KATA PENGANTAR Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan tuntunanya sehingga Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dapat terselesaikan. Diakui bahwa banyak kendala yang ditemui dalam penyusunan naskah akademik ini terutama dalam hal ketersediaan data yang dibutuhkan. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung Tim mulai dari pengumpulan data sampai pada penyelesaian penyusunan Naskah Akademik ini. Akhir kata, semoga Naskah Akademik ini dapat bermanfaat terutama menjadi jawaban atas urgensi pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Melalui penelitian dan pengkajian dalam Naskah Akademik ini diharapkan akan terwujud Peraturan Daerah yang responsif dan dapat diimplementasikan sebagai jawaban dari kebutuhan hukum masyarakat yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Tim penyusun, i
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI ... BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ... 1 B. Identifikasi Masalah... 12 C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik... 14 D. Metode... 16 BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS A. Kajian Teoritis... 17 B. Kajian Terhadap Asas Yang Terkait Dengan Penyusuna Norma... 37 C. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang di Hadapi Masyarakat... 39 D. Kajian Terhadap Implikasi Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap aspek Beban Keuangan Negara... 41 BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT... 44 BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS A. Landasan Filosofis ... 202 B. Landasan Sosiologis... 203 C. Landasan Yuridis ... 204 BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH A. Sasaran yang akan diwujudkan dalam Peraturan Daerah ... 208 B. Jangkauan dan arah pengaturan Peraturan Daerah... 208 C. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah... . 209 BAB VI PENUTUP A. Simpulan ... 254 B. Saran... 255 DAFTAR PUSTAKA ... 256 ii i ii
A. BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang. Indonesia adalah merupakan salah satu negara di dunia yang sedang berjuang dan mendambahkan tercipanya pemerintahan yang baik dan bersih namun kenyataannya sekarang ini hal tersebut masih sangat diharapkan karena dipengaruhi adanya kepentingan politik, peradilan yang tidak adil, serta kepengurusan urusan pemerintahan yang tidak sesuai dengan kewenagan yang dimiliki, kurangnya integritas dan transparasi yang baik masih belum bisa tercapai bahkan masih banyak pejabat maupun kepala kepala daerah yang terjerat dengan kasus korupsi dimaan selama masa pemerintahan Presiden Jokowi sekarang ini sudah 33 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi seperi yang dismpaikan oleh Menteri dalam Negeri dalam kegiatan temu ramah gubernur, bupati dan walikota serta forum koordinasi pimpinan daerah se-subar dan Anggota DPRD Provinsi serta Perngkat Daerah hingga Lurah se-kota padang yaitu: Tjahjo memaparkan area rawan korupsi meliputi belanja perjalanan dinas, penyusunan anggaran, peneriman pajak dan retribusi daerah, pengadaan barang dan jasa, jual beli jabatan dan belanja hibah dan bansos, menurutnya untuk mencegah kepala daerah terlibat korupsi sudah dirancang penganggaran secara elektronik untuk memperkuat pengawasan di ispektorat daerah, tidak hanya itu KPK juga melakukan supervise ke semua daerah bahkan Tjahjo melihat selama ini prilaku korupsi perilaku selalu melibatkan orang dalam serta orang jauh 1
luar yaitu pihak ketiga berupa pengusaha namun ia menegaskan jika sudah dilakukan berbagai antisipasi tetapi masih ada kepala daerah yang korupsi maka itu kembali kepada pribadi masing-masing.1 Untuk mencapai pemerintahan yang baik sekarang ini tentunya prinsip good governance hendaknya ditegakan kembali di berbagai institusi dalam bidang pemerintahan sebagai suatu agenda penting dalam menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa dalam mewujutkan serta menciptakan kemajuan pembagunan baik di pusat maupun di setiap daerah sampai kepelosok pedesaan upaya untuk mewujutkan tata pemerintahan yang baik tentunya tidak terlepas dari sistem keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efesiensi serta menjunjung tinggi supremasi hukum dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang baik, untuk itu diperlukan langkah-langkah serta adanya suatu kebijakan yang preventif yang diperlukan dalam sistem kelembagaan dan sistem pengawasan yang lebih efektif. Sejak Tahun 2015 presiden Republik Indonesia Joko widodo pada Penganugrahan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Istana Negara menyampaikan bahwa untuk mewujutkan Pemerintahan yang terbuka, bukan hanya membutuhkan perubahan karakter, perubahan mentalitas atau perubahan pola pikir mindset di kalangan birokrasi pemerintahan dan badan- badan publik namun memerlukan reformasi sistem dan pola kerja, terutama dengan menerapkan sistem pemerintahan elektronik atau e-government mulai 1 2
dari E-budgeting, E- procurement, E audit, E -Catalog sampai cash Flow management system dan serta banyak hal-hal lain ujar presiden Joko Widodo.2 Diatas adalah merupakan suatu sistem dan pola kerja dalam mewujutkan pemerintahan yang baik dan terbuka sebagai bagian dalam mewujutkan pembanguna baik di tingkat pusat maupun daerah oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara saat ini selaras dan berkesinambungan untuk menyatukan visi dan misi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam neningkatkan kegiatan perintahan, pembangunan dan kemasyarakat lebih baik, jujur disiplin dan adil begitu juga saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara segera mengatur pemisahan aset dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah yang baru yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagaiman yang telah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sehingga di setiap Organisasi Perangkat Daerah yang akan terpisah harus perlu melakukan pendataan aset/barang milik daerah secara detail dan benar seprti yang telah diberitakan di media sosial TRIBUNMANADO.CO.ID, BOROKO - Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara segera mengatur pemisahan aset dari sejumlah instansi yang akan dimekarkan, jika Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru telah disahkan oleh DPRD. Pemisahan aset tersebut misalnya, di Dinas Perhubungan, Pariwisata, dan Kominfo yang kini masih satu akan dipisah sendiri-sendiri sesuai OPD baru. ''Tahun 2017, Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di Kabupaten Bolaang Mongondow 2 Sumber dari pemerintah-terbuka.html 3
Utara, sudah berpedoman pada PP Nomor 18 yang baru," kata Khristanto Nani, Kabag Humas Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara3 Sejak diberlakukannya Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 penganti peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah terdapat beberapa perubahan-perubahan teknis terkait dengan pengelolaan barang milik negara/daerah dengan melihat situasi dan perkembangan moderenisasi sekarang ini maka perlu adanya pengelelolaan barang milik negara atau daerah dikelolah secara optimal. Barang milik daerah adalah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan kepada masyarakat harus dikelola dengan baik dan benar menurut azas pengelolaan barang milik daerah, dengan memperhatikan azas- azas: fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Disamping perlunya memahami peraturan lain dan azas- azas ini bagi setiap pengelola barang milik daerah maka dalam rangka menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik daerah diperlukan adanya kesamaan persepsi dan langkah secara 3. Sumber tribunmanado.co.id dengan judul Pemkab Bolmut Mulai Atur 4
integral dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan barang milik daerah. Meskipun pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara bersama pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) perwakilan Sulawesi Utara telah melakukan pelelangan aset barang milik daerah dari ratusan aset barang milik daerah yang terinventaris yang terdiri dari 36 paket milik Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah setempat, serta tujuh unit kendaraan dinas jenis roda empat berhasil dilelang secara terbuka. adapun nominal yang dihasilkan lewat lelang aset inventarisasi dan kendaraan dinas tersebut mencapai angka Rp. 384.269.600 (tiga ratus delapan puluh tiga juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah) dengan rincian masing-masing untuk aset inventarisasi dengan jumlah 36 paket yang berhasil terjual sebanyak 35 paket. Hasil pelelangan yang didapatkan akan masuk ke kas daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp. 113.119.600,- (seratus tiga belas juta seratus Sembilan belas ribu enam ratus rupiah) yang telah disampaikan oleh Kepala Badan Pengelolah Keuangan Daerah (BPKD) Bolmut Indra S. Lauma.4 Dari hasil pelelangan yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow diatas tentunya bisa dimanfaatkan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar yang bisa dimanfaatkan untuk program 4 Sumber 5
pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Untuk mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pmerintah daerah kaupaten Bolaang Mongondow pada Tahun 2018 ini akan kembali merencanakan sejumlah barang-barang inventarisasi milik seluruh Perangkat daerah di lingkupnya yang ditapsir jumlah barang inventaris yang akan dilelang tersebut bernilai miliaran rupiah tujuan utama dari pelelangan barang-barang inventarisasi ini adalah dalam rangka tertib administrasi serta optimalisasi pengelolaan milik daerah yang secara langsung akan ikut berdampak positif pada upaya mepertahankan opini wajar tanpa pengecualian yang di peroleh Bolmut tahun lalu. BOLMUT, MS - Kabupaten Bolaang Mongondouw Utara memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD),Jumat (09/06) di Kantor BPK sulut Jalan 17 Agustus Manado.Hal ini mendapatkan respon positif oleh Pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolmut,yang disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Bolmut karel Bangko, Syukur alhamdulillah bolmut masuk dalam daftar WTP dari LHP ke 13 Daerah se-Sulut."Saya sangat berayukur hari ini karena bolmut merai Opini WTP, tentu hal ini sangat di impikan oleh setiap daerah, dan kita telah meraihnya, maka sepatutnya saya berbangga diri ketika Bolmut menerima penghargaan WTP, sebagai tanda pengakuan prestasi bagi bolmut dalam mengelola keuangan daerah." ungkap Ketua DPRD 3 Periode itu.Menurut Bangko, 6
ini merupakan wujud komitment pemerintah daerah (Pemda) bersama DPRD untuk mewujudkan kabupaten Bolmut juara. "hasil LHP atas LKPD 2016 adalah wujud dan komitmen kita bersama untuk mewujutkan Bolmut Juara.5 Selajan dengan tindakan kongkrit Pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongodow Utara dalam rangka tertib administarasi serta optimaslisasi pengelolaan barang milik daerah dengan melakukan pelelangan tentunya perlu juga di barangi sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan baik dan benar berdasarkan ketentuan peraturan perundanag-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Milik Daerah dimana dalam Permendagri ini bahwa pengelolaan barang milik daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan engamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemidahtangan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan serta pengawasan dan pengendalian. Kegiatan tersebut harus dilakukan secara tersistem yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalagunaan barang milik daerah yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggungjawab terhadap aset sebagai barang milik daerah seperti halnya banyak andanya pembritaan di media sosial tentang penyalagunaan barang milik daerah pada tahun 2017 diantaranya: 5 Sumber 7
Dugaan Penyalahgunaan Aset Daerah, 15 Pejabat Kab. Bekasi Terancam Diperiksa KPK Home /JABODETABEK/BEKASI/Dugaan Penyalahgunaan Aset Daerah, 15 Pejabat Kab. Bekasi Terancam Bekasi, Deltanews.co.id - 15 Pejabat pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi satu-persatu terancam diperiksa oleh KPK terkait dugaan penandatanganan sebagai saksi dalam perjanjian perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT. Hero dan PT. YCH di Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi.Sebab saat ini kasus dugaan penyalahgunaan wewenang terkait pengelolaan aset milik daerah tersebut, masih dalam proses penelaahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kata Indonesia Berdaya (RIB) P. Hitler Situmorang kepada Ketua Umum Rakyat deltanews.co.id, (22/9) .Menurutnya, sangat tidak adil kalau hanya Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin saja yang selalu disebut-sebut sementara 15 pejabat inti di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi itu juga ikut membubuhkan tandatangannya sebagai saksi. Bahkan ke-15 pejabat inti dalam Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi yang ikut membahas dan menandatangani perpanjangan perjanjian itu seolah-olah kura-kura dalam perahu, tegasnya. Dikatakannya, ke-15 pejabat pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi yang ikut menandatangani perpanjangan perjanjian itu sekarang sedang menduduki jabatan empuk pada Pemerintahan Neneng Hasanah Yasin saat ini. Jadi kalau menurut saya ke-15 pejabat inti pada Pemerintahan Kabupaten Bekasi yang ikut serta menandatangani perpanjangan perjanjanjian Aset Daerah itu harus juga ikut bertanggungjawab, ujar Hitler. Ditempat terpisah, Sekwan DPRD Kabupaten Bekasi Drs. Herman Hanapi yang waktu itu menjabat sebagai Asisten Pemerintahan Umum dan Kesra yang turut sebagai saksi dalam perpanjangan perjanjian Aset Daerah itu ketika dikonfirmasi mengatakan, saya baru satu bulan menduduki jabatan itu jadi saya tidak paham dengan kasus itu, katanya dengan singkat. Sedangkan Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Drs. H.Uju M.Si yang ikut serta menandatangani perpanjangan HGB yang waktu itu menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset ketika berulang kali disambangi ke ruangannya untuk dikonfirmasi tidak pernah ada di tempat.6 Menyikapi permasalahan tersebut diatas tentunya perlu adanya kompetensi khusus yang harus dimiliki oleh pengurus maupun pembantu pengelolah barang milik daerah yang diserahi tugas untuk menerima, 6 bekasi-terancam-diperiksa kpk/ 8
penyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah. yang ditetapkan oleh Bupati/walikota .Oleh karena itu dalam menunjuk pengurus, pengguna bahkan pembantu pengelolah barang milik daerah harus lebih cermat sesuai dengan kopetensi yang dimilikinya agar tidak berdampak pada nilai barang milik daerah yang disajikan dalam bentuk Laporan Keuagan Pemerintah daerah yang tidak diyakini kewajarannya seperti halnya ada beberapa permasalahan berdasarkan beberapa elemen siklus Pengelolaan Barang Milik Daerah pada hasil penelitian yang sudah teridentifikasi oleh BPK sampai dengan semester II pada tahun 2016 atas sebagian besar pemerintah daerah di seluruh Indonesia diantarnya: (1) Penggunaan a. Aset belum dioptimalkan (underutilized) b. Inefisiensi aset (2) Pemanfaatan a. Aset belum dioptimalkan (underutilized) b. Inefisiensi aset c. Pemanfaatan aset belum optimal bagi pemasukan daerah d. Rendahnya fungsi manfaat aset (3) Pengamanan dan pemeliharaan a. Aset berupa tanah belum disertifikat b. Aset dikuasai pihak lain c. Aset yang tidak diketahui keberadaanya d. Lambanya penyelesaian dokumen kepemilikan aset (4) Pengahapusan a. Mekanisme penghapusan aset tidak sesuai dengan ketentuan 9
(5) Penatausahaan a. Pencatatan aset belum dilakukan atau tidak akurat b. Aset tidak didukung dengan data yang andal c. Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan d. Aset yang tidak diketahui keberadaanya e. Keterbatasan data (6) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian a. Standar operating prosedur (SOP) belum disusun b. Belum komprehensif kerangka kebijakan c. Keterbatasan data d. Keterbatasan SDM e. Reformasi manajemen aset masih pada tahap awal. Pengelolaan barang milik daerah masih menjadi permasalahan klasik di berbagai daerah karena terlihat beberapa permaslahan siklus pengelolaan barang milik daerah diatas yang sudah terindetifikasi oleh BPK sejak tahun 2016 hal ini disebabkan karena ketidak pedulian bagi pemerintah daerah terhadap pengelolaan serta pemeliharaan barang milik daerah yang tiap tahunya masih didominasi masalah pengelolaanya oleh karena itu diperlukan suatu terobosan dalam pengelolaan barang milik daerah serta diperlukannya manajemen yang baik sejak tahap perencanaan sampai pada pemusnaanya guna menunjang pengelolaan seluruh aset sebagai barang milik daerah. Melihatnya dengan berbagai persoalan dalam pengelolaan barang milik di daerah, sekarang ini tentunya pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sangat serius dalam menyikapi permasalahan tersebut untuk menata manajemen pengelolaan berdasarkan ketentuan peraturan 10
perundang-undangan yang berlaku mulai dari poerencanaan sampai pada Pemusnahan aset agar dapat mengantisipasi berbagai pesolan serta penyimpangan aset sebagai barang milik daerah yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Dengan di keluarkanya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah bahwa untuk Kabupaten/Kota perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai landasan hukum bagi pemerintah daerah yang ada di Kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah. Begitu pula di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara saat ini Pemerintah Daerah belum ada ladasan hukum di daerah terkait dengan pengelolaan brang milik daerah sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dalam Pasal 105 yang menyebutkan bahwa Perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dengan adanya landasan hukum bagi pemerintah daerah di dasarkan atas Peraturan Daerah sebagai amanah dari Peraturan yang Lebih tinggi agar penyelenggaraan pemerintah dalam hal ini Pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dalam penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah dapat dilaksanakan secara terarah, dan tepat sasaran mulai dari Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah sampai pada ganti rugi dan saksi secara administratif berdasarkan Peraturan pemerintah tersebut, adapun pegaturan dalam materi muatan dalam Rancangan Peraturan daerah 11
B. terseebut harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah selain itu juga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam Pasal 512 ayat (1) yang menyebutkan bahwa ketentuan Lebih lanjut mengenai pengelolaan barang milik daerah diatur dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada peraturan menteri ini, sehingga hal-hal khusus yang menyangkut barang milik daerah yang menjadi kewenagan oleh pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah harus di sesuaikan dengan peraturan menteri ini sehingga dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik Daerah tersebut dapat dilasanakan dengan baik karena adanya landasan hukum yang jelas bagi pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow lewat regulasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Identifikasi Masalah Dari hasil pengumpulan data berkaitan dengan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, maka dapat disusun suatu Daftar Inventaris Masalah (DIM) sebagai berikut : 1. masih terbatasnya kewenagan pemerintah daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam menyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik Daerah karena belum adanya payung hukum bagi pemerintah daerah lewat peraturan daerah Kabupaten Bolaang 12
Mongondow Utara tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan berpedomaan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang pedoman pengelolaan Barang milik sehingga pengelolaan barang milik daerah dapat dilaksanakan seara optimal sesuai dengan mekanisme dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 2. Untuk lebih diketahuinya nilai aset/barang milik daerah baik berupa benda bergerak dan tidak bergerak di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara maka diperlukanya kelengkapan pengadministrasian inventarisasi barang milik daerah secara lengkap baik daeri tahap perencanan sampai pada tahap pemusnahan aset daerah yang merupakan barang milik daerah yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. 3. Perlu dilakukannya pemeliharaan dan pengamanan dan pemeliharaan sehingga Barang Milik Daerah dapat memberi nilai sebagai aset bagi daerah serta adanya pemeliharaan dan tidakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. 4. Masih kurangnya Sumber Daya yang dimiliki yang mempunyai pemahaman yang baik tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan sumber daya manusia yang berkualitas maka penerapan pengelolaan barang milik daerah dapat dilakukan sesuai dengan mekanisme berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 13
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Sesuai dengan lingkup identifikasi masalah yang dikemukan diatas maka tujuan penyusunan Naskah Akademik ini dirumuskan sebagai berikut: a. Tujuan 1. Memberikan pemahaman secara komprehensif mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan melakukan penelitian terhadap norma- norma yang diatur sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang mengantur terkait dengan pengelolaan barang milik daerah. 2. Sebagai landasan ilmiah bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang memberikan ruang arah dan ruang lingkup dari Rancangan Peraturan Daerah yang akan di bentuk oleh Pemerintah Daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. 3. Memberi gambaran mengenai latar belakang pengusulan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. 4. Sebagai sarana untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow utara sebagai wujud penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah daerah 14
5. Memberikan gambaran singkat mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah serta menentukan materi yang akan mengarahkan pada penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan pedoman Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. b. Kegunaan Kegunaan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utarta Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah: 1. Sebagai acuan dan juga merupakan dokumen resmi yang menyatu dengan Konsep Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang akan diajukan baik dalam pembahasan maupun fasilitasi penetapan Peraturan Daerah. 2. Sebagai Pertanggung jawaban secara ilmiah mengenai konsepsi dan kemanfaatan dari penetapan peraturan daerah 3. Terciptanya keserasian dan keseragaman dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan pedoman peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang akan dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. 4. Memberikan pemahaman terhadap pemerintah daerah dan masyarakat yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mengenai urgensi serta permasalahan tentang pengelolaan barang milik daerah. 15
D. Metode Penulisan naskah akademik ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Data dan informasi diperoleh dari literatur, peraturan perundang-undangan, hasil kajian, survey dan penelitian, dideskripsikan secara terstruktur dan sistematis. Selanjutnya akan dilakukan analisa dari data dan informasi yang disajikan. Analisa akan menyangkut isi dari data dan informasi yang disajikan serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang berada pada level yang sama maupun peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya. Data dan informasi yang diperoleh digolongkan dalam 2 jenis yaitu data primer dan data sekunder. Metode penelitian yang dipergunakan adalah Penelitian Yuridis Normatif atau Penelitian Hukum Doktrinal yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder. Data sekunder ialah data yang diperoleh dari bahan bacaan bukan diperoleh langsung dari lapangan. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer ialah bahan- bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang membantu menganalisis bahan hukum primer seperti buku-buku literatur hukum, dan sebagainya. Bahan hukum tertier ialah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia. 16
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS A. Kajian Teoritis Dalam Pengelolaan aset daerah/Barang Milik daerah merupakan salah satu unsur penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Aset daerah harus dikelola dengan baik, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian Negara, Provinsi, Kabupaten dapat mempunyai hak-hak milik dan hak-hak lainnya secara sama dan dibawah asas pembatasan-pembatasan serta syarat-syarat serupa, seperti halnya warga dan badan-badan hukum perdata. Suatu badan hukum publik dapat pula menjual, menyewakan tanah, memanfaatkan tanah pekarangan, dan sebagainya.7 a. Pengertian Pengelolaan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata Pengelolaan, mempunyai 4 pengertian yaitu:8 1. Pengelolaan adalah proses,cara,perbuatan mengelolah; 2. Pengelolaan adalah proses melakukan kegitan tertentu dengan mengerakan tenaga orang lain; 3. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tjuan organisasi; 7. R. Sri Soemantri Martosoewignjo, Pengantar Hukum Administrasi Negara. hlm 180 8 17
4. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan b. Pengertian Pengelolaan Menurut Parah Ahli.9 Prajudi Atmosudirdjo, Pengelolaan adalah kegiatan pemanfaatan dan pegendalian atas semua sumber daya yang diperlukan untuk mencapai ataupun menyelesaikan tujuan tertentu Sondang P. Siagian, Arti pengelolaan adalah soft skill/ketrampilan untuk mencapai suatu hasil tertentu dengan menggunakan tenaga/bantuan orang lain George R.Terry, Pengelolaan adalah pemanfaatan sumber daya manusia ataupun sumber daya lainnya yang dapat diwujutkan dalam kegiatan perencanaa, pengorganisasian,pengarahan Andrew F Sikul, Pengelolaan adalah serangkaian aktivitas-aktivitas koordinasi yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, penempatan serta pengambilan keputusan untuk menghasilkan suatu produk dan jasa yang efektif dan efisien. Purwanto, Pengeloaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran tertentu dengan menggunakan orang-orang sebagai pelaksanaanya. Kata pengelolaan dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan. Pengelolaan diartikan sebagai suatu 9 18
rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Manajemen berasal dari bahasa inggris yaitu to manage, yang artinya mengurus, mengatur, melaksanakan dan mengelola.10 Menurut Ensiklopedi Administrasi Indonesia, manajemen adalah: segenap kekuatan menggerakkan sekelompok orang yang mengerahkan fasilitas dalam satu usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Maka dari itu manajemen dapat berlangsung: 1. Dalam bidang kerja administrasi seperti; kepegawaian, perbekalan, keuangan, tata usaha, dan hubungan masyarakat. 2. Dapat dilaksanakan dalam bidang kerja substansi seperti; produksi, penjualan, pengajaran, industrialisasi, agrarian, pertahanan keamanan, dan sebagainya. c. Barang Milik Daerah Barang daerah adalah aset daerah berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah yang sebagian atau seluruhnya dibeli atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perolehan lain yang sah yang terdiri dari : a) Barang-barang yang dikuasai/dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan barang-barang yang diserahkan penggunaannya/pemakaiannya kepada 10 Faustino Cardoso Gomes. 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia, Yogyakarta: Andi Offset hlm.1 19
Instansi/ Lembaga Pemerintah Daerah maupun pada Intansi/ Lembaga lainnya berdasarkan ketentuan yang berlaku. b) Barang-barang yang dimiliki/ dikuasai oleh Perusahaan Daerah, Badan dan Yayasan yang berstatus kekayaan Daerah yang dipisahkan.11 Barang milik daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun tidak bergerak, beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur dan ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.12 Barang milik daerah juga termasuk dalam aset lancar dan aset tetap. Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, berupa persediaan. Sedangkan aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta konstruksi dalam Pengerjaan. Dari uraian diatas, yang dimaksud aset daerah adalah aset lancar, aset tetap dan aset lainnya, sedngkan yang dimaksud dengan barang 11 Pedoman Pengelolaan Barang Milik/ Kekayaan Pemerintah Daerah Tahun 2001, Jakarta, BP. Panca Usaha, hlm. 36. 12 Badan Diklat Kementrian Dalam Negeri 2013. hlm 3. 20
daerah adalah Persediaan (bagian dari aset lancar) ditambah seluruh aset tetap yang ada di neraca daerah.13 d. Pengelolaan Barang Milik Daerah Pengelolaan barang milik daerah terkait pada kegiatan penggunaan sendiri, pemanfaatan atau pendayagunaan melalui transaksi sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah (BOT), bangun serah guna (BTO), kerjasama penyediaan infrastruktur (prasarana), pemindahtanganan, penjualan, tukar menukar, hibah, penyertaan modal, pemeliharaan, barang milik daerah tidak digunakan (idle), pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah. Pengelola barang berwenang menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah, menetapkan pedoman pengelolaan barang milik daerah dan melaksanakan pengelolaan barang milik daerah. Pengguna barang adalah penguasa barang milik daerah, berwewenang menggunakan barang milik daerah dan/atau menunjuk kuasa pengguna barang, yaitu Kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah atau pejabat ditunjuk untuk menggunakan barang milik daerah. Kuasa pengguna barang ditunjuk oleh penguna barang.14 Wewenang dan tanggung jawab pengelolaan barang-barang yang ada di Daerah, baik milik Pemerintah Pusat maupun milik Pemerintah Daerah, 13 Jurnal Universitas Sumatera Utara. hlm 38. 14 Jan Hoesada & Mei Ling, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. hlm 3. 21
diurus oleh aparat yang sama, yakni Biro Perlengkapan Daerah Provinsi bagian perlengkapan Daerah Kabupaten/ Kota mengurus barang Negara maupun barang Daerah, tetapi dicatat dalam daftar/ buku/ kartu yang terpisah dengan pertanggung-jawaban yang berbeda, dimana barang Daerah dipertanggung jawabkan kepada Kepala Daerah dan barang Negara dipertanggung jawabkan kepada Pemerintah Pusat, cq. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan Menteri Keuangan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan laiinya yang sah. Pengelolaan Barang Milik Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, dan pemusnahan, penghapusan, penatusahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. e. Pejabat Pengelolaan Barang Milik Daerah Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pasal 15 menyebutkan bahwa : 22
a. Pengurus Barang Pengelola ditetapkan oleh Gubernur/ Bupati/Walikota atas usul Pejabat Penatausahaan Barang. b. Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang. c. Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat berwenang dan bertanggungjawab: 1) membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang; 2) membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan barang milik daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang; 3) menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Gubernur/ Bupati/ Walikota; 4) meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan dari Pengguna Barang, sebagai bahan pertimbangan oleh Pejabat Penatausahaan Barang dalam pengaturan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah; 5) menyiapkan bahan pencatatan barang milik daerahberupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang 23 (1) dan
tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lainkepada Gubernur/ Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang; d. Pengurus Barang Pengelola secara administratif dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang. e. Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi Pengurus Barang Pengelola dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengelola yang ditetapkan oleh Pejabat Penatausahaan Barang. Dalam hal pengelolaan barang milik daerah, Kepala Daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah, berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang (aset) milik daerah. Kepala Daerah dalam hal ini ditingkat Daerah Kabupaten yaitu Bupati mempunyai tugas dan fungsi dalam hal pengelolaan barang daerah antara lain adalah: a. Menetapkan kebijaksanaan pembinaan pengelolaan barang daerah; b. Menyetujui atau menolak perubahan status hukum dan pemanfaatan barang daerah yang disampaikan oleh unit/ satuan kerja pemerintah daerah sebagai pengguna barang; 24
