KAJIAN SEKTOR FORMAL INVESTASI UMKM MEMPERKUAT PILAR KETAHANAN EKONOMI NASIONAL KAJIAN STRATEGIS SERI ENERGI HIJAU
Bahlil Lahadalia Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia KATA PENGANTAR Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) roda merupakan ekonomi yang memainkan peran penting dalam pengembangan ekonomi lokal, penyerapan tenaga kerja, menciptakan kesempatan untuk pengembangan keterampilan dalam kewirausahaan dan bisnis. Di Indonesia, UMKM berkontribusi sekitar 61% terhadap PDB Nasional dan mampu menyerap tenaga kerja sebesar 97%. salah satu penggerak Namun, UMKM juga merupakan sektor yang rentan terkena dampak dari berbagai krisis dan dinamika di pasar global jika dibandingkan dengan usaha yang berskala besar. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi, manajerial, pendanaan, dan sumber daya manusia. Akan tetapi, UMKM merupakan salah satu sektor yang memiliki tingkat resiliensi yang tinggi sehingga mampu bertahan di berbagai krisis salah satunya pandemi COVID-19. Menjadi salah satu dari 5 agenda besar Kabinet Indonesia Maju, saat ini arah kebijakan Pemerintah Indonesia fokus kepada bagaimana membuat UMKM naik kelas. Melalui Undang-undang Cipta Kerja (UUCK), Pemerintah Indonesia membuka gerbang dalam kemudahan pengurusan perizinan bagi UMKM, dukungan pendanaan, dan kepastian jaminan berusaha bagi para pelaku UMKM di Indonesia.
Di sisi lain, melalui UUCK juga Pemerintah Indonesia mewajibkan semua lembaga pemerintahan mengalokasikan 40% dari anggaran belanja pemerintahan kepada sektor UMKM, serta adanya kemitraan antara usaha besar yang akan berinvestasi di Indonesia. Semua pola kemitraan dan kewajiban yang telah dibuat dapat menjadi jendela bagi para pelaku UMKM untuk mendapat transfer pengetahuan, peningkatan kualitas SDM, serta kesempatan untuk membangun jaringan pasar yang lebih luas. Saya menyambut baik penyusunan Kajian Strategis Energi Hijau: Kajian Sektor Formal Investasi UMKM Memperkuat Pilar Ketahanan Ekonomi Nasional. Kajian ini merupakan upaya Pemerintah Indonesia untuk memetakan UMKM di Indonesia baik dari potensi yang dimiliki hingga tantangan yang dihadapi di lapangan, serta menyusun skenario strategi dalam memperkuat sektor UMKM agar mampu naik kelas. Sebagai Penutup, Saya berharap semoga kajian ini memberikan manfaat yang berarti bagi peningkatan dan percepatan penguatan sektor UMKM di Indonesia. Jakarta, Juli 2023 Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia v
"Kajian ini merupakan upaya Pemerintah Indonesia untuk memetakan UMKM di Indonesia baik dari potensi yang dimiliki hingga tantangan yang dihadapi di lapangan, serta menyusun skenario strategi dalam memperkuat sektor UMKM agar mampu naik kelas." Bahlil Lahadalia Menteri Penanaman Modal Republik Indonesia Investasi/Kepala Badan Koordinasi
SENARAI PENULIS Arnanto Nurprabowo, menyelesaikan program S3 (Doktoral) di Universitas Gadjah Mada, pernah berkarir di BUMN Kehutanan dan bekerja sebagai Tenaga Ahli di DPR RI. Saat ini menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bidang Hubungan Komunikasi Kelembagaan. Dalam keorganisasian terlibat aktif di Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (KAGAMA) dan Persatuan Insinyur Indonesia (PII). Mei Mei Meilani merupakan staff Partnership Manager & Associate for Partnerships Yayasan KALEKA dan saat ini berdomisili di Tokyo, Jepang. Meraih gelar doktor di Fakultas Kehutanan pada 2022 dengan disertasi berjudul "Achieving Economic, Ecological and Social Balances of Sebangau National Park". Terlibat aktif pada berbagai riset di bidang ekonomi, sosial, dan kebijakan kehutanan. Hingga saat ini aktif melakukan penelitian dan pendampingan program-program pemberdayaan masyarakat di Kota Bogor, Jawa Barat melalui MAP Institute.
Daftar Isi Daftar Isi Daftar Gambar Daftar Tabel Akronim Ringkasan Eksekutif I. Pendahuluan 1.1. Latar belakang dan tujuan 1.2. Metode dan struktur laporan kajian II. Definisi UMKM di Tingkat Global 2.1. Definisi UMKM di negara-negara utara 2.2. Definisi UMKM di negara-negara selatan III. Perkembangan UMKM di Tingkat Global 3.1. perekonomian di berbagai negara Jumlah UMKM dan kontribusi UMKM terhadap Perkembangan UMKM di negara-negara utara Perkembangan UMKM di negara-negara selatan 3.2. Potensi investasi global terhadap UMKM 3.2.1. Potensi investasi bersumber dari negara 3.2.2. Potensi investasi/pendanaan bagi UMKM bersumber dari non negara IV. Perkembangan UMKM di Indonesia 4.1. Definisi dan klasifikasi UMKM di Indonesia 4.2. Arah kebijakan yang mendorong untuk pengembangan UMKM di Indonesia 4.3. Regulasi-regulasi yang mendorong pengembangan UMKM 4.4. Kelembagaan UMKM di Indonesia viii x xiii xiv xvii 1 3 5 7 9 10 17 19 20 21 23 23 31 37 39 41 38 43 60
4.5. Profil UMKM Indonesia 4.6. Sumber permodalan UMKM Indonesia 63 68 V. Tantangan-Tantangan yang Dihadapi Oleh UMKM di Indonesia 75 5.1. Tantangan-tantangan yang dihadapi oleh UMKM secara umum 77 Aspek keuangan Aspek produksi Aspek pemasaran Aspek teknologi informasi Aspek sumber daya manusia (SDM) 5.2. Studi kasus: Tantangan-tantangan UMKM di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 5.2.1. Profil UMKM di DIY 5.2.2 Tantangan-tantangan yang dihadapi UMKM di DIY 77 78 79 80 82 82 82 87 VI. Strategi-strategi untuk Memperkuat Sektor UMKM 6.1. Strategi umum 6.2. Strategi khusus: UMKM dalam menghadapi tantangan- tantangan 99 101 104 VII. Penutup Daftar Pustaka 109 114 ix
Daftar Gambar Gambar 1. Estimasi pertumbuhan jumlah UMKM di seluruh dunia dari tahun 2000 sampai 2021 Gambar 2. Program MCC Amerika Serikat Gambar 3. Proporsi pendanaan Indonesia Compact Gambar 4. Program, tujuan, dan lokasi sasaran hibah Compact II MCC (2023-2028) Gambar 5. Prioritas dukungan Program ARISE+ Indonesia 2018-2023 Gambar 6. Kategori usaha prioritas Program ARISE+ Indonesia 2021-2023 Gambar 7. Program ARISE+ Indonesia dalam mendorong peningkatan ekspor sektor swasta Gambar 8. Tiga sasaran hibah Citi Foundation Gambar 9. Program dalam Pilar Sosial Gambar 10. 5 Pilar agenda besar Kabinet Indonesia Maju Gambar 11. Strategi penguatan UMKM dan koperasi di Indonesia Gambar 12. Realisasi PEN 2020-2022 Gambar 13. Struktur organisasi Kemenkop UKM Gambar 14. Kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia Gambar 15. 10 negara tertinggi nilai ekspor kayu olahan (2013- 2022) Gambar 16. Jumlah UMKM di Indonesia berdasarkan Provinsi Gambar 17. 5 Provinsi dengan kontribusi ekonomi tertinggi yang bersumber dari UMKM 20 24 26 27 29 29 30 33 34 41 42 43 61 64 64 65 65
Gambar 18. Jumlah UMKM berdasarkan skala usaha Gambar 19. Dominansi sektor UMKM di Indonesia Gambar 20. Target dan realisasi perusahaan besar yang bermitra dengan UMKM Gambar 21. Cara kerja SCF Gambar 22. Kriteria pelaksanaan SCF Gambar 23. Kriteria penerima, tujuan, dan kemudahan KUR Gambar 24. Target dan realisasi Program KUR untuk mendukung UMKM Gambar 25. Total UMKM di Provinsi DIY dibandingkan dengan total UMKM nasional Gambar 26. Total UMKM di Provinsi DIY dibandingkan dengan total UMKM nasional Gambar 27. Jumlah UMKM Provinsi D.I. Yogyakarta berdasarkan skala usaha Gambar 28. Persentase skala usaha Provinsi DIY tahun 2023 Gambar 29. Aplikasi SiBakul Jogja Gambar 30. Indikasi tantangan pada aspek keuangan yang dihadapi oleh UMKM di DIY Gambar 31. Indikasi tantangan dalam penyusunan laporan keuangan oleh pelaku UMKM di DIY Gambar 32. Indikasi tantangan yang dihadapi oleh UMKM di DIY dalam mengajukan permodalan ke bank Gambar 33. Indikasi tantangan yang dihadapi oleh UMKM di DIY dalam memperoleh investor Gambar 34. Indikasi tantangan pada aspek produksi yang dihadapi oleh UMKM di DIY Gambar 35. Indikasi tantangan pada aspek pemasaran yang dihadapi oleh UMKM di DIY 66 67 69 70 71 73 73 83 83 84 84 86 88 88 89 89 90 91
Gambar 36. Indikasi tantangan pada sistem pemasaran online yang dihadapi oleh UMKM di DIY 91 Gambar 37. Indikasi tantangan pada sistem pemasaran offline yang dihadapi oleh UMKM di DIY 92 Gambar 38. Indikasi tantangan yang dihadapi oleh pelaku 92 UMKM di DIY dalam hal teknologi Gambar 39. Indikasi tantangan dalam aspek informasi yang dihadapi oleh pelaku UMKM di DIY 93 Gambar 40. Indikasi media penyebaran informasi bagi pelaku 94 UMKM di DIY Gambar 41. Beberapa jenis perizinan yang dimiliki oleh pelaku 95 UMKM di DIY Gambar 42. Indikasi tantangan aspek perizinan yang dihadapi 95 oleh pelaku UMKM di DIY Gambar 43. Indikasi tantangan aspek kelembagaan yang dihadapi 96 oleh pelaku UMKM D. I. Yogyakarta Gambar 44. Indikasi tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM DIY dalam aspek SDM 97 Gambar 45. Desain kelembagaan untuk penguatan sektor 102 UMKM Indonesia xii
Daftar Tabel Tabel 1. Definisi UMKM di berbagai negara Tabel 2. Kontribusi UMKM dalam pendapatan negara dan penyerapan tenaga kerja Tabel 3. Gambaran Umum Hibah Program MCC Compact I Tabel 4. Komponen Pembiayaan Hibah Program MCC Compact I Tabel 5. Definisi dan klasifikasi UMKM di Indonesia Tabel 6. Daftar regulasi yang mendukung pengembangan UMKM di Indonesia Tabel 7. Tantangan-tantangan yang dihadapi oleh UMKM dan strategi untuk mengatasinya 12 23 25 26 39 44 112
AKRONIM AFEED ASEAN Framework on Equitable Economic Development ASEAN Regional Indonesia Trade Support Facility Badan Pengawas Obat dan Makanan Badan Standardisasi Nasional Dana Alokasi Khusus Daerah Istimewa Yogyakarta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Foreign Direct Investment Focus Group Discussion Hak Kekayaan Intelektual Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement Industri Kecil Menengah Instruksi Presiden Izin usaha mikro kecil Integration ARISE+ Support- BPOM BSN DAK DIY DPMPTSP FDI FGD HAKI IEU CEPA IKM Inpres IUMK Kementerian PPN/BAPPENAS Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Investasi/BKPM Badan Koordinasi Penanaman KUR MCC NIB NIK OECD OJK OSS PEN Modal Kredit Usaha Rakyat Millenium Challenge Compact Nomor Induk Berusaha Nomor Induk Kependudukan Organization for Economic Cooperation and Development Otoritas Jasa Keuangan Online Single Submission Program Ekonomi Nasional
PDB/GDP Produk Domestik Bruto/ Growth Domestic Product Peraturan Presiden Peraturan Menteri Peraturan Pengganti Undang-undang Project Management Officer Steering Committee Securities Crowdfunding Sustainable Development Goals Satu Data Indonesia Sumber daya Manusia Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Standar Nasional Indonesia Sistem Pengadaan Secara Elektronik Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Standar Prosedur Operasional Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Usaha Mikro Kecil Menengah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Universitas Gadjah Mada Undang-undang AKRONIM Perpres Permen Perppu PMO PSC SCF SDGs SDI SDM SiRUP SNI SPSE SPBE SOP SPP-IRT AFEED ASEAN Framework on Equitable Economic Development ARISE+ ASEAN Regional Integration Support- Indonesia Trade Support Facility BPOM Badan Pengawas Obat dan Makanan BSN Badan Standardisasi Nasional DAK Dana Alokasi Khusus DIY Daerah Istimewa Yogyakarta DPMPTSP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu FDI Foreign Direct Investment FGD Focus Group Discussion HAKI Hak Kekayaan Intelektual IEU CEPA Indonesia-European Union Comprehensive RPJMN Economic Partnership Agreement IKM Industri Kecil Menengah UMKM UMK-M UMKMK UKM UGM UU UUCK Inpres Instruksi Presiden IUMK Izin usaha mikro kecil Kementerian PPN/BAPPENAS Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Investasi/BKPM Badan Koordinasi Penanaman Undang-undang Cipta kerja Modal KUR Kredit Usaha Rakyat MCC Millenium Challenge Compact NIB Nomor Induk Berusaha NIK Nomor Induk Kependudukan OECD Organization for Economic Cooperation and Development OJK Otoritas Jasa Keuangan OSS Online Single Submission PEN Program Ekonomi Nasional
RINGKASAN EKSEKUTIF UMKM utama perekonomian nasional, termasuk di negara-negara dengan kategori perekonomian maju seperti di Inggris, Amerika Serikat, dan Jepang. Jumlah UMKM di tingkat global dalam beberapa tahun terakhir mengalami perkembangan yang sangat pesat. Di Indonesia, UMKM dikategorikan menjadi 3 kelas yaitu: Mikro, Kecil, dan Menengah berdasarkan kriteria jumlah tenaga kerja, jumlah pendapatan tahunan, dan jumlah modal. Saat ini, arah kebijakan Pemerintah Indonesia fokus pada UMKM naik kelas (scalling up) mengingat sebagian besar UMKM masih berada di kategori mikro. UMKM masuk ke dalam salah satu dari 5 agenda besar Kabinet Indonesia Maju melalui mendorong untuk penerbitan UU Pemberdayaan UMKM dengan tujuan untuk mengakselerasi performa UMKM di Indonesia. Selain itu, UMKM juga masuk sebagai salah satu program prioritas pada RPJMN, yaitu pogram 'Penguatan Kewirausahaan dan UMKM, dan Koperasi. Pada saat pandemi COVID-19, UMKM menjadi salah satu sektor yang diprioritaskan pada Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). merupakan katalisator Sebagai bentuk upaya dalam memperkuat sektor UMKM, Pemerintah telah mengeluarkan Indonesia serangkaian regulasi mulai dari UU, Perpres, PP, Inpres, Permen, dan Peraturan Lembaga itu, Kementerian Koperasi dan UKM, sebagai kementerian yang lainnya. Selain
memiliki mandat khusus mengenai UMKM, bersama dengan kementerian dan lembaga lain juga semakin memperkuat kolaborasi dan koordinasi untuk pengembangan UMKM ke depan. Misalnya, dalam hal pembiayaan, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia turut mengeluarkan kebijakan yang mendukung UMKM. Supaya lebih memperkuat upaya-upaya ini, maka Pemerintah juga dapat mengembangkan desain kelembagaan dan alur koordinasi formal untuk pengurusan UMKM, memperbaharui roadmap untuk penguatan sinkronisasi kebijakan UMKM, serta melakukan integrasi sistem dan platform terkait UMKM. itu, pelaku UMKM masih menghadapi tantangan- tantangan dari berbagai aspek seperti keuangan, produksi, pemasaran, teknologi informasi, perizinan dan administrasi, kelembagaan, dan SDM. Dari aspek keuangan, tantangan terbesar UMKM adalah berkaitan dengan kesulitan dalam pemenuhan modal dan lemahnya manajeman keuangan. Di aspek produksi, UMKM masih lemah dalam pengembangan inovasi produk, pembentukan SOP, pemenuhan bahan baku, serta keterbatasan alat produksi. Pada aspek pemasaran, kendala utama UMKM adalah lemahnya strategi pemasaran. Dari aspek perizinan dan administrasi, belum semua pelaku UMKM terinformasikan mengenai perizinan online, serta terdapat berbagai macam perizinan dan sertifikasi yang harus dipenuhi dari berbagai lembaga. Dalam hal kelembagaan, komunitas dan forum yang dibentuk oleh para pelaku UMKM cenderung bersifat fleksibel sehingga anggotanya kurang berkomitmen. Pada aspek SDM, permasalahan para pelaku UMKM adalah mengenai kualitas SDM yang masih perlu untuk ditingkatkan serta sistem manajemen SDM yang masih lemah. Di samping Oleh karena itu, Pemerintah perlu untuk mengatur strategi untuk menghadapi serangkaian tantangan tersebut. Untuk menghadapi tantangan pada aspek keuangan, Kemenkop UKM bersama dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Investasi/BKPM, dan Bank Indonesia dapat mengembangkan serangkaian manual atau pedoman tentang cara mengakses permodalan dari berbagai sumber tersebut. Secara khusus dalam konteks meningkatkan investasi, sektor UMKM dapat dimasukkan sebagai salah satu sektor prioritas investasi mengingat perannya sangat penting dalam xviii
perekonomian nasional. Berkaitan dengan tantangan di aspek produksi, koordinasi antara Kemenkop UKM, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan dapat lebih diperkuat untuk memberikan bantuan dan fasilitasi dalam proses produksi UMKM. Dalam konteks pemasaran, pelaku UMKM perlu untuk diberikan pemahaman lebih berkaitan dengan strategi dan teknik pemasaran yang efektif dan efisien. Kemenkop UKM dapat berkolaborasi secara erat dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian BUMN untuk merumuskan strategi dan teknik pemasaran yang sesuai untuk diimplementasikan oleh pelaku UMKM. Dalam mengatasi keterbatasan teknologi informasi bagi UMKM khususnya di daerah, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dapat menyediakan infrastruktur digital, seperti jaringan internet yang lebih baik dan merata di seluruh wilayah di Indonesia. Selain itu, untuk meningkatkan keterampilan dalam memanfaatkan platform online, Kemenkop UKM dapat memberikan panduan beserta pelatihan tentang literasi digital, dan ini dapat dimasukkan sebagai program nasional yang wajib diselenggarakan setiap daerah. Dalam mengatasi tantangan yan berkaitan dengan perizinan dan administrasi, Kementerian Investasi/BKPM melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di daerah dapat melakukan sosialisasi tentang OSS secara lebih intensif lagi serta penyampaian segala bentuk informasi, termasuk perizinan, juga dapat dilakukan melalui SMS atau WA blast dengan memanfaatkan data yang ada di OSS. Dalam hal pelaku UMKM diwajibkan untuk memperoleh jenis izin atau sertifikasi wajib lainnya, misalnya sertifikat halal, BPOM, dan lain-lain, maka Kementerian Investasi/ BKPM dapat melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk turut mendorong iklim perizinan yang mudah. Untuk memperkuat kelembagaan sektor UMKM, pemerintah dalam hal ini adalah KemenKOP UKM bersama dengan Dinas Koperasi dan UMKM dapat terlebih dahulu melakukan identifikasi daftar komunitas atau forum UMKM yang ada di Indonesia. Selanjutnya, melalui komunitas atau forum tersebut, KemenKOP UKM bersama dengan Dinas Koperasi dan UMKM dapat memberikan pelatihan-pelatihan keorganisasian kepada mereka bekerjasama dengan asosiasi bisnis usaha besar yang telah memiliki pengalaman dalam pengaturan organisasi bisnis. Terakhir, dalam meningkatkan kualitas SDM UMKM, xix
Kemenkop UKM dapat berkolaborasi secara erat dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk memberikan kursus, pelatihan, bahan pembelajaran, dan hal lain yang dibutuhkan oleh SDM UMKM. Kursus dan pelatihan secara offline dapat diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM dan Dinas Tenaga Kerja di daerah. Selain itu, program mentoring atau coaching clinic juga dapat diberikan kepada pelaku UMKM, dengan memanfaatkan kolega UMKM lain yang telah berada di kelas yang lebih tinggi. xx
"UMKM merupakan katalisator utama perekonomian nasional, termasuk di negara-negara dengan kategori perekonomian maju seperti di Inggris, Amerika Serikat, dan Jepang. Jumlah UMKM di tingkat global dalam beberapa tahun terakhir mengalami perkembangan yang sangat pesat."
