,870,000.00 79,739,580
Alat-alat Bantu Pompa Mesin bor Alat-alat Bantu Alat Pengolahan Air Kotor 36,203,900.00 650,000.00 10,928,600.00 Alat-alat Bantu Pembangkit Uap Air Panas/Sistem Generator 27,000,000.00 + Jumlah 359,430,000 Pada neraca tahun 2017, saldo akhir alat alat besar dan Alat bantu adalah sebesar Rp. 458.394.900. yang terdiri dari alat besar mesin darat tractor Rp. 22.947.500, alat besar mesin darat mesin proses Rp. 191.330.000, alat bantu electric generating set Rp.69.870.000, alat bantu pompa Rp. 36.203.900, alat bantu pengolahan air kotor Rp. 10.928.600, mesin bor RP. 650.000 dan alat bantu pembangkit uap air panas/sistem generator Rp. 27.000.000. Selama tahun 2018 terdapat penambahan pada alat bantu generating set sebesar Rp. 12.650.000, berupa Generator (genzet) silent Rp, 12.650.000 di SMP N 12. Terdapat penambahan pada mesin bor sebesar Rp. 650.000, berupa mesin bor beton pada SD Magelang 5 senilai Rp. 650.000. Selain itu terdapat aset berupa pompa Rp. 2.893.000 (SD Kemirirejo 3 Rp.1.650.000 dan SD Gelangan 1 Rp. 1.333.000) yang direklas dari alat rumah tangga lainnya ke alat bantu pompa. Selain itu juga terdapat aset senilai Rp. 500.000 (SD Magersari 2, berupa mikroskop Rp. 500.000) yang direklas dari alat besar darat mesin proses ke alat peraga IPA menengah. Alat-alat Angkutan Alat angkutan pada neraca Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2018 terdiri dari, Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Kendaraan Bermotor Penumpang Kendaraan Bermotor Beroda Dua Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang Jumlah 1,311,629,000 153,000,000 1,745,307,250 119,612,182 11,200,000 3,340,748,432 Pada tahun 2017 alat angkutan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang senilai Rp. 3.276.488.432,00 Pada tahun 2018 terdapat penambahan pada kendaraan dinas bermotor perorangan berupa mobil toyota kijang tahun 1995 senilai Rp. 64.260.000. Aset tersebut merupakan mutasi dari BPKAD kota magelang. Alat Bengkel Alat bengkel pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang terdiri dari Perkakas Konstruksi Logam yang Berpindah Perkakas Bengkel Listrik Perkakas Bengkel Kayu Perkakas Bengkel Kerja Peralatan Ukur, Gip & Feting 1,212,760 2,427,000 690,000 2,131,283 1,600,500 Jumlah 8,061,543 Pada tahun 2018 tidak terdapat penambahan alat bengkel di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Alat Pertanian dan Peternakan Alat pertanian dan peternakan pada neraca Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang terdiri dari, Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman 36,324,958 Alat Panen/Pengolahan 34,627,179 Alat-Alat Peternakan 4,289,500 Alat Procesing 91,785,775 Alat Pasca Panen 12,043,500 Alat Produksi Perikanan 500,000 Alat Pemeliharaan Tanaman 21,613,500 Alat Penyimpanan 1,151,604 Jumlah 202,336,016 Pada tahun 2017 saldo neraca untuk alat pertanian dan peternakan adalah sebesar Rp. 202.336.016,00 yang terdiri dari, alat pengolahan tanah dan tanaman Rp. 36.324.958,00 alat panen/pengolahan Rp. 34.627.179,00 alat-alat peternakan Rp. 4.289.500, 00 , alat processing Rp. 91.785.775,00 Alat pasca panen Rp. 12.043.500,00 alat produksi perikanan Rp. 500.000,00. alat pemeliharaan tanaman Rp. 21.613.500,00 dan alat penyimpanan Rp. 1.151.604,00.
