JLEB: Journal of Law Education and Business E-ISSN: 2988-1242 P-ISSN: 2988-604X Vol. 2 No. 1 April 2024 Pelaksanaan Rangkaian Tatanan Perkawinan dan Pewarisan Dalam Perspektif Hukum Adat Baduy Diah Puspita Maharani1 Zahrotu Solihah2 Syifa Maulidina3 Riyuna Yusup4 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Kota Serang, Provinsi Banten, Indonesia1,2,3,4 Email: 11111230071@untirta.ac.id1 21111230276@untirta.ac.id2 31111230281@untirta.ac.id3 41111230282@untirta.ac.id4 Abstrak Masyarakat suku Baduy merupakan suatu etnis masyarakat adat yang khas, yang memiliki karakteristik tersendiri di negara Indonesia. Anggota suku adat Baduy sangat patuh dan taat pada pelaksanaan amanah dari leluhurnya, dimana kegiatan keseharian nya yang kental akan berbagai tatanan adat yang mengatur untuk menjaga kelestarian alam. Masyarakat suku Baduy terutama pemangku adat tidak terima dengan informasi yang beredar bahwa suku Baduy tidak mau menerima dan tidak mau bekerja sama dengan program-program yang ditawarkan pemerintah. Bahkan tak jarang ada beberapa kalangan men-judge bahwa masyarakat Baduy menolak kebaikan-kebaikan dan inisiatif pemerintah pada masyarakat Baduy. Kata Kunci: Masyarakat Adat, Hukum Adat, Suku Baduy This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. PENDAHULUAN Kenyataan yang tidak bisa dihindari keberadaannya adalah bahwa latar bangsa Indonesia adalah negara kesatuan; latar kesatuan itu diikat secara kuat dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bangsa Indonesia juga merupakan bangsa yang memiliki keragaman, keragaman itu dapat dilihat dan dirasakan tidak hanya melalui agama yang diakui oleh negara, seperti agama Islam, Katolik, Protestan, Hindhu, Buddha, dan Konghucu, akan tetapi keberadaan dari kepercayaan lain yang ada di tengah-tengah masyarakat juga menumbuhkan dan memberikan warna dan napas tersendiri bagi Indonesia. Beberapa contoh dari mereka (primal religion) itu seperti agama Sunda Wiwitan yang dipeluk oleh masyarakat Sunda di Kanekes, Lebak, Banten; agama Kaharingan yang masih bertahan di Kalimantan Tengah; Wetu Telu yang berdampingan dengan Waktu Lima di Sasak (Lombok); dan Naurus di Pulau Seram, Provinsi Maluku. Secara etimologis, perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau zawaj. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi. Al-Nikah mempunyai arti Al-Wath'i, Al-Dhommu, Al- Tadakhul, al-Jam'u atau ibarat'an al-wath wa al-aqd yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima; dan akad. Secara terminologis, perkawinan yaitu akad yang membolehkan terjadinya istimta' (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sebab susuan. Perkawinan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwij dan merupakan ucapan ceremonial yang sakral. Pada suku yang berbeda, perkawinan dilakukan sesuai dengan budaya, aturan, dan kepercayaan masing-masing suku. Oleh karena itu, masyarakat adat Baduy mengenal dua jenis perkawinan yang berlaku antara masyarakat Baduy Dalam dan masyarakat Diah Puspita Maharani, dkk. - Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 450
JLEB: Journal of Law Education and Business E-ISSN: 2988-1242 P-ISSN: 2988-604X Vol. 2 No. 1 April 2024 Baduy Luar. Masyarakat Baduy memandang dan menghargai pernikahan sebagai hal yang sangat penting dan wajib dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat karena hal tersebut merupakan hukum alam (sunnatullah) yang harus diikuti masyarakat. Menurut Ayah Mursyid salah satu pemangku adat beliau menjelaskan bahwa "Berbicara alam dunya teu bisa lepas jeung ngaran manusa. Sabab alam dunya iyeu dititipkeunna ka manusa, keur ngamumule jeung melihara alam supaya nyambung maka manusa kudu boga katurunan, anak, incu, buyut