BAB I Pendahuluan
I. Pendahuluan 1.1. Latar belakang dan tujuan Unit Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi salah satu pilar kekuatan ekonomi suatu negara. UMKM memiliki peran penting diantaranya adalah untuk mendorong pengembangan ekonomi lokal, menyerap tenaga kerja, menciptakan kesempatan untuk pengembangan keterampilan dalam kewirausahaan dan bisnis (Tambunan, 2011), serta berkontribusi dalam mengurangi angka kemiskinan (Oduntan, 2014). Bagi negara-negara dengan ekonomi berkembang, UMKM dianggap sebagai kendaraan utama dalam proses pembangunan ekonomi (Maksimov et al., 2017). Di sisi lain, UMKM pada dasarnya merupakan sektor yang relatif lebih rentan terkena dampak dari berbagai krisis dibandingkan dengan usaha skala besar (Asgary et al., 2020) karena cenderung memiliki keterbatasan dalam hal teknologi, manajerial, dan sumber daya manusia (Marcazzan et al., 2022). Akan tetapi, UMKM juga dipandang sebagai sektor yang memiliki resiliensi tinggi dalam mengatasi berbagai krisis tersebut. Salah satu contoh krisis global yang sangat berdampak terhadap UMKM adalah krisis akibat pandemi COVID-19.
Akan tetapi, UMKM tetap mampu bertahan dengan menggunakan berbagai macam strategi (Nurunnabi, 2020; Lancu et al., 2022). Di Indonesia, UMKM juga merupakan katalisator utama perekonomian nasional. Jumlah UMKM dalam beberapa tahun terakhir mengalami perkembangan yang sangat pesat (Kementerian Koperasi dan UMKM Indonesia, 2021). Peningkatan jumlah UMKM terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, dengan jumlah terbanyak berada di Pulau Jawa. Sama halnya dengan UMKM di negara-negara lain, sektor UMKM di Indonesia juga termasuk sektor dengan tingkat resiliensi tinggi terhadap ancaman krisis, termasuk saat adanya pandemi COVID-19. Saat ini, arah kebijakan Pemerintah Indonesia fokus pada UMKM naik kelas (scalling up) (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022) mengingat sebagian besar UMKM masih berada di kategori mikro (Kementerian Keuangan, 2020a). Untuk mendorong UMKM supaya naik kelas, tentunya dibutuhkan strategi-strategi tertentu. Oleh karena itu, kajian ini akan berkontribusi untuk mengembangkan strategi-strategi untuk memperkuat sektor UMKM di Indonesia. Secara lebih rinci, kajian ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya: 1. Memberikan pemahaman mengenai definisi UMKM di tingkat global 2. Memberikan gambaran mengenai perkembangan UMKM di tingkat global 3. Memberikan gambaran mengenai perkembangan UMKM di Indonesia 4. Menyediakan hasil analisis mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia 5. Mengembangkan strategi-strategi untuk memperkuat UMKM di Indonesia 4
1.2. Metode dan struktur laporan kajian Kajian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi desk yang memanfaatkan berbagai pustaka yang bersumber dari literatur ilmiah, dokumen kebijakan, laporan-laporan, berita, dan sumber kredibel lainnya. Selain itu, hasil studi desk juga diperkuat dengan pelaksanaan sebuah Focus Group Discussion (FGD) yang mengundang perwakilan dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM), Direktorat Pengabdian Kepada Masyarakat (DPKM) Universitas Gadjah Mada (UGM), Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Koordinator Kelompok Usaha Bersama Sekar Putri sebagai narasumber, serta menghadirkan perwakilan UMKM di DIY dan mahasiswa sebagai peserta FGD. Selain itu, survei online singkat juga dilakukan kepada pelaku UMKM di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam rangka mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh UMKM. Pada bagian ini telah diuraikan latar belakang dan tujuan serta metode yang digunakan dalam pelaksanaan kajian. Selanjutnya, laporan ini akan menyajikan hasil kajian secara berturut-turut meliputi definisi UMKM (Bagian 2), perkembangan UMKM di tingkat global (Bagian 3), perkembangan UMKM di Indonesia (Bagian 4), tantangan-tantangan yang dihadapi oleh UMKM (Bagian 5), strategi-strategi (Bagian 6), dan penutup (Bagian 7). 5
BAB II Definisi UMKM di Tingkat Global
II. Definisi UMKM di Tingkat Global UMKM memiliki definisi yang beragam di tingkat global. Sampai sejauh ini, belum ditemukan definisi UMKM yang berlaku universal (Ardic et al., 2016). Definisi UMKM seringkali merujuk pada ukuran "kecil" atau "menengah" sebagai ukuran relatif terhadap ukuran ekonomi domestik suatu negara (OECD, 2017). Jumlah tenaga kerja juga seringkali digunakan sebagai kriteria untuk mendefinisikan UMKM (Keskîn et al., 2010). Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) telah memformulasikan definisi UMKM dengan pendekatan kuantitatif untuk mengukur kontribusi UMKM di 22 negara. Menurut OECD (2017), UMKM merupakan unit usaha yang mempekerjakan hingga 249 orang yang terdiri atas usaha mikro (1 hingga 9 orang), usaha kecil (10 hingga 49 orang), dan usaha menengah (50 hingga 249 orang). 2.1. Definisi UMKM di negara-negara utara Di negara-negara maju, UMKM pada umumnya ditentukan oleh 3 kriteria, yaitu: jumlah tenaga kerja, nilai omset tahunan, dan valuasi aset perusahaan (ILO, 2015). Uni Eropa memakai ketiga kriteria ini untuk mendefinisikan UMKM. Disebut sebagai UMKM
apabila jumlah tenaga kerja kurang dari 250 orang, omset tahunan hingga €50 juta, dan total aset tidak lebih dari €43 juta (Eurostat, 2023). Namun, implementasi definisi tersebut bersifat sukarela, negara anggota tidak wajib mengadopsi definisi tersebut (European Commission, 2005). Misalnya, di Jerman, Mittelstand (penyebutan UMKM di Jerman) memiliki kriteria jumlah tenaga kerja yang lebih besar, yaitu 1 sampai 499 orang (Czegledi et al., 2015; IfM Bonn, 2023). Di Belanda, batasan omset tahunan UMKM lebih rendah, yaitu di angka €40 juta dengan nilai aset tidak lebih dari €20 juta (Netherlands Chamber of Commerce, 2021). Selanjutnya, di Amerika Serikat, UMKM memiliki kriteria jumlah tenaga kerja hingga 500 (Turner dan Ledwith, 2016). Jumlah tenaga kerja bagi usaha kecil adalah kurang dari 10, dengan batas pendapatan tahunan yang berbeda di setiap kategori usaha yang bertujuan supaya dapat mempermudah akses terhadap permodalan dalam negeri (Small Business Administration, 2022). 2.2. Definisi UMKM di negara-negara selatan Di Tiongkok, UMKM didefinisikan secara berbeda-beda bergantung pada jenis usahanya (Prange dan Zhao, 2018). Pada jenis usaha manufaktur, disebut sebagai UMKM apabila memiliki jumlah karyawan maksimum 1000 orang, dan pendapatan tahunannya kurang dari ¥400 juta (setara dengan US$58,1 juta). Sedangkan pada jenis usaha grosir, ritel, dan software, disebut sebagai UMKM ketika jumlah tenaga kerja dibawah 200 karyawan. Di India, UMKM didefinisikan berdasarkan nilai investasi dan jumlah pendapatan tahunan. Disebut sebagai UMKM apabila nilai investasi kurang dari ₹500 juta atau setara dengan $0,6 juta, dan pendapatan tahunan tidak lebih dari ₹2500 juta atau setara dengan US$30,4 juta (Ministry of MSME India, 2020). Di Arab Saudi, UMKM didefinisikan berdasarkan jumlah tenaga kerja, disebut sebagai UMKM jika jumlah karyawan maksimal 200 (Ahmad, 2012; Aboradi dan Masari, 2018). Jepang mendefinisikan UMKM berdasarkan kepemilikan modal. Apabila suatu usaha memiliki modal maksimal 300 juta yen dan jumlah pekerja maksimal 300 maka dikategorikan sebagai UMKM, meskipun usaha tersebut berskala multinasional (Hironaka, 2017). 10
Di Asia Tenggara, UMKM dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria seperti jumlah tenaga kerja, nilai aset bersih, nilai penjualan tahunan, dan jumlah modal yang diinvestasikan (Asian Development Bank, 2020). Singapura, sebagai negara dengan perekonomian terkuat di ASEAN, mendefinisikan UMKM melalui jumlah pendapatan tahunan dalam rentang S$1 juta hingga S$10 juta (setara dengan US$0,7 juta sampai US$7 juta) (Iqbal & Rahman, 2015). Malaysia menggunakan ukuran jumlah tenaga kerja dan pendapatan tahunan dalam mendefinisikan UMKM, dan ini juga bergantung pada sektor usahanya, apakah sektor manufaktur atau sektor jasa dan lainnya. Di sektor manufaktur, suatu unit usaha dikatakan sebagai UMKM jika memiliki jumlah pendapatan tahunan maksimal RM50 juta (setara dengan US$11,3 juta) dan jumlah karyawan tidak melebihi 200 orang. Di sektor jasa dan lainnya, disebut sebagai UMKM ketika jumlah pendapatan maksimal tahunan tidak melebihi RM20 juta (setara US$4,5 juta) dengan karyawan maksimal 75 orang (SME Corporation Malaysia, 2013). Di Vietnam, UMKM ditentukan atas jumlah tenaga kerja dan modal dan terbagi atas tiga sektor yaitu: 1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; 2) Industri dan Konstruksi; serta 3) Perdagangan dan Jasa. Suatu usaha dikatakan sebagai UMKM apabila jumlah karyawan antara 10 hingga 200 orang dan memiliki total aset kurang dari VND 100 miliar Dong Vietnam atau total pendapatan tahunan kurang dari 300 miliar Dong Vietnam (Thuy et.al., 2019). 11
Tabel 1. Definisi UMKM di berbagai negara Definisi Negara Jenis Usaha Jumlah Tenaga Kerja Jumlah Pendapatan Tahunan Keterangan Uni Eropa Mikro 1-9 <€2 juta Kecil 10-49 <€10 juta Menengah 50-249 <€50 juta Jerman Mikro Kecil 1-9 10-49 <€2 juta <€10 juta UMKM di Jerman hanya didefinisikan oleh variabel jumlah tenaga kerja dan pendapatan tahunan. Menengah 499 <€50 juta Belanda Mikro Kecil 1-9 10-49 <€700 ribu €700 ribu - 12 juta Syarat suatu usaha masuk ke dalam salah satu kriteria: laporan keuangan selama dua tahun berturut-turut. Menengah 50-250 €12 juta - 40 juta Amerika Serikat Mikro Kecil Menengah 0-19 20-99 100-500 Relatif Relatif Relatif Amerika Serikat memiliki 17 sektor yang memiliki kriteria UMKM yang berbeda berdasarkan ukuran penerimaan tahunan dan jumlah karyawan. Nilai pendapatan tahunan relatif berdasarkan masing- masing sektor UMKM. Tiongkok Mikro Kecil <20 20-300 <¥3 juta ¥3-20 juta Sumber: Kementerian Keuangan, Tiongkok 2011 (Prange dan Zhao, 2018) Manengah 300-1000 ¥20-400 India Mikro Kecil Menengah
<₹5 crore ₹5-50 crore ₹50-250 crore Sumber: Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah India (MSME), 2020. (***)Berbentuk Investasi Pabrik dan Mesin/Peralatan 12
Definisi Negara Jenis Usaha Jumlah Tenaga Kerja Jumlah Pendapatan Tahunan Keterangan Arab Saudi Mikro Kecil 1-2 3-49 <US$27.000 US$27.000- 1,3 juta Sumber: Saudi Industrial Development Fund, 2016 (Aboradi & Masari, 2018) Menengah 50-200 US$1,3-13,3 juta Jepang Mikro <300 <¥300 juta Jepang memiliki empat sektor UMKM, yaitu Manufaktur, Grosir, Retail, dan Jasa. Kriteria di samping berlaku untuk sektor Manufaktur dan hanya mencakup kriteria maksimal (Ministry of Economy Japan, 2005) Singapura Mikro Kecil Menengah <200 <200 <200 <S$1 juta S$1-10 juta S$10-100 juta Singapura hanya mendefinisikan ukuran UMKM berdasarkan jumlah pendapatan tahunan. Selain itu, batas tenaga kerja yang digunakan untuk mendefinisikan semua kategori yaitu maksimal 200 pekerja (Iqbal & Rahman, 2015). Malaysia Mikro <5 <RM300 ribu Jumlah tenaga kerja dan pendapatan Kecil 5-74 RM300 ribu - 15 juta tahunan di tabel berlaku untuk sektor manufaktur. sektor jasa dan lainnya memiliki rentang lebih rendah. Menengah 75-100 RM15 - 50 juta Vietnam Mikro Kecil 1-10 11-100 <₫10 miliar ₫50 - 100 miliar Rentang kriteria jenis usaha untuk sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta konstruksi lebih rendah. Menengah 101-200 ₫100 - 200 miliar Myanmar Kecil 1-49 <K100 juta**) Rentang definisi padat karya jauh lebih lebar. (*) Grosir, Ritel, Jasa, dan sektor Lainnya, (**) industri manufaktur & padat karya. 13
Berbeda dengan negara lain, di Myanmar hanya terdapat Usaha Kecil dan Menengah (UKM), serta tidak mengenal Usaha Mikro (Berkel et.al, 2017). UKM tersebut diklasifikasikan berdasarkan sektor, yaitu manufaktur, padat karya, grosir, ritel, jasa, dan sektor Lainnya. Kementerian Industri Myanmar (2015), mendefinisikan UKM berdasarkan ukuran tenaga kerja dan permodalan dengan rincian sebagai berikut: 1. Sektor Manufaktur memiliki batas tenaga kerja 50 dengan modal tidak melebihi K500 juta 2. Sektor Padat Karya memiliki batas tenaga kerja 300 dengan modal tidak melebihi K500 juta 3. Sektor Grosir memiliki batas tenaga kerja 30 dengan modal tidak melebihi K100 juta 4. Sektor Ritel memiliki batas tenaga kerja 30 dengan modal tidak melebihi K50 juta 5. Sektor Jasa memiliki batas tenaga kerja 30 dengan modal tidak melebihi K100 juta 6. Sektor lain yang tidak termasuk kelima sektor di atas, memiliki batas tenaga kerja 30 dengan modal tidak melebihi K50 juta. UMKM yang dibatasi jumlah modal yaitu Vietnam dan Myanmar. Di Vietnam, jumlah modal untuk usaha mikro, kecil, dan menengah berturut- turut adalah <₫3 miliar, ₫3 - 50 miliar, dan ₫50 - 100 miliar. Myanmar membagi definisi UMKM kecil dan menengah pada sektor industri manufaktur & padat karya dengan jumlah modal <K500 juta dan K500 - 1000 juta. Negara-negara yang mendefinisikan UMKM berdasarkan nilai aset/ kekayaannya yaitu Uni Eropa, Belanda, dan India. Uni Eropa mendefinisikan UMKM menjadi mikro, kecil, dan menengah dengan batasan nilai aset/ kekayaan secara berturut-turut sebesar <€2 juta, <€10 juta, dan <€43 juta. Di Belanda, UMKM dengan kategori mikro memiliki nilai aset/kekayaan <€350 ribu, kecil €350 ribu - 6 juta, dan menengah €6 - 20 juta. Di India, UMKM berskala mikro memiliki nilai aset/kekayaan <₹1 crore, kecil ₹1-10 crore, dan menengah ₹10-50 crore. 14
"UMKM memiliki definisi yang beragam di tingkat global. Sampai sejauh ini, belum ditemukan definisi UMKM yang berlaku universal"
BAB III Perkembangan UMKM di Tingkat Global
Kajian Strategis Seri Energi Hijau 18
III. Perkembangan UMKM di Tingkat Global 3.1. Jumlah UMKM dan kontribusi UMKM terhadap perekonomian di berbagai negara UMKM memainkan peranan penting dalam global. UMKM merepresentasikan 90% sektor bisnis dan 40% Produk Domestik Bruto (PDB) di negara berkembang, serta menghasilkan dua per tiga lapangan pekerjaan di dunia (World Bank, 2018). Di 30 negara anggota OECD1, UMKM berkontribusi terhadap 70% lapangan pekerjaan. UMKM juga terbukti dapat mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, menyediakan lapangan pekerjaan yang layak, mendukung industrialisasi dan inovasi berkelanjutan, serta mengurangi ketimpangan pendapatan (OECD, 2017). perekonomian 1 OECD merupakan inter-governmental organisation yang beranggotakan 38 negara (termasuk Indonesia) yang memiliki misi untuk memperkuat perekonomian global.
