HENj|EXTEHIAH **tEHD I f,It{tE}t*T ".1 C Fr gtfre$,lttct(tloill? Jf HI}r *.&L N=r*?fG&ft" ft,EF 1" .i -- i'- --\: t ,.JEr*,.--Fd & P ffi et #&i F€ g&i.e;jq,;€ * g$nffi{.SK&** #'&Sd #H*6*;48".*F;al'= E *F E:*IIiI.=-..,, ,.. I
LI\-KATA PENGANTARPuji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat danridho-Nya penyusunan Keputusan lt/enteri Dalam Negeri Nomor 40A,8.2-5484.DUKCAP|LTanggal 30 Desember Tahun 2022Te,ntang Petunjuk Teknis Pelayanan Pencatatan Sipil yangmana lampirannya menjadi Buku Petunjuk' Teknis Pelayanan Pencatatan Sipil, dapatdiselesaikan dengan baik. Buku Petunjuk Teknis Pelayanan Pencatatan Sipil ini memberikangambaran tentang penjelasan umum, sejarah dan regulasi dari peristiwa penting sertapersyaratan, tata cara, formulir hingga hasil pelayanan pencatatan sipil pada DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil baik di Wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia(NKRI) maupun pada Perwakilan Republik lndonesia di Luar Negeri. Buku petunjuk teknis inidisusun dengan mengacu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganterkait administrasi kependudukan yang berlaku saat ini, dengan harapan dapatmempermudah, mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan kependudukankhususnya dalam bidang pelayanan pencatatan sipil.Petunjuk teknis ini akan menjadi acuan karena memuat pengaturan secarakomprehensif semua peristiwa penting yang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati,perkawinan, pereeraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahannama, perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya. Besar harapankami, buku petunjuk teknis ini dapat digunakan sebagaimana mestinya oleh seluruhpemangku kepentingan dan memberikan kontribusi nyata dan positif bagi perkembangan danpeningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di lndonesia.Jakarta, 30 Desember 2022Direktur JenderalKependudukan dan Pencatatan SipilDohmen ini telah ditandatanganielelrcrik olelrDirel*ur Je{der*l KeperdudukanPencatalao Sipil,Prof- Dr- ZgdanArifFak u!l& 5T{. MLLSesuai dengan perundang - undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh BalaiSertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basahL-
KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIAKEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERINOMOR: 4OO.a.2-54a4.Dukcapi1 TAHUN 2022TENTANGPETUNJUK TEKNIS PELAYANAN PENCATATAN SIPILMENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kompetensi baik secarapengetahuan maupun keterarnpilan bagi petugaspelayanan di Dinas Kependrrdukan dan PencatatanSipil dan Unit Pelaksana Teknis DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotaserta Kantor Perwakilan Republik Indonesia di LuarWilayah NKRI, juga sebagai langkah optirnalisasi danpeningkatan Sumber Daya Manusia, melaluipemberian kemudahan, kecepatan dan akurasisesuai ketentuan peraturan perrndang-undangan' perlu adanya petunjuk teknis pelayanan pencatatansiPil;b. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnanadimaksud dalam hunrf a perlu rnenetapkanKeputusan Menteri Dalam Negeri tentang PetunjukTeknis Pelayanan Pencatatan Sipil.Mengingat : 1. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2006 tentangAdrninistrasi Kependudr.rkan (Lernbaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2006 Nornor I24,Tarnbahan Lernbaran Negara Republik IndonesiaNornor 4674), sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nornor 24 Tatrun 2013 tentangPembatran Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun20O6 Tentang Administrasi Kependudukan (LembaranNegara Republik Indonesia Tatmn 2Ol3 Nornor 232,Tarnbahan Lernbaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5475);2. Peraturan Pernerintah Republik Indonesia Nornor 40Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang UndangNornor 23 tahun 2006 tentang AdrninistrasiKependrldukan sebagairnana telah diubah denganUndang Undang Nornor 24 Tahun 2013 tentangPerrbahan Atas Undang Undang Nornor 23 Tahun2006 tentang Adrninistrasi Kependudukan(Lembaran negara Republik Indonesia Talrlun 2OL9Nornor 102);3. Peratr.ran Presiden Nornor 96 Tahun 2018 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran PendudukdanPencatatan Sipil (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2018 Nornor 1a4\;i\--(\t\_LLL-(L(.-_i{
MenetapkanKESATUKEDUAKETIGA4. Peratrrran Presiden Nornor I14 Tahun 2O2lKementerian Dalam Negeri (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2O21 Nomot 2a6l;5. Peraturan Kementerian Dalarn Negeri Nomor 13Talttn 2O2L Tentang Organisasi dan Tata KerjaKementerian Dalarn Negeri (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2O2 1 Nomor 398);6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun2Ol9 tentang Pelayanan AdministrasiKependudukarl Secara Daring (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1521;7. Perat:uran Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun2079 tentang Peraturan Pelaksanaan PeraturanPresiden Nornor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratandal Tata Cara Pemndaftaran Penduduk danPencatatan Sipil (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2019 Nomor 17a9l;8. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 109 Tahun2olg tentarrg Formulir dan Buku Yang DigunakanDalam Administrasi Kependudukan (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor l79O)-MEMUTUSKAN:KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANGPETUNJUK TEKNIS PELAYANAN PENCATATANSIPIL.Petunjuk Teknis Pelayanan Pencatatan Sipil ,sebagaimana tercanttlm dalam Larnpiran yangmerupakan bagian tidak terpisal.kan dari KeputusanMenteri ini.Petunjuk Teknis Pelayanan Pencatatan Sipilsebagaimana dimaksud dalarn Diktum KESATUdipergunakan sebagai pedoman dalarn pelayananpencatatan sipil pada Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil dan Unit Pelaksana Teknis DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotaserta Kantor Perwakilan Republik Indonesia di LuarWilayah NKRI.Keputusan Menteri ini mulai berlakrr pada tanggalditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hariterdapat kekeliruan akan diadakan perbaikansebagaimana mestinya.Ditetapkan di Jakarta,pada tanggal, 30 Desetnber 2022a.n. MENTERI DALAM NEGERIDIREKTUR JENDERALKEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILTembusan:1. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);EEdffilEl 2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Dalam Negeri;{fiffi 4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;ffiffi 3. Ketua Badan Pemeriksa dengan perundang - undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandahngani secara elektronik yang tersefrifikasi oleh BalaiSefrifikasl Elektronik (BSrE) sehinggatidak diperlukan tanda tangan dan stempel basahDohmer ini telahelekrcnik olehDirettu' Jerderal KepeududukanPeDcatatan Sipil-Prof. Dr. Zudan Arif F6kru1loL SH- MHLLaLLLLLLLLLLLLL
TAHUil 2(,22LAMPIRANKEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERINOMOR 4OO.8.2-5484.DUKCAPIL TAHUN 2022TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAYANANPENCATATAN SiPILKEMENTERIAN DALAM HEGERI RIDINEKTONAT JENDERAL KEPENDUDUKANDAN PEHCATATAN SIPILtrETI.'ilf,UK TEKHISPEIAYANAHPEilCATATAil SIPILry
DAFTAR ISIDAFTAR tSt ... DAFTAR GAMBAR FORMULIRDAFTAR ISTILAHBAB I PENDAHULUANA. Latar BelakangB. Tujuan dan SasaranC. Dasar Penyusunan Petunjuk Teknis... D. Metode PenyusunanE. Pemantauan dan Evaluasi PenerapanBAB II SEJARAH PENCATATAN SIPIL... A. Masa Pemerintahan Hindia BelandaB. Masa Pasca Kemerdekaan Sampai dengan Diterbitkannya Undang-UndangNomor 23 Tahun 2006... C. Masa Saat Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 SampaiDengan SekarangD. Universalitas Pencatatan SipilBAB IIIJENIS PELAYANAN PENCATATAN SIPILA. Pencatatan Kelahiran1. Dasar Hukum Pencatatan Kelahiran2. Pencatatan Kelahiran di Wilayah NKR| ... 3. Pencatatan Kelahiran di Luar Wilayah NKRI ... 4. Lampiran Formulir Pencatatan KelahiranB. Pencatatan Lahir Mati ... 1. Dasar Hukum Pencatatan Lahir l\Iati...2. Pencatatan Lahir Mati ... 3. Lampiran Formulir Pencatatan Lahir Mati....C. Pencatatan Perkawinan... 1. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan.2. Pencatatan Perkawinan di Wilayah NKR|... 3. Pencatatan Perkawinan di LuarWilayah NKRI... 4. Lampiran Formulir Pencatatan Perkawinan.D. Pencatatan Pembatalan Perkawinan ... 1. Dasar Hukum Pencatatan Pembatalan Perkawinan2. Pencatatan Pembatalan Perkawinan ... 3. Lampiran Formulir Pencatatan Pembatalan PerkawinanE. Pencatatan Perceraian ... 1. Dasar Hukum Pencatatan Perceraian2. Pencatatan Perceraian di Wilayah NKR|... 3. Pencatatan Perceraian di Luar Wilayah NKR|... 4. Lampiran Formulir Dalam Pencatatan PerceraianF. Pencatatan Pembatalan Perceraian ... -... "1. Dasar Hukum Pembatalan Perceraian2. Pencatatan Pembatalan Perceraian... 3. Lampiran Formulir yang Digunakan Dalam Pencatatan PerceraianG. Pencatatan Kematian1. Dasar Hukum Pencatatan Kematian2. Pencatatan Kematian di Wilayah NKR| ... 3. Pencatatan Kematian di LuarWilayah
4. Lampiran Formulir Dalam Pencatatan KematianH. Pencatatan Pengangkatan Anak't. Dasar Hukum Pencatatan Pengangkatan Anak2. Pencatatan Pengangkatan Anak diWilayah NKRI ... 3. Pencatatan Pengangkatan Anak di LuarWilayah NKR|... 4. Lampiran Formulir yang Digunakan Dalam Pencatatan PengangkatanAnak... l. Pencatatan Pengakuan Anak1. Dasar Hukum Pencatatan Pengakuan Anak ... 2. Pencatatan Pengakuan Anak diWilayah NKRI ... 3. Pencatatan Pengakuan Anak di LuarWilayah NKR|... 4. Lampiran Formulir yang Digunakan Dalam Pencatatan Pengakuan Anak..1. Dasar Hukum Pencatatan Pengesahan Anak ... 2. Pencatatan Pengesahan Anak diWilayah NKRI ... 3. Pencatatan Pengesahan Anak di LuarWilayah NKR|... 4. Lampiran Formulir yang Digunakan Dalam Pencatatan Pengesahan AnakK. Pencatatan Perubahan Nama'1. Dasar Hukum Pencatatan Perubahan Nama... 2. Pencatatan Perubahan Nama... 3. Formuliryang Digunakan Dalam Pencatatan Perubahan Nama ...'... "....L. Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan... 1 . Dasar Hukum Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan ... '.2. Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNA MenjadiWNl diWilayah NKRI ... 3. Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan BagiAnak HasilPerkawinan Campuran..4. Pencatatan Perubahan Status kewarganegaraan WNI menjadiWNA diLuarWilayah NKRI5. Lampiran Formulir yang Digunakan Dalam Pencatatan Perubahan StatusKewarganegaraan... M. Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya1. Dasar Hukum Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya2. Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya3. Lampiran Formulir Pencatatan Peristiwa Penting LainnyaN. Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil... '1. Dasar Hukum Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil2. Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil ... 3. Lampiran Formulir yang Digunakan Dalam Pencatatan Pembetulan AktaPencatatan Sipil ... O. Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipi|... 1. Dasar Hukum Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil2. Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil Berdasarkan PenetapanPengadilan.3. Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil Tanpa PenetapanPengadilan (Co ntrari us Actus)4. Lampiran Formulir Yang Digunakan Dalam Pencatatan Pembatalan AktaPencatatan Sipil ... P. Pencatatan Perjanjian Perkawinan... 1. Dasar Hukum Pencatatan Perjanjian Perkawinan2. Pencatatan Perjanjian Perkawinan... 3. FormulirYang Digunakan Dalam Pencatatan Perjanjian Perkawinan ...
Q. Pencatatan Peristiwa Penting Bagi Orang Asing yang Tidak tt/emilikiDokumen Keimigrasian ... 1. Dasar Hukum Pencatatan Peristiwa Penting Bagi Orang Asing yangTidak tVemiliki Dokumen Keimigrasian... 2. Pencatatan Peristiwa Penting Bagi Orang Asing yang Tidak tt/emilikiDokumen Keimigrasian ... 3. Lampiran Formulir Yang Digunakan Dalam Pencatatan Peristiwa PentingBagi Orang Asing yang Tidak tVemiliki Dokumen Keimigrasian ... R. Pencatatan Pelaporan Peristiwa Penting dari Luar Negeri1. Dasar Hukum Pencatatan Peristiwa Penting dari Luar Negeri... 2. Pencatatan Pelaporan Peristiwa Penting dari Luar Negeri3. Lampiran Formulir Yang Digunakan Dalam Pencatatan PelaporanBAB IV PENYELESAIAN TMASALAH PENCATATAN SIPI1... BAB V
DAFTAR GAMBAR FORMULIRFormulir 1 - Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Dalam Wilayah NKRI, dengan KodeF-2.01Formulir 2 - Surat Keterangan pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran datakelahiran, dengan Kode F-2.03Formulir 3 - Surat Keterangan pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran sebagaipasangan suami isteri dengan Kode F-2.04... Formulir 4 - Register akta kelahiran, dengan kode F-2.14Formulir 5 - Kutipan akta kelahiran anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibatperkawinan yang sah....Formulir 6 - Kutipan akta kelahiran anak dari ayah dan lbu, dengan frasa... Formulir 7 - Kutipan akta kelahiran anak seorang ibu... Formulir 8 - kutipan akta kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya ataukeberadaan orang tuanya... Formulir 9 - Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Luar Wilayah NKRI, dengan kodeF-2.02.-...-...Formulir 10 - Surat keterangan pelaporan pencatatan sipil di luar wilayah NegaraKesatuan Republik lndonesia, Kode F-2.26Formulir 11 - Surat Keterangan Lahir Mati, kode F-2.05Formulir 12 - Register Akta Perkawinan, dengan kode F-2.15Formulir 13 - Kutipan Akta Perkawinan, dengan kode F-2.21Formulir 14 - Surat keterangan pelaporan pencatatan sipil di luar wilayah NegaraKesatuan Republik lndonesia, Kode F-2.26Formulir 15 - Catatan pinggir pembatalan perkawinan, dengan kode CP.01Formulir 16 - Surat keterangan pembatalan perkawinan, dengan kode F-2.06Formulir 17 - Register Akta Perceraian, dengan kode F-2.16... Formulir 18 - Catatan Pinggir Pencatatan Perceraian, dengan kode CP.22Formulir 19 - Catatan Pinggir Pencatatan Perceraian, dengan kode CP.02Formulir 20 - Surat keterangan pelaporan pencatatan sipil di luar wilayah NegaraKesatuan, dengan kode F-2.26Formulir 21 - Catatan pinggir pembatalan perceraian, dengan kode CP.03Formulir 22 - Sural keterangan pembatalan perceraian, dengan kode F-2.09Formulir 23 - Register Akta Kematian, dengan kode F-2.17Formulir 24 - Kutipan Akta Kematian, dengan kode F-2.23Formulir 25 - Surat keterangan pelaporan pencatatan sipil di luar wilayah Negara,dengan kode F-2.26Formulir 26 - Catatan pinggir mengenai pengangkatan anak pada register aktakelahiran dan kutipan akta kelahiran anak, dengan kode CP.04Formulir 27 - Surat Keterangan Pengangkatan Anak WNA oleh WNI'di Luar WilayahNKRI... Formulir 28 - Surat Pernyataan Pengakuan Anak, dengan kode F-2.10... Formulir 29 - Register akta pengakuan anak, dengan kode F-2.18Formulir 30 - Kutipan akta pengakuan anak, dengan kode F-2.24Formulir 31 - Catatan pinggir pengakuan anak pada register akta kelahiran dan kutipanakta kelahiran, dengan kode CP.05Formulir 32 - Catatan Pinggir Pencatatan Pengakuan Anak Berdasarkan PenetapanPengadilanFormulir 33 - Register akta pengesahan anak, dengan kode F-2.19Formulir 34 - Kutipan akta pengesahan anak, dengan kode F-2.25Formulir 35 - Catatan pinggir pencatatan pengesahan anak, dengan kode CP.07...
36 - Catatan Pinggir Pencatatan Perubahan Nama, kode GP-2.09 ..-.."... 110Fonnulir 37 - Catatan Pinggir Perubahan Status Kewarganegaraan dari WNA meniadiWNl, dengan kode CP-2.10... -....--..121Formulir 38 - Catatan Pinggir Perubahan Status Kewarganegaraan dariWNl menjadiWNA, dengan kode CP-2.11... -... -..---------"122Formulir 39 - Catatan Pinggir Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas yang TelahMendapatkan Sertifikat Bukti Pendaftaran, dengan kode CP.12... -....-.-....122Formulir 40 - Catatan pinggir anak berkewarganegaraan ganda yang telah memilihkewarganegaraan (WNl atau warga negam asing), dengan kode CP-2"13... 123Formulir 41 - Catatan pinggir anak berkewarganegaraan ganda yang tidak memilihkewarganegaraan, dengan kode CP.14 ... -....123Formulir 42-Suratpermohonan pelepasan kewaganegaraan... -. ..-..-....124Formulir 43 - Surat keterangan pelepasan kewarganegaraan dengan kode F-2.28... 125Formulir44 - Catatan Pinggir Perubahan Peristiwa Penting Lainnya, dengan kode CP-2-'15 --.'--..--- """"""""""' 127Formulir45 - Catatan Pinggir Pernbetulan Akta Pencatatan Sipil, dengan kode CP-2.16... 1 30Formulir 46 - Catatan Pinggir Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan SipilBerdasarkan Penetapan/Putusan Pengadilan, dengan kode CP-2.17... '134Formulir 47 - Surat Keterangan Pelaporan Perjanjian Perkawinan, dengan kode F-2.07Formurir 48'- il;;i K;;;;;;;; P;;;;;;rp""*f,i"" il;;ii* ;;;kil;;;"'137dengan kode F-2.08 ... 138Formulir 49 - Catatan Pinggir Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Sebelum dan PadaSaat Dicatatkan Perkawinan Pada Register dan Kutipan AktaPerkawinan, dengan kode CP.19 ... 139Formulir 50 - Catatan Pinggir Perjanjian Perkawinan Selama Dalam lkatan PerkawinanPada Register dan Kutipan Akta Perkawinan, dengan kode CP.20... 139Formulir 51 - Catatan Pinggir Perubahan/Pencabutan Perjanjian Perkawinan PadaRegister dan Kutipan Akta Perkawinan, dengan kode CP.21... 140Formulir 52 - Surat Keterangan Pencatatan Sipil Bagi Orang Asing yang Tidak ',.143Formulir 53 - Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil, dengan kode F'2.12... 146LI\-ILt
DAFTAR ISTILAH1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan danpenertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melaluipendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasikependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik danpembangunan sektor lain-2" Penduduk adalah Warga Negara lndonesia dan Onang Asing yang bertempattinggaldi lndonesia.3. Warga Negara lndonesia adalah omng{rang Bangsa lndonesia asli danorang{Eng bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagaiWarga Negara Indonesia.4. Onang Asing adalah ormg bukan Walga Negara lndonesia-5- Menteri adalah menteri yang bertranggung jawab dalam urusan pemerintahandalam negeri-6- Penyelenggara adalah pemerintah" pemerintah pmvinsi dan pemerintahKabupaten/Kota yang bertanggung iawab dan berwenang dalam urusanadminishasi kependudukan-7- Instansi Pelaksana adalah perangkat penrerintah lGbupaten/Kota yangbertanggung iawab dan berrenang melaksanakan pelayanan dalarn urus.rnadminishasi kependudukan-8- Dokumen Kependudukan adalah dokumen rsrni yang diterbiU<an olettInstami Pdaksana yang mernpunyai kekuatan hukum sebagai alat bukliautentik yang dihasilkan dari pelapnan pendaftanan penduduk danpencatatan sipil-9- Data Kependudul@n adalah data perseorangan dar/atau data agregat yangtersffuktursebagai hasil dari kegiatan pendaftanan penduduk dan pencatatansiprl-1O- Pendaftalan Penduduk adalah pencaman bftdata pendudulC pencatatan atmpdaeoran pe*;tlwa kependudukan dan pendataan penduduk refltanadminisilrmi kependudukan serta penerUitan dokumen kependudukan benryalerfu identtas atau surat kefierangan kependudukan-Il-Peds{im Kepen&rdukan #lah keiadian yang dia}ami pendudukyang harusdieapo*an karena rrenrbauua al6at tertpOap penerbltan atau perubdmn
rtu keluarga, kartu tanda penduduk dan/atau suratketerangankependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta statustinggal terbatas menjadi tinggal tetap.12.Nomor lnduk Kependudukan, selanjutnya disingkat NlK, adalah nomorider+ti@s penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat padaseseorang yang terdaftar sebagai penduduk lndonesia.13. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yangmemuat data tentang nama, Susunan dan hubungan dalam keluarga, sertaidentitas anggota keluarga.14. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah kartutanda penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmipenduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.l5.Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami olehseseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.16. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatanperistiwa penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yangpengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan Penting adalah kejadian yang dialami oteh seseorang meliputikelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak,pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahanstatus kewarganegaraan.18.lzin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asinguntuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia dalam jangkawaktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.19.lzin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asinguntuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesla sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.20. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawabmemberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwapenting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan didesa/kelurahan atau nama lainnya.21.Sistem lnformasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK,adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi danI\_t'\-_a'L
komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi adminkependudukan ditingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satukesatuan.22.Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dandr.laga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.23. Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUA Kec, adalahsatuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujukpada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama lslam'24.unil pelaksana Teknis lnstansi Pelaksana, selanjutnya disebut UPT lnstansiPelaksana, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang bertanggung jawabkepada instansi Pelaksana
BAB IPENDAHULUANA Latar BelakangAdministrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan danpenertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaranpenduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan sertapendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainl'pencatratan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorangdalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana2'Negara Kesatuan Republik lndonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang'Undang Dasar 1g45 berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan statushukum atas Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialamipenduduk di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia.peristiwa Kependudukan antara lain perubahan alamat, pindah alamat untukmenetap, tinggal terbatas, serta perubahan status orang asing tinggal terbatasmenjadi tinggal tetap. Peristiwa penting antara lain kelahiran, lahir mati, kematian,perkawinan, perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, pengeSahan anak,serta perubahan status kewarganegaraan dan ganti narna merupakan kejadian yangharus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau suratketerangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwapenting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian danpencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang"Kependudukan sebenarnya merupakan basis utama dan penting dari segalapersoalan pembangunan. Hampir semua kegiatan pembangunan, baik yang bersifatpublik maupun lintas sektor, terarah dan terkait dengan penduduk, atau dengan katalain penduduk harus menjadi subjek sekaligus objek pembangunan. Kemudahan bagipenduduk untuk memperoleh akses pelayanan bidang kependudukan dan pencatatansipil merupakan salah satu indikator keberhasilan pemerintah dalam memberikanperlindungan hukum kepada warganya serta untuk mewujudkan pengelolaanpemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.Dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya serta tatakelola pemerintahan yang baik, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan1 Republik lndonesia, Undang - undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang - UndangNomor 23 Tahun 2005 tentang Administrasl Kependudukan, Pasal 1, Ayat 12 Republik lndonesia, Undang - undang Nomor 24 Tahun 20X.3 tentang Perubahan Atas Undang - UndangNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1, Ayat 15Serual dengan perundang. und.ngln y.ng berl.ku, dokum.n lnl tal.h yang tarlartlllkral olsh BalalSertfflkacl E-lektionlk (Bg;E) !.hlngg! tldra dlp.rluk.n t.nd. t.ngrn d.n tt.mptl b...h
ipil menyusun Buku Petunjuk Teknis Pelayanan Pencatatan Sipil sebagai pedomandalam melaksanakan pelayanan pencatatan sipil. lt/elalui Undang-Undang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24Tahun2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentangPelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24Iahun2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan PelaksanaanPeraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata CaraPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Peraturan lVenteri Dalam NegeriNomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalamAdministrasi Kependudukan serta Surat Edaran Direktur Jenderal KependudukanNomor 470113287lDukcapil tanggal 28 September 2021 hal Jenis Layanan,Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yangmenjadi pedoman dalam penyusunan Buku Juknis Pelayanan Pencatatan Sipil ini.Titik kritis dalam penyusunan buku petunjuk teknis ini adalah bagaimana mendorongterbangunnya keserasian terkait proses dan pelaksanaan pelayanan pencatatan sipilsehingga terurai secara jelas dari proses pendaftaran hingga hasil pelayananpencatatan sipil yang didapatkan oleh masyarakat. Oleh sebab itu diperlukan bukupetunjuk teknis ini sebagai pedoman pelaksanaan terkait pencatatan sipil.B. Tujuan dan SasaranAdapun tujuan dan sasaran penyusunan buku petunjuk teknis pelayananpencatatan sipil adalah sebagai berikut:1. TujuanTujuan dari penyusunan petunjuk teknis pelayanan pencatatan sipil adalah:a. Sebagai panduan agar tercapai kesamaan pengertian dan tindakan dalammelaksanakan pelayanan pencatatan sipil;b. fMemberikan pedoman pelaksanaan dalam hal pengawasan dan pemeriksaanterhadap proses pelayanan pencatatan sipil.IL\-
2. SasaranSasaran dari penyusunan petunjuk teknis pelayanan pencatatan sipil ini adalah:a. Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dantanggungjawab dalam pelayanan pencatatan sipil;b. Memberikan standar yang sama dan terukur bagi petugas di Dinas DukcapilKabupaten/Kota, UPT Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota dan petugas padakantor Perwakilan Republik lndonesia di luar negeri dalam pelayananpencatatan sipil.C. Dasar Penyusunan Petunjuk TeknisPenyusunan Buku Petunjuk Teknis Pelayanan Pencatatan Sipil berpedomanpada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang PelaksanaanUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24Tahun 2013 tentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan danTata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan [t/enteri DalamNegeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan presidenNomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukdan Pencatatan Sipil serta Peraturan [Vlenteri Dalam Negeri Nomor 109Tahun 2019tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.D. Metode Penyusunanli/etode penyusunan petunjuk teknis ini menggunakan pendekatan yuridis yangberbasis kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentangPelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan PelaksanaanPeraturan presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata CaraPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan DalamAdr,ninistrasi Kependudukan, kemudian diuraikan dalam sebuah bisnis proses untuksetiap peristiwa penting dalam pelayanan pencatatan sipil.E. Pemantauan dan Evaluasi PenerapanPelaksanaan penerapan petunjuk teknis yang telah ditetapkan, hendaklahdipantau proses penerapannya, guna mengetahui apakah petunjuk teknis tersebutdapat dilaksanakan oleh para pelaksana sesuai prosedur. Masukan-masukan hasilpemantauan dari setiap petunjuk teknis merupakan bahan evaluasi untukpenyempurnaan atau revisi terhadap petunjuk teknis. Revisi petunjuk teknis dimaksudadalah melakukan penyempurnaan sesuai kebutuhan dan kondisi aktual dalampelaksanaan petunjuk teknis ini.IIIitI
BAB IISEJARAH PENCATATAN SIPILA. Masa Pemerintahan Hindia BelandaPencatatan sipil adalah pencatatan terhadap peristiwa penting yang dialamiolehseseorang dalam buku register pencatatan sipil yang dilakukan oleh Negara. Peristiwapenting yang harus dicatat adalah peristiwa yang dialami oleh penduduk yangmembawa akibat terjadinya perubahan hak-hak keperdataan maupun lahirnya hak-hak keperdataan atau hapusnya hak-hak keperdataan, sehingga yang dicatat adalahsetiap peristiwa yang dialami seseorang dengan tujuan peristiwa itu dapat diketahuidengan jelas.Dalam dokumen Burgerlijke Sfand (BS) pada arsip nasional menunjukkan bahwapencatatan sipil di Hindia Belanda sudah ada sejak tahun 1623 dan terakhir tahun1866. Berasaldaridaerah Batavia, Java, Semarang, Pasuruan, Surabaya, Makassar,Ternate, Amboina, Meester Cornelis, Benkulen, Banjarmasin, Selebes, Gorontalo'Menado dan Timor. Terdiri dari dokumen'. rouwbrieven (surat nikah/kawin), Geboofte(kelahiran) dan naturalisafie (naturalisasi) yang bersumber dari catatan-catatan Gereja(Kerk).Lembaga pencatatan sipil di negeri Belanda sebenarnya berasal dari Perancis,lembaga ini telah ada sejak revolusi perancis. Catatan sipil di Perancis pada waktu itudiselenggarakan oleh pendeta yang dalam hal ini sebelum abad ke 18 dimana telahmenyediakan daftar untuk perkawinan, kelahiran, kematian dan lainnya.Pencatatan sipil di Perancis diberlakukan di Belanda dan wilayah penjajahanBelanda, termasuk Hindia Belanda. Di Batavia (Jakarta sekarang) catatan sipil telahada sejak 1820, meskipun secara de jure tahun 1850 yang disesuaikan dengankedudukan Kota Jakarta itu sendiri. Namun dalam pelaksanaannya hanyadiperuntukkan kepada keperluan beberapa penduduk saja.Pemberlakuan catatan sipil oleh pemerintah Belanda tersebut sesuai denganpolitik hukum pemerintah dan penggolongan penduduk di Hindia Belanda sesuaidengan Pasal 131 Jo Pasal 163 lndische Staatsregeling. fMenurut ketentuan tersebutpenduduk di Hindia Belanda dibagi dalam 3 (tiga) golongan penduduk, denganpemberlakukan hukum yang berbeda pada masing-masing golonganSebagai akibat dari politik dari pemerintah Hindia Belanda maka aturan CatatanSipil di lndonesia yang berlaku bagi penduduk tidak seragam aturan hukumnya yaitu:1. Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Kedua dan Bab Ketiga Kitab Undang-UndangHukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor I ndonesr6, Sfaafsb I ad 1847 :23).
2. Peraturan pencatatan sipil untuk Golongan Eropa (Reg/ement op het Stand voorEuropeanen, Staatsblad 1849:25 sebagaimana telah diubah terakhir denganStaatsblad 1946:136)3. Peraturan pencatatan sipil untuk Golongan Cina (Bepalingen voor Geheellndonesie Betreffende het Burgerliiken Handelsrecht van de Chinezean,Staatsblad 1917:129 jo. Sfaatsb/ad 1939:288 sebagaimana diubah terakhirdengan Staatsblad 1 946:1 36).4. Peraturan pencatatan sipil untuk Golongan lndonesia (Reglement op hetHouden van de Regisfers van den Burgerliiken Stand voor Eenige Groepen v.dniet tot de Onderhoringer van een Zelfbestuur, behorende lnd. Bevolking vanJava en Aladura, Staatsblad 1920:751 io. Staatsblad 1927:564).5. Peraturan pencatatan sipil untuk Golongan Kristen lndonesia (Huweliiksordonnantie voor Christenen lndonesiers Java, lttlinahasa en Amboyna,Staatsblad 1933:74 jo Staatsblad 1936:607 sebagaimana diubah terakhirdengan Staatsblad 1 939:288).6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau PenambahanNama Keluarga (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 15, TambahanLembaran Negara Nomor 2154).Berdasarkan ketentuan di atas pemerintah Hindia Belanda belum(LI1imemperhatikan secara serius mengenai pencatatan sipil bagi orang-orang yangberagama Islam. Ketentuan pencatatan sipil bagi orang-orang beragama lslam baru \-diberlakukan setelah lndonesia Merdeka yaitu melalui Undang-Undang Nomor 32Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk bagiWNl yang beragama lslam. \_B. Masa Pasca Kemerdekaan Sampai dengan Diterbitkannya Undang-UndangNomor 23 Tahun 2006Setelah lndonesia merdeka, pencatatan sipil masih dikuasai atau dilaksanakanoleh Pemerintah Hindia Belanda atas nama sekutu dengan mendasar kepadastaatsblad tahun 1945 nomor 14, Staatsblad 1947 nomor 37, Staatsblad 1947 nomor164. Burgerlijke Stand (BS) kemudian diubah menjadi Catatan sipil pada tahun 1950.Setelah berdirinya Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor28 Tahun 2005, sampai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun2006.LLLt
c. Masa saat Berlakunya undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sampaiSekarangNegara Kesatuan Republik lndonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadappenentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan danperistiwa penting yang dialami oleh penduduk baik yang berada di dalam dan atau diluar wilayah lndonesia.Berbagai konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan tegas menjaminhak setiap penduduk untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melaluiperkawinan yang sah, memperoleh status kewarganegaraan' Menjamin kebebasanmemeluk agama dan memilih tempat tinggal, meninggalkannya dan berhak kembali'Dalam pemenuhan hak penduduk terutama di bidang pencatatan sipil masihditemukan penggolongan penduduk yang didasarkan kepada perlakuan diskriminatifyang membeda-bedakan suku keturunan dan agama' Karena berbagai peraturanproduk belanda yang tidak sesuaidengan Pancasila dan UUD 1945. Kondisitersebutmengakibatkan pengadministrasian kependudukan mengalami kendala yangmendasar sebab sumber data kependudukan belum terkoordinasi dan terintegrasiserta terbatasnya cakupan pelaporan yang belum terwujud dalam sistem administrasikependudukan yang utuh dan optimal. Kondisi tersebut dikarenakan pemerintah tidakmemiliki sistem database yang menunjang pelayanan administrasi kependudukan'Ivlemperhatikan kondisi tersebut diatas pemerintah kemudian membentuk suatuadministrasi kependudukan yang sejalan dengan kemajuan teknologi, informasi dankomunikasi untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas pelayanan kependudukanyang optimal. Pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun2006 tentang Administ, *;i kependudukan yang disahkan tanggal 29 Desember 2006diundangkan tanggal 29 Desember 2006 serta dimuat dalam Lembaran Negara Tahun2006 Nomor 124, serta penjelasan dimuat dalam Tambahan Lembaran NegaraRepublik lndonesia Nomor 4674. Dengan disahkannya Undang-Undang ini,merupakan suatu momentum babak baru pengaturan Administrasi Kependudukanyang bersifat nondiskriminatif.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 mencabut berbagai ketentuan yangmengatur Administrasi Kependudukan yaitu:1. Buku kesatu Bab Kedua Bagian Kedua dan Ketiga Kitab Undang-UndangHukum Perdata (Burgert'tik wetboek voor lndonesie, Sfaafsblad 1847:23).2. Peraturan pencatatan sipil untuk Golongan Eropa (Reg/ement op het Houdender Registers van den Burgerlijken Stand voor Europeanen, Staatsblad 1849:25sebagaimana telah diubah terakhir dengan staatsblad 1946: 1361).