bisa aya cukang lantarana manusa kawin makan perkawinan ieu hiji kawajiban atawa rukun hirup keur manusa supaya ieu dunia bisa terus terus langgeng." Artinya: "Berbicara tentang dunia tidak terlepas dari yang namanya manusia. Sebab alam dunia ini dititipkan pada manusia, untuk menjaga dan memelihara alam ini supaya tetap berkelanjutan maka manusia harus memiliki keturunan (regenerasi penerus), anak, cucu dan buyut bisa ada karena manusia kawin, makannya perkawinan ini adalah salah satu kewajiban atau rukun hidup bagi manusia agar bumi ini bisa terus terjaga keberadaannya." Seperti halnya dalam pernikahan akan menghasilkan keturunan, keturunan itu akan meneruskan atau melanjutkan kekayaan orang tuanya yang biasa disebut warisan. Pewarisan juga sama halnya dengan perkawinan disetiap kalangan etnis akan sesuai dengan budaya atau agama yang mereka anut. Pewarisan ialah suatu pindah alih segala hak dan kewajiban seseorang yang sudah tiada kepada para ahli warisnya. Pewarisan di Indonesia memiliki berbagai macam bentuk waris diantaranya waris menurut Hukum Burgerlijk Wetboek, Hukum Islam dan Hukum Adat. Hukum waris diatur dalam buku kedua Bab XII pasal 830-1130 Burgerlijk Wetboek, adalah hukum yang mengatur pelestarian harta kekayan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal di dunia serta akibat-akibatnya bagi ahli waris. Meskipun hukum waris Islam umumnya berlaku bagi umat Islam di seluruh dunia, gaya negara Islam dan cara hidup masyarakat di negara atau wilayah tersebut mempengaruhi hukum waris setempat. Pengaruh ini bersifat terbatas dan tidak dapat melampaui ketentuan pokok hukum waris Islam. Namun pengaruh tersebut mungkin terasa pada bagian yang bersumber dari pendapat para ijtihad dan ahli hukum Islam itu sendiri. Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat sistem dan asas hukum waris, serta ketentuan mengenai peralihan penguasaan dan pemilikan harta warisan dari seorang ahli waris kepada ahli waris lainnya. Hukum waris adat sebenarnya adalah hukum mengenai pewarisan kekayaan secara turun-temurun. Masyarakat Baduy sendiri mempunyai perbedaan dalam pembagian warisan dibandingkan dengan masyarakat lain khususnya agama yang ada di Indonesia. METODE PENELITIAN Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei literatur, dimana survei literatur dilakukan dengan mengambil sumber data dari media kertas dan internet. Hasil penelitian adalah pemahaman dan pandangan masyarakat Baduy terhadap perkawinan dan pewarisan, baik Baduy Luar maupun Baduy Dalam. Selain itu, kami juga menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dalam bentuk studi kasus. Analisis deskriptif merupakan sejenis penelitian data yang membantu dalam menggambarkan, mendemontrasikan, atau membantu meringkas poin-poin data sehingga pola-pola itu dapat berkembang yang memenuhi semua kondisi data sehingga mudah dipahami. Studi ini bertujuan untuk menjelaskan tentang tradisi tatanan pernikahan dan pewarisan pada hukum adat Baduy. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Masyarakat Baduy sudah tidak asing lagi dengan sistem penanggalan pernikahan. Menurut aturan sistem penanggalan ini, waktu pelaksanaan pernikahan suku Baduy harus mengikuti jadwal baku yang telah ditentukan. Pernikahan Baduy berlangsung pada bulan Diah Puspita Maharani, dkk. - Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 451
