BAGAIMANA BUKTI AUDIT DAPAT MENGUNGKAP FRAUD? Dina Fitri Septarini Universitas Musamus Merauke ABSTRACT The purpose of this paper is to describe the use of audit evidence in fraud detection. This is because the detection of fraud is not an easy task to be undertaken by auditors, and even most of the auditors were unable to detect fraud as well. To be used to detect fraud, audit evidence must be sufficient, competent, and relevant. Furthermore, to assess their validity, the evidence collected should be tested first. An auditor also needs to have professional skepticism when gathering and evaluating audit evidence. Without applying professional skepticism, auditors will only find misstatements caused by error only and hard to find fraud. For the detection of fraud within the organization, fraud categorized into three groups, namely fraudulent financial reporting, misappropriation of assets, and corruption. Each type of fraud has its own characteristics, so as to be able to detect the fraud it is necessary to understand well the types of fraud that may arise within the company. Key words: audit evidence, fraud, professional skepticism PENDAHULUAN Adanya perbedaan kepentingan antara principal dan agent, dan untuk meningkatkan kepercayaan para pemakai laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan, maka perlu dilakukan pemeriksaan atas laporan keuangan oleh pemeriksa independen. The Financial Accounting Standard Board (1980), dalam SFAC No. 2 menyatakan bahwa kualitas utama informasi akuntansi agar berguna untuk pengambilan keputusan adalah relevan dan reliabilitas. Oleh karena itu pemeriksaan laporan keuangan perlu dilakukan agar pemakai laporan keuangan merasa lebih yakin akan kualitas atau kredibilitas laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Selain itu, dengan semakin kompleksnya proses akuntansi mengakibatkan makin besarnya resiko kesalahan interpretasi dan penyajian laporan keuangan. Kondisi seperti ini menyulitkan pemakai laporan keuangan dalam mengevaluasi kualitas laporan keuangan, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan laporan keuangan. Pemeriksaaan yang dilakukan oleh akuntan juga dapat meningkatkan efisiensi dan kejujuran sehingga mengurangi tindakan kecurangan (fraud). Fraud (kecurangan) itu sendiri secara umum merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan atau luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain. Orang awam seringkali mengasumsikan secara sempit bahwa fraud sebagai tindak pidana atau perbuatan korupsi (BPKP, 2006). Mendeteksi kecurangan bukan merupakan tugas yang mudah untuk dilaksanakan oleh auditor. Menurut Loebbecke et al. (1989), kecurangan lebih sulit untuk dideteksi karena biasanya melibatkan penyembunyian (concealment). Penyembunyian itu terkait dengan catatan akuntansi dan dokumen yang berhubungan, dan berhubungan juga dengan tanggapan pelaku kecurangan atas permintaan auditor dalam melaksanakan audit. Jika auditor meminta bukti transaksi yang mengandung kecurangan, dia akan menipu dengan 498
memberi informasi palsu atau tidak lengkap. Hasil penelitian Jamal et al. (1995) menunjukkan bahwa sebagian besar auditor tidak mampu mendeteksi kecurangan dengan baik, walaupun memiliki motivasi, pelatihan dan pengalaman yang memadai, rata-rata para auditor yang diuji dapat dikelabui oleh bingkai dari manajemen klien. Maraknya berita mengenai investigasi terhadap indikasi penyimpangan (fraud) di dalam perusahaan dan juga pengelolaan negara di surat kabar dan televisi semakin membuat sadar bahwa kita harus melakukan sesuatu untuk membenahi ketidakberesan tersebut. Walaupun saat ini yang menjadi sorotan utama adalah manajemen puncak perusahaan, atau pejabat tinggi suatu instansi, namun tidak menutup kemungkinan penyimpangan perilaku tersebut juga terjadi di berbagai lapisan kerja organisasi. Upaya penegakan hukum terhadap tindakan fraud selama ini kurang membawa hasil. Tindakan yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki keadaan secara keseluruhan belum menunjukkan tanda-tanda keberhasilan yang signifikan. Efektivitas