EFEKTIVITAS HUKUM PEMBUATAN PERATURAN DESA YANG DEMOKRATIS DI DESA PLERET, KABUPATEN PASURUAN, INDONESIA Mukhammad Soleh1, Mochammad Abdul Wachid2, Agus Hariyanto3 Dosen Universitas Wisnuwardhana Malang. **Marselinus Tago Dedo4, Darius Doungu Hurawowu5, Andro Jaga Praingu6, Dominggus Deta Kaka7, Bendiktus Maha Biri8 Mahasiswa Universitas Wisnuwardhana Malang. Abstrak : Pasal 69 Ayat (9 dan 10) Undang Undang tentang Desa, disebutkan "Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa. Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis apakah implementasi hukum pemberdayaan masyarakat dalam berpartisipasi terhadap penyusunan dan pembahasan mengenai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBD) Desa Pleret tahun anggaran 2020, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan, Indonesia dalam Rancangan Peraturan Desa, sebagaimana diatur dalam Dalam Pasal 69 Ayat (9 dan 10) Undang undang tentang Desa, apakah sudah efektiv dan dilaksanakan dengan baik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hokum non doctrinal , pengumpulan melalui studi pustaka dan wawancara dengan Kepala Desa Pleret, Sekretaris Desa Pleret, Kepala Dusun, ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa, menggunakan metode analisis yuridis kualitatif. Kesimpulan penelitian bahwa Iimplementasi hukum pemberdayaan masyarakat dalam berpartisipasi terhadap penyusunan dan pembahasan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa tahun anggaran 2020 di Desa Pleret Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan, Indonesia, tidak efektiv, karena belum pernah dikonsultasikan dengan masyarakat sebelum dilakukan pembahasan antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa. Kata Kunci : Efektivitas Hukum , Rancangan Peraturan Desa, Desa Pleret. Abstract : Article 69 Paragraphs (9 and 10) of the Village Law, it is stated that "The draft Village Regulation must be consulted with the village community. The Village Community has the right to provide input to the Village Regulation Draft". The purpose of this study is to examine and analyze whether the implementation of community empowerment law in participating in the preparation and discussion of the Village Regulation Draft on Pleret Village Budget year 2020, Pohjentrek District, Pasuruan Regency, Indonesia , as regulated in Article 69 Paragraphs (9 and 10) of the Law on Villages, is it effective and well implemented. This research uses non-doctrinal legal research methods, collection through literature study and interviews with the Head of Pleret Village, Secretary of Pleret Village, The Head of the Dusun, the chairman and members of the Badan Permusyawaratan Desa, used a qualitative juridical analysis method. The research conclusion that the implementation of 1 Alamat Korespondensi : 2 Alamat Korespondensi : 3 Alamat Korespondensi : 4 Alamat Korespondensi : 5 Alamat Korespondensi : 6 Alamat Korespondensi : 7 Alamat Korespondensi : 8 Alamat Korespondensi :
170 MAKSIGAMA :Volume 13 Nomor 2 periode November 2019 Hal. 169-180 community empowerment law in participating in the preparation and discussion of the Village Regulation Draft on Pleret Village Budget year 2020 in Pleret Village, Pohjentrek District, Pasuruan Regency, Indonesia, is ineffective. Because the Village Regulation Draft on Pleret Village Budget year 2020 was never consulted with the community before discussions that, between the Village Government and the Badan Permusyawaratan Desa. Keywords: Legal Effectiveness, Village Regulation Draft, Pleret Village.. A. Latar Belakang Masalah Peraturan Desa (Perdes) merupa kan peraturan perundangan yang ditetap kan oleh Kepala Desa setelah dirumus kan dan disetujui bersama dengan Ba dan Permusyawaratan Desa..9 Rancang an Peraturan Desa (Raperdes) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan orga nisasi Pemerintah Desa ditetapkan men jadi Peraturan Desa harus dievaluasi terlebih dahulu dari Bupati/Walikota.10 Pasal 69 Ayat (9 dan 10) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa11 disebut kan bahwa : (9) Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan ke pada masyarakat Desa. (10) Masyarakat Desa berhak memberikan masukan ter hadap Rancangan Peratu ran Desa. Berdasarkan interpretasi gramati kal maka Pasal 69 Ayat (9 dan 10) Undang Undang Desa, tersebut di atas yang merupakan kaedah hukum mengatur pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pembahasan pe raturan desa yang demokratis. Selanjutanya Dalam Pasal 83 Pera turan Pemerintah Tentang Desa12, dise butkan : (1) Rancangan peraturan Desa di prakarsai oleh Pemerintah De sa. (2) Badan Permusyawaratan Desa dapat mengusulkan rancangan peraturan Desa kepada peme rintah desa. (3) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dikonsultasikan kepada ma syarakat Desa untuk men dapatkan masukan. (4) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan dise pakati bersama Badan Permu syawaratan Desa. 9 Pasal 7 Undang-Undang Nomor 6 (Lembaran Tahun 2014 Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495). tentang Desa 12 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 10 Pasal 69 Ayat (3 dan 4) ibid. 11 Pasal 69 Ayat (2, 3, 4, 9 dan 10) ibid.
