PERKEBUNAN TEH KEMUNING DAN DAMPAKNYA TERHADAP MASYARAKAT LOKAL TAHUN 1945-1965 SKRIPSI Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Guna Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Sejarah Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta Disusun Oleh ARIF RAHMAT C0504009 FAKULTAS SASTRA DAN SENI RUPA UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2010
NIP 195402231986012001 NIP 196109251986031001 Mengetahui Ketua Jurusan Ilmu Sejarah Dra. Sri Wahyuningsih, M.Hum. ii PERKEBUNAN TEH KEMUNING DAN DAMPAKNYA TERHADAP MASYARAKAT LOKAL TAHUN 1945-1965 Disusun oleh ARIF RAHMAT C0504009 Telah disetujui oleh pembimbing Pembimbing Dr. Warto, M. Hum.
(... ..) NIP. 195801131986031002 Dekan Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Drs. Sudarno, M.A. NIP 195303141985061001 (... ..) NIP. 19730613200032002 Penguji I : Dr. Warto, M. Hum. (... ..) NIP. 19586011986012001 Sekretaris Penguji : Tiwuk Kusuma H, SS., M.Hum (... ..) NIP. 196109251986031001 Penguji II : Drs. Suharyana, M.Pd. iiiPERKEBUNAN TEH KEMUNING DAN DAMPAKNYA TERHADAP MASYARAKAT LOKAL TAHUN 1945-1965 Disusun oleh ARIF RAHMAT C0504009 Telah disetujui oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Pada tanggal Jabatan Nama Tanda Tangan Ketua Penguji : Dra. Sawitri Pri Prabawati, M.Pd
C0504009 ivPERNYATAAN Nama: ARIF RAHMAT NIM: C0504009 Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi berjudul Perkebunan Teh Kemuning dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Lokal Tahun 1945-1965 adalah betul-betul karya sendiri, bukan plagiat, dan tidak dibuatkan oleh orang lain. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini diberi tanda citasi (kutipan) dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang diperoleh dari skripsi tersebut. Surakarta, April 2010 Yang membuat pernyataan Arif Rahmat
v MOTTO "Sesunggunya sesudah ada kesulitan itu pasti ada kemudahan" (Alam Nasroh: 6) "Cobalah Jadi Diri Sendiri, Karena Dengan Jadi Diri Sendiri Bisa Lebih Bermakna" (Arif Rahmat)
vi PERSEMBAHAN Skripsi ini aku persembahkan kepada: 1. Bapak dan Ibu tercinta 2. Adik-adikku 3. Teman dan Sahabatku
vii KATA PENGANTAR Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Kasih Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat meraih gelar sarjana pada Jurusan Ilmu Sejarah Universitas Sebelas Maret Surakarta. Dalam menyelesaikan skripsi, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan fasilitas, bimbingan maupun kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada: 1. Bapak Drs. Sudarno, M.A. selaku Dekan Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret, yang telah memberikan fasilitas dan kemudahan dalam perijinan untuk penelitian dan penyusunan skripsi. 2. Ibu Dra. Sri Wahyuningsih, M.Hum. selaku Ketua Jurusan Ilmu Sejarah dan pembimbing akademik atas bantuan dan pengarahannya 3. Ibu Dra. Sawitri PP, M.Pd. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Sejarah atas bantuan dan pengarahannya 4. Bapak Dr. Warto, M.Hum. selaku pembimbing utama dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis. 5. Bapak dan Ibu dosen jurusan Ilmu Sejarah, yang telah memberikan bimbingan dan bekal ilmu yang sangat berguna bagi penulis. 6. Bapak dan Ibu Perpustakaan Pusat Universitas Sebelas Maret, Perpustakaan Fakultas Sastra dan Seni Rupa, Perpustakaan Monumen Pers Surakarta, Perpustakaan dan Arsip Daerah Karanganyar, Perpustakaan dan Arsip Daerah Surakarta, yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam penyediaan dan peminjaman buku-buku yang diperlukan. 7. Ibu Darweni, Bapak Basuki dan segenap staf Perpustakaan Rekso Pustoko Mangkunegaran yang telah memberikan ijin dan bantuan kepada penulis dalam penyediaan data-data yang diperlukan. 8. Bapak dan Ibu yang senantiasa memberi kasih sayang, doa dan dukungan semangat yang tak terhingga kepada penulis.
viii9. Teman-teman Historia Community'04, Daryadi, Anin, Wulan, Eta, Amin, Joko, Iken, Nuruz, Erny, Audit, Desca, Widita, Eddy, Azka, Inez terimakasih atas bantuanya dalam penyusunan skripsi ini. 10. Teman-teman yang lain, Didiek, Nana, Renggo, Evi, terimakasih atas bantuan dan doa nya selama ini. 11. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang sifatnya membangun akan penulis perhatikan dengan baik. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pembaca. Surakarta, April 2010 Penulis
ixDAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ... i HALAMAN PERSETUJUAN ... ii HALAMAN PENGESAHAN ... iii HALAMAN PERNYATAAN ... iv HALAMAN MOTTO ... v HALAMAN PERSEMBAHAN ... vi KATA PENGANTAR ... vii DAFTAR ISI ... ix DAFTAR TABEL DAN BAGAN ... xi DAFTAR LAMPIRAN ... xii DAFTAR SINGKATAN ... xiii DAFTAR ISTILAH ... xiv ABSTRAK ... xvi BAB I PENDAHULUAN ... 1 A. Latar Belakang Masalah ... 1 B. Rumusan Masalah ... 8 C. Tujuan Penelitian ... 8 D. Manfaat Penelitian ... 9 E. Tinjauan Pustaka ... 9 F. Metode Penelitian ... 12 G. Sistematika Penulisan ... 14 BAB II GAMBARAN UMUM PERKEBUNAN TEH KEMUNING ... 16 A. Kondisi Ekologis Perkebunan Teh di Kemuning... 16 1. Tanah ... 18 2. Iklim ... 19 B. Awal Penanaman Teh Rakyat ... 20 C. Awal Perkembangan Perkembangan Perusahaan Teh di Kemuning ... 29 D. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kemuning ... 35
x BAB III MANAJEMEN DAN HUBUNGAN KETENAGAKERJAAN PERKEBUNAN TEH KEMUNING PASCA KEMERDEKAAN 40 A. Perkembangan Perkebunan Teh Kemuning Tahun 1945-1965 40 B. Hasil Perkebunan Teh Kemuning ... 52 1. Pengolahan Teh... .. 55 2. Hama dan Penyakit Tanaman... . 56 C. Struktur Organisasi di Perkebunan Teh Kemuning ... 58 1. Direksi ... 59 2. Pimpinan Perkebunan ... 60 3. Kepala Kantor ... 61 4. Kepala Kebun ... 61 5. Kepala Bagian Pengolahan Mesin ... 61 6. Kepala Adeling ... 62 7. Mandor ... 63 D. Sistem Perburuhan di Perusahaan Perkebunan Teh Kemuning 63 1. Pemberian Upah atau Gaji ... 66 2. Pelayanan Kesehatan ... 68 3. Jaminan Sosial ... 69 4. Perlindungan Tenaga Kerja ... 70 BAB IV DAMPAK PERKEBUNAN TEH TERHADAP MASYARAKAT SEKITAR ... 72 A. Dampak di Bidang Sosial Perkebunan Teh Kemuning ... 73 1. Pembangunan Sekolah-Sekolah Desa ... 73 2. Pendirian Poliklinik ... 75 3. Stratifikasi Sosial Masyarakat Kemuning ... 77 4. Kriminalitas Di Kemuning ... 80 B. Dampak di Bidang Ekonomi Perkebunan Teh Kemuning ... 82 1. Peningkatan Pendapatan Penduduk ... 82 2. Pasar Desa ... 86 3. Pendirian Koperasi ... 87 C. Dampak di Bidang Transportasi dan Infrastruktur ... 88
xi BAB V KESIMPULAN ... 90 DAFTAR PUSTAKA ... 93 DAFTAR INFORMAN ... 96 LAMPIRAN ... 97
xiiDAFTAR TABEL Tabel 1. Hasil Pemetikan Daun Teh di Perkebunan Teh Kemuning... 53 Tabel 2. Hasil Pengolahan Teh Hijau... 54 Tabel 3. Gaji Pegawai Borongan di Perkebunan Teh Kemuning... 84 Tabel 4. Gaji Pegawai Tetap di Perkebunan Teh Kemuning... 85
xiiiDAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1. Daftar Gaji Pegawai Perkebunan Teh Kemuning... 97 Lampiran 2. Daftar Kas Perkebunan Teh Kemuning... 99 Lampiran 3. Undang-Undang Perburuhan... 108 Lampiran 4. Militerisasi Djawatan-Djawatan dan Perusahaan-Perusahaan Vital.... 110 Lampiran 5. Buruh dan Tani di Kemuning Bergerak... 112
xivDAFTAR SINGKATAN BTI : Barisan Tani Indonesia KMB : Konferensi Meja Bundar NV : Naamlooze Vennootschap PKI : Partai Komunis Indonesia PPN : Pusat Perkebunan Negara PPRI : Perusahaan Perkebunan Republik Indonesia SKKK : Saibai Kigyo Kanri Koodan
xv DAFTAR ISTILAH andarbeni : hak milik apanage : tanah jabatan sebagai gaji seorang priyayi afdeling : bagian dari suatu daerah yang luas Algemenee Spaarfondsen : Dana Tabungan Umum Uang Kas Desa bekel : orang yang mengurus apanage, pemungut pajak, kepala desa, petani penghubung antara pemilik desa/penguasa desa dengan penggarap tanah. Blockade : penghalang Culturstelsel : tanam paksa gementee : pemerintah Kota praja layang kitir : telegram landrente : pajak tanah legiun : pasukan bala tentara liberalisme : paham liberal kecu : perampok atau preman Nasionalis : rasa kebangsaan Nyiru : alat pemrosesan teh dari bambu Onderneming : perusahaan perkebunan Onderdistrik : kecamatan upeti : penyerahan hasil bumi kepada raja pakopen : kebun kopi patebon : kebun tebu panewu : kepala rendahan yang membawahi 1000 cacah Reserve Fonds : Dana Cadangan Vorstenlanden : kerajaan Jawa wedana : kepala distrik
xviABSTRAK Arif Rahmat, C0504009, 2010. Perkebunan Teh Kemuning dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Lokal tahun 1945-1965, Skripsi, Jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Sastra dan Seni Rupa, Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang berdirinya perkebunan teh Kemuning, perkembangan perkebunan teh Kemuning, dan dampak perkebunan teh Kemuning bagi masyarakat sekitar. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang meliputi empat tahap, pertama adalah heuristik yang merupakan langkah awal dalam mencari sumber data baik lisan maupun tulisan, kedua adalah kritik sumber yang bertujuan untuk mencari keakuratan data, ketiga adalah interpretasi merupakan penafsiran data yang diseleksi untuk membangun fakta, keempat adalah historiografi yang merupakan penulisan dari hasil interpertasi data. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penanaman teh di Kemuning awalnya dilakukan oleh orang Belanda yang menyewa tanah Mangkunegaran dan terus mengalami perkembangan hingga masa pemerintahan Indonesia yang memberikan dampak yang sangat besar bagi masyarakat sekitar kemuning yaitu terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat kemuning sehingga dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Hadirnya perkebunan teh juga mendorong terbukanya isolasi penduduk pedesaan di Kemuning karena dibangunnya sarana transportasi baik di lingkungan perkebunan teh maupun di luar perkebunan teh. Seiring dengan perkembangan perkebunan teh maka mulai dibangun segala fasilitas desa untuk menunjang kebutuhan masyarakat desa Kemuning yaitu sekolah desa, koperasi, pasar desa, poliklinik dan transportasi. Jalan dan jembatan yang merupakan sarana yang penting dalam pengangkutan hasil produksi teh membuat perusahaan perkebunan mulai diberikan tunjangan untuk pemeliharaan jalan dan jembatan yang diserahkan kepada kepala desa. Perkembangan perkebunan teh juga memunculkan stratifikasi sosial baru, yang berdasarkan jabatan pekerjaan di perkebunan. Adanya perkebunan berdampak juga dalam kehidupan sosial masyarakat seperti pencurian hasil produksi teh, perebutan kekuasan tanah desa antar petani dan adanya kecu atau preman yang meresahkan kehidupan para pengusaha teh dan pejabat desa yang terlibat dalam aktifitas pabrik teh.
xviiABSTRAC Arif Rahmat, C0504008, 2010 Plantation Tea of Kemuning and this Impact To Local Society of year 1945-1965, Skripsi, Majors Historical Science, Faculty Of Sastra and Fine Arts, Sebelas Maret University of Surakarta. This Research to aim about background was declare of plantation tea of Kemuning, growth of plantation tea of Kemuning, and impact plantation tea of Kemuning to society around. To purpose with target of research, hence this research use history method covering four phase, first, heuristik representing step early in searching the source of oral good data and also article, second, source criticism to aim with look for authenticity of data, third, to interpretation represent of peeped out facts of selected data, fourth, historiografi representing writing of data aggregate. Result of research can be concluded that cultivation of tea in Kemuning is conducting start by Dutchman which that's ground rent of Mangkunegaran and continue to experience of growth till a period of goverment of Indonesia. Attend this plantation of tea also push to opening of rural resident insulation in Kemuning because awaking up of transportation medium either in environment plantation of tea and also outside plantation of tea. Along with growth of plantation of tea hence strarting to be declare by all villages facility to support requirement of villages society of Kemuning that is villages school, co-operation, villages market, transportation and polyclinic. Street and bridge representing important medium in transportation of result of tea production make company of plantation start to be given by subsidy for the conservancy of delivered bridge and street to countryside head. Growth of plantation of tea also peep out new social stratification causing resident protest, but the mention can be finished. Existence of plantation affect also in life of society social affecting in disquiet of social like theft of result produce tea, coup of villages ground between farmer and existence of freeman or kecu freting life all entrepreneur of tea and functionary of countryside in concerned in tea factory activity.
1 Mubyarto.dkk, Tanah danTenaga Kerja Perkebunan. (Yogyakarta: Aditya Media), 1992. hal 187. 2 Ibid. hal 131 xviiiBAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Perkebunan Indonesia sudah diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda sejak datang ke Indonesia dengan keuntungan yang melimpah. Hal tersebut merupakan salah satu sisi sejarah yang mempunyai pengaruh cukup luas bagi bangsa Indonesia dalam waktu yang cukup panjang. Belanda sebagai salah satu negara penjajah mempunyai peran dalam sejarah Perkebunan terutama yang telah meletakkan dasar bagi Perkebunan di Indonesia.1 Pada dasarnya tujuan dari kebijaksanaan Perkebunan adalah meningkatkan penghasilan devisa. Pendapatan petani Perkebunan, memperluas lapangan kerja dan meningkatkan hasil-hasil Perkebunan bagi sektor-sektor lain terutama sektor industri. Usaha Perkebunan rakyat di Indonesia melibatkan petani dalam jumlah yang banyak, oleh karena itu sub sektor Perkebunan rakyat merupakan lapangan kerja bagi penduduk pedesaan serta menjadi sumber utama pendapatan penduduk. Pekebunan rakyat sebagai usaha tani keluarga mencakup berbagai tamaman perdagangan seperti karet, kopi, lada, tembakau, dan cengkeh.2 Jenis-jenis komoditi tersebut telah memberikan sumbangan yang tidak sedikit bagi perekonomian Indonesia. Sebagai salah satu sektor yang diandalkan, Perkebunan dituntut untuk ikut bertanggung jawab dalam menangani masalah pengangguran yang semakin banyak dari tahun ketahun. Selain tanggung jawab tersebut, tanggung jawab lain yang harus dipikul adalah peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarga.
3 Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, Sejarah Perkebunan di Indonesia: Kajian Sosial Ekonomi, (Yogyakarta: Aditya Media),1991, hal 5 4 Clifford Geertz, Involusi Pertanian, (Jakarta : Bhratara Karya Aksara), 1983., hal 56 -57. xixPerkebunan hadir sebagai kepanjangan dari perkembangan kapitalisme agraris barat yang diperkenalkan melalui sistem perekonomian kolonial. Perkebunan mulai masuk ke Indonesia sebagai sistem perekonomian pertanian komersial bercorak kolonial. Istilah ini berbeda dengan istilah sistem kebun pada negara jajahan sebelum masa pra kolonial. Sistem kebun dipahami sebagai bagian dari sistem pertanian tradisional yang merupakan usaha tambahan / pelengkap, Dalam kerangka ekonomis kapitalis sistem Perkebunan dipahami sebagai bentuk usaha pertanian skala besar dan kompleks.3 Pada masa pemerintahan Kolonial Belanda dengan menjalankan Sistem Tanam Paksa (1830-1870), Perkebunan sudah mulai digalakkan dengan berbagai macam tanaman untuk pasaran dunia yang antara lain tebu, kopi, nila, teh, tembakau, kayu manis dan kapas. Pengaruh sistem tanam paksa atas pertanian pribumi di Jawa terjadi melalui penanaman yang dipaksakan sebagai pengganti pajak yang berupa uang. Dengan bernaung di bawah sistem tanam paksa boleh dikatakan setiap tanaman yang pada masa itu berkembang dengan baik dapat mendatangkan keuntungan yang besar bagi pemerintah. Tetapi hampir semua usaha percobaan tanaman tersebut akhirnya mengalami kegagalan kecuali kopi dan tebu.4 Kehadiran komunitas Perkebunan di tanah jajahan, melahirkan lingkungan yang berbeda dengan lingkungan setempat baik dari segi lokasi, tata ruang, ekologi, maupun organisasi sosial dan ekonomi. Secara topografis, Perkebunan sering dibangun di daerah yang subur, baik yang ada di daerah dataran rendah maupun yang ada di dataran tinggi. Tanaman yang dibudidayakan bersifat homogen (komoditi ekspor), dan berbeda dengan tanaman pertanian setempat. Demikian pula organisasi dan sistem kerja, serta
5 Ibid, hal 6 6 Takashi Shiraishi, Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti), 2005, hal 12 7 A.K. Pringgodigdo, Sejarah Perusahaan-perusahaan Kerajaan Mangkunegaran, (Surakarta: Reksopustoko Mangkunegaran), 1977, hal 30 xx produksinya. Bentuk dan orientasi lingkungan Perkebunan yang lebih tertuju ke dunia luar, menjadikan lingkungan Perkebunan seolah-olah terpisah dari lingkungan agraris setempat. Perkebunan memiliki teknologi yang maju maka perbedaannya dengan lingkungan sekitarnya menjadi lebih menonjol.5 Kehadiran perusahaan yang ditopang oleh penyewaan tanah di daerah Vorstenlanden telah memunculkan dimensi baru dengan diperkenalkan masyarakat pribumi dengan imperealisme Belanda. Masyarakat pribumi golongan atas atau para penguasa berhubungan secara kontrak sedangkan rakyat tetap dalam hubungan feodal. Rakyat tetap taat kepada yang berkuasa atas tanah yang dikerjakannya.6 Tanah yang disewakan kepada orang asing maka kekuasaan feodal jatuh ke tangan para penyewa. Tanah yang disewakan kepada para penyewa biasanya tanah apanage atau lungguh dan yang memegang tanah lungguh disebut patuh. Penyewa menjadi pemegang tanah menggantikan kedudukan para patuh. Perluasan perusahaan Perkebunan Mangkunegaran membuat tanah apanage disewa dari para patuh atau pemegang hak tanah apanage. Di dalam masyarakat tradisional, patuh yang menguasai tenaga kerja di tanah apanage, Akan tetapi setelah tanah itu disewa oleh perusahaan Perkebunan, hak-hak pemilik apanage beralih pada perusahaan Perkebunan. Sistem apanage timbul dari suatu konsep bahwa penguasa adalah pemilik tanah seluruh kerajaan.7 Dalam menjalankan pemerintahannya penguasa dibantu oleh seperangkat pejabat dan keluarganya, sebagai imbalannya mereka diberi tanah apanage. Tanah ini merupakan tanah jabatan.