c. Menyetujui dan menetapkan penjualan yang tidak melalui kantor lelang Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.15 Kepala daerah sebagai otorisator dan ordonator barang pemerintah daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan serta tertib administrasi barang daerah. Otorisator barang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan adanya penerimaan dan pengeluaran barang daerah. Adapun tugas dan kewenangan dari otorisator yaitu : a. Menetapkan kebijasanaan pembinaan pengelolaan barang milik daerah; b. Menetapkan kebijaksanaan penerimaan dan pengeluaran barang milik daerah; c. Menyelenggarakan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah. Ordonatur barang adalah pejabat yang berwenang untuk menguji, mengendalikan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan barang daerah. Ordonatur juga memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut : a. Berusaha agar persediaan barang dalam gudang senantiasa mencukupi kebutuhan unit/ satuan kerja pemerintah daerah; b. Memberi petunjuk-petunjuk kepada panitia-panitia yang ada mengenai tugas yang harus dilakukannya; c. Mengesahkan berita acara yang dibuat oleh panitia-panitia; 15 Pedoman Pengelolaan Barang Milik/ Kekayaan Pemerintah Daerah Tahun 2001, Jakarta, BP. Panca Usaha, hlm. 38. 25
d. Menyelesaikan/ mengusut kepentingan daerah, para penyimpan (bendaharawan), pemakai barang (user/ consumers dan pengurus barang), pemeliharaan barang, dan lain-lain yang merugikan daerah; e. Berusaha agar bendaharawan mengirimkan pertanggung jawaban tepat pada waktu yang telah ditentukan dan selanjutnya meneliti pertanggungjawaban tersebut; f. Ordonatur dapat memindahkan atau menyerahkan kewenangan dan tindakan yang bertalian dengan pembinaan pengelolaan barang itu kepada bawahannya; g. Ordonatur atau pejabat yang diserahi kewenangannya adalah atasan bendaharawan dan oleh karena itu ia wajib membimbing kearah perbaikan yakni Kepala Biro Perlengkapan/ Kepala Bagian Perlengkapan dan Kepala Unit/ Satuan Kerja. Bertugas melakukan pemeriksaan yang teliti, dan menyesuaikan tindakan-tindakan bendaharawan dengan peraturan yang berlaku; h. Ordonatur segera bertindak dan mengambil langkah seperlunya guna pengadaan, perbaikan gudang-gudang, sehingga keadaan dan sekitarnya menjamin penyimpanan barang dari segala unsur-unsur merugikan daerah. f. Perencanaan Dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan kebutuhan penganggaran ini meliputi dua kegiatan, antara lain : yang dan 26
1) Koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan "Pelaksanaan perencanan kebutuhan dan penganggaran perlu terkoordinasi dengan baik dengan memperhatikan standarisasi yang telah ditetapkan sesuai kondisi daerah masing.16 2) Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran Kegiatan perencanaan kebutuhan dan penganggaran merupakan dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) masing-masing SKPD dan akan bahan penyusunan rancangan APBD. Dengan kata lain, dalam sistem perencanaan untuk pembelian aset/barang milik daerah, ada dua macam perencanaan yang harus dilakukan setiap tahun, perencanaan akan pengadaan kebutuhan aset/barang milik pemerintah daerah, dan perencanaan pemeliharaan aset/barang milik pemerintah daerah.17 Perencanaan adalah kegiatan yang merumuskan rincian kebutuhan dan pemeliharaan barang (aset) milik daerah yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang. Perencanaan kebutuhan aset daerah disusun dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah setelah memperhatikan ketersediaan aset daerah yang ada18 16.Chabib, Soleh dan Heru Rochmansjah. 2010. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Fokusmedia. Bandung hal. 163 17.M. Yusuf. 2010. Komunikasi Instruksional teori dan praktek. Bumi Aksara. Jakarta hal 40 18. Nurlan Darise. 2009. Pengelolaan Keuangan Daerah. Indeks. Jakarta hal. 235 yaitu: 27
Perencanaan pengadaan aset daerah tersebut masuk dalam rencana anggaran belanja modal yang terdokumentasi dalam Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD). Perencanaan kebutuhan aset daerah dilaporkan dalam Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) tersebut selanjutnya dianggarkan dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD). Perencanaan kebutuhan aset harus berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan standar harga yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.19 g. Pengadaan Pengadaan aset daerah harus didasarkan pada prinsip ekonomi, efisiensi dan efektivitas (value for money), transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel. Pengadaan barang daerah juga harus mengikuti peraturan perundangan tentang pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah. Pada saat pembelian harus ada dokumen transaksi yang jelas mengenai tanggal transaksi, jenis, aset dan spesifikasinya, dan nilai transaksi. Dan untuk pengadaan barang/jasa pemerintah daerah dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah. Kepala Daerah melimpahkan kewenangan kepada SKPD untuk membentuk Panitia Pengadaan dan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa. Pengadaan barang/jasa 19 Mahmudi. 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik. UPP STIM YKPN. Yogyakarta hal 152 28
Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.20 h. Penggunaan/Pemanfaatan Menurut Darise penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna aset daerah dalam mengelola menatausahakan aset daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan. Sementara menurut Mahmudi menerangkan bahwa pengunaan/pemanfaatan aset harus melalui pencatatan mengenai maksud dan tujuan penggunaan aset (status pengunaan aset), unit kerja mana yang menggunakan, lokasi dan informasi terkait lainnya. Mutasi dan disposisi aset tetap harus dicatat. Biaya pemeliharan dan depresiasi jika ada juga harus dicatat dengan tertib. Status penggunaan barang milik daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Dan untuk optimalisasi aset yang ada, pemerintah daerah dapat memanfaatkan aset yang berlebih atau menganggur dengan cara: (i) disewakan dengan jangka waktu maksimal 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang; (ii) dipinjampakaikan dengan jangka waktu maksimal 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang; 20 Nurlan Darise. Opcit hal.236 dan 29
(iii) kerja sama pemanfaatan dengan jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang; (iv) bangun-guna-serah (Build-Operate-Transfer) dan bangun-serah-guna (Build-Transfer-Operate) dengan jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) tahun. Pemanfaatan aset daerah tersebut bertujuan untuk mendayagunakan aset disamping itu juga dapat dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan daerah dan mengurangi beban anggaran pemeliharaan aset.21 i. Pengamanan dan Pemeliharaan Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang (aset) milik daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum, sedangkan pemeliharaan adalah suatu rangkaian kegiatan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua barang (aset) milik daerah agar selalu dalam keadaan baik dan siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna22 Pembantu pengelola, pengguna dan/atau kuasa pengguna bertanggung jawab atas pemeliharaan barang milik daerah yang ada di bawah penguasaannya dengan berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKBMD). Pengguna dan/atau kuasa pengguna wajib membuat Daftar Hasil Pemeliharaan Barang dan melaporkan kepada 21. Ibid 22 Nurlan Darise. Opcit. hal 242 30
Pengelola secara berkala.Laporan hasil pemeliharaan dijadikan sebagai bahan evaluasi. Aset-aset pemerintah daerah perlu mendapat pengamanan yang memadai, yang meliputi: Pengamanan administrasi Pengamanan administrasi meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan. Pengamanan secara hukum Pengamanan secara hukum dilakukan dengan cara melengkapi aset tersebut dengan bukti kepemilikan yang berkekuatan hukum, seperti Bukti Kepemilikan Barang, Sertifikat Tanah, BPKB atau STNK, berita Acara serah terima barang, surat pernyataan hibah, wakaf, sumbangan atau donasi. Pengamanan fisik Pengamanan fisik atas aset daerah dilakukan dengan cara memberi perlindungan fisik agar keberadaan aset terebut aman dari pencurian atau kehilangan, kondisinya terpelihara dan tidak mengalami kerusakan. j. Penghapusan dan Pemindahtanganan Penghapusan adalah tindakan menghapus aset daerah dalam daftar aset dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna dan/atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada 31
dalam penguasaannya23. Penghapusan aset daerah dari daftar aset pemerintah daerah dapat dilakukan jika aset tersebut sudah tidak memiliki nilai ekonomis, rusak berat atau hilang. Penghapusan aset daerah dapat dilakukan dengan cara pemusnahan, atau pemindahtanganan, yaitu dengan cara penjualan, tukar menukar, hibah, maupun penyertaan modal pemerintah. 24 Sedangkan untuk Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang (aset) milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal pemerintah daerah25 k. Teori Good Governance Tata Kepemerintahan yang baik merupakan isu sentral yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Sadu Wasistiono mengemukakan bahwa tuntutan akan good governance timbul karena adanya penyimpangan dalam penyelenggaraan negara dari nilai demokratis sehingga mendorong kesadaran warga negara untuk menciptakan sistem atau paradigma baru untuk mengawasi jalannya pemerintahan agar tidak melenceng dari tujuan semula. Tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan 23 Nurlan Darise. Opcit. hal 243 24 Mahmudi. 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik. UPP STIM YKPN. Yogyakarta hal 153 25 Nurlan Darise. Opcit. hal 244 32
pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan dapat diwujudkan dengan mempraktekkan good governance26. UNDP dalam Lalolo Krina menjelaskan bahwa : Governance diterjemahkan menjadi tata pemerintahan yaitu penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan Lembaga- lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.27 Kunci utama memahami good governance adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya, dan bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik. Penilaian terhadap baik-buruknya pemerintahan bisa dinilai bila telah bersinggungan dengan unsur prinsip- prinsip good governance. Masyarakat Taransparansi Indonesia (MTI) mengemukakan prinsip-prinsip good governance adalah sebagai berikut28 : a. Partisipasi Masyarakat, Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan 26 Sadu Wasistiono. Sadu Wasistiono, Kapita SelektaPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Fokus Media, Bandung,2003, hal. 23 27 Lalolo Krina. Indikator dan Tolok Ukur Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. hal.6 28 Masyarakat Transparansi Indonesia, Prinsip-Prinsp Good Governance. MTI.Jakarta.2008 33
mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. b. Tegaknya Supremasi Hukum, Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia. c. Transparansi, Tranparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. d. Peduli pada Stakeholder, Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan. e. Berorientasi pada Konsensus, Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dan yang terbaik bagi kelompok masyarakat, dan terutama dalam kebijakan dan prosedur. f. Kesetaraan, Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka g. Efektifitas dan Efisiensi, Proses-proses pemerintahan dan lembaga- lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin. h. Akuntabilitas, Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada 34
masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggung jawaban tersebut tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan. i. Visi Strategis, Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan untuk mewujudkannya, harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut. Prinsip-prinsip yang melandasi konsep tata pemerintahan yang baik sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi lain, dari satu pakar ke pakar lainnya. Namun paling tidak ada sejumlah prinsip yang dianggap sebagai landasan good governance, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Selain itu juga, Good Governance yang efektif menuntut adanya koordinasi dan integritas, profesionalisme serta etos kerja dan moral yang tinggi dari ketiga pilar yaitu pemerintah, masyarakat madani, dan pihak swasta. Ketiganya mempunyai peran masing-masing, dimana Pemerintahan Daerah (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) memainkan peran menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur- unsur lain dalam local governance. Dunia usaha berperan dalam penciptaan lapangan kerja dan pendapatan di daerah. Masyarakat berperan dalam penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan politik di daerah. Ketiga unsur tersebut dalam memainkan perannya sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip- prinsip tata kepemerintahan yang baik. Penerapan tata kepemerintahan yang 35
baik di lingkungan pemerintahan tidak terlepas dari penerapan sistem manajemen kepemerintahan yang merupakan rangkaian hasil dari pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen (planning, organizing, actuallyting, dan controlling) yang dilaksanakan secara profesional dan konsisten. Penerapan sistem manajemen tersebut mampu menghasilkan kemitraan positif antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat. Dengan demikian, instansi pemerintah dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Untuk itu penerapan prinsip-prinsip good governance sangat penting dalam pelaksanaan pelayanan publik untuk meningkatkan kinerja aparatur negara. Hal ini karena pemerintah merancang konsep prinsip-prinsip good governance untuk meningkatkan potensi perubahan dalam birokrasi agar mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, di samping itu masyarakat masih menganggap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh birokrasi pasti cenderung lamban, tidak profesional, dan biayanya mahal. Sedangkan menurut UNDP menganggap bahwa good governance dapat diukur dan dibangun dari indikator-indikator yang komplek dan masing- masing menunjukkan tujuannya. Tata Pemerintahan yang baik (good governance) memiliki ciri-ciri sebagai berikut29: a. Mengikutsertakan semua; b. Transparan dan bertanggung jawab; 29. Bappenas. Artikel: Pemikiran Tentang Good 36
c. Efektif dan adil; d. Menjamin adanya supremasi hukum; e. Menjamin prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan konsensus masyarakat; f. Memperhatikan kepentingan masyarakat yang paling miskin dan lemah dalam pengambilan keputusan menyangkut alokasi pembangunan. B. Kajian Terhadap Asas Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma Untuk merumuskan norma dalam penyusunan Peraturan Daerah dibutuhkan pengkajian terhadap asas-asas yang akan menjiwai setiap norma hukum dalam peraturan daerah tersebut. Satjipto Rahardjo, mengartikan asas hukum sebagai suatu hal yang dianggap oleh masyarakat hukum yang bersangkutan sebagai basic truth atau kebenaran asasi, sebab melalui asas-asas hukum itulah pertimbangan etis dan sosial masyarakat masuk ke dalam hukum. Dengan demikian, asas hukum menjadi semacam sumber untuk menghidupi tata hukumnya dengan nilai-nilai etis, moral, dan sosial masyarakat.30 Adapun asas-asas yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 30 Satjipto Raharjo, Peranan Dan Kedudukan Asas-asas Hukum Dalam Kerangka Hukum Nasional (Pembahasan Terhadap Makalah Sunaryati Hartono), Seminar dan Lokakarya Ketentuan Umum Peraturan Perundang-undangan, Jakarta, 19-20 Oktober 1988. 37
Barang Milik Daerah. Dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dengan memperhatikan asas-asa sebagai berikut: 1. Asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah- masalah di bidang pengelolaan barang milik negara/daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, pengelola barang dan gubernur/bupati/walikota sesuai fungsi, wewenang, dan tanggungjawab masing-masing; 2. Asas kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang milik negara/daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang- undangan; 3. Asas transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara/daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar. 4. Asas efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik negara/daerah diarahkan agar barang milik negara/daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan taigas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal; 5. Asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik negara/daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat; 6. Asas kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang milik negara/daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka 38
optimalisasi pemanfaatan dan'pemindahtanganan barang milik negara/daerah serta penyusunan Neraca Pemerintah. C. Penyelenggaraan , Kondisi yang ada serta permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dewasa ini persoalan Aset atau Barang Milik Daerah masih menjadi permasalahan klasik diberbagai daerah ketidak pedulian terhadap pengelolaan dan pemeliharaan aset yang terlihat atas opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap keuangan Pemerintah Daerah yang hampir setiap tahun masih didominasi masalah pengelolaan barang milik daerah, bahkan masih kurangya tindakan nyata untuk mengatur pemisahan aset dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah yang baru yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagaiman yang telah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sehingga di setiap Organisasi Perangkat Daerah yang akan terpisah harus perlu melakukan pendataan aset/barang milik daerah secara detail dan benar seperti yang telah diberitakan di media social. Mengingat pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara bersama pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) perwakilan Sulawesi Utara telah melakukan pelelangan aset barang milik daerah dari ratusan aset barang milik daerah yang terinventaris yang terdiri dari 36 paket milik Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah 39
Daerah setempat, serta tujuh unit kendaraan dinas jenis roda empat berhasil dilelang secara terbuka adapun nominal yang dihasilkan lewat lelang aset inventarisasi dan kendaraan dinas tersebut mencapai angka Rp. 384.269.600 (tiga ratus delapan puluh tiga juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah) dengan rincian masing-masing untuk aset inventarisasi dengan jumlah 36 paket yang berhasil terjual sebanyak 35 paket. Hasil pelelangan yang didapatkan akan masuk ke kas daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp. 113.119.600,- (seratus tiga belas juta seratus Sembilan belas ribu enam ratus rupiah) yang telah disampaikan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Bolmut Indra S. Lauma. Tentunya dari hasil pelelangan yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara diatas bisa dimanfaatkan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar yang bisa dimanfaatkan untuk program pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Untuk mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pemerintah daerah kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada Tahun 2018 ini akan kembali merencanakan sejumlah barang- barang inventarisasi milik seluruh Perangkat daerah di lingkupnya yang ditafsir jumlah barang inventaris yang akan dilelang tersebut bernilai miliaran rupiah tujuan utama dari pelelangan barang-barang inventarisasi ini adalah dalam rangka tertib administrasi serta optimalisasi pengelolaan milik daerah yang secara langsung akan ikut berdampak positif pada upaya mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian yang di peroleh Bolmut tahun lalu. 40
Hal ini tentunya menjadi persoalan dalam suatu pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara karena dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah tersebut mengatur tentang kegiatan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, dan pemusnahan, penghapusan, penatusahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Oleh karena itu rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang nantinya akan diterapkan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah, dimana untuk memberi kejelasan serta tujuan yang pasti sebagai landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan barang milik daerah yang merupakan aset yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara agar pengelolaannya dapat dilaksankan secara profesional, akuntabel dan transparan dan dapat dipercayakan oleh masyarakat untuk pembangunan dan kelancaran pemerintahan yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, serta mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalagunaan barang milik daerah yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang bertanggungjawab terhadap aset sebagai barang milik daerah D. Kajian Terhadap Implikasi Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Keuangan Daerah. tidak 41
Rancangan peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tentang Pengelolaan Barang milik Daerah dimana rancangan peraturan daerah ini mengatur tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang meliputi kegiatan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, dan pemusnahan, penghapusan, penatusahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Dengan adanya rancangan Peraturan Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang nantinya akan membawa perubahan paradikma baru bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam Mengelola Barang Milik Daerah mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pengawasan dan pengendalian barang milik daerah sebagai upaya pemerintah daerah untuk mengoptimalisasikan pengelolaan barang milik daerah sehingga terwujud tertibnya pengadministrasian inventarisasi barang milik daerah agar dapat memberikan kontribusi secara optimal bagi daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sehingga barang milik daerah yang merupakan aset daerah terkelola dengan baik secara baik dan terarah dan tidak terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan barang milik daerah yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggungjawab terhadap aset sebagai barang milik daerah. Untuk itu kebutuhan akan anggaran berkaitan dengan Pengelolaan Barang Milik Daerah ini tentunya secara tidak langsung dengan diberlakukannya peraturan daerah ini akan berimplikasi terhadap beban 42
keuangan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam hal peningkatan kemampuan sumber daya aparatur pengelolaan BMD dengan melakukan pendidikan serta pelatihan, dan juga dalam hal meningkatkan pengawasan dan pengendalian BMD terhadap system pelaksanaan pengelolaan BMD untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan dan menjamin tertib administrasi pengelolaan BMD secara efisien dan efektif. 43
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT Sebagai peraturan daerah yang dibentuk karena adanya delegasi dari Peraturan Perundang-undangan yang secara hierarkhi berada pada tingkatan yang lebih diatas, maka Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah materi pokoknya sudah seharusnya berpedoman penuh pada Peraturan Perundang-undangan yang mendelegasikan pembentukan Peraturan Daerah. Selain Peraturan Perundang-undangan yang memberikan delegasi pembentukan Peraturan Daerah, perlu juga memperhatikan beberapa Peratuan Perundang-undangan yang secara materi pengaturan memiliki kesamaan materi atau berkaitan erat dengan pokok pengaturan dalam Peraturan Daerah yang akan dibentuk serta Peraturan Perundang-undangan yang memberikan kewenangan pembentukan Peraturan Daerah, dengan ketentuan bahwa Peraturan yang dianalisis dan dievaluasi hanyalah Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sederajad atau yang lebih tinggi tempatnya dalam hierarkhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Adapun beberapa Peraturan Perundang-undangan tersebut yaitu : 44
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia berbunyi "Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan" telah memberikan dasar untuk membentuk suatu peraturan yang berlaku di daerahnya yang disebut dengan peraturan daerah yang keberadaannya diakui oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan daerah untuk mengatur dan memberikan pelayanan kepada masyarakat di daerahnya sebagai daerah otonom yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan ini telah memberikan dasar konstitusional bagi daerah dalam pembentukan Peraturan Daerah serta menjamin terciptanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom. Dengan demikian daerah memiliki keleleluasaan bertindak yang dijamin dengan adanya kepastian hukum untuk mengusahakan cabang-cabang produksi yang penting di wilayahnya dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah untuk digunakan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Tidak terkecuali pengelolaan barang milik daerah yang menjadi sarana penunjang pelayanan kepada masyarakat daerah juga perlu diatur pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Daerah sebagai kewenangan asli daerah yang 45
2. diberikan oleh Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Melalui batasan pengertian tersebut menunjukan bahwa pengelolaan barang milik daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan Negara. Hal ini dipertegas dengan ketentuan dalam Pasal 2 yang mengatur mengenai ruang lingkup keuangan negara yang meliputi: a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; c. Penerimaan Negara; d. Pengeluaran Negara; e. Penerimaan Daerah; f. Pengeluaran Daerah; 46
g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah; h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Ketentuan Pasal 2 huruf g di atas menunjukan bahwa barang yang dimiliki oleh daerah termasuk dalam lingkup keuangan negara. Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (1) undang-undang ini disebutkan Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dengan memperhatikan batasan pengertian keuangan Negara sebagaimana telah disebutkan sebelumnya berarti bahwa pengelolaan barang milik daerah pun demikian cara pengelolaannya. Sehingga metode pengelolaan yang akan ditetapkan melalui penormaan dalam peraturan daerah perlu menunjukan adanya pengelolaan barang milik daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 47
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4285, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004). Selanjutnya pada angka 11 juga diberi batasan pengertian mengenai Barang Milik Daerah bahwa "Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah." Pengelolaan barang milik Negara/daerah dalam undang-undang tersebut diatur dalam bab tersendiri. Dimana dalam pengaturannya ditetapkan mengenai pengguna barang milik daerah yaitu Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota (Pasal 43 ayat (2)). Selanjutnya pada ayat (3) juga diatur bahwa kepala satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna Barang bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya. Dalam Pasal 47 dijelaskan mengenai fungsi persetujuan DPRD, dan dalam hal bagaimana persetujuan tersebut diperlukan dalam pengelolaan Barang milik daerah. Perumusan materi muatan dalam peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara tentang pengelolaan barang milik daerah perlu memperhatikan pokok-pokok pengaturan yang sebelumnya telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut. 48
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolang Mongondow Utara di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Agar suatu daerah dapat melaksanakan seluruh tugas pemerintahan daerah yang dimilikinya maka sebelumnya perlu memperoleh pengakuan secara hukum bahwa daerah tersebut telah sah berdiri sebagai suatu daerah yang mandiri. Pengakuan tersebut datang dari Undang-Undang Pendirian suatu daerah sebagai daerah otonom. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Propinsi Sulawesi Utara, Untuk dapat menjalankan segala kewenangan yang diberikan tersebut, pemerintah daerah otonom harus membentuk instrumen hukum yang berlaku di wilayahnya sendiri. Dengan dibentuknya sebuah instrumen hukum itu, maka akan melegalkan semua tindakan pemerintah daerah dalam melaksanakan segala kewenangannya. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka instrumen hukum tersebut bernama Peraturan Daerah sebagai instrumen hukum utama daerah yang ditunjang dengan Peraturan Kepala Daerah. Dengan demikian dapat disimpulkan, dengan berdirinya Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Propinsi 49
5. Sulawesi Utara, maka untuk menjalankan segala kewenangan Pemerintahan Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah sebagai dasar hukum pelaksanaannya. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan setiap jenis Peraturan Perundang- undangan. Adapun dalam Pasal 7 diatur mengenai hierarkhi Peraturan Perundang-undangan yaitu: (1) Jenis dan hierarkhi Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan e. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. (2) Kekuatan hukum Pearturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarkhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dengan adanya ketentuan tersebut, maka dalam membentuk Peraturan Daerah, Pemerintahan Daerah harus menaati setiap ketentuan 50
yang diatur oleh Peraturan Perundang-undangan yang berada pada kedudukan yang lebih tinggi. Dalam Pasal 14 diatur mengenai materi muatan yang dapat diatur dalam peraturan daerah. Ketentuan Pasal 14 yang berbunyi "Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi" memberikan penjelasan yang lebih lanjut atas materi muatan Peraturan Daerah yang diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam ketentuan ini semakin jelas disebutkan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan merupakan ruang lingkup yang dapat diatur dalam peraturan daerah, penyelenggaraan otonomi daerah harus menyesuaikan dengan kewenangan-kewenangan daerah otonom yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dan selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah yang hanya berlaku di daerah otonom tersebut. Selanjutnya dalam Pasal 14 ini membuka substansi baru yang dapat diatur dalam Peraturan Daerah yaitu untuk menampung kondisi khusus daerah, ketentuan ini memberikan kewenangan kepada daerah untuk bebas membentuk suatu peraturan daerah yang sesuai dengan karakteristik khusus yang ada di daerah tersebut, hal ini dimaksudkan agar peraturan daerah sebagai bagian dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dapat langsung menyentuh pusat permasalahan dalam 51
daerah tersebut yang belum tentu sama dengan daerah lain sehingga efektifitas hukum yang coba diberikan oleh Peraturan Daerah yang dibentuk akan tercapai sepenuhnya. Selain kondisi khusus daerah, dalam Peraturan Daerah juga dapat memuat penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang- undangan yang lebih tinggi hal ini dimuat sebagai suatu bagian dalam materi muatan Peraturan Daerah karena banyaknya delegasi yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berada pada hierarkhi lebih tinggi kepada Peraturan Daerah terhadap suatu penyelenggaraan pemerintahan negara, yang kemudian agar dapat diterapkan di setiap daerah harus disesuaikan dengan kondisi yang ada di masyarakat setempat, sehingga jalan yang paling baik agar Perundang-undangan tersebut dapat diterima dan dijalankan oleh masyarakat di daerah harus dimuat dalam Peraturan Daerah yang sudah melalui berbagai kajian. Demi menjamin terciptanya suatu Peraturan Daerah yang baik maka perlu melalui beberapa tahapan pembentukan. Dalam Undang-undang ini diatur mengenai beberapa tahapan yang harus dilalui dalam membentuk suatu produk Peraturan Perundang-undangan yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Adanya berbagai tahapan ini dimaksudkan agar Peraturan Perundang- undangan yang dibentuk tidak hanya asal jadi melainkan memiliki proses dan kajian yang matang sehingga ketika akan diterapkan nanti dapat berlaku efektif sesuai dengan harapan pemerintah yang membentuknya. 52
6. Sebelum membentuk Peraturan Daerah yang memuat pasal-pasal pengaturan yang mengikat setiap subjek yang diatur didalamnya, perlu disusun sebuah dokumen yang memuat alasan-alasan ilmiah mengenai pentingnya Peraturan Daerah tersebut dibuat, dokumen tersebut merupakan Naskah Akademik yang dibuat dalam tahapan penyusunan Peraturan Daerah. Dasar hukum pembuatan Naskah Akademik yang mendampingi Peraturan Daerah diatur dalam Pasal 56 ayat (2) yang berbunyi "Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik". Ketentuan ini berlaku juga terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang sebagaimana diatur dalam Pasal 63 yaitu "ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 53
Pemerintahan Daerah merupakan pedoman penyelenggaraan pemerintahan daerah di setiap daerah otonom yang ada. Daerah otonom berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diberikan kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah. Peraturan Daerah sendiri dalam Undang- undang ini diatur dalam BAB XI, ketentuannya dimuat dalam Pasal 236 yaitu : Pasal 236 (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda. (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah. (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan: a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi utama Peraturan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 236 diatas adalah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dimana peraturan daerah tersebut dibetuk oleh DPRD dengan 54
