BAB II SEJARAH, KONTEKS SOSIAL, EKONOMI, DAN POLITIK KABUPATEN PROVINSI JAMBI 2.1 Deskripsi Umum Provinsi Jambi 2.1.1 Jejak Historis Jambi Menapaki jejak historis Jambi erat kaitannya dengan sejarah masa lalu, bahkan jauh sebelum kemerdekaan Indonesia, terutama kaitannya dengan keberadaan wilayah ini di salah satu pulau terbesar di Nusantara yaitu Sumatera. Pulau Sumatera adalah salah satu pulau terbesar yang ada di kepulauan Nusantara yang kini dikenal dengan Indonesia. Wilayah ini memiliki beragam sumberdaya (resources), baik berupa bahan tambang seperti emas dan perak juga berupa alamnya yang memiliki berjuta-juta hektar lahan yang ditumbuhi pepohonan serta perkebunan (terutama karet dan kelapa sawit) yang seakan memenuhi setiap jengkal tanah yang ada di pulau ini. Di samping beragam sumberdaya di atas, Sumatera juga memiliki resources lain yang tidak kalah urgensitasnya, yaitu peradaban masa lalu yang pernah berjaya di pulau ini. Merujuk pada peradaban masa lalu, Sumatera tentu tidak bisa dilepaskan dari sebuah kerajaan besar yang pernah menguasai beragam wilayah di Indonesia dan Asia Tenggara, Kerajaan Sriwijaya (Halim, 2020). Salah satu kerajaan Budha terbesar di Nusantara ini memang berpusat di Pulau Sumatera, meskipun pusat kekuasaannya masih diperselisihkan. Ada yang mengatakan berada di Jambi dan ada yang mengatakan berpusat di Palembang, akan tetapi pendapat umum para sejarawan yang berdasarkan beberapa bukti arkeologis mengatakan bahwa Kerajaan Sriwijaya berpusat di Palembang. Kerajaan yang diperkirakan berdiri 28
antara abad ketujuh sampai abad ketiga belas Masehi ini dalam catatan sejarah Indonesia disepadankan dengan kebesaran Majapahit yang juga pernah menguasai banyak wilayah di Nusantara dan Asia Tenggara dan berpusat di Jawa Timur (Muljana, 2008). Bukti arkeologis yang menunjukkan keberadaan Sriwijaya di wilayah Sumatera memang tidak banyak, akan tetapi terdapat beberapa candi dan batu bertulis serta prasasti yang ada di Jambi, Riau dan Palembang. Itu pun dengan kondisi yang masih kurang lengkap jika dibandingkan dengan bukti-bukti arkeologis yang ditinggalkan oleh peradaban-peradaban yang pernah ada di Jawa. Meskipun demikian, beberapa peninggalan sejarah tersebut cukup dijadikan bukti untuk menetapkan bahwa di Sumatera pernah ada dan berdiri sebuah kerajaan besar yang dapat dikatakan sebagai super power-nya kawasan regional Asia Tenggara saat itu. Salah satu wilayah yang pernah dikuasai oleh Sriwijaya adalah Jambi yang jauh sebelum kerajaan ini berdiri sudah memiliki kedaulatan sendiri melalui tiga kerajaan Melayu Kuno, yaitu: Kho Ying dan The Hu Pho di abad ketiga Masehi serta Kantoli di abad kelima Masehi dan berlanjut kemudian dengan Kerajaan Melayu Jambi. Sedangkan Jambi saat ini adalah sebuah wilayah propinsi yang terletak di bagian tenggara Pulau Sumatera, berbatasan dengan Riau, Bengkulu, Sumatera Selatan dan Sumatera Barat. Sebelum kemerdekaan Indonesia, atau tepatnya pada abad ke sembilan belas, Provinsi Jambi yang dikenal sekarang adalah sebuah kesultanan (Locher-Scholten, 2002). Karena posisinya yang strategis, maka beragam kekuatan saling bersaing dan berebut untuk dapat menguasai wilayah Provinsi Jambi. Mulai dari Kerajaan Melayu Kuno, Melayu Jambi, Sriwijaya dan Singosari dari Pulau Jawa saling 29