Peraturan Pencatatan Sipil untuk golongan Cina (Bepalingan voor Geheellndonesia Betreffende het bungerlijken handelsreche van de chinezeanStaatsblad 1917-129 jo Staatsblad 1939-288 sebagaimana diubah terakhirdengan Staatsblad 1 946-1 36).Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan maka berlakulah ketentuan hukum positif adminduk yangmerupakan landasan hukum bagi pelayanan administrasi kependudukan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 24Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan. Undang-undang administrasi kependudukan inimelahirkan beberapa peraturan pelaksanaan yang merupakan penjabaran pasal-pasal dari undang-undang tersebut. Merujuk pula kepada undang-undang tersebut,penyelenggaraan pencatatan sipil ditujukan bagi seluruh penduduk, baik WargaNegara Indonesia maupun Orang Asing. Selain itu penyelenggaraan pencatatan sipildi lndonesia juga melayani bagi Orang Asing yang bukan penduduk, sesuai asasuniversal dari pencatatan sipil.D. Universalitas Pencatatan SipilPembangunan sistem pencatatan sipil telah menjadi perhatian duniainternasional. Hal ini dapat dilihat dari adanya program internasional untukmempercepat perbaikan sistem pencatatan sipil dan sistem statistik vital yangdisahkan oleh Komisi Statistik Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989 dan1991. Program ini dirancang oleh 4 (empat) badan dalam lingkungan PerserikatanBangsa-Bangsa (PBB), yakni Divisi Statistik (United Nations StafisfibsDivisionlUNSD), Dana PBB untuk Kependudukan {United Nations PopulationFUndIUNFPA), Organisasi Kesehatan Dunia (World Health OrganizationlWHO) danlnstitut lnternasional Pencatatan Sipil dan Statistik Vital (lnternational lnstitute for VitalRegistration and Statistic).Tujuan program internasional ini untuk mempercepat perbaikan sistempencatatan sipil dan sistem statistik vital guna mendorong negara-negara berkembangmelaksanakan program reformasi jangka panjang untuk meningkatkan sistempencatatan sipil dan statistik vital di negara masing-masing. PBB memberikanperhatian yang sedemikian besar terhadap perbaikan sistem pencatatan sipil,dikarenakan perbaikan pada sistem ini akan menjadi landasan sistem hukum untukmenegakkan hak asasi manusia warga negara, terutama hak-hak sipil.Salah satu output Program lnternasional tersebut yaitu diterbitkannya BukuPanduan tentang Sistem Pencatatan Sipil dan Statistik Vital (United Nation HandbookIItILi{
On Civil Registration and Vitatsfafisfic Sysfems) yang disusun atas hasillokakarya yang diselenggarakan di berbagai kawasan dunia selama kurun waktusekitar 5 (lima) tahun (1991-1995), yaitu di Buenos Aires (1991), Damaskus (1993),Be'rjing (1993), Addis Ababa (1994) dan Rabat (1995).Dalam perkembangannya Buku Panduan tentang Sistem Pencatatan Sipil danStatistik Vital tersebut menjadi pedoman bagi negara-negara anggota PerserikatanBangsa-Bangsa dalam membangun dan mengembangkan Sistem Pencatatan Sipilyang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing negara'1. Dasar HukumSebagai sistem yang bersifat universal, pencatatan sipil dilaksanakan olehnegara-negara anggota PBB secara lintas negara berdasarkan Kaidah Universal'Dasar hukum universal penyelenggaraan pencatatan sipil, antara lain:a, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Tahun 1948Pasal 25 ayat(2), bahwa semua anak, baik yang tahir di dalam maupun di luarperkawinan harus mendapat perlindungan sosialyang sama'b. Kovenan lnternasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik Tahun 1966, Pasal24 yang telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 12 2A05' dialurbahwa:1i Setiap anak harus didaftarkan segera setelah kelahirannya dan harusmemPeroleh sebuah nama.2) Setiap anak berhak memperoleh suatu kewarganegaraan'c. Konvensi HAKAnak (KHAITahun 1989Berisi54 Pasalyang metindungi3l (tiga puluh satu) hak anak, termasuk:3) Hak untuk rnendaPatkan nama.4) l*ak untuk mendapatkan identitas'5) Hak untuk mendapatkan kewarganegaraan.d. Konvensitentang lzin Perkawinan, Usia Minimum Perkawinan dan PeneatatanPerkawinan, 1962.e. Konvensi lntemasional tentang Penghapusan Segala Bentuk DtskriminasiRasial, 1965.f. Deklarasi tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, 1979
United Nations Handbook on Civil Registration and Vitalsfaflsfic Sysfem.Dilengkapidengan 5 (lima) buah buku yaitu :a. Pengelolaan, operasionalisasi dan pemeliharaan.b. Penyiapan kerangka hukum.c. Komunikasi, informasidan edukasi.d. Komputerisasi.e. Kebijakan dan protokol pengeluaran catatan pribadi dan pencatatannyadalam arsip.3. Prinsip Dasar Pencatatan Sipil Secara UniversalUniversalitas Sistem Pencatatan Sipil perlu ditekankan sejak awal dalampembangunan sistem pencatatan sipil di lndonesia, agar proses dan outputnyadiakui oleh negara-negara lain. Pencatatan atas peristiwa penting yang dialamipenduduk, diselenggarakan oleh seluruh negara didunia, oleh karena itu disebutuniversal. Dalam bentuk yang sederhana, universalitas pencatatan sipildiwujudkan dengan berlakunya akta catatan sipil yang diterbitkan oleh sebuahnegara di negara lain.Dalam pengertian yang lebih komprehensif, universalitas pencatatan sipildapat dilihat dari 5 (lima) aspek, yaitu kaidah, asas, fungsi, norma dan metode,sebagaimana diuraikan di bawah ini:a. KaidahPenyelenggaraan pencatatan sipil didasarkan pada kaidahinternasional di bidang hak asasi manusia. Kaidah utama ialah DeklarasiUniversal tentang Hak Asasi Manusia yang dinyatakan pada tahun 1948(DUHAM 1948). DUHAI\4 1948 merupakan induk instrumen internasional dibidang hak asasi manusia yang menurunkan dua kovenan yakni Kovenanlnternasional tentang Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional tentangHak Ekonomi, Sosial dan Budaya.Dalam DUHAIVI 1948 kaidah tersebut diatur dalam Pasal 25 ayat (2)bahwa semua anak, baik yang dilahirkan didalam maupun diluar perkawinan,harus mendapat perlindungan sosial yang sama. Kaidah serupa juga diaturdalam Kovenan lnternasionaltentang Hak-Hak Sipil dan Politik, terutama Pasal24 yang menyatakan bahwa setiap anak harus didaftarkan segera setelahkelahirannya dan harus memperoleh sebuah nama dan berhak atas suatukewarganegaraan.Kedua kovenan tersebut ditindaklanjuti dengan Konvensi tentang HakAnak pada tahun 1989. Jika DUHAM 1948 dan Kovenan lnternasional tentangI\-=\{i
Hak Sipil dan Politik hanya mengatur norma pokok dari hak asasi mamaka Konvensi Hak Anak mengikat setiap negara yang telah meratifikasinya,disertai dengan sejumlah sanksi bagi pelanggaran terhadapnya.Konvensi Hak Anak berisi 54 (lima puluh empat) pasal yang melindungi31 (tiga puluh satu) hak anak, terutama hak untuk mendapatkan nama, hakuntuk mendapatkan identitas dan hak untuk mendapat kewarganegaraan.Dalam konteks pencatatan sipil, pemenuhan hak-hak ini dilaksanakan dalambentuk pencatatan kelahiran.Selain instrumen internasional bidang hak asasi manusia yang terkaitdengan pencatatan sipiltersebut, terdapat pula Buku Panduan tentang SistemPencatatan Sipil dan Sistem Statistik Yital (United Nation Handbook On CivilRegistration And Vitatsfafisfic Sysfems) yang diterbitkan oleh PBB pada tahun1998 yang memberikan rekomendasi komprehensif bagi perbaikan sistempencatatan sipildi negara negara berkembang.b. AsasPenyelenggaraan pencatatan sipil dilaksanakan berdasarkan asasuniversal, permanen, wajib dan terus menerus, yaitu:1) UniversalAsas universal berarti pencatatan sipil harus diselenggarakan ataumenjangkau seluruh wilayah kedaulatan negara dan semua penduduk bagisemua peristiwa penting.2) PermanenAsas permanen berarti pelaksanaan pencatatan sipil harus diselenggarakandengan sebuah sistem yang permanen. lnstitusi yang menyelenggarakanpencatatan sipil harus bersifat permanen untuk menjamin kontinuitaspelayanan.3) WajibAsas wajib berarti pemerintah wajib menyelenggarakan pencatatanperistiwa penting dan penduduk atas perintah hukum wajib melaporkansetiap peristiwa penting pada jangka waktu tertentu.4) Terus-menerusAsas terus menerus atau berkelanjutan berarti pencatatan sipil harusdilakukan tanpa jeda waktu sejak sistem diberlakukan. Dari operasionalsistem yang berkelanjutan ini akan dihasilkan data peristiwa penting yanglengkap, akurat dan mutakhir.
c. FungsiPerserikatan Bangsa-Bangsa merekomendasikan 3 (tiga) fungsipencatatan sipil dalam setiap penyelenggaraannya, yaitu:1) Fungsi HukumPencatatan sipil memberikan kepastian hukum atas status keperdataanseseorang dan perubahannya melalui akta catatan sipil yang diterbitkannya.2) FungsiStatistikPencatatan sipil merupakan sumber data terbaru berkaitan denganperistiwa penting yang dialami seseorang. Data peristiwa penting akanberguna untuk menyusun data statistik negara yang dapat menggambarkandemografi, kecenderungan penduduk dan karakteristiknya serta tren arahperubahan sosial yang terjadi.3) FungsiKerjasamaPencatatan sipil secara timbal balik menyediakan data bagi tembaga yangmemerlukan untuk kepentingan pelayanan publik.d. NormaNorma dalam penyelenggaraan pencatatan sipil meliputi 5 (lima) bagianbesar yakni:1) Pengelolaan, operasionalisasi dan pemeliharaan;2) Penyiapan kerangka hukum;3) Komunikasi, informasi dan edukasi4) Komputerisasi;5) Pengarsipan dokumen dan tata cara pengeluaran data individu. Disampingitu PBB juga mengembangkan Pedoman tentang Prinsip Dasar danRekomendasi untuk Sistem Statistik Vital.e. MetodeBerdasarkan rekomendasi dari PBB bahwa metode yang digunakandalam pencatatan sipiladalah metode registrasi. Metode registrasi ini meliputiproses yang terdiri dari:1) Pelaporan yang berlsi pengakuan dilengkapi dengan bukti-bukti.2) Proses verifikasi pengakuan dan validasi buktidokumen3) Proses pencatatan (hal ini termuat dalam register dan kutipan pencatatansipil)4) Pencetakan dokumen pencatatan sipil(iII\II\._a
BAB IIIJENIS PELAYANAN PENCATATAN SIPILA. Pencatatan KelahiranDefinisi anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak mempunyai hak yang wajibdijamin, dilindungidan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dannegara. Berkaitan dengan peranan negara mengembangkan kewajiban yaitumelindungi (to protect), memenuhi (to fulfilt) dan menghormati (to respecf) hak-hakanak. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, yang mengamanatkan bahwa Negara pada hakekatnyaberkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuanstatus pribadidan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa pentingyang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah NegaraKesatuan Republik lndonesia .Perlindungan dan pengakuan negara terhadap penentuan status pribadi danstatus hukum salah satunya melalui pencatatan peristiwa kelahiran memberikanpengakuan hukum dari negara terhadap identitas, silsilah dan kewarganegaraanseseorang, yang diwujudkan melalui dokumen pencatatan kelahiran yaitu aktakelahiran. Dikarenakan merupakan pengakuan negara, maka pencatatan kelahirandilaksanakan berdasarkan hukum positif ketentuan perundang-undangan, penetapan/putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan kebijakan nasional.Selain itu manfaat lain dari kepemilikan akta kelahiran meliputisebagai bahan rujukanpenetapan identitas dalam dokumen lain, misalnyaljazah, dokumen persyaratan untukmasuk sekolah TK sampai perguruan tinggi, melamar pekerjaan, termasuk menjadianggota TNI dan POLRI, pembuatan KTP-el, Kartu Keluarga dan NlK, pembuatanSlM, pembuatan paspor, pengurusan tunjangan keluarga, pengurusan warisan,pengurusan beasiswa, pengurusan pensiun bagipegawai, melaksanakan pencatatanperkawinan, melaksanakan ibadah haji, pengurusan pengakuan anak danpengesahan anak, pengurusan pengangkatan anak/adopsi dan manfaat lainnya.Adapun pencatatan kelahiran meliputi pencatatan kelahiran di Wilayah NegaraKesatuan Republik lndonesia dan pada Perwakilan Republik lndonesia di luar negeri.
Dasar Hukum Pencatatan Kelahirana. Pencatatan Kelahiran di lndonesia1 ) Pasal 27 ayat (1 ) dan (2) dan Pasal 28 ayat (1 ) dan ayat (2) Undang-UndangNomor 23 Tahun 2006.Keterangan'. Pasal2T ayat (1) telah diubah dalam Undang-Undang Nomor24Tahun2013.2) Pasal 27 ayat (1) dan ayat(2) dan Pasal 32ayat (1) dan ayat(2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013Keterangan: Pengaturan dalam Pasal 27 ayat (1) merupakan Perubahandari UU Nomor 23 Tahun 2006.3) Pasal 33 ayat (1), (2), (3), (4) dan ayat (5) dan Pasal 34, Pasal 35 ayat (1)dan (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018.4) Pasal 42,Pasal43 ayat(1), (2), (3), (4) dan ayat (5), Pasal 44 ayat (1) dan(2) dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019.5) Pasal 4 ayat (1), (2) dan ayat (3), Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6 ayat(1), (2) dan ayat (3) dan Pasal 7 ayat (2) Permendagri Nomor 109 Tahun2019.ilII\-b. Pencatatan Ketahiran di Luar Wilayah Republik lndonesia L1) Pasal 29 ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun2006. L2) Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018.3) Pasal 46ayat(1)dan ayat(2),Pasal47 ayat(1)danayat(2), Pasal 48ayat \_(1), (2) dan ayat (3) Permendagri Nomor 108 Tahun 20'19.c. Pencatatan Kelahiran di Atas Kapal Laut atau Pesawat Terbang1) Pasal 30 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan ayat (6), Pasal 31, Pasal 32ayat{1),(2) dan (3) dan Penjelasan Pasal2T ayat (1) Undang-Undang Nomor 23Tahun 2006.Keterangan'. Pasal 32 ayat (1) dan ayat (3) telah diubah sedangkan ayat (2)telah dihapus dalam Undang-Undang Nomor 24Thn20132) Pasal 32 Ayat (1), (2) dan ayat (3), Undang-Undang Nomor 24Tahun2013Keterangan'. Pengaturan dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) merupakanPerubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.i
2. Pencatatan Kelahiran diWilayah NKRIProses pencatatan kelahiran di dalam wilayah NKRI dilaporkan kepadaDisdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota tempatpenduduk berdomisili yaitu dimana penduduk terdaftar atau akan didaftarkansebagai anggota keluarga pada Kartu Keluarga, dengan rincian sebagai berikut:a. Pencatatan Kelahiran Penduduk WNl31) Persyaratan Pencatatan Kelahiran Penduduk WNIpencatatan kelahiran penduduk WNI dalam wilayah NKRI dilakukandengan memenuhi persyaratan kesehatan/dokter/bidan atau suratketerangan kelahiran dari nakhoda kapal lauvkapten pesawat terbangatau dari kepala desa/lurah jika lahir di rumah/tempat lain, antara lain:kebun, sawah, angkutan umum dan lain sebagainya;b) Fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan/buktilain yang sah;c) Fotokopi Kartu Keluarga dimana penduduk terdaftar atau akandidaftarkan sebagai anggota keluarga;d) Berita acara dari kepolisian bagi anak yang tidak diketahui asalusulnya/keberadaan orang tuanYa;e) Penduduk dapat membuat SPTJM kebenaran data kelahiran denganmengisiformulir dengan kode F-2.03 dan 2 (dua) orang saksi, jika tidakmemenuhi persyaratan sebagaimana huruf a) dan dalampenggunaannya tidak perlu memakai materai karena formatnya telahdiatur da!'m peraturan perundang-undangan;0 Penduduk dapat membuat sPTJM kebenaran sebagai pasangan suamiistri dengan mengisi formulir kode F-2.04 dan 2 (dua) orang saksi, jikatidak memenuhi persyaratan sebagaimana huruf b) dan dalampenggunaannya tidak perlu memakai materai karena formatnya telahdiatur dalam peraturan perundang-undangan;2) Tata Cara Pencatatan Kelahiran Penduduk WNIPencatatan kelahiran penduduk wNl dilakukan DisdukcapilKabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota tempat pendudukberdomisili, yaitu tempat penduduk terdaftar atau akan didaftarkan sebagai3 Republik lndonesia, peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata CaraPendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil, Bab ll, Pasal 33
anggota keluarga pada Kartu Keluarga (KK). pencatatan kelahiranpenduduk WNl, dapat dilakukan melalui tata cara sebagai berikut: \*a) Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota.(1) Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan F-2.01 \__dengan menyerahkan persyaratan;(2) Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap aformulir pelaporan dan persyaratan;Catatan: LUntuk pelayanan secara offlineltalap muka, persyaratan suratketerangan kelahiran yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli(asli hanya diperlihatkan), dinas tidak menarik surat keterangan Lkelahiran asli, untuk pelayanan onlineldaring persyaratan yang di \scan/di foto untuk diunggah harus aslinya, WNI melampirkan \--fotokopi Kartu Keluarga untuk verifikasi data yang tercantum dalamformulir F-2.01, WNI tidak perlu melampirkan fotokopi KTp-elsaksi, Lkarena identitas saksisudah tercantum dalam formulir F-2.01.(3) Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UpT Disdukcapit \--Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis datakependudukan; L.(4) Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atauUPT Disdukcapil Kabupaten/Kota mencatat dalam register akta \_kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran;(5) Kutipan akta kelahiran disampaikan kepada pemohon. \_-b) Melalui Petugas Registrasi Desa/Kelurahan.(1) Pemohon mengisidan menandatanganiformulir pelaporan F-2.01 \-serta menyerahkan persyaratan(2) Petugas registrasi melakukan veiifikasi dan validasi terhadap Lformulir pelaporan dan persyaratan;(3) Petugas registrasi meneruskan formulir pelaporan dan persyaratan Lyang telah dilakukan verifikasi dan validasi, kepada petugasDisdukcapil Kabupaten/Kota atau UpT Disdukcapil LKabupaten/Kota untuk d iterbitkan kutipan akta kelahiran ;(4) Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UpT Disdukcapit tKabupaten/Kota melakukan verifikasi dan validasi terhadapformulir pelaporan dan persyaratan; \
(5) Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UKabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis datakePendudukan;(6) Pejabat Pencatatan sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atauUPT Disdukcapil Kabupaten/Kota mencatat dalam register aktakelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran; dan(7) Kutipan akta kelahiran disampaikan kepada Pemohon'b. Pencatatan Kelahiran WNI Bukan PendudulC1) Persyaratan Pencatatan Kelahiran WNI Bukan ke lndonesia dilakukan dengan memenuhi persyaratan:a) Fotokopi surat keterangan kelahiran;b) Fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti nikah/perkawinan lainnya; danc) Fotokopi dokumen perjalanan Republik lndonesia dan/atau dokurnenperjalanan orang tua; ataud) Fotokopi surat keterangan pindah luar negeri'2l Talacara Pencatatan Kelahiran WNI Bukan PendudukPencatatan kelahiran WNI bukan penduduk yang sedangberkunjung ke lndonesia dilakukan di Dinas Dukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota tempat terjadinya peristiwakelahiran, dengan tata cara sebagai berikut:a) Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan F-2.O1serta menyerahkan persyaratan, termasuk untuk pelayanan secaradaringlonline.b) Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadapformulir pelaporan dan persyaratan;c) Petugas pada Disdukcapil KabupatenlKota atau UPT DisdukcapilKabupaten/Kota melakukan perekaman data ke dalam basis datakependudukan;d) Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota mencatatdalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran;e) Kutipan akta kelahiran disampaikan kepada pemohon'4 Republik lndonesia, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata CaraPendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil, Bab ll, Pasal 33
c. Pencatatan Kelahiran Bagi Orang Asings1) Persyaratan Pencatatan Kelahiran Bagi Orang AsingPencatatan kelahiran bagi Orang Asing diwilayah Negara KesatuanRepublik lndonesia dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa:a) Fotokopi surat keterangan kelahiran yaitu dari rumahsakit/puskesmas/fasilitas kesehatan/dokter/bidan, surat keterangankelahiran dari nakhoda kapal lauVkapten pesawat terbang, atau darikepala desa/lurah jika lahir di rumah/tempat lain, antara lain: kebun,sawah, angkutan umum.b) Fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan/bukti lain yang sah;c) Fotokopi dokumen perjalanan;d) Fotokopi KTP-el orang tua atau kartu izin tinggal tetap atau kartu izintinggal terbatas atau visa kunjungan;e) Orang asing dapat membuat SPTJM kebenaran data kelahiran denganmengisi F-2.03 dan 2 (dua) orang saksi, jika tidak memenuhipersyaratan sebagaimana huruf a) dan dalam penggunaannya tidakperlu memakai materai karena formatnya telah diatur dalam peraturanperundang-undangan;f) Orang asing dapat membuat SPTJIU kebenaran sebagai pasangansuami istri dengan mengisi F-2.04 dan 2 (dua) orang saksi, jika tidakmemenuhi persyaratan sebagaimana huruf b) dan dalampenggunaannya tidak perlu memakai materai karena formatnya telahdiatur dalam peraturan perundang-undangan.2) Tata Cara Pencatatan Kelahiran Bagi Orang AsingPencatatan kelahiran bagi Orang Asing pemegang izin kunjungandilakukan di Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota tempat terjadinya peristiwakelahiran, sedang bagi Orang Asing pemegang izin tinggaltetap dan orangasing pemegang izin tinggal terbatas dilakukan di Dinas DukcapilKabupaten/Kota tempat Orang Asing berdomisili, dengan tata cara sebagaiberikut:a) Pemohon mengisi dan menandatanganiformulir pelaporan F-2.0'1 sertamenyerahkan persyaratan ;b) Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulirpelaporan dan persyaratan;\LiIs Republik lndonesia, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata CaraPendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil, Bab ll, pasal 33i
c) Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekamdata ke dalam basis data kependudukan;d) Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota mencatatdalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran;Catatan:Pencatatan kelahiran bagi orang asing yang tidak terdaftar sebagaipenduduk, akta kelahirannya diterbitkan tanpa NlK.e) Kutipan akta kelahiran disampaikan kepada Pemohon.d. Formulir yang Digunakan dalam Pencatatan Kelahiran di Wilayah NKRIFormulir yang digunakan dalam pencatatan kelahiran diWilayah NegaraKesatuan Republik lndonesia, terdiri dari:1) Formulir Pelaporan Pencatatan Sipildi Dalam Wilayah NKRI, dengan kodeF-2.01.2) Formulir kelengkapan pemenuhan persyaratan pencatatan kelahiran yangterdiridari:a) Surat keterangan pernyataan tanggung jawab mutlak kebenarandata kelahiran, dengan Kode F-2.03;b) Surat keterangan pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaransebagai pasangan suami isteri, dengan Kode F-2.04;3) Formulir hasil pelayanan pencatatan kelahiran, terdiridari:a) Formulir register akta kelahiran, dengan kode F-2.14b) Formulir kutipan akta kelahiran, dengan kode F-2.20. Terdiri dari 4(empat) jenis formulasi kalimat kutipan akta kelahiran, sebagai berikut:(1) Formulasi kalimat kutipan akta kelahiran anak yang dilahirkandalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, dicatat dalamregister akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dengan namaorangtua anak dari Ayah dan lbu.(2) Formulasi kalimat kutipan akta kelahiran anak yang dilahirkandalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah namun belumtercatat sesuai peraturan perundang-undangan tetapi statushubungan dalam keluarga pada Kartu Keluarga menunjukkanhubungan perkawinan sebagai suami isteri, (hal ini dapat dilihatdalam Kartu Keluarga orang statusnya sebagai kawin belumtercatat dan/atau di Kartu Keluarga anak pada kolom 16 sudahtercantum nama ayahnya) dicatat dalam register akta kelahirandan kutipan akta kelahiran sebagai anak Ayah dan lbu dengan
frasa yaitu: yang perkawinannya belum tercatat sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.(3) Formulasi kalimat kutipan akta kelahiran anak yang dilahirkandalam atau sebagai akibat perkawinan yang belum tercatat sesuaiperaturan perundang-undangan tetapi status hubungan dalamkeluarga pada Kartu Keluarga tidak menunjukkan hubunganperkawinan sebagai suami isteri, dicatat dalam register aktakelahiran dan kutipan akta kelahiran dengan nama anak dari lbu.(4) Formulasi kalimat kutipan akta kelahiran anak yang tidak diketahuiasal usulnya atau keberadaan orang tuanya, yang disebut anakyang tidak diketahui asal usulnya dicatat dalam register aktakelahiran dan kutipan akta kelahiran tanpa nama orangtua.3. Pencatatan Kelahiran di Luar Wilayah NKRIKelahiran WNI di LuarWilayah NKRI dicatatkan pada instansi yang berwenangdi negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Republik lndonesia di luarnegeri. Apabila negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagiorang asing, pencatatan dilakukan pada Penivakilan Republik lndonesia di luarnegeri 6.a. Pelaporan Hasil Pencatatan Kelahiran WNI yang Telah Dicatatkan diNegara Setempat1) Persyaratan Pelaporan Hasil Pencatatan KelahiranKelahiran WNI yang telah dicatatkan pada instansi yang berwenang dinegara setempat, dilaporkan pada Perwakilan Republik lndonesia di luarnegeri dengan memenuhi persyaratan berupa:a) Fotokopi kutipan akta kelahiran anak dari negara setempat;b) Fotokopidokumen perjalanan Republik lndonesia orang tua.2) Tata Cara Pelaporan Hasil Pencatatan KelahiranKelahiran WNI yang telah dicatatkan pada instansiyang berwenang dinegara setempat, dilaporkan pada Penrakilan Republik lndonesia di luarnegeri dengan tata cara sebagai berikut:a) Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan F-2.02 sertamenyerahkan persyaratan;5 Republik lndonesia, Per€turan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata CaraPendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil, Bab ll, Pasal 35IL\-"Iii.
b) Pejabat pada Perwakilan Republik lndonesia di luar negeriverifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan;Catatan:Untuk pelayanan secara offtineltatap muka, persyaratan kutipan aktakelahiran anak dari negara setempat yang diserahkan berupa fotokopibukan asli (asli hanya diperlihatkan), Perwakilan Republik lndonesia diluar negeri tidak menarik kutipan akta kelahiran dari negara setempatasli, untuk pelayanan onlineldaring, persyaratan yang di scan/di fotountuk diunggah harus aslinya, fotokopi dokumen perjalanan Republiklndonesia diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulirF-2.02.c) Petugas pada Perwakilan Republik lndonesia di luar negeri yang dapatmengakses basis data kependudukan melakukan perekaman datapelaporan ke dalam basis data kependudukan;d) Pejabat pencatatan sipil pada Perwakilan Republik lndonesia di luarnegeri mencatat laporan dalam daftar pelaporan dan menerbitkan suratbukti pelaporan;e) Surat keterangan pelaporan diberikan kepada Pemohon.b. Pencatatan Kelahiran WNI di Luar'Wilayah NKRI dalam Hal NegaraSetempat Tidak Menyelenggarakan Pencatatan Kelahiran Bagi OrangAsing1) Persyaratan Pencatatan Kelahiran WNI di Luar Wilayah NKRIKelahiran WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesiadalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiranbagi orang asing, dicatatkan pada Perwakilan Republik lndonesia di luarnegeri dengan memenuhi persyaratan berupa:a) Fotokopi keterangan kelahiran dari instansi yang berwenang di negarasetempat;b) Fotokopidokumen perjalanan republik lndonesia orang tua; danc) Fotokopibuku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah.2l Tata Cara Pencatatan Kelahiran WNI di Luar Wilayah NKRIKelahiran WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesiadalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiranbagi orang asing, dicatatkan pada Perwakilan Republik lndonesia di luarnegeri dengan tata cara sebagai berikut:
a) Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan F-2.02 sertamenyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presidenmengenai persyaratan;b) Pejabat pada Perwakilan Republik lndonesia di luar negeri melakukanverifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan;Catatan:Untuk pelayanan secara offlineltalap muka, persyaratan keterangankelahiran dari instansi yang berwenang dari negara setempat dan bukunikah/kutipan akta perkawinan yang diserahkan berupa fotokopi bukanasli (asli hanya diperlihatkan), Perwakilan Republik lndonesia di luarnegeri tidak menarik keterangan kelahiran dari instansi yang berwenangdari negara setempat asli, untuk pelayanan online/daring, persyaratanyang di scan/di foto untuk diunggah harus aslinya, fotokopi dokumenperjalanan Rl diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalamformulir F-2.02.c) Petugas pada Peruvakilan Republik lndonesia di luar negeri yang dapatmengakses basis data kependudukan melakukan perekaman datapelaporan ke dalam basis data kependudukan;d) Pejabat pencatatan sipil pada Peruvakilan Republik lndonesia di luarnegeri mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipanakta kelahiran; dane) Kutipan akta kelahiran disampaikan kepada Pemohon.c. Formulir yang Digunakan dalam Pencatatan Kelahiran di Luar WilayahNKRIKe[ahiran WNI yang telah dicatatkan pada instansi yang berwenang dinegara setempat, dilaporkan pada Perwakilan Republik lndonesia denganmenggunakan formulir sebagai berikut:1) Formulir Pelaporan Pencatatan SipitdiLuarWilayah NKRI, dengan kode F-2.02.2) Formulir hasil pelayanan pencatatan kelahiran WNI di luar wilayah NKRIsetelah dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat,berupa surat keterangan pelaporan pencatatan sipil di luar wilayah NegaraKesatuan Republik lndonesia, dengan kode F-2.26il\L\\,iLI
Pencatatan kelahiran wNl pada Perwakilan Republik lndonesia dinegeri dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatankelahiran bagi orang asing menggunakan formulir sebagai berikut:1) Formulir Pelaporan Pencatatan sipildiLuarwilayah NKRI, dengan kode F-2.02.2) Formulir hasil pelayanan pencatatan kelahiran wNl di luar wilayah NegaraKesatuan Republik lndonesia dalam hal negara setempat kelahiran dengan kode F-2.14 dan kutipan akta ketahiran dengan kodeF-2.20.