Pada tahun 2018 terdapat alat pemeliharaan tanaman pada SD Gelangan 1 yang berupa rak bunga Rp. 2.454.600 yang direklas ke meubelair. Selain itu terdapat alat penyimpanan pada SD Wates 4 (berupa mesin potong rumput Rp. 2.100.000,00) yang direklas ke alat pembersih. Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat - alat kantor dan rumah tangga pada neraca Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang tahun 2018 terdiri dari, Tahun 2018 Tahun 2017 Mesin Tik 65,177,790 65,177,790 Mesin Hitung/Jumlah Alat Reproduksi (Pengganda) Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor 42,100,000 210,785,000 2,177,147,947 48,538,000 62,840,000 1,830,143,725 Alat Kantor Lainnya 8,131,149,799 7,335,486,845 Meubelair 6,107,755,165 5,951,667,673 Alat Pengukur Waktu 12,800,000 12,800,000 Alat Pembersih 76,032,250 68,317,250 Alat Pendingin 560,738,319 490,292,819 Alat Dapur Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 16,849,000 4,112,534,951 17,349,000 2,768,855,420 Alat Pemadam Kebakaran 145,883,767 146,885,767 Komputer Unit/Jaringan 6,873,928,000 7,319,607,400 Personal Komputer Peralatan Komputer Mainframe 13,051,019,160 66,664,975 10,811,596,615 84,668,033 Peralatan Mini Komputer Peralatan Personal Komputer 345,457,060 2,621,867,644 567,175,259 2,593,622,710 Peralatan Jaringan 586,275,400 670,232,300 Meja Kerja Pejabat 37,951,944 11,720,726 Meja Rapat Pejabat 56,850,000 56,850,000 Kursi Kerja Pejabat Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 26,687,437 1,550,000 7,325,000 9,300,000 Lemari dan Arsip Pejabat 5,604,500 11,604,500 Jumlah 45,332,810,108 40,942,056,832 Pada tahun 2017 jumlah alat kantor dan rumah tangga pada neraca Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebesar Rp. 40.942.056.832,00. Selama tahun 2018 terdapat kenaikan alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp. 4.390.753.276,00. Kenaikan tersebut berasal dari penambahan dari Belanja Modal dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp. 1.187.411.100,00, dari BOS sebesar Rp. 1.711.801.862,00, mutasi dari instansi lain Rp, 15.140.636,00, lain-lain Rp. 75.879.500 dan reklasifikasi sebesar Rp. 1.400.520.178,00. Alat-Alat Studio dan Alat Komunikasi Pada tahun 2018, saldo alat studio dan alat komunikasi pada neraca Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang terdiri dari Peralatan Studio Visual 353,954,997.00 Peralatan Studio Video dan Film 18,994,750.00 Peralatan Studio Video dan Film A 4,795,000.00 Peralatan Cetak 19,671,500.00 Peralatan Computing 12,713,700.00 Alat Komunikasi Telephone 397,114,423.00 Alat Komunikasi Sosial 101,349,100.00 Peralatan Antena HF/SW 523,000.00 Peralatan Antena UHF 1,685,263.00 Peralatan Antena SHF/Parabola 11,827,500.00 Program Input Equipment 1,250,000.00 +
Jumlah 923,879,233 Pada tahun 2018 terdapat penambahan pada peralatan studio video dan film dari belanja modal sebesar Rp. 255.856.000,00 berupa seperangkat sound system mantyasih. Selain itu juga terdapat penambahan dari BOS sebesar Rp. 23.430.000,00 yang terdiri dari penambahan pada peralatan studio visual Rp. 17.890.000,00 (peralatan studio visual tersebut adalah Amplifier Rp.2.140.000, Toa Rp. 1.350.000 (SMP 5), dan sound system Rp.14.400.000,00) penambahan peralatan cetak Rp. 3.040.000,00 (mesin bor duduk Rp.2.050.0000 dan mesin laminating Rp. 990.000,00,) dan alat komunikasi sosial berupa Handy talky Rp. 2.500.000,00 (SMP 12)