berebut pengaruh di wilayah jantung Pulau Sumatra ini. Beragam kekuatan yang menguasai Jambi tersebut menyisakan peninggalan-peninggalan sejarah yang dapat disaksikan saat ini, seperti Candi Muaro Jambi, patung Adityawarman dan Patung Amogapacha. Di samping itu, di pedalaman Jambi, tepatnya di Desa Rantau Limau Manis, Kecamatan Tabir Ilir, Kabupaten Merangin, juga terdapat situs pemukiman kuno yang dikenal masyarakat sebagai Koto Rayo. Eksistensi situs yang berupa reruntuhan candi yang terbuat dari batu bata ini berada di pinggiran Sungai Tabir, salah satu anak Sungai Batanghari, yang erat kaitannya dengan kerajaan yang pernah memerintah di wilayah Jambi. Secara historis, wilayah Jambi sebagai daerah pemukiman atau pemusatan penduduk bahkan sebagai pusat kedudukan pemerintahan telah berjalan dari masa ke masa (Halim, 2020). Sejarah tersebut tentu erat kaitannya dengan rekam jejak histori Provinsi Jambi secara keseluruhan yang membingkai wilayah-wilayah yang ada di dalamnya. Sebagai upaya memudahkan pemahaman mengenai sejarah Jambi, para sejarawan membagi menjadi lima episode atau fase, yaitu: Masa Ferem atau Pra Sejarah, Masa Melayu Kuno, Masa Kesultanan Jambi, Masa Kolonial dan Masa Kemerdekaan (Lindayanty, 2013). Kelima fase inilah yang merangkai dan membentuk Provinsi Jambi yang dikenal hari ini. Sejarah Jambi di masa Ferem dibuktikan dengan ditemukannya peninggalan geologis di Batang Mengkarang dan Batang Merangin yang ada di Kabupaten Merangin. Fenomena geologis yang dikenal sebagai Kawasan Geopark Merangin ini mengungkapkan sejarah Jambi yang terbentang ratusan juta tahun yang lalu, atau sekitar 250 juta tahun. Melalui peninggalan geologis yang terbentuk melalui endapan lava gunung purba di Dataran Tinggi Bukit Barisan, Gunung Kerinci, 30
Gunung Masurai, Bukit Bulan dan Bukit Tiga Puluh ini dapat diketahui kehidupan yang sudah berlangsung sangat lama di wilayah yang kini dikenal sebagai Provinsi Jambi ini. Banyak kalangan ahli sejarah yang berpendapat bahwa wilayah Jambi sudah dihuni oleh manusia sejak 10.000 - 5.000 tahun Sebelum Masehi (SM) atau dikenal sebagai Masa Prasejarah. Orang-orang ini berasal dari dataran Yunani, pedalaman Tiongkok Selatan sampai ke India Belakang, seperti Laos, Kamboja, Vietnam, Sumatra, Kalimantan, dan pulau-pulau yang ada di Indonesia. Pada tahap selanjutnya, orang-orang berkembang biak secara hibrida dalam perjalanan kurun waktu gelombang perpindahan yang pada tahap berikutnya melahirkan Ras Proto Malaines (Melayu Tua) dan Deutro Malainers (Melayu Muda) (HM et al., 2022). Memasuki era modern, pada awal pembentukannya, Provinsi Jambi hanya terdiri atas 3 wilayah Swatantra dan daerah Kerinci. Dalam UU No. 61 tahun 1958 disebutkan pada pasal 1 hurup b, bahwa daerah Swatantra Tingkat I Jambi wilayahnya mencakup wilayah daerah Swatantra Tingkat II Batanghari, Merangin, dan Kota Praja Jambi serta Kecamatan Kerinci Hulu, Tengah dan Hilir. Kelanjutan UU No. 61 tahun 1958 tersebut pada tanggal 19 Desember 1958. Mendagri Sanoesi Hardjadinata