SALINAN BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI POLEWALI MANDAR, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Menteri Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati/Walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap desa; dan Belanja Negara b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021; berdasarkan pertimbangan Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); SALINAN
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Peraturan tentang Perundang-undangan Pembentukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5495); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5864);
Menetapkan 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang (Lembaran Negara Pengelolaan Keuangan Daerah Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 7. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Angg aran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035); 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641); 12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali MandarTahun2020Nomor 3); MEMUTUSKAN: : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. 3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Perangkat Daerah Masyarakat dan Desa. 4. Perangkat Daerah Masyarakat dan Desa. adalah Dinas 5. Camat koordinator kerja penyelenggaraan kecamatan tugas nya yang dalam pelaksanaan memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, umum pemerintahan. adalah pemimpin pemerintahan dan di wilayah dan menyelenggarakan tugas 6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desasebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Desa. 8. Kepala Desa adalah pejabat pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan dan rumahtangga melaksanakan tugas pemerintah, PemerintahProvinsi, dan Pemerintah Kabupaten. Desanya 9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. kemasyarakatan, pembinaan 10. JumlahDesa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. 11. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dan Desa yang dibagi merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk. 12. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi. 13. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilian kinerja terbaik. adalah 14. Alokasi Formula yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, angka kemisikinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabuapaten/kota. alokasi 15. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik serta relative antar Daerah.
16. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variable kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi. ketersediaan pelayanan dasar, 17. Indikasi Kebutuhan Dana Desa adalah indikasi dana yang perlu dianggarakan dalam rangka pelaksanaan Dana Desa. 18. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah satuan kerja pada masing-masing Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara baik di kantor pusat maupun di di atau kementerian/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggungjawab pengelolaan anggaran yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. satuan daerah kantor kerja 19. Kantor yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memeperoleh kuasa untuk melaksanakan sebagaimana fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara. Pelayanan Perbendaharaan Negara dari Bendahara umum Negara 20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya dsingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disngkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerinahan Desa. 23. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral. 24. Rekening Kas Umum Daerah selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 25. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
26. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga misikin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). 27. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, dengan mengutamkan yang pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi local untuk memberikan tambahan upah/ pendapatan, meningkatkan mengurangi kesejahteraan rakyat. kemiskinan, produktif dan bersifat 28. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan berkelanjutan. BAB II JUMLAH DESA KABUPATEN POLEWALI MANDAR Pasal 2 Jumlah Desa Kabupaten Polewali Mandar sejumlah 144 (seratus empat puluh empat) Desa terdiri dari : 1. Karama 2. Tangnga-Tangnga 3. Lekopadis 4. Galumg Lombok 5. Tandung 6. Batulaya 7. Sepabatu 8. Laliko 9. Bonde 10. KatumbanganLemo 11. Panyampa 12. Suruang 13. Lampoko 14. Katumbangan 15. Lapeo 16. Parappe 17. Ongko 18. Kenje 19. Sumarrang 20. Botto 21. Gattungan 22. Padang Timur 23. Padang 73. Rumpa 74. Kurma 75. Buku 76. Bonne-Bonne 77. Beroangin 78. Segerang 79. Bonra 80. Sattoko 81. Rappang Barat 82. LandiKanuasuang 83. Lilli 84. Rangoan 85. Tapua 86. MambuTapua 87. Ba'baTapua 88. Katimbang 89. Mambu 90. Tenggelang 91. Baru 92. Pussui 93. Mapilli Barat 94. Sambaliwali 95. BatupangaDaala
24. Lagi-Agi 25. Sidorejo 26. Sumberjo 27. Bumiayu 28. Kebunsari 29. Banua Baru 30. Nepo 31. Sugihwaras 32. Campurjo 33. Bumimulyo 34. Tumpiling 35. Bakka-Bakka 36. Arjosari 37. Galeso 38. Ambopadang 39. Tubbi 40. Ratte 41. Besoangin 42. Tapiko 43. Peburru 44. Ta loba 45. Pullewani 46. Arabua 47. Besoangin Utara 48. Poda 49. TaramanuTua 50. Tonyaman 51. Kuajang 52. Paku 53. Mirring 54. Batetangnga 55. Mammi 56. Kaleok 57. Amola 58. Rea 59. Tapango 60. Rappang 61. Dakka 62. Batu 63. Riso 64. Palatta 65. Tapango Barat 66. Kurrak 67. Bussu 68. Tuttula 69. JambuMalea 70. Kalimbua 71. Banatorrejo 72. Ugi Baru 96. Luyo 97. Pussui Barat 98. Puccadi 99. Lembang-Lembang 100. Tandassura 101. Samasundu 102. Napo 103. Todang-Todang 104. Pendulangan 105. Renggeang 106. Salarri 107. TanganBaru 108. Palece 109. Tamajarra 110. Tamangalle 111. Mosso 112. GalungTuluk 113. SabangSubik 114. Pambusuang 115. Bala 116. Lambanan 117. Lego 118. Pallis 119. Duampanua 120. KelapaDua 121. Pappandangan 122. Kunyi 123. Patampanua 124. Barumbung 125. Pasiang 126. Tonrolima 127. InduMakkombong 128. Bunga-Bunga 129. Mombi 130. Kalumammang 131. Pao-Pao 132. Pupuuring 133. Saragian 134. Sayoang 135. Alu 136. Bulo 137. Pulliwa 138. Patambanua 139. Karombang 140. DaalaTImur 141. Lenggo 142. Sabura 143. Sepporakki 144. Ihing
BAB III TATA CARA PERHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA KE SETIAP DESA Pasal 3 Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan: a. alokasi dasar setiap Desa; b. alokasi afirmasi setiap Desa; c. alokasi kinerja setiap Desa; dan d. alokasi formula setiap Desa. Pasal 4 (1) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk, dengan ketentuan: a. Rp. 481.573.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa; b. Rp. 561.574.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa; c. Rp. 641.574.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 1.001 (seribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa; d. Rp. 721.575.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa;dan e. Rp. 801.576.000,00 (delapan ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk diatas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa. (2) Daftar Desa penerima dan besaran Alokasi Dasar setiap sebagaimana Desa berdasarkan klaster penduduk dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Bupati. Pasal 5 (1) Besaran alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi. (2) Besaran alokasi afirmasi bagi Desa Tertinggal yang memiliki penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa. (3) Besaran Alokasi bagi Desa sangat tertinggal yang memliki penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa. (4) Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok Desa pada desail ke 8 (delapan), 9 (Sembilan), dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (5) Daftar Desa penerima dan besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Bupati. Pasal 6 (1) Besaran alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, diberikan kepada Desa dengan kinerja terbaik. (2) Penilaian kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan indikator penilaian : a. Kriteria Utama, yaitu Desa yang tidak menerima Alokasi Afirmasi; dan b. Kriteria kinerja, berdasarkan variabel: 1. pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh perseratus), dinilai dari: a) perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terhadap total pendapatan APBDesa dengan bobot 50% (lima puluh perseratus); dan dan belanja pemberdayaaan total belanja bidang APBDesa dengan bobot 50% (lima puluh perseratus). 2. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh b) rasio bidang terhadap pembangunan perseratus), dinilai dari : a) persentase kesesuain bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dengan bobot 55% (lima puluh lima perseratus); dan b) persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima perseratus). 3. capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima perseratus), dinilai dari: a) persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh perseratus);dan b) persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh perseratus). 4. capaian hasil pembangunan Desa dengan bobot 35% (tigapuluh lima perseratus), dinilai dari:
a) perubahan skor indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh perseratus); b) perubahan status Desa indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh perseratus); c) status Desa membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan d) perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobobt 30% (tiga puluh perseratus). (3) Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Desa yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah Desa nasional yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (4) Daftar Desa penerima dan besaran Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Bupati. Pasal 7 (1) Besaran alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dihitung dengan bobot dan data perhitungan: a. 10% (sepuluh perseratus) untuk jumlah penduduk; b. 40% (empat puluh perseratus) untuk angka kemiskinan; c. 20% (dua puluh perseratus) untuk luas wilayah; dan d. 30% (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis. (2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus : AF Desa = {(0,10 x Z1) + (0,40 x Z2) + (0,20 x Z3) + (0,30 x Z4)} x AF Kab/Kota. Keterangan: AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Daerah Kabupaten/ kota. Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Daerah Kabuptaen/kota Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap toatal luas wilayah Desa Daerah Kabupaten Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Daerah Kabupaten/kota AF Kab/Kota = Alokasi Formula setiap Daerah Kabupaten/kota (3) Angka Kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimakasud pada ayat (2), masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKG Desa. (4) Bupati melakukan perhitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data perhitungan mutakhir.
(5) Data perhitungan mutakhir sebagaimana dimaksud pada (4) berdasarkan data yang dimiliki Bupati yang ayat bersumber dari Instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. BAB IV PENETAPAN RINCIAN DANA DESA Pasal 8 Penetapan rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini. BAB V MEKANISME DAN PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA Pasal 9 Mekanisme Penyaluran Dana Desa (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD. (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD. (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD (2) dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati. (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan: a. tahap I sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian: 1. 40% (empat puluh perseratus) dari pagu Dana Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing- masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai bulan kelima; Dana Desa setiap Desa, dengan ketentuan: 1. 40% (empat puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing- masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai bulan kelima; Dana Desa setiap Desa, dengan ketentuan: 1. 40% (empat puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan Keenam dan paling cepat masing- masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai bulan kesepuluh; dan Dana Desa setiap Desa, dengan rincian: 1. 20% (dua puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan Keenam dan paling cepat masing- masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai bulan kesepuluh; dan Dana Desa setiap Desa, dengan rincian: 1. 20% (dua puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas. Pasal 10 Persyaratan Penyaluran Dana Desa (1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan oleh KPPN selaku Kuasa Pengguana Anggaran (KPA) Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa telah menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar dengan ketentuan: a. tahap I sebesar sebesar 40% (empat puluh persetatus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a angka 1 berupa: 1. peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; 2. peraturan Desa mengenai APBDesa; dan 3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; II sebesar 40% 2. peraturan Desa mengenai APBDesa; dan 3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; II sebesar 40% (empat puluh perseratus) sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 4 huruf b angka 1 berupa: 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menujukka rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh keluaran rata-rata perseratus) menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan; capaian dan 3. peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan Kepala Desa mengenai pentapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan 4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi komulaif sisa Dana Desa di RKUD antara pemerintah Daerah dan Kepala KPPN yang berasal dari: a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh Kepala Desa ke RKUD; dan
b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019;dan c. tahap (dua puluh perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c angka 1 berupa: 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata- rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Dana Desa tahap II yang disalurkan; dan III sebesar 20% 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya. (2) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2021 juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya. (3) Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali. (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan. (5) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dilakukan sesuai table referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran dan capaian keluaran. (6) Dalam hal table refensi sebagiamana dimkasud pada ayat (4) data, Bupati kebutuhan belum memenuhi infut menyampaikan permintaan perubahan referensi table kepada KPA penyaluran Dana Alokasi Khusus dan Dana Desa untuk dilakukan pemutakhiran. (7) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh bupati/wakil bupati, atau pejabat yang ditunjuk. (8) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana (1) disampaikan dalam bentuk dimaksud pada ayat dokumen digital (softcopy) atau dokumen fisik (hardcopy). (9) Dokumen digital (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
Pasal 11 (1) Dalam persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati melalui Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Polewali Mandar secara lengkap dan benar dengan ketentuan : a. penyaluran Dana Desa tahap I sebesar 40% (empat puluh rangka penyampaian dokumen perseratus), berupa: 1. surat permohonan kepala Desa pencairan Dana Desa tahap I kepada Bupati c.q. Badan Keuangan; 2. peraturan Desa mengenai APBDesa; 3. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa atas penggunaan Dana Desa Tahap I diatas materai; 4. fotocopy rekening kas Desa; 5. surat pengantar pencairan Dana Desa Tahap I dari Camat; 6. surat rekomendasi pencairan Dana Desa Tahap I dari Kepala Dinas Pemberdaayaan Masyarakat dan Desa. b. penyaluran Dana Desa tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus), berupa: 1. surat permohonan kepala Desa pencairan Dana Desa tahap II kepada Bupati c.q. Badan Keuangan; 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; 3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) keluaran rata-rata menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan; capaian dan 4. peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; 5. berita acara konfirmasi dan rekonsilasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa 6. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa atas penggunaan Dana Desa Tahap II diatas materai; 7. fotocopy rekening kas Desa; 8. surat pengantar pencairan Dana Desa tahap II dari Camat; 9. surat rekomendasi pencairan Dana Desa tahap II dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. c. penyaluran Dana Desa tahap III sebesar 20% (dua puluh perseratus), berupa: 1. surat permohonan kepala Desa pencairan Dana Desa tahap III kepada Bupati c.q. Badan Keuangan;