persetujuan bersama kepala daerah dengan materi muatan yang sudah diatur dan dibatasi kewenangannya. Hal ini berarti daerah dapat dengan bebas membentuk Peraturan Daerah akan tetapi materi muatannya harus sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh daerah. Selanjutnya dalam Pasal 237 disebutkan : Pasal 237 (1) Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2) Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan. (3) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda. (4) Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara efektif dan efisien. Dalam membentuk Peraturan Daerah, perlu memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat hal ini dikarenakan posisi dari peraturan daerah yang berada pada hierarkhi yang paling bawah dalam sistem hukum nasional yang mewajibkan kepatuhan substansi oleh peraturan daerah atas peraturan tidak 55
perundang-undangan di atasnya, selain itu karena peraturan daerah itu berlaku secara lokal maka harus memperhatikan asas-asas hukum yang tumbuh dan berkembang di masyarakat sehingga masyarakat dapat dengan mudah menerima dan menjalankan Peraturan Daerah tersebut. Alur pembentukan Peraturan Daerah diatur jelas dalam Undang- Undang Pemerintahan Daerah ini diatur dalam Pasal 239 sampai Pasal 244 Paragraf 2 Perencanaan Pasal 239 (1) Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam program pembentukan Perda. (2) Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat disusun oleh DPRD dan kepala daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda. (3) Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan dengan keputusan DPRD. (4) Penyusunan dan penetapan program pembentukan Perda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD. (5) Dalam program pembentukan Perda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas: a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan b. APBD. (1) (2) 56
(6) Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam program pembentukan Perda Kabupaten/Kota dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai: a. penataan Kecamatan; dan b. penataan Desa. (7) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau kepala daerah dapat mengajukan rancangan Perda di luar program pembentukan Perda karena alasan: a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaaan konflik, atau bencana alam; b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain; c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan Perda dan unit yang menangani bidang hukum pada Pemerintah Daerah; d. akibat pembatalan oleh Menteri untuk Perda Provinsi dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk Kabupaten/Kota; dan e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah program pembentukan Perda ditetapkan. Paragraf 3 Penyusunan Pasal 240 Perda 57
(1) Penyusunan rancangan Perda dilakukan berdasarkan program pembentukan Perda. (2) Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah. (3) Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan. Paragraf 4 Pembahasan Pasal 241 (1) Pembahasan rancangan Perda dilakukan oleh DPRD bersama kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama. (2) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tingkat pembicaraan. (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragraf 5 Penetapan Pasal 242 (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala Daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi Perda. 58
(2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. (3) Gubernur wajib menyampaikan rancangan Perda Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak menerima rancangan Perda Provinsi dari pimpinan DPRD provinsi untuk mendapatkan nomor register Perda. (4) Bupati/wali kota wajib menyampaikan rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak menerima rancangan Perda kabupaten/kota dari pimpinan DPRD kabupaten/kota untuk mendapatkan nomor register Perda. (5) Menteri memberikan nomor register rancangan Perda Provinsi dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan nomor register rancangan Perda Kabupaten/Kota paling lama 7 (tujuh) Hari sejak rancangan Perda diterima. (6) Rancangan Perda yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh kepala daerah dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan kepala Daerah. (7) Dalam hal kepala Daerah tidak menandatangani rancangan Perda yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (6), 59
rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah. (8) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi, "Peraturan Daerah ini dinyatakan sah". (9) Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah. Pasal 243 (1) Rancangan Perda yang belum mendapatkan nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (5) belum dapat ditetapkan kepala Daerah dan belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah. (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat secara berkala menyampaikan laporan Perda Kabupaten/Kota yang telah mendapatkan nomor register kepada Menteri. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian nomor register Perda diatur dengan Peraturan Menteri. Paragraf 6 Pengundangan Pasal 244 (1) Perda diundangkan dalam lembaran daerah. (2) Pengundangan Perda dalam lembaran daerah dilakukan oleh sekretaris Daerah. 60
7. (3) Perda mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Perda yang bersangkutan. Tahapan-tahapan tersebut menjadi mutlak untuk dipatuhi oleh Pemerintah Daerah Kota Tomohn dalam membentuk Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah, karena dengan dipenuhinya setiiap tahapan pembentukan ini, maka Peraturan Daerah yang dibentuk tidak cacat formil. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643) Terhadap tanah negara termasuk di dalamnya tanah yang telah terinventarisasi sebagai barang milik daerah dapat dikenakan berbagai macam pembebanan hak seperti yang disebutkan dalam UUPA. Untuk pengaturan selanjutnya mengenai pembebanan-pembebanan hak tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah. Pengaturan dalam peraturan pemerintah tersebut secara eksplisit disebutkan mengenai siapa saja yang dapat menjadi subyek masing-masing jenis pembebanan hak, jangka waktu setiap jenis pembebanan hak, hak dan kewajiban masing-masing pemegang hak, peralihan masing-masing jenis pembebanan hak, sampai pada hapusnya hak-hak tersebut. Sehingga 61
8. mengenai detail-detail pengelolaan tanah negara tersebut dalam peraturan daerah harus menyesuaikan dengan peraturan pemerintah ini. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) Dalam peraturan pemerintah ini memuat tata cara pengelolaan barang milik daerah yang dan merupakan pedoman penyelenggaraan barang milik daerah. Dalam pasal 2 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pasal 2 (1) Barang Milik Negara/Daerah meliputi: a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; dan b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis; 62
b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; c. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ruang lingkup Barang Milik Negara/Daerah dalam Peraturan Pemerintah ini mengacu pada pengertian Barang Milik Negara/ Daerah berdasarkan rumusan dalam Pasal 1 angka 10 dan angka 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pengaturan Pemerintah ini dibatasi pada pengertian Barang Milik Negara/Daerah yang bersifat berwujud, namun sepanjang belum diatur lain, Peraturan Pemerintah ini juga mencakup Barang Milik Negara/Daerah yang bersifat tak berwujud sebagai kelompok Barang Milik Negara/Daerah selain tanah dan/atau bangunan. Sesuai dengan pasal 3 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014, Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pasal 3 (2) Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi: 63
a. Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran; b. pengadaan; c. Penggunaan; d. Pemanfaatan; e. pengamanan dan pemeliharaan; f. Penilaian; g. Pemindahtanganan; h. Pemusnahan; i. Penghapusan; j. Penatausahaan; dan k. pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Pemegang kekuasaan barang milik daerah sesuai kedudukannya di daerah yaitu Gubernur/Bupati/Walikota dan sekretaris daerah adalah merupakan penegelola barang milik daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 pasal 5: Pasal 5 (1) Gubernur/Bupati/Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah. (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab: a. menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah; 64
b. menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan; c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah; d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah; e. mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; f. menyetujui usul Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya; g. menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan; dan h. menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur. (3) Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang Milik Daerah. (4) Pengelola Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab: a. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang Milik Daerah; b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan Barang Milik Daerah; c. mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota; dan 65
d. mengatur pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah; e. mengatur pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui oleh Gubernur/ Bupati/Walikota atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah; dan g. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah. Di dalam pengelolaan barang milik daerah, yang pertama diperhatikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 pasal 9 tentang perencanaan dan penganggaran. Dimana perencanaan kebutuhan barang milik daerah harus memperhatikan kebuthan pelaksanaan serta tugas fungsi dan ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebuthan meluiputi a. Perencaaan pengadaan; b. Pemeliharaan; c. Pemanfaatan; d. Pemindahtanganan; dan e. Penghapusan. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah sebagaimana yang termuat di dalam pasal 9 peraturan pemerintah ini adalah : 66
Pasal 9 (1) Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara/Daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga/satuan kerja perangkat daerah serta ketersediaan Barang Milik Negara/Daerah yang ada. (2) Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan pengadaan, pemeliharaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan Barang Milik Negara/Daerah. (3) Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu dasar bagi Kementerian/ Lembaga/satuan kerja perangkat daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan rencana kerja dan anggaran. (4) Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali untuk Penghapusan, berpedoman pada: a. standar barang; b. standar kebutuhan; dan/atau c. standar harga. (5) Standar barang dan standar kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b ditetapkan oleh: a. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara setelah berkoordinasi dengan instansi terkait; atau 67
b. Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah setelah berkoordinasi dengan dinas teknis terkait. (6) Penetapan standar kebutuhan oleh Gubernur/Bupati/ Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri. (7) Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah ini pengadaan baran milik daerah dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Seperti yang termuat di dalam pasal 12 peraturan pemerintah ini : Pasal 12 Pengadaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Status penggunaan dari barang milik daerah tersebut, dilakukan oleh kepala daerah dalam hal ini bupati sebagai pengelola barang milik daerah yang akan menetapkan staus dari barang tersebut dimuat dalam pasal 14 peraturan pemerintah ini. Pasal 14 Status Penggunaan Barang Milik Negara/Daerah ditetapkan oleh: a. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara; atau 68
b. Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah. penetapan status barang milik daerah tidak dapat di tetapkan atau dilakukan kepada barang persediaan, konstruksi dalam pengerjaan atau barang yang sudah direncanakan untuk dihibakan, sesuai yang termuat didalam pasal 15 peraturan pemerintah ini. Pasal 15 Penetapan status Penggunaan tidak dilakukan terhadap: a. Barang Milik Negara/Daerah berupa: 1. barang persediaan; 2. konstruksi dalam pengerjaan; atau 3. barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan. b. Barang Milik Negara yang berasal dari dana dekonsentrasi dan dana penunjang tugas pembantuan, yang direncanakan untuk diserahkan; c. Barang Milik Negara lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Pengelola Barang; atau d. Barang Milik Daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur/Bupati/Walikota. 69
Pengelola barang sebagaimana yang disebutkan dapat mendelegasikan penetapan staus barang milik daerah sperti yang termuat didalam pasal 16 peraturan pemerintah ini : Pasal 16 (1) Pengelola Barang dapat mendelegasikan penetapan status Penggunaan atas Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. (2) Gubernur/Bupati/Walikota dapat mendelegasikan penetapan status Penggunaan atas Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu kepada Pengelola Barang Milik Daerah. Pasal 20 (1) Barang Milik Negara dapat dialihkan status penggunaannya dari Pengguna Barang kepada Pengguna Barang lainnya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi berdasarkan persetujuan Pengelola Barang. (2) Pengalihan status Penggunaan Barang Milik Negara dapat pula dilakukan berdasarkan inisiatif dari Pengelola Barang dengan terlebih dahulu memberitahukan maksudnya tersebut kepada Pengguna Barang. 70
Barang milik daerah dapat dialihkan staus penggunaanya kepada pengguna barang berdasarkan persetujuan dari kepala daerah dalam pasal 21 peraturan pemerintah ini. Pasal 21 (1) Barang Milik Daerah dapat dialihkan status penggunaannya dari Pengguna Barang kepada Pengguna Barang lainnya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi berdasarkan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota. (2) Pengalihan status Penggunaan Barang Milik Daerah dapat pula dilakukan berdasarkan inisiatif dari Gubernur/Bupati/Walikota, dengan terlebih dahulu memberitahukan maksudnya tersebut kepada Pengguna Barang. Dalam pasal 22 peraturan pemerintah ini menjelaskan tentang penetapan status bangunan dan tanah diperlukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi : Pasal 22 (1) Penetapan status Penggunaan Barang Milik Negara/ Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah dan/atau bangunan tersebut diperlukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan. 71
(2) Pengguna Barang wajib menyerahkan Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang, kepada: a. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara; atau b. Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang Milik Daerah, untuk Barang Milik Daerah. (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila tanah dan/atau bangunan tersebut telah direncanakan untuk digunakan atau dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh: a. Pengguna Barang, untuk Barang Milik Negara; atau b. Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah. Pemanafaatan barang milik daerah dilaksanakan oleh pengelola barang, atas persetujuan dari Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk barang daerah yang berada didalam penguasaan pengelola barang dan untuk pengelolaan barang milik daerah. Kriteria pemanfaatan barang milik daerah termuat dalam pasal 26 peraturan pemerintah ini adalah : Pasal 26 (1) Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan oleh: a. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya; 72
b. Pengelola Barang dengan persetujuan Gubernur/ Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang; c. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang; atau d. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang, dan selain tanah dan/atau bangunan. (2) Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan negara/daerah dan kepentingan umum. Adapun bentuk bentuk pemanfaatan yang diatur dalam peraturan menteri ini untuk dimasukan kedalam rancangan peraturan daerah sesuai termuat dalam bagian kedu pasal 27 bentuk pemanfaatan. Bagian Kedua Bentuk Pemanfaatan Pasal 27 Bentuk Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah berupa: a. Sewa; b. Pinjam Pakai; c. Kerja Sama Pemanfaatan; 73
d. Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; atau e. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur. Berikutnya adalah pasal 28 dan 29 peraturan pemerintah ini yang termasuk sebagai bentuk pemanfaatan barang milik daerah adalah : Bagian Ketiga Sewa Pasal 28 (1) Sewa Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan terhadap: a. Barang Milik Negara yang berada pada Pengelola Barang; b. Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepadaGubernur/Bupati/Walikota; c. Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang; d. Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang; atau e. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan. (2) Sewa Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola Barang. (3) Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/ Walikota. 74
(4) Sewa Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang. Pasal 29 (1) Barang Milik Negara/Daerah dapat disewakan kepada Pihak Lain. (2) Jangka waktu Sewa Barang Milik Negara/Daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. (3) Jangka waktu Sewa Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat lebih dari 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk: a. kerja sama infrastruktur; b. kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun; atau c. ditentukan lain dalam Undang-Undang. (4) Formula tarif/besaran Sewa Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh: a. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara; atau b. Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah. (5) Besaran Sewa atas Barang Milik Negara/Daerah untuk kerja sama infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a atau untuk kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih 75
dari 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat mempertimbangkan nilai keekonomian dari masing-masing infrastruktur. (6) Formula tarif/besaran Sewa Barang Milik Negara/Daerah selain tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh: a. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara; atau b.Gubernur/Bupati/Walikota dengan berpedoman pada kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah, untuk Barang Milik Daerah. (7) Sewa Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan perjanjian, yang sekurang-kurangnya memuat: a. para pihak yang terikat dalam perjanjian; b. jenis, luas atau jumlah barang, besaran Sewa, dan jangka waktu; c. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu Sewa; dan d. hak dan kewajiban para pihak. (8) Hasil Sewa Barang Milik Negara/Daerah merupakan penerimaan negara dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening Kas Umum Negara/Daerah. (9) Penyetoran uang Sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian Sewa Barang Milik Negara/Daerah. jenis 76
(10) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), penyetoran uang Sewa Barang Milik Negara/Daerah untuk kerja sama infrastruktur dapat dilakukan secara bertahap dengan persetujuan Pengelola Barang. Bagian Keempat Pinjam Pakai Pasal 30 (1) Pinjam Pakai Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. (2) Jangka waktu Pinjam Pakai Barang Milik Negara/Daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali. (3) Pinjam Pakai dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang- kurangnya memuat: a. para pihak yang terikat dalam perjanjian; b. jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu; c. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman; dan d. hak dan kewajiban para pihak. Bagian Kelima Kerja Sama Pemanfaatan Pasal 31 77
Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah dengan Pihak Lain dilaksanakan dalam rangka: a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Barang Milik Negara/Daerah; dan/atau b. meningkatkan penerimaan negara/pendapatan daerah. Pasal 32 (1) Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan terhadap: a. Barang Milik Negara yang berada pada Pengelola Barang; b. Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Gubernur/Bupati/ Walikota; c. Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang; d. Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang; atau e. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan. (2) Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola Barang. (3) Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota. 78
4) Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Negara/ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang. Pasal 33 (1) Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Negara/ Daerah dilaksanakan dengan ketentuan: a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap Barang Milik Negara/Daerah tersebut; b. mitra Kerja Sama Pemanfaatan ditetapkan melalui tender, kecuali untuk Barang Milik Negara/Daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung; c. Penunjukan langsung mitra Kerja Sama Pemanfaatan atas BarangMilik Negara/Daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan oleh Pengguna Barang terhadap Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang memiliki bidang dan/atau wilayah kerjatertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; d. mitra Kerja Sama Pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan ke rekening Kas Umum Negara/Daerah; 79
e. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh: 1. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara pada Pengelola Barang dan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan serta sebagian tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; 2. Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan; 3. Pengguna Barang dan dapat melibatkan Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; atau 4. Pengelola Barang Milik Daerah, untuk Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan. f. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan harus mendapat persetujuan Pengelola Barang; g. dalam Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah dan/atau bangunan, sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungannya dapat berupa bangunan beserta fasilitasnya yang dibangun dalam satu kesatuan perencanaan tetapi tidak termasuk sebagai objek Kerja Sama Pemanfaatan; 80
h. besaran nilai bangunan beserta fasilitasnya sebagai bagian dari kontribusi tetap dan kontribusi pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada huruf g paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total penerimaan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan selama masa Kerja Sama Pemanfaatan; i. bangunan yang dibangun dengan biaya sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dari awal pengadaannya merupakan Barang Milik Negara/Daerah; j. selama jangka waktu pengoperasian, mitra Kerja Sama Pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan Barang Milik Negara/Daerah yang menjadi objek Kerja Sama Pemanfaatan; dan k. jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang. (2) Semua biaya persiapan Kerja Sama Pemanfaatan yang terjadi setelah ditetapkannya mitra Kerja Sama Pemanfaatan dan biaya pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan menjadi beban mitra Kerja Sama Pemanfaatan. (3) Ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k tidak berlaku dalam hal Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Negara/ Daerah untuk penyediaan infrastruktur berupa: a. infrastruktur transportasi meliputi pelabuhan laut, sungai dan/atau danau, bandar udara, terminal, dan/atau jaringan rel dan/atau stasiun kereta api; 81
b. infrastruktur jalan meliputi jalan jalur khusus, jalan tol, dan/atau jembatan tol; c. infrastruktur sumber daya air meliputi saluran pembawa air baku dan/atau waduk/bendungan; d. infrastruktur air minum meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, dan/atau instalasi pengolahan air minum; e. infrastruktur air limbah meliputi instalasi pengolah air limbah, jaringan pengumpul dan/atau jaringan utama, dan/atau sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan/atau tempat pembuangan; f. infrastruktur telekomunikasi meliputi jaringan telekomunikasi; g.infrastruktur ketenagalistrikan meliputi pembangkit, transmisi, distribusi dan/atau instalasi tenaga listrik; dan/atau h.infrastruktur minyak dan/atau gas bumi meliputi instalasi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, transmisi, dan/atau distribusi minyak dan/atau gas bumi. (4) Jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Negara/Daerah untuk penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang. 82
(5) Dalam hal mitra Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Negara/Daerah untuk penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berbentuk Badan Usaha Milik Negara/Daerah, kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari hasil perhitungan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e. (6) Besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang ditunjuk Menteri Keuangan. Bagian Keenam Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna Pasal 34 (1) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan: a. Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut. 83
2) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang. (3) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang Milik Daerah setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota. (4) Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah yang status penggunaannya ada pada Pengguna Barang dan telah direncanakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang yang bersangkutan, dapat dilakukan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna setelah terlebih dahulu diserahkan kepada: a. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara; atau b. Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah. (5) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Pengelola Barang dengan mengikutsertakan Pengguna Barang sesuai tugas dan fungsinya. Pasal 35 Penetapan status Penggunaan Barang Milik Negara/Daerah sebagai hasil dari pelaksanaan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dilaksanakan oleh: 84
a. Pengelola Barang untuk Barang Milik Negara, dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga terkait; atau b. Gubernur/Bupati/Walikota untuk Barang Milik Daerah, dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah terkait. Pasal 36 (1) Jangka waktu Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani. (2) Penetapan mitra Bangun Guna Serah atau mitra Bangun Serah Guna dilaksanakan melalui tender. (3) Mitra Bangun Guna Serah atau mitra Bangun Serah Guna yang telah ditetapkan, selama jangka waktu pengoperasian: a. wajib membayar kontribusi ke rekening Kas Umum Negara/Daerah setiap tahun, yang besarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang; b. wajib memelihara objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; dan c. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan: 1. tanah yang menjadi objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; 85
2. hasil Bangun Guna Serah yang digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Pusat/Daerah; dan/atau 3. hasil Bangun Serah Guna. (4) Dalam jangka waktu pengoperasian, hasil Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna harus digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Pusat/Daerah paling sedikit 10% (sepuluh persen (5) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat: a. para pihak yang terikat dalam perjanjian; b. objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; c. jangka waktu Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; dan d. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian. (6) Izin mendirikan bangunan dalam rangka Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna harus diatas namakan: a. Pemerintah Republik Indonesia, untuk Barang Milik Negara; atau b. Pemerintah Daerah, untuk Barang Milik Daerah. (7) Semua biaya persiapan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna yang terjadi setelah ditetapkannya mitra Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dan biaya pelaksanaan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna menjadi beban mitra yang bersangkutan. 86
(8) Mitra Bangun Guna Serah Barang Milik Negara harus menyerahkan objek Bangun Guna Serah kepada Pengelola Barang pada akhir jangka waktu pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh aparat pengawasan intern Pemerintah. (9) Mitra Bangun Guna Serah Barang Milik Daerah harus menyerahkan objek Bangun Guna Serah kepada Gubernur/Bupati/Walikota pada akhir jangka waktu pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh aparat pengawasan intern Pemerintah. Pasal 37 (1) Bangun Serah Guna Barang Milik Negara dilaksanakan dengan tata cara: a. mitra Bangun Serah Guna harus menyerahkan objek Bangun Serah Guna kepada Pengelola Barang setelah selesainya pembangunan; b. hasil Bangun Serah Guna yang diserahkan kepada Pengelola Barang ditetapkan sebagai Barang Milik Negara; c. mitra Bangun Serah Guna dapat mendayagunakan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada huruf b sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian; dan d. setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek Bangun Serah Guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan intern Pemerintah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Pengelola Barang. 87
(2) Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan tata cara: a. mitra Bangun Serah Guna harus menyerahkan objek Bangun Serah Guna kepada Gubernur/Bupati/ Walikota setelah selesainya pembangunan; b. hasil Bangun Serah Guna yang diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota ditetapkan sebagai Barang Milik Daerah; c. mitra Bangun Serah Guna dapat mendayagunakan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian; dan d. setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek Bangun Serah Guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan intern Pemerintah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/ Walikota. Dalam hal pengelolaan barang milik daerah wajib dilakukan pengamanan baik pengamana secara fisik, administrasi dan pengamanan hukum, juga termasuk dalam hal pemeliharaan pengelola barang milik daerah wjib bertanggung jawab yang tercantum dalam pasal 42 dan pasal 46. Bagian Kesatu Pengamanan Pasal 42 88
(1) Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Negara/Daerah yang berada dalam penguasaannya. (2) Pengamanan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi,pengamanan fisik, dan pengamanan hukum. Bagian Kedua Pemeliharaan Pasal 46 (1) Pengelola Barang, Pengguna Barang, atau Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas pemeliharaan Barang Milik Negara/Daerah yang berada di bawah penguasaannya. (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang. (3) Biaya pemeliharaan Barang Milik Negara/Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah. (4) Dalam hal Barang Milik Negara/Daerah dilakukan Pemanfaatan dengan Pihak Lain, biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penyewa, peminjam, mitra Kerja Sama Pemanfaatan, mitra Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna, atau mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur. 89
Dalam pengelolaan barang milik daerah dilakukan penilaian terhadap barang, yang peniaian barang tersebut dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah dilakukan dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan. BAB VIII PENILAIAN Pasal 48 PenilaianBarang Milik Negara/Daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Pusat/Daerah, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan, kecuali dalam hal untuk: a. Pemanfaatan dalam bentuk Pinjam Pakai; atau b. Pemindahtanganan dalam bentuk Hibah. Pasal 49 Penetapan nilai Barang Milik Negara/Daerah dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Pusat/Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pasal 50 (1) Penilaian Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunandalam rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan dilakukan oleh: 90
a. Penilai Pemerintah; atau b. Penilai Publik yang ditetapkan oleh Pengelola Barang. (2) Penilaian Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan dilakukan oleh: a. Penilai Pemerintah; atau b. Penilai Publik yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota. (3) Penilaian Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Penjualan Barang Milik Negara berupa tanah yang diperlukan untuk pembangunan rumah susun sederhana. (5) Nilai jual Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan perhitungan yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum. Pasal 51 (1) Penilaian Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Pengguna Barang, dan dapat melibatkan Penilai yang ditetapkan oleh Pengguna Barang. 91
