LAPORAN GLOBAL AMNESTY INTERNATIONAL HUKUMAN MATI DAN EKSEKUSI 2021
Amnesty International adalah sebuah gerakan global dengan dukungan lebih dari 10 juta orang yang berkampanye untuk sebuah dunia dimana hak asasi manusia menjadi hak semua orang. Visi kami agar semua orang dapat memenuhi segala haknya seperti yang diabadikan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan berbagai standar hak asasi manusia lainnya. Kami bekerja secara independen dari pemerintah, ideologi politik, kepentingan ekonomi maupun agama, serta dibiayai secara khusus dari keanggotaan dan donasi masyarakat. © Amnesty International Indonesia 2022 Kecuali dinyatakan lain, konten dalam dokumen ini dilisensikan dibawah lisensi Creative Commons (atribusi, nonkomersial, tanpa adaptasi, internasional 4.0) Untuk informasi lebih lanjut sila kunjungi laman perizinan kami di: Untuk materi yang diatribusikan pada pemilik hak cipta selain Amnesty International, lisensi Creative Commons tidak lagi berlaku. Pertama kali diterbitkan tahun 2022 oleh Amnesty International Indonesia HDI Hive Menteng 3rd Floor, Probolinggo 18 Jakarta Pusat 10350 Indeks: ACT 50/5418/2022 Bahasa asli: Bahasa Inggris amnesty.org - amnesty.id
DAFTAR ISI LAPORAN ANGKA PENERAPAN HUKUMAN MATI AMNESTY INTERNATIONAL ... 6 PENERAPAN HUKUMAN MATI PADA TAHUN 2021 ... 7 TREN GLOBAL ... 7 EKSEKUSI ... 9 METODE EKSEKUSI MATI TAHUN 2021... 11 VONIS HUKUMAN MATI ... 12 KOMUTASI, PENGAMPUNAN, DAN PELEPASAN ATAS TUDUHAN (EXONERATIONS) ... 14 PEMBERLAKUAN HUKUMAN MATI YANG MELANGGAR HUKUM INTERNASIONAL ... 14 ASIA-PASIFIK ... 16 TREN KAWASAN ... 16 PERKEMBANGAN PENTING DI BERBAGAI NEGARA... 18 ANNEX I: EKSEKUSI DAN HUKUMAN MATI YANG TERCATAT PADA TAHUN 2021 ... 29 ANNEX II: NEGARA ABOLISIONIS DAN RETENSIONIS ... 31 ANNEX III: RATIFIKASI PERJANJIAN-PERJANJIAN INTERNASIONAL ... 33 HUKUMAN MATI DAN EKSEKUSI 2021 Amnesty International 3
NEGARA PELAKSANA EKSEKUSI 1,000s 400 350 314+ 300 250 200 150 100 83+ 65 50 0 A N I H C N A R I T P Y G E A I B A R A I D U A S HUKUMAN MATI DAN EKSEKUSI 2021 Amnesty International 24+ A I R Y S 21+ A I L A M O S 8. AMERIKA SERIKAT Eksekusi hukuman mati turun ke rekor terendah sejak 1988 dan administrasi federal menetapkan moratorium sementara terhadap eksekusi hukuman mati. 9. SUDAN SELATAN Eksekusi yang tercatat meningkat lebih dari empat kali lipat dibandingkan tahun 2020. 17+ 14+ 11 Q A R I N E M E Y A S U Peta ini menggambarkan lokasi umum terkait batas dan yurisdiksi wilayah dan tidak dapat diinterpretasikan sebagai pandangan Amnesty International atas wilayah yang disengketakan. Sebelas (11) negara yang diberi nomor pada peta terus melaksanakan eksekusi mati dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2017-2021). ini +mengindikasikan jumlah minimum yang dihitung oleh Amnesty International. Di mana + tidak didahului oleh angka, artinya Amnesty International percaya bahwa terdapat lebih dari satu eksekusi mati, namun angkanya tidak dapat dipastikan. 3. MESIR Eksekusi yang tercatat turun 22%, Tetapi hukuman mati terus diterapkan dalam proses yang sangat tidak adil dan dilakukan dalam eksekusi massal. 6. IRAK Eksekusi yang tercatat turun 62% tetapi hukuman mati yang diketahui naik lebih dari tiga kali lipat dari tahun 2020. 2. IRAN Jumlah eksekusi tertinggi yang tercatat sejak 2017, mayoritas disebabkan oleh pelanggaran terkait narkoba. 1. TIONGKOK Terus mengeksekusi dan menghukum mati ribuan orang tetapi merahasiakan angka- angkanya. 10. KOREA UTARA Hukuman mati kemungkinan terus digunakan pada tingkat yang berkelanjutan, tetapi tidak mungkin untuk diverifikasi secara independen. 11. VIET NAM Kerahasiaan membuat mustahil untuk menilai upaya penuh eksekusi hukuman mati oleh negara. 78% dari semua hukuman mati yang diketahui dijatuhkan untuk pelanggaran terkait narkoba. 7. YAMAN Semua eksekusi yang tercatat dilakukan oleh otoritas de facto Houthi, dan jumlah orang yang dieksekusi hampir tiga kali lipat. 4. ARAB SAUDI Eksekusi yang tercatat lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun 2020. 5. SOMALIA Eksekusi yang tercatat hampir dua kali lipat dibandingkan tahun 2020. 9+ 5 3 3 1+ 1+ + + + N A D U S H T U O S H S E D A L G N A B A N A W S T O B N A P A J S U R A L E B E A U A E R O K H T R O N N A M O M A N T E I V HUKUMAN MATI DAN EKSEKUSI 2021 Amnesty International
LAPORAN ANGKA PENERAPAN HUKUMAN MATI AMNESTY INTERNATIONAL Laporan ini mencakup penerapan hukuman mati secara yudisial untuk periode Januari hingga Desember 2021. Seperti tahun-tahun sebelumnya, informasi dikumpulkan dari berbagai sumber, antara lain: angka resmi; putusan pengadilan; informasi dari orang-orang yang divonis hukuman mati dan keluarga serta perwakilan mereka; laporan media; dan organisasi masyarakat sipil lainnya untuk sejumlah negara tertentu. Jika informasi resmi belum dipublikasikan, Amnesty International menulis surat kepada otoritas terkait untuk meminta informasi mengenai tingkat penggunaan hukuman mati oleh mereka. Amnesty International hanya melaporkan eksekusi, vonis hukuman mati dan aspek lain dari penerapan hukuman mati, seperti komutasi dan pelepasan atas tuduhan (exonerations), di mana terdapat konfirmasi data yang layak dan mencukupi. Di banyak negara, pemerintah tidak mempublikasikan informasi penerapan hukuman mati. Di Tiongkok dan Viet Nam, data penerapan hukuman mati diklasifikasikan sebagai rahasia negara. Selama tahun 2021, hanya sedikit atau tidak ada informasi mengenai penerapan hukuman mati di beberapa negara - khususnya Belarus, Laos dan Korea Utara (Republik Rakyat Demokratik Korea) - karena praktik negara yang membatasi. Oleh karena itu, di banyak negara, angka penerapan hukuman mati yang dimiliki Amnesty International hanya berupa batas minimum. Angka sesungguhnya seringkali lebih tinggi. Jika organisasi memperoleh informasi resmi dari pemerintah suatu negara pada tahun tertentu, maka angka tersebut akan dicatat dalam laporan. Pada tahun 2009 Amnesty International berhenti mempublikasikan perkiraan angka penerapan hukuman mati di Tiongkok, keputusan ini mencerminkan kekhawatiran tentang bagaimana pemerintah Tiongkok salah mengartikan angka yang tercantum di laporan Amnesty International. Amnesty International selalu menjelaskan bahwa angka yang dipublikasikan untuk Tiongkok jauh lebih rendah daripada kenyataannya, karena pembatasan akses informasi. Tiongkok belum mempublikasikan angka penerapan hukuman mati; namun, informasi yang tersedia menunjukkan bahwa setiap tahun ribuan orang dieksekusi dan divonis hukuman mati. Amnesty International mengulangi seruannya terhadap pemerintah Tiongkok untuk mempublikasikan informasi penerapan hukuman mati di Tiongkok. Jika Amnesty International menerima dan dapat melakukan verifikasi informasi baru setelah penerbitan laporan ini, kami akan memperbarui angka penerapan hukuman mati secara daring di Dalam tabel dan daftar, apabila terdapat tanda "+" setelah angka di samping nama negara - misalnya, Malaysia (14+) - artinya Amnesty International dapat melakukan konfirmasi 14 eksekusi, vonis hukuman mati atau orang yang divonis mati di Malaysia, tetapi meyakini bahwa angkaa sesungguhnya lebih dari 14 kasus. Jika tanda "+" muncul setelah nama negara tetapi tanpa angka - misalnya, Oman (+) - berarti Amnesty International membenarkan adanya eksekusi, vonis hukuman mati atau orang yang divonis mati (lebih dari satu) di negara tersebut tetapi tidak memiliki informasi yang memadai untuk memberikan angka minimum yang kredibel. Ketika menghitung total angka di tingkat global dan kawasan, "+" dihitung sebagai dua, termasuk Tiongkok. Amnesty International menentang hukuman mati dalam semua kasus tanpa terkecuali, terlepas dari sifat atau kondisi kasus kejahatannya; rasa bersalah, tidak bersalah atau karakteristik lain individu yang divonis mati; atau metode yang digunakan negara untuk melakukan eksekusi. Organisasi ini melakukan kampanye penghapusan total hukuman mati. 6 HUKUMAN MATI DAN EKSEKUSI 2021 Amnesty International
PENERAPAN HUKUMAN MATI PADA TAHUN 2021 "Sistem hukuman mati pada dasarnya cacat - tidak adil, tidak efektif, dan tidak memiliki tempat di Persemakmuran atau negara ini. Virginia telah mencapai titik di mana dalam hitungan hari telah mengeksekusi orang yang tidak bersalah, dan terdakwa kulit hitam telah divonis hukuman mati secara tidak proporsional. Menghapus praktik tidak manusiawi ini adalah hal bermoral yang harus dilakukan." Mantan Gubernur Virginia, Ralph S. Northam, 24 Maret 20211 TREN GLOBAL Pada tahun 2021, keputusan penerapan hukuman mati oleh sebagian kecil negara mengalami peningkatan. Melalui proses pemantauan, Amnesty International mencatat peningkatan eksekusi di tingkatan global sebesar 20% pada tahun 2020 (dari setidaknya 483 menjadi setidaknya 579), sementara jumlah vonis hukuman mati yang diketahui meningkat hampir 40% (dari setidaknya 1.477 pada tahun 2020 menjadi setidaknya 2.052 pada tahun 2021). Angka-angka ini tidak termasuk ribuan eksekusi dan vonis hukuman mati yang diyakini Amnesty International dilakukan dan dijatuhkan di Tiongkok - yang tetap menjadi negara yang paling banyak menjatuhkan vonis mati di dunia. Kerahasiaan informasi di Korea Utara dan Viet Nam, serta pembatasan akses informasi di beberapa negara lain, juga masih menghambat penaksiran tren global secara menyeluruh. Peningkatan tren eksekusi terutama didorong oleh kenaikan angka tahunan untuk Iran (dari setidaknya 246 pada tahun 2020 menjadi setidaknya 314 pada tahun 2021, peningkatan sebesar 28%), yang merupakan angka tertinggi yang tercatat sejak 2017. Lonjakan angka di Iran terlihat terutama untuk eksekusi yang bersangkutan dengan pelanggaran terkait narkotika (132), yang mewakili 42% dari total keseluruhan dan menunjukkan peningkatan lebih dari lima kali lipat dari tahun 2020 (23), meskipun terdapat amandemen undang-undang anti-narkotika yang mulai berlaku pada tahun November 2017. Arab Saudi juga mengalami peningkatan lebih dari dua kali lipat dari catatan total tahun 2020 (dari 27 menjadi 65). 1 Mantan Gubernur Virginia Ralph S. Northam, "Gubernur Northam menandatangani undang-undang yang mencabut hukuman mati di Virginia", 24 Maret 2021, en.html/ HUKUMAN MATI DAN EKSEKUSI 2021 Amnesty International 7