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata- rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (Sembilan puluh perseratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; 3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya. 4. surat pernyataan tanggungjawab mutlak kepala Desa atas penggunaan Dana Desa tahap III diatas materai; 5. fotocopy rekening kas Desa; 6. surat pengantar pencairan Dana Desa tahap III dari Camat; 7. surat rekomendasi pencairan Dana Desa tahap III dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. (2) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penyaluran tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya. (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 dan huruf c angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa. (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 dan huruf c angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian kegiatan, uraian keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran. volume keluaran, (5) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan permintaan perubahan referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran. tabel (6) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kemeterian Dalam Negeri. Pasal 12 (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a, kepala Desa memenuhi ketentuan; a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu kepada Bupati; dan
b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima masing-masing bulan disalurkan setelah jumlah kepala Desa menyampaikan data keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati. realisasi (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b, masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat bulan realisasi sebelumnya kepada Bupati. (3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada bupati. (4) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan. (6) Dalam hal terdapat perubahan pertauran kepala Desa megenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 4, kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan kepala Desa dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember. (7) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4). BAB V PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA Pasal 13 (1) Prioritas penggunaan Dana Desa diatur dan urus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa. (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui: a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa; b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan c. adaptasi kebiasaan baru Desa.
Pasal 14 (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa: a. pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; b. penyelesaian listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan; dan c. pengembangan yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan komsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan. usaha ekenomi produktif (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 2 huruf b untuk pencapaian SDGs Desa: a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya dan informasi dan komunikasi untuk kemitraan pengembangan sebagai pembangunan Desa; teknologi upaya memeperluas b. pengembangan Desa Wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; c. penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan; dan d. desa keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif. inklusif untuk meningkatkan (3) Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 2 huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa: a. mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID-19; dan b. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui BLT Desa. (4) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa sebagaimana terlampir pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini. Pasal 15 (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b. (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kirteria sebagai berikut: a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan Program bantuan sosial Pemerintah lainnya. (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan pembelian pupuk. (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan peraturan kepala Desa. (5) Pendataan keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial. (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat. (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari. (8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan. (9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai bulan lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa kedua belas sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Desa. (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa. (11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa. Pasal 16 (1) Kegiatan yang didanai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati. (2) Pelaksanaan kegiatan yang didanai Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat.
Pasal 17 (1) Pelaksanaan swakelola sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat (2) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa. kegiatan dilakukan secara (2) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa. (3) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Desa atau badan kerjasama antar-Desa. (4) Swakelola oleh badan kerja sama antar-Desa sebagaimana (3) dilaksanakan sesuai dengan dimaksud pada ayat ketentuan perundang-undangan tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa. Pasal 18 (1) Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati. (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas sebbagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1). (3) Persetujuan Bupati sebgaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa Pasal 19 (1) Kepala Desa beratanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan BLT Desa. bertanggung (2) Pemerintah Daerah terhadap ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan kebenaran dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap penyaluran. jawab (3) Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelola Dana Transfer Umum dan Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Fisik dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa. BAB VI PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA Pasal 20 (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas: a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau b. capaian keluaran Dana Desa.
(2) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi sisa Dana Desa di RKD sebgaiaman dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan meinta penjelasan kepada kepala Desa menegenai sisa Dana Desa di RKD. (3) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN). (4) Dalam hal terdapat laporan indikasi penyalahgunaan Dana Desa, maka Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah akan melakukan pemeriksaan berdasarkan permintaan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Pasal 21 (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk direkam dalam aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN). (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan 2 (dua) tahap terdiri atas: a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;dan b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II. (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu ke empat Bulan Februari tahun anggaran berjalan. (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaskud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu ke empat bulan Mei tahun anggaran berjalan. (5) Dalam hal terdapat Desa yang melampaui batas waktu pemasukan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (4), maka akan dilakukan penundaan pencairan dana desa tahap selanjutnya. BAB VII SANKSI Pasal 22 Bupati penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun terdapat anggaran permasalahan Desa, berupa: akan melakukan permohonan berikutnya, dalam hal
a. kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; atau b. Desa mengalami permsalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum. Pasal 23 (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melasankan BLT Desa selama 9 (sembilan ) bulan pada Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluhu persen) daari Dana Desa yang akan disallurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021. (2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap tahapan. (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana (1) dikecualikan dalam hal dimaksud pada ayat Desa berdasarkan khusus/musyawaraah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya. hasil musyawarah (4) Hasil musyawarah Desa khusus/ musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah. (5) Bupati menandai Desa yang akan dikenakan sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada penyaluran Dana Desa dalam aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN). Pasal 24 (1) Dalam hal pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022. (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria. (3) Hasil musyawarah Desa khusu/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dala peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah. (4) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) sebgai syarat penyaluran Dana Desa tahap II pada Tahun Anggaran 2022.
BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 25 Ketentuan mengenai : (1) Format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasasl 10 ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 3 dan huruf c angka 2 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini. (2) Format laporan konvergensi pencegahan stunting tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c angka 4 serta Pasal 11 ayat (1) huruf c angka 3 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 26 Peraturan Bupati diundangkan. ini mulai berlaku pada tanggal Agar memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar. setiap orang mengetahui, Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 6 Maret 2021 Ditetapkan di Polewali pada tanggal 26 Februari 2021 BUPATI POLEWALI MANDAR, ttd ANDI IBRAHIM MASDAR Diundangkan di Polewali pada tanggal 26 Februari 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR, ttd BEBAS MANGGAZALI BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2021 NOMOR 6.
No. KECAMATAN DESA 1 1 Tinambung 2 Tinambung 3 Tinambung 4 Tinambung 5 Tinambung 6 Tinambung 7 Tinambung 8 Campalagian 9 Campalagian 10 Campalagian 11 Campalagian 12 Campalagian 13 Campalagian 14 Campalagian 15 Campalagian 16 Campalagian 17 Campalagian Ongko 18 Campalagian Kenje 19 Campalagian Sumarrang 20 Campalagian Botto 21 Campalagian Gattungan 22 Campalagian 23 Campalagian 24 Campalagian 25 Wonomulyo 26 Wonomulyo 27 Wonomulyo 28 Wonomulyo 29 Wonomulyo 30 Wonomulyo 31 Wonomulyo 32 Wonomulyo 33 Wonomulyo 34 Wonomulyo 35 Wonomulyo 36 Wonomulyo 37 Wonomulyo 38 Tutar 39 Tutar 40 Tutar 41 Tutar 42 Tutar 43 Tutar 44 Tutar 45 Tutar 46 Tutar 47 Tutar 48 Tutar 49 Tutar 50 Binuang 51 Binuang 52 Binuang 53 Binuang 54 Binuang 55 Binuang 56 Binuang 57 Binuang 58 Binuang 59 Tapango 60 Tapango 61 Tapango 62 Tapango 63 Tapango 64 Tapango 65 Tapango 66 Tapango 67 Tapango 68 Tapango 69 Tapango 70 Tapango 71 Tapango 72 Mapilli 73 Mapilli 2 3 Karama Tangnga Tangnga Lekopadis Galung Lombok Tandung Batulaya Sepabatu Laliko Bonde Katumbangan Lemo Panyampa Suruang Lampoko Katumbangan Lapeo Parappe Padang Timur Padang Lagi-Agi Sidorejo Sumberejo Bumiayu Kebunsari Banua Baru Nepo Sugihwaras Campurjo Bumimulyo Tumpiling Bakka-Bakka Arjo Sari Galeson Ambopadang Tubbi Ratte Besoangin Piriang Tapiko Peburru Taloba Pollewani Arabua Besoangin Utara Poda Taramanu Tua Tonyaman Kuajang Paku Mirring Batetangnga Mammi Kaleok Amola Rea Tapango Rappang Dakka Batu Riso Palatta Tapango Barat Kurrak Bussu Tuttula Jambu Malea Kalimbua Banato Rejo Ugibaru Rumpa LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR : 6 TAHUN 2021 TANGGAL : 26 FEBRUARI 2021 DAFTAR RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2021 ALOKASI DASAR (RP) 4 ALOKASI AFIRMASI (Rp) 5 ALOKASI KINERJA (Rp) 6 ALOKASI FORMULA (Rp) 7 721,575,000 641,574,000 641,574,000 641,574,000 641,574,000 641,574,000 641,574,000 641,574,000 721,575,000 641,574,000 641,574,000 641,574,000 641,574,000 721,575,000 641,574,000 721,575,000 641,574,000 641,574,000 721,575,000 641,574,000 641,574,000 641,574,000 641,574,000 641,574,000 641,574,000 641,574,000 641,574,000 641,574,000 641,574,000 641,574,000 721,575,000 641,574,000 641,574,000 641,574,000 641,574,000 641,574,000 641,574,000 641,574,000 641,574,000 641,574,000 641,574,000 641,574,000 641,574,000 641,574,000 641,574,000 641,574,000 641,574,000 641,574,000 641,574,000 721,575,000 641,574,000 641,574,000 641,574,000 721,575,000 641,574,000 641,574,000 641,574,000 641,574,000 641,574,000 641,574,000 641,574,000 641,574,000 641,574,000 641,574,000 641,574,000 561,574,000 641,574,000 641,574,000 641,574,000 641,574,000 641,574,000 641,574,000 641,574,000 - - - - - - - - - - - - - - - 171,591,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 171,591,000 171,591,000 171,591,000 171,591,000 - 171,591,000 - 171,591,000 171,591,000 171,591,000 171,591,000 - - - - - - 171,591,000 - - - 171,591,000 - 171,591,000 - 171,591,000 - - 171,591,000 - 171,591,000 - - - - - - - - - 288,153,000 - - 288,153,000 - - - 288,153,000 - - - 288,153,000 - 288,153,000 288,153,000 - 288,153,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 665,314,000 551,549,000 285,348,000 318,402,000 232,158,000 255,793,000 211,254,000 588,623,000 417,733,000 418,872,000 393,178,000 368,029,000 455,197,000 504,608,000 462,779,000 468,609,000 394,712,000 360,432,000 886,925,000 443,023,000 352,795,000 237,716,000 228,810,000 319,324,000 253,761,000 225,964,000 192,769,000 179,912,000 211,378,000 395,479,000 373,151,000 199,691,000 187,296,000 368,421,000 276,655,000 200,490,000 379,672,000 460,983,000 436,319,000 798,544,000 820,690,000 675,518,000 397,851,000 435,297,000 706,692,000 386,450,000 839,177,000 423,692,000 508,459,000 475,539,000 423,935,000 318,816,000 522,528,000 743,339,000 296,912,000 391,785,000 345,396,000 423,472,000 317,088,000 312,629,000 261,188,000 248,066,000 566,491,000 298,168,000 244,962,000 281,075,000 295,005,000 373,702,000 284,600,000 272,222,000 197,757,000 276,955,000 289,663,000 JUMLAH TOTAL (Rp) 8=4+5+6+7 1,386,889,000 1,193,123,000 926,922,000 959,976,000 873,732,000 897,367,000 1,140,981,000 1,230,197,000 1,139,308,000 1,348,599,000 1,034,752,000 1,009,603,000 1,096,771,000 1,514,336,000 1,104,353,000 1,190,184,000 1,207,877,000 1,290,159,000 1,608,500,000 1,372,750,000 1,282,522,000 879,290,000 1,158,537,000 960,898,000 895,335,000 867,538,000 834,343,000 821,486,000 852,952,000 1,037,053,000 1,094,726,000 841,265,000 828,870,000 1,009,995,000 918,229,000 842,064,000 1,021,246,000 1,102,557,000 1,249,484,000 1,611,709,000 1,633,855,000 1,488,683,000 1,039,425,000 1,248,462,000 1,348,266,000 1,199,615,000 1,652,342,000 1,236,857,000 1,321,624,000 1,197,114,000 1,065,509,000 960,390,000 1,164,102,000 1,464,914,000 938,486,000 1,204,950,000 986,970,000 1,065,046,000 958,662,000 1,125,794,000 902,762,000 1,061,231,000 1,208,065,000 1,111,333,000 886,536,000 842,649,000 1,108,170,000 1,015,276,000 1,097,765,000 913,796,000 839,331,000 918,529,000 931,237,000
74 Mapilli 75 Mapilli 76 Mapilli 77 Mapilli 78 Mapilli 79 Mapilli 80 Mapilli 81 Mapilli 82 Mapilli 83 Matangnga 84 Matangnga 85 Matangnga 86 Matangnga 87 Matangnga 88 Matangnga 89 Luyo 90 Luyo 91 Luyo 92 Luyo 93 Luyo 94 Luyo 95 Luyo 96 Luyo 97 Luyo 98 Luyo 99 Limboro 100 Limboro 101 Limboro 102 Limboro 103 Limboro 104 Limboro 105 Limboro 106 Limboro 107 Limboro 108 Limboro 109 Balanipa 110 Balanipa 111 Balanipa 112 Balanipa 113 Balanipa 114 Balanipa 115 Balanipa 116 Balanipa 117 Balanipa 118 Balanipa 119 Anreapi 120 Anreapi 121 Anreapi 122 Anreapi 123 Matakali 124 Matakali 125 Matakali 126 Matakali 127 Matakali 128 Matakali 129 Allu 130 Allu 131 Allu 132 Allu 133 Allu 134 Allu 135 Allu 136 Bulo 137 Bulo 138 Bulo 139 Bulo 140 Bulo 141 Bulo 142 Bulo 143 Bulo 144 Bulo Kurma Buku Bonne Bonne Beroangin Segerang Bonra Sattoko Rappang Barat Landi Kanusuang Lilli Rangoan Tapua Mambu Tapua Ba'Ba Tapua Katimbang Mambu Tenggelang Baru Pussui Mapili Barat Sambali Wali Batupanga Daala Luyo Pussui Barat Puccadi Lembang Lembang Tandasura Samasundu Napo Todang Todang Pendulangan Renggeang Salarri Tangan Baru Palece