(2) Penilaian Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan Walikota. (3) Penilaian Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Dalam hal Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pengguna Barang tanpa melibatkan Penilai,maka hasil Penilaian Barang Milik Negara/Daerah hanya merupakan nilai taksiran. (5) Hasil Penilaian Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh: a. Pengguna Barang, untuk Barang Milik Negara; atau b. Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah. Pasal 52 (1) Dalam kondisi tertentu, Pengelola Barang dapat melakukan Penilaian kembali atas nilai Barang Milik Negara/Daerahyang telah ditetapkan dalam neraca Pemerintah Pusat/Daerah 92
(2) Keputusan mengenai Penilaian kembali atas nilai Barang Milik Negara dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pemerintah yang berlaku secara nasional. (3) Keputusan mengenai Penilaian kembali atas nilai Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang ditetapkanoleh Gubernur/Bupati/Walikota dengan berpedoman pada ketentuan Pemerintah yang berlaku secara nasional. Pasal 53 (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penilaian Barang Milik Negara diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penilaian Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Barang milik daerah yang sudah tidak terpkai lagi untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan dapat dipindahtangakan, dengan memeperhatikan syarat dan ketentuan pemindahtanganan barang milik daerah : BAB IX PEMINDAHTANGANAN Bagian Kesatu Umum Pasal 54 93
(1) Barang Milik Negara/Daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah dapat dipindahtangankan. (2) Pemindahtanganan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. Penjualan; b. Tukar Menukar; c. Hibah; atau d. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah. Bagian Kedua Persetujuan Pemindahtanganan Pasal 55 (1) Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 untuk: a. tanah dan/atau bangunan; atau b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. (2) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 untuk: a. tanah dan/atau bangunan; atau b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 94
(3) Pemindahtanganan Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, apabila: a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran; c. diperuntukkan bagi pegawai negeri; d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau e. dikuasai negara berdasarkan putusan pengadilan yangtelah berkekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis. Pasal 56 (1) Usul untuk memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) diajukan oleh Pengelola Barang. (2) Usul untuk memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) diajukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota. 95
Pasal 57 (1) Pemindahtanganan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal55 ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan: a. untuk tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang dengan nilai lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Presiden; b. untuk tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang dengan nilai lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dilakukan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Presiden; c. untuk tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang dengan nilai sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang; atau d. untuk tanah dan/atau bangunan yang berada pada PenggunaBarang dengan nilai sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dilakukan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang. (2) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal55 ayat (3) 96
dilakukanoleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota. (3) Usul untuk memperoleh persetujuan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh Pengelola Barang. Pasal 58 (1) Pemindahtanganan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan dengan ketentuan: a. Untuk Barang Milik Negara yang berada pada pengelola Barang dengan nilai lebih dari Rp 100.000.000,00 (serratus miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. b. Untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang dengan nilai lebih dari Rp 100.000.000.000,00 (serratus miliar rupiah) dilakukan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat; c. Untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengelola Barang dengan nilai lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Presiden; d. Untuk Barang Milik Negara yang berada pada pengguna Barang dengan nilai lebih dari Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) 97
sampai dengan Rp 100.000.000.000,00 (serratus miliar rupiah) dilakukan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Presiden e. untuk Barang Milik Negara yang berada pada PengelolaBarang dengan nilai sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang; atau f. untuk Barang Milik Negara yang berada pada PenggunaBarang dengan nilai sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dilakukan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang. (2) Usul untuk memperoleh persetujuan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d diajukan oleh Pengelola Barang. Pasal 59 (1) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah selain tanah dan/ataubangunan yang bernilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barangsetelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota. (2) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah selain tanah dan/ataubangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebagaimana dimaksud 98
dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Dewan PerwakilanRakyatDaerah. (3) Usul untuk memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Penjualan dilakukan barang milik daerah dilakukan untuk optimalisasi barang milik daerah yang sudah tidak terpakai yang berlebih dan sudah tidak digunakan Pasal 60 Penjualan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan: a. untuk optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan; b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara/daerah apabila dijual; dan/atau c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal 61 (1) Penjualan Barang Milik Negara/Daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu. (2) Pengecualian dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 99
a. Barang Milik Negara/Daerah yang bersifat khusus; b. Barang Milik Negara lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Pengelola Barang; atau c. Barang Milik Daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur/Bupati/Walikota. (3) Penentuan nilai dalam rangka Penjualan Barang Milik Negara/Daerah secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhitungkan faktor penyesuaian. (4) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan batasan terendah yang disampaikan kepada: a. Pengelola Barang/Pengguna Barang, untuk Barang Milik Negara; atau b. Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah, sebagai dasar penetapan nilai limit. (5) Ketentuan mengenai tata cara Penjualan Barang Milik Negara yang bersifat khusus diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. (6) Penjualan Barang Milik Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui tata cara sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Pasal 62 Penjualan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan oleh: 100
a. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengelola Barang b. Pengguna Barang, untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang; atau c. Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/ Bupati/ Walikota, untuk Barang Milik Daerah Pasal 63 (1) Penjualan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b dilakukan dengan tata cara: a. Kuasa Pengguna Barang mengajukan usul Penjualan Barang Milik Negara kepada Pengguna Barang untuk diteliti dan dikaji; b. Pengguna Barang mengajukan usul Penjualan Barang MilikNegara kepada Pengelola Barang disertai pertimbangan aspek teknis, ekonomis, dan yuridis; c. Pengelola Barang meneliti dan mengkaji usul Penjualan Barang Milik Negara yang diajukan oleh Pengguna Barang dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis; d. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengelola Barang dapat menyetujui usul Penjualan Barang Milik Negara yang diajukan oleh Pengguna Barang sesuai batas kewenangannya; 101
e. untuk Penjualan yang memerlukan persetujuan Presiden atau Dewan Perwakilan Rakyat, Pengelola Barang mengajukan usul Penjualan Barang Milik Negara disertai dengan pertimbangan atas usulan tersebut; dan f. penerbitan persetujuan pelaksanaan oleh Pengelola Barang untuk Penjualan sebagaimana dimaksud pada huruf e dilakukan setelah mendapat persetujuan Presiden atau Dewan Perwakilan Rakyat. (2) Penjualan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c dilakukan dengan tata cara: a. Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul Penjualan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Gubernur/ Bupati/Walikota disertai pertimbangan aspek teknis, ekonomis, dan yuridis; b. Gubernur/Bupati/Walikota meneliti dan mengkaji pertimbangan perlunya Penjualan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis; c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Gubernur/Bupati/ Walikota dapat menyetujui dan menetapkan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang akan dijual sesuai batas kewenangannya; dan 102
d. untuk Penjualan yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Gubernur/Bupati/ Walikota mengajukan usul Penjualan disertai dengan pertimbangan atas usulan tersebut. (3) Hasil Penjualan Barang Milik Negara wajib disetor seluruhnya ke rekening Kas Umum Negara sebagai penerimaan negara. (4) Hasil penjualan Barang Milik Daerah wajib disetor seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah sebagai penerimaan daerah. Dalam hal barang milik daerah dapat dilakukan tukar menukar dengan pertimbangan untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan untuk mengptimalisasi barang milik daerah dan tidak tersedianya dana dalam APBD Bagian Keempat Tukar Menukar Pasal 64 (1) Tukar Menukar Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan: a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan; b. untuk optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah; dan c. tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah. 103
(2) Tukar Menukar Barang Milik Negara dapat dilakukan dengan pihak: a. Pemerintah Daerah; b. Badan Usaha Milik Negara/ Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negar;swasta;atau c. Pemerintah Negara lain. (3) Tukar Menukar Barang Milik Daerah dapat dilakukan dengan pihak: a. Pemerintah Pusat; b. Pemerintah Daerah lainnya; c. Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara; atau d. swasta. Pasal 65 (1) Tukar Menukar dapat berupa: a. tanah dan/atau bangunan: 1. yang berada pada Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara; atau 2. yang telah diserahkan kepada Gubernur/Bupati/ Walikota, untuk Barang Milik Daerah; b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; atau 104
c. selain tanah dan/atau bangunan. (2) Penetapan Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh: a. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara; atau b. Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah, sesuai batas kewenangannya. (3) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh: a. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara; atau Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota,untuk Barang Milik Daerah. (4) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh: a. Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara; atau b. Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah. (5) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh: a. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengelola Barang. 105
b. Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang; atau c. Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah. Pasal 66 (1) Tukar Menukar Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a dan ayat (5) huruf a dilaksanakan dengan tata cara: a. Pengelola Barang mengkaji perlunya Tukar Menukar Barang Milik Negara dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis; b. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengelola Barang dapat menetapkan Barang Milik Negara yang akan dipertukarkan sesuai batas kewenangannya; c. Tukar Menukar Barang Milik Negara dilaksanakan melalui proses persetujuan dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), Pasal 55 ayat (3), Pasal 57 ayat (1), dan Pasal 58 ayat (1); dan 106
d. pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang. (2) Tukar Menukar Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b dan ayat (5) huruf b dilaksanakan dengan tata cara: a. Pengguna Barang mengajukan usul Tukar Menukar Barang Milik Negara kepada Pengelola Barang disertai pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi Pengguna Barang; b. Pengelola Barang meneliti dan mengkaji pertimbangan perlunya Tukar Menukar Barang Milik Negara tersebut dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis; c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengelola Barang dapat menyetujui usul Tukar Menukar Barang Milik Negara yang diajukan oleh Pengguna Barang sesuai batas kewenangannya; d. Pengguna Barang melaksanakan Tukar Menukar dengan berpedoman pada persetujuan Pengelola Barang;dan e. pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang. 107
Pasal 67 (1) Tukar Menukar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan tata cara: a. Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul Tukar Menukar Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan kepada Gubernur/Bupati/Walikota disertai pertimbangan dan kelengkapan data; b. Gubernur/Bupati/Walikota meneliti dan mengkaji pertimbangan perlunya Tukar Menukar Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis; c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Gubernur/Bupati/ Walikota dapat menyetujui dan menetapkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan; d. proses persetujuan Tukar Menukar Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), Pasal 55 ayat (3), dan Pasal 57 ayat (2); e. Pengelola Barang melaksanakan Tukar Menukar dengan berpedoman pada persetujuan Gubernur/ Bupati/Walikota; dan 108
f. pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang. (2) Tukar Menukar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tata cara: a. Pengguna Barang mengajukan usul Tukar Menukar Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Pengelola Barang disertai pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi Pengguna Barang; b. Pengelola Barang meneliti dan mengkaji pertimbangan tersebut dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis; c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengelola Barang dapat menyetujui usul Tukar Menukar Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan sesuai batas kewenangannya; d. proses persetujuan Tukar Menukar Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59; e. Pengguna Barang melaksanakan Tukar Menukar dengan berpedoman pada persetujuan Pengelola Barang; dan f. pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang. 109
Barang milik daerah dapat dihibahkan sebagai pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, pendidikan yang bersifat non komesial, serta untuk kebutuhan pemerintahan daerah dengan pelaksanaannya yang sudah diatur dalam peraturan pemerintah ini. Bagian Kelima Hibah Pasal 68 (1) Hibah Barang Milik Negara/Daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan penyelenggaraan pemerintahan negara/ daerah. (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: a. bukan merupakan barang rahasia negara; b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan c. tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dan penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah. (3) Ketentuan mengenai kriteria kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan penyelenggaraan pemerintahan negara/ daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. 110
Pasal 69 (1) Hibah dapat berupa: a. tanah dan/atau bangunan: 1. yang berada pada Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara; 2. yang telah diserahkan kepada Gubernur/Bupati/ Walikota, untuk Barang Milik Daerah; b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; atau c. selain tanah dan/atau bangunan. (2) Penetapan Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh: a. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara; atau b. Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah, sesuai batas kewenangannya. (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh: a. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara; atau b. Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/ Bupati/ Walikota, untuk Barang Milik Daerah. (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh: 111
a. Pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang, untuk Barang Milik Negara; atau Gubernur/Bupati/Walikota, untuk barang Milik Daerah b. Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah (5) Hibah sebagaimana dimksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh a. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengelola Barang; b. Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang; atau c. Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah. Pasal 70 (1) Hibah Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a dan ayat (5) huruf a dilaksanakan dengan tata cara: a. Pengelola Barang mengkaji perlunya Hibah Barang Milik Negara berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68; b. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengelola Barang menetapkan Barang 112
Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan sesuai batas kewenangannya; c. proses persetujuan Hibah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 55 ayat (1), Pasal 55 ayat (3), Pasal 57 ayat (1), dan Pasal 58 ayat (1); dan d. pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang. (2) Hibah Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b dan ayat (5) huruf b dilaksanakan dengan tata cara: a. Pengguna Barang mengajukan usul Hibah kepada Pengelola Barang disertai dengan pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi Pengguna Barang; b. Pengelola Barang meneliti dan mengkaji usul Hibah Barang Milik Negara berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68; c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,Pengelola Barang dapat mempertimbangkan untuk menyetujui usul Hibah yang diajukan oleh Pengguna Barang sesuai batas kewenangannya; d. Pengguna Barang melaksanakan Hibah dengan berpedoman pada persetujuan Pengelola Barang; dan 113
e. pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang. Pasal 71 (1) Hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan tata cara: a. Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul Hibah Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan kepada Gubernur/Bupati/ Walikota disertai dengan pertimbangan dan kelengkapan data; b. Gubernur/Bupati/Walikota meneliti dan mengkaji usul Hibah Barang Milik Daerah berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68; c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Gubernur/Bupati/ Walikota dapat menyetujui dan/atau menetapkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan; d. proses persetujuan Hibah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 55 ayat (2), Pasal 55 ayat (3), dan Pasal 57 ayat (2); e. Pengelola Barang melaksanakan Hibah dengan berpedoman pada persetujuan Gubernur/Bupati/ Walikota;dan 114
(2) Hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tata cara: a. Pengguna Barang mengajukan usul Hibah Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Pengelola Barang disertai pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi Pengguna Barang; b. Pengelola Barang meneliti dan mengkaji usul Hibah Barang Milik Daerah berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68; c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengelola Barang dapat menyetujui usul Hibah Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan sesuai batas kewenangannya; d. Pengguna Barang melaksanakan Hibah dengan berpedoman pada persetujuan Pengelola Barang; dan e. pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang. Penyertaan modal dapat dilakukan pemerintah daerah sessuai dengan ketentuan yang termuat didalam peraturan pemerintah ini untuk memeperbaiki struktur permodalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 115
Bagian Keenam Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah Pasal 72 (1) Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah atas Barang Milik Negara/Daerah dilakukan dalam rangka pendirian, memperbaiki struktur permodalan dan/atau meningkatka kapasitas usaha Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan denganpertimbangan: a. Barang Milik Negara/Daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi Badan Usaha Milik Negara/ Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara dalam rangka penugasan pemerintah; atau b. Barang Milik Negara/Daerah lebih optimal apabila dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara, baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk. Pasal 73 (1) Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah atas Barang Milik Negara/Daerah dapat berupa: 116
a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Pengelola Barang untuk Barang Milik Negara dan Gubernur/Bupati/Walikota untuk Barang Milik Daerah; b. tanah dan/atau bangunan pada Pengguna Barang; atau c. Barang Milik Negara/Daerah selain tanah dan/atau bangunan. (2) Penetapan Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal Pemerintah Pusat/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh: a. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara; atau b. Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah,sesuai batas kewenangannya. (3) Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah atas Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh: a. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara; atau b. Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah. (4) Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah atas Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh: 117
a. Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara; atau b. Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/ Bupati/ Walikota, untuk Barang Milik Daerah. (5) Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah atas Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh: a. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengelola Barang; b. Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang; atau c. Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/ Bupati/ Walikota, untuk Barang Milik Daerah. Pasal 74 (1) Penyertaan Modal Pemerintah Pusat atas Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a dan ayat (5) huruf a dilaksanakan dengan tata cara: a. Pengelola Barang mengkaji perlunya Penyertaan Modal Pemerintah Pusat berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72; 118
b. Pengelola Barang menetapkan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal Pemerintah Pusat sesuai batas kewenangannya; c. proses persetujuan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 55 ayat (1), Pasal 55 ayat (3), Pasal 57 ayat (1), dan Pasal 58 ayat (1); d. Pengelola Barang menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dengan melibatkan instansi terkait; e. Pengelola Barang menyampaikan Rancangan Peraturan Pemerintah kepada Presiden untuk ditetapkan; dan f. Pengelola Barang melakukan serah terima barang kepada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang setelah Peraturan Pemerintah ditetapkan. Pasal 75 (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan tata cara: a. Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah berupa tanah dan/ atau bangunan kepada Gubernur/ 119
Bupati/Walikota disertai dengan pertimbangan dan kelengkapan data; b. Gubernur/Bupati/Walikota meneliti dan mengkaji usul Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang diajukan oleh Pengguna Barang berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72; c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Gubernur/ Bupati/ Walikota dapat menyetujui dan/atau menetapkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah; d. proses persetujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 55 ayat (2), Pasal 55 ayat (3), Pasal 57 ayat (2) dan Pasal 59; e. Pengelola Barang melaksanakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada persetujuan Gubernur/ Bupati/ Walikota; f. Pengelola Barang menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dengan melibatkan instansi terkait; 120
g. Pengelola Barang menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk ditetapkan; dan h. Pengelola Barang melakukan serah terima barang kepada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang setelah Peraturan Daerah ditetapkan. (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tata cara: a. Pengguna Barang mengajukan usul Penyertaan Modal Pemerintah Daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Pengelola Barang disertai pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi Pengguna Barang; b. Pengelola Barang meneliti dan mengkaji usul Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang diajukan oleh Pengguna Barang berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72; c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengelola Barang dapat menyetujui usul Penyertaan Modal Pemerintah Daerah selain tanah dan/atau 121
bangunan yang diajukan oleh Pengguna Barang sesuai batas kewenangannya; d. Pengelola Barang menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dengan melibatkan instansi terkait; e. Pengelola Barang menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk ditetapkan; dan f. Pengguna Barang melakukan serah terima barang kepada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang setelah Peraturan Daerah ditetapkan. Pemusnahan barang milik daerah dilakukan untuk barang yang sudah tidak terpakai dan sudah tidak bisa digunakan dan dipindahtangankan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku. Barang-barang yang sudah tiak berlaku dimusnahakan sperti yang termuat didalam BAB X tentang Pemusnahan : BAB X PEMUSNAHAN Pasal 77 Pemusnahan Barang Milik Negara/Daerah dilakukan dalam hal: a. Barang Milik Negara/Daerah tidak dapat dimanfaatkan, dapat dan/atau digunakan, tidak dapat tidak dipindahtangankan; atau 122
b. terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal 78 (1) Pemusnahan dilaksanakan oleh: a. Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara; atau b. Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah. (2) Pelaksanaan Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada: a. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara; atau b. Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah. Pasal 79 Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan atau cara lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pemusnahan Barang Milik Negara diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Penghapusan barang milik daerah dilakukan sebagaimana barang milik daerah sudah tidak dalam penguasaan pengguna barang sperti yang termuat didalam BAB XI tentang penghapusan barang milik daerah. 123
BAB XI PENGHAPUSAN Pasal 81 Penghapusan meliputi: a. Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna; dan b. Penghapusan dari Daftar Barang Milik Negara/Daerah. Pasal 82 (1) Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a, dilakukan dalam hal Barang Milik Negara/Daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang. (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan keputusan Penghapusan dari: a. Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara; atau b. Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah. (3) Dikecualikan dari mendapat penghapusan dari Barang dimaksud pada ayat (2) huruf a dan Gubernur/Bupati/Walikota sebagaimana 124
dimaksud pada ayat (2) huruf b, untuk Barang Bilik Negara/Daerah yang dihapuskan karena: a. Pengalihan Status Penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 b. Pemindahtanganan; atau c. Pemusnahan. (4) Gubernur/Bupati/Walikota dapat mendelegasikan persetujuan Penghapusan Barang Milik Daerah berupa barang persediaan kepada Pengelola Barang (5) Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) dilaporkan kepada Pengelola Barang. (6) Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (4) dilaporkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota. Pasal 83 (1) Penghapusan dari Daftar Barang Milik Negara/Daerah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 81 huruf b dilakukan dalam hal Barang Milik Negara/Daerah tersebut sudah beralih kepemilikannya, terjadi Pemusnahan, atau karena sebab lain. (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: 125
a. berdasarkan keputusan dan/atau laporan Penghapusan dari Pengguna Barang, untuk Barang Milik Negara/Daerah yang berada pada Pengguna Barang; b. berdasarkan keputusan Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengelola Barang; atau c. berdasarkan keputusan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang. Barang milik daerah memerlukan penatausahan yang baik sesuai dengan peraturan perundang undangan. Dengan melakukan pendaftaran barang milik daerah dibawah pengusaan pengelola barang kedalam daftar menurut penggolongan dan kodifikasi Bagian Kesatu Pembukuan Pasal 84 (1) Pengelola Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Negara/Daerah yang berada di bawah penguasaannya ke dalam Daftar Barang Pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang. (2) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Negara/Daerah yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna 126
Barang ke dalam Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna menurut penggolongan dan kodefikasi barang. (3) Pengelola Barang menghimpun Daftar Barang Pengguna/ Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Pengelola Barang menyusun Daftar Barang Milik Negara/Daerah berdasarkan himpunan Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Daftar Barang Pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang. (5) Penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Negara ditetapkan oleh Menteri Keuangan. (6) Penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan Menteri Keuangan. Barang milik daerah perlu dilakukan inventarisasi paling sedikit 1 kali dalam 5 Tahun agar semua barang daerah bisa terinventarisasi dengan baik sesuai dengan pasal 85 peraturan pemerintah ini. Bagian Kedua Inventarisasi Pasal 85 127
(1) Pengguna Barang melakukan Inventarisasi Barang Milik Negara/Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. (2) Dalam hal Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, Inventarisasi dilakukan oleh Pengguna Barang setiap tahun. (3) Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pengelola Barang paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya Inventarisasi. Pasal 86 Pengelola Barang melakukan Inventarisasi Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Dalam peraturan pemerintah ini diatur mengenai pembinaan pengawasan dan pengendalian barang milik daerah BAB XIII PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 90 128
(1) Menteri Keuangan melakukan pembinaan pengelolaan Barang Milik Negara dan menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kebijakan umum Barang Milik Negara/Daerah dan/atau kebijakan teknis Barang Milik Negara. (3) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan pengelolaan Barang Milik Daerah dan menetapkan kebijakan sesuai dengan kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Dalam hal barang milik daerah sudah terinventarisasi dengan baik didalam pembukuan pemerintah harus melakukan pengawasan dan pengendalian barang milik daerah dengan pemantauan dan penertiban seperti yang termuat di dalam pasal 91 peraturan pemerintah ini : Bagian Kedua Pengawasan dan Pengendalian Pasal 91 Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara/Daerah dilakukan oleh: a. Pengguna Barang melalui pemantauan dan penertiban; dan/atau b. Pengelola Barang melalui pemantauan dan investigasi. 129
Pasal 92 (1) Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan Barang Milik Negara/Daerah yang berada di dalam penguasaannya. (2) Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kantor/satuan kerja dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang. (3) Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dapat meminta aparat pengawasan intern Pemerintah untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). (4) Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal 93 Pengguna Barang menetapkan indikator kinerja di bidang pengelolaan Barang Milik Negara pada unit yang membidangi pengelolaan Barang Milik Negara. 130
