HASIL KONGRES XV FATAYAT NAHDLATUL ULAMA
TIM EDITOR Anggia Ermarini, M.KM. Nur Nadlifah, S.Ag. Efri Wahdiyah Nasution, S.Ag. Hj. Margaret Aliyatul Maimunah, S.S., M.Si. Umi Wahyuni, M.M. LAYOUT/DESIGN Rommy Malchan PENERBIT Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama Jl. Kramat Lontar No. i-60 RT. 007/RW. 07 Jakarta 10450 Telp. +6221 3190 8732, Fax. +6221 31902 7267 Website: E-mail: ppfatayatnu@yahoo.co.id
HASIL KONGRES XV FATAYAT NAHDLATUL ULAMA
PENGANTAR KETUA UMUM PIMPINAN PUSAT FATAYAT NAHDLATUL ULAMA MASA KHIDMAT 2015-2020 Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi wabarakaatuh Bismillahorrahmaanirrahim Kongres XV Fatayat Nahdlatul Ulama yang digelar pada 19- 22 September 2015 lalu merupakan perhelatan strategis bagi organisasi perempuan ini. Hal ini karena di samping merupakan forum permusyawaratan tertinggi organisasi, Kongres itu di gelar di tengah kesadaran penuh semua kader Fatayat akan berbagai masalah dan ketertinggalan perempuan dalam berbagai bidang. Sebagaimana kita sadari, meskipun perempuan diyakini menja- di elemen masyarakat yang sangat penting, namun hingga kini perempuan masih tertinggal dalam berbagai lini kehudpan dan mengalami berbagai persoalan, seperti kekerasan, trafficking, minimnya akses pendidikan, kesehatan problem ekonomi dan sebagainya. Persoalan-persoalan itu memang bukan hanya terjadi saat ini saja, melainkan telah menjadi masalah "laten" yang sudah ada sejak lama, jauh sebelum Fatayat NU berdiri. Memang, Fa- tayat NU tidak dilahirkan dalam ruang kosong. Organisasi badan otonom NU ini lahir untuk merespons berbagai persoalan yang dihadapi perempuan dan kebutuhan untuk mengembangkan po- 4
tensi dan sumber daya perempuan. Di sinilah, Fatayat NU memi- liki dua dimensi secara bersamaan, yaitu sebagai instrumen ka- derisasi NU di satu sisi dan sebagai organ gerakan perempuan di sisi yang lain, tentu dua dimensi ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Berdasarkan pada dua dimensi itulah, maka Fatayat NU dituntut untuk memainkan peran dua ranah strategis. Sebagai instrumen kaderisasi NU, Fatayat NU mendapat mandat untuk melakukan kerja kaderisasi dalam rangka menyiapkan kader-kad- er pemimpin perempuan NU dalam berbagai bidang. Sedangkan sebagai bagian penting dari gerakan perempuan di Indonesia, Fa- tayat NU dituntut untuk mengambil bagian dalam kerja advokasi perempuan, peningkatan tingkat pendidikan, kesehatan repro- duksi, pengembangan peran dan partisipasi politik perempuan, perlindungan perempuan dari tindak kekerasan dan trafficking, dan lain sebagainya. Untuk dapat menunaikan mandat dan agenda tersebut, maka ada beberapa prasyarat yang harus dilakukan, yaitu: pen- guatan kelembagaan organisasi, peningkatan kapasitas pengu- rus dan pengelola organisasi, serta perluasan jaringan organis- asi. Kongres XV Fatayat NU yang baru digelar merupakan forum penting sebagai bagian dari upaya penguatan kelembagaan or- ganisasi, perumusan agenda-agenda strategis, ajang regenerasi kepemimpinan organisasi, sekaligus manjadi kancah untuk mer- espons isu-isu nasional yang dihadapi perempuan dan bangsa Indonesia. 5
Untuk itu, kita semua patut bersyukur, Kongres XV Fatayat NU berhasil digelar dengan sukses dan telah menghasilkan kepu- tusan-keputusan penting, baik bagi internal organisasi maupun masyarakat dan bangsa Indonesia. Buku ini merupakan kum- pulan hasil-hasil Kongres XV Fatayat NU. Hasil-hasil Kongres tersebut adalah Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PD-PRT) Fatayat NU, Program Kerja Fatayat NU Masa Khidmat 2015-2020, Rekomendasi Internal dan Eksternal, serta berbagai keputusan-keputusan penting lain. Berbeda dengan sebelumnya, pada Kongres XV ini telah disepakati rumusan "Rencana Jangka Panjang Pengembangan Fatayat NU 2015-2040" yang digagas oleh Pimpinan Pusat Fa- tayat NU periode 2010-2015. Rencana Jangka Panjang Pengem- bangan (RJPP) Fatayat NU 25 tahun ini diharapkan akan menjadi roadmap bagi Fatayat NU dalam rangka mencapai visi dan mel- aksanakan misi dan mandat organisasi. RJPP Fatayat NU ini juga diharapkan dapat menjadikan adanya kesinambungan antar-ma- sa dan periode kepemimpinan. Selain itu, RJPP ini juga menjadi semacam grand design yang memadukan seluruh potensi, unsur dan stake-holder organisasi menjadi "simphoni" yang teratur. RJPP Fatayat NU yang bertema "Berakhlaqul Karimah dan Peduli" ini menitik-beratkan pada enam isu strategis. Pertama, penguatan kapasitas kelembagaan. Kedua, penguatan kapasitas jamaah. Ketiga, penguatan kader. Keempat, penguatan kebija- kan negara yang melindungi perempuan dan anak. Kelima, pen- guatan Fatayat NU sebagai sumber pengetahuan tentang Islam, 6
perempuan dan anak. Keenam, pengembangan budaya Islam Nusantara. Hal berbeda lainnya dengan sebelumnya adalah bahwa pada Kongres XV di Surabaya, Fatayat NU telah menyepakati ter- bentuknya lembaga baru yang menopang dan mewadahi pro- gram-program PP Fatayat NU, yaitu Ikatan Hafidzoh Fatayat NU. Lembaga ini diharapkan dapat mewadahi para hafihzoh sekaligus dalam rangka dan upaya untuk menjaga, melestarikan, menan- amkan, dan membumikan al-quran sebagai pedoman hidup bagi orang Islam. Penyempurnaan PD-PRT dan perumusan program strate- gis serta pembentukan berbagai lembaga tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan peran dan kiprah Fatayat NU dalam jangka panjang. Mudah-mudahan dengan penguatan kelem- bagaan ini Fatayat NU dapat berperan lebih optimal dalam mem- bangun perempuan Indonesia dan terlibat aktif dalam pemban- gunan bangsa. Sebagai sebuah pergulatan gagasan para kader se-Indonesia dan pengembangan gerakan organisasi secara na- sional, maka tak berlebihan jika Kongres tersebut disebut se- bagai puncak dinamika gagasan dan gerakan perempuan NU. Mandat dan keputusan-keputusan strategis yang telah di- hasilkan melalui Kongres XV Fatayat NU ini mestilah dijadikan sebagai pedoman dasar dan arah gerakan organisasi untuk lima tahun mendatang. PD-PRT sebagai konstitusi organisasi harus ditegakkan agar organisasi berjalan secara sistemik dan teratur. Program kerja organisasi harus dijadikan sebagai arah perumu- 7
san kebijakan organisasi dan dijabarkan menjadi program yang lebih operasional di semua tingkat. Di sinilah hasil-hasil Kongres ini harus dijadikan rujukan bagi semua tingkat kepengurusan dan seluruh kader serta anggota Fatayat NU di seluruh Indonesia da- lam menjalankan organisasi. Sebagai Ketua Umum terpilih, saya berharap penerbitan hasil-hasil Kongres XV ini dapat mempercepat konsolidasi organ- isasi, mendorong penguatan dan penataan kelembagaan, mem- pertegaskan arah kebijakan organisasi, serta dengan demikian akan dapat meneguhkan khidmat Fatayat NU untuk memaju- kan perempuan Indonesia sebagai salah satu prasyaratan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia yang lebih sejahtera, adil dan berkeadaban. Soliditas, dedikasi, dan militansi pengurus merupakan suatu yang mutlak diperlukan un- tuk menjalankan roda organisasi agar dapat berjalan sebagaima- na harapan dan sesuai dengan mandat strategis yang telah di- hasilkan oleh Kongres XV. Penyelenggaraan Kongres XV telah berhasil dilakukan atas dukungan berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), pemerintahan Republik Indone- sia, para senior Fatayat NU, semua jajaran pengurus, panitiaan penyelenggaraan dan seluruh kader Fatayat NU yang telah turut serta menyukseskan Kongres XV pada Bulan September tahun lalu, sehingga telah melahirkan berbagai keputusan dan kebija- kan strategis yang penting bagi masa depan perempuan, Nahd- 8
latul Ulama dan bangsa Indonesia secara umum. Kami berharap kesuksesan Kongres XIV dan penerbitan hasil-hasil Kongres ini akan mewakili kesuksesan Fatayat NU dalam keikutsertaannya memajukan perempuan Indonesia dan mewujudkan peradaban bangsa yang lebih baik. Wallaahul muwaafiq ilaa aqwaamith thariiq Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wa barakaatuh Jakarta, 17 September 2016 Ketua Umum PP Fatayat NU Anggia Ermarini, M.KM. 9
HASIL KONGRES XV FATAYAT NAHDLATUL ULAMA 10
DAFTAR ISI HASIL KONGRES XV FATAYAT NAHDLATUL ULAMA ... 3 PENGANTAR KETUA UMUM PIMPINAN PUSAT FATAYAT NAHDLATUL ULAMA MASA KHIDMAT 2015-2020 ... 4 KEPUTUSAN KONGRES XV FATAYAT NAHDLATUL ULAMA Nomor : 03/K-XV FNU/IX/2015 TENTANG PERATURAN DASAR DAN PERATURAN RUMAH TANGGA FATAYAT NAHDLATUL ULAMA KONGRES XV FATAYAT NAHDLATUL ULAMA ... 13 PERATURAN DASAR FATAYAT NU ... 17 PERATURAN RUMAH TANGGA FATAYAT NU ... 24 KEPUTUSAN KONGRES XV FATAYAT NAHDLATUL ULAMA NOMOR : 04/K-XV FNU/IX/2015 TENTANG GARIS BESAR PRIORITAS PROGRAM KERJA FATAYAT NAHDLATUL ULAMA MASA KHIDMAT 2015-2020 ... 67 GARIS BESAR PRIORITAS PROGRAM KERJA LIMA TAHUN FATAYAT NAHDLATUL ULAMA ... 73 BAGIAN I PENDAHULUAN ... 80 BAGIAN II SEJARAH FATAYAT NU ... 85 BAGIAN III TANTANGAN FATAYAT ... 100 PENGELOLAAN PROGRAM ... 116 BAGIAN IV RENCANA JANGKA PANJANG PENGEMBANGAN FATAYAT NU 25 TAHUN (2015-2040) ... 121 11
BAGIAN V GARIS BESAR PRIORITAS PROGRAM KERJA LIMA TAHUN FATAYAT NAHDLATUL ULAMA ... 135 BAGIAN VI PENUTUP ... 142 LAMPIRAN... 144 KEPUTUSAN KONGRES XV FATAYAT NAHDLATUL ULAMA NOMOR : 05/K-XV FNU/IX/2015 TENTANG REKOMENDASI KONGRES XV FATAYAT NAHDLATUL ULAMA ... 165 REKOMENDASI KONGRES XV FATAYAT NAHDLATUL ULAMA ... 169 12
KEPUTUSAN KONGRES XV FATAYAT NAHDLATUL ULAMA Nomor : 03/K-XV FNU/IX/2015 Tentang PERATURAN DASAR DAN PERATURAN RUMAH TANGGA FATAYAT NAHDLATUL ULAMA KONGRES XV FATAYAT NAHDLATUL ULAMA Menimbang : a. Bahwa Fatayat Nahdlatul Ulama sebagai organisasi perempuan muda Nahdlatul Ulama perlu memelihara dan meningkatkan peran sertanya sesuai dengan tujuan didirikannya; Bahwa Fatayat Nahdlatul Ulama pemudi bertujuan terbentuknya Islam dan atau perempuan muda yang bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlaqul beramal, cakap, bertanggung jawab, berguna bagi agama, nusa dan bangsa serta terwujudnya rasa kesetiaan terhadap asas, aqidah dan tujuan Nahdlatul Ulama dalam menegaskan syariat Islam; b. karimah, c. Bahwa Fatayat Nahdlatul Ulama yang mempunyai tingkat kepemimpinan dari tingkat pusat sampai anak ranting 13
d. MENGINGAT : 1. 2. 3. MEMPERHATIKAN : 1. 2. memerlukan tertib organisasi dan administrasi; dengan sehubungan Bahwa pertimbangan pada huruf a, b, dan c tersebut di atas, maka diperlukan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga yang mengikat pengurus dan anggota Fatayat dalam menjalankan khidmatnya. Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Fatayat Nahdlatul Ulama; Fatayat Kongres Keputusan Nahdlatul Ulama Nomor 01/Kongres- XV.FNU/SK/IX/2015 Tata Tertib Kongres XV Fatayat Nahdlatul Ulama Tahun 2015; Keputusan Konferensi Besar Fatayat Nahdlatul Ulama tahun 2014. Amanat Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Pidato Ketua Umum Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama pada pembukaan Kongres XV Fatayat Nahdlatul Ulama tahun 2015; Laporan Pertanggungjawaban Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama masa khidmat 2010-2015 pada XV tentang 14
3. Kongres XV Fatayat Nahdlatul Ulama tahun 2015; Laporan hasil pembahasan sidang Komisi A Bidang Organisasi yang disampaikan pada sidang pleno Kongres XV Fatayat Nahdlatul Ulama tahun 2015. MEMUTUSKAN MENETAPKAN : Keputusan Kongres XV Fatayat Nahdlatul Ulama tentang Peraturan Dasar dan Per- aturan Rumah Tangga Fatayat Nahdlatul Ulama: perincian beserta Isi sebagaimana oleh keputusan ini terdapat dalam naskah Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Fatayat Nahdlatul Ulama dan merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini; Mengamanatkan kepada Pengurus Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang, Pimpinan Cabang Istimewa, Pimpinan Anak Cabang, Pimpinan Ranting, Pimpinan Anak Ranting, dan seluruh anggota Fatayat Nahdlatul Ulama untuk mentaati 1. uraian dimaksud 2. 15
3. segala dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Fatayat Nahdlatul Ulama ini; Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan yang adanya ditetapkan oleh permusyawaratan setingkat. yang ditetapkan keputusan baru Ditetapkan di : Surabaya Pada tanggal : 21 September 2015 KONGRES XV FATAYAT NAHDLATUL ULAMA TAHUN 2015 PIMPINAN SIDANG Ketua, Sekretaris, Dra. Hj. Yana Lathifah, S.Sos. Hj. Anisa Rahmawati, S.Ag., M.Pd. 16
PERATURAN DASAR FATAYAT NU MUKADDIMAH Bismillaahirrahmaanirrahiim Bahwa dalam mewujudkan cita-cita didirikannya Negara Republik Indonesia membutuhkan peran serta dari seluruh komponen bangsa secara sungguh-sungguh, terutama dari generasi muda bangsa agar tercipta kesinambungan dalam Kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahwa perempuan muda Nahdlatul Ulama sebagai bagian dari kekuatan bangsa Indonesia, merasa ikut bertanggung jawab akan kemajuan bangsa dan Negara Indonesia yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Permusyawaratan/Perwakilan, dan Kebijaksanaan dalam Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Bahwa di dalam menjalankan tugasnya sebagai khalifatullah fil ardh, perempuan muda Nahdatul Ulama mendasarkan diri pada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah dengan mengendepankan prinsip-pronsip yang digariskan dalam khittah Nahdlatul Ulama serta ajaran Mabadi' Khaira Ummah yang digariskan oleh Nahdlatul Ulama. 17
Bahwa dengan didorong oleh keinginan luhur dan semangat yang tinggi mengantarkan perempuan muda Nahdlatul Ulama untuk membentuk organisasi Fatayat Nahdlatul Ulama pada tanggal 7 Rajab 1369 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 24 April 1950 Masehi di Surabaya sebagai wadah berhimpun, bergerak, dan berkhidmat kepada agama, bangsa dan Negara, dan disusunlah ketentuan-ketentuan sebagai pijakan dan pedoman dalam ber- organisasi dalam bentuk Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga sebagai berikut: BAB I NAMA, WAKTU, DAN KEDUDUKAN Pasal 1 1. Organisasi ini bernama Fatayat Nahdlatul Ulama disingkat Fatayat NU 2. Organisasi ini didirikan pada tanggal 7 Rajab 1369 H, bertepatan dengan tanggal 24 April 1950 M 3. Pimpinan Pusat Fatayat NU berkedudukan di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. BAB II S I F A T Pasal 2 Fatayat Nahdlatul Ulama bersifat keagamaan, kekeluargaan, so- sial kemasyarakatan dan kebangsaan. 18
BAB III A S A S Pasal 3 1. Fatayat Nahdlatul Ulama sebagai Jam'iyyah Diniyah beraqidah Islam menurut faham Ahlussunnah wal Jamaah, dalam bidang fiqih mengikuti salah satu madzab empat: Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali; dalam bidang akidah mengikuti Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi; dalam bidang tasawuf mengikuti al-Ghazali dan Junaedi al- Baghdadi. 2. Fatayat NU dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berasas pada Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. BAB IV T U J U A N Pasal 4 1. Membentuk perempuan muda NU yang bertakwa kepada Allah SWT, berakhlakul karimah, beramal sholeh, cakap, bertanggungjawab, berguna bagi agama, nusa, bangsa dan negara 2. Mewujudkan kesetiaan dan rasa memiliki terhadap asas, aqidah dan tujuan Nahdlatul Ulama. 19
BAB V L A M B A N G Pasal 5 Lambang Fatayat Nahdlatul Ulama adalah setangkai bunga mela- ti tegak di atas dua helai daun dalam sebuah bintang besar dike- lilingi 8 (delapan) bintang kecil dengan dilingkari tali persatuan. Lambang Fatayat NU dilukiskan dengan warna putih di atas dasar hijau, dan dibawahnya bertuliskan FATAYAT NU BAB VI U S A H A Pasal 6 Guna mewujudkan pasal 4, maka Fatayat NU melakukan usa- ha-usaha sebagai berikut: 1. Memperkuat kapasitas kelembagaan Fatayat NU 2. Memperkuat kapasitas jamaah Fatayat NU 3. Memperkuat kapasitas kader Fatayat NU 4. Memperkuat kebijakan negara dalam menjamin hak-hak perempuan dan anak 5. Memperkuat Fatayat NU sebagai sumber pengetahuan tentang Islam, perempuan, dan anak 6. Mengembangkan budaya Islam nusantara BAB VII KEANGGOTAAN Pasal 7 1. Kedaulatan Fatayat NU berada di tangan anggota. 20
2. Anggota Fatayat NU terdiri atas: a. Anggota b. Anggota Kehormatan 3. Tata cara menjadi anggota serta hak dan kewajiban anggota diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rumah Tangga BAB VIII TINGKAT KEPEMIMPINAN Pasal 8 Tingkat Kepemimpinan Fatayat NU terdiri dari: 1. Pimpinan Pusat disingkat PP. 2. Pimpinan Wilayah disingkat PW. 3. Pimpinan Cabang disingkat PC 4. Pimpinan Cabang Istimewa disingkat PCI. 5. Pimpinan Anak Cabang disingkat PAC. 6. Pimpinan Ranting disingkat PR. 7. Pimpinan Anak Ranting disingkat PAR. BAB IX STRUKTUR KEPENGURUSAN Pasal 9 Struktur Kepengurusan terdiri dari : 1. Penasehat 2. Pembina 3. Dewan Kehormatan 4. Pengurus Harian 5. Bidang-bidang 6. Lembaga/Yayasan 21
BAB X PERMUSYAWARATAN Pasal 10 Permusyawaratan terdiri dari : 1. Kongres. 2. Konferensi Besar. 3. Konferensi Wilayah. 4. Konferensi Cabang/Konferensi Cabang Istimewa 5. Konferensi Anak Cabang. 6. Rapat Anggota 7. Rapat Kerja pada tingkatannya masing-masing 8. Kongres/Konferensi/Rapat Anggota Luar Biasa pada tingkatannya masing-masing. 9. Rapat Anggota Ranting 10. Rapat Anggota Anak Ranting BAB XI K E U A N G A N Pasal 11 Keuangan organisasi diperoleh dari: Infaq anggota 1. Usaha-usaha yang halal 2. Bantuan-bantuan yang tidak mengikat. 22
BAB XII LEMBAGA/YAYASAN FATAYAT NU Pasal 12 Bila diperlukan, Fatayat NU dapat membentuk Lembaga/Yayas- an/Ikatan Alumni yang mendukung pelaksanaan program-pro- gram organisasi. BAB XIII P E R A L I H A N Pasal 13 1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Dasar ini diatur dalam Peraturan Rumah Tangga. 2. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. BAB XIV P E N U T U P Pasal 14 Peraturan Dasar ini hanya dapat diubah oleh Kongres. Ditetapkan di : Surabaya Pada tanggal : 21 September 2015 Pimpinan Sidang, Sekretaris, Khizanaturrohmah, S.Ag. Hj. Rofiatus Saadah, SH., MM. 23
PERATURAN RUMAH TANGGA FATAYAT NU BAB I ARTI LAMBANG Pasal 1 (1) Setangkai bunga melati melambangkan niat yang suci (2) Tegaknya bunga melati di atas dua helai daun berarti dalam setiap gerak langkahnya, Fatayat NU tidak lepas dari bimbingan NU dan Muslimat NU. (3) Di dalam sebuah bintang berarti gerak langkah Fatayat NU selalu berlandaskan Perintah Allah SWT dan Sunnah Rasul. (4) Delapan bintang berarti empat khalifah dan empat mazhab. (5) Dilingkari oleh tali persatuan berarti Fatayat NU tidak keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. (6) FATAYAT NU adalah organisasi pemudi atau perempuan muda Islam yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah. (7) Dilukis dengan warna putih di atas warna dasar hijau berarti kesucian dan kebenaran. 24
BAB II KEANGGOTAAN Pasal 2 Anggota adalah setiap pemudi atau perempuan muda Islam yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah yang berusia minimal 20 tahun atau sudah menikah dan maksimal berusia 45 tahun. Bagian Kesatu Penerimaan dan Penetapan Anggota Pasal 3 (1) Anggota: a. Pemudi atau perempuan muda Islam yang masih memiliki komitmen kepada Fatayat NU dan tidak berafiliasi dengan organisasi lain yang tidak satu visi dengan NU b. Melalui rekrutmen: 1) Permintaan menjadi anggota diajukan secara tertulis kepada Pimpinan Ranting Fatayat NU setempat dengan mengisi formulir anggota baru dan sesuai dengan ketentuan Cabang masing-masing. 2) Permintaan dapat diajukan oleh Pimpinan Ranting atau Pimpinan Anak Cabang sebagai koordinator anggota di daerahnya untuk diteruskan kepada Pimpinan Cabang Fatayat NU dengan tembusan kepada Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Pusat (2) Anggota Kehormatan a. Anggota kehormatan dapat diajukan dan atau diminta oleh pengurus Fatayat NU di tingkatan masing-masing 25
b. Anggota Kehormatan yang memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) diajukan secara tertulis kepada pengurus Fatayat NU di tingkatannya dengan tembusan pimpinan Fatayat NU setingkat di atasnya. c. Anggota Kehormatan ditetapkan oleh Pimpinan Fatayat NU di tingkatan masing-masing Bagian Kedua Kewajiban Anggota Pasal 4 (1) Kewajiban Anggota adalah: a. Menaati PD/PRT dan ketentuan-ketentuan organisasi lainnya. b. Menjunjung tinggi nama dan kehormatan organisasi. c. Aktif dalam pelaksanaan program organisasi. (2) Kewajiban Anggota Kehormatan adalah: a. Menaati PD/PRTdan ketentuan-ketentuan organisasi lainnya. b. Menjunjung tinggi nama dan kehormatan organisasi. c. Aktif melaksanakan komitmennya guna pembinaan organisasi Bagian Ketiga Hak Anggota Pasal 5 (1) Hak Anggota: a. Menghadiri kegiatan yang diadakan oleh organisasi. b. Mengeluarkan pendapat, saran dan kritik baik secara 26
lisan maupun tulisan melalui cara-cara terhormat yang memungkinkan dan atau dalam rapat-rapat organisasi. c. Memilih dan dipilih menjadi pengurus. d. Mendapatkan tentang organisasi. informasi perkembangan (2) Hak Anggota Kehormatan : a. Menghadiri kegiatan yang diadakan oleh organisasi. b. Mengeluarkan pendapat, saran dan kritik baik secara lisan maupun tulisan melalui cara-cara terhormat yang memungkinkan dan atau dalam rapat-rapat organisasi. c. Mendapatkan organisasi. informasi tentang perkembangan Bagian Keempat Ketentuan Anggota Pasal 6 Anggota Fatayat NU dilarang: 1. Merangkap menjadi anggota organisasi lain yang bertentangan dengan visi misi NU 2. Mendukung atau membantu organisasi lain yang merugikan organisasi Fatayat NU. 3. Mempergunakan nama atau atribut organisasi untuk kepentingan pribadi. Bagian Kelima Pemberhentian Anggota Pasal 7 Pemberhentian keanggotaan dapat terjadi karena: 27
1. Atas permintaan sendiri dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan . 2. Diberhentikan oleh Pimpinan Organisasi dengan alasan: a. Terbukti tidak menaati PD/PRT dan peraturan organisasi lainnya. b. Terbukti mencemarkan nama baik organisasi. c. Terbukti menyalahgunakan keanggotaan yang dapat merugikan organisasi baik secara materiil dan atau immaterial. d. Tidak aktif dalam kepengurusan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan lamanya. Bagian Keenam Mekanisme Pemberhentian Anggota Pasal 8 Mekanisme pemberhentian keanggotaan Fatayat NU dilakukan melalui tahapan: 1. Rapat pengurus harian di tingkatan pimpinan tertentu dengan terlebih dahulu dilakukan pembuktian dan klarifikasi pelanggaran dengan pendekatan kekeluargaan. 2. Pengiriman surat peringatan secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu paling cepat 1 (satu) bulan pada setiap peringatan. 3. Jika peringatan tidak diindahkan maka pemberhentian bisa dilakukan melalui putusan rapat pengurus harian. 4. Anggota yang telah diberhentikan dapat naik banding hingga di tingkat Pimpinan Pusat. 28
5. Anggota yang telah diberhentikan dapat naik banding dan keputusan terakhir berada di Majelis Arbitrase. Bagian Ketujuh Majelis Arbitrase Pasal 9 (1) Majelis Arbitrase adalah majelis yang berfungsi untuk membantu menyelesaikan persoalan anggota, pengurus dan organisasi di semua tingkatan yang tidak bisa diselesaikan di tingkatan masing-masing. (2) Majelis Arbitrase berkedudukan di Pimpinan Pusat. (3) Majelis Arbitrase terdiri dari PBNU, Pimpinan Pusat Fatayat NU (Pembina dan Pengurus Pimpinan Pusat Fatayat NU). BAB III TINGKATAN ORGANISASI Pasal 10 Tingkatan kepemimpinan Fatayat NU adalah (1) Pimpinan Pusat disingkat PP di tingkat Nasional (2) Pimpinan Wilayah disingkat PW di tingkat Propinsi/Daerah Istimewa (DI). (3) Pimpinan Cabang disingkat PC di tingkat Kabupaten/Kota/ Daerah Khusus yang terdapat PC NU atau Pimpinan Cabang Istimewa disingkat PCI di Luar Negeri. (4) Pimpinan Anak Cabang disingkat PAC di tingkat Kecamatan. (5) Pimpinan Ranting disingkat PR di tingkat Kelurahan/Desa/ Dusun. 29
(6) Pimpinan Anak Ranting disingkat PAR berbasis Pesantren, Masjid, Mushola dan Majlis Talim. Bagian Pertama Pimpinan Pusat Pasal 11 1. Pimpinan Pusat berkedudukan di Ibukota negara dan merupakan pimpinan tertinggi di tingkat Nasional. 2. Masa Jabatan Kepengurusan Pimpinan Pusat adalah 5 (lima) tahun. 3. Ketua Umum PP Fatayat NU hanya dapat dipilih untuk 2 (dua) kali masa jabatan. Pasal 12 Kepengurusan Pimpinan Pusat Fatayat NU terdiri atas: 1. Penasehat, yaitu terdiri atas Ketua PBNU dan Ketua Umum PP Muslimat NU. 2. Dewan Pembina adalah tim yang terdiri dari Mantan Ketua Umum dan Mantan pengurus yang memiliki keahlian sesuai kebutuhan organisasi. 3. Dewan kehormatan, yaitu terdiri atas individu perempuan NU yang mampu memberikan kontribusi kepada Fatayat NU. 4. Pengurus Harian terdiri atas : a. Ketua, terdiri dari Ketua Umum, Ketua I, Ketua II, Ketua III, Ketua IV, Ketua V, Ketua VI, dan Ketua VII. b. Sekertaris, terdiri dari Sekertaris Umum, Sekertaris I, Sekertaris II, dan Sekertaris III, Sekertaris IV, Sekertaris, V, Sekertaris VI, Sekertaris VII 30
c. Bendahara, terdiri dari Bendahara Umum, Bendahara I, Bendahara II, Bendahara III d. Bidang-bidang, terdiri dari: 1) Bidang Pengembangan Organisasi (Organisasi, Pendidikan dan Pengkaderan). 2) Bidang Dakwah. 3) Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup. 4) Bidang Ekonomi. 5) Bidang Hukum, Politik, dan Advokasi 6) Bidang Sosial, Seni dan Budaya 7) Bidang Penelitian dan Pengembangan e. Lembaga/Yayasan dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Bagian Kedua Pimpinan Wilayah Pasal 13 1. Pimpinan Wilayah berkedudukan di Ibukota propinsi dan merupakan pimpinan tertinggi di tingkat propinsi. 2. Masa jabatan Pimpinan Wilayah adalah 5 (lima) tahun. 3. Ketua Pimpinan Wilayah hanya dapat dipilih untuk 2 (dua) kali masa jabatan. Pasal 14 Kepengurusan Pimpinan Wilayah Fatayat NU terdiri atas: 1. Penasehat adalah Ketua PW NU dan Ketua PW Muslimat. 2. Pembina adalah tim yang terdiri dari Mantan Ketua dan Mantan pengurus yang memiliki keahlian sesuai kebutuhan organisasi. 31