Tammajarra Tamanggalle Mosso Galung Tuluk Sabang Subik Pambusuang Bala Lambanan Lego Pallis Duampanua Kelapa Dua Papandangan Kunyi Petampanua Barumbung Pasiang Tonrolima Indomakkombong Bunga-Bunga Mombi Kalumammang Pao-Pao Puppu Uring Saragian Sayoang Alu Bulo Pulliwa Patambanua Karombang Daala Timur Lenggo Sabura Sepporraki Ihing 641,574,000 641,574,000 641,574,000 641,574,000 641,574,000 641,574,000 561,574,000 641,574,000 641,574,000 561,574,000 561,574,000 641,574,000 561,574,000 561,574,000 561,574,000 641,574,000 641,574,000 721,575,000 641,574,000 641,574,000 641,574,000 641,574,000 641,574,000 641,574,000 641,574,000 641,574,000 641,574,000 641,574,000 641,574,000 561,574,000 641,574,000 641,574,000 641,574,000 641,574,000 641,574,000 641,574,000 641,574,000 561,574,000 641,574,000 641,574,000 721,575,000 721,575,000 561,574,000 641,574,000 561,574,000 641,574,000 641,574,000 641,574,000 641,574,000 721,575,000 641,574,000 721,575,000 641,574,000 641,574,000 641,574,000 641,574,000 641,574,000 641,574,000 641,574,000 641,574,000 561,574,000 641,574,000 641,574,000 641,574,000 641,574,000 641,574,000 561,574,000 641,574,000 561,574,000 561,574,000 561,574,000 92,146,669,000 TOTAL Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 26 Februari 2021 171,591,000 - 171,591,000 - - - - - - - - - - 171,591,000 - - - - - - - - - - 171,591,000 - 171,591,000 - 171,591,000 171,591,000 171,591,000 171,591,000 171,591,000 - - - - - - - - - 171,591,000 - - 171,591,000 - - - - - - - - - 171,591,000 171,591,000 171,591,000 - - - - - 171,591,000 171,591,000 171,591,000 171,591,000 - - - 6,005,685,000 - - - - - - 288,153,000 288,153,000 - - - - - - - - - - - - 288,153,000 - 288,153,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 288,153,000 - - 288,153,000 - - - - - - - - - - - - 288,153,000 - - - - - - - - - 4,034,142,000 520,517,000 403,217,000 260,193,000 406,264,000 223,860,000 399,495,000 236,626,000 443,762,000 523,731,000 437,676,000 418,984,000 593,488,000 429,585,000 348,403,000 480,786,000 543,158,000 643,932,000 592,617,000 366,605,000 322,474,000 559,648,000 672,360,000 510,292,000 379,791,000 385,486,000 390,339,000 322,695,000 375,692,000 317,422,000 267,903,000 360,474,000 310,251,000 364,327,000 316,784,000 193,980,000 330,173,000 339,121,000 266,207,000 495,877,000 361,729,000 633,084,000 577,915,000 241,651,000 291,150,000 231,256,000 562,076,000 531,501,000 423,201,000 415,829,000 511,527,000 332,145,000 582,272,000 353,679,000 382,301,000 264,240,000 321,410,000 583,222,000 850,949,000 822,376,000 502,910,000 285,924,000 447,153,000 337,261,000 506,567,000 854,761,000 461,844,000 311,217,000 777,896,000 376,103,000 250,229,000 390,207,000 59,146,567,000 BUPATI POLEWALI MANDAR, ttd ANDI IBRAHIM MASDAR 1,162,091,000 1,216,382,000 901,767,000 1,219,429,000 865,434,000 1,041,069,000 798,200,000 1,373,489,000 1,453,458,000 999,250,000 980,558,000 1,235,062,000 991,159,000 909,977,000 1,213,951,000 1,184,732,000 1,285,506,000 1,314,192,000 1,008,179,000 964,048,000 1,201,222,000 1,602,087,000 1,151,866,000 1,309,518,000 1,027,060,000 1,203,504,000 964,269,000 1,188,857,000 958,996,000 1,001,068,000 1,173,639,000 1,123,416,000 1,177,492,000 1,129,949,000 835,554,000 971,747,000 980,695,000 827,781,000 1,137,451,000 1,003,303,000 1,354,659,000 1,299,490,000 803,225,000 1,104,315,000 792,830,000 1,491,803,000 1,344,666,000 1,064,775,000 1,345,556,000 1,233,102,000 973,719,000 1,303,847,000 995,253,000 1,023,875,000 905,814,000 962,984,000 1,396,387,000 1,664,114,000 1,635,541,000 1,144,484,000 847,498,000 1,376,880,000 978,835,000 1,148,141,000 1,667,926,000 1,275,009,000 1,044,382,000 1,591,061,000 937,677,000 811,803,000 951,781,000 161,333,063,000
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR : 6 TAHUN 2021 TANGGAL : 26 FEBRUARI 2021 PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2021 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang telah menimbulkan korbanjiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. telah diprioritaskan untuk Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 penanganan COVID-19.Kegiatannya berupa Desa tanggap Covid 19, Padat Karya Tunai Desa, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Selanjutnya, untuk memperkuat adaptasi kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi di Desa, penggunaan Dana Desa Tahun 2020 juga difokuskan untuk membiayai Desa Aman COVID-19 dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) untuk pemberdayaan ekonomi Desa melalui badan usaha milik desa. Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 tetap diarahkan pada jaring pengaman sosial, Desa Aman COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang mencakup sektor strategis nasional. Sektor strategis nasional meliputi: 1. sarana/prasarana energi; 2. sarana/prasarana komunikasi; 3. sarana/prasarana pariwisata; 4. pencegahan stunting; dan 5. pengembangan Desa inklusif. B. Tujuan 1. Memberikan arah Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru untuk mendukung pencapaian SDGs Desa. 2. Mengatur Prioritas Penggunaan Dana Desa, Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, publikasi dan pelaporan, serta pembinaan, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa. C. Prinsip-Prinsip Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip: 1. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak-hak dasar, harkat dan martabat manusia; 2. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan; 3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan keanekaragaman budaya dan kearifan kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal; terhadap lokal sebagai pembentuk 4. Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia; dan 5. Kepentingan nasional adalah pengutamaan pelaksanaan kebijakan strategis nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA A. SDGs Desa Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan sarana dan prasarana Desa, kebutuhan dasar, pembangunan pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan. tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut: 1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan Untuk mengoperasionalkan SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan; dan SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan. 2. Desa ekonomi tumbuh merata SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata; SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan; SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan; dan SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan. 3. Desa peduli kesehatan SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera; SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi; dan SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman. 4. Desa peduli lingkungan SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan; SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim; SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat. 5. Desa peduli pendidikan SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas. 6. Desa ramah perempuan SDGs Desa5: keterlibatan perempuan Desa. 7. Desa berjejaring SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa. 8. Desa tanggap budaya SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan; dan SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidaklah mudah, karena itulah, penggunaan Dana Desa 2021 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian 10 (sepuluh) SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional; program prioritas nasional; dan adaptasi kebiasaan baru Desa. 10 (sepuluh) SGDs Desa tersebut adalah: 1) Desa tanpa kemiskinan; 2) Desa tanpa kelaparan; 3) Desa sehat sejahtera;
