NASKAH AKADEMIK RAPERDA KABUPATEN CIANJUR RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURYAKANCANA CIANJUR TAHUN 2022 JL. Pasir Gede Raya Telp. (0263) 262773 Fax. (0263) 262773 - Cianjur 43216
KATA PENGANTAR Bagi bangsa Indonesia mengejar aspek kesejahteraan lahir dan bathin bagi seluruh masyarakat merupakan tujuan utama, sehingga konstitusipun mengakomodirnya dalam pembukaan UUD 1945 dalam alinea ke 4 dan penjabarannya di atur dalam pasal-pasal krusial yang merupakan penjabaran dan cakupan dari konsep kesejahteraan lahir dan bathin, baik moril maupun materiel. Sendi-sendi kesejahteraan dapat dijabarkan dari aspek ekonomi, pendidikan, dan agama. Agama menempati faktor terpenting dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan bathin, sehingga agama menjadi pondasi bagi tatanan dan pola kehidupan berbangsa dan bernegara. Agama memegang peranan penting bagi manusia, sebagai kompas penunjuk jalan kehidupan sehingga meraih kebahagiaan kehidupan di dunia dan juga di akherat, sehingga usaha-usaha kearah pencapaian tujuan tersebut mutlak harus diupayakan dalam segala bentuk dan cara. Diantara cara memahami agama terlebih bagi mayoritas muslim penduduk Indonesia adalah dengan dikembangkannya nilai ajaran agama untuk dipelajari, difahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari di lembaga- lembaga pendidikan baik formal maupun non formal berupa sekolah atau pesantren sehingga memberikan dampak bagi berkembangnya potensi peserta didik yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME dan beraklak mulia, sehinga pemerintah memasukkan pendidikan agama pada semua jenjang pendidikan, hal ini tercermin dalam ketentuan Pasal 30 UU Sistem Pendidikan Nasional dimana pendidikan pesantren diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat yang berfungsi untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan atau menjadi ahli ilmu agama. Pendidikan pesantren dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal dan informal.1 1 Pasal 30 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yaitu : (1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya danatau menjadi ahli ilmu agama (3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal dan informal.
Pengakuan negara terhadap eksistensi pesantren mulai dirasakan oleh masyarakat, dengan lahirnya Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren, karena hakikatnya negarapun mengakui peran pesantren terhadap bangsa dan negara bahkan proses kemerdekaan bangsa Indonesia tidak terlepas dari peran besar pesantren. Jawa Barat sebagai Provinsi dengan penganut agama Islam terbesar sangat antusias menindaklanjuti kebijakan pemerintah tersebut dalam bentuk Peraturan Daerah Jawa Barat, demikian juga Kabupaten-kabupaten dilingkungan Jawa Barat termasuk Kabupaten Cianjur. Keberadaan aspek lokalitas dalam pendidikan pesantren inilah penting untuk diatur melalui regulasi yang bersifat lokal kederahan terlebih Kota Cianjur memiliki kekhasan sebagai kota santri sejak dahulu. Berdasarkan hal tersebut maka Kabupaten Cianjur memerlukan naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pesantren, sehingga eksistensi pesantren semakin terpelihara, dan akan meningkatkan kualitas pesantren sebagai lembaga yang mampu mencetak generasi bangsa yang tangguh iman dan islamnya dengan karakter nasionalisme.
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... ..i DAFTAR ISI... . ii BAB I PENDAHULUAN... .. 1 A. Latar Belakang Penelitian... 1 B. Identifikasi Masalah... C. Tujuan Dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik... .. D. Metode Penelitan... BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN A. Kajian Teoritis... B. Asas-Asas Dalam Peraturan Daerah Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren ... . C. Kajian Terhadap Peraturan Daerah Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren ... D. Dampak Rancangan Peraturan Daerah Tentang Peraturan Daerah Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren ... .. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT... .. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS A. Landasan Filosofis... B. Landasan Sosiologis... . C. Landasan Yuridis... . BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERDA A. Ketentuan Umum... B. Dasar, Ruang Lingkup, Asas Dan Tujuan ... C. Pendirian Pesantren ... . D. Penyelenggaraan Pesantren ... .. E. Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren...
F. Koordinasi Dan Komunikasi... G. Tim Fasilitasi ... .. H. Peran Serta Masyarakat ... .. I. Pendanaan ... J. Pembinaan Dan Pengawasan ... .. K. Ketentuan Penutup ... . BAB VI PENUTUP... ...... .. A. Kesimpulan... ...... . B. Saran... ...... Daftar Pustaka... ..... .
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penelitian. Kemajuam peradaban suatu bangsa diukur dari tingkat dan kualitas pendidikan warga masyarakatnya yang ditunjang oleh daya dukung Pemerintah terhadap upaya pembangunan manusia seutuhnya sesuai dengan cita-cita pendidikan nasional. Dewasa ini fenomena melanjutkan pendidikan anak ke lembaga pendidikan pesantren menjadi salah satu pilihan masyarakat, bahkan tidak jarang dianggap sebagai pilihan cerdas ditengah-tengah kondisi pendidikan yang cenderung hanya mengandalkan dan berorintasi pada kemampuan ilmu pengetahuan umum saja. Mencerdaskan kehidupan bangsa juga merupakan konsepsi budaya yang menuntut kesadaran harga diri, harkat, dan martabat, kemandirian, tahan uji, pintar dan jujur, berkemampuan kreatif, produktif, dan emansipatif. Pada konteks bernegara, pemikiran para pendiri Republik sudah menembus masa, mendahului lahirnya paham-paham pembangunan progresif yang menempatkan manusia sebagai subjek luhur: bahwa pembangunan adalah pembangunan manusia seutuhnya2 Pada perkembangannya pesantren merupakan khazanah peradaban di Indonesia yang telah ada sejak zaman Kapitayan, sebelum hadirnya agama-agama besar seperti Hindu, Budha dan Islam. Pertemuan dengan agama besar tersebut pesantren mengalami perubahan bentuk dan isi sesuai dengan karakter masing- masing agama, tetapi misi dan risalahnya tidak pernah berubah, yaitu memberikan muatan nilai spiritual dan moral pada setiap perilaku masyarakat sehari-hari, baik dalam kegiatan sosial, ekonomi maupun kenegaraan.3 Seiring dengan perkembangan dan tuntutan jaman, keberadaan pesantren tidak lagi mencerminkan sebagai suatu lembaga pendidikan yang mencerminkan kultur dan budaya tradisional, karena dalam perkembangannya telah terjadi 2 Lastiko Runtuwenw, Fungsi Pendidikan Sebagai Proses Transformasi Budaya, artikel, 2013, diakses dari juli 2017. 3 Said Aqil Siradj , Islam Sumber Inspirasi Budaya Nusantara,Jakarta, LTNU, 2015, hlm. 3-9
perubahan paradigma yang awalnya "tempat pembuangan anak nakal" berubah menjadi tempat untuk mencetak generasi yang seimbang iman dan ilmunya. Keberadaan pesantren dewasa ini telah menunjukkan sebagai lembaga pendidikan modern dengan format boarding school yang dilengkapi fasilitas yang memadai sehingga memungkinkan para santri tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki dengan pondasi agama sebagai dasarnya Pesantren merupakan lembaga pendidikan wujud proses perkembangan sistem pendidikan nasional. Pesantren bukan hanya identik dengan keislaman namun juga mengandung makna keaslian Indonesia. Namun pesantren dapat didefinisikan sebagai suatu tempat pendidikan dan pengajaran yang menekankan pada pelajaran agama Islam dengan didukung adanya asrama sebagai tempat tinggal santri yang bersifat permanen.4 Pendidikan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu pendidikan informal, formal dan non-formal. Pendidikan informal adalah pendidikan pertama yang diperoleh dari lingkungan keluarga. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang struktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Sedangkan pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.5 Dilihat dari ketentuan dan penjelasan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa : "Pendidikan sudah mencakup pendidikan karakter dan mengutamakan dimensi keTuhanan yang menjadikan agama sebagai landasan untuk mencapai potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab" Sebagai suatu komponen pendidikan, tujuan pendidikan menduduki posisi penting diantara komponen-komponen penting lainnya, dan dapat dikatakan 4 Nur Cholis Madjid, Bilik- bilik Pesantren, (Jakarta : Dian Rakyat, Universitas Paramadina,1997, hlm. 15. 5 Tim Redaksi FOKUSMEDIA,Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), Bandung, Fokus Media, 2008, hlm. 2.
