' }~, < ... ~ ,. .. ,._,~;~!>- MENTERIKESEHATAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPlJBLIK INDONESIA NOMOR 251/MENKESiPER/lll/2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT PARU Dr. M. GOENAWAN PARTOWIDIGDO CISARUA BOGOR MENTERI KESEHATAN REPUBLIK 11\JDONESIA, Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapk<mnya Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua Boger sebagai lnstansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dipandang perlu dilakukan penyesuaian Organlsasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogar ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 100 Tahun 1992 Tambahan Lembaran Negara Nomor 349!5); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan (Lembaran Negara Nomor 47 Tahun 2003, Negara Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 1 Tahun 2004 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badati Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502); 5. Nomor Peraturan 1575/Menkes/Per/Xl/2005 tentang Organlsasi dan Tata Kerja Departemen Kesehata11, sebagaimaha telah . diubah Nor.nor Menteri dengan 1295/Menkes/Per/XI 1/2007; Menteri Kesehatan Peraturan Kesehatan 6. Peraturan Nomor 1045/Menkes/Per/Xl/2006 tel1tang Pedornan Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Depattemen Kesehatan; Menteri Kesehatan
MENTER! KESEHATAN REPUBUK INDONESIA 7. 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja lnstansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum; Keputusan Menteri Keuangar1 Nomor 282/KMK.05/2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor pada Departemen Kesehat-3n lnstansi Pemerintah yang Menerapkan · Pola sebagai Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum; di Lingkungan 9. Keputusan Kesehatan Nornor tentang Penetapan 15 (Lima 756/Menkes/SKNl/2007 (UPT) Belas) Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis Departemen Kesehatan dengan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum; Menteri Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B/369.1/M.PAN/1/2008 Tanggal 31 Januari 2008; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT PARU Dr. M. GOENAWAN PARTOWIDIGDO CISARUA BOGOR . MENTERI l<ESEHATAN BAB I KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 1 (1) Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogar yang selanjutnya disebut RSP Dr. M. Goenawan l=>artowidigdo Cisarua Bogar adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan r: epartemen Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab ke ~)ada Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan. (2) RSP Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor dipimpin oleh seorang Kepala yang disebut Direktur Utama. (3) RSP Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisaru Bogor merupakan Pusat Rujukan Nasional di bidang kesehatan paru dengan pelayanan unggulan pengembangan pelayanan pencegahan dan pengobatan penyakit kanker paru. Pasal2 RSP Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor mempunyai tugas menyelenggarakan upaya penyembuhan dan pemulihan secara paripurna, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembarigan di bidang kesehatan paru terpadu dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan secara serasi, kesehatan lainnya serta melaksanakan upaya rujukah. 2
' ' I ,:;~~:.·" ... . . . . ~ MENTERIKESEHATAN REPUBLIK INOONESIA Pasal3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, RSP Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua Boger menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pelayanan kesehatan paru; b. pelaksanaan deteksi dini dan pencegahan penyakit paru; c. penatalaksanaan penderita penyakit paru; d. pelaksanaan rehabilitasi penderita penyakit paru; e. pelaksanaan .. asuhan dan pelayanan keperawatan; f. pelaksanaan pelayanan rujukan; g. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang penanggulangan penyakit paru; h. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang penanggulangan penyakit paru; i. pelaksanaan administrasi umum dan keuangan . BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4 Susunan Organisasi RSP Dr. M. Goenawan Partowldigdo Cisarua Bogor terdiri dari: a. Direktorat Medik dan Keperawatan; b. Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum; c. Unit-Unit Non Struktural. Pasal5 Struktur organisasi RSP Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua · Bogor sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini. Pasal6 (1) Direktorat Medik dan Keperawatan dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama. (2) Direktorat Medik dan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan medi~ dan keperawatan . Pasal7 Dalam melaksanakan .tug as sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktur Medik dan Keperawatan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana pelayanan medis dan keperawatan; b. koordinasi pelaksanaan pelayanan medis dan keperawatan; c. penyusunan rencana dan koordinasi pelaksanaan pendidikan dan penelitian; d. pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelayanan medis, keperawatan serta ' dan pendidikan dan penelitian. 3
