3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Republik Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Republik Lembaran Negara Republik Indonesia 4614); 8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021- 2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 6); 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Petunjuk PER/20/MENPAN/11/2008 tentang Nomor Penyusunan Indikator kinerja Utama; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2021 - 2026 INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2021 - 2026 NO MISI / TUJUAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA NO URAIAN URAIAN / DEFINISI OPERASIONAL FORMULA PENGHITUNGAN 1 2 3 4 MISI 1 : MENINGKATNYA KUALITAS DAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG UNGGUL DAN PRODUKTIF UNTUK MENCAPAI KESEJAHTERAAN DAN KEADILAN SOSIAL TAGLINE : SEMARANG SEHAT DAN CERDAS 1 Meningkatnya kualitas dan kapasitas sumber daya manusia 1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pengukuran perbandingan dari harapan hidup, Rata - rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah dan Pengeluaran Riil per kapita disesuaikan, yang menjadi ukuran keberhasilan pembangunan sebagai standar hidup semua negara IPM =√Ikesehatan x Ipengetahuan x Idaya beli 3 Ipengetahuan= IHLS+IRLS 2 Angka Harapan Lama Sekolah Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur 7 tahun di masa mendatang. IHLS = HLS - HLS min HLSmaks - HLS min Rata-rata Lama Sekolah Rata-rata jumlah tahun yang telah dihabiskan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas di seluruh jenjang pendidikan formal yang yang pernah dijalaninya. IRLS = RLS - RLS min RLS maks- RLS min
NO 2 MISI / TUJUAN STRATEGIS URAIAN 1 Terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat INDIKATOR KINERJA UTAMA NO URAIAN 2 Angka Harapan Hidup Pengeluaran per Kapita Disesuaikan - Purchasing power parity (PPP) 2 Tingkat Kearifan Budaya Lokal 3 Tingkat Pengangguran Terbuka 4 Angka Kemisikinan URAIAN / DEFINISI OPERASIONAL 3 Rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Rata-rata tingkat Pelestarian Warisan Budaya dan Apresiasi terhadap Kesenian Lokal Tingkat Pelestarian Warisan Budaya Tingkat Apresiasi terhadap Kesenian Lokal Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja Persentase Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dibandingkan dengan jumlah penduduk secara keseluruhan. FORMULA PENGHITUNGAN Ikesehatan= 4 AHH-AHHmin AHHmaks-AHHmin IPengeluaran = In (pengeluaran) - In(pengeluaran) min ln (pengeluaranmaks) - ln (pengeluaranmin) Tingkat Kearifan Budaya Lokal = Tingkat Pelestarian Warisan Budaya+Tingkat Apresiasi Kesenian Lokal 2 Tingkat Pelestarian Warisan Budaya = Rata2 Cagar Budaya (Situs, kawasan , Bangunan) yang dilestarikan Jml Cagar Budaya yang dilindungi x 100 % Tingkat Apresiasi thd Kesenian Lokal = Rata2 Sanggar, Pelaku Seni dan Event yang menampilkan Seni Budaya Kota Semarang Jml Semua Event yang diselenggarakan x 100 % TPT = jumlah pengangguran jumlah angkatan kerja x 100% Angka Kemiskinan = jumlah penduduk miskin jumlah penduduk x 100%
NO MISI / TUJUAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA NO URAIAN URAIAN / DEFINISI OPERASIONAL FORMULA PENGHITUNGAN 1 2 3 4 MISI 2 : MENINGKATKAN POTENSI EKONOMI LOKAL YANG BERDAYA SAING DAN STIMULASI PEMBANGUNAN INDUSTRI, BERLANDASKAN RISET DAN INOVASI BERDASAR PRINSIP DEMOKRASI EKONOMI PANCASILA TAGLINE : SEMARANG BERDAYA SAING 3 Meningkatnya sektor perdagangan dan jasa unggulan 5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Persentase perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) suatu periode terhadap periode sebelumnya. Laju Pertumbuhan Ekonomi = (PDBt-PDBt-1) PDBt-1 x 100% 6 Persentase peningkatan kunjungan wisata Peningkatan jumlah kunjungan wisata tahun ke n terhadap tahun sebelumnya yang disajikan dalam persen = % Peningkatan Kunjungan Wisata Jml kunj wisata tahun (n)-Jml kunj wisata tahun (n-1) Jml kunjungan wisman dan wisnus tahun (n-1) Meningkatnya nilai tambah ekonomi 7 Persentase peningkatan nilai investasi Peningkatan nilai investasi total Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing suatu periode dari periode sebelumnya yang disajikan dalam persen = % Peningkatan Nilai Investasi Jml nilai investasi tahun (n)-Jml nilai investasi tahun (n-1) Jml nilai investasi tahun (n-1) 8 Produk Domestik Regional Bruto Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku PDRB ADHB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk sebagai gambaran tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut dalam tahun berkenaan PDRB per kapita= PDRB (ADBH) jumlah penduduk