3. Dewan kehormatan adalah individu yang mampu memberikan kontribusi kepada Fatayat NU. 4. 4. Pengurus Harian terdiri atas: a. Ketua dan 4 (empat) Wakil Ketua yang membidangi Pengembangan Organisasi, Kesehatan dan Lingkungan Hidup, Ekonomi dan Koperasi, serta Dakwah. b. Sekertaris, terdiri atas Sekertaris dan 3 (tiga) Wakil Sekertaris. c. Bendahara, terdiri atas Bendahara dan 2 (dua) Wakil Bendahara. d. Bidang-bidang antara lain terdiri atas: 1) Bidang Pengembangan Organisasi (Organisasi, Pendidikan dan Pengkaderan) 2) Bidang Dakwah 3) Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup 4) Bidang Ekonomi 5) Bidang Hukum, Politik dan Advokasi 6) Bidang Sosial, Seni dan Budaya 7) Bidang Penelitian dan Pengembangan Bagian ketiga Pimpinan Cabang Pasal 15 (1) Pimpinan Cabang berkedudukan di Ibukota kabupaten/ Kota/Daerah Khusus yang terdapat PCNU dan merupakan pimpinan ter-tinggi di tingkat kabupaten /Kota. (2) Masa Jabatan Pimpinan Cabang adalah 5 (lima) tahun 32
(3) Ketua Pimpinan Cabang hanya dapat dipilih untuk 2 (dua) kali masa jabatan. Pasal 16 Kepengurusan Pimpinan Cabang Fatayat NU terdiri atas : (1) Penasehat adalah Ketua PC NU dan Ketua PC Muslimat. (2) Pembina adalah tim yang terdiri dari Mantan Ketua dan Mantan pengurus yang memiliki keahlian sesuai kebutuhan organisasi. (3) Dewan kehormatan adalah individu yang mampu memberikan kontribusi kepada Fatayat NU. (4) Pengurus Harian terdiri atas: a. Ketua dan 4 (empat) Wakil Ketua yang membidangi Pengembangan Organisasi, Kesehatan dan Lingkungan Hidup, Ekonomi dan Koperasi, serta Dakwah. b. Sekertaris, terdiri atas Sekertaris dan 3 (tiga) Wakil Sekertaris. c. Bendahara, terdiri atas Bendahara dan 2 (dua) Wakil Bendahara. d. Bidang-bidang antara lain terdiri atas: 1) Bidang Pengembangan Organisasi (Organisasi, Pendidikan dan Pengkaderan) 2) Bidang Dakwah 3) Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup 4) Bidang Ekonomi 5) Bidang Hukum, Politik dan Advokasi 6) Bidang Sosial, Seni dan Budaya 7) Bidang Penelitian dan Pengembangan 33
Bagian Keempat Pimpinan Cabang Istimewa Pasal 17 (1) Pimpinan Cabang Istimewa berkedudukan di luar negeri dan merupakan pimpinan tertinggi tingkat Cabang Istimewa. (2) Masa jabatan kepengurusan di tingkatan Pimpinan Cabang Istimewa adalah 3 (tiga) tahun. (3) Ketua Pimpinan Cabang Istimewa hanya dapat dipilih untuk 2 (dua) kali masa jabatan. Pasal 18 Kepengurusan Pimpinan Cabang Istimewa Fatayat NU terdiri dari: 1. Penasehat adalah Ketua PCI NU dan Ketua PCI Muslimat. 2. Pembina adalah tim yang terdiri dari Mantan Ketua dan Mantan pengurus yang memiliki keahlian sesuai kebutuhan organisasi. 3. Dewan kehormatan adalah individu yang mampu memberikan kontribusi kepada Fatayat NU. 4. Pengurus Harian terdiri atas: a. Ketua dan 4 (empat) Wakil Ketua yang membidangi Pengembangan Organisasi, Kesehatan dan Lingkungan Hidup, Ekonomi dan Koperasi, serta bidang Dakwah. b. Sekertaris, terdiri dari Sekertaris dan 3 (tiga) Wakil Sekertaris. c. Bendahara, terdiri atas Bendahara dan 2 (dua) Wakil Bendahara. 34
d. Bidang-bidang antara lain terdiri dari: 1). Bidang Pengembangan Organisasi (Organisasi, Pendidikan dan Pengkaderan) 2). Bidang Dakwah 3). Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup 4). Bidang Ekonomi 5). Bidang Hukum, Politik dan Advokasi 6). Bidang Sosial, Seni dan Budaya 7). Bidang Penelitian dan Pengembangan Bagian Kelima Pimpinan Anak Cabang Pasal 19 (1) Pimpinan Anak Cabang berkedudukan di Ibukota Kecamatan dan merupakan pimpinan tertinggi di tingkat Anak Cabang. (2) Masa Jabatan Kepengurusan ditingkatan Pimpinan Anak Cabang adalah 4 (empat) tahun. (3) Ketua Pimpinan Anak Cabang hanya dapat dipilih untuk 2 (dua) kali masa jabatan. Pasal 20 Kepengurusan Pimpinan Anak Cabang Fatayat NU terdiri dari: (1) Penasehat adalah Ketua PAC NU dan Ketua PAC Muslimat. (2) Pembina adalah tim yang terdiri dari mantan ketua dan mantan pengurus yang memiliki keahlian sesuai kebutuhan organisasi. (3) Dewan kehormatan adalah individu yang mampu memberikan kontribusi kepada Fatayat NU 35
(4) Pengurus Harian terdiri atas: a. Ketua dan 3 (tiga) Wakil Ketua. b. Sekertaris, terdiri dari Sekertaris dan 3 (tiga) Wakil Sekertaris. c. Bendahara, terdiri dari Bendahara dan 2 (dua) Wakil Bendahara. d. Bidang-bidang dibentuk sesuai kebutuhan dan kondisi Anak Cabang, jenis bidang disesuaikan dengan PC Bagian Keenam Pimpinan Ranting Pasal 21 (1) Pimpinan Ranting berkedudukan di Desa/Kelurahan dan merupakan pimpinan tertinggi di tingkat Ranting. (2) Masa Jabatan Kepengurusan ditingkatan Pimpinan Ranting adalah 3 (tiga) tahun. (3) Ketua Pimpinan Ranting hanya dapat dipilih untuk 2 (dua) kali masa jabatan. Pasal 22 Kepengurusan Pimpinan Ranting Fatayat NU terdiri dari: (1) Penasehat adalah Ketua PR NU dan Ketua PR Muslimat. (2) Pembina adalah tim yang terdiri dari mantan ketua dan mantan pengurus yang memiliki keahlian sesuai kebutuhan organisasi. (3) Dewan kehormatan adalah individu yang mampu memberikan kontribusi kepada Fatayat NU (4) Pengurus Harian terdiri dari: 36
a. Ketua dan 3 (tiga) Wakil Ketua. b. Sekertaris, terdiri dari Sekertaris dan 3 (tiga) Wakil Sekertaris. c. Bendahara, terdiri dari Bendahara dan 2 (dua) Wakil Bendahara. d. Bidang-bidang antara lain terdiri dari: 1) Bidang Pengembangan Organisasi (Organisasi, Pendidikan dan Pengkaderan). 2) Bidang Dakwah. 3) Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup. 4) Bidang Ekonomi. 5) Bidang Hukum, Politik, dan Advokasi 6) Bidang Sosial, Seni dan Budaya 7) Bidang Penelitian dan Pengembangan Bagian Ketujuh Pimpinan Anak Ranting Pasal 23 (1) Pimpinan Anak Ranting berkedudukan di Pesantren, Masjid,Mushalla, Majelis Ta'lim dan merupakan pimpinan tertinggi di tingkat Anak Ranting. (2) Masa Jabatan Kepengurusan ditingkatan Pimpinan Anak Ranting adalah 2 (dua) tahun. (3) Ketua Pimpinan Anak Ranting hanya dapat dipilih untuk 2 (dua) kali masa jabatan. 37
Pasal 24 Kepengurusan Pimpinan Anak Ranting Fatayat NU terdiri dari: 1. Penasehat adalah Ketua PAR NU dan Ketua PAR Muslimat. 2. Pembina adalah tim yang terdiri dari mantan ketua dan mantan pengurus yang memiliki keahlian sesuai kebutuhan organisasi. 3. Dewan kehormatan adalah individu yang mampu memberikan kontribusi kepada Fatayat NU. 4. Pengurus Harian terdiri dari: a. Ketua dan 3 (tiga) Wakil Ketua. b. Sekertaris, terdiri dari Sekertaris dan 3 (tiga) Wakil Sekertaris. c. Bendahara, terdiri dari Bendahara dan 2 (dua) Wakil Bendahara. d. Bidang-bidang antara lain terdiri dari: 1) Bidang Pengembangan Organisasi (Organisasi, Pendidikan dan Pengkaderan). 2) Bidang Dakwah. 3) Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup. 4) Bidang Ekonomi. 5) Bidang Hukum, Politik, dan Advokasi 6) Bidang Sosial, Seni dan Budaya 7) Bidang Penelitian dan Pengembangan Pasal 25 Penentuan Bidang-bidang disesuaikan dengan kebutuhan di tingkatan masing-masing. 38
BAB IV KEPENGURUSAN Pasal 26 (1) Setiap anggota Fatayat NU dapat dipilih menjadi pengurus Fatayat NU. (2) Anggota dapat dipilih menjadi Ketua Umum atau Ketua, dengan ketentuan sebagai berikut : a. Pernah menjadi pengurus Fatayat NU minimal satu periode secara aktif di tingkatannya masing-masing b. Berusia maksimal 45 tahun. c. Tidak merangkap jabatan sebagai Ketua Umum pada Badan Otonom, Organisasi Sosial Politik dan atau Organisasi Kemasyarakatan lainnya. e. Pernah mengikuti pengkaderan formal yang ada di Fatayat NU. f. Berdomisili di wilayahnya masing-masing. (3) Anggota dapat dipilih menjadi Pengurus Fatayat NU harus memenuhi syarat berikut : a. Sudah menjadi anggota Fatayat NU b. Berusia maksimal 45 tahun. c. Pernah menjadi pengurus Organisasi Badan Otonom NU atau organisasi lain yang dengan prinsip yang ada dalam PD dan PRT Organisasi Fatayat NU. 39
Pasal 27 Setiap anggota yang terpilih menjadi pengurus wajib menjalan- kan tugas sesuai dengan amanat hasil kongres atau konferensi di tingkatannya dengan penuh tanggung jawab dan taat terhadap PD PRT. Pasal 28 Pemberhentian pengurus dapat terjadi karena: (1) Atas permintaan sendiri dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. (2) Diberhentikan dengan alasan: a. Terbukti tidak mentaati PD/PRT dan peraturan organisasi lainnya. b. Terbukti mencemarkan nama baik organisasi. c. Terbukti menyalahgunakan wewenang yang dapat merugikan organisasi baik materiil dan atau immaterial. Bagian Kesatu Penyelesaian Masalah Dan Sanksi Pasal 29 (1) Pengurus yang tidak aktif/tidak melaksanakan tugas kepengurusan selama 6 (enam) bulan berturut-turut dapat dikenakan sanksi organisasi sesuai ketentuan pasal 28; (2) Pengurus yang melanggar aturan organisasi dengan indikasi melakukan pelanggaran terhadap PD/PRT dapat dilaporkan/ dipanggil oleh Forum Pleno dan atau tim yang dibentuk untuk melakukan klarifikasi /tabayyun. 40
(3) Bila dalam proses klarifikasi ternyata terbukti melakukan pelanggaran maka yang bersangkutan dapat diberikan sanksi. (4) Jenis sanksi diberikan mulai dari teguran, pernyataan maaf, mengembalian aset yang dikuasai secara tidak sah sampai dengan pemberhentian/pemecatan sesuai dengan jenis pelanggaran. (5) Apabila Majelis Arbitrase tidak dapat menyelesaikan maka dapat menempuh jalur hukum. Bagian Kedua Pergantian Antar Waktu Pasal 30 Setelah pemberhentian pengurus, maka diadakan pergantian antar waktu yang diatur dan ditetapkan dalam rapat pleno dan disahkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bagian Ketiga Pembekuan Kepengurusan Pasal 31 (1) Pimpinan Pusat (PP) dapat melakukan pembekuan kepengurusan PW, PC, dan PCI serta PC dapat melakukan Pembekuan kepengurusan PAC, PR, PAR apabila terjadi salah satu kondisi berikut : a. Vakum selama 6 bulan. b. Adanya dualisme kepemimpinan. c. Kepengurusan telah melewati masa khidmat dan sudah mendapatkan peringatan. 41
(2) Mekanisme Pembekuan: a. PP akan memberikan Surat Peringatan tertulis pertama, kedua dan ketiga. b. Apabila surat peringatan ketiga tidak dpenuhi maka PP akan membentuk tim caretaker. c. Masa kerja tim caretaker maksimal 6 bulan. BAB V YAYASAN DAN LEMBAGA Pasal 32 (1) Yayasan adalah perangkat yang dapat dibentuk dan bertanggungjawab oleh dan kepada Pimpinan Fatayat NU sesuai tingkatannya. (2) Lembaga adalah perangkat yang dapat dibentuk oleh Pimpinan Fatayat NU di semua tingkatan dan bertanggungjawab kepada Ketua Umum atau Ketua di masing-masing tingkatan. (3) Yayasan-yayasan yang dibentuk oleh Fatayat NU dapat berkoordinasi dan bekerjasama antar lembaga, baik vertikal maupun horizontal. (4) Pendiri Yayasan Fatayat NU adalah ex officio kepengurusan di Fatayat NU. Pasal 33 Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Yayasan dan Lembaga akan diatur dalam Peraturan Organisasi Pimpinan Pu- sat Fatayat NU. 42
BAB VI IKATAN ALUMNI FATAYAT NU Pasal 34 (1) Ikatan Alumni Fatayat NU yang selanjutnya disingkat IAF-NU adalah forum ikatan silaturahmi alumni pengurus Fatayat NU (2) IAF-NU berfungsi memberikan kontribusi baik moril maupun materiil kepada Pimpinan Fatayat NU di tingkatannya masing- masing. BAB VII DAERAH TERITORIAL, HAK, DAN KEWAJIBAN PIMPINAN Bagian kesatu Pimpinan Pusat Pasal 35 (1) Pimpinan Pusat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi yang menerima amanat dari Kongres. (2) Daerah teritorialnya meliputi seluruh wilayah RI dan cabang Istimewa di luar negeri. (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Pimpinan Pusat dapat membentuk Koordinator Wilayah. Pasal 36 Pimpinan Pusat berkewajiban: 1. Melaksanakan keputusan kongres; 2. Mengesahkan Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang. 3. Membina dan mengkoordinasikan wilayah dan cabang; 4. Mengusahakan tercapainya program organisasi; 43
5. Bertanggung jawab terhadap organisasi baik kedalam maupun keluar; 6. Membuat laporan pertanggung jawaban diakhir masa jabatan kepada kongres. Pasal 37 Pimpinan Pusat berhak: 1. Mengambil keputusan, kebijakan, dan mengeluarkan pernyataan, selama tidak bertentangan dengan asas dan tujuan organisasi 2. Memberi saran, teguran, peringatan maupun penghargaan terhadap kinerja Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang; 3. Meminta laporan kegiatan Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang. Bagian Kedua Koordinator Wilayah Pasal 38 (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan organisasi, Pimpinan Pusat dapat membentuk Koordinator Wilayah. (2) Koordinator Wilayah bertugas untuk mengkoordinasikan Pimpinan Wilayah dalam satu zona tertentu. Bagian Ketiga Pimpinan Wilayah Pasal 39 (1) Pimpinan Wilayah adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi yang menerima amanat dari konferensi 44
Wilayah untuk melaksanakan tugas-tugas organisasi. (2) Dalam setiap Provinsi/Daerah Istimewa hanya dapat didirikan satu Pimpinan Wilayah. (3) Dalam melaksanakan tugasnya Pimpinan Wilayah dapat membentuk Koordinator Daerah. Pasal 40 Pimpinan Wilayah berkewajiban: keputusan 1. Melaksanakan dan memberikan laporan pertanggungjawaban di akhir masa jabatan. Konferensi Wilayah 2. Setia dan taat menjalankan kebijakan Pimpinan Pusat. 3. Membina dan mengkoordinasikan cabang-cabang di wilayahnya. 4. Mengusahakan tercapainya program dan tujuan organisasi. 5. Bertanggungjawab terhadap organisasi baik ke dalam maupun keluar. Pasal 41 Pimpinan Wilayah berhak: 1. Mengambil keputusan, kebijakan, dan mengeluarkan pernyataan, selama tidak bertentangan dengan asas dan tujuan organisasi. 2. Memberi saran dan meminta pertanggungjawaban atas kebijakan yang diambil oleh Pimpinan Pusat. 3. Melaksanakan peraturan dan program organisasi. 4. Memberikan teguran kepada Pengurus Pimpinan Wilayah atau Pimpinan Cabang yang melanggar PD-PRT. 45
Bagian Keempat Koordinator Daerah Pasal 42 (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan organisasi, Pimpinan Wilayah dapat membentuk Koordinator Daerah. (2) Koordinator Daerah bertugas untuk mengkoordinasikan Pimpinan Cabang dalam satu zona tertentu. Bagian Kelima Pimpinan Cabang Pasal 43 (1) Pimpinan cabang adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi yang menerima amanat dari Konferensi Cabang untuk melaksanakan tugas-tugas organisasi. (2) Dalam melaksanakan tugasnya Pimpinan Cabang dapat membentuk Koordinator Anak Cabang. Pasal 44 Pimpinan Cabang berkewajiban: 1. Melaksanakan keputusan Konferensi Cabang dan memberikan laporan pertanggungjawaban di akhir masa jabatan. 2. Setia dan taat menjalankan kebijakan Pimpinan Pusat. 3. Membina dan mengkoordinasikan Anak Cabang dan Ranting di wilayah tugasnya. 4. Melaksanakan peraturan dan program organisasi. 5. Bertanggung maupun keluar. 4. Melaksanakan peraturan dan program organisasi. 5. Bertanggung maupun keluar. 46
6. Memberikan laporan kegiatan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Pimpinan Pusat Fatayat NU dengan tembusan ke PW Fatayat NU. 7. Melaporkan kejadian luar biasa yang terjadi di wilayah kerja masing-masing secara tertulis kepada Pimpinan Pusat dengan tembusan Pimpinan Wilayah. Pasal 45 Pimpinan Cabang Berhak: 1. Mengambil keputusan, kebijakan dan mengeluarkan pernyataan sepanjang tidak bertentangan dengan asas, dan tujuan organisasi 2. Memberi saran, dan meminta pertanggungjawaban atas kebijakan yang diambil oleh Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Pusat. 3. Memberi saran, teguran, peringatan maupun penghargaan terhadap kinerja Pimpinan Cabang, Pimpinan Anak Cabang, Pimpinan Ranting dan Pimpinan Anak Ranting 4. PC dapat membentuk PAC dan PR yang pengaturannya disamakan dengan PAC dan PR. Bagian Keenam Pimpinan Cabang Istimewa Pasal 46 (1) Pimpinan cabang Istimewa adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi yang menerima amanat dari Konferensi Cabang Istimewa untuk melaksanakan tugas- tugas organisasi. 47
(2) Pimpinan Cabang Istimewa berkedudukan di Negara lain yang terdapat Kedutaan Besar Republik Indonesia atau Konsulat Jenderal. (3) Pimpinan Cabang Istimewa dapat didirikan apabila sekurang- kurangnya terdapat minimal 10 (sepuluh) anggota. (4) PCI dapat membentuk PAC dan PR yang pengaturannya disamakan dengan PAC dan PR. Pasal 47 Pimpinan Cabang Istimewa berkewajiban: 1. Melaksanakan keputusan Konferensi Cabang Istimewa dan memberikan laporan pertanggung jawaban di akhir masa jabatan 2. Setia dan taat menjalankan kebijakan Pimpinan Pusat. 3. Mengangkat dan mengesahkan Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Ranting. 4. Membina dan mengkoordinasikan Anak Cabang dan Ranting di luar negeri yang menjadi tanggungjawabnya. 5. Mengusahakan tercapainya program dan tujuan organisasi. 6. Bertanggungjawab terhadap organisasi baik ke dalam maupun keluar. 7. Memberikan laporan kegiatan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Pimpinan Pusat Fatayat NU. 8. Melaporkan kejadian luar biasa yang terjadi di wilayah kerja masing-masing secara tertulis kepada Pimpinan Pusat. 48
Pasal 48 Pimpinan Cabang Istimewa berhak: 1. Mengambil keputusan, kebijakan dan mengeluarkan pernyataan terutama tentang hal-hal yang dianggap perlu dan tidak bertentangan dengan asas dan tujuan peraturan organisasi. 2. Memberi saran, dan meminta pertanggung jawaban atas kebijakan yang diambil oleh Pimpinan Pusat. 3. Memberi saran, teguran, peringtan maupun penghargaan terhadap kinerja Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Ranting yang ada. 4. Mengesahkan Pimpinan Anak Cabang dan Ranting di wilayah PCI. Bagian Ketujuh Pimpinan Anak Cabang Pasal 49 (1) impinan Anak Cabang adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi yang menerima amanat dari Konferensi Anak Cabang untuk melaksanakan tugas-tugas organisasi. (2) Pimpinan Anak Cabang dapat dibentuk dalam satu kecamatan. (3) Pimpinan Anak Cabang dapat didirikan apabila terdapat minimal 3 (tiga) ranting. 49
Pasal 50 Pimpinan Anak Cabang berkewajiban: 1. Melaksanakan keputusan Konferensi Anak Cabang dan memberikan laporan pertanggungjawaban di akhir masa jabatan. 2. Setia dan taat menjalankan kebijakan Pimpinan Organisasi. 3. Membina dan mengkoordinasikan Ranting-Ranting dan Anak Ranting diwilayahnya. 4. Mengusahakan tercapainya program dan tujuan organisasi. 5. Bertanggung jawab terhadap organisasi baik ke dalam maupun keluar. 6. Memberikan laporan kegiatan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Pimpinan Cabang Fatayat NU dengan tembusan ke Pimpinan Wilayah Fatayat NU. 7. Melaporkan kejadian luar biasa yang terjadi di wilayah kerja masing-masing secara tertulis kepada Pimpinan Cabang Fatayat NU dengan tembusan ke Pimpinan Wilayah Fatayat NU. Pasal 51 Pimpinan Anak Cabang berhak: 1. Mengambil keputusan, kebijakan dan mengeluarkan per- nyataan terutama tentang hal-hal yang dianggap perlu dan tidak bertentangan dengan asas dan tujuan organisasi. 2. Meminta pertanggungjawaban atas kebijakan yang diambil oleh Pimpinan Cabang 3. Memberi saran, teguran, peringatan maupun penghargaan terhadap kinerja Pimpinan Ranting. 50
Bagian Kedelapan Pimpinan Ranting Pasal 52 (1) Pimpinan Ranting adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi yang menerima amanat dari Rapat Anggota Ranting untuk melaksanakan tugas-tugas organisasi. (2) Pimpinan Ranting dapat didirikan dalam satu Kelurahan/ Desa/Dusun atau yang disamakan, apabila terdapat paling sedikit 10 (sepuluh) anggota. (3) Apabila dalam satu desa dipandang perlu didirikan lebih dari satu ranting yang pengaturannya diserahkan kepada Pimpinan Cabang atas usulan Pimpinan Anak Cabang masing- masing Pasal 53 Pimpinan Ranting berkewajiban: 1. Melaksanakan keputusan Rapat Anggota dan memberikan laporan pertanggungjawaban di akhir masa jabatan 2. Setia dan taat menjalankan kebijakan pimpinan organisasi 3. Membina dan mengkoordinasikan anggota Fatayat NU di wilayahnya. 4. Mengusahakan tercapainya program dan tujuan organisasi 5. Bertanggung jawab terhadap organisasi baik ke dalam maupun keluar. 6. Memberikan laporan kegiatan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Pimpinan Anak Cabang Fatayat NU dengan tembusan Pimpinan Cabang Fatayat NU. 51
7. Melaporkan kejadian luar biasa yang terjadi di wilayah kerja masing-masing secara tertulis kepada Pimpinan Anak Cabang Fatayat NU dengan tembusan Pimpinan Cabang Fatayat NU Pasal 54 Pimpinan Ranting berhak: 1. Mengambil keputusan, kebijakan dan mengeluarkan pernyataan terutama tentang hal-hal yang dianggap perlu dan tidak bertentangan dengan asas dan tujuan organisasi 2. Meminta pertanggungjawaban atas kebijakan yang diambil oleh Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Cabang 3. Memberi saran, teguran, peringatan maupun penghargaan terhadap kinerja Anggota Bagian Kesembilan Pimpinan Anak Ranting Pasal 55 (1) Pimpinan Anak Ranting adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi yang menerima amanat dari Rapat Anggota untuk melaksanakan tugas-tugas organisasi. (2) Pimpinan Anak Ranting dapat didirikan dalam satu Masjid atau Mushalla, Pesantren dan Majelis Ta'lim apabila terdapat paling sedikit 10 (sepuluh) anggota. Pasal 56 Pimpinan Anak Ranting berkewajiban: 1. Melaksanakan keputusan Rapat Anggota dan memberikan laporan pertanggungjawaban di akhir masa jabatan 2. Setia dan taat menjalankan kebijakan Pimpinan Ranting 52
3. Membina dan mengkoordinasikan anggota Fatayat NU di wilayahnya. 4. Mengusahakan tercapainya program dan tujuan organisasi 5. Bertanggung jawab terhadap organisasi baik ke dalam maupun keluar. 6. Memberikan laporan kegiatan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada PAC Fatayat NU dengan tembusan ke Pimpinan Ranting Fatayat NU. 7. Melaporkan kejadian yang luar biasa yang terjadi di wilayah kerja masing-masing secara tertulis kepada PAC Fatayat NU dengan tembusan ke Pimpinan Ranting Fatayat NU. Pasal 57 Pimpinan Anak Ranting berhak: 1. Mengambil keputusan, kebijakan dan mengeluarkan pern- yataan terutama tentang hal-hal yang dianggap perlu dan tidak bertentangan dengan asas dan tujuan organisasi. 2. Meminta pertanggung-jawaban atas kebijakan yang diambil oleh Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Cabang. 3. Memberi saran, teguran, peringatan maupun penghargaan ter- hadap kinerja Anggota. BAB VIII PENGHARGAAN Pasal 58 (1) Pimpinan Fatayat NU dapat memberikan penghargaan kepada anggota dan atau orang yang berjasa terhadap organisasi. (2) Jenis dan mekanisme penyampaian penghargaan ditentukan oleh pimpinan organisasi. 53
BAB IX PERMUSYAWARATAN Bagian Pertama Kongres Pasal 59 (1) Kongres diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali oleh Pimpinan Pusat Fatayat NU. (2) Kongres merupakan forum permusyawaratan tertinggi organisasi. (3) Kongres membahas dan menetapkan: a. Laporan pertanggungjawaban Pimpinan Pusat Fatayat NU selama 1 (satu) periode. b. PD/PRT. c. Garis-garis Besar Program Kerja Fatayat NU 5 (lima) tahun. d. Rekomendasi Organisasi. e. Ketua Umum Pimpinan Pusat Fatayat NU. f. Tim Formatur. (4) Kongres dihadiri oleh Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang, Pimpinan Cabang Istimewa, dan undangan Pimpinan Pusat (5) Yang mempunyai hak suara adalah Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Cabang Istimewa. (6) Kongres dianggap sah jika dihadiri oleh separuh lebih satu dari jumlah Wilayah dan Cabang yang sah. (7) Apabila Kongres tidak memenuhi quorum, maka keputusan pelaksanaannya diserahkan kepada peserta yang hadir 54
(8) Bagi Pimpinan Wilayah dan atau Pimpinan Cabang yang tidak menghadiri kongres dianggap menyetujui hasil dan atau keputusan kongres. (9) Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat, (10) Apabila tidak bisa dilakukan dengan cara musyawarah mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pengambilan suara terbanyak (voting). Bagian Kedua Konferensi Besar Pasal 60 (1) Konferensi Basar atau disingkat Konbes dilaksanakan oleh Pimpinan Pusat Fatayat NU. (2) Konferensi Besar dihadiri oleh Pimpinan Pusat dan Pimpinan Wilayah. (3) Konferensi Besar dilakukan untuk memonitoring dan mengevaluasi program, memberikan usulan materi kongres dan membahas hal-hal yang dipandang perlu. (4) Keputusan Konferensi Besar tidak dapat mengubah PD/PRT dan Mandataris Kongres. (5) Konferensi Besar diselenggarakan minimal 1 (satu) kali dalam satu periode. 55
Bagian Ketiga Konferensi Wilayah Pasal 61 (1) Konferensi Wilayah (Konferwil) diadakan 5 (lima) tahun sekali, dilaksanakan oleh Pimpinan Wilayah (2) Konferensi dihadiri oleh Pimpinan Pusat Fatayat NU, Pimpinan Wilayah Fatayat NU, Korda, Pimpinan Cabang Fatayat NU yang sah dan undangan. (3) Konferensi dianggap sah jika dihadiri oleh separuh lebih satu cabang yang sah. (4) Yang mempunyai hak suara adalah Pimpinan Cabang. (5) Apabila Konferensi Wilayah tidak memenuhi quorum, maka keputusan pelaksanaannya diserahkan kepada peserta yang hadir (6) Bagi Pimpinan Cabang yang tidak menghadiri Konferensi Wilayah dianggap menyetujui hasil keputusan Konferensi Wilayah. (7) Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. (8) Apabila tidak bisa dilakukan dengan cara musyawarah mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pengambilan suara terbanyak (voting). (9) Apabila dalam voting Konferensi Wilayah terjadi kebuntuan (deadlock) sebanyak 3 (tiga) kali maka PP memiliki 1 (satu) hak suara. 56
Bagian Keempat Konferensi Cabang Pasal 62 (1) Konferensi Cabang (Konfercab) diadakan 5 (lima) tahun sekali, dilaksanakan oleh pimpinan cabang. (2) Tugas dan wewenang Konferensi Cabang adalah membahas dan menetapkan : a. Laporan pelaksanaan program Pimpinan Cabang Fatayat NU selama 1 (satu) periode. b. Program kerja dan rekomendasi. c. Memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan Cabang Fatayat NU. d. Memilih dan menetapkan tim Formatur (3) Konferensi Cabang dihadiri oleh Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Anak Cabang Fatayat , Anak Rating dan anak Ranting Fatayat NU yang sah dan undangan. (4) Konferensi dianggap sah jika dihadiri oleh separuh lebih satu Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Ranting yang sah. (5) Yang mempunyai hak suara adalah Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Ranting. (6) Apabila Konferensi Cabang tidak memenuhi quorum, maka keputusan pelaksanaannya diserahkan kepada peserta yang hadir (7) Bagi Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Ranting yang tidak menghadiri Konferensi Cabang dianggap menyetujui hasil dan atau keputusan Konferensi Cabang. (8) Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. 57