ketentuan hukum tidak dapat dicapai apabila tidak didukung norma dan nilai etika dari pihak terkait. Dalam konteks suatu organisasi, nilai etika dan moral perorangan harus muncul sebagai aturan etika organisasi yang telah terkodifikasi sebagai kode etik dan kelengkapannya. Untuk melaksanakan hal-hal tersebut diatas, profesi audit sangat menekankan pentingnya bukti audit (audit evidence), bahkan sebagian besar pekerjaan auditor independen terdiri dari usaha untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti audit. Menurut Wahab (2011) ukuran keabsahan (validity) bukti tersebut untuk tujuan audit tergantung pada pertimbangan auditor independen, dalam hal ini bukti audit (audit evidence) berbeda dengan bukti hukum (legal evidence) yang diatur secara tegas oleh peraturan yang ketat. Bukti audit sangat bervariasi pengaruhnya terhadap kesimpulan yang ditarik oleh auditor independen dalam rangka memberikan pendapat atas laporan keuangan auditan maupun untuk mengungkap terjadinya penyimpangan (fraud). Berdasarkan uraian diatas, maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam makalah ini adalah bagaimana menggunakan bukti audit untuk mendeteksi terjadinya kecurangan (fraud). PEMBAHASAN 2.1. Pembuktian Bentham (1827) dalam Vanasco et al. (2001), mendefinisikan bukti berdasarkan konsep persuasive sebagai: . . . any matter of fact, the effect, tendency, or design of which, when presented to the mind, is to produce a persuasion concerning the existence of some other matter of fact: a persuasion either affirmative or disaffirmative of its existence (1961:82) membedakan sumber bukti ke dalam tiga kategori, yaitu (1) bukti alamiah (natural evidence), (2) bukti ciptaan (created evidence), dan (3) bukti rasional (rational argumentation). Bukti alamiah bersumber dari setiap fenomena yang dapat disaksikan atau dirasakan oleh panca indera, seperti barang persediaan di gudang, proses produksi, saldo bank, atau hasil rapat. Sedangkan bukti ciptaan diperoleh melalui upaya, seperti eksperimen, jajak pendapat, atau konfirmasi piutang. Sementara itu, bukti rasional diperoleh dari olahan pikiran secara analitis dan logis, seperti reviuw analitis, kalkulasi matematis, atau uji perbandingan. Dalam bukunya, The Philosophy of Auditing, Mautz dan Sharaf Pembuktian dalam kegiatan audit bertujuan untuk mendapatkan kebenaran berdasarkan fakta. Fungsi bukti/pembuktian dalam audit, sangat dipengaruhi oleh tujuan 499
audit. Pada audit terhadap laporan keuangan yang tujuannya memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan, fungsi bukti audit adalah untuk mendukung keyakinan auditor dalam memberikan pernyataan pendapat/opininya. Pada audit investigasi/audit terhadap fraud, disamping untuk mendukung kesimpulan audit dan rekomendasi, bukti yang diperoleh diharapkan dapat membantu/mendukung pengumpulan alat bukti oleh pihak lain (misalnya penyidik) yang akan memproses lebih lanjut. Bukti audit yang dikumpulkan oleh auditor harus mencukupi, kompeten, dan relevan. Bukti audit disebut kompeten jika bukti tersebut sah dan dapat diandalkan untuk menjamin kesesuaian dengan faktanya. Bukti yang sah adalah bukti yang memenuhi persyaratan hukum dan peraturan perundang-undangan. Bukti yang dapat diandalkan berkaitan dengan sumber dan cara memperoleh bukti itu sendiri. Bukti audit disebut relevan jika bukti tersebut secara logis mendukung atau menguatkan pendapat atau argumen yang berhubungan dengan tujuan dan kesimpulan audit. Pengumpulan bukti harus dilakukan dengan teknik-teknik tertentu antara lain: (1) wawancara kepada pengadu, saksi, korban, dan pelaku, (2) review catatan, (3) pengumpulan bukti forensik, (4) pengintaian dan pemantauan, dan (5) penggunaan teknologi komputer (BPKP, 2008). Sedangkan jumlah dan jenis bukti audit yang dibutuhkan oleh auditor untuk mendukung pendapatnya memerlukan pertimbangan auditor profesional setelah mempelajari dengan teliti keadaan yang dihadapinya. Dalam banyak hal, auditor lebih mengandalkan bukti yang bersifat pengarahan (persuasive evidence) daripada bukti yang bersifat menyakinkan (convincing