mengangkat dan menetapkan Djamin Gr. Datuk Bagindo Residen Jambi sebagai Dienst Doend DD Gubernur (residen yang ditugaskan sebagai Gubernur Provinsi Jambi dengan SK Nomor UP/5/8/4). Pejabat Gubernur pada tanggal 30 Desember 1958 meresmikan berdirinya Provinsi Jambi atas nama Menteri Dalam Negeri di Gedung Nasional Jambi (sekarang gedung BKOW). Kendati de jure Provinsi Jambi di tetapkan dengan UU Darurat 1957 dan kemudian UU No. 61 tahun 1958 tetapi dengan pertimbangan sejarah asal-usul pembentukannya oleh masyarakat Jambi melalui BKRD maka tanggal Keputusan 31
BKRD 6 Januari 1957 ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Jambi, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor. 1 Tahun 1970 tanggal 7 Juni 1970 tentang Hari Lahir Provinsi Jambi. 2.1.2 Kondisi Geografis, dan Demografi Provinsi Jambi Secara geografis Provinsi Jambi terletak antara 0,45° Lintang Utara, 2,45° Lintang Selatan dan antara 101,10°-104,55° Bujur Timur. Kondisi geografis yang cukup strategis di antara kota-kota lain di provinsi sekitarnya membuat peran provinsi ini cukup penting terlebih lagi dengan dukungan sumber daya alam yang melimpah. Kebutuhan industri dan masyarakat di kota-kota sekelilingnya didukung suplai bahan baku dan bahan kebutuhan dari provinsi ini. Provinsi Jambi juga diketahui memilik batas wilayah dengan beberapa Provinsi lain, adapun batas-batas wilayah itu dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Tabel 2.1 Batas Provinsi Jambi No Batas Provinsi/ Kabupaten/ Kota 1 Utara Provinsi Riau 2 Timur Selat Berhala 3 Selatan Provinsi Sumatera Selatan 4 Barat Provinsi Sumatera Barat Sumber: id.wikipedia.org, 2022 Wilayah Provinsi Jambi secara administratif tercatat seluas 50.160,05 km2 dengan jumlah penduduk berjumlah 3,6 juta jiwa pada tahun 2022. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2,54 juta jiwa (69,04%) penduduk di Jambi masuk kelompok usia produktif (15-64 tahun). Kemudian, sebanyak 1,13 juta jiwa (30,96%) yang merupakan kelompok usia tidak produktif. Rinciannya, terdapat 32
948,56 ribu jiwa penduduk di provinsi tersebut yang masuk kelompok usia belum produktif (0-14 tahun) dan ada pula 179,37 ribu jiwa yang merupakan kelompok usia sudah tidak produktif (65 tahun ke atas). Jumlah penduduk usia produktif sebanyak 2,51 juta jiwa dan penduduk usia tidak produktif ada 1,13 juta. Alhasil, depency ratio (angka ketergantungan) penduduk Jambi sebesar 44,85%. Artinya, setiap 100 penduduk usia produktif memiliki tanggungan 45 jiwa penduduk usia tidak produktif. Berdasarkan jenis kelamin, sebanyak 50,88% penduduk di Provinsi Jambi berjenis kelamin laki-laki dan ada 49,12% perempuan. Provinsi Jambi memiliki 9 Kabupaten dan 2 Kota Madya dengan perincian sebagai berikut: Tabel 2.2 Kabupaten/ Kota Provinsi Jambi No Kabupaten/ Kota Ibu Kota Kecamatan 1 Kabupaten Batanghari Muara Bulian 8 2 Kabupaten Bungo Muara Bungo 17 3 Kabupaten Kerinci Siulak 16 4 Kabupaten Merangin Bangko 24 5 Kabupaten Muaro Jambi Sengeti 11 6 Kabupaten Sarolangun Sarolangun 10 7 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kuala Tungkal 13 8 Kabupaten Tanjung Timur Muaro Sabak 11 9 Kabupaten Tebo Muaro Tebo 12 10 Kota Jambi