(9) Apabila tidak bisa dilakukan dengan cara musyawarah mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pengambilan suara terbanyak (voting). (10) Apabila dalam voting Konfercab terjadi kebuntuan (deadlock) sebanyak 3 (tiga) kali maka PW memiliki 1 (satu) hak suara. Bagian Kelima Konferensi Cabang Istimewa Pasal 63 (1) Konferensi Cabang Istimewa diadakan 3 (tiga) tahun sekali, dan dilaksanakan oleh pimpinan Cabang Istimewa. (2) Tugas dan wewenang Konferensi Cabang adalah membahas dan menetapkan : a. Laporan pelaksanaan program Pimpinan Cabang Istimewa Wilayah Fatayat NU selama 1 (satu) periode. b. Program kerja dan rekomendasi. c. Memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan Anak Cabang Wilayah Fatayat NU. d. Memilih dan menetapkan tim Formatur (3) Konferensi Cabang Istimewa dihadiri oleh Pimpinan Pusat Fatayat dan atau PCI NU setempat, Pengurus dan anggota PCI NU serta undangan. (4) Pemilik suara sah dalam konferensi Cabang Istimewa adalah Anggota PCI yang hadir dalam konferensi Cabang istimewa. (5) Keputusan dianggap musyawarah mufakat sah apabila diputuskan secara 58
(6) Jika langkah musyawarah tidak diperoleh kata mufakat, maka dapat diputuskan dengan mekanisme suara terbanyak (voting). (7) Apabila dalam voting Konferensi Cabang Istimewa terjadi kebuntuan (deadlock) sebanyak 3 (tiga) kali maka PP memiliki 1 (satu) hak suara. Bagian Keenam Konferensi Anak Cabang Pasal 64 (1) Konferensi Anak Cabang diadakan 4 (empat) tahun sekali, dan dilaksanakan oleh Pimpinan Anak Cabang. (2) Tugas dan wewenang Konferensi Anak Cabang adalah membahas dan menetapkan : a. Laporan pelaksanaan program Pimpinan Anak Cabang Fatayat NU selama 1 (satu) periode. b. Program kerja. c. Memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan Anak Cabang Fatayat NU. d. Memilih dan menetapkan tim Formatur. (3) Konferensi Anak Cabang dihadiri oleh Pengurus Pimpinan Cabang, Pimpinan Anak Cabang, Pimpinan Ranting dan Pimpinan Anak Ranting Fatayat NU yang sah dan undangan. (4) Konferensi dianggap sah jika dihadiri oleh separuh lebih satu dan Pimpinan Anak Cabang yang sah. (5) Yang mempunyai hak suara adalah Pimpinan Ranting dan Anak Ranting. 59
(6) Apabila Konferensi Anak Cabang tidak memenuhi quorum, maka keputusan pelaksanaannya diserahkan kepada peserta yang hadir. (7) Bagi Pimpinan Ranting yang tidak menghadiri Konferensi Anak Cabang dianggap menyetujui hasil dan atau keputusan Konperensi Anak Cabang. (8) Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. (9) Apabila tidak bisa dilakukan dengan cara musyawarah mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pengambilan suara terbanyak (voting). (10) Apabila dalam voting Konferensi Anak Cabang terjadi kebuntuan (deadlock) sebanyak 3 (tiga) kali maka PC memiliki 1 (satu) hak suara. Bagian Ketujuh Rapat Anggota Ranting Pasal 65 (1) Rapat Anggota Ranting diadakan 3 (tiga) tahun sekali, dan dilaksanakan oleh pimpinan ranting. (2) Tugas dan wewenang Rapat Anggota Ranting adalah membahas dan menetapkan : a. Laporan pelaksanaan program Pimpinan Ranting Fatayat NU selama 1 (satu) periode. b. Program kerja c. Memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan Ranting Fatayat NU. d. Memilih dan menetapkan tim Formatur 60
(3) Rapat Anggota Ranting dihadiri oleh PAC dan anggota Pimpinan Ranting dan atau Pimpinan Anak Ranting Fatayat NU yang sah dan undangan. (4) Rapat Anggota dianggap sah jika dihadiri oleh separuh lebih satu dan anggota. (5) Yang mempunyai hak suara adalah masing-masing anggota (6) Apabila Rapat Anggota tidak memenuhi quorum, maka keputusan pelaksanaan nya diserahkan kepada anggota yang hadir (7) Bagi anggota yang tidak menghadiri Rapat Anggota dianggap menyetujui hasil dan atau keputusan Rapat Anggota cara (8) Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat. (9) Apabila tidak bisa dilakukan dengan cara musyawarah mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pengambilan suara terbanyak (voting) (10) Apabila dalam voting Rapat Anggota Ranting terjadi kebuntuan (deadlock) sebanyak 3 (tiga) kali maka PAC memiliki 1 (satu) hak suara. Bagian Kedelapan Rapat Anggota Anak Ranting Pasal 66 (1) Rapat Anggota Anak Ranting diadakan 2 (dua) tahun sekali dan dilaksanakan oleh Pimpinan Anak Ranting. (2) Tugas dan wewenang Rapat Anggota Anak Ranting adalah membahas dan menetapkan : 61
a. Laporan pelaksanaan program Pimpinan Anak Ranting Fatayat NU selama 1 (satu) periode. b. Program kerja c. Memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan Anak Ranting Fatayat NU. d. Memilih dan menetapkan tim Formatur. (3) Rapat Anggota dihadiri oleh Pimpinan Anak Ranting, anggota Fatayat NU dan undangan. (4) Rapat Anggota dianggap sah jika dihadiri anggota yang hadir. (5) Yang mempunyai hak suara adalah masing-masing anggota yang hadir di dalam Rapat Anggota. (6) Bagi anggota yang tidak menghadiri Rapat Anggota dianggap menyetujui hasil dan atau keputusan Rapat Anggota. (7) Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musya warah mufakat. (8) Apabila tidak bisa dilakukan dengan cara musyawarah mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pengambilan suara terbanyak (voting). (9) Apabila dalam voting Rapat Anggota Anak Ranting terjadi kebuntuan (deadlock) sebanyak 3 (tiga) kali maka PR memiliki 1 (satu) hak suara. Bagian Kesembilan Rapat Kerja Pasal 67 (1) Rapat Kerja dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam periode kepengurusan. 62
(2) Rapat Kerja dilaksanakan oleh pimpinan organisasi pada tingkatannya masing-masing: a. Rapat Kerja Nasional dilaksanakan oleh PP dan dihadiri oleh Pimpinan Pusat dan Pimpinan Wilayah. b. Rapat Kerja Wilayah dilaksanakan oleh PW dan dihadiri Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang. c. Rapat Keja Cabang dilaksanakan oleh PC dan dihadiri Pimpinan Cabang, Pimpinan Anak Cabang dan Ranting. d. Rapat Kerja Cabang Istimewa, dilaksanakan oleh PCI dihadiri oleh PCI dan anggota. e. Rapat Kerja Anak Cabang dilaksanakan oleh PAC, dihadiri oleh Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Ranting. F. Rapat Kerja Ranting dilaksanakan oleh PR dihadiri oleh pengurus Ranting dan atau Pimpinan Anak Ranting. G. Rapat Kerja Anak Ranting dilaksanakan oleh PAR di hadiri oleh pengurus pimpinan anak ranting. Bagian Kesepuluh Rapat Pimpinan Pasal 68 Dilaksanakan dan dihadiri oleh Pengurus pada masing-masing tingkatan. 1. Rapat Pengurus Harian; dilaksanakan dan dihadiri oleh Pengurus Harian di masing-masing Tingkatan sekurang- kurangnya satu bulan sekali. 2. Rapat Pleno; dilaksanakan dan dihadiri oleh Pengurus Harian, Bidang dan atau Lembaga/Yayasan di masing-masing tingkatan, sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali. 63
BAB X PEMBENTUKAN KEPEMIMPINAN FATAYAT NU DI DAERAH PEMEKARAN Pasal 69 (1) Pembentukan pengembangan Kepemimpinan Fatayat NU dapat dilakukan di daerah yang belum memiliki kepemimpinan Fatayat NU dan atau daerah pemekaran baru. (2) Pembentukan pengembangan kepemimpinan Fatayat NU dapat dilakukan di semua tingkat, kecuali Pimpinan Pusat. Pasal 70 Mekanisme pengembangan dan pembentukan kepemimpinan Fatayat NU adalah (1) PW/PC/PAC/PR Fatayat NU induk (sebelum pemekaran) membentuk Caretaker untuk menyiapkan konferensi dan Rapat Anggota Fatayat NU di daerah pemekaran. (2) Caretaker bertugas melaksanakan Konferensi dan Rapat Anggota PW/PC/PAC/PR Fatayat NU di daerah pemekaran. (3) Caretaker melaporkan hasil tugasnya kepada PW/PC Fatayat induk dengan tembusan kepada Pimpinan Fatayat NU setingkat diatasnya. (4) Pengesahan PW/PC/PAC/PR Fatayat NU di Daerah Pemekaran, dilakukan sesuai dengan mekanisme organisasi yang berlaku. BAB XI KEUANGAN Pasal 71 Sumber keuangan oranisasi diperoleh melalui : 64
1. Infaq anggota yang ditetapkan oleh cabang masing-masing dengan mempertibangkan kondisi/kemampuan ranting. 2. Usaha-usaha yang halal. 3. Bantuan lain yang tidak mengikat. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan pasal 72 ayat 1 akan diatur dalam Peraturan Pimpinan Pusat Fatayat NU. BAB XII PERALIHAN Pasal 72 (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rumah Tangga ini akan diatur menurut kebijaksanaan Pimpinan Pusat. (2) Peraturan Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. BAB XIII PENUTUP Pasal 73 Peraturan Rumah Tangga Fatayat NU ini hanya dapat diubah oleh Kongres. Ditetapkan di : Surabaya Pada tanggal : 21 September 2015 Pimpinan Sidang, Sekretaris, Khizanaturrohmah, S.Ag. Hj. Rofiatus Saadah, SH., MM. 65
HASIL KONGRES XV FATAYAT NAHDLATUL ULAMA 66
KEPUTUSAN KONGRES XV FATAYAT NAHDLATUL ULAMA Nomor : 04/K-XV FNU/IX/2015 Tentang GARIS BESAR PRIORITAS PROGRAM KERJA FATAYAT NAHDLATUL ULAMA MASA KHIDMAT 2015-2020 Bismillahirrohmanirrohim Kongres XV Fatayat Nahdlatul Ulama tahun 2015, setelah : MENIMBANG : a. Bahwa menjadi tugas Kongres XV Fatayat Nahdlatul Ulama sebagai tertinggi forum permusyawaratan dalam organisasi Fatayat Nahdlatul Ulama untuk menetapkan Garis Besar Program Kerja masa khidmat 2015- 2020; b. Bahwa Fatayat Nahdlatul Ulama sebagai bagian dari masyarakat, bangsa Indonesia sejak kelahirannya bertujuan terbentuknya perempuan muda NU yang bertakwa kepada Allah SWT, berakhlaqul karimah, beramal sholeh, cakap, bertanggungjawab, berguna bagi agama, nusa, dan bangsa serta terwujudnya kesetiaan dan rasa 67
memiliki terhadap asas, aqidah, dan tujuan Nahdlatul Ulama; c. Bahwa Fatayat Nahdlatul Ulama sebagai organisasi perempuan muda NU yang bersifat keagamaan, kekeluargaan, sosial kemasyarakatan dan kebangsaan berusaha memperjuangkan hak-hak perempuan dan kebutuhan dasar bagi kehidupan meliputi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi dengan anggaran yang terencana dan dapat dipertanggungjawabkan; dengan sehubungan pertimbangan pada huruf a, b, dan c tersebut di atas, maka Kongres XV Fatayat Nahdlatul Ulama perlu menetapkan Garis Besar Program Kerja Lima Tahun Fatayat Nahdlatul Ulama masa khidmat 2015-2020. d. Bahwa MENGINGAT : 1. Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Fatayat Nahdlatul Ulama; 2. Keputusan Fatayat Kongres Nahdlatul Ulama Nomor 01/Kongres- XV.FNU/SK/IX/2015 Tata Tertib Kongres XV Fatayat Nahdlatul Ulama 2015; XV tentang 3. Keputusan Konferensi Besar Fatayat 68
Nahdlatul Ulama tahun 2014 tentang Garis Besar Program Kerja Lima Tahun Fatayat Nahdlatul Ulama. MEMPERHATIKAN : 1. Amanat Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Pidato Ketua Umum Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama pada pembukaan Kongres XV Fatayat Nahdlatul Ulama tahun 2015; 2. Laporan Pertanggungjawaban Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama masa khidmat 2010-2015 pada Kongres XV Fatayat Nahdlatul Ulama tahun 2015; 3. Laporan hasil pembahasan Sidang Komisi B Bidang Garis Besar Program Kerja Organisasi yang disampaikan pada Sidang Pleno Kongres XV Fatayat Nahdlatul Ulama tahun 2015. MEMUTUSKAN Keputusan 3. Laporan hasil pembahasan Sidang Komisi B Bidang Garis Besar Program Kerja Organisasi yang disampaikan pada Sidang Pleno Kongres XV Fatayat Nahdlatul Ulama tahun 2015. MEMUTUSKAN Keputusan MENETAPKAN 1. Fatayat Nahdlatul Ulama tentang Garis Besar Program Kerja Lima Tahun Fatayat Nahdlatul Ulama Masa Khidmat 2015- 2020: Isi beserta uraian perincian sebagai- mana dimaksud oleh keputusan ini Kongres XV 69
terdapat dalam naskah Garis Besar Program Kerja Fatayat Nahdlatul Ulama lima tahun mendatang dan merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini; 2. Dengan adanya keputusan ini materi yang tidak tercantum dan tidak bertentangan dengan Garis Besar Program Kerja Lima Tahun Fatayat Nahdlatul Ulama masa khidmat 2015-2020 ini, dapat diatur melalui dengan permusyawaratan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Fatayat Nadhlatul Ulama; sesuai 3. Mengamanatkan seluruh Pengurus Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama masa khidmat 2015-2020 untuk memimpin dan mengkoordinasikan upaya Fatayat Nahdlatul Ulama dalam mengemban ini dan melaksanakan keputusan seluruh bersama-sama kepengurusan Fatayat Nahdlatul Ulama di semua tingkat kepemimpinan laporan serta pertanggungjawaban pelaksanaannya kepada dengan menyampaikan 70
dalam Kongres XVI Fatayat Nahdlatul Ulama; 4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya yang ditetapkan oleh permusyawaratan setingkat. keputusan baru Ditetapkan di : Surabaya Pada tanggal : 21 September 2015 KONGRES XV FATAYAT NAHDLATUL ULAMA TAHUN 2015 PIMPINAN SIDANG Ketua, Sekretaris, Dra. Hj. Yana Lathifah, S.Sos. Hj. Anisa Rahmawati, S.Ag., M.Pd. 71
HASIL KONGRES XV FATAYAT NAHDLATUL ULAMA 72
GARIS BESAR PRIORITAS PROGRAM KERJA LIMA TAHUN FATAYAT NAHDLATUL ULAMA
KATA PENGANTAR KETUA UMUM PP FATAYAT NU PERIODE 2010-2015 Fatayat Nahdatul Ulama adalah sebuah organisasi pemudi (perempuan muda) Islam yang merupakan salah satu badan otonom di lingkungan Nahdatul Ulama. Dengan posisi tersebut Fatayat NU menempati dua dimensi. Satu sisi, ia merupakan perangkat keorganisasian NU yang berfungsi melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan kelompok perempuan muda. Di sisi lain, Fatayat NU juga merupakan bagian penting dari gerakan perempuan Indonesia. Dua dimensi itu tentu saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Di sinilah Fatayat NU memiliki posisi yang sangat strategis. Dengan posisi strategis inilah Fatayat NU dituntut merevitalisasi perannya, baik sebagai badan otonom NU maupun sebagai organisasi gerakan perempuan. Sebagai badan otonom NU, Fatayat NU dituntut untuk terus-menerus mencetak kader pemudi NU dan pemimpin-pemimpin perempuan dari kalangan NU, baik di tingkat lokal maupun nasional. Sedangkan sebagai organ gerakan perempuan, Fatayat NU dituntut senantiasa hadir untuk melindungi, mengadvokasi, dan memberdayakan kaum perempuan, serta memastikan terpenuhinya hak-hak kaum perempuan sebagai prasyarat terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender. 74
Dengan demikian, maka Fatayat NU diharapkan dapat memainkan peran besar dan berkontribusi dalam pembangunan perempuan di segala bidang, baik politik, ekonomi, budaya dan lain sebagainya. Untuk itu, program dan kinerja Fatayat NU harus bertumpu pada mandat strategis tersebut. Dalam konteks ini, agar mandat tersebut dapat terus ditunaikan secara konsisten dan berkesinambungan, maka diperlukan semacam garis-garis besar yang menjadi roadmap pelaksanaan program strategis di setiap masa dan periode. Dengan cara inilah maka visi dan mandat organisasi dapat tercapai dengan optimal. Sebagai organisasi besar, sudah saatnya Fatayat NU menerapkan sistem organisasi modern. Salah satu ciri pengelolaan organisasi yang modern adalah adanya perencanaan strategis yang lebih terencana secara jangka panjang, sistematis, dan terukur. Ketiadaan sistem perencanaan strategis selama ini di lingkungan NU menjadikan program dari periode ke periode kerap tidak "nyambung". Hal ini berimplikasi pada visi dan misi organisasi yang sulit tercapai meskipun banyak program telah dilakukan di setiap periode kepemimpinan. Padahal visi dan misi organisasi seharusnya menjadi nafas yang terus diperjuangkan oleh sebuah organisasi dalam jangka panjang, bahkan sepanjang masa. Sebagaimana kita ketahui, dalam kurun waktu perjalanan Fatayat NU hingga usia 65 tahun, organisasi ini belum memiliki perencanaan jangka panjang organisasi. Berangkat dari kesadaran dan kebutuhan itulah, maka Pimpinan Pusat Fatayat NU periode 2010-2015 telah mulai merumuskan "Rencana Jangka Panjang Pengembangan Fatayat NU 2015- 75
2040". Penyusunan Rencana Jangka Panjang Pengembangan (RJPP) Fatayat NU 25 tahun ini diharapkan akan menjadi roadmap bagi Fatayat NU dalam rangka mencapai visi dan melaksanakan misi dan mandat organisasi. Dengan adanya RJPP Fatayat NU ini pula, maka akan terjadi kesinambungan antar-masa dan periode kepemimpinan. RJPP ini juga bisa digunakan sebagai panduan yang harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh semua tingkatan kepengurusan. Di samping itu semua, RJPP Fatayat NU ini juga menjadi semacam grand design yang memadukan seluruh potensi, unsur dan stake-holder organisasi menjadi "simphoni" yang teratur. Untuk itu RJPP Fatayat NU yang bertema "Berakhlaqul Karimah dan Peduli" ini menitik-beratkan pada enam isu strategis. Pertama, penguatan kapasitas kelembagaan. Fatayat NU mempunyai struktur kelembagaan yang sangat kuat karena didukung oleh kepengurusan yang merata di seluruh tanah air. Untuk itu, maka melalui RJPP FNU ini seluruh kepengurusan Fatayat NU di setiap tingkatan harus diaktifkan dengan membangun sistem kordinasi antar-lembaga Fatayat NU, baik secara vertikal maupun horisontal, dengan membangun sistem prioritas mandat di setiap tingkat kepengurusan. Kedua, penguatan kapasitas jamaah. Sebagaimana kita ketahui, jamaah Fatayat NU tersebar di setiap pelosok tanah air, bahkan di luar negeri, baik mereka yang merantau karena pendidikan maupun pekerjaan. Ini merupakan potensi besar yang juga menuntut tanggung jawab yang besar. Melalui RJPP FNU ini akan disusun satu sistem khidmah agar bisa melahirkan jamaah 76
Fatayat NU yang mandiri, berkarakter, ideologis, kritis, rajin ibadah, dan peduli. Ketiga, penguatan kader. Kader Fatayat NU yang tersebar di seluruh pelosok tanah air dan beberapa negara lain perlu dilatih secara baik agar potensi keilmuan, keterampilan, kepemimpinan mereka terasah dengan baik. Untuk itu, RJPP FNU ini akan mendorong dirumuskannya sebuah sistem kaderisasi yang mampu melahirkan kader yang mumpuni: ideologis, kritis, berpengatahuan luas, berakhlakul karimah, mandiri, peka sosial, menjaga tradisi, dan mempunyai kepemimpinan yang memadai dan tersebarnya kader Fatayat NU di posisi strategis pengambilan keputusan, baik di internal Fatayat NU, di NU, maupun di masyarakat dan negara. Keempat, penguatan kebijakan negara yang melindungi perempuan dan anak. Seluruh kader dan jamaah Fatayat NU adalah warga negara Indonesia yang berhak atas perlindungan negara. RJPP FNU ini juga memberikan panduan bagi Fatayat NU untuk mengkritisi kebijakan negara, baik di tingkat daerah maupun nasional yang berdampak buruk pada perempuan dan anak, dan mendorong lahirnya kebijakan negara, baik di daerah maupun nasional yang melindungi hak-hak perempuan dan anak di berbagai aspek kehidupan. Kelima, penguatan Fatayat NU sebagai sumber pengetahuan Islam, perempuan dan anak. Sebagai organisasi tentang perempuan muslim yang dekat dengan tradisi keilmuan Islam klasik, Fatayat NU mempunyai otoritas untuk menjadi sumber 77
pengetahuan tentang nilai-nilai Islam yang memberi rahmat bagi perempuan dan anak. RJPP FNU ini diharapkan akan menjadi pedoman bagi Fatayat NU agar dapat diperhitungkan oleh masyarakat luas sebagai sumber rujukan dalam pemahaman Islam yang ramah pada perempuan dan anak. Keenam, pengembangan budaya Islam Nusantara. Sebagaimana kita ketahui bahwa Budaya Nusantara memiliki banyak nilai kearifan lokal yang sejalan dengan nilai-nilai Islam, meskipun mungkin tidak sejalan dengan budaya Arab. Salah satunya adalah kearifan dalam memperlakukan perempuan dan anak secara manusiawi. Sayangnya, banyak muslim Indonesia justru ingin menggantikan budaya Nusantara dengan budaya Arab dalam berislam. RJPP FNU ini diharapkan dapat menjadikan Panduan bagi Perempuan Indonesia khususnya di kalangan perempuan. Berbagai isu utama yang harus dikembangkan menjadi fokus program strategis dalam Rencana Jangka Panjang Pengembangan Fatayat NU untuk 25 tahun mendatang sebagaimana tertuang dalam dokumen ini. RJPP FNU ini telah disusun secara sistematis, berorientasi pada tujuan setiap bidang dan yang paling penting adalah adanya mekanisme kontrol yang menjadi alat ukur tercapainya program jangka panjang organisasi. Inisiasi yang dimulai pada Oktober 2014 itu memang masih belum sempurna. Untuk itu, masih perlu disempurnakan menjadi dokumen yang lebih permanen dan memadai, termasuk perlunya breakdown program jangka panjang menjadi program lima tahunan. isu di atas merupakan 78
Semoga RJPP FNU ini dapat menjadi rujukan bagi generasi- generasi berikutnya dalam meneguhkan komitmen untuk melanjutkan visi perjuangan Fatayat NU, dan melaksanakan misi dan mandat organisasi perempuan terbesar di Indonesia ini. Kami berharap dokumen penting ini akan menjadi sumbangan dan legacy kepemimpinan kami bagi perjalanan Fatayat NU di masa-masa mendatang. Penyusunan dokumen RJPP FNU ini juga merupakan bagian tak terpisahkan dari ikhtiar Fatayat NU untuk mewujudkan peradaban Indonesia yang ramah perempuan. Jakarta, 9 September 2015 Dra. Hj. Ida Fauziyah, M.Si. (Ketua Umum PP Fatayat NU) 79
BAGIAN I PENDAHULUAN Setiap organisasi memerlukan perencanaan matang dalam perjalanannya agar visi dan misi dapat terus terjaga sehingga cita-cita organisasi dapat pula terwujud dengan baik. Beberapa upaya yang biasa dilakukan adalah penyusunan program kerja di awal terbentuknya kepengurusan baru sesuai dengan periode kepengurusan. Demikian pula yang terjadi di Fatayat NU. Program kerja terus diperbaharui setiap kongres dan ditetapkan sebagai amanah kongres untuk pengurus yang baru terpilih. Model perencanaan seperti ini telah berlangsung selama 65 tahun perjalanan Fatayat NU (1950-2015). Perencanaan program kerja sesuai dengan periode kepengurusan ini cukup penting karena dapat memberi arah perjalanan organisasi dalam jangka pendek. Namun demikian, jika perencanaan jangka pendek ini tidak didasarkan pada perencanaan jangka panjang organisasi, maka dikhawatirkan capaian program kerja setiap periode kepengurusan bersifat parsial, pragmatis, dan mudah terlepas dari visi-misinya sehingga cita-cita besar organisasi menjadi lebih sulit tercapai. Di samping itu, progres pencapaian dalam setiap tahapan pun menjadi sulit diukur. Penyusunan Rencana Jangka Panjang Pengembangan Fatayat NU 2015-2040 (RJPP FNU 2015-2040) ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan arah perjalanan organisasi Fatayat NU dalam jangka panjang yang bisa digunakan sebagai pijakan 80
bagi penyusunan rencana jangka pendek Fatayat NU. Cita-cita organisasi Fatayat NU dalam 25 tahun ke depan dapat diupayakan secara bertahap melalui program kerja jangka pendek atau program kerja per periode kepengurusan. RJPP FNU 2015-2040 ini dirumuskan melalui rangkaian workshop yang melibatkan kalangan NU, seperti kader Fatayat NU, alumni Fatayat NU, Nahdlatul Ulama, IPPNU, Ansor, dan badan otonom NU lainnya, serta kalangan umum seperti aktifis perempuan, organisasi perempuan Islam, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan lain-lain. Pertemuan lintas latar belakang keilmuan dan profesi ini diperlukan guna mendapatkan gambaran umum tentang arah perubahan yang terjadi di internal organisasi Nahdlatul Ulama sebagai organisasi induk, dan negara maupun masyarakat global, dan juga mendapatkan gambaran tentang tantangan yang dihadapi oleh organisasi-organisasi perempuan secara umum, maupun organisasi perempuan Muslim secara khusus. Gambaran umum tersebut kemudian menjadi dasar bagi Fatayat NU untuk melakukan pertemuan secara internal guna menganalisis kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Fatayat NU sebagai lembaga, serta peluang dan tantangan yang dihadapi. Hasil sementara Rencana Jangka Panjang Pengembangan Fatayat NU 2015-2040 ketika itu kemudian dibahas oleh salah satu komisi di Konferensi Besar Fatayat NU pada 21-23 November 2014 di Cianjur. Hasil pembahasan dalam Konbes ini kemudian dimatangkan kembali dalam beberapa pertemuan intensif yang dilakukan oleh PP Fatayat NU. 81
Rangkaian pembahasan tersebut kemudian berhasil merumuskan enam isu strategis, yaitu penguatan kelembagaan Fatayat NU, penguatan jamaah Fatayat NU, penguatan kader Fatayat NU, penguatan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak, penguatan Fatayat NU sebagai sumber pengetahuan, dan pengembangan budaya Islam Nusantara sebagai budaya Islam yang ramah pada perempuan dan anak. Enam isu strategis ini kemudian disusun dalam dokumen renstra yang diawali dengan pemaparan dua hal penting, yaitu sejarah Fatayat NU untuk merefleksikan perjalanan Fatayat NU selama ini, dan tantangan Fatayat NU untuk menggambarkan situasi yang dihadapi oleh Fatayat NU pada masa kini dan nanti. Sejarah Fatayat NU menunjukkan bahwa sejak berdirinya Fatayat NU mempunyai cita-cita untuk melakukan pemberdayaan perempuan dan anak sebagai kelompok masyarakat yang kerap disingkirkan dari pergerakan kemajuan zaman. Hingga kini cita-cita tersebut masih sangat relevan, bahkan makin banyak tantangan yang memerlukan perencanaan matang agar cita-cita organisasi dapat tercapai. Memang telah banyak kemajuan yang telah dicapai oleh perempuan dan anak Indonesia di berbagai bidang. Kita bahkan pernah mempunyai presiden perempuan dan hingga kini banyak pula jabatan tinggi negara diduduki oleh perempuan. Di samping itu, perlindungan hukum bagi perempuan dan anak juga sudah banyak yang tersedia. Misalnya UU tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan UU tentang Perlindungan Anak. Kemajuan-kemajuan ini tentunya juga ikut di rasakan oleh kader dan jamaah Fatayat NU sebagai bagian dari bangsa 82