4. Lampiran Formulir Pencatatan Kelahirana. Formulir pelaporan pencatatan sipil didalam wilayah NKRI, dengan WlayahFORMULIR PELAPORAN PENCATATAN SIPIL DI DALAII WILAYAH NKRIJeiB Palapohn P6nc.bhn SlpllPfigakuan AnakPengesahan AnakPerubaha NeaPmbahan Slatus KilaEaegamanPfi@tata Psisliwa Penling LainnyaPembtulan AkaPfibatdan AkhPelapoEn Pencatatan Sipil ddi Luar Wilayal NKRINamaNIKNmor Dokomen P6ialaa*Nomr fcdu Keiua(a1 Nama2.3.4.567.LL1011.Jeni6 KelfrinTempaldilahj*anTempat kelahihnHad dantanggal lahirPukulJenis KelahimnKelahiEn kePenolong kelahiranBerat bayi1 Laki-Laki1 RSRBHai :1 Tunggal1. DokterCm2 Perempuan2. Puskesmas 3. Polindos 4. RumahTgl : Blr : Thn :2. Kembil2 3. Kembar3 4. Kembar42. Eidan/Perawal 3. Dukun 4.5. Lainnya5 LainnyaLainnyaKSNamaNIKNmff Dokumen Peiddtr"Nmor Kartu Kelua€aIIIIINmaNIKNomor ookumen Pdialanan*Nomor Kailu KoluargaIINmaNIKNomor Kadu KoluargalGwaBanegamanDATA SAKSI ilNamaNIKNomor Kaiu KeluaEaIBlr :ThiBln iThnNama AyahNIK AyahTmpat Lahil AyahTanggal LahirAyahKewaEaregaBanNda lbuNlKlbuTempat Lahir lbuTanggal Lahir lbuKelahi6Lahir MaliPekawinaPsbatalan Pe*awinanPe@EianPembdda Pe@EianKmaliilPsgangkalan Anak
dalm kandunganJenis kelilinTanggal lahir matiJenis kelahiEnAnak keTffipatdilahirkanPenolong kelahiEnSebab lahk matiYang renentukanBulan1. Laki-Laki1. Tunggal,1. RS/RB1. Doktq2. PempuanTgl :1. ookterThn2. Pusksmd2. BidadPerild2. BidadPemwd5. Lainnya5. Lainnya3. PoliM63. Dukun3. TtragaK6 4. Kepolisiil4. Rumah4. Lainnya1, NlKAyahdaiSuami2. NamaAyahd4iSuami3. NIK lbu dariSumi4. Nam lbu daiSuml5. NlKAydrdai,stl6. NamaAyahdailsti7. NlKlbudari lstd8. Namalbudadlsti9. Stat$PqkawinanSeb€lumKflin,l0. PeililinayangKe11. lsti yang Ke-(bagi yaIE poligili)12. Tanggal Pmbe*ahnPskilina13. TilggdMelapor'14. JamPdapoEn15. Agama16. Kep€rcayffin17. Namao0anlsaiKepeEym18. NamaPengadllan19. l,lom Paertea PengadilanPef,gadilaniO. Tanggd PenetapanPengadilan21. NamaPomukaAgamdKepercayaan22. Nomr SuEt lzindad PeMklle23. Noro Pa$M24. PqjanjiaPe*ilinandibuat deh Notais25. Nomr AIda Notatu26. TanggdAltaNda*27. Jumlah Amk (iika ada agarmmgisi lomdirhmbaha namaAnd( da alta kelahimn anak)ThnICed MatiBelum KilinCffii Hidup[---r-l nnT9l :f-n ThnKilinBln :ThnTglBagi Pomohor Pmbablan P.*auln.n HaEp llsgiiDah dl bMh inl:: Tgl1. TangqalPe*ilinilATAU3. Tanggal /*ta Pe*awinan4. Nama Pengadilan5. Nomor Putusan PerEadilan5. Tanggal Putusan Pengadilan7. Tanggal PelapoEn Perkilinandi Luar Negsil--l s,xdotik [ +.ninou f] s.aram I s.xot'st'udruThn1. NomrAldaPe*ilins :2. Tanggd Akta Pertarinan :3. Tmpat Pencdatan Perkilinan :4. NamaPengadilan :5. TanggalPutuffiP€ngdil4 :6. NomrPutusanPengadlan ;7. Nomr SuEt KeteHgan PaiteE :PelEadilan8. Tanggal SuEtKelemgao iPanite€ PeEadilan9. Taggalirelapor :BrgiPmohon PmhEblan Pwaian HaEP3. Tanggal Pdap@n Ibamh ini:ThnTsr: ffi an: [--f-l nnY.ng menlalulil pmonladpombatalanpsrceEian *2. Wabah Penyakit4. Ldnnya1. NIK2. Nam lqglap3. Tilggalkemdan4. Pukul5. Sebab kmdian6. Tmpat kemdis7. Yang mnmngkan3. Ksdalail6. Lainnyagln:Bln :8ln :
BlnThn5. NamalbulGndung6, NIK lbu Kandung7. Kewa{anegaEfi8. NamaAyah Kandung9. NlKAyah Kandung10. Kflaeanega@11. NamalbuAngkat-12. NlKlbuAngkat13. NmorPaspor14. NamaAyahAngkat15. NlKAyahAnokd16. NoroP6por17. NamaPflgadila.l8. Tanggal Penetapan Pengadilan19. Nomor Pfletapan Pengadilan20. Nama lmbaga Psetapan Psgadilan21 , Tempat lmbaga Penetapan Pengadilan1. Namaanakangkat3. Tanggal/Bl{an/TahunPeneditan Akh KelahiEn1. 0inas Kabupdeni(ota yangIL\_\-LLILL\r_\L\*r r r r r r rLt tt I I I I I I It I I I4. TanggaliBulan/fahunKelahiEn Anak5. TanggailBulalfahunPe*af,inil Agma6. NamalbuKildung7. NlKlbu Kahdung8. KewaEanegaman lbu Kandung9. NamaAyah Kandung10. NlKAyah Kildung11. KewaqanegaBanAyah Kandung12. Tanggal Pmdapan Pengadilan13. Nomor Pendapan Pengadilan14. Nama lffibaga PengadilanBlnffi etn: fllll rnn:1. NomorAldaKdahimn2. Tanggal/Bdan/TahunPene$itan Aha KelahiEn3. DinsKabupaten/KolayanglBln lThnBln lThn[-T-l rnn1. NomorAldaKdahimn2. Tanggal/Bdan/IahunPenetuitm Alda KelahiEn3. Din6 KabupatorrKota yangIt4enebitle Akta KelahiEn4. Tanggal/Bulan/TahunKelahiEn Anak5. Tanggal/gulan/IahunPerkilinan Agama6. NomdTanggalBulan/Iahun7. Nama Ibu Kandung8. NIK lbu KandungL KewarganegaEan lbu Kandung10. Nama Ayah Kandung11. NlKAyah Kandung12. KewarganegaEan Ayah Kfl dung13. Nomor Penetapan Pehgadilan14. Tanggal Penetapan Pengadilan15. Nama lmbaga PengadilanBln iThn1. Nama Lma2. NamaBaru3. NomorAldaKelahiEn4. Nama Ayah,'lbu/wali(bagi yang di bawah umu05. NIKNamaAyat/lblilWdi6. KewaEanegaEan7. NomqPendapanPengadilan8. Tanggal Penetapan Pengadilan9. Nama lmbaga rm: TfTl-l:l[-T-l mn: TfTT-lrsr: f[ em:Tst: f-T-l stn:IIIIIIII
LI4 Nama Suami atau lsld5 NIK Slam dau lslti6. Nomor Paspo[7. NomorAfldavit8. NomorKepullsanP€sidenI Tanggal/Buian/Tahun1 0. Nomor Bedta Acara Slmpah/Janji Selia11. Nama Jabdan yg menerbitkanBAS/Janj Setia12 TanOgauBulan/Tahurl3 Nomr Kepllusar [4enter](Bidang Kewarganegaraan)1 4. Tanggal/Bulan/TahuniIII1. KewaEanegaaanBe2. NomrAkta KelahimI1 Laki-LaklIBlnthn IIIL Nomr l&a Kelahiran2. Jenis Kelmin Lda3. Jenis Kelilin Be4. Nomor Penetapan Pengadila5. Tilqqal Penetapil Pengadlilan6. Nma lmbaga Pengadilan2.Bln :II1. Nea Ayah/lbuMali(yang di bawah umuD3. NlKAyahilbuMaliPETIBATALAN AKTA1. Aklayilgdibatalkd2, Nomor Akta yang dibatalkan3. NomorPufusanPengadilan4. Tanggal Putustr Pengadilan5. 2Perkawrar f] 3Perceraan n 4.Kemaliai E 5PergangkdanAnakE Jenis peristwa perl ng1. Kelahiran6. PelepasanRF. Nomor Sural Kelerangan PeaporanPercatalan Sipi dar Petrakilan RG Tangga Surat Kelerangan PelapoanPencalalan Spil dari Petuaklan RlH Kantor Peruakilan yg melakukanPencatatanNomor Bukti Pencdalan Slpl daiNegara SetffipalJ Tangga Penebtan dari Negara SetempalI\4engetahuKepal Desa/LurahPelabal oukcapil Yang lvembidaigi(... ,... )'JikaAdaFormulir 1 - Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Dalam Wilayah NKRI,dengan Kode F-2.01L.,,,,.,,''',,''','',''...,,',,,.'''''.' 20'.,.,,,(... :... )IIIIIIIIThn I: rot: f][ etn: I nn: f-T--fT-lLLLLLLLLLLLLLtLI1 Laki.LakiII
SURAT PERI{YATAAI{ TAHffiU]{&'AYUAB H$TL.Afi {SFTJiT}K€SEHARAH T}ATA .KEI"ATAEAiISrya x|3Eg berwldaklgEn dbqv!fiah ini:Nama NIK :TenffiltarBgallahir :FekerJam :AXametrftenlfffii baftlrEl:Narna :fillKTenp*tHrgEd lahlr :Anakke') :Alamd :adallah arek kandung dari:Nama lhr :NIK :Tenpauhrqgal lahir :Pd{eriaan Ahrnat :yarE ]ahir derlqa& pendffig k*hiltfi :I{sna :NIKPekerjaan tAhmd :tremikian swat penr@n irri srye tarat defignn *bemr-benanya rtar a$&gadllterruffan had BriyEia pefnFdaffi saya ini lidak benar, rmle saya belEedie d*pr.o€essEcara hulflrrE se$ai derqgan p€raturtrr pefirrda$lF-uBdarEffi dan dokuraen lfmgdiErtdlN{aft alffit{hri Femyataffi ifli nnffiia{r Hdak s*t-{."... "... -.--."-. "... "......- -.. -. ".....-...1FIIKl(ebrar1gan:Larpiran ini digr"Hd{an ddrn ha6 pers6r*#n ben-pa SIS l(gErqngm L"d*r tid*terpuuhi-") Elift3b urutan held*ra$ artak":l Uifutis narm lbtr lmta I(aE{Jpderd}(gb, Tanggal€dam{afrw.Saya yang rfienyakkarl{."--..)*lSahsi l,l,{ll{SakS lt,b. Surat keterangan pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran datakelahiran, dengan Kode 2 - surat Keterangan pernyataan tanggung jawab mutlak kebenarandata kelahiran, dengan Kode F-2.03
c. Surat keterangan pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran sebagaipasangan suami isteri, dengan Kode F-2.04SURAT PEAHYATAA}I TAilGGL'IITG JAT\IAB. *UTLAK {SPTJTT}I(EBEI\IARA l* SEBAGAI pA SAH(}A'iI S UAltl ISTERISaye yang bertandalaftgaft dibawah ini:h*arHaNIKTeHrpailtaftggd lahirPd(efi*anAxarfiataddah suarBifisteri*) dari:Harnat{}KTemFat$taEggd teE€a!:t*lrE daBatn Ksrtu Keluarga {Kt{J Ho?rkaq':DemBkian, sirrEt F€trfiye,tiaBrt ini saya buat dengEr} ssbeilaE-beftaFn!.8 danapa;balra diksm'rid*an hari tsrrtyEla penryata*r, s.aYa ,r}i tidsk benar, ffIaka sayabersedia diprBs€s sB,cala iuksrn esuai E[eng€n peratufanp€rr,EEdafigundangan dan dokE:msfi yffig diter'bitkan akibat darE perrBra{aan inir,rleftiadi lidak sah-Saksi I......*)Ssya yaHg ll,( .,.".......".... ..,..........."..., )NlK.._... ......K€teraftgen:LamFir*n enl dbunakar} datarn rral Fer*(EwiEaft ii{tak daFat dhlJFitikan dengan *taperkEsfirirlan sta$ a*lE ftikaft"1 *aret y,an$ ti(sak per*u-*lDit{.rlis nama lltsu t6ots Kablrpatef|lKffta" TatEgd+lulan-Tat}*.1fiFormulir 3 - Suraf Keterangan pernyataan tanggung iawab mutlakkebenaran sebagai pasangan suamiisteri dengan Kode F-2.04L
((LLILL\_tLILLd. Formulir register akta kelahiran, dengan kode F-2.14Formulir 4 - Register al<la kelahiran, dengan kode F-2.14Fada hari irai",",....."-....".targga.I."'""'." 'tatrun.'.".""'".hadir dihadaSra.n Baya.-.-.'.."".", '"..Pejabat Pencatatan BipiX di...'-,."""aeorailg pelapor hernama"'..". "...'"MK"'..,""'umrrr".."..""..tahr:4, pekaljaan alarnat tempattjngg*3,....--,.. . Hec*rftatan.tfubrlpat*n/I{rts...-...",.""."'"" .Provirrsi.-"---.derrgan trremb*wa IreE sysratari:allrmqt te{npat tinggal tempat tinggal,......-.Setelah akte. ltelatriran i:=i dibacaka:r darr dijetraslran, ditandetangarli alehI:elapor darr saya.AI(m_KEtJl}{lEAltl,Varga },legaf,{r ....."..melaporkan ba"trwe -. -"..,.,,..,......-,tanggal.-.,..'..,telalr lahir seorang arral< /d-;. :" ::.. - :-:1."..kelahirs* ini disak"sik;an oleh:..Ilw
e. Formulir kutipan akta kelahiran, dengan kode F-2.201) Kutipan akta kelahiran dengan penulisan anak seorang ayah dan rEegr 5 0.gficon SF Sffi fH GFRrffifi,qT'FEeda**an $HeKshhbtr-thEsEfuuttur d 6t{tt d*dfta{* itJunnderbrl*Ir di#rd&rpifu"lrmsc*drr dp#trd!un6{l }ea!'kkihla!*rH,s {*rnnn*d(h MAYAH EAIIHJffiE ffirrf*?lEn i3*sriFd@*$wdois. firgstssts}Formulir 5 - Kutipan akta kelahiran anak yang dilahirkan dalam atausebagai akibat perkawinan yang sah.LHEprHLl*H*mtr{fi$tAW
2) Kutipan akta kelahiran dengan penulisan anak seorang ayah dan lbudengan tambahan frasa.fkrtrh**lkffidlknPss*r:*( &ffi {kr Aernr$srMndx*;!&ea*d*r*.Fksfu x;*e et'&r G*r#a* Jtua*w&dlsdr"&d*::s*rffic$dot, EiIet&qmry}ss#aA"h&kmlr**s*rtb O*E^YII{ffiE ffi &i8sus*@-Eqc*#t dH*eitfisTtrr*rPE*hs$efiBHtri Siee*ffie{trlCt}f Eq*,irsikrrrFormulir 6 - Kutipan akta kelahiran anak dari ayah dan lbu, IH,EO.'*ESIAFEMT tr BJAfi' CffiI$rSG{?-E
3) Kutipan akta kelahiran dengan penulisan anak seorang ibu.Formulir 7 - Kutipan akta kelahiran anak seorang A+gskelba or 8mr;{ eEfl r,rftx{TfEedaEoA&al(&him-lM8y yi'ts dBldr C.rtLcrb l$Jrflbsrbilrffi 46fi?amh kp [ARl EUffif mtuutlBffi*linn {uc*tfiillrdliIrt!€8tr rrs!{rtdcdrhasderd*rTrh.rfiola l&raMflrse"siFitCgl$lcr olcrrf Rrglcetff
4) Kutipan akta kelahiran tanpa penulisan nama ayah dan ibuLL\'-LL\-IFormulir 8 - kutipan al<ta kelahiran anak yang tidak diketahuiasal usulnya atau keberadaan orang rbantf trffy tr fftrft i *ffi IlFsr l'ikdrssrJ{E8 ja1lr$Eilhir&ft Hrmr6y rrttiE digirih Ce{i$siii} Bi'tril* Elgsrp, u l33r€rfEada iilE[alsn drf€T+lglrs'? ifirrerjdi*1 r$nrdahE 5i&'ufrcs d diuil Eelsslra$+rtii$$ &&'Jr
f.' Formulir pelaporan pencatatan sipil di luar wilayah NKRI, dengan kodeF-2.02.f F4or --lKOP SURAT MNTOR PERWAKIUN REPUBL]KINDONESAFORilULIR PELAPORITI PEI{CATATA'{ SIPIL DI LUAR WLAYAH AnakWNA oleh WNIPsgakuan Anak WNI yang betlempat tinggal di luar y'/l{lPeng@han Anak WNI yaig bedempat linggd di luar WNIP6l6pasn KeMrganega6e RlPmbexlan AKaPelapoEn Alla Psnffin Sipil dai Negara SetmpatNomor Dolumen Psjrlanan Rl'NahaNIKNamaNIKNoms Kanu (aiu KeluargaIIIIIIIIIIIIBl. iIINama A)€hNIK AyahKemrganegaEanNama lbuTempal Lah rAyahTanggal DhiAyahNIK lbuTempal LahtlbuTanggal Lahi lbuIIIIINomor Kad! KellargaKewao,nqaraanDATA SAKSI IINamaNIK1 Lakilaki1 RS/RB f-t zNamaJenis XelaminTempal dilahi*anTempal kelahiEoHari dan hnggal lahkPukulJenis kelahioKelahihn ksPenolong kelahiran&Et bayiI s.rairnvaf] s. uainnya3 DukunThn4. Rumah2. Eidan/PerawaiTunggd23 4E 4.Kembar44 Lainnya2.Kenbat2 E 3.Kembar3NlKAyah darl SuamiNamaAyah dai SuamiNIK lbudai SuamiNama budariSuamlNlKAyah dai lsidNamaAyah dai lsliNiKlbudari stdNama lbu dad striSbtus PeilafrnaiSebelum KawinPerkafrai yang Ke-lstri yang Ke-F--lrz:lL) i 21aEFt#Kg
ilamila$aogdisilcpeMyatrNma PengadilanNonq Peretapm PengadilanTan@al PeretapePengadilanNama PmulaAgamdKepeMyfinNomr SuEt lzindai PeMkilanNmor P6portPeranjiil Ped6sinildibual olgh NotalisNomor Akta NotadsTanggal A*h NoaisJumlah Amk (jika adaagd msgisi lomulhlambahil nma anakTgl:2. KdstenBIn: [--r--l rnnTanggal MelalorJam PolapomnAgamaKepercayaI lxatotit< [ amnau I sauana E 6KonghuchuTanggal Akta Pe*arinanTempat PdcatdanPe*ilinanThnTsr: [] an: [--f-] nnNffia PsgadilanTanggal Pulusan PengadilfrNmor Pulusan PengadilanNomq Su€l KetemnganPanit@ PdgadlilTanggal SFI Kete6ngilPiliteh wab* Penyakit4.43. Ks€lalaan6. LainnyaNIKNma lengkapTanggal kemalidPuku!Sebab Kemali0Tempat anak agkatNomor Akta f€hhiEnTanggauBulan fahunPeherbitan Akta f€lahimoins KauKddPffikililPwakilo ygmfie$lt(eAkla K€lahksNama lb! KmdungNIK lbu KanduigKryaganeg@nNma Ayah KildungNIK Ayah KandlngKewargeegaffinNma lbu AngtatNIK lbu AngkatNomorPasporN€ma Ayah AngkalNlKAyah Anglalllomo! PasporNma Pengadila[Tdggal PenelapanPengadilanNomor PerclapanPengadilanilama Lmbaga PenetapanPenqadilanTempat L6mbaga Psetapilfnn: ffiY.ng Mgajukrn porcmiilNomor Akh Pe*arinanIIIIItlttIIIItltt
NomorAkta Akla KelahiranDlnas Kab/Kota/PeMaklan Rlyang N{enerbilkan Akta AgamaNama lbu KandungN K bu KandurgKewargaregaraanbu KandungNamaAyah Kand!ngN KAyah KandungKewarganegaraarAyah KandungTanggaL Penetapan PengadilanNomor Penetapan Penetapan PergadiLanNama Lmbaga PengadllanNomor Aha Akta KelahiranDinas Kab/Kota/Peflak an Rlyg l,4enerbitkan Akta KelahiranTargga /Bu an/TahunKelahirar AnakTangga /Bu anlTahurPerkawian AgamaNomor Tanggal/Bulan/TahunI LI___l Bn:Ts: f-F en,f-f-l Thn[--F rnnNama lbu KandungNama Ayah KddungNIK Ayah KodungKewaqanegeanAyah KandungNomor Penetapil BaruNomor AKa l(dahimNomor AKa Pe*arinilNama Sumi atau lstiNIK Suel atd lsliNomor PasporNomor AfidavitNomor Keputusan P6idenTdggal/Bulan/TahonNomor Berila A66 SumpahTanggal/Bulan/TahunNomo. KepulusanMented Hukum dan HAi,lNomor Bukt Kelahird ddiKanlor PeruakilanTanggal Bukli Kelahi€n dadKantor PeMakilanKantor PeMakilan yangl,4enebitkan AKaNomor AKa Kelahi€n daiNegaE SetempatTanggal Penerbitan AKaKelahiran daitrlengelah!l :Kepa Desa/LurahPelabal Dukcapil Yang Membdang,,.,,.,,,,.,,',,,,,,,',,''''''''','','' 20,,,,,.(... )Formulir 9 - Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Luar Wilayah NKRI, dengankode F-2.02NomorAkta yang akard bel! kadd tarikNamaAyah /bu Mali(yarg di bawah umuiTst: I etn: [] rtrn: f-T-fT-]Tsrr f[ stn: [--f-l rnn: T-T---T--](... )
wF2;e5EI.IBAT I(=TE*ERG*}X FEIAME.q}T FEI$ffAT*;FSH 5TP*.SIIL}.**R lrdlfrqYff{ IlaEtr*&e flE5*?Ultff XTPIJBIjI( t!ar* pe*aporsttetahffi akturt.--"----------- *ITenwtbugd ldir*rjffiAgBrltaffssEqaffi! Te*fia& dl*sBrrfistn PdBdterbillranblah terc,# ddam daftarper!€diatan di Ke&Ean Aesar Rtrsrh5k krdsreddlrorrsubt}erdad RE*ieEkIrdo*si#Konsdat Rep$b#( *dor*Eiir5Hr6t x€fterEnqEn FitaFsan FetrEBt*mini hJt(trr nrsr.qra*an alctazo """*fErB 4xE **lf&exAtfm{*tFM*rasariftartEEB* {3rfi1*EFreAl,rtt!**ra!s-n. KESala Fs$ffal*a* FEp*.rbiik lnidffiaiaSurat keterangan pelaporan pencatatan sipil di luar wilayah Negara KesatuanRepublik lndonesia, dengan kode F-2.26.I,\IiL\L\\-Formulir 10 - Surat keterangan pelaporan pencatatan sipil di luar wilayahNegara Kesatuan Republik lndonesia, Kode F-2.26iL\_\_
7 Republik lndonesia, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan,penjelasan Atas Undang - Undang Republik lndonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan, ll Pasal demi Pasal, Pasal 33B. Pencatatan Lahir MatiLahir mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur palingsedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupanT. Anak yang lahir mati, sudah dihitung dalam penentuan urutan anak.Setiap peristiwa lahir matiwajib dilaporkan oleh Penduduk kepada DisdukcapilKabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota tempat penduduk berdomisilisetelah lahir mati. Pencatatan peristiwa lahir mati hanya diberikan surat keteranganlahir matitanpa NlK, tidak diterbitkan akta kelahiran dan akta kematian' Meskipun tidakditerbitkan akta pencatatan sipil tetapi pendataannya diperlukan untuk kepentinganperencanaan dan pembangunan di bidang kesehatan. Pencatatan lahir mati bagipenduduk meliputi Penduduk WNI dan Orang Asing.1. Dasar Hukum Pencatatan Lahir Matia. Pasal 33 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan.b. Pasal 102 Undang-Undang Nomor24Tahun 2006'c. pasal 36 Peraturan Presiden 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan TataCara Pendafiaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.d. Pasal 49 ayat (1 ) dan ayat (2) Permendagri Nomor 1 08 Tahun 201 9.e. Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3),Pasal 7 ayat(2\ Permendagri Nomor 109Tahun 2019'2. Pencatatan Lahir Matia. Persyaratan Pencatatan Lahir Matipencatatan lahir mati penduduk WNI dan Orang Asing dilakukan denganmemenuhi Persyara+-.n beruPa:1) Fotokopi surat keterangan lahir mati, yaitu dari rumah sakiuPuskesmas/fasilitas kesehatan/dokter/bidan, surat keterangan lahir matidarinakhoda kapal lauUkapten pesawat terbang, atau dari kepala desa/lurah jikalahir matidirumah/tempat lain, antara lain: kebun, sawah angkutan umum;2) pernyataan dari orang tua kandung atau wali bagi yang tidak memilikisuratketerangan lahir mati;3) Fotokopi Kartu Keluarga orang tua
b. Tata Cara Pencatatan Lahir MatiPencatatan lahir mati bagi Penduduk WNI dan Orang Asing dilakukandengan tata cara, sebagai berikut:1) Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan F-2.01 sertamenyerahkan persyaratan;2) Petugas registrasi dan petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasiterhadap formulir pelaporan dan persyaratan;Catatan:Untuk pelayanan secara offlineltatap muka, persyaratan surat keteranganlahir mati yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanyadiperlihatkan), dinas tidak menarik surat keterangan lahir mati asli, WNImelampirkan Fotokopi Kartu Keluarga untuk verifikasi data yang tercantumdalam formulir F-2.01, untuk pelayanan ontinetdaring, persyaratan yang discan/ di foto untuk diunggah harus aslinya, WNI tidak perlu melampirkanfotokopi KTP-el saksi, karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01dan Dinas menerbitkan surat keterangan lahir mati.3) Petugas registrasi untuk Penduduk WNI meneruskan formulir pelaporankepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kotauntuk diterbitkan surat keterangan lahir mati;4) Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT DisdukcapilKabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis datakependudukan;5) Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota dan/atau UprDisdukcapil Kabupaten/Kota menerbitkan surat keterangan lahir mati; dan6) Surat keterangan lahir mati disampaikan kepada pemohon.c. Formulir yang Digunakan dalam Pencatatan Lahir MatiPelayanan pencatatan lahir mati bagi Penduduk WNl. dan Orang Asingdilakukan dengan menggunakan formulir, terdiri dari:'1) Formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI, dengan kode F-2.01.2) Formulir hasil pelayanan pencatatan lahir mati berupa surat keterangan lahirmati, dengan kode F-2.05.LLIii,\-tI\\
I(BF f,I{FIAS'XEPEBTI}.I.'N'{.il1( AN* EAt{ |}EHCATATATTI 5*PIf-:l(A6UiFeTEf*lI*ETA$I,arna :fiIIl{ :TengeEl lahir/Umtrr:Febrjaan :Alarrrat :Sahxua pada*lar! :Tarrgeal :rerrlpat: te}ah *ahir rnatB hayi lakifperrempuan*I tunEga[lkernharanak he -__-- sete{ah daHrn lcarrdumg selarna----*-- h*.llan, dari =eoraftg6bu:*{EmB :N}K :Tanggal lahir/Umur:Kes,arCErre.CBraan :Fekeriaan :Alarnat :ilctrE dari:illBmc : ,I\IIK :Tarrgg:al lahir/Urrlur :KesrargariegBraafi :Pekerjaan :Ataanat :lBerdasarkar* *aPoran deni Pencaitatan SiPilSIIR.&T !{E5E*,AH6*.EH LRHIR ]tJlATTI{srrrsr:.*.-.*3. Lampiran Formulir Pencatatan Lahir Matia. Formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI, dengan kodeF-2.01(Terlampir pada halaman 24 - 27, BAB lll Poin A Angka 4 Huruf aBuku Petuniuk Teknis ini).b. Formulir hasil pelayanan pencatatan lahir mati berupa surat keterangan lahirmati, dengan kode F-2.05.Formulir 11 - Surat Keterangan Lahir Mati, kode F-2'05
Pencatatan PerkawinanDefinisi perkawinan mendasar dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974pada Pasal 1 yaitu perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seseorang pria danseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumahtangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. pasal 2ayat (1) pada Undang-Undang tersebut juga dijelaskan perihal syarat sah perkawinanyaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masingagamanya dan kepercayaannya itu, sedang pada ayat (2) dijelaskan bahwa tiaptiapperkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.Pencatatan perkawinan dilakukan oleh 2 (dua) lembaga yang berbeda.Pencatatan perkawinan untuk masyarakat yang beragama lslam dilakukan di Kantorurusan Agama (KUA) Kecamatan dan pencatatan perkawinan bagi masyarakat yangberagama non lslam dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esadilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atauPerwakilan Republik lndonesia di luar negeri.1. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinana. Pasal 33 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan.b. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24Tahun2006.c. Pasal 36 Peraturan Presiden 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan TataCara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.d. Pasal 49 ayat (1 ) dan ayat (2) Permendagri Nomor 1 08 Tahun 201 9.e. Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasat 5 ayat (1), pasat 6 ayat (1) dan ayat (3),Pasal 7 ayat (2) Permendagri Nomor 109 Tahun 2019.2. Pencatatan Perkawinan diWilayah NKRIPerkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajibdilaporkan oleh Penduduk kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau uprDisdukcapil Kabupaten/Kota tempat penduduk berdomisili yaitu dimana pendudukterdaftar atau akan didaftarkan sebagai anggota keluarga di Kartu Keluarga sejaktanggal perkawinan.\-\._\-IiIL(-_L
a. Persyaratan Pencatatan Perkawinan diWilayah NKRI1) Pencatatan perkawinan WNIPencatatan perkawinan WNI dilakukan dengan memenuhipersyaratan berupa:a) Fotokopi Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemukaagama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.b) Pas foto 4 x 6 beruarna suami dan istri.c) Fotokopi Kartu Keluarga.d) KTP-el.e) Bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan akta kematianpasangannya. atauf) Bagijanda atau duda karena cerai hidup melampirkan akta perceraian.2) Pencatatan perkawinan berlangsung sebelum berusia 19 tahunPencatatan perkawinan berlangsung sebelum berusia 19 tahundilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa:a) Fotokopi Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemukaagama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.b) Fotokopi penetapan pengadilan tentang dispensasi perkawinanc) Pas foto 4 x 6 berwarna suami dan istri.d) Fotokopi Kartu Keluarga.e) KTP-el.3) Pencatatan perkawinan yang ditetapkan pengadilanPencatatan perkawinan yang ditetapkan pengadilan dilakukandengan memenuhi persyaratan berupa:a) Fotokopi salinan penetapan pengadilan mengenai perkawinan antarumat yang berbeda agama atau perkawinan yang tidak dapat dibuktikandengan akta perkawinan.b) Pasfoto 4 x 6 berwarna suami dan istri.c) Fotokopi Kartu Keluargad) KTP -el.
4) Pencatatan perkawinan yang salah satu atau kedua suami isteri meninggaldunia sebelum pencatatan perkawinanPencatatan perkawinan yang salah satu atau kedua suami isterimeninggal dunia sebelum pencatatan perkawinan dilakukan denganmemenuhi persyaratan berupa:a) Fotokopi Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemukaagama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.b) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data sebagaipasangan suami istri dengan materai.c) Pas foto 4 x 6 berwarna suami atau istri yang masih hidup.d) Fotokopi Kartu Keluarga.e) KTP-el pasangan yang masih hidup.0 Fotokopi dokumen perjalanan bagiorang asing.5) Pencatatan perkawinan bagi suami melangsungkan perkawinan kedua danseterusnyaPencatatan perkawinan bagi suami melangsungkan perkawinan keduadan seterusnya dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa:a) Fotokopi Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemukaagama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.b) Fotokopi penetapan pengadilan tentang izin perkawinan dari istrisahc) Fotokopi Kartu Keluarga.d) KTP-el.e) Fotokopi dokumen perjalanan bagi orang asing.6) Pencatatan perkawinan pasangan suamidan isteriyang dalam kartu keluargastatus cerai hidup belum tercatatPersyaratan pencatatan perkawinan pasangan suami dan isteri yangdalam Kartu Keluarga status cerai hidup belum tercatat dilakukan denganmemenuhi persyaratan berupa:a) Fotokopi Surat keterangan telah tedadinya perkawinan dari pemukaagama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.b) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak perceraian belum tercatat.c) Pas foto 4 x 6 berwarna suami dan istri.d) Fotokopi Kartu Keluarga.e) KTP-el.t\-ILIt\-(iI
b. Tata Cara Pencatatan PerkawinanPencatatan perkawinan WNl, perkawinan berlangsung sebelum berusia 19tahun, perkawinan yang ditetapkan pengadilan, perkawinan yang salah satuatau kedua suami isteri meninggal dunia sebelum pencatatan perkawinan,perkawinan bagi suami melangsungkan perkawinan kedua dan seterusnya,perkawinan pasangan suami dan isteri yang dalam Kartu Keluarga status ceraihidup belum tercatat dan perkawinan orang asing sebagaimana dimaksudpenjelasan sebelumnya dilakukan di Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPTDisdukcapil Kabupaten/Kota dengan tata cara sebagai berikut:1) Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan F-2.01 sertamenyerahkan persyaratan.2) Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulirpelaporan dan persyaratan.Catatan:Dinas tidak menarik surat keterangan perkawinan asli atau penetapanpengadilan asli atau dokumen perjalanan bagi orang asing asli atau izin darinegara atau Perwakilan negaranya asli hanya berupa fotokopi, asli hanyadiperlihatkan, WNI melampirkan Kartu Keluarga Asli untuk verifikasi datayang tercantum dalam formulir F-2.01serta untuk dilakukan perubahan data(status kawin), WNI tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el2 saksi karenaidentitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01,. SPTJM PerkawinanBelum Tercatat (F-1.05) perlu memakai materai, karena formatnya sudahdiatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal pencatatanperkawinan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Surat7) pencatatan perkawinan orang asing =rePencatatan perkawinan orang asing dilakukan dengan memenuhipersyaratan berupa:a) Fotokopi Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemukaagama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.b) Pas foto 4 x 6 berwarna suami dan istri.c) Fotokopi Dokumen Perjalanan.d) Fotokopi Surat keterangan tempat tinggal bagi pemegang izin tinggalterbatas.e) Fotokopi Kartu Keluarga.0 KTP-elg) Fotokopi lzin dari negara atau Penvakilan negaranya.
keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka penghayat kepercayaanterhadap Tuhan Yang Maha Esa dari organisasi yang terdaftar padakementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasipenghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha3) Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT DisdukcapilKabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis datakependudukan.4) Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPTDisdukcapil Kabupaten/Kota mencatat dalam register akta perkawinan danmenerbitkan kutipan akta perkawinan.5) Kutipan akta perkawinan disampaikan kepada pemohon beserta dokumenkependudukan lainnya dengan status kawin tercatat.c. Formulir yang Digunakan dalam Pencatatan PerkawinanFormulir yang digunakan dalam pencatatan perkawinan di wilayah NegaraKesatuan Republik lndonesia, terdiri dari:1) Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Dalam Wilayah NKRI, dengan kodeF-2.01.2) Formulir hasil pelayanan pencatatan perkawinan, terdiridari:a) Register akta perkawinan, dengan kode F-2.15.b) Kutipan akta perkawinan, dengan kode F-2.21.3. Pencatatan Perkawinan di Luar Wilayah NKRIPerkawinan WNI atau perkawinan WNI dengan orang asing di Luar WilayahNegara Kesatuan Republik Indonesia dicatatkan pada instansi yang berwenang dinegara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Republik lndonesia di luarnegeri. Apabila negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinanbagiOrang Asing, pencatatan dilakukan pada Peruvakilan Republik lndonesia di luarnegeri.a. Pelaporan Hasil Pencatatan Perkawinan WNI yang Telah Dicatatkan diNegara Setempat1) Persyaratan Pelaporan Pencatatan PerkawinanPerkawinan WNI yang telah dicatatkan pada instansi yang beruvenang dinegara setempat, dilaporkan pada Penvakilan Republik lndonesia di luarnegeri dengan memenuhi persyaratan berupa:a) Fotokopi kutipan akta perkawinan dari negara setempat.b) Fotokopi dokumen perjalanan Republik lndonesia darisuami dan istri.\lLLl.LL
Perkawinan wNl dengan orang Asing yang telah dicatatkaninstansi yang berwenang di negara setempat, dilaporkan pada PenvakilanRepublik lndonesia di luar negeri dengan memenuhi persyaratan berupa:a) Fotokopi kutipan akta perkawinan/bukti pencatatan perkawinan dari negarasetempat;b) Fotokopi dokumen perjalanan Republik lndonesia dan dokumenperjalanan; danc) Fotokopi surat keterangan yang menunjukkan domisili atau suratketerangan Pindah luar negeri.2) Tata Cara Pelaporan Pencatatan pada instansi yang berwenang di negara setempat, dilaporkanpada Perwakilan Republik lndonesia di luar negeri dengan tata cara sebagaiberikut:a) Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan F-2.02 sertamenyerahkan PersYaratan.b) Pejabat pada Perwakilan Republik lndonesia di luar negeri melakukanverifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan;Catatan:Perwakilan Republik lndonesia di luar negeri tidak menarik kutipan aktaperkawinan dari negara setempat asli atau dokumen perjalanan Republiklndonesia atau dokumen perjalanan bagi orang atau surat keteranganyang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeriberupa fotokopr, asli hanya diperlihatkan, wNl tidak perlu fotokopi KTP-el2 saksi karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F'2.02',c) Petugas pada Perwakilan Republik lndonesia di luar negeri yang dapatmengakses basis data kependudukan melakukan perekaman datapelaporan ke dalam basis data kependudukan;d) Pejabat pencatatan sipil pada Perwakilan Republik lndonesia di luarnegeri mencatat laporan dalam daftar pelaporan dan menerbitkan suratketerangan Pelaporan;e) Surat keterangan pelaporan diberikan kepada Pemohon'
3) Formulir yang digunakan dalam Pelaporan pencatatan perkawinanFormulir yang digunakan dalam pelaporan perkawinan WNI danperkawinan wNl dengan orang Asing yang telah dicatatkan pada instansiyang berwenang di negara setempat pada Perwakilan Republik lndonesia diluar negeri, terdiri dari:a) Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di LuarWilayah NKRI, dengan kodeF-2.02.b) Formulir hasil pelayanan pencatatan perkawinan wNI atau perkawinanWNI dengan orang asing yang dilakukan pada lnstansi berwenang dinegara setempat, berupa surat keterangan pelaporan pencatatan sipil diluar wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia, dengan kode F-2.26.b. Pencatatan Perkawinan di Luar wilayah NKRI Dalam Hal Negara setempatTidak Menyelenggarakan Pencatatan Perkawinan Bagi Orang Asings1) Persyaratan Pencatatan Perkawinan diLuarWilayah NKRIPerkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesiadalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatanperkawinan bagi orang asing, dicatatkan pada perwakilan RepublikIndonesia di luar negeri dengan memenuhi persyaratan berupa:a) Fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemukaagama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa.b) Fotokopi Dokumen Perjalanan Republik lndonesia suamidan istri.Perkawinan perkawinan WNI dengan orang asing di luar wilayahNegara Kesatuan Republik lndonesia dalam hal negara setempat tidakmenyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing, dicatatkanpada Perwakilan Republik lndonesia di luar negeri dengan memenuhipersyaratan berupa:a) Fotokopisurat keterangan terjadinya perkawinan di negara setempat.b) Pas foto benrrarna suami dan istri.c) Fotokopi dokumen perjalanan republik lndonesia dan dokumenperjalanan.d) Fotokopi surat keterangan yang menunjukkan domisili atau suratketerangan pindah luar negeri.\_itL-iLL(_8 Republik lndonesia, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata CaraPendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil, Bab ll, pasal 40LL\_
2) Tata Cara Pencatatan Perkawinan di Luar Wilayah NKRIPencatatan perkawinan WNI atau perkawinan WNI dengan OrangAsing di luar wilayah NKRI dalam hal negara setempat tidakmenyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing dilakukandengan tata cara sebagai berikut:a) Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan F-2.02 sertamenyerahkan persyaratanb) Pejabat pada Perwakilan Republik lndonesia di luar negeri melakukanverifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan'Catatan:Perwakilan Republik lndonesia di luar negeri tidak menarik kutipanakta perkawinan dari negara setempat atau surat keteranganterjadinya perkawinan di negara setempat atau dokumen perjalananRepublik lndonesia atau dokumen perjalanan bagi orang atau suratketerangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindahluar negeri asli berupa fotokopi, asli hanya diperlihatkan, WNI tidakperlu fotokopi KTP-el 2 (dua) orang saksi karena identitasnya sudahtercantum dalam formulir F-2.02.c) Petugas pada Perwakilan Republik lndonesia di luar negeriyang dapatmengakses basis data kependudukan melakukan perekaman datapelaporan ke dalam basis data kependudukan.d) Pejabat pencatatan sipil pada Perwakilan Republik lndonesia di luarnegeri mencatat dalam register akta perkawinan dan menerbitkankutipan akta perkawinan.e) Kutipan akta perkawinan disampaikan kepada Pemohon3) FormulirPencatatan perkawinan WNI atau perkawinan WNI dengan orangasing pada Perwakilan Republik lndonesia di luar negeri menggunakanformulir, sebagai berikut:a) Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Luar Wilayah NKRI, dengankodeF-2.02.b) Formulir hasil pelayanan pencatatan perkawinan WNI atau perkawinanWNI dengan orang asing di luar wilayah NKRI dalam ha[ negarasetempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orangasing, berupa register akta perkawinan dengan kode F-2' 1 5 dan kutipanakta perkawinan dengan kode F-2.21.