NO MISI / TUJUAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA NO URAIAN URAIAN / DEFINISI OPERASIONAL FORMULA PENGHITUNGAN 1 2 3 4 MISI 3 : MENJAMIN KEMERDEKAAN MASYARAKAT MENJALANKAN IBADAH, PEMENUHAN HAK DASAR DAN PERLINDUNGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL SERTA HAK ASASI MANUSIA BAGI MASYARAKAT SECARA BERKEADILAN TAGLINE : SEMARANG MENGAYOMI 4 Meningkatnya pemenuhan hak dasar, kesetaraan gender, dan kondusivitas wilayah bagi masyarakat secara berkeadilan 9 Indeks Demokrasi Indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi suatu wilayah, yang diukur melalui 3 aspek : Aspek Kebebasan Sipil; Aspek Hak-hak Politik; dan Aspek Lembaga Demokrasi (yang terinci dalam 11 variabel dan 28 Indikator) Indeks Demokrasi Indonesia= Jumlah nilai 28 indikator IDI 28 10 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Persentase ukuran capaian pembangunan manusia menurut gender IPG= IPMperempuan IPMlaki-laki x 100% 11 Persentase Penurunan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban wilayah di Kota Semarang yang dipengaruhi angka kriminalitas dan tingkat gangguan trantibum di kewilayahan Persentase Gangguan kemanan dan Ketertiban = (jml kej kriminalitas + jml kej gangguan ketertiban di kewilayahan ) tahun berjalan jumlah gangguan kemanan dan ketertiban pada tahun dasar 100% tkt penurunan gangguan kamtib x 100% x
NO MISI / TUJUAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA NO URAIAN URAIAN / DEFINISI OPERASIONAL FORMULA PENGHITUNGAN 1 2 3 4 MISI 4 : MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR BERKUALITAS YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN UNTUK MENDUKUNG KEMAJUAN KOTA TAGLINE : SEMARANG TANGGUH 12 5 Terwujudnya pembangunan kota yang tangguh, produktif, dan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) yang bertujuan memberikan informasi tentang kondisi lingkungan hidup menggunakan kualitas air sungai, kualitas udara, dan tutupan hutan sebagai indikator IKLH = (0.376 x IKA) + (0.405 x IKU) + (0.219 x IKL) Indeks Kualitas Air Indeks kualitas air sungai yang diukur berdasarkan parameter- parameter Total Suspended Solid (TSS), Dissolved Oxygen (DO, Biological Oxygen Demand (BOD),Chemical Oxygen Demand (COD), Total Fosfat, Fecal Coli, dan Total Coliform PIj = √( Cij ) Lij 2 M + ( 2 Cij ) Lij 2 R Indeks Kualitas Udara Indeks kualitas udara yang diukur berdasarkan parameter- parameter : SO2 dan NO2; IKU = 100 - ( 50 / 0,9 x (Ieu - 0.1)) Indeks Kualitas Lahan Nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut. IKL = 100 - ((84,3 - (LTL/LW - DKK) x 100)) x 50/54,3)
NO MISI / TUJUAN STRATEGIS URAIAN 1 INDIKATOR KINERJA UTAMA NO URAIAN 2 13 Indeks Kinerja Sistem Infrastruktur Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (X1) Persentase perencanaan regional dan wilayah yang terintegrasi (X2) URAIAN / DEFINISI OPERASIONAL 3 Indeks sistem infrastruktur di Kota Semarang yang meliputi rata-rata capaian kinerja bidang : Sumber daya air (X1), Sinergitas perencanaan regional dan kota (X2), Pengentasan banjir dan rob (X3), Lingkungan permukiman sehat (X4), Rumah Layak Huni (X5), Dukungan Tata ruang yang berdaya guna (X6), Indeks Resiko Bencana (X7), Konektivitas wilayah (X8), dan mengatasi kemacetan (X9) Persentase pengelolaan Sumber Daya Air yang terselenggara, meliputi sub sistem drainase dan cakupan layanan daerah irigasi Persentase sinergitas dan integrasi perencanaan regional dengan perencanaan wilayah FORMULA PENGHITUNGAN 4 Indeks Kinerja Sistem Infrastruktur = ∑ k=1 9 1 9 (Capaian Xk) Tingkat pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu = 0.95 x (Persentase Pengelolaan Sub Drainase terhadap jumlah total sistem drainase) + 0,05 x (Persentase cakupan layanan jaringan irigasi terhadap luas daerah irigasi ) % Sinergitas dan integrasi perencanaan regional dengan wilayah= program daerah yang terlaksana yg bersinergi & terintegrasi dengan program regional jumlah perencanaan regional luas seluruh wilayah Kota Semarang x 100%