JLEB: Journal of Law Education and Business E-ISSN: 2988-1242 P-ISSN: 2988-604X Vol. 2 No. 1 April 2024 Kalima, Kanem dan Kapitu (menurut penanggalan adat). Sebab, menurut keyakinan dan perhitungan mereka, tiga bulan tersebut merupakan waktu yang baik untuk menikah. Sedangkan di Baduy Luar, selain pada bulan Kalima, Kanem dan Kapitu, juga dapat dilaksanakan pada bulan-bulan lain seperti Kadalapan, Kasalapan, Kasapuluh, Hapit Lemah atau Hapit Kayu. Pernikahan dilarang di seluruh Baduy pada bulan Safar dan Qawal yaitu Kasa, Kalo dan Katiga. Ayah Mursid mengatakan bahwa: "Perkawinan nu berlaku di adat kami aya dua. kahiji perkawinan di Baduy Dalam sistemna dijodohkeun, pelaksanaana tilu tahapan lamaran, jarak waktu ti lamaran kahiji nepika ka lamaran katilu lilana satahun. Di Baduy Dalam teu dikenal bobogohan seperti ilaharna urang luar. Sedengkeun di Baduy Luar mah carana aya dua, kahiji dijodohkeun, nu kadua neangan sorangan tapi kudu disatujui ku kolotna." Artinya: "Perkawinan yang berlaku di adat Baduy ada dua, pertama, perkawinan di Baduy Dalam sistemnya dijodohkan, proses pelaksanaannya tiga tahapan lamaran, dari lamaran kesatu sampai lamaran ketiga lamanya satu tahun. Di Baduy Dalam tidak dikenal adanya masa pacaran seperti umumnya di luar Baduy. Sedangkan di Baduy Luar caranya ada dua, pertama dengan dijodohkan, dan yang kedua memilih sendiri, tetapi harus disetujui oleh orang tuanya." Proses Perkawinan Baduy Dalam Terdapat tiga tahapan lamaran yang harus dilakukan yang pertama adalah keluarga pihak laki-laki mengunjungi keluarga pihak perempuan dan mendiskusikan rencana lamaran dengan kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Kemudian, pihak laki-laki datang ke Jaro Tangtu dengan membawa nyirih (leumareun) untuk membicarakan kesepakatan lamaran antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan. Pertemuan ini akan membahas bulan dan tanggal proses lamaran selanjutnya. Jaro Tangtu kemudian diinstruksikan untuk bertemu dengan Puun dan memberitahukan keputusan mereka kepada orang-orang tersebut. Setelah tahapan lamaran pertama selesai, lanjut ke tehapan lamaran yang kedua yang dilaksanakan di tempat khusus yaitu balai adat. Lamaran kedua ini merupakan acara yang tergolong besar karena semua pihak dan perangkat serta Puun sebagai pimpinan mereka hadir pada acara ini. Proses lamaran ini mirip dengan yang pertama, namun penerapannya berbeda. Keduanya melibatkan pertukaran cincin oleh seorang laki-laki, yang biasa disebut tunangan. Berbeda dengan lamaran awal, perlengkapan nyirih disediakan oleh kedua belah pihak. Selanjutnya musyawarah penetapan hari, tanggal, dan bulan oleh lembaga adat beserta lembaganya kembali diadakan dengan melibatkan seluruh masyarakat Baduy Dalam di bawah pimpinan Puun. Saat melamar tahap kedua, ada aturan yang harus dijalankan khususnya bagi laki-laki, yaitu harus membantu orang tua perempuan untuk bekerja di ladang selama tiga hari tiga malam. Pekerjaan yang dilakukan tergantung pada kebutuhan calon mertua dan tidak bisa dihindari. Ini adalah tanggung jawab calon mertua. Pada masa ini, laki-laki harus mengumpulkan kayu bakar untuk menanak nasi. Kayu bakar diberikan kepada pengantin baru pada lamaran pernikahan ketiga. Tahap lamaran ketiga ini sangat penting dan antara lain terdiri dari persyaratan lamaran sebelumnya dan persyaratan lamaran ketiga. Pada penerapan ketiga ini, baik laki-laki maupun perempuan akan mempersiapkan dasar-dasar proses ini. Pria harus menyiapkan peralatan rumah tangganya untuk lamaran. Lamaran ketiga ini juga dilaksanakan di balai adat yang dipimpin oleh Puun, dihadiri oleh kedua belah pihak dan pejabat adat, serta disaksikan oleh seluruh masyarakat Baduy Dalam acara ini disebut seserahan/seserenan. Ritual yang saat upacara seserahan/seserenan ini adalah pembacaan syahadat secara tradisional yang dibacakan oleh Puun untuk kedua belah pihak. Diantaranya adalah: Sahadat Wiwitan, Sahadat Tungal, Sahadat Samping, Sahadat Batin, Sahadat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Terdapat aturan-aturan umum yang menjadi ciri/sistem dalam perkawinan masyarakat Baduy Dalam. Yaitu hanya lebih penting dilakukan pada Diah Puspita Maharani, dkk. - Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 452