4. Lampiran Formulir Pencatatan Perkawinana. Formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI, dengan kodeF-2.01 (Terlampir pada halaman 24 - 27 , BAB lll Poin A Angka 4 Huruf aBuku Petunjuk Teknis ini).b. Formulir pelaporan pencatatan sipil di luar wilayah NKRI, dengan kode F-2.02(Terlampir pada halaman 35 - 37, BAB lll Poin A Angka 4 Huruf f BukuPetunjuk Teknis ini).lt\i(L(!
.AETA FEEfr&IICI6&AI*ldtaEG4 ISEGAB* lllffEreaR*{q *-,--_.-***tnlMp{lrlFrirtlal ignentat*fi l{x}i..-**...*..,.--... --."-..--..-**.*-.".*..-.diiL:ii... "."."....,... - ..Eah;rfl , rBrr:n.'. l8{nnl lo irt:r ... {rtl inal,.- .. pa[*r1aam!r il:1.i... -,.,,,,,,.,..^-.--. tahi,n, ^rlSsril<&Fr.afs&t.al.trJr tfr'.nrr b\i;rl ..16r... F*rrrhpcrer8rugfr4rl*firJsffi1381... ,-..-.-. ..."...,.,".,,,.,... -... !rtr ':q81... ,...-... -...inli*n, ;!iGmJJ l:etEtrs!:aen*iwlurrnp,akm{a iffi.'Fd I'til-... ^..-."..-, lStL.t, A,SlsEI{tFsi{}an&l&snl lcfi&*l lln6sil(*71,-,*prrtffi*1an E rrdl* tstafi E ii$Sltflrlaft ,ih{rJlFin Fetruk3 .1$rn. / rlqmuk&atfff{}i:Iis* irn4Snl,..- ....-.--,."... "... tim&?.*.fie*s$ilan t**h ditatapiun hw$xrrki SEMliSnn' p#fi*dikpmE€r B61ips,.,,,,. Ftrtimr!}fl tBt direlriidm nith.Fskrrinan (5s1 ... Alaold lff'FittcoFar trnil*rl]*grffi E*e.ilJrnn*{rt&Brnnn in!ldtnh aaak}l dJi 3lrJ[i!fr]€81... -....,,.,..,." ... nndl,, ?lllg .1.3.Aluti de irl.il4 n,.r# jd2 r... &kts (rlohltrss.i*r!rfu fiRarrli i*pirr, rif. dp;$r ,x{i.iriiJs d$.r{!!urt,., driltrh nrrl&tE;!*x*y,r{*&r}* *ilrSri lrR.ilrl l5&JS{ftir& a,u Jtrtr*i*r ini d&wl*rr da*iriuurn. ddlr.d}4et}/itrkh p$1, $r:!qvirFd&*,i*.TlrrL t*rprrr trar&:..qerrkrili skllliri*rs *erilrl*x aqi ...,.-.,.Iti,. -. ", --,...".,.."..----.--..c. Formulir hasil pelayanan pencatatan perkawinan, terdiri dari:1) Register akta perkawinan, dengan kode F-2.15, sebagai berikutFormulir 12 - Register Akta Perkawinan, dengan kode I lri "... """,^.,--... !r]rr11r1... ,...,,,,". *laral 1ErfiFfi tln$$rllakrr- &Sffi al kcpffi irE*4lirql--.".-----.-.-.."-. - .."..
tFEF{EE:rSirgfr{ SiPnLR.EG !STET{TF'F{ CEUTAffi& TffiB*&A s{.EA&I'ft*EMJH& 'T&TIE'{AUTVItrAE&A IEGABS.ISTffi.*.-t!frTE HAfiTS*AIJTY'{UT:IFAH A'TTA PEM(AIft|X:'1ITIIiIHEIRPT OF IIIABB|AGE CfETIFICATTEErdagIrftan ata[a Pe{*a$irEn t{orncr :qr llirfiIe€f ,rE@r a,EftffiEirBE tllEs*€f&*ffidi.--* .*---.---.FBdttrydlfiatir sl&EHlsEr-*---- -*---.-.tESE l*lefi#pErlFutitEB-ffi8E*lH ulnsni4graer#betstdE Effisi*rprgffit *kry*rry@t *ha#Ft BMlsBAEiltIJFETlnIIktlE E qdt #FE3!rE8iuhfoft is mdmed MrE a dE€ilttEny*rgfurn pE rEHFr feryedar'*-ef fu.lrr?dH*.ss&€rBit€mriBami5 dlehm*srfkee**rati= Eir.d rEGiEffi.l[atP-txrp-ran ne{anjian p €dia$irrrri.hri*e !gF{-rstq't rfiHErE Kutipan akta perkawinan, dengan kode F-2.21, sebagai berikut:Formulir 13 Kutipan Akta Perkawinan, dengan kode F-2.21!,lo'!rEr In** Hsgistrst*rE FJ{lrtEr
3) Surat keterangan pelaporan pencatatan sipil di luar wilayah NKRI, dengankode F -2.26, sebagai berikut:SIJRAT I{EIE*4,{GAH: PELBFEftAI{ FEffi.ATAT*H SIPILEI I-UAE }YIIgYAH [IEfiAfiA I{ESftTU*I{ HEH.ISLIH I'IEHI{ESHPda twi hri,""..."""tarryd....""... hr-dsr ...""-."" t*8e1.- """ "".", &F :fisH :fknsr Elgk'sfigl @wn RI :ffiFalr :AwH :ffirymryw TaMnpTu*xsn :Yh{Efllgr*El :lfuffiEryrur :Fer'#Elt""""." MgkdHdl&knel@yarq dkrei*&na Ekh """..""""..""" fui ffishkl##am &prcffi* """,."""""""".. d f*dubm BescrkF*efik {!dE{ESsi He*rsuld,fuidss* @rbffi&n&nsiefffut$# Hry.ffi kdmnssisR*dffirprl@tPstcdtskl bfhlfunmu@wtsk18..."""..""".; ; H;;#d;.sA;ikpsdil r*fu. SUAMI ESTRIFeH PEHidAffiHA,lillFormulir 14 - Surat keterangan pelaporan pencatatan sipil diluarwilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia, Kode F'2.26
Pembatalan PerkawinanPembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalamipembatalan perkawinan kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT DisdukcapilKabupaten/Kota tempat penduduk berdomisili setelah putusan pengadilan tentangpernbatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPTDisdukcapil Kabupaten/Kota mencabut kutipan akta perkawinan dari kepemilikansubjek akta dan mengeluarkan surat keterangan pembatalan perkawinan sertapenyesuaian status perkawinan pada dokumen kependudukan lainnya.1. Dasar Hukum Pencatatan Pembatalan Perkawinana. Pasal 39 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan.b. Pasal 102 Undang-Undang Nomor24 Tahun 2006.c. Pasal 4'l Peraturan Presiden 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan TataCara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.d. Pasal 55 ayat (1 ) dan ayat (2) Permendagri Nomor '108 Tahun 2019.e. Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat(2) Permendagri Nomor 109 Tahun 2019.2. Pencatatan Pembatalan Perkawinana. Persyaratan Pencatatan Pembatalan PerkawinanPencatatan pembatalan perkawinan dilaksanakan oleh DisdukcapilKabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota dilakukan denganmemenuhi persyaratan berupa:1) Fotokopi salinan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukumtetap;2) Kutipan akta perkawinan.3) Fotokopi Kartu Keluarga.4) KTP-el.b. Tata Cara Pencatatan Pembatalan PerkawinanPencatatan pembatalan perkawinan dilaksanakan oleh DisdukcapilKabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota tempat pendudukberdomisili dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa:1) Pasangan suami dan isteri yang perkawinannya dibatalkan mengisi danmenandatangan i form u lir pelaporan F -2.01 serta menyerahkan persyaratan.2) Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulirpelaporan dan persyaratan;\_ti(iI\-i
CatatanUntuk pelayanan secara offlineltatap muka, persyaratan salinan putusanpengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang diserahkan berupa fotokopibukan asli (asli hanya diperlihatkan), dinas tidak menarik salinan putusan asli,WNI melampirkan Kartu Keluarga asli untuk verifikasi data yang tercantumdalam formulir F-2.01 serta untuk dilakukan perubahan data (statusperkawinan kembali ke sebelumnya), untuk pelayanan onlineldaring,persyaratan yang di scan/ di foto untuk diunggah harus aslinya, tidak perlumelampirkan fotokopi KTP-el 2 saksi karena identitasnya sudah tercantumdalam formulir F-2.o1dan dinas menarik kutipan akta perkawinan asli3) Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT DisdukcapilKabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis datakependudukan.4) Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPTDisdukcapil Kabupaten/Kota mencabut kutipan akta perkawinan danmemberikan catatan pinggir pada register akta perkawinan dan kutipan aktaperkawinan.5) Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPTDisdukcapil Kabupaten/Kota menerbitkan surat keterangan pembatalanperkawinan.6) Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPTDisdukcapil Kabupaten/Kota menyerahkan surat keterangan pembatalanperkawinan kepada pemohon.c. Formuliryang D'-lnakan dalam Pencatatan Pembatalan PerkawinanFormulir yang digunakan dalam pencatatan pembatalan perkawinan diwilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia, terdiri dari:1) Formulir pelaporan pencatatan sipildidalam wilayah NKRI, dengan kode F-2.01.2) Formulir hasil pelayanan pencatatan pembatalan perkawinan, terdiridari:a) Catatan pinggir pembatalan perkawinan dengan kode CP.01b) Surat keterangan pembatalan perkawinan dengan kode F-2.06.
CATAIAII F,IHffiIRPTHfiATATA$I FE[*EATAI.A!{ TER*TAffi I*A}IEsrda*stw FnlIusall furg*dBaa HryEEiHm krlgga* btrkrntal*underqxnMffira pcilkae,tffiuffiah batel..." ".. 2fl.".rffi abat Fenratatan S,ipilFormulir 15 - Catatan pinggir pembatalan perkawinan, dengan kode CP.01b. Surat keterangan pembatalan perkawinan dengan kode F-2.06, 16 - Surat keterangan pembatalan perkawinan, dengan kode F-2.06KOtr ilI'*AS KEPEHBUEUI{AH T}AI{ PE}IEATAEAT* S$trXLKABttPATEHf KtlTt{-..-..*-.-STTRAT IdETEE,AHGAFT FEiIItsATA,*-A}T bs{ffi".--.-."".-.-.""-- k&r{e..""."---.".---bofiatal tlfita& teg[ster Fktfi sE#trddRae &*&uf,-. -. .. . -. -, .ffi&atafias effie{iseeEelffi;Ar€r?}E &.a&kkki3N${E6EialaeiasRlIEBffit taEsoal lhinfimflsF{:aff}G tasssfl[t*iE.ffitriBas.&]lamdt :ItH#ailEaBcsatae :Nel{la Ay*l :Narna tbu :M#de& sffiffifinffi. i*i Masffikffi &*E&&ns. **SreflB uffiffiffiaR Ftd r' FTH flirAl--.....-.... *ffiffi.-.-.-..,.-.... ketrf,I".-.-.-..-.-: &*rttrs,"...".."..-.-.".-.tsru**. ". . " - -. " " - -, -.:-. - ynms ffiffi*ffi, ffiffiElgs re&a$-kag, da{i ffi*ffiffi, *ffiEU*L dBnffiffiIikae Ei'tffi d{a[dmsEiRqF.ffiEiflg s;EEtsEq&kFnHd pada stafr.tB cfifficl&-.-"--.". kl*&---.- teaf,Ees.A'gama/e#gg&eggf &qffiefi Are66e;A;lamat3.' Lampiran Formulir Pencatatan Pembatalan Perkawinan1) Formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI, dengan kodeF-2.01 (Terlampir pada halaman 24 - 27 , BAB lll Poin A Angka 4 Huruf aBuku Petunjuk Teknis ini).2) Formulir hasil pelayanan pencatatan pembatalan perkawinan, terdiri dari:a. Catatan pinggir pembatalan perkawinan dengan kode CP.01, sebagaiberikut:f{tF""...s&iEat iii#a{*Gxi.siril -11- - " : " -
E. Pencatatan PerceraianPerceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami isteri bordasarkankeputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami isteri tidak akandapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri. Pada prinsipnya Undang-Undangperkawinan mempersulit adanya perceraian tetapi tidak berarti Undang-Undangperkawinan tidak mengatur sama sekali tentang tata cara perceraian bagi para suamiisteri yang akan mengakhiri ikatan perkawinannya dengan jalan perceraian. Dalam halpencatatan perceraian dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPTDisdukcapil KabupatenlKota dan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeriberdasarkan pada pelaporan dari penduduk. Penduduk wajib melaporkan peristiwapenting yang terjadi pada dirinya untuk dicatatkan sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku.'1. Dasar Hukum Pencatatan Perceraiana. Pasal 40 ayat (1) dan (2) undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi KePendudukan.b. Pasal 102 Undang-Undang Nomor24Tahun 2006'c. pasal 42 Ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan PencatatanSiPit.d. Pasat 56, Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019.e. Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), (3) dan (5)Pasal 7 ayat(2) Permendagri Nomor 109Tahun2019.2. Pencatatan Perceraian diWilayah NKRIPencatatan perceraian dalam wilayah NKRI dilaporkan kepada DisdukcapilKabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil KabupatenlKota tempat pendudukberdomisili.a. Persyaratan Pencatatan PerceraianPencatatan perceraian dalam wilayah NKRi dilakukan dengan memenuhipersyaratan beruPa:1) Fotokopl salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap.
KutipanDalam halohon tidak dapat menyerahkan kutipan akta perkawinan ataunan, pemohon membuat surat pernyataan (SPTJM)akta perkawinan tidak dimilikidengan alasan sesuai \-4) KTP-el.b. Tata Cara Pencatatan PerceraianPencatatan perceraian dalam wilayah Negara Kesatuan Republiklndonesia dilakukan di Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT DisdukcapilKabupaten/Kota tempat penduduk berdomisili, dengan tata cara sebagaiberikut:1) Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan F-2.01 sertamenyerahkan persyaratan.2) Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulirpelaporan dan persyaratanCatatan:Untuk pelayanan secara offlineltatap muka, persyaratan salinan putusanpengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang diserahkanberupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan), dinas tidak menariksalinan putusan asli, WNI melampirkan Kartu Keluarga Asli untuk verifikasidata yang tercantum dalam formulir F-2.01serta untuk dilakukan perubahandata (status perkawinan menjadi cerai hidup), untuk pelayananonlineldaring, persyaratan yang di scan/di foto untuk diunggah harusaslinya, tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el 2 saksi karena identitassaksi sudah tercantum dalam formulir F-2.01, dinas menarik kutipan aktaperkawinan asli.3) Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT DisdukcapilKabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis datakependudukan.4) Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPTDisdukcapil Kabupaten/Kota mencatat dalam register akta perceraian danmenerbitkan kutipan akta perceraian serta menarik kutipan akta perkawinandan membuat catatan pinggir pada register akta perkawinan dan kutipanakta perkawinan.5) Kutipan akta perceraian disampaikan kepada
,Jc. Formulir yang Digunakan dalamPelayanan pencatatan perceraian dilndonesia dengan menggunakan form1) Formulir Pelaporan PencatatanF-2.012) Formulir hasil pelayanan pencatatadari:a) Register akta perceraian dengan kode F-2.16b) Kutipan akta perceraian dengan kode F-2.22.c) Catatan pinggir pencatatan perceraian dengan kode CP.02'3. Pencatatan Perceraian di Luar Wilayah NKRIPerceraian WNI di Luar Wilayah NKRI dicatatkan pada instansi yangberwenang di negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Republiklndonesia di luar negeri. Apabila negara setempat tidak menyelenggarakanpencatatan perceraian bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada PerwakilanRepublik lndonesia di luar negeri.a. Pelaporan Hasil Pencatatan Perceraian yang Telah Dieatatkan di NegaraSetempat1) Persyaratan Pelaporan Pencatatan PerceraianPerceraian WNI yang telah dicatatkan pada instansi yang berwenangdi negara setempat, dilaporkan pada Perwakilan Republik lndonesia di luarnegeri dengan memenuhi persyaratan berupa:a) Fotokopi kutipan akta perceraian/bukti pencatatan perceraian darinegara setempat;b) Fotokopi dokumen perjalanan Republik Indonesia;c) Fotokopi surat keterangan yang menunjukkan domisili atau suratketerangan pindah luar negeri.2l Tata Gara Pelaporan Pencatatan PerceraianPerceraian WNI yang telah dicatatkan pada instansi yang berwenangdi negara setempat, dilaporkan pada Perwakilan Republik lndonesia di luarnegeri dengan tata cara sebagai berikut:a) Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan F-2.02 sertamenyerahkan persyaratan.b) Pejabat pada Perwakilan Republik lndonesia di"luar'negeri melakukanverifikasi dan validasi terhadap formulir petaporan dan persyaratan.kodeL
Catatan:Perwakilan Republik lndonesia di luar negeri tidak menarik kutipanakta perceraian/bukti pencatatan perceraian dari negara setempat,Dokumen Perjalanan Republik lndonesia dan surat keterangan yangmenunjukkan domisiliatau surat keterangan pindah luar negeriasli.c) Petugas pada Perwakilan Republik lndonesia di luar negeri yangdapat mengakses basis data kependudukan melakukan perekamandata pelaporan ke dalam basis data kependudukan.d) Pejabat pencatatan sipil pada Perwakilan Republik lndonesia di luarnegeri mencatat laporan dalam daftar pelaporan dan menerbitkansurat keterangan pelaporan.e) Surat keterangan pelaporan diberikan kepada pemohon.3) Formulir Pelaporan Pencatatan PerceraianPerceraian WNI yang telah dicatatkan pada instansi yang berwenangdi negara setempat, dilaporkan pada Perwakilan Republik lndonesia di luarnegeri dengan menggunakan formulir sebagai berikut:a) Formulir pelaporan pencatatan sipil di luar wilayah NKRI, dengan kodeF-2.02.b) Formulir hasil pelayanan pencatatan perceraian WNI di luar wilayahNegara Kesatuan Republik lndonesia setelah dicatatkan pada instansiyang berwenang di negara setempat, berupa surat keteranganpelaporan pencatatan sipildi luarwilayah NKRI, dengan kode F-2.26.b. Pencatatan Perceraian WNI di Luar Wilayah NKRI Dalam Hal NegaraSetempat Tidak Menyelenggarakan Pencatatan Perceraian Bagi OrangAsing1) Persyaratan Pencatatan Perceraian di LuarWilayah NKRIPerceraian WNI di luar wilayah NKRI dalam hal negara setempattidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi orang asing,dicatatkan pada Perutrakilan Republik lndonesia di luar negeri denganmemenuhi persyaratan berupa:a) Fotokopidokumen yang sah tentang terjadinya perceraian di negarasetempat.b) Ktitipan akta perkawinan atau bukti pencatatan perkawinan; atauc) Surat' pernyataan yang menyatakan kutipan akta perkawinan tidakdimiliki dengan alasan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang undangan, dalam hal pemohon tidak dapat menyerahkankutipan akta perkawinan atau bukti pencatatan perkawinan;LL.\--ILLf,I1,\-
t_LLt_a\(LLLLtLLLLLLd) Fotokopi dokumen perjalanan Republik lndonesiaketerangan pindah luar negeri suami dan istri yang telah bercerai2l Tata Cara Pencatatan Perceraian di Luar Wilayah NKRIPerceraian WNI di luar wilayah NKRI dalam hal negara setempattidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi orang asing,dicatatkan pada Perwakilan Republik lndonesia dengan tata cara sebagaiberikuta) Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan F-2.02 sertamenyerahkan persyaratan.b) Pejabat pada Perwakilan Republik lndonesia di luar negerimelakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan Republik lndonesia di luar negeri tidak menarik dokumenyang sah tentang terjadinya perceraian di negara setempat asli.c) Petugas pada Perwakilan Republik lndonesia di luar negeri yangdapat mengakses basis data kependudukan melakukan perekamandata pelaporan ke dalam basis data kependudukan.d) Pejabat pencatatan sipil pada Perwakilan Republik lndonesia di luarnegeri mencabut dan membuat catatan pinggir pada kutipan aktaperkawinan serta menerbitkan register akta perceraian dan kutipanakta perceraian.e) Kutipan akta perceraian disampaikan kepada Pemohon.3) Formutir yang Digunakan Dalam Pencatatan Perceraian di LuarWilayah NKRIPencatatan perceraian WNI pada Perwakilan Republik lndonesia diluar negeri menggunakan formulir sebagai berikut:a) Formulir pelaporan pencatatan sipil di luar wilayah NKRI, dengan kodeF-2.02.b) Formulir hasil pelayanan pencatatan perceraian WNI di luar wilayahNegara Kesatuan Republik lndonesia dalam hal negara setempat tidakmenyelenggarakan pencatatan perceraian bagi orang asing, beruparegister akta perceraian dengan kode F-2.16 dan kutipan aktaperceraian dengan kode F'2.22 serta catatan pinggir pencatatanperceraian dengan kode CP.02.I
4. Lampiran Forrnulir Dalam Pencatatan Perceraiana. Formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI, dengan kodeF-2.01 (Terlampir pada halaman 24 - 27, BAB lll Poin A Angka 4 Huruf aBuku Petunjuk Teknis ini).b. Formulir pelaporan pencatatan sipil di luar wilayah NKRI, dengan kode F-2.02(Terlampir pada halaman 35 - 37, BAB lll Poin A Angka 4 Huruf f BukuPetunjuk Teknis ini).c. Formulir hasil pelayanan pencatatan perieraian, terdiri dari:1) Register akta perceraian dengan kode F-2.16, sebagai berikut:.PrHTJ,. FE CEF-+IAI'I'{!,1qEGAruE:3{F'{t1'! "- -... : i.3_r ....ftll"l , r.umi : rJi. .tehur... h*lirdihedap*n5EyElil: . Fdebat Fenc.Etstsn derg*t rerdt"apie l rq',$eng n*$Iptsksn brtt$Js pldilEnye Frkeuir+w karera Friffi6ar3 *fltere {{E}$en8$1i7B!;",k";;""y; ,rio,u,r.rn '' rsnsdiEl*En*nrr,r PE;"..*:*rggslilSj.- ... tshuc{:4}t?q:darl st$'s{ furibr* Feuqe#em t{EflEsi.lllomcrtl*)... bn99a1 {:I} . "... ,... tsihunil8l ... YBng r€nyalskBr balrus p,-rt-L:en tP{=eEUt t€l*t merr#unie, iekiJstBr!hr,*um yeng ierap.Tend: irurgan Felrynr Pe.fsb*i Fernetatsn Sipil .i3t]}... ",....2Bl . 1311Formulir 17 - Register Akta Perceraian, dengan kode F-2.16LLL(-LUtLULIl*ll{ }st*ri
2) Kutipan akta perceraian dengan kode F-2.22, sebagai berikut:llilm&fr Ell FE*Ei€ffBE t68fi&t3FfIIIEATATAi{ $FILC*!JEI. AHTA PEEI-EFSCAI*E}{CEHFT trF I!IIiOEEE trERTIFICATEBtrdE€3fli8n &l{t8 Fffi rElsEtsshwslthst lEE-\r 1ilrtffi ! tr Oltso[oi cadlftEats r*ffitserFsdf,wt&I*ft fi*rest* FEtEffiE ------.".-.---",""-.rffiff{sdth*;lsd!ffi+ sf|llEEEsrFudegf,dE*s fasryibg # safstshsn F H fu! m Fa ip€{i}elY *Em kxtrao PEreHEtffi sllsffi :{r*"? li " ti*u*trilo *r ms#leh easry ts uaqm b€fffim E3t3E I dl rthaf lil6a{BEEI{*tlfr)EnB F{{rrsk6ffitr4t€d*Ha$ifrffi dtgfimErm*fliEgs EBTtilIEE*E ermEst8t1uft ...."..Fe*Enx y€&Ifi!tFEE lnt dlleluslkEnTil€ {rwFpt ,a laBwd0s*EF6lsjb.st Fffi€l[&E&rflmr *t EIfl!Formulir 1B - Catatan Pinggir Pencatatan Perceraian, dengan kode cP.223) Catatan pinggir pencatatan perceraian dengan kode CP.02, sebagai berikut:c&TA['Atrd #lrl{iElEFEI!!E&IAT&F! FE ffE$mtll'flerdadan Futr*san Fmrgpdffian e*ta P,erkaurrimenr'rErT!#r ".---.-.^-.-.---." t€Hl FqJtus-_...,.., ...."......--. L,tr..Feieb.at FPnEtstEttsl'tLiaili$FFormulir 19 - Catatan Pinggir Pencatatan Perceraian, dengan kode cP.a2ffi8;.EtFs$s.