Pasal 94 (1) Pengelola Barang melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara/Daerah, dalam rangka penertiban Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemantauan dan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditindaklanjuti oleh Pengelola Barang dengan meminta aparat pengawasan intern Pemerintah untuk melakukan audit atas pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara/Daerah. (3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pengelola Barang untuk ditindaklanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 95 (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas Barang Milik Negara diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. 131
9. Lingkup pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci sebagai penjabaran dari siklus logistik sebagaimana yang diamanatkan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (6) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pmenjadi inti pengaturan sehingga perlu ditetapkan peraturan daerah adalah ketentuan dalam Pasal 105 yang menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Daerah berpedoman pada kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3). Adapun Pasal 90 pembinaan pengelolaan Barang Milik Daerah dan menetapkan kebijakan sesuai dengan kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)." Dengan adanya pengaturan tersebut, maka Perintah pembentukan peraturan daerah yang diamanatkan oleh peraturan pemerintah tersebut, tetap harus memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh menteri dalam negeri yang pelaksanaanya diatur dalam peraturan menteri dalam negeri. Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610) Peraturan pemerintah ini menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara 132
yang dianggap sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan kebutuhan pengelolaan barang milik Negara/Daerah. Kendaraan dinas pemerintah daerah merupakan barang yang tidak habis pakai yang tentunya mengalami penyusutan dari segi nilai dan fungsi seiring dengan pertambahan usia. Dengan adanya penyusutan, maka akan membutuhkan biaya pemeliharaan yang akan membebani keuangan daerah tanpa dapat direncanakan dengan akurat, sehingga menimbulkan potensi penyimpangan dalam hal pengelolaannya dan juga di sisi lain berpotensi untuk menggangu kelancaran pelaksanaan tugas. Sehingga dalam perspektif pengelolaan barang milik daerah dimana kendaraan dinas merupakan salah satu jenis barang milik daerah yang akan dilakukan pengelolaan berdasarkan peraturan daerah yang akan ditetapkan, maka perlu menganalisis ketentuan yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas. Dimana dalam peraturan pemerintah ini diatur mengenai siapa saja yang dapat membeli kendaraan dinas milik negara/daerah maupun cara penjualannya, yaitu dalam pasal 2 disebutkan bahwa: Pasal 2 (1) Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas dapat dilakukan kepada: a. Pejabat Negara; b. mantan Pejabat Negara; c. pegawai ASN; d. anggota TNI; atau 133
e. anggota Polri. (2) Penjualan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara tanpa melalui lelang. Akan tetapi tidak semua unsur yang disebutkan dalam Pasal tersebut secara serta merta dapat membeli kendaraan dinas milik daerah sebagaimana dimaksudkan. Terdapat persyaratan tertentu yang diatur dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 15, yang membedakan persyaratan penjualan terhadap pejabat negara, mantan pejabat negara dan pegawai ASN, anggota TNI atau Polri. Adapun yang memiliki potensi untuk membeli kendaraan dinas milik daerah yakni, pejabat negara dan mantan pejabat negara, dan pegawai ASN. Hal ini memiliki korelasi dengan personil yang ada dalam pemerintahan daerah yang termasuk dalam unsur-unsur ketentuan Pasal 2 tersebut. Adapun penjelasan personil pemerintahan daerah yang termasuk dalam pasal tersebut yakni pejabat negara dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana dalam Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa Bupati dan Wakil Bupati termasuk dalam kategori pejabat negara. Selain itu juga dimungkinkan mantan pejabat negara dalam hal ini mantan Bupati /wakil Bupati. Ketentuan inilah yang tentunya harus menjadi acuan dalam pengaturan masalah penjualan barang milik daerah yang berupa kendaraan perorangan dinas yang akan diatur dalam peraturan daerah. Berkaitan dengan tata cara penjualan, diatur dalam Pasal 16 ayat (2) bahwa Penjualan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota. Kewenangan pemberian persetujuan penjualan 134
10. barang yang dimiliki oleh kepala daerah sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan tersebut, memiliki korelasi dengan kedudukan kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah. Ketentuan yang paling krusial dalam pengaturan mengenai tata cara penjualan adalah mengenai penetapan harga jual yang diatur dalam Pasal 18 yakni: Pasal 18 Harga jual Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas yang dijual kepada Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara tanpa melalui lelang ditentukan oleh Pengguna Barang sebagai berikut: a. kendaraan dengan umur 4 (empat) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun, harga jualnya adalah 40% (empat puluh persen) dari nilai wajar kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; b. kendaraan dengan umur lebih dari 7 (tujuh) tahun, harga jualnya adalah 20% (dua puluh persen) dari nilai wajar kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5) Salah satu cara perolehan barang milik daerah adalah melalui mekanisme pengadaan. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk 135
11. memperoleh Barang/Jasa (Pasal 1 angka 1). Dalam peraturan presiden ini diatur Prinsip-Prinsip Pengadaan yaitu dalam pasal 6 disebutkan Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut: a. efisien; b. efektif; c. transparan; d. terbuka; e. bersaing; f. adil/tidak diskriminatif; dan g. akuntabel. Sehingga dalam pengaturan mengenai pengadaan barang milik daerah dalam peraturan daerah perlu menerapkan prinsip-prinsip pengadaan yang ada dalam peraturan presiden tersebut sehingga penyelenggaraan pengadaan barang milik daerah dapat berlangsung tertib. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) Peraturan menteri dalam negeri ini merupakan peraturan yang dibuat sebagai operasionalisasi dari ketentuan Pasal 59 ayat (3), Pasal 90 ayat (3) dan Pasal 98 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Peraturan menteri dalam negeri ini sekaligus menggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. 136
Pengaturan barang milik daerah dalam peraturan menteri ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 meliputi ketentuan mengenai: a. pejabat pengelola barang milik daerah; yang termasuk dalam pejabat pengelola barang milik daerah adalah pemegang kukuasaan pengelolaan barang milik daerah, yang mempunyai kewenangan seperti yang termuat pada pasal 9 peraturan menteri dalam negeri ini : Bagian Kesatu Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 9 (1) Gubernur/Bupati/Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah. (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab: a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah; b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan barang milik daerah; c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah g. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan; dan 137
h. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk kerjasama penyediaan infrastruktur. Pada pasal 10 pereturan menteri dalam negeri ini juga mengatur tentang pengelola barang yang dimana sekretaris daerah selaku pengelola barang memepunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap barang milik daerah : Bagian Kedua Pengelola Barang Pasal 10 Sekretaris daerah selaku Pengelola Barang, berwenang dan bertanggung jawab: a. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah; b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah; c. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota; d. mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah; e. mengatur pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Gubernur/Bupati/ Walikota atau DPRD; f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah; dan g. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah. 138
b. perencanaan kebutuhan dan penganggaran; perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan dari berbagai tugas dan fungsi SKPD dan ketersediaan barang milik daerah yang ada harus rill sehingga dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah (RKMD) dapat dijadikan dasar seperti yang termuat di dalam pasal 18 peraturan menteri dalam negeri ini : Bagian Kesatu Prinsip Umum Pasal 18 (1) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. (2) Ketersediaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik daerah yang ada pada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang. (3) Perencanaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dapat mencerminkan kebutuhan riil barang milik daerah pada SKPD sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan RKBMD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah direncanakan tiap tahun agar setelah rencana kerja skpd ssebagai dasar dalam penyusunan atau pengusulan untuk penyediaan kebutuhan anggaran yang baru, seperti yang termuat pada pasal 19 peraturan meneteri dalam negeri ini : 139
Pasal 19 (1) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dilaksanakansetiap tahun setelah rencana kerja (Renja) SKPD ditetapkan (2) Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan rencana kerja dan anggaran Pasal 20 (1) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah mengacu pada Rencana Kerja SKPD. (2) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), kecuali untuk penghapusan, berpedoman pada: a. standar barang; b. standar kebutuhan; dan/atau c. standar harga. (3) Standar barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan pengadaan barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan. (4) Standar kebutuhan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah satuan jumlah barang yang dibutuhkan 140
sebagai acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan barang milik daerah pada SKPD. (5) Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah besaran harga yang ditetapkan sebagai acuan pengadaan barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan. (6) Standar barang, standar kebutuhan dan standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Pasal 21 (1) Penetapan standar kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b mempedomani peraturan perundang- undangan. Pasal 23 (1) Pengguna Barang menghimpun usulan RKBMD yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Barang yang berada di lingkungan SKPD yang dipimpinnya. (2) Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengelola Barang. (3) Pengelola Barang melakukan penelaahan atas usulan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersama Pengguna Barang dengan memperhatikan data barang pada Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang. 141
(4) Data barang pada Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain: a. laporan Daftar Barang Pengguna bulanan; b. laporan Daftar Barang Pengguna semesteran; c. laporan Daftar Barang Pengguna tahunan; d. laporan Daftar Barang Pengelola bulanan; e. laporan Daftar Barang Pengelola semesteran; f. laporan Daftar Barang Pengelola tahunan; g. laporan Daftar Barang milik daerah semesteran; dan h. laporan Daftar Barang milik daerah tahunan. (5) Pengelola Barang dalam melakukan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang Pengelola. (6) Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah. (7) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar penyusunan RKBMD. Pasal 24 RKBMD yang telah ditetapkan oleh Pengelola Barang digunakan oleh Pengguna Barang sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD. 142
c. Pasal 25 (1) RKBMD pemeliharaan barang milik daerah tidak dapat diusulkan oleh Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang terhadap: a. barang milik daerah yang berada dalam kondisi rusak berat; b. barang milik daerah yang sedang dalam status penggunaan sementara; c. barang milik daerah yang sedang dalam status untuk dioperasikan oleh pihak lain; dan/atau d. barang milik daerah yang sedang menjadi objek pemanfaatan. (2) RKBMD pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diusulkan oleh Pengguna Barang yang menggunakan sementara barang milik daerah. (3) RKBMD pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak termasuk pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai dengan jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan. pengadaan; pengadaan barang milik daerah harus berdasarkan prinsip prinsip yang tertuang didalam peraturan menteri dalam negeri ini, dan berdasarkan peraturan peraturan yang ada dengan persyaratan dan tataca cara pengadaan barang milik daerah tertuang dalam BAB V pasal 41 dan 42 : BAB V PENGADAAN 143
d. Pasal 41 (1) Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. (2) Pelaksanaan pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal 42 (1) Pengguna Barang wajib menyampaikan laporan hasil pengadaan barang milik daerah kepada Gubernur/ Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang milik daerah untuk ditetapkan status penggunaannya. (2) Laporan hasil pengadaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari laporan hasil pengadaan bulanan, semesteran dan tahunan. penggunaan; penggunaan barang milik daerah harus ditetapkan statusnya oleh kepala daerah dan dapat mendelegasikan penetapan status tersebut kepada pengguna barang dan setiap penetapan stus barang milik daerah tidak dilakukan dalam brang persedian, konstruksi dalam perjalanan, barang yang dari awalnya direncanakan tidak unutk dihibahkan dan asset tetap renovasi tata cara penggunaan barang milik daerah tertuang didalam BAB 5 pereaturan menteri dalam negeri ini : 144
BAB VI PENGGUNAAN Bagian Kesatu Prinsip Umum Pasal 43 (1) Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan status penggunaan barang milik daerah. (2) Gubernur/Bupati/Walikota dapat mendelegasikan penetapan status penggunaan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain tanah dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu kepada Pengelola Barang. (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain adalah barang milik daerah yang tidak mempunyai bukti kepemilikan atau dengan nilai tertentu. (4) Nilai tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota. (5) Penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara tahunan. Pasal 44 (1) Penggunaan barang milik daerah meliputi: a. Penetapan status penggunaan barang milik daerah; b. Pengalihan status penggunaan barang milik daerah; c. Penggunaan sementara barang milik daerah; dan 145
d. Penetapan status penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain. (2) Penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk: a. penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD; dan b. dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan. Pasal 45 Penetapan status penggunaan tidak dilakukan terhadap: a. barang persediaan; b. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP); c. barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan; dan d. Aset Tetap Renovasi (ATR). Pasal 46 (1) Penetapan status penggunaan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan apabila diperlukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan. 146
(2) Pengguna Barang wajib menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang. (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah direncanakan untuk digunakan atau dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/ Walikota. (4) Gubernur/Bupati/Walikota mencabut status penggunaan atas barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang sebagaimana dimaksud ayat (2). (5) Dalam hal barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota, Pengguna Barang dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan atas barang milik daerah berkenaan. Pasal 47 (1) Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan barang milik daerah yang harus diserahkan oleh Pengguna Barang karena tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan 147
fungsi Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang dan tidak dimanfaatkan oleh pihak lain. (2) Dalam menetapkan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur/Bupati/Walikota memperhatikan: a. standar kebutuhan barang milik daerah untuk menyelenggarakan dan menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang; b. hasil audit atas penggunaan tanah dan/atau bangunan; dan/atau c. laporan, data, dan informasi yang diperoleh dari sumber lain. (3) Sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara lain termasuk hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Pengelola Barang atau Gubernur/Bupati/Walikota dan laporan dari masyarakat. (4) Tindak lanjut pengelolaan atas penyerahan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penetapan status penggunaan; b. pemanfaatan; atau c. pemindahtanganan. Bagian Kedua Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Paragraf Kesatu 148
Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Oleh Gubernur/Bupati/Walikota Pasal 48 (1) Pengguna Barang mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Gubernur/Bupati/Walikota. (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diterimanya barang milik daerah berdasarkan dokumen penerimaan barang pada tahun anggaran yang berkenaan. (3) Permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis oleh Pengguna Barang kepada Gubernur/Bupati/Walikota paling lambat pada akhir tahun berkenaan. (4) Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan keputusan penetapan status penggunaan barang milik daerah setiap tahun. Pasal 49 (1) Pengajuan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) disertai dokumen. (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk barang milik daerah berupa tanah yaitu fotokopi sertifikat. (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk barang milik daerah berupa bangunan yang diperoleh dari APBD yaitu: a. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan 149
b. fotokopi dokumen perolehan. (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk barang milik daerah berupa bangunan yang diperoleh dari perolehan lainnya yang sah sekurang-kurangnya berupa dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST). (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk barang milik daerah berupa tanah dan bangunan yang diperoleh dari APBD yaitu: a. fotokopi sertifikat; b. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan c. fotokopi dokumen perolehan. (6) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk barang milik daerah berupa tanah dan bangunan dari perolehan lainnya yang sah sekurang-kurangnya berupa dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST). (7) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki dokumen yaitu: a. fotokopi dokumen kepemilikan; dan/atau b. fotokopi dokumen perolehan. (8) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk barang milik daerah yang dari awal pengadaan direncanakan untuk dilakukan pemindahtanganan dengan cara penyertaan modal pemerintah daerah yaitu: a. fotokopi dokumen pelaksanaan anggaran; 150
b. fotokopi dokumen kepemilikan, untuk barang milik daerah berupa tanah; c. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), untuk barang milik daerah berupa bangunan; dan/atau d. fotokopi dokumen perolehan. Pasal 50 (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dan ayat (5) huruf a apabila barang milik daerah berupa tanah belum memiliki fotokopi sertifikat, maka dokumen dimaksud dapat diganti dengan: a. akta jual beli; b. girik; c. letter C; d. surat pernyataan pelepasan hak atas tanah; e. surat keterangan lurah atau kepala desa, jika ada; f. berita acara penerimaan terkait perolehan barang; atau g. dokumen lain yang setara dengan bukti kepemilikan. (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) apabila barang milik daerah berupa bangunan belum memiliki IMB dan dokumen perolehan dapat diganti dengan surat pernyataan dari Pengguna Barang yang menyatakan bahwa bangunan tersebut digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. 151
(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) apabila barang milik daerah berupa tanah dan bangunan yang diperoleh dari APBD belum memiliki sertifikat, IMB, dan dokumen perolehan dapat diganti dengan surat pernyataan dari Pengguna Barang yang menyatakan bahwa tanah dan bangunan tersebut digunakan untuk penyelenggaran tugas dan fungsi SKPD. (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (7) apabila barang milik daerah berupa selain tanah dan bangunan yang diperoleh dari APBD belum memiliki dokumen kepemilikan, maka dokumen dimaksud dapat diganti dengan surat pernyataan dari Pengguna Barang yang menyatakan bahwa barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan tersebut digunakan untuk penyelenggaran tugas dan fungsi SKPD. (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (8) huruf b, huruf c, dan huruf d belum ada, maka pengajuan usul permohonan penerbitan status penggunaan disertai surat pernyataan dari Pengguna Barang bersangkutan yang menyatakan bahwa barang tersebut adalah barang milik daerah yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dilakukan pemindahtanganan dengan cara penyertaan modal pemerintah daerah. 152
(6) Barang milik daerah yang belum memiliki dokumen kepemilikan tetap harus menyelesaikan pengurusan dokumen kepemilikan meskipun telah ditetapkan status penggunaan barang milik daerah. Pasal 51 (1) Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1). (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan. (3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum mencukupi, Pengelola Barang dapat: a. meminta keterangan atau data tambahan kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah; dan/atau b. melakukan pengecekan lapangan. (4) Kegiatan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan serta barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki dokumen kepemilikan atau dokumen lain yang sah. 153
Pasal 52 (1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan status penggunaan barang milik daerah (2) Status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota. (3) Dalam hal Gubernur/Bupati/Walikota tidak menyetujui permohonan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang menerbitkan surat penolakan kepada Pengguna Barang disertai alasan. Paragraf Kedua Penetapan Status Penggunaan Barang milik daerah Oleh Pengelola Barang Pasal 53 (1) Pengelola Barang menetapkan status penggunaan barang berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2). (2) Penetapan status penggunaan barang oleh Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mekanisme: a. Pengguna Barang mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh 154
dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Pengelola Barang. b. Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan setelah diterimanya barang milik daerah berdasarkan dokumen penerimaan barang pada tahun anggaran yang berkenaan. c. Permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah diajukan secara tertulis oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lambat pada akhir tahun berkenaan. (3) Pengajuan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50. (4) Terhadap pengajuan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penelitian sebagaimana ketentuan Pasal 51. (5) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengelola Barang menetapkan status penggunaan barang milik daerah. (6) Dalam hal Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola Barang menerbitkan surat penolakan kepada Pengguna Barang disertai alasan. 155
Bagian Ketiga Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pasal 54 (1) Barang milik daerah dapat dilakukan pengalihan status penggunaan. (2) Pengalihan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan: a. Inisiatif dari Gubernur/Bupati/Walikota; dan b. Permohonan dari Pengguna Barang lama. Pasal 55 (1) Pengalihan status penggunaan barang milik daerah berdasarkan inisiatif dari Gubernur/Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat 2 huruf a dilakukan dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pengguna Barang. (2) Pengalihan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat 2 huruf b dari Pengguna Barang kepada Pengguna Barang lainnya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi dilakukan berdasarkan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota. (3) Pengalihan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan tidak digunakan oleh Pengguna Barang yang bersangkutan. 156
(4) Pengalihan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan tanpa kompensasi dan tidak diikuti dengan pengadaan barang milik daerah pengganti. Pasal 56 (1) Pengalihan status penggunaan barang milik daerah berdasarkan permohonan dari Pengguna Barang lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat 2 huruf b dilakukan dengan pengajuan permohonan secara tertulis oleh Pengguna Barang kepada Gubernur/Bupati/ Walikota. (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. data barang milik daerah yang akan dialihkan status penggunaannya; b. calon Pengguna Barang baru; dan c. penjelasan serta pertimbangan pengalihan status penggunaan barang milik daerah. (3) Data barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain: a. kode barang; b. kode register; c. nama barang; d. jumlah; e. jenis; 157
f. nilai perolehan; g. nilai penyusutan; h. nilai buku; i. lokasi; j. luas; dan k. tahun perolehan. (4) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri: a. fotokopi daftar barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3); b. surat pernyataan yang memuat kesediaan calon Pengguna Barang baru untuk menerima pengalihan barang milik daerah dari Pengguna Barang lama. Pasal 57 (1) Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan pengalihan status penggunaan barang milik daerah dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1). (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan. (3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum mencukupi, Pengelola Barang dapat: 158
a. meminta keterangan atau data tambahan kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan pengalihan status penggunaan barang milik daerah; dan b. meminta konfirmasi kepada calon Pengguna Barang baru. Pasal 58 (1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Gubernur/Bupati/Walikota memberikan persetujuan pengalihan status penggunaan barang milik daerah. (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Surat Persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota. (3) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. data barang milik daerah yang akan dialihkan status penggunaannya; b. Pengguna Barang lama dan Pengguna Barang baru; dan c. kewajiban Pengguna Barang lama. (4) Kewajiban Pengguna Barang lama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c yaitu: a. melakukan serah terima barang milik daerah kepada Pengguna Barang baru yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST); dan b. melakukan penghapusan terhadap barang milik daerah yang telah dialihkan dari daftar barang pada Pengguna 159
Barang berdasarkan surat keputusan penghapusan barang. (5) Dalam hal Gubernur/Bupati/Walikota tidak menyetujui permohonan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan surat penolakan kepada Pengguna Barang dengan disertai alasan. Pasal 59 (1) Berdasarkan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), Pengguna Barang lama melakukan serah terima barang milik daerah kepada Pengguna Barang baru. (2) Serah terima barang milik daerah kepada Pengguna Barang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan sejak persetujuan alih status penggunaan barang milik daerah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). (3) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengguna Barang lama melakukan usulan penghapusan kepada Pengelola Barang atas barang milik daerah yang dialihkan status penggunaannya kepada Pengguna Barang baru dari daftar barang pada Pengguna Barang. 160
(4) Usulan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 1 (satu) minggu sejak tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST). (5) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Pengelola Barang. Pasal 60 (1) Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dan Keputusan Pengelola Barang tentang penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) dilaporkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Pengguna Barang baru paling lama 1 (satu) minggu sejak keputusan penghapusan ditetapkan. (2) Pengguna Barang dalam penatausahaan barang milik daerah melakukan pencatatan berdasarkan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, Berita Acara Serah Terima (BAST), dan keputusan penghapusan barang milik daerah. Bagian Keempat Penggunaan Sementara Barang Milik Daerah Pasal 61 (1) Barang milik daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang dapat digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya dalam jangka waktu 161
tertentu tanpa harus mengubah status penggunaan barang milik daerah tersebut setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota. (2) Penggunaan sementara barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk jangka waktu: a. paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan; b. paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan. (3) Penggunaan sementara barang milik daerah dalam jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan dilakukan tanpa persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota. Pasal 62 (1) Penggunaan sementara barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dituangkan dalam perjanjian antara Pengguna Barang dengan Pengguna Barang sementara. (2) Biaya pemeliharaan barang milik daerah yang timbul selama jangka waktu penggunaan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang menggunakan sementara barang milik daerah bersangkutan. 162
Pasal 63 (1) Permohonan penggunaan sementara barang milik daerah diajukan secara tertulis kepada Gubernur/Bupati/ Walikota. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. data barang milik daerah yang akan digunakan sementara; b. Pengguna Barang yang akan menggunakan sementara barang milik daerah; dan c. penjelasan serta pertimbangan penggunaan sementara barang milik daerah. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dokumen: a. fotokopi keputusan penetapan status penggunaan barang milik daerah; dan b. fotokopi surat permintaan penggunaan sementara barang milik daerah dari Pengguna Barang yang akan menggunakan sementara barang milik daerah kepada Pengguna Barang. Pasal 64 (1) Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan penggunaan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1). 163
(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan. (3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum mencukupi, Pengelola Barang dapat: a. meminta keterangan kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan penggunaan sementara barang milik daerah; dan b. meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada Pengguna Barang yang akan menggunakan sementara barang milik daerah. Pasal 65 (1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1), Gubernur/Bupati/Walikota memberikan persetujuan atas penggunaan sementara barang milik daerah. (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan surat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota. (3) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. data barang milik daerah yang akan digunakan sementara; b. Pengguna Barang yang menggunakan sementara barang milik daerah; c. kewajiban Pengguna Barang yang menggunakan sementara barang milik daerah untuk memelihara dan 164
mengamankan barang milik daerah yang digunakan sementara; d. jangka waktu penggunaan sementara; e. pembebanan biaya pemeliharaan; dan f. kewajiban Pengguna Barang untuk menindaklanjuti dalam perjanjian. (4) Dalam hal Gubernur/Bupati/Walikota tidak menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan surat penolakan kepada Pengguna Barang disertai alasan. Pasal 66 (1) Apabila jangka waktu penggunaan sementara atas barang milik daerah telah berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2), maka: a. Pengguna Barang sementara mengembalikan barang milik daerah kepada Pengguna Barang; atau b. dilakukan pengalihan status penggunaan kepada Pengguna Barang yang menggunakan sementara barang milik daerah. (2) Mekanisme pengalihan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 60 berlaku mutatis mutandis terhadap mekanisme pengalihan status penggunaan kepada pengguna sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. 165
Pasal 67 (1) Pengguna Barang Sementara dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu penggunaan sementara atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2). (2) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan Pengguna Barang kepada Gubernur/ Bupati/Walikota paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu penggunaan sementara barang milik daerah berakhir. (3) Mekanisme pengajuan permohonan, penelitian, persetujuan, dan penetapan oleh Gubernur/Bupati/ Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 66 berlaku mutatis mutandis pada mekanisme pengajuan permohonan, penelitian, persetujuan dan penetapan oleh Gubernur/Bupati/ Walikota terhadap perpanjangan penggunaan sementara barang milik daerah. Bagian Kelima Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Untuk Dioperasikan Oleh Pihak Lain Pasal 68 (1) Barang milik daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang, dapat digunakan untuk dioperasikan oleh pihak lain. 166