Ketika pembatasan yang diberlakukan sebagai tanggapan terhadap pandemi Covid-19 dicabut seluruhnya atau sebagian dan proses alternatif ditetapkan, jumlah vonis hukuman mati yang jauh lebih tinggi daripada tahun 2020 tercatat di beberapa negara, termasuk Bangladesh, India, dan Pakistan. Singapura melaporkan tidak ada eksekusi untuk dua tahun berturut-turut, karena litigasi dan, sampai batas tertentu, pembatasan yang diberlakukan sebagai respon terhadap pandemi mengakibatkan penundaan jadwal eksekusi. Bersamaan dengan krisis hak asasi manusia di beberapa negara, pihak pemerintah menunjukkan ketidakpedulian terhadap perlindungan yang ditetapkan di bawah hukum dan standar hak asasi manusia internasional, dan sekali lagi menggunakan hukuman mati sebagai senjata represi negara terhadap pengunjuk rasa dan kelompok minoritas. Peningkatan yang mengkhawatirkan dalam penerapan hukuman mati di bawah situasi darurat militer terjadi di Myanmar, di mana militer mengalihkan wewenang untuk mengadili kasus warga sipil ke pengadilan militer, melalui proses yang singkat dan tanpa hak untuk mengajukan banding. Hampir 90 orang divonis hukuman mati secara sepihak, beberapa di antaranya diputus tanpa kehadiran terdakwa, yang secara luas dapat dilihat sebagai upaya penargetan lawan politik dan pengunjuk rasa. Di Mesir, hukuman mati terus diterapkan secara ekstensif, termasuk keputusan yang didasari pernyataan yang didapatkan melalui penyiksaan, dan melalui eksekusi massal. Di Iran, vonis hukuman mati digunakan secara tidak proporsional terhadap anggota etnis minoritas untuk tuduhan yang ambigu seperti "perlawanan terhadap Tuhan" dan digunakan sebagai alat represi politik. Setidaknya 19% (61) dari eksekusi yang tercatat adalah anggota etnis minoritas Baluchi, yang menempati sekitar 5% dari dari populasi Iran secara keseluruhan. Di Arab Saudi, sembilan orang dieksekusi karena kejahatan terkait terorisme, sebagian besar juga melibatkan pembunuhan, kekerasan, atau konspirasi untuk melakukannya. Mustafa al-Darwish, seorang pemuda Arab Saudi dari minoritas Syiah yang dihukum karena dugaan keterlibatan dan partisipasi saat protes anti- pemerintah yang berakhir kekerasan, dieksekusi pada bulan Juni. Terlepas dari kemunduran ini, perkembangan positif sepanjang tahun menunjukkan tren global yang cenderung mendukung penghapusan hukuman kejam ini. Meskipun meningkat, jumlah eksekusi yang tercatat secara global - tidak termasuk ribuan orang yang diyakini telah dieksekusi di Tiongkok, dan keterbatasan atau kurangnya informasi untuk beberapa negara lainnya - merupakan salah satu yang terendah dalam sejarah, dan merupakan angka terendah kedua yang dicatat Amnesty International setidaknya sejak 2010. Untuk dua tahun berutut-turut, jumlah negara yang diketahui telah melakukan eksekusi mati sebanyak 18 negara, adalah yang terendah sejak Amnesty International mulai melakukan pencatatan- menegaskan sekali lagi bahwa hanya sebagian kecil negara yang masih memilih untuk menerapkan eksekusi hukuman mati. Sebuah peristiwa penting terjadi pada tahun 2021 saat Parlemen Sierra Leone mengadopsi rancangan undang-undang (RUU) melalui aklamasi di bulan Juli, yang akan sepenuhnya menghapus hukuman mati.2 Presiden Kazakhstan menandatangani undang-undang serupa pada bulan Desember; dan di awal tahun, Virginia menjadi negara bagian ke-23 dan negara bagian selatan pertama yang menghapus hukuman mati di Amerika Serikat (AS). Armenia menjadi negara yang terlibat pada perjanjian internasional utama tentang penghapusan hukuman mati. Inisiatif positif lain juga dilakukan di negara lain. RUU penghapusan hukuman mati diajukan di badan legislatif Republik Afrika Tengah dan Ghana; Pemerintah Papua Nugini memulai konsultasi nasional mengenai hukuman mati menjelang sidang parlemen pada Januari 2022; dan pada akhir tahun Pemerintah Malaysia mengumumkan bahwa mereka akan mengajukan reformasi legislatif mengenai hukuman mati pada kuartal ketiga tahun 2022. Ancaman penerapan kembali hukuman mati di Filipina berkurang, seiring dengan tiga dari mantan pendukungnya di Senat mengumumkan bahwa mereka akan menentang langkah semacam itu. 2 Amnesty International memahami bahwa adopsi RUU tersebut belum berlaku secara efektif hingga akhir tahun.. 8 HUKUMAN MATI DAN EKSEKUSI 2021 Amnesty International
Pemerintah AS menetapkan moratorium sementara atas eksekusi federal pada bulan Juli. Kazakhstan, Federasi Rusia, Tajikistan, Malaysia, dan Gambia terus menjalankan moratorium resmi terhadap eksekusi hukuman mati. Raja Maha Vajiralongkorn Badinthep Thearawangkun dari Thailand memberikan pengampunan pada dua kesempatan terpisah, secara signifikan menurunkan jumlah orang yang divonis hukuman mati di negara tersebut. Saat penandatanganan RUU penghapusan hukuman mati menjadi undang-undang, mantan Gubernur Virginia Ralph Northam mengungkapkan rasa terima kasihnya atas upaya tak kenal lelah dari mereka yang telah berkampanye dari generasi ke generasi untuk mengakhiri hukuman mati di negara bagian tersebut.3 Meskipun tren global tetap menunjukkan dukungan terhadap penghapusan hukuman mati, peningkatan yang tercatat pada tahun 2021 seharusnya menjadi peringatan bahwa belum saatnya mengurangi tekanan di isu ini. Kita harus terus mencela pelanggaran hak asasi manusia yang terkait dengan penggunaan hukuman kejam ini dan ketidakadilan yang melekat hingga semua eksekusi dan hukuman mati berakhir. Dunia tanpa hukuman mati dapat dicapai, tetapi perjuangan untuk itu harus terus berlanjut. Amnesty International menentang hukuman mati dalam semua kasus tanpa kecuali, terlepas dari sifat atau keadaan kejahatan; bersalah, tidak bersalah atau karakteristik lain dari individu; atau metode yang digunakan oleh negara untuk melakukan eksekusi. GAMBAR 1: NEGARA ABOLISIONIS DAN NEGARA PENGEKSEKUSI (2002-2021) 120 100 80 60 40 20 0 Negara Pengeksekusi Negara Abolisionis Hukuman Mati Angka dari dua dekade terakhir menunjukkan dua tren yang berlawanan: jumlah negara yang menghapus hukuman mati untuk semua kejahatan terus bertambah, sementara jumlah negara yang diketahui melakukan eksekusi setiap tahun terus menurun. EKSEKUSI Amnesty International mencatat 579 eksekusi hukuman mati pada tahun 2021, meningkat 20% dari total yang tercatat pada tahun 2020 (483). Meskipun ada peningkatan, angka tahun 2021 tetap 3 Mantan Gubernur Virginia Ralph S. Northam, "Gubernur Northam menandatangani undang-undang pencabutan hukuman mati di Virginia", 24 Maret 2021, en.html/
berada di antara jumlah terendah dalam sejarah, dan merupakan angka terendah kedua untuk eksekusi global yang telah dicatat Amnesty International setidaknya sejak 2010 (Gambar 2) 4. Seperti tahun-tahun sebelumnya, total catatan global mengenai hukuman mati tidak termasuk ribuan eksekusi yang diyakini Amnesty International dilakukan di Tiongkok, di mana data hukuman mati diklasifikasikan sebagai rahasia negara.5 Angka tersebut juga dipengaruhi oleh akses yang amat sangat terbatas terhadap informasi yang dimiliki Amnesty International untuk dua negara lain yang juga diyakini menerapkan hukuman mati secara ekstensif: Korea Utara, yang laporannya tidak mungkin diverifikasi secara independen, dan Viet Nam, yang juga mengklasifikasikan data hukuman mati sebagai rahasia negara. Praktik rahasia negara juga tidak memungkinkan Amnesty International untuk mengumpulkan angka yang komprehensif untuk beberapa negara lain, termasuk Belarus. GAMBAR 2: EKSEKUSI MATI GLOBAL (2010-2021) 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total eksekusi tahunan yang dicatat oleh Amnesty International selama tahun 2010-2021. Terdapat 24 perempuan yang masuk di antara 579 orang yang telah dieksekusi mati pada tahun 2021 (4%), sebagai berikut: Mesir (8), Iran (14), Arabi Saudi (1) dan AS (1). 4 Jumlah total eksekusi yang dilaporkan untuk tahun 2020 merupakan salah satu angka terendah yang dicatat Amnesty International sejak mulai memantau implementasi hukuman mati pada tahun 1979. Namun, perubahan akses informasi, konfigurasi negara dan metodologi selama beberapa dekade menjadi tantangan khusus untuk secara akurat membandingkan angka ini selama periode yang lebih lama. 5 Pada tahun 2009 Amnesty International berhenti menerbitkan perkiraan angka tentang penggunaan hukuman mati di Tiongkok. Sebaliknya, Amnesty International telah menantang pihak berwenang untuk membuktikan klaim bahwa mereka mencapai tujuan mereka untuk mengurangi penerapan hukuman mati dengan cara menerbitkan angka-angka itu sendiri. 10 HUKUMAN MATI DAN EKSEKUSI 2021 Amnesty International
EKSEKUSI MATI GLOBAL TAHUN 20216 Bangladesh (5), Belarus (1+), Botswana (3), Tiongkok (+), Mesir (83+), Iran (314+), Irak (17+), Jepang (3), Korea Utara (+), Oman (+), Saudi Arabia (65), Somalia (21+), Sudan Selatan (9+), Suriah (24+), Uni Emirat Arab (1+), AS (11), Vietnam (+), Yaman (14+). Amnesty International mencatat eksekusi mati di 18 negara, jumlah yang sama seperti pada tahun 2020 - angka terendah dari negara-negara pelaksana hukuman mati sejak catatan dibuat (Gambar 1). Tidak ada eksekusi mati yang diketahui dilakukan di India, Qatar dan Taiwan - negara-negara yang melakukan eksekusi mati pada tahun sebelumnya. Setelah hiatus selama beberapa tahun, tiga negara kembali melanjutkan eksekusi mati, Belarus dan Jepang melakukan eksekusi mati pertama mereka sejak tahun 2019 dan Uni Emirat Arab sejak tahun 2017. Di AS, Mississippi dan Oklahoma melakukan eksekusi mati untuk pertama kalinya masing- masing sejak tahun 2012 dan 2015. Tiga negara - Iran (+ 314), Mesir (+ 83), dan Arab Saudi (65) - menyumbang 80% dari jumlah eksekusi yang diketahui. Peningkatan jumlah secara global terutama terkait dengan meningkatnya eksekusi mati di Iran (dari setidaknya 246 kasus pada tahun 2020, meningkat 28%) dan Arab Saudi, lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun 2020 (27 menjadi 65). Peningkatan lainnya tercatat terjadi di Somalia (dari 11 kasus pada tahun 2020 menjadi 21 kasus pada tahun 2021); Sudan Selatan (dari 2 kasus pada tahun 2020 menjadi 9 kasus pada tahun 2021); dan Yaman (dari 5 kasus pada tahun 2020 menjadi 14 kasus pada tahun 2021). Amnesty International mencatat adanya penurunan kasus di Mesir (83) sebanyak 22%, yang pada tahun 2020 tiga kali lipat lebih tinggi (107); 62% di Irak (dari 45 kasus pada tahun 2020 menjadi 17 kasus pada tahun 2021); dan 35% di AS (17 kasus pada tahun 2020 dan 11 kasus pada tahun 2021). METODE EKSEKUSI MATI TAHUN 20217 PENGGAL Arab Saudi GANTUNG Bangladesh Botswana Mesir Iran Irak Jepang Sudan Selatan SUNTIK Tiongkok AS Viet Nam TEMBAK Belarus Tiongkok Korea Utara Somalia Yaman 6 Amnesty International tidak dapat mengakses informasi mengenai hukuman mati di Afghanistan setelah Agustus 2021 dan melakukan konfirmasi atas metode eksekusi mati yang dilakukan di Oman dan Suriah. 7 Seperti tahun-tahun sebelumnya, Amnesty International tidak menerima laporan eksekusi dengan metode rajam pada tahun 2021. Metode eksekusi yang digunakan di Oman dan Suriah pada tahun 2021 tidak diketahui. UAE