Efektivitas Hukum Pembuatan Peraturan Desa Yang Demokratis Di Desa Pleret, Kabupaten Pasuruan, Indonesia. Mukhammad Soleh, Mochammad Abdul Wachid, Agus Hariyanto 171 Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Men teri Dalam Negeri tentang pedoman teknis peraturan di desa13, disebutkan : " .....(2) Rancangan Pera turan Desa yang telah disu sun, wajib dikonsultasi kan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsulta sikan kepa da camat untuk mendapat kan masukan. ....." Anggaran Pendapatan Dan Belanja De sa Tahun 2019, disebutkan : ".....Dalam menyusun APB Desa, Pemerintah Desa dan BPD perlu memperhatikan hal-hal teknis sebagai berikut : 1. Pemerintah Desa menyusun dan menetapkan APBDesa secara tepat waktu, yaitu paling lambat 1 (satu) bu lan setelah APBD Kabupa ten ditetapkan. Pasal 6 Ayat (2 dan 3) Peraturan Bupati Pasuruan tentang pedoman pe nyusunan peraturan di desa 14 disebut kan : ".... (2) Rancangan Peratu ran Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepa da masyarakat desa dan da pat dikonsultasikan kepada ca mat untuk mendapatkan masu kan. (3) Rancangan Peraturan De sa yang dikonsultasikan seba gaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan. ...." 2.Pemerintah Desa agar meme nuhi jadwal proses penyu sunan APBDesa, mulai dari penyusunan, penyampaian kepada BPD dan persetu juan BPD. 3.Secara materi perlu sinkro nisasi antara Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP de sa) dengan RAPB Desa, sehingga APBDesa merupa kan wujud keterpaduan selu ruh program Nasional, Dae rah dan Desa dalam upaya pelayanan peningkatan umum dan kesejahteraan masyarakat di desa. ..." Poin D Peraturan Bupati Pasu ruan15 tentang Pedoman Penyusunan 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa. 14 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor tentang Pedoman 36 Tahun Penyusunan Peraturan Di Desa . 2017 Pasal 69 Ayat (9 dan 10) Undang Undang Desa, Pasal 83 (Ayat 3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun tentang Peraturan Pelaksanaan 2014 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Pasal 6 , Ayat (2 dan 3) Peraturan Menteri dalam negeri tentang Nomor 111 Tahun 2014, Pedoman Teknis Peraturan Di Desa , Pasal 6 Peraturan Bupati Pasuruan No 15 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor. tentang Pedoman 45 Tahun 2018 Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2019
172 MAKSIGAMA :Volume 13 Nomor 2 periode November 2019 Hal. 169-180 mor 36 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Poin D Peraturan Bupati Pasuruan No mor. 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa tahun 2019 tersebut, meru pakan kaedah hukum yang mengatur perencanaan dan pembahasan peraturan desa yang demokratis, karena kaedah hukum tersebut mewajibakan kepada Pemerintah Desa selaku para perancang dan pengusul Raperdes Tentang Angga ran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) untuk dikonsultasikan kepa da masyarakat, agar mendapatkan tang gapan dan masukan. Raperdes tentang Anggaran Pen dapatan Dan Belanja Desa (Raperdes APBDesa), paling lambat ditetapkan satu (1) bulan setelah Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kota (Perda APBD ditetapkan. Perda Kabupaten/Kota) APBD Kabupaten/Kota paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun ang garan setiap tahun harus ditetapkan.16 Artinya Perda APBD harus sudah ditetapkan paling lambat pada bulan November. Dengan demikian Perdes tentang APBDesa, paling lambat sudah ditetapkan tanggal 31 Desember. Moh. Mahfud.MD17 menyebut kan meskipun secara pelaksanaannya di