Secara umum, jumlah UMKM yang aktif di dunia terus mengalami perkembangan, meskipun sempat mengalami penurunan di 2019 sebagai dampak dari Pandemi COVID-19 (Lihat Gambar 1). Sampai dengan 2021, jumlah UMKM telah mencapai sekitar 330 juta unit (Statista, 2021). Gambar 1. Estimasi pertumbuhan jumlah UMKM di seluruh dunia dari tahun 2000 sampai 2021 Sumber: Statista, 2021 Perkembangan UMKM di negara-negara utara UMKM menjadi tumpuan bagi penciptaan lapangan pekerjaan di berbagai negara (World Economic Forum, 2021). Sebagai contoh, Inggris merupakan negara dengan persentase pertumbuhan lapangan pekerjaan terbesar (World Economic Forum, 2021; OECD, 2021) dan sektor usahanya didominasi oleh UMKM, yaitu sebesar 99% (Hutton, 2022). UMKM di inggris telah berkontribusi sebesar 45% bagi pendapatan negara dan mampu menyerap 61% tenaga kerja (Cook, 2022; UK Government, 2022). Pertumbuhan sektor UMKM yang pesat salah satunya dipengaruhi oleh transformasi teknologi digital yang mampu meningkatkan daya saing pasar (Bagale et al., 2011). Pada tahun 2017, Pemerintah Inggris meluncurkan Strategi Industri untuk mendekatkan UMKM pada penerapan bisnis modern berbasis digitalisasi teknologi, serta meningkatkan kolaborasi antara inkubator bisnis, pemerintah daerah setempat, dan asosiasi bisnis dan perdagangan (HM 20
Government, 2017). Selain itu, dalam rencana aksi pengembangan UMKM 2022-2025, Inggris fokus pada empat hal, yaitu: 1) mendorong partisipasi UMKM dalam aktivitas komersial negara; 2) memaksimalkan peluang UMKM melalui pelatihan dan komunikasi; 3) mendukung penyuplai UMKM untuk belajar dari komunitas UMKM; serta 4) memanfaatkan sarana prasarana digital untuk meningkatkan transparansi suplai dan meningkatkan keakuratan data (Department for Education UK, 2022). Selanjutnya, Amerika Serikat menduduki peringkat ke-2 setelah Inggris dengan persentase pertumbuhan lapangan pekerjaan baru sebesar 81% (World Economic Forum, 2021). Sektor UMKM berkontribusi terhadap PDB Amerika Serikat sebesar 44%. Selain itu, UMKM juga menyumbang 62% lapangan pekerjaan selama 2,5 dekade (antara 1995 hingga 2020). Jumlah unit UMKM di Amerika Serikat adalah 32,540,953 juta, atau sekitar 99,9% dari seluruh sektor bisnis di negara tersebut (SBA, 2021). Selama COVID-19, Amerika Serikat memberikan bantuan dana sekitar US$1 triliun untuk membangkitkan sektor UMKM (OECD, 2021), dengan beberapa contoh alokasi sebagai berikut: 1. Mengalokasikan US$349 miliar untuk perlindungan gaji karyawan, memperpanjang tenor pinjaman modal usaha, dan meningkatkan ambang batas kelayakan utang bagi sektor non-UMKM 2. Memberikan dana restorasi dan revitalisasi bagi UMKM yang terdampak secara ekonomi sebesar US$7,86 miliar 3. Memberikan dana $100 juta supaya pelaku UMKM dapat mengakses perlindungan COVID-19 4. Memberikan dukungan berupa pinjaman bagi UMKM yang memiliki keuangan sehat sebelum terjadinya pandemi dengan total nilai US$600. Perkembangan UMKM di negara-negara selatan Jepang merupakan salah satu negara yang masuk ke dalam jajaran 10 besar negara dengan pertumbuhan bisnis tercepat di dunia versi World Economic Forum (2021), sekaligus sebagai negara dengan penghasilan tertinggi di Asia. 21
43,7% dari penjualan produk nasional merupakan kontribusi dari sektor UMKM (Hironaka, 2017; Asian Development Bank, 2020). Sektor UMKM di Jepang telah mampu mempekerjakan 70% dari total tenaga kerja (Colacelli dan Hong, 2019), sehingga berkontribusi secara signifikan dalam mengurangi angka kemiskinan (Gergerli, 2019). UMKM di Jepang hanya dikelola oleh 1 kementerian saja, yaitu Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri. Selain itu, UMKM di Jepang juga banyak yang beroperasi secara multinasional, sehingga berpotensi besar memperluas pangsa pasar internasional (Hironaka, 2017). Di Kawasan Timur Tengah, Arab Saudi merupakan salah satu negara dengan perekonomian terkuat (Rehman & Mati, 2022). Meskipun sumber perekonomian utama Arab Saudi masih bertumpu pada minyak dan gas (OPEC, 2022), tetapi UMKM turut berkontribusi sebesar 28,7% terhadap pendapatan negara Arab Saudi (Alhawal et al., 2020), dan mampu menyerap 25% dari total tenaga kerja (Khan, 2013). Namun demikian, Arab Saudi menyadari bahwa UMKM merupakan sektor yang relatif cepat pulih ketika terjadi krisis seperti saat pandemi COVID-19 (Saudi Gazette, 2021). Pemerintah Arab Saudi saat masa pandemi mengeluarkan kebijakan untuk memberikan modal pembiayaan bagi UMKM (Alharbi, 2022). Selain itu, Pemerintah juga mengizinkan penundaan pembayaran pinjaman usaha selama satu tahun (Jaziri dan Miralam, 2021). Pemerintah Arab Saudi saat ini bahkan sedang mendorong transformasi ekonomi UMKM, sesuai yang tercantum dalam Visi Arab Saudi 2030, untuk meningkatkan kontribusi UMKM sebesar 35% terhadap PDB (Kingdom of Saudi Arabia, 2016). 22
Tabel 2. Kontribusi UMKM dalam pendapatan negara dan penyerapan tenaga kerja Persentase Kontribusi Negara PDB (%) Penyerapan tenaga kerja (%) Sumber Inggris 45% 61% UK Government, 2022 Amerika Serikat 44% 62% SBA, 2019 Jepang 43,7% 70% Asian Development Bank, 2020 Arab Saudi 28,7% 25% Khan, 2013 3.2. Potensi investasi global terhadap UMKM 3.2.1. Potensi investasi bersumber dari negara Amerika Serikat Dalam rangka mengentaskan kemiskinan dengan memacu pembangunan berkelanjutan, Pemerintah Amerika Serikat memberikan hibah kepada negara- negara berkembang melalui Program Hibah Millennium Challenge Compact (MCC) (US Embassy and Consulates in Indonesia, 2022a). Hibah tersebut diberikan oleh Pemerintah Amerika Serikat melalui sebuah lembaga independen yang disebut Dewan Direksi Millennium Challenge Corporation (MCC, 2023). Untuk mengakses hibah tersebut, suatu negara perlu mengajukan proposal yang nantinya akan dinilai berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh Dewan Direksi MCC. Kriteria khusus tersebut dicerminkan dengan terpenuhinya indikator-indikator sebagai berikut: 1) komitmen negara terhadap tata pemerintahan yang baik; 2) terdapat kebebasan ekonomi; dan 3) adanya investasi terhadap warga negara (USAID, 2004). Hibah MCC pada dasarnya dirancang untuk melengkapi program- program pembangunan Amerika Serikat dan negara-negara lainnya, sehingga memungkinkan masuknya investasi sektor swasta. Secara umum, terdapat tiga jenis utama program MCC yang diilustrasikan dalam gambar 2. 23
Gambar 2. Program MCC Amerika Serikat Indonesia merupakan salah satu negara yang diberikan amanat untuk mengelola dana hibah MCC pada tahun 2013 dengan jenis Compact. Hibah tersebut diberikan selama lima tahun (2013-2018) dengan total US$600 juta atau sekitar Rp 7 triliun (Kementerian Keuangan, 2023). Tujuan dari hibah Compact yang diberikan kepada Indonesia (yang selanjutnya disebut Compact I) yaitu untuk memodernisasi prosedur pengadaan barang, meningkatkan kesehatan dan gizi, memperluas energi berkelanjutan, serta memperkuat pengelolaan sumber daya alam (US Embassy and Consulates in Indonesia, 2022a). Setelah dilakukan penandatanganan kerja sama Compact I antara Amerika Serikat dengan Pemerintah Indonesia pada 19 November 2011, pengimplementasian program MCC dilaksanakan secara penuh oleh Pemerintah Pusat. Dalam hal ini, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/ BAPPENAS) ditunjuk sebagai penanggung jawab lintas sektoral atas program 24
Compact I (Kementerian PPN/Bappenas, 2012). Selanjutnya, Kementerian PPN/BAPPENAS membentuk Lembaga Wali Amanat untuk mengelola Dana Perwalian hibat tersebut (Peraturan Menteri PPN/Bappenas, 2012). Secara umum, hibah program MCC Compact I digambarkan dalam tabel 3 dan tabel 4. Tabel 3. Gambaran Umum Hibah Program MCC Compact 1 Gambaran Umum Instansi Penanggung Jawab Kementerian PPN/BAPPENAS Sumber Dana Millennium Challenge Corporation (MCC) Waktu Efektif 2 April 2013 - 1 April 2018 (5 Tahun) Nilai Hibah US$600.000.000 Entitas Pengimplementasi Komponen Kegiatan Green prosperity Kementerian PPN/ BAPPENAS Community-based Health and Nutrition Kementerian Kesehatan Procurement modernization Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang (LKKP) Sumber: Laporan Pelaksanaan Pinjaman/Hibah Bappenas Triwulan I 2014 25
Tabel 4. Komponen Pembiayaan Hibah Program MCC Compact I No. Komponen Nilai (juta US$) Persentase (%) 1 Green prosperity 332,5 55,4 2 Community-based Health and Nutrition 131,5 22 3 Procurement modernization 50 8 4 Administration and Control 75,8 12,6 5 Monitoring and Evaluation 10,2 2 Total 600 100% Setelah berhasil melaksanakan Compact I MCC (2013-2018), Indonesia kembali mengajukan proposal Compact II MCC untuk tahun anggaran 2023-2028 senilai US$698 juta. Pada 13 April 2023, pendanaan ini kemudian disetujui oleh Dewan Direksi MCC dengan pembagian proporsi Amerika Serikat sebesar US$649 juta dan Pemerintah Indonesia sebesar US$49 juta. Pendanaan ini dianggap sebagai hibah bilateral terbesar dalam sejarah MCC (US Embassy and Consulates in Indonesia, 2022a). Persentase proporsi antara Amerika Serikat dan Pemerintah Indonesia beserta tujuan hibah Compact MCC II tertuang dalam gambar di bawah (Gambar 3 dan Gambar 4). Gambar 3. Proporsi pendanaan Indonesia Compact 26
Gambar 4. Program, tujuan, dan lokasi sasaran hibah Compact II MCC (2023-2028) Sumber: US Embassy and Consulates in Indonesia, 2022b Jika dilihat dari program dan tujuannya, Compact II MCC (2023-2028) berbeda dari Compact I MCC (2013-2018). Pada perjanjian Compact II, UMKM menjadi salah satu sektor yang diprioritaskan. Hibah ini kedepannya akan memberikan akses keuangan untuk 48.000 UMKM yang ada di Indonesia melalui bantuan teknis, pelatihan literasi digital dan keuangan, serta dukungan pengembangan bisnis berbasis permintaan (US Embassy and Consulates in Indonesia, 2022a). Uni Eropa Uni Eropa merupakan mitra dagang utama Indonesia sejak 2010. Untuk mengakselerasi intensitas perdagangan antar kedua perekonomian, Indonesia dan Uni Eropa sedang dalam proses negosiasi membentuk sebuah perjanjian dagang komprehensif. Perjanjian tersebut bernama Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA) 27
(CSIS, 2021). Perundingan perjanjian IEU CEPA telah berlangsung sejak 2016 dan ditargetkan selesai pada 2023 (Kementerian Luar Negeri, 2023). Ketika perjanjian tersebut diimplementasikan, maka kedua negara berharap adanya dampak positif terhadap akses pasar kedua belah pihak (Kementerian Keuangan, 2019). Seiring dengan proses finalisasi perjanjian IEU CEPA, Indonesia dan Uni Eropa berinisiatif memperkuat kerja sama ekonomi melalui ASEAN Regional Integration Support-Indonesia Trade Support Facility (selanjutnya disingkat ARISE+). Program ini merupakan respons cepat kedua negara untuk mengakomodir isu-isu yang muncul di tengah proses negosiasi hingga fase awal implementasi IEU CEPA, utamanya terkait dengan peningkatan kinerja ekspor (European Union, 2018; ARISE Plus Indonesia, 2023). ARISE+ Indonesia merupakan bagian dari kerja sama Indonesia dan Uni Eropa 2014- 2020 dan juga menjadi bagian tak terpisahkan dari agenda integrasi ekonomi negara-negara ASEAN (Kamboja, Thailand, Malaysia, Vietnam dan Laos) (ARISE Plus Indonesia, 2023). Nilai investasi Indonesia sangat rendah jika dibandingkan negara-negara lain di ASEAN. Indonesia masih tertinggal jauh dari negara Singapura, Vietnam, Malaysia, dan Thailand. Pada 2017, nilai perdagangan Indonesia ke Uni Eropa hanya mencapai 11,2% dari keseluruhan perdagangan Uni Eropa dengan ASEAN. Untuk menjawab tantangan tersebut dan dalam rangka meningkatkan daya saing ekspor Indonesia, Indonesia menyepakati perjanjian ARISE+ dengan Uni Eropa pada 2018. Perjanjian tersebut diawali dengan hibah bantuan teknis sebesar €10 juta dan mulai berlaku selama empat tahun, mulai 2019 hingga 2023. Bantuan teknis kedua diberikan pada 2021 dengan besaran nominal €4,7 juta (ARISE Plus Indonesia, 2023). Secara umum, Program ARISE+ di Indonesia memprioritaskan peningkatan terhadap empat bidang, yaitu: 1) Kebijakan perdagangan dan investasi; 2) Fasilitas perdagangan; 3) Infrastruktur kualitas ekspor; 4) Indikasi geografis dan dukungan kepada UMKM (European Union, 2018) (Lihat Gambar 5). 28
Gambar 5. Prioritas dukungan Program ARISE+ Indonesia 2018-2023 Selain mengintegrasikan investasi ke dalam rantai nilai global, perjanjian ARISE+ ini turut memberikan dukungan terhadap UKM. Lebih lanjut, program ini secara spesifik menyasar UKM dan seluruh usaha di bidang agri-food, perikanan, produk kayu, dan kosmetik (European Union, 2018). Kedepannya, program ini diharapkan mampu meningkatkan dukungan terhadap 4 prioritas kategori yaitu Agri Food, Perikanan, Produk Kayu, dan Kosmetik (Lihat Gambar 6). Gambar 6. Kategori usaha prioritas Program ARISE+ Indonesia 2021-2023 29
Terkhusus untuk pengembangan UMKM, Program ARISE+ memiliki program khusus yang mencakup seluruh sektor swasta di Indonesia. Program ini difokuskan untuk meningkatkan partisipasi sektor swasta, termasuk UMKM, untuk berpartisipasi aktif dalam perdagangan internasional, diantaranya 1) Kebijakan perdagangan dan investasi; 2) Fasilitasi perdagangan; 3) Infrastruktur kualitas ekspor; 4) Indikasi geografis; dan 5) Penjangkauan (outreach) (Lihat Gambar 7). Gambar 7. Program ARISE+ Indonesia dalam mendorong peningkatan ekspor sektor swasta Sumber: ARISE+ Indonesia 30
Dari sisi Uni Eropa, pihak yang ditunjuk untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program tersebut adalah Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam. Dari pihak Indonesia, implementasi program ARISE+ Indonesia diawasi oleh Steering Committee yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia dan dipimpin oleh Delegasi Uni Eropa dan Kementerian PPN/BAPPENAS. Selain itu, terdapat beberapa daftar pemangku kepentingan lain yang terlibat dalam program ARISE+ Indonesia, diantaranya adalah: 1. Kementerian Perdagangan 2. Kementerian Perindustrian 3. Kementerian Kelautan dan Perikanan 4. Kementerian Pertanian 5. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) 6. Badan Standardisasi Nasional (BSN) 7. Kementerian Hukum dan HAM 8. Kementerian Luar Negeri serta 9. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 3.2.2. Potensi investasi/pendanaan bagi UMKM bersumber dari non negara Citi Foundation Citi Foundation merupakan bagian dari Citigroup, sebuah mitra perbankan asal Amerika Serikat yang menjalankan bisnis lintas benua. Citi Foundation memiliki sebuah misi untuk mempromosikan kemajuan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh dunia, utamanya generasi muda. Misi tersebut lantas dituangkan dalam tiga target, yaitu: 1. Peningkatan inklusi keuangan 2. Peningkatan kesempatan kerja bagi generasi muda 31
3. Pemutakhiran konsep pendekatan untuk membangun komunitas ekonomi berdaya tersebut, Citi Foundation mengadakan open call proposal dana hibah setiap tahunnya. Dana tersebut dapat diakses oleh seluruh komunitas di dunia dengan memprioritaskan kesetaraan ras. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan Citi Foundation dalam memberikan hibah, diantaranya: Untuk mengimplementasikan pelaksanaan target 1. Potensi kapasitas dan keahlian untuk mengelola dana hibah. Dalam hal ini, faktor-faktor yang dipertimbangkan yaitu: a) tata kelola organisasi dan sistem pelaporan keuangan; b) catatan pencapaian dalam komunitas; dan c) kapasitas kepemimpinan tim 2. Potensi dampak yang dihasilkan. Hal ini mencakup rasionalisasi capaian hasil yang diusulkan, termasuk peningkatan kapasitas organisasi dan perbaikan kondisi ekonomi 3. Sejauh mana suatu komunitas/organisasi memprioritaskan keragaman, kesetaraan, dan inklusivitas. Terkait hal ini, faktor- faktor yang menjadi penilaian Citi Foundation yaitu praktik perekrutan, komposisi struktur organisasi, praktik pengadaan, dan pembentukan program kerja 4. Pertimbangan peluang hibah lain dibandingkan dengan hibah Citi Foundation Komunitas/organisasi yang ingin mengajukan hibah Citi Foundation harus tidak memiliki afiliasi terhadap kegiatan politik atau status internasional yang setara. Kandidat dapat merupakan sekolah atau universitas yang terdaftar, atau entitas pemerintah (Citi Foundation, 2023). Secara garis besar, Citi Foundation memiliki tiga sasaran hibah spesifik, yaitu 1) Solusi bagi komunitas; 2) Inklusi keuangan; dan 3) Peluang ekonomi kaum muda (Lihat Gambar 8). Semua sasaran spesifik tersebut memiliki kriteria hibah yang berbeda yang terbagi atas a. Hibah terhadap pelayanan; b. Pengembangan kapasitas dan perencanaan, serta c. Perubahan sistem. 32
Gambar 8. Tiga sasaran hibah Citi Foundation Sumber: Citifoundation, 2023 Citigroup memiliki memiliki beberapa anak perusahaan yang tersebar di seluruh dunia (sekitar 160 negara), salah satunya Indonesia. Perusahaan tersebut mendirikan Citibank yang telah beroperasi sejak 1968 dan memiliki jaringan distribusi koperasi di seluruh wilayah Indonesia (Citibank, 2023). Sejak 2014, Citi Foundation telah mengalokasikan hibah kepada Indonesia senilai Rp4,3 triliun untuk program pengembangan masyarakat serta UMKM dan menjangkau 73 ribu masyarakat di seluruh daerah (Pahlevi, 2022). Sejalan dengan perbaikan perekonomian pasca COVID-19, Citi Foundation menyalurkan dana hibah sebesar Rp12 miliar. Dana tersebut dihibahkan kepada empat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk mendukung realisasi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesempatan kerja secara inklusif. Di dalam tujuan tersebut, UMKM merupakan salah satu sektor yang disasar. Utamanya yang berfokus pada pemuda dan perempuan (Anggraeni, 2022). 33
Sampoerna untuk Indonesia PT. Hanjaya Mandala Sampoerna atau yang biasa dikenal dengan "Sampoerna" merupakan sebuah perusahaan tembakau terbesar di Indonesia yang berdiri sejak 1913. Dalam melaksanakan tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility (CSR) Sampoerna memiliki program "Sampoerna untuk Indonesia" (PT HM Sampoerna, 2022a). Program tersebut memiliki 3 pilar diantaranya : 1) Lingkungan, 2) Sosial, dan 3) Tata kelola. Pada pilar sosial khususnya, Sampoerna memiliki beberapa program dalam membantu perkembangan ekonomi Indonesia salah satunya pengembangan UMKM (Lihat gambar 9). Gambar 9. Program dalam Pilar Sosial Program usaha maju kian makmur untuk Indonesia (UMKM untuk Indonesia) merupakan program pelatihan yang diberikan kepada UMKM. ini diselenggarakan untuk mendukung digitalisasi UMKM Pelatihan dan pemulihan ekonomi setelah pandemi COVID-19. Adapun program ini merupakan bentuk komitmen tambahan PT HM Sampoerna yang sebelumnya telah membentuk Sampoerna Entrepreneurship Training Center 34
(SETC) dan Sampoerna Retail Community (SRC). Program ini memiliki acara puncak berupa webinar yang bekerja sama dengan Bisnis 20 dan Kamar Dagang Indonesia (KADIN). Acara tersebut diikuti oleh lebih dari 4.500 UMKM serta 116.000 peserta. Selanjutnya Sampoerna memiliki program SETC yaitu pusat pelatihan yang ditujukan untuk pengembangan kewirausahaan, khususnya para pelaku UMKM. Pusat pelatihan ini bertempat di Desa Gunting, Sukorejo, Pasuruan. Sampai tahun 2022, pelatihan ini telah melakukan pelatihan kepada 67 ribu pelaku UMKM yang berasal dari berbagai provinsi di Indonesia (PT HM Sampoerna, 2022b). Pelatihan yang dilakukan dalam program ini terdiri dari pendampingan perluasan pasar, digitalisasi, konsultasi bisnis, perizinan, dan jejaring sosial antar pelaku UMKM (CNBC Indonesia, 2022a). Menurut salah satu pelaku UMKM dengan bisnis ecoprint, program SETC telah membantunya dalam pengembangan bisnis (). Manfaat lain juga dirasakan oleh pemilik usaha jamu tradisional (Jampi Saya) yaitu dalam hal kemasan dan mendapatkan NIB (CNBC Indonesia, 2022b). Program lain yang dimiliki oleh Sampoerna yaitu program SRC yang merupakan program pengembangan toko kelontong mulai dari penataan toko, manajemen stok, sampai pelanggan toko. Selain itu, SRC juga memfasilitasi pelaku UMKM dalam digitalisasi, seperti pembayaran elektronik, penyediaan pulsa, pembelian tiket transportasi, dan pembayaran tagihan secara digital melalui aplikasi AYO SRC. AYO SRC juga menyediakan layanan 'pay later' (Pojok Modal) yang dapat digunakan pelaku UMKM untuk memenuhi stok barang mereka (Media Indonesia, 2022). Sampai tahun 2022 SRC telah memiliki 225 ribu anggota di seluruh Indonesia. Pada tahun 2020, Sampoerna menyalurkan bantuan sebesar 40 miliar untuk pemilik toko kelontong yang tergabung dalam program SRC. Hal ini disampaikan oleh Kepala Urusan Pengembangan Bisnis Komersial Sampoerna (Winarto, 2020). Bantuan ini dilakukan untuk memastikan pemilik toko kelontong dapat terus menjalankan usahanya di tengah masa pandemi dengan penerapan protokol kesehatan sesuai standar pemerintah. 35
Bank Dunia Bank Dunia bersama dengan sektor swasta global juga menyediakan beberapa alternatif program untuk UMKM di seluruh dunia dalam rangka mendukung keuangan dan akses pasar mereka. Program-program tersebut diantaranya: 1. SME Lines of Credit merupakan pembiayaan bank khusus dengan tenor yang lebih panjang dari pasar. Program ini mendukung akses UMKM terhadap investasi, pertumbuhan, serta peluang ekspor; 2. Konsultasi Skema Jaminan Kredit Parsial adalah program Bank Dunia dalam mendekatkan UMKM kepada pihak perbankan. Hal ini ditujukan supaya UMKM mampu mengakses investasi dan pembiayaan; 3. Bagi UMKM yang tidak dapat mengakses pinjaman bank, Bank Dunia menyediakan Pembiayaan Inovasi Tahap Awal yang menyediakan ekuitas serta utang/hutang semu kepada perusahaan baru; 4. Jendela Sektor Swasta IDA dirancang sebagai katalisator investasi di sektor swasta negara-negara IDA. Fokus program ini yaitu negara- negara yang rentan terhadap konflik. Dengan adanya program ini di bawah pengawasan Bank Dunia, UMKM dapat mengurangi risiko keuangannya dibandingkan dengan sektor perbankan; 5. Bank Dunia juga menyediakan layanan konsultasi tentang kebijakan perdagangan dan investasi, rantai pasokan, dan peningkatan infrastruktur keuangan. Hal ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang kondusif dan membangun kapasitas UMKM dalam mengakses keuangan dan pasar. 36
BAB IV Perkembangan UMKM di Indonesia
IV. Perkembangan UMKM di Indonesia 4.1. Definisi dan klasifikasi UMKM di Indonesia Indonesia memiliki definisi dan klasifikasi UMKM yang relatif berbeda dari negara-negara lain. Kelas UMKM di Indonesia dibedakan berdasarkan kriteria jumlah tenaga kerja, jumlah pendapatan tahunan dan jumlah modal usaha. Berdasarkan kriteria tersebut, kelas UMKM kemudian terbagi atas mikro, kecil, dan menengah (Lihat Tabel 5).