(2) Penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan. (3) Penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian antara Pengguna Barang dengan pimpinan pihak lain. (4) Biaya pemeliharaan barang milik daerah yang timbul selama jangka waktu penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain dibebankan pada pihak lain yang mengoperasikan barang milik daerah. (5) Pihak lain yang mengoperasikan barang milik daerah dilarang melakukan pengalihan atas pengoperasian barang milik daerah tersebut kepada pihak lainnya dan/atau memindahtangankan barang milik daerah bersangkutan. (6) Gubernur/Bupati/Walikota dapat menarik penetapan status barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam hal pemerintah daerah akan menggunakan kembali untuk penyelenggaraan pemerintah daerah atau pihak lainnya. Pasal 69 (1) Permohonan penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain diajukan secara tertulis oleh 167
Pengguna Barang bersangkutan kepada Gubernur/ Bupati/Walikota. (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. data barang milik daerah; b. pihak lain yang akan menggunakan barang milik daerah untuk dioperasikan; c. jangka waktu penggunaan barang milik daerah yang dioperasikan oleh pihak lain; d. penjelasan serta pertimbangan penggunaan barang milik daerah yang dioperasikan oleh pihak lain; dan e. materi yang diatur dalam perjanjian. (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen: a. fotokopi keputusan penetapan status penggunaan barang milik daerah; b. fotokopi surat permintaan pengoperasian dari pihak lain yang akan mengoperasikan barang milik daerah kepada Pengguna Barang; dan c. fotokopi surat pernyataan dari pihak lain yang akan mengoperasikan barang milik daerah kepada Pengguna Barang. (4) Surat pernyataan dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan pernyataan pihak lain yang memuat: 168
a. barang milik daerah yang akan dioperasionalkan dalam rangka pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi SKPD/Unit Kerja; b. menanggung seluruh biaya pemeliharaan barang milik daerah yang timbul selama jangka waktu pengoperasian barang milik daerah; c. tidak mengalihkan pengoperasian dan/atau pemindahtanganan barang milik daerah selama jangka waktu pengoperasian barang milik daerah; dan d. mengembalikan barang milik daerah kepada Pengguna Barang, apabila jangka waktu pengoperasian barang milik daerah telah selesai. Pasal 70 (1) Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1). (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan. (3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum mencukupi, Pengelola Barang dapat: a. meminta keterangan kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan penggunaan barang milik daerah yang dioperasikan oleh pihak lain; 169
b. meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak lain yang akan mengoperasikan barang milik daerah; c. mencari informasi dari sumber lainnya; d. melakukan pengecekan lapangan dengan mempertimbangkan analisis biaya dan manfaat Pasal 71 (1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2), Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain. (2) Penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/ Walikota. (3) Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. data barang milik daerah; b. jangka waktu penggunaan barang milik daerah untuk dioperasionalkan pihak lain; c. pihak lain yang akan mengoperasionalkan barang milik daerah; d. kewajiban pihak lain yang mengoperasikan barang milik daerah; dan e. kewajiban Pengguna Barang. 170
(4) Kewajiban pihak lain yang mengoperasikan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d antara lain memelihara dan mengamankan barang milik daerah yang dioperasikan. (5) Kewajiban Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi: a. menindaklanjuti penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain dengan perjanjian; dan b. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Barang milik daerah yang dioperasikan oleh pihak lain. (6) Dalam hal Gubernur/Bupati/Walikota tidak menyetujui permohonan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan surat penolakan kepada Pengguna Barang disertai alasa Pasal 72 (1) Penggunaan barang milik daerah oleh Pengguna Barang untuk dioperasikan oleh pihak lain dituangkan dalam perjanjian yang ditandatangani oleh Pengguna Barang dengan pihak lain. (2) Perjanjian penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. 171
(3) Penandatanganan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah adanya Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota. Pasal 73 Perjanjian penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), sekurang-kurangnya memuat: a. data barang milik daerah yang menjadi objek; b. Pengguna Barang; c. pihak lain yang mengoperasikan barang milik daerah; d. peruntukan pengoperasian barang milik daerah; e. jangka waktu pengoperasian barang milik daerah; f. hak dan kewajiban Pengguna Barang dan pihak lain yang mengoperasikan barang milik daerah, termasuk kewajiban pihak lain tersebut untuk melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah; g. pengakhiran pengoperasian barang milik daerah; dan h. penyelesaian perselisihan. Pasal 74 (1) Pengguna Barang dapat melakukan perpanjangan penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain. 172
(2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan Pengguna Barang kepada Gubernur/Bupati/ Walikota paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu penggunaan barang milik daerah berakhir. (3) Ketentuan Pasal 69 sampai dengan Pasal 71 berlaku mutatis mutandis pada mekanisme permohonan, penelitian, dan penetapan perpanjangan jangka waktu penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain. Pasal 75 Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penggunaan barang milik daerah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 76 (1) Penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain berakhir apabila: a. berakhirnya jangka waktu penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain, sebagaimana tertuang dalam perjanjian; b. perjanjian diakhiri secara sepihak oleh Pengguna Barang; c. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 173
(2) Perjanjian diakhiri secara sepihak oleh Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan apabila: a. pihak lain yang mengoperasikan barang milik daerah tidak memenuhi kewajibannya yang tertuang dalam perjanjian; at b. terdapat kondisi yang mengakibatkan pengakhiran penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain sebagaimana dituangkan dalam perjanjian. (3) Dalam melakukan pengakhiran pengoperasian barang milik daerah yang didasarkan pada kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengguna Barang meminta persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota. Pasal 77 (1) Pada saat jangka waktu penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain telah berakhir, pihak lain yang mengoperasikan barang milik daerah mengembalikan barang milik daerah tersebut kepada Pengguna Barang dengan Berita Acara Serah Terima (BAST). (2) Pengguna Barang melaporkan berakhirnya penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur/Bupati/Walikota paling lama 1 (satu) bulan sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima (BAST)), dengan melampirkan fotokopi Berita Acara Serah Terima (BAST). 174
e. pemanfaatan; pemafaatan barang milik daerah sebagaimana yang tertuang di dalam peraturan pemerintah dalam negeri ini adalah dilaksanakan oleh pegelola barang dan dengan persetujuan kepala daerah dan berada didalam penguasaan pengelola barang, untuk itu pemanfaatan barang milik daerah diperlukan mitra pemanfaatan. Tata cara pemanfaatan tentang pemanfaatan barang milik daerah. BAB VII PEMANFAATAN Bagian Kesatu Prinsip Umum Pasal 78 (1) Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan oleh: a. Pengelola Barang dengan persetujuan Gubernur/ Bupati/Walikota, untuk barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang; dan b. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang, dan selain tanah dan/atau bangunan. (2) Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum. 175
(3) Pemanfaatan barang milik daerah dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. (4) Pemanfaatan barang milik daerah dilakukan tanpa memerlukan persetujuan DPRD. Pasal 79 (1) Biaya pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah serta biaya pelaksanaan yang menjadi objek pemanfaatan dibebankan pada mitra pemanfaatan. (2) Biaya persiapan pemanfaataan barang milik daerah sampai dengan penunjukkan mitra Pemanfaatan dibebankan pada APBD. (3) Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah merupakan penerimaan daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah. (4) Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas Badan Layanan Umum Daerah. (5) Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka selain penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah fungsi 176
f. Pasal 80 (1) Barang milik daerah yang menjadi objek pemanfaatan dilarang dijaminkan atau digadaikan. (2) Barang milik daerah yang merupakan objek retribusi daerah tidak dapat dikenakan sebagai objek pemanfaatan barang milik daerah. Pasal 81 Bentuk Pemanfaatan Barang milik daerah berupa: a. Sewa; b. Pinjam Pakai; c. KSP; d. BGS atau BSG; dan e. KSPI. penilaian; penilaian barang milik daerah adalah adalah proses untuk memeberikan nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu, penilaian barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca pemeritah daerah dikecualikan untuk a. pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai b. pemindahtanganan dalam bentuk hibah penatapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah dilakukan dengan standar akuntansi penilaian (SAP) yang metode penilainnya dilaksananakan sesuai standar pelayanan 177
Dalam kondisi tertentu, Gubernur/Bupati/Walikota dapat melakukan penilaian kembali dalam rangka koreksi atas nilai barang milik daerah yang telah ditetapkan dalam neraca pemerintah daerah. Penilaian kembali, adalah proses revaluasi dalam rangka pelaporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang metode penilaiannya dilaksanakan sesuai standar penilaian. Keputusan mengenai penilaian kembali atas nilai barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Gubernur/Bupati/Walikota dengan berpedoman pada ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. Ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional, adalah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk seluruh entitas pemerintah daerah. Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penilaian kembali atas barang milik daerah dilakukan atas barang milik daerah berupa aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dimaksud berupa: tanah; gedung dan bangunan; jalan, irigasi dan jaringan (jalan dan jembatan serta bangunan air). Penilaian kembali atas barang milik daerah berupa aset tetap paling sedikit meliputi kegiatan: penyediaan data awal, inventarisasi, penilaian, tindak lanjut hasil inventarisasi dan penilaian, monitoring dan evaluasi. Penilaian atas barang milik daerah dilakukan menggunakan: a. Pendekatan data pasar; b. Pendekatan biaya; dan/atau c. Pendekatan oleh 178
pendapatan. Penggunaan pendekatan penilaian dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian penilaian. Tindak lanjut hasil penilaian berupa koreksi nilai barang milik daerah pada laporan keuangan pemerintah daerah. Koreksi nilai barang milik daerah menjadi dasar koreksi nilai barang milik daerah pada laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. Penilaian dilakukan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan. Penilaian barang milik daerah dalam rangka pemanfaatan yaitu sewa- menyewa, pakai, KSP (kerja sama pemanfaatan, BGS/BSG (bangun guna serah/bangun susun guna), KSPI (kerja sama penyediaan infrastruktur). Sedangkan penilaian barang milik daerah dalam rangka pemindahtanganan yaitu penjualan, tukar menukar, penyertaan modal pemerintah daerah. Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh: a. Penilai Pemerintah; atau b. Penilai Publik yang ditetapkan oleh Gubernur/ Bupati/Walikota. Penilai merupakan pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompotensi yang dimilikinya. Penilai Pemerintah, adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai Pemerintah Daerah, sedangkan Penilai Publik, adalah Penilai selain Penilai Pemerintah yang mempunyai izin praktik Penilaian dan menjadi anggota asosiasi Penilai yang diakui oleh pemerintah. Penilaian barang milik daerah dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 179
Nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Penilai yang diperoleh dari hasil penilaian menjadi tanggung jawab Penilai. Penilaian barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota, dan dapat melibatkan Penilai yang ditetapkan Gubernur/Bupati/Walikota. Tim adalah panitia penaksir harga yang unsurnya terdiri dari SKPD/Unit Kerja terkait. Penilai adalah Penilai Pemerintah atau Penilai Publik. Penilaian barang milik daerah dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila penilaian dilakukan oleh Pengguna Barang tanpa melibatkan Penilai, maka hasil penilaian barang milik daerah hanya merupakan nilai taksiran. Hasil penilaian barang milik daerah ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota. g. pemindahtanganan; Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah. Pemindahtanganan barang milik daerah merupakan salah satu dari lingkup pengelolaan barang milik daerah, selain perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Barang milik daerah yang tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan. Bentuk pemindahtanganan barang milik daerah meliputi: 180
a. penjualan; b. tukar menukar; c. hibah; atau d. penyertaan modal pemerintah daerah. Dalam rangka pemindahtanganan barang milik daerah dilakukan penilaian. Dikecualikan dari pemindahtanganan barang milik daerah dilakukan penilaian, terhadap pemindahtanganan dalam bentuk hibah. Penilaian atas pemindahtanganan barang milik daerah dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar. Persetujuan Pemindahtanganan. Pemindahtanganan barang milik daerah yang dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD untuk: a. tanah dan/atau bangunan; atau b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan tidak memerlukan persetujuan DPRD, apabila: a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran; c. diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan; d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau e. dikuasai pemerintah daerah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan 181
perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis. Perlu dijelaskan, terhadap pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan, dimaksudkan bahwa lokasi tanah dan/atau bangunan dimaksud terjadi perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan wilayah. Sedangkan untuk tanah dan/atau bangunan yang tidak sesuai dengan penataan kota, perlu dilakukan penyesuaian yang berakibat pada perubahan luas tanah dan/atau bangunan tersebut. Sementara itu, yang dimaksud dengan bangunan yang harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran, dimaksudkan bahwa yang dihapuskan adalah bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut dirobohkan untuk selanjutnya didirikan bangunan baru di atas tanah yang sama (rekonstruksi) sesuai dengan alokasi anggaran yang telah disediakan dalam dokumen penganggaran. Yang dimaksud dengan, tanah dan/atau bangunan diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan, adalah: a. tanah dan/atau bangunan yang merupakan kategori negara/daerah golongan III; b. tanah yang merupakan tanah kavling yang menurut perencanaan awalnya untuk pembangunan perumahan pegawai negeri pemerintah daerah yang bersangkutan. h. pemusnahan; rumah sipil 182
Untuk melaksanakan pemusnahan barang milik daerah, berikut ini prinsip-prinsip umum pemusnahan sebagai berikut: 1. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan barang milik daerah; 2. Pemusnahan barang milik daerah dilakukan apabila: a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau b. terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; 3. Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/ Walikota, untuk barang milik daerah pada Pengguna Barang; 4. Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk barang milik daerah pada Pengelola Barang; 5. Pelaksanaan pemusnahan barang milik daerah baik yang dilakukan oleh Pengguna Barang atau oleh Pengelola Barang dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota; 6. Pemusnahan dilakukan dengan cara: a. dibakar; b. dihancurkan; c. ditimbun; d. ditenggelamkan; atau e. cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alasan-Alasan Pemusnahan. 183
Pemusnahan barang milik daerah dilakukan apabila memenuhi alasan-alasan sebagai berikut: a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau b. terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Terhadap barang milik daerah tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan atau terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan alasan atas pemusnahan barang milik daerah. Yang dimaksud dengan tidak dapat digunakan, dikaitkan dengan penggunaan barang milik daerah. Penggunaan barang milik daerah diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan. Penggunaan barang milik daerah meliputi: a. Penetapan status penggunaan barang milik daerah; b. Pengalihan status penggunaan barang milik daerah; c. Penggunaan sementara barang milik daerah; dan d. Penetapan status penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain. Penetapan status penggunaan dilakukan untuk: a. penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD; dan b. dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan. Sehingga diartikan, barang milik daerah dapat dimusnakan jika barang milik daerah tersebut tidak dalam penetapan dan tidak digunakan oleh SKPD dalam rangkan 184
menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan funsgi SKPS, atau barang milik daerah tersbut tidak dioperasikan oleh pihak lain. Yang dimaksud dengan tidak dapat dimanfaatkan, dikaitkan dengan pemanfaatan barang milik daerah. Pemanfaatan barang milik daerah adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Adapun bentuk pemanfaatan barang milik daerah berupa: sewa, pinjam pakai, KSP (kerja sama pemanfaatan), BGS (bangun guna serah atau BSG (bangun serah guna), dan KSPI (kerja sama penyediaan infrastruktur). Sehingga diartikan, barang milik daerah dapat dimusnakan jika barang milik daerah tersebut tidak dapat disewakan, tidak dapat dipinjam pakaikan, tidak dapat dilakukan kerja sama pemanfaatan, tidak dapat dilakukan BGS (bangun guna serah) atau BSG (bangun serah guna), tidak dapat dilakukan KSPI (kerja sama penyediaan infrastruktur). Yang dimaksud dengan tidak dapat dipindahtangankan, dikaitkan dengan pemindahtanganan barang milik daerah. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah. Barang milik daerah yang tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan. Bentuk pemindahtanganan barang milik daerah meliputi: a. penjualan; b. tukar menukar; c. hibah; atau d. penyertaan modal pemerintah daerah. 185
Sehingga diartikan, barang milik daerah dapat dimusnakan jika barang milik daerah tersebut tidak dapat dijual, tidak dapat dilakukan tukar menukar, tidak dapat dihibahkan, tidak dapat dilakukan penyertaan modal pemerintah daerah. Terhadap ketiga alasan untuk dapat dilakukan pemusnahan yaitu tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, tidak dipindahtangankan, maka atas alasan tidak dapat digunakan dan tidak dapat dimanfaatkan adalah bersifat kumulatif yang berarti kedua-duanya harus terpenuhi. Sedangkan atas alasan pemusnahan tidak dapat dipindahtangankan adalah bersifat kumulatif dengan tidak dapat digunakan dan tidak dapat dimanfaatkan, dan pula dapat bersifat alternatif dengan dengan tidak dapat digunakan dan tidak dapat dimanfaatkan. i. penghapusan; Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Penghapusan barang milik daerah meliputi: a. penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna; b. penghapusan dari Daftar Barang Pengelola; dan c. penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah. Yang dimaksud dengan Daftar Barang Milik daerah adalah daftar yang memuat data seluruh barang milik daerah. Daftar Barang Pengguna adalah dapat 186
daftar yang memuat data barang milik daerah yang digunakan oleh masing- masing Pengguna Barang. Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data barang milik daerah yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang. Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna, dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang. Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola, dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang. Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah, dilakukan dalam hal terjadi penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dan penghapusan dari Daftar Barang Pengelola yang disebabkan karena: a. pemindahtanganan atas barang milik daerah; b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; c. menjalankan ketentuan undang-undang; d. pemusnahan; atau e. sebab lain. Barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang disebabkan karena: a. penyerahan barang milik daerah; b. pengalihan status penggunaan barang milik daerah; c. pemindahtanganan atas barang milik; 187
d. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; e. menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. pemusnahan; atau g. sebab lain. Yang dimaksud dengan sebab lain merupakan sebab-sebab yang secara normal dipertimbangkan wajar menjadi penyebab penghapusan, seperti, hilang karena kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati, dan sebagai akibat dari keadaan kahar (force majeure). Penghapusan barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota. Sedangkan penghapusan barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Dikecualikan dari ketentuan mendapat persetujuan penghapusan Gubernur/Bupati/Walikota dalam penguasaan pengguna barang/kuasa pengguna barang adalah untuk barang milik daerah yang dihapuskan karena: a. pengalihan status penggunaan barang milik daerah; b. pemindahtanganan; atau c. pemusnahan. Gubernur/Bupati/Walikota dapat mendelegasikan persetujuan penghapusan barang milik daerah berupa barang persediaan kepada Pengelola Barang untuk Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang 188
Kuasa Pengguna. Pelaksanaan atas penghapusan barang milik daerah pada pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang dan pelaksanaan atas penghapusan barang milik daerah berupa barang persediaan kepada Pengelola Barang untuk Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dilaporkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota. Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang. Dijelaskan sebelumnya penghapusan barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dilakukan karena disebabkan: a. penyerahan barang milik daerah; b. pengalihan status penggunaan barang milik daerah; c. pemindahtanganan atas barang milik; d. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; e. menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. pemusnahan; atau g. sebab lain. j. penatausahaan; pengelola barang melakukan sistem pembukuan dan harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah di bawah penguasaannya kedalam daftar barangpengelola menurut penggolongan dan kodifikasi barang, dan pengguna barang juga harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang status penggunannya berada pada pengguna barang menurut penggolongan dan kodifikasinya. 189
Setelah itu dilakukan inventarisasi paling sedikit 1 kali dalam kurun waktu 5 tahun yaitu barang yang dimaksud adalah berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, inventarisasi dilakukan oleh pengguna barang setiap tahun dan melaporkannya hasil dari inventarisasi barang milik daerah tersebut di berikan paling lama 3 bulan kepada setelah selesainya inventarisasi. Kuasa pengguna barang diharuskan untuk menyusun laporan barang kuasa pengguna tahunan untuk disampaikan kepada pengguna barang. k. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; Dalam hal pembinaan, menteri melakukan pembinaan terhadap barang milik daerah dan menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah. Pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh pengguna barang melalui penertiban atau pengelola barang melakukan penertiban dan investigasi setelah itu Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan barang milik daerah yang berada di dalam penguasaannya. Pelaksanaan pemantauan dan penertiban untuk Unit Kerja SKPD dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang, dan untuk Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dapat meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban. Pengelola Barang melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah, dalam rangka penertiban barang milik daerah 190
l. pengelolaan barang milik daerah pada SKPD yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah; Barang milik daerah yang digunakan oleh badan umu layanan daerah yang tidak dipisahkan oleh untuk menyelenggarakan kegiatan badan layanan umum daerah yang bersangkutan dan sebagaimana menjadi pedoman dalam penyusunan peraturan hukum daerah tentang pengelolaan barang milik daerah yang dimanfaatkan sepenunhnya untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum sebagaimana tugas dan fungsi layanan daerah. m. barang milik daerah berupa rumah negara; Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan. Rumah negara merupakan barang milik daerah yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan. Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan status penggunaan golongan rumah negara. Rumah negara dibagi ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu: a. rumah negara golongan I; b. rumah negara golongan II; dan 191
c. rumah negara golongan III. Penetapan status penggunaan didasarkan pada pemohonan penetapan status penggunaan yang diajukan oleh Pengguna Barang. Rumah negara golongan I, adalah rumah negara dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut. Rumah negara golongan II, adalah rumah negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu SKPD dan hanya disediakan untuk didiami oleh pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan. Termasuk dalam rumah negara golongan II adalah rumah negara yang berada dalam satu kawasan dengan SKPD atau Unit Kerja, rumah susun dan mess/asrama pemerintah daerah. Rumah negara golongan III, adalah rumah negara yang tidak termasuk golongan I dan golongan II yang dapat dijual kepada penghuninya. Barang milik daerah berupa rumah negara hanya dapat digunakan sebagai tempat tinggal pejabat atau pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan yang memiliki Surat Izin Penghunian (SIP). Pengguna Barang wajib mengoptimalkan penggunaan barang milik daerah berupa rumah negara Golongan I dan rumah negara golongan II dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi. Pengguna Barang rumah negara golongan I dan rumah negara golongan II wajib menyerahkan barang milik daerah berupa rumah negara yang tidak digunakan Gubernur/Bupati/Walikota. kepada 192
Surat Ijin Penghunian (SIP) untuk rumah negara golongan I ditandatangani Pengelola Barang. Sedangkan Surat Ijin Penghunian (SIP) untuk rumah negara golongan II dan golongan III ditandatangani Pengguna Barang. Suami dan istri yang masing-masing berstatus pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan, hanya dapat menghuni satu rumah negara. Pengecualian suami dan istri yang masing-masing berstatus pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan, hanya dapat menghuni satu rumah negara, hanya dapat diberikan apabila suami dan istri tersebut bertugas dan bertempat tinggal di daerah yang berlainan. Penggunaan. Barang milik daerah berupa rumah negara dapat dilakukan alih status penggunaan. Alih status penggunaan: a. antar Pengguna Barang untuk rumah negara golongan I dan rumah negara golongan II; b. dari Pengguna Barang kepada Pengguna Barang rumah negara golongan III, untuk rumah negara golongan II yang akan dialihkan statusnya menjadi rumah negara golongan III; atau c. dari Pengguna Barang rumah negara golongan III kepada Pengguna Barang, untuk rumah negara golongan III yang telah dikembalikan status golongannya menjadi rumah negara golongan II. Pengalihan status penggunaan dilakukan setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Gubernur/Bupati/Walikota. Alih status penggunaan dari Pengguna Barang kepada Pengguna Barang rumah negara golongan III, untuk rumah negara golongan II yang akan dialihkan statusnya menjadi rumah negara golongan III, hanya dapat dilakukan 193
apabila barang milik daerah berupa rumah negara telah berusia paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak dimiliki oleh pemerintah daerah atau sejak ditetapkan perubahan fungsinya sebagai rumah negara. Usulan alih status penggunaan dari Pengguna Barang kepada Pengguna Barang rumah negara golongan III, untuk rumah negara golongan II yang akan dialihkan statusnya menjadi rumah negara golongan III, harus disertai sekuang-kurangnya dengan: a. persetujuan tertulis dari Gubernur/Bupati/Walikota mengenai pengalihan status golongan rumah negara dari rumah negara golongan II menjadi rumah negara golongan III; b. surat pernyataan bersedia menerima pengalihan dari Pengguna Barang rumah negara golongan III; c. salinan keputusan penetapan status rumah negara golongan II; d. salinan Surat Izin Penghunian (SIP) rumah negara golongan II; dan e. gambar ledger/gambar arsip berupa rumah dan gambar situasi. Pengguna Barang bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan keabsahan data dan dokumen yang diterbitkan dalam rangka pengajuan usulan pengalihan status penggunaan. Proses pengajuan dan pemberian persetujuan alih status penggunaan mengikuti ketentuan mengenai alih status penggunaan sebagaimana dijelaskan pada BAB Pengunaan tentang pengalihan status penggunaan barang milik daerah. Dalam hal diperlukan Gubernur/Bupati/Walikota dapat melakukan alih fungsi barang milik daerah berupa rumah negara golongan I dan rumah negara golongan II, menjadi bangunan kantor. Alih fungsi barang milik 194
daerah berupa rumah negara golongan I dan rumah negara golongan II ditetapkan oleh Gubernur/ Bupati/Walikota. n. ganti rugi dan sanksi. Segala kerugian daerah akibat penyalahgunaan hukum terhadap barang milik daerah dan pengelolaannya diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi dan setiap pihak yang membuat kerugian dapat dikenakan sanksi. Adapun yang dimaksudkan sebagai barang milik daerah dalam peraturan menteri dalam negeri ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 yakni: a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau b. barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan menteri dalam negeri tersebut, sesuai dengan pengertian dalam pasal 1 angka 39 Undang-Undang pemerintahan daerah seperti yang dijelaskan sebelumnya. Akan tetapi dalam peraturan menteri dalam negeri ini sebagai pengaturan lebih lanjut, diatur mengenai jenis perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud yakni: a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis; b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan; d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau e. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah. 195
Selanjutnya berkaitan dengan pengaturan mengenai pejabat pengelolaan barang milik daerah yang diatur dalam Bab III terdiri atas: Kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah Sekretaris daerah sebagai pengelola barang Kepala SKPD sebagai Pejabat Penatausahaan Barang maupun pengguna barang Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Pengurus Barang Pengelola Pengurus Barang Pengguna Pengurus Barang Pembantu Masing-masing unsur yang disebutkan dalam peraturan menteri dalam negeri tersebut diatur tanggung jawabnya dalam pelaksanaan kewenangan yang diberikan sehingga hal tersebut harus menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan dalam penormaan peraturan daerah yang akan dibuat demikian juga hal lain yang menjadi ruang lingkup pengelolaan barang milik daerah. Dalam penyusunan peraturan daerah mengenai pengelolaan barang milik daerah harus mencermati hal-hal yang belum diatur dalam peraturan menteri ini agar setiap hal yang membutuhkan pengaturan dalam kaitannya dengan pengelolaan barang milik daerah dapat diatur secara lebih terperinci. 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083) 196