JLEB: Journal of Law Education and Business E-ISSN: 2988-1242 P-ISSN: 2988-604X Vol. 2 No. 1 April 2024 memiliki satu istri dalam selamanya hidup. Tidak ada alasan lain untuk bercerai dan hubungan tetap bersatu hingga akhirat nanti dengan dibacakan Sahadat Batin, kecuali terjadi kematian yang memisahkan mereka. Mereka juga tidak menyetujui atau membiarkan perselingkuhan atau poligami. Ini merupakan pelanggaran berat dan kesalahan fatal yang bisa mengakibatkan pelakunya diusir dari Baduy Dalam. Mereka tidak memperbolehkan perkawinan dengan orang luar suku Baduy demi selalu menjaga kesucian keturunan dan keharmonisan keluarga. Apabila seseorang dari Baduy Dalam tidak mempunyai jodoh di Baduy Dalam (sesuai pilihan orang tua/pemimpin adat), maka diperbolehkan mendatangkan orang Baduy Luar untuk dijodohkan dengan orang tersebut. Setelah itu, orang yang terpilih akan tinggal di Baduy Dalam sesuai aturan yang ada. Warga Baduy Dalam bisa menikah lagi jika pasangan mereka meninggal dunia. Ada dua syarat yang harus dipenuhi agar pernikahan ini bisa dilangsungkan. Pertama, jika calon belum pernah menikah, maka tata cara pernikahannya sama dengan tahapan pernikahan pada umumnya. Artinya, ada tahapan pengajuan dan syarat yang harus dipenuhi. Kedua, apabila calon sudah pernah menikah maka tahapan perkawinan hanya dapat dilaksanakan dalam waktu singkat (tidak ada masa tunggu satu tahun). Proses Perkawinan Baduy Luar Berbeda dengan masyarakat Baduy Dalam, perkawinan adat Baduy Luar mempunyai dua bentuk dan tata cara. Yaitu dengan cara dijodohkan atau menemukan jodohnya sendiri. Langkah pertama dalam perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Baduy Luar dengan sistem perjodohan, yaitu tahapan perkawinan yang dilakukan sama seperti pada masyarakat Baduy Dalam. Langkah kedua adalah menemukan jodohnya sendiri, tanpa dijodohkan sebelumnya. Artinya, laki-laki atau perempuan yang belum menikah bebas mencari jodohnya, dengan persetujuan bersama dari tokoh adat/masyarakat. Sebelum memulai pernikahan pada adat masyarakat Baduy Luar pihak laki-laki harus membaca Sahadat Nabi Muhammad SAW terlebih dahulu dihadapan penghulu. Pada Baduy Luar sudah dikenal adanya perceraian tetapi tidak memungkinkan untuk melakukan poligami. Setelah melalui rangkaian proses pernikahan yang dilakukan masyarakat Baduy Dalam maupun Baduy Luar, mereka akan memulai kehidupan yang dimana akan mempunyai keturunan dan memiliki harta baik dari keluarga mereka (warisan) maupun harta yang mereka peroleh sendiri. Mereka akan meninggal dan tentu saja harta yang mereka punya akan diturunkan atau diwariskan kepada keturunan mereka atau kerabat mereka. Pembagian Harta Waris Dalam pembagian harta warisan menurut adat istiadat masyarakat Baduy, sistem pembagiannya tidak hanya ada satu saja, melainkan juga bergantung pada masyarakat daerah atau desa mana yang melakukan pembagian harta warisan tersebut. Pembagian harta peninggalan masyarakat Baduy sama halnya dengan pembagian antar kalangan lainnya, dibagikan setelah ahli waris meninggal. Dalam masyarakat Baduy, warisan hanya dibagikan kepada keturunannya dan tidak kepada suami atau istri yang masih hidup. Dalam pembagian warisan, jika aturan adat dilanggar, maka warisan itu batal. Warisan pada masyarakat Baduy batal atau hak warisnya dihapus yaitu karena salah satu anggota keluarga meninggalkan tanah Baduy. Artinya, jika masyarakat Baduy memutuskan untuk menetap di suatu kota, maka hak warisnya otomatis hilang. Apabila suatu masyarakat Baduy memutuskan untuk masuk Islam dan menjadi masyarakat Baduy yang beragama Islam, maka hak warisnya akan hilang. Begitu pula jika mereka hijrah dan keluar dari Baduy, menetap di sana sebagai Muslim, lalu masuk Islam, maka hak waris mereka akan langsung dicabut. Masyarakat Baduy menganut sistem Diah Puspita Maharani, dkk. - Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 453