4) Surat keterangan pelaporan pencatatan sipil di luar wilayah NegaraKesatuan Republik lndonesia, dengan kodeF-2.26 sebagai berikut:L\_iSTJH.AT KETERA,T{GAil PELAPORAT* PET*CATATA}I S'PiLt}l LUAR TYILAYA# i*EGARA I{ESATUAH REFI.JELIK III$O}IESIAfuda hari ini .-..."."" taoggaf .".,.-,"- h$!ffi,,.".".". hhun,.,.-".---.", S*ya ".""""-"""." Pej*dFsieai#F SBS ".-".".,-"--."".".- le[dl rmereri*ra FdEpffaE Fncalatafi "--.".-""."-".,.." darihfuna :Slwmrilolq.wrxa Fe$aklan R[ :TemprlTanggil hhir iFdrcrjaffi :&rytta :l@emaryamTededapTr$mYlffi :Alarnst :Kerarganeqxaan :k!Eafaian-.."""" ".". AHadattt telah tereatat dalamdi lteddaas Ee*s Eepuilit:lfldafiesia I Kcftsrrlal Jmderdftepublik tndsne*iiaNonprSurat ltetrrungan Felaperan".".".-..". ini hJte.! nerupalmn alda ,.".".."..."...;"'(ffi ffi kr;; rid,m{t illff;-i-' FOTS 4xE EERla,rAR!*ABEHOAi,IFI!'IGAH SUAfritl lSTRl{BAC| FERi(Alvlh|AH}II\tFormulir 2A - Surat keterangan pelaporan pencatatan sipil di luar wilayahNegara Kesatuan, dengan kade F-2.26
F. Pencatatan Pembatalan PerceraianPembatalan perceraian bagi Penduduk wajib dilaporkan oleh Penduduk kepadaDisdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota tempat pendudukberdomisili setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyaikekuatan hukum tetap.Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPTDisdukcapil Kabupaten/Kota mencabut kutipan akta perceraian dari kepemilikansubjek akta dan menerbitkan surat keterangan pembatalan perceraian.1. Dasar Hukum Pembatalan Perceraiana. Pasal 43 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi KePendudukan.b. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2006.c. pasal 44 Peraturan Presiden 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan TataCara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.d. Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019.e. Pasal 4 ayat (1 ) dan ayat (2), Pasal 5 ayat (1 ), Pasal 6 ayat (3) dan pasal 7ayat (2) Permendagri Nomor 109 Tahun 2019.2. Pencatatan Pembatalan Perceraiana. Persyaratan Pencatatan Pembatalan PerceraianPencatatan pembatalan perceraian bagi Penduduk dilakukan denganmemenuhi persyaratan beruPa:1) Fotokopi salinan putusan pengadilan yang kekuatan hukum tetap;2) Kutipan akta perceraian.3) Kartu Keluarga.4) KTP-el.b. Tata Cara Pencatatan Pembatalan PerceraianPencatatan pembatalan perceraian bagi Penduduk dilakukan diDisdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota tempatpenduduk berdomisili, dengan tata cara sebagai berikut:1) Pasangan suami dan isteri yang perceraiannya dibatalkan mengisi danmenandatangani formulir pelaporan F -2.01 serta menyerahkan persyaratan.2) Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulirpelaporan dan persyaratan;Catatan:Untuk pelayanan secara offlineltatap muka, persyaratan salinan putusanpengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang diserahkan berupa
fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan), dinas tidak menarik salinanputusan asli, WNI melampirkan Kartu Keluarga asli untuk verifikasi data yangtercantum dalam formulir F-2.01 serta untuk dilakukan perubahan data(status kawin kembali menjadi Kawin), untuk pelayanan onlineldaring,persyaratan yang di scan/ di foto untuk diunggah harus aslinya, tidak perlumelampirkan fotokopi KTP-el 2 saksi karena identitasnya sudah tercantumdalam formulir F-2.01 ,.3) Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT DisdukcapilKabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis datakependudukan.4) Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPTDisdukcapil Kabupaten/Kota membuat catatan pinggir pada register aktaperceraian, kutipan akta perceraian serta register akta perceraian dankutipan akta perceraian.5) Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPTDisdukcapil Kabupaten/Kota mencabut kutipan akta perceraian.6) Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPTDisdukcapil Kabupaten/Kota menerbitkan surat keterangan pembatalanperceraian.7) Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPTDisdukcapil Kabupaten/Kota menyerahkan surat keterangan pembatalanperceraian kepada Pemohon.8) Pejabat pencatatan sipil menerbitkan kutipan kedua akta perceraian yangtelah diberi catatan pinggir sesuai dengan permohonan.c. Formulir yang Digunakan dalam Pencatatan Pembatalan PerceraianFormulir yang digunakan dalam pencatatan pembatalan perceraian terdiridari:1. Formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah.NKR|, dengan kodeF-2.01.2. Formulir hasil pelayanan pencatatan pembatalan perceraian berupa:a. Catatan pinggir pembatalan perceraian, dengan kode CP.03.b. Surat keterangan pembatalan perceraian, dengan kode F-2.09.L\t-LI\-'IIL\-
3. Lampiran Formulir yang Digunakan Dalam Pencatatan Perceraiana. Formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI, dengan kode F-2.01(Terlampir pada halaman 24 '27, BAB lll Poin A Angka 4 Huruf a BukuPetunjuk Teknis ini).b. Formulir hasil pelayanan pencatatan pembatalan perceraian berupa:1) Catatan pinggir pembatalan perceraian, dengan kode CP.03 :fl&Ti&TA'q F{HfiffIftPEE}CAfATA#& PE.SilEATETff{ PfEfiffi$f;}IEerdasarkan Putusen Fengadllan ttleged .""""""-,"". l*crrrlr .... ... 'tEfl:ffiArl,"-.-. bu:1an,...---. tafrffn "*--.."", bahwa perrer*iafl Eftt€rE dengnn..-" sehageirnena skta Ferueraian nsrntrtEl,at*,hBtEl--.".."., ."..-,. _"". 1fi-""Fejahat FenratEtdn sipil 21 - Catatan pinggir pembatatan perceraian, dengan kode CP.032) Surat keterangan pembatalan perceraian, dengan kode F-2.09 :KffF trlSEA.S tsEFEfinOUBUI{AftI *Al{ PE|ETATATAIII StFlLmQBuPerE *f5(0Te5I.IH*T I{ETERA$*GASI PEIU!BATA[.ftP{ PER{ERATfiS{il*rnor :....,,..-..-.Padaltarilni Suami :HIK :Nomor BolffmH! PedalarHn Hl :Tsrpst tafiggal lafiir :Pekesiaa$ *gErs1afu EEqhayEt k€P{xEsysan :Alamat :Ke$argaFl€garaan :Nama Ayafi :DeB0aaHIK :NoEflor DolilJmefl Perjalanan Rl :THWat taflgg€l lafiir :Pekeria*fl .AgErflE KESerEayaaE Te[hada$ TlE]3n YMtr :Alamat :K€wargaftegtraafl :Nama Ayah :Nama lbu :FErEb*telar} FHeErs$ail ini berdasarlffil F€Eetapan Futusan Frftg:adEaF-..tFF,r il!l*ms{-.."...-.--.". Heterfingan Eeftlb'fftBlan peflleffiian inri d8unElrEn sfbagaidoknnlE l Eah.?nPeriabat PeftEatat*n Sipil... . ...MFFTf'd I MJl) -""-,-tahHft-,,.,""-yang rne*etapkan Fembatalafi FercelaianpaEangEfi terse&$t dsn fl€ftelapkan lremhali s'tEfus PercErai*n pas,afigarl terseh,ttt s*ha&a[ suamiisffi f*nS sah s€s*EFafmana yffig ter*Etat Fada kutip*fl alda F€rEe{aiairlFormulir 22 - Surat keterangan pembatalan perceraian, dengan kode F-2'09L
G. Pencatatan KematianAkta kematian adalah akta yang diterbitkan oleh pejabat pencatatan sipil padaDisdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau PerwakilanRepublik lndonesia di luar negeri sebagai bukti autentik atas peristiwa kematianseseorang. Kematian merupakan salah satu peristiwa penting yang dialamioleh setiaporang, yang harus dicatat oleh negara dalam bentuk akta kematian.Tujuan kepemilikan akta kematian yaitu memberikan status dan kepastianhukum atas peristiwa kematian seseorang, memberikan perlindungan data pribadipenduduk yang berkaitan dengan kematian, memberikan fasilitasi pelayanan publiksebagai implikasi pencatatan kematian, guna tertib administrasi kependudukan danmemberikan kontribusi dalam pemeliharaan database kependudukan yang akurat,mutakhir dan dapat dimanfaatkan.Manfaat kepemilikan akta kematian yaitu sebagai pembuktian kematian secarahukum, pengurusan warisan/hubungan bagipegawai fiandaiduda), pemberian tunjangan keluarga, pengurusan taspen/asuransi,pencairan dana tabungan di bank, persyaratan perkawinan bagi pasangan yangditinggal mati, perubahan status sebagai penduduk dan sebagai pelengkap datastatistik vital kematian.1. Dasar Hukum Pencatatan Kematiana. Pencatatan Kematian diWilayah NKRI1) Pasal 44 ayat (1), (2), (3), (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23Tahun 2006Keterangan:Pengaturan dalam pasal44 ayat (1) telah diubah dalam Undang-UndangNomor 24Tahun20132) Penjelasan pasal 44 ayat (3) telah ditiadakan dalam Undang-UndangNomor 24Tahun2A133) Pasal 44 ayal (1), (2), (3), (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 24Tahun 2013Keterangan:Pengaturan dalam pasal 44 ayat (1) merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor23 Tahun 20134) Pasal 45 ayat (1) dan ayat(21Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 20.185) Pasal 61 dan Pasal 62 ayat (1), (2)dan (3) PERMENDAGRI Nomor 108Tahun 2019\l_\ liI{itti
6) Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), (2), (3) dan(5), Pasal 7 ayal (2) PERMENDAGRI Nomor 109 Tahun 2019b. Pencatatan Kematian di Luar Wilayah NKRI1) Pasal 45 ayat (1), (2), (3), (4) dan ayat (5) dan Pasal 26 Undang-UndangNomor 23 Tahun 20062) Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24Tahun20133) Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 20184) Pasal 63 ayat (1), dan (2), Pasal 64 ayat (1) dan (2) dan Pasal 65PERMENDAGRI Nomor 108 Tahun 20195) Pasal 4 ayat(1) dan (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (5), Pasal 7 ayat(2)PERMENDAGRI Nomor 109 Tahun 20192. Pencatatan Kematian diWilayah NKRIsetiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau namalainnya atau anak atau ahli waris atau keluarga lainnya di DisdukcapilKabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota tempat pendudukberdomisili.a. Persyaratan Pencatatan Kematian diWilayah NKRIPencatatan kematian dalam wilayah Negara Kesatuan Republiklndonesia dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa:1) Fotokopi surat kematian meliputi:a) Surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebutdengan nama lain.b) Surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelasidentitasnya.c) Salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelaskeberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukanjenazahnya.d) Surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagiseseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau matitetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan. lndonesia bagi penduduk yang kematiannya diluar wilayah negara kesatuan republik lndonesia.2) Fotokopi Kartu Keluarga atau dokumen perjalanan Republik lndonesia bagiWNI bukan penduduk atau dokumen perjalanan bagiorang asing'LLL
b. Tata Cara Pencatatan Kematian diWilayah NKRIPencatatan kematian dilakukan Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPTDisdukcapil Kabupaten/Kota tempat penduduk berdomisili. Pencatatankematian dilaporkan tidak hanya oleh anak atau ahli waris tetapi dapat jugadilaporkan oleh keluarga lainnya, termasuk ketua RT. Pencatatan kematian,dapat dilakukan melalui:1 ) Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota.a) Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan F-2.01dengan menyerahkan persyaratan ;b) Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulirpelaporan dan persyaratan;Catatan:Untuk pelayanan secara offlineltatap muka, persyaratan surat kematianyang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan),Dinas tidak menarik surat kematian asli, WNI melampirkan fotokopiKartu Keluarga untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01, untuk pelayanan onlineldaring, persyaratan yang di scan/ di fotountuk diunggah harus aslinya, WNI dan OA tidak perlu melampirkanfotokopi KTP-el saksi, karena identitasnya sudah tercantum dalamformulir F-2.01, Orang Asing menyerahkan fotokopi DokumenPerjalanan atau fotokopi KITAS/SKTT atau fotokopi KITAP/KTP-eI, WNIbukan penduduk menyerahkan fotokopi dokumen perjalanan Rl yangmeninggal dunia, dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaanseseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya,pencatatan oleh pejabat pencatatan sipil baru dilakukan setelah adanyapenetapan pengadilan. Dalam hal terjadi kematian seseorang yangtidak jelas identitasnya, instansi pelaksana melakukan pencatatankematian berdasarkan keterangan dari kepolisian..Pencatatan kematianbagi penduduk tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga dan dalamdatabase kependudukan dengan memenuhi persyaratan berupafotokopi penetapan pengadilan, dalam hal subjek akta tidak tercantumdalam KK dan database kependudukan kutipan akta kematianditerbitkan tanpa NlK.c) Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT DisdukcapilKabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis datakependudukan;('IL\-a(tL]L
d) Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atauDisdukcapil Kabupaten/Kota mencatat dalam register akta kematiandan menerbitkan kutipan akta kematian; dane) Kutipan akta kematian disampaikan kepada pemohon.2) Petugas Registrasi Desa/Kelurahana) Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan sertamenyerahkan PersYaratan;b) Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulirpelaporan dan PersYaratan ;c) Petugas registrasi meneruskan formulir pelaporan dan persyaratanyang telah dilakukan verifikasi dan validasi formulir pelaporan danpersyaratan, kepada petugas Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPTDisdukcapil Kabupaten/Kota untuk diterbitkan kutipan akta kematian;d) Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT DisdukcapilKabupaten/Kota melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulirpelaporan dan PersYaratan;e) Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT DisdukcapilKabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis datakependudukan;0 Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPTDisdukcapil Kabupaten/Kota mencatat dalam register akta kematiandan menerbitkan kutipan akta kematian; dang) Kutipan akta kematian disampaikan kepada pemohon.c. Formulir yang Digunakan dalam Pencatatan KematianFormulir yang digunakan dalam pencatatan kematian dalam wilayahNegara Kesatuan Republik lndonesia, terdiri dari:1) Formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI, dengan kodeF-2.012) Formulir hasil pelayanan pencatatan kematian, terdiri dari:a) Formulir register akta kematian, dengan kode F-2.17.b) Formulir kutipan akta kematian, dengan kodeF-2-23.
3. Pencatatan Kematian di Luar Wilayah NKRIPencatatan kematian WNI di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republiklndonesia dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dandilaporkan kepada Perwakilan Republik lndonesia di luar negeri. Apabila negarasetempat tidak menyelenggarakan pencatatan kematian bagi orang asing,pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik lndonesia di luar negeri.a. Pelaporan Hasil Pencatatan Kematian WNI yang Telah Dicatatkan diNegara Setempat1) Persyaratan Pelaporan Pencatatan KematianKematian WNI yang telah dicatatkan pada instansi yang berwenangdi negara setempat, dilaporkan pada Perwakilan Republik lndonesia di luarnegeri dengan memenuhi persyaratan berupa:a) Fotokopi kutipan akta kematian/bukti pencatatan kematian dari negarasetempatb) Fotokopi dokumen perjalanan Republik lndonesia;c) Fotokopi surat keterangan yang menunjukkan domisili atau suratketerangan pindah luar negeri.2l Tata Cara Pelaporan Pencatatan KematianKematian WNI yang telah dicatatkan pada instansi yang berwenangdi negara setempat, dilaporkan pada Perwakilan Republik lndonesia di luarnegeri, dengan tata cara sebagai berikut:a) Pemohon mengisi dan menyerahkan formulr F-2.02 pelaporan sertamenyerahkan persyaratan ;b) Pejabat pada Perwakilan Republik lndonesia di luar negeri melakukanverifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan;Catatan: untuk pelayanan secara offlineltatap muka, persyaratankutipan akta kelahiran anak dari negara setempat yang diserahkanberupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan), PerwakilanRepublik lndonesia tidak menarik kutipan akta kematian/buktipencatatan kematian dari negara setempat, untuk pelayananonlineldaring, persyaratan yang di scan/ di foto untuk diunggah harusaslinya, fotokopi dokumen perjalanan Republik lndonesia atau suratketerangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindahluar negeri diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalamformulir F-2.A2.L\-(
c) Petugas pada Perwakilan Republik lndonesia di luar negeriyangmengakses basis data kependudukan melakukan perekaman datapelaporan ke dalam basis data kependudukan;d) Pejabat pencatatan sipil pada Perwakilan Republik lndonesia di luarnegeri mencatat laporan dalam daftar pelaporan dan menerbitkan suratbukti pelaporan dan Surat keterangan pelaporan diberikan kepadaPemohon.3) FormulirKematian WNI yang telah dicatatkan pada instansiyang berwenangdi negara setempat, dilaporkan pada Perwakilan Republik lndonesia di luarnegeri dengan menggunakan formulir sebagai berikut:1) Formulir pelaporan pencatatan sipil di luar wilayah NKRI, dengan kodeF-2.02.2) Surat keterangan pelaporan pencatatan sipil di luar wilayah NegaraKesatuan Republik lndonesia, dengan kode F-2.26.b. Pencatatan Kematian WNI di Luar Wilayah NKRI Dalam Hal NegaraSetempat Tidak Menyelenggarakan Pencatatan Kematian Bagi OA1) Persyaratan Pencatatan Kematian diLuarWilayah NKRIKematian WNI di luar wilayah NKRI dalam hal negara setempat tidakmenyelenggarakan pencatatan kematian bagi orang asing, dicatatkan padaPerwakilan Republik lndonesia di luar negeri dengan memenuhi persyaratanberupa:a) Fotokopi surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang dinegara setempat.b) Fotokopi dokumen perjalanan Republik lndonesia.c) Fotokopi surat keterangan yang menunjukkan domisili atau suratketerangan pindah luar negeri.2l Tala Cara Pencatatan Kematian di LuarWilayah NKRIKematian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesiadalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kematianbagi orang asing, dicatatkan pada Perwakilan Republik lndonesia di luarnegeri dengan tata cara sebagai berikut:a) Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan F-2.02 sertamenyerahkan persyaratan;b) Pejabat pada Perwakilan Republik lndonesia di luar negeri melakukanverifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan;
Catatan:Untuk pelayanan secara offlineltatap muka, persyaratan suratketerangan kematian dari instansi yang berwenang di negara setempatyang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan),Perwakilan Republik lndonesia di luar negeri tidak menarik suratketerangan kematian dari instansi yang berwenang di negara setempatasli, untuk pelayanan onlineldaring, persyaratan yang di scan/di fotountuk diunggah harus aslinya, fotokopi dokumen perjalanan Republiklndonesia atau surat keterangan yang menunjukkan domisili atau suratketerangan pindah luar negeri diperlukan untuk verifikasi data yangtercantum dalam formulir F-2.02.c) Petugas pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang dapatmengakses basis data kependudukan melakukan perekaman datapelaporan ke dalam basis data kependudukan;d) Pejabat pencatatan sipil pada Penvakilan Republik lndonesia di luarnegeri mencatat dalam register akta kematian dan menerbitkan kutipanakta kematian; dane) Kutipan akta kematian disampaikan kepada Pemohon.3) FormulirPencatatan kematian WNI pada Perwakilan Republik lndonesia di luarnegeri menggunakan formulir sebagai berikut:a) Formulir pelaporan pencatatan sipil di luar wilayah NKRI, dengan kode F-2.02.b) Register akta kematian dengan kode F-2.17 dan kutipan akta kematiandengan kodeF-2.23.ii{
4. Lampiran Formulir Dalam Pencatatan Kematiana. Formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI, dengan kodeF-2.01 (Terlampir pada halaman 24 - 27, BAB lll Poin A Angka 4 Huruf aBuku Petunjuk Teknis ini).b. Formulir pelaporan pencatatan sipil di luar wilayah NKRI, dengan kode F-2.02(Terlampir pada hataman 35 - 37, BAB III Poin A Angka 4 Huruf f BukuPetunjuk Teknis ini).c. Formulir hasil pelayanan pencatatan kematian, terdiri dari:1) Formulir register akta kematian, dengan kode F-2.17, sebagai berikut:Slftr* H[E{ATI&I*tYsrpF4EguE",,-Prda harilFMlt*huFrh*dir dihadapanF*krrjain..-..."..".--.. " tslamat tempatRT.-"..,..". --- &cEnrataii-."..- *". dti".."... -...".."... ,". pad.: hari..-,.."... tarrggx1... ,.".."... "..-..-..te*ah ru*eniqgal *.mia-.---,-.-.." sew*qtdtxlshir d!."."."."..".-..-". -.. pada tan6gal"..-..,-.--.-"..-... -"..^... tEhufi ..-....-. -.-"..,.."... --... ,altrnat tenrpat tifiEEE$[aki-*a*i/ psunpuar.lbu Handung bernamE..--..-..-,..".,-.."... -,.... P,illK-... ".."... -... Ia,hir di".,..,."..,.--.,.."...-".-".... empEt tingEdPEnEatE,En,{Er*EtiEn iui dtsaklkan aiblrUr,*U r-... -..ta hun,alEmat tefi F3t uFiEa1... s[rfirEt BflpattinEFrl3€Eslair AhE ltemEtian i,ni diba(;*3n 'dan d'fe**sk*n, ditandatarigan4 f,teh pelapor, saki daa saya.tarda ESTEEP!FelaWEiabat FenrE&tEn sip&Formulir 23 - Register Akta Kematian, dengan kode F-2.17
{tqmcr lnduk l( eFendudukan :Pessnnel Reglstratien Hu r*berIEI{C'ITATA'{ SIPILEEGISTBY Sf FICIWABGA AKTA KEMATfASIEXCIRPT OT DEATTI CE*IIfICATEEerdasarkan Akla Kerr}atian illomor ------.-".."-..-.-".----Ar Yirtue o f Deattr Certi{icete l9umberrnsnurststb{d --ir *qrordance w ith State gBerettebahwa di ---,-...-that inpada tanggalor! datetahua ---".--.---,...on yeEftelah meai*ggal dunia secrang hernama Tafitlyfrlna perssn tlas d$eased fu name of Mrfl$rsy'lfiissilahir di -..-.-""--""-honr inpad.atanomloa datetahunon yeErfutipan ani dikeluarkan *.-..--.,The exrerpt i: issuedPada tangeal.-...On datePeFbat Pencatatan Sipil --....-Officer of Civil E€gistration2) Formulir kutipan akta kematian, dengan kode F-2.23Formulir 24 - Kutipan Akta Kematian, dengan kode F-2.23\*L-t__LtI
3) surat keterangan pelaporan pencatatan sipil di luar wilayah NegKesatuan Republik lndonesia, dengan kode F-2.26 sebagai berikut:dSursf He&ranaaB PESES0EE*| P*nea*rtm Sipe di [-[tar$Elt]Eit IiIKH f-eZBSUEAT KETE*AI{GA}I PETAFORAil PE'{CATATAII SIPILTX LUAR IIYTI.AYA}I '*EGARA HESATUAH ftEPUELII{ IIIB&{ESIAl*omol.l ...-.....,,Pada hati ini ......... tarqgal ....FeBcdataE Sipil --" "- " --. -., --".-.,fiiarliatwH.. - -. - butan . ". ". " -- " tahon-. - -- -. ". ". ", Sarya ^. -. -. -. - -. - P€abItEkh menedrEE pdEFffaa Fe$calEtan -.-.-.---.-..-.-.- dmifikmr 8okuilEfi Feliatrtrran RITernpal T€Bggd X$lirfue{aarrAsffiral{egetayam TerMap Tlstar* ",. ier#ld teldr dilflhsi*k [t ".".. dmHahkmdddatar:tdafiar pencddan di ffil.tte8r Ecstr Rryrtak ll|{toflGsia J KErru}d.}erderdRryr"rbfi k IndonesialKonsu$d Repr$li* ffifiaNomff ".--.-.....". TaBggal """".".-."-Surat KetE{aEgan Pelapor8fl PBne*atan ini bukail flEftrpakan alda . . . "" - . -. -. -. . .20-"._"E.n KanlGr Fefirrahflan Rryublik lEdoneEia*FOTO4xE BERWARI"IAEERtrAMFII*GAII SUAlliS ISTRt{BASr FEfiICEtfiltHAH}Formulir 25 - Surat keterangan pelaporan pencatatan sipil di luar wilayahNegara, dengan kode F-2.26
H. Pencatatan Pengangkatan AnakPengangkatan anak merupakan salah satu bentuk upaya pemenuhan hak anakserta perlindungan anak. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak, antara lain mengatur pengangkatan anak hanya dapat dilakukanuntuk kepentingan yang terbaik bagi anake. Pengangkatan anak hakikatnya adalahperbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaankeluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atasperawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungankeluarga orang tua angkatnya.Proses hukum pelaksanaan pengangkatan anak, pada prinsipnya melalui 2(dua) tahap yaitu tahap pelaksanaan pengangkatan anak (penetapan/putusanpengadilan atau adat kebiasaan) dan tahap pencatatan pengangkatan anak.Pelaksanaan pengangkatan anak diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23Tahun 2OO2 tentang Perlindungan Anak beserta peraturan pelaksanaannya.Sedangkan pencatatan pengangkatan anak diatur berdasarkan Undang-UndangNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 24 Fahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta anak melalui penetapan/putusan pengadilan hakikatnya adalahkeputusan hukum mengenai keabsahan suatu pengangkatan anak. Sedangkanpencatatan pengangkatan anak merupakan pembuatan/penerbitan alat bukti autentikterhadap pengangkatan anak tersebut. Hasil dari pencatatan pengangkatan anak,berupa catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.1. Dasar Hukum Pencatatan Pengangkatan Anaka. Pencatatan Pengangkatan Anak diWilayah NKRI1 ) Pasal 47 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20062) Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24Fahun20133) Pasal 47 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 20184) Pasal 66 Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 108 Tahun2019s Republik lndonesia, Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Bab Vlll, Pasal 39I
5) Pasal 4 ayal (1) dan ayat(2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan(4) Permendagri Nomor'109 Tahun 20"19b. Pencatatan Pengangkatan Anak di Luar Wilayah NKRI1) Pasal 48 ayat (1), (2), (3), (4) dan ayat (5), Penjelasan Pasal 47 Ayat (1)Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.2) Pasal 48 ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) Perpres Nomor 96 Tahun 2018.3) Pasal 68 ayat (1 ) dan ayat (2), Pasal 69 ayat (1 ) dan ayat (2) PermendagriNomor 108 Tahun 2019.4) Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 ayat (1) dan ayat(2) Permendagri Nomor 109Tahun 2019.2. Pencatatan Pengangkatan Anak diWilayah NKRIpengangkatan anak wajib dilaporkan oleh penduduk kepada DisdukcapilKabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota tempat pendudukberdomisili setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan. Kewajibanmelaporkan pencatatan pengangkatan anak adalah orang tua angkat atau orangyang dikuasakan di Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT DisdukcapilKabupatenlKota tempat calon anak angkat berdomisili.a. Persyaratan Pencatatan Pengangkatan Anakpencatatan pengangkatan anak dalam wilayah Negara Kesatuan Republiklndonesia dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa:1) Fotokopi salinan penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak,Penetapan atas putusan pengadilan negeri atau pengadilan agama,menerapkan syarat esensial bagi sahnya pengangkatan anak'2) Kutipan akta kelahiran;3) Fotokopi Kartu Keluarga orang tua angkat;4) Fotokopidokumen perjalanan bagiorang tua angkat orang asing.b. Tata Cara Pencatatan Pengangkatan AnakPencatatan pengangkatan anak dilakukan Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota tempat penduduk berdomisili, dengantata cara sebagai berikut:1) pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan (F-2.01) sertamenyerahkan PersYaratan;2) Petugas pelayanan melakukan yerifikasi dan validasi terhadap formulirpelaporan dan PersYaratan,(__
Catatan:Petugas pelayanan tidak menarik salinan penetapan pengadilan asli, fotokopiKartu Keluarga diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulirF-2.01dan tidak perlu KTP-el saksi, ayah kandung, ibu kandung dan orangtua angkat, karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01.Dalam hal analisis hukum pencatatan pengangkatan anak berbeda dengantempat diterbitkannya akta kelahiran maka Disdukcapil Kabupaten/Kotatempat anak angkat berdomisili, berkoordinasi dengan DisdukcapilKabupaten/Kota tempat d iterbitkannya akta kelahiran.3) Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT DisdukcapilKabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis datakependudukan;4) Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil KabupateniKota atau UPTDisdukcapil Kabupaten/Kota membuat catatan pinggir pada register aktakelahiran dan kutipan akta kelahiran; dan pejabat pencatatan sipil padaDisdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kotamenyerahkan kutipan akta kelahiran yang telah diberikan catatan pinggirkepada pemohon, juga diterbitkan KIA bila belum memiliki KIA serta KartuKeluarga orang tua angkat dengan mencantumkan status hubungan dalamkeluarga sebagai anak dan dalam kolom orang tua tetap tercantum namaorang tua kandung.c. Formulir yang Digunakan dalam Pencatatan Pengangkatan AnakFormulir yang digunakan dalam pencatatan pengangkatan anak dilndonesia, terdiri dari:1) Formulir pelaporan pencatatan sipildi dalam wiiayah NKRI, kode F-2.01.2) Catatan pinggir mengenai pengangkatan anak pada register akta kelahirandan kutipan akta kelahiran anak, dengan kode CP.04.3. Pencatatan Pengangkatan Anak di Luar Wilayah NKRIPengangkatan anak warga negara asing oleh WNI di luar wilayah NegaraKesatuan Republik lndonesia dicatatkan pada instansi yang berwenang di negarasetempat dan dilaporkan kepada Penuakilan Republik lndonesia di luar negeri.Apabila negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan pengangkatan anakbagiorang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik lndonesia di luarnegeri.((L
a.Pelaporan Hasil Pencatatan Pengangkatan Anak yang Telahdi Negara Setempat1) Persyaratan Pelaporan Pencatatan Pengangkatan AnakPengangkatan anak warga negara asing oleh WNI yang telahdicatatkan pada instansiyang berwenang di negara setempat, dilaporkanpada Perwakilan Republik lndonesia di luar negeri dengan memenuhipersyaratan beruPa:a) Fotokopi bukti pencatatan pengangkatan anak dari negara setempat;b) Kutipan akta kelahiran anak wna/bukti kelahiran anak WNA;c) Fotokopi dokumen perjalanan republik lndonesia orang tua angkat;d) Fotokopi persetujuan tertulis dari pemerintah republik lndonesia;e) Fotokopi persetujuan tertulis dari pemerintah negara asalanak'2l Tala Cara Pelaporan Pencatatan Pengangkatan AnakPengangkatan anak warga negara asing oleh WNI yang telahdicatatkan pada instansiyang berwenang di negara setempat, dilaporkanpada Penarakilan Republik lndonesia di luar negeri dengan tata carasebagaiberikut:a) Pemohon mengisi dan menandatangani formulir serta menyerahkanpersyaratan;b) Pejabat pada Perwakilan Republik lndonesia diluar negerimelakukanveriflkasi dan validasiterhadap formulir pelaporan dan bukti pencatatan pengangkatan anak dari negarasetempat, dokumen perjalanan Republik lndonesia orang tua angkat,persetujuan tertulis dari Pemerintah Republik lndonesia ataupersetujuan tertulis dari pemerintah negara asal anak berupa fotokopi(asli hanya diPerlihatkan);c) Petugas pada Penrakilan Republik lndonesia difuar negeri yang dapatmengakses basis data kependudukan melakukan perekaman datapelaporan ke dalam basis data kependudukan;d) Pejabat pencatatan sipil pada Penruakilan Republik lndonesia di luarnegeri menerbitkan surat keterangan pengangkatan anak;e) Surat keterangan pengangkatan anak diberikan kepada Pemohon;0 Pemohon rnelaporkan pengangkatan anak warga negara dsingkepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil
Kabupaten/Kota di tempat tinggalnya setelah kembali di lndonesiauntuk direkam dalam database kependudukan;g) Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kotamengukuhkan surat keterangan pengangkatan anak.3) FormulirPengangkatan anak warga negara asing oleh WNI yang telahdicatatkan pada instansi yang benvenang di negara setempat, dilaporkanpada Perwakilan Republik lndonesia di luar negeri dengan menggunakanformulir sebagai berikut:a) Formulir pelaporan pencatatan sipildi luarwilayah NKRI, dengan kode F-2.02.b) Surat keterangan pengangkatan anak WNA oleh WNI di Luar Negeri,dengan kode F-2.27.b. Pencatatan Pengangkatan Anak WNA oleh WNI di Luar Wilayah NKRIDalam Hal Negara Setempat Tidak Menyelenggarakan PencatatanPengangkatan Anak BagiOrang Asing1) Persyaratan Pencatatan Pengangkatan Anak di LuarWilayah NKRIPengangkatan anak warga negara asing oleh WNI di luar wilayahNegara Kesatuan Republik lndonesia dalam hal negara setempat tidakmenyelenggarakan pencatatan pengangkatan anak bagi orang asing,dicatatkan pada Perwakilan Republik lndonesia di luar negeri denganmemenuhi persyaratan berupa:a) Fotokopi salinan penetapan pengadilan atau surat keteranganpengangkatan anak sesuai ketentuan dari negara setempat;b) Kutipan akta kelahiran/bukti kelahiran anak warga negara asing; danc) Fotokopi dokumen perjalanan republik lndonesia orang tua angkat;d) Fotokopi persetujuan tertulis dari pemerintah republik lndonesia;e) Fotokopi persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal anak.2) Tata Cara Pencatatan Pengangkatan Anak di Luar Wilayah NKRIPencatatan pengangkatan anak warga negara asing oleh WNI di luarwilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia dalam hal negara setempattidak menyelenggarakan pencatatan pengangkatan anak bagi orang asing,dicatatkan pada Penvakilan Republik lndonesia di luar negeri dengan tatacara sebagai berikut:a) Pemohon mengisi dan menandatangani formulir serta
3) Formulir Pencatatan Pengangkatan Anak di Luar Wilayah NKRIPencatatan pengangkatan anak warga negara asing oleh WNI padaPerwakilan Republik lndonesia di luar negeri menggunakan formulirsebagai berikut:a) Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Luar Wilayah NKRI, dengankodeF-2.02.b) Surat keterangan pengangkatan anak dengan kode dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan;Catatan:Salinan penetapan pengadilan atau surat keterangan pengangkatananak sesuai ketentuan dari negara setempat, dokumen perjalananRepublik lndonesia orang tua angkat, persetujuan tertulis dariPemerintah Republik lndonesia atau persetujuan tertulis daripemerintah negara asal anak berupa fotokopi (asli hanyadiperlihatkan);c) Petugas pada Perwakilan Republik lndonesia di luar negeri yangdapat mengakses basis data kependudukan melakukan perekamandata pelaporan ke dalam basis data kependudukan;d) Pejabat pencatatan sipil pada Perwakilan Republik lndonesia di luarnegeri menerbitkan surat keterangan pengangkatan anak; dane) Surat keterangan pengangkatan anak diberikan kepada Pemohon'0 Pemohon melaporkan pengangkatan anak warga negara asingkepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT DisdukcapilKabupaten/Kota di tempat tinggalnya setelah kembali di lndonesiauntuk direkam dalam database kependudukan;g) Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil KabupateniKotamengukuhkan surat keterangan pengangkatan anak.
4, Lampiran Formulir yang Digunakan Dalam Pencatatan Pengangkatan Anaka. Formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI, dengan kodeF-2.01 (Terlampir pada halaman 24 - 27 , BAB lll Poin A Angka 4 Huruf aBuku Petunjuk Teknis ini).' b: Formulir pelaporan pencatatan sipil di luar wilayah NKRI, dengan kode F-2.02(Terlampir pada halaman 35 - 37, BAB ltl Poin A Angka 4 Huruf f BukuPetunjuk Teknis ini).c. Formulir hasil pelayanan pencatatan pengangkatan anak1) Catatan pinggir mengenai pengangkatan anak pada register akta kelahirandan kutipan akta kelahiran anak, dengan kode CP.04, sebagai berikut:CATATAH PXHGGIBP=ilCATA TAIT FE!{GAIIIGIffiTAIII AII.#TI{Eerdasa rkan Fenetapan Fengad itran f'legerilPeng*dilan $ga ma-hrrlerqanak angkat sa*! dariSrlcmor tanggal.."..". tahr"ln bahuna ....,..., adalahdan20"..Pejahat Fencataten SBpil.... "."".."."F{{P.."Formulir 26 - Catatan pinggir mengenai pengangkatan anak pada registeralda kelahiran dan kutipan akta kelahiran anak, dengan kode CP.04ilLUi\_IIIi
SUHAT IGTIEAI{GANI PEHEA}IGI(ATAH ANAKWTIIA DI."EH WITI M TUARWITAYAH ttIKEI{epada Semua Yang Eer*ePemtirqanFejabat Fescatatan 5i pil :l{ed utaan tse*ar$(onsu f at .l eftder*#l(*nsu [*tftepubNBk [ndcnesie di....""... "..""... , rnenerangt*nbahwa a*ak laki-la&i/pee"enrpuan di.."... ,, .". tanggal.'...'. hulan'".'."".'"".tahun..-... ".. ${smor Akta l(elahiraft'.'..'.".-"...'....'...",.""."... ".'-. anakka*dung pasiiftgan suami/lrtr; daridan..,... "... berdasarkan Surat PuturalrfPenetapan Pengangkatrn Anak dariPengadilan.,.., ... ,..,... Fl8rnor.'....""."...Tengga1... ,... Tahun.,... danlatau Surat Keterangan Pe*gangkatarAnak dari... Negara..",".'.'.Nofi'Isr... Tanggal"... ,.. ."..'.... Tahun.telah diangkat oleh pasangan suarni/istri., ..".. danyang beralam,at di"... ,... , .'.., 8t'... ". Hw'.."'."DesafKe[urahafi... ,., .,. KecamatanDikukuhkan di""..,..,..""... "Pada tanggal"..-. *... "-.."..,.?0...Pejahat Fencatatan $ipilHIFFejahat P*ncatatan Sipilpada Fenr:akilan Eepublik trttdonesiartlr,t!,rrI lrrlrlrrrl''.',.',.',... ,'. 20'...NIP2) Surat keterangan pengangkatan anak WNA oleh WNI di Luardengan kode F -2.27, sebagai berikut:Formulir 27- Surat Keterangan Pengangkatan Anak WNA oleh WNI diLuarWilavah NKRI
Pencatatan Pengakuan Anak LProses pengakuan anak sebagai pemenuhan hak anak untuk memperolehidentitas dan mengetahuiasal usuldariseorang anak yang baru lahir. Pengakuan anak Lberdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan AtasUndang-Undang Nomor23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diartikan , --'bahwa pengakuan seoranE ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yangsah menurut hukum agama/penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa , ''dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut. Sebelumnya, Undang-Undang Nomor l-23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengamanatkan bahwapengakuan anak merupakan pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir \-di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut. Walaudemikian ketentuan pengakuan anak oleh seorang ayah terhadap anaknya yang lahir Idi luar ikatan perkawinan sah dimaksud, tetap dapat dilaksanakan pencatatanberdasarkan penetapan pengadilan. I1. Dasar Hukum Pencatatan Pengakuan Anaka. Pasal 49 ayat (1), (2) dan ayat (3), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006Keterangan :1) Penjelasan Pasal 49 ayat (1) telah diubah dalam Undang-Undang Nomor24Tahun2013;2) Pasal 49 ayat (2) telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun2013b. Pasal 49 ayat (1), (2), dan ayat (3), Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24Tahun 2013Keterangan :1) Pengaturan Penjelasan Pasal 49 ayat (1) merupakan perubahan dariUndang-Undang Nomor 23 Tahun 20062) Pengaturan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) merupakan perubahan dariUndang-Undang N0 23 Tahun 2006c. Pasal 49, Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2), Perpres Nomor 96 Tahun 2018d. Pasal 70 ayat (1 ) dan ayat (2), Pasal 71 ayat (1 ) dan ayat (2), Pasal72 ayat (1 )dan ayat (2), Pasal 73 ayal (1) dan ayat(2),Pasal74 ayat (1) dan ayat (2),Permendagri Nomor 108 Tahun 2019e. Pasal 4ayat (1) dan ayat(2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), (3), (a) danayat (5), Pasal 7 ayat(2), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor109 Tahun 2019(_IiL{
2. Pencatatan Pengakuan Anak diWilayah NKRIPengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada DisdukcapilKabupaten/Kota dan UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota tempat pendudukberdomisli.a. Pencatatan Pengakuan Anak diWilayah NKRI1) Persyaratan Pencatatan Pengakuan Anak diWilayah NKRIPencatatan pengakuan anak dalam wilayah NKRI dilakukan olehDisdukcapil Kabupaten/Kota dan UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota tempatpenduduk berdomisili, dengan memenuhi persyaratan berupa:a) surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui olehibu kandung atau fotokopi penetapan pengadilan mengenai pengakuananak jika ibu kandung Orang Asing;b) Fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemukaagama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME;c) Kutipan akta kelahiran anak;d) Fotokopi Kartu Keluarga ayah atau ibu;e) Fotokopi Dokumen Perjalanan bagi ibu kandung Orang Asing'2l Tata Cara Pencatatan Pengakuan Anak diWilayah NKRIpencatatan pengakuan anak dilakukan Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota tempat penduduk berdomisili, dengantata cara sebagai berikut:a) Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan F-2.01 sertamenyerahkan PersYaratan.b) petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulirpelaporan dan surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemukaagama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esaberupa fotokopi (asli hanya diperlihatkan), Dinas tidak menarik suratketerangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama ataupenghayat kepercayaan terhadap Tuhan Tuhan Yang Maha Esa asli,fotokopi Kartu Keluarga diperlukan untuk verifikasi data yang tercantumdalam formulir r-2.01, tidak perlu KTP-el saksi, ayah kandung dan ibukandung karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01.IJffi
c) Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT DisdukcapilKabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam data basiskependudukan;d) Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPTDisdukcapil Kabupaten/Kota mencatat dalam register akta pengakuananak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak;e) Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil kabupateni kota atau UPTDisdukcapil Kabupaten/Kota membuat catatan pinggir dalam register aktakelahiran dan kutipan akta kelahiran; danf) Kutipan akta pengakuan anak dan kutipan akta kelahiran yang telahdiberikan catatan pinggir disampaikan kepada pemohon.3) Formulir yang Digunakan dalam Pencatatan Pengakuan AnakFormulir yang digunakan dalam pencatatan pengakuan anak diWilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia, terdiri dari:a) Formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI, dengan kodeF-2.01, terlampir.b) Formulir kelengkapan persyaratan pencatatan pengakuan anak berupasurat pernyataan pengakuan anak, dengan kode F-2.10.c) Formulir hasil pelayanan pencatatan pengakuan anak diwilayah NegaraKesatuan Republik lndonesia, terdiri dari:(1) Formulir register akta pengakuan anak, dengan kode F-2.18.(2) Formulir kutipan akta pengakuan anak, dengan kode F-2.24.(3) Catatan pinggir pengakuan anak pada register akta kelahiran dankutipan akta kelhiran, dengan kode CP.05.b. Pencatatan pengakuan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sahmenurut hukum agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa1) Persyaratan Pencatatan Pengakuan AnakPencatatan pengakuan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yangsah menurut hukum agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa diwilayah NKRI dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota dan UPTDisdukcapil Kabupaten/Kota tempat penduduk berdomisili, denganmemenuhi persyaratan berupa:a) Fotokopi salinan penetapan pengadilanb) Kutipan akta kelahiran anak;c) Fotokopi Kartu Keluarga ayah atau ibu.f_it(-LI\_L
2) Tata Cara Pencatatan Pengakuan AnakPencatatan pengakuan anak yang dilahirkan di luar perkawinanyang sah menurut hukum agama/ kepercayaan terhadap Tuhan YangMaha Esa diwilayah NKRI dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota danUPT Disdukcapil Kabupaten/Kota tempat penduduk berdomisili, dengantata cara sebagai berikut:a) Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan F-2.01 sertamenyerahkan persYaratan;b) petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulirpelaporan dan salinan penetapan pengadilan yang diserahkan berupafotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan), dinas tidak menarik salinanpenetapan pengadilan asli, fotokopi Kartu Keluarga diperlukan untukverifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.a1, tidak perlu KTP-elsaksi, ayah kandung dan ibu kandung karena identitasnya sudahtercantum dalam formulir F-2.01.c) Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT DisdukcapilKabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam data basiskependudukan;d) Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil KabupatenlKota atau UPTDisdukcapil Kabupaten/Kota membuat catatan pinggir dalam register aktakelahiran dan kutipan akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran yang telahdiberikan catatan pinggir disampaikan kepada Pemohon.3) Formulir yang Digunakan dalam Pencatatan Pengakuan AnakFormulir yang dQunakan dalam pencatatan pengakuan anak yangdilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut hukum agama/kepercayaanterhadap Tuhan Yang Maha Esa di wilayah Negara Kesatuan Republiklndonesia, terdiri dari:a) Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Dalam Wilayah NKRI, dengankde F-2.01.b) catatan pinggir pengakuan anak pada akta kelahiran dengan kodeformular CP.06.