xxiTanah dan tenaga kerja dikuasai oleh perusahaan Perkebunan. Bekel yang semula hanya bertugas sebagai pemungut pajak menjadi penguasa tunggal di wilayah kekuasaannya dan sekaligus sebagai perekrut tenaga kerja. Tanah dan penduduk yang berada di bawah pengawasan bekel disebut kabekelan. Dalam hal ini tugas bekel tidak dapat dilepaskan dari pemungutan hasil-hasil tanaman wajib seperti kopi, nila, tembakau, teh dan tebu. Pada masa Mangkunegoro IV mengadakan perluasan Perkebunan besar-besaran serta menghapuskan tanah apanage. Tanah-tanah yang sebelumnya tidak berproduksi kemudian ditanami tanaman Perkebunan terutama teh dan kopi, terutama didaerah Karangpandan, Kemuning, Ngargoyoso dan Wonogiri. pada masa itu produksi tanaman Perkebunan mengalami kenaikan yang cukup besar terutama produksi teh, kopi dan gula. Masa pemerintahan Mangkunegoro V telah terjadi kemunduran besar, akibat dari turunnya harga kopi, teh dan tebu karena berkecamuknya hama tanaman yang merusak daun teh, kopi dan tebu. Penurunan produksi dan harga teh membuat petani teh menderita. Bukan hanya itu saja, kemunduran perekonomian Praja Mangkunegaran membuat keuangan Mangkunegaran melakukan penghematan karena adanya krisis ekonomi yang melanda keuangan Hindia Belanda. Untuk menghemat keuangan maka pemerintah memutuskan untuk mengurangi kebun teh . Hal ini berpengaruh pada penghematan keuangan yang dilakukan oleh raja dan para sentana dalem di Praja Mangkunegaran. Pada tahun 1887, Gubernur Jenderal terpaksa membentuk Financieele Commissie atau Panitia Keuangan yang diketuai oleh Residen dan pada tahun 1888 diganti dengan nama Dewan Urusan Mangkunegaran. Setelah Mangkunegaran diberi
xxiipinjaman 200.000 gulden keuangan Mangkunegaran mulai membaik.8 Akan tetapi, perbaikan itu tidak pada semua bidang pertanian dan Perkebunan. Perbaikan keuangan itu disebabkan juga karena naiknya harga kopi dan gula. Pada masa Mangkunegoro VI kekuatan ekonomi mulai terjadi peningkatan dengan membubarkan Dewan Urusan Mangkunegaran dan pinjaman 200.000 gulden telah dikembalikan. Akan tetapi Mangkunegoro VI belum sepenuhnya bisa mengatur perkembangan Perkebunan teh. Hal ini karena adanya Superitendant bangsa Belanda yang bertugas mengawasi perusahaan Perkebunan dan keuangan Mangkunegaran serta setiap tahun harus melaporkan kepada pemerintah Belanda. Pada masa Mangkunegoro VII mulai tampak perkembangan Perkebunan teh. Hal ini dilihat dari keinginan Mangkunegoro VII dalam memperbaiki keuangan perekonomian kerajaan dan melepaskan pengaruh bangsa Belanda kepada keuangan Praja Mangkunegaran. Perbaikan keuangan perekonomian dengan dibentuknya Dana Milik Praja Mangkunegaran, dana ini bertujuan menggabungkan semua perusahaan Mangkunegaran menjadi satu untuk kemudian dikelola bersama oleh Praja Mangkunegaran dan perusahaan Perkebunan. Selain itu, pada masa Mangkunegoro VII hasil dari Perkebunan teh pun mengalami peningkatan yang tajam karena Mangkunegoro VII juga ikut terlibat dalam pengawasan tanaman teh sehingga produksi teh meningkat dan membantu anggaran keuangan Praja Mangkunegaran. Perkebunan teh di Kemuning merupakan milik bangsa Belanda dengan nama NV. Cultuur Maatschappij Kemuning. Pada masa penjajahan Belanda hak pemilikan tanah diatur dalam Undang-Undang Agraria Belanda pasal 62 tahun 1870 memutuskan bahwa pada tanggal 11 april 1925 pemerintah Belanda memberikan Hak Guna Usaha ( HGU) dengan jangka waktu 50 tahun kepada John De Van Varimander Vooer yang 8 Husodo Pringgokusumo, Sejarah Milik Praja Mangkunegaran, (Surakarta: Reksopustoko Mangkunegaran), 1987, hal 176
xxiiiberkedudukan di Den Hag Belanda. Lahan HGU tersebut berada di dua kecamatan yaitu kecamatan Ngargoyoso seluas 812,173ha dan kecamatan Jenawi seluas 238,828 ha, sehingga pada saat itu luas total areal Perkebunan 1.500 ha yang ditanami kopi dan teh. Pada tahun 1942-1945 Perkebunan tersebut diambil alih oleh pemerintah Jepang, karena kegiatan komersil mengalami kemacetan maka pengelolaannya diserahkan kepada penduduk setempat, oleh penduduk setempat perkebunan tersebut hanya ditanami palawija dan tanaman jarak sehingga tanaman teh jadi tidak terurus. Pada tahun 1945-1948 kebun Kemuning diambil alih dan dikelola oleh Mangkunegaran yang di pimpin oleh Ir. Sarsito. Kemudian pada tahun 1948-1950 Perkebunan Kemuning dikelola oleh pemerintah militer RI yang hasilnya digunakan untuk membiayai perjuangan RI. Sejak tanggal 1 Januari 1953 berasarkan undang-undang No 3/1952/RI HGU NV.Cultuur Maatschappij Kemuning dicabut tanpa diserahkan kepihak manapun. Pada saat itu secara interen beberapa karyawan di Perkebunan teh Kemuning membentuk Koperasi Perusahaan Perkebunan Kemuning (KPPK), pada tahun 1965 koperasi tersebut dibubarkan karena pengurusnya banyak terlibat peristiwa G 30 S / PKI sehingga perusahan teh tersebut dipegang sementara oleh KODAM IV Diponegoro. Selama Perkebunan tersebut dikelola oleh KPPK banyak tanah yang dikuasai oleh PKI, sehingga tanah yang dulunya seluas 1500 Ha menyusut hanya tinggal 428,52 dan tanaman yang dulunya kopi dan teh kini yang ada hanya tanaman teh. Penelitian ini mengambil batasan wilayah di Karanganyar terutama di daerah Kemuning yang merupakan areal Perkebunan teh Praja Mangkunegaran pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Hal ini menarik karena desa Kemuning merupakan wilayah kekuasaan Perkebunan teh Praja Mangkunegaran yang mempunyai luas
xxivPerkebunan teh yang cukup besar, dibandingkan dengan wilayah Praja yang lain. Perkebunan teh Kemuning juga memberikan sumber pendapatan yang besar bagi Praja Mangkunegaran karena teh adalah produk ekspor yang laku di pasaran dalam negeri maupun internasional. Mengenai batasan waktu yaitu tahun 1945-1965, karena pada masa itu Perkebunan teh mengalami peningkatan produksi. Selain itu, pada tahun tersebut merupakan awal dari perkembangan produksi teh yang semakin meningkat tajam yang berpengaruh pada kehidupan sosial ekonomi penduduk Kemuning. Keberadaan Perkebunan teh tersebut membuat sebagian besar masyarakat di sekitar menjadi buruh Perkebunan, keadaan ini sangat berbeda dengan era sebelumnya mereka menjadi buruh Perkebunan. Perbedaan sesudah bekerja di Perkebunan inilah yang menjadi dasar adanya perubahan sosial ekonomi yang terjadi di Kemuning. B. Perumusan Masalah Maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana latar belakang berdirinya Perkebunan teh Kemuning? 2. Bagaimana perkembangan Perkebunan teh Kemuning tahun 1945-1965? 3. Bagaimana dampak Perkebunan teh Kemuning terhadap masyarakat sekitar Perkebunan? C. Tujuan Penelitian 1. Mengetahui latar belakang berdirinya Perkebunan teh Kemuning. 2. Mengetahui perkembangan Perkebunan teh Kemuning dari tahun 1945-1965.
xxv 3. Mengetahui dampak Perkebunan teh Kemuning terhadap masyarakat sekitar Perkebunan. D. Manfaat Penelitian Penelitian secara teoritis memberikan sumbangan dan pengetahuan dalam penelitian sejarah, khususnya mengenai sejarah Perkebunan di Indonesia. Penelitian ini secara praktis memberikan peluang kepada peneliti lain didalam usahanya untuk mengungkap sejarah Perkebunan selain teh dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. E. Tinjauan Pustaka A.K.Pringgodigdo dalam buku Sejarah Perusahaan-Perusahaan Kerajaan Mangkunegaran (1977) membahas berbagai perusahaan Perkebunan dan pertanian di Praja Mangkunegaran. Adanya perusahaan Perkebunan memberikan kondisi keuangan yang memuaskan bagi Praja terutama dari pabrik gula Colomadu dan Tasikmadu karena produksitifitas gula kedua pabrik tersebut yang menjadikan Praja Mangkunegaran terkenal di pulau Jawa. Kemasyuran Mangkunegaran karena pabrik gula Colomadu dan Tasikmadu menggunakan mesin-mesin giling yang canggih sehingga produksi gula meningkat tajam. Dalam buku ini Perkebunan teh Kemuning juga dibahas mengenai luas tanah, hasil produksi, penyakit/hama, penjualan, dan laba yang diperoleh Praja Mangkunegaran. Walaupun tidak bisa menggungguli pabrik gula dalam hal produksi tetapi Perkebunan teh kemuning memberikan hasil yang memuaskan bagi kondisi keuangan Praja Mangkunegaran. Pembahasan mengenai Dana Milik Mangkunegaran,
xxviPerkebunan teh kemuning memberikan hasil yang baik.Walaupun Perkebunan kopi dan Perkebunan tebu lah yang merupakan Perkebunan andalan bagi Praja Mangkunegaran. Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo dalam buku Sejarah Perkebunan di Indonesia (1991) membahas mengenai hasil produksi berbagai Perkebunan seperti teh, kopi, gula, karet, tembakau dan kelapa. Selain itu dibahas pula masa puncak kemajuan bagi Perkebunan pada tahun 1920-an. Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1930 berdampak pada menurunnya produksi Perkebunan, yang mengalami pasang surut akan turun naiknya produksi hasil tanaman Perkebunan. Sebagai akhir dari buku dikemukakan juga mengenai Perkebunan pada masa Pendudukan Jepang, tanah Perkebunan di masa itu banyak yang dialihkan dan diganti dengan pertanian padi karena diperlukan untuk membantu pangan tentara Jepang. Pada masa setelah kemerdekaan sampai tahun 1980-an Perkebunan sedikit dibahas karena pemerintah lebih fokus dalam pengamanan kemerdekaan selain itu pembahasan Perkebunan sangat kurang karena sumber tidak memadai. Mubyarto dkk, dalam buku Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan: Kajian Sosial Ekonomi (1992) membahas mengenai usaha pengusaha Perkebunan dalam memperoleh tanah dan tenaga kerja rakyat yang dilihat dari aspek sejarah dan aspek teknis agronomis. Selain itu, dibahas pula mengenai Perkebunan rakyat dan Perkebunan besar. Tanah dan tenaga kerja merupakan unsur pokok sistem Perkebunan yang telah ada di masa kekuasaan pemerintahan Kolonial Belanda. Perbedaan antara Perkebunan daratan rendah dan daratan tinggi berpengaruh pula dalam sistem manajemen produksi dan kekuasaan yang lebih otoriter pada Perkebunan dataran tinggi. Hal ini membuat masyarakat lebih menderita karena banyaknya tekanan dari penguasa desa tradisional dan pengusaha Perkebunan. Dalam buku ini pembahasannya sebagian besar dilakukan di Sumatera karena wilayahnya merupakan komoditi Perkebunan terbesar di Indonesia..
xxviiBuku ini merupakan buku penunjang yang berkaitan dalam pembahasan penulisan skripsi ini. Aiko Kurasawa, dalam buku Mobilisasi dan Kontrol: Studi tentang perubahan sosial di pedesaan jawa 1942-1945 (1993) membahas tentang perubahan sosial,ekonomi, dan psikologis yang muncul pada masa pendudukan Jepang di masyarakat pedesaan jawa. Kebijakan-kebijakan Jepang yang selalu dikontrol oleh pemerintah secara ketat, tidak ada kegiatan politik, ideologi atau ekspresi yang diijinkan. Rakyat diharapkan mempunyai pemikiran yang seragam. Sedangkan pada pemerintahan Belanda, pemerintah tidak ikut campur dalam masalah-masalah desa, namun pemerintah hanya mengurusi msalah Perkebunan dan penduduk sebagai buruhnya. Hal tersebut menjadikan suatu perubahan sosial pada masyarakat pedesaan di Jawa. Dalam buku ini mengetahui bagaimana keadaan sosial masyarakat pada saat pemerintahan Jepang dan bagaimana keadaan sosial pada saat pemerintahan Belanda. Ita Setiawati dan Nasikun dalam buku Teh: Kajian-Sosial Ekonomi (1991) Membahas tentang aspek-aspek sosial ekonomi, maupun sosial budaya serta tinjauan singkat dari segi teknis agronomis dan aspek-aspek pengolahan teh. Dalam buku ini juga menyajikan uraian tentang kondisi sosial-ekonomi perkebunan teh di indonesia mulai dengan pembahasan tentang gambaran umum perkebunan teh, mekanisme kerja di lingkungan perkebunan teh dan seberapa jauh peranan teh dalam peningkatan kesejahteraan petani. F. Metode Penelitian Suatu penulisan yang bersifat ilmiah mustahil dilakukan tanpa didukung dengan keberadaan fakta-fakta. Apalagi penelitian sejarah keberadaan fakta sangat diperlukan, dianalisis dan dikembangkan untuk merekonstruksi peristiwa masa lampau sedangkan
xxviiifakta tidak mungkin ditemukan tanpa tersedianya data. Berasal dari data-data itulah fakta dapat ditemukan setelah melalui proses interpretasi sedangkan data baru dapat ditemukan detelah melakukan penelusuran tehadap sumber-sumber sejarah.9 Sesuai dengan permasalahan yang dibahas, maka metode yang digunakan adalah metode sejarah. Menurut Louis Gottschalk yang dimaksud metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dari pengalaman masa lampau.10 Metode sejarah ini terdiri dari 4 tahap yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya, yaitu: heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. 1. Heuristik Heuristik merupakan proses pengumpulan sumber-sumber tertulis baik berupa arsip, dokumen, dan wawancara maupun hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan. Arsip tersebut berasal dari perpustakaan Reksopustoko Mangkunegaran karena sebagian arsip atau dokumen sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Adapun arsip yang digunakan antara lain: arsip tentang daftar pegawai perusahaan teh Kemuning tahun 1946, arsip tentang anggaran teh di Kemuning tahun 1946 Pengumpulan sumber juga dilakukan dengan wawancara, adapun narasumber yang dipilih merupakan mantan pekerja di Perkebunan teh Kemuning. 2. Kritik Sumber Kritik ini bertujuan untuk mencari otensitas atau keaslian data-data yang diperoleh melalui kritik intern dan kritik ekstern. Dalam hal ini data yang diperoleh harus diuji, baik secara intern maupun ekstern. Data yang diperoleh di arsip Mangkunegaran, buku-buku dan sumber lain seperti koran, majalah yang ada di Monumen Pers kemudian dikritik sesuai dengan permasalahan yang dikaji. 9 Sartono Kartodidjo, Pendekatan Ilmu-Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah, (Jakarta: Gramedia), 1992, hal 90 10 Louis Gottschalk.. Mengerti Sejarah, edisi terjemahan Nugroho Notosusanto, (Jakarta: UI Press), 1986, hal 32
xxix3. Interpretasi Usaha ini merupakan penafsiran terhadap fakta-fakta yang diperoleh dari data-data yang telah diseleksi dan telah dilakukan kritik sumber. Fakta yang ada diperoleh dari arsip dan sebagian besar koran maupun majalah kemudian diseleksi dan dianalisis sesuai dengan permasalahan yang ada. 4. Historiografi Historiografi merupakan penulisan sejarah dengan merangkaikan fakta-fakta menjadi kisah sejarah berdasarkan data-data yang sudah dianalisa. Disinilah pemahaman dan interpretasi atas fakta sejarah itu ditulis dalam bentuk kisah sejarah yang menarik dan logis. G. Sistematika Penulisan Skripsi ini terdiri dari lima bab yang terdiri atas: Bab I yang berisi Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian sampai pada sistematika. Bab II pembahasan mengenai kondisi ekologis Perkebunan teh Kemuning, perkembangan Perkebunan teh rakyat, dan Awal perkembangan Perkebunan teh Kemuning Serta Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kemuning Bab III pembahasan mengenai manajemen dan hubungan ketenagakerjaan di Perkebunan teh Kemuning, yang meliputi perkembangan Perkebunan teh di kemuning, hasil Perkebunan teh Kemuning, pengolahan teh, tenaga kerja di Perkebunan teh Kemuning. Bab IV pembahasan mengenai dampak Perkebunan teh Kemuning terhadap masyarakat sekitar meliputi dampak positif terdiri dari pembangunan sekolah,
xxx poliklinik, koperasi, pasar, dan transportasi dan infrastruktur. Dampak negatif terdiri dari adanya stratifikasi sosial dan kriminalitas.. Bab V merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari penulisan skripsi
xxxi BAB II GAMBARAN UMUM PERKEBUNAN TEH KEMUNING A. Kondisi Ekologis Perkebunan Teh di Kemuning Secara keseluruhan daerah Mangkunegaran dibatasi oleh Gunung Merapi dan Gunung Merbabu, bagian timur dibatasi oleh Gunung Lawu. Bagian selatan berbatasan dengan wilayah Yogyakarta dan sebagian oleh Samudra Hindia. Untuk sebelah utara dibatasi oleh pegunungan gamping yang membujur ke timur dari residensi Semarang dan Rembang. Dari lereng gunung Merapi mengalir Kali Opak ke selatan sekaligus menjadi pembatas antara Karesidenan Surakarta dan Yogyakarta. Di lereng barat Gunung Lawu terdapat kali Samin, Wingko, Colo dan Jenes yang mengalir ke dataran rendah Karanganyar kemudian membentuk persawahan dan lereng gunung Lawu sendiri sangat cocok untuk perkebunan teh. Dataran rendah yang kurang subur terbentang dari kota Solo ke arah utara dan berakhir di lereng pegunungan Kendeng.11 Wilayah Mangkunegaran secara ekologis terdiri dari dua bentang alam yang kontras yakni dataran tinggi dan dataran rendah. Wilayah pegunungan terletak di sebelah timur dan bagian selatan Kota Mangkunegaran. Daerah pegunungan lokasinya sangat jauh dari kota praja. Bagian ujung timur berfungsi sebagai pembatas alam dari Praja Mangkunegaran dengan daerah Madiun berupa lereng barat gunung Lawu. Wilayah yang berbatasan dengan lereng gunung Lawu ini meliputi Distrik Karang pandan, Kabupaten Karanganyar. Seperti jenis-jenis tanaman perkebunan yang lain, tanaman teh memerlukan tempat tumbuh khusus yang harus yang harus di perhitungkan secara tepat diberbagai 11 Suhartono, Apanage dan Bekel: Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana), 1991, hlm 25
12 Ita Setiawati dan Nasikun, Teh Kajian Sosial Ekonomi, ( Yogyakarta: Aditya Media ), 1991, hal 31 xxxiikondisi lingkungan fisik serta syarat-syarat pertumbuhannya. urutan kegiatan dalam pembudidayaan tanaman teh meliputi: pemilihan tanah, persemaian, penanaman, penyiangan, pemupukan,serta pemetikan hasil jika daun teh sudah siap untuk dipetik. Demi kelangsungan dan stabilitas produksi, tanaman teh juga perlu di remajakan. Sebagai tanaman tahunan, secara fisik tanaman teh merupakan tanaman yang mempunyai sifat-sifat lemah.faktor lemah ini dapat dilihat dapat dilihat dari struktur tanaman sebagai tanaman yang memerlukan pemeliharaan secara insentif dan kepekaan terhadap hama dan penyakit tanaman. Tanaman teh memerlukan tanah, iklim, dan curah hujan yang tertentu. Pesemaian dengan klon-klon unggul perlu disesuaikan dengan lingkungan setempat. Adakalanya satu klon yang cocok di tempat lain. untuk itu perlu diadakan seleksi bibit yang cukup ketat. Tanaman teh yang membutuhkan pemeliharaan tetap, termasuk dalam budidaya yang bersifat padat karya, penggunaan tenga kerja berkisar sekitar 2 orang per hektar. Tanaman teh sangat dipengaruhi oleh keadaan tanah dan iklim.12 1. Tanah Sebagai faktor yang cukup menentukan bagi pertumbuhan tanaman teh, tanah yang dibutuhkan adalah tanah subur tidak cadas dan masih menyimpan zat-zat organik. Tanah ini biasanya mempunyai derajat keasaman antara 4,5-6,5. umumnya tanah-tanah yang baik untuk pertumbuhan teh terletak di lereng-lereng gunung berapi dimana tanah sering dinamakan tanah vulkanis muda. Sifat-sifat tanah yang subur ini harus tetap di pertahankan demi kelangsungan pertumbuhan tanaman. Tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang mempunyai keserasian sifat fisika seperti struktur
13 Ibid xxxiiikedalaman efektif tanah untuk tingkat tinggi (ordo) dan sifat kimia seperti kadar N total (bahan organik) serta P total untuk tingkat rendah (sub-ordo dan kelas) Tanaman teh berasal dari daerah sub tropis, karena teh harus ditanam di lereng-lereng gunung. Ketinggian tempat yang ideal biasanya antara 450-1200 meterdiatas permukan aira laut, merupakan syarat mutlak bagi pertumbuhan tanaman teh secara baik. Secara umum tanaman teh memang dapat hidup di dataran rendah maupun tinggi. Namun ada kalanya terdapat faktor penghambat jika ditanam di dataran rendah karena tanah tidak terlalu dalam meneruskan air. Sementara faktor lain yang menghambat adalah tanah yang kurang cukup mengandung unsur hara, sehingga mudah rusak oleh rayap. Dengan demikian, jika teh ditanam di dataran rendah akan banyak diperlukan tanaman pelindung. Secara umum dapat dikatakan bahwa makin tinggi letak kebun (dataran tinggi) akan makin baik kualitas teh yang dihasilkan. Sementarabila tempat terlalu tinggi seringkali terjadi pembekuan yang berakibat fatal bagi tanaman. Kebekuan terjadi karena dimusim kemarau pada waktu malam akan terjadi pemancaran panas terbatas yabg cukup kuat dari tanah. Selanjutnya udara dipermukaan tanah segera mencapai suhu yang sangat rendah karena tidak ada angin untik sirkulasinya, dan selanjutnya lapisan udara terbawah akan sangat dingin yang kadang-kadang mencapai lebih rendah dari titik beku.13 struktur tanah di perkebunan teh Kemuning gembur dengan pH tanahnya 5-5,5 (asam). 2. Iklim Faktor iklim yang perlu mendapat perhatian antara lain adalah temperatur, curah hujan, sinar matahari, serta angin yang sangat berkaitan erat dengan tinggi tempat.