bahwa segenap komponen dari seluruh kegiatan pendidikan dilakukan semata- mata terarah ditunjukan untuk pencapaian tujuan tersebut.6 Keberadaan pesantren telah lama berkembang di Indonesia, dalam perkembangannya pesantren telah berpengaruh terhadap masyarakat dan membentuk pola pikir dan perilaku manusia, terutama dalam hal pendidikan. Hal ini disebabkan bahwa dari sejak awal berdirinya pesantren disiapkan untuk mendidik dan menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat melalui pengajian, baik dengan sistem tradisional maupun modern. Keberadaan pendidikan pesatren di Jawa Barat secara faktual telah membuktikan mampu melahirkan tokoh-tokoh nasional yang memiliki jiwa dan semangat nasionalisme, bahkan hampir disemua kabupaten Kota di Jawa Barat menjadi penyumbang ide dan gagasan kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan hingga pada periode sekarang ini, telah mampu mendorong dan mewujudkan visi dan misi Jawa Barat Juara lahir dan bathin, demikian juga kabupaen Cianjur dengan isi dan misinya Lebih Maju dan agamis. Guna meningkatkan peran dan fungsi pesantren dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan di Jawa Barat, maka kendala-kendala teknis yang akan berpotensi mengurangi dan memarjinalkan posisi pesantren sebagai lembaga pendidikan yang sejajar dengan lembaga pendidikan formal harus ditanggulangi segera. Diantara kendala yang diharapi dunia pesantren khususnya di Jawa Barat ialah pertama, rendahnya sumber dana yang dimiliki pesatren, karena selama ini operasional pesantren hanya mengandalkan dari iuran orang tua santri, kedua, masih rendahnya standar kompetensi tenaga pengajar dan pendidik di pesantren, dan managerial yang bertumpu pada pendiri pesantren saja, ketiga sarana dan prasarana yang belum memadai, keempat tidak memadainya kurikulum yang disampaikan kepada santri, kelima masih banyaknya kendala dalam status hukum keberadaan pesantren dan keenam masih adanya kendala dalam melestarikan dan memelihara keberlangsungan pesantren, karena faktanya ada beberapa pesantren 6 Husamah dkk, Pengantar Pendidikan. Malang: UMM Press, 2015, hlm. 36.
yang tidak lagi melaksanakan kegiatan kepesantrenan dikarenakan pemimpin atau kyainya telah meninggal dan tidak diteruskan oleh generasi penerusnya. Peran pemerintah sangat strategis dalam memberikan pelayanan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam melaksanakan kontribusi pada pelestarian dan pemeliharaan keberadaan pesantren dengan memberikan perhatian dan penguatan dalam kapasitas sumber daya manusia, aspek pembiayaan, kelembagaan pendidikan pesantren dan juga legalitas status hukum yang sama dengan lembaga pendidikan formal. B. Identifikasi Masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dirumuskan identifikasi masalah sebagai berikut : 1. Pemerintah Kabupaten Cianjur menyandang sebagai kota santri, namun sebutan kota santri tersebut belum dihayati dan menjelma dalam kehidupan masyarakatnya secara keseluruhan, sehingga diperlukan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur terhadap Peraturan Daerah Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren guna memelihara citra pesantren dan Cianjur sebagai kota santri. 2. Adanya kesenjangan terhadap lembaga pendidikan formal, nonformal dan informal. Pesantren sebagai lembaga pendidikan nonformal diakui perannya dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur harus mengupayakan kesetaraan antara pendidikan formal, nonformal dan informal melalui Peraturan Daerah dengan mengatur secara khusus Tentang Penyelenggaraan pendidikan Pesantren. 3. Pengakuan terhadap peran pesantren yang memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara, harus sebanding dengan usaha meningkatkan kualitas pesantren dengan mengantisipasi berbagai kendala yang diharapi pesantren di Kabupaten Cianjur dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat yang bergerak dalam bidang kepesantrenan, baik para pengelola, MUI dan Kementrian Agama juga masyarakat.
C. Tujuan Dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik Adapun tujuan dari kajian naskah akademik ini adalah untuk mengetahui : 1. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur terhadap terhadap Peraturan Daerah Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren? 2. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur terhadap Peraturan Daerah Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren? 3. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur dalam mengantisipasi berbagai kendala teknis dan nonteknis masalah kepesantrenan di Kabupaten Cianjur dalam Peraturan Daerah Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren? Kegunaan naskah akademik tentang Peraturan Daerah Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, dapat diperoleh dari dua macam kegunaan, yakni secara teoritis dan praktis. 1. Kegunaan teoritis adalah untuk : a. Memberikan gambaran yang tertulis sehingga dapat menjadi panduan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dalam upaya melakukan Usulan terhadap Peraturan Daerah Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren b. Diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu dan pengetahuan terhadap masyarakat dalam hal Fasilitasi penyelenggaraan pesantren sehingga berhasil dan berdaya guna; c. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mewujudkan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pesantren di Kabupaten Cianjur sehingga akan memberikan dampak pada peningkatkan kualitas masyarakat. 2. Kegunaan Praktis : a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat berguna dan menjadi bahan masukan bagi pembuat peraturan daerah dan pihak-pihak yang terkait terutama dalam memberikan pemahaman mengenai Peraturan Daerah Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.
b. Diharapkan dapat memberikan paradigma baru tentang Peraturan Daerah tentang Rancangan terhadap Peraturan Daerah Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren c. Diharapkan naskah akademik ini dapat menjadi dokumen resmi yang menyatu dengan konsep rancangan Peraturan daerah (Raperda) yang akan dibahas bersama antara Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cianjur dengan Pemerintah daerah terutama dalam penyusunan prioritas Program Legislasi Daerah Kabupaten Cianjur untuk terlaksananya kebijakan mengenai Rancangan terhadap Peraturan Daerah Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren. D. Metode Penelitian. Guna lebih mengoptimalkan tata cara prosedur dan pelaksanaan di setiap cakupan yang berkaitan dengan rancangan terhadap Peraturan Daerah Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, selanjutnya didukung oleh metode penelitian sebagai berikut : 1. Metode pendekatan, Yaitu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum khususnya kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang ada, dari peraturan perundang-undangan, serta ketentuan-ketentuan terutama yang berkaitan dengan Fasilitasi penyelenggaraan pesantren. 2. Spesifikasi Penelitian. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif analisis, yaitu memberikan gambaran umum yang menyeluruh dan sistematis mengenai Fasilitasi penyelenggaraan pesantren. Gambaran umum tersebut dianalisis dengan bertitik tolak pada peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, dalam praktik pelaksanaannya, yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut.