evidence) (Wahab, 2011). independen Agar tidak menyesatkan dan mencapai hasil yang maksimal, bukti harus diperoleh dengan cara-cara yang positif. Menurut Montague dalam Mautz dan Sharaf (1961: 110) pada dasarnya ada lima cara positif yang dapat digunakan untuk memperoleh pengetahuan. a. Authoritarianism Pengetahuan yang didasarkan pada keyakinan terhadap sumbernya karena tingkat persuasinya yang memadai, misalnya konfirmasi, rekening koran, atau pendapat ahli. b. Mysticism Pengetahuan yang didasarkan pada intuisi, imajinasi, atau pengalaman, seperti dalam hal auditor melakukan scanning atau reviuw analitis. c. Rationalism Pengetahuan yang didasarkan pada kemampuan berpikir secara logis, sebagaimana dipraktekkan oleh auditor ketika melakukan analisis matematik. d. Empiricism Pengetahuan yang diperoleh berdasarkan data yang dihimpun langsung, seperti yang diperoleh melalui pembuktian dengan pemeriksaan fisik dan pengamatan dokumen. e. Pragmatism Pengetahuan yang didasarkan pada kenyataan tentang apa yang betul-betul berlangsung dengan efektif, seperti terjadi dalam hal auditor mengestimasi kelayakan kolektibiltas piutang. Sebagian besar bukti-bukti kecurangan merupakan bukti-bukti yang sifatnya tidak langsung. Menurut Amrizan (2004), petunjuk adanya kecurangan biasanya ditunjukkan oleh munculnya gejala-gejala (symptoms) seperti adanya perubahan gaya hidup atau perilaku seseorang, dokumentasi yang mencurigakan, keluhan dari pelanggan ataupun kecurigaan 500
dari rekan sekerja. Pada awalnya, kecurangan ini akan tercermin melalui timbulnya karakteristik tertentu, baik yang merupakan kondisi/keadaan lingkungan, maupun perilaku seseorang. Karakterikstik yang bersifat kondisi/situasi tertentu, perilaku/kondisi seseorang personal tersebut dinamakan red flag (fraud indicators). Meskipun timbulnya red flag tersebut tidak selalu merupakan indikasi adanya kecurangan, namun red flag biasanya selalu muncul di setiap kasus kecurangan yang terjadi. Memahami dan menganalisis lebih lanjut terhadap red flag tersebut dapat membantu memperoleh bukti awal atau mendeteksi adanya kecurangan. Selanjutnya untuk menilai kesahihan bukti yang dikumpulkan selama pekerjaan audit, bukti-bukti tersebut harus diuji terlebih dahulu. Menurut BPKP (2008), bukti audit diuji dengan memperhatikan urutan proses kejadian (sequences) dan kerangka waktu kejadian (time frame) yang dijabarkan dalam bentuk bagan arus kejadian (flowchart) atau narasi. Teknik-teknik yang dapat digunakan untuk menguji bukti antara lain inspeksi, observasi, wawancara, konfirmasi, analisis, pembandingan, rekonsiliasi, dan penelusuran kembali. 2.2. Skeptisme Profesional Auditor Seorang auditor dalam menjalankan penugasan audit di lapangan seharusnya tidak hanya sekedar mengikuti prosedur audit yang tertera dalam program audit, tetapi juga harus disertai dengan sikap skeptisme profesional. Standar Profesional Akuntan Publik mendefinisikan skeptisme profesional sebagai sikap auditor yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit (Waluyo, 2006). AICPA dalam Janeman (2008) mendefinisikan skeptisme profesional dalam audit sebagai: Professional skepticism in auditing implies an attitude that includes a questioning mind and a critical assessment of audit evidence without being obsessively suspicious or skeptical. The Auditors are expected to exercise professional skepticism in conducting the audit, and in Seorang auditor yang skeptis, tidak akan menerima begitu saja penjelasan dari klien, tetapi akan mengajukan pertanyaan untuk memperoleh alasan, bukti, dan konfirmasi mengenai obyek yang dipermasalahkan. Tanpa menerapkan skeptisme profesional, auditor hanya akan menemukan salah saji yang disebabkan oleh kekeliruan saja dan sulit menemukan salah saji yang disebabkan oleh kecurangan, karena kecurangan biasanya akan disembunyikan oleh pelakunya. Bahkan salah satu penyebab kegagalan audit adalah karena tingkat skeptisme profesionalnya rendah. Dalam Beasley et al. (2001) dikatakan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Securities and Exchange Commision (SEC) menemukan bahwa