Peraturan menteri dalam ini merupakan peraturan pelaksana yang ditetapkan untuk melaksanakan kewenangan Menteri Dalam Negeri yang diatur dalam ketentuan Pasal 84 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Dalam peraturan menteri dalam negeri ini pengertian penggolongan dan kodefikasi barang diatur dalam pasal 1 angka 6 dan 7 yang berbunyi: Penggolongan adalah kegiatan untuk menetapkan secara sistematik ke dalam akun, kelompok, jenis, objek,rincian objek, sub rincian objek dan sub-subrincian objek. Kodefikasi Barang adalah pemberian kode barang milik daerah sesuai dengan penggolongan masing-masing barang milik daerah. Adapun ketentuan yang diatur di dalamnya yakni berkaitan dengan kodefikasi barang, kode lokasi dan kode register. Dimana hal tersebut disebutkan dalam pengaturan menganai ruang lingkup dalam Pasal 2. Adapun kodefikasi barang yang dimaksud, diatur dalam pasal 4 yang meliputi: a. level 1 menunjukkan kode akun; b. level 2 menunjukkan kode kelompok; c. level 3 menunjukkan kode jenis; d. level 4 menunjukkan kode objek; e. level 5 menunjukkan kode rincian objek; f. level 6 menunjukkan kode subrincian objek; dan g. level 7 menunjukkan kode sub-sub rincian objek. Selanjutnya kode lokasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi: 197
a. barang milik pemerintah pusat (kode 00); b. barang milik pemerintah daerah provinsi (kode 11); c. barang milik pemerintah daerah kabupaten/kota (kode 12); dan d. barang milik lainnya (kode 13). Selain kodefikasi dan kode lokasi diatur juga berkaitan dengan kode register dalam Pasal 7 ayat (1) yang meliputi: a. kode lokasi dan tahun perolehan; dan b. kode barang dan nomor urut pendaftaran. Ketentuan mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah ini perlu diatur dalam peraturan daerah yang akan dibuat tentunya dengan dilengkapi materi yang diperlukan yang belum disebutkan dalam peraturan menteri dalam negeri ini. Hal tersebut dimaksudkan agar pemerintah daerah dapat lebih dipermudah dalam melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang memang menjadi kewenangannya. 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).Sebagaimana yang telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menjadi pedoman dalam pembuatan Peraturan Daerah, sebagiman yang telah di ubah dengan Peraturan Menteri 198
(1) (2) Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menter Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dalam peraturan menteri ini adanya beberapa perubahan diantaranya mengenai penghapusan tentang Peaturan Bersama Kepala Daerah atau di sebut PB KDH sebagaimana yang telah tercantum dalam Permendagri 80 Tahun 2015 sehingga perubahan dalam pasal 3 disebutkan Produk hukum daerah berbentuk peraturan terdiri atas: a. Perda; b. Perkada; c. dihapus; dan d. Peraturan DPRD. Terlihat bahwa Peraturan Daerah merupakan cakupan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut. Sehingga setiap tahapan pembentukan Produk Hukum dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, hingga penyebarluasan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri ini. Berkaitan dengan penyusunan naskah akademik, dalam peraturan menteri ini diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 24 yaitu: Pasal 22 Pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan perda provinsi disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan perda provinsi 199
(3) (4) (5) (6) yang berasal dari pimpinan perangkat daerah mengikutsertakan perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi. Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan perda provinsi yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda, dikoordinasikan oleh Bapemperda. Pemrakarsa dalam melakukan penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam rancangan perda provinsi. Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur. Penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan perda provinsi. Pasal 24 Ketentuan mengenai penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 serta penyelarasan naskah akademik rancangan perda provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan penjelasan dapat yang 200
atau keterangan dan/atau naskah akademik serta penyelarasan naskah akademik rancangan perda kabupaten/kota. Dalam tahapan penyusunan peraturan daerah, penyusunan naskah akademik merupakan bagian dalam tahapan penyusunan. Sehingga apabila dicermati ketentuan penyusunan naskah akademik sebagaimana menjadi ketentuan dalam peraturan menteri dalam negeri tersebut, apabila dibandingkan dengan penjelasan atau keterangan dpat dikatakan bahwa naskah akademik menjadi dokumen yang paling komprehensif dalam memuat kajian yang akan menjadi pelengkap rancangan peraturan daerah yang akan diajukan. Sehingga sudah selayaknya setiap peraturan daerah yang dibuat dilengkapi dengan naskah akademik yang akan menunjukan urgensi penyusunan peraturan daerah tersebut sekaligus merupakan pertanggungjawaban secara ilmiah dari pengaturan yang ada dalam rancangan peraturan daerah. 201
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS A. Landasan Filosofis Dalam mencapai kemajuan atau perubahan di setiap daerah tentunya ada suatu upaya yang ditempuh untuk membangun suatu daerah yang akan membuahkan hasil seoptimal mugkin di tingkat kabupaten/kota upaya pembangunan di berbagai bidang dan sektor telah dilakukan, sejak era reformasi dengan diberlakukannya otonomi daerah maka setiap pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola atau mengurusi daerahnya masing-masing. Melalui semangat reformasi diharapkan pemerintahan di daerah dapat berjalan secara efektif, berkembang menjadi lebih baik dari sebelumnya dimana sistem pemerintahan diperkuat dengan landasan hukum yang mengatur pemerintahan daerah yang otonom sejalan dengan tuntutan reformasi di antaranya demokratisasi, supremasi hukum, dan menjunjung hak asasi manusia (HAM). Dalam dimensi lebih luas, diberlakukannya otonomi daerah di seluruh wilayah Indonesia sesungguhnya dapat dilihat sebagai langkah kebijakan untuk mengubah paradigma pendekatan dalam melaksanankan pembangunan, yaitu dari pendekatan yang dulunya top-down (dari atas ke bawah) menjadi paradigma pendekatan bottom-up (dari bawah ke atas) sesuai jiwa dan semangat Pancasila dan UUD 1945. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang 202
Milik Daerah membawa perubahan baru dalam pengelolaan barang milik dengan melihat kondisi saat ini di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara banyak memiliki dan menggunakan barang yang diperoleh dari berbagai sumber, baik yang dipakai oleh aparat maupun untuk pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat. Barang Milik Daerah merupakan kekayaan atau aset daerah yang harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan arti dan manfaat sebanyak-banyaknya, dan tidak hanya sebagai kekayaan daerah yang besar tetapi juga harus dikelola secara efisien dan efektif agar tidak menimbulkan pemborosan serta harus dapat dipertanggungjawabkan. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang nantinya akan diterapkan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah, adalah untuk memberi kejelasan serta tujuan yang pasti sebagai landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan barang milik daerah yang merupaka aset yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara agar pengelolaannya dapat dilaksankan secara profesional, akuntabel dan transparan dan dapat dipercayakan oleh masyarakat untuk pembangunan dan kelancaran pemerintahan yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. B. Landasan Sosioligis Paradikma baru pengelolaan barang milik daerah telah memunculkan optimisme baru dalam penataan dan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 bahwa Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 203
perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatusahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan Barang Milik Daerah yang merupakan aset daerah yang akan dikelola secara profesional dan modern sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang akan mengedepankan pemerintahan yang good governance diharapkan akan mampu menigkatkan kepercayaan masyarakat yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terhadap pengelolaan barang milik daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan. Peran masyarakat sangat dibutkan dalam rangka melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan barang milik daerah agar tidak terjadi penyalahgunaan barang milik daerah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab oleh karena itu adaya paradigma baru tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah akan terwujutnya Pengelolaan Barang milik daerah yang tertib yang akan menciptakan efesiensi serta efektifnya penggunaan barang milik daerah sebagai aset dalam menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. C. Landasan Yuridis. Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan salah satu faktor utama dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jika tidak dilakukan pengelolaan secara tepat, maka pemanfaatan barang milik daerah yang dimaksudkan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dikhawatirkan tidak akan tepat sasaran. Secara 204
nasional berkaitan dengan pengelolaan Barang Milik Daerah, pada dasarnya telah diatur secara menyeluruh dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Namun dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut, memerintahkan pembentukan Peraturan Daerah. Sehingga sebagian besar materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini merupakan pengaturan kembali dari materi yang sudah diatur dalam kedua Peraturan peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam Peraturan Daerah ini, diatur bahwa Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai Dengan demikian Peraturan daerah yang nantinya akan dibuat merupakan delegasi dari Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Selanjutnya selain peraturan-peraturan yang telah dijelaskan diatas ada juga peraturan-peraturan perundang-undangan yang lain yang dapat yang memiliki keterkaitan secara substantif, dan juga terkait dari sisi teknis penyusunan dalam rangka Landasan yuridis akan digunakan sebagai dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan yang akan disusun, yang dalam hal ini adalah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah: 205
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686) 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4285, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 206
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).Sebagaimana yang telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157). 207
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH A. Sasaran yang akan diwujudkan dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Sasaran yang ingin dicapai dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah adalah terwujudnya ketertiban administrasi mengenai inventarisasi tanah, peralatan dan mesin, Gedung dan bangunan, jalan jaringan dan irigasi, aset tetap lainnya, aset renovasi, aset lainnya, kontruksi dalam pengerjaan, sertifikasi tanah milik daerah, penghapusan, pemusnahan dan penjualan barang milik daerah, sistem pelaporan kegiatan tukar menukar, hibah, dan penyajian penyusutan barang milik daerah. Selain itu Peraturan Daerah ini dibentuk untuk mengupayakan terciptanya efisiensi dan efektifitas pembangunan Barang Milik daerah, Pengamanan Barang Milik daerah, serta untuk menjamin tersedianya data informasi yang akurat mengenai jumlah barang milik daerah dan penyajian penyusutan barang milik daerah sesuai kebijakan akutansi. B. Jangkauan dan arah pengaturan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Jangkauan pengaturan materi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang Pengelolaan Barang Milik 208
C. Daerah mencakup mekanisme pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan pengawasan dan pengendalian, pengelolaan barang milik daerah pada perangkat daerah yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, barang milik daerah berupa rumah negara, hingga ganti rugi dan sanksi. Pengaturan mengenai keseluruhan mekanisme ini sangat penting agar komponen pemerintah daerah yang berperan pada masing-masing siklus pengelolaan barang milik daerah tersebut dapat secara tertib dan bertanggung jawab melaksanakan tugasnya serta mampu untuk mengoptimalkan fungsi dari setiap barang milik daerah yang ada untuk menunjang jalannya pemerintahan daerah. Sedangkan pengaturan dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah diarahkan pada upaya untuk mendorong terwujudnya tertib pengelolaan barang milik daerah, agar setiap barang milik daerah yang ada dapat berperan dalam menunjang kelancaran dan memberI kemudahan bagi penyelenggaran pemerintahan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Jangkauan dan arah pengaturan yang ada dalam naskah akademik akan menjadi ruang lingkup dalam penormaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang milik Daerah. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. 209
Ruang lingkup materi muatan yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan materi yang tidak akan terpisahkan dengan sasaran, arah dan jangkauan yang telah diuraikan diatas, sehingga dalam menentukan luasnya pengaturan dan norma dalam rancangan peraturan daerah ini tidak akan keluar dari materi tersebut. Pokok-pokok materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah mencakup: Seperti yang termuat di dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 bahwa BAB I Ketentuan adalah : BAB I KETENTUAN UMUM PASAL 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 210
4. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang selanjutnya disebut Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah adalah Kepala Daerah. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang selanjutnya disebut pengelola barang milik daerah. 7. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah. 8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 9. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah. 10. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah. 11. Unit kerja adalah bagian Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program. 12. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara. 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah rencana keuangan tahunan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang ditetapkan dengan Perda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. 14. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 15. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang 211
ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. 16. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna Barang. 17. Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas mengurus barang. 18. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang. 19. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang. 20. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang. 21. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang. 22. Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang. 23. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. 24. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu. 25. Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai Pemerintah Daerah. 26. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, 212
pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. 27. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. 28. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat RKBMD, adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 29. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan. 30. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. 31. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. 32. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan Barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Bupati. 33. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya. 34. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali 213
tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu. 35. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. 36. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 37. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya disingkat PJPK adalah Bupati, atau badan usaha milik daerah sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang- undangan. 38. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah. 39. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. 40. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang. 41. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian. 42. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki daerah. 214
43. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan barang milik daerah. 44. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. 45. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 46. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah. 47. Dokumen kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan bukti kepemilikan atas barang milik daerah. 48. Daftar barang milik daerah adalah daftar yang memuat data seluruh barang milik daerah. 49. Daftar barang pengguna adalah daftar yang memuat data barang milik daerah yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang. 50. Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data barang milik daerah yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang. 51. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan. 52. Pihak lain adalah pihak-pihak selain Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah. 53. Aset Desa adalah Barang Milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas Beban Anggaran pendapatan dan belanja Desa (APB Desa) atau perolehan hak lainnya yang sah. 54. Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemafaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, 215
pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian aset Desa. 55. Bantuan Operasional Sekolah disingkat (BOS) adalah Program Pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai program wajib belajar; 56. Bantuan Operasional Kesehatan disingkat (BOK) adalah Bantuan Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah untuk mempercepat pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) bidang Kesehatan melalui peningkatan kinerja Puskesmas dan jaringannya serta Poskesdes/Polindes dan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) lainnya dalam peyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif. Asas Adapun asas yang menjadi pedoman dalam pengelolaan barang milik daerah termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dalam Peraturan Daerah yang akan dibentuk ini adalah : a. Asas Fungsional; b. Asas Kepastian Hukum; c. Asas transparansi; d. Asas efisiensi; e. Asas akuntabilitas; dan f. Asas kepastian Nilai. Lingkup Barang Milik Daerah Pengelolaan barang milik daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Sebagai suatu daerah yang otonom maka pelaksanaannya 216
perlu dipisahkan dari pengelolaan barang milik negara sehingga pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang tersendiri atas aset yang dimilikinya. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan barang milik negara/daerah diatur mengenai ruang lingkup barang milik daerah bahwa: (1) Barang Milik Negara/Daerah meliputi: a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; dan b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis; b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; c. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ketentuan tersebut juga dilakukan aanloop dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yakni dalam Pasal 3 dan Pasal 6. Akan tetapi rincian mengenai barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah ditambah dengan barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah. Sehingga perumusan norma dalam peraturan daerah dapat melakukan kompilasi dari pengaturan dalam kedua peraturan tersebut. 217
Disamping pengaturan mengenai ruang lingkup sebagaimana disebutkan di atas, ruang lingkup pengaturan sistem pengelolaan barang milik daerah juga perlu dirumuskan dalam peraturan daerah dengan memperhatikan ruang lingkup yang telah ditegaskan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yakni: a. Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran; b. Pengadaan; c. Penggunaan; d. Pemanfaatan; e. Pengamanan dan pemeliharaan; f. Penilaian; g. Pemindahtanganan; h. Pemusnahan; i. Penghapusan; j. Penatausahaan; dan k. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Dalam peraturan daerah tentang pengelolaan barang milik daerah perlu ditentukan bahwa Bupati merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah beserta dengan kewenangan apa saja yang dimiliki kaitannya dengan pengelolaan barang milik daerah tersebut. Pengaturan mengenai kewenangan tersebut dimaksudkan agar Bupati sebagai pemegang 218
kekuasaan pengelolaan barang milik daerah dapat memiliki dasar yang standar dalam melaksanakan fungsinya. Di sisi lain juga dimaksudkan agar terdapat pembagian yang jelas dalam hal kewenangan dari masing-masing unsur yang terlibat dalam pengelolaan barang milik daerah. Penentuan kewenangan bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah dapat didasarkan pada kewenangan yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dalam ketentuan kedua pasal tersebut bahwa: "Pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab: a. menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah; b. menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan; c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah; d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah; e. mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; f. menyetujui usul Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya; g. menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan; dan 219
h. menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur. Sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah, bupati perlu dibantu oleh pejabat-pejabat yang secara teknis akan melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 telah diatur bahwa pelaksana teknis pengelolaan barang milik daerah yang akan membantu Bupati (Kepala Daerah) dalam melaksanakan kewenangannya, terdiri atas: o Sekretaris Daerah sebagai Pengelola Barang Milik Daerah; dan o Kepala satuan kerja perangkat daerah sebagai Pengguna Barang Milik Daerah Sebagai pengaturan lebih lanjut, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah mengatur lebih rinci lagi mengenai unsur-unsur yang secara langsung terlibat dalam pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksudkan. Selain pejabat sebagaimana disebutkan di atas, dalam peraturan menteri dalam negeri dimaksud menambahkan: o Kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang o Pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan barang milik daerah pada Pengguna Barang sebagai Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang. o pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang sebagai Pengurus Barang Pengelola o Pengurus Barang Pengguna o Pengurus Barang Pembantu 220
Sebagai pedoman, dalam peraturan menteri dalam negeri ini telah diatur rincian kewenangan dan tanggung jawab masing-masing unsur yang disebutkan di atas. Sehingga dalam peraturan daerah penormaannya dapat mengikuti pengaturan tersebut. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran Perencanaan Kebutuhan Dan Penganggaran dalam pengelolaan barang milik daerah yang dimuat dalam peraturan daerah perlu menyesuaikan pada ketentuan yang ada dalam PP Nomor 27 tahun 2014 dan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Perencanaan Barang Milik Daerah merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk menghubungkan antara ketersediaan Barang Milik Daerah sebagai hasil pengadaan yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan dalam rangka meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan negara. Perencanaan Barang Milik Daerah harus dapat mencerminkan kebutuhan riil Barang Milik Daerah dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas pada satuan kerja perangkat daerah, sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan rencana kebutuhan Barang Milik Daerah pada rencana kerja dan anggaran perangkat daerah. Dalam Peraturan Pemerintah maupun peraturan menteri dalam negeri tersebut, perencanaan kebutuhan barang milik daerah mengacu pada rencana kerja perangkat daerah dan kecuali untuk penghapusan maka berpedoman pada: o standar barang yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan pengadaan barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan; 221
o standar kebutuhan yang dibutuhkan sebagai acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan barang milik daerah pada SKPD; dan/atau o standar harga yang ditetapkan sebagai acuan pengadaan barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan. Pengadaan Pelaksanaan pengadaan Barang Milik Daerah perlu dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 pasal 6 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pemerintah yaitu efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Selanjutnya berkaitan dengan pengadaan yang diatur dalam peraturan menteri dalam negeri khususnya Pasal 42 bahwa terdapat mekanisme penyampaian laporan hasil pengadaan oleh pengguna barang melalui pengelola barang. Dimana untuk periode pelaporannya dilakukan secara bulanan semesteran dan tahunan. Setelah pengadaan, terdapat tahapan yang kosong yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di tingkat pusat, dimana hal tersebut menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk mengaturnya dalam peraturan daerah. Penerimaan, penerimaan barang milik daerah harus dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). Selanjutnya mengenai penyimpanan barang milik daerah, perlu ditentukan seluruh proses administrasi penyimpanannya setelah dilakukan penerimaan yaitu pemeriksaan pembukuan/pencatatan dan pemeriksaan gudang kemudian Hasil pemeriksaan barang dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan dicatat dalam buku pemeriksaan penyimpanan. 222
Barang milik daerah yang akan disalurkan selanjutnya dilaksanakan atas dasar Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) dari Pengguna/Kuasa Pengguna disertai dengan Berita Acara Serah Terima. Penggunaan Barang milik daerah sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dapat ditentukan statusnya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, guna dioperasikan oleh Pihak Lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah yang bersangkutan. Akan tetapi menurut Peratursn Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 pasal 15 Penetapan status Penggunaan tidak dapat dilakukan terhadap: Barang Milik Daerah berupa: o barang persediaan; o konstruksi dalam pengerjaan; atau o barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan. Barang Milik Daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Akan tetapi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah ketentuan tersebut ditambah dengan Aset Tetap Renovasi (ATR). Dengan adanya potensi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan di tingkat pusat mengenai penambahan jenis barang yang tidak dapat dilakukan penetapan status Penggunaannya maka secara otomatis dalam peraturan daerah dapat secara eksplisit menyebutkan jenis barang yang dimaksud sesuai dengan 223
kewenangan bupati ataupun dapat didelegasikan pengaturannya dalam peraturan bupati. Pemanfaatan Pengelola barang dalam melakukan pemanfaatan terhadap barang milik daerah sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 perlu mendapat persetujuan dari Bupati dalam hal barang tersebut berada dalam penguasaan pengelola barang. Namun apabila barang berada dalam penguasaan pengguna barang maka untuk pemanfaatannya memerlukan persetujuan dari pengelola barang, yang tentunya terlebih dahulu harus didasarkan atas pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum. Selanjutnya bentuk pemanfaatan barang milik daerah yang dimaksud diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dapat berupa:
sewa;
pinjam pakai;
kerjasama pemanfaatan;
bangun guna serah dan bangun serah guna; dan
kerja sama penyediaan infrastruktur. Sewa Barang Milik Daerah dilaksanakan terhadap: 1. Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Bupati. Sewa Barang Milik Daerah ini dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati. 224
2. Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang; atau 3. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan. Sewa Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang. Barang Milik Daerah dapat disewakan kepada pihak lain, yaitu a. badan usaha milik negara; b. badan usaha milik Daerah; c. swasta; dan d. badan hukum lainnya. Adapun angka waktu Sewa Barang Milik Daerah paling lama (lima) tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang untuk: a. KSPI b. kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu Sewa lebih dari 5 (lima) tahun c. ditentukan lain dalam undang-undang. Formula tarif/besaran Sewa Barang Milik Daerah ditetapkan oleh Bupati untuk Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan, dan untuk Barang Milik Daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan dengan berpedoman pada kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah. Besaran Sewa atas Barang Milik Daerah untuk KSPI atau untuk kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu Sewa lebih dari 5 (lima) 225
tahun dapat mempertimbangkan nilai keekonomian dari masing-masing jenis infrastruktur. Sewa Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang memuat: a. para pihak yang terikat dalam perjanjian. b. jenis, luas atau jumlah barang, besaran Sewa, dan jangka waktu. c. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu Sewa. d. hak dan kewajiban para pihak. Hasil Sewa Barang Milik Daerah merupakan penerimaan Daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah secara tunai paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian Sewa Barang Milik Daerah, kecuali untuk penyetoran uang Sewa Barang Milik Daerah untuk KSPI dapat dilakukan secara bertahap dengan persetujuan Pengelola Barang. Pinjam Pakai Barang Milik Daerah dilaksanakan antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah lain dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dengan jangka waktu Pinjam Pakai Barang Milik Daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang berisi : a. para pihak yang terikat dalam perjanjian; b. jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu; c. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman; dan 226
d. hak dan kewajiban para pihak. KSP Barang Milik Daerah dengan Pihak Lain dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Barang Milik Daerah; dan meningkatkan pendapatan Daerah. KSP Barang Milik Daerah dilaksanakan terhadap: a. Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Bupati dan dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Walikota. b. Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang c. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang. KSP atas Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan ketentuan: a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap Barang Milik Daerah tersebut; b. mitra KSP ditetapkan melalui tender, kecuali untuk Barang Milik Daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung; c. Penunjukan langsung mitra KSP atas Barang Milik Daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan oleh Pengguna Barang terhadap Badan Usaha Milik Daerah yang memiliki bidang dan/atau wilayah kerja tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; 227
d. mitra KSP harus membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil KSP ke rekening Kas Umum Daerah; e. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil KSP ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Bupati untuk Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan Pengelola Barang untuk Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan. f. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil KSP harus mendapat persetujuan Pengelola Barang; g. dalam KSP Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan, sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungannya dapat erupa bangunan beserta fasilitasnya yang dibangun dalam satu kesatuan perencanaan tetapi tidak termasuk sebagai objek KSP; h. besaran nilai bangunan beserta fasilitasnya sebagai bagian dari kontribusi tetap dan kontribusi pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud dalam huruf g paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total penerimaan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan selama masa KSP; i. bangunan yang dibangun dengan biaya sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dari awal pengadaannya merupakan Barang Milik Daerah; j. selama jangka waktu pengoperasian, mitra KSP dilarang menjaminkan atau menggadaikan Barang Milik Daerah yang menjadi objek KSP; dan 228