xxxiva. Temperatur Udara sebagai tanaman yang tumbuh di daerah subtropis, tanaman teh memerlukan tempat tumbuh pada ketinggian antara 450-1200 m diatas permukaan laut. Temperatur ideal berkisar antara 14-25 derajat celcius. b. Curah Hujan sebagai tanaman yang mengalami dua musim yaitu: musim hujan, dan musim kemarau, tanaman teh memerlukan curah hujan yang tinggi dan merata di sepanjang tahun. Jika terjadi penyimpangan curah hujan akan mengakibatkan terganggunya pertumbuhan tamanan. Berdasarkan ketentuan yang ada tanaman teh ini sangat sesuai ditanam di tempat yang sejuk dengan temperatur 14-25 derajat celcius. Jumlah curah hujan minimum yang dibutuhkan untuk pertumbuhan yang baik adalah 1150 mm sampai 1400 mm per tahun. Tanaman teh produktif dengan luas 1 ha akan menguapkan air sebanyak 25,40 kg per hari. Penguapan sejumlah itu setara dengan jumlah curah hujan kurang lebih 930 mm per tahun. Perkebunan teh Kemuning beriklim sub tropis dengan curah hujan merata sepajang tahun antara 3000-4000 mm/tahun. Perkebunan kemuning memiliki suhu antar 22°C-28°C. c. Sinar Matahari Pancaran sinar matahari berpengaruh besar pada proses asimilasi Sinar matahari yang penuh mengakibatkan asimilasi yang lebih banyak dan pembentukan karbohidrat juga lebih banyak sehingga makin banyak pula tunas yang terbentuk. Tumbuhnya banyak tunas mengakibatkan tanaman teh menjadi sarat dan terlalu berat untuk dipetik. Untuk itu diperlukan adanya pohon-pohon pelindung. Fungsi pohon pelindung, disamping menghambat kehilangan air dari tanaman juga menghambat hilangnya air dari dalam tanah.
xxxv B. Awal Penanaman Teh Rakyat Teh dalam bahasa latin disebut dengan nama Camelia Sinensis. Tanaman teh sudah dikenal orang sebagai bahan untuk minuman dan bahan obat-obatan, kurang lebih dari 3000 tahun yang lalu, orang Cina sudah mulai minum teh, sekitar tahun 780 M, mereka menerbitkan buku tentang budidaya teh dan pengolahan teh. Di Jepang, penanaman teh yang pertama kali dimulai sekitar tahun 800 M, berkat usaha dari Shogun Yoshimasi. Upacara minum teh mulai berkembang sejak tahun 1150.14 Pada tahun 1800an, minum teh menjadi suatu upacara tradisional Jepang yang diadakan setiap tahun. Perdagangan teh secara internasional baru dimulai sekitar abad ke-16, ketika pedagang-pedagang dari Turki mengadakan hubungan dagang dengan cina, pada abad itu pula para pedagang turki menjual teh di negaranya. Bangsa Eropa mengenal teh sekitar abad ke-16 ketika pusat perdagangan antara barat dan timur terletak di kota Venesia di Laut Tengah. Tahun 1610 pedagang-pedagang Belanda membawa teh tersebut dari Tiongkok.15 Perdagangan teh semakin meluas sejalan dengan penaklukan-penaklukan dan dikuasainya beberapa wilayah sebagai tanah jajahan di daerah tropis maupun sub tropis oleh bangsa Eropa. Salah satu wilayah subur yang dikuasai bangsa Eropa adalah kepulauan Nusantara yang kemudian dikenal sebagai Hindia Belanda. Belanda mulai mengenal tanaman teh sekitar abad ke-17, menurut pendapat C.P. Cohen Stuart seorang ahli tanaman menyebutkan bahwa orang yang pertama kali membawa tanaman teh ke Jawa adalah Andreas Clayer. Pendapat lain menyatakan bahwa tanaman teh pertama kali dikenal di Jawa sekitar tahun 1690, yaitu tanaman teh 14 Schoorel A.F, HandleidingVoorde Thee Culture, (Buitenzorz),1949, hal 12 15 Ibid, hal 12-13
16 Cohen Stuart, terjemahan Kamarijani, Permulaan Budidaya Teh di Jawa, dalam Sejarah Perusahaan-Perusahaan Teh di Indonesia 1824-1924 (Bandung: BPTK Gambung) 1978, hal 28-29 17 Ibid, hal 30-31 18 Ibid,hal 31-32 xxxviyang ditanam oleh Gubernur Jendral Camphuya di halaman rumahnya sebagai tanaman hias, menurut dugaan jenis teh yang ditanam pada waktu itu adalah jenis teh Cina. 16 Usaha pembududayaan teh di Hindia Belanda khususnya di Jawa petama kali dilakukan oleh VOC pada tahun 1928. sebagai bukti bisa dikemukakan pada waktu itu suatu badan disebut "Dewan ke Tujuh Belas" pada tanggal 15 maret 1728 menulis surat kepada VOC di Jawa yang isinya menyarankan tentang perlunya pembudidayaan teh, hal ini dilakukan untuk mengacaukan perdagangan bangsa lain.17 Hal tersebut dianggap perlu untuk mengadakan percobaan dengan mendatangkan berbagai jenis teh dari Cina dan menanamnya di tanah-tanah kompeni, di Tanjung Harapan, Srilangka dan di tempat-tempat yang dikuasai oleh kompeni dan dikerigkan di tungku-tungku seperti yang dilakukan orang-orang Cina. Walaupun teh baru dikenal di Hindia Belanda tidak menyulitkan pemasaran, karena di Eropa mau membeli teh apa saja dan mencampur teh yang kurang baik dan menjual teh tersebut di pasaran. Pemerintah Hindia Belanda di Jawa tidak begitu tertarik dengan budidaya teh. Dalam menjawab surat dari "Dewan ke Tujuh Belas" Pemerintah Hindia Belanda di Jawa menjanjikan akan berusaha mengadakan budidaya teh.18 Budidaya tersebut belum memberikan hasil yang sungguh-sungguh untuk memajukan poduksi teh. Berdasarkan surat keputusan pemerintah Hindia Belanda tanggal 10 juni 1824. No.6. yang ditandatangani oleh Letnan Gubernur Hindia Belanda H.M. de Kock kepala pemerintah Hindia Belanda di Jepang diperintahkan untuk menugaskan Mayor Dr. Vor Siebold untuk melaksanakan permintaan direktur kebun raya Dr.C.H. blume supaya
xxxviimendatangkan beberapa tanaman dari Jepang untuk negeri Belanda.19 Walaupun teh tidak disebutkan dalam surat lampiran keputusan itu tetapi Vor Siebold tidak hanya mengirimkan tanaman-tanaman yang terdapat atau yang disebut dalam daftar itu, diantaranya juga membawa biji-biji teh untuk pertama kalinya ke jawa. Walaupun pengiriman pertama itu gagal, pada tahun 1826 vor Siebold kembali melakukan pengiriman sesuai pesanan Komisaris Jendral L.P.J. Burggtaaf du Bus de Gesignes. Salah satu faktor penting dalam pembudidayaan teh di Hindia Belanda adalah datangnya J.LL.L Jacobson seorang ahli pencicip teh dari De Nederlanshe Handel Maatshappij ke Jawa pada tahun 1827, tepatnya pada tanggal 2 september 1827. kemudian ia mengadakan beberapa kali perjalanan dari Jawa ke Cina untuk mengumpulkan keterangan tentang penanaman dan pengolahan teh seperti yang ditugaskan oleh pemerintah Hindia Belanda.20 C.P Cohen Stuart berpendapat bahwa tahun 1826 merupakan tahun dimana biji teh untuk pertama kali di datangkan ke Jawa. Biji-biji teh tersebut berhasil ditanam di kebun raya Bogor pada bulan April 1827, setelah betambah banyak sebagian dipindahkan ke Garut (Afdeling Limbangan).21 Dalam laporannya tanggal 4 Juli 1828 komisi pertanian pusat memberitahukan bahwa di Bogor dan Garut terdapat 1500 tanaman perdu teh dan sekitar 1020 batang ditanam di Bogor. Dari tanaman yang hampir berumur 1,5 tahun diolah lah teh pertama pada bulan April 1828 atas perintah komisaris Jendral Du Bus dan pada tanggal 16 April Du Bus menyerahkan contoh teh yang pertama yang dibuat di Jawa kepada Letnan Gubernur De kock. 22 Pada tahun 19 Bernard C.H, Sejarah Budidaya Teh di Indonesia, dalam Sejarah Perusahaan-Perusahaan The Di Indonesia 1824-1924, terjemahan Karimajani, ( Bandung: BPTK Gambung) 1978, hal 5 20 Cohen Suart, op.cit, hal 5 21 Ibid, hal 41 22 Ibid, hal 43
xxxviii1928 dalam kunjuganya ke negeri Cina, Jacobson membawa bibit teh dari negeri tersebut. tahun 1829 Jacobson membawa sejumlah tanaman teh lebih banyak dan menanamnya di daerah Cisurupan dekat Garut. Pada masa Cultuurstelsel di bawah pemerintahan Jenderal Van De bosch, teh dinasukkan kedalam urusan pemerintah, pada tahun 1832 Jacobson membawa sekitar 300.000 biji teh dan ahli teh dari Cina untuk mendukukung budidaya teh Hindia Belanda. Pada tahun 1833 didatangkan biji-biji teh baru dari Cina dalam jumlah yang lebih besar untuk percobaan budidaya di daerah Bandung. Jacobson saat itu telah diangkat sebagai inspektur budidaya teh pemerintah dan meneruskan pecobaannya di 14 tempat di Jawa yaitu: Batavia, Kabupaten Priyangan, Karawang, Bantam (Banten), Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, Kedu (Wonosobo), Banyumas, Bagelan, Jepara, Surabaya ,dan Besuki. Tahun 1836-1845 mulai didirikan kebun-kebun kecil di daerah Bogor yaitu: Ciawi, Pondok Gede Cioreg, Cikopo, dan Bolang. Pada tahun 1841 dilakukan percobaan-percobaan di tanah yang disewa di daerah Pamanukan dan Ciasem. Perkebunan Wanayasa ditugaskan menyediakan biji teh dalam jumlah yang banyak untuk perluasan budidaya teh ke semua penjuru Hindia Belanda. Hasilnya pada tahun 1845 telah diekspor teh yang pertama kali dari jawa ke Amsterdam sebanyak 200 peti. Pada tahun 1860 kebun-kebun teh yang ada di Jawa masih diusahakan oleh pemerintah Hindia Belanda. Perkebunan teh pada masa culturstelsel tidak mengalami perkembangan dan Gonggrijp menganggapnya sama sekali tidak mengalami perkembangan.23 Pemerintah terus-menerus mengalami kerugian, karena teh yang diolah kualitasnya masih rendah, selain itu biaya pengerjaan di kebun-kebun teh tinggi dari pada harga jualnya. Sebagai contoh dalam tahun 1839 biaya produksinya f. 1,17 23 J.H Van Erden en W.B Deijs, Thee Cultuurer Ondernemingen, (s-Gravenhage: NV. Uitgeveri) 1946, hal 69
24 Haryono Semangun, Teh Rakyat, (Bandung: BPTK Gambung) 1975, hal 1 xxxixtiap pon, sedangkan harga jual di Amsterdam hanya mencapai f. 0,81. keadaan ini terus berlangsung hingga sekitar tahun 1870-an. Perkebunan teh mulai berkembang setelah berakhirnya masa Tanam Paksa, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Agraria, yang memungkinkan para pengusaha swasta menanamkan modalnya dalam bidang perkebunan yang sebelumya diusahakan oleh pemerintah Hindia Belanda. Tanaman teh mula-mula dikembangkan untuk keperluan tanaman perkebunan besar yang diusahakan untuk secara teknis dan mekanis demi menunjang kepentingan ekspor. Sejak tanaman teh diperkenalkan di Indonesia, masih diperlukan waktu yang relatif lama untuk mengadakan pengenalan tanaman teh pada kebun-kebun yang diusahakan sendiri oleh rakyat. Pada tahun 1875 tuan tanah dari perkebunan Sinagar dan Parakan berinisiatif memberikan biji-biji teh pada para mandor dan pembantu rumah tangganya untuk ditanam di pekarangan mereka masing-masing.24 Usaha pengenalan pada rakyat ini di antaranya dikarenakan oleh keberhasilan pengiriman faktur perdana di tahun 1829 dan ekspor pertama ke Amsterdam pada tahun 1835. Upaya pengenalan tanaman teh pada rakyat ini bertujuan agar masyarakat di sekitar perkebunan dapat memanfaatkan tanah-tanah mereka yang letaknya di dekat pabrik pengolahan, di luar tanah yang di sewa, untuk ditanami tanaman teh. Demikian juga dalam hal penerangan mengenai cara-cara penanaman, pemeliharaan, serta pemanenan hasil, tidak lepas dari inisiatif para penguasa wilayah perkebunan. Khusus pengolahan teh rakyat diutamakan untuk mengolah teh hijau, daun teh dicampur dengan bunga pacar cina dan kemudian dijual untuk konsumsi lokal. Mengingat usaha pengenalan teh berada di lingkungan yang tidak terlalu jauh dari pabrik, maka masyarakat mempunyai alternatif untuk dapat menjual pucuk daun teh ke pabrik atau mengolahnya menjadi teh hijau. Upaya penanaman rakyat ini dapat
25 Ita Setiawati dan Nasikun, op.cit, hal 12 26 Ibid, hal 13 xlmenunjukkan hasilnya, meskipun demikian, presentase petani yang memiliki kebun teh relatif kecil. Pada tahun 1925 di Karesidenan Priangan Barat hanya tercatat 9% dari pemilik tanah yang mempunyai kebun teh. Pengusahaan kebun teh rakyat dalam skala yang kecil ini cukup beralasan, mengingat daerah yang cocok untuk tanaman teh tidak setiap petani mendapat kesempatan untuk menjadi petani teh.25 Beberapa faktor penentu keberhasilan penanaman teh antara lain: Pertama, pemilikan tanah harus cukup luas. Kedua, lokasi penanaman tidak terlalu jauh dari pabrik yang akan membeli daunnya. Jika petani meninginkan cepat mendapat uang tunai, maka daun teh harus segera dijual ke pabrik. Ketiga, pucuk daun teh yang tidak dapat disimpan lebih lama dari 1-1,5 hari mengakibatkan sarana angkutan menjadi cukup vital. Keempat, modal petani harus cukup. Sebagaimana diketahui tanaman tahunan baru dapat dipetik hasilnya setelah 2-3 tahun, sedangkan modal pemeliharaan dari tahun ke-1 sampai ke-3 dianggap terlalu berat oleh petani. Alasan lain yang dikemukakan oleh para petani adalah perlunya menyisakan tanahnya untuk keperluan tanaman pangan mereka. Faktor pertumbuhan penduduk yang tinggi di daerah subur berakibat pada makin berkurangnya pemilikan tanah. Di wilayah Karesidenan Bogor dan Priangan terdapat hampir 42 % petani yang memiliki tanah tidak lebih dari 0,5 ha, dan sebanyak 46 % memiliki tanah 0,5-3 ha. Pemilikan kebun oleh petani memang relatif sempit dan kebanyakan kebun teh adalah milik individu yang berlaku secara turun-temurun.26 Pada umumnya para pejabat desa mendapat tanah bengkok yang dapat digarap sebagai tanda penghargaan. Tanah ini bukan milik individu, hanya penggarapannya diserahkan pada masing-masing aparat desa. Seorang kepala desa mendapat tanah bengkok tidak lebih dari dua bau, sedangkan bagi para pembantunya paling banyak
27 Ibid, hal 13-14 xlimendapat bagian satu bau. Untuk pemeliharaan tanaman , biasanya dilaksanakan oleh rakyat dalam rangka kerja wajib desa. Untuk tanah-tanah milik pemerintah ada ketentuan khusus yang mengharuskan rakyat bekerja secara suka rela. Hal ini dimaksudkan agar secara tidak langsung rakyat dapat terbebas dari pembayaran pajak dan pungutan yang diperlakukan untuk pembiayaan desa. Sejak awal mula penanaman teh bukan menjadi usaha pokok para petani. Dengan adanya pengenalan teh pada rakyat, maka rakyat mempunyai usaha tambahan untuk menanam teh di pekarangan mereka. Petani hanya menggunakan sebagian sawah dan tegal mereka untuk menanam teh, biasanya mereka menanam teh di sela-sela tanaman pokok mereka, Jadi tanaman teh rakyat tidak dikerjakan secara intensif. Intensifikasi tanaman teh selalu membutuhkan banyak modal dan cukup waktu bagi pemeliharaannya. Pada umumnya petani dihadapkan pada dilema untuk menanam teh atau tanaman pangan. Masalah ketidakpastian harga dipasaran di pandang banyak membawa resiko jika dibandingkan dengan tanaman pangan yang sebagian besar hasilnya digunakan untuk konsumsi keluarga. Di satu sisi budidaya tanaman teh ini memang merupakan tanaman yang memberatkan, meskipun demikian di wilayah di mana di sekitarnya terdapat pabrik pengolahan teh, diharapkan banyak petani yang bersedia mengusahakan tanaman teh sebagai tanaman utama mereka. Karena kecocokan tanahnya, di wilayah Karesidenan Bogor dan Priangan, rakyat dianjurkan menanam teh di lahan mereka.27 Pengusahaan tanaman teh rakyat yang hanya merupakan usaha tambahan ternyata berpengaruh pula dalam tingkat produktivitas dan mutunya. Mutu yang kurang baik ini karena sering terjadi pemetikan yang kurang selektif. Mengingat relatif kecilnya pemilikan tanah, menjadi dilema bagi rakyat dalam memanfaatkan tanahnya
28 C.H Bernard, op.cit, hal 67 29 Ibid, hal 8 xliiuntuk tanaman teh. Pergantian usaha tani yang bersifat subsiten menjadi tanaman komersial tidak dapat ditempuh dalam waktu singkat. C. Awal Perkembangan Perusahaan Perkebunan Teh di Kemuning Pada masa Tanam Paksa perkebunan teh belum banyak mendatangkan keuntungan, bahkan dapat dikatakan pemerintah Hindia Belanda terus menerus mengalami kerugian. Dalam keadaan demikian pemerintah akhirnya memutuskan untuk mengontrakkan beberapa perkebunannya kepada pengusaha-pengusaha swasta sebagai kebun percobaan. Para pengusaha-pengusaha swasta tersebut mendapat bantuan uang muka dari pemerintah sebagai modal awal, tetapi mereka mempunyai kewajiban harus menyerahkan daun yang telah diolah ke kebun pusat dengan harga yang telah ditentukan. Langkah selanjutnya pemerintah menghentikan budidaya teh hampir di semua afdeling, kecuali di Priangan, Cirebon, dan Bagelan.28 Sebenarnya hasil produksi perkebunan-perkebunan teh pada waktu itu menunjukkan adanya peningkatan tetapi biaya produksinya tetap lebih tinggi dibandingkan penjualannya. Pada tahun 1849 pabrik pekebunan di wilayah Kedu, yang didirikan pada tahun 1833 ditutup dan pemrintah meminta kepada pihak swasta yang mengelola perkebunan agar menyerahkan hasil perkebunan yang telah diolah terlebih dahulu di perkebunan itu. Tetapi usaha itu kurang berhasil memperbaiki keadan sehingga kerugian pemerintah semakin lama semakin besar.29 Menjelang tahun 1850, pemerintah juga mengeluarkan ketentuan, bahwa pemeriksaan dilakukan langsung di pabrik-pabrik pengontrak perkebunan oleh seorang pegawai yang diangkat oleh pemerintah. Ternyata pemeriksaan ini kebanyakan
30 H.CH. De Bie, Budidaya Teh di Hindia Belanda, ( Bandung: BPTK Gambung) 1978, hal 56 31 Ibid, hal 58 xliiidilakukan oleh orang-orang yang tidak punya keahlian sama sekali tentang teh. Pemeriksaan dilakukan dengan cara-cara apabila ada teh yang siap untuk dikirim pemeriksa datang ke pabrik yang bersangkutan. Untuk tiap jenis teh, satu atau dua peti teh dibuka dan diperiksa isinya, peti-peti yang lain diterima atas dasar keterangan pengusaha dibawah sumpah bahwa isinya sama dengan peti yang telah diperiksa isinya.30 Hal ini terjadi karena masih kurangnya ahli teh. Disamping itu, seringkali anggota komisi itu setelah datang ke kebun lebih tertarik dan terpengaruh oleh pesta penyambutan daripada melakukan pemeriksaan, demikian pula yang terjadi di beberapa afdeling lainnya di pulau Jawa. Biasanya pesta penyambutan tersebut diiringi dengan minuman keras sehingga pandangan mata petugas terganggu dan mengakibatkan mutu teh tersebut ternyata kurang baik. Harga jual sebesar f 1,40 hinga f1,60 bruto dengan biaya produksi hampir f 1,40 sudah barang tentu mengakibatkan kerugian. secara keseluruhan kerugian pemerintah antara tahun 1835-1840 berjumlah f.300 ribu dan padatahun 1864 menjadi f.500 ribu dan setelah itu naik lagi menjadi f. 6 juta.31 Dalam keadaan demikian, atas usul menteri urusan jajahan pada waktu itu diputuskan untuk membebaskan perusahaan-perusahaan teh setelah masa kontrak habis, dan menyewakan perkebunan pemerintah kepada pengusaha-pengusaha swasta dengan f.25-f.50 tiap tahunnya. Jumlah uang sewa ditentukan dengan penafsiran orang ahli, untuk itu pihak swasta mulai secara penuh mengelola perkebunan teh. Sesudah tahun 1865 di mulai masa budidaya teh kedua yang diusahakan oleh pihak swasta. Pada awalnya budidaya teh masih agak sukar karena adanya kekhawatiran pemerintah Hindia Belanda akan pengaruh buruknya Perluasaan budidaya teh. Perluasaan budidaya teh memerlukan banyak tenaga dan hal ini dapat