lapangan di tiap negara berbeda, namun definisi demokrasi selalu memiliki tem pat yang penting di masyarakat. Pada 16 Pasal 312 Undang Undang Nomor intinya bahwa setian negara demokratis pasti mengutamakan kebutuhan masya rakat dalam menentukan kebijakan. CF.Strong,18 hakikat menyebutkan adalah bahwa pelaksanaan pemerintahan yang mana masyarakat terlibat dalam penetapan kebijakan pemerintah tersebut dan pemerintah mempertanggungjawabkan pelaksanaan pemerintahannya kepada masyarakat demokrasi Salah satu asas dalam pembentu kan peraturan perundang-undangan yang baik adalah adanya partisipasi pu blik (masyarakat) dalam pembentukan nya. Hal ini senada dengan pendapat Maria Farida Indrati Soeprapto19 yang menyatakan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan pemerin tah wajib melibatkan masyarakat baik secara lisan maupun tertulis. Pelibatan masyarakat (partisipasi publik) diperlu kan karena adanya perbedaan sumberda ya terkait materi yang akan dibentuk. Pelibatan masyarakat juga diperlukan agar peraturan yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai yang ada didalam masyarakat itu sendiri. Desa Pleret, Kecamatan Pohjen trek, Kabupaten Pasuruan, secara geo grafis merupakan desa yang berbatasan 18CF.Strong. Konstitusi- Konstitusi Poli tik Modern Kajian tentang Sejarah & Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia, Terjema han.SPA. Teamwork, Nusa Media, Bandung. hlm. 17. 2008. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 17 M. Mahfud.MD. 1999. Hukum Dan Pilar-PilarDemokrasi. Penerbit Gama Media, Yogya kar ta.. hlm 7 19Maria Farida Indrati Soeparapto. 2005. Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan PascaAmandement UUD 1945, Majalah Hukum Nasional, Jakarta, No.1 Tahun. hlm.98.
Efektivitas Hukum Pembuatan Peraturan Desa Yang Demokratis Di Desa Pleret, Kabupaten Pasuruan, Indonesia. Mukhammad Soleh, Mochammad Abdul Wachid, Agus Hariyanto 173 langsung dengan wilaya Kota Pasuruan, yang mana masyarakatnya relative me miliki kepedulian yang tinggi dalam mendukung pembangunan yang ada di wilayah Desa Pleret. Hal ini dibuktikan dengan lengkapnya sarana prasarana yang ada di Kantor desa pleret dan informasi-informasi pembangunan dan pelayanan yang ada di desa Pleret, serta seringnya Pemerintah Desa Pleret dan kelompok masyarakat Desa Pleret me wakili Kecamatan Pohjentrek dalam lomba-loba kebersihan, pengelolaan sampah dan keamanan lingkungan di tingkat Kabupaten Pasuruan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penelitian ini Mengkaji ten tang Bagaimana implementasi hukum pemberdayaan masyarakat dalam ber partisipasi terhadap penyusunan dan pembahasan Peraturan Desa tentang APBDesa diatur dalam Pasal 69 Ayat (9 dan 10) Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. B. Metode Penelitian Penelitian ini merupakan peneliti an hukum empiris atau penelitian hu kum sosiologi yang mengkaji pelaksa naan hokum atau efektivitas hukum di tengah tengah masyarakat.20 Data yang digunakan data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data langsung berupa kata-kata dan tindakan manusia, para pelaku peme rintah desa dan pimpinan serta anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta masya rakat yang terlibat dalam konsultasi perumusan rancangan peratu ran desa. Sedangkan data sekunder, merupakan data tidak langsung yang berupa bahan hukum. Baik bahan hukum primer, ba han hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Pengum pulan data primer melalui cara wawan cara terhadap informan yang ditentu kan, pengamatan/observasi dan doku mentasi pada situs-situs