. , .. ~· ... '.· MENTERIKESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Pasal8 Direktorat Medik dan Keperawatan terdiri dari: a. Bidang Medik; b. Bidang Keperawatan; c. d. Kelompok Jabatan Fungsional. lnstalasi; Pasal9 Bidang Medik mempunyai tugas melaksanakan pen gelolaan kegiatan pelayanan medik, penunjang medik serta pendidikan dan penelitlan. Pasal 10 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Medik menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan rencana pelayanan medis, pelayanan penunjang medis serta pendidikan dan penelitian; b. penyiapan koordinasi pelaksanaan pelayanan pelayanan medis, pelayanan penunjang medis serta pendidikan dan penelitian; c. pemantauan dan evaluasi pelayanan medis, pelayanan penunjang medis serta pendidikan dan penelitian. Pasal 11 Bidang Medik terdiri dari: a. Seksi Pelayanan Medik; b. Seksi Pelayanan Penunjang Medik; c. Seksi Pendidikan dan Penelitian. Pasal 12 (1) Seksi Pelayanan Medik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, koordinasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelayanan medis: (2) Seksi Pelayanan Penunjang Medik mempunyal tugas melakukan penyiapan dan 1 bahan penyusunan evaluasi pelayanan penunjang medis. rencana, koordinasi pelaksanaan, pemantauan (3) Seksi Pendidikan dan Penelitian mempunyai tugas melakukan penyiapan rencana, koordinasi pelaksanaan, pemantauan dan bahan penyusunan evaluasi pendidikan dan penelitian
Pasal 13 Bidang Keperawatan mempunyai tugas melaksanal<an pengelolaan kegiatan pelayanan keperawatan rawat jalan dan rawat inap. 4
MENTER! KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Pasal 14 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Keperawatan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan rencana pelayanan keperawatan rawat jalan dan . rawat inap; b. penyiapan koordinasi pelaksanaan pelayanan keperawatan rawat jalan dan rawat inap; c. pemantauan dan evaluasi pelayanan keperawatan rawat jalan dan rawat inap. Pasal 15 Bidang Keperawatan terdiri dari: a. Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan; b. Seksi Pelayanan Keperawatar; Rawat lnap; Pasal 16 (1) Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan rnempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pelayanan, koordinasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelayanan keperawatan rawat jalan. (2) Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat lnap rnempunyai tugas melakukan penyiapan baha1 penyusunan rencana pelayanan, koordinasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelayanan keperawatan rawat inap. Pasal 17 Di lingkungan Direktorat Medik dan Keperawatan dibentuk lnstalasi sebagai unit pelayanan non struktural yang terdiri dari: a. lnstalasi Rawat Jalan adalah unit pelayanan noh struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayatian rawat jalan; lnstalasi Rawat lnap adalah unit pelayanan no11 struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rawat inap; lnstalasi Rawat Darurat adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakal1 kegiatan pelayanan rawat darurat; lnstalasi Rawat lntensif adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rawat intensif; lnstalasi Laboratorium adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan laboratorium; lnstalasi Radiologi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan radioterapi; lnstalasi Farmasi adalah unit pelayanan no11 struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelay9nan farmasi; lnstalasi Rehabilitasi Medik adalah unit petjayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan l<egiatan pelayanan rehabilitasi med is; lnstalasi Gizi adalah unit pelayanan non struktllral yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan gizi ; b. c. d. e. f. g. h. i. 5 ,
':""~~
.. ~