xlivberpengaruh buruk terhadap budidaya kopi. Selain itu kesulitan terbesar adalah pengangkutan yang tidak memadai dan mahal. Jalan-jalannya jelek, sehingga teh harus diangkut di atas punggung kerbau dan kuda atau oleh kuli. Dengan demikian perluasan perkembangan teh menjadi lambat, walupun demikian perluasan hasil awal beberapa perkebunan tidaklah buruk sekali, tetapi produksinya belum stabil bahkan cepat menurun, hal ini terjadi karena adanya kesalahan cara pemetikan dan pengolahannya. Undang-Undang Agraria setelah diberlakukan oleh menteri De Waal di tahun 1870, yang memungkinkan pihak swasta mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU) selama kurun waktu 75 tahun dan kebebasan untuk mengadakan perluasan perkebunan teh. Kontrak-kontrak diubah menjadi HGU, walaupun demikian antara tahun 1870 hingga tahun 1880-an merupakan suatu masa yang cukup sulit bagi budidaya teh, karena tidak semua tanah yang diberikan dalam HGU untuk pertanian itu ditanami teh.32 Wilayah perkebunan Kemuning merupakan wilayah kekuasaan dari Praja Mangkunegaran. Pada masa Mangkunegoro IV memerintah, daerah Kemuning telah dikelola sebagai daerah perkebunan kopi sejak tahun 1814. Tanaman itu diusahakan oleh para pemegang apanage di atas tanahnya sendiri. Pada masa itu, penanaman, pengelolaan, pemanenan, dan pengangkutan hasil dilakukan oleh tenaga yang tidak dibayar, dengan cara kerja wajib. Pada tahun 1862 Mangkunegoro IV menarik kembali tanah-tanah apanage dan menggantikannya dengan uang kepada pemegang apanage. Tanah-tanah perkebunan itu kemudian diusahakan sendiri oleh Praja Mangkunegaran dan diperluas dengan membuka hutan untuk dikelola sendiri sebagai perkebunan yang menghasilkan pemasukan uang bagi Praja Mangkunegaran. Perusahaan perkebunan yang dimiliki Praja Mangkunegaran mengalami perluasan, sehingga untuk masalah 32 Ibid, hal 59
xlvorganisasi penanaman diserahkan kepada orang yang berkebangsaan Jerman bernama Rudolf Kamph, seorang ahli dalam masalah perkebunan.33 Wilayah perkebunan Kemuning pertama kali dibuka untuk perkebunan kopi pada tahun 1814 yang terdiri dari 24 daerah bagian (afdeling). Masing-masing afdeling dipimpin oleh seorang administratur berkebangsaan Eropa ataupun Jawa. Administratur berkebangsaan Jawa bergelar panewu kopi atau mantri kopi. Setiap afdeling mempunyai sebuah pesanggrahan, yang digunakan sebagi tempat tinggal adminstratur dan sebuah gudang. Ke-24 orang administratur dibawah dua orang penilik (inspektur) dan tiap penilik membawahi 12 Afdeling. Di atas kedua inspektur adalah Wedana Kartopraja, sebagai seorang superintendent (pengawas umum).34 Pada saat penarikan kembali tanah-tanah apanage, sebagian tanah apanage tidak dapat diambil oleh Praja Mangkunegaran, karena keterbatasan dana dan sistem sewa tanah yang diberlakukan sebelumnya belum habis jangka waktunya. Termasuk juga wilayah Kemuning tidak semua dapat diambil alih, sebab beberapa tanah apanage di sewakan kepada swasta Hindia Belanda dengan jangka waktu 50 tahun dan belum habis masa sewanya. Sebagian dari apanage di daerah Kemuning disewa oleh orang berkebangsaan Belanda bernama Waterink Mij dan ditanami dengan tanaman teh seluas 444 ha.35 Perusahaan tersebut kemudian diberi nama NV. Cultuur Mij Kemuning, sehingga pengeloaannya di pegang penuh dari kalangan orang-orang Belanda, sedangkan orang pribumi sebagai tenaga buruh. Pengusaha Belanda ini menyewa tanah dari Mangkunegaran dengan jangka waktu 50 tahun dalam perjanjian akta yang 33 AK. Pringgodigdo, Sejarah Perusahaan-Perusahaan Milik Mangkunegaran, (Reksa Pustaka Mangkunegaran) 1977, hal 68 34 Ibid, hal 70 35 Ibid., hal 71
36 Arsip Mangkunegoro VIII, Daftar Sewa/Pajak Tanah Asing di Daerah Mangkunegaran, Kode S 914. 37 Wawancara dengan Sutarto, Tanggal 7 Desember 2009. xlvidilakukan pada tanggal 1 April 1926 dengan luas tanah yang diusahakan seluas 1220.36 hal ini sesuai dengan dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah Hindia Belanda tentang sewa-menyewa tanah kerajaan, bahwa perkebunan swasta Hindia Belanda dan asing lainnya, dapat menyewa tanah kerajaan dalam jangka waktu 25-70 tahun, tetapi sebelum habis masa sewanya terjadi pergolakan politik yang menyebabkan para pengusah Hindia Belanda meninggalkan perkebunan. Berdasarkan Undang-Undang Agraria Hindia Belanda tahun 1870 mengenai Hak Ervat atau Hak Pemeliharaan Tanah memutuskan bahwa tanggal 1 April 1926 pemerintah Belanda mendirikan Hak Guna usaha (HGU) dalam rangka 50 tahun. Perusahaan perkebunan teh di Kemuning dipimpin oleh Johan De Van Mescender Work. Perusahaan ini oleh Johan dinamakan NV. Culture Mascapaj Kemuning. Pengeloaannya diserahkan kepada kantor Administrasi Firma (Fa) Monterine Member yang berkedudukan di Belanda. Pada masa kolonial perkebunan Kemuning dibagi menjadi beberapa afdeling, yaitu: afdeling Tirto, afdeling Tanggal, afdeling Jenawi, dan afdeling Kemuning.37 D. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kemuning Masyarakat Praja Mangkunegaran mayoritas penduduknya sebagai petani karena 70% dari jumlah penduduk tinggal di pedesaan. Wilayah Mangkunegaran yang terdiri dari Wonogiri dan Karanganyar adalah daerah pedesaan yang subur dan memiliki banyak areal perkebunan yang memang banyak diminati oleh pengusaha swasta Eropa dalam melebarkan sayapnya menjadi penguasa yang sukses di Hindia Belanda khususnya di daerah onderneming sehingga banyak pengusaha Eropa yang
38 Suhartono, op.cit, hal 20 39 Ibid, hal 80 xlviimerangkul "orang dalam" untuk berinteraksi dengan penguasa desa dan penduduk desa agar usaha perkebunannya dapat berhasil. Perluasan perkebunan menyebabkan banyak tanah apanage di sewa dari para patuh atau pemegang hak tanah apanage. Di dalam masyarakat tradisional mereka menguasai tenaga kerja di tanah apanagenya. Akan tetapi, setelah tanah itu di sewa oleh perusahaan perkebunan, hak-hak yang ada pada patuh beralih kepada perusahaan perkebunan. Setelah tanah-tanah tersebut di sewa maka perusahaan perkebunan harus mampu berhubungan baik dengan para bekel. Bekel adalah kepala petani yang sudah berlaku secara tradisional mengawasi proses produksi di kabekelannya serta mengawasi keamanan terhadap desa. Bekel memiliki otoritas, memonopoli kekuasaannya dan menguasai tanah serta tenaga kerja penduduk desa.38 Langkah penting yang harus ditempuh oleh perusahaan perkebunan adalah memanfaatkan kekuasaan bekel sebagai pemimpin desa untuk mengerahkan para petani dan melaksanakan segala peraturan, pungutan (pajak) atau pengerahan tenaga kerja. Kekuasaan seorang bekel didasarkan atas tanah yang dikuasai, yang ditebas dari raja atau patuh. Daerah kekuasaannya pun disebut kabekelan. Dengan dihapuskannya tanah apanage, maka hilang pula daerah kabekelan. Tiga sampai empat kabekelan dijadikan satu kelurahan. Kemudian para mantan bekel dicalonkan untuk menduduki jabatan lurah atau kepala desa. Kepala desa tidak lagi mewakili lembaga desa dan petani tetapi makin nyata menjadi handlanger gubernemen atau handlanger pabrik dan perkebunan.39 Adanya birokrasi kolonial sampai ke pedesaan membuat gubernemen mengangkat kepala-kepala desa sebagai agen kolonial. Meskipun lebih cenderung di
40 Ibid, hal 97 41 Bambang Sulistyo, Pemogokan Buruh: Sebuah Kajian Sejarah, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana), 1995, hal 13 xlviiibidang teknis produksi perkebunan, pengangkatan kepala desa dapat diistilahkan sebagai mandor yang mengawasi kegiatan para petani. Mantan bekel yang tidak dipilih mendapat tunjangan untuk keperluan hidupnya berupa tanah pensiun yang disebut bumi pangarem-arem. Setelah kelurahan terbentuk Raja menyerahkan hak andarbeni atas tanah kepada kelurahan-kelurahan tersebut. Tanah tersebut diberikan untuk rakyat sebesar 4/5 luas tanah, 1/5 yang lain untuk lungguh lurah, perabot desa, tanah pengarem-arem maupun tanah kas desa.40 Di dalam masyarakat komunal kekuasaan kepala desa sangat besar atas warga desanya. Pengusaha perkebunan dapat memanfaatkan kekuasaan kepala desa itu, mulai dari usaha memperoleh tanah sewaan, pengumpulan tenaga kerja, pengawasan pekerjaan, dan keamanan perkebunan. Adanya bantuan kepala desa dan dukungan dari pengusaha perkebunan pembangunan infrastruktur industri seperti saluran irigasi, jembatan dan jalan dapat dilaksanakan oleh penduduk desa.41 Adanya kemudahan yang ada di desa-desa di Mangkunegaran, khususnya di Karanganyar maka banyak terjadi perkembangan pembangunan desa yang mengarah kepada modernisasi. Pada masa Swapraja, daerah Kemuning yang terletak di lereng gunung lawu merupakan wilayah kapanewon Ngargoyoso masuk dalam kawedanan Karangpandan, kabupaten kota Mangkunegaran, dan kawedanan Ngawen yang dalam urusan kepolisian dan pengadilan masuk pemerintah Governemen Surakarta. Pada tahun 1930, kabupaten kota Karanganyar digabungkan dengan kabupaten kota mangkunegaran. Tiap kabupaten terdiri dari beberapa kapanewon. Setelah penggabungan dengan daerah kabupaten kota karanganyar dengan kabupaten kota Mangkunegaran, kemudian diikuti pula penggabungan beberapa kapanewon dan diadakan perbaikan-perbaikan batas-batas
42 Husodo Pringgokusumo, Sejarah Milik Mangkunegaran, (Perpustakaan Reksopustoko Mangkunegaran), 1987 43 Houben, Kraton dan Kompeni Surakarta dan Yogyakarta, (Leiden: KITLV Press), 1987, hal 125 xlixwilayah, antara batas wilayah Mangkunegaran dengan daerah kasunanan dilakukan juga pertukaran beberapa daerah kecil agar batasnya lebih sederhana. Sejak tahun 1930 wilayah Mangkunegaran terdiri atas: Kabupaten Wonogiri ( terdiri dari Wuryantoro, Baturetno, Jatisrono, dan Purwantoro ), kabupaten kota Mangkunegaran terdiri dari kawedanan Karangpandan, kawedanan Jumapolo. Tiap kawedanan terdiri atas 40 kapanewon.42 Desa dan petani tidak dapat dipisahkan dari eksploitasi kolonial yang menghasilkan berjuta-juta gulden hingga menghidupkan industri, perdagangan, dan pertanian Belanda. Khususnya di Vorstenlanden yang digunakan untuk areal perkebunan yang diandalkan karena daerah Vorstenlanden menghasilkan 50-70 juta gulden dari seluruh produksi eksport.43 Desa dan petani merupakan sumber daya yang selalu diincar dan untuk mendapatkannya diperlukan kompetisi yang selalu dimenangkan oleh perkebunan yang mempunyai fasilitas dan modal yang kuat. Ekonomi desa tetap tertinggal dengan segala kekurangan dan keterbatasannya sedangkan mobilitas ekonomi yang dicapainya tidak pernah melebihi tingkat desa. Masuknya perkebunan ke pedesaan membuat makin terdesak eksistensi masyarakat desa dalam memelihara keamanan dan kenyamanan desanya. Dominasi perkebunan tidak hanya berdampak monodimensi tetapi juga multidimensi bagi pedesaan yang ada di bidang sosial, ekonomi, politik dan budaya. Dominasi politik yang mempunyai implikasi sosial ekonomi di pedesaan menyebabkan perubahan budaya dalam kehidupan masyarakat desa. Secara teoritis, reorganisasi agraria
44 Frans Husken, Di bawah Asap Pabrik Gula, (Yogyakarta: Akatiga dan UGM Press),1993, hal 103 lmempengaruhi reorganisasi desa-desa yang bertujuan untuk memperkuat moral masyarakat desa agar tidak jatuh karena masuknya pengaruh dunia luar (budaya barat). Perkembangan perubahan bentuk desa dan pemerintahan desa muncul dari kekuatan di luar perkebunan yakni pemerintah Praja Mangkunegaran dan Pemerintah Kolonial Belanda. Perubahan itu seiring dengan pelaksanaan reorganisasi agraria. Reorganisasi agraria diikuti dengan reorganisasi desa dan pemerintahan desa. Perubahan bentuk daerah Kemuning terjadi dari daerah tradisional menjadi daerah industri karena masyarakat sudah bekerja di perkebunan teh, yang sebelum ada pabrik teh mereka hanya menjadi petani sawah tetapi setelah ada pabrik teh masyarakat menjadi petani maupun buruh teh, sedangkan pemerintahan daerah Kemuning disesuaikan dengan model pemerintahan desa di wilayah Gubernemen. Pemerintahan desa gubernemen adalah desa yang memiliki hak otonomi untuk mengatur rumah tangganya sendiri, memiliki kas sendiri dan berhak mencari sumber-sumber pendapatan terutama dari tanah yang telah dilimpahkan hak pakainya dari kerajaan kepada desa. Perubahan bentuk desa dan pemerintahannya mempengaruhi hubungan kerja antara perkebunan dan masyarakat desa, terutama penyediaan tenaga kerja di perkebunan dan persewaan tanah.44
liBAB III MANAJEMEN DAN HUBUNGAN KETENAGAKERJAAN DI PERKEBUNAN TEH KEMUNING PASCA KEMERDEKAAN TAHUN 1945-1965 A. Perkembangan Perkebunan Teh Kemuning Tahun 1945-1965 Sejarah Perkebunan di Indonesia, tidak lepas dari peranan penjajah, terutama Hindia Belanda yang telah meletakkan dasar bagi berkembangnya perusahaan Perkebunan di Indonesia. Seperti di negara berkembang lainnya, sistem Perkebunan di Indonesia juga diperkenalkan melalui kolonialisme barat, dalam hal ini kolonialisme Belanda.45 Dengan kata lain dapat disebutkan bahwa sejarah perkembangan Perkebunan Hindia Belanda sangat ditentukan oleh politik kolonial penjajah, terutama kolonial Belanda. Kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ditetapkan dari waktu ke waktu telah mewarnai "wajah" Perkebunan di Hindia Belanda hingga mencapai bentuk seperti sekarang ini.46 Di Indonesia, Perkebunan berkembang pesat setelah sistem tanam paksa dihapuskan dan diberlakukannya Undang-Undang Agraria 1870, situasi ini memungkinkan para pemodal swasta menyewa tanah untuk membuka usaha Perkebunan. Meluasnya areal Perkebunan besar diberbagai daerah juga berpengaruh bagi terbukanya areal Perkebunan di sekitar Perkebunan-Perkebunan yang dilakukan oleh penduduk sekitar. 47 45 Sartono Kartodirdjo dan Joko Suryo, Sejarah Perkebunan Indonesia, (Yogyakarta: Aditya Media), 1991, hal 9 46 Mubyarto, Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan: Kajian Sosial Ekonomi, (Yogyakarta: Aditya Media), 1992, hal 16 47 Ibid, hal 164
lii Setelah penghapusan tanam paksa pada hakikatnya ekonomi politik pemerintah kolonial masih melaksanakan prinsip eksploitasi, namun tidak lagi berdasarkan sistem tradisional atau feodal, tetapi selaras dengan prinsip Liberalisme memberikan keluasaan kepada golongan swasta melakukan usaha serta kewiraswastaannya, karena struktur agraris di Indonesia pada umumnya dan di Jawa pada khususnya masih serba terikat pada struktur tradisional dan feodal, maka pemerintah perlu menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan pihak swasta berusaha secara bebas.48 Undang-Undang Agraria pada tahun 1870 menetapkan peraturan-peraturan tata guna tanah sebagai berikut: Tanah milik rakyat tidak dapat dijual belikan kepada non-pribumi, tanah domain pemerintah sampai seluas 10 bau dan dapat dibeli oleh non-pribumi untuk keperluan bangunan perusahaan, untuk tanah domain lebih luas ada kesempatan bagi non-pribumi memiliki hak guna yaitu: sebagai tanah dan hak membangun Recht Van Opstal (RVO), tanah sebagai erfpacht (hak sewa serta hak mewariskan) untuk jangka waktu 75 tahun.49 Menurut Sartono, diberlakukannya Undang-Undang Agraria, yaitu: Pertama, alat produksi pokok ialah tanah telah diliberalisasikan, maka terbuka kesempatan seluas-luasnya untuk membuka perusahaan Perkebunan. Kedua, penyediaan tenaga kerja, pada saat itu tidak diadakan peraturan,karena orang beranggapan bahwa di Jawa yang padat penduduknya, dengan sendirinya faktor tersebut tersedia melimpah. Kesempatan kerja beserta upah kerja akan menciptakan pasar tenaga kerja yang memenuhi yang memenuhi kebutuhan tenaga kerja Perkebunan.50 Komoditi yang memegang peranan antara lain kopi, gula, tembakau, teh, dan indigo. Perkembangan ini 48 Sartono Kartodirdjo dan Joko Suryo, op.cit, hal 80 49 loc.cit 50 Ibid, hal 80-81
liiididukung oleh dana dari bantuan bank-bank Belanda antara lain: N.N. Hendelsbank, Int. Cred. Vereeniging, Koloniale Bank, Dorrepaal Co, dan Handelsveereniging.51 Pada masa pemerintahan Kolonial Belanda Perkebunan teh Kemuning merupakan Perkebunan swasta Hindia Belanda yang didanai dari bank-bank swasta Hindia Belanda. Perkebunan swasta ini dimiliki oleh orang Belanda yang bernama Waterink Mij, perusahaanya kemudian diberi nama N.V. Cultuur Mij Kemuning dan pengelolaannya dipegang penuh dari kalangan orang-orang Belanda. Pengusaha Belanda ini menyewa tanah dari Mangkunegaran dengan jangka waktu 50 tahun dalam perjanjian akta yang dilakukan tanggal 1 April 1926 dengan luas tanah 1220 ha.52 Hal ini sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah Hindia Belanda tentang sewa menyewa tanah di wilayah kerajaan, bahwa Perkebunan-Perkebunan swasta Hindia Belanda dan asing lainnya, dapat menyewa tanah kerajaan dalam jangka waktu 25-70 tahun. Pada masa pendudukan Jepang terjadi penurunan produksi Perkebunan secara drastis hal ini disebabkan oleh kebijaksanaan peningkatan produksi pangan yang dijalankan pemerintah Jepang untuk kepentingan ekonomi perang. Hal ini dilakukan dengan cara pembatasan-pembatasan penggunaan lahan-lahan Perkebunan yang diganti dengan tanaman pangan atau dengan pembongkaran tanah-tanah parkebunan. Pada masa pendudukan Jepang di Jawa tanaman tebu berkurang hingga 50% dari keadaan sebelum perang. Di luar Jawa hutan-hutan di bongkar, demikian pula onderneming bekas milik Belanda. Pada mulanya pembongkaran ditujukan pada tanah parkebunan yang paling mudah diubah, yaitu Perkebunan tanaman keras. Perkebunan teh berkurang 51 Ibid, hal 88 52 Arsip Mangkunegoro VIII, Daftar Sewa/Pajak Tanah Asing di Daerah Mangkunegaran, Kode S 914.