NEGARA-NEGARA YANG MELAKUKAN EKSEKUSI MATI TAHUN 2021 MENURUT ORGANISASI ANTARPEMERINTAH Organisasi Negara-Negara Amerika: 1 dari 35 negara - AS. • Organisasi Keamanan dan Kerjasama di Eropa: 2 dari 57 negara - Belarus dan AS. • Uni Afrika: 4 dari 55 negara - Botswana, Mesir, Somalia, dan Sudan Selatan. • Liga Arab: 8 dari 22 negara - Mesir, Irak, Oman, Arab Saudi, Somalia, Suriah, UEA dan Yaman. • ASEAN: 1 dari 10 negara - Viet Nam. • Persemakmuran: 2 dari 54 negara - Bangladesh dan Botswana. • Organisasi Negara-Negara Berbahasa Prancis: 2 dari 54 negara - Egypt and Viet Nam. • PBB: 18 dari 193 negara anggota (9%) diketahui pernah melakukan eksekusi mati. VONIS HUKUMAN MATI Jumlah total vonis hukuman mati yang dicatat oleh Amnesty International pada tahun 2021 meningkat sebesar 39% dari angka global pada tahun 2020. Setidaknya, 2.052 vonis hukuman mati telah dijatuhkan, naik dari setidaknya 1.477 pada tahun sebelumnya (Gambar 3). GAMBAR 3: VONIS HUKUMAN MATI GLOBAL (2012-2021) 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Jumlah total vonis hukuman mati tahunan yang dicatat oleh Amnesty International sepanjang tahun 2012-2021 Keragaman dalam sifat dan ketersediaan informasi mengenai hukuman mati untuk beberapa negara, termasuk Laos, terus memengaruhi penilaian dan kemampuan Amnesty International untuk membandingkan secara akurat tren yang sedang berlangsung. Misalnya, Amnesty International tidak menerima informasi hukuman mati yang dijatuhkan pada tahun 2021 oleh pemerintah Malaysia, Nigeria, dan Sri Lanka, negara-negara yang melaporkan jumlah vonis hukuman mati yang cukup tinggi pada tahun-tahun sebelumnya. Pengungkapan parsial oleh otoritas Vietnam menunjukkan bahwa ratusan orang terus divonis hukuman mati setiap tahunnya dan terdapat 30% peningkatan yang tercatat antara 1 Oktober 2020 hingga 31 Juli 2021, bahkan ketika data yang lengkap tidak dipublikasikan. 12 HUKUMAN MATI DAN EKSEKUSI 2021 Amnesty International
VONIS HUKUMAN MATI GLOBAL TAHUN 2021 8 Afghanistan (2+), Algeria (9), Bangladesh (181+), Belarus (1), Botswana (6), Kamerun (4+), Tiongkok (+), Republik Demokratik Kongo (81+), Mesir (356+), Etiopia (+), Gambia (3), Ghana (7), Guyana (4), India (144), Indonesia (114+), Iran (+), Iraq (91+), Jepang (3), Yordania (11+), Kenya (14), Kuwait (5+), Lebanon (12+), Libya (+), Malawi (11+), Malaysia (14+), Maladewa (1), Mali (48), Mauritania (60), Maroko/Sahara Barat (1), Myanmar (86+), Nigeria (56+), Korea Utara (+), Oman (+), Pakistan (129+), Palestina (21+), Qatar (+), Arabi Saudi (8+), Sierra Leone (23), Singapura (10), Somalia (27+), Sudan Selatan (10+), Sri Lanka (8+), Sudan (7+), Suriah (+), Taiwan (2), Tanzania (+), Thailand (+), Trinidad dan Tobago (3), Tunisia (3+), Uganda (2+), UAE (9+), AS (18), Viet Nam (119+), Yaman (298+), Zambia (9+), Zimbabwe (1). 8 Sepuluh perempuan diketahui telah divonis hukuman mati pada tahun 2021 di Bangladesh (1), Republik Demokratik Kongo (1), Guyana (1), Indonesia (3), Malaysia (3), dan Pakistan (1). Namun, Amnesty International tidak dapat memperoleh data yang akurat berdasarkan jenis kelamin untuk beberapa negara, termasuk negara-negara yang secara ekstensif menerapkan hukuman mati, seperti Iran dan Arab Saudi, yang berarti bahwa angka ini kemungkinan akan lebih tinggi. Secara global, terdapat tambahan dua negara (56) diketahui telah menjatuhkan vonis hukuman mati pada tahun 2021, dibandingkan dengan tahun 2020 (54). Tidak ada vonis hukuman mati baru yang dicatat di Bahrain, Komoro, Laos, dan Niger - negara-negara yang diketahui telah menjatuhkan vonis hukuman mati pada tahun 2020. Etiopia, Guyana, Maladewa, Oman, Tanzania, dan Uganda menjatuhkan vonis hukuman mati setelah tidak melakukannya pada tahun 2020. Peningkatan yang signifikan dalam jumlah total vonis hukuman mati tercatat di beberapa negara, sebagian terjadi karena adanya kelanjutan proses hukum setelah pencabutan pembatasan sosial terkait Covid-19 atau dengan melakukan proses persidangan secara virtual, seperti Bangladesh, India, dan Pakistan; atau karena undang-undang yang memfasilitasi hukuman mati secara lebih luas, termasuk di Myanmar. Angka vonis hukuman mati meningkat di Algeria (dari 1 kasus di tahun 2020 menjadi 9 di tahun 2021); Bangladesh (dari 113 menjadi 181); Botswana (dari 1 menjadi 6); Republik Demokratik Kongo (dari 20 menjadi 81); Mesir (dari 264 menjadi 356); India (dari 77 menjadi 144); Irak (dari 27 menjadi 91); Yordania (dari 2 menjadi 11); Lebanon (dari 1 menjadi 12); Malawi (dari 2 menjadi 11); Mauritania (dari 1 menjadi 60); Myanmar (dari 1 menjadi 86); Pakistan (dari 49 menjadi 129); Vietnam (dari 54 menjadi 119); dan Yaman (dari 269 menjadi 298). Di Sierra Leone, vonis hukuman mati yang diketahui menurun hampir setengahnya (dari 39 pada 2020 menjadi 23 pada 2021). DI BAWAH VONIS HUKUMAN MATI Pada akhir tahun 2021, setidaknya 28.670 berada dalam vonis hukuman mati. Sembilan negara menyumbang 82% dari jumlah total yang diketahui: Irak (8,000+), Pakistan (3,800+), Nigeria (3,036+), AS (2,382), Bangladesh (1,800+), Malaysia (1,359), Vietnam (1,200+), Algeria (1,000+), Sri Lanka (1,000+). 8 Amnesty International tidak dapat mengakses informasi mengenai hukuman mati di Afghanistan setelah Agustus 2021
Amnesty International percaya bahwa terdapat sejumlah besar orang yang berada di bawah vonis hukuman mati di beberapa negara lain. Namun, tidak tersedia data yang memadai untuk memperkirakan jumlah yang akurat karena kurangnya transparansi. Negara-negara tersebut antara lain Tiongkok, Mesir, Iran, Korea Utara, dan Arab Saudi Bahkan, untuk negara-negara di mana data tersedia, dalam banyak kasus tidak memungkinkan untuk mendapat perincian mengenai jenis kelamin. Amnesty International dapat mengonfirmasi data mengenai perempuan yang berada di bawah vonis hukuman mati seperti Ghana (6), Guyana (3), Maladewa (1), Sierra Leone (3), Taiwan (1), Tunisia (5) dan AS (48). KOMUTASI, PENGAMPUNAN, DAN PELEPASAN ATAS TUDUHAN (EXONERATIONS) Amnesty International mencatat adanya komutasi atau pengampunan atas vonis hukuman mati di 19 negara: Bangladesh, Botswana, Republik Demokratik Kongo, Guyana, India, Indonesia, Iran, Malaysia, Myanmar, Pakistan, Sierra Leone, Sudan Selatan, Taiwan, Thailand, Trinidad dan Tobago, UEA, AS, Zambia and Zimbabwe.9 Amnesty International mencatat adanya tujuh pelepasan atas tuduhan (exonerations) untuk mereka yang divonis hukuman mati di empat negara: Bahrain (1), Kenya (1), AS (2) dan Zambia (3). 10 PEMBERLAKUAN HUKUMAN MATI YANG MELANGGAR HUKUM INTERNASIONAL Hukuman mati terus dilakukan dengan cara yang melanggar hukum dan standar internasional pada tahun 2021. Beberapa di antaranya yaitu: • Setidaknya sembilan orang dieksekusi di depan publik di Yaman. • Empat orang dieksekusi karena kejatahatan yang dilakukan ketika mereka berusia di bawah 18 tahun di Iran (3) dan Yaman (1); Amnesty International percaya bahwa terdapat beberapa orang lain yang termasuk dalam kategori ini yang menjadi terpidana mati di Maladewa (5), Myanmar (setidaknya 2), dan Iran (80). 11 Orang dengan disabilitas mental (psiko-sosial) dan intelektual diketahui berada di bawah vonis hukuman mati di beberapa negara seperti Jepang, Maladewa, Singapura dan AS 9 Komutasi adalah proses di mana vonis hukuman mati ditukar dengan hukuman yang lebih ringan seperti hukuman penjara yang seringkali dilakukan setelah adanya pengadilan banding tetapi terkadang diberikan juga oleh pemerintah eksekutif. Pengampunan diberikan ketika terpidana benar-benar dibebaskan dari hukuman. 10 Pelepasan atas tuduhan (exoneration) adalah proses di mana, setelah penjatuhan hukuman dan hasil putusan banding, terdakwa dilepaskan dari tuduhan atau tuntutan pidana dan karenanya dianggap tidak bersalah di mata hukum. 11 Seringkali usia tahanan diperdebatkan karena tidak adanya bukti yang jelas, seperti akta kelahiran. Pemerintah harus menerapkan kriteria yang sesuai dalam kasus-kasus di mana usia diperdebatkan. Praktik yang baik dalam menentukan usia yaitu memanfaatkan pengetahuan tentang perkembangan fisik, psikologis, dan sosial. Masing-masing kriteria ini harus diterapkan sedemikian rupa sehingga memberikan kepastian dalam kasus-kasus yang diperdebatkan, agar individu tersebut diperlakukan sebagai orang yang berusia di bawah 18 tahun pada saat kejahatan dilakukan dan memastikan bahwa hukuman mati tidak diterapkan. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama dalam segala hal yang menyangkut anak, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 3 (1) Konvensi PBB tentang Hak Anak. 14 HUKUMAN MATI DAN EKSEKUSI 2021 Amnesty International
PEMBERLAKUAN HUKUMAN MATI YANG MELANGGAR HUKUM INTERNASIONAL (LANJUTAN) Hukuman mati diketahui telah dijatuhkan setelah proses peradilan yang tidak memenuhi standar internasional yang adil di beberapa negara seperti Algeria, Bangladesh, Kamerun, Mesir, Iran, Myanmar, Nigeria, Pakistan,Arab Saudi, Somalia, Singapura dan Yaman. "Pengakuan" yang mungkin dilakukan setelah adanya penyiksaan atau perlakuan buruk lainnya yang digunakan untuk menghukum dan memvonis mati di Mesir, Iran, Arab Saudi, dan Yaman. Hukuman mati yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa (in absentia) di Algeria, Bangladesh, Republik Demokratik Kongo, Mesir, Yordania, Mali, Myanmar, Palestina dan Yaman. Vonis hukuman mati wajib dijatuhkan di Kamerun, Ghana, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, Sierra Leone, Singapura, Trinidad dan Tobago dan Zambia.12 Pengadilan militer memvonis mati warga sipil di Kamerun, Republik Demokratik Kongo, Myanmar, dan Yaman. Pengadilan khusus menjatuhkan vonis hukuman mati di Bangladesh, Mesir, Yordania, Pakistan, Palestina, dan Yaman. Hukuman mati diterapkan untuk kejahatan yang tidak melibatkan pembunuhan yang disengaja dan karenanya tidak memenuhi ambang batas "kejahatan paling serius" menurut hukum internasional.13 - Kejahatan narkotika: • setidaknya 134 eksekusi mati diketahui telah dilakukan di dua negara - Tiongkok dan Iran (132 dari 314, 42%). Hal ini menyumbang 23% dari jumlah total tahun 2021, naik dari 30 kasus pada tahun 2020. Informasi mengenai Viet Nam yang kemungkinan besar telah melakukan eksekusi semacam itu tidak tersedia; 220 vonis hukuman mati baru diketahui telah dijatuhkan di 11 negara: Bangladesh (2 dari 181, 1%), Mesir (10 dari 356, 3%), Indonesia (94 dari 114, 82%), Iran (+), Malaysia (5 dari 14, 36%), Pakistan (2 dari 129, 2%), Singapura (8 dari 10, 80%), Sri Lanka (1 dari 8, 13%), Thailand (+), UEA (1 dari 9, 11%) dan Vietnam (93 dari 119, 78%). Hal ini menyumbang 11% dari jumlah total yang tercatat pada tahun 2021 dan mewakili peningkatan sebesar 23% dari tahun 2020 (179). Kejahatan ekonomi, seperti korupsi: Tiongkok. • "Penistaan" atau "menghina nabi agama Islam": Pakistan. • Pemerkosaan: Mesir, India (pemerkosaan anak), Iran, Pakistan, Sudan dan Saudi Arabia. Berbagai bentuk "pengkhianatan"; "tindakan melawan keamanan nasional"; "kolaborasi" dengan pihak asing, "spionase"; "mempertanyakan kebijakan pemimpin"; partisipasi dalam "terorisme"; "pemberontakan bersenjata melawan negara" dan "kejahatan melawan negara" lainnya, entah yang menyebabkan hilangnya nyawa atau tidak; serta "kebencian terhadap Tuhan": Iran, Arab Saudi, dan Yaman. Perluasan cakupan hukuman mati: Nigeria (3 negara bagian). 12 Vonis hukuman mati wajib tidak sejalan dengan perlindungan hak asasi manusia karena tidak mengizinkan adanya "kemungkinan untuk mempertimbangkan kondisi pribadi terdakwa atau keadaan pelanggaran tertentu". Komite Hak Asasi Manusia PBB, Pagdayawon Rolando v. Philippines, Communication No. 1110/2002, 8 Desember 2004, UN Doc. CCPR/C/82/D/1110/2002, para. 5.2. 13 Sebagaimana ditentukan oleh Pasal 6 Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.