MENTER! KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA j. k. I. lnstalasi Bedah adalah unit pelayanan non s1ruktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan bedah; lnstalasi Rekam Medik adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rek~m medik; lnstalasi Pendidikan dan Pelatihan adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan ke1Jiatan pelayanan pendidi~an dan pelatihan; m. lnstalasi Penelitian dan Pengembangan adalah unit pelayanan non struktural fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan yang menyediakan penelitian dan pengembangan. Pasal 18 (1) Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama. (2) Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum metnpunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan urusan administrasi urnurn. Pasal 19 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan keuangan; b. pelaksanaan urusan administrasi umum; c. pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan urusan adminisrasi umum . Pasal20 Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum terdiri dari: a. Bagian Keuangan; b. Bagian Administrasi Umum; c. d. Kelompok Jabatan Fungsional. lnstalasi; Pasal21 Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanaka ~ penyusunan rencana program dan anggaran, pelaksanaan urusan perbendaharnan, akuntansi dan mobilisasi dana. Pasal22 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dima~;sud dalam Pasal 21, B?gian Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi penyusunan rencana pro~ 1·am dan anggaran; b. penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA); c. pelaksanaan urusan perbendaharaan, akuntansi dan mobilisasi dana; d. penyiapan evaluasi dan laporan pelaksanaan pEmgelolaan keuangan. 6
. . ,,~{'~',"} ,-:;:;~~<> MENTER! KESEHATAN REPUBUK INDONESIA Pasal23 Bagian Keuangan terdiri dari: a. Subbagian Program dan Anggaran; b. Subbagian Perbendaharaan dan Akuntansi; c. Subbagian Mobilisasi Dana. Pasal24 (1) Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran, rencana bisnis anggaran serta evaluasi dan laporan keuangan . (2) Subbagian Perbendaharaan dan Akuntansi mempunyai tugas melakukan penyiapan kegiatan perbendaharaan dan akuntanoi. (3) Subbagian Mobilisasi Dana mempunyai tugas melakukan penybpan kegiatan mobilisasi dana. Pasal25 Bagian Administrasi Umum mempunyai ketatausahaan dan kepegawaian serta kerumahtang!Jaan dan perlengkapan. tugas melaksanakan Pasal26 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimakslld dalam Pasal 25, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, pelapornn, hukum, organisasi dan hubungan masyarakat; b. pelaksanaan urusan kepegawaian; c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perleihgkapan . Pasal27 Bagian Administrasi Umum terdiri dari: a. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian ; b. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; Pasal28 (1) Subbagian Tata Usaha dan Kapegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan , kepegawaian, pelaporan, huklJm, organisasi dan hubungan masyarakat. (2) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan gaji, per:igelolaan ruangan, kendaraan, peralatan rumah tangga, asrama dan rumah dinas, tatausaha pengadaan baran~J dan jasa, serta keamanah dan ketertiban lingkungan rumah sakit. 7
urusan
MENTERIKESEHATAN REPUBLIK INgC>NESIA Pasal29 Di sebagai unit pelayanan non struktural yang terdiri dari: a. lingkungan Direktorat Keuangan dan Administra si Umum dibentuk lnstalasi lnstalasi Administrasi Pasien adalah unit pela yanan non struktural yang menyediakan administrasi dan menyelenggarak n pembiayaan pasien; lnstalasi Verifikasi Asuransi Kesehatan adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggaraka n kegiatan verifikasi asuransi kesehatan; lnstalasi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Rutnah Sakit (IPKMRS) adalah unit non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan penyuluhan kesehatan masyarakat khusushya penyakit paru; lnstalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS) adalah unit non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan sarana rumah sakit; lnstalasi Kesehatan Lingkungan adalah unit no ~ struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pengelolaan lingkungan dan sanitasi rumah sakit; lnstalasi .. Sistem lnformasi Rumah Sakit (SIRS) adalah unit non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pengelolaan sistem informasi rumah sakit; fasilitas kegiatan b. c. d. e. f. g. lnstalasi Pemulasaraan Jenazah adalah unit non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pemulasaraan jenazah. BAB Ill UNIT-UNIT NON STRUKTURAL Bagian Kesatu Dewan Pengawas Pasal 30 (1) Di lingkungan RSP Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor dapat dibentuk Dewan Pengawas. (2) Pembentukan, tugas, fungsi, tata kerja dan keanggotaan Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturah perundang-undangan yang berlaku. Bagian Kedua Ko mite Pasal31 (1) Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi yang dibentuk untuk memberikan pertimbaqgan strategis kepada. birektur Utama dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit.