3. Sumber Data : Penelitian Kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari data sekunder yang berkaitan dengan retribusi. Data sekunder yang dijadikan sebagai sumber data utama dalam penelitian ini terdiri dari : a) Bahan Hukum Primer yang terdiri dari : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 10.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206); 11.Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pondok Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1432); 12.Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405); 13.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 245);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 1); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 3); b) Bahan Hukum Sekunder, antara lain berupa tulisan-tulisan ilmiah dari para pakar yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti ataupun yang berkaitan dengan bahan hukum primer, meliputi literatur-literatur, makalah-makalah, jurnal ilmiah, dan hasil-hasil penelitian. c) Bahan Hukum Tersier, antara lain berupa bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa, artikel-artikel pada koran/surat kabar dan majalah- majalah. d) Analisis Data Data yang telah diperoleh selanjutnya akan dianalisis dan disajikan. Analisis data akan menyangkut isi dari data dan informasi yang disajikan serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang berada pada tingkat yang sama maupun peraturan perundangan-undangan yang berada di atasnya. BAB II
KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN A. Kajian Teoritis. Sistem pendidikan pesantren yang dianggap khas ternyata bukan sesuatu yang baru jika dibandingkan sistem pendidikan sebelumnya. Hal ini dipertegas oleh I.P. Simanjuntak bahwa masuknya Islam tidak mengubah hakikat pengajaran agama yang formil. Perubahan yang terjadi hanyalah menyangkut isi agama yang dipelajari, bahasa yang menjadi dominan bagi pelajaran agama itu dan latar belakang para santri.7 Dengan demikian, sistem pendidikan pesantren itulah menguatkan penilaian selama ini bahwa pendidikan pesantren disebut pesantren sistem pendidikan produk Indonesia yang bersifat indigenous (asli).8 Pola pendidikan yang dikembangkan di pesantren membawa banyak keuntungan untuk para ustadz-kiai dan para santri, karena fungsi keteladanan menjadi sangat dominan untuk lembaga pendidikan Islam. Tampak jelas dengan prinsip-prinsipnya yang bersifat teosentris, artinya sebuah pemikiran dimana semua proses dalam kehidupan dimuka bumi ini akan kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa, pandangan ini mengacu pada sistem keyakinan dan nilai keTuhanan.9 Pesantren memiliki ciri khas sebagai berikut :10 1. Berdiri sendiri, yaitu berdirinya pesantren berdasarkan dari hasil inisiatif dari para pendiri yaitu kiai atau ulama. 2. Kepemimpinan tunggal. Kiai masih memiliki pengaruh besar terhadap santri dan warga sekitar pondok. 7 I.P. Simanjuntak, Perkembangan Pendidikan di Indonesia, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1973, hlm. 24. 8 Mujamil Qomar, Pesantren Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi, Jakarta: Erlangga,2012, hlm. 62-63. "Teosentri 9 Syafe'i dari pada tanggal 22 November 2018. Aha, dan Antroposentris", diakses 10 Syuhada, Integrasi Sistem Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Madrasah: Kasus di Pesantren di Mangkoso Baru, (Makasar:Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin, 2016, hlm. 15-16.
3. Sistem hidup bersama. Hal ini memberikan gambaran bahwa kerukunan antara santri dan penghuni pondok masih terjaga. 4. Sifat kegotongroyongan merupakan sikap dasar kehidupan santri dalam menyelesaikan masalah. Selain ciri khas di atas, ada beberapa aspek lain yang menjadi ciri kehidupan dan pendidikan pesantren yaitu, pemberian metode, struktur dan literatur tradisional, baik berupa pendidikan formal di madrasah dengan jenjang pendidikan yang bertingkat-tingkat, maupun dengan sistem halaqah dan sorogan yang ciri utama dari pengajaran ini adalah penekanan terhadap pemahaman secara harfiah atas suatu kitab tertentu.11 Metode halaqah merupakan kelompok kelas dari sistem bandongan (sistem pengajaran di lingkungan pesantren yang diikuti oleh sejumlah santri lebih dari 5 orang). Halaqah berarti lingkaran murid atau sekelompok santri yang belajar dibawah bimbingan seorang ustadz dalam satu tempat. Dalam prakteknya, halaqah dikategorikan sebagai diskusi untuk memahami isi kitab.12 Sistem pendidikan adalah totalitas interaksi dari seperangkat unsur-unsur pendidikan dan bekerja sama secara terpadu dan saling melengkapi satu sama lain menuju tercapainya tujuan pendidikan yang telah menjadi cita-cita bersama pelakunya. Pesantren memiliki beberapa subsistem, subsistem dari sistem pendidikan pesantren antara lain: 1. Aktor atau pelaku : Kyai, Ustadz, Santri dan Pengurus. 2. Sarana perangkat keras : Masjid, Rumah kyai, rumah dan asrama ustadz, pondok dan asrama santri, geudng sekolah atau madrasah, tanah ntuk pertanian dan lain-lain. 3. Sarana perangkat lunak :tujuan, kurikulum, kitab, penilaian, tata tertib perpustakaan, pusat penerangan, keterampilan, pusat pengembangan masyarakat dan lain-lain. Menurut M. Arifin, Pesantren berarti "Suatu Lembaga Pendidikan Agama Islam yang tumbuh dan di akui masyarakat sekitar, dengan sistem asrama 11 Ibid, hal. 16. 12 Kholid Junaidi, Sistem Pendidikan Pesantren Di Indonesia,Volume 2, Nomor 1, 2016, hlm. 100.
(komplek) dimana santri-santri menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian atau madrasah yang sepenuhnya berada dibawah kedaulatan dari leadership seorang atau beberapa orang kiai dengan ciri-ciri khas yang bersifat karismatik serta independen dalam segala hal.13 Namun penyebutan pesantren dianggap kurang jami' mani' (singkat- padat) pengertiannya dapat diwakili lebih singkat, lembaga research Islam (pesantren luhur) mendefinisikan pesantren adalah "suatu tempat yang tersedia untuk para santri dalam menerima pelajaran-pelajaran agama Islam sekaligus tempat berkumpul dan tempat tinggal nya".14 Perbedaan persepsi para ahli tentang keberadaan pesantren baik dalam pandangan pertama maupun kedua, Pesantren memiliki karakteristik tertentu. Setidaknya karakter itu tidak dimiliki sistem pendidikan lainnya, tetapi pesantren juga mengadopsi nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. 15 Pesantren dengan pendidikan yang melakukan kegiatan sepanjang hari. Santri tinggal diasrama dalam satu kawasan bersama guru, kiai dan senior. Oleh karena itu, hubungan yang terjalin antara santri-guru-kiai dalam proses pendidikan berjalan intensif, tidak sekadar hubungan formal ustadz-santri di dalam kelas dan kegiatan berlangsung dari pagi hingga malam hari. Pesantren merupakan bagian dari sistem pendidikan yang bersifat non formal, namun demikian tujuan umumnya sama dengan sistem pendidikan formal, sehingga berorientasi pula pada tujuan pendidikan nasional, yakni dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indoensia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. 13 Mujamil Qomar, Pesantren Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi, Jakarta;:Erlangga, Jakarta, 2006, hlm. xiii. 14 Lembaga Research Islam Pesantren Luhur, Sejarah dan Dakwah Islamiyah Sunan Giri, Panitia Penelitian Pemugaran Sunan Giri Gresik, Malang, 1975, hlm. 52. 15 Mujamil Qomar, 2006, "Pesantren Dari..." Op.cit, hlm. 61.
B. Asas-Asas Dalam Peraturan Daerah Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren Secara historis sesuai dengan Ketetapan MPR No. II/MPR RI/1993 tentang GBHN dalam salah satu ketentuannya mengenai asas pembangunan nasional, menyebutkan sebagai berikut : "Asas manfaat bahwa segala usaha dan kegiatan pembanguna nasional memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengembangan pribadi warga negara serta mengutamakan kelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam rangka pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam membentuk peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah (Perda), harus berdasarkan pada asas-asas pembentukan yang baik. Dalam hal pengelolaan zakat terdapat asas-asas ketertiban, asas kedayagunaan dan keberhasilgunaan dengan penjelasan sebagai berikut : Lebih lanjut dalam pembuatan rancangan peratuan daerah mengenai peraturan daerah tentang penyeleggaraan pendidikan pesantren juga mencakup asas-asas : a. Asas kedayagunaan dan keberhasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara; b. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang- undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang; c. Asas Kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang- undangannya;
d. Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang- undangan tersebut, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis. 1) Aspek Filosofis adalah terkait dengan nilai-nilai etika dan moral yang berlaku di masyarakat. Peraturan Daerah yang mempunyai tingkat kepekaan yang tinggi dibentuk berdasarkan semua nilai-nilai yang baik yang ada dalam masyarakat; 2) Aspek Yuridis adalah terkait landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan Peraturan Daerah; 3) Aspek Sosiologis adalah terkait dengan bagaimana Peraturan Daerah tersebut dapat dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan; e. Asas materi muatan adalah materi muatan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mengandung asas-asas sebagai berikut : 1) Asas kekeluargaan adalah mencerminkan musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan; 2) Asas Kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila; 3) Asas Bhinneka Tunggal Ika adalah bahwa materi muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; 4) Asas Keadilan adalah mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali;
5) Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial; 6) Asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum; 7) Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara. 8) Asas pengayoman adalah memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat. 9) Asas Kemanusiaan adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta hakekat dan martabat setiap warga negara secara proporsional.16 Menurut Sudikno Mertokusumo, asas-asas hukum peraturan perundang- undangan tersebut sesuai Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dapat dikelompokan menjadi 2 (dua) yakni Pertama, asas yang berkaitan dengan pembentukan atau proses 16 Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Ikhtiar Antinomi Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum, Rajawali, Jakarta, 1985, Hlm. 47; memperkenalkan enam asas undang-undang yaitu : a. Undang-undang tidak berlaku surut; b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula; c. Undang-undang yang bersifat khuhus mengenyampingkan Undang-undang yang bersifat umum; d. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu; e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat; f. Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan dan pelestarian (Asas Welvaarstaat)
Peraturan Perundang-undangan dan; Kedua, asas yang berkaitan dengan materi muatan atau substansi Peraturan Perundang-undangan.17 C. Kajian Terhadap Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren. Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang menekankan pada aspek pendidikan karakter yang dilandasi pengetahuan agama, maka proses pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pada dasarkan tanggung jawab mendidik anak pada hakikatnya merupakan usaha nyata dari pihak orang tua untuk mengembangkan totalitas potensi yang ada pada diri anak. Masa depan anak di kemudian hari akan sangat tergantung dari pengalaman yang didapatkan anak termasuk faktor pendidikan dan pola asuh orang tua.18 Berdasarkan hal tersebut di atas, tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak direalisasikan dengan memasukkannya ke lembaga pendidikan pesantren yang berbasis keilmuan agama dengan tidak mengeyampingkan ilmu- ilmu umum, dengan harapan dikemudian hari anak menjadi generasi yang berilmu 17 Sudikno Mertokusumo dalam Y. Sari Murti Widiyastuti, Ringkasan Disertasi untuk Ujian Promosi Doktor Dari Dewan Penguji Sekolah Pascasarjana UGM, 12 Desember 2007, Hlm. 17; asas hukum bukan merupakan hukum konkrit melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum sebagaimana terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. 18 Trini Handayani, Pencegahan Permaianan "Strater" Melalui Pendekatan Persoalan Safety Skill Pada Murid Sekolah Dasar", "Journal Of Empowerment", Vol. 1, No. 1,2017, hlm. 64.