Tabel 5. Definisi dan klasifikasi UMKM di Indonesia Kriteria Kelas Definisi Jumlah Tenaga Kerja Jumlah Pendapatan Tahunan Jumlah Modal Mikro Usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro 1-4 < Rp2 miliar < Rp1 miliar Kecil Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil 6-9 Rp2 - 15 miliar Rp1 - 5 miliar Menengah Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah 10-99 Rp15 - 50 miliar Rp5 - 10 miliar 40
4.2. Arah kebijakan yang mendorong untuk pengembangan UMKM di Indonesia UMKM masuk ke dalam salah satu dari lima agenda besar Kabinet Indonesia Maju.2 Secara khusus, UMKM masuk pada agenda yang ke-3 yaitu Pemerintah Indonesia mendorong untuk penerbitan UU Pemberdayaan UMKM dengan tujuan untuk mengakselerasi performa UMKM di Indonesia (Lihat Gambar 10). Gambar 10. 5 Pilar agenda besar Kabinet Indonesia Maju 2 Pidato Presiden Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka HUT Ke-77 Proklamasi Kemerdekaan RI maju/) 41
Di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, UMKM juga masuk sebagai salah satu program prioritas, dengan judul pogram 'Penguatan Kewirausahaan dan UMKM, dan Koperasi'. Program tersebut terdiri dari berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mendukung perkembangan UMKM dari berbagai aspek seperti kemitraan, jangkauan dan inovasi, penciptaan Start Up dan peluang usaha, serta akses pembiayaan (Lihat Gambar 11). Gambar 11. Strategi penguatan UMKM dan koperasi di Indonesia Pada tahun 2020, Pemerintah Indonesia meluncurkan Program Ekonomi Nasional (PEN) untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian nasional. UMKM menjadi salah satu sektor yang diprioritaskan pada program tersebut. Total dana yang diberikan Pemerintah untuk sektor UMKM melalui PEN adalah Rp 112,26 T pada tahun 2020, Rp 116,15 T pada tahun 2021, dan Rp 26,16 T pada tahun 2022 (Lihat Gambar 12). Program ini memberikan subsidi bunga/margin, imbal jasa penjaminan, 42
KUR dan non KUR, penjaminan loss limit kredit, serta pendanaan-pendanaan lainnya untuk mendukung pemulihan UMKM pasca pandemi. Gambar 12. Realisasi PEN 2020-2022 Sumber: Kompilasi laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Pusat tahun 2020-2022 4.3. Regulasi-regulasi yang mendorong pengembangan UMKM Telah terdapat banyak regulasi yang mendorong pengembangan UMKM di Indonesia. Regulasi-regulasi tersebut mencakup berbagai level mulai dari Undang-undang (UU), Peraturan Presiden (Perpres), Instruksi Presiden (Inpres), Peraturan Menteri (Permen), dan lainnya (Lihat Tabel 6). 43
Tabel 6. Daftar regulasi yang mendukung pengembangan UMKM di Indonesia Level Regulasi Regulasi UU UU No.25/2007 tentang Penanaman Modal UU No.20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UU No.6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) No.2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Perpres Peraturan Presiden No. 10/2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal PP PP No.5 /2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko PP No.7/2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah PP No.23/2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan Inpres Inpres No.2/2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri dan Produk UMKM-K dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Permen Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 24/Per/M.UKM/IX/2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 4/2018 tentang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendamping Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah No. 2/2019 tentang Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik bagi usaha mikro dan kecil 44
Level Regulasi Regulasi Permen Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 4/2021 tentang Pedoman dan tata Cara Pelayanan perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 10/2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 1/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal Antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah Peraturan Menteri Perindustrian No. 9/2022 Tentang Pemberian Fasilitas Bantuan Mesin dan Peralatan Peraturan Menteri Perindustrian No. 7/2023 Tentang Petunjuk Teknis Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah melalui Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2023 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Peraturan lembaga lainnya Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 Tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Dan Unit Usaha Syariah 45
UU 1) UU No.25/2007 tentang Penanaman Modal UU No.25/2007 tentang Penanaman Modal mengatur terkait kebijakan dasar penanaman modal; bentuk badan usaha dan kedudukan; perlakuan terhadap penanaman modal; ketenagakerjaan; bidang usaha,; pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal; fasilitas penanaman modal; pengesahan dan perizinan perusahaan; koordinasi dan pelaksanaan kebijakan penanaman modal; penyelenggaraan urusan penanaman modal; kawasan ekonomi khusus; penyelesaian sengketa; dan sanksi. Salah satu tujuan penyelenggaraan penanaman modal adalah mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Pasal 3 Ayat (2) Huruf F, Huruf H). Dalam Pasal 4 Ayat (2) Huruf C juga mengamanatkan bahwa Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Dalam konteks pengembangannya, Pasal 13 Ayat (2) secara eksplisit menyebutkan bahwa Pemerintah akan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya. Dalam regulasi ini pun menjelaskan bahwa seluruh penanam modal akan diberikan fasilitas peluasan usaha ataupun penanaman modal baru jika telah melakukan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi (Pasal 18 Ayat (2) dan Pasal 18 Ayat (3) Huruf I). Melalui regulasi ini, komitmen pemerintah dalam menggandeng UMKM dengan para berbagai penanam modal supaya UMKM mampu naik kelas dan menembus pasar global. 46
2) UU No.20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UU No.20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mengatur tentang prinsip dan tujuan pemberdayaan UMKM, kriteria UMKM, penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, kemitraan, koordinasi dan pengendalian pemberdayaan UMKM, sanksi administratif, serta ketentuan pidana. Tujuan utama dari regulasi ini adalah untuk mengembangkan UMKM dalam rangka membangun perekonomian nasional berlandaskan prinsip perekonomian inklusif. Pemberdayaan UMKM perlu dilakukan untuk menumbuhkan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan UMKM untuk berkarya dengan prakarsa sendiri, perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Selain itu, juga mempercepat pengembangan usaha dan peningkatan daya saing berbasis potensi daerah yang berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi UMKM (Pasal 4). Dalam Pasal 7 disebutkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi penumbuhan iklim usaha dengan menetapkan kebijakan atau regulasi yang meliputi aspek pendanaan; sarana dan prasarana; informasi usaha; kemitraan; perizinan usaha; kesempatan berusaha; promosi dagang; dan dukungan kelembagaan. Pemberian fasilitasi untuk pengembangan usaha dilakukan dengan cara meningkatkan teknik produksi dan pengolahan, pemberian kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, mendorong standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan. Sedangkan peningkatan sumber pembiayaan UMKM dilakukan dengan cara mengembangkan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank; lembaga modal ventura; membangun kelembagaan terhadap transaksi anjak piutang; peningkatan kerja sama dalam hal pembiayaan dan koperasi. Dengan adanya UU yang secara khusus membahas mengenai UMKM menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Indonesia untuk senantiasa memajukan sektor UMKM sebagai salah satu sumber kekuatan utama perekonomian nasional. 47
3) UU No.6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) No.2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Pemberdayaan koperasi dan UMKM menjadi salah satu ruang lingkup di UU No.6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) No.2/2022 tentang Cipta Kerja. UU ini berkontribusi dalam penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi Koperasi dan UMK-M serta industri nasional (Pasal 3 Huruf C). Upaya pemerintah dalam memberdayakan dan memastikan keberlangsungan usaha UMKM dilakukan dengan serangkaian aksi strategis seperti: a. Menghapus, mengubah, atau menetapkan pengaturan baru demi kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM (Pasal 85) b. Menyelenggarakan sistem informasi dan pendataan UMKM yang terintegrasi. Data ini kemudian akan dijadikan sebagai basis data tunggal UMKM (Pasal 88) c. Pemberian kemudahan/penyederhanaan administrasi perpajakan dalam rangka pengajuan fasilitas pembiayaan dari pemerintah pusat. UMK yang mengajukan perizinan berusaha juga dapat diberikan insentif berupa tidak dikenai biaya atau diberi keringanan biaya (Pasal 92 Ayat (1), Ayat (2) d. Penyederhanaan proses pendaftaran dan pembiayaan hak kekayaan intelektual, kemudahan impor bahan baku dan bahan penolong industri bagi UMK (Pasal 94 Ayat (1)) e. Pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendukung dan pemerintah daerah pengembangan UMKM (Pasal 95) dalam kegiatan pemberdayaan f. Penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum (Pasal 96) g. Pengalokasian paling sedikit 40% produk/jasa UMK serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pasal 97) 48
h. Pemberian pelatihan keuangan (Pasal 98) sistem/aplikasi pembukuan/pencatatan i. Menyelenggarakan inkubasi usaha untuk menguatkan dan mengembangkan kualitas UMKM yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing (Pasal 100) j. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia usaha melakukan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas UMKM sehingga mampu mengakses: a) pembiayaan alternatif untuk UMKM pemula; b) pembiayaan dari dana kemitraan; c) bantuan hibah pemerintah; d) dana bergulir; e) tanggung jawab sosial perusahaan (Pasal 102) k. Tambahan Pasal 53A dalam Undang-undang No.38/2004 tentang Jalan yang mengamanatkan untuk penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha UMKM melalui pola kemitraan (Pasal 103) l. Penyediaan tempat promosi, tempat usaha dan pengembangan UMKM pada infrastruktur publik seperti terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun kereta, tempat istirahat dan pelayanan jalan tol, infrastruktur publik lainnya paling sedikit 30% (Pasal 104 Ayat (1), Ayat (2)) m. Pendirian perseroan bagi UMKM (Pasal 153; tambahan 10 pasal terkait perubahan pendirian perseroan oleh UMKM) Artinya, komitmen pemerintah dalam memulihkan dan membuat UMKM naik kelas telah terlihat secara nyata dalam penyederhanaan regulasi melalui UUCK ini dan serangkaian aksi strategis lainnya. 49
Perpres Perpres No.10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal Regulasi ini juga merupakan regulasi turunan dari UUCK yang secara spesifik mengatur tentang bidang usaha penanaman modal, yang dikategorikan menjadi bidang usaha terbuka, bidang usaha tertutup, dan bidang usaha prioritas. Dalam regulasi ini, pemerintah mengatur bidang usaha yang dialokasikan bagi koperasi dan UMKM serta bentuk kemitraan antara usaha besar dan UMKM adalah bidang usaha terbuka dengan kriteria: 1. Kegiatan usaha yang tidak menggunakan teknologi atau yang menggunakan teknologi sederhana 2. Kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun 3. Modal usaha kegiatan tidak melebihi Rp10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah) di luar nilai tanah dan bangunan 4. Bidang usaha yang banyak diusahakan oleh Koperasi dan UMKM 5. Bidang usaha yang didorong untuk masuk kedalam rantai pasok usaha besar PP 1) Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2021 mengatur tentang perizinan berusaha berbasis risiko; norma, standar, dan kriteria perizinan berusaha berbasis risiko; perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem Online Single Submission (OSS); tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko; pendanaan perizinan berusaha berbasis risiko; dan penyelesaian permasalahan dan hambatan perizinan berusaha berbasis risiko. Melalui regulasi ini, Pemerintah memberikan kemudahan bagi para pelaku UMKM dalam mengurus perizinan berusaha dengan tingkat resiko rendah cukup dengan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS yang dapat berlaku juga sebagai Standar Nasional Indonesia (SNI) dan juga jaminan produk halal. 50
2) Peraturan Pemerintah No.7/2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah PP No.7/2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mengatur terkait kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi; Kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha mikro dan usaha kecil; kemitraan; kemudahan dan insentif; penyediaan pembiayaan bagi usaha mikro dan usaha kecil; penyelenggaraan inkubasi; dan pengalokasian dana alokasi khusus. PP ini mengamanatkan untuk memberikan pembinaan dan pemberian fasilitas kepada koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (Pasal 2 Ayat (2) Huruf A, Huruf B). Regulasi ini mengamanatkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan beberapa dukungan melalui : 1. Pembinaan dan pendaftaran bagi UMKM untuk kemudahan perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik (Pasal 38, Pasal 39). 2. Dalam hal pelaku usaha UMKM tidak dapat mengakses perizinan secara daring maka dinas atau perangkat daerah di tingkat kecamatan, dan/atau kantor kelurahan/kantor desa dapat memfasilitasi pendaftaran perizinan berusaha dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah (Pasal 40). 3. Pelaku UMKM yang telah mendapat NIB dapat meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum meliputi penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mendiasi, penyusunan dokumen hukum, dan pendampingan di luar pengadilan dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah setempat. 4. Pemulihan usaha UMKM dalam hal terjadi kondisi darurat dengan cara restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan permodalan, dan/atau bantuan bentuk lain. 5. Penyelenggaraan basis data tunggal bagi UMKM serta penyebaran informasi terkait data tunggal UMKM 51
3) Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan ini pemerintah mengamanatkan bahwa setiap pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan pada hutan lindung wajib melaksanakan kerja sama dengan koperasi dan/atau UMKM (Pasal 139 Huruf N). Pemerintah pusat memfasilitasi penjaminan legalitas produk hasil hutan untuk pelaku ekspor yang berasal dari UMKM (Pasal 173 Ayat (3)). Ini artinya di sektor kehutanan telah mendorong para pengusaha besar untuk melakukan kemitraan dengan UMKM di sekitarnya. Melalui regulasi Inpres: Inpres No.2/2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri dan Produk UMKM-K dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Inpres No.2/2022 diterbitkan dalam rangka mendorong pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan menggunakan produk dalam negeri hasil produksi UMKM. Inpres ini menginstruksikan kepada para aparat pemerintah untuk: 1. Menetapkan dan/atau mengubah kebijakan dan/atau peraturan peningkatan perundang-undangan penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan UMKM dan Koperasi untuk mempercepat 2. Merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan pengadaan barang/jasa pemerintah yang menggunakan produk dalam negeri di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah 52
3. Merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri 4. Mendukung pencapaian target belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 paling sedikit Rp 400.000.000.000.000,00 (empat ratus triliun rupiah) untuk produk dalam negeri dengan prioritas produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi 5. Membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Tim P3DN) pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah 6. Menyusun roadmap strategi peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi, termasuk roadmap peningkatan jumlah produk dalam negeri menuju 1.000.000 (satu juta) produk tayang dalam Katalog Elektronik 7. Mendorong percepatan penayangan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Katalog Sektoral/Katalog Lokal 8. Mengumumkan seluruh belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan mengisi E-Kontrak pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) 9. Mencantumkan syarat wajib menggunakan produk dalam negeri dan produk yang dihasilkan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi/ Industri Kecil dan Menengah/Artisan pada semua kontrak kerja sama 10. Menghapuskan persyaratan yang menghambat penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah 11. Melakukan kolaborasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah 53
Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dengan mengupayakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi menjadi bagian dari rantai pasok industri global 12. Memberikan preferensi harga dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk pembelian produk dalam negeri yang memiliki nilai TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 13. Melakukan integrasi data dan informasi mengenai produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi melalui penerapan Satu Data Indonesia (SDI) dalam rangka mendukung kebijakan berbasis data dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sesuai kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Permen 1) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 24/ Per/M.UKM/IX/2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha Regulasi ini dapat mendukung UMKM untuk mengembangkan skala usaha dan meningkatkan kualitas SDM. Proses Inkubator usaha dapat dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, atau masyarakat dengan fasilitas seperti pelatihan dan pengembangan keterampilan, bimbingan, konsultasi, pendampingan, proses produksi, uji produksi, pemasaran, pameran, temu bisnis, dan pengadministrasian bisis (Pasal 10, Pasal 13). Proses fasilitasi inkubator wirausaha dilakukan dengan pendanaan operasional yang bersumber dari APBN maupun APBD dengan paling sedikit 5 inkubator di setiap Provinsi/Daerah Istimewa (Pasal 16). 54
2) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 4 Tahun 2018 tentang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendamping Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Regulasi ini dikeluarkan sebagai dasar kualifikasi bagi pendamping UMKM yang berkompeten untuk melakukan pendampingan pada UMKM. Pendamping bertugas dalam melakukan identifikasi permasalahan dan kebutuhan dari para pelaku UMKM, serta membuat rencana pendampingan serta pengurusan terkait perizinan, dan pengurusan sertifikat terkait yang dibutuhkan dalam proses berusaha. 3) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah No. 2 Tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik bagi Usaha Mikro dan Kecil Regulasi ini bertujuan untuk mendorong formalisasi UMKM sekaligus memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha UMK perseorangan dalam mengembangkan usahanya (Pasal 2). Untuk mendapatkan NIB dan Izin usaha mikro kecil (IUMK), para pelaku usaha harus mendaftar melalui OSS dengan mengisi berbagai data yang diminta oleh sistem tersebut. NIB dan IUMK, keduanya menjadi dasar untuk melakukan kegiatan usaha dan pengajuan izin komersial atau operasional yang berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan hukum (Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6). 4) Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 4/2021 tentang Pedoman dan tata Cara Pelayanan perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Regulasi ini diterbitkan dengan tujuan untuk memastikan tercapainya pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan fasilitas penanaman modal yang terintegrasi secara elektronik, terstandar, cepat, sederhana, dan transparan (Pasal 3). Pemerintah akan memberikan fasilitas berupa layanan penerbitan perizinan berusaha dan penanaman modal (Pasal 4). Pelayanan perizinan 55
berusaha dibagi menjadi perizinan berusaha berbasis risiko dan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha. Tingkat risiko yang dimaksud adalah tingkat risiko sektor usaha yang berhubungan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) (Pasal 7 Ayat 4). 5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi Regulasi ini mengatur bahwa pemegang PBPH dapat melakukan kerja sama dengan koperasi masyarakat setempat dan/atau UMKM dalam bentuk penyertaan saham, dan kerja sama usaha pada segmen kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan (Pasal 132). Penerima hasil hutan juga dimandatkan untuk memfasilitasi pemilik atau pengolah hasil hutan yang termasuk dalam kategori UMKM dalam proses perolehan S-Legalitas (Pasal 225). Selain itu, UMKM akan memperoleh fasilitasi dari KLHK untuk peningkatan produksi dan pemasaran di dalam negeri untuk UMKM dalam negeri, serta fasilitasi untuk SVLK dan penerbitan dokumen V-Legal atau Lisensi FLEGT untuk UMKM yang melakukan ekspor. 6) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan Regulasi ini mengatur mengenai standar kegiatan usaha di sektor kelautan dan perikanan. Di dalamnya terdapat afirmasi bagi UMKM. Misalnya, pada usaha penangkapan hasil laut di laut maupun di perairan darat, UMKM diperbolehkan menggunakan kapal penangkap ikan dengan ukuran kumulatif sampai dengan 5 (lima) gross tonnage dan diperbolehkan menggunakan 2 (dua) alat penangkap ikan namun digunakan secara bergantian. 56
7) Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 1/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal Antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 1/2022 diterbitkan dengan tujuan untuk: 1. Mewujudkan pemerataan kesempatan dan kontribusi UMKM di daerah dalam peningkatan perekonomian di daerah 2. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi UMKM di daerah untuk berkolaborasi dengan usaha besar baik dari dalam maupun luar negeri 3. Mendorong bertumbuhnya UMKM di daerah yang masuk dalam rantai pasok bagi penguatan nilai tambah dan basis produksi dalam negeri 4. Menjaga kepastian dan keberlangsungan usaha yang saling menguntungkan antara usaha besar dengan UMKM Melalui regulasi ini, Pemerintah mewajibkan usaha besar untuk melakukan kemitraan dengan UMKM (Pasal 4). Kemitraan tersebut dapat dilakukan dengan cara seperti inti-plasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan, rantai pasok, bagi hasil, kerja sama operasional, usaha patungan, penyumberluaran (outsourcing), pembangunan sarana prasarana (konstruksi) (Pasal 5 Ayat (1), Ayat (2)). Untuk menjamin keamanan dan kepastian dalam melakukan kemitraan, pemerintah mensyaratkan usaha besar yang akan melakukan kemitraan dengan UMKM untuk menyusun surat pernyataan komitmen kemitraan dengan UMKM tersebut (Pasal 17). Surat pernyataan komitmen ini diberikan saat mengajukan perizinan berusaha melalui sistem perizinan OSS (Pasal 23). 57
8) Peraturan Menteri Perindustrian No. 9 Tahun 2022 Tentang Pemberian Fasilitas Bantuan Mesin Dan Peralatan Regulasi ini diterbitkan untuk meningkatkan produktivitas, mutu dan ragam produk untuk memperkuat kemampuan produksi serta meningkatkan daya saing IKM (Pasal 2). Regulasi ini telah mengatur bahwa setiap IKM yang telah memiliki perizinan berusaha sesuai dengan KBLI dapat diberikan fasilitasi restrukturisasi dalam bentuk potongan harga pembelian mesin atau peralatan (Pasal 7). 9) Peraturan Menteri Perindustrian No. 7 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah melalui Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2023 Regulasi ini dikeluarkan sebagai panduan dan petunjuk bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik. DAK dapat dialokasikan salah satunya kepada para pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) supaya mampu menjalankan bisnis/usaha. DAK dapat digunakan untuk beberapa kegiatan meliputi: a. Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Daya Saing IKM i. pelatihan pengelolaan bisnis dan manajemen wirausaha ii. pelatihan teknis produksi dan/atau standardisasi produk iii. pendampingan pengembangan dan diversifikasi produk iv. penerapan sertifikasi produk dan/atau sistem mutu v. fasilitasi sertifikat TKDN vi. fasilitasi sertifikat halal b. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sentra IKM i. Pelatihan manajemen mutu dan pengelolaan Sentra IKM ii. pelatihan pengelola dan operator UPT/rumah kemasan iii. layanan proses bisnis Sentra IKM iv. pelatihan komunikasi publik dalam mendukung pariwisata c. Pengembangan Kemitraan IKM i. pengembangan promosi produk IKM untuk menjalin kemitraan 58
ii. penyusunan informasi pasar dan potensi kemitraan iii. pendampingan produksi dan akses bahan baku untuk memenuhi standar kemitraan. d. Pelatihan dan Kemitraan Berorientasi Ekspor i. Penyusunan informasi dan analisis pasar IKM ekspor ii. pelatihan prosedur dan dokumentasi perdagangan luar negeri iii. pendampingan kemitraan yang berorientasi ekspor iv. promosi ekspor IKM (penyusunan profil, promosi digital, layanan akun premium marketplace internasional) Target dari setiap kegiatan diatas adalah pelaku IKM yang telah memiliki NIB. Materi pokok dari setiap kegiatan diatas berpusat pada manajemen/ pengelolaan bisnis (konsep, fungsi, perencanaan, administrasi keuangan, dan personalia) dan manajemen wirausaha (konsep dan karakteristik wirausaha). Peraturan Badan lainnya: 1) Peraturan Bank Indonesia No.24/3/PBI/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembayaran Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah Peraturan ini sebagai salah satu bukti upaya Bank Indonesia untuk berperan inklusif dan pengembangan bagi UMKM. Fasilitas yang diberikan oleh Bank Indonesia antara lain: serta dalam peningkatan akses pembiayaan a. Pemberian kredit atau pembiayaan secara langsung dan rantai pasok kepada UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau PBR (Pasal 4 Ayat (2) Huruf B, Pasal 5 Ayat 1) b. Bantuan teknis berupa penelitian, pelatihan, dan penyediaan informasi (Pasal 19, Pasal 20 Ayat (1), serta penghargaan pengembangan UMKM. 59
2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Salah satu tujuan dari regulasi ini adalah untuk mendukung peran serta UMKM sebagai bagian dari struktur perekonomian nasional dalam peningkatan akses kredit atau pembiayaan perbankan. Melalui regulasi ini, Bank Indonesia menetapkan bahwa bank umum wajib memberikan kredit atau pembiayaan UMKM dengan jumlah kredit atau pembiayaan paling rendah 20% berdasarkan rasio kredit atau pembiayaan UMKM terhadap total kredit (pasal 2). Di sisi lain, Bank Indonesia juga memberikan bantuan teknis dalam rangka mendukung UMKM berupa penelitian, pelatihan, penyediaan informasi, fasilitasi (Pasal 8). 4.4. Kelembagaan UMKM di Indonesia Pengurusan UMKM di tingkat pusat diatur oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM), sedangkan di tingkat daerah diatur oleh Dinas Koperasi dan UKM. Pada struktur organisasi Kemenkop UKM, terdapat 4 deputi yaitu Deputi Bidang Perkoperasian, Deputi Bidang Usaha Mikro, Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah, dan Deputi Kewirausahaan (Lihat Gambar 13). Pengurusan UMKM secara lebih khusus diatur oleh Deputi Bidang Usaha Mikro dan Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah. 60
Gambar 13. Struktur organisasi Kemenkop UKM Akan tetapi, dalam pengurusan UMKM, Kemenkop UMKM tentunya berkolaborasi dan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain. Dalam hal pembiayaan, Kemenkop UKM berkolaborasi dengan Kementerian Keuangan sebagai kementerian yang memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan terkait pemberian pembiayaan bagi UMKM. Misalnya, melalui Program PEN, Kementerian Keuangan mengeluarkan kebijakan untuk mengalokasikan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang ditujukan untuk membantu pemulihan sektor UMKM (Kementerian Keuangan, 2020b). Selain Kementerian Keuangan, dalam hal pembiayaan, Bank Indonesia juga memiliki departemen khusus untuk mendukung UMKM, yaitu Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen. Departemen tersebut menjalankan tugas dalam mengarahkan dan menetapkan pengembangan kebijakan dan peraturan dalam mendukung peningkatan akses keuangan dan pengembangan UMKM; menganalisis dan evaluasi kredit UMKM perbankan; pengembangan dan penyediaan sistem informasi UMKM, serta pengelolaan informasi UMKM (Bank Indonesia, 2020). 61
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) juga turut berperan dalam memberikan dukungan untuk peningkatan SDM UMKM. Kemnaker melaksanakan program pengembangan perluasan kesempatan kerja berupa program bantuan kewirausahaan yang diberikan pada kelompok UMKM di berbagai daerah (Kemnaker, 2021). Secara khusus untuk membantu UMKM agar bisa naik kelas di era digital, Kemnaker memiliki beberapa program utama diantaranya adalah peningkatan kompetensi pelatihan vokasi, pemagangan, sertifikasi dan pelatihan produktivitas (Kemnaker, 2022). Dalam konteks fasilitasi perizinan dan investasi, Kemenkop UKM bekerja bersama dengan Kementerian Investasi/BKPM di tingkat pusat serta Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPTSP) yang ada di daerah. Salah satu bentuk kerjasamanya adalah melalui pengesahan nota kesepahaman untuk pertukaran data dan informasi, fasilitas kemitraan penanaman modal, dan peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi (UMKMK). Kementerian Investasi/BKPM sebagai pengelola pusat perizinan nasional melalui OSS, memiliki data para pelaku UMKM yang mengurus izin usaha, serta proyek-proyek prioritas investasi yang juga dapat dilakukan oleh UMKM (Kementerian Investasi/BKPM, 2021). Kemenkop UKM juga didukung oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk pengembangan strategi bisnis usaha UMKM. Kementerian BUMN bahkan memiliki staf ahli yang ditujukan khusus untuk pengembangan bisnis UMKM yaitu Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM (Kementerian BUMN, 2021). Sebagai salah satu bentuk dukungan, Kementerian BUMN mendirikan PaDi (Pasar Digital) UMKM sebagai sebuah platform untuk memasarkan produk-produk UMKM (Lihat Mengingat produk yang dihasilkan oleh UMKM begitu beragam dari berbagai sektor seperti pertanian, kehutanan, perikanan, maka kementerian terkait juga turut memberikan dukungan untuk UMKM. Sebagai contoh, sebagai Kementerian Pertanian meluncurkan sebuah program peningkatan nilai tambah untuk menyelamatkan produksi hortikultura yang sifatnya musiman dan mudah rusak, serta menjaga stabilitas harga produk hortikultura di pasaran (Republika, 2021). 'UMKM hortikultura' 62
Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK), misalnya melalui kebijakan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK), juga memberikan fasilitasi dan kemudahan bagi Industri Kecil dan Menengah/ IKM (sebutan untuk UMKM di sektor kehutanan) untuk dapat melakukan sertifikasi secara berkelompok (KLHK, 2018). Untuk mendukung UMKM naik kelas, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan fasilitasi-fasilitasi bagi UMKM untuk perluasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di berbagai kawasan sentra produksi perikanan, serta memberikan bimbingan teknis akses pembiayaan di berbagai lokasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM tentang skema dan sumber pembiayaan yang dapat diakses (KKP, 2022). Di sektor jasa, khususnya pariwisata, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) juga semakin menunjukkan komitmennya untuk mendukung pengembangan UMKM. Di dalam Kemenparekraf, terdapat Deputi Pengembangan Destinasi Pariwisata yang juga memiliki tugas dalam memberdayakan UMKM di sektor pariwisata melalui pemberian pembinaan maupun akses permodalan. Kemenparekraf juga turut memberikan bimbingan teknis pemberdayaan UMKMK melalui KUR (Kemenparekraf, 2019). 4.5. Profil UMKM Indonesia UMKM telah berkontribusi terhadap PDB nasional sekitar 61% selama beberapa tahun terakhir (Lihat Gambar 14) dan menyerap tenaga kerja sebesar 97% (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2023). Pada tahun 2019, PDB Indonesia mencapai Rp15,83 T, dan UMKM berkontribusi sebesar Rp9,58 T. Hal ini merepresentasikan UMKM sebagai penopang utama perekonomian nasional di Indonesia. 63
Gambar 14. Kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM, 2022 Tren jumlah UMKM di Indonesia juga semakin meningkat dari waktu ke waktu dalam beberapa tahun terakhir. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM (2022), jumlah UMKM sampai tahun 2019 telah mencapai sekitar 65 juta unit usaha (Lihat Gambar 15). Sedangkan jumlah Usaha Besar hanya 5.637 unit. Artinya, UMKM merepresentasikan 99,99% dari jumlah total pelaku usaha di Indonesia (Kementerian Keuangan, 2020a). Gambar 15. Perkembangan jumlah UMKM yang aktif di Indonesia Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM, 2023 64
Berdasarkan sebarannya, 5 Provinsi dengan dengan jumlah UMKM terbesar adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Sumatera Utara (Lihat Gambar 16). Gambar 16. Jumlah UMKM di Indonesia berdasarkan Provinsi Namun, 5 provinsi dengan kontribusi ekonomi tertinggi yang bersumber dari UMKM secara berturut-turut adalah Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Banten (Lihat Gambar 17). Artinya, besarnya jumlah UMKM di suatu provinsi belum tentu menunjukkan kontribusi ekonomi dari UMKM yang tinggi. Gambar 17. 5 Provinsi dengan kontribusi ekonomi tertinggi yang bersumber dari UMKM 65
Jika dibedakan berdasarkan kelasnya, UMKM masih didominasi oleh kelas mikro dari waktu ke waktu selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2019, UMKM dengan kelas mikro mencapai sekitar 64,6 juta unit, sedangkan UMKM kelas kecil hanya sekitar 798 ribu unit dan UMKM kelas menengah bahkan hanya sekitar 65 ribu unit (Lihat Gambar 18). Berdasarkan jumlah ini, UMKM kelas mikro merepresentasikan sekitar 98,68% dari seluruh total UMKM di Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi Indonesia untuk mendorong UMKM di kelas mikro untuk naik ke kelas kecil dan bahkan menengah. Gambar 18. Jumlah UMKM berdasarkan skala usaha Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM, 2023b UMKM di Indonesia umumnya didominasi oleh sektor perdagangan, manufaktur, pertanian, perkebunan, perikanan, dan jasa (lihat gambar 19). UMKM di sektor perdagangan terbagi atas perdagangan umum dan distributor. Perdagangan umum meliputi bahan pokok, toko kelontong, bahan bangunan, peralatan elektronika/listrik, hasil bumi, dan lainya. Distributor berarti melakukan kegiatan perdagangan produk tertentu secara grosir/dalam jumlah besar. Misalnya, distributor sepeda motor atau distributor produk- produk tertentu dari perusahaan besar. 66
Gambar 19. Dominansi sektor UMKM di Indonesia Sumber: Laporan Bank Indonesia (2015) UMKM di sektor industri pengolahan/manufaktur melakukan kegiatan pengolahan bahan mentah, bahan baku, setengah jadi. Mengubah suatu barang dasar menjadi barang jadi sehingga memiliki nilai jual tinggi. Sektor ini mencakup berbagai industri seperti kimia dasar; mesin dan logam; industri kecil; dan aneka industri lainnya. Industri kimia dasar seperti industri semen, obat-obatan, kertas, dan pupuk. Industri mesin dan logam seperti industri pesawat terbang, kendaraan bermotor dan tekstil. Industri kecil seperti industri roti, makanan ringan, es, dan minyak goreng curah. Aneka industri lain seperti industri pakaian, makanan dan minuman. UMKM di sektor pertanian meliputi kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, sumber energi, dan lainnya. Produk yang dihasilkan dari sektor pertanian bersifat musiman. Beberapa contoh kegiatan UMKM di sektor pertanian adalah menjual bibit tanaman, alat pertanian, sayuran organik, tanaman hias, sayur hidroponik. Sektor perkebunan meliputi pengusahaan tanaman tertentu yang kemudian diolah dan dipasarkan. Komoditas utama dalam sektor ini diantaranya perkebunan sawit, karet, kakao, jarak pagar, tebu, kapas, kopi, cengkeh, jambu mete, lada dan teh, kapas. 67
Sektor peternakan meliputi kegiatan mengembangbiakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Bisnis peternakan dapat berupa pembibitan dan penggemukan atau pengembangbiakan hewan ternak. Jenis usaha peternakan juga meliputi usaha peternakan besar seperti sapi, kuda, kerbau dan kambing untuk diambil susu, daging maupun kulitnya. Sektor perikanan meliputi kegiatan pembudidayaan ikan, penyimpanan, pendinginan, pengeringan, atau mengawetkan ikan dengan tujuan untuk menciptakan nilai jual. Pembudidayaan ikan khususnya air tawar meliputi produksi ikan konsumsi, ikan hias, udang galah, lobster air tawar, tanaman air, dan kerang air tawar. Sektor jasa merupakan alternatif bagi usaha pemula yang ingin terjun ke dunia usaha. Beberapa contoh usaha di sektor jasa diantaranya adalah pengiriman barang, perawatan tubuh, pemotongan rambut, penyedia layanan internet dan telekomunikasi, dan lainnya. 4.6. Sumber permodalan UMKM Indonesia Investor Salah satu sumber permodalan bagi UMKM adalah berasal dari investor. Untuk mendorong pihak swasta berinvestasi ke UMKM, Pemerintah Indonesia telah mewajibkan perusahaan besar baik dalam negeri maupun luar negeri untuk melakukan kemitraan dengan UMKM di Indonesia. Kemitraan ini dilakukan dalam berbagai bentuk seperti pembinaan, pelatihan, pemasaran, dan memberikan bantuan permodalan bagi para UMKM yang telah secara resmi teregistrasi di OSS. Pada tahun 2020, jumlah perusahaan besar yang telah bermitra dengan UMKM adalah sebanyak 109. Jumlah ini meningkat secara signifikan pada tahun 2021 yaitu mencapai 383 perusahaan (Lihat Gambar 20). 68
Gambar 20. Target dan realisasi perusahaan besar yang bermitra dengan UMKM Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Investasi/BKPM, 2021 telah mengembangkan Indonesia Securities Crowdfunding (SCF), sebagai sebuah platform online untuk mempertemukan antara UMKM dengan para investor. Investor di sini tidak hanya perusahaan besar tetapi juga masyarakat luas yang tertarik untuk berinvestasi kepada UMKM. SCF dioperasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga telah dijamin keamanannya secara hukum. Melalui SCF, para investor akan mendapatkan keuntungan dalam bentuk dividen atau bagi hasil dari keuntungan usaha. Selain itu, para investor juga dapat membeli dan mendapatkan kepemilikan Saham, surat bukti kepemilikan hutang (Obligasi), atau surat tanda kepemilikan bersama (Sukuk). Selain itu, Pemerintah juga 69
Gambar 21. Cara kerja SCF Serupa dengan investasi di pasar modal pada umumnya, pelaksanaan skema SCF juga harus memenuhi 4 kriteria, yaitu 1) Penyelenggara; 2) Ketentuan Layanan Urun Dana; 3) Penerbit; dan 4) Penyedia dana/Pemodal/Investor. Kriteria tersebut terangkum dalam Gambar 22. Bagi pelaku UMKM yang menginginkan akses permodalan tersebut dapat memperhatikan ke-3, yaitu Kriteria Penerbit. Beberapa penyelenggara Equity Crowdfunding, berdasarkan data OJK (2022), diantaranya adalah PT Santara Daya Inspiratama (Santara); PT Investasi Digital Nusantara (Bizhare); PT Crowddana Teknologi Indonusa (CrowdDana); dan LandX. 70
Gambar 22. Kriteria pelaksanaan SCF Sumber: POJK No. 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi, 2020 71
Pinjaman dari Bank Pemerintah Indonesia juga telah bekerjasama dengan pihak perbankan dalam negeri untuk menjalankan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai salah satu opsi sumber permodalan bagi UMKM. Beberapa Bank yang terlibat sebagai penyalur program KUR atau debitur diantaranya adalah: 1. BRI 2. Bank mandiri 3. BNI 4. BTN 5. BCA 6. Bank Bukopin 7. Bank Maybank Indonesia 8. Bank Sinarmas 9. Bank Permata 10. BTPN 11. OCBC NISP 12. Bank Artha Graha Internasional 13. BRI Syariah 14. BRI Agroniaga 15.Bank Natinoalnobu 16. Bank Mandiri Taspen 17. BNI Syariah 18. Bank Mandiri Syariah 19. BPD Bali 20. BPD Kalbar 21. BPD NTT* 22. BPD DIY 23. BPD Sulselbar 24. BPD Sumut 25. BPD Sumbar (Bank Nagari) 26. BPD Sumsel Babel 27. BJB 28. BPD Kalsel 29. BPD Riau Kepri 30. Bank NTB Syariah* 31. BPD Lampung 32. BPD Papua 33. BPD Bengkulu 34. BPD Kaltimtara 35. BPD Jambi 36. BPD Jateng 37. BPD Sultra 38. BPD Kalteng 39. BPD SulutGo 40. BPD Jatim 41.Internusa Tribuana Citra Multi Finance 42. Indosurya Inti Finance* 43.First Indo American Leasing* 44. Koperasi Obor Mas 45. Kospin Jasa 46. KSP Guna Prima Dana KUR disalurkan dengan pola penjaminan (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2016). Suku bunga yang ditawarkan juga relatif rendah yaitu hanya 6% pertahun (Lihat Gambar 23). Pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, Pemerintah telah menyalurkan dana untuk Program KUR untuk mendukung sektor UMKM. Target penyaluran dana KUR paling tinggi adalah di tahun 2020 yaitu mencapai Rp 2.280 triliun, tetapi realisasinya hanya mencapai Rp 689.48 triliun (Lihat Gambar 24). 72
Gambar 23. Kriteria penerima, tujuan, dan kemudahan KUR Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2016) Gambar 24. Target dan realisasi Program KUR untuk mendukung UMKM 73
Pinjaman dari lembaga keuangan bukan Bank Sumber permodalan lain bagi UMKM dapat diperoleh dari lembaga- lembaga keuangan bukan Bank seperti pegadaian, pasar modal, asuransi, dan lembaga penyelenggara dana pensiun. Sebagai contoh, PT. Pegadaian (Persero) pada tahun 2020 telah menyalurkan pembiayaan usaha produktif untuk UMKM yang bergerak di sektor bisnis digital sebesar Rp300 miliar melalui platform fintech Peer to Peer (P2P) Lending Akseleran. Penyaluran dana ini dilakukan dalam rangka untuk mendukung Program PEN (Pegadaian, 2020). Bantuan dari Pemerintah Para pelaku UMKM juga dapat memperoleh bantuan pendanaan dari Pemerintah. Sebagai contoh, untuk mengatasi dampak ekonomi pasca pandemi COVID-19, Program PEN diluncurkan oleh Pemerintah termasuk untuk mendukung sektor UMKM untuk tetap bertahan di kondisi krisis tersebut (seperti yang telah dijelaskan pada Bagian 4.2). Contoh lainnya adalah Program Banpres Produktif untuk Usaha Mikro (BPUM) yang diluncurkan oleh Kemenkop UKM. BPUM adalah program pemberian bantuan dalam bentuk uang tunai kepada para pelaku UMKM sebesar 1,2 juta rupiah untuk permodalan (Kemenkeu, 2021). Dana pribadi Para pelaku UMKM juga banyak yang menggunakan dana pribadi untuk mengembangkan usahanya. Dana pribadi seringkali menjadi modal usaha pertama atau starter bagi para pelaku UMKM yang baru memulai usahanya. UMKM yang baru cenderung mengalami kesulitan dalam memperoleh pinjaman perbankan karena belum memiliki jaminan usaha yang sukses (feasible dan bankable) (Tambunan, 2022). 74
BAB V Tantangan-Tantangan yang Dihadapi oleh UMKM di Indonesia
V. Tantangan-Tantangan yang Dihadapi oleh UMKM di Indonesia 5.1. Tantangan-tantangan yang dihadapi oleh UMKM secara umum Aspek keuangan Aspek keuangan seringkali menjadi permasalahan utama bagi UMKM di berbagai negara tidak hanya di Indonesia. Misalnya, di Jepang, UMKM lebih cenderung kesulitan dalam mengakses pinjaman ke Bank dibandingkan dengan perusahaan besar. Pihak Bank memandang bahwa UMKM belum memiliki kapasitas yang profesional untuk menyusun laporan keuangan dengan baik (Yoshino dan Taghizadeh- Hesary, 2016). Di Uni Eropa pun sama, pinjaman Bank cenderung sulit diakses oleh UMKM karena aset yang dimiliki masih tergolong kecil (EU Parliament, 2021). Kesulitan untuk mengakses pendanaan dari Bank akan sangat berpengaruh pada keberlangsungan usaha UMKM. Sebagai alternatif, para pelaku UMKM biasanya akan menggunakan dana internal, atau pinjaman yang berasal dari pihak lain.