Indonesia. Namun demikian, masih banyak perempuan dan anak yang tidak ikut menikmati kemajuan tersebut bahkan berkubang dalam beragam persoalan yang telah dijumpai oleh Fatayat NU pada masa berdirinya, yaitu kemiskinan, kehidupan perkawinan yang tidak sehat, pendidikan yang terhambat karena biaya maupun tradisi kawin anak, pekerjaan yang membahayakan keselamatan mereka, dan lain sebagainya. Sejarah Fatayat NU dan perkembangan situasi perempuan secara umum di Indonesia menunjukkan bahwa ada problem-problem lama yang masih menjadi tantangan Fatayat NU, namun juga ada tantangan kemajuan zaman yang juga bisa menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Fatayat NU. Tantangan zaman yang perlu dipertimbangkan dengan seksama adalah arus globalisasi yang mempunyai pengaruh signifikan dalam kehidupan keluarga dan sosial masyarakat Indonesia secara umum, dan kader serta jamaah Fatayat NU secara khusus. Misalnya persoalan sempitnya lapangan pekerjaan di Indonesia dan tersedianya kesempatan kerja bagi perempuan di luar negeri tak pelak mendorong banyak ibu, istri, dan anak perempuan bekerja di luar negeri menggantikan peran ayah dan suami untuk menafkahi keluarga. Di samping arus keluar, globalisasi juga membawa aruh ke dalam antara lain berupa pemahaman keagamaan yang menempatkan budaya Arab sebagai satu-satunya budaya Islam. Kearifan budaya Nusantara tidak dipandang Islami hanya karena tidak ditemukan dalam budaya Arab. Berdasarkan sejarah dan aneka tantangan tersebut, enam isu strategis 25 tahun Fatayat NU dijabarkan dalam dokumen ini. 83
Masing-masing isu dilengkapi dengan pembahasan tentang latar belakang, tujuan, dan kerangka/strategi, yang kesleuruhannya diakhiri dengan gambaran struktur kepengurusan Fatayat NU. Struktur yang meliputi seluruh pelosok tanah air hingga luar negeri melalui pengurus cabang istimewa Fatayat NU inilah yang akan menjadi mesin penggerak dalam mencapai cita-cita besar Fatayat NU melalui enam isu strategis yang telah dirumuskan. Dokumen ini juga dilengkapi dengan dua hal penting lainnya, yaitu Logframe untuk menunjukkan bagaimana logika pencapaian tujuan dari masing-masing isu strategis ini menuju cita-cita besar Fatayat NU dalam 25 tahun ke depan, dan timeline sebagai acuan dalam menjalankan program dan sebagai acuan dalam memantau kemajuan capaian program dalam setiap tahapnya. Pada akhirnya RJPP Fatayat NU 2015-2040 ini tergantung pada kerjasama Pengurus dan kader Fatayat NU yang sinergis di setiap tingkatan kepengurusan untuk meningkatkan secara maksimal kesejahteraan Jamaah Fatayat NU, secara khusus dan kesejahteraan perempuan dan anak secara umum yang diyakini Fatayat NU sebagai bagian dari misi Islam karena sejak awal kehadirannya, Islam adalah agama yang menjadi rahmat bagi perempuan dan anak. 84
BAGIAN II SEJARAH FATAYAT NU1 jejak perempuan sesungguhnya merupakan Mengungkap usaha menapaki lorong sebuah jaman. Ia menjadi cermin dari jejak sebuah bangsa dengan sistem sosial dan pergulatan ideologi, politik dan kebijakan yang diterapkan dari satu periode pemerintahan ke pemerintahan yang lain. Hal ini nampak jika kita cermati perjalanan panjang sejumlah perempuan NU. Melalui organisasi Fatayat, mereka berusaha mengabdikan dirinya pada agama dan bangsanya. Utama pada agamanya, karena sistem inilah yang menginternalisasikan nilai bahwa sebaik-baik manusia adalah yang hidupnya memberi manfaat pada sesama. Karena itu, menapaki jejak perempuan NU (Fatayat) adalah usaha menafasi bagaimana pergulatan perempuan Islam di Indonesia, sesuatu yang selama ini diabaikan oleh rangkaian peta sejarah Islam dan juga sejarah bangsa Indonesia. Jika dipetakan secara umum, pergulatan dan dinamika perempuan NU dapat dibagi dalam tiga tahap. Pertama, tahap perintisan (1950-1953). Tahap ini dimulai dari kota Surabaya, Jawa Timur dan sekitarnya oleh beberapa orang perempuan, yakni Khuzaemah Mansur, Aminah Mansur dan Murtosijah 1 Sumber: Neng Dara Affiah, Gerakan Perempuan Islam Indonesia: Belajar dari Jejak Fatayat NUdalam buku Menapak Jejak Fatayat NU: Sejarah Gerakan, Pengalaman dan Pemikiran (Jakarta: PP Fatayat NU, 2005), xv- xxiv. 85
Chamid. Ketiganya dikenal dengan sebutan "Tiga Serangkai" pendiri Fatayat NU. Nama lain adalah Nihayah Bakri, Maryam Thoha dan Asnawiyah. Pada masa-masa ini, tenaga dan pikiran yang harus dikerahkan para perintisnya sungguh luar biasa. Mereka harus berjuang bagaimana meyakinkan organisasi induknya, yakni Nahdhatul Ulama tentang perlunya dibentuk wadah perempuan dalam organisasi ini. Mereka melakukan loby-loby terhadap petinggi NU dan para kyai kharismatik. Tak jarang pula, mereka harus menghadapi tantangan yang dapat melemahkan semangat mereka. Proses yang mereka mulai pada tahun 1950 baru disahkan oleh PBNU sebagai organisasi badan otonom pada tahun 1952 pada Muktamar NU di Palembang. Pada tahun-tahun tersebut, mereka membentuk komunitas organisasi dengan merekrut anggota yang dimulai dari orang- orang terdekat dan di sekitar wilayahnya yang kemudian menjadi embrio terbentuknya cabang-cabang, ranting dan wilayah. Mereka pun membuat program organisasi dengan dana yang benar-benar swadaya tanpa bantuan fihak lain. Kontribusi penting Fatayat NU yang perlu disebut pada periode ini adalah bahwa kehadirannya telah "mencerahkan" kaum perempuan lapisan bawah yang berkultur santri. Prioritas programnya mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, mulai dari pendidikan tingkat Taman Kanak-kanak (TK) hingga sekolah guru. Mereka pun melakukan pemberantasan buta huruf (ini karena di NU saat itu banyak perempuan yang hanya bisa membaca huruf Arab, tetapi tidak bisa huruf latin), menyelenggarakan kursus keterampilan, seperti menjahit, menyulam, membordir, memasak, dan lain- lain. Disamping itu, menyelenggarakan kursus-kursus, seperti 86
kursus bahasa Inggris. Bahkan pada saat menghadapi revolusi, mereka mengikuti latihan militer: menembak, menggunakan granat, dan sebagainya. Sekalipun mereka berjuang memeras tenaga, pikiran dan materi, mereka bekerja tanpa mengharapkan imbalan. Mereka mencintai agamanya dengan tarikan nafasnya yang dalam dan diwujudkan melalui pengabdiannya pada organisasi dengan karya-karya sosial. Kata lain dengan sikap seperti ini adalah "ikhlas", suatu sikap yang sesungguhnya sangat melekat pada kultur santri, sebagaimana yang menjadi identitas sosial organisasi NU. Tahap kedua adalah periode pengembangan dan konsolidasi organisasi (1953-1969). Pada periode ini telah mulai terbentuk Indonesia, seperti organisasi Fatayat di hampir seluruh Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera mulai dari wilayah hingga ranting. Bahkan, pada tahun 1956, Fatayat NU telah menyelenggarakan kongres ke-3 di Medan dalam situasi yang tidak aman karena bertepatan dengan peristiwa "Pemberontakan Simbolon". Ini menunjukkan bahwa Fatayat NU pada masa-masa ini telah mempunyai kesadaran kebangsaan bahwa organisasi ini bukan hanya semata-mata beranggotakan dan berbasis pada etnis tertentu, melainkan milik umat Islam di seluruh Indonesia. Pada periode ini, disamping melanjutkan program yang telah dibentuk dan dilaksanakan oleh generasi perintis, Fatayat NU memperkuat programnya dengan kursus-kursus. Kursus bahasa Indonesia sangat ditekankan karena pada waktu itu anggota Fatayat dari berbagai wilayah dan cabang hanya bisa 87
berkomunikasi dengan bahasa daerahnya, tetapi belum bisa komunikasi dengan bahasa nasionalnya. Dalam upaya meningkatkan dan memperkuat sumber daya anggota, berbagai bentuk pelatihan kader kepemimpinan pun dilakukan. Dari berbagai proses pelatihan kader ini akan terseleksi calon-calon pemimpin perempuan yang kelak menjadi pemimpin organisasi, pemimpin agama dan pemimpin bangsa. Media komunikasi pun mulai dibuat dengan nama majalah "Melati", meskipun hanya sempat terbit dengan tiga edisi. Kartu anggota pun mereka buat, mengingat sudah tersebarnya anggota Fatayat di seluruh Indonesia. Sebagai usaha untuk mensosialisasikan organisasi Fatayat NU ke tengah-tengah masyarakat, berbagai kegiatan seremonial pun dilakukan, seperti pertunjukan drumband, menggelar Musabaqoh Tilawatil Qur'an dan lain-lain. Berkaitan dengan pertunjukan drumband ini, sepenggal kisah menarik bisa dicatat, yakni sejumlah aktifis Fatayat NU dipanggil oleh para Kyai karena mereka khawatir acara itu melanggar syariah. Dengan memberikan penjelasan pada tujuannya, para kyai pun akhirnya bisa memahami. Kegiatan rutin lain yang sudah menjadi ciri khas perempuan NU adalah pengajian, yakni bersama-sama membaca al-Quran, tahlil, mambaca dibaiyah dan belajar bersama kitab kuning: Hadis, fiqih, tafsir, dan lain-lain. Dalam berbagai kegiatan tersebut, para Kyai seperti Kyai Muhammad Dahlan, Kyai Masykur, Kyai Syaifuddin Zuhri mendukungnya dengan dukungan material dan spritual. 88
Keseluruhan dari berbagai kegiatan tersebut dilaksanakan dengan biaya yang benar-benar swadaya. Mereka melakukan iuran dan berfikir keras supaya organisasi mempunyai dana. Khusnul Khatimah Sali menceritakan bahwa sejumlah anggota Fatayat NU yang pernah mengikuti kursus-kursus keterampilan seperti menjahit dan membuat kue diminta berjualan dengan modal dari organisasi dan pengolahnya adalah para anggota. Pakaian-pakaian atau kue-kue tersebut dijual pada saat-saat acara NU dan badan-badan otonomnya berlangsung. Laba dari penjualan tersebut seluruhnya masuk ke kas organisasi dan anggota Fatayat yang menjualnya sering menolak pembagian keuntungannya Di luar organisasi Fatayat, iklim pemerintahan pun memberikan ruang gerak yang cukup positif terhadap perempuan. Sejumlah saksi sejarah menyatakan bahwa pada masa pemerintahan Soekarno banyak perempuan yang mengendalikan posisi- posisi penting dalam pemerintahan dan mempunyai ketajaman intelektual. Hal serupa terjadi di lingkungan NU. Pada Kongres Syuriah NU tahun 1957 ditetapkan bahwa perlu ada perwakilan perempuan di legislatif (DPR/DPRD). Pada masa- masa ini sejumlah perempuan NU dari Partai politik NU pun menjadi anggota legislatif dari berbagai perwakilan daerahnya, seperti Maryam Junaidi dan Hadiniyah Hadi dari Jawa Timur; Mahmudah Mawardi dan Maryam Kartasumpena dari Jawa Tengah, dan Asmah Syahruni dari Kalimantan Selatan. Pada periode ini pun perempuan memperoleh ruang gerak yang cukup terhormat dalam dunia peradilan. NU adalah salah satu organisasi yang mempunyai pandangan keagamaan progresif 89
yang memperbolehkan perempuan menjadi hakim agama, suatu pandangan yang cukup maju di dunia Islam karena telah mengubah cara berfikir ketidakpercayaan sebagian besar orang yang dilegitimasi oleh penafsiran agama terhadap kesaksian perempuan. Pada tahun 1953, Syuriah NU menetapkan suatu kebijakan bahwa perempuan diperbolehkan memasuki Fakultas Syariah, dan sebagai konsekwensi dari kebijakan tersebut, perempuan diperbolehkan menjadi hakim agama, sebuah posisi yang hingga kini di beberapa negara Islam tidak diperbolehkan, seperti Malasyia dan Saudi Arabia. Kebijakan tersebut muncul ketika KH. Wahid Hasyim menjabat sebagai Menteri Agama RI (1953). Selain di legislatif, banyak juga perempuan pada masa pemerintahan Presiden Soekarno menjadi pemimpin di tingkat lokal, seperi ketua Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), dan Kepala Desa, meskipun belum ada yang menjadi Bupati atau Gubernur. Bahkan pada tahun 1962, di antara anggota perempuan NU ada yang mencalonkan dirinya sebagai Kepala Desa (Kades) dan membutuhkan rujukan keagamaannya melalui pandangan para ulama (Syuriah PBNU). Maka pada tahun 1962, Muktamar PBNU di Salatiga, mengeluarkan fatwa bahwa perempuan NU diperbolehkan menjadi kepala desa. Berkaitan dengan hal ini, Khusnul Khotimah Sali, salah seorang pelaku sejarah menyatakan keheranannya dengan situasi sekarang ini yang masih mengekang perempuan untuk menjadi pemimpin, seperti Ketua Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan kepala desa, karena pada masanya hal tersebut dipandang lumrah sepanjang mampu dan bisa dipercaya. 90
Perempuan NU pun pada masa-masa ini bisa mengeluarkan pandangan-pandangannya dalam jajaran Pengurus Syuriah Besar Nahdhatul Ulama (PBNU). Pada tahun 1956, nama-nama yang pernah masuk dalam jajaran ini adalah Khairiyah Hasyim, Nyai Fatmah dan Machmudah Mawardi. Rezim pun berganti dan iklim politik pemerintahan pun berubah. Saat Indonesia memasuki era Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto, organisasi NU dan badan-badan otonom lainnya seperti Fatayat NU dikontrol ruang geraknya sehingga ia mengalami ketidakleluasaan beraktifitas. Mengenai kontrol dan marjinalisasi pemerintah Orde Baru terhadap NU dan juga badan-badan otonomnya lainnya seperti Fatayat, Asmah Syahruni menyatakan penyesalannya dengan mengatakan bahwa NU pada masa Orde Lama turut membantu menggulingkan rejim karena mengakomodasi kelompok komunis, tetapi setelah Orde Baru berkuasa, NU dibuat mati kutu dan tidak berdaya olehnya. Ia menggambarkan suasana psikologis anggota NU pada masa- masa ini sebagai suasana ketakutan. Sejumlah pegawai negeri yang berafiliasi pada organisasi NU tidak berani mengatakan bahwa dirinya NU, karena resiko yang harus dihadapi adalah intimidasi dan pemecatan. Diceritakan pula oleh Aisyah Hamid Baidhowi bahwa beberapa pengurus daerah sering menolak kedatangan pengurus pusat PP Fatayat NU maupun Muslimat, karena khawatir diketahui pemerintah. Asmah Syahruni dan H. S.A. Wahid Hasyim, misalnya, pernah mengalami penolakan dari mantan Ketua Muslimat Ponorogo, karena ada anaknya yang menjadi lurah. Daripada 91
membahayakan anaknya yang lurah itu, dia kirim surat yang isinya: "Saya masih tetap cinta Muslimat, tapi jangan datang ke rumah saya." Karena situasinya demikian menekan, banyak pula warga NU saat itu yang memilih berkompromi, seperti masuk Golkar, partainya pemerintah. Pada masa-masa ini, selama kurang lebih dua belas tahun lamanya, Fatayat NU mengalami masa-masa vakum. Kendati demikian, pengurusnya masih tetap ada, tetapi aktifitasnya tidak berjalan. Ketua Umum PP Fatayat NU pada masa ini adalah Malichah Agus. Setelah hampir dua belas tahun tidak mempunyai aktifitas yang berarti, pada tahun 1979, Muslimat dan Fatayat NU menggelar Kongres di Semarang. Saat itu, ketua umum yang terpilih adalah Mahfudhoh Ali ubaid. Ia bersama pengurus yang lain mulai membangkitkan kembali organisasi Fatayat dengan memulai kembali konsolidasi organisasi di berbagai wilayah dan cabang di seluruh Indonesia. Konsolidasi pada awalnya dilakukan secara tiarap dan dengan sembunyi-sembunyi, tetapi ketika Fatayat memulai program yang sejalan dengan program pemerintah, yakni Keluarga Berencana (KB), konsolidasi pun bisa dilakukan secara lebih leluasa. Fatayat NU pada masa-masa ini memang harus berkompromi dengan kebijakan pemerintah. Jika tidak, Fatayat akan mengalami penghancurannya sebagaimana yang terjadi pada organisasi- organisasi lain yang saat itu bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Pemerintah Orde Baru melalui oganisasi-organisasi 92
perpanjangan tangannya seperti Dharma Wanita, Dharma Pertiwi dan PKK menggalakkan program Keluarga Berencana, keterampilan-keterampilan seputar rumah tangga dan kesehatan Ibu dan Anak. Organisasi Fatayat pun menyokongnya dengan program serupa. Mahfudoh Ali Ubaid, Ketua Umum PP Fatayat NU 1979-1989 mengemukakan bahwa program pemerintah yang diikuti Fatayat adalah Posyandu, apotik hidup, dasa wisma yang seluruhnya masuk dalam program Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Pada awalnya, PBNU melarang Fatayat dan Muslimat beraliansi dengan organisasi-organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Orde Baru, seperti PKK, Dharma Wanita dan Dharma Pertiwi. Hal ini karena pada tahun 1984, melalui Muktamar di Situbondo, NU menetapkan dirinya kembali ke Khittah 1926 sebagai organisasi yang berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia melalui gerakan sosial keagamaan. Kerja sama Fatayat dan Muslimat dengan organisasi-organisasi bentukan pemerintah Orde Baru tersebut dikhawatirkan akan mengurangi kenetralan NU dalam berpolitik dan diafiliasikian kepada partai politik yang berkuasa saat itu, yakni Golongan Karya. Tetapi penolakan PBNU ini berhasil ditepis oleh dua organisasi perempuan di bawah NU, yakni Muslimat NU dan Fatayat, karena apa yang mereka lakukan sebenarnya adalah bagian dari strategi bagaimana menghidupkan kembali organisasi dengan menggerakkan anggota yang tergabung dalam PKK di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai sebuah catatan bahwa anggota 93
PKK di daerah-daerah sebenarnya juga anggota Fatayat atau Muslimat NU. Pada masa-masa ini, Fatayat pun mulai berkenalan dengan organisasi internasional seperti UNICEF, ADB, dan lain-lain. Meski pada awalnya kerja sama dengan penyandang dana organisasi asing ini memperoleh penolakan dari sebagian jam'iyyah NU karena dianggap bekerja sama dengan "orang kafir", tetapi tokoh NU yang berlatar belakang pendidikan universitas moderen seperti Dr. Fahmi D. Saifuddin Zuhri, MPh yang didukung oleh Ny. H. S.A. Wahid Hasyim, berhasil meredam penolakan tersebut. Organisasi Fatayat yang semula berkultur agraris mulai bergerak dan beradaptasi dengan dunia modern yang berorientasi pada bekerja profesional, terencana dan terukur dengan rencana anggaran yang juga harus jelas. Dari berbagai kegiatan Fatayat NU yang bekerja sama dengan lembaga pemerintah dan lembaga internasional ini, Fatayat pada masa-masa ini memulai kembali menghidupkan organisasi secara nasional. Mahfudoh Ali Ubaid menuturkan bahwa dengan dana simpanan hasil kerja sama dengan berbagai badan penyandang dana tersebut, Fatayat NU berhasil mewujudkan program-program organisasi mulai dari Pusat, wilayah, cabang dan ranting. Program pengkaderan pun digiatkan kembali yang dilakukan dengan dua pendekatan: Pertama, pengkaderan formal yang dilaksanakan sesuai dengan modul pelatihan yang dibuat oleh tim kader PP Fatayat NU. Kedua, pelatihan kader non formal yang berbentuk pelatihan-pelatihan singkat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan organisasi. 94
Pada sekitar tahun 1990an, Fatayat NU bersentuhan dengan apa yang disebut sebagai gerakan perempuan yang berperspektif gender, sebuah perspektif yang membongkar (dekonstruksi) pemahaman lama tentang peran gender setidaknya dalam tiga hal. Pertama, pembongkaran terhadap makna "kodrat" 'alamiah' bagi perempuan. atau sesuatu yang dipandang Kedua, membongkar pemahaman lama tentang argumentasi pembagian kerja secara seksual. Ketiga, perspektif ini membuka ruang untuk menelusuri akar-akar sejarah sosial mengapa muncul subordinasi, marjinalisasi, kekerasan dan ketidakadilan terhadap perempuan seraya mengenali kekuatan diri untuk dapat mengorganisir kekuatan kolektif. Selain itu, pendekatan ini pun mengedepankan program pembangunan yang partisipatif untuk kedua gender dengan penekanannya pada pendekatan pemberdayaan, sebuah pendekatan yang terkait dengan usaha bagaimana pembangunan dilakukan bukan dari atas ke bawah (top down), melainkan dari bawah ke atas (bottom up). Perspektif ini pada awalnya dipergunakan oleh sejumlah LSM-LSM perempuan yang berkembang pada masa itu untuk melakukan kritik terhadap ideologi negara tentang perempuan. Umum diketahui bahwa pemerintah Orde Baru mendasarkan ideologi gendernya pada konsep "ibuisme", sebuah ideologi yang menempatkan perempuan sebagai istri dan ibu rumah tangga, meskipun peran yang sesungguhnya lebih dari sekedar itu. Pandangan ini memperoleh kritik bahwa sesungguhnya peran perempuan pada sebagian besar wilayah di Indonesia tidak hanya terbatas pada peran kerumahtanggaan, tetapi banyak diantaranya yang menjadi pencari nafkah utama dan berfungsi 95
sebagai kepala rumah tangga. Karena itu, alokasi peran yang ditentukan oleh ideologi ini seringkali bertentangan dengan kenyataan obyektif perempuan Indonesia yang ada, terutama perempuan-perempuan miskin di pedesaan. Fatayat NU pada sekitar 1990 an mengadopsi perspektif tersebut dengan mengadakan latihan-latihan analisis gender. Bagi Fatayat NU, yang utama dipergunakan dari analisis gender adalah sebagai pisau bedah untuk melihat teks-teks keagamaan Islam, terutama al-Quran, Hadis dan berbagai literatur hukum Islam dengan paradigma baru, terutama yang berkaitan dengan pola hubungan antara laki-laki dan perempuan. Sejumlah isu-isu sensitif yang berkaitan dengan isu seksualitas yang semula dianggap tabu dibicarakan, mulai dibongkar dengan pemaknaan dan pemahaman yang lebih luas. Isu seksualitas yang dimunculkan bukan hanya semata-mata persoalan individu, tetapi ia memiliki implikasi sosial yang lebih luas. Persoalan domestik perempuan erat kaitannya dengan persoalan dunia publiknya, karena itu ketika Fatayat mengungkap persoalan poligami, sunat perempuan, aborsi, hak menentukan pasangan hidup, dan lain-lain adalah bukan hanya sekedar pada persoalan isunya, jauh lebih penting adalah upaya perebutan monopoli tafsir agama dan hak-hak politik perempuan dengan makna dan cakupan yang luas. Semula konsep gender mempunyai penolakan yang sangat keras dari sebagaian besar kalangan Kyai. Penolakan ini setidaknya didasarkan pada tiga argumentasi: Pertama, konsep gender 96
merupakan konsep asing (barat) yang belum tentu sesuai dengan relasi gender dalam masyarakat Indonesia, khususnya Islam. Kedua, konsep ini dikhawatirkan merongrong ajaran Islam, terutama Islam yang difahami oleh kalangan Nahdyiyyin. Ketiga, ada ketidaksiapan dari sebagian mereka dengan perubahan pola relasi suami-istri dalam rumah tangga. Tetapi penolakan tersebut berhasil ditepis oleh sejumlah intelektual dan ulama NU yang mempunyai pemikiran progresif dan terbuka pada perubahan. Sejumlah nama yang bisa disebut di sini adalah Masdar F. Mas'udi, KH. Husein Muhammad, KH. Agil Siradj dan beberapa nama lain yang memberikan dukungan terhadap sejumlah perempuan NU yang berjuang untuk menegakkan keadilan antara laki-laki dan perempuan di tubuh NU. Nama lain yang harus disebut atas kontribusinya pada tersosialisasinya ide-ide keadilan gender adalah KH. Abdurahman Wahid. Pada saat pemikiran kesetaraan dan keadilan gender ini digulirkan di Fatayat NU, saat itu beliau menjabat sebagai Ketua Umum Tanfidziah PBNU. KH. Abdurrahman Wahid-lah yang memungkinkan terbukanya organisasi NU pada ide-ide perubahan. Ia juga yang membuka kran munculnya pemikiran Islam yang berorientasi pada wawasan kosmopolitan: berorientasi pada keadilan gender, terbuka pada agama lain, mempunyai wawasan nilai universal, berjuang menegakkan negara yang demokratis dengan berprinsip pada penegakkan nilai-nilai Hak- hak Asasi Manusia. 97
Pada masa-masa ini, kader Fatayat NU pun banyak yang terinspirasi oleh pemikiran KH. Abdurrahman Wahid. Untuk menyebut sedikit nama adalah Dr. Musdah Mulia dan Maria Ulfah Anshor. Pada masa kepengurusan merekalah ide-ide kesetaraan gender ini digulirkan, yang bukan hanya sekedar pergumulan wacana, melainkan diimplementasikan dalam bentuk aksi-aksi kongkret. Dengan sumber daya perempuan yang dimiliki oleh Fatayat NU dari berbagai latar belakang pendidikan, mereka bekerja melakukan advokasi pada tingkat kebijakan, melakukan kegiatan penyadaran di tingkat lapisan masyarakat akar rumput dan mendirikan lembaga-lembaga yang berusaha memberikan solusi atas problem-problem kongkret yang dihadapi masyarakat, seperti kekerasan dalam rumah tangga dan masalah-masalah yang berkaitan dengan kesehatan perempuan. Sekarang ini, Fatayat NU mempunyai 26 unit di 26 kabupaten Lembaga Konsultasi Pemberdayaan Perempuan (LKP2) dan Pusat Informasi Kesehatan Reproduksi (PIKER) di berbagai wilayah Indonesia. Kontribusi penting Fatayat NU yang harus disebut dalam dekade terakhir ini adalah ia telah mendidik perempuan dari kultur santri bagaimana seharusnya ia menjadi "manusia yang utuh " dengan pilihan-pilihan yang dikehendakinya. Kendati ia harus berhadapan dengan pemahaman keagamaan yang sangat lekat dengan sistem ajaran yang mengkerdilkan perempuan, tetapi sejumlah perempuan NU pada dekade terakhir ini mencoba keluar dari lorong-lorong pemaknaan tersebut dengan mempertanyakan kembali secara mendasar eksistensi mereka melalui penafsiran agama, konsep seksualitas dan politik perempuan. 98
Pada akhirnya, keseluruhan proses dan perubahan tersebut terjadi karena Fatayat NU bersentuhan dengan ruang dan waktu. Ia terbuka pada perubahan dengan situasi yang terus berubah. Ia menyerap, merefleksikan, menyusun strategi dan memulai aksi. Tak jarang pula, dalam prosesnya ada tangis dan airmata. Hal yang tak berubah dari pelbagai perubahan tersebut adalah aktifis perempuan Fatayat NU dalam melakukan strategi perjuangannya tetap tidak beranjak pada al-Quran sebagai rujukan utama dan pertamanya, as-Sunnah sebagai landasan berikutnya dan rujukan para ulama yang termaktub pada nilai-nilai "Ahlussunnah wal- Jamaah" sebagai pijakannya. *** 99
BAGIAN III TANTANGAN FATAYAT Dalam menjalankan visi dan misi organisasi dari tahun ke tahun, dari satu periode ke periode berikutnya, Fatayat NU tentu saja mengalami berbagai dinamika baik yang bersifat internal maupun eksternal. Meski begitu, keberadaan Fatayat NU masih dibutuhkan untuk membantu bangsa dan negara dalam membentuk pemudi yang yang mandiri, berkarakter, ideologis, kritis, rajin ibadah, dan peduli. Dinamika dikategorisasikan ke dalam 4 (empat) hal, yaitu: Internal yang dihadapi oleh Fatayat NU dapat 1) Perorganisasian/ kelembagaan 2) Pengkaderan (SDM) 3) Pemberdayaan Jamaah 4) Pendanaan Adapun dinamika eksternal Fatayat NU dapat dikelompokkan ke dalam 5 (lima) kelompok, yaitu: 1) Gerakan Islam Fundamentalisme 2) Kekerasan terhadap Perempuan 3) Masyarakat Asean dan Globalisasi 4) Politik dan Kebijakan dalam Negeri 5) Tradisi dan pemahaman agama 100