Alat Ukur Pada neraca Dinas Pendidikan dan kebudayaan tahun 2018, alat ukur terdiri dari, Alat Ukur universal 6,100,600 Alat Ukur/Test Alat Kepribadian 825,000 Alat Ukur/Pembanding 500,000 Alat Ukur Lainnya 4,629,300 Alat Timbangan/Blora 5,862,450 Jumlah 17,917,350 Pada tahun 2018 terdapat aset pada SD Jurangombo 2 yang direklas dari alat kesenian ke alat ukur/ pembanding yaitu stopwatch Rp. 500.000,00. Selain itu terdapat aset pada alat ukur yang direklas ke alat kedokteran umum yaitu tensimeter Rp. 550.000 (SD Magersari 3) dan alat rumah tangga lainnya yaitu timbangan badan Rp. 850.000 (TK Pembina). Alat Kedokteran Pada tahun 2018 alat kedokteran pada neraca dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang terdiri dari, Alat Kedokteran Umum 42,939,780 Alat Kedokteran T.H.T 500,000 Alat Kedokteran Bagian penyakit Dalam 3,472,400 Alat Kedokteran Penderita Cacat Tubuh 14,765,000 Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis 1,511,000 Alat Kesehatan Olahraga 9,800,000 Jumlah 72,988,180 Pada tahun 2018 terdapat penambahan alat kedokteran dari mutasi dinas kesehatan sebesar Rp. 8.302.680. Selain itu terdapat aset yang direklas ke alat kedokteran umum sebesar Rp. 1.843.500 yaitu tensimeter Rp. 550.000 (SD Magersari 3) tensimeter Rp. 736.000 (SD Magelang 7) dan tensimeter Rp. 557.500 (SD gelangan 1). Pada 2018 terdapat aset yang direklas dari meubelair ke alat kedokteran cacat tubuh sebesar Rp. 3600.000, berupa kursi roda Rp. 2.000.000,00 dan folding walker Rp. 1.600.000 (SD gelangan 7)). Pada SD gelangan 7 juga terdapat aset berupa sepeda statis yang direklas dari meubelair ke alat kesehatan olahraga Rp. 5.200.000 dan Hearing Aids Model belakang Telinga Rp. 2.500.000 yang direklas dari alat laboratorium ke alat kedokteran cacat tubuh. Pada tahun 2018 juga terdapat aset yang direklas ke alat olahraga sebesar Rp. 6.000.000,00 (SD Rejowinangun Utara 5). Alat Laboratorium Pada tahun 2018 alat laboratorium pada neraca Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari, Alat Laboratorium Kimia Air 3,566,833,559.00 Alat Laboratorium Mekanik Tanah dan Batuan 6,498,000.00 Alat Laboratorium Logam, Mesin, Listrik 9,950,000.00 Alat Laboratorium Umum 6,137,500.00 Alat Laboratorium Kedokteran 15,215,000 Alat Laboratorium Fisika 201,159,517.00 Alat Laboratorium Pertanian B 2,710,000 Alat Laboratorium Elektronika dan Daya Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : Bahasa Indonesia Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : Matematika Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : IPA Dasar Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : IPA Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : IPA Menengah 80,300,000.00 435,507,992.90 418,787,342.90 653,402,992.90 65,221,550.00 515,636,112.00 Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : IPS Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : Agama Islam 304,369,120.90 60,076,000.00 Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : Ketrampilan 49,114,285.80
1,054,962,180.00 Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : Kesenian Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : Olah Raga 33,730,000.00 Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : PMP 857,142.90 Jumlah 7,480,468,296 Pada tahun 2017, saldo akhir alat laboratorium adalah sebesar Rp. 6.864.433.247. Selama tahun 2018 terjadi kenaikan jumlah alat laboratorium sebesar Rp. 616.035.049,00. Penambahan alat laboratorium berasa dari Belanja modal sebesar Rp. 722.289.500, BOS Rp. 46.963.000, bantuan pusat Rp. 94.000.000. Alat laboratorium juga berkurang karena reklasifikasi sebesar Rp. 247.217.451. Alat Keamanan Pada tahun 2018 saldo neraca alat keamanan adalah sebesar Rp.302.585.000,00. Pada tahun 2018 terdapat penambahan alat keamanan sebesar Rp. 6.000.000 dari belanja modal BOS, berupa CCTV pada SMP Negeri 5 Bangunan Gedung Pada tahun 2018 bangunan gedung pada neraca Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebesar Rp. 138.097.229.185,9. Selama tahun 2018 gedung dan bangunan mengalami peningkatan sebesar Rp. 3.948.204.250 dibandingkan dengan tahun 2017. Penambahan bangunan gedung berasal dari Belanja modal sebesar Rp. 3.930.800.000, lain lain sebesar Rp. 14.400.000 serta reklasifikasi Rp. 939.915.250,00 Bangunan Monumen Bangunan monumen pada neraca Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018 adalah sebesar Rp. 30.614.000,00. Pada tahun 2018 bangunan monumen tidak mengalami penambahan dan pengurangan. Jalan dan Jembatan Jalan dan jembatan pada neraca Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018 