11 11 Kota Sungai Penuh
8 Sumber: id.wikipedia.org, 2022 33
2.2 Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Provinsi Jambi 2.2.1 Suku Bangsa Masyarakat Jambi merupakan masyarakat heterogen yang terdiri dari masyarakat asli Jambi dan juga pendatang. Penduduk asli provinsi Jambi termasuk suku Melayu Jambi, Batin, Kerinci dan Kubu atau sering disebut suku Anak Dalam, Suku Batin atau disebut juga suku Penghulu dan suku Pindah, serumpun dengan Minangkabau, banyak bermukim di Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Tebo, dan Kabupaten Sarolangun. Sementara Suku Kerinci berada di daerah Kerinci dan sekitarnya. Adat istiadat, budaya, dan bahasa mereka serumpun atau dekat dengan Minangkabau berdasarkan data Badan Pusat Statistik dalam Sensus Penduduk Indonesia 2010 dengan jumlah penduduk 3.069.771 jiwa, penduduk asli provinsi Jambi merupakan etnis terbanyak yakni sebanyak 1.337.521 jiwa (43,57%). Kemudian etnis pendatang terbanyak berasal dari etnis Jawa sebanyak 893.156 jiwa (29,10%). Selain itu juga ada suku yang berasal dari suku Melayu di luar orang Jambi sebanyak 164.979 jiwa (5,37%), kemudian Minangkabau sebanyak 163.760 jiwa (5,33%), Batak 106.249 jiwa (3,46%), Banjar 102.237 jiwa (3,33%), Bugis 96.145 jiwa (3,13%), Sunda 79.203 jiwa (2,58%), asal Sumatra Selatan 57.663 jiwa (1,88%), Tionghoa 37.246 jiwa (1,21%) dan suku lain lainnya 1,04%. 2.2.2 Agama dan Bahasa Sebagian besar masyarakat Jambi memeluk agama Islam yaitu sebesar 95,08%, sedangkan selebihnya merupakan pemeluk agama Kristen 3,87% di mana Protestan 3,29% dan Katolik 0,58%. Sebagian lagi memeluk agama Buddha yakni 0,97%, Konghucu 0,02% dan sebagian kecil pemeluk agama Hindu 0,01%, yang umumnya berada di Kota Jambi. Agama Islam. 34
Sedangkan untuk Bahasa, pada Provinsi Jambi, terdapat berbagai macam bahasa yang digunakan oleh penduduknya, yaitu bahasa Indonesia, Bahasa Melayu (dialek Jambi), Bajau Tungkal Satu, Banjar, Bugis, Jawa, Kerinci,dan Minangkabau. Tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat bahasa yang belum terpetakan karena melihat dari luas wilayah, batas wilayah, sejarah, hingga perkembangan Provinsi Jambi. Bahasa-bahasa yang ada di daerah Jambi sejalan dengan penyebaran penduduknya, sehingga bahasanya ditemukan pada daerah tertentu dan memiliki ciri khas dialeknya masing-masing. 2.3 Kondisi Pemerintahan dan Politik Provinsi Jambi 2.3.1 Pemerintahan Provinsi Jambi Gubernur adalah pemimpin tertinggi di pemerintahan Provinsi Jambi, yang bertanggungjawab atas wilayah tersebut. Provinsi Jambi memasuki masa kepemimpinan Gubernur yang ke-10 dalam momentum pilkada 2020, berikut merupakan daftar Gubernur Jambi dari masa ke masa: Tabel 2.3 Daftar Gubernur Provinsi Jambi No Gubernur Mulai Jabatan Akhir Jabatan Joesof Singedekane Raden Mochammad Noer Achmad Dibrata 3 Djamaluddin Tambunan 4 Masjchun Sofwan 5 Abdurrahman Sayoeti 6 Zulkifli Nurdin 7 Hasan Basri Agus Zumi Zola 8 9 Fachrori Umar 10 Al Haris Sumber : id.wikipedia.org, 2022 1 2 1957 1968 1974 1979 1989 1999 2010 2016 2019 2021 1967 1974 1979 1989 1999 2010 2015 2019 2021 Pertahana 35