dan berakhlak mulia sebagai bekal masa depannya. Bahkan pesantren sudah sejak lama menjadi lembaga yang berperan membentuk watak dan peradaban bangsa serta mencerdaskan kehidupan bangsa yang berbasis pada keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, serta berakhlak mulia.19 Mengingat pentingnya peran pesantren dalam meningkatkan kualitas generasi bangsa, maka Pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait pesantren melalui lahirnya undang-undang No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren dengan memberikan anggaran bagi lembaga pendidikan pesantren yang bersumber dari APBN/APBD dengan utamanya adalah memelihara keberadaan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang diakui memberikan kontribusi besar bagi bangsa dan negara. Pola pendidikan yang terjadi di pesantren secara umum sama dengan proses pendidikan di lembaga pendidikan sekolah karena kedua lembaga ini (pesantren dan sekolah) sama-sama mengartikan bahwa pendidikan dapat diartikan segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup (long live education).20 Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang diakui masyarakat sebagai lembaga pendidikan yang memadukan penguasaan ilmu pengetahuan agama dengan pengetahuan umum yang telah mampu mencetak generasi bangsa yang beriman dan berilmu, untuk itu diperlukan kemampuan manajerial pengelolaan pesantren yang memiliki standarisasi kurikulum yang memadai dan mampu bersaing. Pengakuan pemerintah terhadap keberadaan pesantren harus ditunjang pula oleh ijin operasional dan standardisasi kurikulum pesantren, perlu juga mendapat perhatian adalah corak pemikiran dari kyai dan ustadz/ustadzahnya. Hal ini penting mengingat kyai merupakan sosok yang sangat dihormati di pesantren. Kyai berkedudukan sebagai tokoh sentral dalam tata kehidupan pesantren, sekaligus sebagai pemimpin pesantren. Dalam kedudukan ini nilai ke-pesantrenan-nya banyak 19 Zamroni, "Reformulasi Sistem Pendidikan Pesantren dalam Mengantisipasi Perkembangan diakses pada tanggal 22 November 2018. 20 Redja Mudyahardjo, Pengantar Pendidikan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 3.
tergantung pada kepribadian kyai sebagai suri teladan dan sekaligus pemegang kebijaksanaan mutlak dalam tata nilai pesantren. M. Habib Chirzin mengatakan bahwa peran kyai sangat besar sekali dalam bidang penanganan iman, bimbingan amaliyah, penyebaran dan pewarisan ilmu, pembinaan akhlak, pendidikan beramal, dan memimpin serta menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh santri dan masyarakat. Dalam hal pemikiran kyai lebih banyak berupa terbentuknya pola berpikir, sikap, jiwa, serta orientasi tertentu untuk memimpin sesuai dengan latar belakang kepribadian kyai.21 Berdasarkan pendapat Horikoshi tampaknya menegaskan bahwa perubahan yang terjadi di pesantren sangat tergantung kepada kebijakan dan keputusan kyai. Kyai sebagai pemimpin pesantren, memiliki tugas dan wewenang dalam mencapai tujuan sistem pendidikan di pesantren. Sebab salah satu fungsi dari pemimpin adalah pengejawantahan tujuan organisasi (the institutional embodiment of purpose). Dalam menjalankan fungsinya, pemimpin harus mampu menciptakan kebijaksanaan ke tatanan organisasi dan mengambil keputusan untuk mencapai tujuan yang direncanakan. Karena itu, pemimpin harus mampu mengambil keputusan yang bijaksana. Keputusan pemimpin menjadi pedoman bagi orang-orang yang dipimpinnya untuk bekerja. Keputusan seorang pemimpin harus sehat, logis, faktual, metodik, sistemik dan tepat dalam upaya untuk mencapai tujuan organisasi sehingga keputusan dapat diikuti. Senada dengan pendapat Horokoshi di atas, Zamakhsyari Dhofier juga mengatakan bahwa "kyai merupakan elemen paling esensial dari suatu pesantren. Ia seringkali bahkan merupakan pendirinya. Sudah sewajarnya bahwa pertumbuhan suatu pesantren semata-mata tergantung kepada kemampuan pribadi kyainya". D. Dampak Rancangan Peraturan Daerah Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan pertimbangan untuk memenuhi kebutuhan 21 M. Habib Chirzin, Agama dan Ilmu Pesantren, Jakarta: LP3ES, 1983, hlm. 94
masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pengelolaan pendidikan pesantren masih belum memberikan pengaruh signifikan terhadap upaya mensejajarkan lembaga pendidikan pesantren dengan lembaga pendidikan formal lainnya, hal ini tentu diperlukan evaluasi. Salah satu hasil evaluasi diperlukannya kebijakan pemerintah daerah dalam hal penyelenggaraan pendidikan pesantren dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren . Latarbelakang kandungan aturan ini memuat pemikiran dan alasan- alasan perlunya penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan pesantren, adalah dengan telah lahirnya Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dengan segala penyempurnaan ketentuan hukumnya, sebagai konsekwensi dari tuntutan dan perkembangan penyelenggaraan pendidikan pesantren di setiap daerah. Pendidikan Pesantren pada umumnya diselenggarakan oleh masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari oleh dan untuk masyarakat. Jauh sebelum Indonesia merdeka, pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren sudah lebih dahulu berkembang. Selain menjadi akar budaya bangsa, nilai agama disadari merupakan bagian tidak terpisahkan dalam pendidikan. Pendidikan Pesantren juga berkembang karena mata pelajaran/kuliah pendidikan agama yang dinilai menghadapi berbagai keterbatasan. Secara historis, keberadaan Pesantren menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat, terlebih lagi karena Pesantren bersumber dari aspirasi masyarakat yang sekaligus mencerminkan kebutuhan masyarakat sesungguhnya akan jenis layanan pendidikan dan layanan lainnya. Untuk menjamin fasilitasi penyelenggaraan pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan
masyarakat, diperlukan pengaturan untuk memberikan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi kepada Pesantren berdasarkan tradisi dan kekhasannya. Oleh karena itu, diperlukan undang-undang yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum yang kuat dan menyeluruh dalam fasilitasi penyelenggaraan pesantren yang dapat memberikan rekognisi terhadap kekhasannya, sekaligus sebagai landasan hukum untuk memberikan afirmasi dan fasilitasi bagi pengembangannya. Diperlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Raperda ini yang akan dibentuk sebagai dasar hukum pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pesantren di Kabupaten Cianjur, dalam sebuah pemikiran ilmiah yang mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis, dan yuridis guna mendukung perlunya penyusunan Raperda.