Selain kesulitan dalam mengakses modal usaha, permasalahan lain tekait aspek keuangan adalah manajemen keuangan UMKM yang masih belum kuat. Ini sering menjadi penyebab terjadinya kegagalan kredit oleh UMKM. UMKM didominasi oleh usaha rumah tangga dan beranggotakan anggota keluarga, sehingga profesionalitas dalam mengelola keuangan menjadi kurang. Bahkan terkadang UMKM belum memisahkan antara keuangan rumah tangga dan usaha, sehingga berpengaruh pada pelaporan keuangan mereka (Budiarto dkk., 2019). Aspek produksi Proses produksi merupakan proses utama dalam menciptakan suatu produk yang memiliki daya jual. Budiarto, dkk (2019) merumuskan 4 indikator aspek produksi yang dapat berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha UMKM yaitu: produk, proses produksi, bahan baku, dan peralatan produksi. Keberhasilan indikator produk dalam aspek produksi ditentukan dari inovasi dan keberterimaan produk dan jasa yang dihasilkan oleh pelaku UMKM. Dalam konteks ini, banyak pelaku UMKM masih kurang dalam hal pengembangan inovasi. Pelaku UMKM seringkali menjalankan usahanya tanpa ada rancangan inovasi produk. Selain itu, kemampuan pelaku UMKM juga masih kurang dalam menjalin kerjasama dengan para pihak pihak, seperti akademisi (Bertello, et al., 2022), untuk melakukan riset terkait pengembangan inovasi produk. Terkait dengan indikator proses produksi, suatu proses produksi dikatakan baik apabila dapat memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan ketepatan waktu dalam proses produksinya. Namun, UMKM seringkali tidak memperhatikan SOP dalam proses produksinya. Para pelaku UMKM merasa bahwa pembentukan SOP dapat menyita waktu dalam proses produksi (Flynn, 2019), pada akhirnya mereka menjalankan proses produksi tanpa SOP secara tertulis. Padahal jika tidak memiliki SOP secara tertulis, akan menimbulkan kesulitan tersendiri, seperti kesulitan dalam menjamin keamanan, akurasi, kualitas produk, kepatuhan karyawan terhadap prosedur produksi, serta ketepatan proses produksi (Flynn, 2019). 78
Terdapat 2 hal utama yang perlu diperhatikan dalam memenuhi indikator bahan baku, yaitu kecukupan dan keterjaminan kualitas bahan baku. Sebagian UMKM mengalami kendala dalam hal ketersediaan bahan baku. Bahan baku terkadang langka dan mahal. Mahalnya bahan baku salah satunya dikarenakan semakin mahalnya biaya transportasi atau distribusi yang sering terjadi akibat kenaikan harga bahan bakar (The Economic Times, 2022). Selain itu, UMKM membutuhkan jumlah bahan baku yang relatif lebih sedikit, ini seringkali membuat harga bahan baku menjadi lebih mahal (Mohamad et al., 2021). Dalam hal kualitas bahan baku, UMKM juga seringkali menghadapi kendala dalam hal penurunan kualitas bahan baku akibat pengiriman, yaitu pemasok bahan baku seringkali kurang memperhatikan pengemasan dalam pengiriman. Selain itu, penurunan kualitas bahan baku juga seringkali terjadi akibat tempat penyimpanan bahan baku yang tidak sesuai (Tejaningrum et al., 2016). Peralatan produksi yang digunakan oleh pelaku UMKM relatif masih terbatas dan tertinggal dibandingkan perusahaan besar. Ini seringkali menimbulkan proses produksi UMKM yang cenderung lebih lama, dan pada akhirnya UMKM tidak dapat menyaingi skala usaha besar (Purwani et al., 2018). Selain itu, peralatan produksi saat ini semakin pesat perkembangannya, pelaku UMKM terutama yang cenderung pasif, seringkali tidak mengetahui tren peralatan produksi yang efisien untuk produksinya. Aspek pemasaran Tantangan selanjutnya bagi UMKM yaitu berkaitan dengan strategi pemasaran. Kurangnya kapasitas UMKM dalam merancang strategi pemasaran seringkali menyebabkan akses pasar mereka menjadi lebih sempit dan terbatas. Penelitian yang dilakukan oleh Yoshino dan Taghizadeh-Hesary (2016) menemukan bahwa UMKM di kawasan Asia mengalami kesulitan dalam persaingan pasar dikarenakan lemahnya riset terkait preferensi pasar. Selain tantangan dalam hal strategi pemasaran, UMKM juga menemui kendala dalam mengakses dan mengaplikasikan teknik marketing yang efektif. Ini terjadi tidak hanya di Indonesia tetapi di negara-negara lain juga. 79
Sebagai contoh, UMKM di Nigeria masih belum mampu dalam membuat iklan produk. Bahkan di Jerman yang notabene adalah negara dengan perekonomian terkuat di Uni Eropa, sekitar 78% UMKMnya mengeluhkan kesulitan mereka dalam menarik pelanggan baru (Statista, 2018). Aspek teknologi informasi Di era digital saat ini, berbagai informasi cenderung lebih mudah untuk diakses dengan bantuan ponsel pintar (smartphone) dan aplikasi-aplikasi berbasis online. Ini tentunya membutuhkan keahlian khusus supaya dapat memperoleh manfaat secara optimal. UMKM yang tinggal di area perkotaan cenderung lebih memiliki pemahaman untuk mengoperasikan teknologi informasi untuk mendukung usahanya. Namun, bagi UMKM yang berada di pedesaan, mereka mengalami tantangan dalam mengoperasikan berbagai teknologi informasi, salah satu faktornya adalah masih terbatasnya jaringan internet di pedesaan. Ini dibuktikan dengan masih rendahnya angka UMKM yang masuk ke dalam ekosistem digital atau go online, yaitu hanya 9,4 juta dari sekitar 60 juta UMKM pada tahun 2020 (Annur, 2020). Selain itu, teknologi informasi juga terus berkembang dengan sangat cepat, sehingga UMKM seringkali tertinggal dibandingkan dengan perusahaan besar. Misalnya, saat ini sangat banyak jenis e-commerce yang muncul. Para pelaku UMKM, terutama UMKM kelas mikro, cenderung mengalami kesulitan dalam mengaplikasikan banyaknya e-commerce dalam waktu bersamaan. Kurangnya keahlian dalam operasionalisasi e-commerce tersebut tentunya dapat berpengaruh terhadap performa pemasaran, mengingat sebagian besar pemasaran produk saat ini telah banyak menggunakan e-commerce. Aspek perizinan dan administrasi Di era formalisasi sektor UMKM, legalitas merupakan hal yang wajib dipenuhi oleh para pelaku UMKM untuk dapat memperoleh akses pendanaan dari berbagai sumber. Namun, UMKM seringkali mengalami kendala dalam mengikuti prosedur perizinan yang kompleks dan selalu berubah dengan 80
cepat. Meskipun saat ini Pemerintah telah menyediakan Online Single Submission (OSS) untuk mempermudah proses perizinan bagi UMKM, tetapi pada faktanya masih banyak UMKM yang belum terinformasikan dengan baik mengenai OSS tersebut. Selain itu, sistem di daerah juga masih belum sepenuhnya sinkron dengan OSS, sehingga seringkali membuat para pelaku UMKM di daerah kesulitan dalam memperbarui perizinan mereka (Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, 2021). Disamping legalitas usaha, masih terdapat administrasi lainnya seperti sertifikasi yang juga bersifat wajib yang harus dipenuhi oleh pelaku UMKM. Sebagai contoh, untuk produk makanan, terdapat Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) untuk membuktikan bahwa produk tersebut telah memenuhi syarat dan standar keamanan tertentu dalam rangka produksi dan peredaran produk pangan (Catriana dan Djumena, 2021). Sistem perizinan dan sertifikasi tertentu, dijalankan oleh Kementerian/ Lembaga Pemerintah yang berbeda, ini menyebabkan pelaku UMKM mengalami kesulitan karena harus mengurus keduanya di lembaga yang memiliki aturan yang berbeda-beda. Aspek kelembagaan Adanya suatu bentuk kelembagaan misalnya dalam bentuk komunitas atau forum pada dasarnya dapat berfungsi sebagai wadah untuk saling belajar, bertukar informasi, dan bahkan berkolaborasi untuk menghasilkan suatu produk. Namun, permasalahannya adalah kebanyakan komunitas atau forum yang dibentuk oleh UMKM cenderung bersifat fleksibel tanpa aturan yang mengikat untuk dipatuhi, sehingga menyebabkan kelembagaan UMKM menjadi kurang kuat. Berbeda dengan kelembagaan asosiasi bisnis usaha skala besar, mereka memiliki visi dan misi yang jelas, peraturan yang mengikat bagi setiap anggotanya, serta adanya rencana jangka panjang dan pendek yang dijalankan dan dievaluasi secara periodik. 81
Aspek sumber daya manusia (SDM) Pada dasarnya, tantangan di semua aspek di atas tidak lepas dari persoalan SDM. UMKM di Indonesia memiliki permasalahan dalam hal kualitas dan manajemen SDM. Kualitas SDM berkaitan erat dengan tingkat pendidikan. Sebagian besar UMKM di Indonesia merekrut karyawan dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah. Ini menjadi dilema tersendiri bagi UMKM, karena jika merekrut karyawan dengan tingkat pendidikan tinggi maka membutuhkan modal keuangan yang besar untuk gajinya. Dalam konteks manajemen SDM, sebagian besar para pelaku UMKM di Indonesia menerapkan sistem rekrutmen tertutup dan juga tidak memiliki mekanisme/sistem yang mumpuni untuk mengevaluasi kinerja karyawannya. Oleh karena itu, karyawan UMKM akan cenderung bekerja seperti business as usual saja, tidak memiliki dorongan untuk berinovasi secara mandiri. Kebanyakan pelaku UMKM bahkan merasa tidak perlu untuk membuat sistem evaluasi, dikarenakan jumlah karyawan yang relatif sedikit sehingga dapat dikontrol secara langsung. Dengan kondisi semacam ini yang terjadi secara terus menerus, maka SDM di sektor UMKM akan sulit untuk berkembang ke depan. 5.2. Studi kasus: Tantangan-tantangan UMKM di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 5.2.1. Profil UMKM di DIY UMKM di DIY mengalami perkembangan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. DIY yang terkenal sebagai kota pelajar dan kota wisata menjadi salah satu faktor pendorong berkembangnya UMKM. Menurut data Bappeda DIY, sampai pada tahun 2023, jumlah UMKM di DIY telah mencapai 344.293 unit (Bappeda DIY, 2022). Namun, jika dibandingkan dengan jumlah UMKM seluruh Indonesia, jumlah ini hanya mencakup 0,53% dari total UMKM di Indonesia (Lihat Gambar 25). 82
Gambar 25. Total UMKM di Provinsi DIY dibandingkan dengan total UMKM nasional Gambar 26. Total UMKM di Provinsi DIY dibandingkan dengan total UMKM nasional Sumber: Bappeda DIY, 2022 Pemerintah Provinsi DIY melalui Dinas Koperasi UKM DIY berupaya secara terus menerus untuk meningkatkan jumlah UMKM yang teregistrasi di OSS. Sampai saat ini jumlah UMKM terbesar ada di Kabupaten Sleman dengan total 114.609 usaha pada tahun 2023. Sementara itu, jumlah terkecil berada di Kota Yogyakarta dengan 32.917 usaha pada tahun 2023 (Lihat Gambar 26). Jika dilihat berdasarkan kelasnya, UMKM di Provinsi DIY terdiri atas 3 kelas yaitu mikro, kecil, dan menengah. Sama seperti data UMKM Indonesia, proporsi terbesar masih berada di kelas mikro dengan jumlah 326.114 usaha pada tahun 2023. Bahkan kelas menengah tidak mengalami kenaikan jumlah sama sekali selama 3 tahun (Lihat Gambar 27). 83
Gambar 27. Jumlah UMKM Provinsi D.I. Yogyakarta berdasarkan skala usaha Sumber: Bappeda DIY, 2022 Gambar 28. Persentase skala usaha Provinsi DIY tahun 2023 84
Berdasarkan sektor usaha, UMKM di DIY terbagi atas 18 sektor usaha (Bappeda DIY, 2023), diantaranya: 1) Perdagangan 2) Industri pertanian 3) Industri non pertanian 4) Sektor pertanian 5) Sektor perdagangan 6) Sektor kelautan dan perikanan 7) Sektor kehutanan 8) Sektor energi dan sumber daya mineral 9) Sektor transportasi 10) Sektor komunikasi 11) Sektor pariwisata 12) Sektor jasa kesehatan 13) Sektor konstruksi 14) Sektor real estate, usaha persewaan 15) Sektor jasa pendidikan 16) Sektor industri pengolahan 17) Ekonomi kreatif 18) Jasa perorangan yang melayani rumah tangga Untuk kelas usaha mikro, sektor industri pengolahan memegang jumlah yang paling besar yaitu sejumlah 250.338 pelaku usaha. Sementara untuk skala usaha kecil dan menengah, jumlah terbesar ada pada sektor perdagangan dengan jumlah 7.518 dan 1.113 pelaku usaha pelaku usaha secara berturut turut (Bappeda Jogja, 2023). Untuk kemudahan pendataan dan pembinaan, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi DIY meluncurkan SiBakul Jogja (Sistem Informasi Pembinaan Koperasi dan Pelaku Usaha) (Lihat Gambar 29). SiBakul diciptakan sebagai model pembinaan sirkular dan transformasi digital untuk kemudahan pendataan dan clustering, pengembangan koperasi dan UMKM, pelatihan, pembinaan, fasilitasi, konsultasi, dan pendampingan. Peluncuran SiBakul dilatarbelakangi oleh belum akuratnya data terkait jumlah Koperasi dan UMKM di Provinsi DIY, skema pembinaan UMKM yang belum terstruktur dengan baik, perubahan ekonomi pasca pandemi COVID-19, fasilitasi pemasaran, dan perbaikan data UMKM Provinsi DIY. 85
Gambar 29. Aplikasi SiBakul Jogja Dengan adanya SiBakul, pemberian pelatihan pada UMKM di DIY diharapkan juga dapat lebih tepat sasaran, karena SiBakul menyediakan data dan informasi terkait dengan kelas UMKM sehingga dapat menentukan pelatihan apa yang tepat bagi UMKM sesuai dengan kelasnya. Selain itu, peluncuran SiBakul merupakan respon Dinas Koperasi dan UKM Provinsi DIY terhadap pandemi COVID-19 yang telah menuntut transformasi digital pada semua bisnis usaha. SiBakul dapat digunakan untuk kegiatan promosi, pameran, temu kemitraan, dan pemasaran. Pemerintah Provinsi DIY melalui SiBakul memberikan pelatihan pada berbagai aspek seperti produksi, pemasaran, kelembagaan, keuangan, dan sumber daya manusia. Supaya tepat sasaran, pelatihan ini dibagi sesuai kelas UMKM tersebut, mulai dari kelas 1 (mikro) sampai kelas 3 (menengah). Dalam aspek produksi, contoh pendampingan yang dilakukan yaitu pelatihan standarisasi produk, pengembangan desain produk, fasilitasi BPOM, SOP produksi, dan sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI). Pada aspek pemasaran, contoh pendampingan yang dilakukan yaitu terkait dengan strategi pemasaran, desain alat, Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) merek, pengambangan kerjasama, branding produk, tata cara ekspor, dan kemitraan usaha dengan investor. Khusus untuk pemasaran digital 86
marketing, pendampingan yang dilakukan adalah pemasaran melalui media sosial, website, Google Ads, pelatihan SEO (Search Engine Optimization), dan pembuatan konten. Pada aspek perizinan dan administrasi, pendampingan yang dilakukan antara lain pembuatan legalitas UMKM, perpajakan, dan pelatihan terkait mutu produk. Untuk aspek keuangan, pendampingan yang dilakukan antara lain literasi keuangan, permodalan, manajemen keuangan, dan pembiayaan ekspor. Untuk aspek SDM, pendampingan yang dilakukan diantaranya adalah pelatihan perencanaan bisnis, tata kelola ketenagakerjaan, dan mentoring bisnis aspek SDM. 5.2.2 Tantangan-tantangan yang dihadapi UMKM di DIY Tantangan-tantangan yang dihadapi oleh UMKM di DIY pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan tantangan-tantangan pada UMKM secara umum seperti yang telah dijelaskan di atas. UMKM di DIY memiliki permasalahan yang berkaitan dengan keuangan, produksi, pemasaran, teknologi dan informasi, perizinan dan administrasi, kelembagaan, serta SDM. Identifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh UMKM di DIY dilakukan melalui survei online. Survei tersebut telah diisi oleh 14 responden pelaku UMKM. Meskipun jumlah responden tersebut tergolong sedikit, tetapi hasil survei ini dapat digunakan sebagai indikasi awal tantangan-tantangan yang dihadapi oleh UMKM di DIY, yang perlu diidentifikasi secara lebih lanjut ke depan. Aspek keuangan Dalam konteks keuangan, indikasi tantangan terbesar yang dihadapi oleh sebagian besar responden adalah sulitnya mengakses modal ke perbankan dan lembaga keuangan lain (Lihat Gambar 30). Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa UMKM masih dipandang oleh perbankan sebagai sektor yang memiliki aset relatif kecil serta kemampuan pengelolaan keuangan yang masih sangat terbatas. 87
Gambar 30. Indikasi tantangan pada aspek keuangan yang dihadapi oleh UMKM di DIY Mereka mengalami kesulitan untuk menyusun laporan keuangan berbasis sistem digital (Lihat Gambar 31). Banyak dari mereka yang membukukan keuangannya secara manual, sehingga menjadikannya sulit untuk mendapatkan kredit dari perbankan. Gambar 31. Indikasi tantangan dalam penyusunan laporan keuangan oleh pelaku UMKM di DIY Dalam mengakses modal ke perbankan, sebagian besar dari responden juga mengakui sulitnya persyaratan agunan yang diminta oleh pihak perbankan (Lihat Gambar 32). Agunan yang diminta oleh pihak perbankan dapat berupa aset yang berharga bagi pelaku UMKM seperti surat kendaraan bermotor sampai dengan surat tanah dan bangunan jika pinjaman yang diajukan dalam jumlah besar. 88
Gambar 32. Indikasi tantangan yang dihadapi oleh UMKM di DIY dalam mengajukan permodalan ke bank Selain perbankan, sumber permodalan bagi pelaku UMKM dapat berasal dari investor. Namun, sebagian dari responden tersebut mengakui bahwa mereka kurang memahami bagaimana cara memperoleh investor untuk usaha mereka, serta menurut mereka, investor cenderung menginginkan produksi dalam skala yang besar (Lihat Gambar 33). Gambar 33. Indikasi tantangan yang dihadapi oleh UMKM di DIY dalam memperoleh investor 89
Aspek produksi Pada aspek produksi, indikasi tantangan yang banyak dihadapi oleh responden utamanya berkaitan dengan harga bahan baku yang mahal (Lihat Gambar 34). Kenaikan harga bahan baku seringkali terjadi terutama disaat hari-hari besar. Dalam kondisi ini, pelaku UMKM untuk sementara waktu tetap berusaha mempertahankan kualitas produk mereka dengan harga jual yang sama. Gambar 34. Indikasi tantangan pada aspek produksi yang dihadapi oleh UMKM di DIY Aspek pemasaran Di sisi pemasaran, sebagian besar dari ke-14 pelaku UMKM kurang (Lihat begitu memahami Gambar 35). Dalam acara bazar, pelaku UMKM masih kesulitan untuk menjual produknya. Apalagi dalam konteks pemasaran dengan sistem online, kebanyakan dari responden belum memiliki keterampilan untuk menggunakan media sosial untuk berjualan (Lihat Gambar 36). Di sisi lain, untuk pemasaran secara offline melalui metode penyebaran brosur atau pemasangan iklan, juga menjadi tantangan tersendiri karena biayanya yang relatif tinggi (Lihat Gambar 37). strategi-strategi pemasaran secara umum 90
Gambar 35. Indikasi tantangan pada aspek pemasaran yang dihadapi oleh UMKM di DIY Gambar 36. Indikasi tantangan pada sistem pemasaran online yang dihadapi oleh UMKM di DIY 91
Gambar 37. Indikasi tantangan pada sistem pemasaran offline yang dihadapi oleh UMKM di DIY Aspek teknologi informasi Sebagian besar responden mengalami kendala dalam mengoperasionalkan teknologi untuk pemasaran online. Ini tentunya dapat mempengaruhi efektivitas pemasaran produk. Selain itu, sebagian dari responden juga mengalami kendala dalam hal teknologi pengolahan dan pengemasan produk (Lihat Gambar 38). Spesifik dalam hal pengemasan produk, beberapa pelaku UMKM yang hadir dalam FGD juga mengeluhkan bahwa mereka belum pernah mendapatkan pelatihan khusus terkait dengan pengemasan produk yang lebih menarik bagi pasar. Gambar 38. Indikasi tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM di DIY dalam hal teknologi 92
Dalam hal informasi, sebagian besar responden masih menemui kendala- kendala untuk memperleh informasi terkait permodalan UMKM (Lihat Gambar 39). Padahal modal merupakan penggerak dalam menjalankan dan mengembangkan suatu usaha (Purwanti, 2013). Jalur untuk memperoleh informasi bagi para responden selama ini lebih banyak melalui WhatsApp Group dibandingkan dengan media yang lain, termasuk SiBakul (Lihat Gambar 40). Artinya, perlu dilakukan upaya yang lebih dari Pemerintah Provinsi DIY untuk mengefektifkan SiBakul sebagai jalur penyampaian informasi resmi bagi UMKM di DIY. Gambar 39. Indikasi tantangan dalam aspek informasi yang dihadapi oleh pelaku UMKM di DIY 93
Gambar 40. Indikasi media penyebaran informasi bagi pelaku UMKM di DIY Aspek perizinan dan administrasi Terkait dengan aspek perizinan, mayoritas responden sudah memiliki NIB. Selain itu, beberapa juga telah memiliki sertifikasi produk pangan (Lihat Gambar 41). Namun, di sisi lain, masih terdapat beberapa yang belum memiliki izin sama sekali. Tantangan yang dirasakan oleh sebagian besar responden dalam hal perizinan dan administrasi yaitu antar lembaga perizinan terkait kurang sinkron satu sama lain. Selain itu, responden juga merasakan bahwa alur perizinan yang ada saat ini memakan waktu yang cukup lama dan rumit (Lihat gambar 42). Meskipun penyederhanaan perizinan sudah dilakukan melalui OSS, ternyata bagi sebagian pihak masih kurang berdampak. Ini dikarenakan masih terdapat jenis perizinan/sertifikasi lainnya yang bersifat wajib yang masih rumit dan prosesnya lama. 94