MENTER! KESEHATAN REPUBUK INDONESIA (2) Pembentukan Komite ditetapkan oleh Direktur Utama sesuai kebutuhan rumah sakit, sekurang-kurangnya terdiri dari Komite Medik serta Komite Etik dan Hukum. (3) Komite berada di bawah dan bertanggung jawab kopada Direktur Utama. (4) Komite dipimpin oleh seorang Ketua yang dian~1kat dan diberhentikan oleh Direktur Utama. (5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis Ko mite ditetapkan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik. Pasal32 Di lingkungan RSP Dr. M. Goenawan Partowidigdo Ci sarua Bogor dibentuk: a. Komite Medik; b. Komite Etik dan Hukum. Pasal33 (1) Komite Medik sebagaimana dimaksud dalam Pa8al 32 merupakan wadah non struktural kelompok profesional medis yang kean ggotaannya terdiri dari Ketua Kelompok Staf Medis atau yang mewakili. (2) Pembentukan Komite Medik ditetapkan oleh Direktur Utama untuk masa kerja 3 (tiga) tahun. (3) Komite Medik dipimpin oleh seorang Ketua yann diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama. (4) Komite Medik mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Direktur Utama dalam hal menyusun standar pelayanan medis, pengawasan dan pengendalian mut_u pelayanan medis, hak kliniB khusus kepada Staf Medis Fungsional, program pelayanan, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan . Pasal34 (1) Komite Etik dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 merupakan wadah non struktural yang keanggotaannya dipllih dan diangkat oleh Direktur Uta ma.
(2) Pembentukan Komite Etik dan Hukum ditetapkan oleh Direktur Utama untuk masa kerja 3 (tiga) tahun.
(3) Komite Etik dan Hukum dipimpin oleh seorar1g l<etua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.
(4) Komite Etik dan Hukum mempunyai tugas meniberlkan pertimbangan kepada Direktur Utama dalam hal menyusun dan menlmuskan medicoetikolegal dan etik pelayanan rumah sakit, penyelesaian masalah etik kedokteran, etik rumah sakit, serta penyelesaian pelanggaran terhada p kode etik pelayanan rumah sakit, pemeliharaan etika penyelenggaraan fun~ls i rumah saklt, kebijakan yang terkait dengan "Hospital Bylaws" serta "Medical Staff Bylaws", gugus tugas bantuan hukum dalam penanganan masalah hul' um di rumah sakit. I . a :
. . . . . MENTER! KESEHAT AN REPUBUK IHPOHESLA Bagian Ketiga Satuan Pemeriksaan Intern Pasal 35 (1) Satuan Pemeriksaan Intern adalah Satuan Kerj a Fungsional yang bertugas melaksanakan pemeriksaan intern rumah sakit. (2) Satuan Pemeriksaan Intern berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama. (3) Satuan Pemeriksaan Intern ditetapkan dan dibentuk oleh Direktur Utama sesuai kebutuhan . Bagian Keempat lnstalasi Pasal 36 (1) lnstalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan · menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendldikan dan penelitian rumah ~~ . (2) Pembentukan instalasi ditetapkan oleh Direktur Utama sesuai kebutuhan rumah sakit. (3) lnstalasi berada di bawah dan bertanggung ./awab kepada Direktur yang dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat ddn diberhentikan oleh Direktur Uta ma. (4) Kepala lnstalasi dalam melaksanakan tugasnya dlbantu oleh , tenaga-tenaga fungsional dan atau non medis. (5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenls ihstalasi dilaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik. BAB IV KELOMPOK JABATAN FUN b SIONAL Pasal37 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan · sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berd::isarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. Pasal38 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejtimlah Tenaga Fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. 1 (2) Masing-masing Tenaga Fungsional sebagairnana dimaksud pada ayat (1) berada di lingkungan unit kerja rumah sakit sesuai dengan kompetensinya. (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan ,dan beban kerja. 10
.. ,. . "\ . \~. . ,. ... .. , '/, .i .. · ... MENTER! KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimar1a dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BABV STAF MEDIK FUNGSION;\L Pasal39 (1) Staf Medik Fungsional adalah kelompok dokter yang bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional. (2) Staf Medik Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, ·peningkatan dan pemulihan pengobatan, pencegahan akibat penyakit, kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, pe11elitian dan per.~embangan . (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Medik Fungsional menggunakan Pendekatan Tim dengan tenaga profesi terkait.
BABVI TATA KERJA Pasal40 Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan saj.uan organisasi di lingk!.mgan rumah sakit wajib menerapkan prinsip koordinasi, intngrasi dan sinkronisasi baik di lingkungannya maupun dengan instansi lain sesuai tLlgas masing-masing. Pasal41 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasl bawahan dan apabila terjadi penyimpangan · wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 42 jawab memimpin dan Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Pasal43 Setiap pimpinan satuan -organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyarnpaikan laporan berkala pada waktunya. Pasal44 Setiap laporan yang diterima oleh setiap pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan . 11
• .. I
• ~
· ~~i
····~
-~:
·· '
• ...