A. INTERNAL 1. Institusi Analisis institusi meliputi struktur organisasi (Kelengkpan dan garis tanggungjawab), budaya organisasi (hubungan antar personal, respon terhadap gagasan baru, perbedaan pendapat), Kepemimpinan (board), dan kepemimpinan (pelaksana) a. Kekuatan 1) Merupakan salah satu Banom NU. 2) Memiliki struktur kepengurusan dari pusat sampai desa 3) Memiliki struktur kepengurusan Cabang di Luar Negeri 4) Memiliki mekanisme kerja dan aturan organisasi yang berlaku di seluruh tingkatan 5) Memiliki lembaga-lembaga pendukung seperti : YASMIN, LKP3A, PIKER, FORDAF 6) Memiliki perangkat aturan organisasi (PD/PRT, PPOA, Juklak dan Juknis) 7) Memiliki job description mekanisme laporan pertanggungjawaban di setiap tingkatan 8) Dalam pengambilan keputusan melalui rapat dengan berbagai macam tingkatan 9) Pembagian kerja secara proporsional 10) Memiliki ikatan emosional yang kuat, egaliter, kekeluargaan terbuka, (panggilan sahabat) komunikatif dan 11) Kepemimpinan yang demokratis 101
12) Kepemimpinan Pelaksana leadership, 13) Kompeten, kreatif, memiliki kemampuan mengambil keputusan b. Kelemahan 1) Struktur kepengurusan yang ada kondisinya berbeda-beda, ada yang aktif dan ada yang pasif dengan berbagai kendala, seperti: kondisi geografis yang sulit, finansial, sense of belonging, dan lain-lain. 2) Kepengurusan di Luar Negeri tergantung/ dibatasi pada masa live-in (masa studi, masa kerja, dan lain-lain) 3) Ketidakpahaman dan ketidaktaatan terhadap aturan organisasi (proses suksesi dan overlap kepengurusan) 4) Lembaga pendukung belum terbentuk di seluruh tingkatan (YASMIN, FORDAF, LKP3A, PIKER) 5) Adanya sekat komunikasi atau koordinasi antar pengurus yang disebabkan adanya perbedaan orientasi politik dan latar belakang komunitas. 6) Kurang memiliki sense of belonging terhadap organisasi. 7) Kurang memiliki loyalitas terhadap organisasi. 8) Belum mampu menggunakan Communication Technologies sarana berorganisasi Information (ICT) sebagai 102
9) Fungsi Kordinator Zona dan Korwil belum dimaksimalkan c. Peluang 1) Mayoritas kultur masyarakat Indonesia adalah sunni 2) Gerakan institusi lain yang dimaksud mayoritas tidak mengakar dalam masyarakat 3) Faktor penyebaran penduduk di wilayah lain (misalnya daerah transmigrasi) yang memiliki latar belakang nahdliyyin 4) Banyaknya warga NU yang berada di eksekutif dan legislatif, dan lembaga strategis lainnya 5) Pemanfaatan teknologi/ICT dan media dalam melaksanakan koordinasi organisasi d. Tantangan 1) Berkembangnya lembaga beraliran Islam Radikal; seperti ISIS. 2) Kurangnya komunikasi internal KBNU (Keluarga Besar NU). 3) Banyak munculnya Institusi perempuan lain yang tidak sejalan dengan ideology Aswaja 4) Adanya rekruitmen kader FNU oleh institusi perempuan lain 5) Berkembangnya teknologi IT dan media 103
e. Respon 1) Melakukan upaya ideologisasi aswaja untuk menguatkan organisasi 2) Mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki 3) Menguatkan militansi dan loyalitas terhadap organisasi 4) Menginisiasi forum komunikasi dalam KBNU secara regular 5) Mengembangkan kemampuan penguasaan ICT pada kader/pengurus Fatayat NU. 2. Sumberdaya a. Kekuatan 1) Jumlah pengurus yang besar dan merata di seluruh daerah 2) Banyak SDM yang menempati posisi strategis dan pengambilan kebijakan. 3) Memiliki pemikiran kritis 4) Bergerak di pendidikan formal 5) Memiliki lembaga pendidikan 6) Latar belakang keilmuan yang beragam 7) Memiliki basis massa/jamaah 8) Usia produktif 9) Memiliki posisi strategis pada lembaga-lembaga lain. 10) Berperan di forum lokal, nasional, regional, dan internasional 11) Banyak yang memiliki kemampuan menguasai 104
kitab-kitab klasik/mampu membaca referensi berbahasa arab 12) SDM banyak yang mampu secara ekonomi (tajir) 13) SDM yang bersedia menjadi donatur 14) SDM yang Peka gender 15) Familiar dengan kerja-kerja kemanusiaan 16) SDM memiliki ketertarikan terhadap isu perempuan yang sesuai kebutuhan masyarakat. 17) SDM yang profesional sebagai pembicara, fasilitator, dan Event Organizer (EO). 18) SDM yang aktif di parpol sehingga dapat mendorong kepentingan perempuan (kebijakan) b. Kelemahan 1) SDM tidak memiliki waktu yang cukup untuk Fatayat . 2) Tidak/kurang memiliki komitmen 3) Tidak memanfaatkan posisi trategis dirinya untuk kepentingan Fatayat 4) Rangkap jabatan di Banom perempuan NU (IPPNU, Fatayat, Muslimat), atau di tingkatan sesama Fatayat (PP, PW dan PC) 5) Sedang menjalani berkelanjutan fungsi reproduksi yang 6) Masih mayoritas menjalankan kondisi peran ganda di dalam rumah (kerja reproduksi-Aktifis- pekerja) 7) Ada SDM yang tidak melalui pengkaderan 105
8) Ada SDM yang berasal dari organisasi yang berseberangan dengan Fatayat NU 9) SDM memiliki posisi rangkap jabatan di organisasi lain yang berbeda ideologinya dengan NU 10) Banyak ketergantungan ekonomi SDM Fatayat pada suami 11) Ketergantungan SDM Fatayat pada keputusan suami (soal izin suami) 12) Banyak yang masih bias gender 13) Banyak yang belum bisa merancang program yang 'menjual' untuk pengembangan fatayat. 14) Sedikit SDM yang memiliki kemampuan dalam melakukan evaluasi kinerja pada hasil-hasil yang dilakukan 15) Adanya gap pengetahuan dan pengalaman di antara jenjang di Pusat dan Daerah. 16) Adanya SDM yang memanfaatkan Fatayat untuk kepentingan pribadi/golongan dan atau untuk kepentingan politik praktis. 17) Sering tidak menggunakan identitas fatayat NU pada saat menjadi posisi figur publik (sebagai narasumber, artis, fasilitator, politisi, dan lain- lain) 18) Banyak SDM tidak mudah beradaptasi dengan kemajuan teknologi (gaptek). 19) Ada SDM fatayat yang aktif dalam partai politik menjadikan fatayat sebagai kendaraan politik. 20) Ada SDM yang menempatkan Fatayat sebagai 106
batu loncatan untuk mendapatkan satu posisi tertentu. c. Peluang 1) Banyak organisasi memperjuangkan isu perempuan. dan lembaga yang 2) Tersedianya jaringan organisasi perempuan 3) dengan fokus advokasi yang beragam Islam perspektif gender sudah mulai diterima oleh masyarakat. 4) Terbukanya akses pendidikan di dalam dan luar negeri yang bisa diakses oleh Fatayat (kursus, beasiswa, etc) 5) Secara khusus, ada banyak pendidikan terkait isu perempuan dan gender yang diselenggarakan oleh luar Fatayat dan dapat diakses. 6) Banyak Pesantren yang mulai melek gender atau mengembangkan wacana gender 7) Adanya kebutuhan terhadap SDM yang memiliki kompetensi yang dimiliki oleh SDM Fatayat NU, baik dari pemerintah maupun non pemerintah 8) Adanya program-program pemerintah yang sinergis dengan program Fatayat 9) Adanya kebijakan yang dapat dijadikan payung hukum bagi pengembangan SDM Fatayat 10) Mulai meningkatnya penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap perempuan pemimpin 107
d. Tantangan 1) Adanya kebijakan-kebijakan baik secara nasional terhadap lokal yang diskriminatif maupun perempuan. 2) Radikalisme/fundamentalisme agama yang menguat. 3) Liberalisme 4) Adanya tawaran dari organisasi lain yang menjanjikan posisi atau jabatan lebih ketimbang di fatayat 5) Kemajuan teknologi yang terus berkembang pesat 6) Dikuasainya media dengan berbagai wacana dari kelompok Islam kanan. 7) Hedonis berbalut agama 8) Politisasi agama 9) Komersialisasi agama. 10) Adanya budaya sungkan dalam melakukan ktitik, teguran, dan saling menasehati terhadap yang lebih senior atau yang lebih disegani. 11) SDM Fatayat NU harus mengantongi restu NU dalam setiap kegiatan dan atau mengembangkan perannya. 12) Fatayat NU harus menjadi anak yang nurut kepada NU. 13) Pemikiran kritis yang dimiliki mengalami stigmatisasi dari NU. 108
e. Respon 1) Membangun sistem rekruitmen 2) Membangun sistem kaderisasi (mengarah pada kader yang berkarakter santun dan cerdas, sholihah dan kritis) 3) Membangun sistem promosi (termasuk didalamnya distribusi) 4) Memiliki mekanisme kontrol terhadap komitmen SDM di seluruh tingkat 5) Memiliki kerangka evaluasi kinerja SDM Fatayat NU 6) Menetapkan aturan main yang jelas terhadap SDM yang rangkap jabatan ATAU melakukan satu kesepakatan bersama dengan Banom perempuan NU lainnya dalam hal rangkap jabatan 7) Mempublikasikan hasil-hasil pemikiran kritis dalam berbagai bentuk media sosialisasi sebagai strategi menekan dan mengklarifikasi stigma 8) Memaksimalkan SDM yang tidak sedang menjalani fungsi reproduksi 9) Melakukan pengkaderan secara massif 10) Mewajibkan dilakukannya Orientasi khusus untuk pengurus terpilih setelah diterimanya SK 11) Mengadakan data base expertis SDM 12) Menyusun mekanisme pengurus 11) Mengadakan data base expertis SDM 12) Menyusun mekanisme pengurus 13) Melakukan penguatan perspektif dan sensitifitas gender secara berkala kepada SDM melalui 109
kegiatan rutin, khususnya terkait isu Islam dan isu perempuan yang menjadi konsentrasi Fatayat sampai di tingkat anak ranting 14) Melakukan pendidikan pengembangan program dan strategi loby sampai di tingkat anak ranting 15) Menyediakan kotak kritik dan masukan yang menjamin kerahasiaan pelaku 16) Menyusun mekanisme penggunaan SDM, kapan wajib menggunakan Fatayat dan kapan bersifat sunnah. identitas identitas 17) Meningkatkan partisipasi SDM Fatayat dalam jaringan dengan pemberian mandate khusus pada setiap isu. 18) Melakukan kajian teks dan lapangan terhadap berbagai fenomena dan kajian yang diskriminatif. 19) Mengeluarkan pers release yang tegas terhadap berbagai kebijakan yang diskriminatif. 20) Mengintegrasikan pemanfaatan organisasi dalam materi pengkaderan. teknologi materi 20) Mengintegrasikan pemanfaatan organisasi dalam materi pengkaderan. teknologi materi 21) Mengintegrasikan materi aswaja dan ideologi NU dalam materi pengkaderan. 22) Memaksimalkan fungsi media untuk memperkuat wacana Fatayat. 3. Pengetahuan a. Mitra 1) Kekuatan 110
(a) Dipercaya secara nasional dan internasional, baik government dan non government (b) Kemitraan yang berimbang (c) Sinergi program dengan mitra 2) Kelemahan (a) Daya tawar yang kurang kuat (b) Sebagai Pelaksana (c) Tidak sebagai pengambil kebijakan (d) Pengawalan terhadap mitra (e) Kurang sustainable (f) SDM Minim (g) Tingkat komunikasi masih kurang dengan jaringan perempuan (h) Kacamata kuda, kurang out of the box 3) Tantangan (a) Banyak Isu dan mitra yang harus di respon (b) Mitra global 4) Peluang (a) Kuantitas SDM yang banyak (b) Organisasi perempuan yang seksi isunya (c) Usia produktif 5) Respon (a) Pembagian tugas (job description) dan pengawalan mitra (b) Exit strategy (c) Menggunakan pengaruh politik 111
b. Stakeholders Meliputi: NU dan lembaga, banom, Pemerintah (Kemeneg PPPA, Kemenakertrans, Kemenag, dan institusi terkait masyarakat, dan lain-lain), Ormas- ormas Perempuan, Donor, LSM plat hitam, Parpol, Komunitas perempuan (komunitas/warga Fatayat NU): petani perempuan, guru, pedagang, nelayan, pengrajin, TKW, dan lain-lain) 1) Kekuatan (a) Penentu kebijakan pada tataran tertentu (b) Banyak program yang sesuai dengan kebutuhan Fatayat NU 2) Kelemahan (a) Komunikasi yang tidak efektif (b) Kurangnya pembinaan yang efektif 3) Peluang (a) Kemampuan mengelola (b) Kemampuan merespon (c) Manajemen waktu 4) Tantangan (a) Management mengelola mitra (b) Urusan domestic perempuan (c) Skill yang kurang memadai 5) Respon (a) Capacity building (b) Riset (c) Maping 112
(d) Assessment (e) Meminjam hasil risetnya pak As'ad, Khamami, dan lain-lain. (f) Meminjam data Pusat Studi Gender (PSG) c. Substansi Program Isu pokok Fatayat adalah kesehatan reproduksi 1) Kekuatan (a) Struktur dari pusat hingga ranting (b) Konsen terhadap isu perempuan (c) SDM yang memadai 2) Kelemahan (a) Sebatas pelaksana kerja (b) Kebijakan yang timpang (c) Manajemen akuntabel keuangan yang kurang (d) Kurang tertib administrasi (e) Pengetahuan belum merata (f) Belum mampu memasifkan program ke seluruh stakeholders sehingga hanya bisa perwakilan. (g) Lemahnya keberlanjutan program 3) Peluang (a) Program sesuai dengan kebutuhan Fatayat NU (b) SDM Terampil dalam mengelola program 4) Tantangan (a) Kurang professional 113
(b) Ketepatan waktu 5) Respon (a) Perencanaan program (b) Perlu sosialisasi substansi program (c) Perlu diseminasi program (d) Perlu kerangka program yang jelas sehingga bisa berlanjut, penyiapan SDM d. Pengelolaan Keuangan 1) Kekuatan (a) Sudah menuju sistem keuangan yang profesional (b) Tertib administrasi (c) Kemampuan keuangan dalam hal menejerial (d) Manajemen keuangan satu pintu, proses berjenjang, persetujuan tidak tunggal, sudah menggunakan audit eksternal, ketua tidak berhak pegang uang. 2) Kelemahan (a) Kekurangan SDM bidang keuangan (b) Kurang memahami pedoman pelaporan keuangan (c) Belum mampu menularkan sistem keuangan yang tertib ke wilayah, cabang dan ke bawah. 3) Peluang (a) Terbukanya kesempatan melatih kemam- 114
puan manajemen keuangan (b) Semakin disiplin dalam penyusunan pelaporan keuangan 4) Tantangan (a) Era keterbukaan informasi publik, termasuk dalam hal pelaporan keuangan (b) Tuntutan politik terhadap akuntabilitas dalam pelaporan 5) Respon (a) Hendaknya fatayat NU dapat mensosialisasikan manajemen keuangan regulasi intens pedoman (b) Diseminasi (c) Hendaknya Fatayat NU lebih konsen meningkatkan bidang SDM kualitas keuangan melalui pelatihan pelaporan keuangan bagi kader Fatayat NU dari pusat hingga Ranting, terutama pemegang program, pelatihan manajemen finansial model mitra-mitra Fatayat NU 115
n o p s e R s a h n a d a t a d n a k a n u g g n e M n a a n a c n e r e p k u t n u t e s i r l i . m a r g o r p s s e s s a d e e n n a k u k a e M l n e r e p r a s a d i a g a b e s t n e m . n a a n a c n a d r e d a k n a k t a b i l e M n a r e p n a k i s u b i r t s i d n e m . a t a r e m h b e i l g n e m a s i b n a k u l r e p d a k i J i , n a t l u s n o k a g a n e t n a k a n u g a m a t u g n e m p a t e t n u m a n . U N r e d a k i r a d n a k
M A R G O R P N A A L O L E G N E P n a h a m e e K l n a t a u k e K k a d ti m a r g o r p n a a n a c n e r e P
l i s a h r a s a d a y n u P . t e s i r s i s a b r e b . s a n r e k a r & s e r g n o k n a a n a c n e r e p a d a k a d T i n a d a d n e g a i k i l i m e M n a d , r u k u r e t , g n a t a m g n a y . g n a d b t a p a r i l i s a h / h a a m a j n a h u t u b e k s i s a b r e b . U N t a y a t a F a s s a m i a g a b e s a y n a h i l a k g n i r e S
n a t a g e k m a r g o r p a n a s k a e p i l . n a i l k a h p i i r a d n a a n a c n e r e p n a n u s u y n e P
n a d f ti a p i s ti r a p g n a r u k g n u r e d n e c ( n a r a p s n a r t . ) f i s u l s k e m a r g o r p n a a n a c n e r e P
n a g n e d i a t r e s i d g n a r u k a d a g n a r u k , s a t i l i b i s k e fl r i k i p r e b k u t n u g n a u r f ti a e r k n a d e v ti a n r e t l a
k e p s A n a a n a c n e r e P 116
n o p s e R a u m e s t r o p e r s s e r g o r p a d A n a u w l i r t p a ti e s n ti u r m a r g o r p . s u r u g n e p h u r u e s a d a p e k l e k n a t a p m e s e k a k u b m e M k u t n u s u r u g n e p a u m e s a d a p n a g n e d n a g n i r a j n u g n a b m e m l e m a s i B . k a h p i i a g a b r e b n a g n e d e s u o h n e p o n a k u k a g n a y 2 a r t i m g n a d n u g n e m a j r e k n i l a n e m k u t n u j l a i s n e t o p , n a a t u d e k , r o n o d ti r e p e s a m a s . O G N a r t i m , h a t n i r e m e p g n a d b r a t n a g n tti u c i s s o r C m a r g o r p n a a n a s k a e p m a a d l l r a t n a a m a s a j r e k & i s a n d r o o k ( i . ) g n a d b i b e w i s g n u f n a k l a m i s k a m e M n a k i s a k i l b u p m e m k u t n u e t i s t a y a t a f m a r g o r p & 2 n a t a g e k i m a r g o r p J P ( e t a d o t p u a r a c e s e k n a k i s a m r o f n g n e m i s u r a h . ) t n e m o m e h t t a a y n n a t a g i
n a h a m e e K l g n a r u k m a r g o r p n a a p a c n e P i . l a m i s k a m / i r i d a y a c r e p g n a r u K k u t n u i r i d a k u b m e m g n a r u k a j r e k n a g n i r a j n u g n a b m e m k a h p - k a h p n a g n e d a m a s i i k a d ti g n a y k a h p n a d U N r a u i l n a g n e d n a t a k e d e k i a y n u p m e m . U N l a r u t l u c n a i s a g e e d n e p a y n g n a r u K l i b o l n a k u k a e m k u t n u s a g u t l n a g n i r a j n u g n a b m e m n a d . u r a b n a k n a p e d e g n e m h b e L i i p a t ) g n i v a s ( i s n e i s fi e p i s n i r p n a d s a t fi ti k e f e n a k i a b a g n e m s a u l h b e i l g n a y n a t a a f n a m e k . i s a s i n a g r o i g a b s u r u g n e p n a t a b i l e p a y n g n a r u K i s u b i r t s i d ( s a u l h b e i l a r a c e s a d A ; a t a r e m k a d ti n a r e p g n i s a m - g n i s a m l a r o t k e s o g e . ) g n a d b i . i s a k o v d a n a d i s a k i l b u p g n a r u K
n a t a u k e K m a r g o r P n a k a n a s k a l i d i a u s e s . n a a n a c n e r e p i d a n e m a s i B j a d e m i i s a d i l o s n o k . i s a s i n a g r o U o M a d A n a g n e d a p a r e b e b i s n a t s n i . h a t n i r e m e p a y n k u t n e b r e T t a y a t a f g n a b a c i u a e m u r a b l l g n a y m a r g o r p . n a k a n a s k a l i d M D S i k i l i m e M n a d k a y n a b g n a y . s a t i l a u k r e b
k e p s A i s a t n e m e p m l I 117
n o p s e R o p a e p e m s i n a k e m a d a l t r o p e r s s e r g o r p n a r m a r g o r p n a a n a s k a e p l u g n e p h u r u e s a d a p e k l n a u w l i r t a y n k a d ti e s s u r i r a d n h g n e m k u t n u i i l a k e s . h u a j u a l r e t e d i s ff o l n a t a g e k l i a n r u j a d A . t a y a t a f m a r g o r p i s a t n e m u k o D , n a a n a c n e r e p i r a d i a u m l l i s a h a g g n h i i s a t n e m e p m l i t n r a e n o s s e l l n a d i s a u a v e l k u d o r p i d a n e m a g g n h e s j i n a m d a s i b g n a y m a r g o r p i m a r g o r p h e o n a k t a a f l n a d t a y a t a f i d a y n t u n a e s j l n e m ( a y n n a i l t a k a r a y s a m . ) c i l b u p n e m u k o d i d a j
n a h a m e e K l k a d ti m a r g o r P a d a p i s a t n e i r o r e b s a t i s a p a k n a g n a b m e g n e p , y g o o e d l i n a t a u g n e p n a d a d a p s i s a b r e b a y n a h i p a t . t c e o r p j m a r g o r p n a t u n a l r e b e K j k a h p a d a p g n u t n a g r e t i . a r t i m / r o n o d g n a r u k t n r a e n o s s e L l i s a t n e m u k o d r e t a g g n h e s k i a b n a g n e d i t a b m a h g n e m . m a r g o r p n a g n a b m e g n e p
. n a t a u k e K n a k g n a b m e g n e m a s i B a u m e s m a a d m a r g o r p l . g n a d b k e p s a i a d e s r e t i M D S n a k u k a e m k u t n u l m a r g o r p n a g n a b m e g n e p
k e p s A n a g n a b m e g n e P m a r g o r p 118
n o p s e R s u r u g n e p n a t a b i l e p u l r e P o r p a n a s k a e p n a e s n a l i i l l n a k u k a e m k u t n u m a r g l . v e n o M n a d m e t s i s n u g n a b r e T n a r o p a e p e m l s i n a k e m n a d m a r g o r p i s a u a v e n a d l . n a g n a u e k l a n r e t n i t i d u a m e t s i s a d A . l a n r e t s k e n a d
n a h a m e e K l v e n o M i k i l i m e m k a d T i . t s i l a i c e p s i k i l i m e m k a d T i g n i r o t i n o m e m s i n a k e m . m a r g o r p h u r u e s k u t n u l a k i j n a k u k a l i d g n i r o t i n o M . r o n o d k a h p h e o a t n m d i l i i
n a t a u k e K v e n o m k u t n u m u r o f i k i l i m e M . s a n r e k a r , s e b n o k ti r e p e s k e p s A v e n o M 119
n o p s e R u m o k n i l j a n e m m a a d f ti k a o r P u m o k n i l j a n e m m a a d f ti k a o r P h b e i l g n a y 2 k a h p n a g n e d i i s a k i n . m a g a r e b n a g n e d a m a s a j r e k n u g n a b m e M . h a t n i r e m e p n a i r e t n a m e k i a g a b r e b r O n a g n e d g n i r a e j j s a u l r e p m e M . n a i l O G N , s a m r e p g n a y g n i r a e j j i s a u a v e g n e M r e p g n a y g n i r a e j j i s a u a v e g n e M . t a y a t a f n u g n a b d h a n i a j r e k n a d n a g n i r a j n u g n a b m e M i m e m g n a y s a m r o n a g n e d a m a s k u t n u y g o o e d l i n a a m a s e k i k i l m a h a f i s a n m i i l e g n e m 2 a m a s r e b u k a e m n a g n e d e m s i l a t n e m a d n u f l p a d a h r e t r e s s e r p n a d i s a k o v d a n a k . n a k a j i b e k t a u b m e p
g n a u e P l g n a u e p k a y n a B l n a g n e d a m a s a j r e k g n a y 2 k a h p / g n d n u f i i . t a y a t a f n a g n e d k i r a t r e t k i a b n a g n u b u h i k i l i m e M . h a t n i r e m e p n a g n e d m a r g o r p 2 u s i k a y n a B n a k a j r e k i d a s i b g n a y . t a y a t a f h e o l i l h a a g a b m e l k a y n a B a m a s a j r e k e b p a i s g n a y g n u k u d n e m k u t n u . t a y a t a f 2 m a r g o r p t a k a r a y s a m s a t i r o y a M t u n a g n e m a i s e n o d n I t a r e d o m m a l s I m a h a f . a a w S A j
n a g n a t n a t / n a m a c n A 2 s a m r o k a y n a B n a k a j r e g n e m g n a y g n a y m a r g o r p / u s i . a m a s i s a i s n e r e f e D n a g n e d t a y a t a f n a u p m e r e p s a m r o a y n n a i l m a l s i t a y a t a f g n n o ti i s o p ( i r p s a m r o a r a t n a d i . ) a y n n a i l m a l s i a y n u c n u M l g n a y u r a b 2 m a h a f n a g n a t n e t r e b . a a w s A n a g n e d j
k e p s A 120
BAGIAN IV RENCANA JANGKA PANJANG PENGEMBANGAN FATAYAT NU 25 TAHUN (2015-2040) A. VISI Fatayat NU menjadi lembaga badan otonom Perempuan NU yang mampu menerjemahkan Islam sebagai rahmat bagi perem- puan dan laki-laki dengan berpartisipasi aktif dalam mewujud- kan tatanan kehidupan yang setara dan adil di keluarga, masyar- akat, negara, dan dunia. B. MISI 1. Menjadi lembaga yang mandiri, kuat, dan menguasai teknologi informasi dan komunikasi, 2. Menjadi lembaga yang diperhitungkan di tingkat lokal, nasional, regional, dan global. 3. Menjadi lembaga rujukan bagi pengetahuan tentang Islam dan perempuan, 4. Mempunyai sistem pendampingan jamaah agar mampu memenuhi hak-haknya dengan baik. 5. Menyiapkan kader pemimpin perempuan Muslim di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional yang memiliki ideologi Aswaja kuat, keilmuan agama dan umum dengan baik, menguasai keterampilan advokasi, dan mempunyai kepedulian tinggi pada persoalan keumatan. 121
C. ISU-ISU STRATEGIS 1. Penguatan kapasitas lembaga Fatayat NU 2. Penguatan kapasitas jamaah Fatayat NU 3. Penguatan kader Fatayat NU 4. Penguatan kebijakan Negara yang melindungi perempuan dan anak 5. Penguatan Fatayat NU sebagai sumber pengetahuan tentang Islam, perempuan, dan anak 6. Pengembangan budaya Islam Nusantara. D. PROGRAM 1. Penguatan kapasitas kelembagaan a. Latar belakang Fatayat NU mempunyai struktur kelembagaan yang sangat kuat karena didukung oleh kepengurusan yang merata di seluruh tanah air, yaitu Pimpinan Pusat di ibukota Negara, Pimpinan Wilayah di provinsi, Pimpinan Cabang di Kabupaten/Kota, Pimpinan Anak Cabang di Kecamatan, Pimpinan Ranting di Desa/ Kelurahan, dan Pimpinan Anak Ranting di Pesantren/ Musholla/Majelis Ta'lim. Namun demikian, beberapa tingkat kepengurusan mengalami kendala karena belum terbentuk, sudah terbentuk namun belum aktif, sudah aktif namun belum maksimal, dan lain sebagainya. b. Tujuan Mengaktifkan seluruh kepengurusan Fatayat NU di 122
setiap tingkatan dengan membangun sistem kordinasi antar lembaga Fatayat NU, baik secara vertikal dan horisontal, dan dengan membangun sistem prioritas mandat di setiap tingkatan kepengurusan Fatayat NU. c. Kerangka/ Strategi 1. Tertib Struktur Organisasi a) Mengaktifkan kepengurusan PW, PC, PAC, PR, PAR di seluruh Indonesia, b) Mengaktifkan kepengurusan PCI yang telah ada c) Membentuk kepengurusan PCI baru di negara-negara yang banyak terdapat kader fatayat d) Membentuk dan melaksanakan sistem konsolidasi organisasi sampai di tingkat basis. 2. Tertib Administrasi Organisasi a) Menyempurnakan PD/PRT dan aturan organisasi lainnya sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman b) Mendistribusikan dan mensosialisasikan buku PD/PRT dan aturan organisasi lainnya kepada seluruh tingkatan kepengurusan c) Membuat data base kader Fatayat NU di semua tingkatan, baik di dalam maupun di luar negeri, yang meliputi data potensi keilmuan, keterampilan, maupun hal lain 123
yang menjadi nilai lebih setiap kader, d) Membuat data base yayasan, lembaga, dan ikatan yang telah dibentuk oleh Fatayat, baik di dalam maupun luar negeri. 3. Tertib Program Kerja a) Setiap tingkat kepengurusan menjadikan Rencana Strategis Fatayat NU 2015-2020 sebagai acuan dalam perumusan program kerja. b) Setiap tingkat kepengurusan menjadikan kebutuhan khusus jamaah Fatayat NU dan potensi daerah di setiap tingkatan kepengurusan acuan dalam sebagai menyusun program unggulan. c) Setiap kepengurusan memaksimalkan peran yayasan, lembaga, dan ikatan yang dibentuk Fatayat NU untuk mendukung tercapainya program kerja pengurus secara maksimal. tingkat 2. Penguatan kapasitas jamaah Fatayat NU a. Latar belakang Jamaah Fatayat NU tersebar pula di setiap pelosok tanah air, bahkan di luar negeri, baik mereka yang merantau karena pendidikan maupun pekerjaan. Mereka telah mempunyai pengajian dan majelis ta'lim yang berjalan tanpa terstruktur sehingga bisa memberikan manfaat secara maksimal pada 124
masyarakat. Namun demikian, Fatayat NU belum mempunyai sistem khidmah yang bisa menjangkau jamaah Fatayat NU secara menyeluruh dan belum mempunyai satu sistem pengajian dan majelis ta'lim yang terstruktur. b. Tujuan Menyusun satu sistem khidmah agar bisa melahirkan jamaah Fatayat NU yang mandiri, berkarakter, ideologis, kritis, rajin ibadah, dan peduli. c. Kerangka/Strategi 1) Menyusun, mengembangkan, dan menerapkan sistem pendidikan keagamaan yang kritis, masif, dan ideologis bagi Jamah Fatayat NU 2) Menguatkan pengajian dan Majlis Ta'lim yang telah dimiliki oleh Jamaah Fatayat NU agar dapat berjalan secara terstruktur 3) Membangun sistem ketahanan keluarga di kalangan jamaah Fatayat NU pemberdayaan sistem ekonomi untuk kesejahteraan Jamaah Fatayat NU 4) Mengembangkan 5) Membangun sistem pelayanan pada Jamaah Fatayat NU sesuai dengan kebutuhan spesifik di tingkatan kepengurusan Fatayat NU 6) Mengembangkan dan menerapkan model gerakan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di kalangan Jamaah Fatayat NU 125