adalah sebesar Rp. 3.050.000,00. Pada tahun 2018 jalan dan jembatan tidak mengalami penambahan dan pengurangan. Bangunan air (irigasi) Bangunan air dan irigasi pada neraca Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018 adalah Rp. 359.268.639,00 Pada tahun 2018 bangunan air (irigasi) tidak mengalami penambahan dan pengurangan. Instalasi Instalasi pada neraca Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018 adalah Rp.272.122.319,00.Pada tahun 2018 terdapat penambahan pada Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya di SMP N 6 berupa instalasi sumur dengan pompa sebesar Rp. 6.475.000. Selain itu juga terdapat instalasi yang direklas ke jaringan sebesar Rp. 860.900 yaitu penambahan daya listrik SD Kedungsari 3. Jaringan Jaringan pada neraca Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018 adalah Rp. 756.184.600,00 yang terdiri dari, Jaringan Pembawa 450,000 Jaringan Sambungan ke rumah 1,210,000 Jaringan Transmisi 41,304,900 Jaringan Distribusi 1,735,900 Jaringan Telepon Di atas Tanah 708,153,800 Jaringan Telepon Di bawah Tanah 1,350,000 Jaringan BBM Jumlah 1,980,000 756,184,600 Pada tahun 2018 terdapat penambahan jaringan sebesar Rp.860.900,00 yang merupakan reklas dari instalasi yaitu penambahan daya listrik SD Kedungsari 3. Selain itu pada tahun 2018 juga terdapat aset yang direklas dari
jaringan ke komputer unit jaringan yaitu jaringan komputer SD Gelangan 5 Rp.1.500.000,00. Buku dan Perpustakaan Buku dan perpustakaan pada neraca Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 6.524.369.256,72 yang terdiri dari, Buku Umum 5,701,069,473.72 Buku Agama 48,022,500.00 Buku Ilmu Sosial 34,854,800.00 Buku Ilmu Bahasa 106,183,900.00 Buku Matematika & Pengetahuan alam 270,851,750.00 Ilmu pengetahuan praktis 129,399,800.00 Arsitektur kesemian olahraga 88,260,633.00 Geografi, Biografi, Sejarah 46,107,800.00 Barang-Barang Perpustakaan Peta 99,278,600.00 Barang-Barang Perpustakaan Musik 340,000.00 Jumlah 6,524,369,256.72 Pada tahun 2018 terdapat belanja modal buku pada SD Rejowinangun Utara 2 berupa kamus sebesar Rp. 1.000.000 akan tetapi karena harga satuan dibawah batas kapitalisasi (<Rp.100.000), aset tersebut direklas ke ekstra. Pada tahun 2018 juga terdapat penambahan buku dari belanja modal BOS sebesar Rp.103.777.000,00 dan lain lain Rp. 2.100.000,00. Terdapat buku umum yang direklas dari alat kesenian Rp. 750.000 pada SD Jurangombo 1. Pada tahun 2018 terdapat aset yang direklas dari alat kesenian dan alat laboratorium ke Peta sebesar Rp.32.576.500,00. Selain itu terdapat aset pada peta sebesar Rp. 585.000 yang direklas ke ekstracomptable. Selain itu terdapat buku umum yang direklas ke ekstracomptable sebesar Rp. 1.309.193.700,00 Barang bercorak kesenian/kebudayaan Barang bercorak kesenian/kebudayaan pada neraca Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018 berjumlah Rp. 2.571.407.746,33 yang terdiri dari, Barang Bercorak Kebudayaan-Pahatan 27,548,000.00 Barang Bercorak Kebudayaan-Alat Kesenian 2,110,667,891.00 Barang Bercorak Kebudayaan-Alat Olah Raga 413,557,855.33 Tanda penghargaan 3,600,000.00 Maket dan foto dokumen Barang Bercorak Kebudayaan-Benda-benda Bersejarah 2,850,000.00 500,000.00 Barang Bercorak Kebudayaan-Barang Kerajinan 3,500,000.00 Senam 9,184,000.00 Jumlah 2,571,407,746.33 Pada tahun 2018 terdapat penambahan dari BOS pada barang bercorak kebudayaan alat olahraga sebanyak Rp. 13.765.000 dan senam sebesar Rp. 3.584.000,00. Pada 2018 terdapat pengurangan barang bercorak kesenian/kebudayaan karena reklasifikasi dan koreksi sebesar Rp. 463.016.704. Hewan/ Ternak, Tanaman dan Taman Hewan/ Ternak, Tanaman dan Taman pada neraca Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018 bernilai Rp. 236.813.338,00. Pada tahun 2018 terdapat penambahan aset berupa tanaman perkebunan senilai Rp 3.000.000 pada SMP N 1 (berupa tanaman pohon kelengkeng kristal Rp.1.200.000, pohon kelengkeng diamond Rp.800.000, pohon tabebuya Rp.1000.000,00) e. Aset Lainnya Aset lain di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan per Desember 2018 merupakan nilai dari aktiva tak berwujud yang berupa software dan kajian serta aset lain lain yang digunakan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 24,707,145,393.00 5.1.5. Kewajiban a. Kewajiban Jangka Pendek