· MENTERIKESEHATAN REPUBUK INDONESIA Pasal45 Para Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepa la Seksi, Kepala Subbagian dan Kepala lnstalasi wajib menyampaikan laporan berkala kepada atasan masing masing. Pasal46 Dalam menyampaikan laporan kepada atasannya, tembusan laporan lengkap dengan semua lampirannya disampaikan pula kepadc:t satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja . Pasal47 Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan dan pembinaan kepada bawahan masing
-masin~J wajib mengadakan rapat berkala. BABVll ESELON Pasal48 Eselon RSP Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogar terdiri dari: a. Direktur Utama adalah jabatan struktural eselon 11.b; b. Direktur adalah jabatan struktural eselon Ill .a; c. Kepala Bidang dan Kepala Bagian adalah jabatan struktural eselon 111.b; d. Kepala Seksi dan Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IV.b. BAB VIII KETENTUAN PENUTUI' Pasal49 Apabila Dewan Pengawas berdasarkan ketentuan pmaturan perundang
-undangan yang berlaku
· belum dapat dibentuk, Menteri Kesellatan dapat menetapkan Tim Pengawas setelah mendapat persetujuan Menteri KBuangan. Pasal50 Perubahan atas susunan organisasi dan ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah menclapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendaya[J Unaan aparatur negara. : tata kerja menurut Peraturan 12
. ' " . _ .... :'""~·-, v ... ·. ' . '.\ ··~ ,,. '~ · .... · ··'. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONES~ Pasal 51 Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 190/Menkes/SK/11//2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Paru dinyatakan tidak berlaku. Pasal52 Tatalaksana dari peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal yang membidangi pelayanan medik. Pasal53 Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan . KESEHATAN, "
.. ~ _ ··. ~~~· · ~ ~"='t)l ... ~ .. '1" ".'f·';.,.~·._ ... ":"- ... ~!'!Sf"'~~~ . : ./:'> . /\-. .\'.:.._ ... · ') LAMPI RAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN . : 251/Menkes/Per/111/2008 NOMOR : 11 Maret 2008 TANGGAL \ : ~ : r·· :~ ' \~:,/i4im~;:>/ ..., , MENTERI KESEHATAN REPUBUK INDONESIA STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT PARU Dr. M. GOENAWAN PARTOWIDIGDO CISARUA BOGOR ---. ' ' I I 'AN I .WAS : ----· DIREKTUR UTAMA I I I I I · I I I I I I I I I K· I DIREKTORAT KEUANGAN DAN ADMINISTRASI UMUM .TUAN DIREKTORAT MEDIK DAN KEPERAWATAN (SAAff RH I I I I SI DANG MEOIK BAGIAN AOMINISTRASI UMUM BAGIAN KEUANGAN SIOANG KEPERAWATAN II SEKSI PEIAYANAN KEPERAWATAN RAWAT .IAIAN SUBBAGIAN TATA USAHA OAN KEPEGAWAIAN SUSBAGIAN PROGRAM DAN AN"...GARAN SEKSI PELA YANAN MEOIK I I I ii I PE~~OIK 111 I I SUB8AGIAN I I SUSBAGIAN I I ·=;;;A~::: I SEKSI PEIAYAHAN SEKSI ..,_, .. ,_...,,_,,.u PERBENOAHARMN RUMAH TANGG.+. DAN SEKSI PEN0404KAN DAN PENEUTIAN 1T"nrriTnTr .... ~ ~ ... 11 I-I~ KaOMPOK 1-oJ LIJ .IABATAN L'4 f :-JFVNGSIOt~lH, ro"T ,.,, ,.,, rs, t '~ -iNsrw.Si-' I ~rrr-r·;:;:::,... I '-" ~cc-:•·-,-,-,-. 1 t t- L 1_1_(1:1:1:1-i : ~: ':':':':'-'-'-l::s - - -- -- - : :·- ~~~'"!~ ":.~.,_ ~~! "-1-C 1-1' Ll..J STAF MEOIK Lii __ .. _. __ ._. __ , L 1.J FUNGStONAl L 1~ ~!-:-r rn., rr:1 t -·- -·- .__ -- ' NTERI KESEHATAN, iti Fadilah Supari, Sp.JP (K)