7) Mengembangkan dan menerapkan model gerakan perlindungan anak di komunitas Jamaah Fatayat NU 8) Mengembangkan sistem layanan kesehatan ibu dan anak bagi Jamaah Fatayat NU dengan mendirika klinik kesehatan Ibu dan Anak. Dalam isu strategis ini, diusulkan beberapa hal sebagai breakdown dari kerangka/strategi di atas, sebagai beriku: 1. Mendirikan lembaga-lembaga di Fatayat NU 2. Memasyarakatkan salawat dan wiridan 3. Mendirikan bank syariah Fatayat NU 4. Mendirikan Fatayat Mart 5. Mendirikan klinik kesehatan ibu dan anak 6. Menguatkan pengajian dan majlis ta'lim yang telah dimiliki oleh jama'ah Fatayat NU agar dapat berjalan secara struktur dengan satu nama "ASWAJA". 3. Penguatan Kader a. Latar Belakang Kader Fatayat NU yang tersebar di seluruh pelosok tanah air dan beberapa negara lain perlu dilatih secara baik agar potensi keilmuan, keterampilan, terasah dengan baik. kepemimpinan mereka Sayangnya sistem pengkaderan belum berjalan secara optimal. Di samping itu, kader-kader yang 126
telah terlatih pun belum terdata, terdistribusi, dan terpromosikan dengan baik sehingga Fatayat NU tidak mempunyai rujukan ketika memerlukan kader, baik untuk memenuhi kebutuhan di dalam Fatayat NU, NU secara umum, maupun di masyarakat dan negara. b. Tujuan Lahirnya kader yang mumpuni: ideologis, kritis, berpengatahuan luas, berakhlakul karimah, mandiri, peka sosial, menjaga tradisi, dan mempunyai kepemimpinan yang memadai dan tersebarnya kader Fatayat NU di posisi strategis pengambilan keputusan, baik di internal Fatayat NU, di NU, maupun di masyarakat dan negara. c. Kerangka/Strategi 1) Menyusun dan menerapkan sistem rekruitmen kader baru Fatayat NU, 2) Menyusun dan menerapkan sistem pengkaderan yang terstruktur dan berjenjang, 3) Menyusun dan menerapkan sistem promosi kader, baik di dalam Fatayat NU, NU, maupun di masyarakat dan negara, 4) Mendorong keterlibatan kader Fatayat NU forum-forum Islam, perempuan, dan anak, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional, 5) Mendorong kader Fatayat NU untuk menempati posisi strategis pengambilan kebijakan, baik dalam internal NU maupun di luar. 127
6) Menyusun JUKLAK dan JUKNIS pengkaderan Fatayat NU maksimal 2 tahun 7) Menyusun peta potensi SDM yang dimiliki oleh kader Fatayat NU 8) PP Fatayat NU memberikan reward kepada kader Fatayat NU melalui kegiatan terstruktur secara continue. 4. Penguatan Kebijakan Negara yang melindungi Perempuan dan Anak a. Latar belakang Seluruh kader dan Jamaah Fatayat NU adalah warga negara Indonesia yang berhak atas perlindungan negara. Sayangnya, di samping banyak kebijakan negara yang telah melindungi anak, namun banyak pula kebijakan yang belum mempertimbangkan perspektif perempuan dan anak. Di samping itu, kekerasan pada perempuan dan anak juga masih banyak terjadi. b. Tujuan Mengkritisi kebijakan negara, baik di tingkat daerah maupun nasional yang berdampak buruk pada lahirnya perempuan dan anak, dan mendorong kebijakan negara, baik di daerah maupun nasional dan Internasional yang melindungi hak-hak perempuan dan anak di berbagai aspek kehidupan. 128
c. Kerangka 1) Melakukan kajian kebijakan yang terkait secara langsung dengan langsung maupun tidak perempuan dan anak, baik kebijakan di tingkat daerah, nasional, maupun internasional Strategi: - mengingkatkan prosentase keikutsertaan perempuan dalam parlemen sehingga politik terjadi perempuan sebesar 50% penegakan hukum yang berkeadilah gender bagi pendewasaan perempuan sehingga tidak ada pernikahan anak di bawah umur peningkatan pernikahan hak-hak usia - tentang perempuan, dan anak dalam perspektif keadilan 3) Melakukan riset lapangan tentang perempuan 2) Melakukan kajian keilmuan Islam dan anak 4) Mempublikasikan hasil riset tersebut di atas agar bisa dijadikan dasar pengambilan kebijakan maupun pengambilan fatwa 5) Mengikutsertakan Fatayat NU dalam jaringan kerja-kerja advokasi kebijakan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional 6) Melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga, baik swasta maupun pemerintah dalam berbagai isu dengan perspektif perempuan dan anak sebagai sudut pandang 129
7) Melakukan kordinasi dengan kader-kader Fatayat NU yang berada di posisi pengambilan kebijakan untuk melahirkan kebijakan yang melindungi hak-hak perempuan dan anak, baik di daerah, nasional maupun Internasional 5. Penguatan Fatayat NU sebagai sumber pengetahuan Islam, perempuan, dan anak. a. Latar belakang Sebagai organisasi perempuan Muslim yang dekat dengan tradisi keilmuan Islam klasik Fatayat NU mempunyai otoritas untuk menjadi sumber pengetahuan tentang nilai-nilai Islam rahmat bagi perempuan dan anak. Kader-kader Fatayat NU pun telah banyak diakui kapasitasnya dalam hal ini, baik di daerah, nasional, bahkan internasional. Sayang sekali, otoritas dan kapasitan ini belum dikelola dengan baik sehingga sebagai lembaga, Fatayat NU belum diperhitungkan sebagai sumber pengetahuan tentang Islam, perempuan, dan anak. b. Tujuan Secara lembaga Fatayat NU dapat diperhitungkan oleh masyarakat luas sebagai sumber rujukan dalam dalam pemahaman Islam yang ramah pada perempuan, dan anak. 130
c. Kerangka/Strategi 1) Mendirikan Pusat Kajian Fatayat NU yang dikelola secara profesional, 2) Melakukan kajian secara intensif tentang Islam, perempuan, dan anak, baik melalui Majlis Ta'lim Fatayat NU di daerah-derah, seminar nasional, maupun seminar internasional, 3) Mendorong penulisan buku tentang Islam, NU, perempuan dan anak, baik yang dilakukan oelh kader-kader Fatayat NU maupun lainnya, 4) Menerbitkan buku-buku tentang Islam, NU, perempuan, dan anak, 5) Mendirikan perpustakaan umum yang dapat menyediakan buku-buku penting tentang Islam, perempuan, dan anak, baik dalam bahasa Indonesia, Arab, maupun Inggris, 6) Mengembangkan website dalam tiga bahasa (Indonesia, arab, Inggris), 7) Mereproduksi pakar di bidang Islam, perempuan, dan anak 8) Melakukan diseminasi wacana Islam Rahmat bagi perempuan dan anak di forum daerah, nasional, maupun, dan internasional, 9) Mendokumentasikan seluruh kegiatan fatayat secara sistematis 10) Membuat film-film pendek tentang Islam rahmat bagi perempuan dan anak, 131
11) Memanfaatkan berbagai media untuk mempro- mosikan nilai Islam Rahmat bagi Perempuan dan Anak, 12) Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga relevan untuk Fatayat internasional yang exchange 13) Menerbitkan buletin secara berkala, 14) Menerbitkan jurnal jurnal Fatayat NU secara berkala. Dalam isu strategis ini terdapat beberapa usulan sebagai berikut. 1. Mengusulkan adanya PAUD yang berpayung hukum di setiap cabang hingga ke tingkat ranting 2. Pembentukan majlis ta'lim di setiap wilayah hingga jajaran terbawah 3. Membentuk taman pengajian dari anak-anak hingga lansia 4. Menerbitkan buku tentang amaliyah dan dalilnya berikut istilah-istilah dalam ASWAJA 5. Melakukan pembinaan home industrydan pendampingan bagi warga Fatayat sesuai potensi daerah masing-masing 6. Mewujudkan pendirian panti jompo dan anak yatim di setiap wilayah hingga ranting di daerah masing-masing 7. PP Fatayat mendirikan Fatayat yang ber-ISBN lembaga penerbitan 132
8. Mendirikan pusat rehabilitasi narkoba 9. Fatayat berperan aktif dalam lembaga sensor film dan KPI 6. Pengembangan Budaya Islam Nusantara a. Latar Belakang Budaya Nusantara memiliki banyak nilai kearifan lokal yang sejalan dengan nilai-nilai Islam, meskipun mungkin tidak sejalan dengan budaya Arab. Salah satunya adalah kearifan dalam memperlakukan perempuan dan anak secara manusiawi. Sayangnya, banyak Muslim Indonesia justru ingin menggantikan budaya Nusantara dengan budaya Arab dalam menjalankan dan mengamalkan ajaran Islam. Di sisi lain, Islam Nusantara juga tidak secara otomatis mengintegrasikan nilai ramah pada perempuan dan anak. b. Tujuan Menanamkan rasa percaya diri sebagai Muslim Nusantara yang ramah pada perempuan dan anak. c. Langkah/Strategi 1) Mengembangkan dan mempromosikan gagasan Islam Nusantara secara aktif melalui berbagai media dan forum diskusi 2) Mempromosikan Islam Rahmat bagi Perempuan dan Anak sebagai bagian dari jati diri Islam 133
Nusantara. 3) Mengembangkan dan mempromosikan budaya khas Nahdlatul Ulama 4) Menggali dan mempromosikan budaya daerah yg bernafaskan Islam 5) Menggali kearifan lokal yang ramah pada perempuan dan anak 6) Menginternalisasikan nlai-nilai Islam Nusantara pada lembaga pendidikan 7) Menjadikan Islam Nusantara sebaga kiblat budaya Islam Dunia 134
BAGIAN V GARIS BESAR PRIORITAS PROGRAM KERJA LIMA TAHUN FATAYAT NAHDLATUL ULAMA A. MEMPERKUAT KAPASITAS KELEMBAGAAN FATAYAT NU 1. Tertib Struktur Organisasi a. Mengaktifkan kepengurusan PW, PC, PAC, PR, PAR di seluruh Indonesia dan PCI di luar negeri yang telah ada b. Membentuk kepengurusan PCI Fatayat NU di Negara- negara yang telah siap c. Mengoptimalkan penerapan sistem konsolidasi organisasi sampai di tingkat basis. d. Melanjutkan pembahasan RENSTRA Fatayat NU 2015- 2040 e. Menguatkan koordinasi antar jenjang kepengurusan di Fatayat NU 2. Tertib Administrasi Organisasi a. Melaksanakan PD/PRT hasil Kongres XV dengan penuh dedikasi dan tanggungjawab yang tinggi b. Mencetak, mendistribusikan, menyosialisasikan PD/ PRT dan aturan organisasi lainnya hasil kongres XV di seluruh tingkatan kepengurusan Fatayat NU. c. Menyusun data base anggota di setiap tingkatan kepengurusan dan memastikan data base anggota 135
meliputi data potensi anggota, baik secara keilmuan, keterampilan, maupun lainnya yang dipandang sebagai nilai tambah anggota. d. membuat data base lembaga, yayasan dan Ikatan Alumni Fatayat yang telah dibentuk oleh Fatayat NU, baik di dalam maupun di luar negeri. e. Menyusun usulan perubahan PD/PRT sebagai masukan bagi penyempurnaan PD/PRT pada Kongres ke XVI demi kemajuan organisasi dengan mempertimbangkan semangat perubahan zaman. f. Mengaktifkan seluruh kelengkapan legal formal yang berkaitan dengan organisasi di setiap jenjang kepengurusan Fatayat NU 3. Tertib Program Kerja a. Setiap tingkat kepengurusan menyusun rencana kegiatan dengan mengacu pada Prioritas Program Kerja Lima Tahun (2015-2020) Fatayat NU, dan mempertimbangkan kebutuhan spesifik jamaah Fatayat NU di tingkatan masing-masing, b. Setiap tingkat kepengurusan menetapkan program unggulan atau prioritas program sesuai dengan potensi daerah masing-masing, c. Setiap tingkat kepengurusan memaksimalkan peran yayasan, lembaga, dan ikatan yang dibentuk Fatayat NU untuk mendukung tercapainya program kerja pengurus secara maksimal. 136
d. Mempromosikan identitas organisasi melalui Hymne, mars dan senam Fatayat NU B. MEMPERKUAT KAPASITAS JAMAAH FATAYAT NU 1. Menyusun, dan menerapkan model pendidikan keagamaan yang kritis, masif, ideologis, dan peduli pada masyarakat. 2. Menguatkan pengajian dan Majlis Ta'lim yang telah dimiliki oleh Jamaah Fatayat NU agar dapat berjalan secara terstruktur. 3. Membangun model ketahanan keluarga jamaah Fatayat NU. 4. Mengembangkan model pemberdayaan ekonomi untuk kesejahteraan jamaah Fatayat NU. 5. Mengembangkan model pelayanan jamaah Fatayat NU yang sesuai dengan kebutuhan spesifik daerah. 6. Mengembangkan model sosialisasi dan penerapan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. 7. Mengembangkan model sosialisasi dan penerapan perlindungan anak 8. Membangun model layanan kesehatan ibu dan anak. C. MEMPERKUAT KAPASITAS KADER FATAYAT NU 1. Menyusun dan menerapkan model rekruitmen kader, 2. Menyusun dan menerapkan model pengkaderan yang terstruktur dan berjenjang, 3. Menyusun dan menerapkan model peningkatan kapasitas kader, 137
4. Menyusun dan menerapkan model promosi kader, baik di dalam Fatayat NU, NU, maupun di luar, 5. Menyusun dan menerapkan model penempatan kader sesuai dengan keahliannya, 6. Mendorong keterlibatan kader Fatayat NU, forum- forum Islam, perempuan, dan anak, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional, 7. Mendorong kader Fatayat NU untuk menempati posisi strategis pengambilan kebijakan, baik dalam internal NU maupun di luar. D. MEMPERKUAT KEBIJAKAN NEGARA DALAM MENJAMIN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK 1. Melakukan kajian kebijakan yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan perempuan dan anak, baik kebijakan di tingkat daerah, naisonal, maupun internasional, 2. Melakukan kajian keilmuan tentang Islam, perempuan, dan anak dalam perspektif keadilan, 3. Melakukan riset lapangan tentang perempuan dan anak dalam masyarakat Muslim, 4. Mempublikasikan hasil riset tersebut di atas agar bisa dijadikan dasar pengambilan kebijakan maupun pengambilan fatwa, 5. Mengikutsertakan Fatayat NU dalam jaringan kerja- kerja advokasi kebijakan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional, 138
6. Melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga, baik swasta maupun pemerintah dalam berbagai isu dengan perspektif perempuan dan anak sebagai sudut pandang, 7. Melakukan kordinasi dengan kader-kader Fatayat NU yang berada di posisi pengambilan kebijakan untuk melahirkan kebijakan yang melindungi hak-hak perempuan dan anak, baik di daerah maupun nasional, E. MEMPERKUAT FATAYAT NU SEBAGAI SUMBER PENGETAHUAN TENTANG ISLAM, PEREMPUAN, DAN ANAK intensif 1. Melakukan kajian Islam, perempuan, dan anak, baik melalui Majlis Ta'lim Fatayat NU di daerah-derah, seminar nasional, maupun seminar internasional, secara tentang 2. Mendorong penulisan buku Islam, NU, perempuan dan anak, baik yang dilakukan oleh kader- kader Fatayat NU maupun lainnya, tentang 3. Menerbitkan buku-buku tentang Islam, NU, perempuan, dan anak, 4. Mendirikan perpustakaan yang dapat menyediakan buku- buku penting tentang Islam, perempuan, dan anak, baik dalam bahasa Indonesia, Arab, maupun Inggris, 5. Mengembangkan website dalam tiga bahasa(Indonesia, arab, Inggris), 6. Mereproduksi pakar di bidang Islam, perempuan, dan anak 7. Melakukan diseminasi wacana Islam Rahmat bagi perempuan dan anak di forum daerah, nasional, maupun 139
internasional, 8. Mendokumentasikan seluruh kegiatan fatayat secara sistematis, 9. Membuat film-film pendek tentang Islam rahmat bagi perempuan dan anak, 10. Memanfaatkan berbagai media untuk mempromosikan nilai Islam Rahmat bagi Perempuan dan Anak, 11. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional yang relevan untuk Fatayat exchange 12. Menerbitkan buletin secara berkala, 13. Merintis terbitnya jurnal Fatayat NU 14. Merintis berdirinya Pusat Kajian Fatayat NU yang dikelola secara profesional, F. MENGEMBANGKAN BUDAYA ISLAM NUSANTARA: 1. Mengembangkan dan mempromosikan gagasan Islam Nusantara secara aktif melalui berbagai media, 2. Mempromosikan Islam Rahmat bagi Perempuan dan Anak sebagai bagian dari jati diri Islam Nusantara. 3. Mengembangkan dan mempromosikan budaya khas Nahdlatul Ulama, 4. Menggali dan mempromosikan budaya daerah yg bernafaskan Islam, 5. Menggali kearifan lokal yang ramah pada perempuan dan anak, 6. Merintis Islam Nusantara sebagai kiblat budaya Islam Dunia, 140
G. STRUKTUR FATAYAT NU PIMPINAN PUSAT PIMPINAN WILAYAH PIMPINAN CABANG ISTIMEWA PIMPINAN CABANG PIMPINAN ANAK CABANG PIMPINAN RANTING PIMPINAN ANAK RANTING 141
BAGIAN VI PENUTUP RJPP Fatayat NU 2015-2040 ini merupakan fondasi yang dibangun oleh PP Fatayat NU periode 2010-2015 ini. Kami menyadari bahwa dalam menjalankan RJPP Fatayat NU ini akan sangat berat, tetapi itulah tantangan yang mesti dihadapi oleh segenap organisasi. Tawaran RJPP FNU akan menjadi titik tolak dalam membangun mimpi besar Fatayat NU sebagai organisasi kader NU dan organisasi gerakan perempuan untuk menjadi kekuatan civil society yang penting dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan di Indonesia. Kami mengajak kepada semua pihak untuk menjadikan RJPP Fatayat NU ini sebagai paradigma baru gerakan Fatayat NU, sekaligus menjadi pertimbangan dan dasar pemikiran untuk mementukan orientasi organisasi dimasa datang. Dengan RJPP Fatayat NU ini proses organisasi akan lebih terarah, sirkulasi organisasi akan berjalan dengan sehat, cerdas dan mendidik. Semua ini akan berjalan dengan baik dan ideal hanya jika kita semua membangun kerjasama dan kebersamaan untuk menunaikan mandat besar Fatayat NU dimasa datang. RJPP Fatayat NU ini disusun sebagai penegasan bahwa Fatayat NU sebagai organisasi perempuan terbesar di Indonesia ini sangat konsen untuk menciptakan tatanan organisasi yang lebih modern. Sebagai inisiatif awal, masih banyak kekurangan dan kelemahan 142
dalam dokumen ini. Maka kami berharap kepengurusan PP Fatayat NU periode selanjutnya dapat menyempurnakan dan mengembangkan dokumen penting ini. Tidak lain, upaya ini dilakukan untuk meneguhkan peran Fatayat NU sebagai garda depan kebangkitan perempuan Indonesia. 143
G N I T N E P I S M U S A , t a y a t a f i l a d n e k r a u l i d ( i p a t e t , i d a j r e t n i k g n u m ) i s k i d e r p d a s i b a y n u t k a w i i s m u s a u l r e p k a d T i N A R I P M A L P P J R H A L E T E S S I G E T A R T S U S I 6 : 1 - S I G E T A R T S U S I U N T A Y A T A F N A A G A B M E L E K S A T I S A P A K A Y N T A U K N A I T K U B M E P T A L A R O T A K D N I I M A R G O R P I G E T A R T S g n a y n u h a t 5 2 a d a P . a L A O G k a h - k a h g n a t a d n a k a k a h - k a h a y n h u n e p r e T i k a n a n a d n a u p m e r e p k a n a n a d n a u p m e r e p i h u n e p r e t a i s e n o d n I m a l s I n a r a a n a g n e d j i a u s e s g n a y 5 2 n u h a t a d a P . b h a a m a J l a w h a n n u s s u h A l t a y a t a F g n a t a d n a k a h a y y i l d h a N - n a r e b m u s i d a n e m j n a u h a t e g n e p n a k u u r j a r a t e s n a d l i d a g n a y r e d n e g 144
G N I T N E P I S M U S A i l a d n e k r a u l i d ( r e t n i k g n u m , t a y a t a f a y n u t k a w i p a t e t , i d a j ) i s k i d e r p d a s i b i N A I T K U B M E P T A L A i s a s i n a g r o r u t k u r t s a y n a d A a g g n h t a s u p i i r a d f ti k a g n a y g n ti n a r n a g n i r a j a y n a d A i d m u k u h s a t i l a g e L a y n a d A n a s u r u g n e p e k t a k g n ti p a ti e s l a h m a a d n a k u u r l j i d a n e M j k a n a n a d , n a u p m e r e p , m a l s I
R O T A K D N I I a y n k u t n e b r e t i a u M l p a ti e s i d n a s u r u g n e p e k . n a t a k g n ti a g a b m e l n a g n e d g n i r a e j r e B j , O G N u a t a n a i l n a u p m e r e p n a d , a t s a w s a g a b m e . h a t n i r e m e p a g a b m e p a ti e s i d K S a y n t i b r e T n a s u r u g n e p e k n a t a k g n ti l l . a . b . c I G E T A R T S M A R G O R P E S O P R U P i s a p a k a y n t a u K n a a g a b m e e k s a t l t a y a t a F T U P T U O 145
G N I T N E P I S M U S A i l a d n e k r a u l i d ( r e t n i k g n u m , t a y a t a f a y n u t k a w i p a t e t , i d a j ) i s k i d e r p d a s i b i N A I T K U B M E P T A L A R O T A K D N I I n a h a t n i r e m e P i d r a ft a d r e T t a p m e t e s k u d o r p - k u d o r p a y n a d A n a t i a k r e b g n a y t a y a t a F k a n a n a d n a u p m e r e p g n a t n e t p a d a h r e t i s a k o v d a a y n a d A k a n a n a d n a u p m e r e p a d e m n a d e t i s b e w i i k i l i m e M a y n n a i l i s a k i n u m o k a g a b m e l a y n i r i d r e B t a u k g n a y i s a s i r e d a k t a y a t a F f a d r o F a y n k u t n e b r e T h a r e a d a u m e s i d U N n a d A 3 P K L a y n k u t n e b r e T R E K P I . d . e . f . g . h . i . j I G E T A R T S M A R G O R P 146
G N I T N E P I S M U S A i l a d n e k r a u l i d ( r e t n i k g n u m , t a y a t a f a y n u t k a w i p a t e t , i d a j ) i s k i d e r p d a s i b i N A I T K U B M E P T A L A R O T A K D N I I a g g n h r u t k u r t s n a a t a n e P i g n ti n a r k a n a P O S / s i n k u J / k a l k u J i s a s i n a g r o e s a b a t a D i s a s i n a g r o T I m e t s i S n o ti a m r o f n I c i h p a r g o e G ( S I G ) m e t s y S a g a b m e L n a k u t n e b m e P s i s i r C n e m o W , i s a s i r e d a k e t i s b e w , D U A P , e r t n e C n a d g n i r o t i n o M m e t s i S i s a s i n a g r O i s a u a v e l m e t s i S i s a r t s i n m d A & n a g n a u e K i m u m u i s u b i r t s i d & i s o m o r P m e t s i S r e d a k . a . b . c . d . e . f . g . h . i I G E T A R T S M A R G O R P T U P N I 147
G N I T N E P I S M U S A i l a d n e k r a u l i d ( r e t n i k g n u m , t a y a t a f a y n u t k a w i p a t e t , i d a j ) i s k i d e r p d a s i b i i s m u s a u l r e p k a d T i N A I T K U B M E P T A L A : 2 - S I G E A T A R T S U S I U N T A Y A T A F ) T A K A R A Y S A M ( H A A M A J S A T I S A P A K A Y N T A U K R O T A K D N I I I G E T A R T S M A R G O R P k a h g n a t a d n a k a g n a y n u h a t 5 2 a d a P . 1 L A O G a i s e n o d n I i d k a n a n a d n a u p m e r e p k a h k a h a y n h u n e p r e T i i h u n e p r e t n a d n a u p m e r e p k a h t a y a t a f g n a t a d n a k a g n a y n u h a t 5 2 a d a P . 2 n a g n e d i a u s e s k a n a n a u h a t e g n e p n a k u u r j r e b m u s i d a n e m j s u h A m a l s I n a r a a l j r e d n e g a r a t e s n a d l i d a g n a y n a m a l s i e k h a a m a J l a w h a n n u s h a y y i l d h a N - n a s i g o o e d l i g n a y h a a m a j a y n n u g n a b r e T . 1 E S O P R U P a s g n a b r e b , a m a g a r e b n a p u d h e k m a a d i l s a t i s a p a k a y n t a u K a r a g e n r e b n a d r a y s a m ( h a a m a , n a k i d d n e p a g a b m e i l a y n a r a g g n e e s r e T l . 2 U N t a y a t a F ) t a k a s u k o l , v i s a m n a d r u t k u r t s r e t n a i j a g n e p h a a m a j n a u m e t r e p s u k o l a g a b m e l n a d n a t l u s n o k M D S a y n a d e s r e T i . 3 n a u p m u k r e p p a ti e s l m a a d l i m o n o k e h a a m a j j 148
G N I T N E P I S M U S A i l a d n e k r a u l i d ( r e t n i k g n u m , t a y a t a f a y n u t k a w i p a t e t , i d a j ) i s k i d e r p d a s i b i T A L A N A I T K U B M E P R O T A K D N I I n a d n a n i l p i s i d e k a y n n u g n a b r e t n a d t a a t g n a y h a a m a j a y a d u b h a m o q ti s i s a z a t a a t n a d a a w s a r e t k a r a k r e B j . . 4 5 I G E T A R T S M A R G O R P T U P T U O k ti a m s i r a k e r u g fi a y n a t p i c r e T . 1 a y a d t a u b m e m g n a y t a y a t a f h a a m a j t a k g n ti i d k i r a t n e p m u r o f a y n a d e s r e T i . 2 n a a m a g a e k h a a m a j n a k i d d i n a a m a g a e k n o n n u p u a m m e p a d e m a y n k u t n e b r e T m e p a d e m a y n k u t n e b r e T . 3 i m o n o k e n a a y a d r e b a g n e p n a t a u g n e P a y n a d A . 4 h a a m a j a y a d r e b m u s n a r u t n a t a u g n e p a y n n u g n a b r e T . 5 i s i d a r t s i s a b r e b h a a m a j 149
G N I T N E P I S M U S A i l a d n e k r a u l i d ( r e t n i k g n u m , t a y a t a f a y n u t k a w i p a t e t , i d a j ) i s k i d e r p d a s i b i T A L A N A I T K U B M E P R O T A K D N I r o t a k i d n I i u l r e p k a d T i I G E T A R T S M A R G O R P T U P N I m e t s i s n a k g n a b m e g n e M . 1 m a a d l s i g o o e d l i n a k i d d n e p i h a m o q ti s i h a a m a j i a p a c n e m m e t s i S n a k g n a b m e g n e M . 2 n o k ( i m o n o k e n a a y a d r e b m e p n a a r e t h a e s e k k u t n u ) n a t l u s j h a a m a j m e t s i s n a k g n a b m e g n e M . 3 i a u s e s h a a m a j n a n a y a e p l a k e r e m n a h u t u b e k u a k g n a j a y a d n a fk ti k e f e g n e M . 4 n a d u b i n a t a h e s e k n a n a y a L i k i l i m d h a d u s g n a y k a n a i 150
G N I T N E P I S M U S A , t a y a t a f i l a d n e k r a u l i d ( i p a t e t , i d a j r e t n i k g n u m ) i s k i d e r p d a s i b a y n u t k a w i n e d p u d h k a n a - k a n A i e f i l l a t i g d n a g i t a p a d n e m k a n a - k a n A r a u l i d n a k i d d n e p n a k i l a m r o f a g a b m e l p a i s k a d ti n a u p m e r e P u a m l ( k a n a t a w a r e m ) k a n a a y n u p s a a m n a u p m e r e P l i u s u y n e m
T A L A N A I T K U B M E P n a s u u l l a y n k a y n a B i g g n ti h a o k e s l s u t u p k a n a a d a k a d T i h a o k e s l I K A a y n m n M i i a g a h a b n a u p m e r e P i a s a r e m n a u p m e r e P n a m a a k e p g n a y r e d a K
: 3 - S I G E T A R T S U S I U N T A Y A T A F R E D A K S A T I S A P A K A Y N T A U K R O T A K D N I I I G E T A R T S M A R G O R P n a k t a p a d n e m k a n A
L A O G g n a y n a k i d d n e P i k a h - k a h a y n h u n e p r e T i . p u k u c k a n a n a d n a u p m e r e p r e t k a r a k r e b k a n A
m a l s I n a r a a n a g n e d j i a u s e s a a w s A j h a a m a J l a w h a n n u s s u h A l , t a h e S n a u p m e r e P
h a y y i l d h a N - n a , n a k i d d n e p r e b i u p m a m n a d i r i d i s a s i l a u t k a g n e m , l a y o l g n a y r e d a k - r e d a K
E S O P R U P g n u g g n a t r e b , n a t i l i m h a a m a j s a t i s a p a k a y n t a u K l u q a h k a r e b n a d l , b a w a j U N t a y a t a F ) t a k a r a y s a m ( h a m i r a k p a d a h r e t f i s n o p s e R
l a u t k a u s i - u s i 151
G N I T N E P I S M U S A , t a y a t a f i l a d n e k r a u l i d ( k a w i p a t e t , i d a j r e t n i k g n u m ) i s k i d e r p d a s i b a y n u t i r a a e b s a a m n a u p m e r e P j l l u a e s n g n l l i i n a u p m e r e P e v ti a m ffi a n a k i r e b d r i n o ti c a , s ti a m g a r p n a u p m e r e P , a j r e k e b s a a m l , e p m l i s s i n o d e h n a u p m e r e p a y n m n M i i 1 S i s a k fi i l a u k n a g n e d d n u f h e o r e p m e m t i l u S l g n i k a d ti t a k a r a y s a m i s i d n o K n a u p m e r e p g n u k u d n e m n a g n i r a j i k i l i m e m k u t n u