urutan ketiga dan penyebab kegagalan audit adalah tingkat skeptisme profesional yang kurang memadai. Dari 40 kasus audit yang diteliti SEC, 24 kasus (60%) diantaranya terjadi karena auditor tidak menerapkan tingkat skeptisme professional yang memadai. saat mengumpulkan dan mengevaluasi bukti audit. Auditor tidak boleh mengasumsikan begitu saja bahwa manajemen tidak jujur, atau mengasumsikan begitu saja bahwa manajemen sepenuhnya jujur. Dengan memiliki sikap skeptisme profesional, auditor memiliki pemikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit. Namun, skeptisme tidak berarti auditor memiliki sikap sinis, terlalu banyak mengkritik, atau melakukan penghinaan. Louwers et al. (2005) dalam Waluyo (2006) Skeptisme profesional perlu dimiliki oleh auditor terutama pada 501
menyatakan bahwa auditor yang memiliki skeptisme professional yang memadai akan berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan berikut: (1) apa yang perlu saya ketahui? (2) bagaimana caranya saya bisa mendapat informasi tersebut dengan baik? dan (3) apakah informasi yang saya peroleh masuk akal? Sebagai suatu sikap, perbedaan skeptisme profesional auditor dipengaruhi oleh kepribadian individu yang menjadi dasar dalam bersikap. Menurut Robin (2004) dalam Waluyo (2006) menyatakan bahwa sikap itu sifatnya tidak stabil, sikap terhadap suatu obyek yang sama dapat berubah apabila komponen pembentuk sikapnya juga berubah. Karena itulah, sikap skeptisme profesional yang dimiliki auditor tidak sama, bisa berubah- ubah sesuai obyek yang dihadapi. 2.3. Pendeteksian Fraud Dalam ·)UDXG ([DPLQHUV 0DQXDO IUDXG didefinisikan sebagai an intentional untruth or a dishonest scheme used to take deliberate and unfair advantage of another person or group of persons. It includes any means, such as surprise, trickery, or cunning, by which one cheats another. Maksudnya, adalah fraud berkenaan dengan adanya keuntungan yang diperoleh seseorang dengan menghadirkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Didalamnya terkandung unsur-unsur: tak terduga (surprise), tipu daya (trickery), licik (cunning), dan curang (unfair), yang merugikan orang lain (cheats) (BPKP, 2008). Untuk mendeteksi adanya fraud dalam organisasi, Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) mengkategorikan fraud ke dalam tiga kelompok dan mendeteksi fraud berdasarkan tiga kelompok tersebut, yaitu. a. Kecurangan laporan keuangan (financial statement fraud) Kecurangan laporan keuangan dapat didefinisikan sebagai kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material laporan keuangan yang merugikan investor dan kreditor. Kecurangan ini dapat bersifat finansial atau non finansial. Kecurangan dalam penyajian laporan keuangan umumnya dideteksi melalui analisis laporan dengan cara:
analisis vertikal, yaitu teknik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara item-item dalam laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas dengan menggambarkannya dalam persentase. analisis rasio, yaitu alat untuk mengukur hubungan antara nilai-nilai item dalam laporan keuangan. analisis horizontal, yaitu teknik untuk menganalisis persentase-persentase perubahan item-item laporan keuangan selama beberapa periode laporan. b. Penyalahgunaan aset (asset misappropriation) Penyalahgunaan aset dapat digolongkan ke dalam: kecurangan kas, kecurangan atas persediaan dan aset lainnya, dan pengeluaran-pengeluaran biaya secara curang (fraudulent disbursement). Ini merupakan bentuk fraud yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang tangible atau dapat diukur/dihitung (defined value). Teknik untuk mendeteksi kecurangan-kecurangan kategori ini sangat banyak variasinya. Masing- masing jenis kecurangan dapat dideteksi melalui beberapa teknik yang berbeda. Beberapa teknik untuk mendeteksi adanya penyalahgunaan aset antara lain:
analytical review. Suatu review atas berbagai akun yang mungkin menunjukkan ketidakbiasaan atau kegiatan-kegiatan yang tidak diharapkan. statistical sampling. Seperti persediaan, dokumen dasar pembelian dapat diuji secara sampling untuk menentukan ketidakbiasaan (irregularities). Metode 502