Gambar 41. Beberapa jenis perizinan yang dimiliki oleh pelaku UMKM di DIY Gambar 42. Indikasi tantangan aspek perizinan yang dihadapi oleh pelaku UMKM di DIY 95
Aspek kelembagaan Bagi pelaku UMKM yang telah tergabung dalam sebuah komunitas atau forum tertentu, mereka menghadapi kendala yaitu sedikitnya jumlah anggota, anggota seringkali terus berganti, program kerja yang kurang efektif, dan kurangnya kepemimpinan (Lihat Gambar 43). Ini mengindikasikan bahwa kelembagaan-kelembagaan yang dibentuk oleh pelaku UMKM masih memerlukan dukungan dari pihak lain supaya semakin kuat dan efektif. Gambar 43. Indikasi tantangan aspek kelembagaan yang dihadapi oleh pelaku UMKM D. I. Yogyakarta Aspek SDM Berkaitan dengan aspek SDM, setengah dari responden mengakui bahwa mereka mengalami kesulitan utamanya dalam merekrut karyawan (Lihat Gambar 44). Ini dapat disebabkan oleh tidak adanya sistem/panduan rekrutmen yang dimiliki oleh para pelaku UMKM. Para pelaku UMKM cenderung hanya mengandalkan rekrutmen karyawan secara tertutup, sehingga kurang memahami strategi rekrutmen karyawan secara terbuka. Padahal rekrutmen secara terbuka dapat meningkatkan peluang untuk memperoleh karyawan. 96
Selain itu, sebagian dari responden juga mengakui bahwa tingkat pendidikan karyawan mereka masih rendah, serta mereka merasakan kesulitan dalam melakukan penilaian kinerja karyawannya. Tingkat pendidikan karyawan yang rendah tentunya berpengaruh terhadap tingkat inovasi UMKM tersebut, serta kesulitan dalam mengevaluasi kinerja karyawan dapat disebabkan oleh tidak adanya sistem/panduan rekrutmen baku yang diterapkan. Gambar 44. Indikasi tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM DIY dalam aspek SDM 97
BAB VI Strategi-strategi untuk Memperkuat Sektor UMKM
VI. Strategi-strategi untuk Memperkuat Sektor UMKM 6.1. Strategi umum Pengembangan desain kelembagaan dan alur koordinasi formal untuk pengurusan UMKM Meskipun Kemenkop UKM memiliki mandat sebagai kementerian teknis yang membidangi urusan UMKM di Indonesia, tetapi pada kenyataannya operasional UMKM membutuhkan dukungan dari berbagai kementerian dan lembaga terkait lain. Maka dari itu, dibutuhkan adanya desain kelembagaan dan alur koordinasi formal yang jelas di antara semua kementerian dan lembaga terkait. Desain kelembagaan tersebut pada prinsipnya harus komprehensif dari berbagai aspek mengingat UMKM adalah sektor yang sangat kompleks. Jika semua kementerian dan lembaga terkait telah memiliki pandangan dan komitmen yang sama bahwa UMKM sebagai sumber utama perekonomian nasional, maka ini dapat menjadi modal dasar yang kuat untuk menyatukan mereka dalam satu bentuk kelembagaan khusus untuk penguatan sektor UMKM.
Peran-peran yang harus ada dalam mendesain kelembagaan tersebut setidaknya adalah pengarah, pembuat dan pelaksana kebijakan utama, pembuat dan pelaksana kebijakan sektoral, dan pendukung pada aspek tertentu. Peran sebagai pengarah dalam konteks ini dapat diambil oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Peran sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan utama terkait UMKM tentunya yang paling relevan adalah Kemenkop UKM. Kementerian sektoral dapat mengambil peran sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan yang secara khusus berkaitan dengan produk UMKM yang dihasilkan dari sektor mereka. Peran pendukung pada aspek tertentu dapat dijalankan oleh kementerian dan lembaga yang memiliki kapasitas spesifik yang berkaitan dengan UMKM (Lihat Gambar 45). Gambar 45. Desain kelembagaan untuk penguatan sektor UMKM Indonesia 102
Pembaharuan roadmap untuk penguatan sinkronisasi kebijakan UMKM Selama ini, kebijakan dan program yang berkaitan dengan UMKM masih terpisah-pisah diantara kementerian dan lembaga terkait. Maka dari itu, kebijakan dan program tersebut dapat disinkronkan, yang terdiri dari kebijakan induk dan kemudian diterjemahkan menjadi kebijakan operasional dan program oleh masing-masing kementerian dan lembaga terkait. Sinkronisasi ini dapat dilakukan dengan cara mengembangkan roadmap bersama. Desain kelembagaan di atas (Lihat Gambar 45), sekaligus merepresentasikan bahwa Kemenkop UKM akan berperan sebagai perumus kebijakan induk terkait UMKM yang selanjutnya diturunkan menjadi oleh masing-masing kementerian sektoral dan kementerian pendukung. Pada tahun 2022, Kemenkop UKM telah menyiapkan penyusunan roadmap untuk percepatan transformasi digital UMKM. Roadmap ini dikembangkan untuk periode waktu 2021 sampai dengan 2024. Dalam memperbarui roadmap ini ke depan, kementerian dan lembaga terkait di atas dapat dilibatkan secara intensif dalam pengembangan roadmap tersebut. Roadmap tersebut harus merepresentasikan 'kepentingan bersama' dalam rangka penguatan UMKM. Artinya, segala program dan kegiatan dari kementerian dan lembaga terkait UMKM harus mengacu pada roadmap tersebut sehingga akan menjadi sinkron satu sama lain. Integrasi sistem dan platform terkait UMKM Terdapat beberapa sistem dan platform berbasis online yang berkaitan dengan UMKM yang diciptakan oleh masing-masing kementerian dan lembaga terkait. Kementerian Investasi/BKPM mengelola data registrasi perizinan serta perkembangan investasi pada UMKM (Kementerian Investasi/ BKPM, 2020). Di sisi lain, Kemenkop UKM juga menampilkan data tahunan perkembangan UMKM melalui website resminya (Kemenkop UKM, 2023b). Kementerian BUMN pada tahun 2020 telah meluncurkan PaDi (Pameran Digital) UMKM sebagai sebuah platform pasar digital untuk produk-produk UMKM (Kementerian BUMN, 2020). Bank Indonesia juga memiliki sistem data base UMKM yang menyediakan informasi data profil UMKM yang tidak 103
sedang mendapatkan pembiayaan perbankan, namun membutuhkan kredit/ pembiayaan dalam rangka pengembangan usahanya (Bank Indonesia, 2013). Beragam sistem di atas pada dasarnya dapat diintegrasikan menjadi satu payung sistem 'UMKM Indonesia', yang di dalamnya terdiri dari berbagai informasi mengenai profil dan perkembangan UMKM, produk-produk UMKM, sampai dengan kebutuhan pembiayaan dan investasi UMKM. Ini akan mempermudah semua pihak untuk mengakses informasi terkait dengan UMKM di Indonesia, terutama bagi para pihak yang tertarik untuk berinvestasi. 6.2. Strategi khusus: UMKM dalam menghadapi tantangan- tantangan UMKM di Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan dari berbagai aspek. Untuk mensukseskan agenda pemerintah UMKM naik kelas, maka tantangan-tantangan tersebut perlu dicari solusinya. Pemerintah perlu melakukan upaya-upaya yang sesuai untuk mengatasi tantangan tersebut. Aspek keuangan Permodalan adalah tantangan utama bagi UMKM di Indonesia. Sumber permodalan UMKM dari pihak eksternal dapat berasal dari investor, perbankan, lembaga keuangan bukan bank, dan bantuan dari pemerintah, yang masing-masing pendekatan dan metode yang berbeda untuk mengaksesnya. Oleh karena itu, Kemenkop UKM bersama dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Investasi/BKPM, dan Bank Indonesia dapat mengembangkan serangkaian manual atau pedoman tentang cara mengakses permodalan dari berbagai sumber tersebut. Selain itu, manual tersebut juga dapat mencakup prosedur pengelolaan keuangan yang baik yang dapat diaplikasikan oleh UMKM. Manual tersebut menjadi berlaku bagi seluruh UMKM di Indonesia, dan dapat disebarluaskan melalui saluran informasi resmi misalnya website Kemenkop UKM dan Dinas Koperasi dan UKM yang ada di daerah. 104
Secara khusus dalam konteks meningkatkan investasi, sektor UMKM dapat dimasukkan sebagai salah satu sektor prioritas investasi mengingat perannya sangat penting dalam perekonomian nasional. Jika kebijakan dan sistem terkait UMKM yang ada di seluruh kementerian dan lembaga telah sinkron, maka akan mempermudah para calon investor untuk memahami situasi UMKM di Indonesia, dan diharapkan dapat meningkatkan minat investasi mereka untuk berinvestasi di sektor UMKM. Dalam konteks ini, Kementerian Investasi/BKPM dapat memperkenalkan proyek-proyek unggulan oleh UMKM seperti halnya ketika mempromosikan proyek-proyek oleh usaha besar. Aspek Produksi Untuk mengatasi tantangan-tantangan yang berkaitan dengan aspek produksi, koordinasi antara Kemenkop UKM, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan dapat lebih diperkuat. Dalam hal meningkatkan inovasi pada produk UMKM, Kemenkop UKM dapat berkolaborasi dengan Kementerian Perdagangan untuk memberikan informasi secara berkala terkait tren produk terkini melalui saluran informasi resmi yang ditunjuk. Berkaitan dengan proses produksi UMKM yang sebagian besar dilakukan tanpa menggunakan SOP yang jelas, maka Kemenkop UKM dapat berkolaborasi dengan Kementerian Perindustrian untuk menyediakan manual atau pedoman untuk pencatatan proses produksi yang baik. Manual tersebut kemudian dapat didistribusikan melalui saluran informasi resmi yang ditunjuk. Dalam mengatasi permasalahan bahan baku, jika terjadi kelangkaan bahan baku sehingga menyebabkan harganya menjadi mahal, maka Kementerian Perdagangan dengan berkoordinasi dengan Kemenkop UKM dapat memberikan subsidi dan/atau fasilitasi impor bahan baku jika dibutuhkan. Selanjutnya, terkait dengan kebutuhan peralatan penunjang produksi yang seringkali sulit diperoleh dan harganya mahal, Kementerian Perindustrian dengan berkoordinasi dengan Kemenkop UKM dapat memberikan fasilitasi berupa mencarikan alternatif peralatan lain yang lebih mudah dan murah, atau dapat memberikan subsidi pembelian peralatan tersebut dengan prasyarat tertentu. 105
Aspek Pemasaran Secara umum, pelaku UMKM perlu untuk diberikan pemahaman lebih berkaitan dengan strategi dan teknik pemasaran yang efektif dan efisien. Dalam konteks ini, Kemenkop UKM dapat berkolaborasi secara erat dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian BUMN untuk merumuskan strategi dan teknik pemasaran yang sesuai untuk diimplementasikan oleh pelaku UMKM. Strategi tersebut kemudian dapat dituangkan menjadi sebuah pedoman bagi UMKM untuk melakukan pemasaran produk dan/ atau jasa baik secara offline maupun online. Akan lebih bagus lagi jika UMKM dapat diberikan pedoman strategi dan teknik pemasaran yang sesuai dengan bidang atau produk UMKM. Untuk pemasaran produk UMKM dengan tujuan ekspor, maka dibutuhkan strategi khusus. Ini bahkan tentunya perlu mendapat dukungan dari Atase Perdagangan yang ada di luar negeri serta Kementerian Luar Negeri dalam promosinya. Jika sistem informasi untuk UMKM Indonesia dari kementerian dan lembaga terkait telah sinkron, maka ini juga dapat menjadi materi bagi para perwakilan luar negeri untuk turut mempromosikan produk UMKM. Aspek teknologi informasi Berkaitan dengan aspek pemasaran sebelumnya, bahwa tren pemasaran produk UMKM cenderung lebih memanfaatkan aplikasi online. Ini tentunya perlu didukung dengan adanya infrastruktur yang memadai. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dapat menyediakan infrastruktur digital, seperti jaringan internet yang lebih baik dan merata di seluruh wilayah di Indonesia, supaya pelaku UMKM yang berada di pedesaan tidak tertinggal. Selain itu, hal lain yang diperlukan oleh pelaku UMKM adalah peningkatan keterampilan dalam memanfaatkan platform online untuk mengembangkan usaha mereka. Dalam konteks ini, Kemenkop UKM dapat memberikan panduan beserta pelatihan tentang literasi digital, dan ini dapat dimasukkan sebagai program nasional yang wajib diselenggarakan setiap daerah. Pelatihan terkait e-commerce sebenarnya telah dilakukan oleh beberapa 106
Dinas Koperasi dan UKM di beberapa daerah, akan tetapi karena ini sifatnya tidak wajib, sehingga belum semua daerah melakukan. Aspek perizinan dan administrasi Pada dasarnya, pemerintah melalui Kementerian Investasi/BKPM telah mempermudah perizinan dengan diluncurkannya OSS. Namun, sebagian pelaku UMKM belum terinformasikan dengan baik. Maka dari itu, Kementerian Investasi/BKPM melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di daerah dapat melakukan sosialisasi tentang OSS secara lebih intensif lagi. Selain itu, penyampaian segala bentuk informasi, termasuk perizinan, juga dapat dilakukan melalui SMS atau WA blast dengan memanfaatkan data yang ada di OSS. Cara ini justru akan lebih cepat dibandingkan dengan mengandalkan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak berwenang. Selain itu, Kementerian Investasi/BKPM juga dapat terus memastikan bahwa daerah telah memahami dan melaksanakan OSS. Dalam hal pelaku UMKM diwajibkan untuk memperoleh jenis izin atau sertifikasi wajib lainnya, misalnya sertifikat halal, BPOM, dan lain-lain, maka Kementerian Investasi/BKPM dapat mendukung UMKM dengan melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mereka turut serta dalam mendorong iklim perizinan yang mudah. Aspek kelembagaan Untuk memperkuat kelembagaan sektor UMKM, pemerintah dalam hal ini adalah KemenKOP UKM bersama dengan Dinas Koperasi dan UMKM dapat terlebih dahulu melakukan identifikasi daftar komunitas atau forum UMKM yang ada di Indonesia. Selanjutnya, melalui komunitas atau forum tersebut, KemenKOP UKM bersama dengan Dinas Koperasi dan UMKM dapat memberikan pelatihan-pelatihan keorganisasian kepada mereka. Pelatihan-pelatihan ini dapat dilakukan bekerjasama dengan asosiasi bisnis usaha besar yang telah memiliki pengalaman dalam pengaturan organisasi bisnis. 107
Aspek SDM Aspek SDM adalah kunci untuk mendorong UMKM naik kelas. Dalam meningkatkan kualitas SDM UMKM, Kemenkop UKM dapat berkolaborasi secara erat dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk memberikan kursus, pelatihan, bahan pembelajaran, dan hal lain yang dibutuhkan oleh SDM UMKM secara reguler dan terkonsep. Kursus dan pelatihan secara offline dapat diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM dan Dinas Tenaga Kerja di daerah. Selain itu, program mentoring atau coaching clinic juga dapat diberikan kepada pelaku UMKM, dengan memanfaatkan kolega UMKM lain yang telah berada di kelas yang lebih tinggi, dengan tetap berkoordinasi dengan dinas terkait di daerah. 108
BAB VII Penutup
VII. Penutup Terdapat beragam definisi UMKM di tingkat global, setiap negara mendefinisikan UMKM dengan menggunakan kriteria yang berbeda-beda. Perkembangan UMKM di tingkat global terus mengalami peningkatan seiring berjalannya waktu. Di berbagai negara, bahkan termasuk di negara dengan ekonomi maju, UMKM tetap menjadi pilar utama perekonomian nasional. juga mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Jumlah UMKM di Indonesia sampai dengan tahun 2019 telah mencapai sekitar 65 juta UMKM, tetapi sebagian besar UMKM tersebut masih berada dalam kelas mikro. Dengan pentingnya peran UMKM dalam perekonomian nasional, Pemerintah Indonesia mendorong penguatan sektor UMKM melalui agenda 'UMKM naik kelas'. Untuk mendukung hal tersebut, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah diantaranya adalah mengembangkan desain kelembagaan dan alur koordinasi formal untuk pengurusan UMKM, memperbaharui roadmap untuk penguatan serta melakukan integrasi sistem dan platform terkait UMKM. Di Indonesia, UMKM sinkronisasi kebijakan UMKM,
Di samping itu, UMKM di Indonesia masih menghadapi tantangan- tantangan dari berbagai aspek meliputi aspek keuangan, produksi, pemasaran, teknologi informasi, perizinan dan administrasi, kelembagaan, serta SDM. Maka dari itu, pemerintah harus hadir serta menetapkan strategi untuk membantu UMKM dalam menghadapi serangkaian tantangan tersebut (Lihat Tabel 7). Tabel 7. Tantangan-tantangan yang dihadapi oleh UMKM dan strategi untuk mengatasinya Aspek Tantangan Kesulitan dalam pemenuhan modal dan lemahnya manajeman keuangan Strategi Pengembangan modul untuk mengakses modal usaha, dan memasukkan UMKM dalam prioritas investasi dengan memperkenalkan proyek unggulan UMKM Kolaborasi antar kementerian/lembaga yang berkaitan dengan masing-masing aspek tantangan Keuangan Pengembangan inovasi masih lemah, belum adanya SOP, bahan baku langka dan mahal, dan peralatan produksi terbatas Strategi pemasaran yang lemah Produksi Perumusan strategi dan teknik pemasaran bersama kementerian terkait Penyediaan infrastruktur digital, penyediaan penduan dan pelatihan literasi digital Mengintensifkan sosialisasi perizinan OSS, dan koordinasi antar Pemasaran Terbatasnya jaringan internet, dan rendahnya keahlian pengoperasian teknologi informasi Belum terinformasikannya perizinan online, Teknologi informasi Perizinan dan administrasi 112
Kajian Sektor Formal Investasi UMKM Memperkuat Pilar Ketahanan Ekonomi Nasional Aspek Tantangan kementerian/lembaga yang berbeda dalam pengurusan sertifikasi Lemahnya kelembagaan karena kepengurusannya bersifat fleksibel Strategi kementerian/lembaga terkait izin dan sertifikasi lain Identifikasi komunitas atau forum yang ada di Indonesia untuk memberikan peltihan organisasi Kolaborasi Kemenkop UKM dan Kementerian Ketenagakerjaan dengan pemerintah daerah Kelembagaan SDM Lemahnya manajemen sumber daya manusia Aspek Tantangan Strategi Keuangan Kesulitan dalam Pengembangan modul pemenuhan modal dan untuk mengakses modal lemahnya manajeman usaha, dan memasukkan keuangan UMKM dalam prioritas investasi dengan memperkenalkan proyek unggulan UMKM Produksi Pengembangan inovasi Kolaborasi antar masih lemah, belum kementerian/lembaga adanya SOP, bahan yang berkaitan dengan baku langka dan mahal, masing-masing aspek dan peralatan produksi tantangan terbatas Pemasaran Strategi pemasaran yang Perumusan strategi dan lemah teknik pemasaran bersama kementerian terkait Teknologi Terbatasnya jaringan Penyediaan infrastruktur informasi internet, dan rendahnya digital, penyediaan keahlian pengoperasian penduan dan pelatihan teknologi informasi literasi digital Perizinan dan Belum Mengintensifkan administrasi terinformasikannya sosialisasi perizinan OSS, perizinan online, dan koordinasi antar 113
Daftar Pustaka Aboradi & Masari. 2018. Small Medium Sized Enterprises in Saudi Arabia: Conceptualizing an effective succession planning. International Journal of Accounting, Finance and Business. 3 (11), 14-32. Ahmad, S., Z. 2012. Micro, small and medium-sized enterprises development in the kingdom of Saudi Arabia: Problems and Constraints. World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development. Vol 8 (4), 217-232. org/10.1108/20425961211276606. Alharbi, R. K. 2022. Saudi Arabia's small and medium enterprises (SMES) sector post-COVID-19 recovery: stakeholders' perception on investment sustainability. International Journal of Organizational Analysis. Alhawel, H. M., Nurunnabi, M., & Alyousef, N. 2020. The Impact of COVID 19 on SME in Saudi Arabia: A Large Scale Survey, White Paper 2. Riyadh, Saudi Arabia: Prince Sultan University, Saudi Economic Association. paper-02_1593062630.pdf Anggraeni, Rika. 2022. Citi Indonesia Gelontorkan Hibah Rp12 Miliar, Untuk Apa? Annur, C.M. 2020. Pelaku UMKM Hadapi Empat Tantangan Masuk Ekosistem Digital. ekosistem-digital. Ardic, O. P., Mylenko, N., Saltane, V. 2016. Small and Medium Enterprises: A Cross-Country Analysis with a New Data Set. World Bank Policy Research Working Paper No. (5538). abstract=1747441. ARISE Plus Indonesia. 2023. ARISE+ Indonesia: Fasilitas dan Program Dukungan Perdagangan ARISE+ Indonesia. Asgary, A., Ozdemir, A.I., özyürek, H. 2020. Small and Medium Enterprises and Global Risks: Evidence from Manufacturing SMEs in Turkey. Int J Disaster Risk Sci. 11, 59-73. 00247-0. Asian Development Bank. 2020. Asia Small and Medium-sized enterprise monitor 2020: Volume I: Country and regional reviews. monitor-2020-volume-1.pdf.