ASIA-PASIFIK TREN KAWASAN • Tiongkok tetap menjadi pelaksana hukuman mati terkemuka di dunia; kerahasiaan di negara ini, ditambah dengan Korea Utara dan Viet Nam, terus menghambat pencatatan akurat mengenai penggunaan hukuman mati di kawasan dengan jumlah eksekusi tertinggi. Myanmar mengalami kenaikan dalam penggunaan hukuman mati yang mengkhawatirkan sejak darurat militer pada bulan Februari. Hukuman mati yang tercatat di India dan Pakistan telah meningkat secara signifikan. Eksekusi tercatat di lima negara, jumlah terendah dalam lebih dari dua dekade; Thailand terus melakukan komutasi untuk kasus vonis hukuman mati. NEGARA 2021 EKSEKUSI TERCATAT 2021 HUKUMAN MATI TERCATAT ORANG YANG DIKETAHUI DI BAWAH VONIS HUKUMAN MATI PADA AKHIR 2021 Afghanistan14 0 2+ Bangladesh 5 181+ 1,800+ Brunei Darussalam 0 0 + Tiongkok + + + India15 0 144 488 Indonesia 0 114+ 569+ Jepang 3 3 117 Laos 0 0 + Malaysia 0 14+ 1,359 Maladewa 0 1 19 Myanmar 0 86+ 86+ Korea Utara + + + 14 Amnesty International tidak dapat mengkonfirmasi informasi mengenai penggunaan hukuman mati yudisial setelah Agustus 2021 15 Project 39A, "Death Penalty in India: Annual statistics report 2021", Januari 2022, page-2021; Amnesty International memantau perkembangan per hari mengenai penggunaan hukuman mati di India, tetapi telah mengumpulkan jumlah hukuman mati lebih rendah pada tahun 2021 16 HUKUMAN MATI DAN EKSEKUSI 2021 Amnesty International
Pakistan 0 129+ 3,800+16 Papua Nugini 0 0 19 Singapura 0 10 50+ Korea Selatan 0 0 59 Sri Lanka 0 8+ 1,000+ Taiwan 0 217 45 Thailand 0 + 158 Tonga 0 0 0 Viet Nam + 119+ 1,200+ Amnesty International mencatat eksekusi di lima negara pada tahun 2021 - Bangladesh, China, Japan, North Korea, and Viet Nam - lebih sedikit satu dibanding pada tahun 2020. India dan Taiwan tidak melakukan eksekusi pada tahun 2021, sedangkan mereka melakukannya pada tahun 2020. Jepang menggantung tiga orang, setelah hiatus selama 24 bulan. Singapura melaporkan tidak melakukan eksekusi untuk tahun kedua secara berturut-turut, karena litigasi dan, sebagian karena pembatasan berhubungan dengan Covid-19 yang mengakibatkan penggantungan terjadwal tertahan; Pakistan juga bebas eksekusi untuk tahun kedua. Kerahasiaan di Tiongkok, Korea Utara, dan Viet Nam membuatnya tidak mungkin untuk melakukan verifikasi laporan dan menilai penggunaan pembunuhan oleh negara di kawasan, yang Amnesty International percaya terus berlanjut hingga jumlah ribuan. Amnesty International juga tidak bisa melakukan konfirmasi atas informasi yang berhubungan dengan penggunaan hukuman mati oleh pengadilan setelah Taliban mengambil alih kekuasaan di Afghanistan pada bulan Agustus 2021, tetap mengumpulkan laporan mengenai dua vonis hukuman mati dalam bulan-bulan sebelumnya. tetapi Amnesty International Jumlah vonis hukuman mati baru yang tercatat pada tahun 2021 (819) menunjukkan kenaikan sebesar 58% dibanding pada tahun 2020 (517). Ini kebanyakan berhubungan dengan kenaikan jumlah di Bangladesh, India, Myanmar, Pakistan, dan Viet Nam. Pelonggaran pembatasan berhubungan dengan pandemi Covid-19 mungkin dapat berdampak dengan jumlah ini, termasuk di India dan Pakistan, dan juga penetapan legislasi terbaru di Myanmar yang memfasilitasi penggunaan hukuman ini dalam jumlah lebih banyak. Jumlah negara yang diketahui memberikan vonis hukuman mati (16) sama seperti pada tahun 2020. Maladewa menetapkan hukuman mati pertamanya sejak tahun 2019; tidak ada laporan hukuman mati yang tercatat di Laos, walaupun mereka melakukan eksekusi mati pada tahun 2020. Penggunaan hukuman mati di kawasan Asia-Pasifik terus melanggar standar dan hukum internasional dalam banyak kasus. Hukuman mati digunakan secara ekstensif untuk pelanggaran yang tidak memenuhi ambang "kejahatan yang paling serius", di mana di bawah hukum internasional penggunaan hukuman mati sangat dibatasi.18 Ini termasuk pelanggaran yang berhubungan dengan narkotika; kejahatan ekonomi, seperti korupsi; dan perbuatan yang tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana yang dapat dikenali sesuai dengan persyaratan di bawah hukum hak asasi manusia internasional, seperti "penistaan". Orang yang di bawah umur 18 tahun pada saat kejahatan tetap 16 Justice Project Pakistan 17 Aliansi Taiwan untuk Mengakhiri Hukuman Mati (Taiwan Alliance to End the Death Penalty) 18 Lihat Hlm. 15 di bagian gambaran dunia untuk informasi lebih engkap. HUKUMAN MATI DAN EKSEKUSI 2021 Amnesty International 17
dibawah hukuman mati di Maladewa; kasus lain yang melibatkan terdakwa yang lebih muda dari 18 tahun pada saat tindak pidana dilaporkan di Myanmar. Dalam banyak kasus yang tercatat oleh Amnesty International, hukuman mati diterapkan oleh pengadilan yang didirikan melalui undang- undang darurat atau untuk mengadili pelanggaran-pelanggaran khusus yang berlangsung secara paralel dengan pengadilan biasa, termasuk melalui proses acara pidana yang dipercepat. Pemerintah Papua New Guinea memulai suatu konsultasi nasional mengenai hukuman mati, sebelum sesi parlementer pada bulan Januari 2022; dan Malaysia mengumumkan reformasi legislasi tentang lambat pada Oktober 2022. Raja Maha Vajiralongkorn Badinthep hukuman mati paling Thearawangkun dari Thailand memberikan pengampunan pada dua kesempatan berbeda, yang mengurangi secara signifikan jumlah orang dibawah hukuman mati pada akhir tahun. Ancaman penerapan kembali hukuman mati di Filipina berkurang, seiring dengan tiga dari mantan pendukungnya di Senat mengumumkan bahwa mereka akan menentang langkah semacam itu. PERKEMBANGAN PENTING DI BERBAGAI NEGARA Bangladesh melakukan lima eksekusi, suatu peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2020 (dua). Empat orang dieksekusi setelah mereka dipidana atas pembunuhan dan satu lagi terkait dengan serangan bom tahun 2005. Amnesty International mencatat laporan 181 vonis hukuman mati baru, termasuk dua yang ditetapkan atas kejahatan narkotika. Tiga puluh tiga dari kasus tersebut ditetapkan tanpa kehadiran terdakwa; dan telah ditetapkan oleh pengadilan-pengadilan khusus. 19 Jumlah mengenai penggunaan hukuman mati di Tiongkok terus diklasifikasikan sebagai rahasia negara, sehingga membuat pengawasan independen tidak memungkinkan. Berdasarkan hasil pemantauan, Amnesty International percaya bahwa jumlah hukuman mati ditetapkan dan eksekusi yang dijalankan pada tahun ini tetap dalam jumlah ribuan. Dalam upaya yang lebih menghambat beberapa langkah kecil yang diambil dalam beberapa tahun terakhir untuk meningkatkan transparansi, pada bulan Juli banyak keputusan secara selektif dihapus dari database daring yang diolah oleh Mahkamah Agung Rakyat.20 Amnesty International kembali menghimbau pihak berwajib Tiongkok untuk secara transparan memberikan penjelasan tentang penggunaan hukuman mati dan agar angkanya dibuat tersedia untuk umum. Hukuman mati di negara tersebut tetap dipakai untuk 46 jenis pelanggaran, termasuk pelanggaran tidak mematikan yang tidak memenuhi ambang "kejahatan yang paling serius" dalam standar dan hukum internasional. Informasi dan laporan yang dikumpulkan oleh Amnesty International dalam tahun ini mengindikasikan bahwa hukuman mati sebagian besar digunakan untuk pembunuhan, dan pada tingkat yang lebih rendah pelanggaran berhubungan dengan kejahatan narkotika. Selain itu, kekhawatiran mengenai pelanggaran hak atas pengadilan yang adil dan larangan penggunaan hukuman mati terhadap mereka dengan disabilitas mental (psiko-sosial) atau intelektual turut mencemari beberapa kasus yang tercatat dalam tahun ini. Laporan tentang eksekusi atas kejahatan narkotika terlihat meningkat kembali menjelang Hari Internasional menentang Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika yang ditetapkan dan 19 Seperti Pengadilan didirikan oleh Law and Order Disruption Crimes (Speedy Trial) Act, 2002. UN Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions menyatakan bahwa pengadilan militer dan khusus lainnya "tidak cocok untuk memastikan pematahan penuh dengan standar pengadilan adil yang diperlukan dalam perkara hukuman mati" dan "seharusnya tidak memiliki wewenang untuk menetapkan hukuman mati". Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, Laporan, 9 Augustus 2012, UN Doc. A/67/275, para. 33. 20 South China Morning Post, "Millions of court rulings removed from official Chinese database", 26 June 2021, Dui Hua Human Rights Journal, "China: All state security judgments purged from Supreme Court site", 26 Juli 2021, 18 HUKUMAN MATI DAN EKSEKUSI 2021 Amnesty International
dipromosikan PBB, pada tanggal 26 Juni.21 Ini terlepas dari fakta bahwa, seperti yang ditunjukkan dalam studi PBB terbaru, pendekatan punitif melanggar hak asasi manusia dan telah memberikan dampak buruk terhadap kelompok masyarakat yang paling terpinggirkan.22 Pada malam Hari Internasional tersebut, Mahkamah Agung Rakyat mengeluarkan pedoman baru yang menyorot 10 perkara diselesaikan sejak tahun 2020 "untuk sepenuhnya menunjukkan sikap kebijakan Pengadilan Rakyat yang sangat menghukum kejahatan narkotika sesuai dengan hukum".23 Dua dari 10 kasus terpilih berujung dengan eksekusi, termasuk satu dimana seorang pria, bekerja sebagai petani, divonis bersalah oleh pengadilan di Provinsi Sichuan dan dieksekusi pada tanggal 24 Mei. Selanjutnya, di bulan Agustus, Pengadilan Tinggi Rakyat Provinsi Liaoning menolak banding dari warga negara Kanada Robert Schellenberg, yang juga dinyatakan bersalah karena menyelundupkan narkotika.24 Pertama kali ditahan pada tahun 2014, Robert Schellenberg pada awalnya divonis bersalah dan dijatuhkan hukuman 15 tahun penjara pada bulan November 2018. Saat banding, pengadilan yang lebih tinggi memerintahkan pengadilan ulang atas dasar bahwa vonis sebelumnya terlalu ringan. Dia dinyatakan memiliki keterlibatan yang lebih serius dalam kejahatan dan dihukum mati setelah pengadilan ulangan sehari yang terburu-buru pada tahun 2019.25 Pada bulan Oktober, seorang pria dari Hong Kong dieksekusi di Shenzhen atas pengedaran narkotika. 26 Keluarganya memberi informasi kepada media bahwa ia telah didiagnosa dengan penyalahgunaan zat psikotropika (psychosubstance abuse), halusinasi dan gangguan penyesuaian dan disabilitas mental lainnya, tetapi bukti ini tidak disampaikan pada saat pengadilan ataupun sebagai bagian saat proses banding. Satu eksekusi atas kejahatan ekonomi dilaksanakan sejak pertama kali dicatat pada tahun 2015. Pada satu kasus high profile, tanggal 5 Januari mantan pimpinan dari suatu perusahaan finansial milik negara dinyatakan bersalah karena menerima suap dan dihukum mati oleh Pengadilan Menengah Rakyat Kota Tianjin No. 2. Pengadilan Tinggi Rakyat Kota Tianjin menolak banding darinya pada tanggal 21 Januari dan, setelah Mahkamah Agung Rakyat meninjau kasusnya, dia dieksekusi dalam waktu singkat, yaitu pada tanggal 29 Januari - hanya 24 hari setelah dia dinyatakan bersalah.27 Singkatnya proses pidana terhadap dia mengikuti amandemen legislatif atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada akhir tahun 2020 dan menggarisbawahi sekali lagi bagaimana pihak berwajib Tiongkok terus menggunakan hukuman mati untuk mengirim pesan kepada publik, khususnya melalui kasus yang melibatkan mantan pejabat negara dan dimana reaksi masyarakat atas suatu kejahatan amatlah kuat.28 Upaya serupa oleh pihak berwajib pada penggunaan hukuman mati dalam kasus-kasus high profile terlihat kembali dalam konteks langkah yang diambil untuk merespon terhadap Pandemi Covid-19 21 控制未成年人吸贩毒并致人死亡 罪犯王涛今日被执行死刑, 17 Juni 2021, China Courts, 株洲中院依法对一贩毒罪犯执行死刑, 22 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Report: Study on the impact of the world drug problem on the enjoyment of human rights, 4 September 2015, UN Doc. A/HRC/30/65; Implementation of the joint commitment to effectively addressing and countering the world drug problem with regard to human rights, 14 September 2018, UN Doc. A/HRC/39/39. 23 Mahkamah Agung Rakyat, "2021年十大毒品(涉毒)犯罪典型案例", 25 Juni 2021, court.gov.cn/zixun-xiangqing- 310731.html 24 Xinhuanet, "Chinese court upholds death sentence for Canadian drug smuggler", 10 Augustus 2021, 25 Amnesty International, China: Canadian Sentenced to Death in a One-Day Retrial - Robert Schellenberg (Index: ASA 17/9729/2019), 23 Januari 2019, 26 Hong Kong Free Press, "China executes Hongkonger with history of mental illness over drug trafficking", 29 Oktober 2021, 27 Xinhuanet, "Update: China executes former Huarong chairman over graft", 29 Januari 2021, 28 Sebagai contoh, Xinhuanet melaporkan bahwa dalam peninjauan perkara, Mahkamah Agung Rakyat menemukan bahwa kejahatannya "sangat serius, karena jumlah suap yang diterima Lai sangat besar, keadaanya sangat berat, mencatat bahwa kejahatannya telah memberi dampak sosial yang sangat buruk, dan telah menyebabkan kerugian besar bagi kepentingan negara dan rakyat. Menimbang keadaan serius dari perkara dia, Lai tidak pantas menerima vonis ringan walaupun dia memberikan bantuan mengenai kejahatan lainnya". HUKUMAN MATI DAN EKSEKUSI 2021 Amnesty International 19