yang dikun jungi oleh peneliti. Wawancara akan dilakukan terhadap Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun/Wila yah, Ketua dan Anggota Badan Permu syawaratan Desa serta beberapa tokoh masyarakat Desa Pleret. Pengumpulan data sekunder dan tersier, yaitu dengan studi pustaka di perpustakaan umum , maupun perpustakaan kampus serta literature-literatur yang di miliki oleh pemerintah Desa Pleret beserta doku men tertulis lainnya. Analisis data yang yang dilakukan dengan menggunakan analisis yuridis kualitatif, yaitu dengan cara : Data primer dan sekunder yang terkumpul diklasifikasikan sesuai dengan kategori pokok-pokok permasalahan penelitian. Data sekunder dianalisis menggunakan inter prettasi hukum, sedangkan data primer yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis deskriptif diambil kesimpulan yang memberikan jawaban atas permasalahan, sehingga proses si klus dapat saling berhubungan secara sistematis.21 Penelitian ini hanya mengkaji dan menganalisi implementasi hukum ten tang pemberdayaan masyarakat dalam pembentukan peraturan desa tentang 20 Soerjono Soekanto. 1983. Peng antar Penelitian Hukum, Jakarta. UI. Press. Hlm.51 21Lexy.J.Moleong, Metodologi Pene litian Kualitatif, (Bandung: Rosda Karya, 2000),h 2.
174 MAKSIGAMA :Volume 13 Nomor 2 periode November 2019 Hal. 169-180 APBDesa, khususnya implementasi pasal 69 Ayat (9 dan 10) Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Artinya, pelaksanaan kewajiban Pemerintah Desa, menyampaiakan Ran cangan Peraturan Desa tentang Raper des APBDesa kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan dan tanggapan, sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Raperdes APBDesa dibahas dan ditetapkan antara Badan Permusyawara tan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pleret, Kecamatan Pohjentrek, Kabupa ten Pasuruan, Negara Kesatuan republic Indonesia, dalam kurun waktu enam (6) bulan. Lain-lain (sungai, kuburan, jalan) : 1292 Ha Gambar 1. Luas Wilayah Desa Pleret 1,355 Gb. 1.2 Luas Wilayah 15,453 menurut penggunaannya 20,803 dalam grafik Persawahan Permukiman 157,68 2 Tegal/Pekar angan Tabel 1. Batas Desa Pleret. C. Hasil Penelitian Dan Pembaha san. Implementasi hukum pemberda yaan masyarakat dalam berpartisipasi terhadap penyusunan dan pembahasan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana diatur dalam Dalam Pasal 69 Ayat (9 dan 10) Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di Desa Pleret, Kecamatan Pohjentrek, Kabupa ten Pasuruan, Negara Republik Indone sia. Secara Geografis Wilayah Desa PLERET termasuk wilayah Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan, dan secara administratif wilayah Desa PLERET seluas ± 109,249 ha. Yang penggunaannya terdiri dari 22: Tanah sawah/pertanian : 64.190 Ha Tanah tegal/pekarangan : 7045 Ha Tanah permukiman / perkampungan : 29461 Ha Letak Sebelah Utara Sebelah Selatan Sebelah Barat Sebelah timur Desa Kelurahan Pohjentrek Desa warungdowo Desa Parasrejo Desa Godangrejo Kecamatan Purworejo Pohjentrek Pohjentrek Gondang wetan Berdasarkan interpretasi gramati kal maka Pasal 69 Ayat (9 dan 10) Undang Undang Desa, Pasal 83 (Ayat 3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksa naan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Pasal 6 , Ayat (2 dan 3) Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 111 Tahun 2014, tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa , serta Pasal 6 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pedo man Penyusunan Peraturan Di Desa dan Poin D Peraturan Bupati Pasuruan No 22 Buku Profil Desa Pleret 2018.