Bagale, G. S., Vandadi, V. R., Singh, D., Sharma, D. K., Garlapati, D. V. K., Bommisetti, R. K., ... & Sengan, S. 2011. Small and medium-sized enterprises' contribution in digital technology. Annals of Operations Research, Bank Indonesia. 2013. Profil UMKM yang Potensial untuk Dibiayai oleh Perbankan. 2023. layak-dibiayai.aspx Bank Indonesia. 2015. Profil Bisnis UMKM. Bank Indonesia. 2020. Profil Organisasi. Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen. Bappeda DIY. 2023. Koperasi dan UMKM. Berkel, H. M., Cardona, M., Hansen, H., Rand, J., Castro Rodriguez, P., Trifkovic, N., de Witte, E., Zille, H., Latt, K. S., & Tarp, F. 2017. Myanmar Micro, Small, and Medium Enterprise Survey 2017: Descriptive Report. UNU-WIDER, Denmark. and-medium-enterprise-survey-2017. Bertello, A., Ferraris, A., Bernardi, P.D., Bertoldi, B. Challenges to open innovation in traditional SMEs: an analysis of pre-competitive projects in university-industry-government collaboration. International Entrepreneurship and Management Journal. 18, 89-104. org/10.1007/s11365-020-00727-1. Budiarto, R., Fitriyanto, N.A., Prijambada, I.D., Widodo, Susanti, D.Y., Kusumaatmaja, A., Triyannanto, E., Sari, P.N., Rahajeng, A., Wihastuti, L., Ngadianto, A., Sasongko, A.B., Putra, R.A.R.S., Fitriya, W., Suyatna, H., Saputro, A.D., Mahardika, I.W.S. 2019. Key Performance Indicators UMKM. Direktorat Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Catriana dan Djumena. 2021. Apa Itu PIRT? Begini Syarat dan Cara Mengurusnya. mengurusnya?page=all. Citi Foundation. 2023. 2023 Grant Guidelines. Citibank. 2023. Citibank Indonesia. footer/about-us.htm CNBC Indonesia. 2022a. Dari Pasuruan, Kain Perca dan Dedaunan 115
Jadi Ladang Uang. dedaunan-jadi-ladang-uang CNBC Indonesia. 2022b. Sampoerna Beri Pendampingan, Omzet UMKM Ini Melesat! Cook, James. 2022. New study finds SMEs contribute more than £2 trillion in turnover to UK economy. Business Leader. Colacelli, M., & Hong, M. G. H. 2019. Productivity drag from small and medium-sized enterprises in Japan. International Monetary Fund. 137/article-A001-en.xml CSIS. 2021. Memetik Keuntungan dari Perjanjian Transformatif: Studi Mengenai Indonesia EU-CEPA. indonesia-eu-cepa/ Czegledi, C., S. Fonger, J. Reich M. 2015. EU Policies to support small and medium sized enterprises and the german mittelstand. Managerial Challenges of the Contemporary Society. Proceeding; Ckuj-Napoca Vol (8), Iss 1, 102-108. &pq-origsite=gscholar Department for Education. 2022. Action Plan: Small and Medium Sized Enterprises 2022-2025. European Commission. 2005. The new SME definition: User guide and model declaration. benutzerhandbuch_en.pdf. European Union. 2018. ARISE Plus Indonesia: EU commits €10 million to help Indonesia grow trade European Parliement. 2021. Challenges and concerns for small and medium- sized enterprises (SMEs) doing business in third countries. EXPO_BRI(2021)653629_EN.pdf. Eurostat. 2023. Small and medium-sized enterprises (SMEs). 116
Flynn, C. The Value of Standart Operating Procedures for Small Businesses A Case Study with Purgatory Beer Company. 2019. Worcester Polytechnic Institute, Worcester. downloads/2227ms139. Gergerli, Ismet. 2019. Hidden Power Of The Japanese Economy. Japanese_Economy_book.pdf. Hironaka, C., Ashhari, Z., M., Faizal, D., R. 2017. A comparative study on development of small and medium enterprises (SMEs) in Japan and Malaysia. Saudi Journal of Business and Management Studies. ISSN 2414 6671. His Majesty's (HM) Government. 2017. Industrial Strategy Building a Britain fit for the future Hutton, Georgina. 2022. Research Briefing: Business statistics. House of Commons Library. documents/SN06152/SN06152.pdf IfM Bonn. 2023. SME definition of the IfM Bonn. ILO. 2015. Small and medium-sized enterprises and decent and productive employment creation. Geneva. ISBN 9789 221290124. Iqbal, B., A. Rahman, M., N. 2015. Contribution of ASEAN-6 SMEs to economic growth of Asean. Economics World, Vol 3 (11-12), 258-269. Jaziri, R., & Miralam, M. S. 2021. The impact of crisis and disasters risk management in COVID-19 times: insights and lessons learned from Saudi Arabia. Ethics, medicine and public health, 18, 100705. doi.org/10.1016/j.jemep.2021.100705. Kementerian BUMN. 2020. Mengenal PaDi UMKM. padiumkm.id/company. Kementerian BUMN. 2021. Laporan Kinerja Kementerian BUMN. Kementerian Investasi/BKPM. 2021. Laporan Kinerja Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2021. 117
Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2022. Strategi KKP Bikin UMKM Kelautan dan Perikanan Bisa Nikmati KUR. perikanan-bisa-nikmati-kur. Kementerian Keuangan. 2019. Indonesia - European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA). cepa Kementerian Keuangan. 2020a. UMKM Bangkit, Ekonomi Indonesia Terungkit. Kementerian Keuangan. 2020b. Kebijakan Penyertaan Modal Negara untuk Pemulihan UMKM. UMKM.html Kementerian Keuangan. 2023. Amerika Serikat Berikan Komitmen Hibah Senilai USD 649 Juta Melalui Program Compact II MCC. Kementerian Ketenagakerjaan. 2021. Kemnaker Perluas Program Bantuan Kewirausahaan UMKM di Daerah. daerah Kementerian Keuangan. 2021. Pemerintah Terus Perkuat UMKM Melalui Berbagai Bentuk Bantuan. Kementerian Ketenagakerjaan. 2022. Kemnaker Dukung UMKM Perempuan Menuju Era Digitalisasi. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 2016. Maksud dan Tujuan KUR. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 2022. Dukung UMKM Naik Kelas, Pemerintah Dorong Transformasi Ekonomi Berbasis Digital dan Tingkatkan Dukungan Pembiayaan. pembiayaan. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 2023. Tingkatkan Inklusi Keuangan bagi UMKM melalui Pemanfaatan Teknologi Digital, 118
Pemerintah Luncurkan Program PROMISE II Impact. Kementerian Koperasi dan UMKM Indonesia. 2021. Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Dan Usaha Besar (UB) Tahun 2018 - 2019. Kementerian Koperasi dan UMKM Indonesia. 2022. Bantuan untuk UMKM dari Pemerintah. Kementerian Koperasi dan UKM Indonesia. 2023a. Laporan Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2022. Kementerian Koperasi dan UKM Indonesia. 2023b. Data UMKM 2015- 2019. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2018. KLHK Permudah IKM dan Petani Hutan Rakyat Sertifikasi Legalitas Kayu. menlhk.go.id/site/single_post/1040 Kementerian Luar Negeri. 2023. Presiden Jokowi Harap Negosiasi Indonesia-EU CEPA Segera Selesai. segera-selesai Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 2019. Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019. Kementerian Pertanian. 2021. Kementerian PPN/Bappenas. 2012. Pembahasan Program Implementation Agreement Dan Implementation By Laws Regulation Program Compact. Kementerian PPN/Bappenas. 2014. Laporan Pelaksanaan Pinjaman/Hibah Bappenas Triwulan I. Laporan%20TW%20I%202014.pdf Keskġn, H., Ġentürk, C., Sungur, O., & Kġrġġ, H. M. 2010. The importance of SMEs in developing economies. In 2nd international symposium on sustainable development (pp. 183-192). Khan, M. R. 2013. Mapping entrepreneurship ecosystem of Saudi Arabia. 119
World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, 9(1), 28-54. Kingdom of Saudi Arabia. 2016. Vision 2030 Kingdom of Saudi Arabia. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah. 2021. Implementasi OSS RBA di Daerah: Tantangan dan Kebutuhan Pemda. OSS%20RBA%20di%20Daerah.pdf Lancu, A., Popescu, L., Varzaru, A.A., Avram. C.D. 2022. Impact of COVID-19 Crisis and Resilience of Small and Medium Enterprises. Evidence from Romania. Eastern European Economics. 60 (4), 352- 374. Maksimov, V., Wang, S.L., Luo, Y. 2017. Reducing poverty in the least developed countries: The role of small and medium enterprises. Journal of World Business. 52 (2), 244-257. jwb.2016.12.007. Marcazzan, E., Campagnolo, D., Gianecchini, M. 2022. Reaction or anticipation? Resilience in small- and medium-sized enterprises. Journal of Small Business and Enterprise Development. 29 (5), 764-788. Media Indonesia. 2022. Tingkatkan Daya Saing UMKM, Sampoerna Gencarkan Pembinaan dan Digitalisasi. pembinaan-dan-digitalisasi Millennium Challenge Corporation (MCC). 2023. About MCC. Ministry of Economy Japan. 2005. Regarding the definition of SMEs. Ministry of MSME India. 2020. What's MSME. about-msme. Ministry of Industry of Myanmar. 2015. Development of SMEs Law 2015. Mohamad, A., Mustapa, A.N., Razak, H.A. 2021. An Overview of Malaysian Small and Medium Enterprises: Contributions, Issues, and Challenges. Modeling Economic Growth in Contemporary Malaysia. 31-42. Netherlands Chamber of Commerce. 2021. What do the financial statements comprise?. financial-statements-comprise/ 120
Nurunnabi, M. 2020. Recovery planning and resilience of SMEs during the COVID-19: experience from Saudi Arabia. Journal of Accounting & Organizational Change. 16 (4), 643-653. JAOC-07-2020-0095. Oduntan, K.O. 2014. The Role of Small and Medium Enterprises in Economic Development: The Nigerian Experience. International Conference on Arts, Economics and Management (ICAEM'14). 75-78. OECD. 2017. Enhancing the contributions of SMEs in a global and digitalised economy. Meeting of the Council at Ministerial Level: 26-27 May 1999: a Synthesis 8-EN.pdf OECD. 2021. SME and Entrepreneurship Outlook 2021. OJK. 2020. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 57 /Pojk.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi. -%202020.pdf OJK. 2022. Securities Crowdfunding sebagai Alternatif Pendanaan UMKM. OPEC. 2021. Saudi Arabia facts and figures. web/en/about_us/169.htm Keskin, H., Sentruk, C., Sungur, O., Kiris, H., M. 2010. The Importance of SMEs in Developing Economies. 2nd International Symposium on Sustainable Development. decoration-v1. Pahlevi, Reza. 2022. Hibah Rp 4,3 T, Citi Foundation Bantu UMKM Buka 6.000 Lapangan Kerja. buka-6000-lapangan-kerja Pegadaian. 2020. Pegadaian Salurkan Pinjaman UMKM Rp300 Miliar Melalui Akseleran. Prange, C., Zhao, Y. 2018. Strategies for Internationalisation: How Chinese SMEs Deal with Distance and Market Entry Speed. Emerald Publishing Limited. Vol (34), 205-224. PT HM Sampoerna. 2023. Our Commitment to Sustainability. 121
Purwani, D.A., Partini, Wastutiningsih, S.P. 2018. Tantangan Sociopreneurs Yogyakarta Di Era Communication 3.0. Profetik Jurnal Komunikasi. 12-25. ISSN:2549-0168. Purwanti, Endang. 2013. Pengaruh Karakteristik Wirausaha, Modal Usaha, Strategi Pemasaran Terhadap Perkembangan Umkm di Desa Dayaan dan Kalilondo Salatiga. article/viewFile/65/46 Republika, 2021. Kementan Ajak Petani Hortikultura Tingkatkan Nilai Tambah. Rehman, Sidra & Mati, Amine. 2022. Saudi Arabia to Grow at Fastest Pace in a Decade. Saudi Gazette. 2021. Saudi Arabia's small businesses went digital during pandemic to help attract and retain customers. Sekretariat Kabinet. 2022. Presiden Jokowi Beberkan Lima Agenda Besar Indonesia Maju. agenda-besar-indonesia-maju/ SiBakul. 2023. SiHalal. 2023. Small Business Administration. 2019. Small Businesses Generate 44 Percent Of U.S. Economic Activity. Small Business Administration. 2021. Frequently Asked Questions about Small Business. Small Business Administration. 2022. U. S. Small Business Administration. %281%29%20%281%29_0.pdf SME Corporation Malaysia. 2013. SME Definitions. Statista. 2018. Most important challenges the SME faces in Germany as of April 2018. Statista. 2021. Estimated number of small and medium sized enterprises 122
(SMEs) worldwide from 2000 to 2021. Tambunan, T.T.H. 2011. Development of small and medium enterprises in a developing country: The Indonesian case. Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy. 5 (1), 68-82. Tambunan, Enuh, K., Ubaidullah, U., Tamba, M. 2022. Capital Access For Micro Small Medium Enterprises. Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah. 10 (2), 148-158. Tejaningrum, A., Azis, A.M., Irjayanti, M. 2016. Quality Culture Model For SMEs. Actual Problems Of Economics. 4 (178), 265-273. pdf?sequence=1&isAllowed=y. The Economic Times. 2022. Low demand, rise in raw material prices key problems of MSMEs: Survey. Thuy, T.T., Phan. V., Aljaafreh, O., Ismail, T. 2019. Innovation Status in Vietnam: Case Study of Vietnamese SMEs. TAÏP CHÍ COÂNG THÖÔNG. 12, 58-66. Study_of_Vietnamese_SMEs. Turner R., Lediwth A. 2016. Project Management in Small to Medium- Sized Enterprises: Fitting the Practices to the needs of the firm to deliver benefit. Journal of small business management. 56 (3), 475-493. U.S. Agency for International Development (USAID). 2004. Millennium Challenge Corporation UK Government. 2022. National statistics: Business population estimates for the UK and regions 2022: statistical release US Embassy & Consulates in Indonesia. 2022a. MCC Board Approves Monumental Development Grant for Indonesia. indonesia/ US Embassy & Consulates in Indonesia. 2022b. Lembar Fakta: Memperkuat 123
Kemitraan Strategis AS-Indonesia. Winarto, Yudho. 2020. Sampoerna telah kucurkan Rp 40 miliar dukung toko kelontong SRC hadapi pandemi corona. World Bank. 2018 The World Bank Annual Report 2018 (English). report-2018. World Bank. 2023. World Bank and Private Sector World Economic Forum. 2021. Here are the top 10 nations enjoying the fastest growth in small businesses - and why it matters. Yoshino dan Taghizadeh-Hesary. 2016. Major Challenges Facing Small and Medium-sized Enterprises in Asia and Solutions for Mitigating Them. Asian Development Bank Institute, Japan. 124