yang terus berlanjut.29 Pengadilan Menengah Rakyat Kota Harbin menjatuhkan vonis mati terhadap seorang pria pada bulan Juli, setelah mereka menyatakan dia bersalah atas pembunuhan pada awal tahun terhadap seorang relawan yang mendukung implementasi regulasi Covid-19 yang membatasi pergerakan masyarakat.30 Pihak berwajib Tiongkok juga menggunakan hukuman mati sebagai alat politik di Daerah Otonom Xinjiang Uyghur (DOXU). Hukuman ini diketahui telah digunakan secara rahasia, setelah proses hukum yang sangat tidak adil, dalam tahun-tahun sebelumnya sebagai bagian dari apa yang disebut sebagai Kampanye "Perang Rakyat" dan "Serang Keras", yang berdampak pada minoritas etnis yang kebanyakan Muslim di daerah tersebut. Dua "penangguhan" hukuman mati ditetapkan pada bulan April terhadap mantan pejabat daerah yang dinyatakan bersalah karena melakukan aksi "separatisme" dan pelanggaran-pelanggaran tanpa kekerasan lainnya. Pada tanggal 20 Agustus, Kongres Nasional Rakyat menetapkan undang-undang baru untuk meningkatkan akses terhadap bantuan hukum di seluruh daerah, termasuk dengan membuat bantuan hukum wajib dalam perkara pidana yang diancam hukuman penjara seumur hidup dan hukuman mati, jika pendamping hukum belum ditunjuk secara pribadi.31 Tidak ada eksekusi tercatat di India, dibandingkan dengan empat eksekusi pada tahun 2020 setelah hiatus selama empat tahun. Angka oleh Proyek 39A di National Law University, Delhi menunjukkan bahwa jumlah hukuman mati yang ditetapkan pada tahun 2021 (144) hampir dua kali lipat dibanding total jumlah tahun 2020 (77). Kasus yang melibatkan kejahatan seksual merupakan mayoritas dari total keseluruhan; dan jumlah orang divonis hukuman mati (488) adalah tertinggi sejak tahun 2004.32 Beberapa negara bagian menetapkan amandemen legislasi yang memperbolehkan penggunaan hukuman mati atas kematian yang disebabkan oleh minuman keras palsu;33 dan pemerkosaan.34 Angka vonis hukuman mati yang tinggi tercatat oleh Amnesty International di Indonesia pada tahun 2020 terus berlanjut sampai dengan dan sepanjang tahun 2021, sehingga membuat jumlah vonis per tahunnya tidak mengalami perubahan secara substansial (sekurang-kurangnya 117 pada tahun 2020 dan 114 pada tahun 2021). Hal ini lebih mengkhawatirkan akibat pembatasan terhadap sidang pengadilan secara langsung, yang ditetapkan sejak tahun 2020 sebagai respon terhadap pandemi Covid-19.35 Untuk tahun keduanya, 94 atau lebih dari 80% dari total vonis hukuman mati tercatat ditetapkan atas kejahatan narkotika; 14 karena pembunuhan, dan enam karena kejahatan terrorisme. Tujuh warga negara asing, termasuk satu perempuan, berada antara mereka yang divonis hukuman mati. 29 Pada tanggal 7 Februari 2020, Komisi Nasional Kesehatan, Mahkamah Agung Rakyat, Kejaksaan Agung Rakyat, dan Kementerian Keamanan Publik mengeluarkan pedoman bersama untuk "menindak keras terhadap tindakan pidana dan melawan hukum berhubungan dengan medis saat periode pencegahan epidemi dan pengendalian" memberi arahan bahwa penyidikan dan penuntutan kejahatan terhadap staff medis dan berhubungan dengan terganggunya aktifitas medis harus dipercepat dan dihukum berat, termasuk melalui hukuman mati. Dewan Negara, "关于做好新型冠状病毒 肺炎疫情防控期间保障医务人员安全维护良好医疗秩序的通知", 8 Februari 2020, b974bd417f4a.shtml 30 Global Times, "Man who killed COVID-19 control volunteer in NE China sentenced to death", 15 Juli 2021, 31 Kongres Nasional Rakyat, "New legislation improves China's public legal services", 23 August 2021, China Laws Portal, "Legal Aid Law of China (2021) 法律援助法", undang-undang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022. 32 Project 39A, "Death penalty in India: Annual statistics report 2021", January 2022, page-2021, hlm. 60 33 Times of India, "Madhya Pradesh assembly passes death penalty in spurious liquor cases", 11 Augustus 2021, gn=cppst 34 The Shakti Criminal Laws (Maharashtra Amendment) Bill, 2020. Times of India, "Maharashtra assembly unanimously OKs Shakti bill seeking death for rape", 24 Desember 2021, gn=cppst 35 Antara Maret 2020 dan Desember 2021, Amnesty Internasional mencatat 135 hukuman mati ditetapkan setelah pengadilan yang dilaksanakan secara daring. 20 HUKUMAN MATI DAN EKSEKUSI 2021 Amnesty International
GAMBAR 4: VONIS HUKUMAN MATI BARU TERCATAT DI INDONESIA (2017-2021) i u h a t e k d i 140 120 g n a y i t a m n a m u k u h 100 80 60 86% 82% s i n o v 40 75% h a m u J l 20 70% 81% 0 2017 2018 2019 2020 2021 Total Berhubungan dengana narkotika Warga Negara Asing Vonis hukuman mati tercatat di Indonesia selama periode 2017-2021, menunjukkan persentasi mereka yang dihukum mati untuk pelanggaran narkotika; dan terhadap warga negara asing (atas pelanggaran apapun) Pemerintah Jepang memulai lagi eksekusi setelah hiatus selama 24 bulan. Tiga pria dieksekusi pada tanggal 21 Desember, setelah mereka dinyatakan bersalah atas pembunuhan dalam kasus terpisah.36 Eksekusi ini dilaksanakan walaupun dua orang memiliki permohonan untuk pengadilan ulang, melanggar standar internasional yang melindungi hak-hak mereka yang menghadapi hukuman mati.37 Pengadilan Negeri menetapkan tiga vonis hukuman mati baru. Angka resmi yang diberikan kepada Amnesty International mengindikasikan bahwa vonis hukuman mati terhadap empat orang lainnya telah disetujui oleh Mahkamah Agung - termasuk satu orang perempuan.38 Per 31 Desember, 117 orang secara total dipercayai telah divonis hukuman mati. Menurut angka resmi, 107 orang, termasuk enam warga negara asing, telah mendapatkan konfirmasi atas vonis hukuman mati mereka. Hambatan hukum yang baru saat ini terkait kondisi penahanan yang buruk di Jepang dan dampak dari praktek pemberitahuan eksekusi yang hanya beberapa jam sebelum eksekusi dilangsungkan.39 Mereka yang menunggu hukuman mati terus ditahan di ruang isolasi dan karena ketidakadaan upaya perlindungan efektif atau evaluasi psikiater reguler, orang-orang dengan disabilitas mental (psycho- sosial) dan intelektual masih tetap dijatuhi hukuman mati, berlawanan dengan hukum dan standar internasional.40 36 Amnesty International, "Japan: Abhorrent executions crush hopes of progress under new prime minister", 21 Desember 2021, prime-minister/ 37 Economic and Social Council, Resolution 1984/50: Safeguard No. 8 of the UN Safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty, diadopsi pada tanggal 25 May 1984. 38 CNN, "Japan's 'Black Widow' serial killer loses death sentence appeal", 30 Juni 2021, 39 Reuters, "Japan death row inmates sue over 'inhumane'; same-day notification", 5 November 2021, Japan News, "Death row inmate sues Japan govt to allow him to use colored pencils" (aslinya diterbitkan oleh Yomiuri Shimbun), 8 Oktober 2021, diakses terakhir pada tanggal 12 April 2022. 40 Human Rights Committee, General Comment 36 (2018) on Article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights, on the right to life, 3 September 2019, UN Doc. CCPR/C/GC/36, para. 49. HUKUMAN MATI DAN EKSEKUSI 2021 Amnesty International 21
MATSUMOTO KENJI Matsumoto Kenji, yang mengalami gangguan delusi ketika ditahan di ruang isolasi saat sedang menunggu hukuman mati di Jepang, tetap berisiko akan dieksekusi. Permohonan dia untuk pengadilan ulang masing menunggu pada akhir tahun ini. Dia divonis hukuman mati atas pembunuhan pada tahun 1993, dimana keputusan dan vonisnya diperkuat oleh pengadilan banding pada tahun 1996 dan 2000. Dia punya disabilitas mental (psycho-sosial) yang sudah berlangsung lama dan berasal dari keracunan merkuri (penyakit Minamata) dan terjadi sebelum dinyatakan bersalah, dan juga suatu disabilitas intelektual. Matsumoto Kenji © Private Menurut pengacaranya, ini memainkan peran penting saat polisi menginterogasi dia dan mengakibatkan suatu "pengakuan" terpaksa. Pengadilan telah berulang-kali menemukan bahwa dia cukup mampu untuk dihukum mati dan "pengakuan" dia dapat dipercaya. Pengacaranya menyatakan bahwa dia sekarang paranoid dan bingung, dan dia tidak cakap untuk mengerti dan berpartisipasi dalam proses hukum. Dia juga tidak mampu mengerti sifat dan tujuan dari hukuman mati yang ditetapkan kepada dia. Pada akhir tahun, Hakamada Iwao menunggu persidangan ulang sebelum Pengadilan Tinggi Tokyo dimulai, setelah Mahkamah Agung menyelesaikan semua hambatan hukum pada Desember 2020. Dia dijatuhi hukuman mati pada tahun 1968 setelah dinyatakan bersalah dalam persidangan yang tidak adil dan mengalami gangguan mental yang parah serta menjadi disabilitas (psikososial) selama divonis mati. Dia dibebaskan sambil menunggu persidangan ulang pada tahun 2014. Departemen Pemasyarakatan Malaysia menunjukkan bahwa pada 12 Oktober, terdapat 1.359 orang berada di bawah vonis hukuman mati, termasuk 850 dengan putusan hukuman mati mereka yang telah final dan sedang memohon pengampunan; dan 925 dihukum karena kejahatan narkotika.41 Dari 850 banding yang diselesaikan, 526 (62%) adalah warga negara asing. Dari 526 warga negara asing ini, 431 dihukum karena kejahatan narkotika, mewakili 82% dari semua warga negara asing yang dijatuhi hukuman mati dengan putusan banding (526) dan 51% dari semua orang dengan hukuman mati yang sudah final (850). Selanjutnya 84 dari 526 warga negara asing dihukum karena kasus pembunuhan; delapan berperang melawan Sultan atau Penguasa Malaysia; dua penculikan; dan salah satu pelanggaran terkait senjata api. Angka dari bulan sebelumnya menunjukkan bahwa dari jumlah tersebut (1.366), 529 (atau 39%) adalah warga negara asing dari 41 negara; sedangkan warga negara Malaysia, terdapat 406 etnis Melayu, 209 etnis India, 181 etnis Tionghoa dan 43 etnis lain.42 Selanjutnya, Departemen Pemasyarakatan menyatakan bahwa per September 2021, dua dari 73 kasus kejahatan narkotika memiliki beberapa pertimbangan hukuman dari hakim untuk dilakukan pengenaan hukuman alternatif yang kejam, berupa penjara seumur hidup dan cambuk. 43 Lebih lanjut, dicatat juga bahwa 85 orang diberikan pengampunan antara tahun 2016 dan 1 September 2021, termasuk 47 orang yang dihukum karena kejahatan narkotika, 22 kasus pembunuhan, dan dua kasus terkait senjata api. 41 Parlemen Malaysia, Pertemuan Kedua, Periode Keempat Parlemen ke-14, Tanggapan tertulis untuk pertanyaan no. 218. 42 Parlemen Malaysia, Pertemuan Pertama, Periode Keempat Parlemen ke-14, Tanggapan tertulis untuk pertanyaan no. 143. 43 Menyusul amandemen hukuman mati wajib berdasarkan Pasal 39B dari the Dangerous Drugs Act 1952, efektif sejak 15 Maret 2018. Parlemen Malaysia, Pertemuan Pertama, Periode Keempat Parlemen ke-14, Tanggapan tertulis untuk pertanyaan no. 219. 22 HUKUMAN MATI DAN EKSEKUSI 2021 Amnesty International