4) keterlibatan perempuan Desa; 5) Desa berenergi bersih dan terbarukan; 6) pertumbuhan ekonomi Desa merata; 7) konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan; 8) Desa damai berkeadilan; 9) kemitraan untuk pembangunan Desa; dan 10) kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif. B. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa meliputi: 1. Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama dan meliputi: a. pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; b. penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; c. penguatan permodalan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan d. pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan kepada usaha milik Desa pembentukandan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: 1) pengelolaan hutan Desa; 2) pengelolaan hutan adat; 3) pengelolaan air minum; 4) pengelolaan pariwisata Desa; 5) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan); 6) pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove bersama yang difokuskan dan wisata edukasi); 7) pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai; 8) pelatihan pembenihan ikan; 9) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan;dan 10) pengolahan sampah. e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. 2. Penyediaan listrik Desa a. pembangkit listrik tenaga mikrohidro; b. pembangkit listrik tenaga biodiesel; c. pembangkit listrik tenaga matahari; d. pembangkit listrik tenaga angin; e. f. instalasi biogas; jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari Perusahaan Listrik Negara); dan g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan penyediaan listrik Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. 3. Pengembangan usaha ekonomi produktif a. pembangunan usaha berskala produktif di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
b. pengembangan jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan; c. penyediaan dan pengelolaan sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan; d. pendayagunaan perhutanan sosial; e. pendayagunaan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan; f. investasi usaha ekonomi produktif yang ramah lingkungan; dan g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. C. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi: 1. Pendataan Desa a. pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa; b. pendataan pada tingkat rukun tetangga; c. pendataan pada tingkat keluarga; d. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan; dan e. kegiatan pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. 2. Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa a. penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa; b. pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa; c. kegiatan pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. 3. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi a. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem administrasi keuangan dan aset Desa dengan aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; b. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem informasi Desa yang berbasis aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; c. pengembangan keterbukaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital; dan d. pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi: 1) tower untuk jaringan internet; 2) pengadaan komputer; 3) Smartphone; dan 4) langganan internet. e. kegiatan pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa. 4. Pengembangan Desa wisata a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata; b. promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital; c. pelatihan pengelolaan Desa wisata; d. pengelolaan Desa wisata; e. kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa wisata; dan
f. kegiatan pengembangan Desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa. 5. Penguatan ketahanan pangan a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan; b. pembangunan lumbung pangan Desa; c. pengolahan pasca panen; dan d. kegiatan penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. 6. Pencegahan stunting di Desa a. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan stunting di Desa aplikasi electronic-Human dengan menggunakan DevelopmentWorker (e-HDW); digital b. pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); c. tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan stunting melalui rumah Desa sehat; d. memberikan layanan peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan: 1) kesehatan ibu dan anak; 2) konseling gizi; 3) air bersih dan sanitasi; 4) perlindungan sosial untuk peningkatan askes ibu hamil dan jaminan kesehatan dan terhadap menyusui serta balita administrasi kependudukan; 5) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); 6) pengasuhan anak di keluarga termasuk pencegahan perkawinan anak; dan 7) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah. 7. Pengembangan Desa inklusif a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, kelompok kepercayaan, masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya; penghayat disabilitas, b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan; c. pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan; d. penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa; dan e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. D. Adaptasi Kebiasaan Baru Desa Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa meliputi: 1. Desa Aman COVID-19 a. Agenda aksi Desa Aman COVID-19 diantaranya: 1) menerapkan secara ketat adaptasi kebiasaan baru: a) seluruh warga Desa memakai masker ketika ke luar rumah;