DPRD Provinsi Jambi berdasarkan hasil pemilu 2019 beranggotakan 55 orang yang dipilih dengan 1 ketua dan 3 orang wakil ketua yang berasal dari partai politik dengan jumlah kursi terbanyak, berikut merupakan komposisi DPRD Provinsi Jambi: Tabel 2.3 Jumlah Kursi DPRD Provinsi Jambi No Partai Politik Jumlah Kursi Dewan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sumber : id.wikipedia.org, 2022 PDIP PAN Golkar Demokrat Gerindra PKS PKB PPP Hanura Nasdem Berkarya 9 7 7 7 7 5 5 3 2 2 1 2.3.2 Gambaran Umum Dinamika Pencalonan Gubernur Pilkada Provinsi Jambi 2020 berlangsung sengit dengan kehadiran tiga pasangan calon dari poros dukungan politik yang relatif sama kuat. Peta politik yang dinamis sejak masa perekrutan pasangan calon bakal memperkuat rivalitas antar kontestan. Pengundian nomor urut pasangan calon Pilkada Jambi 2020 mengukuhkan tiga kandidat yang akan bertarung dalam pemilihan. Tiap pasangan calon diusung oleh kutub koalisi yang bisa dikatakan sama kuat. Pasangan calon gubernur Cek Endra yang menggaet Ratu Munawaroh menempati nomor urut pertama hasil pengundian oleh KPU. Pasangan ini mendapat dukungan 36
dari duet partai papan atas di Jambi, yaitu PDI-P dan Golkar, dengan persentase kursi di parlemen 29 persen. Nomor urut kedua ditempati oleh sang Gubernur Petahana Fachrori Umar yang berpasangan dengan seorang Purnawirawan Jendral Polri, Syafril Nursal. Pasangan calon tersebut disokong 34,5 persen kursi legislatif dari empat partai politik, yaitu Gerindra, PPP, Hanura, dan Demokrat. Tak jauh berbeda dengan dua pasangan calon lainnya, kursi dukungan di parlemen untuk calon nomor urut tiga, Al Haris dan Abdullah Sani, mencapai 30,9 persen. Adapun tiga partai tersebut adalah PKB, PAN, dan PKS, yang sepakat berkoalisi untuk mengusung pasangan calon tersebut. Momentum pilgub kali ini, sang petahana Gubernur Fachrori Umar akan berhadapan dengan dua calon lainnya yang juga merupakan kepala daerah aktif di daerah tingkat dua Provinsi Jambi. Sosok Cek Endra adalah Bupati Soralangun, sementara Al Haris sedang menjabat Bupati Kabupaten Merangin. Baik Cek Endra maupun Al Haris saat pencalonan sedang aktif menjabat sebagai kepala daerah untuk periode jabatan kedua kalinya. Jabatan Cek Endra sebagai Bupati Soralangun terhitung selesai pada tahun 2022, sedangkan masa kepemimpinan Bupati Al Haris baru akan berakhir tahun 2023. Keterbukaan pada sosok calon dan konsolidasi antarpartai membuat polarisasi poros dukungan saat pencalonan begitu lentur. Bahkan, beberapa calon harus mengundurkan diri dari partai yang telah melejitkan debut politiknya dan mencari perahu dukungan partai baru untuk mendapat tiket sebagai kandidat pemilihan gubernur. Keputusan PDI-P dan Golkar untuk melabuhkan dukungannya kepada Cek Endra dan Ratu Munawaroh sontak mengubah peta politik. Mengetahui gagal mendapat rekomendasi dari Golkar, Al Haris yang juga merupakan kader Golkar 37