deteksi ini akan efektif jika ada kecurigaan terhadap satu atributnya, misalnya pemasok fiktif. vendor atau outsider complaints. Komplain/keluhan dari konsumen, pemasok, atau pihak lain merupakan alat deteksi yang baik yang dapat mengarahkan auditor untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. site-visit observation. Observasi ke lokasi biasanya dapat mengungkapkan ada tidaknya pengendalian internal di lokasi-lokasi tersebut. Observasi terhadap bagaimana transaksi akuntansi akan dilaksanakan terkadang akan memberi peringatan pada CFE akan adanya daerah-daerah yang mempunyai potensi bermasalah. c. Korupsi (corruption)
Menurut ACFE, korupsi terbagi ke dalam pertentangan kepentingan (conflict of interest), suap (bribery), pemberian ilegal (illegal gratuity), dan pemerasan (economic extortion). Sebagian besar kecurangan ini dapat dideteksi melalui keluhan dari rekan kerja yang jujur, laporan dari rekan, atau pemasok yang tidak puas dan menyampaikan complain ke perusahaan. Atas sangkaan terjadinya kecurangan ini kemudian dilakukan analisis terhadap tersangka atau transaksinya. Pendeteksian atas kecurangan ini dapat dilihat dari karakteristik (red flag) si penerima maupun si pemberi (Miqdad, 2008). Delf (2004) dalam BPKP (2006) menambahkan satu lagi tipologi fraud, yaitu cybercrime. Kategori ini merupakan fraud yang paling canggih dan dilakukan oleh pihak yang mempunyai keahlian khusus yang tidak selalu dimiliki oleh pihak lain. Melihat perkembangan teknologi yang begitu pesat, cybercrime akan menjadi jenis fraud yang paling ditakuti di masa depan. Tindakan-tindakan pendeteksian tersebut di atas tidak dapat di generalisir terhadap semua kecurangan. Masing-masing jenis kecurangan memiliki karakteristik tersendiri, sehingga untuk dapat mendeteksi kecurangan perlu kiranya memahami dengan baik jenis- jenis kecurangan yang mungkin timbul dalam perusahaan. Selain itu, tugas pendeteksian isyarat (multi-cues kecurangan memerlukan pertimbangan yang melibatkan banyak judgment) yang secara inheren sulit untuk dilakukan tanpa didukung oleh alat bantu (decision aids), bahkan oleh orang yang pakar sekalipun (Eining et al. 1997). Akar dari masalah ini adalah keterbatasan kemampuan kognitif manusia dalam memproses informasi. Adanya informasi yang tidak relevan (disebut juga bukti non diagnostik) yang bercampur dengan informasi relevan (bukti diagnostik atau red flag dalam pendeteksian kecurangan) akan mengakibatkan penilaian risiko kecurangan oleh auditor menjadi kurang ekstrim. Penilaian risiko yang tidak sensitif ini akan berakibat serius bagi tugas pendeteksian kecurangan. 2.4. Pencegahan Fraud Sebelum terjadi fraud ada beberapa tindakan pencegahan yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Pencegahan fraud tidak lepas dari peran internal auditor sesuai dengan fungsinya dalam mencegah kecurangan adalah berupaya untuk menghilangkan atau mengeleminasi sebab-sebab timbulnya kecurangan tersebut, karena mencegah terjadinya suatu perbuatan curang akan lebih mudah daripada mengatasi bila telah terjadi kecurangan tersebut. Hasil penelitian Coram et al (2007) menunjukkan bahwa organisasi yang memiliki fungsi audit internal lebih mungkin untuk mendeteksi dan melaporkan fraud daripada organisasi yang tidak memiliki audit internal. Hasil penelitiannya juga menunjukkan bahwa memiliki internal audit sendiri jauh lebih efektif dalam mendeteksi dan melaporkan fraud daripada menggunakan eksternal audit. 503