NO MISI / TUJUAN STRATEGIS URAIAN 1 INDIKATOR KINERJA UTAMA NO URAIAN 2 14 Persentase kawasan banjir dan rob Persentase lingkungan permukiman sehat (X4) Persentase rumah layak huni (X5) Persentase tata ruang yang berdaya guna dan berkelanjutan (X6) URAIAN / DEFINISI OPERASIONAL 3 Perbandingan antara wilayah (permukiman, jalan dan persawahan) yang mengalami banjir dan rob dibandingkan dengan luas seluruh wilayah Kota Semarang dalam persen Persentase Penduduk yang Terlayani Akses Sanitasi Persentase rumah yang telah memenuhi kriteria layak huni, yaitu hasil pengurangan persentase rumah secara keseluruhan dengan persentase rumah tidak layak huni Persentase penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi kinerja di bidang penataan kawasan strategis, kesesuaian tata ruang, kepatuhan bangunan ber IMB serta reklame berijin FORMULA PENGHITUNGAN 4 Persentase kawasan banjir dan rob = luas wilayah (permukiman, jalan dan persawahan) yang mengalami banjir dan rob luas seluruh wilayah Kota Semarang x 100% Persentase lingkungan permukiman sehat= luas lingkungan permukiman sehat luas seluruh wilayah Kota Semarang x 100% Persentase Rumah Layak Huni= Jumlah Rumah Tangga Hunian Layak Jumlah seluruh Rumah Tangga x 100% Persentase tata ruang yang berdaya guna dan berkelanjutan = 30 %( kinerja penataan kawasan strategis ) + 40 % (kinerja bidang kesesuaian tata ruang) + 20 % (kinerja kepatuhan bangunan ber IMB) + 10 % (kinerja penertiban reklame berijin)
NO MISI / TUJUAN STRATEGIS URAIAN 1 INDIKATOR KINERJA UTAMA NO URAIAN 2 Indeks Risiko Bencana (X7) Rasio konektivitas kabupaten/kota (X8) Jumlah Titik/Ruas Rawan Macet (X9) URAIAN / DEFINISI OPERASIONAL 3 Indeks yang mengindikasikan tingkat resiko bencana setiap daerah, yang lebih mendasarkan kepada perubahan yang dilakukan daerah dalam intervensi komponen Kapasitas terkait Resiko Bencana (Perkuatan kebijakan, Pengkajian Risiko dan perencanaan terpadu, Pengembangan Sistem Informasi, penanganan tematik kawasan rawan bencana), Efektifitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana, Kesiapsiiagaan dan penanganan darurat Bencana serta Pemulihan Bencana) Perbandingan antara jumlah trayek aktif terhadap jumlah trayek secara keseluruhan Penurunan Jumlah titik ruas jalan rawan macet yang akan diurai melalui sinergitas program pembangunan FORMULA PENGHITUNGAN 4 IRB = Bahaya x Kerentanan Kapasitas x 100% Komponen Bahaya dan Komponen Kerentanan mengacu pada baseline IRBI tahun 2013 Rasio Konektivitas = jumlah trayek aktif jumlah trayek keseluruhan x 100% Jumlah Titik / Ruas Jalan dengan V/C Ratio diatas standar ( V/C Ratio > 0,80)
NO MISI / TUJUAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA NO URAIAN URAIAN / DEFINISI OPERASIONAL FORMULA PENGHITUNGAN 1 2 3 4 MISI 5 : MENJALANKAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAHAN SECARA DINAMIS DAN MENYUSUN PRODUK HUKUM YANG SESUAI NILAI- NILAI PANCASILA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA TAGLINE : SEMARANG MELAYANI 6 Terwujudnya reformasi birokrasi yang mumpuni, terbuka, melayani dan bertanggung jawab. 15 Indeks Reformasi Birokrasi Ukuran untuk mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dengan menggunakan dua komponen, yaitu Komponen Pengungkit (8 area perubahan: Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik) dan Komponen Hasil (Kapasitas Akuntabilitas Kinerja Organisasi, Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN, dan Kualitas pelayanan Publik) Indeks Reformasi Birokrasi = 60% x (total skor Komponen Pengungkit) + 40% (total skor Komponen Hasil)