Kewajiban jangka pendek Dinas Pendidikan dan Kebudayaan per Desember 2018 sebesar Rp. internet) dan hutan beban barang jasa BOS Hutan beban barang dan jasa 107,355,097.00 yang terdiri dari hutang beban barang jasa (hutang air, listrik, telepon dan jasa . Rp Rp 107,355,097 107,355,097 Jumlah
5.1.6. Ekuitas Dana a. Ekuitas Dana Lancar Ekuitas dana lancar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Per Desember 2018 senilai Rp. terdiri dari : Ekuitas Dana Lancar Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran ( SiLPA ) Pendapatan yang ditangguhkan Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Cadangan Belanja Dibayar Dimuka Dana Lancar Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek 107,355,097.00 - - - - - - - 107,355,097.00 b. Ekuitas Dana Investasi Ekuitas dana investasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan per Desember 2018 Rp. terdiri dari : Ekuitas Dana Investasi 316,104,402,393.73 Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang 0 291,397,257,000.73 24,707,145,393.00 - 0 107,355,097.00 316,104,402,393.73
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang merupakan dinas daerah yang berdomisili di Jalan Alibasah SP. No. 6 Magelang. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah salah satu dinas daerah yang merupakan unsur pelaksana pemerintah kota yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut : Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan luar sekolah Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum. Pengelolaan urusan ketatausahaan. a. b. c. Adapun tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan antara lain : a. b. c. d. Menyusun rencana program/kegiatan tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Merumuskan kebijakan teknis di bidang pendidikan Menyelanggarakan dan mengawasi peningkatan mutu pendidikan Menyelenggarakan dan mengawasi sarana dan prasarana pendidikan Menyelenggarakan kompetensi siswa, pengaturan kurikulum, penilaian hasil belajar dan pedoman pelaksanaannya Menyelenggarakan persyaratan penerimaan, perpindahan, sertifikasi siswa dan warga belajar Menyelenggarakan kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif setiap tahun e f g Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut ada beberapa ketentuan perundang-undangan yang dipakai sebagai pedoman, antara lain : a. b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ; c. d. e Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ; Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ; Pengaturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Magelang ; Keputusan Walikota Magelang Nomor 031/23/112 Tahun 2003 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Daerah Pemerintah Kota Magelang. f
BAB VII PENUTUP Catatan atas Laporan Keuangan merupakan laporan yang menyajikan penjelasan secara naratif, analisis atau daftar yang terinci, yang memuat laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas. Catatan Atas Laporan Keuangan diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi selama satu periode pelaporan. Untuk periode laporan sampai dengan bulan Desember Tahun Anggaran 2018dapat disimpulkan sebagai berikut : Pendapatan daerah telah terealisir sebesar Rp. 0,00 Belanja telah terealisir sebesar Rp.162.926.413.614,00 yang terdiri dari belanja operasi Rp 154.120.037.406 belanja modal sebesar Rp.8.806.376.208. Belanja operasi tersebut terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 114.454.262.392,00 dan belanja barang dan jasa Rp.39.665.775.014,00. Magelang, 31 Desember 2018 Pengguna Aggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Taufiq Nurbakin, S.Pd, M.Pd NIP. 19630403 198703 1 016