53 Mubyarto, Peluang Kerja dan Berusaha di Pedesaan, (Yogyakarta: Aditya Media), 1985, hal 154 54 Ita Setiawati dan Nasikun, Teh: Kajian Sosial Ekonomi, (Yogyakarta: Aditya Media), 1991, hal 21 liv12%, sementara tanaman kelapa sawit berkurang 16% dari luas semula akibat pembongkaran-pembongkaran.53 Pada kondisi semacam ini pengelolaan kebun diambil oleh SKKK (Saibai Kigyo Kanri Koodan), merupakan suatu badan yang dibentuk pada tanggal 5 juli 1942 yang bertugas mengambil alih semua penguasaan Perkebunan teh.54 Pada juli 1943 SKKK diganti menjadi SKK. Tugas SKK adalah membiayai dan memberi kebutuhan-kebutuhan Perkebunan serta mengatur penjualan hasilnya. Urusan pemantauan terhadap keadaan dan budidaya tanaman teh bukan menjadi tanggung jawab mereka. Pada tanggal 1 juni 1944 SKK dibubarkan dan penguasaan pekebunan diserahkan kepada usahawan swasta yang tergabung dalam satu federasi yang disebut (Saibi Kigyo Rengokai). Perkembangan budidaya teh pada pendudukan jepang menunjukkan keadaan yang sangat memprihatinkan. Pada waktu itu Perkebunan besar tidak ditangani dengan sempurna dan hanya mengandalkan hasil Perkebunan rakyat. Keadaan di perkebunanan rakyat pun sebenarnya tidak jauh berbeda, terdapat penekanan yang cukup memberatkan dalam pembelian daun teh, sehingga banyak tanaman yang dibiarkan terlantar. Hingga beberapa waktu Perkebunan belum menunjukan adanya perbaikan, namun keadaan Perkebunan teh semakin merana. Luas areal Perkebunan diperkecil dengan cara memberlakukan suatu keputusan bahwa Perkebunan dibawah 50 ha tidak diberikan uang pemeliharaan lagi, tetapi bagi Perkebunan yang ada di dataran tinggi yang bermutu baik masih tetap mendapat uang pemeliharaan, sedangkan kebun yang mempunyai mutu kurang baik hanya mendapat uang pemeliharaan sebesar 70-85% dari luas Perkebunan. Pada waktu itu tercatat bahwa luas areal yang terpelihara hanya seluas
55 Ibid, hal22 56 Warta Sarbupri, No 4-6 juli, 1958. lv50.000 ha, dengan ongkos pemeliharan yang minim tanpa ada pemeriksaan keuangan pemeliharaan maka terjadilah penelantaran terhadap perusahaan-perusahaan Perkebunan di Jawa. Sesuai catatan SKK tahun 1942 terdaftar areal seluas 104.481 ha yang diusahakan untuk tanaman teh, namun hanya sekitar 68.545 ha yang dilaporkan secara teratur. Perkembangan yang terjadi pada tahun 1945 hanya terdapat areal seluas 53.684 ha terjadi pengurangan sebesar 14.897 ha. dalam hal ini tidak ada kepastian berapa banyak Perkebunan yang telah dibongkar.55 Keadaan Perkebunan di seluruh Indonesia sesudah perang dunia II berjumlah 1558 dengan luas kebun 2.239.133 ha, dengan luas tanaman 844.739 ha. Perkebunan yang dikuasai PPN (Pusat Perkebunan Negara) berjumlah 36 Perkebunan seluas 77.988 ha, sedangkan yang lain dikuasai modal asing atau beberapa pengusaha nasional.56 Selama perang kemerdekaan RI Perkebunan teh Hindia Belanda lumpuh total dan banyak pabrik-pabrik yang dirusak dan dimusnahkan.dalam masa revolusi fisik Perkebunan menjadi medan konflik antara pengusaha-pengusaha Perkebunan dengan petani (Perkebunan besar dengan Perkebunan rakyat), antara perusahaan dengan perusahaan, dan bahkan konflik antara militer kolonial Belanda dengan tentara RI karena Perkebunan dianggap sebagai bagian penting dalam perjuangan Indonesia. Saat itu Perkebunan banyak yang dikuasai tentara Indonaesia dan golongan militer lainnya dan menjual hasil perkebunan seperti karet dan produk-produk lainnya ke Malaya baik secara langsung maupun melalui perantara-perantara pedagang Cina. Penjualan ini dilakukan untuk melengkapi dana yang sangat dibutuhkan dan memungkinkan panglima-panglima militer mengorganisasikan, mempersenjatai, dan memelihara unuit-unit bersenjata mereka. Pejabat-pejabat Hindia Belanda menentang dengan keras perdagangan ini yang mereka anggap sebagai penyelundupan. Pada akhir
lvitahun 1957 kolonial Belanda membetuk blockade laut untuk mencegah ekspor produk Perkebunan dari Indonesia. Angkatan laut Belanda memperlakukan semua komoditi yang diperdagangkan sebagai barang gelap, karena mereka beranggapan bahwa produk-produk ini telah dihasilkan sebelum penyerahan kolonial Belanda pada bulan maret 1942. Pihak republik sebaliknya menganggap blockade itu sebagai pelanggaran terhadap semangat Perjanjian Linggarjati.57 Perebutan daerah Perkebunan terus terjadi antara pasukan militer republik Indonesia dengan militer kolonial Belanda. Pada tanggal 29 agustus 1947, Hindia Belanda mengumumkan diri sebagai tuan dari daerah-daerah Perkebunan. Hindia Belanda secara sepihak menetapkan "Garis Demarkasi Van Mook" di Jawa dan Sumatera, yang mengklaim bahwa kedudukan yang dicapai oleh pasukannya pada saat perintah gencatan senjata adalah pada tanda batas garis demarkasi tersebut, yang memasukkan paling banyak daerah perkebunan. Pejabat-pejabat kolonial Belanda mengijinkan pengusaha-pengusaha kembali ke Perkebunan mereka dengan segera setelah pasukan republik telah dapat diusir. Tetapi pengusaha-pengusaha Perkebunan itu terpaksa harus memelihara pasukan pengamanan khusus untuk mencegah aksi "serang lari" oleh gerilyawan Indonesia. Menjelang akhir Desember 1947, sekitar 40 dari 43 onderneming tembakau, 13 dari 16 onderneming teh, 14 dari 26 onderneming kelapa sawit, 108 dari 177 onderneming karet, diilepaskan oleh militer kolonial Hindia Belanda meskipun belum semua diantara mereka kembali beroperasi, baik karena kerusakan berat pada pabrik-pabrik maupun karena tidak adanya buruh.58 Para pengusaha Perkebunan mengetahui bahwa di daerah-daerah Perkebunan telah mengalami perubahan-perubahan yang penting selama kekuasaan Jepang dan 57 Pelzer, Sengketa Agraria Pengusaha Perkebunan Melawan Petani, (Jakarta: Sinar Harapan), 1991, hal 163 58 Pelzer, Toean Kebon dan Petani: Politik Kolonil dan Perjuangan Agraria, (Jakarta: Sinar Harapan), 1985, hal 166
59 Warta Sabupri, Akhir Februari 1951, No. 4-5 lviipenguasan republik. Tata sosial yang lama telah dihancurkan dan kekuatan para pengusaha Perkebunan telah melemah, serta buruh Perkebunan dan penduduk di luar Perkebunan telah di organisasikan kedalam sarikat-sarikat buruh, organisasi tani dan partai politik. Mereka semua siap untuk menentang hak pengusaha Perkebunan termasuk juga para buruh Perkebunan di Perkebunan Kemuning. Buruh di Perkebunan Kemuning pada bulan Februari 1951 mengadakan aksi menduduki tanah di perusahaan Kemuning. Aksi para buruh tersebut di pimpin oleh Panitia Aksi dari BTI (Barisan Tani Indonesia) Ngargoyoso, Mojogedang, Kemuning, dan Jenawi. Buruh-buruh itu datang ke pabrik dan menuntut ke pemerintah melakukan pembaharuan serta menuntut penghapusan undang-undang agraria kolonial yang bersifat eksploitatif dan pemberian ijin kepada penduduk untuk menggarap lahan Perkebunan yang dianggap liar diubah menjadi lahan pekarangan. Para buruh ini menyerang pimpinan-pimpinan yang mereka anggap akan menjadi kolonis di wilayahnya sehingga para pemimpin di Perkebunan ini meninggalkan Perkebunan dan menyerahkan pengelolaan Perkebunan kepada pemerintah daerah dan sebagai pelaksanaannya diserahkan pada koperasi serikat buruh. Tetapi para buruh tetap menyerang dan menuntut kepada penguasa daerah Karanganyar mengabulkan permohonan para buruh itu dan tanah perkebunan seluas 1200 ha, yang tidak terpelihara dengan baik. dibagikan kepada para buruh sebagai tanah pekarangan. Aksi tersebut ditujukan untuk menghapus erfpacht dan tanah dikembalikan ke desa. Hasil teh/kopi di lahan yang dikelola oleh buruh-buruh tersebut tetap akan dijual ke pabrik.59 Salah satu hasil perjanjian KMB adalah bahwa semua Perkebunan milik swasta harus dikembalikan kepada pemilikya, sedangkan perkebunan milik Hindia Belanda dikuasai Indonesia, hal ini menimbulkan asumsi dari masyarakat bahwa Hindia
60 Warta Sabupri, Tanggal 3 Maret 1954, hal 46 61 Pelzer, Sengketa Agraria Pengusaha Perkebunan Melawan Petani, (Jakarta: Sinar Harapan), 1991, hal 204 lviiiBelanda masih menginginkan untuk menguasai lagi Indonesia, sebab Perkebunan merupakan penghasil separo lebih pendapatan Negara yaitu sebanyak 52% dihasilkan dari Perkebunan.60 Pengembalian perusahan Perkebunan kepada pemilik swasta Hindia Belanda ini mendapatkan kecaman dari SOBSI (federasi Serikat Buruh yang didominasi golongan komunis), yang menginginkan pemerintah Indonesia untuk tegas dalam pegambilalihan seluruh Perkebunan baik milik swasta maupun perusahan ekspor-impor. Semua partai dan organisasi masa terperangkap dalam semangat Nasionalis. Golongan nasionalis kiri selalu menginginkan kepada masyarakat bahwa dalam pengambilalihan semua perusahaan milik Hindia Belanda, maka pemerintah Hindia Belanda akan menyerahkan kedaulatan atas Irian Barat ke tangan Indonesia, karena perusahaan Hindia Belanda menyediakan dana yang dibutuhkan Hindia Belanda untuk kegiatan politiknya di Irian Barat. Pada tanggal 18 November 1957, diadakan rapat raksasa di lapangan banteng Jakarta yang dihadiiri juga oleh Soekarno. Rapat tersebut menghasilkan sebuah resolusi apabila pemungutan suara di PBB merugikan Indonesia maka perlu diambil tindakan balasanyang salah satunya menyebutkan tentang pengalihan Perkebunan Hindia Belanda menjadi badan usaha yang tunduk pada hukum Indonesia. Ternyata pada tanggal 29 November 1957 Indonesia gagal memperoleh dukungan dalam pemungutan suara di PBB mengenai masalah Irian barat. Kegagalan tersebut mendapat dukungan dengan dilaksanakannya aksi mogok nasional dari para buruh yang bekerja di Perkebunan Hindia Belanda termasuk juga buruh Perkebunan teh Kemuning.61 Aksi di Perkebunan diikuti dengan pengambilalihan Perkebunan yang dilakukan oleh serikat buruh. Pengambilalihan ini diangap sewenang-wenang dan melanggar undang-undang dasar pasal 25 dan pasal 27, maka kabinet kemudian memutuskan
lixuntuk menempatkan perusahaan-perusahaan Perkebunan dibawah pengawasan pemerintah dan menyerahkan pengelolaannya kepada dewan pengelola yaitu pengawas Militer pusat dan penguasa Militer daerah. Untuk wilayah Karanganyar diserahkan kepada penguasa Militer daerah Karanganyar dengan atas nama pemerintah pusat. Pengawasan teknis Perkebunan Hindia Belanda ini berdasarkan peraturan mentri pertanian diserahkan kepada organisasi baru, PPN-baru yng merupakan cikal bakal dari pusat Perkebunan Negara (PPN) dan jawatan Perkebunan pada tanggal 11 Desember 1957, menteri pertanian mengeluarkan peraturan tentang prosedur pengambilalihan Perkebunan oleh pihak Militer. Pada bulan juni 1958, Nasution selaku penguasa perang pusat menugaskan perwira-perwira di PPN-baru dan menginstruksikan agar ada kerja sama antara penguasa perang pusat dan penguasa perang daerah disatu pihak dan PPN-Baru di lain pihak dan menegaskan agar wakil direktur PPN-baru serta mengintruksikan agar ada kerja sama antara penguasa perang pusat dan penguasa perang daerah dan di pusat dan daerah-daerah dipegang oleh seorang pewira militer yang langsung bertanggung jawab kepada kantor penguasa perang pusat yang ditunjuk oleh perdana menteri. Tentara memegang semua posisi kunci dalam semua badan yang melakukan pengawasan dan pengelolaan Perkebunan Belanda.62 Pada tanggal 15 November 1958, Nasution secara resmi mengalihkan pengawasan dan perusahaan Hindia Belanda dari penguasaan militer kepada penguasa sipil. Selanjutnya perusahaan ini dibawah menteri agraria dan perwakilannya, PPN-baru. Setelah penyerahan tersebut, perwira-perwira militer tetap diberi status non-aktif selama ditugaskan di Perkebunan Hindia Belanda. Banyak perwira-perwira yang telah pensiun dikerahkan dalam tugas ini, sehingga sering mengakibatkan peningkaan yang mencolok jumlah staf dalam satu Perkebunan.Pada tanggal 27 desember 1956 Presiden 62 Ibid
lxSoekarno menandatangani Undang-Undang No. 86 mengenai " Nasionalisasi perusahaan - perusahaan milik Belanda di Indonesia". Ketika tahun 1959 berlalu, tidak ada tanda-tanda kolonial Belanda akan menyerah pada tekanan ekonomi Indonesia, maka serikat buruh dan organisasi masa yang lain menuntut nasionalisasi semua perusahaan Hindia Belanda demi kemajuan revolosi. Pengaruh PKI untuk membujuk para buruh dan petani untuk mengadakan pemogokan berhasil, buruh Perkebunan mendapatkan tanah untuk dijadikan pekarangan. Sisa dari tanah yang dibagikan penduduk tetap dikelola oleh serikat buruh Indonesia.63 Adanya keputusan mengenai jawatan-jawatan dan Perkebunan vital oleh Panglima Tentara dan Teritorium IV / divisi Diponegoro menyebabkan Perkebunan di Kemuning diambil alih oleh tentara.64 pengalihan ini melibatkan serikat buruh dalam mengambil keputusan terutama yang menyangkut upah. Tahun 1965 pemberontakan G30 S/ PKI meletus, banyak tenaga perusahaan dan buruh-buruh Perkebunan Kemuning yang terlibat dalam gerakan PKI. Keadaan negara setelah terjadi pemberontakan mengakibatkan pemerintah mengeluarkan peraturan untuk mengawasi tenaga-tenaga perkebunan yang dilakukan oleh penguasa teriorial Jawa Tengah/ Kodam IV Diponegoro.65 B. Hasil Perkebunan Teh Kemuning Perkebunan teh Kemuning mempunyai luas 428,52 ha tetapi yang produkif 270,37 ha. Perkebunan tersebut menanam beberapa jenis teh yang diantaranya, assamka, cinyiruan, sambung. Jenis teh tersebut sangat cocok ditanam di daerah 63 Wawancara dengan Sutarto, Tanggal 18 April 2009 64 Pedoman Harian Rebo, Tanggal 14 Februari 1951 hal 2 65 Wawancara dengan Sutarto, Tanggal 18 April 2009
lxiKemuning. Penanaman teh memiliki tiga sistem yakni; sistem puteran, sistem cabutan, sistem stump. Perkebunan teh Kemuning dalam sistem penanamannya menggunakan sistem cabutan. Sistem ini bibit yang ditanam secara cabutan biasanya telah berumur1-1,5 tahun, setelah akar-akarnya cukup kuat. Untuk memindahkan cabutan, tanah harus diberi air sampai basah. Pencabutan harus dilakukan secara hati-hati agar akar tidak rusak. Daun-daunnya dipotong dan disisakan kira-kira sepertiganya. Pemindahan ke kebun dilakukan dengan cara memasukan hasil cabutan ke dalam keranjang dan ditutup daun-daun. Waktu penanaman yang baik dengan sistem ini yakni pada waktu musim penghujan.66 Banyaknya hasil dari Perkebunan teh sangat dipengaruhi oleh sistem pemetikan. Pemetikan secara kasar akan menghasilkan lebih banyak pucuk daun, dibandingkan dengan pemetikan halus. Dalam batas-batas tertentu Perkebunan teh dapat mengatur sendiri banyaknya produksi yang dihasilkannya. Pada umumnya hasil produksi ditentukan oleh botani tanah dan iklim dimana Perkebunan itu berada. Tabel 1 Hasil Pemetikan Daun Teh Bulan Juni 1946 Bulan Daun Basah (Kg) Daun Kering (Kg) Hasil Bulan Mei 106.838 19.974 66 Wawancara dengan Sutarto, Tanggal 16 April 2009 Jumlah 179.498 35.784 Hasil Bulan Juni 72.660 13.610 Sumber: Arsip Mangkunegara VIII, Daftar Kas Bagian Kopi dan Teh Bulan Juni Tahun 1946, Reksa Pustaka Mangkunekaran, kode 5344 Dari tabel 1 tersebut dapat diketahui bahwa hasil pemetikan daun teh di perkebunan Kemuning di bulan Mei mengalami peningkatan produksi, tetapi di bulan Juni tahun 1946 mengalami penurunan produksi daun teh. Hasil pemetikan daun teh
lxiiantara tahun 1945-1965 tentunya selalu mengalami pasang surut tergantung pada musim panen dan pengaruh cuaca di perkebunan, semakin baik cuaca semakin banyak pula pucuk teh yang dihasilkan. Hasil pengolahan teh di Perkebunan Kemuning hanya satu macam, yaitu teh hijau. Teh hijau ini diolah dari pucuk teh yang berasal dari hasil pemetikan di kebun sendiri milik perusahaan. Jumlah teh hijau yang diproduksi Perkebunan kemuning tiap hari dipengaruhi oleh hasil pemetikan. Apabila jumlah teh yang diperoleh dari pemetikan di Perkebunan banyak, maka jumlah teh hijau yang dihasilkan banyak. Sebaliknya, bila pucuk teh yang dihasilkan sedikit, maka hasilnya pun sedikit. Jadi jumlah produksi teh basah akan mempengaruhi jumlah produksi teh kering. Pengolahan teh hijau di kemuning dimulai menaruh daun teh yang telah dipetik di atas nyiru yang terbuat dari bambu, kemudian daun teh di letakkan di atas penggorengan untuk di masak sambil dibolak-balik menggunakan bambu. Setelah daun-daun teh itu lemas, kemudian diangkat dari penggorengan dan dibiarkan menjadi dingin. Kemudian daun digulung dengan tangan, atau sering dibantu dengan alat berbentuk bola yang terbuat dari kayu. Pekerjaan ini dilakukan di dalam srumbung bambu yang diletakkan di atas arang kayu yang membara. Pekerjaan ini dihentikan pada saat kekeringan daun mencapai 80%. Teh yang sudah kering ini kemudian didinginkan di atas nyiru. Pemilihan dilakukan dengan mengambil daun-daun yang rusak, atau memisahkan tangkai-tangkainya. Untuk hasil satu kilogram teh kering biasanya dibutuhkan 4,5 kilogram pucuk teh.67 Tabel 2 Hasil Pengolahan Teh Hijau Bulan Juni Tahun 1946 Bulan Hasil (Kg) 67 Wawancara dengan Suparso, Tanggal 5 Mei 2009
68 Wawancara dengan Suparno, Tanggal 5 Mei 2009 Bulan Juni 106.284 Sumber: Arsip Mangkunegara VIII, Daftar Kas Bagian Kopi dan Teh Bulan Juni Tahun 1946, Reksa Pustaka Mangkunekaran, kode 5344 Dari tabel 2 tersebut dapat diketahui bahwa di bulan Juni hasil pengolahan teh hijau di perkebunan Kemuning mengalami peningkatan yang sangat besar dibandingkan hasil pengolahan di bulan Mei, yang hanya menghasilkan 22174 Kg teh hijau. Pemasaran merupakan hal yang paling penting setelah sistem produksi. Pemasaran teh meliputi pemasaran pucuk daun teh dan pemasaran hasil olahannya yang berupa teh hitam, teh hijau, dan teh wangi. Setiap aspek dari produk tersebut mempunyai struktur pemasarannya sendiri-sendiri. Pemasaran hasil Perkebunan teh kemuning yang telah diolah hanya menjadi teh hijau saja, kemudian dipasarkan ke Negara-negara yang menjadi tujuannya yaitu Singapura dan Jepang, yang merupakan Negara pengimpor terbesar hasil pengolahan teh Kemuning.68 1. Pengolahan Teh Tahap pengolahan teh merupakan kegiatan pokok yang memainkan peran dalam tercapainya hasil yang di kehendaki. Kelengkapan sarana dan prasarana akan sangat berpengaruh dalam menunjang kesempurnaan produk. Ada tiga jenis teh yang dihasilkan di Indonesia yaitu teh hitam, teh hijau, dan teh wangi. Ketiga jenis teh tersebut dapat dibedakan dari sistem pengolahannya. Teh hitam merupakan hasil pengolahan melalui proses fermentasi sedangkan teh wangi merupakan kelanjutan hasil yang diproses dari pengolahan teh hijau. Jumlah 128.458 lxiiiBulan Mei 22.174
lxivSecara umum dapat dijelaskan bahwa pengolahan teh hijau adalah pengolahan teh tanpa fermentasi khusus atau melalui proses pelayuan setelah daun dipetik. Pada umumnya pengolahan teh hijau mempergunakan peralatan sederhana untuk mengolah daun teh, kebanyakan daun teh rakyat diolah menjadi teh hijau. Pengolahan teh hijau merupakan pengolahan daun teh yang paling tua. Sejak pertama kali manusia mengenal tanaman teh sejak itu pula dikenal cara pengolahan teh hijau. Jika pengolahan teh hitam yang ada sekarang merupakan bentuk perkembangan dari pengolahan dari teh hijau, maka sebaliknya pengolahan teh hijau dalam kurun waktu lama belum mengalami kemajuan yang berarti yaitu masih menggunakan alat-alat yang relatif sederhana. Seperti dalam pengolahan teh hitam, pengolahan teh hijau juga melalui beberapa tahap seperti pelayuan,penggulungan, pengeringan dan sortisasi. Seperti telah disebutkan bahwa pengolahan teh hijau tanpa fermentasi jadi untuk mendapatkan teh hijau harus dihindari terjadinya proses fermentasi dengan cara mengnonaktifkan enzim-enzim yang dapat mempengaruhi terjadinya proses fermentasi, proses ini dikenal dengan proses pelayuan. 2. Hama dan Penyakit Tanaman Setiap perkebunan pasti selalu mempunyai kendala dalam mengatasi hama dan penyakit tanaman, begitu juga pada perkebunan teh. Terdapat kurang lebih 30 jenis hama yang menggangu tanaman teh. Beberapa diantaranya yang frekuensi gangguannya paling tinggi adalah Helopeltis antonii, Homona coffearia, Bervipalpus, dan xyleborus fornicatus. Sedangkan penyakit tanaman yang menyerang tanaman teh antara lain: a) Penyakit Cacar Teh
lxvPenyakit ini berrasal dari Assam dan dikenal sejak sebelum tahun 1860. pada tahun 1946 penyakit ini mencapai perkebunan teh di India selatan dan srilanka. Tiga tahun kemudian penyakit ini telah sapmai ke Indonesia, pada tahun 1952 penyakit ini juga ditemukan di perkebunan-perkebunan teh di Jawa Tengah dan Jawa Timur temasuk perkebunan teh kemuning. b) Penyakit Akar Merah Perkebunan teh didataran rendah berpeluang mendapat penyakit ini. Penyakit jenis ini banyak ditemukan di Malaysia, semakin menyempitnya perkebunan teh di dataran rendah di Indonesia mengakibatkan penyakit akar merah ini menyerang perkebunan teh di Indonesia. c) Penyakit Akar Hitam Penyakit ini disebabkan oleh jamur yang bernama Rosellina arcuata dan Rosellina bonudes. Selain di Indonesia jamur ini juga menimbulkan banyak kerugian di perkebunan teh India dan Srilanka. d) Penyakit Leher Akar Penyakit ini menimbulkan luka-luka pada leher akar, seperti penyakit lain penyakit ini juga menimbulkan kerugian besar di perkebunan teh di Indonesia. e) Penyakit Akar Diplodia Pada tahun 1926 penyakit ini diketahui pertama kalinya di Jawa, yaitu setelah berlangsung suatu masa yang kering sekali dan di beberapa perkebunan banyak tanaman perdu yang mati. Bila dibanding dengan penyakit-penyakit lain penyakit akar ini dianggap tidak penting.