Pencegahan kecurangan pada umumnya adalah aktivitas yang dilaksanakan oleh manajemen dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur untuk membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personil lain perusahaan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mencapai 3 (tiga) tujuan pokok yaitu: keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Untuk hal tersebut, kecurangan yang mungkin terjadi harus dicegah antara lain dengan cara-cara sebagai berikut. a. Membangun struktur pengendalian internal yang baik. Struktur pengendalian intern terdiri dari lima komponen, yaitu: lingkungan pengendalian, penaksiran resiko, standar pengendalian, informasi dan komunikasi, dan monitoring (pemantauan). b. Mengefektifkan aktivitas pengendalian, dilakukan dengan cara: review kinerja, pengolahan informasi, pengendalian fisik, dan pemisahan tugas. c. Meningkatkan budaya organisasi melalui implementasi prinsip-prinsip dasar Good Corporate Governance (GCG), yaitu: keadilan (fairness), transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, moralitas, kehandalan, dan komitmen. d. Mengefektifkan fungsi internal audit. Auditor harus menggunakan kemahirannya dengan seksama sehingga diharapkan mampu mencegah terjadinya kecurangan (Amrizal, 2004). Tindakan pencegahan diatas tidak menjamin bahwa fraud dapat dihindari sama sekali. Tindakan tersebut hanya meminimalisir terjadinya fraud dalam organisasi. Kasus- kasus kecurangan yang muncul belakangan ini, yang kebanyakan terjadi pada sektor perbankan seperti kasus Citibank dan bank Century, tidak berarti bahwa dunia perbankan tidak menerapkan tindakan pencegahan tersebut diatas. Seperti kita ketahui sektor perbankan justru sangat ketat dalam menerapkan pengendalian internalnya. Yang perlu kita soroti adalah siapa pelaku dan apa motivasi melakukan fraud tersebut? Menurut BPKP (2006), pelaku kecurangan dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yaitu manajemen dan karyawan/pegawai. Pihak manajemen melakukan kecurangan biasanya untuk kepentingan perusahaan, yaitu salah saji yang timbul karena kecurangan pelaporan reporting). Sedangkan from keuangan karyawan/pegawai melakukan kecurangan bertujuan untuk keuntungan individu, misalnya salah saji yang berupa penyalahgunaan aktiva (misstatements arising from misappropriation of assets). (misstatements arising fraudulent financial Kecurangan pelaporan keuangan biasanya dilakukan karena dorongan dan ekspektasi terhadap prestasi kerja manajemen. Salah saji yang timbul karena kecurangan terhadap pelaporan keuangan lebih dikenal dengan istilah irregularities (ketidakberesan). Bentuk kecurangan seperti ini seringkali dinamakan kecurangan manajemen (management fraud), misalnya berupa: manipulasi, pemalsuan, atau pengubahan terhadap catatan akuntansi atau dokumen pendukung yang merupakan sumber penyajian laporan keuangan. Johnson et al. (1991) menyebutkan ada tiga taktik yang digunakan manajer untuk mengelabui auditor. Taktik pertama adalah membuat deskripsi yang menyesatkan (seperti mengatakan perusahaan yang sedang menurun sebagai perusahaan yang bertumbuh) agar menyebabkan auditor menghasilkan ekspektasi yang tidak benar sehingga gagal mengenali (frame) sehingga ketidakkonsistenan. Taktik kedua adalah menciptakan bingkai menimbulkan hipotesis tidak adanya ketidakberesan (nonirregularities hypothesis) untuk evaluasi ketidakkonsisten yang terdeteksi. Taktik ketiga yaitu menghindari untuk memperlihatkan ketidakpantasan dengan membuat serentetan manipulasi kecil (secara 504
individual tidak material) atas akun-akun tertentu dalam laporan keuangan sehingga membentuk rasionalisasi atas jumlah saldo yang dihasilkan. Dengan ketiga taktik ini, manajemen klien akan berhasil bila auditor menggunakan cara sederhana melalui representasi tunggal dalam menginterpretasikan ketidakkonsistenan yang terdeteksi. Kecurangan penyalahgunaan aktiva biasanya disebut kecurangan karyawan (employee fraud). Salah saji yang berasal dari penyalahgunaan aktiva meliputi penggelapan aktiva perusahaan yang mengakibatkan laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Penggelapan aktiva umumnya dilakukan oleh karyawan yang menghadapi masalah keuangan dan dilakukan karena melihat adanya peluang kelemahan pada pengendalian internal perusahaan serta pembenaran terhadap tindakan tersebut. Contoh salah saji jenis ini adalah: penggelapan terhadap penerimaan kas, pencurian aktiva perusahaan, mark-up KDUJDWUDQVDNVL·WLGDNUHVPL KESIMPULAN Ada beberapa alasan mengapa perlu dilakukan pemeriksaan laporan keuangan, diantaranya adalah untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan perusahaan, mengurangi resiko kesalahan