jumlah yang diberikan oleh Departemen Pemasyarakatan dalam menanggapi Berdasarkan pertanyaan parlemen, kemungkinan antara November 2020 dan Oktober 2021 setidaknya 35 vonis hukuman mati baru dijatuhkan. Angka ini, bagaimanapun, tidak memperhitungkan pengurangan hukuman dan pengampunan yang diberikan selama tahun ini, dan angkanya kemungkinan besar akan lebih tinggi; tampak adanya konsistensi dengan angka yang diterbitkan oleh surat kabar The Star pada bulan November berdasarkan informasi resmi, yang menunjukkan bahwa 76 vonis hukuman mati baru dijatuhkan selama tahun tersebut.44 Amnesty International mencatat laporan media tentang vonis hukuman mati baru yang dijatuhkan pada 14 orang, termasuk tiga perempuan dan lima terpidana kasus kejahatan narkotika. Pada tanggal 29 Desember Datuk Seri Dr Wan Junaidi Tuanku Jaafar, Menteri di Departemen Perdana Menteri (Parlemen dan Hukum), mengumumkan bahwa temuan komite khusus yang dibentuk pada tahun 2019 untuk mempertimbangkan alternatif hukuman mati akan disampaikan kepada Kabinet; dan bahwa rancangan undang-undang untuk mengamandemen Undang-Undang Hukuman Mati negara ini diharapkan akan diajukan di parlemen pada kuartal ketiga tahun 2022.45 Moratorium resmi atas eksekusi yang ditetapkan pada Juli 2018 akan terus dikaji. Informasi resmi yang diberikan kepada Amnesty International mengonfirmasi bahwa 19 orang, termasuk seorang perempuan, berada di bawah vonis hukuman mati di Maladewa, menyusul penerapan hukuman mati baru untuk pembunuhan pada 12 Oktober.46 Tiga orang telah menggunakan seluruh upaya hukum mereka. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Hak Anak November 2019, efektif sejak Februari 2020 yang melarang vonis hukuman mati bagi mereka yang berusia di bawah 18 tahun dan mengamanatkan pengurangan hukuman mati, lima orang dalam kategori ini tetap berada di bawah hukuman mati pada akhir tahun. Peningkatan yang mengkhawatirkan dalam jumlah vonis hukuman mati yang diketahui tercatat di Myanmar, di mana hukuman mati menjadi alat bagi militer dalam persekusi, intimidasi, pelecehan dan kekerasan yang meluas terhadap pengunjuk rasa dan jurnalis. Sebelum Februari 2021, hukuman mati yang diketahui dijatuhkan secara sporadis untuk pembunuhan dan biasanya diringankan melalui pengampunan massal. Namun, total tahunan 2021 (setidaknya 86) mengalami peningkatan yang mencengangkan dari rata-rata tahunan untuk tahun 2017-2020, yang tetap lebih rendah dari 10 (Gambar 8).47 Eksekusi terakhir di Myanmar diketahui telah terjadi pada tahun 1988. Tidak lama setelah pengambilalihan kekuasaan melalui kudeta pada 1 Februari, militer memberlakukan keadaan darurat di bawah kewenangan Ketua Dewan Tata Usaha Negara, Jenderal Senior Min Aung Hlaing dan pada 16 Maret mengeluarkan Perintah Darurat Militer 3/2021.48 44 Star, "Death sentences on a decline in Malaysia", 20 November 2021, sentences-on-a- decline-in-malaysia 45 Star, "Decision on abolishment of death penalty only after special committee submits findings, says law minister", 29 Desember 2021, law-minister 46 Korespondensi Kejaksaan Agung kepada Amnesty International, 20 Februari 2022. Kejaksaan Agung lebih lanjut mengoreksi catatan sebelumnya, mengklarifikasi bahwa jumlah orang yang dijatuhi hukuman mati pada akhir 2019 dan 2020 adalah 18 dan bukan 19 seperti yang dilaporkan sebelumnya. 47 Amnesty International, Death Sentences and Executions in 2020 (Index: ACT 50/3760/2021), April 2021, amnesty.org/en/documents/ act50/3760/2021/en/ 48 Martial Law Order 3/2021, 16 Maret 2021, Dalam laporan tahun 2018, Amnesty International menyebut Jenderal Senior Min Aung Hlaing di antara mereka yang harus diselidiki terkait tanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas dan sistematis kepada populasi Rohingya di Negara Bagian Rakhine Utara. Amnesty International, "We Will Destroy Everything": Military Responsibility for Crimes against Humanity in Rakhine State, Myanmar (Indeks: ASA 16/8630/2018), 27 Juni 2018, amnesty.org/en/documents/asa16/8630/2018/ id/ HUKUMAN MATI DAN EKSEKUSI 2021 Amnesty International 23
Di antara kekhawatiran lainnya, perintah ini mengalihkan wewenang untuk mengadili kasus-kasus warga sipil ke pengadilan militer khusus atau yang ada yang mencakup berbagai pelanggaran termasuk vonis hukuman mati melalui proses yang singkat dan tanpa hak untuk pengajuan banding. Mereka yang dijatuhi hukuman mati dapat meminta pembatalan keputusan Ketua Dewan Tata Usaha Negara.49 Amnesty International mengumpulkan laporan media dan informasi terbatas lainnya yang berkaitan dengan setidaknya 86 vonis hukuman mati yang dijatuhkan sejak Februari, sebagian besar diumumkan melalui media yang dikendalikan militer. Vonis hukuman mati dijatuhkan oleh pengadilan militer atau, dalam satu kasus, pengadilan anak-anak atas rujukan dari pengadilan militer. Laporan menunjukkan bahwa setidaknya 26 terdakwa diadili dan dihukum tanpa kehadiran (in absentia); setidaknya ada dua orang yang masih remaja pada saat pelanggaran tersebut dilakukan; dan seorang laki-laki dilaporkan mengalami cacat mental (psikososial) yang parah.50 Informasi yang tersedia menunjukkan bahwa proses pengadilan berlangsung singkat dengan para terdakwa tidak dapat mengakses bantuan hukum.51 GAMBAR 8: VONIS HUKUMAN MATI YANG DIKETAHUI DI MYANMAR (2017-2021) i u h a t e k D g n a y i 100 90 80 i t a M n a m u k u H s i n o V a k g n A 70 60 50 40 30 20 10 0 2017 2018 2019 2020 2021 Total tahunan penjatuhan vonis hukuman mati yang diketahui selama periode 2017-2021. Kurangnya akses ke Korea Utara dan sumber media independen terus membuat Amnesty International tidak bisa memverifikasi laporan serta informasi yang diterima tentang penggunaan vonis hukuman mati di negara tersebut. Amnesty International menganggap sangat mungkin bahwa eksekusi dilakukan dan vonis hukuman mati dijatuhkan secara berkelanjutan, termasuk setelah persidangan dilakukan secara singkat dan untuk berbagai tindakan yang tidak memenuhi ambang "kejahatan paling serius" yang harus dibatasi menurut hukum internasional, atau yang tidak dapat 49 Untuk analisis yang lebih komprehensif, lihat International Commission of Jurists, "Myanmar: Martial law is another hazard escalation of repression", 17 Maret 2021, repression /; "Myanmar: A year after military takeover, no rule of law or judicial independence", 10 Februari 2022, kemerdekaan/ 50 Irrawaddy, "Myanmar regime hands mentally ill man death sentence", 14 April 2021, 51 Sebagai contoh, Irrawaddy, "Myanmar junta using prison courts to try political prisoners", 9 April 2021, 24 HUKUMAN MATI DAN EKSEKUSI 2021 Amnesty International
dianggap sebagai pelanggaran pidana sesuai dengan persyaratan hukum hak asasi manusia internasional. Untuk dua tahun berturut-turut, tidak ada eksekusi yang tercatat di Pakistan. Amnesty International mengumpulkan laporan terkait dengan 129 vonis hukuman mati baru yang dijatuhkan sepanjang tahun, peningkatan yang signifikan dari total yang tercatat untuk tahun 2020 (49). Namun, jumlah sebenarnya kemungkinan akan lebih tinggi. Peningkatan tersebut sebagian terkait dengan dimulainya kembali proses pengadilan yang sempat melambat pada 2020 akibat pandemi Covid-19. Setidaknya berdasarkan jumlah yang ada, terdapat 102 untuk pembunuhan; 18 untuk pemerkosaan; tujuh untuk "penistaan agama," termasuk pada seorang perempuan; dan dua untuk kejahatan narkotika. Pengadilan anti-terorisme menjatuhkan 25 dari hukuman yang tercatat, dan pengadilan khusus lainnya, termasuk Pengadilan Model Pidana, pengadilan khusus yang didirikan pada tahun 2019 untuk menangani tumpukan kasus pidana, 27. Pada tanggal 10 Februari Mahkamah Agung meringankan hukuman mati tiga orang yang telah didiagnosis dengan cacat mental (psikososial) berat dan melarang penggunaan hukuman mati pada orang-orang yang tidak lagi memiliki "fungsi mental yang lebih tinggi untuk menghargai rasional dan alasan di balik hukuman mati yang dijatuhkan."52 Pada bulan Maret, Mahkamah Agung lebih lanjut meringankan vonis hukuman mati yang diberikan pada tahun 1998 pada seorang laki-laki yang berusia 17 tahun ketika pelanggaran itu dilakukan.53 Pada tanggal 3 Juni, Pengadilan Tinggi Lahore membebaskan dan memerintahkan pembebasan Shafqat Emmanuel dan Shagufta Kausar. Laki-laki dan perempuan itu menghadapi eksekusi setelah mereka dituduh dan dihukum pada April 2014 karena mengirim teks "penghinaan" kepada seorang ulama masjid, dari telepon berisi kartu SIM yang terdaftar atas nama Shagufta. Pasangan itu secara konsisten membantah semua tuduhan. Banding mereka akan disidangkan pada April 2020, enam tahun setelah mereka dijatuhi hukuman, tetapi ditunda karena pandemi Covid-19. Para hakim selanjutnya menunda sidang dua kali pada awal tahun 2021 dengan alasan waktu pengadilan telah berakhir pada hari itu.54 Pada tanggal 30 Juli, Mahkamah Agung Papua Nugini membatalkan perintah Pengadilan Nasional tahun 2017 yang telah menetapkan penundaan eksekusi untuk sementara dengan alasan bahwa tidak ada mekanisme yang berfungsi untuk pelaksanaan hak untuk mengajukan grasi sebagaimana dijamin di bawah konstitusi dan hukum internasional.55 Meninjau keputusan tersebut, Mahkamah Agung menemukan bahwa pengadilan yang lebih rendah telah keliru mengambil kesimpulan setelah melakukan penyelidikan - dan bukan proses peradilan - berdasarkan Perintah 23 Aturan 8 Pengadilan Nasional; dan bahwa hak asasi manusia terpidana mati tidak dilanggar, langkah-langkah juga telah diambil pada tahun 2017 untuk membuat Komite Penasehat Power of Mercy berfungsi setelah penundaan "karena alasan administratif dan politik."56 Dengan dicabutnya perintah tersebut, 14 orang terpidana mati menjadi memiliki kemungkinan mengajukan grasi sebelum mereka dieksekusi.57 Empat orang lainnya, yang telah divonis hukuman mati, telah melarikan diri dari penahanan. Awal tahun ini, pemerintah mengumumkan bahwa mereka akan memulai konsultasi nasional sebelum meninjau hukuman mati pada sesi ke-11 parlemen pada tahun 2022.58 52 Mahkamah Agung Pakistan, Civil Review Petition 420_2016, 10 Februari 2021, c.r.p._420_2016.pdf, para. 66. 53 Express Tribune, "SC commutes sentence of convict on death row for 23 years", 29 Maret 2021, 54 Amnesty International, Pakistan: Christian Couple Acquitted, Taken Off Death Row - Shafqat Emmanuel and Shagufta Kausar (Index: ASA 33/4401/2021), 6 Juli 2021, 55 Pengadilan Nasional Papua Nugini, Penegakan Hak-Hak Dasar berdasarkan Pasal 57 Konstitusi Papua Nugini, PGNC 266; N6939, 12 Oktober 2017. 56 Mahkamah Agung Papua Nugini, Independent State of Papua New Guinea v. Tamate, PGSC 54; SC2132, 30 Juli 2021, para.99. 57 Post-Courier, "14 Death row prisoners to be executed: Pokanis", 12 Agustus 2021, 58 National, "No rush for death penalty: Papua New Guinea PM", 19 Juli 2021, penalty-pm/. Parlemen mempertimbangkan dan mengadopsi undang-undang dengan tujuan menghapus hukuman mati untuk semua kejahatan pada 22 Januari 2022. HUKUMAN MATI DAN EKSEKUSI 2021 Amnesty International 25