3. Pencatatan Pengakuan Anak di Luar Wilayah NKRIa. Pencatatan Pengakuan Anak Bagi WNI Bukan Penduduk1) Persyaratan Pencatatan Pengakuan Anak BagiWN! Bukan PendudukPencatatan pengakuan anak bagi WNI bukan Penduduk dilakukandengan memenuhi persyaratan berupa:a) Surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui olehibu kandung atau penetapan pengadilan mengenaipengakuan anak jikaibu kandung Orang Asing;b) Fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemukaagama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;c) Kutipan akta kelahiran anak;d) Fotokopi dokumen perjalanan Republik lndonesia.2l Tata Cara Pencatatan Pengakuan Anak Bagi WNI Bukan PendudukPencatatan pengakuan anak bagi WNI bukan Penduduk dilakukanpada Penvakilan Republik lndonesia di luar negeri, dengan tata cara sebagaiberikut:a) Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan sertamenyerahkan persyaratan;b) Pejabat pada Perwakilan Republik lndonesia di luar negeri melakukanverifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan;Catatan:Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama ataupenghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berupa fotokopibukan asli (asli hanya diperlihatkan), Dinas tidak menarik suratketerangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama ataupenghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa asli.c) Petugas pada Penvakilan Republik lndonesia di luar negeri yang dapatmengakses basis data kependudukan melakukan perekaman datapelaporan ke dalam basis data kependudukan;d) Pejabat pencatatan sipil pada Perwakilan Republik lndonesia di luarnegeri mencatat dalam register akta pengakuan anak dan menerbitkankutipan akta pengakuan anak dan membuat catatan pinggir dalam registerakta kelahiran dan kutipan akta kelahiran;e) Kutipan akta pengakuan anak dan kutipan akta kelahiran yang telahdiberikan catatan pinggir disampaikan kepada PemohonL({I\.Ii
3) Formulir yang Digunakan Dalam Pencatatan Pengakuan Anak BagiBukan PendudukFormulir yang digunakan dalam pencatatan pengakuan anak WNIbukan Penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia, terdiridari:a) Formulir Pelaporan Pencatatan SipildiLuarWilayah NKRI, dengan kodeF-2..02, terlampir.b) Formulir kelengkapan persyaratan pencatatan pengakuan anak berupaSurat Pernyataan Pengakuan Anak, dengan kode F-2.10'c) Formulir hasil pelayanan pencatatan pengakuan anak di wilayah NegaraKesatuan Republik lndonesia, terdiri dari:(1 ) Formulir register akta pengakuan anak, dengan kode F-2.18,(2) Formulir kutipan akta pengakuan anak, dengan kodeF-2.24,(3) Catatan pinggir pengakuan anak pada register akta kelahiran dankutipan akta kelairan, dengan kode CP.05.b. Pencatatan pengakuan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sahmenurut hukum agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bagiWNI Bukan Penduduk di Luar NKRIPencatatan pengakuan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sahmenurut hukum agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bagiWNlbukan penduduk di luar wilayah NKRI dilakukan di kantor Penvakilan Republiklndonesia di luar negeri.1) Persyaratan Pencatatan Pengakuan Anak Bukan Penduduk di LuarNKRIPencatatan pengakuan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yangsah menurut hukum agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang lt/aha EsabagiWNl bukan penduduk dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa:a) Fotokopisalinan penetapan pengadilan dari pengadilan yang berwenangsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;b) Kutipan akta kelahiran anak; danc) Fotokopi dokumen perjalanan Republik lndonesia
2) Tata Cara Pencatatan Pengakuan Anak Bukan Penduduk di Luar NKRIPencatatan pengakuan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yangsah menurut hukum agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esabagi WNI bukan penduduk dilakukan pada Perwakilan Republik lndonesia!-: di luar negeri, dengan tata cara sebagai berikut:a) Pemohon mengisi dan menandatanganiformulir pelaporan F-2.02 sertamenyerahkan persyaratan ;b) Pejabat pada Perwakilan Republik lndonesia di luar negeri melakukanverifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan salinan penetapan pengadilan yang diserahkan berupafotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan), Penvakilan Republiklndonesia di luar negeri tidak menarik salinan penetapan pengadilanasli.c) Perwakilan Republik Jndonesia di luar negeri mengakses basis datakependudukan untuk melakukan perekaman data pelaporan ke dalambasis data kependudukan;d) Pejabat pencatatan sipil pada Perwakilan Republik Indonesia di luarnegeri membuat catatan pinggir dalam register akta kelahiran dankutipan akta kelahiran;e) Kutipan akta kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir disampaikankepada Pemohon.3) Formulir yang Digunakan Dalam Pencatatan Pengakuan Anak BukanPenduduk di Luar NKRIFormulir yang digunakan dalam pencatatan pengakuan anak yangdilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut hukum agama/kepercayaanterhadap Tuhan Yang Maha Esa bagi WNI bukan Penduduk di luar NKRI,terdiridari:a) Formulir Pelaporan pencatatan sipildi LuarWilayah NKRI, dengan kodeF-2.02.b) Catatan pinggir pengakuan anak pada akta kelahiran dengan kodeformulir CP.06.iLLLIt
4. Lampiran Formulir yang Digunakan Dalam Pencatatan Pengakuan Anaka. Formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI, dengan kodeF-2.01 (Terlampir pada halaman 24 - 27, BAB lll Poin A Angka 4 Huruf aBuku Petunjuk Teknis ini).b. Formulir pelaporan pencatatan sipil di luar wilayah NKRI, dengan kode F-2.02(Terlampir pada halaman 35 - 37, BAB lll Poin A Angka 4 Huruf f BukuPetunjuk Teknis ini).c. Formulir kelengkapan persyaratan pencatatan pengakuan anak berupa SuratPernyataan Pengakuan Anak, dengan kode F-2.10 sebagai berikut:HffP T}!I![AS KEPEi{T}LTBI]I{*}' TTAH trEI{CATATAH SIFIL*6[EtJ PJITEH,ll{ETA.-.. --. --SUFIAT trERTATAAI* trEgt&GAKt Al{ AI{AKVftng berhn*fa ta*g|*n .*i bffifr i{*i :Gname :!*IH :Ten*petf[ftnggEn hhtr :Pclcriea|r :Alsrrrfit :dcElEFa{! i|*i snellydaksl msrgfflffri seo:a*g amakhiolBgir *tlra:!*ffin& :n(tK :",*ii*is k**amk! :T+rft@tftilEggd lahlr :l3ffrrmrAkfu ldeliahirfrrl :Ein8s *{sfurl(€tft Vg if,sl€rt*tkEft :Akta ltel8h*!'8I| :AIffiflat Di5*es Dukcatral :lrae}g 5:rlenxpalrflfi a!}fl{E *rffrldffng dlli 3€{rafig fuu :!Gen& :!*tx{ :Trrr*FBtffie]lggd tahlr :Fekerj*agt :.&kilat :Ee*ni!{iEa surat F€ff{lratae]* in* *elfa fuuEt d*r*gansefu&erflya, saye bsrsedia rnerr*er*ufiii *srllEifuaIx dan*xnggiung ia\rEb atas pengra*cuan a*Idk lrel*g sayanyatdffirt itri.-efi.".bu KEndung Aftffkmelxy*tqiuiYErl g Hters&rret trErflyErft*a{rfrllatrra* 6.D#FffFormulir 2B - Surat Pernyataan Pengakuan Anak, dengan kode F-2.10
d. Formulir hasil pelayanan pencatatan pengakuan anak, terdiridari:1) Formulir register akta pengakuan anak, dengan kode F-2.18, sebagaiberikut:AI{TA PEfi}G&Kt.}AH ANAI(l]l.arga B$ega]'afCon'lsr AktaFllK lbu #andunghllK Ayah l(andung : -...--..........-..........-.......-.Pada hari ini -.......-.. tanggai ....-".-"bulax---.,"........."-"..- tahun.....-.-.-....pultui-..."."..-"... hadirdihadapen sBsB--.-.L.alamat temrat tlr*gge!t-*ia n'rat tern pat ting:gal-"-,--lv{enerargkan kepada EEyB bal'*s,e r*erelra rn.engeiixi seerang a*ak lakFlakifperer*puan bersarna-^--,-------"*.----"--.-.-".--.- fafuir di,,..".-.. padatanggaltahunibunya bernan'1a.,--,.-,.-,-..-..-,--,-.-- Kelahira,n anak tersebut teiah dicatartkandEnga* Akta Hefahiran nsmor -..,-.--,.--.,,,-- tangEal -,-.---.,---- tahun F€,r}fatBtanFengakuan A*ak disaksikan oteh :1.--."""."-......"-.-"-.--. c..irnur.-"-----.-.tehun.---,.-.--.-.-..--- pekerjaan---"."-...alamat tempat tinggai.......-..-...Setelei* Ald+ Fengakuan Anak ini d[bacalcan dan dgefaskan, ditandatangar*i +lefu pareFenghedap. saksi da* saya-Tanda ta*ganlhu KandungTa*da t**ganAyah:t(andungPelabat PenEatatan Sipil .........Formulir 29 - Register akta pengakuan anak, dengan kode F-2.18IL:IIii\-
2) For:mulir kutipan akta pengakuan anak, dengan kode F-2.24,berikut:Nornor lnduk KePrduduk an :Fersonel Registration HumberFFNf,ATATAN SIPILREGISTRY OFFICEWARGA NEGARA ...NATIOS*ALITYKLITIPAN AKTA PENEAKUA'{ ANAI{EXCERT GF C++ILS AC'{h'OWLED6EMEHT CERT}FICATEBerdasarlean Alda Fengahuan Anak Nomor:By Virtue d Child AckrloYnle@erte*t Cer{ificate Nt*r-nherbahw a diB:tal insesrang anak beir*arna,,--.,.--.-,-------a ctrlild by name ofpdatanggsl0n datetahu*-..ofi }r€sr&e[ah diakui sehlg*i ana{t lcandungnya oldr*ws been a**cvdedged m *l*lr child bydan ,--......,,--..andKutipan ini dikeluarkan . -.,. "- -- -'.The excerPt is issuedFada tanggai0n dateFejabat Fencalatan Sipil - ^. -.. . -.Officer of Civit RegistratienNtP _...Formulir 30 - Kutipan akta pengakuan anak, dengan kode F'2'243) Catatan pinggir pengakuan anak pada register akta kelahlran dan kutlpanakta kelhiran, dengan kode CP.05, sebagai berikut:ilATATAII PIltlGGlRFE}IIATAT&H PEHGA I(TIA}* A T*AHS*rdasarkan Akta F*ngakusft Anak tlcmsr"" tanggal-".."..""... bu*ant*hunYang dtterbhkantdah diatoui*leh ha*w*sehaga, ailak fileinFI}FFormulir 31 - Catatan pinggir pengakuan anak pada register aktakelahiran dan kutipan akta ketahiran, dengan kode CP.AS
4) Catatan pinggir pengakuan anak pada akta kelahiran dengan kode formularcP.06.SATATAH FII*GGIRFE}'EATATH!| PEHGAI{LAilI! AI{41,{ BERU*SARXAf\IFEHF TAFA!'I PEF*GADILAHEerdasa*.an Perretapan Fer*SadifErn"--.----- --- - f{*nmrtanEgatr ..".."" hr*lan .,--.." Tahtilr-*hahwatelafl dlakulsehagai anak dehC#u*iF#utrk. suff" "NFormulir 32 - Catatan Pinggir Pencatatan Pengakuan Anak BerdasarkanPenetapan PengadilanlL\-I\.t*
J. Pencatatan Pengesahan AnakPengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir dariperkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan pada saat pencatatanperkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara.Dalam pencatatan pengesahan anak tersebut, dilakukan dengan membuat catatanpinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiranlo. Pengesahan anakjuga dapat dilakukan pencatatan melalui proses pengakuan anak yang telah dilakukan,pada saat pencatatan perkawinan orangtuanya, dan pengesahan anak dapat jugadilakukan tanpa melalui pengakuan anak, yakni dilakukan bersamaan denganpengesahan perkawinan orangtuanya berdasarkan penetapan atau putusanpengadilan negeri atau pengadilan agama.Dalam substansi perubahan Undang-Undang yang berkaitan denganpencatatan sipil adalah termasuk dalam hal pencatatan pengakuan dan pengesahananak. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan, pengakuan anak dan pengesahan anak hanya berlaku untukpenduduk yang beragama non muslim. Sebab, untuk penduduk yang beragama lslam,pengakuan anak dan pengesahan anak belum dapat dicatatkan, karena hukum lslamtidak mengenal pengakuan anak dan pengesahan anak.Di dalam perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, dipertegas bahwapengakuan anak dan pengesahan anak dapat dilakukan oleh penduduk yang telahmelaksanakan perkawinan agama secara sah. Dengan demikian, dalam perubahanUndang-Undang tersebut, pengakuan anak dan pengesahan anak tidak dibedakanuntuk penduduk yang beragama lslam maupun non-Muslim.Terdapat pergeseran pengertian pengesahan anak, sebelumnya diartikanbahwa pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah padasaat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut. Hal ini terdapat dalampenjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 diubah menjadipengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menuruthukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebuttelah sah menurut hukum negara. Namun demikian pencatatan pengesahan anak olehseorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah menuruthukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dapat dilakukanpencatatan berdasarkan penetapan pengadilan.10 lndonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96Tahun 20L8 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Permendagri No.108 Tahun 2019, BN No. 1789 Tahun 2019, Ps. 77.
Dasar Hukum Pencatatan Pengesahan Anaka. Pasal 50 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006Keterangan :Penjelasan Pasal 50 ayat (1), (2) dan ayat (3) telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 f ahun 2013b. Pasal 50 ayat (1), (2), dan ayat (3), Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24Tahun 2013Keterangan :Pengaturan dalam Pasal 50 ayat (1), (2), dan ayat (3) merupakan perubahandari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Penjelasan Pasal 50 ayat (1)c. Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 52 ayat (1) dan ayal (2) PeraturanPresiden Nomor 96 Tahun 2018d. Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 76 ayat(1) dan ayat(2),Pasal77 ayat (1)dan ayat (2), Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 108 Tahun2019e. Pasal 4 ayat ('1) dan ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), (3), (4) danayat (5), Pasal 7 ayal(2), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor109 Tahun 20192. Pencatatan Pengesahan Anak diWilayah NKRIPengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada DisdukcapilKabupaten/Kota dan UPT Disdukcapil KabupateniKota tempat pendudukberdomisli.a. Pencatatan Pengesahan Anak diWilayah NKRI1) Persyaratan Pencatatan Pengesahan Anak diWilayah NKRIPencatatan pengesahan anak bagi penduduk wNl dilakukan denganmemenuhi PersYaratan beruPa:c. KutiPan akta kelahiran;d. Fotokopi kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinyaperistiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap tuhan yangmaha esa terjadi sebelum kelahiran anak;e. Fotokopi kartu keluarga orang tua.LLLLLLLLLl_LL,\*Ll
Pencatatan pengesahan anak bagi Orang Asing dilakukanmemenuhi persyaratan berupa:a) Kutipan akta kelahiran;b) Fotokopi kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinyaperistiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap tuhan yangmaha esa terjadi sebelum kelahiran anak;c) Fotokopi Kartu Keluarga orang tua; dand) Fotokopi dokumen perjalanan bagi ayah atau ibu orang asing.2l Tata Cara Pencatatan Pengesahan Anak diWilayah NKRIPencatatan pengesahan anak bagi penduduk WNI dan Orang Asingdilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota dan UPT DisdukcapilKabupaten/Kota tempat penduduk berdomisili, dengan tata cara sebagaiberikut:a) Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan F-20'lserta menyerahkan persyaratan ;b) Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasiterhadap formulirpelaporan dan persyaratan;Catatan:Kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwaperkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esaterjadi sebelum kelahiran anak berupa fotokopi, asli hanyadiperlihatkan dan Dinas tidak menarik kutipan akta perkawinan asli,fotokopi Kartu Keluarga diperlukan untuk verifikasi data yangtercantum dalam formulir F-2.01, tidak perlu KTP-el saksi karenaidentitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01.c) Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT DisdukcapilKabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis datakependudukan;d) Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPTDisdukcapil Kabupaten/Kota mencatat dalam register aktapengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;e) Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPTDisdukcapil Kabupaten/Kota membuat catatan pinggir dalam registerakta kelahiran dan kutipan akta kelahiran; dan0 Kutipan akta pengesahan anak dan kutipan akta kelahiran yang telahdiberikan catatan pinggir disampaikan kepada pemohon.
3) Formulir yang Digunakan Dalam Pencatatan Pengesahan Anak diWilayah NKRIFormulir yang digunakan dalam pencatatan pengesahan anakPenduduk WNI dan Orang Asing di Wilayah Negara Kesatuan Republika) Formulir pengajuan pelayanan pencatatan pencatatan pengesahananak Penduduk WNI dan Orang Asing di wilayah Negara KesatuanRepublik lndonesia, dengan kode F-2.01.b) Formulir hasil pelayanan pengesahan anak Penduduk WNI dan OrangAsing, terdiri dari:1) Formulir register akta pengesahan anak, dengan kode F-2.19.2) Formulir kutipan akta pengesahan anak, dengan kode F-2.25.3) Formulir catatan pinggir pencatatan pengesahan anak, dengankode CP.07.b. Pencatatan Pengesahan Anak yang Dilahirkan Sebelum Orang TuanyaMelaksanakan Perkawinan Sah Menurut Hukum Agama atau KepercayaanTerhadap Tuhan Yang Maha Esa1) Persyaratan Pencatatan Pengesahan Anak \.-Pencatatan pengesahan anak penduduk yang dilahirkan sebelumorang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau Ikepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan oleh DisdukcapilKabupaten/Kota dan UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota tempat penduduk \_berdomisili berdasarkan penetapan pengadilan.Pencatatan pengesahan anak penduduk yang dilahirkan sebelum \_'orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama ataukepercayaan terhadap Tuhan Yang ltrlaha Esa dilakukan dengan .trmemenuhi persyaratan berupa:a) Fotokopi salinan penetapan pengadilan;b) Kutipan akta kelahiran; dan \-c) Fotokopi kartu keluarga. ( _LL
2) Tata Cara Pencatatan Pengesahan AnakPencatatan pengesahan anak penduduk yang dilahirkan sebelumorang tuanya meleiksanakan perkawinan sah menurut hukum agama ataukepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan oleh DisdukcapilKabupaten/Kota dan UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota tempat pendudukberdomisili, dengan tata cara sebagai berikut:a) Pemohon mengisi dan menandatanganiformulir pelaporan F-2.01 sertamenyerahkan persyaratan ;b) Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulirpelaporan dan persYaratan;Catatan:Dinas tidak menarik salinan penetapan pengadilan asli, fotokopi kartukeluarga diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulirF-2.O1dan tidak perlu KTP-el saksi, ayah kandung dan ibu kandungkarena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2-01.c) Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT DisdukcapilKabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis datakependudukan;d) Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPTDisdukcapil Kabupaten/Kota membuat catatan pinggir dalam registerakta kelahiran dan kutipan akta kelahiran; dane) Kutipan akta kelahiran yang telah diberikan catatan pinggirdisampaikan kepada Pemohon.3) Formulir yang Digunakan dalam Pencatatan Pengesahan AnakFormulir yang digunakan dalam pencatatan pengesahan anakpenduduk yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakanperkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadapTuhan Yang Maha Esa diWilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia,terdiridari:a) Formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI, dengankode F-2.0'1.b) Catatan pinggir mengenai pengesahan anak berdasarkan pengadilanpada akta kelahiran dengan kode CP.08
3. Pencatatan Pengesahan Anak di Luar Wilayah NKRIPengesahan anak bagi WNI bukan penduduk di Luar Wilayah NegaraKesatuan Republik lndonesia wajib dilaporkan oleh orang tua pada PerwakilanRepublik lndonesia di luar negeri.a. Pencatatan Pengesahan Anak Bagi WNI Bukan Penduduk di Luar NKRI1) Persyaratan Pencatatan Pengesahan Anak Bagi WNI BukanPenduduk di Luar NKRIPencatatan pengesahan anak bagi WNI bukan Penduduk di luarwilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia dilakukan oleh PerwakilanRepublik lndonesia di luar negeri. Pencatatan pengesahan anak bagiWNlbukan penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesiadilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa:a) Kutipan akta kelahiran;b) Fotokopi kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinyaperistiwa perkawinan sebelum kelahiran anak; danc) Fotokopi dokumen perjalanan Republik lndonesia.2l Tata Cara Pencatatan Pengesahan Anak BagiWNl Bukan Pendudukdi Luar NKRIPencatatan pengesahan anak bagi WNI bukan Penduduk di luarwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan oleh PerwakilanRepublik lndonesia di luar negeri, dengan tata cara sebagai berikut:a) Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan sertamenyerahkan persyaratan ;b) Pejabat pada Peruvakilan Republik Indonesia di luar negeri melakukanverifikasi dan valldasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan;Gatatan:Kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwaperkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang MahaEsa terjadi sebelum kelahiran anak berupa fotokopi, asli hanyadiperlihatkan. Perwakilan Republik [ndonesia di luar negeri tidakmenarik kutipan akta perkawinan asli dan fotokopi DokumenPerjalanan Republik Indonesia.c) Petugas pada Perwakilan Republik lndonesia di luar negeri dapatmengakses basis data kependudukan untuk melakukan perekamandata pelaporan ke dalam basis data kependudukan;\-LLiLiL[*L\'I\-
d) Pejabat pencatatan sipil pada Perwakilan Republik lndonesia dinegeri mencatat dalam register akta pengesahan anak danmenerbitkan kutipan akta pengesahan anak;e) Pejabat pencatatan sipil pada Perwakilan Republik lndonesia di luarnegeri membuat catatan pinggir dalam register akta kelahiran dankutipan akta kelahiran; dan0 Kutipan akta pengesahan anak dan kutipan akta kelahiran yang telahdiberikan catatan pinggir disampaikan kepada Pemohon.3) Formulir Pencatatan Pengesahan Anak Bagi wNl Bukan Pendudukdi Luar NKRIFormulir yang digunakan dalam pencatatan pengesahan anak bagiwNl bukan penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republiklndonesia, terdiri dari:a) Formulir pelaporan pencatatan sipil di luar wilayah NKRI, dengan kodeF-2.02.b) Formullr hasil pelayanan pengesahan anak bagiwNl bukan PendudukWNl, terdiridari:(1) Formulir register akta pengesahan anak, dengan kode F-2.19.(2) Formulir kutipan akta pengesahan anak, dengan kode F-2.25.b. Pencatatan pengesahan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yangsah menurut hukum agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esabagi WNI Bukan Penduduk di Luar NKRI1) Persyaratar Dencatatan Pengesahan Anak Bukan Penduduk di LuarNKRIPengesahan anak bagi WNI bukan Penduduk yang dilahirkansebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukumagama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilaporkankepada Perwakilan Republik lndonesia di luar negeri berdasarkanpenetapan pengadilan, dan pencatatannya dilakukan dengan memenuhipersyaratan berupa:a) Fotokopi salinan penetapan pengadilan dari pengadilan yangberwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;b) Kutipan akta kelahiran; danc) Fotokopi dokumen perjalanan republik lndonesia.
2l Tata Cara Pencatatan Pengesahan Anak Bukan Penduduk di LuarNKRIPencatatan pengesahan anak bagi WNI bukan Penduduk yangdilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menuruthukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esadilakukan pada Perwakilan Republik lndonesia di luar negeri, dengan tatacara sebagai berikut:a) Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan sertamenyerahkan persyaratan;b) Pejabat pada Penvakilan Republik lndonesia di luar negeri melakukanverifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan;Catatan:Salinan penetapan pengadilan berupa fotokopi, asli hanya diperlihatkan.c) Petugas iada Penvakilan Republik lndonesia di luar negeri dapatmengakses basis data kependudukan untuk melakukan perekamandata pelaporan ke dalam basis data kependudukan;d) Pejabat pencatatan sipil pada Peruvakilan Republik lndonesia di luarnegeri membuat catatan pinggir dalam register akta kelahiran dankutipan akta kelahiran; dane) Kutipan akta kelahiran yang telah diberikan catatan pinggirdisampaikan kepada Pemohon.3) Formulir Pencatatan Pengesahan Anak Bukan Penduduk di LuarNKRIFormulir yang digunakan dalam pencatatan pengesahan bagi WNIbukan Penduduk yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakanperkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap TuhanYang Maha Esa dilakukan pada Perwakilan Republik lndonesia, denganmenggunakan formulir, terdiri dari:a) Formulir pengajuan pelayanan pencatatan pengesahan anak bagi WNIbukan Penduduk WNI yang dilahirkan sebelum orang tuanyamelaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama ataukepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esab) Berupa catatan pinggir pada akta kelahiran, dengan kode CP.08.\-LL,-\__L{
4. Lampiran Formulir yang Digunakan Dalam Pencatatan Pengesahan Anaka. Formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI, dengan kodeF-2.01 (Terlampir pada halaman 24 - 27, BAB lll Poin A Angka 4 Huruf aBuku Petunjuk Teknis ini).b. Formulir pelaporan pencatatan sipildi luarwilayah NKRI, dengan kode F-2.02(Terlampir pada halaman 35 - 37, BAB lll Poin A Angka 4 Huruf f BukuPetunjuk Teknis ini).c. Formulir hasil pelayanan pengesahan anak, terdiri dari:'t) Formulir register akta pengesahan anak, dengan kode F-2.19, sebagaiberikut:AKTA PEITGE SAHAI' Aldft I(9lrergin l{egara...plsmtrAHa :HIK AyaA Kandung :HlKlhilKaEdwU:FrlKAnak Pefl catatan Sipf, d i... ".-... -.*T","". *W".".--"."3- tlama "-,-"---- tlfiur.-...-.-..-" tarluB E€kEria$ft - alErftat Tpm@lklgg*l..._ RT... RW... .."....Provinsif,kta {.I[kahI AlEta Perlew{nas mmord*n/ataa FHrEhpantangsd .""... "..-..-.." bdEn'nerd(a --- me.rerafi Ekim kepfidarieorEEg arak laki-tal.i / perE nF$afi berfia6rasaya b,al$,!aiahir di?ada krs$aldari seorEng ibu bemEr*aK€lahirBn ailak lersebut tellah dlcatautan de*lg*n Al& K€latiraE fttruor -... "..,..-tffiggalFencatatm furakdhalcaka$ deh :1- Hffme ut8ilr.."..-.- t*hun hlll(-"-.---. pe*edaanatamal temp€l tinggElDesaJKelurafiEn ... Kecamatanbulan ... -... tahun ... -... RT .., RW.,...2. l,lafils uitlu.,...-"-. lahun hllKfllamat iempEt tinggalBesa{{eiurehan ---- PEslri*siA€teldr Akta Penqemha* A$ak ini dibaealEn det dEe[askaE, dihtdakBgEni ubh a]ah lffin*JrE, ibuftan&rflS dan says.Tandatafigsn Tardatan$a]r&ydr ltanrh:ru Nbll Kan{,ijng Pe}ahat PetsEtahn SiFtl ....,"Formulir 33 - Regrsfer alda pengesahan anak, dengan kode F-2.19umur .,,,.,.-"..- tafiunlinggalKe€aIBatenhrrtrn
2) Formulir kutipan akta pengesahan anak, dengan kode F-2.25, sebagaiberikut:Formulir 34 - Kutipan akta pengesahan anak, dengan kode F-2.253) Formulir catatan pinggir pencatatan pengesahan anak, dengan kodeCP.07, sebagai berikutCATAYA}I ffiTiifi6lHrEm(&TATAfi FEfrISESSIt&tr{ &F{ff (tserdasarkan Akta Fe*g*sah*n Anak Nsmer tafl€g$lbulan ,... ,,", tal'run "... ysrtg diterbitka* *lehbalx"ra ..,".,...- t'eish diffihkan sebegai anak sehparangafl s*fr{:ni istri dari ... "..",. d4n... " .,..,....1/1,u,rOuro..rr,.iJ. , 35 - Catatan pinggir pencatatan pengesahan anak, dengan kode CP.07\-L-\aI\*iLirKUTIPAIf\I AKFA FEN GESAI-iAJ'* Ail{AKEXCER T fiF CI-{II-8 LEGITIMATIS'{ CEH.TIFI*ATE:::::: "" *l5*mtmffi$.ranak kardur*g arerrhas been [egitfrmet* as $leir rhitrd hyTah*n-seoraftg anak bernarna .-"Pejabat Fencatatan S[pi[ ---fficer nt Civ# fil.egiskatie,nF*rP... FEXqCATATAN s*PEH.EGISTH.Y OFF]IIEWARGA lni dike[uarka*The excerff [s issuedFada tanggal.On datebahrrra S."thatin... ". danandp*da {anggal .-..--."""--cn date'
4) Formulir catatan pinggir pencatatan pengesahan anak berdasarkanpengadilan, dengan kode CP.08, sebagai berikutCATATAil'I PIIItrfiGIfrP:EiIEATATAStr PE:ISEfSAHA,$ AHAI(ETENASA*KAiI FEIII]ET&FA'{ PE$I6AAII-AF{Eerdasar{ffiri Penetapen Fe*gadilan"- - fd*rmsr-------tangg** fou&ari "------- tahunbahrcJatelah disakka* seb.egai anek sah pas{rngaftFrjahat Fer*catatan 5ip!{-------"-.--lrllPFormulir 28- Catatan Pinggir Pencatatan Pengesahan Anak BerdasarkanPenetapan Pengadilan, dengan kode CP.OB
K. Pencatatan Perubahan NamaPencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilannegeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib wajib dilaporkanoleh penduduk kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT DisdukcapilKabupatenlKota setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk.Pejabat pencatatan sipilselanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register aktapencatatan sipildan kutipan akta pencatatan sipil.{. Dasar Hukum Pencatatan Perubahan Namaa. Pasal 52 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor23 Tahun 2006.b. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24Tahun2013.c. Pasal53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018.d. Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019.e. Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), (3), (4) danayat (5), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 109 Tahun 2019.2. Pencatatan Perubahan Namaa. Persyaratan Pencalatan Perubahan NamaPencatatan perubahan nama dilakukan dengan memenuhi persyaratanberupa:1) Fotokopi salinan penetapan pengadilan negeri;2) Kutipan akta pencatatan sipil;3) FotokopiKartu Keluarga; dan4) Fotokopi dokumen perjalanan bagi OA.b. Tata Cara Pencatatan Perubahan NamaPencatatan perubahan nama dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota di tempat penduduk berdomisili dengantata cara sebagai berikut:1) Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan dengan kode F-2.0't serta menyerahkan persyaratan;2) Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulirpelaporan dan persyaratan, dengan Catatan: fotokopi Kartu Keluargadiperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01, tldakmenarik salinan penetapan pengadilan negeri asli, tidak perlu KTP-el saksi,ayah atau ibu atau wali (bagi anak yang di bawah umur) karena identitasnyasudah tercantum dalam formulir F-2.01.IaL
3) Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT DisdKabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis datakependudukan;4) Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPTDisdukcapil Kabupaten/Kota memberikan catatan pinggir pada register aktapencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil; dan5) Kutipan akta pencatatan sipil yang telah diberikan catatan pinggirdisampaikan kepada Pemohon.c. Formulir yang Digunakan dalam Pencatatan Perubahan NamaFormulir yang digunakan dalam pencatatan perubahan nama, terdiri dafl:1) Formulir Pelaporan Pencatatan sipildi Dalam wilayah NKRI, dengan kodeF-2.01.2) Formulir hasil pelayanan pencatatan perubahan nama berupa catatanpinggir perubahan nama pada akta pencatatan sipildengan kode CP.09.3. Lampiran Formulir yang Digunakan Dalam Pencatatan PerubahanNamaa. Formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI, dengan kodeF-2.01 (Terlampir pada halarman 24'27 , BAB lll Poin A Angka 4 Huruf aBuku Petuniuk Teknis ini).b. Formulir hasil pelayanan pencatatan perubahan nama berupa catatan pinggirperubahan nama pada akta pencatatan sipil dengan kode CP'09, sebagaiberikut:IATATAH #*T{S6IRPE$}CATATAH FER*.$B*fl AFI NsFrnnrtangg*E-.--.".".------ buEan-.-"" ,"-." tahun*--.".-,---*.--:---.-------- baFlr*atelah beru,bah nama menjadi3fi.._Felahat fer*catatan S.ipfr I".-"..f|ilFormulir 36 - Catatan Pinggir Pencatatan Perubahan Nama, kode CP-2.09
ncatatan Perubahan Status Kewarganegaraan \Pencatatan perubahan status kewarganegaraan berdasarkan laporan instansi \-terkait, atau penduduk yang telah berubah status kewarganegaraan dari WargaNegara Asing (WNA) menjadi Warga Negara lndonesia (WNl) maupun dari WNImenjadiWNA yang telah mempunyai ketetapan hukum dari lnstansi yang berwenangberupa Keputusan Presiden atau Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentangPerubahan Status Kewarganegaraan. Perubahan status kewarganegaraan WNAmenjadi WNI dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sedangkanuntuk perubahan status kewarganegaraan WNI menjadiWNA dicatatkan pada kantorPerwakilan Republik lndonesia di luar negeri.Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 53 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan, mengamanatkan bahwa perubahan statuskewarganegaraan dari WNA menjadi WNI wajib dilaporkan oleh Penduduk yangbersangkutan kepada lnstansi Pelaksana sejak berita acara pengucapan sumpah ataupernyataan janji setia oleh pejabat. Pejabat pencatatan sipil merubah statuskewarganegaraannya dan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipildan kutipan akta pencatatan sipil. Pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 23 Tahun2006 yang mengamanatkan bahwa perubahan status kewarganegaraan dari WNImenjadi WNA di luar wilayah Republik lndonesia yang telah mendapatkan persetujuandari negara setempat wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepadaPerwakilan Republik lndonesia di luar negeri, untuk diterbitkan Surat KeteranganPelepasan Kewarganegaraan lndonesia yang selanjutnya diberitahukan olehPerwakilan Republik Indonesia setempat kepada Menteri yang berwenang menurutPeraturan Perundang-undangan untuk diproses penetapan perubahan statuskewarganegaraannya dan penetapan perubahan status kepada lnstansi Pelaksana untuk pencatatan perubahanstatus kewarganegaraannya dan membuatkan catatan pinggir pada register dankutipan akta pencatatan sipil.1. Dasar Hukum Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraana. Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNA menjadi WNI diWilayah NKRI1 ) Pasal 53 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20062) Pasal 54 Perpres Nomor 96 Tahun 20183) Pasal 81 , Pasal 82 ayal (1 ), ayat (2) dan ayat (3) Permendagri Nomor ,1 08Tahun 20194) Pasal 4 ayal (1) dan ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), ayat (3)dan ayat (4), Pasal 8 Permendagri Nomor 109 Tahun 2019\,--i\(L(-Li'
b. Pencatatan Anak Hasil Perkawinan Campuran1) Pasal 55 dan Pasal 56 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018;2) Pasal 81 , Pasal 83 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Permendagri Nomor 108Tahun dan ayat (4), Pasal 8 Permendagri Nomor 109 Tahun 2019c. Pencatatan Perubahan status Kewarganegaraan dari wNl Menjadi wNA diLuar WilaYah RePublik I Undang-Undang Nomor 24Tahun2O13b) Pasal 28PP Nomor40 Tahun 2019c) Pasal 57 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018d) Pasal81, Pasal 84 ayat(1), (2), (3) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019e) Pasal 4 ayat(1), (2) dan ayat (3), Pasal 5 dan Pasal 8 Permendagri Nomor109 Tahun 2019.2. Pencatatan Perubahan status Kewarganegaraan wNA Menjadi wNl diWilayah NKRIa. Persyaratan Pencatatan Perubahan status Kewarganegaraan wNA MenjadiWNldiWilaYah NKRIPerubahan status kewarganegaraan dari wNA menjadi wNl wajibdilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada DisdukcapilKabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota tempat pendudukberdomisli setelah berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setiaoleh pejabat.pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asingmenjadiWNl beruPa:1) Fotokopi petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan ataupetikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahandi bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan;2) Fotokopi berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia;3) Kutipan akta Pencatatan sipil;4) FotokoPi kartu keluarga;5) KTP-el; dan fotokopi dokumen perjalanan.