69 Wawancara dengan Sutarto, Tanggal 16 April 2009 lxviC. Struktur Organisasi di Perkebunan Teh Kemuning Perkebunan teh seperti halnya Perkebunan lain sebagai bagian pertanian mempunyai peranan penting dalam perekonomian masyarakat di sekitar wilayah Perkebunan, namun bagi pemerintah Indonesia, baik sebagai devisa maupun sebagai pemberi kesempatan kerja dan sebagai sumber penghasilan bagi sejumlah penduduk di wilayah Perkebunan. Perkebunan teh seperti halnya perkebunan kopi, tembakau, maupun tebu memerlukan tenaga kerja yang dapat menjalankan roda perusahaan, mulai dari pembukaan lahan, penyemaian, penanaman, pengolahan sehingga menjadi komoditi yang siap untuk dikonsumsi, disini Perkebunan teh mempunyai aspek sebagai pencari sekaligus pemberi kesempatan kerja karena teh berasal dari daun muda yang diolah melalui suatu proses produksi yang panjang, sedangkan proses produksi memerlukan tenaga kerja. Perkebunan teh Kemuning yang tenaga kerjanya baik laki-laki maupun perempuan dan anak-anak, diperoleh dari wilayah pedesaan setempat dan desa-desa lain di sekitar Perkebunan. Perkebunan teh tenaga kerja laki-laki dibutuhkan untuk kepentingan-kepentingan pada saat penanaman benih, pencangkulan tanah, membuat teras-teras dan pengairan, serta tenaga pemangkasan pohon dan tenaga untuk bekerja di pabrik maupun untuk mengurusi transportasi di perkebunan. Buruh wanita lebih banyak dipekerjakan sebagai tenaga pemetik pucuk daun teh dan dibagian sortasi, karena wanita dianggap lebih teliti dalam memilih pucuk dan ranting teh yang akan diolah.69 Pada awal abad 20, masih banyak tenaga ahli yang direkrut dari orang-orang Eropa, yang sebagian besar adalah orang-orang Belanda, Inggris dan Cina yang khusus didatangkan dari negaranya. Namun pada masa setelah nasionalisasi tenaga-tenaga
Mandor olah Kepala Bagian Pengolahan Mesin Mandor jalan Mandor Tanam Kepala Bagian Kebun Kepala Kantor lxviiterampil dari luar tersebut telah digantikan oleh tenaga-tenaga dari dalam negeri karena di Indonesia sendiri telah banyak ahli-ahli botani, baik dari kalangan sarjana maupun orang-orang yang berpengalaman di bidang Perkebunan, sehingga tidak perlu lagi membayar mahal tenaga asing. Walaupun demikian tenaga asing tersebut masih dibutuhkan sebagai tenaga pembimbing dan peninjau, dan nantinya dapat bermanfaat bagi Perkebunan. Pada tahun 1945-1948 Perkebunan Teh Kemuning dikuasai oleh Mangkunegoro yang dipimpin oleh Ir. Sarsito, tahun 1948-1950 perkebunan teh Kemuning dikuasai oleh Kodam IV Diponegoro, setelah Nasionalisasi perkebunan teh Kemuning dikuasai oleh PPN (Perusahaan Perkebunan Negara). Struktur organisasi perkebunan teh Kemuning tidak mengalami perubahan meskipun terjadi perubahan kekuasaan.70 Struktur Organisasi di Perkebunan Teh Kemuning Sumber: Arsip Daftar Pegawai Perkebunan Teh Kemuning Tahun 1946, Rekso Pustoko Mangkunegaran, Kode S.848 Kepala Afdeling Direksi Mandor petik 70 Wawancara dengan Sutarto, Tanggal 16 April 2009 Pimpinan Perkebunan
lxviiiStruktur organisasi di Perkebunan teh Kemuning terdiri atas beberapa koordinator. Masing-masing koordinator bertanggung jawab penuh atas bidang yang dipimpin, serta meanjaga kerja sama antara satu dengan yang lain. Adapun pembagian tugas dan tanggung jawab masing bagian adalah: 1. Direksi Tugas dari direksi adalah: Mengelola perusahaan perkebunan teh dan bertugas mengawasi kegiatan-kegiatan yang ada di perkebunan teh. 2. Pimpinan Perkebunan Tugas dari pimpinan Perkebunan adalah: a. Bertanggung jawab kepada direksi terhadap rancangan anggaran pengelolaan kebun yang telah disahkan oleh direksi b. Mengadakan koordinasi dengan pemerintah setempat. c. Melaksanakan peraturan yang telah disetujui oleh Tri Parti (pemerintah, pengusaha, dan pekerja). 3. Kepala Kantor Tugas dari kepala kantor adalah Bertanggung jawab kepada pimpinan kebun dalam usahanya memecahkan adminitrasi kantor perusahaan. 4. Kepala Bagian Kebun Tugasnya adalah:
lxixa. Bertanggung jawab kepada pimpinan kebun dalam usahanya untuk mencapai target prodiksi yang telah ditentukan. b. Menjaga keutuhan wilayah. c. Menjaga kesuburan tanah. 5. Kepala Bagian Pengolahan Mesin Bertanggung jawab kepada pimpinan kebun dalam hal: a. Mengolah produksi tanah dari kebun sampai siap untuk disalurkan b. Menjaga mutu aroma hasil produksi c. Memelihara mesin pengolahan produksi dan kendaraan milik perusahaan. d. Mengadakan penghematan bahan bakar yang dipakai dalam proses pengolahan hasil produksi. 6. Kepala Afdeling Kepala Afdeling tugasnya adalah: a. Bertanggung jawab atas pengelolaan kebun pada afdeling yang dikuasainya kepada kepala bagian kebun b. Menangani dan mengevaluasi pengelolaan tanaman dan pemetikan di kebun pada afdeling yang dikuasainya. 7. Mandor Mandor mempunyai tugas untuk: a. Menangani dan mengontrol para pekerja sesuai dengan kegiatan dan kerja yang ditangani
lxxb. Mempertanggung jawabkan semua tugas yang diberikan dari kepala kepada bagian masing-masing. 71 Sistem penerimaan karyawan Perkebunan teh Kemuning adalah harus memiliki syarat-syarat kecakapan dan keterampilan tertentu yang disesuaikan dengan bidang atau pekerjaan yang akan ditangani, antara lain: 1) Untuk pegawai bulanan, pegawai staff dan non staff pengajuan lamaran langsung ke direksi 2) Untuk pegawai harian tetap, dan pegawai harian lepas pengajuannya bisa langsung melalui pimpinan 3) Untuk pegawai borongan atau pegawai kasar langsung bisa menghubungi mandor.72 D. Sistem Perburuhan di Perusahaan Perkebunan Teh Kemuning Peraturan mengenai sistem kerja pada masa awal kemerdekaan, tertuang dalam Undang-Undang Kerja tahun 1948, bagian penjelasan umum, undang-undang ini menguraikan mengenai maksud adanya, yaitu: sebagai undang-undang pokok yang memuat aturan-aturan dasar mengenai pekerjaan anak-anak, pemuda, dan wanita. Undang-undang ini mengatur pula mengenai waktu kerja, waktu istirahat, tempat kerja dan juga mengenai perumahan buruh yang disediakan oleh majikan. Selain itu dimaksudkan juga sebagai deklarasi politik sosial Hindia Belanda mengenai perumahan buruh untuk menjamin pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi buruh, sejalan dengan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945.73 71 Wawancara dengan Sutarto, Tanggal 18 April 2009 72 Wawancara dengan Pawiro Mario, Tanggal 16 April 2009 73 Penjelasan Undang-Undang No. 12 Tahun 1948, tentang Undang-Undang Kerja Tahun 1948
lxxiPeraturan kerja yang telah ditetapkan oleh Perkebunan antara lain: karyawan diwajibkan bekerja 7 jam atau 40 jam dalam seminggu, waktu istirahat dihitung dalam jam kerja yaitu setengah jam perhari, pelaksanaan jam kerja tersebut disesuaikan dengan keadaan tempat kerja, jenis, dan sifat pekerjaan. Selain itu dalam undang-undang kerja juga berisi pedoman bagi masyarakat pada umumnya dan tenaga kerja serta majikan khususnya. Pada tahun 1951, mantan Perdana mentri M. Natsir mengemukakan untuk mengadakan perpanjangan jam kerja dari 7 jam menjadi 8 jam sehari. Mentri Keuangan Mr. Jusuf Wibisono mendukung usulan tersebut. Namun hal ini mendapat tantangan dari pihak tenaga kerja Perkebunan dalam hal ini diwakili oleh Sabupri. Alasan dari pihak pemerintah yaitu krisis perindustrian diantaranya tekstil, teh, tembakau, dan sebagainya. Pihak Sabupri menolak hal tersebut dengan alasan tidak sepantasnya beban krisis perindustrian dibebankan kepada kaum buruh dengan menambah jam kerja.74 Wanita dimasa revolusi juga mengambil peranan aktif. Para wanita ini turut membantu dalam pemindahaan kekuasaan perusahaan-perusahaan milik asing, bersama kaum buruh laki-laki dan golongan lain. Hasil revolusi ini dapat dirasakan oleh para tenaga kerja wanita dengan dikeluarkannya Undang-Undang Kerja tahun 1948. Beberapa pasal dalam undang-undang tersebut memuat peraturan-peraturan yang melindungi kepentingan-kepentingan kaum buruh wanita pada waktu menjalankan pekerjaan, tetapi keberadaan undang-undang tersebut tidak berlaku sepenuhnya. Undang-Undang Kerja ini mempunyai kekuatan hukum untuk menghukum majikan yang melanggar pasal-pasalnya. Undang-Undang Kerja tahun 1948 ini didalamnya tidak membedakan antara buruh tetap dan buruh borongan, sehingga setiap pekerjaan yang dijalankan oleh buruh untuk majikannya dengan menerima upah disebut Buruh. 74 Warta Sabupri, Tanggal 3 Maret 1954, hal 10
75 Wawancara dengan Karjo, Tanggal 19 April 2009 lxxiiSetiap tenaga kerja baik tenaga tetap maupun tenaga borongan mempunyai kedudukan yang sama secara normatif. Perkebunan teh Kemuning di dalam melaksanakan sistem kerja yakni: karyawan diwajibkan bekerja 8 jam dalam sehari, waktu istirahat dihitung dalam jam kerja yaitu setengah jam perhari, pelaksanaan jam kerja tersebut disesuaikan dengan keadaan tempat kerja, jenis, dan sifat pekerjaan. Perkebunan teh Kemuning didalam melaksanakan Undang-Undang Kerja tahun 1948, juga tidak melakukan sepenuhnya dalam peraturan-peraturannya. Hal ini disesuaikan dengan kondisi keuangan dan tenaga kerja Perkebunan tersebut. Bagi tenaga petik yang diketahui sedang hamil, tenaga petik itu langsung tidak diperbolehkan bekerja pada keesokan harinya. Para pekerja ini langsung menuruti perintah mandor dan tidak menuntut sama sekali kepada pihak Perkebunan untuk memberikan pesangon atau upah tambahan sebagai biaya atau keperluan melahirkan anaknya. Di antara para pekerja ini telah terbentuk pemikiran yang terbawa sejak masa kolonial. Mereka menyadari apabila tidak bekerja tidak mendapatkan upah. 75 Hal itu dikarenakan mereka tidak mampu dan tidak tahu menahu mengenai peraturan normative untuk buruh. Tenaga Kerja atau buruh di Perkebunan teh Kemuning juga mendapatkan kesejahteraan atau jaminan sosial dari Perkebunan, walaupun tetap ada perbedaan atau diskriminasi mengenai pemberian kesejahteraan tersebut terhadap tenaga kerja di Perkebunan teh Kemuning. Adapun kesejahteraan sosial atau jaminan sosial tersebut, antara lain: 1. Pemberian Upah atau Gaji
lxxiiiSalah satu indikator penting untuk menilai segi kesejahteraan tenaga kerja adalah dengan melihat besarnya upah atau gaji yang diterima. Secara langsung upah yang diterima merupakan sumber utama pengeluaran. Oleh karena itu penetapan tingkat upah atau gaji merupakan kebijaksanaan penting karena secara langsung berkaitan dengan kebijakan bagi peningkatan taraf kehidupan tenaga kerja. Penetapan upah biasanya tergantung dari beberapa faktor. Selain faktor pendidikan, masa kerja, dan pengalaman, biasanya upah lebih ditentukan oleh tingkat produktifitas yang dicapai oleh pekerja. Produktifitas yang tinggi dapat dicapai oleh tenaga kerja apabila didukung kondisi fisik yang baik. Kondisi fisik yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat produktifitas itu menghendaki pemenuhan sejumlah kebutuhan minimum dari barang dan jasa yang dicerminkan oleh kebutuhan fisik minimum, karena itu upah sebagai balas jasa yang diterima tenaga kerja. Meskipun demikian pemberian upah terhadap tenaga kerja wanita seringkali meninggalkan aturan-aturan yang telah ditetapkan baik oleh serikat sekerja maupun pemerintah. Tenaga wanita dihargai lebih rendah dari tenaga pria. Upah yang lebih rendah yang diterima wanita ditemui di semua sektor lapangan kerja, termasuk di Perkebunan. Di Perkebunan teh Kemuning tenaga kerja tetap umumnya mendapatkan upah tetap dan juga pada hari minggu dan hari raya diberi upah 2/3 dari upahnya sehari dan juga mendapatkan kesempatan membeli beras dengan harga murah. Untuk tenaga borongan atau lepas ini selain upahnya tidak tetap juga dalam satu bulan mereka hanya bekerja 10 sampai 20 hari, selama tidak bekerja mereka tidak mendapatkan tunjangan apapun dari majikan.76 Di Perkebunan teh Kemuning kebanyakan yang menjadi tenaga borongan sebagian besar wanita, yang bekerja sebagai pemetik daun teh. 76 Wawancara dengan Karjo, Tanggal 19 April 2009
lxxivPemberian upah bagi tenaga borongan berbeda dengan tenaga tetap. Cara pemberian upah kepada tenaga borongan adalah sebagai berikut: administrator merencanakan anggaran biaya untuk suatu pekerjaan dengan ketentuan yang sudah dicapai antara serikat buruh dengan pengusaha. Dengan rencana biaya itu administrator memberi tugas kepada mandor atau pemborong untuk mengerjakan pekerjaan itu dengan biaya yang sudah direncanakan. Mandor dan pemborong biasanya mencari tenaga kerja ke desa-desa dari golongan kaum buruh tani dan petani miskin. Para tenaga ini biasanya tidak mempersoalkan upah dari pekerjaan yang ditawarkan. Hal ini disebabkan mereka membutuhkan pekerjaan apapun. 77 Para pekerja borongan ini biasanya merupakan golongan tertindas dan paling menderita. Kadang-kadang mandor yang tidak jujur masih suka menindas atau mengurangi upah buruh atau mengadakan perjanjian-perjanjian yang sifatnya menindas, seperti diwajibkan mengerjakan sawahnya dengan tidak dibayar tetapi hanya diberi makan saja. Dengan cara demikian ini tenaga buruh mengalami penindasan 2 kali yaitu dari perusahaan dan dari mandor. Perlakuan para atasan terhadap para buruh ini hampir sama dengan masa kolonial.78 Kehidupan para buruh Perkebunan terutama buruh pemetik daun teh ini umumnya pas-pasan, hanya cukup untuk menutup kekurangan biaya hidupnya bersama keluarga. Semua penghasilan yang didapat dari bekerja di Perkebunan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok saja tanpa dapat menabung sama sekali. Upah yang diterima oleh buruh pemetik daun teh ini pada tahun 1946 rata-rata adalah f 1,50 sehari, pada tahun 1950 gaji borongan pemetik daunt teh menjadi R.8,38 perbulan.79 77 Wawancara dengan Sutarto, Tanggal 20 April 2009 78 Warta Sabupri, Tanggal 3 Maret 1954, hal 46 79 Warta Sabupri, No. 4 Tahun 1951
lxxvCara pemberian upah tersebut mengakibatkan adanya perbedaan kesejahteraan hidup antara buruh pemetik daun teh, pimpinan Perkebunan, dan buruh-buruh yang lain. Kesejahteraan hidup administrator dianggap berlebihan. Semua kebutuhannya dicukupi secara mewah, yaitu: rumah, mobil, air, listrik, dan pelayanan-pelayanan lainnya. Jaminan hari tua, tunjangan, semua ditanggung oleh perusahaan. Cara kerja di Perkebunan lebih banyak menekan biaya, terutama dilakukan terhadap para tenaga borongan dengan menekan upah dan kesejahteraannya.80 2. Pelayanan Kesehatan Perkebunan teh Kemuning memiliki sebuah klinik kesehatan yang digunakan untuk para tenaga kerja. Klinik ini mempunyai seorang dokter dan seorang perawat. Bagi tenaga pemetik daun teh yang merupakan tenaga borongan, pelayanan kesehatan hanya mereka peroleh apabila mereka bekerja, tetapi apabila sudah tidak bekerja di Perkebunan buruh pemetik tidak mendapatkan pelayanan kesehatan di klinik Perkebunan, Itupun yang mendapatkan pelayanan hanya yang bekerja sebagai tenaga pemetik. Untuk anggota keluarganya yang tidak bekerja di Perkebunan akan dikenakan biaya pengobatan apabila berobat di klinik tersebut.81 Pembedaan pelayan ini jelas menunjukkan adanya diskriminasi gender. Pihak Perkebunan membeda-bedakan perlakuan antara tenaga kerja borongan dengan tenaga kerja tetap. Padahal yang bekerja sebagai tenaga borongan sebagian besar adalah wanita. Jaminan kesehatan bagi wanita sangat diperlukan, sebab wanita di dalam dunia kerja dianggap paling rawan terhadap kesehatannya. 3. Jaminan Sosial 80 Wawancara dengan Sutarto, Tanggal 20 April 2009 81 Wawancara dengan Sutarto, Tanggal 20 April 2009
82 Wawancara dengan Karjo, Tanggal 20 April 2009 lxxvi Para tenaga kerja dimanapun ia bekerja harus mendapatkan jaminan sosial dari pengusaha ataupun dari pemerintah. Apalagi bagi tenaga borongan juga perlu mendapatkan jaminan sosial yang merupakan hak setiap tenaga kerja. Pada masa awal kemerdekaan tentang tenaga kerja khususnya wanita kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Keadaan tenaga kerja di Perkebunan hampir tidak berbeda dengan masa sebelum kemerdekaan, mereka hidup dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarganya. Pemberian jaminan sosial kepada tenaga pemetik hanya diberikan pada saat ia sakit, dengan diperbolehkan berobat di poliklinik yang disediakan oleh Perkebunan. Bagi tenaga pemetik yang menikah atau hamil tidak mendapatkan jaminan cuti atau kesejahteraan. Mereka dianggap keluar atau tidak bekerja lagi apabila ketauan hamil, tetapi setelah melahirkan dan anak mereka dapat ditinggal buruh pemetik bisa kembali bekerja. Selama tidak bekerja, pekerja ini tidak mendapatkan pesangon atau semacamnya, ia hanya keluar begitu saja dengan sebelumnya minta ijin kepada mandor tanah dan nantinya akan disampaikan kepada pihak perusahaan. Untuk tenaga wanita yang akan melahirkan, biasanya menggunakan bantuan dukun desa atau juga tenaga kesehatan perusahaan dengan pembayaran yang lebih murah. Pihak Perkebunan hanya memberikan jaminan sosial bagi tenaga petik saja dan tidak diberikan bagi keluarganya. Jaminan sosial hanya diberikan bagi tenaga kerja tetap, bukan bagi tenaga kerja borongan atau lepas.82 4. Perlindungan Tenaga Kerja Padatnya penduduk yang tinggal di pedesaan menimbulkan banyaknya tenaga kerja produktif di daerah tersebut. Tingginya tingkat pengangguran dan rendahnya penguasaan tanah terutama di daerah-daerah Perkebunan mengakibatkan banyaknya
lxxviipenduduk yang masuk menjadi tenaga buruh di Perkebunan. Dengan demikian Perkebunan dengan mudah dapat mencari tenaga borongan dari masyarakat desa yang memang sedang terjepit dalam usahanya memenuhi kebutuhan keluarganya. Para mandor kebun biasanya mencari tenaga borongan dengan cara keliling memasuki desa-desa sekitar Perkebunan. Perjanjian biasanya dilakukan secara lisan antara mandor kebun denga calon tenaga borongan, setelah ada perjanjian lisan tersebut, esok harinya dapat langsung bekerja di Perkebunan. Perjanjian yang dilakukan tersebut dirasa lebih efektif dan cepat, karena disamping mudahnya mencari tenaga kerja borongan, juga keterbatasan para pekerjanya yang umumnya tidak pernah merasakan pendidikan formal dan buta huruf. Pemberian perlindungan kerja di Perkebunan teh Kemuning berupa jaminan kerja. Para tenaga borongan hanya mendapatkan jaminan kerja pada saat melakukan aktifitas kerja di Perkebunan.