b) terdapat tempat cuci tangan pakai sabun dan air mengalir yang siap pakai di setiap tempat umum, antara lain di depan warung, toko, dan los pasar, di tempat ibadah, tempat pelayanan umum seperti balai Desa, poskesdes, dan lain-lain; dan c) senantiasa jaga jarak dalam setiap aktivitas di ruang umum dan di dalam ruangan. 2) merawat sebagian ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan. 3) mempertahankan pos jaga Desa guna: a) mendata dan memeriksa tamu yang masuk Desa; b) mendata dan memeriksa kondisi kesehatan warga yang keluar masuk Desa; c) mendata dan memeriksa warga yang baru datang dari rantau; dan d) merekomendasikan warga Desa dari rantau atau warga Desa yang kurang sehat untuk karantina mandiri. b. Transformasi relawan Desa lawan COVID-19 menjadi relawan Desa Aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut: 1) ketua: kepala Desa 2) wakil: ketua badan permusyawaratan Desa 3) anggota: a) perangkat Desa; b) anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) c) kepala dusun atau yang setara; d) ketua rukun warga; e) ketua rukun tetangga; f) pendamping lokal Desa; g) pendamping Program Keluarga Harapan (PKH); h) pendamping Desa sehat; i) pendamping lainya yang berdomisili di Desa; j) bidan Desa; k) tokoh agama; l) tokoh adat; m) tokoh masyarakat; n) karang taruna; o) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan p) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD). 4) mitra: a) bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas); b) bintara pembina Desa (Babinsa); dan c) pendamping Desa. 5) Tugas relawan Desa aman COVID-19: a) melakukan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan yaitu: memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan; b) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengamanan sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; dan c) melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di tempat umum.
BAB III PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA A. Kewenangan Desa 1. Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan peraturan Desa mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal- Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. 2. Apabila Desa tidak memiliki peraturan Desa mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka dasar penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah peraturan bupati/wali kota tentang daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Apabila tidak memiliki peraturan bupati/wali kota Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka Desa tetap dapat menentukan Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini. B. Swakelola 1. Program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus dilaksanakan secara swakelola oleh Desa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor tentang Pedoman Umum Pembangunan dan 17 Tahun 2019 Pemberdayaan Masyarakat Desa. 2. Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa. 3. Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Desa misalnya: studi banding, pelatihan pra-tugas kepala Desa, pengembangan kapasitas badan pemberdayaan Desa yang didanai Dana Desa dilaksanakan secara swakelola oleh Desa atau badan kerjasama antar-Desa, dan dilarang dikerjakan oleh pihak ketiga. C. Padat Karya Tunai Desa 1. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD); 2. pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, Perempuan Kepala keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya; 3. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola PKTD; 4. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari; 5. pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari COVID-19, meliputi: menggunakan masker, menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter, dan warga Desa yang sakit dilarang ikut bekerja di PKTD; dan 6. jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) meliputi antara lain: a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan 1) pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan; 2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
3) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan-lahan perkebunan. b. restoran dan wisata Desa 1) kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; 2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan 3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi wisata. c. Perdagangan logistik pangan 1) pemeliharaan bangunan pasar; 2) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama berperan sebagai aggregator untuk membeli komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas; 3) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan 4) tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama kepada produksi yang menguntungkan di Desa. d. perikanan 1) pemasangan atau perawatan karamba bersama; 2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan 3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan 3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan e. peternakan 1) membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; 2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan 3) kerja sama badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan 1) perawatan gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau 3) kerja sama badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan 1) perawatan gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; 2) perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan 3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Desa. D. Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Desa untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Desa. Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut: 1. berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada di Desa dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat Desa dan yang paling besar kemanfaatannya untuk masyarakat Desa, sehingga Dana Desa dilarang untuk dibagi rata;
2. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak melibatkan masyarakat Desa khususnya Padat Karya Tunai Desa(PKTD); 3. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya yang ada di Desa; 4. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan 5. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel. Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan melalui aplikasi digital yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. E. Pengembangan kegiatan di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untukmenjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitasi Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, maka pembangunan kantor kepala Desa, balai Desa dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan. Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 F. Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana Desa 1. Keterbukaan informasi pembangunan Desa Desa menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat Desa hal- hal sebagai berikut: a. data Desa serta peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa; b. dokumen RPJMDesa; c. program/proyek masuk Desa; d. besaran anggaran Desa dan sumber pembiayaan pembangunan Desa; dan e. kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Desa. 2. Musyawarah dusun/kelompok a. warga Desa mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan DanaDesa berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh Desa melalui berbagai forum diskusi. b. tim penyusunan RPJMDesa atau tim penyusunan RKPDesa menyelenggarakan musyawarah dusun/kelompok untuk mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana. a. masyarakat Desa merumuskan usulan program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk didanai dengan Dana Desa; dan b. hasil Musyawarah dusun/kelompok menjadi usulan warga dalam Musyawarah Desa. 3. Musyawarah Desa Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa.Masyarakat Desa wajib mengawal usulan Prioritas Penggunaan Dana Desa agar dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa.Berita acara Musyawarah Desa menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMDesa, RKP Desa, dan APB Desa.
