NANTI KITA CERITA TENTANG GRATIFIKASI Oleh : Indri Hapsari Sebagai pegawai, saya merasa di layani dengan baik dalam pengurusan BPJS. Sebagai bentuk apresiasi saya ingin memberikan suatu hadiah kepada salah seorang pegawai yang menangani pelayanan tersebut. Kinerjanya luar biasa! Apa itu termasuk gratifikasi? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu kenalan dengan GRATIFIKASI Kasus diatas terjadi dalam sering kehidupan sehari-hari dimana pengguna layanan memberikan sesuatu sebagai ucapan terima kasih kepada pegawai yang memberikan pelayanan, namun tidak jarang pemberian juga dilakukan pejabat publik. Biasanya hal ini dilakukan untuk memudahkan urusan. Pemberian hadiah implikasi pada kedekatan mempunyai hubungan dengan pemberi antara penerima, yang sering disalahgunakan dan disalahpahami oleh yang menerima atau oleh pemberi. Hadiah kemudian dipahami sebagai niat atau keinginan terselubung. kepada Gratifikasi Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri diatur dalam suatu peraturan. Hal yang diberikan itu sejalan dengan sumpah jabatan yang selalu diucapkan. Ada dua poin penting dari sumpah tersebut yang berkaitan dengan hadiah, yaitu memberi atau menerima. KPK pernah melakukan survei di tahun 2019 bahwa hanya 37% responden dari segmen masyarakat yang paham apa itu gratifikasi. kebanyakan Bahwasanya budaya masyarakat ga paham, suka saling lebih memberi. mengkhawatirkan responden pemerintah hanya 13% yang pernah lapor tidak gratifikasi. Entah gratifikasi dipahami, atau takut melapor atau masih dipandang sebagai aib/tabu/suatu hal yang tidak layak. Apalagi yang melapor dianggap tidak solider. Nah yang lagi dari ini Gratifikasi jika kita tidak berlebihan mengatakan bahwa gratifikasi adalah akar dari korupsi. Korupsi itu awal-awalnya bermula dari gratifikasi. Dianggap kecil tapi memiliki daya rusak tinggi. Terkadang banyak orang memandang gratifikasi kecil, hanya sekedar terima kasih kok dilarang- larang. Awalnya pemberian menerima menyenangkan saja, uang/hadiah tanda terima kasih dari vendor, masyarakat atau stakeholder yang dianggap sebagai rezeki. Jika dibiarkan terus menerus maka akan tidak merusak mental. Memang kita meminta namun terkadang kalau dikasih ya Alhamdulillah.. Rezeki. Gratifikasi itu bersifat tanam budi. Ada pepatah yang mengatakan "There is no free lunch". Di dunia ini tidak ada makan siang gratis. Jika dihubungkan dengan gratifikasi, setiap pemberian dari masyarakat atau vendor atau stakeholder maka mereka akan catat pemberian tersebut. Dasar pemikiran gratifikasi sangat jelas, Pegawai "Tidak Negeri/Pejabat Menerima Pemberian Atas Pelayanan yang Mereka Berikan". Apa yang mereka kerjakan tugas dan merupakan bagian dari Sepantasnya Publik
tanggung jawab mereka yang sudah digaji oleh Negara. Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi pemberantasan diperkenalkan yang gratifikasi delik dicantumkan dalam pasal 12B dan pasal 12C. pengaturan ini bentuk keseriusan pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Pengaturan mengenai gratifikasi ini merupakan salah satu bentuk penyempurnaan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak dilakukan pidana mengingat gratifikasi merupakan salah tidak dapat satu delik korupsi yang dipungkiri ditengah realitasnya masyarakat. korupsi. Hal ini Dalam pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 ini gratifikasi diartikan dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, pinjaman tanpa bunga, komisi, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma- cuma, dan fasilitas lainnya. Dalam pasal tersebut setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau dianggap penyelenggara pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tanggung jawab dan tugasnya. Gratifikasi dalam rumusan pasal tersebut merupakan suatu unsur delik dan penerima gratifikasi dapat dijatuhi pidana. dinyatakan bahwa Negara yang Gratifikasi dibayangkan. Gratifikasi memberikan waktu kepada kita untuk berfikir, rejeki atau bukan? Sebelum 30 hari kerja, gugur seluruh konsekuensi hukum dari Pasal 12B tentang Penyuapan. Selanjutnya dalam Pasal 12C Gratifikasi tidak dianggap suap, jika pelapor melaporkan ke KPK sebelum 30 hari kerja sejak Gratifikasi diterima. Jika melebihi 30 hari kerja maka sah unsur pidana, dan hukumannya lebih besar dari penyuapan. tidak seseram jika "Lalu apa yang harus dilakukan menerima Gratifikasi yang dianggap suap?" Gratifikasi tolak dikesempatan pertama namun jika tidak dapat menolak maka dapat diterima kemudian laporkan. harus di Jangan sampai orang yang memberikan sesuatu kepada kita mempunyai niat jahat untuk menjebak dikemudian hari. Kondisi beberapa yang terjadi, dalam tidak kesempatan pelaksanaan tugas ke daerah, hotel sudah disiapkan pengundang, makanan dijamu, pulang membawa oleh- oleh pemberian dari pihak pengundang yang memiliki benturan kepentingan. sering di jarang oleh pihak Pandangan sebagian masyarakat masih menganggap gratifikasi adalah suatu hal yang biasa, dan seolah-olah itu tidak dilarang oleh Undang-Undang, karena dalam kehidupan sehari-hari prakteknya lumrah terjadi. Merubah cara pandang tidaklah mudah, harus dimulai dari pegawai negeri dan penyelenggara Negara dengan tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun berkaitan dengan jabatan dan pekerjaannya, apalagi meminta. Ini akan memberikan pemahaman yang sangat bahwa berharga gratifikasi itu adalah korupsi dan itu adalah kejahatan. bagi masyarakat Untuk memahami Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PPATK dapat mengakses tautan ppatk/home.