bersikap tegas dengan mengundurkan diri dari partai beringin tersebut. Bupati Merangin itu memindahkan haluannya ke PAN dan juga mendapat dukungan dari PKB dan PKS untuk mencalonkan diri sebagai gubernur. Tak jauh berbeda dengan Al Haris, jalan terjal pencalonan juga dialami calon wakil gubernur Abdullah Sani. Dukungan yang dikantongi oleh Abdullah ini diperolehnya setelah melakukan manuver politik. Sebelumnya Abdullah adalah kader PDIP yang juga pernah menjabat sebagai Wakil Wali Kota Jambi periode 2013-2018, memasuki penghujung waktu penjaringan Abdullah Sani memutuskan untuk mundur dari partai banteng merah tersebut dan merapat ke PKS. Jika dirunut, pangkal tarik ulur sebetulnya sudah sangat terasa sejak kegalauan Golkar dalam menentukan rekomendasi pencalonan. Sebelumnya di internal Golkar muncul sejumlah nama kader yang kuat untuk dicalonkan dalam Pilkada Jambi, termasuk pula sosok Al Haris. Selain Cek Endra dan Al Haris, deretan kader lain Golkar seperti Gubernur Jambi periode 2010-2015 Hasan Basri Agus, Wali Kota Jambi Syarif Pasha, hingga Bupati Tebo Sukandar juga dinilai layak diusung maju dalam pilgub. Keputusan akhir Golkar untuk mengeluarkan rekomendasi kepada Cek Endra yang juga merupakan Ketua DPD I Golkar Provinsi Jambi itu juga tak terlepas dari langkah konsolidasi yang dibangun dengan PDI-P. Kehadiran sosok Ratu Munawarah yang mewakili kader PDI-P menjadi formasi yang dianggap paling kuat dalam penggabungan kekuatan politik Golkar dan PDI- P. Diketahui, Ratu pada akhirnya memutuskan bergabung ke kubu PDI-P setelah gagal dalam penjaringan melalui PAN. Padahal, sebelumnya Ratu merupakan salah satu kader PAN yang cukup diperhitungkan dan juga merupakan Istri mendiang 38
Almarhum Zulkifli Nurdin mantan Gubernur Jambi yang juga merupakan Ibu tirinya Zumi Zola mantan Gubernur Jambi. Berbeda dengan dinamika di kedua kubu pasangan calon yang saling memengaruhi satu sama lain, riak pencalonan di tubuh koalisi petahana jauh lebih tenang. Fachrori Umar maupun wakilnya, Syafrial Nusral, yang merupakan sosok profesional pada akhirnya juga harus bergabung menjadi kader partai pendukung untuk memantapkan langkah politiknya. Fachrori merupakan profesional di bidang hukum yang berkarier sebagai seorang hakim. Ia pernah menjadi Hakim Tinggi Pengadilan Agama Jambi (2003-2008) dan Wakil Ketua Pengadlian Tinggi Agama Manado (2008-2010), sebelum beralih menjadi politisi dengan mendampingi Hasan Basri Agus dalam Pilgub Jambi 2010. Sukses memenangi pilkada, Fachrori mengemban jabatan sebagai wakil gubernur selama satu periode. Namanya kian mencuat ketika di periode selanjutnya Fachrori dipinang oleh Zumi Zola untuk kembali menjadi calon wakil gubernur pada Pilkada Jambi 2015. Duet Zumi dan Fachrori unggul memenangi pemilihan gubernur. Di tengah masa jabatan, Fachrori dilantik sebagai Gubernur menggantikan Zumi Zola yang tersandung kasus korupsi. Fachrori kembali maju dalam Pilkada 2020 untuk ketiga kalinya. Namun, kini ia maju dalam pencalonan bukan sebagai wakil gubernur. Fachrori juga telah resmi bergabung menjadi kader Partai Gerindra. Tak jauh berbeda dengan Fachrori, rekam jejak Syafril yang diminta mendampinginya sebagai calon wakil gubernur juga berangkat dari kalangan nonpolitisi. Syafril adalah purnawirawan Jenderal Polri asal daerah Kerinci yang pernah menjabat Kapolda Sulawesi Tengah tahun 2019, pada masa penjaringan lalu, Syafril mantap bergabung menjadi kader Partai Demokrat. 39