interpretasi dan penyajian laporan keuangan, dan untuk meningkatkan efisiensi dan kejujuran sehingga mengurangi tindakan kecurangan (fraud). Fraud itu sendiri secara umum merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan atau luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain. Untuk bisa mengungkap adanya fraud, maka auditor harus mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti yang cukup, kompeten, dan relevan. Ada tiga jenis bukti yang dapat digunakan, yaitu bukti alamiah, bukti ciptaan, dan bukti rasional. Pengumpulan bukti harus dilakukan dengan cara-cara positif agar tidak menyesatkan. Lima cara positif yang dikemukan oleh Montegue terdiri dari authoritarianism, mysticism, rationalism, empiricism, dan pragmatism. Seorang auditor dalam menjalankan penugasan audit di lapangan, terutama pada saat mengumpulkan dan mengevaluasi bukti audit juga perlu memiliki sikap skeptisme professional, yaitu sikap yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit. Fraud dalam organisasi dikelompokan dalam tiga kategori: kecurangan laporan keuangan, penyalahgunaan aset, dan korupsi. Tindakan-tindakan untuk mendeteksi adanya fraud tidak dapat di generalisir terhadap semua kecurangan. Setiap jenis kecurangan memiliki karakteristik tersendiri, sehingga untuk mendeteksi kecurangan perlu memahami dengan baik jenis-jenis kecurangan yang mungkin timbul dalam perusahaan. Selain itu, pendeteksian kecurangan memerlukan pertimbangan yang melibatkan banyak isyarat (multi-cues judgment) yang secara inheren sulit untuk dilakukan tanpa didukung oleh alat bantu (decision aids), bahkan oleh orang yang pakar sekalipun (Eining et al. 1997). Sebelum terjadi fraud ada beberapa tindakan pencegahan yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Pencegahan fraud tidak lepas dari peran audit internal sesuai dengan fungsinya dalam mencegah kecurangan. DAFTAR PUSTAKA Amrizal. 2004. Pencegahan Dan Pendeteksian Kecurangan oleh Internal Auditor. Diakses tanggal 30 November 2011. 505
Beasley, M.S., Carcello, J.V., dan Hermanson, D.R. 2001. Top 10 Audit Deficiencies. Journal of Accountancy (April): 63-66. BPKP. 2006. Fraud (Kecurangan): Apa dan Mengapa, SIE Infokum - Ditama Binbangkum. Diakses tanggal 10 November 2011. BPKP. 2008. Etika Dalam Fraud Audit, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP. Edisi kelima. Diakses tanggal 8 November 2011. Coram, P., Ferguson, C., dan Moroney, R. 2007. Internal Audit, Alternative Internal Audit Structures and The Level of Misappropriation of Assets Fraud. Accounting and FinanceVol. 48: 543†559 Eining, M.M., Jones, D.R., dan Loebbecke, J., K. 1997. Reliance on Decision Aids: An Examination of Auditing: A Journal of Practice & Theory 16 (Fall): 1-19. FASB. 1980. Statement of Financial Accounting Concepts No. 2: Qualitative Characteristics of Accounting Information. Janeman. 2008. Profesional Skeptiscism: Ciri Khas Auditor. Diakses tanggal 5 Desember 2011. Jamal, K., Johnson, P.R., dan Berryman, R.G. 1995. Detecting Framing Effect in Financial Statements. Contemporary Accounting research 12: 85-105. Johnson, P.E., Jamal, K., dan Berryman, R.G. 1991. Effects of Framing on Auditor Decisions. Organizations Behavior and Human Decision Process 50: 75-105. Loebbecke, J.K., Eining, M.M., dan Willingham, J.J. 1989. $XGLWRUV• ([SHULHQFH ZLWK Irregularities: Frequency, Nature and Detectability. Auditing: A Journal of Practice & Theory 9 (Fall): 1-28. Mautz, R.K., dan Sharaf, Hussein A. 1961. The Philosophy of Auditing. American Accounting Association Florida. Miqdad, Muhammad. 2008. Mengungkap Praktek Kecurangan (Fraud) Pada Korporasi Dan Organisasi Publik Melalui Audit Forensik. Jurnal Ilmu Ekonomi Vol 3 no.2. Wahab, Aswin. 2011. Sifat Bukti Audit. Diakses tanggal 1 Desember 2011. Waluyo, Agung. 2006. Skeptisme Profesional Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan. Diakses tanggal 5 Desember 2011. Vanasco, Rocco R., Skousen, Clifford R., dan Jensen, Richard L. 2001. Audit Evidence: The US Standards and Landmark Cases. Manajerial Auditing Journal Vol.16 No.4: 207- 214. 506