lxxviii BAB IV DAMPAK PERKEBUNAN TEH KEMUNING TERHADAP MASYARAKAT LOKAL Perkebunan teh yang ada di daerah Kemuning mengalami perkembangan dari masa ke masa, yang dulu merupakan tanah praja Mangkunegaran yang disewakan kepada orang Belanda. Pada masa pendudukan Jepang perkebunan ini diambil alih oleh pemerintah Belanda dan pengalami penurunan yang cukup drastis dalam produksinya. Pada masa revolusi terjadi perebutan kepemilikan tanah perkebunan antara tentara Republik Indonesia dengan pihak swasta Belanda. Perkebunan teh Kemuning akhirnya dikelola oleh militer dan kemudian diserahkan kepada pihak swasta untuk dikelola. Perkebunan teh Kemuning yang memiliki perjalanan panjang dalam pengelolaanya, juga mempunyai dampak positif maupun negatif. Dampak positif bagi masyarakat sekitar, yakni adanya kemajuan di bidang sosial yakni pendirian sekolah rakyat atau desa dan pendirian poliklinik, di bidang ekonomi yakni adanya peningkatan pendapatan penduduk, pasar, dan koperasi, dan di bidang transporasi an Infrastruktur. Dampak negatif bagi masyarakat yakni munculnya kelas-kelas sosial yang baru atau stratifikasi sosial di daerah perkebunan dan adanya perbanditan atau krminalitas di perkebunan teh Kemuning. A. Dampak Sosial Perkebunan Teh Kemuning 1. Pembangunan Sekolah-Sekolah Desa Laju pertumbuhan perekonomian dan perindustrian telah menuntut adanya suatu perluasan dalam sistem administrasi dan sistem birokrasi pemerintahan yang di sisi lain
83 Bedjo Riyanto, Iklan Surat Kabar dan Perubahan Masyarakat di Jawa Masa Kolonial (1870-1915), (Yogyakarta: Tarawang), 2000, hal 41 lxxixtelah menciptakan suatu peluang masuknya tenaga kerja profesional dalam bidang administrasi, jasa pelayanan maupun dalam berbagai sektor bidang teknik serta kejuruan. Kebutuhan itu mempercepat pemerintah Kolonial untuk mendirikan sekolah-sekolah yang berderajat rendah bagi masyarakat pribumi.83 Pembangunan sarana di bidang pendidikan, semakin membuka kesadaran orang tua akan pentingnya sekolah bagi anak-anak mereka. Dalam dunia anak-anak sendiri, telah berkembang suatu norma baru bahwa tiap anak harus sekolah. Bahkan banyak di antara anak kecil yang belum mencapai usia sekolah mendesak orang tuanya minta disekolahkan. Berkembangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan adalah gejala umum yang masuk ke desa-desa termasuk di daerah perkebunan Kemuning. Sejalan dengan berkembangnya industri teh Kemuning, pada tahun 1946 sekolah-sekolah untuk orang desa mulai dibangun di wilayah Kemuning. Sekolah-sekolah tersebut dibangun untuk menciptakan suatu peluang masuknya tenaga kerja profesional dalam bidang administrasi, jasa pelayanan maupun dalam berbagai sektor bidang teknik serta kejuruan. Lembaga pendidikan yang menonjol di wilayah Kemuning adalah sekolah desa atau sekolah rakyat. Sekolah desa ini dibangun oleh pemerintahan daerah Karanganyar dengan bantuan penduduk desa, dan perusahaan perkebunan teh Kemuning. Sekolah desa yang ada di daerah Kemuning dibangun mempunyai tujuan untuk menciptakan siswa-siswa yang mempunyai keahlian di bidang perkebunan dan pabrik yang kelak dapat dijadikan sebagai buruh pabrik di teh Kemuning. Sekolah tersebut juga berperan untuk memberantas buta huruf dan kebodohan di masyarakat desa di wilayah Kemuning. Sekolah desa di wilayah Kemuning pada awalnya dibangun dua
lxxxsekolah. Pada tahun 1946 memiliki 113 murid, tahun 1950 memiliki 150 murid, dan tahun 1960 memiliki 300 murid. Guru yang mengajar di dua sekolah desa tersebut tiap sekolah berjumlah 4 guru.84 Murid sekolah tersebut tidak hanya dari anak-anak para pegawai perkebunan, tetapi ada juga yang bukan anak-anak pegawai perkebunan tersebut, seperti anak petani, anak aparatur desa, dan anak para pedagang. Murid sekolah desa tersebut tidak hanya berasal dari desa Kemuning, tetapi ada juga yang berasal dari daerah Jenawi, Ngargoyoso, Nglarangan, dan Berjo.85 Walaupun kesadaran akan pentingnya pendidikan semakin berkembang di desa Kemuning, tetapi kemampuan tiap orang tua untuk menyekolahkan anaknya tidaklah sama. Akan tetapi murid-murid yang dapat melanjutkan sampai ke tingkat atas adalah murid yang berasal dari keluarga bangsawan atau priyayi karena murid-murid desa biasanya hanya sampai di tingkat sekolah desa saja karena keterbatasan biaya. Hal itu bisanya dialami oleh para orang tua yang bekerja di bagian pemetik daun teh atau pegawai borongan saja dan pada umumnya mereka berada pada tingkat ekonomi yang rendah. 2. Pendirian Poliklinik Berdirinya poliklinik di Indonesia telah dimulai sejak permulaan abad 19 sejak pemerintahan kolonial Belanda. Sejarah berdirinya rumah sakit dan poliklinik di Indonesia, mula-mula berasal dari tempat-tempat perawatan bagi anggota militer Belanda, yang dilengkapi dengan fasilitas operasi dan ruang perawatan. Tempat perawatan tersebut lambat laun berkembang menjadi poliklinik. Hanya saja poliklinik yang didirikan pada waktu itu masih terbatas bagi pasukan Belanda, sedangkan pelayanan bagi orang sipil belum diadakan. Poliklinik umum baru didirikan oleh 84 Wawancara dengan Sutarto, Tanggal 10 Mei 2009 85 Wawancara dengan Sutarto, Tanggal 5 Maret 2010
86 Hendrik. M. Taurany, Administrasi Rumah Sakit, ( Jakarta: UI Pers), 1986, hal 9 87 Wawancara dengan Sutarto, Tanggal 20 Mei 2009 ntuk mensejahterakan para tenaga kerjanya dalam masalah pelayan kesehatan juga dilakukan oleh perkebunan teh Kemuning. Salah satunya yang dilakukan perkebunan teh Kemuning yakni mendirikan sebuah poliklinik yang berada di sekitar daerah perkebunan. Perkebunan teh Kemuning memiliki sebuah klinik kesehatan yang digunakan untuk para tenaga kerja dan masyarakat sekitar. Klinik ini mempunyai seorang dokter dan seorang perawat. Bagi tenaga pemetik daun teh yang merupakan tenaga borongan pelayanan kesehatan hanya mereka peroleh apabila mereka bekerja, tetapi apabila sudah tidak bekerja di perkebunan buruh pemetik tidak mendapatkan pelayanan kesehatan di klinik perkebunan. Itupun yang mendapatkan pelayanan hanya yang bekerja sebagai tenaga pemetik. Untuk anggota keluarganya yang tidak bekerja di perkebunan akan dikenakan biaya pengobatan apabila berobat di klinik tersebut.87 Poliklinik tersebut tidak hanya diperuntukkan para tenaga kerjanya saja, tetapi juga diperuntukkan untuk masyarakat sekitar perkebunan yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan atau ingin berobat. Poliklinik tersebut tidak memungut bayaran kepada tenaga kerja perkebunan yang bekerja di perkebunan teh Kemuning jika masyarakat sekitar yang ingin berobat di poliklinik tersebut harus membayar biaya berobat. Adanya poliklinik di perkebunan teh Kemuning sangat membantu masyarakat lxxxipemerintah kolonial pada awal abad 20, demikian pula dengan poliklinik swasta yang umumnya diprakarsai oleh lembaga-lembaga keagamaan, perusahaan Belanda di Indonesia dan perkebunan-perkebunan di Indonesia.86 Usaha u
88 Wawancara dengan Sutarto, Tanggal 20 Mei 2009 89 Wawancara dengan Karjo, Tanggal 6 Maret 2010 90 Nasikun, Sosiologi Pedesaan, (Bogor: Andi Offset), 1990, hal 44 lxxxiisekitar dan para tenaga kerjanya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, tanpa harus pergi ke daerah lain, karena telah ada poliklinik di sekitar daerah mereka.88 Poliklinik di perkebunan teh tersebut juga merubah prilaku atau cara pikir masyarakat di sekitar perkebunan, yang sebelumnya berobat secara tradisional kepada dukun-dukun yang ada di desa, kini masyarakat desa sekitar perkebunan beralih ke pengobatan yang ada di poliklinik yang ditangani oleh dokter yang mempunyai keahlian dibidang pengobatan. Para tenaga kerja perkebunan dan masyarakat sekitar seringkali terkena penyakit malaria dan kolera yang menyebabkan banyak kematian yang dikarenakan prilaku yang kurang sehat dan bersih dalam kehidupan sehari-harinya.89 Adanya poliklinik yang ada di perkebunan teh tersebut membawa pengaruh yang baik bagi masyarakat sekitar maupun para pekerja di perkebunan di bidang kesehatan. Dokter yang ada di poliklinik tersebut sering memberikan penyuluhan-penyuluhan mengenai cara hidup yang sehat dan bersih, agar masyarakat desa jarang terserang penyakit. 3. Stratifikai Sosial Masyarakat Kemuning Setiap masyarakat terdiri dari kelompok-kelompok yang menunjukkan lapisan-lapisan (startifikasi). Menurut Pitirim. A. Sorokin, Strafikasi sosial adalah perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Di mana perwujudannya adalah lapisan atau kelas tinggi, ataupun kelas yang rendah.90 Tetapi tidak selalu mudah untuk menentukan batas-batas tingkatan antar golongan dalam masyarakat secara jelas, karena itu maka kelompk-kelompok masyarakat yang ada tidak selalu harus dijelaskan menurut pebedaan tinggi-rendah saja, mungkin saja dengan
lxxxiiimemasukkan juga kategori lain, seperti berdasarkan profesi. Pada umumya ukuran-ukuran yang digunakan untuk mengelompokkan seseorang atau sekelompok orang kedalam lapisan tertentu, dapat digunakan ukuran-ukuran seperti kekayaan, kehormatan, kekuasaan, maupun ilmu pengetahuan.91 Masuknya ekonomi perkebunan yang mencakup faktor produksi berupa tanah, tenaga kerja, perdagangan dan pajak di pedesaan menambah beban hidup petani. stratifikasi sosial dalam kehidupan masyarakat desa. Golongan yang berada di kelas atas dan kelas bawah, di kelas atas seperti pembesar desa, mandor perkebunan dan pabrik sedangkan di kelas bawah para buruh dan petani. Adanya stratifikasi tersebut banyak pemberontakan karena perbedaan kepentingan yang bersifat legal rasional. Lembaga tradisional tidak diberi hak hidup tetapi ditempatkan di bawah subordinasi lembaga kolonial sebab rendahnya tingkat kesejahteraan dan kepadatan penduduk yang membuat desa-desa menjadi miskin dan kurang sejahtera karena penduduk desa hanya mengandalkan pekerjaan dari perkebunan. Di daerah Kemuning memang penduduk banyak yang dialihkan menjadi petani teh dengan tugas menanam, memelihara, memanen hingga pengangkutan ke gudang teh dan bekerja sebagai buruh di pabrik teh Kemuning. 92 Peranan dari petani menjadi buruh yang tersebar di daerah perkebunan teh Kemuning menghadirkan pula pemukiman-pemukiman yang tersebar dan sekaligus membangun komunitas desa. Sistem perkebunan ini menciptakan pengelompakan batas-batas desa dengan memberikan keamanan dan kenyamanan bagi penduduk desa. Sebagai desa yang dijadikan perkebunan, desa Kemuning memiliki tatacara dalam mengatur kebutuhan desa. Tatacara yang pertama adalah dengan mengadakan ronda 91 Ibid 92 Wawancara dengan Karjo, Tanggal 19 Mei 2009
lxxxivmalam yang dilakukan oleh dua orang yang bertugas untuk menjaga keamanan penduduk dari hal-hal yang meresahkan warga seperti pencurian, perampokan dan lainnya. Ronda biasanya ditempatkan dalam gardu (griya cakruk) yang berbatasan dengan keluar masuknya wilayah desa. Gardu adalah bagian dari kebudayaan pedesaan yang tradisional yang sering mengambil bentuk "komunitas tergerbang" (Gated Communities).93 Gardu mencitrakan suatu batas teritorial yang nyata dan asal muasalnya dapat dilacak ke sejarah politik ruang ala negara kolonial Belanda. Gardu mempresentasikan munculnya negara kolonial di Jawa pada abad ke-19 yang mereorganisasi ruang kota dan desa. Gardu sangat terkait dengan politik ruang kolonial dan wacana pembentukan jati diri sebuah komunitas. Pada abad ke-19 memang desa sudah memiliki batas yang kompleks (a bordered village) yang terkait dengan komunitas desa, batas tersebut merupakan batas dari keamanan, disiplin, kekuasaan, wilayah dan identitas.94 Tatacara yang kedua, membuat semacam jembatan dan bendungan (kalen) untuk kepentingan bersama warga desa, jembatan ini berfungsi sebagai penyeberangan aliran sungai yang deras dan bendungan digunakan untuk menampung air hujan saat musim hujan agar tidak terjadi banjir. Tatacara yang ketiga, adanya bersih desa atau kerja bakti atau gugur gunung yang dilakukan oleh seluruh warga desa demi kenyamanan dan kebersihan desa. Bersih desa ini dilaksanakan pada hari hari raya, suran, ruwah, mulud, gumbregan. Tatacara yang keempat, apabila warga desa ada yang punya acara pernikahan (gadhah damel mantu), tayuban, sunatan, membangun rumah maka warga diwajibkan untuk membayar uang kepada desa yang diwakilkan oleh 93 Abidin Kusno, Penjaga Memori: Gardu di Perkotaan Jawa, (Yogyakarta: Ombak), 2007. hal 43 94 Ibid, hal 43-44
95 Hanggabehi Suhatmaka, Proses Verbal: Wawaton Dalem Dhusun Sarta Tatacara Desa Kerdjo (Naskah), (Surakarta: Reksopustoko Mangkunegaran), 1918 Kode Arsip: 1470 96 Wawancara dengan Pawiro Mario, Tanggal 5 Mei 2009 lxxxvkebayan, uang tersebut digunakan untuk keperluan desa.95 Hal ini dilakukan agar terjadi keselarasan antar warga desa Kemuning yang lain dan hal di atas dapat diubah oleh warga desa dengan kesepakatan kepala desa. 4. Kriminalitas di Kemuning Adanya perkebunan berdampak juga dalam kehidupan sosial masyarakat yang berdampak dalam keresahan sosial seperti pencurian hasil produksi teh, perebutan kekuasan tanah desa antar petani dan adanya kecu atau preman yang meresahkan kehidupan para pengusaha teh dan pejabat desa yang terlibat dalam aktifitas pabrik teh. Kasus pencurian di Kemuning dipengaruhi pada masa paceklik yaitu yang sering terjadi pada bulan April, Juli, dan September yang jumlah kasus pencurian relatif tinggi.96 Latar belakang para kecu itu karena kurangnya kesejahteraan hidup para petani dan buruh teh, maka mereka membantu para petani dengan cara mencuri atau merampok rumah-rumah para pejabat desa. Hal ini merupakan bentuk solidaritas dikalangan masyarakat miskin karena tidak adanya pembela bagi wong cilik, mereka terus diperas tenaganya tetapi kesejahteraan hidup tidak dijamin sehingga muncul golongan tidak puas dari masyarakat desa. Memang peranan para kecu itu sangat meresahkan pejabat desa tetapi aktifitas para kecu memang tidak bisa dihentikan begitu saja. Kriminalitas di pedesaan Jawa tidak bisa dihindari karena kehidupan rakyat yang menderita ditambah dengan tenaga kerja yang diperas dengan dihargai sejumlah uang yang sedikit. Meluasnya usaha-usaha perkebunan modal asing disertai dengan tekanan pajak yang besar dan kerja wajib membuat realitas kehidupan petani makin buruk karena pencaplokan tanah mereka, tekanan pajak dan pengerahan tenaga kerja wajib tersebut.