JLEB: Journal of Law Education and Business E-ISSN: 2988-1242 P-ISSN: 2988-604X Vol. 2 No. 1 April 2024 pewarisan tersendiri, dan pembagian harta warisan dipengaruhi oleh sistem kekerabatan pada umumnya. Hubungan kekerabatan ini tidak dipengaruhi oleh status kewarganegaraan, dan perbedaan status hanya mempengaruhi kemungkinan terjadinya perkawinan diantara mereka. Pembagian warisan adat Baduy mempunyai ciri khas yang unik. Mereka tidak diperbolehkan memiliki perhiasan emas atau tanah serta tidak mengenal kata talak, sehingga pembagian harta warisan lebih sederhana dan adil. Harta yang dapat dibagi menjadi harta warisan terutama adalah tanah, rumah, pohon, dan tanah akuan/tanah garapan, dan inti dari harta tersebut bukanlah emas atau tanah hak milik. Pembagian harta warisan pada masyarakat Baduy mengacu pada hukum adat yang dianutnya. Artinya, anak perempuan dan anak laki-laki mempunyai hak yang sama, dan tidak ada perbedaan mengenai siapa yang berhak mendapat hak lebih. Penegakannya didasarkan pada hukum common law yang menurun. Warisan turun temurun dijamin melalui pembagian warisan. Jika ahli waris yang meninggal tidak ada, maka harta warisan seperti rumah, perlengkapan rumah tangga, gudang beras, dan tanah dijual dan hasilnya digunakan untuk kepentingan umum guna memenuhi kebutuhan desa, hal itu diizinkan atau direkomendasikan. Menurut hukum adat Baduy, mereka tidak membagi harta warisan di luar garis keturunan, yaitu ayah, ibu, kakek, dan nenek. Hukum waris adat suku Baduy tercipta karena pengaruh sistem kekeluargaan serta kondisi lingkungan dan budaya hukum yang menentukan hukum di lingkungan Baduy. Apabila terjadi perselisihan antar ahli waris atau perselisihan pembagian harta warisan, maka harta warisan itu tetap dipertahankan dengan menunjuk Puun sebagai mediator atau pemimpin untuk menyelesaikan masalah pembagian harta warisan tersebut. Sebelum terjadinya kerusuhan atau persengketaan dikemudian hari para orang tua atau pewaris melakukan perencanaan penunjukan areal hak warisan, dengan ditunjukkan batas- batas yang menjadi hak-hak anak mereka. Misalnya jika hanya mempunyai warisan rumah dan mempunyai 3 orang anak maka dimusyawarahkan mau dijadikan apa rumah tersebut. Proses pengaturan pembagian harta warisan dikelola oleh sabah-sabah dan dihadiri oleh para kokolotan, tetua, kerabat orang tua, dan tokoh adat yang tinggal di sekitar tempat tinggal. Untuk memastikan hak atas pembagian aset sudah jelas, maka pendistribusian akan dilakukan secara terbuka untuk menghindari kesalahpahaman di antara para pihak. Setiap keluarga yang sudah menikah diberikan atau dibangun rumah untuk ditinggali bersama pasangannya. Di wilayah Baduy Dalam, seluruh tanah yang ada di wilayah Baduy Dalam merupakan tanah ulayat dan tidak dapat diwarisi oleh siapapun. Namun jika lahan di wilayah Baduy digunakan untuk pembangunan rumah atau lumbung, maka akan diputuskan oleh sekretaris adat dan Puun. Masyarakat Baduy juga mengenal istilah wasiat orang tua yaitu keputusan orang tua tentang pemberian hak warisan khusus pada anak atau pada anak yang bukan kandung, atau bisa juga untuk kerabat tertentu yang disetujui oleh segala pihak yang ada dalam keluarga tersebut dan juga tentu saja harus ada saksi yang terlibat dalam perwasiatan tersebut. Secara umum masyarakat Baduy Islam mempunyai pembagian