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT Negara Republik Indonesia telah meletakkan pondasi sebagai Negara hukum dalam konstitusinya, memberikan konsekwensi terhadap segala kebijakan dan tindakan pemerintah daerah harus berlandaskan pada aturan hukum. Hal ini menjadi syarat mutlak untuk pembentukan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan pesantren. Pemerintah Daerah perlu menetapkan Perda tentang penyelenggaraan pendidikan pesantren sebagai instrumen hukum. Kewenangan daerah dalam penyelenggaraan pendidikan pondok pesanten tidak terlepas dari sistem pemerintahan daerah di Indonesia yang dilaksanakan atas asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia di dasarkan pada Undang- Undang No. 28 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Adapun urusan pemerintahan pusat terdapat dalam Pasal 10 ayat (3) meliputi : politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama. Proses penyerahan wewenang kepada daerah dalam Pasal 9 Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menentukan klasifikasi tiga urusan pemerintahan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum.Pembagian urusan pemerintahan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya atau tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat, dan urusan pemerintahan tersebut menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan. Urusan pemerintahan absolut merupakan urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, urusan pemerintahan
konkuren merupakan bagian dari urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, sehingga urusan pemerintahan diserahkan kepada daerah dan menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah, sementara urusan pemerintahan umum merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.22 Sementara itu bagian urusan pemerintah yang bersifat concurrent, merupakan urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan demikian, setiap urusan yang bersifat concurrent senantiasa ada bagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, ada bagian urusan yang diserahkan kepada provinsi, dan ada bagian urusan yang diserahkan kepada Kabupaten/Kota. Dan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 adalah merupakan urusan pemerintah yang menjadi kewenanganPresiden sebagai Kepala Negara. Kedua Urusan Pemerintahan terakhir, yakni urusan pemerintah umum dan urusan pemerintah konkuren dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dan untuk urusan pemerintahan absolut dijalankan oleh pemerintah pusat namun dalam penyelenggaraan urusan tersebut pemerintah pusat dapat melaksanakan sendiri atau pun melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas dekonsentrasi. Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah di luar urusan pemerintah di atas, maka pemerintah dapat: a) menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan; b) melimpahkan sebagian urusan pemerintah kepada gubernur selaku wakil pemerintah atau; c) menugaskan sebagian urusan kepada pemerintah daerah dan /atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria ekstrenalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian 22Pasal 9 Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
hubungan antar susunan pemerintahan, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.23 Penyelenggaraan urusan pemerintah yang bersifat wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal, yang dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didisentralisasikan. Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur disertai dengan pendanaan sesuai dengan urusan Pemerintahan Provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Sesuai dengan Pasal 14 ayat (1)Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, menentukan urusan wajib dapat menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk Kabupaten/Kota merupakan urusan yang berskala Kabupaten/Kota meliputi: a) perencanaan dan pengendalian pembangunan; b) perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang; c) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; e) penanganan bidang kesehatan; f) penyelenggaraan pendidikan; g) penanggulangan masalah sosial; h) pelayanan bidang ketenagakerjaan; i) fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah; j) pengendalian lingkungan hidup; k) pelayanan pertanahan;l) pelayanan kependudukan dan catatan sipil; m) pelayanan administrasi umum pemerintahan; n) pelayanan administrasi penanaman modal;o) 23Kriteria eksternalitas dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, adalah penyelenggaraan suatu urusan pemerintah ditentukan berdasarkan luas, besaran, da jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Kriteria akuntabilitas adalah pananggung jawab penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatan dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Kriteria efisiensi adalah penyelenggaraan suatu urusan pemerintah ditentukan berdasarkan pertimbangan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh. Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan denga hak dan pelayanan dasar warga negara sementara urusan pilihan adalah urusan yang secara nyata ada di daerah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteran masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.
penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya dan p) urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Adapun urusan pemerintahan Kabupaten/Kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut, pemerintah menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan.24 Terkait dengan pendidikan pesantren, jika merujuk pada kewenangan terdapat dua bentuk urusan pemerintahan yang terkait, yaitu pendidikan dan agama. Pendidikan merupakan urusan konkuren yang wajib dilakukan oleh pemerintah baik pusat, provinsi maupun daerah, adapun agama merupakan urusan wajib absolute yang hanya menjadi kewenangan pusat. Kewajiban daerah dalam menyelenggarakan otonomi di antaranya : a) melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia; b) meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat; c) mengembangan kehidupan demokrasi; d) mewujudkan keadilan dan pemerataan; e) meningkatkan pelayanan pendidikan; f) menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan; g) menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak; h) mengembangkan sistem jaminan sosial; i) menyusun perencanaan tata ruang daerah; j) mengembangkan sumber daya produktif di daerah; k) melestarikan lingkungan hidup; l) mengelola administrasi kependudukan; m) melestarikan nilai sosial budaya; n) membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya Dalam hal tanggung jawab pemerintahan Provinsi maka pengelolaan sistem pendidikan nasional yang berada di daerahnya termasuk merumuskan dan menetapkan kebijakan daerah terkait pendidikan sesuai dengan kewenangannya, 24Dedi Mulyadi, Ibid. Hlm. 143-144. Tugas pembantuan pada dasarnya merupakan keikutsertaan Daerah atau Desa termasuk masyarakatnya atas penugasan atau kuasa dari Pemerintah atau pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah dibidang tertentu.
yang secara dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 17 sampai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Adapun dibidang pendidikan pesantren pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih terbatas, mengingat ijin operasional pendidikan pesantren berada di kementrian agama sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat (6) peraturan pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Bupati bertugas untuk menetapkan target tingkat partisipasi pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan termasuk didalamnya pendidikan pesantren sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dalam pembangunan dan rencana kerja pemerintah kabupaten, baik melalui pendidikan formal maupun non formal dengan cara mengutamakan perluasan dan pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat. Berikut akan dikaji peraturan perundang-undangan terkait, yakni beberapa ketentuan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dan Undang-undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan. 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi muslim yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,kreatif, mandiri dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat dengan memberi keteladanan, mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.
Pendidikan pesantren merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Fungsinya adalah dalam rangka mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarkat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/ atau menjadi ahli ilmu agama. Pendidikan pesantren dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal seperti diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja, samanera dan bentuk lainnya yang sejenis. 2. Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren. Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren merupakan bentuk perhatian dan pengakuan pemerintah terhadap pesantren yang telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa dan negara, oleh karenanya diharapkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren di harapakan peran dan fungsinya semakin memberikan pengaruh yang signifikan bagi kemajuan peradaban manusia dan mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia. Arah kebijakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren dapat dilihat dari beberapa aspek, yakni pertama sebagai bentuk pengakuan negara terhadap pesantren sebagai lembaga pendidikan islam berbasis masyarakat, lembaga dakwah dan lembaga pemberdayaan masyarakat, kedua afirmasi pasal-pasal yang merupakan kebijakan dari negara dalam rangka mempermudah pesantren untuk menjalankan tiga fungsi lembaga tadi, ketiga Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren membuat pesantren terpasilitasi oleh negara. Dari ketiga point di atas terkandung harapan negara dan ekspektasi banyak pihak yang semakin besar terhadap keluarga besar pesantren, keempat sumber pendanaan pesantren yang selama ini bersumber dari masyarakat menjadikan turut andilnya pemerintah untuk mengeluarkan dari APBN, APBD sesuai dengan kemampuan keuangan negara, sehingga memberikan arti penting keikutsertaan pemerintah terhadap penyelenggaraan pendidikan pesantren.