Efektivitas Hukum Pembuatan Peraturan Desa Yang Demokratis Di Desa Pleret, Kabupaten Pasuruan, Indonesia. Mukhammad Soleh, Mochammad Abdul Wachid, Agus Hariyanto 175 mor. 45 Tahun 2018 tentang Pedoman PenyusunanAnggaran Pendapatan Dan Belanja Desa tahun 2019 tersebut, meru pakan kaedah hukum yang mengatur perencanaan peraturan desa yang demo kratis, karena kaedah hukum tersebut mewajibakan kepada para perancang dan pengusul peraturan desa (apakah usul inisiatif dari Pemerintah desah atau usul inisiatif dari Badan Permusyawa ratan Desa) untuk dikonsultasikan de ngan masyarakat untuk mendapat tang gapan dan masukan. cangan Peraturan Desa Tentang Angga ran Pendapatan dan Belanja Desa terse but diserah kepada Badan Permusya waratan Desa (BPD) untuk dibahas bersama. Oleh karena menjadi kewajiban bagi perancang peraturan desa tersebut, maka manakala kewajiban tersebut tid ak dilakukan, terdapat konsekuensi hu kum yaitu peraturan desa yang sudah ditetapkan dan disahkan tersebut, ada lah cacat hukum dan / atau tidak sah. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Desa , paling lambat ditetap kan satu (1) bulan setelah Peraturan Daerah Tentang Aanggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kota (Perda APBD Kabupaten/Kota) ditetapkan. Dalam hali ini Peraturan Daerah Kabu paten Kota (Perda APBD Kabupaten/ Kota) ditetapkan paling lambat satu (1) bulan sebelum dimulainya tahun angga ran setiap tahun.23 Artinya Perda APBD kabupaten/Kota harus sudah ditetapkan paling lambat pada bulan November. Dengan demikian Peraturan Desa ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, paling lambat sudah ditetapkan tanggal 31 Desember. Moh. Mahfud. MD,24 menyebut kan, semua negara yang mengatasna makan pemerintahannya menganut sis tem demokratis pasti melibatkan kepen tingan rakyat dalam pengambilan kebija kannya baik itu melalui wakil-wa kilnya yang ada di lembaga perwakilan mau pun secara langsung maupun melalui organisasi sosial masyarakat. CF.Strong,25 menyebutkan bah wa demokrasi adalah sistem pemerin tahan yang memberi kesempatan ada nya berpartisipasi masyarakat melalui cara perwakilan, yang men jamin bah wa pemerintahan harus mem pertang gung jawabkan segala tindakannya kepa da kelompok mayoritas tersebut. Dalam perspektif Perencanaan Pe raturan Desa tentang Anggaran Penda patan Dan Belanja Desa (Perdes APB Desa), maka menjadi kewajiban Peme rintah Desa selaku pihak pengusul un tuk menyampaikan Rancangan Peratu ran Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Masyarakat untuk mendapat masukan sebelum Ran Menurut Moh. Mahfud.MD dan CF.Strong, maka hakikat demokrasi adalah keterlibatan masyarakat dalam menentukan kebijakan pemerintah. Tak terkecuali kebijakan pemerintah di bi dang hukum, apakah itu undang-un dang, peraturan daerah maupun pera turan desa, baik secara langsung mapun melalui wakil-wakil yang dipilih mela lui mekanisme pemilihan umum mau 23 Undang Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.Op. Cit 24 Moh. Mahfud.MD, op.cit 25 CF.Strong,op.cit.