Pada bulan November, tiga senator dan kandidat pemilihan nasional Filipina yang sebelumnya telah mengusulkan atau mendukung penerapan kembali hukuman mati mengumumkan bahwa mereka telah mengubah posisi mereka untuk menentang langkah tersebut.59 Selain itu, dilaporkan bahwa dalam sebuah surat tertanggal 8 November kepada Sekretaris Senat, Senator Panfilo Lacson, ia menarik kembali penulisan Senate Bill No. 27, atau "An Act Reinstituting the Death Penalty in the Philippines," dan meminta agar RUU tersebut tidak lagi dipertimbangkan untuk dibahas oleh Komite Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan tentang Perubahan Konstitusi dan Revisi Kode.60 Untuk tahun kedua, tidak ada eksekusi yang dilakukan di Singapura karena menunggu proses pengadilan dan pembatasan terkait dengan pandemi Covid-19.61 Nagaenthran K. Dharmalingam yang berkebangsaan Malaysia dijadwalkan untuk dieksekusi pada 10 November. Eksekusi tersebut dihentikan sehari sebelumnya karena tetap ditangguhkan hingga tahun berakhir karena banding yang tertunda diajukan pada namanya. Dia divonis dan dijatuhi hukuman mati wajib pada 2010 karena mengimpor 42,72gram diamorphine (heroin) ke Singapura pada 2009. Pakar medis yang menilai Nagaenthran K Dharmalingam pada 2013, 2016 dan 2017 menemukan bahwa dia memiliki kecerdasan fungsi ambang dan defisit kognitif bersamaan.63 ia dinyatakan positif Covid-19;62 eksekusi itu Pengadilan Tinggi Singapura menolak banding yang diajukan oleh beberapa laki-laki yang divonis hukuman mati, termasuk kemungkinan pelanggaran oleh otoritas penjara atas komunikasi istimewa antara pengacara dan klien;64 dan atas klaim perlakuan sewenang-wenang serta diskriminatif terhadap pelanggar berkebangsaan Malaysia tersebut selama penyelidikan dan penuntutan kasus kejahatan narkotika yang berat.65 Sepuluh vonis hukuman mati baru dijatuhkan, semuanya sebagai hukuman pokok. Delapan orang dijatuhi hukuman mati karena kejahatan narkotika, termasuk dua orang yang dihukum karena membawa narkotika dan dinyatakan sebagai "kurir," tetapi tidak menerima sertifikat bantuan substantif dari kejaksaan. Menyusul amandemen Undang-Undang Penyalahgunaan Narkotika yang efektif mulai tahun 2013, hakim di Singapura telah memberikan beberapa kebijaksanaan hukuman dalam kasus dimana peran terdakwa terbatas pada pengangkutan narkotika ("kurir") jika jaksa penuntut umum mengeluarkan sertifikat bantuan substantif yang secara efektif dapat menghentikan kegiatan kriminal lebih lanjut; atau bagi mereka yang menyandang disabilitas mental (psikososial) atau intelektual yang secara substansial merusak tanggung jawab mental mereka atas tindakan dan kelalaian mereka sehubungan dengan pelanggaran tersebut. Hal ini melanggar asas praduga tak bersalah dan standar internasional lainnya untuk pengadilan yang adil. Seorang warga negara asing, warga negara Malaysia, termasuk di antara mereka yang dijatuhi hukuman mati karena kejahatan narkotika. Angka resmi yang diberikan kepada Amnesty International menunjukkan bahwa 59 laki-laki, termasuk dua warga negara Tiongkok divonis hukuman mati di Korea Selatan pada akhir tahun. Semua dihukum karena pembunuhan, termasuk empat di bawah hukum militer. Pada tanggal 26 Februari, 59 PhilStar, "Lacson, Sotto reverse long-standing support for death penalty", 4 November 2021, Inquirer, "Pacquiao blinks on death penalty but firm on stand vs same-sex marriage", 9 November 2021, 60 Senate of the Philippines, "De Lima welcomes Lacson's withdrawal of death penalty bill, pushes anew for qualified reclusion perpetua", 15 November 2021, 61 Singapore Prison Service, Singapore Prison Service Annual Statistics 2021, 9 Februari 2022, sps.gov.sg/news-about- us/in-the-news/ 62 Today, "M'sian drug trafficker gets last-minute stay of death penalty after testing positive for Covid-19", 10 November 2021, 63 Amnesty International, Singapore: Unlawful Execution Set for Malaysian National: Nagaenthran K. Dharmalingam (Index: ASA 36/4946/2021), 3 November 2021, 64 High Court of Singapore, Syed Suhail Bin Syed Zin and Others v. Attorney-General and Another, [2021] SGHC 59, 16 Maret 2021, elitigation.sg/gd/s/2021_SGHC_59 65 High Court of Singapore, Syed Suhail Bin Syed Zin and Others v. Attorney-General, [2021] SGHC 274, 2 Desember 2021, elitigation. sg/gd/s/2021_SGHC_274 26 HUKUMAN MATI DAN EKSEKUSI 2021 Amnesty International
Majelis Nasional mengadopsi amandemen legislatif yang menguatkan hukuman bagi pelaku pelecehan anak. Amandemen baru mengkodifikasikan kejahatan pembunuhan terhadap anak yang diancam dengan hukuman mati, penjara dengan kerja seumur hidup atau jangka waktu terbatas setidaknya tujuh tahun.66 Pada tanggal 7 Oktober, Anggota Majelis Nasional mensponsori dan memperkenalkan Undang-Undang Khusus RUU tentang Penghapusan Hukuman Mati yang tetap tertunda di hadapan Komite Legislasi dan Kehakiman di Kongres saat tahun berakhir. Amnesty International mengumpulkan laporan terkait dengan delapan vonis hukuman mati baru yang dijatuhkan di Sri Lanka selama tahun ini, termasuk satu untuk kasus kejahatan narkotika, tetapi angka sebenarnya kemungkinan akan jauh lebih tinggi. Mahkamah Agung memperpanjang perintah penahanan yang telah diberlakukan hingga Juli 2022 untuk menghentikan dimulainya kembali eksekusi yang disahkan oleh Presiden Maithripala Sirisena pada Juni 2019.67 Perintah itu diucapkan untuk memungkinkan pertimbangan petisi yang menyatakan bahwa pemilihan sewenang-wenang terhadap empat tahanan, kerahasiaan seputar perintah dan persiapan eksekusi melanggar hak-hak mereka yang menghadapi hukuman mati. Pada bulan Oktober, parlemen mengadopsi amandemen terhadap KUHP untuk mengecualikan mereka yang berusia di bawah 18 tahun ketika kejahatan dilakukan dari pengenaan hukuman mati.68 Dua vonis hukuman mati baru dijatuhkan di Taiwan pada kasus pembunuhan, turun dari lima kasus pada tahun 2020.69 Dari 45 orang yang dijatuhi hukuman mati, 38 termasuk satu perempuan yang telah divonis hukuman mati secara final. Enam orang mendapat keringanan hukuman mati selama tahun itu. Pada 11 November, Pengadilan Tinggi Taiwan meringankan hukuman mati yang dijatuhkan pada seorang wanita setahun sebelumnya, setelah mempertimbangkan diagnosis depresi berat yang mempengaruhinya ketika pelanggaran itu dilakukan.70 Komisi Keadilan Transisi secara anumerta membebaskan lima laki-laki yang diadili di bawah darurat militer dan dieksekusi pada tahun 1970.71 umlah orang yang dijatuhi vonis hukuman mati di Thailand terus menurun secara signifikan selama tiga tahun berturut-turut, setelah Raja Maha Vajiralongkorn Badinthep Thearawangkun memberikan pengampunan pada dua kesempatan terpisah. Angka resmi yang diterima oleh Amnesty International menunjukkan bahwa setelah diumumkannya Keputusan Kerajaan tentang Pengampunan Kerajaan pada 27 Juli 2021, setidaknya terdapat 37 laki-laki, termasuk 15 terpidana kasus perdagangan narkotika, dan empat wanita yang dihukum karena perdagangan narkotika, telah diringankan hukuman matinya.72 Selanjutnya sebanyak 23 orang mendapat keringanan hukuman mati setelah dikeluarkannya Keputusan Kerajaan Pengampunan Kerajaan untuk menandai hari ulang tahun H.M. Raja Bhumibol Adulyadej Yang Agung, Hari Nasional dan Hari Ayah pada Desember 2021. Angka oleh Departemen Pemasyarakatan menunjukkan bahwa terdapat 158 orang terpidana mati pada akhir tahun, sepertiga lebih sedikit dibandingkan pada akhir 2020 (235). Majelis Legislatif Tonga mempertimbangkan RUU Pengendalian Narkotika (Amandemen) Gelap pada tanggal 26 Agustus 2021. Ketentuan untuk menghukum pelanggaran tertentu dengan hukuman mati wajib dihapus sebelum RUU tersebut diadopsi.73 66 Yonhap News Agency, "New legislation toughens punishment for perpetrators of fatal child abuse", 28 Februari 2021, en.yna.co.kr/ view/AEN20210226011300315 67 Colombo Gazette, "Stay order on death penalty extended", 11 Februari 2021, order-on-death- penalty-extended/ 68 Penal Code (Amendment) Act, No.25 of 2021, dipublikasikan pada 29 Oktober 2021, 69 Untuk informasi lebih lanjut, lihat Taiwan Alliance to End the Death Penalty, 70 Focus Taiwan, "High court commutes mother's death sentence for murdering children to life in prison", 11 November 2021, focustaiwan.tw/society/202111110014 71 Focus Taiwan, "Taiwan exonerates 5 executed White Terror-era political prisoners", 10 Maret 2021, focustaiwan.tw/ politics/202110030006 72 Komunikasi resmi dari Departemen Pemasyarakatan kepada Amnesty International, diterima pada 21 Januari 2022. 73 Parliament of Tonga, "Parliament passes the Illicit Drugs Control Bill 2021 but did not endorse the death penalty", 1 September 2021, HUKUMAN MATI DAN EKSEKUSI 2021 Amnesty International 27
Viet Nam terus mengklasifikasikan data hukuman mati sebagai rahasia negara. Melalui sebuah laporan kepada Komite Kehakiman Majelis Nasional yang mencakup periode 1 Oktober 2020 hingga 31 Juli 2021, pemerintah menyoroti bahwa jumlah terpidana mati meningkat pesat, hampir 30%; dan 11 fasilitas eksekusi suntik mati telah digunakan, dengan orang-orang dari lokasi lain dipindahkan ke sana untuk pelaksanaan hukuman mati mereka.74 Menurut laporan itu, satu orang yang dijatuhi hukuman mati meninggal karena Covid-19. Meskipun laporan tersebut menawarkan beberapa informasi terkait sistem hukuman mati yang tertutup, informasi yang dipublikasikan tidak dapat diverifikasi secara independen dan tidak memungkinkan penilaian yang akurat tentang jumlah hukuman mati, eksekusi, dan orang-orang yang dijatuhi hukuman mati pada tahun 2021 atau tahun-tahun sebelumnya. Amnesty International terus memantau laporan tentang penggunaan hukuman mati selama tahun ini, tetapi hanya dapat mengumpulkan informasi tentang 119 vonis hukuman mati baru, yang tampaknya merupakan peningkatan pada tahun 2020. Sembilan puluh tiga diantaranya dijatuhkan untuk kejahatan narkotika. Pada tanggal 15 Februari, resolusi 03/2020 Dewan Yudisial Mahkamah Agung Rakyat, diadopsi pada tanggal 30 Desember 2020, mulai berlaku.75 Melalui instrumen ini, pengadilan memberikan panduan mengenai keadaan dimana hakim dapat menjatuhkan hukuman yang lebih ringan daripada hukuman mati ketika menghukum kejahatan ekonomi. Hal ini dapat terjadi ketika terdakwa secara aktif mengembalikan setidaknya tiga perempat dari aset yang digelapkan dan bekerja sama dengan pihak berwenang dalam mendeteksi serta menyelidiki pelanggaran tersebut. 74 Committee on Prevention and Control of HIV/AIDS and Prevention and Control of Drugs and Prostitution, "Nhiều khó khăn trong thi hành án tử hình", 11 September 2021, hinh-11335972.htm 75 Council of Judges of the Supreme People's Court, Resolution 03/2020/NQ-HDTP, 30 Desember 2020, thuvienphapluat.vn/van-ban/ 28 HUKUMAN MATI DAN EKSEKUSI 2021 Amnesty International
ANNEX I: EKSEKUSI DAN HUKUMAN MATI YANG TERCATAT PADA TAHUN 2021 Laporan ini hanya mencakup penggunaan hukuman mati secara yudisial dan tidak mencantumkan angka untuk eksekusi di luar hukum. Amnesty Internasional hanya melaporkan angka yang bisa dikonfirmasi secara logis, meskipun angka sebenarnya untuk beberapa negara lebih tinggi secara signifikan. Beberapa negara secara sengaja menutupi proses penjatuhan hukuman mati; beberapa negara tidak menyimpan atau menyediakan data untuk hukuman dan eksekusi hukuman mati. Di mana tanda "+" muncul setelah angka di sebelah nama negara - contohnya, Malaysia (14+) - itu berarti Amnesty International mengkonfirmasi 14 eksekusi atau hukuman mati di Malaysia, tetapi meyakini ada lebih dari 14. Di mana tanda "+" muncul setelah nama negara tanpa angka - contohnya, Oman (+) - itu berarti Amnesty International membenarkan terjadinya eksekusi atau hukuman mati (lebih dari satu) di negara tersebut tetapi tidak memiliki informasi yang cukup untuk menunjukkan angka minimal yang kredibel. Ketika menghitung jumlah total global dan kawasan, tanda "+" dihitung dua, termasuk untuk Tiongkok. EKSEKUSI YANG TERCATAT PADA TAHUN 2021 Tiongkok 1,000-an Irak 17+ Jepang 3 Iran 314+ Yaman 14+ Belarus 1+ Mesir 83+ Amerika Serikat 11 Uni Emirat Arab 1+ Arab Saudi 65 Sudan Selatan 9+ Korea Utara + Suriah 24+ Bangladesh 5 Oman + Somalia 21+ Botswana 3 Viet Nam + HUKUMAN MATI DAN EKSEKUSI 2021 Amnesty International 29
30 HUKUMAN MATI YANG TERCATAT PADA TAHUN 2021 Tiongkok 1,000-an Malaysia 14+ Gambia 3 Mesir 356+ Kenya 14 Jepang 3 Yaman 298+ Lebanon 12+ Trinidad dan Tobago 3 Bangladesh 181+ Malawi 11+ Afghanistan 2+ India 144 Yordania 11+ Uganda 2+ Pakistan 129+ South Sudan 10+ Taiwan 2 Viet Nam 119+ Singapura 10 Belarus 1 Indonesia 114+ Uni Emirat Arab 9+ Maladewa 1 Irak 91+ Zambia 9+ Maroko/ Sahara Barat 1 Myanmar 86+ Aljazair 9 Zimbabwe 1 Republik Demokratik Kongo 81+ Arab Saudi 8+ Etiopia + Sri Lanka 8+ Iran + Mauritania 60 Sudan 7+ Libya+ Nigeria 56+ Ghana 7 Korea Utara + Mali 48 Botswana 6 Oman + Somalia 27+ Kuwait 5+ Qatar + Sierra Leone 23 Kamerun 4+ Syria + Palestine (State of) 21+ Guyana 4 Tanzania + Amerika Serikat 18 Tunisia 3+ Thailand + HUKUMAN MATI DAN EKSEKUSI 2021 Amnesty International