Undang-Undang tentang Pesantren mengatur mengenai penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Melalui Undang-Undang tentang Pesantren, penyelenggaraan Pendidikan Pesantren diakui sebagai bagian dari penyelenggaran pendidikan nasional.Undang-Undang tentang Pesantren memberikan landasan hukum bagi rekognisi terhadap peran Pesantren dalam membentuk, mendirikan, membangun, dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, tradisi, nilai dan norma, varian dan aktivitas, profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, serta proses dan metodologi penjaminan mutu. Undang-Undang tentang Pesantren juga menjadi landasan hukum afirmasi atas jaminan kesetaraan tingkat mutu lulusan, kemudahan akses bagi lulusan, dan independensi fasilitasi penyelenggaraan pesantren, serta landasan hukum bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan fasilitasi dalam pengembangan Pesantren. Peran dalam pengembangan memberdayakan lembaga pendidikan pesantren, sebagaimana terlihat dalam beberapa rumusan ketentuan pasal yang terdapat dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Pasal 11 ayat (2) yang menyatakan bahwa pondok atau asrama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memperhatikan aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan. Ayat (3)nya memberikan wewenang kepada pemerintah pusat dan daerah untuk memfasilitasi pondok atau asrama pesantren untuk memenuhi daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan. Pasal 32 berbunyi : bahwa sumber pembiayaan majelis masyauikh dapat berasal dari bantuan pemerintah pusat dan daerah, masyarakat dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Pemerintah Pusat dan Daerah dapat memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah dakwah pesantren dalam bentuk kerjasama program, fasilitas kebijakan dan pendanaan. Dukungan pemerintah pusat dan daerah sekurang-kurangnya meliputi : bantuan keuangan, bantuan sarana dan prasarana, antuan teknologi, dan/atau pelatihan keterampilan. Dengan melihat besarnya ruang yang diberikan oleh undang-undang no. 18 tahun 2019 tentang pesantren kepada pemerintah daerah, dan
maka memberikan konsekwensi logis kepada pemerintah kabupaten Cianjur untuk mengaturnya secara spesifik dalam rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan pesantren. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 14 ayat (4), Pasal 30 ayat (5), dan Pasal 37 ayat (3) Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan mengatur tentang pendidikan keagamaan, yaitu bahwa : (1) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami danmengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. (2) Pendidikan keagamaan bertujuan untuk terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Lebih lanjut pasal 11 mengatur mengenai peserta didik, dengan ketentuan: (1) Peserta didik pada pendidikan keagamaan jenjang pendidikan dasar dan menengah yang terakreditasi berhak pindah ke tingkat yang setara di Sekolah Dasar (SD),Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat setelah memenuhi persyaratan. (2)Hasil pendidikan keagamaan nonformal dan/atau informaldapat dihargai sederajat dengan hasil pendidikan formal keagamaan/umum/kejuruan setelah lulus ujian yangdiselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi yang ditunjuk oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. (3)Peserta didik pendidikan keagamaan formal, nonformal, dan informal yang memperoleh sederajat pendidikanformal umum/kejuruan dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya pada pendidikan keagamaan atau jenis pendidikan yang lainnya. ijazah
Pasal 12 memberikan ruang kepada pemerintah untuk melaksanakan wewenang dengan ketentuan sebagai berikut : (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberi bantuan sumber daya pendidikan kepada pendidikan keagamaan. (2) Pemerintah melindungi kemandirian dan kekhasan pendidikan keagamaan selama tidak bertentangan dengantujuan pendidikan nasional. (3) Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang, melakukan akreditasi atas pendidikan keagamaan untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuaiStandar Nasional Pendidikan. (4) Akreditasi atas pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Agama.
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS A. Landasan Filosofis. Bangsa Indonesia menunjukkan keinginan yang kuat untuk membentuk negara kesejahteraan, sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 yaitu :" membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.25 Indonesia juga menunjukkan keinginan yang kuat untuk membentuk negara kesejahteraan (welfare state).26 Pada dasarnya semangat welfare state telah menjiwai konstitusi UUD 1945 sebelum maupun sesudah amandemen, hal ini terbukti dengan adanya beberapa ketentuan pada Pasal 31, 33 dan 34 UUD 1945 yang lebih menekankan pada aspek kemakmuran dan kesejahteraan dan secara subtansi telah sesuai dengan pembukaan UUD 1945 sebagaimana tersebut di atas. Berdasarkan pada pemahaman seperti ini, maka bagi pembentukan/ pembuatan hukum atau peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berlandaskan pandangan filosofis Pancasila, yakni : a. Nilai-nilai religiusitas bangsa Indonesia yang terangkum dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa; b. Nilai-nilai hak-hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terdapat dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab; c. Nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional seperti yang terdapat di dalam sila Persatuan Indonesia; 25 C.F.G. Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional. Alumni. Bandung. 1991,hlm.2 26 Ibid.
d. Nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat, sebagaimana terdapat di dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan; dan e. Nilai-nilai keadilan baik individu maupun sosial seperti yang tercantum dalam sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Kelima dasar filosofis tersebut harus tersurat maupun tersirat tertuang dalam suatu peraturan daerah bahkan alasan atau latar belakang terbentuknya suatu peraturan daerah harus bersumber dari kelima nilai filosofi tersebut. Konsep pemikiran tentang negara kesejahteraan (welfare state) dan kemanfaatan hukum yang harus mampu dirasakan oleh masyarakat, karena zakat yang bersumber dari ajaran Islam harus mampu diberdayakan sehingga memberi efek kesejahteraan bagi masyarakat terutama dalam makna adil dan makmur yang menjadi tujuan negara, dan hal inilah yang menjadi dasar dari tujuan hukum yakni memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Hukum harus memberikan manfaat (utility) kepada manusia lain, dengan menghindarkan keburukan dan mendapatkan kebaikan. Hukum harus berusaha memberikan kebebasan kepada setiap indiviu dalam masarakat, hanya kebebasan itu harus di batasi agar tidak terjadi penindasan terhadap individu yang lainnya, tujuan hukum adalah memberikan kebahagiaan yang sebesar-beaarnya pada jumlah yang sebanyak-banyaknya, tetapi harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga harus ada jalan keluar untuk menghindari penindasan antar kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat melalui perasaan "simpati" dengan keyakinan bahwa setiap orang yang mementingkan dirinya sendiri, maka kebahagiaan umum dengan sendirinya akan terwujud pula ( the greatest happiness for the greatest number). Hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia. Seperti telah banyak disinggung dalam pembukaan di atas bahwa landasan filsafat dalam suatu Negara yang menganut paham negara hukum kesejahteraan, fungsi dan tugas negara tidak semata-mata hanya mempertahankan dan melaksanakan hukum seoptimal mungkin guna terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan aman, melainkan yang terpenting adalah bagaimana
dengan landasan hukum tersebut kesejahteraan umum dari seluruh lapisan masyarakatnya (warga negara) dapat tercapai. Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dijelaskan bahwa dalam membentuk Peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan. Selanjutnya materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: pengayoman;kemanusiaan; kebangsaan; kekeluargaan;. kenusantaraan; bhinneka tunggal ika; keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; ketertiban dan kepastian hukum; dan/atauj. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Dengan kedayagunaan (doelmatigheid) atau kemanfaatan dalam hukum adalah bahwa hukum itu bertujuan menjamin adanya kebahagiaan sebanyak- banyaknya pada sebanyak mungkin orang.Oleh karena itu, baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu, yaitu suatu ketentuan hukum baru dapat dinilai baik, jika akibat yang dihasilkan dari penerapan hukum tersebut adalah bertambahnya kebahagiaan yang sebesar- besarnya dan berkurangnya penderitaan. Jadi, baik buruknya suatu hukum, akan bergantung pada apakah akibat dari penerapan dan pelaksanaan hukum tersebut dapat memberikan dan menambah jumlah kebahagiaan atau tidaknya bagi individu-individu dalam pergaulan hidupnya, yang hanya dalam ketertiban saja setiap orang akan mendapatkan kesempatan untuk mewujudkan kebahagiaan sebanyak-banyaknya itu. Oleh karenanya, teori utilitas ini sangat memerlukan dan