T A L A N A I T K U B M E P t a n a m a , f ti k A i s a s i n a g r O n a g n e d n a a j r e b l k i a b n a u r u g r e P n a s u u L l k a y n a b ) 1 S ( i g g n ti , m a r g o r p , s a t i v ti k A k a d ti l a n o i s a r e p o . a n a d n a g n a r u k e k
R O T A K D N I I g n a y r e d a k / M D S
n e t e p m o k g n a y m e t s i S
n a p a m & n a a j r e b l a y n n a a J l
g n a y i s a s i n a g r o n a g n u b m a n i s e k r e b r o t a k i d n i u l r e p k a d T i I G E T A R T S M A R G O R P T U P T U O h r e t n e m t i m o k i k i l i m e M
i s a s i n a g r o i g o o e d l i p a d a . t a u k g n a y g n a y l l i k s i a y n u p m e M
n e g a i a g a b e s s a t i l a u k r e b . n a h a b u r e p i s n e t e p m o k i a y n u p m e M
. i g g n ti g n a y T U P N I p u k u c g n a y n a k i d d n e P i
p u k u c g n a y a n a D
t a u k g n a y n a g n i r a J
a e p m e t s i s i a y n u p m e M l
. n a r e d a k g n e p n a h ti 152
: 4 - S I G E T A R T S U S I K A N A N A D N A U P M E R E P K A H - K A H A Y N H U N E P R E T N M A J N E M G N A Y N A K A J I B E K A Y N A D A I I G N I T N E P I S M U S A i l a d n e k r a u l i d ( r e t n i k g n u m , t a y a t a f a y n u t k a w i p a t e t , i d a j T A L A N A I T K U B M E P R O T A K D N I I I G E T A R T S M A R G O R P ) i s k i d e r p d a s i b i n m a n e m a r a g e N i j . 1 L A O G i s m u s a u l r e p k a d T i k a h - k a h a y n h u n e p r e t i m e r e p k a h - k a h a y n h u n e p r e T i , k a n a n a d n a u p m e r e p n a g n e d i a u s e s k a n a n a d n a u p i a g a b e s r o t a k i d n i n a g n e d l a w h a n n u s s u h A m a l s I l n a r a a j : t u k i r e b o d n I i d h a y y i l d h a N - n a h a a m a J i k i l i m e m n a u p m e r e P . a a i s e n g n a y l o r t n o k n a d s e s k a s e s o r p m a a d l i d h u n e p n a n u g n a b m e p n a g n a p a l a y n a d e s r e T i . b k u t n u n a a j r e k e p n a u p m e r e p i k i l i m e m n a u p m e r e P . c a m a s g n a y k ti i l o p k a h i k a l - i k a l n a g n e d 153
G N I T N E P I S M U S A i l a d n e k r a u l i d ( r e t n i k g n u m , t a y a t a f a y n u t k a w i p a t e t , i d a j ) i s k i d e r p d a s i b i i s m u s a u l r e p k a d T i T A L A N A I T K U B M E P R O T A K D N I I n a s a r e k e K a k g n A . d n a u p m e r e p p a d a h r e t h a d n e r k a n a n a d n a d u b I n a ti a m e K a k g n A . e h a d n e r i y a B s e s k a a y n a k u b r e T . f k u t n u n a u p m e r e p i g g n ti n a k i d d n e p i g n a y m u k u h n a k a g e n e P . g r e d n e g l i d a n a n w a k r e p a d a k a d T i i . h k a n a , r o t a i s i n i i d a n e m U N t a y a t a F j k u t n u a m a t u k a r e g g n e p n a d o r p g n a y n a k a j i b e k i s a k o v d a k a n a n a d n a u p m e r e p . 2 I G E T A R T S M A R G O R P 154
G N I T N E P I S M U S A , t a y a t a f i l a d n e k r a u l i d ( k a w i p a t e t , i d a j r e t n i k g n u m ) i s k i d e r p d a s i b a y n u t i n a k a g e n e P a y n h a m e L m u k u H h a m e l g n a y l l i w l a c ti i l o P g n a y n a k a j i b e k k u t n u k a n a n a d n a u p m e r e p - o r p h i s a m g n a y k ti i l o p i s a u t i S n i l u k s a m g n a y l a b o g l i s a u t i S p a d a h r e t h a m a r k a d ti a y n h o t n o c , n a u p m e r e p n a m a r k g n e c a y n t a u g n e M l a n o ti a N - ti u M l ( C N M , i s a s i l a r e b i l , ) n o ti a r o p r o C . e m s i l a t i p a k e N n a r e p n a h a m e e P l . e i g n u d n i l e m m a a d a r a g l . t a y k a r n a g n ti n e p e k . a . b . c . d T A L A N A I T K U B M E P R O T A K D N I I g n a d n u k u d o r p h u r u e S l . a n a k a j i b e k n a d g n a d n u r e d n e g s a t fi ti i s n e s i k i l i m e m n a k a j i b e K / U U a y n r i h a L n a u p m e r e p o r p g n a y U U , T R P U U ( k a n a n a d , G K K U U , l a u s k e S n a s a r e k e K i s a k fi ti a R , s a t i l i b a s i D U U n a i l n a d , 9 8 1 O L I i s n e v n o K ) n a i l o r p g n a y n a k a j i b e k / U U k a n a n a d n a u p m e r e p n a g n e d i s a t n e m e p m l i r e t k i a b . b . c I G E T A R T S M A R G O R P E S O P R U P n e m g n a y n a k a j i b e k a y n a d A k a h - k a h a y n h u n e p r e t n m a i i , L O P I S ( k a n a n a d n a u p m e r e p ) B O S O C E j 155
G N I T N E P I S M U S A i l a d n e k r a u l i d ( n i k g n u m , t a y a t a f i p a t e t , i d a j r e t a s i b a y n u t k a w ) i s k i d e r p d i T A L A N A I T K U B M E P R O T A K D N I I k u t n u f ti k a a r a c e s t a b i l r e t t a y a t a F . a o r p g n a y n a k a j i b e k k u d o r p a y n r i h a l , l a k o l l e v e l i d k i a b k a n a n a d n a u p m e r e p l a n o i s a n r e t n i n a d , l a n o i s a n i s a k o v d a n a g n i r a j n u g n a b m e m t a y a t a F . b n a g n e d n a d U N l a n r e t n i i d n a k a j i b e k U N l a n r e t s k e t n o p i l a c o f k a y n a b i k i l i m e m t a y a t a F . c k a n a n a d n a u p m e r e p u s i - u s i k u t n u u s i - u s i n o p s e r e m f ti k a a r a c e s t a y a t a F . d n a u p m e r e p n a g n e d t i a k r e t g n a y l a u t k a a d e m i i a g a b r e b i u a e m k a n a n a d l l r o t a k i d n i u l r e p k a d T i I G E T A R T S M A R G O R P T U P T U O u s i - u s i k u t n u n a k a j i b e k i s a k o v d A b r e b i d k a n a n a d n a u p m e r e p n a d l a n o i s a n , l a k o l ( l e v e l i a g a ) l a n o i s a n r e t n i T U P N I n a k a j i b e K n a i j a K n a d i d u t S . a n a g n i r a j n u g n a b m e M . b k o p m o e k - k o p m o e k n a g n e d l l s i g e t a r t s e y n a p m a K n a k g n a b m e g n e M . c f ti k e f e k i l b u p 156
G N I T N E P I S M U S A i l a d n e k r a u l i d ( r e t n i k g n u m , t a y a t a f a y n u t k a w i p a t e t , i d a j ) i s k i d e r p d a s i b i i s m u s a u l r e p k a d T i , i s a m r o f n i s e s k A n a d n a u h a t e g n e p a d e b r e b a y a d r e b m u s h a y a l i w p a ti i d : 5 - S I G E T A R T S U S I N A U H A T E G N E P R E B M U S I A G A B E S U N T A Y A T A F N A T A U G N E P T A L A N A I T K U B M E P R O T A K D N I I I G E T A R T S M A R G O R P , t e fl a e l , u k u B k u d o r p i a g a b r e b a y n a d A L A O G k u d o r p n a d n a u d n a p i r a d n u h a t p a ti e s n a u h a t e g n e p i a g a b e s t a y a t a f n a k i d a n e M j k i a b s i n e e s g n a y j . t a y a t a f i d a d a g n a y g n a d b i p a ti e s n a d n a u m l i e k n a i j a k t a s u p k a t e c k u t n e b m a a d l h a a d a d u s k a m d g n a y n a t i b r e n e P l i , r e d n e g u s i - u s i i g a b n a k u u r j . e n i l n o n u p u a m p o h s k r o w , r a n m e s i , n a i j a k l i s a h n a m a l s i e k n a d n a u p m e r e p n a r e d a k g n e p n a d g n n a r t n u p u a m i i o r p e r n a d n a t a h e s e k a t r e s i s k u d n a u d n a p u a t a u k u B s i l u n e p n a d r i k i m e p - r i k i m e p a y n r i h a L E S O P R U P r e d a k i r a d r i h a l g n a y t a s u p , n a t a k g n ti a u m e s i r a d t a y a t a f n a u h a t e g n e p i s a n m e s i D i i r a d t a y a t a f r e d a k a m a t r e p n u h a t 5 g n a b a c i a p m a s r e d a k , s u r u g n e p ( m a a d e k l s u r u g n e P i a p m a s P P n a k a d a g n e m P P , a m a t r e P n u h a T . a n a d ) U N r a s e b a g r a u e k n a d l g n ti n a R n a d h a q a a h l , p o h s k r o w , r a n m e s i , O G N , m a l s I s a m r o : r a u e k l i d u s i - u s i n a g n e d n a i j a k - n a i j a k n o k g n a y a g a b m e l - a g a b m e l . s a t a n a u p m e r e p u s i i d n e s 157
G N I T N E P I S M U S A i l a d n e k r a u l i d ( n i k g n u m , t a y a t a f i p a t e t , i d a j r e t a s i b a y n u t k a w ) i s k i d e r p d i T A L A N A I T K U B M E P R O T A K D N I I n a u h a t e g n e p i s k u d o r p , a u d e k n u h a T n a s i l u n e p a p u r e b , P P i r a d t a p a d d i a y r a k n a k a p u r e m g n a y u k u b - u k u b n a g n a r a k n a u p m u k n u p u a m l l a g g n u t . a y n s u r u g n e p a r a p 1 , u k u b 1 a y n t i b r e t , a g ti e k p a h a T t e a f e l - t e fl a e l l n a d l u d o m 1 , n a u d n a p n a k h t u b d g n a y i / n a u d n a p / u k u b ; t a p m e e k p a h a T n a d h a y a l i w i r a d r i h a l g n a y t e fl a e g n a b a c g n ti n a r n a k k a r e g g n e m ; a m i l e k n u h a T g n a b a c n a g n e d i g r e n i s r e b k u t n u i s k u d o r p m e m m a a d h a y a l l i w n a d i a g a b r e b m a a d n a u h a t e g n e p l n a i l n a d V T , s a t i n u m o k o d a r i : a d e m i . a y n a g a b e s i l . b . c . d . e I G E T A R T S M A R G O R P 158
G N I T N E P I S M U S A i l a d n e k r a u l i d ( n i k g n u m , t a y a t a f i p a t e t , i d a j r e t a s i b a y n u t k a w ) i s k i d e r p d i e n e m n a g n e D i p a r g n a y n e m e j , i r i d h ti a e m n a d l t a k a b n a d i s n e t o p u a t a i l a g d a s i b i . n a k r i h a l i d T A L A N A I T K U B M E P n a k i s a t n e m u k o d n e M , n a i j a k s e s o r p h u r u e s l , r a n m e s i , i s u k s i d k u t n u p o h s k r o w i s a r o b a e d a y n t u n a e s l i j l k a t e c i s a m r o f n i i d a n e m j t i b r e t k a y a l g n a y r e d a k - r e d a k i s a t i l i s a f m e M i a y n u p m e m g n a y t a y a t a f . s i l u n e m i s n e t o p n a g n e d a m a s a j r e k e B k u t n u s i l u n e p m u r o f p o h s k r o w n a k a d a g n e m . s i l u n e m g n n a r t u a t a i i . . 1 2 R O T A K D N I I I G E T A R T S M A R G O R P T U P T U O g n e p i s k u d o r p a y n r i d a H f ti k e p s r e p n a g n e d n a u h a t e k i n u g n a y , a d e b r e b g n a y t a y a t a f l a n r e t n i a n a m a g a b e s i g n a y h a l i n i k u d o r P . i r i d n e s u t i h a a s l i d a n e m n a k a a y n ti n a n j m e g n e m m a a d n a u c a u t a s m e g n e m m a a d n a u c a u t a s n a k a y a d r e b m e m , n a k g n a b p m e r e p - n a u p m e r e p i s n e t o p n a d a y n m u m u a i s e n o d n I n a u . a y n m u m u t a y a t a f 159
G N I T N E P I S M U S A i l a d n e k r a u l i d ( n i k g n u m , t a y a t a f i p a t e t , i d a j r e t a s i b a y n u t k a w ) i s k i d e r p d i t a k g n n e m u l r e P i m e g n e m n a d n a k r e d a k n a k g n a b s a t ti n a u k a r a c e s . a t i l a u k T A L A N A I T K U B M E P u a t a n a t a g e k a u m e s i g n a y t a y a t a f s a t i v fi ti k a n a u d n a p n a k u l r e m e m p a i s i s n e r e f e r u a t a a d e s r e t i a r a c e s m u m u a t a k a y s a M n a d , t a h i l e m a s i b s a u e d i n a r a b e s t a m k i n e m t a y a t a f e fi o r p n a d l l . . 1 2 R O T A K D N I r o t a k i d n i I u l r e p k a d T i I G E T A R T S M A R G O R P T U P N n a g n i r a j n a k g n a b m e g n e M r e d a k a y r a k - a y r a k i s u b i r t s i d r e d a k a d a p e k k i a b t a y a t a f t a k a r a y s a m n u p u a m t a y a t a f ) l a u j i a l i n r e b ( t fi o r p I 160
: 6 - S I G E T A R T S U S I K A N A N A D N A U P M E R E P A D A P H A M A R A R A T N A S U N M A L S I A Y A D U B N A G N A B M E G N E P G N I T N E P I S M U S A i l a d n e k r a u l i d ( r e t n i k g n u m , t a y a t a f a y n u t k a w i p a t e t , i d a j T A L A N A I T K U B M E P R O T A K D N I I I G E T A R T S M A R G O R P ) i s k i d e r p d a s i b i i s a s i l a r e b i l a y n d a j r e T i n a p u d h e k a y n a d A i n a k a g n a y n u h a t 5 2 a d a P L A O G g a e k n a r i k i m e p n a d i a m a d g n a y t a k a r a y s a m i d a n e m a r a t n a s u N m a l s I g n a t a d j k a h - k a h a y n h u n e p r e T i n a a m a s i n o m r a h i d i m u b m e m g n a y n a m a h a m e p s e s k a n a n a d n a u p m e r e p n a k a d n ti a y n k a r a M n a d n u t n a s g n a y u k a l i r e P . a i s e n o d n I m a l s I n a r a a n a g n e d j i a u a m a n s a t a n a s a r e k e k n a a d e b r e p i a g r a h g n e m n a k a t a y a t a F 5 2 n u h a t a d a P h a a m a J l a w h a n n u s s u h A l a m a g a s a t a n a s a r e k e k a y n a d a k a d T i n a k u u r j r e b m u s i d a n e m j h a y y i l d h a N - n a n i k a m e s e m s i r o r e T a m a g a a m a n m a l s I g n a t n e t n a u h a t e g n e p r u m a n e m j a k g n a a y n n u r u n e M h a m a r g n a y a r a t n a s u N p a d a h r e t n a s a r e k e k . k a n a n a d n a u p m e r e p . k a n a n a d n a u p m e r e p t a s u p i d a n e m j i s a s i n a g r O g n a y h a a m a j a y n n u g n a b r e T . a E S O P R U P g n a u r n a d i s a m r o f n i m a l s I n a m a h a m e p i k i l i m e m a y a d u b a y n g n a b m e k r e B n a t a k g n n e p i i g a b n a k i d d n e p i n a p u d h e k m a a d a r a t n a s u N i l g n a y a r a t n a s u N m a l s I a r a t n a s u N m a l s I n a m a h a m e p n a d a s g n a b r e b , a m a g a r e b n a u p m e r e p a d a p h a m a r a r a g e n r e b k a n a n a d 161
G N I T N E P I S M U S A i l a d n e k r a u l i d ( r e t n i k g n u m , t a y a t a f a y n u t k a w i p a t e t , i d a j ) i s k i d e r p d a s i b i n e g a y n u c n u M l
l a r e b i l g n a y i s a r e s k e t n o k m a a d l n a r i k i m e p T A L A N A I T K U B M E P r e d a k a y n r i h a L g n a y i s a s i n a g r o h o t n o c i d a n e m j m a l s I n a r a a j g n a y a r a t n a s u N n a u p m e r e p h a m a r k a n a n a d R O T A K D N I I a g a b m e l a y n a r a g g n e e s r e T l i k i l i m e m g n a y , n a k i d d n e p i . a r a t n a s u N m a l s I m u u k i r u k l g n a y M D S a y n a d e s r e T i t a u k n a m a h a m e p i k i l i m e m n a r e o t g n a y m a l s I g n a t n e t l i g g n ti g n u n u n e m n a d j j . n a m a g a r e b e k m a l s I r e t k a r a k a y n r i h a L t a r e d o m f ti k a a r a c e s t a b i l r e t t a y a t a F s u r e t g n o r o d n e m m a a d l . t a r e d o M m a l s I a y n h u b m u t f ti k a a r a c e s t a y a t a F n a d e y n a p m a k n a k u k a e m l r i s f a t g n a t n e t i s a s i g o o d l i i . a r a t n a s u N m a l s I . b . c . d
I G E T A R T S M A R G O R P T U P T U O n a m a h a m e p a y n g n a b m e k r e B
t a r e d o m g n a y m a l s I i a l i n - i a l i n a y n i s a t n e m e p m l i r e T
. n m a a i l l i l n a t a m h a r m a l s I n a m a h a m e p a y n h u b m u T
h a m a r g n a y a y a d u b n a d m a l s I k a n a n a d n a u p m e r e p 162
G N I T N E P I S M U S A i l a d n e k r a u l i d ( r e t n i k g n u m , t a y a t a f a y n u t k a w i p a t e t , i d a j ) i s k i d e r p d a s i b i o f - m u r o f a y n r i h a L g n a y n a g n d n a t i m u r n a k g n a b m e g n e m r e t n a r fi a k e k m a l k i n a m a h a m e p p a d a h a r a t n a s u N m a l s I T A L A N A I T K U B M E P , h a w k a d a y n n a a j r e B l n a d n a k i d d n e p i g n a t n e t m u r o f - m u r o f a r a t n a s u N m a l s I R O T A K D N I r o t a k i d n i I u l r e p k a d T i I G E T A R T S M A R G O R P T U P N I h a w k a d n a k g n a b m e g n e M
n a d t a r e d o m g n a y m a l s I i a l i n - i a l i n i g g n ti g n u n u n e m j j n a m a g a r e b e k a o p n a k g n a b m e g n e M l
r e t k a r a k n a g n e d n a k i d d n e p i . n a a s g n a b e k n a r i k i m e p n a k g n a b m e g n e M
o f i u a e m a r a t n a s u N m a l s I l l . l a i s o s a d e m n a d i i s u k s i d m u r 163
HASIL KONGRES XV FATAYAT NAHDLATUL ULAMA 164
KEPUTUSAN KONGRES XV FATAYAT NAHDLATUL ULAMA Nomor : 05/K-XV FNU/IX/2015 Tentang REKOMENDASI KONGRES XV FATAYAT NAHDLATUL ULAMA Bismillaahirrohmaanirrohim Kongres XV Fatayat Nahdlatul Ulama tahun 2015, setelah : MENIMBANG : a. Bahwa rangka menuju Indonesia yang berkeadaban, telah dilakukan berbagai kebijakan politik, namun hingga saat ini masih belum menunjukkan hasil yang diharapkan; dalam b. Bahwa Fatayat Nahdlatul Ulama sebagai organisasi perempuan muda Nahdlatul Ulama merasa prihatin terhadap banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan berbagai kebijakan pemerintah yang tidak adil gender serta berbagai permasalahan bangsa lini kehidupan; Indonesia di berbagai c. Bahwa Fatayat Nahdlatul Ulama sebagai bagian yang tak terpisahkan ikut dengan masyarakat merasa 165
bertanggungjawab perkembangan Indonesia ke depan; dengan sehubungan pertimbangan pada huruf a, b, dan c tersebut di atas, maka Kongres XV Fatayat Nahdlatul Ulama perlu menetapkan untuk disampaikan pihak-pihak terkait. terhadap arah d. Bahwa Rekomendasi kepada MENGINGAT : 1. Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Fatayat Nahdlatul Ulama; 2. Keputusan Fatayat Kongres Nahdlatul Ulama Nomor 01/Kongres- XV.FNU/SK/IX/2015 Tata Tertib Kongres XV Fatayat Nahdlatul Ulama 2015; XV tentang 3. Keputusan Konferensi Besar Fatayat Nahdlatul Ulama tahun 2014 tentang Bahan Rekomendasi Kongres XV Fatayat Nahdlatul Ulama. MEMPERHATIKAN : 1. Amanat Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Pidato Ketua Umum Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama pda pembukaan Kongres XV Fatayat Nahdlatul Ulama tahun 2015; 2. Laporan Pertanggungjawaban Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul 166
Ulama masa khidmat 2010-2015 pada Kongres XV Fatayat Nahdlatul Ulama tahun2015; 3. Laporan Hasil Pembahasan Sidang Komisi C Bidang Rekomendasi yang disampaikan pada Sidang Pleno Kongres XV Fatayat Nahdlatul Ulama tahun 2015. MEMUTUSKAN Keputusan 3. Laporan Hasil Pembahasan Sidang Komisi C Bidang Rekomendasi yang disampaikan pada Sidang Pleno Kongres XV Fatayat Nahdlatul Ulama tahun 2015. MEMUTUSKAN Keputusan MENETAPKAN 1. Fatayat Nahdlatul Ulama tentang Rekomendasi Kongres XV Fatayat Nahdlatul Ulama. Isi beserta uraian perincian sebagai- mana dimaksud oleh keputusan ini terdapat dalam naskah Rekomendasi Kongres Fatayat Nahdlatul sebagai masukan kepada Ulama pihak-pihak berkompeten yang dalam menyelesaikan masalah yang dikemukakan dalam Rekomendasi ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini; Kongres XV XV 2. Mengamanatkan kepada Pengurus Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama masa khidmat 2015-2020 atau untuk melaksanakan isi mensosialisasikan maksud dan dan 167
Rekomendasi ini; 3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Surabaya Pada tanggal : 21 September 2015 KONGRES XV FATAYAT NAHDLATUL ULAMA TAHUN 2015 PIMPINAN SIDANG Ketua, Sekretaris, Yeni Lutfiana Nining Mahendrawati 168
REKOMENDASI KONGRES XV FATAYAT NAHDLATUL ULAMA A. MUKADIMAH Bangsa Indonesia patut berbangga karena telah sukses menggelar hajatan nasional. Pemilihan legislatif, walaupun tertunda aktif, dan pergantian presiden tanpa insiden, menjadi catatan sejarah bangsa Indonesia. Meskipun demikian, masih banyak pekerjaan yang harus dituntaskan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia. Dalam bidang politik, demokratisasi masih mengalami hambatan, perseteruan antar kelompok yang berkepentingan di ranah politik menunjukkan lemahnya kelembagaan partai politik, minimnya integritas politisi. Stabilitas politik juga belum terwujud akibat konflik elit politik dan dominannya kepentingan kelompok di atas kepentingan bangsa. Pada sisi lain, masih maraknya money politic dalam pemilihan legislatif dan pemilu kepala daerah telah mendistorsi proses demokratisasi. Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran, kepentingan rakyat tidak terwakili dan terlayani dengan baik. ekonomi yang tinggi ternyata belum bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat secara layak dan merata. Hingga tahun 2010 angka kemiskinan sebesar 32,53 juta orang (14,15 persen), suatu angka yang masih sangat tinggi. Demikian juga angka pengangguran yang di tahun 2010 diperkirakan mencapai 23 juta orang (10 persen). Di tengah himpitan ekonomi itu, pada beberapa tahun belakangan perekonomian nasional kita kembali terkoyak oleh dampak krisis ekonomi global yang menghantam beberapa negara. Indonesia tampak belum bisa membangun fondasi perekonomian mandiri 169
yang bertumpu pada potensi domestik. Di bidang hukum, penegakan hukum akhir-akhir ini kembali menjadi isu strategis. Hukum di negeri ini belum bisa ditegakkan karena tampak belum menjadi komitmen semua pihak. Di era reformasi korupsi bukannya berkurang, justru bertambah, bahkan sudah merasuki hampir semua lini dan tingkatan. Hal ini setidaknya disebabkan beberapa hal, seperti lemahnya institusi penegak hukum, rendahnya integritas pejabat dan penegak hukum, dan tentu pengawasan yang masih lemah. Isu-isu mutakhir seperti maraknya makelar kasus, mafia perpajakan dan lain-lain, menjadi bukti bahwa pemberantasan korupsi dan penegakan hukum di negeri ini masih jauh dari harapan reformasi. Persoalan pada tiga ranah strategis di atas selanjutnya lainnya menyebabkan penyelesaian atas berbagai problem juga tersendat. Bahkan berbagai masalah baru dalam ranah sosial, pendidikan, kesehatan, lingkungan dan lain-lain, masih menghadang di depan mata kita. Masalah-masalah itu tentu berdimensi struktural dan kultural. Karena itulah penyelesaaiannya harus juga dilakukan secara komprehensif meliputi dua dimensi itu. Pada dimensi struktural, harus dilakukan pembaruan sistem, penguatan kelembagaan dan tata kelola. Sementara di level kultural, harus dilakukan pembangunan kebudayaan, penguatan komitmen semua pihak, serta peningkatan kepedulian masyarakat dan peningkatan partisipasi seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, adanya keterlibatan masyarakat sipil (civil society) yang kuat menjadi sangat penting dalam proses pembangunan dan penyelesaian berbagai persoalan yang hingga 170
kini masih menyelimuti Negara dan Bangsa ini. Dalam masa transisi, masyarakat sipil adalah bagian tak terpisahkan dari agenda konsolidasi demokrasi yang sedang dilakukan. Dalam hal ini Fatayat Nahdlatul Ulama sebagai bagian dari komponen masyarakat sipil juga mempunyai tanggung jawab untuk terlibat dalam penuntasan berbagai persoalan tersebut. Dalam rangka itulah, di samping merumuskan program, Konferensi Besar Fatayat NU turut memberikan sumbangan pemikiran sebagai respons atas fenomena dan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat dan bangsa ini dalam berbagai bidang. B. REKOMENDASI 1. INTERNAL a. Internal Fatayat NU (1) Penyelenggaraan organisasi dan pelaksanaan program secara optimal perlu didukung komitmen dari seluruh pengurus Fatayat NU di semua tingkatan untuk melakukan tugas-tugas organisasi sesuai dengan kewenangannya masing-masing. (2) Dalam upaya pelaksanaan program yang integral dan optimal, Fatayat NU harus dapat menyinergikan kerja-kerja organisasi dengan lembaga, lain di lajnah dan badan otonom lingkungan Nahdlatul Ulama. (3) Agar keputusan-keputusan permusyawaratan Fatayat NU, diketahui dan dipahami oleh warga Fatayat NU di level basis dari tingkat anak ranting, ranting, PAC, PC, PW, PP Fatayat NU, perlu dilakukan sosialisasi dalam berbagai bentuk. 171
Islam Rahmatan lil'alamin, perlu dilakukan penguatan Ideologi Islam Aswaja kepada semua pengurus dan anggota melalui proses pengkaderan di semua level. (4) Dalam rangka melaksanakan gerakan (5) Dalam rangka pengembangan program harus dibentuk Bidang kesehatan: PIKER; Bidang Hukum dan Advokasi: LKP3A; Bidang Dakwah; FORDAF; Bidang Ekonomi: Koperasi Yasmin. perangkat pendukung; (6) Dalam rangka optimalisasi potensi organisasi dan anggota, Fatayat NU perlu menyusun database organisasi dan anggota yang aksesabel berbasis sistem informasi. (7) Kaderisasi merupakan instrumen penting untuk menjamin keberlanjutan organisasi dan regenerasi organisasi. Karena itulah maka kaderisasi harus menjadi agenda prioritas PP Fatayat NU (8) Membentuk lembaga yang mewadahi hafidzoh di seluruh indonesia diberi nama dengan IHFNU (Ikatan Hafidzoh Fatayat Nahdlatul Ulama) (9) Merekomendasikan pada PP Fatayat NU untuk melaksanakan kaderisasi yang meliputi Latihan Kader Dasar (LKD) yang dilaksanakan oleh PC, Latihan Kader Lanjutan(LKL) yang dilaksanakan oleh PW dan Latihan Kader Tingkat Tinggi Nasional (LKTTN) yang dilaksanakan oleh PP 172
(10) Penyeragaman warna pada baju seragam resmi organisasi (11) Membuat forum guru Fatayat NU (12) PP Fatayat NU menerbitkan, mensosialisasikan dan mengadakan pelatihan teknis SOP untuk manajemen keuangan mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat ranting (13) PP Fatayat NU hendaknya mempublikasikan seluruh MoU yang telah ditandatangani dengan mitra kerja dan mengimplementasikan sampai ke tingkat bawah Fatayat NU dan mitra kerja. (14) PP Fatayat NU hendaknya melakukan kajian terhadap usulan adanya hymne dan senam Fatayat sebagaimana yang telah diusulkan oleh PW Fatayat NU Provinsi Jawa Timur. b. Internal Nahdlatul Ulama (1) Dalam jam'iyyah dan mensinergikan gerakan dan program, PBNU perlu memperkuat badan lingkungan otonom, PBNU secara berkelanjutan dengan memotori dan memfasilitasi pertemuan, koordinasi dan konsolidasi antarbadan otonom, lembaga dan lajnah. rangka memperkuat kelembagaan lajnah di lembaga dan (2) Untuk mendukung pemberdayaan ikut mendorong perempuan, PBNU perlu kesetaraan dan pengarusutamaan gender dalam kerja 173