ANNEX II: NEGARA ABOLISIONIS DAN RETENSIONIS SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 Lebih dari dua per tiga negara di dunia telah menghapuskan hukuman mati dalam hukumnya atau dalam praktiknya. Sampai dengan 31 Desember 2021 angkanya adalah sebagai berikut:: Abolisionis untuk segala jenis kejahatan: 108 Abolisionis untuk kejahatan biasa: 8 Abolitionis dalam praktik: 28 Abolisionis secara total dalam hukumnya atau praktiknya: 144 Retensionis: 55 Berikut adalah daftar negara dalam empat kategori: abolisionis untuk segala jenis kejahatan, abolisionis untuk kejahatan biasa, abolisionis dalam praktiknya, dan retensionis. 1. ABOLISIONIS UNTUK SEGALA JENIS KEJAHATAN Negara yang hukumnya tidak mencantumkan hukuman mati untuk kejahatan apa pun: Albania, Andorra, Angola, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Belgium, Benin, Bhutan, Bolivia, Bosnia dan Herzegovina, Bulgaria, Burundi, Cabo Verde, Kamboja, Kanada, Cad, Kolombia, Kongo (Republik), Kepulauan Cook, Kosta Rika, Pantai Gading, Kroasia, Siprus, Republik Ceko, Denmark, Djibouti, Republik Dominika, Ekuador, Estonia, Fiji, Finlandia, Perancis, Gabon, Georgia, Jerman, Yunani, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Honduras, Hungaria, Islandia, Ireland, Italia, Kiribati, Kosovo*,76 Kyrgyzstan, Latvia, Liechtenstein, Lituania, Luksemburg, Madagaskar, Malta, Kepulauan Marshall, Mauritius, Meksiko, Mikronesia, Moldova, Monako, Mongolia, Montenegro, Mozambik, Namibia, Nauru, Nepal, Belanda, Selandia Baru, Nikaragua, Niue, Makedonia Utara, Norwegia, Palau, Panama, Paraguay, Filipina, Polandia, Portugal, Romania, Rwanda, Samoa, San Marino, Sao Tome dan Principe, Senegal, Serbia, Seychelles, Slovakia, Slovenia, Kepulauan Solomon, Afrika Selatan, Spanyol, Suriname, Swedia, Swiss, Timor-Leste, Togo, Turki, Turkmenistan, Tuvalu, Inggris, Ukraina, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Kota Vatikan, Venezuela. 76 Penunjukan ini (*) tanpa prasangka terhadap posisi dari status, dan sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1244 dan Opini Mahkamah Internasional tentang deklarasi kemerdekaan Kosovo HUKUMAN MATI DAN EKSEKUSI 2021 Amnesty International 31
2. ABOLISIONIS UNTUK KEJAHATAN BIASA Negara yang hukumnya mencantumkan hukuman mati hanya untuk kejahatan luar biasa, seperti kejahatan di bawah hukum militer atau kejahatan yang dilakukan dalam keadaan luar biasa:77 Brasil, Burkina Faso, Chili, El Salvador, Guatemala, Israel, Kazakhstan, Peru. 3. ABOLISIONIS DALAM PRAKTIKNYA Negara yang mempertahankan hukuman mati untuk kejahatan biasa, seperti pembunuhan, tetapi bisa dianggap abolisionis karena tidak mengeksekusi siapa pun selama 10 tahun terakhir dan dipercaya memiliki kebijakan atau menetapkan praktik untuk tidak mengeksekusi: Aljazair, Brunei Darussalam, Kamerun, Republik Afrika Tengah, Eritrea, Eswatini (bekas Swaziland), Ghana, Grenada, Kenya, Laos, Liberia, Malawi, Maladewa, Mali, Mauritania, Maroko/ Sahara Barat, Myanmar, Niger, Papua Nugini, Federasi Rusia,78 Sierra Leone, Korea Selatan (Republik Korea), Sri Lanka, Tajikistan, Tanzania, Tonga, Tunisia, Zambia. 4. RETENSIONIS Negara yang mempertahankan hukuman mati untuk kejahatan biasa: Afghanistan, Antigua dan Barbuda, Bahama, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belize, Botswana, Tiongkok, Komoro, Kuba, Republik Demokratik Kongo, Dominika, Mesir, Guinea Ekuatorial, Etiopia, Gambia, Guyana, India, Indonesia, Iran, Iraq, Jamaika, Jepang, Yordania, Kuwait, Lebanon, Lesotho, Libya, Malaysia, Nigeria, Korea Utara (Republik Demokratik Rakyat Korea), Oman, Pakistan, Palestina (Negara Bagian), Qatar, Saint Kitts dan Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent dan Grenadines, Arab Saudi, Singapura, Somalia, Sudan Selatan, Sudan, Suriah, Taiwan, Thailand, Trinidad dan Tobago, Uganda, Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, Viet Nam, Yaman, Zimbabwe 77 Tidak ada eksekusi yang tercatat di negara-negara ini selama lebih dari 10 tahun 78 Federasi Rusia memberlakukan moratorium terhadap eksekusi di bulan Agustus 1996. Tetapi, eksekusi tetap dijalankan antara tahun 1996 dan 1992 di Republik Chechnya 32 HUKUMAN MATI DAN EKSEKUSI 2021 Amnesty International
ANNEX III: RATIFIKASI PERJANJIAN-PERJANJIAN INTERNASIONAL SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 Komunitas bangsa-bangsa penghapusan hukuman mati. Salah satunya dalam lingkup global; tiga lainnya lingkup kawasan. telah mengadopsi empat perjanjian internasional yang mengatur Berikut adalah deskripsi singkat dari empat perjanjian, daftar negara-negara pihak pada perjanjian dan daftar negara yang telah menandatangani tetapi tidak meratifikasi perjanjian, sampai dengan 31 Desember 2021. Negara dapat menjadi negara pihak pada perjanjian internasional baik dengan mengaksesinya atau dengan meratifikasinya. Tanda tangan menunjukkan niat untuk menjadi pihak di kemudian hari melalui ratifikasi. Negara-negara terikat di bawah hukum internasional untuk menghormati ketentuan perjanjian di mana mereka menjadi pihak, dan tidak melakukan apa pun untuk mengalahkan objek dan tujuan perjanjian yang telah mereka tandatangani. PROTOKOL OPSIONAL KEDUA PADA KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK, YANG DITUJUKAN UNTUK PENGHAPUSAN HUKUMAN MATI Protokol Opsional Kedua Pada Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil Dan Politik, yang ditujukan untuk penghapusan hukuman mati, diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1989 dalam lingkup dunia. Protokol opsional tetapi memungkinkan negara-negara pihak untuk mempertahankan hukuman mati pada saat perang jika mereka membuat reservasi untuk tujuan itu pada saat meratifikasi atau mengaksesi Protokol. Setiap negara yang merupakan pihak pada Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dapat menjadi pihak pada Protokol. Ini mengatur penghapusan total hukuman mati Negara-negara pihak: Albania, Andorra, Angola, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Belgia, Benin, Bolivia, Bosnia dan Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Cabo Verde, Kanada, Chili, Kolombia, Costa Rica, Kroasia, Siprus, Republik Ceko, Denmark, Djibouti, Republik Dominika, Ekuador, El Salvador, Estonia, Finlandia, Prancis, Gabon, Gambia, Georgia, Jerman, Yunani, Guinea-Bissau, Honduras, Hungaria, Islandia, Irlandia, Italia, Kyrgyzstan, Latvia, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Luksemburg, Madagaskar, Malta, Meksiko, Moldova, Monako, Mongolia, Montenegro, Mozambik, Namibia, Nepal, Belanda, Selandia Baru, Nikaragua, Makedonia Utara, Norwegia, Palestina (Negara), Panama, Paraguay, Filipina, Polandia, Portugal, Romania, Rwanda, San Marino, Sao Tome dan Principe, Serbia, Seychelles, Slovakia, Slovenia, Afrika Selatan, Spanyol, Swedia, Swiss, Timor-Leste, Togo, Turki, Turkmenistan, Inggris, Ukraina, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela (total: 89). Menandatangani tetapi tidak meratifikasi: Kazakhstan (total: 1) HUKUMAN MATI DAN EKSEKUSI 2021 Amnesty International 33
PROTOKOL PADA KONVENSI AMERIKA TENTANG HAK ASASI MANUSIA UNTUK MENGHAPUSKAN HUKUMAN MATI Protokol pada Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia untuk Menghapuskan Hukuman Mati, yang diadopsi oleh Majelis Umum Organisasi Negara-Negara Amerika (OAS) pada tahun 1990, mengatur penghapusan total hukuman mati tetapi memungkinkan negara-negara pihak untuk mempertahankan hukuman mati di masa perang jika mereka membuat reservasi untuk tujuan itu pada saat meratifikasi atau mengaksesi Protokol. Setiap negara pihak pada Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia dapat menjadi pihak pada Protokol. Negara-negara pihak: Argentina, Brasil, Chili, Kosta Rika, Republik Dominika, Ekuador,Honduras, Mexico, Nikaragua, Panama, Paraguay, Uruguay, Venezuela (total: 13). PROTOKOL NO. 6 PADA KONVENSI EROPA TENTANG HAK ASASI MANUSIA, MENGENAI PENGHAPUSAN HUKUMAN MATI Protokol No. 6 pada Konvensi (Eropa) untuk Proteksi Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar (Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia), mengenai penghapusan hukuman mati, diadopsi oleh Dewan Eropa pada tahun 1983, mengatur penghapusan hukuman mati di masa damai; negara pihak dapat mempertahankan hukuman mati untuk kejahatan "dalam waktu perang atau ancaman perang yang akan segera terjadi". Setiap negara pihak pada Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia dapat menjadi pihak pada Protokol. Negara-negara pihak: Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgia, Bosnia dan Herzegovina, Bulgaria, Kroasia, Siprus, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Georgia, Jerman, Yunani, Hungaria, Islandia, Irlandia, Italia, Latvia, Liechtenstein, Lituania, Luksemburg, Malta, Moldova, Monako, Montenegro, Belanda, Makedonia Utara, Norwegia, Polandia, Portugal, Romania, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Swiss, Turki, Inggris, Ukraina (total: 46). Menandatangani tetapi tidak meratifikasi: Federasi Rusia (total: 1). PROTOKOL NO. 13 PADA KONVENSI EROPA TENTANG HAK ASASI MANUSIA, MENGENAI PENGHAPUSAN HUKUMAN MATI DALAM SEGALA KEADAAN Protokol No. 13 pada Konvensi (Eropa) untuk Proteksi Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar (Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia), mengenai penghapusan hukuman mati dalam segala keadaan, diadopsi oleh Dewan Eropa pada tahun 2002, mengatur penghapusan hukuman mati dalam segala keadaan, termasuk dalam waktu perang atau ancaman perang yang akan segera terjadi. Setiap negara pihak pada Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia dapat menjadi pihak pada Protokol. Negara-negara pihak: Albania, Andorra, Austria, Belgia, Bosnia dan Herzegovina, Bulgaria, Kroasia, Siprus, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Georgia, Jerman, Yunani, Hungaria, Islandia, Irlandia, Italia, Latvia, Liechtenstein, Lituania, Luksemburg, Malta, Moldova, Monako, Montenegro, Belanda, Makedonia Utara, Norwegia, Polandia, Portugal, Romania, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Swiss, Turki, Inggris, Ukraina (total: 44). Menandatangani tetapi tidak meratifikasi: Armenia (total: 1) 34 HUKUMAN MATI DAN EKSEKUSI 2021 Amnesty International
AMNESTY INTERNATIONAL ADALAH GERAKAN GLOBAL UNTUK HAK ASASI MANUSIA. KETIKA KETIDAKADILAN TERJADI PADA SESEORANG, DAMPAKNYA TERASA PADA KITA SEMUA. HUBUNGI KAMI Info@amnestyindonesia.org @amnestyindo @amnestyindonesia Amnesty International Indonesia HUKUMAN MATI DAN EKSEKUSI 2021 Amnesty International 35
HUKUMAN MATI DAN EKSEKUSI 2021 Pemantauan Amnesty International terhadap penerapan hukuman mati secara global pada tahun 2021 mengungkapkan peningkatan dalam eksekusi yang tercatat sebesar 20% dan 39% dalam hukuman mati dibandingkan dengan tahun 2020. Delapan belas negara mengeksekusi setidaknya sebanyak 579 orang, dan 56 negara menghukum mati setidaknya 2.052 orang. Lonjakan angka di Iran untuk eksekusi yang bersangkutan dengan kejahatan narkotika berkontribusi pada peningkatan hukuman mati global, tetapi peningkatan yang signifikan juga tercatat di Arab Saudi, Somalia, Sudan Selatan dan Yaman. Tiongkok, di mana eksekusi diyakini mencapai ribuan, Korea Utara dan Vietnam terus menyembunyikan penerapan hukuman ini. Pelonggaran pembatasan Covid-19 semakin berkontribusi pada peningkatan hukuman mati, termasuk di Bangladesh, India dan Pakistan, sementara beberapa negara bagian AS melanjutkan pelaksanaan eksekusi. Banyak negara menunjukkan pengabaian terhadap perlindungan yang ditetapkan berdasarkan hukum dan standar hak asasi manusia internasional. Sekali lagi, beberapa negara bagian menggunakan hukuman mati sebagai alat represi terhadap pengunjuk rasa dan minoritas. Di Myanmar, hukuman mati dijatuhkan di bawah darurat militer pada tingkat yang mengkhawatirkan; di Mesir, eksekusi massal sering kali mengikuti proses yang tidak adil di depan pengadilan khusus; di Iran, jumlah yang tidak proporsional dari mereka yang dieksekusi adalah golongan minoritas Baluchi. Namun, angka eksekusi global tahun 2021 adalah yang terendah kedua yang dicatat oleh Amnesty International setidaknya sejak tahun 2010, sejalan dengan tren historis menuju penghapusan global. Sierra Leone, Kazakhstan, dan negara bagian Virginia di AS mengadopsi undang-undang untuk menghapus hukuman mati. Moratorium sementara atas eksekusi federal diberlakukan di AS. Amnesty International menentang hukuman mati dalam semua kasus tanpa pengecualian. INDEKS: ACT 50/5418/2022 MEI 2022 amnesty.org - amnesty.id