BAB IV PUBLIKASI DAN PELAPORAN A. Publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa. Sarana publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui: 1. baliho; 2. papan informasi Desa; 3. media elektronik; 4. media cetak; 5. media sosial; 6. website Desa; 7. selebaran (leaflet); 8. pengeras suara di ruang publik; dan 9. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa. B. Pelaporan 1. Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa dikelola dengan mengggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 2. Bagi Desa-Desa yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menggunakan aplikasi sistem informasi Desa secara online, dapat melakukan pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa secara offline dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.
BAB V PEMBINAAN 1. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan yaitu menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. dengan menerapkan pendekatan digital 2. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengendalikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 secara berjenjang dengan memberikan arahan pembinaan kepada Desa melalui mekanisme online. 3. Kepala Desa memberikan tanggapan dan informasi balik kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat secara online. 4. Pemantauan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan menggunakan mekanisme sistem peringatan dini dan sistem tanggap dini yang dikelola secara tersentralisasi. 5. Masyarakat Desa kepada berhak menyampaikan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Kantor Staf Presiden (KSP), sebagai berikut: a. Layanan telepon b. Layanan SMS Center c. Layanan Whatsapp d. Layanan PPID pengaduan : 1500040 : 087788990040, 081288990040 : 087788990040 : Biro yang membidangi HubunganMasyarakat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi e. Layanan Sosial Media : 1) @Kemendesa (twitter); 2) Kemendesa.1 (facebook); 3) kemendesaPDTT (instagram); 4) sipemandu.kemendesa.go.id; dan 5) Kantor Staf Presiden KSP). BUPATI POLEWALI MANDAR, ttd ANDI IBRAHIM MASDAR, Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 26 Februari 2021
LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR : 6 TAHUN 2021 TANGGAL : 26 FEBRUARI 2021 PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA Nomor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Uraian Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APBDesa Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa Kolom 3 diisi dengan uraian keluaran. Misal : Pembangunan Jalan Kolom 4 diisi dengan jumlah volume keluaran yang terdiri jumlah dan satuan keluaran. Misal : 500 meter Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan : Misal : Swakelola, kontraktual Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran dalam satuan Rrupiah Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi dalam satuan Rupiah Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi dalam satuan Rupiah Kolom 9 diisi dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut : a. Kegiatan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik dilapangan dan foto b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara : - Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30%; - undangan Pelaksanaan keegiatan, daftar peserta pelatihan,dan konfirmasi p[engajar, sebesar 50%; - Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan foto, sebesar 100% 10 Kolom 10, 11, 12 dalam rangka pelaksanaan program cash for work yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang pelaksanaan Pembangunan Desa 11 Kolom 13, dan 14 dalam rangka pelaksanaan jaring pengaman sosial program Bantuan langsung Tunai kepada keluarga penerima manfaat yang disii hanya untuk kegiatan Dana Desa pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. 12 Kolom 15 diisi dengan keterangan, misal : berapa keluaran yang telah terlaksana (kuantitas) BUPATI POLEWALI MANDAR, Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 26 Februari 2021 ttd ANDI IBRAHIM MASDAR
LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR : 6 TAHUN 2021 TANGGAL : 26 FEBRUARI 2021 FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TK. DESA LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK) KABUPATEN : DESA : KECAMATAN : TAHUN : TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN) SASARAN JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK TOTAL IBU HAMIL KEK/RESTI ANAK 0-23 BULAN TOTAL GIZI KURANG/GIZI BURUK/STUNTING JUMLAH TABEL 2. HASIL PENGUXURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING) SASARAN JUMLAH TOTAL ANAK 0-23 BULAN HIJAU (NORMAL) KUNING (RESIKO STUNTING) MERAH (TERINDIKASI STUNTING) JUMLAH TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK SASARAN INDIKATOR JUMLAH % 1. PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN 2. MENDAPAT DAN MEMIMUN PIL FE SELAMA 90 HARI 3. IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI IBU HAMIL 4. 5. MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN 6. RUMAH TANGGA I8U HAMIL ME MILIKI AKSES AIR MINUM AMAN 7. RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK 8. MEMILIKI JAMINAN KESE HATAN 1. ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP 2. DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN 3. DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN 4. ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN LAKI-LAKI TOTAL ANAK USIA 0- 23 BULAN (0- 2 TAHUN) 5. 6. KUJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/ KURANG/STUNTING RUMAH TANGGA ANAK O-2 TH ME MILIKI AKSES AIR MINUM AMAN 7. RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH ME MILIKI JAMBAN LAYAK 8. ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN 9. ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR 10. ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PAR CNTING BULANAN (PAUD) ANAK 1. >2-6 TAHUN ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUO MINIMAL 80% TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA JUMLAH INDIKATOR NO SASARAN YANG DITERIMA SEHARUSNYA DITERIMA TINGKAT KONVERGENSI 1. IBU HAMIL 2. ANAK 0-23 BULAN TOTAL KONVERGENSI DESA TABLE 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNNINGTOTAL NO BIDANG/KEGIATAN KEGIATAN TOTAL KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING ALOKASI DANA ALOKASI DANA % (PERSEN) 1. BIDANG PEMBANGUNAN DESA 2. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 26 Februari 2021 BUPATI POLEWALI MANDAR, ttd ANDI IBRAHIM MASDAR