NO MISI / TUJUAN STRATEGIS URAIAN 1 INDIKATOR KINERJA UTAMA NO URAIAN 2 16 Opini BPK URAIAN / DEFINISI OPERASIONAL FORMULA PENGHITUNGAN 4 1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) apabila laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku; 3 Pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan beberapa pada 4 kriteria, yaitu: a. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; b. Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures); 2. Opini Wajar Dengan Pengecualian entitas (WDP) apabila yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan; laporan keuangan c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; d. Efektivitas sistem pengendalian intern 3. Opini Tidak Wajar apabila laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku; 4. Pernyataan menolak memberikan opini atau (TMP) apabila Tidak Memberikan Pendapat tidak menyatakan pendapat atas Auditor yang laporan, dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini. lingkup karena audit
LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2021 - 2026 TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2021 - 2026 TUJUAN RPJMD INDIKATOR KINERJA UTAMA RPJMD SATUAN KONDISI AWAL (Tahun) TARGET (Tahun) NO URAIAN NO URAIAN 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MISI 1 : MENINGKATNYA KUALITAS DAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG UNGGUL DAN PRODUKTIF UNTUK MENCAPAI KESEJAHTERAAN DAN KEADILAN SOSIAL TAGLINE : SEMARANG SEHAT DAN CERDAS 1 Meningkatnya kualitas dan kapasitas sumber daya manusia 1 2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tingkat Kearifan Budaya Lokal Poin Persen 83,05 42,05 83,55 45,48 83,20 - 83,60 45,95 83,60 - 84,00 55,17 84,00 - 84,40 61,05 84,40 - 84,80 66,20 84,80 - 85,20 72,50 2 Terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat 3 4 Tingkat Pengangguran Terbuka Angka Kemiskinan Persen Persen 9,57 4,34 9,54 4,56 8,70- 9,00 4,24- 8,30- 8,60 4,04- 7,70- 8,00 3,84- 6,80- 7,10 3,74- 5,90- 6,20 3,51- 4,34 4,24 4,04 3,84 3,74 KONDISI AKHIR (Tahun) 2026 11 84,80 - 85,20 72,50 5,90- 6,20 3,51- 3,74
TUJUAN RPJMD INDIKATOR KINERJA UTAMA RPJMD SATUAN KONDISI AWAL (Tahun) TARGET (Tahun) NO URAIAN NO URAIAN 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 9 MISI 2 : MENINGKATKAN POTENSI EKONOMI LOKAL YANG BERDAYA SAING DAN STIMULASI PEMBANGUNAN INDUSTRI, BERLANDASKAN RISET DAN INOVASI BERDASAR PRINSIP DEMOKRASI EKONOMI PANCASILA TAGLINE : SEMARANG BERDAYA SAING 3 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing 5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Persen 1,61 5,16 5,50-6,00 5,60-6,10 5,70-6,20 5,80-6,30 6 Persentase peningkatan nilai investasi % (Juta Rp) 40 (21.842. 472) 3,18 (22.538 063,41) 10 (24.086. 799) 7 (25.684. 059) 7 (27.362. 089) 7 (29.277. 435) 7 Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata % 55,28 18,48 6 6 6 6 8 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Juta Rupiah 102,70 123,98 103,16 103,54 104,12 104,80 2026 10 5,90-6,60 7 (31.326. 856) 6 105,59 KONDISI AKHIR (Tahun) 2026 11 5,90-6,60 7 (31.326. 856) 6 105,59
TUJUAN RPJMD INDIKATOR KINERJA UTAMA RPJMD SATUAN KONDISI AWAL (Tahun) TARGET (Tahun) NO URAIAN NO URAIAN 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 9 MISI 3 : MENJAMIN KEMERDEKAAN MASYARAKAT MENJALANKAN IBADAH, PEMENUHAN HAK DASAR DAN PERLINDUNGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL SERTA HAK ASASI MANUSIA BAGI MASYARAKAT SECARA BERKEADILAN TAGLINE : SEMARANG MENGAYOMI 4 Meningkatnya pemenuhan hak dasar, kesetaraan gender, dan kondusivitas wilayah bagi masyarakat secara berkeadilan 9 10 Indeks Demokrasi Indeks Pembangunan Gender (IPG) Nilai Nilai Indeks 72,00 95,49 72,00 95,67 72,20 95,65 72,40 95,70 72,80 95,80 73,20 95,90 11 Persentase Penurunan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Persen 12,37 11,47 11,14 10,52 9,90 9,28 MISI 4 : MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR BERKUALITAS YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN UNTUK MENDUKUNG KEMAJUAN KOTA TAGLINE : SEMARANG TANGGUH 5 Terwujudnya pembangunan kota yang 12 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indeks 66,05 59,6 66,84 67,01 67,18 67,35 tangguh, produktif, dan berkelanjutan 13 Indeks Kinerja Sistem Infrastruktur Indeks 72,11 74,23 76,36 78,49 80,62 82,75 14 Persentase kawasan banjir dan rob % 1,30 3,4 3,50 3,32 3,19 3,04 2026 10 73,60 95,96 8,85 67,52 85,00 2,90 KONDISI AKHIR (Tahun) 2026 11 73,60 95,96 8,85 67,52 85,00 2,90