176 MAKSIGAMA :Volume 13 Nomor 2 periode November 2019 Hal. 169-180 pun ditunjuk berdasarkan kesepakatan yang mewakilinya. Merujuk pendapat Moh.Mahfud. MD dan CF.Strong, danpenafsiran se cara teleologis, maka Pasal 69 Ayat (9 dan 10) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengandung makna rancangan peraturan desa yang dibuat itu memiliki nuansa demokratis. Artinya, adanya keterlibatan masya rakat dalam memberikan masukan-ma sukan terhadap perencanaa peraturan tingkat desa yang telah dibuat. Dengan cara atau tahapan syaitu setelah ran cangan peraturan desa disusun, maka disebar luaskan kepada seluruh masya rakat dewasa yang memiliki hak pilih di desa tersebut baik laki-laki maupun pe rempuan untuk mengetahui, mempela jari dan memberikan masukan terhadap rancangan peraturan desa tersebut. Bera papun jumlah masukan dari masyarakat terhadap rancangan peraturan desa terse but, maka masukan-masukan tersebut sebagai dasar untuk pembahasan dan penetapan rancangan peraturan tingkat desa antara unsur pemerintah desa dengan unsur badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hasil wawancara dengan infor man, yaitu : AGUS SUPRIYONO (Ke pala Desa Pleret), PURNOMO SUDAR MINTO (Sekretaris Desa Pleret); ED WIN (Kepala Dusun Pleret); ACH MAD FAUZI (Kepala Dusun Magersa ri); MOCH. SOLEH (Ketua Badan Permusyawaratan Desa / BPD desa Plerert); HERU (Anggota Badan Permu syawaratan Desa/ BPD Desa Pleret); DILLA (Anggota Badan Permusyawara tan Desa/ BPD Desa Pleret); pada pokonya memberikan keterangan yang sama, bawasannya Penyusunan Peratu ran Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Perdes APBDesa) Desa Pleret, diawali dengan adanya penampungan aspirasi masyarakat mela lui acara Musyawarah Dusun di ma sing-masing Dusun yang dilakukan oleh Kepala Dusun, dengan mengundang dan dihadiri oleh Anggota Badan Permu syawaratan Desa yang berdomisili di wilayah dusun tersebut, Ketua Rukun Tetangga (RT), Ketua Rukun Wrga (RW), Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda untuk menampung usulan- usulan atau aspirasi masyarakat Dusun tersebut dalam rencana program dan kegiatan pembangunan. Hasil Musyawa rah Dusun, oleh kepala Dusun diserah kan kepada sekretaris Desa Pleret untuk direkap dan diserahkan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dijadikan bahan pembahasan dalam rapat Musyawarah Perencanaan Pem bangunan Desa. Hasil Musyawarah Perncanaan Pembangunan Desa / Musrenbangdes yang diselenggarakan oleh Badan Per musyawaratan Desa (BPD) Desa Pleret, diserahkan kepada Sekretaris Desa Ple ret, dan untuk selanjutnya disusunlah Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Naskah rancangan Peraturan De sa tentang APBDesa yang telah disusun oleh sekretaris Desa tersebut diserah kan oleh Sekretaris Desa kepada Ketua BPD. Ketua BPD setelah menerima naskah Naskah rancangan Peraturan De sa tentang APBDesa melakukan pemba hasan Rancangan Peraturan Desa ten tang APBDesa antara ketua dan Anggo ta BPD dengan Pemerintah Desa (Kepa
Efektivitas Hukum Pembuatan Peraturan Desa Yang Demokratis Di Desa Pleret, Kabupaten Pasuruan, Indonesia. Mukhammad Soleh, Mochammad Abdul Wachid, Agus Hariyanto 177 la Desa dan Perangkat Desa) selaku unsur Pemerintah Desa dalam rapat Pra Pembahasan Rancangan Peraturan De sa tentang APBDesa untuk ditetapkan menja di Peraturan Desa. Hasil kesepakatan antara BPD dengan Pemerintah Desa dalam rapat Pra Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, maka ditetap kan Raperdes tentang APBDesa menja di Peraturan Desa tentang APBDesa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa. Peraturan Desa Tentang APBDe sa yang sudah di tandatangan antara Ketua BPD dengan Kepala Desa terse but, diserahkan kepada Camat Pohjen trek selaku Wakil Pemerin tah Kabupa ten Pasuruan untuk dilaku kan ferivikasi dan klarifikasi tentang kesesuaian materi Perdes APBDesa dengan peratu lebih ran perundang-undangan yang tinggi. Hasil Verifikasi dan klarifikasi tim dari Camat Pohjentrek diserahkan kembali kepada Pemerintah Desa Pleret untuk disempurnakan dan setelah disem purnakan oleh Pemerintah Desa dan BPD, maka selanjutnya Perdes APBDe sa di umumkan di berita desa dan lembaran desa oleh dicatat dalam Sekretaris Desa. Gambar. 