berbagai bidang dengan memasukkannya ke dalam program PBNU melalui lajnah dan lembaga yang ada. (3) Dalam rangka mengantisipasi terkikisnya paham ASWAJA oleh paham yang menyimpang, PBNU perlu selalu meng-upgrade, memperbarui strategi dakwah ASWAJA Pada setiap level kepengurusan NU ke Banom, lembaga dan lajnah di lingkungan PBNU serta membuat surat edaran agar setiap anggota dilarang memiliki keanggotaan ganda di NU dan di ormas yg berbeda ideologi. (4) Dalam dan penataan melanjutkan proses kaderisasi yang berjenjang dan bersinergi, maka Fatayat NU merekomendasikan kepada PBNU agar menentukan pembatasan usia dan periodeisasi di semua Banom NU dengan tegas. rangka organisasi 2. EKSTERNAL a. Bidang Politik dan Pemerintahan (1) Dalam demokrasi, keberadaan sistem politik yang demokratis merupakan sebuah keniscayaan. Oleh karena itu DPR dan Pemerintah diharapkan dapat merumuskan berbagai regulasi dan perundang- undangan baik UU tentang Pemilu, UU tentang Pemilu kada, UU tentang Partai Politik dan lainnya yang lebih beorientasi pada penguatan kualitas rangka memperkuat 174
demokrasi. Sistem politik juga seharusnya memberikan kesempatan yang luas dan affirmasi bagi perempuan untuk berkiprah dalam dunia politik. (2) Kehidupan politik yang demokratis dan stabil merupakan prasyarat penyelenggaraan negara yang baik dan kondusif bagi pelaksanaan pembangunan. Untuk membangun kehidupan politik yang demokratis dan stabil, maka dibutuhkan pemimpin dan politisi dengan menjunjung tinggi etika politik, mengedepankan kepentingan negara, menghindari konflik politik dan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). kedewasaan, para (3) Untuk meningkatkan keberlangsungan demokrasi dan regenerasi kepemimpinan, maka dibutuhkan kaderisasi politik secara lebih sistemastis dan berkelanjutan. Oleh karena itu maka partai politik sebagai lembaga kaderisasi politik seharusnya melakukan rekrutmen politik secara lebih terbuka dan mempercepat proses regenerasi internal secara dinamis. Dalam hal ini, partai politik juga semestinya memberikan ruang dan kesempatan yang luas kepada para perempuan untuk berkiprah dan meniti karir politiknya. (4) Dalam mewujudkan good governance dan clean government, dibutuhkan reformasi birokrasi sebagai prasyarat bagi peningkatan pelayanan 175
publik, perbaikan kualitas, efektifitas, dan efisiensi birokrasi, serta mewujudkan transparansi dan itu, reformasi akuntabilitas birokrasi. Karena birokrasi dan tata kelola pemerintahan merupakan suatu langkah strategis yang harus terus didorong dan dikawal oleh semua komponen masyarakat. (5) Keterlibatan perempuan dalam politik menjadi salah satu strategi untuk mendorong kebijakan publik yang pro-perempuan. Oleh karena itu, para perempuan yang duduk di lembaga- lembaga perwakilan, baik DPR, DPD, dan DPRD harus memperjuangkan kepentingan perempuan secara lebih serius. (6) Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, demokrasi harus berjalan secara substansial. Karenanya, keterlibatan perempuan dalam politik tidak hanya sebatas pada proses demokrasi prosedural di level elit. Keterlibatan perempuan di level akar rumput juga menentukan bagi pewujudan yang pro-perempuan. Oleh karena itu, keterlibatan perempuan kebijakan dan perencanaan pembangunan harus terus didorong, termasuk keterlibatan dalam forum- forum partisipatif dalam merumuskan kebijakan pembangunan. kebijakan pembangunan dalam perumusan (7) Undang-undang tentang pelayanan publik harus ditegakkan untuk menjamin agar semua aparatur 176
pemerintah termasuk pemerintah daerah, meningkatkan pelayanan publik yang lebih layak dan berkualitas untuk masyarakat b. Bidang Hukum (1) Hingga saat ini korupsi masih menjadi masalah utama dalam penegakan hukum. Bahkan dalam beberapa waktu belakangan ini muncul model dan aktor-aktor baru dalam tindak korupsi, misalnya makelar kasus (markus) dan mafia perpajakan. Untuk itu, penegak hukum, baik Kejaksaan, Kepolisian, Kehakiman dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus memberantasnya dengan tuntas tanpa tebang pilih dan bebas dari kepentingan apapun. (2) Untuk mengoptimalisasi pemberantasan korupsi, Pimpinan KPK harus lebih berani melakukan pengusutan dan penindakan terhadap koruptor- koruptor kelas kakap. KPK juga harus mengambil alih dan membuka kembali kasus-kasus besar, lain-lain. Dalam seperti BLBI, Century dan menangani lembaga- lembaga penegak hukum lainnya harus bersinergi dengan KPK, dan tidak membangun "kekuatan tandingan" yang dapat melemahkan kerja pemberantasan korupsi. kasus-kasus korupsi, (3) Berkenaan dengan semakin meningkatnya kejahatan terhadap perempuan, baik trafficking, 177
KDRT maupun bentuk-bentuk kekerasan lainnya, para penegak hukum, khususnya kepolisian, lebih tegas melakukan tindakan diharapkan hukum. Khususnya untuk kasus-kasus kekerasan terhadap TKW di luar negeri, harus dilakukan kerjasama penegakan hukum dengan negara- negara tujuan TKI. (4) Anak sebagai investasi masa depan harus negara. perlindungan mendapatkan Sebagaimana kita ketahui, kekerasan terhadap anak terus meningkat. Angka kekerasan terhadap anak mencapai 3.023 kasus pada tahun 2014. Untuk mengantisipasi masalah tersebut, sudah saatnya pemerintah meningkatkan penegakan hukum untuk melindungi generasi bangsa tersebut. Undang-Undang Perlindungan Anak sesungguhnya sudah cukup tegas memberikan sanksi terhadap pelaku kekerasan, namun di tingkat lapangan, penanganan dan penegakan hukum masih lemah. dari (5) Dalam upaya penyadaran hukum bagi masyarakat perlu adanya sosialisasi produk-produk hukum. (6) PP Fatayat NU mengawal pelaksanaan UU Desa dengan merekomendasikan kepada pemerintah pusat hingga daerah untuk melibatkan perempuan dalam pelaksanaan UU Desa. (7) PP Fatayat NU mendorong dan mengadvokasi kepada Pemerintah dan DPR RI agar RUU 178
Penghapusan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak masuk ke dalam Prolegnas tahun 2016. c. Sosial-Budaya (1) Salah satu fenomena yang marak di era transisi adalah munculnya konflik-konflik horizontal. Konflik itu muncul sebagai akibat dari kian terkikisnya kohesifitas sosial, lunturnya nilai-nilai toleransi antar-kelompok, dan makin rendahnya kesadaran kebangsaan. Nilai-nilai dan modal sosial itu ternyata mengalami pengikisan. Untuk itu pemerintah seyogyanya ikut menumbuhkan kembali nilai-nilai dan modal sosial tersebut segala kemungkinan seraya mengantisipasi konflik dengan berbagai pendekatan. Di sisi lain, masyarakat juga harus mengkampanyekan hidup berdampingan secara damai dan membangun kesadaran akan pentingnya kebersamaan serta menumbuhkan budaya dialogis. (2) Salah satu modal sosial masyarakat Indonesia yang sejak dulu dibanggakan adalah budaya gotong royong. Budaya itu telah menjadi kekayaan masyarakat yang penting dalam menciptakan peradaban bangsa. Namun, budaya itu kini mulai luruh seiring proses modernisasi yang menerjang secara dahsyat sendi-sendi kehidupan masyarakat. Untuk itu seluruh komponen, baik 179
pemerintah maupun masyarakat perlu melakukan revitalisasi dan reaktualisasi modal sosial itu untuk mendukung proses pembangunan dan peningkatan kesejahteraan hidup bersama. (3) Pengarusutamaan Gender memang telah menjadi program nasional. Dengan program itu perempuan mendapat kesempatan luas untuk berkiprah dalam berbagai sektor publik. perempuan Namun, masih menghadapi tantangan budaya, berupa konstruksi sosial masyarakat terhadap peran dan keberadaan perempuan. Bagi banyak masyarakat, perempuan masih dipandang sebagai warga kelas dua yang cukup berperan pada wilayah domestik. Berangkat dari hal tersebut, Fatayat NU mendesak lahirnya UU tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender. upaya penyetaraan (4) Pada era interaksi budaya yang sangat massive dan terbuka, Fatayat NU perlu mendorong Pemerintah agar melakukan upaya-upaya pelestarian dan pengembangan potensi seni budaya lokal dalam rangka menjaga integritas bangsa. d. Bidang Ekonomi (1) Tingkat kemiskinan di Indonesia hingga saat ini masih sangat tinggi, yakni sebesar 32.53 juta orang (14,15 persen). Program pengentasan kemiskinan yang digalakkan ternyata tidak dapat 180
menurunkan angka kemiskinan secara efektif, sebab program-program tersebut umumnya lebih bersifat konsumtif ketimbang membangun produktifitas ekonomi masyarakat. Oleh karenanya pemerintah harus melakukan reorientasi dan merumuskan ulang program-program pengentasan kemiskinan yang lebih efektif dan terukur. dan kemandirian (2) Salah satu penyebab gagalnya program ekonomi adalah karena kebijakan ekonomi nasional kita masih belum independen dari kepentingan asing, yaitu negara-negara kuat. Kepentingan asing itu masih menentukan dan mendikte kebijakan ekonomi nasional melalui IMF, Bank Dunia, dan lain-lain. Dengan membangun ketergantungan Indonesia terhadap hutang, lembaga keuangan itu sangat leluasa mendikte kebijakan negara yang katanya berdaulat ini. Tentu, di balik itu semua terdapat kepentingan negara-negara kuat untuk semakin membuat Indonesia tunduk untuk dieksploitasi sumberdaya alamnya. Oleh karena itu, harus ada political will dari pemerintah untuk menegaskan kedaulatan ekonomi dengan memutus ketergantungan terhadap kekuatan asing. (3) Perekonomian nasional kita masih sangat rentan terhadap dampak krisis ekonomi global. Hal ini terjadi karena perekonomian kita belum 181
bertumpu pada kekuatan dan potensi domestik. Karenanya pemerintah harus membangun kemandirian ekonomi dengan menempatkan potensi local dan domestik sebagai pilar ekonomi nasional. Langkah ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan, mengelola, dan mengembangkan potensi ekonomi lokal seoptimal mungkin. (4) Sebagai salah satu konsekuensi globalisasi ekonomi, perdagangan bebas merupakan tren baru yang tak bisa dihindari, termasuk oleh Indonesia. Salah satunya, Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tahun 2015. Kebijakan ini tentu dipastikan akan membawa konsekuensi yang tak ringan bagi industri kecil domestik, karena akan tergilas oleh produk dari luar. Untuk itu, tak ada pilihan lain bagi pemerintah untuk memperkuat industri kecil domestik agar mampu bersaing dengan produk luar negeri. Di samping itu, pemerintah harus membangun jiwa kewirausahaan masyarakat, terutama kelompok-kelompok yang memiliki seperti perempuan potensi kewirausahaan, usaha produktif dan pendampingan TKI purna dalam upaya pemberdayaan ekonomi mandiri (5) Penguatan perekonomian nasional merupakan kerja strategis yang sangat menentukan nasib bangsa dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu agar pembangunan perekonomian nasional dapat dilakukan dengan arah dan 182
capaian yang jelas dan terukur, maka dibutuhkan regulasi yang menjadi payung bagi pelaksanaan pembangunan ekonomi. Untuk itu DPR diharapkan segera menyelesaikan Perekonomian Nasional sebagai blue-print pembangunan perekonomian yang lebih adil dan pro-rakyat. (6) Untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, maka program penanggulangan kemiskinan harus dilakukan dengan mendorong pertumbuhan yang pro-rakyat miskin dengan memberi perhatian khusus pada usaha-usaha yang melibatkan orang- orang miskin. juga (7) Sebagai warga negara, perempuan memiliki hak untuk meningkatkan taraf hidup dan kemandirian ekonominya untuk menunjang kehidupan keluarga. Salah satu sektor perekonomian yang sangat mungkin dan diminati oleh banyak perempuan adalah pengembangan usaha kecil. Namun seringkali perempuan menghadapi problem permodalan. itu, usaha kecil perempuan harus Karena mendapatkan dukung kebijakan permodalan yang mudah dan aksesabel. Untuk itu pemerintah diharapkan melakukan perluasan skim kredit bagi pengembangan usaha perempuandengan memberikan (kredit lunak/ hibah, sistem kredit tunai, tidak ada bunga, dan lain-lain). 183
e. Bidang Pendidikan (1) Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ditegaskan bahwa semua lembaga pendidikan di Indonesia berada pada posisi yang sejajar dan diakui peranannya dalam membangun SDM Indonesia. Sayangnya, komitmen UU ini ternyata tidak diikuti dengan pengalokasian anggaran yang adil. Anggaran Lembaga Pendidikan yang bernaung di bawah Kementerian Agama sangat kecil dibandingkan dengan anggaran pendidikan umum melalui Kementerian Pendidikan Nasional. Untuk itu pemerintah harus mengubah kebijakan penganggaran pendidikan secara adil untuk mewujudkan kesetaraan pendidikan. (2) Pendidikan merupakan untuk membangun secara menyeluruh. Tujuan pendidikan bukan semata- mata menciptakan orang-orang yang pintar dan cerdas secara intelektual. Melainkan, yang jauh lebih penting dari itu adalah penciptaan generasi bangsa yang berkarakter dan dedikatif agar bisa terlibat dalam membangun peradaban bangsa ini itu, pemerintah harus mengubah orientasi sistem pendidikan dengan segala turunannya, termasuk kurikulum, dari yang hanya mengedepankan oreintasi pragmatis untuk intelektual menjadi membangun kecerdasan instrumen sumberdaya manusia lebih baik. Untuk 184
pendidikan yang berorientasi pada penguatan karakter, pengembangan kecerdasan emosional dan spiritual. (3) Sebagaimana diketahui, wajib belajar sembilan tahun yang disempurnakan oleh pemerintah menjadi dua belas tahun merupakan hak seluruh warga negara. Sedangkan pembiayaannya merupakan kewajiban pemerintah. Sementara, hingga kini, meskipun anggaran pendidikan sudah mencapai 20 persen, banyak anak-anak bangsa yang belum mengenyam pendidikan karena masih mahalnya biaya pendidikan bagi mereka. Itu berarti, anggaran pendidikan yang besar itu belum terimplementasi dalam pendidikan yang terjangkau. Untuk itu pemerintah melalui program Kartu Pintar harus menjamin bahwa pendidikan benar-benar bisa diakses dan dijangkau oleh semua warga negara tanpa kecuali. (4) Pemerintah harus membangun pendidikan yang adil dan merata, di mana setiap anak bangsa dapat mengenyam pendidikan yang berkualitas. (5) Dalam rangka meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam meningkatkan pengelolaan dan mutu pendidikan dalam konteks desentralisasi, Bank Dunia mengucurkan dana hibah sebesar Euro 39 juta atau setara US$ 51 juta (sekitar Rp 548 miliar). Dana dikucurkan untuk 50 kabupaten dan kota di Indonesia dengan program Program 185
Pengembangan Kapasitas Pendidikan Dasar atau Basic Education Capacity Trust Fund (BEC-TF). Untuk menjamin agar bantuan tersebut tepat sasaran dan dapat menyelesaikan persoalan pendidikan di Indonesia, maka dana hibah transparan. tersebut harus dikelola secara Masyarakat juga diharapkan dapat berpartisipasi mengawasi tersebut. Pembangunan kualitas sumberdaya manusia harus dimulai dengan pengembangan anak usia dini yang mencakup perawatan, pengasuhan dan pendidikan sebagai program utuh dan dilaksanakan secara terpadu. Hal ini karena pembentukan moral dan kecerdasan seseorang dimulai pada masa usia dini, yaitu umur 0-8 tahun. Usia tersebut merupakan awal bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Dengan demikian, pendidikan anak usia dini adalah fondasi atau peletak dasar bagi tumbuh kembang anak. Karena itulah maka pemerintah seharusnya memberikan perhatian yang serius pada pendidikan usia dini dengan meningkatkan akses dan kualitas PAUD. (6) Salah satu masalah yang dihadapi oleh dunia pendidikan kita adalah bahwa begitu banyak keluaran pendidikan (orang-orang terdidik) yang menjadi pengangguran. Padahal sebagai upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia dan menguatkan kapasitas masyarakat untuk penggunaan dana 186
meningkatkan taraf hidup, pendidikan harus relevan dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan kehidupan sosial ekonomi. Untuk itu Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, Kementrian Dikti, Kementrian Agama, Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Tenaga Kerja sudah seharusnya menyinergikan kurikulum yang berbasis kompetensi dan program link and match sebagai bagian dari program pendidikan nasional. (7) Peningkatan mutu,pemerataan, kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan baik formal maupun non formal kualitas (8) Adanya jaminan lingkungan pendidikan disetiap jenjang aman/ bebas dari tindakan kekerasan (9) PP Fatayat NU merekomendasikan kepada Komisi Penyiaran Indonesia untuk melarang tayangan- tayangan kekerasan dan pornografi/pornoaksi di semua media (10) PP Fatayat NU merekomendasikan kepada Pemerintah agar lebih memperhatikan pelak- sanaan dan penyelenggaraan pendidikan di pondok pesantren baik dari sisi pemberdayaannya maupun pengembangannya mengingat lembaga pendidikan pondok pesantren hari ini merupakan lembaga yang strategis dalam penguatan karakter pelajar dan upaya menangkal berbagai ancaman bangsa. 187
(11) PP Fatayat NU merekomendasikan kepada peme rintah agar memberikan perlindungan hukum kepada guru dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pengajar dan pendidik di sekolah. f. Bidang Kesehatan (1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia menempati peringkat ke 107 dari 177 negara, suatu peringkat yang masih sangat rendah. Hal ini terjadi karena salah satunya tingkat kesehatan masyarakat Indonesia masih sangat rendah dibandingan dengan negara-negara lain. Untuk itu Pemerintah harus melakukan terobosan dalam bidang kesehatan untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas. (2) Kesehatan ibu merupakan faktor penting dalam peningkatan kesehatan masyarakat. Namun, hingga kini Angka Kematian Ibudan bayi baru lahir masih sangat tinggi, yaitu 23 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2014. Untuk itu pemerintah harus serius dalam menurunkan AKI, yaitu dengan merevitalisasi Posyandu dan puskesmas dalam memberikan pelayanan persalinan dengan standar yang memadai. Fakta menunjukkan bahwa selama ini pelayanan kesehatan, di daerah masih sangat jauh dari memadai. (3) Pemerintah memang telah memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi warga miskin. 188
Namun, masih banyak rakyat miskin yang masih kesulitan untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan, terutama bagi pasien yang harus dirawat di rumah sakit. Untuk itu pemerintah pusat seharusnya memberikan sanksi kepada aparatur dan atau pemerintah daerah yang mempersulit akses pelayanan publik bagi warga miskin. (4) Salah satu masalah yang hingga kini masih menjadi isu besar, dalam dunia kesehatan adalah fenomena HIV/AIDS. Jumlah kasus terinfeksi HIV/ AIDS hingga 2010 diperkirakan mencapai antara 93 ribu hingga 130 ribu kasus. Menurut teori fenomena gunung es yang berlaku mengatakan, jumlah penderita HIV/AIDS yang tampak hanyalah 5-10 persen dari jumlah keseluruhan. Dengan terus meningkatnya angka tersebut, maka pemerintah harus membangun terobosan baru untuk menanggulanginya, dengan melakukan pencegahan yang efektif. (5) Indonesia merupakan "juara" ketiga dalam hal perokok setelah China dan India. Saat ini jumlah perokok di Indonesia sekitar 60 juta orang. Menurut data Kementerian Kesehatan, hampir 2 juta anak Indonesia berusia 7-18 tahun merokok rata-rata dua batang setiap hari. Padahal, rokok merupakan bahaya besar untuk kesehatan manusia, bahkan bisa menjadi menyebab 189
kematian. Di Indonesia menurut laporan Badan Khusus Pengendalian Tembakau - Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat (TCSC- IAKMI) diperkirakan 427.948 kematian pertahunnya atau dalam sehari ada sekitar 1.172 orang meninggal karena rokok. Berdasarkan fakta di atas, sudah saatnya pemerintah mengambil kebijakan yang tegas untuk mengurangi perokok dengan membatasi iklan rokok dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya merokok, terutama bagi anak-anak dan perempuan. (6) Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, seluruh elemen harus bergandeng tangan. Masyarakat harus turut serta untuk meng- sehat, mengontrol kampanyekan pelayanan kesehatan, mendorong kebijakan bidang kesehatan yang prorakyat, dan membantu yang memberikan berkualitas. hidup pelayanan kesehatan g. Bidang Lingkungan (1) Perubahan iklim sebagai salah satu dampak dari global warming merupakan fenomena yang tak bisa dielakkan. Kerusakan lingkungan dan hutan telah memberi kontribusi yang sangat besar terhadap fenomana yang mengancam dunia tersebut. Untuk itu penyelamatan lingkungan harus menjadi komitmen seluruh pihak. Semua 190
komponen harus bergandeng tangan mencegah kerusakan lingkungan dan hutan. (2) Indonesia merupakan potret dari kegagalan mengelola, dan melindungi hutan. Sebagai gambaran, laju kerusakan hutan di Indonesia saat ini setara dengan 364 lapangan sepak bola/ jam. Indonesia juga menduduki peringkat ketiga penghasil emisi terbesar di dunia, terutama karena kebakaran hutan. Untuk itu pemerintah harus bertindak tegas dalam kasus illegal logging dan menindak tegas semua pelaku dan aparat negara yang terlibat kolusi dalam pembakaran hutan/lahan yang bisa berakibat fatal (3) Salah satu yang memberikan kontribusi besar bagi kerusakan alam adalah eksploitasi sumber daya alam yang tak terkendali. Hal ini terjadi karena orientasi bisnis yang lebih dominan serta intransparansi pengelolaan SDA. Untuk itu pemerintah harus mencabut ijin ekplorasi SDA bagi perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan UU tentang Perlindungan Lingkungan hidup. (4) Pelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Upaya tersebut yang harus dilakukan secara menyeluruh dan integral, baik pada level structural maupun aspek kultural. Secara kultural masyarakat harus juga terlibat dalam mengkampanyekan 191
pelestarian lingkungan, meningkatkan kesadaran masyarakat, mengontrol perusakan lingkungan, kebijakan dan mendorong merumuskan pembangunan yang berwawasan lingkungan. h. Bidang Ketenagakerjaan (1) Di Indonesia hingga saat persoalan pengangguran masih menjadi isu sentral. Pada tahun 2014 ini, angka pengangguran diperkirakan masih berada di kisaran 10 persen, atau sekitar 23 juta orang. Pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5.5 persen ternyata belum mampu menyerap tenaga kerja di usia produktif. Untuk itu, di samping dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja harus dilakukan peningkatan dengan mendrong sektor-sektor riil yang produktif di tingkat daerah. Di samping itu pemerintah harus jiwa kewirausahaan masyarakat, membangun terutama kelompok-kelompok yang memiliki potensi kewirausahaan, seperti perempuan usaha produktif. (2) Persoalan tenaga kerja di luar negeri masih menjadi masalah besar dalam dunia ketenagakerjaan di Indonesia. Di samping karena gaji yang kecil, kekerasan terhadap TKI terutama TKW masih menunjukkan angka yang terus meningkat. Untuk itu, pemerintah harus memberikan perlindungan luar yang efektif bagi tenaga kerja kita di 192
negeri. Dalam hal ini pemerintah seharusnya menjalin kerjasama penegakan hukum dengan berbagai negara sasaran TKI secara lebih intensif dan berkelanjutan, serta memperluas MOU perlindungan tenaga kerja dengan semua negara sasaran TKI. (3) Untuk meningkatkan harkat, kualitas dan kapasitas TKI di luar negeri serta untuk menghindari berbagai tindakan kesewenang-wenangan, calon TKI diperketat persyaratan serta dibekali dengan keterampilan berbagai segi termasuk pembekalan agama dan hukum. Dalam hal ini pemerintah harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh mulai dari proses rekrutmen di dalam negeri, yang antara lain dilakukan dengan menyiapkan skill minimal yang dibutuhkan tenaga kerja sektor informal, memberikan bekal penguasaan bahasa, kultur negara tujuan dan lain-lain. (4) Untuk menjamin kualitas TKI dan memberi perlindungan terhadap TKI yang berkelanjutan, Pemerintah harus lebih serius dalam memonitor dan mengevaluasi kinerja PJTKI untuk memastikan bahwa PJTKI memberikan pelatihan ketrampilan, informasi tentang budaya negara tujuan dan perwakilan-perwakilan RI di negara tujuan; memberikan informasi kepada keluarga tentang keberadaan TKI di Negara tujuan dan memonitor jika terjadi perpindahan, memberikan informasi 193
kepada perwakilan RI di negara tujuan identitas TKI yang datang dan berkoordinasi dengan perwakilan RI di negara tujuan dalam memonitor keberadaan TKI. (5) Sebagaimana diketahui, pengiriman tenaga kerja ke luar negeri memunculkan banyak sekali masalah, terutama yang terkait diperkirakan masih berada di kisaran 10 persen, atau sekitar juta orang. Pertumbuhan ekonomi yang 23 mencapai 5.5 persen ternyata belum mampu menyerap tenaga kerja di usia produktif. Untuk itu, di samping dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan lapangan kerja harus dilakukan dengan mendrong sektor-sektor riil yang produktif di tingkat daerah. (6) Dalam rangka meningkatkan perlindungan dan menjamin hak-hak pekerja di dalam negeri, pemerintah semestinya meningkatkan kualitas hubungan industrial antara pekerja dan pemberi kerja dalam rangka mendorong pencapaian proses kesepakatan. Untuk itu maka, harus juga dilakukan penguatan kapasitas organisasi pekerja dan asosiasi pengusaha. (7) Dalam rangka memperkuat pengaturan tentang penempatan tenaga kerja di luar negeri yang dapat memberikan perlindungan terhadap TKI secara optimal, pemenuhan hak TKI secara memadai, dan memberikan kepastian hukum bagi 194
pelaku dan pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, DPR diharapkan segera terhadap Undang-Undang melakukan Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Tenaga Kerja di Luar Negeri. revisi (8) PP Fatayat NU mendukung gerakan " Stop TKI Ayo Transmigrasi" yang dicanangkan Pemerintah untuk mengurangi tindak kekerasan terhadap TKI dan pemerataan ekonomi bangsa (9) Hasil dengan keselamatan dan perlindungan hak Pekerja Buruh Migran. Untuk itu, pemerintah harus mengubah paradigma bahwa penempatan tenaga kerja di LN merupakan alternatif terakhir setelah mengupayakan secara maksimal dan sungguh-sungguh untuk peluang kerja di dalam negeri melalui perluasan kesempatan kerja. Dalam rangka meningkatkan perlindungan dan menjamin hak-hak pekerja di dalam negeri, pemerintah semestinya meningkatkan kualitas hubungan industrial antara pekerja dan pemberi kerja dalam rangka mendorong pencapaian proses negosiasi. Untuk itu maka, harus juga dilakukan penguatan kapasitas organisasi pekerja dan asosiasi pengusaha. 195
HASIL KONGRES XV FATAYAT NAHDLATUL ULAMA 196