warisan yang sama dengan masyarakat suku Baduy yang tidak menganut agama Islam. Masyarakat suku Baduy yang beragama Islam pada dasarnya masih mempertahankan adat istiadat dan tradisi yang diwarisi nenek moyang. Sistem pewarisan yang digunakan dalam pewarisan adat Baduy menggunakan sistem bilateral. Dengan kata lain, ibu dan ayah mempunyai kekuasaan yang setara dan setara dalam hal pembagian warisan dalam masyarakat adat Baduy. Masyarakat suku Baduy yang beragama Islam secara keseluruhan menganut agama Islam, sehingga syariat Islam atau hukum Islam dengan sendirinya diterapkan dan mengakar dalam kehidupan dan tatanan masyarakat sehari-hari. Peraturan waris yang digunakan pada masyarakat Baduy sangat unik dan beragam, dan umat Islam Baduy tidak menggunakan sistem pembagian warisan faraidh. Umat Islam Baduy sangat menyadari adanya sistem pembagian harta warisan Diah Puspita Maharani, dkk. - Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 454
JLEB: Journal of Law Education and Business E-ISSN: 2988-1242 P-ISSN: 2988-604X Vol. 2 No. 1 April 2024 yang mana kesepakatan pembagian harta warisan dicapai melalui musyawarah antar ahli waris. Sedangkan masyarakat Baduy lainnya masih menganut kepercayaannya masing-masing, agama Sunda Wiwitan, yang pedoman pembagian warisannya tidak berdasarkan Al-Qur'an. Mereka membagi warisan secara merata, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. KESIMPULAN Perbedaan tatanan rangakaian adat perkawinan dan pewarisan pada Baduy luar dan Baduy dalam hanya berbeda sedikit saja dimana masyarakat Baduy luar juga masih menggunakan tatanan hukum adat yang digunakan para leluluhur hanya saja mereka menggunakan juga hukum islam dalam ranghaikan perkawinan dan pewarisan nya. Ketika melakukan pernikahan dan pembagian warisan mereka mengundang para toko adat terdekat agar tidak terjadi perselisihan atau ternjadinya kesalahan dalam setiap rangkaian tatanan adat yang dilakukan mereka. Mengundang para tokoh adat untuk pernikahan dilakukan agar daoat mengetahui penanggalan yang baik untuk pernihahan, dan untuk pembagian warisan dipanggilnya para tokoh adat supaya ketika pembagian warisan tersebut tuidak terjadi perselisihan dan sengketa antar pihak keluarga. DAFTAR PUSTAKA Abdillah, R. (2017). Pembagian Warisan Masyarakat Baduy Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Institutional Repository Uin Syarif Hidayatullah, 12-15. Asep Kurnia, A. S. (2010). Saatnya Baduy Berbicara. Jakarta: Bumi Akasara. Badruzaman, D. (2020). Fenomena Perkawinan Suku Pedalaman (Menyoroti Praktek Budaya Dan Gender Dalam Tradisi Suku Baduy). Universitas Djuanda, 2. Bahrudin, M. (2019). Pelaksanaan Waris Pada Masyarakat Suku Baduy Muslim Di Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Journal Digilib Unila, 2. Bowie, F. (2001). The Antropologi Of Religion: An Introduction. Blackwell Publishers, 26. Mardani. (2011). Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern. Yogyakarta: Graha Ilmu. Muslih, M. (2021). Perkawinan Dalam Hukum Adat Baduy Dan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam. Journal Of Islamic Law Studies, 5-7. Pelaksanaan Pembagian Warisan Masyarakat Baduy. (2018). Responsitory Radenintan, 196. Ria, W. R. (2019). Pelaksanaan Waris Masyarakat Suku Baduy Muslim Di Desa Kenakes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Istinbath Jurnal Hukum, 2. Tihami, M. (2014). Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap). Jakarta: Raja Grafindo. Untari, R. (2020). Sistem Hukum Perkawinan Masyarakat Adat Baduy Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Provinsi Banten. Journal Laaroiba, 168 Diah Puspita Maharani, dkk. - Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 455