mengandalkan kepastian hukum yang memerlukan adanya peraturan-peraturan yang dirumuskan secara definitif dan berlaku umum. Untuk memenuhi tanggung jawab pemerintah termasuk pemerintahan daerah kepada warganya/masyarakat, maka pemerintah daerah memerlukan peraturan daerah. Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan pemerintah daerah dalam membuat suatu peraturan daerah khususnya dalam bidang pesanten untuk melakukan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan pondok pesanteren di Kabupaten Cianjur. Berdasarkan hal tersebut, pembuatan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan pesantren dilakukan dan merupakan program legislasi yang berorientasi pada perwujudan kepentingan masyarakat yang menjadi kewajiban pemerintah, sehingga aspek-aspek yang akan mendorong kesejahteraan masyarakat mutlak menjadi tanggung jawab negara. B. Landasan Sosiologis. Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh Negara dengan harapan dapat diterima dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat secara sadar tanpa kecuali.Harapan seperti ini menimbulkan konsekuensi bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memperhatikan secara lebih seksama setiap gejala sosial masyarakat yang berkembang. Dalam hal ini Eugene Ehrlich mengemukakan gagasan yang sangat rasional, bahwa terdapat perbedaan antara hukum positif di satu pihak dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) di pihak lain. Oleh karena itu hukum posistif akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan, atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.27 Berpangkal tolak dari pemikiran tersebut, maka peraturan perundang- undangan sebagai hukum positif akan mempunyai daya berlaku jika dirumuskan ataupun disusun bersumber pada living law tersebut. Dalam kondisi yang 27 Lili Rasjidi, Filsafat Hukum Apakah Hukum itu, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991, hlm. 49- 50
demikian maka peraturan perundang-undangan tidak mungkin dilepaskan dari gejala sosial yang ada di dalam masyarakat tadi. Berdasarkan landasan teoritis tersebut, maka pemberlakuan suatu peraturan daerah ditinjau dari aspek sosiologis, tentunya sangat ideal jika didasarkan pada penerimaan masyarakat pada tempat peraturan daerah itu berlaku, dan tidak didasarkan pada faktor teori kekuasaan yang menekankan pada aspek pemaksaan dari penguasa.Kendatipun demikian, teori kekuasaan memang tetap dibutuhkan bagi penerapan suatu peraturan daerah.Penerapan teori kekuasaan ini dilakukan sepanjang budaya hukum masyarakat memang masih sangat rendah. Terkait dengan dua landasan teoritis yang menyangkut landasan sosiologis bagi suatu peraturan daerah, Moh. Mahfud MD, mengemukakan karakter produk hukum yang menjadi pilihan diantaranya : a. Produk hukum responsive/ populis adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau individu dalam masyarakat. Hasilnya bersifat responsif terhadap tuntutan- tuntutan kelompok sosial atau individu dalam masyarakat; b. Produk hukum konservatif/ortodoks/elitis adalah produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elit politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat positivis instrumentalis, yakni menjadi alat pelaksana idiologi dan program Negara. Sifatnya lebih tertutup terhadap tuntutan-tuntutan kelompok maupun individu-individu dalam masyarakat. Dalam pembuatannya peranan dan partisipasi masyarakat relatif kecil.28 Dari perspektif sosiologis, peraturan daerah tentang penyelenggaran pendidikan pesantren harus mendapat perhatian pemerintah juga para user kepesantrenan, mengingat dalam perkembangannya terdapat ketentuan-ketentuan hukum khususnya undang-undang pesantren yang disesuaikan dengan tuntutan perkembangan, dimana dalam perkembangannya peraturan hukum sebagai sumber dari undang-undang dan juga Peraturan Pemerintah yang dapat dijadikan 28 Moh Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, LP3S, Jakarta, 1998, Hlm. 25
acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan pesantren terutama terhadap beberapa ketentuan perubahan yang baru dari undang-undang. Berpijak dari ketentuan peraturan perundang-undangan maka diharapkan akan memberikan pedoman pengelolaan pendidikan pesantren sesuai dengan tuntutan hukum dan perkembangan zaman, sehingga upaya-upaya dalam rangka meningkatkan kualitas harkat dan martabat suatu bangsa dalam sebuah program pembangunan manusia secara lahir dan bathin akan mengalami perkembangan kea rah positif dan terhindar dari hambatan. Berpijak dari kondisi dan Jumlah pemeluk agama di Kabupaten Cianjur sebagian besar didominasi oleh penduduk beragama Islam yaitu sebanyak 98,76% sementara pemeluk agama lain adalah minoritas tidak lebih dari 2%. Kaitannya dalam melaksanakan pembangunan di bidang agama, kondisi yang dihadapi saat adalah masih rendahnya pendidikan dan pemahaman agama serta peran lembaga keagamaan pada masyarakat. Kabupaten Cianjur secara moral dan praktek kehidupan masyarakatnya harus mampu menunjukkan citranya sebagai daerah tatar santri dengan masyarakatnya yang religius di wilayah Jawa Barat.29 Sementara itu sasaran penyelenggaraan pendidikan pesantren untuk meningkatkan dan mendorong lembaga pendidikan pesantren mendapat tantangan tersendiri, mengingat jumlah pesantren belum berbanding luruh dengan disejajarkannya lulusan sebagaimana pengakuan pemerintah terhadap siswa pada lembaga pendidikan formal, berikut gambaran pesantren yang terjadi dan menjadi masalah tersendiri di Kabupaten Cianjur, sebagaimana bagan di bawah ini. DATA PESANTREN PER KECAMATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2020 NO KECAMATAN 1 Agrabinta 2 Bojongpicung 3 Campaka 4 Campakamulya 5 Cianjur JUMLAH PONDOK 3 8 7 3 12 KET. 29 Badan Perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014
6 Cibeber 7 Cibinong 8 Cidaun 9 Cijati 10 Cikadu 11 Cikalongkulon 12 Cilaku 13 Cipanas 14 Ciranjang 15 Cugenang 16 Gekbrong 17 Haurwangi 18 Kadupandak 19 Karangtengah 20 Leles 21 Mande 22 Naringgul 23 Pacet 24 Pagelaran 25 Pasirkuda 26 Sindangbarang 27 Sukaluyu 28 Sukanagara 29 Sukaresmi 30 Takokak 31 Tanggeung 32 Warungkondang 15 9 16 17 2 6 17 7 14 14 6 5 7 31 8 8 4 13 5 4 8 7 2 9 3 14 19 303 Jumlah Kondisi tersebut menunjukkan fenomena yang menuntut Pemerintah daerah Kabupaten melakukan program fasilitasi pengelolaan pesantren guna mempercepat proses pembangunan Kabupaten Cianjur yang lebih maju dan agamis. Diantara potensi yang dapat dijadikan sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lahir dan bathin adalah dengan pengelolaan pesantren melalui program pengelolaan pendidikan pesantren sehingga pada gilirannya masyarakat akan merasakan pengaruh pemahaman agama yang baik sebagai modal utama dalam pembangunan karena nilai agama dijadikan pondasi dalam berperilaku,
berbuat dan bertindak dan akan juga mengembalikan kejayaan Kabupaten dan masyarakat Cianjur sebagai kota santri. C. Landasan Yuridis. Pembentukan peraturan perundang-undangan, haruslah mengacu pada landasan pembentukan peraturan perundang-undangan atau ilmu perundang- undangan (gesetzgebungslehre),30 yang diantaranya landasan yuridis.Setiap produk hukum, haruslah mempunyai dasar berlaku secara yuridis (juridische gelding). Dasar yuridis ini sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang- undangan khususnya peraturan daerah. Peraturan daerah merupakan salah satu unsur produk hukum, maka prinsip-prinsip pembentukan, pemberlakuan dan penegakannya harus mengandung nilai-nilai hukum pada umumnya. Berbeda dengan nilai-nilai sosial lainnya, sifat kodratinya dari nilai hukum adalah mengikat secara umum dan ada pertanggungjawaban konkrit yang berupa sanksi duniawi ketika nilai hukum tersebut dilanggar. Dalam pembentukan peraturan daerah sesuai pendapat Bagir Manan harus memperhatikan beberapa persyaratan yuridis. Persyaratan seperti inilah yang dapat dipergunakan sebagai landasan yuridis, yang dimaksud disini adalah : a. Dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang, artinya suatu peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat atau badan yang mempunyai kewenangan untuk itu. Dengan konsekuensi apabila tidak diindahkan persyaratan ini maka konsekuensinya undang-undang tersebut batal demi hukum (van rechtswegenietig); b. Adanya kesesuaian bentuk/ jenis Peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang akan diatur, artinya ketidaksesuaian bentuk/ jenis dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud; 30Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah; Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Manual; Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 23; Krems, mengatakan gesetzgebungslehre mempunyai tiga sub bagian disiplin, yakni proses perundang-undangan gesetzgebungsverfahren (slehre); metode perundang-undangan gesetzgebungsmethode (nlehre); dan teknik perundang-undangan gesetzgebungstechnik (lehre).
c. Adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan adalah pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus melalui prosedur dan tata cara yang telah ditentukan;31 d. Tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannnya adalah sesuai dengan pandangan stufenbau theory, peraturan perundang-undangan mengandung norma-norma hukum yang sifatnya hirarkis. Artinya suatu Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya merupakan grundnorm (norma dasar) bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya.32 31 Pasal 20 Ayat (2) UUD 1945 dan lihat pula Pasal 136 Ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 32 Bagir Manan, Op Cit, Hlm. 14-15
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERDA A. Ketentuan Umum. Dalam rancangan Peraturan daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, ada beberapa istilah yang perlu dicantumkan yaitu: 1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur. 2. Bupati adalah Bupati Cianjur. 3. Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. adalah Bupati 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 6. Pesantren atau sebutan lain adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau Dirasah Islamiah dengan pola pendidikan muallimin. 8. Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren. 9. Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin adalah kumpulan terstruktur, sistematis, dan ilmu agama Islam yang tentang kajian terorganisasi. 10. Kiai, Ajengan atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pondok Pesantren.
11. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren. 12. Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. 13. Dewan Masyayikh adalah lembaga yang dibentuk oleh Pesantren yang internal pendidikan bertugas melaksanakan sistem penjaminan mutu Pesantren. 14. Forum Pondok Pesantren adalah organisasi pimpinan pesantren yang telah mendapat rekomendasi Kementerian Agama yang mendapat legalitas dari organisasi setingkat Provinsi dalam rangka Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren. 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 16. Hibah adalah pemberian bantuan untuk kepentingan Pesantren dan dituangkan dalam perjanjian hibah. 17. Afirmasi Pesantren adalah penguatan pesantren sebagai 17. Afirmasi Pesantren adalah penguatan pesantren sebagai 18. Rekognisi Pesantren adalah pengakuan terhadap eksistensi dan peran pesantren yang memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyakat. B Materi Yang Akan Diatur. BAB I : Ketentuan Umum Bagian ini berisi pengertian-pengertian dari istilah yang digunakan dalam rancangan peraturan daerah yang telah disusun. BAB II Dasar, Ruang Lingkup, Asas Dan Tujuan BAB III : Pendirian Pesantren BAB IV : Penyelenggaraan pesantren BAB V : Fasilitasi penyelenggaraan pesantren BAB VI : Koordinasi Dan Komunikasi BAB VII : Tim Fasilitasi BAB VIII : Peran Serta Masyarakat BAB X : Pendanaan
BAB XI : Pembinaan Dan Pengawasan BAB XI : Ketentuan Penutup
BAB VI PENUTUP A. Kesimpulan Dari pembahasan yang telah dipaparkan di bab-bab sebelumnya maka kesimpulannya adalah : 1. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur terhadap Penyelenggaraan Pesantren direalisasikan dengan adanya Peraturan Daerah Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagai bentuk realisasi kebijakan pemerintah pusat yang menempatkan fungsi lembaga pesantren sebagai bentuk pengakuan negara terhadap pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam berbasis masyarakat, lembaga dakwah dan lembaga pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan pemerintah daerah yang terumus dalam peraturan daerah yang berisi Ketentuan Umum, Dasar, Ruang Lingkup, Asas Dan Tujuan, Pendirian Pesantren, Penyelenggaraan Pesantren,,Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, Koordinasi Dan Komunikasi,Tim Fasilitasi, Peran Serta Masyarakat, Pendanaan, Pembinaan Dan Pengawasan terakhir Ketentuan Penutup 2. Upaya untuk menghapus kesenjangan terhadap lembaga formal, nonformal dan informal dapat dilakukan dengan menjadikan Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang diakui perannya dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur harus mengupayakan kesetaraan antara pendidikan formal, nonformal dan informal melalui Peraturan Daerah dengan mengatur secara khusus Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren. 3. Pengakuan terhadap peran pesantren yang memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara, harus sebanding dengan usaha meningkatkan kualitas pesantren dengan mengantisipasi berbagai kendala yang diharapi pesantren di Kabupaten
Cianjur dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat yang bergerak dalam bidang kepesantrenan, baik para pengelola, MUI dan juga Kementrian Agama. B. Saran Penyusunan Rancangan peraturan daerah tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren harus mengacu kepada asas-asas dan teori-teori yang rasional dan akuntabel disamping teori kemanfaatan bagi masyarakat Kabupaten Cianjur yang kesemuanya terpadu dalam peraturan daerah tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren. Pelaksanaan peraturan daerah tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren harus mendapat perhatian serius dari semua pihak, termasuk keterlibatan masyarakat untuk ikut serta mendukung dan berperan aktif dalam pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pesantren. Komitmen dari semua pihak dalam proses peningkatan kualitas fasilitasi penyelenggaraan pesantren dapat ditempuh melalui upaya yang terencana, sistematis, dan terukur. Sehingga sudah saatnya disusun suatu acuan normatif yang dapat menjadi panduan dalam mengintegrasikan seluruh sumber daya pemerintah dan masyarakat, sehingga penyelenggaraan pesantren di Kabupaten Cianjur dapat lebih memberikan kontribusi pada upaya peningkatan kualitas masyarakat.
DAFTAR PUSTAKA A. Buku-Buku C.F.G. Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional. Alumni. Bandung. 1991. M. Habib Chirzin, Agama dan Ilmu Pesantren, Jakarta: LP3ES, 1983 Moh Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, LP3S, Jakarta, 1998 Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah; Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Manual; Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 23 Mujamil Qomar, Pesantren Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi, Jakarta: Erlangga,2012. Husamah dkk, Pengantar Pendidikan. Malang: UMM Press, 2015. I.P. Simanjuntak, Perkembangan Pendidikan di Indonesia, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1973. Lembaga Research Islam Pesantren Luhur, Sejarah dan Dakwah Islamiyah Sunan Giri, Panitia Penelitian Pemugaran Sunan Giri Gresik, Malang, 1975 Nur Cholis Madjid, Bilik- bilik Pesantren, (Jakarta : Dian Rakyat, Universitas Paramadina,1997. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Ikhtiar Antinomi Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum, Rajawali, Jakarta, 1985 Said Aqil Siradj , Islam Sumber Inspirasi Budaya Nusantara,Jakarta, LTNU, 2015 Lili Rasjidi, Filsafat Hukum Apakah Hukum itu, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991 Redja Mudyahardjo, Pengantar Pendidikan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001. Sudikno Mertokusumo dalam Y. Sari Murti Widiyastuti, Ringkasan Disertasi untuk Ujian Promosi Doktor Dari Dewan Penguji Sekolah Pascasarjana UGM, 12 Desember 2007 Tim Redaksi FOKUSMEDIA,Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), Bandung, Fokus Media, 2008 Syuhada, Integrasi Sistem Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Madrasah: Kasus di Pesantren di Mangkoso Baru, (Makasar:Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin, 2016. B. Peraturan Perundang-Undangan. 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia C. Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 10.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206); 11.Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pondok Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1432); 12.Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405); 13.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 245); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 1); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 3);
D. Jurnal, Internet,makalah dll Trini Handayani, Pencegahan Permaianan "Strater" Melalui Pendekatan Persoalan Safety Skill Pada Murid Sekolah Dasar", "Journal Of Empowerment", Vol. 1, No. 1,2017 Kholid Junaidi, Sistem Pendidikan Pesantren Di Indonesia,Volume 2, Nomor 1, 2016 Zamroni, "Reformulasi Sistem Pendidikan Pesantren dalam Mengantisipasi Perkembangan al, diakses pada tanggal 22 November 2018. Lastiko Runtuwenw, Fungsi Pendidikan Sebagai Proses Transformasi Budaya, artikel, 2013, diakses dari juli 2017. Syafe'i Aha, "Teosentri dan Antroposentris", diakses dari pada tanggal 22 November 2018