97 Sartono Kartodirdjo, Kebudayaan Pembangunan dalam Perspektif Sejarah, (Yoyakarta: Gama Press), 1987, hal 157-158 lxxxviMunculnya pergolakan merupakan usaha balas dendam terhadap agroindustri perkebunan yang telah menyengsarakan dan merugikan petani. Pada kalangan petani hal tersebut menciptakan kemiskinan yang tidak dapat diterima lagi dan suasana ketidakpuasaan yang berujung pada pemberontakan petani. Pemberontakan individual muncul dalam berbagai bentuk pencurian terhadap pengusaha perkebunan dengan cara pembakaran kebun teh atau gudang tempat penyimpanan teh. Dalam bentuk kolektif, kecu merupakan pemberontakan yang paling ditakuti. Protes yang dilakukan penduduk umumnya mengenai sewa menyewa tanah yang sering menimbulkan benturan bagi penduduk sebagai pemilik tanah dan perusahaan perkebunan. Pada akhirnya menimbulkan gerakan protes petani sebab kepentingan petani sering dikalahkan, petani yang miskin dan lemah hanya dapat protes dengan kekuatan kebersamaan karena tidak adanya kekuatan materi yang mendukungnya. Pihak perkebunan menggantikan kedudukan para penguasa tradisional sebagai patron baru. Mereka mendapatkan hak-hak seperti yang dimiliki penguasa tradisional yaitu kewajiban dari petani harus diserahkan pada patron baru. Kedudukan patron baru sama dengan raja baru atau penguasa tradisional baru. Mereka berhak menuntut apa saja yang dimiliki petani. Perubahan kedudukan ini menempatkan perkebunan sebagai pusat kekuasaan dan petani sangat tergantung dari kekuasaannya. Dengan demikian, petani sangat tergantung pada perkebunan, bukan hanya dari segi ekonomis tetapi juga dari segi politis. Petani makin dilemahkan artinya sudah tidak mempunyai otonomi lagi, mereka dimanfaatkan untuk kepentingan perkebunan.97 B. Dampak Ekonomi Perkebunan Teh Kemuning
lxxxvii1. Peningkatan Pendapatan Penduduk Perkembangan perkebunan teh Kemuning mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan masyarakat setempat. Salah satu pengaruh yang besar terhadap kehidupan masyarakat setempat ialah meningkatnya jumlah pendapatan penduduk. Semula para petani hanya memperoleh penghasilan dari penjualan hasil ladangnya, yang secara ekonomis belum mengasilkan uang yang cukup bagi petani. Keadaan itu sedikit berubah sejak perkebunan teh mulai berkembang. Seperti, misalnya: para istri yang memperoleh kesempatan bekerja sebagai buruh petik atau di bagian sortasi dan pengolahan, yang upahnya bisa didapat secara teratur, sehingga hasil yang didapat bisa membantu meningkatkan pendapatan keluarga.98 Penghasilan yang diperoleh buruh pemetik daun teh di perkebunan yang dibantu oleh anak-anaknya dalam satu patok seluas 1400 meter persegi, dengan jam kerja 8 jam perhari bisa memperoleh pucuk teh sebanyak 35 hingga 50 kilogram. Namun bagi pemetik yang berusia muda, pada saat-saat tertentu menginginkan untuk menambah hasil petikan mereka. Sebagian besar pendapatan yang mereka peroleh dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan tersebut berupa kebutuhan pangan.99 Upah buruh dapat dilihat di tabel di bawah ini. Tabel 3 Gaji Pegawai Borongan di Perkebunan Teh Kemuning 98 Wawancara dengan Suparso, Tanggal 15 Mei 2009 99 Wawancara dengan Pawiro Mario, Tanggal 5 Mei 2009
17 Seni Mateseh R. 2.45 R. -15 R. 2.35 4 Saimah Tagong R. 5.13 R. -20 R. 3.79 10 Muliyem Kemuning R. 6.95 R. -28 R. 6.67 Sumber: Daftar Gaji pegawai Perkebunan Teh Kemuning tahun 1950, Arsip Mangkunegara VIII, kode S. 848 Dari tabel 3 tersebut dapat diketahui bahwa di perkebunan teh Kemuning tenaga kerjanya tidak hanya berasal dari daerah Kemuning saja, tetapi juga ada yang berasal dari daerah lain sekitar daerah Kemuning. Tenaga kerja di perkebunan tersebut ada yang berasal dari daerah Ngargoyoso, Jenawi, Mateseh, Nglarangan, Milin, Pabongan, dan Tagong. Dari tabel tersebut juga diketahui bahwa tenaga kerja di perkebunan teh Kemuning mendapatkan upah yang berbeda-beda, antara yang satu dengan yang lainnya, karena upah disesuaikan dengan berat atau jumlah hasil pemetikan daun teh yang diperoleh para pekerja perkebunan. Dari tabel tersebut juga diketahui bahwa upah pekerja dikenai pajak upah, yang juga berbeda-beda antara pekerja satu dengan yang lainnya. Tabel 4 Gaji Pegawai Tetap di Perkebunan Teh Kemuning No Nama Jabatan Jumlah Pajak Terima lxxxviii No Nama Tempat Tinggal Jumlah Upah Pajak Upah Terima Bersih 11 Sainah Kemuning R. 7.36 R. -29 R. 4.51 20 Ngadiyem Milin R. 6.70 R. -26 R. 6.73 14 Mirah Kemuning R. 6.77 R. -30 R. 5.89 7 Warijem Meteseh R. 3.95 R. -16 R. 3.79 5 Sainem Kemuning R. 4.01 R. -23 R. 4.79 16 Tikinem Ngargoyoso R. 5.51 R. -24 R. 3.13 3 Tidjah Milin R. 6.99 R. -19 R. 4.51 15 Kijem Jenawi R. 2.45 R. -20 R. 3.45 19 Paijem Ngargoyoso R. 4.69 R. -17 R. 4.16 2 Sainem Pabongan R. 6.06 R. -24 R. 5.82 9 Mikem Nglarangan R. 4.17 R. -29 R. 4.99 12 Minah Jenawi R. 3.53 R. -14 R. 3.39 8 Tidjah Milin R. 7.59 R. -26 R. 6.37 13 Tukijem Nglarangan R. 6.91 R. -28 R. 5.71 6 Tumiyem Jenawi R. 4.98 R. -20 R. 3.85 1 Irokari Pabongan R. 8.73 R. -35 R. 8.38 18 Kalinem Kemuning R. 7.59 R. -30 R. 7.29
5 Kartosuwirjo Kepala Mandor R. 50 R. 2 R. 48 1 Sastromartono Wakil Pengurus R. 220 R. 8.80 R. 211.20 6 Soeparto Pimpinan Pabrik R. 93.25 R. 2.93 R. 70.32 12 Kartosanto Keamanan R. 42.25 R. 1.69 R. 40.56 lxxxixUpah Upah Bersih 3 Sastrosoedarmo TU R. 73 R. 2.92 R. 70.08 13 Kartoikromo Juru Giling Teh R. 23.32 R. 0.93 R. 22.39 4 Tjitrosoekasmo Pemimpin Kebun R. 83.75 R. 3.35 R. 80.40 Sumber: Daftar Gaji pegawai Perkebunan Teh Kemuning tahun 1950, Arsip Mangkunegara VIII, kode S. 848 Dari tabel 4 tersebut dapat diketahui bahwa tenaga kerja tetap di perkebunan teh Kemuning mendapatkan upah yang berbeda-beda, antara yang satu dengan yang lainnya, karena upah disesuaikan dengan jabatannya di perkebunan. Dari tabel tersebut juga diketahui bahwa upah pekerja tetap juga dikenai pajak upah, yang juga berbeda-beda antara pekerja satu dengan yang lainnya. Dari kedua tabel tersebut dapat diketahui bahwa gaji buruh tetap dan gaji buruh borongan berbeda cukup jauh, karena adanya perbedaan status di perusahaan perkebunan teh Kemuning. 2. Pasar Desa Pasar merupakan fokus dari kehidupan ekonomi bagi rakyat. Pasar juga merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Terkait dengan pasar adalah pedagang (bakul), pedagang dapat dikelompokkan 2 Soeharto Pegawai Kebun R. 105 R. 4.20 R. 100.80 8 Trokarjo Mandor Petik R. 34.25 R. 1.37 R. 32.88 10 Kromosemito Penjaga Kebun R. 25 R. 1 R. 24 11 Resodikromo Mandor Kebun R. 29 R. 1.16 R. 27.84 7 Wiryosumarto Pengurus Mesin R. 93.25 R. 2.93 R. 70.32 9 Nojosemito Penjaga Malam Pabrik R. 38.25 R. 1.53 R. 36.72
100 Arsip Mangkunegar VII, mengenai Staat Bank Desa dan Bank Desa Lama di bawah Kabupaten Karanganyar tahun 1927, Kode P 981 101 Wawancara dengan Karjo, Tanggal 19 Mei 2009 102 Ninik Widiyanti dan Sunindhia, Koperasi dan Perekonomian Indonesia. (Jakarta: Bina Aksara), 1989, hal 159 xc menjadi dua yakni pedagang besar dan pedagang kecil. Pedagang besar adalah pedagang yang mampu meminjam bank diatas f100 sedangkan pedagang kecil adalah pinjaman pada bank dibawah f100.100 Pedagang besar berjumlah 10 bakul, pedagang kecil berjumlah 40 bakul sehingga jumlah bakul di pasar Kemuning adalah 50 bakul. Naik turunnya pendapatan dari pasar ditentukan oleh jumlah pelaku transaksi di pasar. Banyaknya transaksi dipengaruhi oleh daya beli masyarakat. Daya beli dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Oleh karena itu tingkat pendapatan masyarakat sebagian besar bergantung pada perkebunan teh maka naik turunnya kinerja perkebunan teh Kemuning berpengaruh terhadap daya beli masyarakat yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap pendapatan pasar di wilayah Kabupaten Karanganyar.101 3. Pendirian Koperasi Kebijaksanaan pemerintah dalam pembangunan ekonomi lebih diarahkan pada terwujudnya demokrasi ekonomi, di mana masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan tersebut. Ciri-ciri demokrasi itu sendiri adalah bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluragaan. Perusahaan yang sesuai dengan hal tersebut adalah koperasi.102 Koperasi di Indonesia merupakan wadah untuk menyusun perekonomian rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan dan kegotongroyongan serta merupakan ciri khas dari tata kehidupan bangsa Indonesia dengan tidak memandang golongan, aliran ataupun kepercayaan. Secara umum yang dimaksud koperasi adalah suatu badan usaha
103 Kartosapoetro dkk, Koperasi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, (Jakarta: Bina Aksara), hal 2-3 104 Wawancara dengan Suparso Tanggal 15 Mei 2009 105 Wasino, Kapitalisme Bumi Putra: Perubahan Masyarakat Mangkunegaran, (Yogyakarta: PT LKi S Pelangi Aksara), 2008, hal 264 xci yang bergerak dalam bidang perekonomian, yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak untuk memenuhi kebutuhan anggota-anggotanya.103 Perkebunan Teh Kemuning juga memiliki sebuah badan usaha yang digunakan untuk menyejahterakan para pekerjanya yaitu koperasi. Pada tanggal 1 Januari 1953, secara interen beberapa karyawan di Perkebunan teh Kemuning membentuk Koperasi Perusahaan Perkebunan Kemuning (KPPK). Koperasi tersebut berguna untuk memenuhi kebutuhan para tenaga kerja di perkebunan yang ingin memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan membeli barang-barang yang dijualnya. Koperasi di perkebunan teh Kemuning juga memberikan bantuan berupa pinjaman uang kepada para tenaga kerja di perkebunan yang menjadi anggota koperasi tersebut. Koperasi di perkebunan kemuning, anggotanya tidak hanya para tenaga kerja di perkebunan saja tetapi juga masyarakat sekitar perkebunan yang ingin menjadi anggota koperasi tersebut. 104 C. Dampak di Bidang Transportasi dan Infrastruktur Perkebunan Teh Kemuning Pembangunan dan perawatan jalan meningkat pada masa pemerintahan Mangkunegoro VII. Pada tahun 1916 di seluruh wilayah Mangkunegaran terdapat 433 jalan kuda yang diperlebar, 60 km jalan yang tidak dikeraskan dan 7 km jalan makadam (masih berbatu terjal). Pada masa krisis tahun 1930, terdapat 530 jalan yang dapat dilalui kendaraan bermotor.105 Gerobag atau cikar untuk angkutan barang dan delman untuk angkutan penumpang masih dominan. Angkutan ini digunakan untuk angkutan penumpang dari pasar, kota kecamatan, distrik atau ibukota kabupaten. Transportasi
106 Wawancara dengan Sutarto, Tanggal 10 Mei 2009 107 Wawancara dengan Suparso, Tanggal 15 Mei 2009 xcii yang digunakan masyarakat Kemuning memang tergolong transportasi yang tradisional karena mengandalkan kekuatan hewan seperti sapi, kerbau dan kuda.106 Hadirnya perkebunan teh juga mendorong terbukanya isolasi penduduk pedesaan di Kemuning karena dibangunnya sarana transportasi baik di lingkungan perkebunan teh maupun di luar perkebunan . Transportasi yang semula menggunakan gerobak kemudian diganti dengan menggunakan truk. Sejalan dengan membaiknya sarana transportasi hubungan dagang antara penjual dan pembeli semakin luas. Adanya reorganisasi pedesaan kegiatan perusahaan perkebunan menjadi lebih bagus, karena hasil panen sangat baik, sehingga mewajibkan adanya penambahan jam kerja dalam menanam, memanen, mengangkut dan mengolah teh mengakibatkan beban buruh menjadi bertambah karena adanya kegiatan pabrik, yang menyebabkan kenaikan upah buruh. .107
xciii BAB V KESIMPULAN Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan dalam bab-bab dimuka, maka dapat ditarik kesimpulan, yakni: Pada masa penarikan kembali tanah-tanah apanage milik Mangkunegaran, Praja Mangkunegaran hanya bisa menarik sebagian saja, karena keterbatasan dana dan sistem sewa tanah yang diberlakukan sebelumnya belum habis jangka waktunya. Termasuk juga wilayah Kemuning tidak semua dapat diambil alih, sebab beberapa tanah apanage di sewakan kepada swasta Hindia Belanda dengan jangka waktu 50 tahun dan belum habis masa sewanya. Sebagian dari apanage di daerah Kemuning disewa oleh orang berkebangsaan Belanda bernama Waterink Mij dan ditanami dengan tanaman teh seluas 444 ha. Perusahaan tersebut kemudian diberi nama NV. Cultuur Mij Kemuning, sehingga pengeloaannya di pegang penuh dari kalangan orang-orang Belanda, sedangkan orang pribumi sebagai tenaga buruh. Pengusaha Belanda ini menyewa tanah dari Mangkunegaran dengan jangka waktu 50 tahun dalam perjanjian akta yang dilakukan pada tanggal 1 April 1926 dengan luas tanah yang diusahakan seluas 1220. hal ini sesuai dengan dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah Hindia Belanda tentang sewa-menyewa tanah kerajaan, bahwa perkebunan swasta Hindia Belanda dan asing lainnya, dapat menyewa tanah kerajaan dalam jangka waktu 25-70 tahun, tetapi sebelum habis masa sewanya terjadi pergolakan politik yang menyebabkan para pengusah Hindia Belanda meninggalkan perkebunan. Pada masa pendudukan Jepang perkebunan ini diambil alih oleh pemerintah Belanda dan pengalami penurunan yang cukup drastis dalam produksinya. Pada masa
xciv revolusi terjadi perebutan kepemilikan tanah perkebunan antara tentara Republik Indonesia dengan pihak swasta Belanda. Perkebunan teh kemuning akhirnya dikelola oleh militer dan kemudian diserahkan kepada pihak swasta untuk dikelola. Ketika dikelola Swasta perkebunan teh Kemuning mulai mengalami peningkatan yang sangat menjanjikan, pemeliharaan dan pengolahan Hasil Semakin maksimal sehingga mendatangkan keuntungan yang semakin besar pula. Hasil pengolahan teh yang utama pada masa itu adalah teh hijau yang merupakan hasil andalan perkebunan teh Kemuning. Hadirnya perkebunan teh juga mendorong terbukanya isolasi penduduk pedesaan di Kemuning karena dibangunnya sarana transportasi baik di lingkungan perkebunan teh maupun di luar perkebunan teh. Transportasi yang semula menggunakan cikar dan gerobag digantikan dengan menggunakan truk. Seiring dengan perkembangan perkebunan teh maka mulai dibangun segala fasilitas desa untuk menunjang kebutuhan masyarakat desa Kemuning yaitu dengan pembangunan seperti sekolah desa, koperasi, pasar desa, poliklinik dan transportasi. Jalan dan jembatan yang merupakan sarana yang penting dalam hal pengangkutan hasil produksi teh membuat perusahaan perkebunan mulai melakukan pemeliharaan jalan dan jembatan yang diserahkan kepada kepala desa. Berdirinya pabrik teh Kemuning ternyata memunculkan stratifikasi sosial di dalam masyarakat. Adanya perbedaan antara pemerintah desa dan pegawai perkebunan dengan masyarakat petani dan buruh memunculkan bentuk protes sosial yang berpengaruh pada kehidupan masyarakat Kemuning seperti pencurian dan perampokan. Akan tetapi hal tersebut jarang terjadi apabila tidak dipicu oleh pemerintahan desa maupun pegawai perkebunan yang melakukan kesalahan yang buruk.
xcv Dalam kehidupan bermasyarakat bentuk tindakan negatif dari sebagian masyarakat yang melakukan protes adalah wajar karena semakin berkembangnya pembangunan desa dari desa tradisional menjadi desa moderen membuat masyarakat berkembang dan melakukan aktifitas menjadi lebih mudah di pedesaan. Selain itu, wilayah Kemuning apabila dibandingkan dengan daerah lain, yang tidak memiliki areal perkebunan, jauh lebih mengalami kemajuan karena memiliki fasilitas yang modern dengan dukungan dari pihak perkebunan.
xcvi Daftar Pustaka Arsip-Arsip Arsip Mangkunegara VII, Mengenai Staat Bank Desa dan Bank Desa Lama di bawah Kabupaten Karanganyar tahun 1927, Kode MN P 981 Arsip Mangkunegara VIII, Daftar Sewa/Pajak Tanah Asing di Daerah Mangkunegaran, Kode S 914. Arsip Mangkunegara VIII, Daftar Gaji pegawai Perkebunan Teh Kemuning tahun 1950, kode S. 848 Arsip Mangkunegara VIII, Daftar Kas Bagian Kopi dan Teh Bulan Juni Tahun 1946, Reksa Pustaka Mangkunekaran, kode 5344 Hanggabehi Suhatmaka, 1918 Proses Verbal: Wawaton Dalem Dhusun Sarta Tatacara Desa Kerdjo (Naskah), Surakarta: Reksopustoko Mangkunegaran Penjelasan Undang-Undang No. 12 Tahun 1948, tentang Undang-Undang Kerja Tahun 1948 Buku-Buku Abidin Kusno, Penjaga Memori: Gardu di Perkotaan Jawa, (Yogyakarta: Ombak), 2007 Bambang Sulistyo, Pemogokan Buruh: Sebuah Kajian Sejarah, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana), 1995 Bedjo Riyanto, Iklan Surat Kabar dan Perubahan Masyarakat di Jawa Masa Kolonial (1870-1915), (Yogyakarta: Tarawang), 2000 Bernard C.H, Sejarah Budidaya Teh di Indonesia, dalam Sejarah Perusahaan-Perusahaan The Di Indonesia 1824-1924, terjemahan Karimajani, ( Bandung: BPTK Gambung) 1978 Clifford Geertz, Involusi Pertanian, (Jakarta : Bhratara Karya Aksara), 1983 Cohen Stuart, terjemahan Kamarijani, Permulaan Budidaya Teh di Jawa, dalam Sejarah Perusahaan-Perusahaan Teh di Indonesia 1824-1924 (Bandung: BPTK Gambung) 1978
Pendekatan Ilmu-Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah, (Jakarta: Gramedia), 1992 Sartono Kartodidjo, Pendekatan Ilmu-Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah, (Jakarta: Gramedia), 1992 , Sengketa Agraria Pengusaha Perkebunan Melawan Petani, (Jakarta: Sinar Harapan), 1991 Pringgodigdo, Sejarah Perusahaan-perusahaan Kerajaan Mangkunegaran, (Surakarta: Reksopustoko Mangkunegaran), 1977 Sartono Kartodirdjo, Kebudayaan Pembangunan dalam Perspektif Sejarah, (Yoyakarta: Gama Press), 1987 , xcvii Frans Husken dkk, Di bawah Asap Pabrik Gula, (Yogyakarta: Akatiga dan UGM Press),1993 Hanggabehi Suhatmaka, Proses Verbal: Wawaton Dalem Dhusun Sarta Tatacara Desa Kerdjo (Naskah), (Surakarta: Reksopustoko Mangkunegaran), 1918 Haryono Semangun, Teh Rakyat, (Bandung: BPTK Gambung) 1975 H.CH. De Bie, Budidaya Teh di Hindia Belanda, ( Bandung: BPTK Gambung) 1978 Hendrik. M. Taurany, Administrasi Rumah Sakit, ( Jakarta: UI Pers), 1986 Houben, Kraton dan Kompeni Surakarta dan Yogyakarta, (Leiden: KITLV Press), 1987 Husodo Pringgokusumo, Sejarah Milik Praja Mangkunegaran, (Surakarta: Reksopustoko Mangkunegaran), 1987 Ita Setiawati dan Nasikun, Teh Kajian Sosial Ekonomi, (Yogyakarta: Aditya Media), 1991 Kartosapoetro dkk, Koperasi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, (Jakarta: Bina Aksara) Moelong Lex. J, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : Mandar Maju), 1990 Mubyarto.dkk, Tanah danTenaga Kerja Perkebunan. (Yogyakarta: Aditya Media), 1992 Nasikun, Sosiologi Pedesaan, (Bogor: Andi Offset), 1990 Ninik Widiyanti dan Sunindhia, Koperasi dan Perekonomian Indonesia. (Jakarta: Bina Aksara), 1989 Pelzer, Toean Kebon dan Petani: Politik Kolonil dan Perjuangan Agraria, (Jakarta: Sinar Harapan), 1985
xcviiiSartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, Sejarah Perkebunan di Indonesia: Kajian Sosial Ekonomi, (Yogyakarta: Aditya Media),1991 Schoorel A.F, HandleidingVoorde Thee Culture, (Buitenzorz),1949 Suhartono, Apanage dan Bekel: Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana), 1991 Takashi Shiraishi, Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti), 2005 Wasino, Kapitalisme Bumi Putra: Perubahan Masyarakat Mangkunegaran, (Yogyakarta: PT LKi S Pelangi Aksara), 2008 Surat Kabar Pedoman Harian Rebo, Tanggal 14 Februari 1951 Warta Sabupri, No. 4 Tahun 1951 Warta Sabupri, Tanggal 3 Maret 1954 Daftar Informan Nama : Sutarto AR Umur : 75 tahun Pekerjaan : Mantan tenaga administrasi perkebunan teh Kemuning Tempat Tinggal : Ngargoyoso Nama : Pawiro Mario
xcix Umur : 75 tahun Pekerjaan : Mantan tenaga administrasi perkebunan teh Kemuning Tempat Tinggal : Ngargoyoso Nama : Karjodikromo Umur : 70 tahun Pekerjaan : Mantan tenaga petik perkebunan teh Kemuning Tempat Tinggal : Kemuning Nama : Suparso Umur : 68 tahun Pekerjaan : Mantan tenaga administrasi perkebunan teh Kemuning Tempat Tinggal : Jenawi
c