k. jangka waktu KSP paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang. Semua biaya persiapan KSP yang terjadi setelah ditetapkannya mitra KSP dan biaya pelaksanaan KSP menjadi beban mitra KSP. Ketentuan mengenai jangka waktu KSP paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang tidak berlaku dalam hal KSP atas Barang Milik Daerah untuk penyediaan infrastruktur berupa: a. infrastruktur transportasi meliputi pelabuhan laut, sungai dan/atau danau, bandar udara, terminal, dan/atau jaringan rel dan/atau stasiun kereta api; b. infrastruktur jalan meliputi jalan jalur khusus, jalan tol, dan/atau jembatan tol; c. infrastruktur sumber daya air meliputi saluran pembawa air baku dan/atau waduk/bendungan; d. infrastruktur air minum meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, dan/atau instalasi pengolahan air minum; e. infrastruktur air limbah meliputi instalasi pengolah air limbah, jaringan pengumpul dan/atau jaringan utama, dan/atau sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan/atau tempat pembuangan; f. infrastruktur telekomunikasi meliputi jaringan telekomunikasi; g. infrastruktur ketenagalistrikan meliputi pembangkit, transmisi, distribusi, dan/atau instalasi tenaga listrik; dan/atau 229
h. infrastruktur minyak dan/atau gas bumi meliputi instalasi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, transmisi, dan/atau distribusi minyak dan/atau gas bumi. Jangka waktu KSP atas Barang Milik Daerah untuk penyediaan infrastruktur paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang. Dalam hal mitra KSP atas Barang Milik Daerah untuk penyediaan infrastruktur berbentuk Badan Usaha Milik Daerah, kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari hasil perhitungan tim. Besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Bupati. BGS atau BSG Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi dan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut. BGS atau BSG Barang Milik Daerah dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati, adapun Barang Milik Daerah berupa tanah yang status penggunaannya ada pada Pengguna Barang dan telah direncanakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang yang bersangkutan, dapat dilakukan BGS atau BSG setelah terlebih dahulu diserahkan kepada Bupati. BGS atau BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pengelola Barang dengan mengikutsertakan Pengguna Barang sesuai tugas dan fungsinya. 230
Penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah sebagai hasil dari pelaksanaan BGS atau BSG dilaksanakan oleh Bupati, dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah terkait. Jangka waktu BGS atau BSG paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani. Penetapan mitra BGS atau mitra BSG dilaksanakan melalui tender. Mitra BGS atau mitra BSG yang telah ditetapkan, selama jangka waktu pengoperasian wajib membayar kontribusi ke rekening Kas Umum Daerah setiap tahun, yang besarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang, wajib memelihara objek BGS atau BSG, dan dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindah- tangankan :
tanah yang menjadi objek BGS atau BSG hasil BGS yang digunakan langsung penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah hasil BSG. Dalam jangka waktu pengoperasian, hasil BGS atau BSG harus digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan Pemerintah Daerah paling sedikit 10% (sepuluh persen). BGS atau BSG dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang paling kurang memuat: a. para pihak yang terikat dalam perjanjian; b. objek BGS atau BSG; c. jangka waktu BGS atau BSG; dan d. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian. untuk fungsi 231
Izin mendirikan bangunan dalam rangka BGS atau BSG harus diatasnamakan Pemerintah Daerah. Semua biaya persiapan BGS atau BSG yang terjadi setelah ditetapkannya mitra BGS atau BSG dan biaya pelaksanaan BGS atau BSG menjadi beban mitra yang bersangkutan. Mitra BGS Barang Milik Daerah harus menyerahkan objek BGS kepada Bupati pada akhir jangka waktu pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh aparat pengawasan intern Pemerintah. BSG Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan tata cara: a. mitra BSG harus menyerahkan objek BSG kepada Bupati setelah selesainya pembangunan; b. hasil BSG yang diserahkan kepada Bupati ditetapkan sebagai Barang Milik Daerah; c. mitra BSG dapat mendayagunakan Barang Milik Daerah sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian; dan d. setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek BSG terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan intern Pemerintah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Bupati. KSPI atas Barang Milik Daerah dilaksanakan terhadap Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan pada Pengelola Barang/Pengguna Barang, Barang Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang, dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan. KSPI atas Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang dilaksanakan oleh Pengelola Barang dengan persetujuan Bupati sedangkan KSPI atas 232
Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang dilaksanakan oleh Pengguna Barang dengan persetujuan Bupati. KSPI atas Barang Milik Daerah dilakukan antara Pemerintah Daerah dan badan usaha yaitu badan usaha yang berbentuk: a. perseroan terbatas; b. badan usaha milik negara; c. badan usaha milik Daerah; dan/atau d. koperasi. Jangka waktu KSPI diberikan paling lama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperpanjang. Penetapan mitra KSPI dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Mitra KSPI yang telah ditetapkan, selama jangka waktu KSPI dikenai ketentuan : a. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindah- tangankan Barang Milik Daerah yang menjadi objek KSPI; b. wajib memelihara objek KSPI dan barang hasil KSPI; dan c. dapat dibebankan pembagian kelebihan keuntungan sepanjang terdapat kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai. Pembagian kelebihan keuntungan disetorkan ke Kas Umum Daerah dimana formula dan/atau besaran pembagian kelebihan keuntungan ditetapkan oleh Bupati. Selanjutnya, mitra KSPI harus menyerahkan objek KSPI dan barang hasil KSPI kepada Pemerintah Daerah pada saat berakhirnya jangka waktu KSPI sesuai perjanjian, barang hasil KSPI tersebut 233
menjadi Barang Milik Daerah sejak diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai perjanjian. Tender dilakukan dengan tata cara: a. rencana tender diumumkan di media massa nasional. b. tender dapat dilanjutkan pelaksanaannya sepanjang terdapat paling sedikit 3 (tiga) peserta calon mitra yang memasukkan penawaran. c. dalam hal calon mitra yang memasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga) peserta, dilakukan pengumuman ulang di media massa nasional. d. dalam hal setelah pengumuman ulang terdapat paling sedikit 3 (tiga) peserta calon mitra, proses dilanjutkan dengan mekanisme tender, akan tetapi jika terdapat 2 (dua) peserta calon mitra, tender dinyatakan gagal dan proses selanjutnya dilakukan dengan mekanisme seleksi langsung, sedangkan jika hanya terdapat 1 (satu) peserta calon mitra, tender dinyatakan gagal dan proses selanjutnya dilakukan dengan mekanisme penunjukan langsung. Sebagai pengaturan pada level paling bawah secara otomatis dalam peraturan daerah perlu diatur setiap jenis pemanfaatan sebagaimana disebutkan sebelumnya. Karena antara setiap jenis pemanfaatan tentunya memiliki mekanisme yang berbeda. Pengamanan dan Pemeliharaan 1. Barang milik daerah perlu dipelihara dan dijamin keamanannya baik keamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal. Jenis pengamanan 234
sebagaimana disebutkan merupakan pengaturan yang ada dalam Pasal 296 ayat (2) peraturan menteri dalam negeri nomor 19 tahun 2016. 2. Tanggung jawab sebagaimana disebutkan diatas perlu diberikan terhadap pengelola, pengguna dan/atau kuasa pengguna barang, tentunya dengan menggunakan dana yang ditata melalui APBD kecuali dalam hal barang milik daerah tersebut sedang dilakukan pemanfaatan dengan pihak lain maka biaya pemeliharaan yang timbul dapat dibebankan kepada pihak yang menggunakannya. Apabila barang tersebut berupa tanah ataupun bangunan harus dijamin legalitasnya dengan sertifikat atas nama Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Pengaturan mengenai sertifikasi tanah tersebut sangat diperlukan dalam rangka pengamanan hukum sehingga juga nantinya bermasalah secara otomatis pemerintah daerah memiliki bukti yang terkuat dan terpenuh. Selanjutnya bila perlu Bupati dapat menetapkan kebijakan asuransi terhadap barang milik daerah tentunya dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah. Penilaian Sebagaimana ketentuan dalam pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 bahwa penilaian penting untuk dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah. Dalam pasal selanjutnya disebutkan bahwa penetapan nilai Barang Milik Negara/Daerah dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Pusat/Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Berkaitan dengan pelaksanaan penilaian tersebut maka perlu ditentukan unsur yang akan 235
melakukan penilaian dengan seluruh mekanisme penilaian yang akan digunakan sehingga dapat menjadi petunjuk teknis bagi yang akan melakukan penilaian tersebut. Pemindahtanganan Pada dasarnya seluruh barang milik daerah yang dikejar adalah sisi kemanfaatannya. Sehingga apabila terdapat barang milik daerah yang jika ditinjau dari aspek kemanfaatannya sudah tidak sesuai bahkan sudah sangat membebani keuangan daerah dalam pemeliharaannya maka, barang tersebut dapat dilakukan pemindahtanganan berdasarkan metode seperti dalam Pasal 54 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 yaitu melalui Penjualan, Tukar Menukar, Hibah atau Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Ketentuan tersebut juga diatur dalam Pasal 329 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016. Akan tetapi pelaksanaan pemindahtanganan tidak dapat dilakukan begitu saja oleh pemerintah daerah karena sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah maka DPRD perlu dilibatkan dalam bentuk pemberian persetujuan. Dalam Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 331 Peraturan Menteri Dalam Negeri telah diatur mengenai kriteria barang milik daerah yang memerlukan persetujuan dari DPRD untuk pelaksanaan pemindahtanganannya. Setiap metode pemindahtanganan sebagaimana disebutkan di atas harus dijabarkan dalam peraturan daerah, termasuk memuat adanya pembedaan antara setiap jenis barang milik daerah. Hal tersebut dilakukan tentunya dengan didasarkan atas pedoman 236
yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah dan peraturan menteri dalam negeri. Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan atas tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD dimana usul untuk memperoleh persetujuan DPRD diajukan oleh Bupati. Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan tidak memerlukan persetujuan DPRD apabila sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan Daerah, harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran, diperuntukkan bagi pegawai negeri, diperuntukkan bagi kepentingan umum, atau dikuasai negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis. Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati. Pemindahtanganan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati dan dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan DPRD. Usul untuk memperoleh persetujuan DPRD diajukan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjualan Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan: 237
a. untuk optimalisasi Barang Milik Daerah yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan; b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi Daerah apabila dijual; dan/atau c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjualan Barang Milik Daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu yang meliputi: a. Barang Milik Daerah yang bersifat khusus; b. Barang Milik Daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati. Penentuan nilai dalam rangka Penjualan Barang Milik Daerah secara lelang dilakukan dengan memperhitungkan faktor penyesuaian. Nilai tersebut merupakan batasan terendah yang disampaikan kepada Bupati sebagai dasar penetapan nilai limit. Sedangkan untuk Penjualan Barang Milik Daerah lainnya dilakukan melalui tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Penjualan Barang Milik Daerah dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati. Penjualan Barang Milik Daerah dilakukan dengan tata cara: a. Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul Penjualan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Walikota disertai pertimbangan aspek teknis, ekonomis, dan yuridis; 238
b. Bupati meneliti dan mengkaji pertimbangan perlunya Penjualan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis; c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat menyetujui dan menetapkan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang akan dijual sesuai batas kewenangannya; dan d. untuk Penjualan yang memerlukan persetujuan DPRD, Bupati mengajukan usul Penjualan disertai dengan pertimbangan atas usulan tersebut. Hasil Penjualan Barang Milik Daerah wajib disetor seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah sebagai penerimaan Daerah. Tukar Menukar Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan, untuk optimalisasi Barang Milik Daerah, dan tidak tersedia dana dalam APBD. Tukar Menukar Barang Milik Daerah dapat dilakukan dengan pihak pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara, atau swasta. Tukar Menukar dapat berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati, tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang, dan selain tanah dan/atau bangunan. Penetapan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan dilakukan oleh Bupati, sesuai batas 239
kewenangannya. Tukar Menukar tersebut dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati. Tukar Menukar Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan tata cara: a. Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul Tukar Menukar Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai pertimbangan dan kelengkapan data; b. Bupati meneliti dan mengkaji pertimbangan perlunya Tukar Menukar Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis; c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat menyetujui dan menetapkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan; d. proses persetujuan Tukar Menukar Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; e. Pengelola Barang melaksanakan Tukar Menukar dengan berpedoman pada persetujuan Bupati; dan f. pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang. Tukar Menukar Barang Milik Daerah yang dilaksanakan karena tidak tersedia dana dalam APBD dilakukan dengan tata cara: 240
a. Pengguna Barang mengajukan usul Tukar Menukar Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Pengelola Barang disertai pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi Pengguna Barang; b. Pengelola Barang meneliti dan mengkaji pertimbangan tersebut dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis; c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengelola Barang dapat menyetujui usul Tukar Menukar Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan sesuai batas kewenangannya; d. proses persetujuan Tukar Menukar Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58; e. Pengguna Barang melaksanakan Tukar Menukar dengan berpedoman pada persetujuan Pengelola Barang; dan f. pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang. Hibah Barang Milik Daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Hibah harus memenuhi syarat: a. bukan merupakan barang rahasia negara; b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan 241
c. tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dan penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Ketentuan mengenai kriteria kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah dapat berupa: a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati; b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; atau c. selain tanah dan/atau bangunan. Penetapan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan dilakukan oleh Bupati, sesuai batas kewenangannya. Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati. Hibah Barang Milik Daerah yang bukan merupakan barang rahasia negara dan bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak dilaksanakan dengan tata cara: a. Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul Hibah Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai dengan pertimbangan dan kelengkapan data; b. Bupati meneliti dan mengkaji usul Hibah Barang Milik Daerah berdasarkan pertimbangan dan syarat yang ada; 242
c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat menyetujui dan/atau menetapkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan; d. proses persetujuan Hibah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang ada; e. Pengelola Barang melaksanakan Hibah dengan berpedoman pada persetujuan Bupati; dan f. pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang. Hibah Barang Milik Daerah yang tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan tata cara: a. Pengguna Barang mengajukan usul Hibah Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Pengelola Barang disertai pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi Pengguna Barang; b. Pengelola Barang meneliti dan mengkaji usul Hibah Barang Milik Daerah berdasarkan pertimbangan dan syarat yang ada; c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengelola Barang dapat menyetujui usul Hibah Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan sesuai batas kewenangannya; d. Pengguna Barang melaksanakan Hibah dengan berpedoman pada persetujuan Pengelola Barang; dan 243
e. pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah dilakukan dalam rangka pendirian, memperbaiki struktur permodalan dan/atau meningkatkan kapasitas usaha Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan pertimbangan: a. Barang Milik Daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi badan usaha milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara dalam rangka penugasan pemerintah; atau b. Barang Milik Daerah lebih optimal apabila dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara, baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah dapat berupa: a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati; b. tanah dan/atau bangunan pada Pengguna Barang; atau c. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan. Penetapan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati, sesuai batas kewenangannya. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah tersebut dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati. 244
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati dan tanah dan/atau bangunan pada Pengguna Barang dilaksanakan dengan tata cara: a. Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerahberupa tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai dengan pertimbangan dan kelengkapan data; b. Bupati meneliti dan mengkaji usul Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang diajukan oleh Pengguna Barang berdasarkan pertimbangan dan syarat yang ditetapkan; c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Walikota dapat menyetujui dan/atau menetapkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/ataubangunan yang akan disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah; d. proses persetujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan; e. Pengelola Barang melaksanakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada persetujuan Bupati; f. Pengelola Barang menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dengan melibatkan instansi terkait; g. Pengelola Barang menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada DPRD untuk ditetapkan; dan 245
h. Pengelola Barang melakukan serah terima barang kepada Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang setelah Peraturan Daerah ditetapkan. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah berupa Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan dengan tata cara: a. Pengguna Barang mengajukan usul Penyertaan Modal Pemerintah Daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Pengelola Barang disertai pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi Pengguna Barang; b. Pengelola Barang meneliti dan mengkaji usul Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang diajukan oleh Pengguna Barangberdasarkan pertimbangan dan syarat yang ada; c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengelola Barang dapat menyetujui usul Penyertaan Modal Pemerintah Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang diajukan oleh Pengguna Barang sesuai bataskewenangannya; d. Pengelola Barang menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dengan melibatkan instansi terkait; e. Pengelola Barang menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada DPRD untuk ditetapkan; dan f. Pengguna Barang melakukan serah terima barang kepada Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara yang 246
dituangkan dalam berita acara serah terima barang setelah Peraturan Daerah ditetapkan. Pemusnahan Pemusnahan merupakan alternatif terakhir yang dapat dilakukan atas barang milik daerah, apabila Barang Milik Daerah sudah tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, atau alasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi pelaksanaan pemusnahan tidak dapat dilakukan secara serta merta. Dalam Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 diatur bahwa pelaksanaannya dilakukan oleh Pengguna barang setelah mendapat persetujuan Bupati. Dalam Pasal 422 Peraturan menteri dalam negeri nomor 19 tahun 2016 selain pengguna barang, pengelola barang juga dimungkinkan untuk melaksanakan pemusnahan dalam hal barang milik daerah berada pada pengelola barang. Sama halnya dengan pelaksanaan pemusnahan oleh pengguna barang, dimana pelaksanaannya baru dapat dilaksanakan setelah adanya persetujuan dari Bupati. Setelah dilakukan pemusnahan, terdapat mekanisme pelaporan dari pengguna barang atau pengelola barang kepada Bupati. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah, sehingga perlu mengetahui setiap kegiatan dalam rangka pengelolaan barang milik daerah tersebut. Berkaitan dengan tata cara pemusnahan telah diatur dalam Pasal 79 bahwa Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan atau cara lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Melihat ketentuan tersebut dalam penyusunan 247
peraturan daerah dimungkinkan untuk menambah metode pelaksanaan pemusnahan barang milik daerah. Dalam pengaturan mengenai pemusnahan barang milik daerah harus mempertimbangkan tidak adanya unsur kerugian bagi Daerah dan kesejahteraan masyarakat. Penghapusan Sebelumnya telah disebutkan bahwa terhadap barang milik daerah dapat dilakukan Pengalihan Status Penggunaan, Pemindahtanganan atau Pemusnahan. Atas dasar hal-hal tersebut menyebabkan barang milik daerah tersebut tidak lagi berada dalam penguasaan pengelola, pengguna dan/atau kuasa pengguna barang. Sehingga perlu dilaksanakan penghapusan barang milik daerah tersebut dari daftar barang milik daerah dan penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Pasal 82 tentang Pengelolaan Barang MIlik Negara/Daerah, agar jumlah barang yang ada sesuai dengan jumlah yang teridentifikasi. Penatausahaan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Penatausahaan Barang Milik Daerah meliputi kegiatan pembukuan, Inventarisasi, dan pelaporan. Tertibnya Penatausahaan Barang Milik Daerah dapat sekaligus mewujudkan pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib, efektif, dan optimal. Hasil Penatausahaan Barang Milik Daerah digunakan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah, Perencanaan Kebutuhan, pengadaan dan 248
pemeliharaan Barang Milik Daerah yang secara langsung akan menjadi bahan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah dan perencanaan Barang Milik Daerah. Dalam pengaturan mengenai pembukuan, hal yang perlu diatur yakni berkaitan dengan keharusan dari pengelola maupun pengguna barang dalam melakukan pendaftaran dan pencatatan ke dalam daftar barang pengelola maupun daftar barang pengguna/daftar barang kuasa pengguna menurut penggolongan dan kodefikasi barang. Hal ini telah dipedomani pengaturannya dalam Pasal 474 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sehingga untuk penormaan dalam peraturan daerah dapat disesuaikan. Inventarisasi barang perlu dilakukan secara berkala agar dapat memiliki data yang akurat dalam kaitannya dengan kesesuaian jumlah barang milik daerah yang sebenarnya dengan yang tercatat dalam pembukuan. Pada dasarnya ketentuan mengenai inventarisasi ini telah diatur dalam Pasal 85 dan 86 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 maupun Pasal 476 dan 477 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Akan tetapi agar dalam peraturan daerah dapat mencerminkan adanya pengaturan secara utuh berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah, maka hal ini perlu diatur kembali. Selanjutnya mengenai Pelaporan Barang Milik Daerah, disusun sebagai bahan untuk menyusun neraca satuan kerja untuk disampaikan kepada pengguna barang. Dalam penatausahaan sangat penting untuk menentukan subjek-subjek mana saja yang akan melakukan setiap rincian kegiatan baik pembukuan, inventarisasi maupun pelaporan. 249
Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian Pelaksanaan pembinaan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 maupun Pasal 480 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. Sebagai peraturan di tingkat daerah, tentunya peraturan daerah tidak dapat memerintahkan Menteri Dalam Negeri untuk melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud. Karenanya pengaturan pembinaan dalam peraturan daerah cukup dengan merujuk pada pengaturan yang ada dalam kedua peraturan sebagaimana disebutkan di atas. Selanjutnya dalam rangka pengawasan, Cara yang dapat dilakukan adalah dengan pengguna barang melakukan pemantauan dan penertiban atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan Barang Milik Daerah yang berada di dalam penguasaannya. Dan juga oleh pengelola barang melalui pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah, dalam rangka penertiban Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah. Dimana hal tersebut diatur secara jelas dalam Pasal 92 dan 94 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 maupun Pasal 481 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. 250
Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Yang Menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Uumum Daerah. Dalam pengelolaan badan layanan umum daerah secara otomatis terdapat barang milik daerah yang dimanfaatkan oleh badan layanan umum tersebut. Jika demikian maka berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 maupun Pasal 484 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 barang tersebut merupakan bagian dari kekayaan daerah yang tidak dipisahkan untuk menyelenggarakan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah yang bersangkutan. Sehingga hal ini dapat langsung dilakukan aanloop dalam peraturan daerah, agar nantinya terdapat kesamaan pengaturan berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah oleh badan layanan umum daerah. Barang Milik Daerah Berupa Rumah Negara Dalam peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 telah disebutkan bahwa rumah negara merupakan barang milik negara/daerah yang diperuntukan bagi tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat negara dan/atau pegawai negeri. Sehingga dalam peraturan daerah apabila akan diatur ketentuan mengenai rumah negara, maka harus mengatur hal yang sesuai agar tidak bertentangan. Selanjutnya juga ditentukan bahwa pengelolaannya harus dilakukan oleh Bupati. Sedangkan untuk Tata cara Penggunaan, Pemindahtanganan, Penghapusan, Penatausahaan, Pengawasan dan Pengendaliannya dalam peraturan pemerintah tidak didelegasikan pengaturannya kepada peraturan daerah tetap 251
melainkan kepada peraturan menteri dalam negeri sehingga peraturan daerah yang akan ditetapkan nantinya menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Ganti Rugi Dan Sanksi Untuk menghindari timbulnya kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian, penyalahgunaan atau pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik daerah, maka perlu dipertimbangkan untuk mengatur mengenai ganti rugi dan juga sanksi baik administratif maupun pidana bagi yang melakukannya. Dalam mengenakan sanksi atau tuntutan ganti rugi harus memperhatikan ketentuan yang berlaku agar penerapannya dapat dilaksanakan dengan baik, dan juga penerapan sanksi dan ganti rugi ini tidak malah menimbulkan keresahan bagi pengelola, pengguna atau kuasa pengguna barang, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi pemerintah daerah. Oleh karena itu pengenaan sanksi harus memiliki dasar kajian yang tegas dan tujuan yang jelas, serta ditunjang dengan organ yang akan melaksanakan hal tersebut. Ketentuan Peralihan Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang- undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk: a. menghindari terjadinya kekosongan hukum; b. menjamin kepastian hukum; 252
c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara hal ini dikarenakan peraturan yang dipakai sekarang ini adalah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten MInahasa Tenggara yang secara otomatis beberapa tindakan yang digunakan masih berdasarkan peraturan daerah yang ada. Sehingga dalam peraturan daerah nanti yang nantinya akan ditetapkan hal-hal tersebut harus ada penegasan. Ketentuan Penutup Karena tidak ada hal yang menghalangi penerapan Peraturan Daerah ini maka dalam ketentuan penutup menentukan berlakunya Peraturan Daerah ini dimulai pada saat diundangkan. 253
A. BAB VI PENUTUP Simpulan Barang milik daerah adalah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan kepada masyarakat yang harus dikelola dengan baik dan benar menurut azas pengelolaan barang milik daerah untuk itu dalam rangka Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu dilakukan pemeliharaan dan pengamanan baik pengamanan fisik, administrasi dan pengamanan hukum sehingga dapat digunakan secara optimal dan dapat memberikan nilai aset bagi daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Untuk itu dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah memerintahkan pembentukan Peraturan Daerah. Dimana pengaturan tersebut mengatur tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Dengan demikian Peraturan daerah yang nantinya akan dibuat merupakan delegasi dari Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 254
B. Saran Dengan adanya Regulasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang akan nantinya di tetapkan menjadi peraturan daerah maka diharapkan pemerintah daerah dapat menyelesaikan segala kekurangan dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan sistem dan paradikma baru berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk memberi kejelasan serta tujuan yang pasti sebagai landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan barang milik daerah yang merupaka aset yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara agar pengelolaannya dapat dilaksankan secara profesional, akuntabel dan transparan dan dapat dipercayakan oleh masyarakat untuk pembangunan dan kelancaran pemerintahan yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Maka dipandang sudah mendesak untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. 255
DAFTAR PUSTAKA 1. Chabib, Soleh dan Heru Rochmansjah. 2010. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Fokusmedia. Bandung. 2. Faustino Cardoso Gomes. 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia, Yogyakarta: Andi Offset 3. Jan Hoesada & Mei Ling, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 4. M. Yusuf. 2010. Komunikasi Instruksional teori dan praktek. Bumi Aksara. Jakarta. 5. Lalolo Krina. Indikator dan Tolok Ukur Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. hal.6 6. Mahmudi. 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik. UPP STIM YKPN. Yogyakarta. 7. Nurlan Darise. 2009. Pengelolaan Keuangan Daerah. Indeks. Jakarta Pedoman Pengelolaan Barang Milik/ Kekayaan Pemerintah Daerah Tahun 2001, Jakarta, BP. Panca Usaha. 8. R. Sri Soemantri Martosoewignjo, Pengantar Hukum Administrasi Negara. 9. Satjipto Raharjo. 1988. Peranan Dan Kedudukan Asas-asas Hukum Dalam Kerangka Hukum Nasional (Pembahasan Terhadap Makalah Sunaryati Hartono), Seminar dan Lokakarya Ketentuan Umum Peraturan Perundang- undangan, Jakarta. 10. Sadu Wasistiono. Sadu Wasistiono, Kapita SelektaPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Fokus Media, Bandung,2003, hal. 23 11. Pedoman Pengelolaan Barang Milik/ Kekayaan Pemerintah Daerah Tahun 2001, Jakarta, BP. Panca Usaha, hlm. 38. 256
12. Masyarakat Transparansi Indonesia, Prinsip-Prinsp Good Governance. MTI.Jakarta.2008 Sumber Lain 1. Jurnal Universitas Sumatera Utara. hlm 38. 2. Badan Diklat Kementrian Dalam Negeri. 2013.hlm 3 3. Bappenas. Artikel: Pemikiran Tentang Good Bappenas.go.id 4. 5. 6. 7. 8. menurut-para-ahli/ 9. Sumber tribunmanado.co.id dengan judul Pemkab Bolmut Mulai Atur Pemis 10. Sumber raih-wtp/ 257
11. penyalahgunaan
aset
pejabat
kab
bekasi
terancam
diperiksa kpk/
258