3: Musyawarah Dusun Bungu ran, Desa Pleret Gambar. 4 : Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Di Desa Pleret
178 MAKSIGAMA :Volume 13 Nomor 2 periode November 2019 Hal. 169-180 syarakat atau diserahkan kepada masya tanggapan rakat untuk mendapatkan dan masukan, sebelum naskah Raperdes APBDesa Pleret untuk tahun anggaran 2020 dibahas bersama dalam rapat Pra Pembahasan antara Ketua dan Anggota BPD dengan Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) Pleret. Musyawarah Perencanaan Pem bangunan Desa (Musrenbangdes) desa Pleret untuk tahun Anggaran 2020 su dah dilaksanakan pada bulan Oktober 2019 yang dipimpin oleh Ketua Badan Permjusyawaratan Desa (BPD). Yang dihadiri oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, Kepal Dusun, Ketua dan anggota Badan Permusyawa ratan Desa/BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda/Karang Taruna, Pengurus LPM, Pengurus PKK, Pengurus POSYANDU, Pengurus Bank Sampah, Binta Pembina Desa (BABIN SA) Desa Pleret dari Koramil Pohjen trek. Pengakuan dari Purnomo Sudar minto (Sekretaris Desa Pleret) Bahwa Musyawarah Perencanaan Pembang unan Desa Pleret sudah dilaksanakan pada bulan Oktober 2019 sedang pem bahasan Raperdes APBDesa Pleret Ta hun Anggaran 2020 belum dilaksana kan. Moch. Soleh (Ketua BPD Pleret) , Heru dan Dilla (Anggota BPD Pleret) menyampaikan bahwa Sampai dengan tanggal 15 Januari 2020, belum ada naskah Rancangan Peraturan Desa tentang Raperdes APBDesa Pleret untuk tahun anggaran 2020 yang sudah di susun dan disosialisasikan kepada ma Sesuai dengan peraturan perun dang undangan yang mengatur tentang penyusunan Peraturan Desa. Maka Raperdes APBDesa harus disampaikan kepada masyarakat untuk mendapat masukan masyarakat tentang substansi yang diatur, sebaliknya masyarakat me miliki hak untuk berpartisipasi dan memberikan masukan terhadap rancang an Peraturan Desa yang telah disususn tersebut. Hasil masukan , tanggapan dan syaran masyarakat terhadap rancangan Peraturan Desa, menjadi bahan pemba hasan dalam rapat Pra Pembahasan an tara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa. Ran cangan Peraturan Desa tentang Angga ran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2020, paling lambat sudah disahkan dan ditetapkan antara Pemerin tah Desa dengan Badan Permusya waratan Desa tanggal 31 Desember 2019. hukum memiliki makna analisis kaidah hukum yang memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis.26 Efektifitas Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal 26 Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 62
Efektivitas Hukum Pembuatan Peraturan Desa Yang Demokratis Di Desa Pleret, Kabupaten Pasuruan, Indonesia. Mukhammad Soleh, Mochammad Abdul Wachid, Agus Hariyanto 179 mencapai tujuanya, Untuk itu , maka dapat diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur tindakan dan perilaku tertentu dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Menelah efektivitas suatu perundang-undangan (berlakunya umum) pada dasarnya membandingkan antara realita hukum dengan ideal hukum.27 sehingga sesuai Tidak adanya mekanisme pe nyampaian Raperdes APBDesa Pleret tahun 2020 kepada masyarakat Desa Pleret, yang dilakukan oleh Peme rintah Desa Pleret. Dalam arti, tidak adanya penyampaian Raperdes APBDesa Pleret tahun 2020 kepada seluruh penduduk Desa Pleret yang berumur tujuh belas (17) tahun atau sudah kawin baik laki- laki maupun perempuan untuk menda patkan saran, dan masukan-masukan sebagai bahan pembahasan Raperdes APBDesa Pleret tahun 2020 antara BPD dengan Pemerintah Desa Pleret untuk disahkan menjadi Perdes APBDesa, da pat disimpulkan im plementasi hukum perencanaan Peraturan Desa Pleret ten tang APBDesa Pleret Tahun Anggaran 2020 sebagaimana yang diatur dalam Pasal 69 Ayat (9 dan 10) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak evektif. Karena tidak pernah dilakukan konsultasi dengan masyara kat atas Rancangan Peraturan Desa yang sudah disusun oleh Pemerintah Desa Pleret sebelum dilakukan pemba hasan dengan Badan Permusya waratan Desa. D. Kesimpulan Iimplementasi hukum pemberda yaan masyarakat dalam berpartisipasi terhadap pembentukan Peraturan Desa tentang Anggaran Pen dapatan Dan Belanja Desa tahun angga ran 2020 di Desa Pleret Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan, Nega ra Kesatuan Republik Indonesia seba gaimana diatur dalam Dalam Pasal 69 Ayat (9 dan 10) Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tidak efektiv. Karena tidak pernah dengan dilakukan masyarakat atas Rancangan Peraturan Desa oleh sudah Pemerintah Desa Pleret sebelum dila kukan pembahasan dengan Badan Permusyawaratan Desa. konsul tasi yang disusun E. Daftar Pustaka. Buku Ali Zainuddin, 2007. Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta. Buku Profil Desa Pleret 2018. Campbell Black, Hanry M.A. 1979. Black's Law Dictionary,Fifth Edi tion, West Publishing.Co, USA. Farida Indrati Soeparapto Maria, 2005. Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan PascaAmandement UUD 1945, Majalah Hukum Nasional No.1 tahun 2005, Jakarta. 27 Kansil dan Christine, Hukum Tata Negara Republik Indonesia 1, Rineka Cipta,Jakarta,2010 hlm. 33. Gede Atmadja I Dewa, 2004. Sistem Pemilihan Langsung dan Pertang gungjawaban Kepala Daerah, Fakultas Hukum Universitas Uda yana, Bali. Juanda, 2004. Hukum Pemerintahan Daerah, Pasang Surur Hubungan
180 MAKSIGAMA :Volume 13 Nomor 2 periode November 2019 Hal. 169-180 Kewenangan antara DPRD dan PT.Alumni, Kepala Daerah, Bandung. J.Moleong Lexy,2000. Metodologi Penelitian Kualitatif, Rosda Kar ya, Bandung. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No mor 5495). Kansil dkk. 2010. Hukum Tata Negara Republik Indonesia 1, Rineka Cipta,Jakarta, Mahfud.MD, Moh. 1999. Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi, Gama Media,Yogyakarta. Nurjtahjo Hendra, 2005. Filsafat Demo krasi, Bumi Aksara, Jakarta. P. Siagian Sondang, 2002. Kiat Mening katkan Produktivitas Kerja, Rine ka Cipta, Jakarta. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksa naan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri No mor 111 Tahun 2014, tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 36 tentang Pedoman Tahun 2017 Penyusunan Peraturan Di Desa . Soekanto Soerjono, 1983. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta. UI. Press. Strong CF. 2008. Konstitusi-Konstitusi Politik Modern Kajian tentang Sejarah & Bentuk-Bentuk Konsti tusi Dunia, Terjemahan.SPA. Teamwork, Nusa Media, Ban dung. Peraturan Perundang-undangan Undang- Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Bupati Pasuruan Nomor. 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Anggaran Penyusunan Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2019. Internet Hakim, Nurul 2019 .Efektivitas Pelaksa naan Sistem Arbitrase dan Alter natif Penyelesaian Sengketa Da lam Hubungannya Dengan Lem baga Peradilan", net. Diaskes tgl 10 Mei 2019.