b. Tata Cara Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNA MenjadiWNldiWilayah NKRIPencatatan perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asingmenjadiWNl dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT DisdukcapilKabupaten/Kota tempat penduduk berdomisili, dengan tata cara sebagai berikut:1) Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan dengan kodeF -2.01 serta menyerahkan persyaratan.2) Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulirpelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Perpres petikan Keputusan Presiden atau fotokopi Petikan KeputusanMenteri dan fotokopi berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janjisetia pemohon berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan);3) Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT DisdukcapilKabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis datakependudukan;4) Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPTDisdukcapil Kabupaten/Kota membuat catatan pinggir pada register aktapencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;5) Kutipan akta pencatatan sipil yang telah diberikan catatan pinggirdisampaikan kepada Pemohon.6) Dalam hal kutipan akta pencatatan sipil dikeluarkan oleh negara lain,diterbitkan surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraansebagai pengganti catatan pinggir.L,\r_L\L,-\\_
c. Formulir Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNA MWNI diWilayah NKRIFormulir yang digunakan dalam pencatatan sipil perubahan statuskewarganegaraan dari warga negara asing menjadi WNI di wilayah NegaraKesatuan Republik lndonesia, terdiri dari:1) Formulir pengajuan pelayanan pencatatan sipil dengan kode F-2.01,terlampir;2) Catatan pinggir perubahan status kewarganegaraan pada akta pencatatansipil, sebagai berikut:a) catatan pinggir perubahan status kewarganegaraan dari wNA menjadiWNI dengan kode CP.10.b) catatan pinggir perubahan status kewarganegaraan dariwNl menjadiWNA, dengan kode CP.11d. Penjelasan Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNA MenjadiWNldiWilayah NKRI1) Pemohon menyerahkan fotokopi Petikan Keputusan Presiden tentangPewarganegaraan atau fotokopi Petikan Keputusan Menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentangperubahan status kewarganegaraan, dengan penjelasan output dariperubahan status kewarganegaraan WNA menjadi WNI ada yangditetapkan dengan Perpres dan Kepmenkumham:a) Naturalisasimumidan orang asing yang telah berjasa kepada Republiklndonesia atau dengan alasan kepentingan Negara dapat diberikewargan^garaan Rl oleh Presiden yang dilanjutkan dengan SumpahJanji.b) Perubahan status kewarganegaraan dari perkawinan campuran yangsalah satu pasangannya WNA akan meja WNI ditetapkan denganKeputusan Menteri Hukum dan HAM dan tidak perlu sumpah janji.2) Pemohon menyerahkan kutipan akta pencatatan sipil asli yang diterbitkanNegara lndonesia atau akta pencatatan sipil yang diterbitkan oleh Negaralain karena akan diberikan catatan pinggir atau surat keterangan pelaporanperubahan status kewarganegaraan;3) Dalam halakta pencatatan sipilditerbitkan negara lain, Dinas menerbitkansurat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan sebbgaipengganti catatan pinggir pada akta pencatatan sipil yang diterbitkannegara lain.
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Bagi Anak Hasil PerkawinanGampuranPencatatan perubahan status kewarganegaraan bagi anak yang lahir dariperkawinan campuran yang telah mendaftar, memilih menjadiWNl atau WNA atautidak memilih, wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepadaDisdukcapil KabupatenKota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota tempatpenduduk berdomisili dan Penruakilan Republik lndonesia di luar negeri.a. Persyaratan Perubahan Status Kewarganegaraan Bagi Anak HasilPerkawinan Campuran1) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan bagi AnakBerkewarganegaraan Ganda yang telah memiliki sertifikat buktipendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dilakukan denganmemenuhi persyaratan berupa:a) Fotokopi sertifikat bukti pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Gandadari kantor lmigrasi atau Perwakilan Republik lndonesia di luar negeri;danb) Kutipan akta kelahiran.2) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan AnakBerkewarganegaraan Ganda yang memilih menjadi WNl, dilakukandengan memenuhi persyaratan berupa:a) Fotokopi Keputusan Jt4enteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang hukum tentang perubahan statuskewarganegaraan;b) Kutipan akta pencatatan sipil;c) Fotokopi Kartu Keluarga bagipendudukWNl;3) Pencatatan Anak Berkewarganegaraan Ganda yang memilih menjadiWNA.Pencatatan Anak Berkewarganegaraan Ganda yang memilih menjadiWNA dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa:a) Fotokopi surat bukti penyerahan dokumen kewarganegaraan dankeimigrasian; danb) Kutipan akta kelahiran.4) Pencatatan Anak Berkewarganegaraan Ganda yang tidak memilih salahsatu kewarganegaraan dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa:a. Fotokopi izin tinggaltetap; danb. Kutipan akta kelahiran.Li,LiC\*'
b. Tata Gara Pencatatan Perubahan Status KewarganegaraanHasil Perkawinan CampuranPencatatan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran, yang telahmemilih menjadiWNl atau warga negara asing sebagaimana dimaksud padaangka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 dilakukan pada DisdukcapilKabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota tempat pendudukberdomisili, dengan tata cara sebagai berikut:1) Femohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan dengan kodeF -2.01 serta menyerahkan persyaratan;2) Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulirpelaporan dan persyaratan;Catatan:Sertifikat bukti pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dariKantor lmigrasi atau Perwakilan Republik lndonesia di luar negeri (aslihanya diperlihatkan) atau fotokopi Petikan Keputusan Menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentangperubahan status kewarganegaraan berupa fotokopi (asli hanyadiperlihatkan) atau fotokopi Kartu Keluarga bagi Penduduk WNI karenadiperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam F-2.01 atau F-2.02; fotokopi surat bukti penyerahan dokumen kewarganegaraan dankeimigrasian (asli hanya diperlihatkan); fotokopi izin tinggal tetap yang(asli hanya diperlihatkan);3) Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT DisdukcapilKabuphten/Kota atau Perwakilan Republik lndonesia di luar negerimelakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;4) Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPTDisdukcapil KabupateniKota atau Peruakilan Republik lndonesia di luarnegeri membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dankutipan akta pencatatan sipil;5) Kutipan akta pencatatan sipil yang telah diberikan catatan pinggirdiserahkan kepada Pemohon.6) Dalam hal kutipan akta pencatatan sipil dikeluarkan oleh negara lain,diterbitkan surat keterangan pelaporan perubahan statuskewarganegaraan sebagai pengganti catatan pinggir.
c. Formulir Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Bagi AnakHasil Perkawinan CampuranPencatatan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran, yang telahmemilih menjadiWNl atau warga negara asing terdiridari:1) Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Dalam Wilayah NKRI dengankode F-2.01.2) Formulir hasilpelayanan pencatatan bagianak yang lahir dari perkawinancampuran, sebagai berikut:a) Catatan pinggir anak berkewarganegaraan ganda terbatas yang telahmendapatkan sertifikat bukti pendaftaran, dengan kode CP .12b) Catatan pinggir anak berkewarganegaraan ganda yang telah memilihkewarganegaraan (WNI atau warga negara asing), dengan kodecP.13. c) Catatan pinggir anak berkewarganegaraan ganda yang tidak memilihkewarganegaraan, dengan kode CP. 14d. Penjelasan Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Bagi AnakHasil Perkawinan Gampuran1) Pencatatan anak yang lahir dari perkawinan campuran dapat dicatatkan didalam Wilayah NKRI melalui Dinas Dukcapil dan di luar Wilayah NKRImelalui Perwakilan Republik lndonesia di Luar Negeri dengan carapemohon mengisi F-2.01 atau F-2.02 sampai tersedia format isianpencatatan ABG yang akan disisipkan pada Format F-2.01 atau F-2.02.2) Pencatatan anak yang lahir dari perkawinan campuran:a) Setelah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentangKewarganegaraan diterbitkan, anak tersebut, dapat dilaporkanlangsung kepada Dinas Dukcapil untuk memperoleh NIK dan kalaubelum mempunyai akta kelahiran diterbitkan juga akta kelahirannyadengan status kewarganegaraan sebagai WNl.b) Sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 diterbitkan, harusjelas terlebih dahulu status anak tersebut (ABG atau WNA) karenaberdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yangmenyatakan bahwa anak hasildari perkawinan campuran memperolehKewarganegaraan Republik lndonesia berdasarkan Undang Undang inidengan mendaftarkan diri kepada Menkumham melalui Pejabat atauPerwakilan Republik lndonesia di luar negeri paling lambat 4 (empat)tahun setelah Undang-Undang ini diundang. Untuk itu diperlukan perlutl(II(_
adanya surat keterangan dari Kemenkumhamkewarganegaraannya apakah wNl atau wNA, selanjutnya dilaporkanKepada Dinas Dukcapil atau Perwakilan Republik Indonesia di luarnegeri untuk dibuatkan catatan pinggir sebagai ABG pada aktapencatatan sipil atau surat keterangan sebagai pengganti catatanpinggir apabila aktanya terbitan luar negeri.3) Dalam hal Perwakilan Republik lndonesia belum dapat mencatatkan anakhasil dari perkawinan campuran maka Disdukcapil Kabupaten/Kota dapatmencatatkannya dan memberikan catatan pinggir pada akta pencatatansipil (cP.1 1) atau surat keterangan pelaporan perubahan statuskewarganegaraan sebagai pengganti catatan pinggir pada akta pencatatansipil yang diterbitkan negara lain.4. Pencatatan Perubahan Status kewarganegaraan WNI menjadi WNA di LuarWilayah NKRIa. Persyaratan Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNImenjadiWNA di LuarWilaYah NKRIPerubahan status kewarganegaraan WNI menjadi WNA di luar wilayahNKRI dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada PerwakilanRepublik lndonesia di luar negeri. Pencatatan perubahan statuskewarganegaraan WNI menjadi warga negara asing di luar NKRI denganmemenuhi persyaratan beruPa:1. Fotokopi petikan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang hukum tentang perubahan statuskewarganegaraan;2. Kutipan akta pencatatan sipil yang dimiliki; dan3. Fotokopi dokumen perjalanan republik lndonesia.b. Tata Cara Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNI menjadiWNA di Luar Wilayah NKRIPencatatan perubahan status kewarganegaraan wNl menjadi warganegara lndonesia di luar wilayah NKRI dilakukan pada Perwakilan Republiklndonesia di luar negeri dengan tata cara sebagai berikut:1) Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan dengan kodeF -2.02 dan menyerahkan persyaratan;2) Petugas pada Perwakilan Republik lndonesia di luar negeri melakukanverifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan;
Catatan:Petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahandi bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan berupafotokopi bukan aslinya (asli hanya diperlihatkan) dan dokumen PerjalananRepublik Jndonesia berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan);3) Petugas pada Perwakilan Republik lndonesia yang dapat mengaksesbasis data kependudukan melakukan perekaman data pelaporan ke dalambasis data kependudukan;4) Pejabat pencatatan sipil pada Perwakilan Republik lndonesia di luar negerimenerbitkan surat keterangan pelepasan kewarganegaraan lndonesia danmencatat perubahan status kewarganegaraan dan membuat catatanpinggir pada kutipan akta pencatatan sipil;5) Pejabat pencatatan sipil pada Perwakilan Repubtik lndonesia di luar negerimengirim data perubahan status kewarganegaraan kepada menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasimanusia tentang perubahan status kewarganegaraan untuk diteruskankepada menteri melalui direktur jenderal kependudukan dan pencatatansipil;6) Menteri meneruskan kepada Disdukcapil KabupatenlKota dan UPTDisdukcapil Kabupaten/Kota yang menerbitkan akta pencatatan sipil;7) Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota dan UPTDisdukcapil Kabupaten/Kota membuat catatan pinggir pada register aktapencatatan sipil.c. Formulir Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNI menjadiWNA di Luar Wilayah NKRIPencatatan perubahan status kewarganegaraan WNI menjadi warganegara asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesiamenggunakan formulir yang terdiri dari:1) Formulir Pelaporan Pencatatan Sipitdi LuarWilayah NKRl, dengan kode F-2.02.2) Formulir hasil pelayanan pencatatan perubahan status kewarganegaraanWNI menjadi warga negara asing, Surat keterangan pelepasankewarganegaraan dengan kode F-2.28.LILL
d. Penjelasan Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraanmenjadi WNA di LuarWilaYah NKRI1) Dalam hal Dinas Dukcapil mengetahui atau mendapat laporan dariPerwakilan Republik lndonesia di Luar Negeri atau Kantor lmigrasiyangmenyatakan bahwa ada wNl yang mempunyai paspor atau identitaskependudukan negara lain yang masih berlaku, maka wNl tersebut tidakotomatis dapat mencatatkan perubahan status wNl menjadiwNA, tetapidapat dinonaktifkan sementara data kependudukannya dalam slAKsambil menunggu diterbitkan dari Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia tentang pelepasan sebagaiWNl, setelah itu baru bisa dicatatkanperubahan statusnya dari WNI menjadi WNA'2) Pencatatan Perubahan status wNl menjadi wNA dilakukan olehPenvakilan Republik lndonesia di luar negeri, dalam hal PerwakilanRepublik lndonesia belum dapat mencatatkan perubahan statuskewarganegaraan wN I menjadi wNA, maka Disd ukcapil Kabu paten/Kotadapat mencatatkan perubahan status kewarganegaraan tersebut danmemberikan catatan pinggir pada akta pencatatan sipil (CP.11) atauSurat Keterangan Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraansebagai pengganti catatan pinggir pada akta pencatatan sipil yangditerbitkan negara lain.
5. Lampiran Formulir yang Digunakan Dalam Pencatatan PerubahanStatus Kewarganegaraana. Formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI, dengan kodeF-2.01 (Terlampir pada halaman 24 - 27, BAB lll Poin A Angka 4 Huruf,aBuku Petunjuk Teknis ini).b. Formulir pelaporan pencatatan sipil di luarwilayah NKRI, dengan kode F-2.02(Terlampir pada halaman 35 - 37, BAB III Poin A Angka 4 Huruf f BukuPetunjuk Teknis ini).c. Formulir hasil pelayanan pencatatan perubahan status kewarganegaraan didalam wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia, sebagai berikut:1) Catatan pinggir perubahan status kewarganegaraan dariWNA menjadiWNldengan kode ffiN&TU*'{6tr*86$fl EGAE*A}IrlAft I tlss* Irfi Ef**Axil srrul&rdasarkan i{,epurBsi,fi"-* *llsrnor---""*--"--* tangEfEsilan ----*-"*- t*hrn ---.-------.---.--.- d*n freri:Ea AEE[-& E$rEpa;llFeHryataan 3aeiiSetra Elumprtasss3[hrulan --"-"---------,kewarganegaraan dari Warg* HrgeraGmdqnes;ia"rnenladi Warga lllegnra?&,_"Pejahat Fencatata ft S[palFormulir 37 - Catatan Pinggir Perubahan Sfafus Kewarganegaraan dariWNA meniadiWNl denoan kode CP-2.10LiLLt"llp..-..--.--".,,-.._--.__.""".
2) Catatan pinggir perubahan status kewarganegaraan dariwNl menjadiWNA, dengan kode CP.11CATAITHI Hil661*FERtrlSAI{AI,l $TAIt S NffiWAffiAttlffieRAAI{$ASI $'i*I MEH,Atr U,I'IAEerdas*rkan {eplttlJs*rtt*rffiEl"-"----.-. buSa*----*-"-- ftthun--*-----behsra-""""-*--- -.-"*-.-- telah kruhah statrs kewargaHEEErEaExd*rt Warga F*ryara l*domesi* raenjadi ltl*r-ga.-".. 20..-Feliilat Fenffitatail Sipi[ -.--"*--------Hffi.-""-.*.-"*.--*.-Formulir 38 - catatan Pinggir Perubahan stafus KewarganegaraandariWNt meniadiWNA, dengan kode CP-2'113) Catatan pinggir anak berkewarganegaraan ganda terbatas yang telahmendapatkan sertifikat bukti pendaftaran, dengan kode CP'12tfiffiffrtll ffiEffinS#Ail ffiIE!trf,#fiAHE$AffifiAlffi *8'fU[ IffiEE fls ?fi}IE:l[tAl{ *llEIfl}*ps*fif,I$ sEffI*Fll{&r ffirKIT FB#]&ileRA[lBerdaEa rka n Sertifikat Buhi Perldaftaran herstatus Warga Fleg*ra tr*dsnesla dan WargaI{egara.-. -- sarnp*i hen*sia ?L tahur*-;.ir*;;',***ffi --Formulir 39 - Catatan Pinggir Anak Berkewarganegaraan GandaTerbatas yang Telah Mendapatkan sertifikat Bukti Pendaftaran, denganf{onprH'n"""-._.-_-_,-.----.-"
CAT*TSHPI}IGSITMI( BEfr ITETU*fifi AI{IGAEffi H6*SEA ?;.4I{E INI*il MTM$},IH Heputusan Hsu*r.------".-."""---- mer{sdi Warga lHeg*ra...... rfl"..Pejabat Fencatatan Sipil 40 - Catatan pinggir anak berkewarganegaraan ganda yang telah memiths-kewarganegaraan (WNl atau warga negara asing), dengan kode CP-2.134) Catatan pinggir anak berkewarganegaraan ganda yang telah memilihkewarganegaraan WNI atau warga negara asing), dengan kodecP.135) Catatan pinggir anak berkewarganegaraan ganda yang tidak memilihkewarganeg ataan, dengan kode CP. 1 4ffiT*TrullPISE&I*AH&H BE[IilWAffi AH EEfr H*#H E&ruSAYA'ffi TIBAI{ METII}ilH l{4utusanlt{fi'nur "..".""........."...... *nggal ....,...".,". buian-.-..--"ghs* --."--.-.". brtsffi ."".-*"..--.*".---.-- rlruupaiu* Warp FIegan"**-- -""*-***-* 3&'"'FqiiahgE FErHat$B* Sipi$ .-"..".----f'llFFormulir 41 - Catatan pinggir anak berkewarganegaraan ganda yangtidak memilih kewarganegaraan, dengan kode CP.14LI(\(__I
5{'BAT FEEfr,!NHSI{&!{ PELEP&sAH X(EIHAB6AfiIE€ARAA.'1I: Fel*pasan Ke$.,ErgEnegarEEn R X K*peda YtF*H,a{LafinFIranD,erxBdn Hormat,SEy a yang bertenda tan gan dlbatueir in i ::L- Nar"lts :2. N:K lrr.JrT :3 . Terrpat/TElla'lir :4 - ler;s Kelamin :5 . AiarFat :6. PlJGff,Er DckumEn F€!"jaianan Rl :7 . Na Akta K elahiran :I - I\lo Akta Fertav.rinan :I . Narnts Stramills teri :1 O. NIK /NlT 5uami,'lste-i :1 1. Alarnat te'akhir di lndrneE,a :DEfigan ini nrengajukan pEr mohqnan melep*skan k€r,Jarg.anegarEEn H!V*rEafiEgArB*erdasarkan urat perrfioll<rnan ini dibr*at untuk dapat diFrBsE5 lehfFl *a&iut-FemohonMer*trri {yane mernblidangikewarganegaraanl ntela$qri KepalaFerwaklBan Republik lndcnesiadimenjadiNomsrtu--_ --.-_. _-_d. Formulir Permohonan Pelepasan Kewarganegaraan, sebagai berikut:Formulir 42 - Surat permohonan pelepasan kewaganegaraan
e. Formulir hasil pelayanan pencatatan perubahan status kewarganegaraan diluar wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia berupa surat keteranganpelepasan kewarganegaraan dengan kode F -2.28, sebagai berikut:H0P FEalir&l(ll-Ail *l5{.,B*T TETESTA'{6AH FELEPJTSAH ISTtrO!{ESIA DI LUA5 IiITILAYAIi HI(E}Norrror- -"-- --.-".--. "-tahunSayaFen€atatEntelah n'renet'[rria ]aporanpelepesa* ketxarga negaradn *eplblik lndonesia menjadi 1lltrarEa hleEtstadari:Na,r*ahIIKFtEmof Doksjrften Feqialaran R.[Tempat tangga* [ahirjenis Terhedap Tui!'lan YFrlfAlarnat Baru!*s- ParSi1f, EErr*No Prkta Xelak lran tItIo Jtkta Perkararinan +Itlama SuamiflEtri*FIIK Suanniflrtri*Alanrat teralileir d[ l*donesiia *Ho- Fas@r Reptrblik Indone sia--------------"2&- ---Peiabat PefiEttntaF SlipilFormulir 43 - Suraf keterangan pelepasan kewarganegaraan dengan kode F-2.28 , ',Lr\(L\-_
M. Pencatatan Peristiwa Penting LainnyaPencatatan peristiwa penting lainnya antara lain perubahan jenis kelamindilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutansetelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukumtetap, dengan memenuhi persyaratan, tata cara dan formulir yang digunakan dalampencatatan peristiwa penting lainnya.1. Dasar Hukum Pencatatan Peristiwa Penting Lainnyaa. Pasal 56 ayat (1), (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Th 2006 danUndang-Undang Nomor 24 T ahun 2013b. Pasal 102 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018c. Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019d. Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 109 Tahun 20192. Pencatatan Peristiwa Penting Lainnyaa. Persyaratan Pencatatan Peristiwa Penting LainnyaPencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan dengan memenuhipersyaratan berupa:1) Fotokopi salinan penetapan pengadilan negeri tentang peristiwa pentinglainnya;2) Kutipan akta pencatatan sipil; dan3) Fotokopi Kartu Keluarga.b. Tata Cara Pencatatan Peristiwa Penting LainnyaPencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan pada DisdukcapilKabupaten/Kota dan UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, dengan tata carasebagai berikut:1) Pemohon mengisidan menandatanganiformulir pelaporan dengan kode F-2.01 serta menyerahkan persyaratan;2) Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulirpelaporan dan persyaratan pencatatan.Catatan:Fotokopi Kartu Keluarga diperlukan untuk verifikasi data yang tercantumdalam formulir F-2.01, Dinas tidak menarik salinan penetapan pengadilanasli dan tidak perlu KTP-el saksi, ayah atau ibu atau wali (bagi anak yangdibawah umur) karena identitasnya sudah tercantum-dalam formulir F'2.01.3) Petugas pada Disdukcapil KabupateniKota atau UPT DisdukcapilKabupateniKota melakukan perekaman data ke dalam basis datakependudukan;
4) Pejabat pencatatan sipil pada disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPTDisdukcapil Kabupaten/Kota membuat catatan pinggir pada register aktapencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil; dan5) Kutipan akta pencatatan sipil yang telah diberikan catatan pinggirdisampaikan kepada Pemohon.c. Formulir yang Digunakan dalam Pencatatan Peristiwa Penting LainnyaPencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan dengan menggunakanformulir yang terdiri dari:1) Formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI, dengan kodeF-2.01.2) Formulir hasil pelayanan pencatatan peristiwa penting lainnya berupacatatan pinggir mengenai peristiwa penting lainnya pada akta pencatatansipil dengan kode CP.15.3. Lampiran Formulir Pencatatan Peristiwa Penting Lainnyaa. Formu[ir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI, dengan kodeF-2.01 (Terlampir pada halaman 24 - 27 , BAB lll Poin A Angka 4 Huruf aBuku Petunjuk Teknis ini).b. Catatan pinggir mengenai peristiwa penting lainnya pada akta pencatatan sipildengan kode CP.15, sebagai berikut:IATATAGI PII{GG*RPEM'EA'{A*I PE*I3TI14IfA PENTIFIE LAil*{HYAtserdasari{an Fe*etapan trengadllan BJegert...".-"^.-.Momsr,","..".." .....". tengga:|. bular:"..-..."..".tahun-........... hahura fiama......*.....-Akta Helahirsn Nsf,n$r. .. ta*gga*."." bu1an......."..".".."tahurt".."........ telah rneruhah jeniskelamin dari"...".....-"..menjadi..-..".,.."."..".. rE.,Fejahat Fencatata n SipilFormulir 44 - Catatan Pinggir Perubahan Peristiwa Penting Lainnya, dengan kode CP-2-!5\_iLILL(_LI
N. Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan SipilPembetulan akta pencatatan sipil hanya dapat dilakukan untuk akta yangmengalami kesalahan tulis redaksional, misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atauangka, dalam perkembangannya juga dapat dilakukan pencatatan pembetulan namapada akta pencatatan sipiltanpa melalui penetapan pengadilan/asas ContrariusAcfus,penjelasan terkait Contrarius Acfus dibahas dalam BAB lV Buku Petunjuk TeknisPelayanan Pencatatan Sipil ini. Pembetulan akta pencatatan sipil tanpa melaluipenetapan pengadilan dilakukan atas permintaan orang lain atau subyek akta, denganalasan terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian penulisan nama pada aktapencatatan sipil dengan dokumen identitas lainnya, misalnya ryazah, buku nikah danpaspor.1. Dasar Hukum Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipila. Pasal 71 ayat (1), (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Th2006/Undang-Undang Nomor 24 T ahun 2013b. Pasal 102 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018c. Pasal5g ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019d. Pasal 86, Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 88 Permendagri Nomor 109Tahun 20192. Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipila. Persyaratan Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan SipilPencatatan pembetulan akta pencatatan sipil dengan permohonan darisubjek akta dilaksanakan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPTDisdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik lndonesia dl tempatpenduduk berdomisili. Pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil denganpermohonan dari subjek akta dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa:1) Fotokopi dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan aktapencatatan sipil; dan2) Kutipan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.b. Tata Cara Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan SipilPencatatan pembetulan akta pencatatan sipil dengan permohonan darisubjek akta tanpa penetapan pengadilan (asas Contrarius Actus) dilakukan padaDisdukcapii Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota di tempatpenduduk berdomisli atau Perwakilan Republik lndonesia di luar negeri dengantata cara sebagai berikut:1) Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan dengan kodeF -2.0 1 atau F -2.A2 serta me nyerah ka n persyaratan ;
2) Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulirpelaporan dan persyaratan;Catatan:Fotokopi Kartu Keluarga diperlukan untuk verifikasi data yang tercantumdalam formulir F-2.01, tidak menarik dokumen autentik yang menjadipersyaratan pembuatan akta pencatatan sipil asli, tidak perlu KTP-el saksidan ayah, ibu atau wali (bagi anak yang dibawah umur), karena identitas saksidan ayah, ibu atau wali sudah tercantum dalam formulir F-2.01.3) Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT DisdukcapilKabupaten/Kota atau Perwakilan Repubulik lndonesia di luar negerimelakukan perekaman data kedalam basis data kependudukan;4) Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil KabupateniKota atau UPTDisdukcapil Kabupaten/Kota atau Penrvakilan Republik lndonesia di luarnegeri membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil mengenaipembetulan akta;5) Pejabat pencatatan sipil menerbitkan kembali kutipan akta pencatatan sipildan mencabut kutipan akta pencatatan sipil darisubjek akta; dan6) Kutipan akta pencatatan sipil yang telah dibetulkan diserahkan kepadaPemohon.c. Formulir Yang Digunakan Dalam Pencatatan Pembetulan Pencatatan SipilPencatatan pembetulan akta pencatatan sipil dengan permohonan darisubjek akta dilakukan dengan menggunakan formulir yang terdiri dari:1) Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Dalam Wilayah NKRI dengan kode F-2.01 alau Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Luar Wilayah NKRI F-2.02.2) Formulir hasil pelayanan pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil,dengan kode CP.16.-\t(LI\__\_t
3. Lampiran Formulir yang Digunakan Dalam Pencatatan Pembetulan AktaPencatatan Sipila. Formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI, dengan kodeF-2.01(Terlampir pada halaman 24 - 27, BAB lll Poin A Angka 4 Huruf aBuku Petunjuk Teknis ini).b. Formulir pelaporan pencatatan sipil di luar wilayah NKRI, dengan kode F-2.02(Terlampir pada halaman 35 , 37, BAB lll Poin A Angka 4 Huruf a BukuPetunjuk Teknis ini).c. Formulir hasilpelayanan pencatatan pembetulan akta pencatatan sipildengankode CP.16, sebagai berikut:fiATATAN F*N€GIRFEM8ETUI.AN AIfiA FEhICATATAEI S1FI LEerdasarkan dokumen persyaratan denJatau pennrhonanpendudr*k, teleh dilakukan Akta,." ."... Nor*or......."..-. zt}".'Peja hat Fencatatsri 5ipi1..".."Formutir 45 - Catatan Pinggir Pembetutan Akta Pencatatan Sipil, dengan kode CP-2.16
O. Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan SipilPencatatan pembatalan akta pencatatan sipil merupakan salah satu subsistempencatatan sipil di Indonesia. Pengaturan mengenai pencatatan pembatalan aktapencatatan sipil dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan diatur dalamUndang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yangtelah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan AtasUndang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang pembatalan akta pencatatan sipiljuga dapat dilakukan tanpa melaluipenetapan pengadilan/Contrarius Acfus diatur dalam Pasal 89 ayal(2) dan ayat (4)Peraturan N/enteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang PeraturanPelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan danTata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Penjelasan terkait ContrariusAcfus dibahas dalam BAB IV Buku Petunjuk Teknis Pelayanan Pencatatan Sipil ini.1. Dasar Hukum Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipila. Pasal 72 ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun2006/Undang-Undang Nomor 24 T ahun 2013b. Pasal 102 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018c. Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019d. Pasal 89 ayat (1),(2),(3) dan ayat (4) Permendagri Nomor '109 Tahun 20192. Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil Berdasarkan PenetapanPengadilana. Persyaratan Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan SipilPencatatan pembatalan akta pencatatan sipil berdasarkan penetapanpengadilan dilaksanakan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPTDisdukcapil Kabupaten/Kota di tempat penduduk berdomisili. Pencatatanpembatalan akta pencatatan sipil dilaksanakan berdasarkan penetapanpengadilan, dengan memenuhi persyaratan berupa:1) Fotokopi salinan putusan pengadilan yang telah mempuhyai kekuatan hukumtetap;2) Kutipan akta pencatatan sipilyang dibatalkan;3) Fotokopi Kartu Keluarga.\--\-i(LLI
b. Tata Cara Pencatatan Pembatalan Pencatatan SipilPencatatan pembatalan akta pencatatan sipil dilaksanakan berdasarkanpenetapan pengadilan dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPTDisdukcapil Kabupaten/Kota di tempat penduduk berdomisili dengan tata carasebagaiberikut:1) Pemohon mengisi dan menandatanganiformulir pelaporan kode F-2.01sertamenyerahkan persyaratan;2) Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulirpelaporan dan persYaratan.Catatan:Fotokopi Kartu Keluarga diperlukan untuk verifikasi data yang tercantumdalam formulir F-2.01, tidak menarik salinan putusan pengadilan asli, tidakperlu KTP-el saksi, ayah atau ibu atau wali (bagi anak yang dibawah umur)karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01.3) Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT DisdukcapilKabupaten/Kota melakukan perekaman data ke dalam basis datakependudukan;4) Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil KabupateniKota atau UPTDisdukcapil Kabupaten/Kota membuat catatan pinggir pada register aktapencatatan sipil;5) Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPTDisdukcapil Kabupaten/Kota mencabut kutipan akta pencatatan sipil;6) Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPTDisdukcapil Kabupaten/Kota menerbitkan register akta pencatatan sipil dankutipan akta pencatatan sipil sesuaidengan putusan pengadilan'c. Formulir yang Digunakan dalam Pencatatan Pembatalan Pencatatan SipilPencatatan pembatalan akta pencatatan sipil dilaksanakan berdasarkanpenetapan pengadilan dengan menggunakan formulir yan$ terdiri dari:'1) Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Dalam Wilayah NKRI, dengan kode F-2.01.2) Formulir hasil pelayanan pencatatan pembatalan akta pencatatan sipilberdasarkan penetapan pengadilan, dengan kode CP.17.
3. Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan SipilTanpa Penetapan PengadilanlContrarius Actus)Selain melalui penetapan pengadilan pembatalan dapat dilakukan dengancara contrarius actus yaitu dengan tata cara pemohon mengisi danmenandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan. Penjelasanterkait Contrarius Acfus lebih lanjut dibahas dalam BAB lV Buku Petunjuk TeknisPelayanan Pencatatan Sipil ini.a. Persyaratan Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil TanpaPenetapan PengadilanPersyaratan dalam pembatalan tanpa penetapan pengadilan dapat memenuhipersyaratan:1) Kutipan akta pencatatan sipilyang akan dibatalkan;2) Dokumen pendukung yang menguatkan pembatalan;3) Kartu Keluarga;4) KTP-el;atau5) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak.b. Tata Cara Pencatatan Pembatalan Pencatatan Sipil Tanpa PenetapanPengadilanPencatatan pembatalan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksuddilakukan dengan cara: membuat catatan pinggir pada register aktapencatatan sipil; mencabut kutipan akta Pencatatan Sipil; menerbitkan registerakta pencatatan sipildan kutipan akta pencatatan sipilsesuaidengan putusanpengadilan.\\-l-IILLti
4. Lampiran Formulir Yang Digunakan Dalam Pencatatan Pembatalan AktaPencatatan Sipila. Formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI, dengan kodeF-2-01(Terlampir pada halam an 24 - 27, BAB lll Poin A Angka 4 Huruf aBuku Petunjuk Teknis ini).b. Formulir hasil pelayanan pencatatan pembatalan akta pencatatan sipilberdasarkan penetapan pengadilan, dengan kode cP.17, sebagai berikut:TATATAil FtiI€EIilPESICffTAT&FI PEfi*BETA$.&H AIff* PEF*C*TA?Afl slffi LErEflAS*iltAH Fffi rrArAfrllPtlFU*AH FEI{fiA$l*,AHBerdas*rlun peftEtapam/pufusan pefigadilan"'.frlom*r."......,- tanggal.".."..." .., te[ahdiNa h*ka n Pembata I*n Akta..... "....".....'...". NornortarqgaI.r,..,s..,,..,!,i'"""""' 20"'Peiahat Fencatatsn Sipi 1,.,..". ",,ruIPFormulir 46 - Catatan Pinggir Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan SipilBerdasarkan Penetapanl Putusan Pengadilan, dengan kode CP-2-1 7
Perjanjian PerkawinanPencatatan perjanjian perkawinan dibuat pada waktu atau sebelumdilangsungkan perkawinan, perjanjian perkawinan dibuat selama dalam ikatanperkawinan, perjanjian perkawinan dibuat di wilayah Negara Kesatuan Republiklndonesia dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia sertaperubahan atau pencabutan perjanjian perkawinan dapat dilakukan pada DisdukcapilKabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota tempat penduduk berdomisili.1. Dasar Hukum Pencatatan Perjanjian Perkawinana. Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018b. Pasal 98, Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019c. Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 7 ayat(2)Permendagri Nomor 109 Tahun 20192. Pencatatan Perianiian Perkawinana. Persyaratan Pencatatan Perianjian Perkawinanpencatatan Pencatatan perjanjian perkawinan dibuat pada waktu atausebelum dilangsungkan perkawinan, perjanjian perkawinan dibuat di wilayahNKRI dan/atau di luar wilayah perjanjian perkawinan dilakukan denganmemenuhi persYaratan beruPa:1) Fotokopi akta perjanjian perkawinan yang dibuat dengan akta notaris yangberkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia;2) Kutipan akta perkawinan suamidan isteri atau nama lain yang diterbitkan olehnegara lain;3) KTP-el;dan4) Fotokopi Kartu Keluarga.b. Tata Gara Pencatatan Perjaniian PerkawinanPencatatan Pencatatan perjanjian perkawinan dibuat pada waktu atausebelum dilangsungkan perkawinan, perjanjian perkawinan dibuat di wilayahNKRI dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia sertaperubahan atau pencAbutan perjanjian perkawinan dilakukan pada DisdukcapilKabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota tempat pendudukberdomisili, dengan tata cara sebagai berikut:1) Pelapor mengisi dan menandatangani formulir pelaporan .sertamenyerahkan PersYaratan;Z) petugas pelayanan melakukan verlfikasi dan validasi terhadap formulirpelaporan dan PersYaratan;LI{Lii.l.LL
3) Petugas pada disdukcapil Kabupaten/Kota atau uptKabupaten/Kota melakukan perekaman data formulir pelaporan ke dalambasis data kependudukan ;4) Pejabat pencatatan sipil pada disdukcapil Kabupaten/Kota atau uptdisdukcapil Kabupaten/Kota membuat catatan pinggir dalam register aktaperkawinan dan kutipan perkawinan atau menerbitkan surat keteranganjika pencatatan perkawinannya dilakukan di negara lain; dan5) Kutipan akta perkawinan yang telah dibuatkan catatan pinggir atau suratketerangan diberikan kepada masing-masing suami dan/atau isteri.c. Formutir yang Digunakan dalam Pencatatan Perjanjian Perkawinan1) Formulir pengajuan pelayanan pencatatan perjanjian perkawinan di wilayahNegara Kesatuan Republik lndonesia, dengan kode F-2.01, terlampir.2) Formulir hasil pelayanan pencatatan perjanjian perkawinan di wilayahNegara Kesatuan Republik lndonesia, terdiri dari:a) surat keterangan pelaporan perjanjian perkawinan, dengan kodeF-2.07.b) surat keterangan perubahan/pencabutan perjanjian perkawinan,dengan kode F-2.08 sebagai berikut:c) catatan pinggir perjanjian perkawinan yang Dibuat sebelum dan PadaSaat Dicatatkan Perkawinan Pada Register dan Kutipan AktaPerkawinan, dengan kode F-2.19 sebagai berikut:d) Catatan pinggir perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinanpada regis*ar dan kutipan akta perkawinan, dengan kodeF-2.20 sebagaiberikut:e) Catatan pinggir perubahan/pencabutan perjanjian perkawinan padaregister dan kutipan akta perkawinan, dengan kode F'2.21 sebagaiberikut:
3. Lampiran Formulir Yang Digunakan Dalam Pencatatan Perjanjian LPerkawinana. Formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI, dengan kodeF-2.01 (Terlampir pada halainan 24 - 27, BAB lll Poin A Angka 4 Huruf aBuku Petunjuk Teknis ini).b. Formulir hasil pelayanan pencatatan perjanjian perkawinan diwilayah NegaraKesatuan Republik lndonesia, terdiri dari:1) Surat keterangan pelaporan perjanjian perkawinan, dengan kodeF-2.07 sebagai berikut:KOF E[T*&S KEFE}IIDUBUI{AF* G'A'q PENCATATP..fi} SiPIi]K&AUPATET#K*T,qSUFTAT X{ETERJ\:I{EJqfi FElrqtrflfirhrq FER*fAr'&XiA3'I FERI(ArAIllrlAltlhlomorParr& ttsl iini ...--.-..." tffiggtEl"-.-..".. bufian --------"----- khun '--.--''SayEFeiabat FetlcdsiaE stpa--,,---.-" - -- - tdah ilrsfte{i'Ita lEporan PtrianFe$ei["",lero, unlqk dEsertaliao daia6 &lda per*a$rinalr lftffErE la4o YaEg difre{bi{ttrxLtrft I'legara hl6nltr------------'-" tstgE'd'-- "-"'-- ',aniaraHEm, (l-aki-takil :NIK :rlocEsr {}otf,-Erffir Feridaasn Rl :Terqrat tenggd htlir :Fe*e{aan :Alarnal ;Kerirarc|EnEgBaan It{arna Ayafi :Narca Ibu :BSBEaB:qarra {P*rEilnpuan } :I'iIK :Nom6r Dohlmsrt Feridanaa Et t :Terlsrilt tasEEd Ehir :Fekeriaan :Alamat :l(€crirarganEgtraEn :Nar&a Ayafl :Hamfi lbu :Meftf$uk p#8 Eeila gerjnalrn FeEka'wEHfiEr !!olllor.-...-.. *q}gEfat''--"-.". Yang &xdda?d8pat $f stari& -,. --...,."------,.-,--" yeQg hErhHrldldtwt tff - -- -- -'' --Fdaptrcll pcfltrriiaB p€lhaysin€n ini daEert8tian pda dengaa S*ral lf.Elerangxnruapffictr FErDcatattrl F=d<ma{nan lfrll{I di[rm l,UBrys} I'I+{H' FenE€tatarl Sip{t. .r'ilFFormutir 47 - Surat Keterangan Pelaporan Perianiian Perkawinan,denoan kode F-2.07Lt:\.i(LLIL
2) Surat keterangan perubahan/pencabutan perjanjian perkawinan, dengankode F-2.08 sebagai berikut:[}de tlart inl .-........- tEtrEEE.,---.... btrlE$ ..-----.------ lahrrn ---.----srya '-.--.."--""""'Fdabat F€rtatBltrl SEPi-------'---------, HIh rrbefttf,irrEl :laFsrffi]peit A"ft*rpretoabutsn p,6rng.€ian ferks6ri6ag tmtrik dE5ertagi6n dslam *ld.ap*rkarnrinan f[rBfira triaiE ].atrq dtErtfftan flash il{egar8,EOF EIF,IAS KEP]ENSUE'UKAF* tsAl'd FEII{E:F.TATAN SIFrLKAEI.IFATENdK*TASUFIAT 'CETEftAil{}Afi PERTJEAHE]i* y'F'EFIEAEUT'IIF'I FEE,I&$., [AF, PE*,KAtftf t]sAF{Homor :......-......-..-..alrfimor*angEaI.....--...-...., an*dE :Harlia B-S(i,-{aki}ruIt(lrlomar DE*ilrfter} P€*idaEan RlTc!flpat tfiilgu|d Fr?rafnHama lbu,{arna (PerelrpuaB } :FtI}thlcrr?oF E}*r.ffirBn PEfidanaR Ft ITerlrBqt {ErEqrd [afiirFe*te{aa*lAgrEdrla,tFffi Ehailai l(epe Ay€ftt{amfl lbuSeBga!riltenliuk pBdt alda peltanfan per*E$dnaH rrof,nQr.-...... t8ryEEd.-.-'-.... Yang (&trafidihd3F&n }.lolarisyrylE[ b€rkedud]rd(en di -. - -- -.., --.--HapGrar* pert*at nle,efleahEtfiEr {Eritrtjiatr{ pl*ftaflirran Bni Sstakaft flladengBm sEmar l(eerangBn *}dBportrl Perieet*a{'i FeEkil.rfBan ldllT,ll trhiat- vtlitaydll{KF$ [!o$!$r-------------"-,---- FercatEfiarl SiFiil- -.HIF* ] FihhanFormutir 48 - Surat Keterangan PerubahanlPencabutan Perianiian Perkawinan,dengan kode F-2.08
3) Catatan pinggir perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum dan pada saatdicatatkan perkawinan pada register dan kutipan akta perkawinan, dengankode CP.1 9 sebagai PIL\tiEi .El ffi.PETFIJAT1SII'ELIi| gEEl{{4.tttirEEtlrELnr* YJq.Ell|GiiEF*E'i-TJELT SEEE}-,*J'EJq E*.&&& F. -ptEA- Si,q,ATD1€I&TE-E-:X|{,4.[\I FERI{irntfl6}#cI,A]}$ FAE.AFIE{EI5]E-EFE E&Fi[ l{E3t[-*Fi+t\r rrr,} p i!I-a rI F{e I:i B. tr}n i E r* !P e,r{ca r.iqr i tr a' ml1/l' a 6- r,ege rei€: rE e sfi e ft t rEt trtE c h rrB e rr tlhfsfra rtsE!*etE r,-!.B\&o!-rro rE\&r.urr.l.beu-{ arrgE:a}&afteFormulir 49 - Catatan Pinggir Perjanjian Perkawinan yanEDibuat Sebelum dan Pada Saat Dicatatkan Perkawinan PadaRegister dan Kutipan Akta Perkawinan, dengan kode CP.194) Catatan pinggir perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinanpada register dan kutipan akta perkawinan, dengan kode CP.20 ;tr!rJelfilffifEFl*mlJl.et+{l FEff r&4UtI*&&i4ItI SEl-fr.filGA S:A"EJ4,|!lill*(AT:Aru FERltA.t t *{U,J{Fia P*B'Fh fiEEiil'S.TEH S"&lhIH{_tTAF"eftI "&t{TA F Efr a J,ctB perja niien-r p,er$eatari benkedr.,lr.,*l<.em djitelalr rruen g,erf a*qa rl ilqeselpa:ka'1ta rr bersarrraatas feil-jar*IEa rr peu-katl+Erxanl s"r=h"rg=iI atrr p ii r:* u-x da I a rrx a kta per$r a siri rr a rr, -ztr_-_Fejabat P'er*e:BjtatEr * SipEfl;NIFFormulir 50 - Catatan Pinggir Perjanjian Perkawinan SelamaDalam lkatan Perkawinan Pada Register dan Kutipan AktaPerkawinan, dengan kode CP.20:l!Iiidibl;lat di$tadaparr lh[f,]tErfrs
CAE#LTAiI F*}T€E{EI*RPEffi [JiS.*]*AfiafF€FrC*EH.rT.fi.F,l'*'] PAEA EE{STSSEE E.AfiN{iff fTIFA!{I .S,ltTA. FtEElil4tltf I:6I,l{11&Elerd.a=a,r€qart alqta :pe*-jan;jEar* dilbq-rat d&&*adaPa'nth8otarfrs YrE6'eEl berlkeduu*can n*) at=rc.perj,ee*!3an perkata.i:nan fi{prr*t*rtarrgg.*t---.--*- b*x$i*r* taFtelndi.br.rat drifiadap*e-r E*ilrtarEsbex-k'edr*dr*kanr di3A--_Fejabat PersEetatar* Sipiilla$citayEngyEmgFormulir 51 - Catatan Pinggir PerubahanlPencabutan PerianiianPerkawinan Pada Register dan Kutipan Akta Perkawinan, dengankode CP.215) Catatan pinggir perubahan/pencabutan perjanjian perkawinan pada'register dan kutipan akta perkawinan, dengan kode CP.21 sebagai berikut:etr-2-an
Q. Pencatatan Peristiwa Penting Bagi Orang Asing yang Tidak Memiliki Dokumen \..Keimigrasian1. Dasar Hukum Pencatatan Peristiwa Penting Bagi Orang Asing yang Tidak ,Memiliki Dokumen Keimigrasiana. PasalTT Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018b. Pasal 95, Pasal 96 Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 \-c. Pasal 6, Pasal 7 Permendagri Nomor 109 Tahun 20192. Pencatatan Peristiwa Penting Bagi Orang Asing yang Tidak Memiliki \-Dokumen Keimigrasiana. Persyaratan Pencatatan Peristiwa Penting Bagi Orang Asing yang Tidak \.-Memiliki Dokumen KeimigrasianPeristiwa penting yang dialami oleh orang asing yang tidak memiliki \*dokumen keimigrasian dalam wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesiadapat dilaporkan kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil LKabupaten/Kota di tempat terjadinya peristiwa penting. Pencatatan peristiwapenting yang dialami oleh orang asing yang tidak memiliki dokumen !.keimigrasian dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa bukti peristiwapenting yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yang menyatakan Iterjadinya peristiwa penting.b. Tata Cara Pencatatan Peristiwa Penting Bagi Orang Asing yang Tidak LMemiliki Dokumen KeimigrasianPencatatan peristiwa penting yang dialamioleh orang asing yang tidak ,memiliki dokumen keimigrasian dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota di tempat terjadinya peristiwa penting, idengan tata cara sebagai berikut: \-1) Pemohon mengisi dan menandatanganiformulir pelaporan F-2.01 sertamenyerahkan persyaratan L2) Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulirpelaporan dan persyaratan; \*Catatan:Bukti peristiwa penting yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang Iyang menyatakan terjadinya peristiwa penting berupa fotokopi, asli hanyadiperlihatkan dan Dinas tidak mengambil bukti peristiwa penting yang fasli.3) Petugas pelayanan melakukan perekaman data ke dalam basis data ,!kependudukan dan pencetakan dokumen;
4) Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota diterjadinya peristiwa penting menerbitkan surat keterangan peristiwa5) ;l;l?lngan peristiwa pentins diserahkan kepada Pemohon'c. Formuliryang Digunakan dalam Pencatatan Peristiwa Penting BagiOrangAsing yang Tidak Memiliki Dokumen KeimigrasianPencatatan peristiwa penting yang dialami oleh orang asing yang tidakmemiliki dokumen keimigrasian dilakukan dengan menggunakan formulir yangterdiridari:1) Formulir Pelaporan Pencatatan sipil di Dalam wilayah NKRI, dengankode F-2.01.2) Formulir hasil pelayanan pencatatan peristiwa penting yang dialami olehorang asing yang tidak memiliki dokumen keimigrasian diwilayah NKRI,berupa surat keterangan, dengan kode CP.13.
Lampiran Formulir Yang Digunakan Dalam Pencatatan Peristiwa PentingBagi Orang Asing yang Tidak Memiliki Dokumen Keimigrasian \-a. Formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI, dengan kodeF-2.01 (Terlampir pada halam an 24 - 27, BAB lll Poin A Angka 4 Huruf 3 \*.Buku Petunjuk Teknis ini).b. Surat keterangan pencatatan sipil bagi orang asing yang tidak memiliki Ldokumen keimigrasian, dengan kode formular CP.13, sebagai berikut:DH*AS XEPB{EUEUI(AFI MH FE ICf;.Tf,T*'* s{P,IL }ffiETIFATEFIJITETA,.".". """5i.JRAT I{E EEA}TGg}IPEi*CATATAIII s[P}L EAGI frHAHG ASMGYAHG TUIAI{ illE[t*UKl ImKufrlEld t(EI]AGfirdSAilf* o'r*q rSr*rdffiEr*Br! hponan darildanaaTutgryd hdan*siairr.*r.r,-.rrn*rr{ {tr"r.* tf,LFeiatudt Fencawn $ip&r l urtt* peristiwi 52 - Surat Keterangan Pencatatan Sipil Bagi Orang Asing yangTidak Memiliki Dokumen Keimigrasian, dengan kode CP-2.13
R. Pencatatan Pelaporan Peristiwa Penting dari Luar NegeriPeristiwa penting dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia yangtelah dicatatkan pada instansiyang berwenang di negara setempat belum dilaporkankepada Penivakilan Republik lndonesia di luar negeri, dilaporkan kepada DisdukcapilKabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota di tempat Pendudukberdomisili.1. Dasar Hukum Pencatatan Peristiwa Penting dari Luar Negeria. Pasal 56, Pasal 57, Pasal 64,Pasal 78 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun2018b. Pasal 7, Pasal 85 ayat (3), Pasal 97 Permendagri Nomor 108 Tahun 2019c. Pasal 6, Pasal 7 Permendagri Nomor 109 Tahun 20192. Pencatatan Pelaporan Peristiwa Penting dari Luar Negeria. Persyaratan Pencatatan Pelaporan Peristiwa Penting dari Luar NegeriPencatatan peristiwa penting dari luar witayah Negara KesatuanRepublik lndonesia yang telah dicatatkan pada instansi yang berwenang dinegara setempat namun belum dilaporkan kepada Perwakilan Republiklndonesia di luar negeri dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa:1) Fotokopi bukti pencatatan peristiwa penting yang diterjemahkan olehpenerjemah tersumpah, atau2) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak3) Fotokopi Kartu Keluargab. Tata Cara Pencatatan Pelaporan Peristiwa Penting dari Luar NegeriPencatatan peristiwa penting dari luar wilayah Negara KesatuanRepublik lndonc .a yang telah dicatatkan pada instansi yang berwenang dinegara setempat belum dilaporkan kepada Perwakilan Republik lndonesia diluar negeri dilakukan Disdukcapil KabupatenlKota atau UPT DisdukcapilKabupaten/Kota di tempat Penduduk berdomisili, dengan tata cara sebagaiberikut1) Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan serta menyerahkanpersyaratan.2) Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulirpelaporan dan persyaratan.3) Petugas pada Disdukcapil KabupateniKota atau UPT DisdukcapilKabupaten/Kota meJakukan perekaman pelaporan dalam basis datakependudukan.
4) Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPTDisd u kcapil Kabu paten/Kota menerbitkan surat keterangan pelaporan.c. Formulir yang Digunakan dalam Pencatatan Pelaporan Peristiwa Pentingdari Luar NegeriPencatatan peristiwa penting dari luar wilayah Negara KesatuanRepublik lndonesia, dilaporkan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPTDisdukcapil Kabupaten/Kota di tempat penduduk berdomisli untuk melakukanpencatatan dengan menggunakan formulir yang terdiri dari:1) Formulir Pelaporan Pencatatan Sipildi Dalam Wilayah NKRI, dengan kodeF-2.01.2) Formulir hasil pelayanan pelaporan peristiwa penting dari luar wilayahNegara Kesatuan Republik lndonesia pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota di tempat penduduk berdomisli,berupa surat keterangan pelaporan pencatatan sipil dari luarwilayah NegaraKesatuan Republik lndonesia, dengan kode F-2.12.L(*LL(i(*-LLL
3. Lampiran Formulir Yang Digunakan Dalam Pencatatan Pelaporan PeristiwaPenting dari Luar Negeria. Formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI, dengan kodeF-2.01 (Terlampir pada halam an 24 - 27, BAB Ill Poin A Angka 4 Huruf aBuku Petunjuk Teknis ini).b. Surat keterangan pelaporan pencatatan sipil dari luar wilayah NegaraKesatuan Republik lndonesia, dengan kode F-2.12 sebagai berikut:F"3,1!Nilw :tsEFTfiA HSPffiWI.ffiXi*H E#;r FGffi*T*T*I* *ISEI"Eac6lFtrGISs*ErI*fitM*T' XflEil*[rMffi ]fGl*$ffi,ffi frGffiftEiffiIft fi#ILffig fir**f;reIfr**l ffitntffi*.,*--*]@ffiI {{$tddt #IrEsErffiB FdW WEffiM *8ffit5"w@at* l,$dEtr, atas ttrrB:Haffi* :HXI{ :r!---rHdISGre*mffir.*." -..",.".W*kJt*slek x$B d' $-LlarsnsiiMffii#E**tt i"* ,sln?*ti@ e plMsrus$$":!flKtffiffrpsffi&- *3,qM $#!LFormulir 53 - Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil, dengan kode F-2.12
BAB IVPENYELESAIAN MASALAH PENCATATAN SIPILA. Asas Hukum Contrarius Actus.1. PengertianAsas Confra rius Actus adalah asas yang menyatakan bahwa badan atau pejabattata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dapat berwenangmembatalkan atau memperbaiki secara langsung tanpa harus menunggu pihak lainkeberatan atau mengajukan gugatan.2. Dasar HukumUndang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahanpembatalan akta pencatatan sipil dapat melalui pejabat pemerintahan yang menetapkankeputusan atau atasan pejabat yang menetapkan keputusan dalam instansi ini adalahKepala Disdukcapil Kabupaten/Kota setempat dan Pasal 89 ayat (2) dan ayal (4)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang PeraturanPelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan TataCara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.3. Prinsip dasara. Contrarius Acfus melekat pada Jabatan bukan pada pejabat, sehingga ContrariusAcfus dapat dilakukan pada jabatan dalam kurun waktu masa jabatan pejabat lain.b. Tidak menunda pelaksanaan keputusan pejabat TUN sampai pengadilanmembuktikan sebaliknYa.c. Batasan Untuk Penggunaan Contrarius ActusKetetapan mengenai Batasan pembatalan tercantum pada pasal 66 ayat (4)Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:"Keputusan pembatalan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan dan atasanpejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan palinglama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya alasan pembatalan sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusanpembatalan."4. Contoh Penerapan Kasus di Disdukcapil Kabupaten WonogiriSejak tahun 2020 Disdukcapil Kabupaten Wonogiri telah menyelesaikan kasuspembatalan akta pencatatan sipiltanpa melalui pengadilan/Contrarius Acfus sebanyak28 kasus. Uraian data kuantitas kasus tersebut meliputi:a. Tahun 2020 terdapat 4 kasus, dengan 1 kasus pembatalan akta kelahiran dan 3kasus pembatalan akta kematian.
b. Tahun 2021 terdapat 13 kasus, dengan 2 kasus pembatalan akta kelahiran dan 11 Lkasus pembatalan akta kematian.c. Tahun 2022hingga bulan Aprilterdapat 11 kasus, dengan 4 kasus pembatalan akta \_kelahiran dan 7 kasus pembatalan akta kematian.Sampel kasus:a. Kutipan akta kematian dengan nama yang tertulis MISNO tidak sah dikarenakanyang bersangkutan masih hidup. terdapat kesalahan pelaporan kematian dari pihakperangkat desa saudara Ferry lriawan, sehingga MISNO yang masih hidup justrudilaporkan meninggal, maka dari itu akta kematian dengan nomor 3312-KM-29072021-0066 dengan tertulis nama MISNO tidak sah dan dibatalkan.b. Kutipan akta kelahiran dengan Nomor akta 3312-LT-25042013-0064 tertulis namaAMIN NUDIN tersebut digunakan untuk kepentingan pendaftaran kepala desa,namun tidak sesuai dengan tlazahyangtertulis AMIN KHUDORI lalu setelah selesaiproses pendaftaran kepala desa dan tidak terpilih saudara AMIN KHUDORI inginmengembalikan akta kelahirannya ke nama semula sesuai dengan ijazah yang iamiliki yaitu AMIN KHUDORI, maka akta kelahiran dengan Nomor akta 3312-LT-25042013-0064 atas nama AMIN NUDIN dibatalkan. Hal ini murni karena kelalaianpihak pelapor untuk mendapatkan akta kelahiran yang tidak sesuai dengandata yang sebenarnya.l._LLLL!LLLLL
B. Diskresi1. PengertianBerdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, diskresiadalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabatpemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalampenyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yangmemberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan atau adanyastagnasi pemerintahan.2. Dasar Hukuma. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.3. Prinsip dasarPrinsip dasar dalam penggunaan diskresi yang harus dipenuhi oleh pejabat pemerintahadalah:a. Sesuaidengan tujuan diskresi;b. Sesuaidengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);c. Berdasarkan alasan-alasan yang objektif;d. Tidak menimbulkan konflik kepentingan; dane. Dilakukan berdasarkan itikad yang baikSyarat tambahan yang wajib dipenuhi terkait penggunaan diskresi, yaknipenggunaan diskresi yang berpotensi mengubah alokasi anggaran wajib memperolehpersetujuan dari atasan pejabat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.Persetujuan tersebut dilakukan apabila penggunaan diskresi menimbulkan akibathukum yang berpotensi membebani keuangan negara.Setiap penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintahan tentu memiliki tujuantersendiri, diantaranya adalah Melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, Mengisikekosongan hukum, memberikan kepastian hukum dan Mengatasi stagnasipemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.Adapun yang dimaksud d'engan stagnasi pemerintahan adalah tidak dapatdilaksanakannya aktivitas pemerintahan sebagaiakibat kebuntuan atau disfungsidalampenyelenggaraan pemerintahan, contohnya seperti keadaan bencana alam atau gejolakpolitik.
4. Contoh Penerapan DiskresiDalam hal ini sebagai contoh penerapan diskresi adalah penggunaan SuratPernyataan Tanggung Jawab Mutlak. SPTJM adalah Surat Pernyataan TanggungJawab Mutlak yang dibuat oleh yang bersangkutan atau wali atau pemohon sebagaikebenaran dengan tanggung jawab penuh yang diketahui 2 (dua) orang saksi. SPTJI/Kebenaran Data Kelahiran, adalah pernyataan yang dibuat oleh orangtuakandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas kebenaran data kelahiranseseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi. SPTJM Kebenaran sebagaiPasangan Suami lstri, adalah pernyataan yang dibuat oleh orangtuakandunglwali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubunganperkawinan seseorang yang di dalam Kartu Keluarga sudah tercantum sebagaiPasangan Suami lstri dengan diketahui2 (dua) orang saksi.Dalam pengurusan akta kelahiran, selama ini penduduk sering merasakankesulitan melengkapi persyaratan surat keterangan lahir dari DokteriBidan/PenolongKelahiran terlebih baglyang mengurus akta kelahiran setelah berusia dewasa. Hal inidisebabkan surat keterangan lahir tersebut tidak ada, hilang atau tidak disimpan baik-baik oleh orangtuanya karena sudah terlalu [ama. Apabila tidak memlliki suratketerangan lahir: maka persyaratan menjadi tidak lengkap, akhirnya tidak bisamengurus akta kelahiran. Dengan latar belakang tersebut pemerintah menerbitkanSPTJM sebagai solusi sementara.SPTJM mulai diberlakukan oleh pemerintah sejak Menteri Dalam Negeri Rlmenerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia Nomor 9 Tahun 2016tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. Permendagriini diterbitkan dengan pertimbangan bahwa kepemilikan akta kelahiran sebagaiwujudpengakuan negara atas identitas anak masih rendah.Praktik diskresidalam pelaksanaan pencatatan sipiladalah Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil yang mengakomodir penerimaan berkas belum lengkap untuktetap diproses dengan dilengkapiselama proses berjalan. Dengan begitu apabila terjadipersyaratan yang belum terpenuhi maka permohonan akan tetap diterima dan diprosessembari masyarakat tersebut melengkapi persyaratan.III\*t\L(tL
IL G. penggunaan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 TahunL 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi KePendudukanpengaturan pencatatan perkawinan beda agama di lndonesia saat ini berdasarkanpasal 35 huruf a dan Penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24Tahun 20,t3 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan. Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukanmenyatakan bahwa pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 34 Undang-UndangAdministrasi Kependudukan bertaku juga bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan.Sedangkan yang dimaksud dengan "perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan" dapatdilihat dalam penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-undang Adminduk, yaitu perkawinanyang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.Contoh implementasi adalah putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor:916/Pdt.P/2022IPN.Sby. yang telah mengabulkan perkawinan beda agama dari pemohon,kemudian memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KotaSurabaya untuk mencatatkan perkawinan tersebut.
BAB VPENUTUPDemikian petunjuk teknis pelayanan pencatatan sipil ini dibuat, untuk menjadipanduan agar tercapai kesamaan pengertian dan tindakan dalam melaksanakanpelayanan pencatatan sipil dan memberikan pedoman pelaksanaan dalam halpengawasan dan pemeriksaan terhadap proses pelayanan pencatatan sipil khususnyadalam pelayanan pencatatan sipil kepada masyarakat baik diwilayah NKRI maupundi luarwilayah NKRI. Harapan dengan terbitnya Buku Petunjuk inidapat meningkatnyakualitas, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalampelayanan pencatatan sipil dan Memberikan standar yang sama dan terukur bagipetugas di Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota, UPT Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota danpetugas pada kantor Perwakilan Republik lndonesia di luar negeri dalam pelayananpencatatan sipil dengan berpedoman Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24Tahun 20'13 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan PelaksanaanPeraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata CaraPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam AdministrasiKependudukan dan S'trat Edaran Direktur Jenderal Kependudukan Nomor470113287lDukcapil tanggal 28 September 2021 hal Jenis Layanan, Persyaratan danPenjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
Jakarta Selatanlakarta 120!c
r: