MEMBANGUN PENDIDIKAN - Menuju - JABAR JUARA Bunga Rampai Tulisan Anggota Dewan Pendidikan Jawa Barat Periode 2019-2024
Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta 1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 ayat [1]). 2. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. Penerbitan cip taan; b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; c. Pener jemahan ciptaan; d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; e. pendistribusian ciptaan atau salinannya; f. Pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman ciptaan; h. Komunikasi ciptaan; dan i. Penyewaan ciptaan. (Pasal 9 ayat [1]). 3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/ atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [3]). 4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [4]).
MEMBANGUN PENDIDIKAN - Menuju - JABAR JUARA Bunga Rampai Tulisan Anggota Dewan Pendidikan Jawa Barat Periode 2019-2024 Pengantar: Mochamad Ridwan Kamil Gubernur Jawa Barat Penulis: Dr. H. Amung Ma'mun, M.Pd. Idris Apandi, S.Pd., M.Pd. Ir. Samsul Bachri, M.Eng, Ph.D Dr. H. Hilmy Riva'i, M.Pd. Dr. Iman Subasman, M.Si. Hj. Anna Anggraeni, M.Pd. Rusi Rusmiati Aliyyah, S.Pd.I., M.Pd. Drs. Teguh Wahyudi, M.Pd. H. Dudu Nurzaman, S.Pd., M.Pd.
MEMBANGUN PENDIDIKAN MENUJU JABAR JUARA ©Dr. H. Amung Ma'mun, M.Pd., dkk. viii + 246 ; 16 x 24 cm. ISBN : Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang. Dilarang me ngutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun juga tanpa izin tertulis dari penerbit. Cetakan I, November 2019 Penulis : Dr. H. Amung Ma'mun, M.Pd. Idris Apandi, S.Pd., M.Pd. Ir. Samsul Bachri, M.Eng., Ph.D. Dr. H. Hilmy Riva'i, M.Pd. Dr. Iman Subasman, M.Si. Hj. Anna Anggraeni, M.Pd. Rusi Rusmiati Aliyyah, S.Pd.I., M.Pd. Drs. Teguh Wahyudi, M.Pd. H. Dudu Nurzaman, S.Pd., M.Pd. : Alviana C. Editor Desain Sampul : Layout : M. Hakim Diterbitkan oleh: Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI) Jln. Jomblangan Gg. Ontoseno B.15 RT 12/30 Banguntapan Bantul DI Yogyakarta Email: admin@samudrabiru.co.id Website: WA/Call: 0812-2607-5872
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ... v DAFTAR ISI ... vii PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI JAWA BARAT Dr. H. Amung Ma'mun, M.Pd... 1 PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) BERBASIS LITERASI DAN KARAKTER DI SATUAN PENDIDIKAN MENUJU PENDIDIKAN JABAR JUARA DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 Idris Apandi, S.Pd., M.Pd... 31 REFORMASI DAN INNOVASI PENDIDIKAN UNTUK PENINGKATAN MUTU GURU DAN SISWA GENERASI 4.0 Ir. Samsul Bachri , M.Eng, Ph.D... 79 MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI JAWA BARAT MELALUI PERAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) Oleh : Hj. Anna Anggraeni, M.Pd... 105 PROBLEMATIKA PENGELOLAAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN DI ERA OTONOMI DAERAH (Mengkaji Raperda tentang Pendidikan Keagamaan di Jawa Barat) Hilmy Riva'i ... 123 vii
PERAN EVALUASI PENDIDIKAN PADA ERA DISRUPSI DI JAWA BARAT Iman Subasman ... 145 PROFESIONALISME GURU SEBAGAI ASET PENGEMBANGAN MUTU PENDIDIKAN DI JAWA BARAT Rusi Rusmiati Aliyyah1a ... 165 ARAH REVITALISASI SMK BAGI PEMERINTAH DAERAH Drs. Teguh Wahyudi, M.Pd... 189 PENGELOLAAN SEKOLAH DALAM MENGHADAPI TUNTUTAN MILENIA PENDIDIKAN Dudu Nurzaman, S.Pd., M.Pd... 221 viii
PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI JAWA BARAT Oleh: Dr. H. Amung Ma'mun, M.Pd.* (*Dosen pada FPOK-UPI yang sekarang sedang ditugaskan sebagai Ketua Program Magister dan Doktor Pendidikan Olahraga Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, di Bandung dapat dihubungi melalui email: amung@upi.edu) Abstrak. Terdapat sembilan hal utama yang memberikan landasan kuat bagaimana sebaiknya pembangunan pendidikan di Jawa Barat diupayakan agar menjadi lebih bermutu seiring dengan demokrasi sistem politik yang sedang berjalan, yaitu: pertama, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan pendidikan agar dirumuskan menjadi lebih mampu membawa dan merespon dinamika perubahan yang sedang dan bakal terjadi sekarang dan ke masa depan dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai agama, budaya bangsa, potensi yang dimiliki, dan pengalaman negara-megara yang telah lebih dulu maju, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945; kedua, daya jangkau pendidikan harus mampu memberikan peluang yang sama bagi setiap warga negara Indonesia tanpa kecuali di seluruh pelosok tanah air (Jawa Barat) sebagai refresentasi hak 1
2 asasi manusia dan keadilan pendidikan; ketiga, standardisasi penyelenggaraan pendidikan di semua, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan (khususnya di Jawa Barat), baik menyangkut tenaga gurunya, sarana dan prasarananya, proses pembelajaran semua bidang studinya sebagai intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler, maupun kepemimpinan dan tata kelolanya; keempat, pembangunan pendidikan jangka memerlukan sistem perencanaan pembangunan panjang (UU No. 25/2004) tentang SPPN dan (UU No.17/2007) tentang RPJPN 20 tahunan dan diterjemahkan lebih lanjut dalam RPJMN 5 tahunan yang kemudian menjadi RPJPD dan RPJMD bidang pendidikan untuk melihat kemajuanya sesuai dengan tahapannya dan demokrasi sistem politik yang sedang berjalan; kelima, sesuai dengan struktur pemerintahan, pembangunan pendidikan memerlukan pembagian yang jelas dan terkoordinasi dalam sistem perumusan kebijakan penganggaran kegiatan dan program antara Pemerintahan Pusat, Provinsi dan Kabupaten Kota; keenam, sistem penyelenggaraan pendidikan harus mampu merespon kebutuhan mendesak (relevansi), utamanya untuk menyiapkan tenaga trampil yang siap memenuhi lapangan kerja sesuai dengan trend kehidupan masyarakat di samping pendidikan dalam arti luas untuk menyiapkan sumber daya manusia pada berbagai keahlian dan bidang ilmu; ketujuh, implementasi pembangunan pendidikan harus mampu mengajak masyarakat berperan serta untuk berpartisipasi secara sukarela dalam membantu pemerintah sesuai dengan jalur, jenjang dan jenis pendidikannya; kedelapan, keberadaan Dewan Pendidikan pada tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota di seluruh Jawa Barat harus menjadi sumber pencerah agar mampu berperan dan berkontribusi signifikan dalam menjembatani perumusan kebijakan yang dilakukan pemerintah dan kebutuhan masyarakat demi pencapaian pembangunan pendidikan yang bermutu; kesembilan, optimalisasi peran olahraga pendidikan menjadi sesuatu yang sangat penting, di samping sesuai dengan Deklarasi UNESCO (1978) tentang pendidikan jasmani dan olahraga adalah juga seiring dengan isu global pembangunan olahraga tertuang dalam dokumen PBB tentang Sustainable Development Goals (SDGs) dengan program Sport for Development and Peace (SDP) serta sebagaimana
pergeseran pembangunan olahraga di berbagai negara maju, yaitu: dari pembangunan olahraga menjadi pembangunan melalui olahraga. Kata kunci: Pembangunan pendidikan, mutu pendidikan, pentingnya visi dan misi, standardisasi, tata kelola, dewan pendidikan, dan olahraga pendidikan. Oleh: Dr. H. Amung Ma'mun, M.Pd.* (*Lecturers at FPOK-UPI who are currently being assigned as Chair of the Masters Program and Doctor of Sports Education at the Indonesian Education University Graduate School, in Bandung can be contacted by email: amung@upi.edu) Abstract. There are nine main things that provide a strong foundation on how education development in West Java should be made to be more quality along with the ongoing political system democracy, namely: first, vision, mission, goals and objectives, strategies and direction of education development policy to be formulated become more capable of carrying and responding to the dynamics of change that are and will occur now and into the future while remaining based on religious values, national culture, potential, and experiences of countries that have advanced, and in accordance with legislations applicable laws based on Pancasila and the 1945 Constitution; second, the reach of education must be able to provide equal opportunities for every Indonesian citizen without exception in all corners of the country (West Java) as a representation of human rights and education justice; third, standardization of education in all, lanes, levels and types of education (especially in West Java), both concerning the teachers, facilities and infrastructure, the learning process of all fields of study as intracurricular and extracurricular, as well as leadership and governance; fourth, education development requires a long-term development planning system (Law No. 25/2004) on SPPN and (UU No.17 / 2007) on 20-year RPJPN and is further translated into the 5-year RPJMN which then becomes the RPJPD and RPJMD in the education sector for see its progress in accordance with its stages 3
and the ongoing democratic political system; fifth, in accordance with the government structure, education development requires a clear and coordinated division in the policy formulation system for budgeting activities and programs between the Central Government, the Provincial and District Regencies; Sixth, the system of implementing education must be able to respond to urgent needs (relevance), especially to prepare skilled workers who are ready to meet the field work in accordance with the trend of people's lives in addition to education in the broad sense to prepare human resources for various expertise and fields of science; seventh, the implementation of education development must be able to invite the community to participate in voluntary participation in assisting the government in accordance with the pathway, level and type of education; eighth, the existence of the Education Council at the Provincial and District levels Cities throughout West Java must be enlightened sources in order to be able to play a significant role and contribute in bridging the policy formulation made by the government and the needs of the community for the achievement of quality education development; ninth, the optimization of the role of educational sports became something very important, besides in accordance with the UNESCO Declaration (1978) on physical education and sports, it was also in line with the global issue of sports development as stated in the UN document on Sustainable Development Goals (SDGs) with the Sport for Development and Peace (SDP) as well as a shift in sports development in various developed countries, namely: from sports development to development through sports. Keywords: Educational development, education quality, importance of vision and mission, standardization, governance, education council, and educational sport. Pendahuluan Sudah menjadi generalisasi yang tidak terbantahkan bahwa pendidikan merupakan sumber penopang utama yang mampu mewujudkan suatu bangsa memperoleh kemajuan sehingga masyarakatnya dapat menikmati kehidupan yang baik. Jepang sebagai sebuah contoh, bagaimana pendidikan 4 lebih
ditempatkan sebagai sektor yang sangat penting, berbagai peluang politik bagi kelompok non-pemerintah dan individu untuk 'bersama-sama mengusulkan' kebijakan tentang pendidikan dan pembangunan berkelanjutan sebagaimana disampaikan dalam KTT Dunia tentang Pembangunan Berkelanjutan di Johannesburg tahun 2002, peluang ini menghasilkan munculnya isu pendidikan di Jepang untuk gerakan pembangunan berkelanjutan (Education for Sustainable Development/ESD), dan proposal ditulis dalam skema lebih luas dan mengkristal yang mengarah pada inisiasi Dasawarsa PBB tentang ESD (2005-2014) (Nomura & Abe, 2009). Di samping itu, Jepang memprakarsai dua pendekatan disiplin akademis, yaitu pendidikan komparatif dan pendidikan antarbudaya, pendidikan komparatif dan pendidikan antarbudaya merupakan disiplin akademis yang relatif muda di negara ini, dan implementasi konsep ini masih terus berlangsung, seperti metodologi dan arah masa depan pendidikan mereka, meskipun banyak tumpang tindih, ia berpendapat bahwa pendidikan komparatif yang berkembang dalam bentuk penyelidikan pendidikan berskala nasional dan pendidikan antarbudaya yang berfokus pada keragaman dalam masyarakat di luar kerangka kerja nasional telah tumbuh secara berbeda, lebih lanjut dikatakan bahwa pengembangan pendidikan komparatif dan antarbudaya terkait erat dengan posisi Jepang melawan atau mengimbangi negara lain dalam sejarah Jepang (Shibata, 2012). Demikian pula, pendidikan inklusi di New South Wales (Australia), Alberta (Canada) dan Finland (Europe) telah dijalankan relatif lama, dimana di antara ketiganya masih terdapat hambatan-hambatan, yaitu: kerasnya ideologi, struktur, kepentingan politik dan praktik mengajar yang kontra-intuitif, walaupun standar minimal sudah jauh dilampaui (Graham & 5
Jahnukainen, 2011). Gambaran penyelenggaraan pendidikan di negara-negara maju tersebut di atas sudah jauh melampaui dasar-dasar kebijakan penyelenggaraan pendidikan pada tingkat melampaui standar minimal, dalam arti kata ketika standar minimal telah terlampaui maka berikutnya adalah kualitas dengan isu-isu pendidikan yang lebih menjamin keberlanjutan. Dalam lingkup mikro, bagaimana pendidikan kewarganegaraan digunakan dalam upaya untuk menciptakan setiap warga tertentu agar menjadi bagian dari upaya yang lebih besar dalam pembangunan politik suatu negara, dalam tujuan seperti ini diperlukan kebijakan termasuk program yang berimplikasi untuk menyembuhkan perpecahan sosial dengan membina hubungan bersama antara warga dan negara (Staeheli & Hammett, 2010). Demikian pula kasus di Burundi dan the African Great Lakes region, yang sebelumnya dilanda perang termasuk kekerasan antar etnis yang merisaukan. Dengan lebih mengoptimalkan peran para pendidik yang mewakili berbagai latar belakang etnis, persiapan dan keahlian akademik, kekerasan antaretnis yang merisaukan tersebut dapat ditekan. Para pendidik yang saat ini bekerja di berbagai tingkatan dalam proses pendidikan untuk menyadarkan mereka bahwa kedamaian yang berkelanjutan itu merupakan keniscayaan agar kehidupan sosial dapat direkonstruksi kembali menuju pencapaian bangsa yang bermartabat, lebih lanjut mereka berkesimpulan bahwa terdapat pengakuan akan peran penting yang harus dilakukan melalui sistem pendidikan untuk mencapai perdamaian yang langgeng sehingga diperlukan kebijakan (Ndura-Ouédraogo, 2009). Dalam bidang pendidikan jasmani dan olahraga, sejak deklarasi UNESCO tahun 1978 tentang pentingnya pendidikan 6
jasmani dan olahraga dijadikan instrumen pembangunan, telah banyak ditemukan hasil penelitian bahwa dengan mengintegrasikan life skills ke dalam pembelajaran golf anak muda, diperoleh hasil yang sangat mengagumkan bahwa, ketekunan (perseverance), penetapan tujuan (goal setting), pengelolaan emosi (emotional regulation) yang menggambarkan kapasitas intrapersonal skills serta kejujuran (honesty), kerja sama (team work), dan hormat (respect) berkembang sangat baik (Kendellen, Camiré, Bean, Forneris, & Thompson, 2017). Selanjutnya, melalui contoh olahraga di Kazakhstan, khususnya Tim Bersepeda Profesional Astana, promosi olahraga berkontribusi dalam pembangunan negara bangsa yang diilustrasikan dengan cara-cara rezim otoriter yang lunak seperti Nursultan Nazarbayev melanggengkan kekuasaannya (Koch, 2013). Dengan demikian, pembangunan pendidikan harus diprioritaskan dalam sistem perencanaan pembangunan, baik nasional maupun daerah dan proses pembangunannya dilaksanakan secara sungguh-sungguh agar mencapai sasaran yang ditetapkan. Perubahan era kepemimpinan nasional dari orde baru ke orde reformasi pada tahun 1998 telah mengubah UUD'45 sebagai konstitusi yang dapat dibilang sangat mendasar. Adalah pasal 31 ayat empat UUD'45 hasil amandemen ke- IV menggariskan bahwa Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional (UUD '45). Dari sisi kemauan politik sesungguhnya, bangsa Indonesia sudah menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas penting, barangkali dalam 7
implementasinya selama ini memerlukan evaluasi mendalam karena sejak reformasi berjalan lebih kurang 20 tahunan bangsa Indonesia belum beranjak menjadi negara yang tergolong maju. Makalah ini akan mencoba menggarisbawahi, wilayah mana saja yang memerlukan perhatian untuk menginspirasi pengambil kebijakan dalam merumuskan dan menyelenggarakan pendidikan nasional, khususnya dalam upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di Jawa Barat. Visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, dan arah kebijakan Visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, dan arah kebijakan merupakan kata-kata kunci yang dapat menjadi patokan bagaimana semua program pendidikan dirumuskan dan dijalankan seiring dengan kebijakan yang diluncurkan. Khusus terkait visi dan misi yang menginspirasi terumuskannya tujuan dan sasaran, strategi, dan arah kebijakan, perlu dirumuskan ulang agar mendapatkan penjelasan yang memadai, antara lain Visi memberikan arah dan menjadi petunjuk untuk menyusun langkah-langkah strategis dalam mengimplementasikan kepemimpinan, baik menyangkut kegiatan mempengaruhi pengikut, memberdayakan potensi, merencanakan program kegiatan, maupun menyangkut segala hal yang berhubungan dengan kepemimpinan (Ma'mun, 2016). Penjelasan visi dan misi seringkali menjadi satu kesatuan yang memberikan arah bagi terumuskannya tujuan dan strategi. Visi menyajikan proyeksi keadaan masa depan yang diinginkan oleh organisasi dan misi tersebut menjelaskan tujuan dan alasan keberadaan organisasi saat ini (Tanković, 2013). Sudahkan visi dan misi pembangunan pendidikan pada pemerintahan Provinsi Jawa Barat dirumuskan dengan baik yang memberikan arah organisasi dalam pencapaian sesuatu di masa depan, sesuai 8
dengan tema dalam tulisan ini, pertanyaannya menjadi sudahkah visi dan misi dirumuskan dalam suatu gambaran impian di masa depan, yaitu terselenggaranya pelayanan pendidikan yang bermutu? Sebuah renungan boleh mulai untuk dilakukan sebagai evaluasi dalam rangka merumuskan kembali gagasan- gagasan penting sehingga strategi, arah kebijakan, maupun program yang disusun mencakup komponen-komponen penting untuk mencapai pendidikan yang bermutu. Dalam ceramahnya di konferensi Reimagining Further Education di Birmingham pada bulan Juni 2016, Sir Frank McLoughlin menjelaskan bahwa sektor pendidikan 'membutuhkan visi dan misi' yang tepat agar menjadi satu kesatuan yang terintegrasi, dan memberikan petunjuk ke mana arahnya, cara perumusan visi seperti itu diperlukan untuk menciptakan sektor pendidikan, berbagai pelatihan dan kejuruan yang ditargetkan dapat mengembangkan budaya berbagi yang efektif lebih lanjut, kekurangan keterampilan yang dekat dan kesenjangan keterampilan dalam pendidikan, meningkatkan kohesi masyarakat dan meningkatkan produktivitas (Hadawi & Crabbe, 2018). Sebagai contoh, bagaimana pendidikan telah berlangsung dengan sukses membawa wilayah di Sub Sahara Afrika berkontribusi pada kemajuan negara, antara lain disebabkan oleh karena pemunculan visi dan misi yang terkait dengan isu pendidikan seumur hidup. Pendidikan dan atau pembelajaran seumur hidup telah menjadi istilah modis yang sedang banyak dibicarakan oleh para politisi, sesekali para pengamat kebijakan pembangunan dan akademisi secara konstan mengeksplorasi cara-cara untuk memilah semua hambatan dalam belajar sehingga pintu-pintu untuk belajar dapat dibuka menjadi lebih lebar lagi bagi seseorang secara individu dan kelompok 9
dalam masyarakat, mencapai tujuan pembelajaran seumur hidup menjadi tantangan utama untuk pencapaian visi dan misi pembelajaran sepanjang hayat di Sub Sahara Afrika sehingga harus berkomitmen terhadap pendidikan inklusif (Oduaran, 2014). Dengan demikian, maka menjadi lebih yakin lagi bahwa pencapaian mutu pendidikan pada suatu pemerintahan, baik nasional, regional maupun lokal, satu diantaranya bertumpu pada perumusan visi dan misi yang tepat. Oleh karena itu, tidak ada salahnya manakala visi dan misi pembangunan pendidikan di Provinsi Jawa Barat dicoba ditelaah kembali rumusannya, barangkali ada sesutu yang patut diluruskan. Daya jangkau penyelenggaraan pendidikan Daya jangkau dalam penyelenggaraan pendidikan merupakan refresentasi hak azasi manusia dan keadilan, oleh karena itu tidak boleh ada seorang pun yang tidak terjangkau dalam pelayanan pendidikan warga negara Indonesia dimana pun berada agar perolehan kualitas sumber daya manusia Indonesia selalu terbuka sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Setiap orang yang lahir di muka bumi ini berhak untuk memperoleh pendidikan sebagaimana mestinya agar ia memperoleh kesempatan berkembang dirinya secara individu dan sosial. Manakala ada sekolompok masyarakat yang tidak mampu terjangkau oleh penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada saatnya nanti atau di kemudian hari akan menjadi beban pembangunan, kalau terakumulasi dalam jumlah yang relatif membesar pada akhirnya akan menghambat suatu negara memperoleh kemajuan. Hal ini seirama dengan pengertian bahwa penyelenggaraan pendidikan yang kurang dan atau tidak bermutu pada suatu wilayah tertentu, misalnya 10
di Provinsi Jawa Barat akan menghambat suatu wilayah tersebut untuk memperoleh kemajuan dan berdampak terhadap pemerintah Provinsi dan secara nasional. Pada hakikatnya penyelenggaraan pendidikan yang menjangkau merupakan langkah penting dari sebuah terjemahan prinsip pendidikan bagi semua (education for all). Pendidikan bagi semua telah ditegaskan ulang dalam dokumen Millenium Development Goals (MDGs) yang telah dicanangkan PBB untuk tahun pembangunan 2000-2015. Inspirasi pendidikan bagi semua telah juga dikembangkan konsepnya dalam bidang olahraga yang lebih dikenal dengan istilah sport for all sebagai terjemahan lebih lanjut dari deklarasi UNESCO tahun 1978 tentang pendidikan jasmani dan olahraga. Pendidikan untuk semua dalam konteks MDGs diarahkan untuk mengurangi kemiskinan dan menjadikan hak universal untuk pendidikan lebih dari kenyataan, tidak dapat disangkal di dunia yang semakin terbagi oleh distribusi pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang tidak merata. Namun, karena proses pendidikan untuk semua telah berlangsung, paling tidak di negara-negara termiskin dan yang paling tergantung pada bantuan eksternal, konvergensi dalam diagnosis dan resep telah dibayangi perbedaan dalam konteks dan pola tertentu yang lebih banyak dan lebih jelas, jika pendidikan yang diselenggarakan tidak mampu menjangkau sebagai refresentasi pendidikan bagi semua, kemajuan akan terhambat oleh tujuan dan sasaran yang dihomogenisasi tanpa dihubungkan secara kontekstual atau dinamis kontekstual sesuai dengan perubahan keadaan (Lewin, 2007). Di beberapa negara maju, hak azasi untuk menyelenggarakan 11
sudah sampai pada penyelenggaraan home schooling sebagai akibat dari sulitnya terjangkau melalui sistem pendidikan yang terintegrasi dan atau yang diselenggarakan pemerintah. Home schooling menjadi isu penting ketika negara Jerman dan Swedia melarangnya secara pasti. Hal ini berimplikasi bagaimana suatu negara memberikan rambu-rambu penting agar penyelenggaraan home schooling betul-betul beralasan, baik dalam kondisi maupun keadaan tertentu, misalnya orang tuanya berdinas di berbagai negara yang seringkali berpindah- pindah tempat pada suatu negara tertentu ke negara lainnya, namun home schooling perlu dilaksanakan dengan standar tertentu yang ditetapkan pemerintah. Home schooling adalah hak orang tua dan anak-anak yang harus dilindungi oleh setiap negara bagian di Uni Eropa, negara-negara yang menghormati dan melindungi hak orang tua dan anak-anak untuk mendidik di rumah menunjukkan komitmen untuk menghormati hak asasi manusia (Donnelly, 2016). Namun demikian, melarang penyelenggaraan home schooling beralasan secara konstitusi dan memiliki argumentasi yang dibenarkan, dalam kasus Leuffen v Jerman, Komisi Eropa untuk Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa kebijakan wajib belajar, yang pada dasarnya 'melarang' home schooling, adalah sah dan tidak melanggar hak orang tua di bawah Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa (Monk, 2003). Dari satu sisi negara atau pemerintah mewajibkan setiap warga negaranya untuk mengikuti pendidikan sebagai investasi agar di kelak kemudian hari berkontribusi bagi kemajuan negara atau tidak menjadi warga negara yang berpotensi sebagai sumber penghambat kemajuan pembangunan, di sisi yang lain tumbuhnya kesadaran yang tinggi akan tanggung jawab orang tua untuk memperoleh peluang sebesar-besarnya dalam 12
mendidik anak melalui home schooling sebagai refresentasi hak azasi manusia. Hal ini menandakan bahwa pendidikan adalah sesuatu yang memberikan jalan bagaimana secara individu dan sosial anak berpotensi berkemabang sehingga menjadi seseorang yang terprediksi dapat memberikan harapan. Pendidikan yang menjangkau semua orang, tidak kalah pentingnya sekalipun disesuaikan dengan adanya home schooling sebagai respon dalam keadaan yang tidak memungkinkan penyelenggaraan pendidikan pada umumnya secara terintegrasi dan diselenggarakan oleh pemerintah. Peluncuran dan atau penerapan kebijakan pendidikan yang menjangkau bagi seluruh penduduk Jawa Barat, termasuk kebijakan home schooling adalah merupakan keniscayaan. Pendidikan yang terstandardisasi Pendidkan yang bermutu sudah pasti akan berkaitan dengan standarisasi, maksudnya indikator-indikator penyelenggaraan pendidikan yang bermutu satu di antaranya adalah yang terstandardisasi, baik tenaga gurunya, sarana dan prasarananya, maupun proses pelaksanaannya, sehingga menjadi sesutu hal yang penting. Observasi keadaan terkini, menjadi indikator awal bagaimana proses penyelenggaraan pembangunan pendidikan memiliki target-target tertentu untuk senantiasa terus ditingkatkan sehingga kemajuan penyelenggaraan pendidikan dari waktu ke waktu dapat terlihat perkembangannya. Seringkali standar mutu terkait dengan upaya menjual sistem pendidikan kepada masyarakat yang ingin mengembangkan anaknya agar memperoleh kemajuan yang jauh lebih baik dan dipersepsi oleh dunia kerja dan berbagai kelembagaan untuk menerimanya karena reputasi penyelenggara pendidikan. Hasil penelitian 13
kolaborasi antara, penyelenggaraan pendidikan di Qatar, Indonesia dan Mongolia yang menjawab dari sebuah pertanyaan tentang bagaimana dan mengapa metode perbandingan terhadap standar telah menguntungkan pelaku dan usaha non-negara di sektor pendidikan? Berdasarkan contoh singkat dari sekolah berstandar internasional di Qatar, Indonesia dan Mongolia, disimpulkan bahwa industri pendidikan global menggunakan referensi untuk 'standar internasional' sebagai titik penjualan untuk meluncurkan paket reformasi sekolah mereka sendiri (Steiner-Khamsi, 2016). Globalisasi yang memunculkan persaingan secara terbuka telah memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, karena di dalamnya tumbuh persaingan yang sehat. Oleh karena itu, standardisasi menjadi salah satu jawaban yang penting. Standardisasi dimaksud tidak hanya dalam praktik untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan dalam simpul-simpul yang melampuai batas minimal, akan tetapi sudah masuk dalam wilayah persaingan institusi kelembagaan penyelenggaraan pendidikan agar lebih survive untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat sehingga progres bisnisnya dapat terus berlangsung. Platform pendidikan berstandar masif telah muncul sebagai akibat dari globalisasi yang melibatkan pengembangan awal sejumlah besar standar pendidikan, diikuti oleh siklus eliminasi standar lama dan menciptakan yang baru sehingga memungkinkan individu atau organisasi untuk berinteraksi dalam skala yang lebih besar (Liss, 2013). Perencanaan pembangunan pendidikan yang berjangka panjang 14
Penyelenggaraan pendidikan yang bermutu memerlukan sistem perencanaan pembangunan yang berdimensi jangka panjang (contoh 20 tahunan) sesuai dengan demokrasi sistem politik yang sedang berjalan. Maksud perencanaan pembangunan pendidikan yang berjangka panjang tersebut tidak hanya dimaknai bahwa sektor pendidikan menjadi bagian dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang berjangka panjang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang SPPN dan Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjnag Nasional (RPJPN), akan tetapi juga sistem perencanaan pembangunan nasional berjangka panjang tersebut sebaiknya dirumuskan secara mandiri untuk sektor pendidikan secara khusus. Keuntungannya jelas bahwa melalui RPJPN atau RPJPD (Daerah) sektor pendidikan dapat dilihat kemajuannya dari setiap tahapan pembangunan sebagaimana demokrasi sistem politik berjalan lima tahunan yang menghasilkan kepemimpinan nasional yang akan merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah (RPJMN/D). Sebagai sebuah ilustrasi bagaimana Pedoman Reformasi Pendidikan dan Pembangunan Nasional berjangka panjang (2010-2020) atau sepuluh tahunan yang diselenggarakan di China pengembangan pendidikan dirumuskan dengan didorong oleh reformasi dan inovasi yang memetakan target, tugas, dan langkah-langkah kebijakan utama sehingga reformasi pendidikan berfokus pada lembaga-lembaga pembina terkait, desain kelembagaan secara holistik menjadi terarahkan untuk mengembangkan sistem sekolah modern, memperbaharui sistem operasi atau tata kelola sekolah, dan meningkatkan sistem penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah (Songhua & Wang, 2012). 15
Pembagian tugas yang jelas dan terkoordinasi Adanya pembagian tugas yang jelas dan terkoordinasi berupa tanggung jawab pada jenis, jalur dan jenjang pendidikan memberikan peluang untuk pelaksanaan monitoring penyelenggaraan pendidikan dari sisi perolehan kemajuan yang telah dicapainya, baik yang menjadi tanggung jawab pusat, Provinsi, maupun Kabupaten Kota. Jenjang pendidikan dasar setingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama secara operasional menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Kota. Pemerintahan Provinsi lebih tertuju pada jenjang setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan/atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Oleh karena itu, sistem pengalokasian anggarannya di tingkat Kabupaten Kota dan Provinsi mengarah ke jenis, jalur dan jenjang sekolah tersebut yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing dengan tentu memperhatikan rumusan pasal 31 UUD'45. Sedangkan Perguruan Tinggi menjadi tanggung jawab langsung pemerintah pusat. Di samping itu, dimungkinkan dan diwajibkan pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran bagi penyelenggaraan pendidikan di daerah-daerah melalui dana alokasi pusat untuk daerah-daerah termasuk dana pemerintahan Provinsi ke Kabupaten/Kota. Barangkali optimalisasi pemanfaatan alokasi anggaran tersebut menjadi penting keberadaannya agar termonitor melalui koordinasi pemerintahan pusat, Provinsi dan Kabupaten Kota termasuk pengawasan yang dapat dilakukan oleh Dewan Pendidikan dengan senantiasa mencari peluang bagaimana agar dari tahapan pembangunan sebelumnya ke tahapan pembangunan berikutnya memperoleh peningkatan alokasi anggaran semestinya sesuai dengan kebutuhan dan rencana strategis pembangunan pendidikan. Dengan melihat siklus dalam SPPN, tepat kiranya 16
manakala konsep pembangunan pendidikan Jawa Barat dicoba dirumuskan ulang, tidak hanya demi kepentingan lima tahun sekarang dan ke depan (2018-2023) dan/atau (2019-2024), akan tetapi melihat peluang untuk menginspirasi RPJPN bidang pendidikan fase kedua (2024-2043) dan/atau (2025-2044). Relevansi pendidikan Penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan mendesak (relevansi) guna mengatasi atau memenuhi kebutuhan dunia kerja memerlukan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan sebagaimana mestinya agar manfaat pendidikan jauh dari memunculkan pengangguran intelek. Walaupun ada prioritas untuk penyelenggaraan pendidikan yang lebih relevan, tidak berarti bahwa penyelenggaraan pendidikan untuk memfasilitasi peserta didik agar berkembang potensi dirinya sesuai dengan keinginan dan bakatnya dalam rangka perolehan keahlian dan pengembangan ilmu demi kebutuhan jangka panjang tidak menjadi prioritas. Ketersediaan muatan pra-kejuruan dalam kurikulum menjadi sebuah alternatif yang pernah dilakukan oleh Norwegia, walaupun hasilnya tetap memberikan ruang muatan kurikulum yang bernuansa akademik yang lebih relevan jika muatan pra-kejuruan hanya disajikan terbatas dan berupa pilihan, oleh karena itu disarankan perlu mempertimbangkan solusi dan kebijakan lain, setidaknya selama komposisi mata pelajaran hanya memberikan ruang yang sangat terbatas untuk pendidikan pra-kejuruan, seperti dalam kasus Norwegia (Luimes & Karseth, 2018). Berdasarkan pengalaman yang dilalui oleh Norwegia, sepertinya penyelenggaraan pendidikan di Jawa Barat dapat mencobakan untuk lebih mempertajam muatan pra-kejuruan dalam kurikulum agar lebih menonjol pada SMK 17
dan atau sejenisnya. Dokumen seperti ini biasanya ada dalam wilayah kebijakan sebagaimana kasus yang terjadi di Papua New Guiena ketika mempraktekan penyelenggaraan pendidikan bersandarkan pada isu praktek pendidikan bagi semua yang berlangsung di negara berkembang yang cenderung dalam kategori miskin, argumentasi dan konsep pemahaman kualitas dan relevansi biasanya dirumuskan dalam dokumen kebijakan, dan untuk pertimbangan diberikan kepada jumlah orang yang lebih luas dari berbagai kelompok (Avalos, 2006). Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan Untuk menciptakan keterlibatan masyarakat agar menjadi bagian yang lebih baik lagi dalam penyelenggaraan pendidikan merupakan hal penting, walau sangat bergantung pada kebijakan dan strategi pemerintah. Kalau dipandang dari sisi pemerintah tentu keterlibatan masyarakat itu sangat baik kalau adanya swadaya dan subsidi silang, walau mungkin pemerintah sulit menghindar dari tanggung jawab pengayoman, yang jelas bahwa keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan perlu didorong dengan tanpa abai pada standar. Di samping itu, keterlibatan masyarakat akan jauh lebih terasa manfaatnya ketika penyelenggaraan pendidikan di kawasan perdesaan. Oleh karena itu, maka kebijakan yang dirancang pemerintah untuk lebih meluaskan penyelenggaraan pendidikan yang melibatkan masyarakat dapat menjangkau penduduk di kawasan perdesaan. Secara praktis, berdasarkan penyelidikan enam distrik sekolah perdesaan kecil di negara yang sama, menawarkan pandangan alternatif tentang peran kelompok masyarakat dan individu dalam persiapan akademik dan aspirasi sekunder dari siswa berpenghasilan rendah, tipologi yang mengkategorikan pemangku 18
kepentingan lokal dengan keterlibatan mereka dalam tiga fungsi umum, yaitu: dukungan program, pengarahan program, dan inisiasi/administrasi program (Alleman & Holly, 2014). Peningkatan Peran Dewan Pendidikan Sesuai dengan Undang-undang No. 20 tahun 2003 pasal 56 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), Dewan Pendidikan bersama komite sekolah/madrasah merupakan refresentasi masyarakat, yaitu: (1) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah; (2) Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat Nasional, Propinsi, dan Kabupaten/Kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis; (3) Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan; (4) Ketentuan mengenai pembentukan dewan pendidikan dan komite sekolah/ madrasah sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Melihat rumusan Undang-undang tersebut di atas sesungguhnya pemerintah sudah memberikan tempat yang sangat baik untuk masyarakat berperan serta dalam pendidikan. Kalau ditelaah lebih lanjut, terdapat tiga kata kunci untuk meningkatkan peran Dewan Pendidikan, yaitu: perencanaan, 19
pengawasan, dan evaluasi program. Khusus yang terkait dengan perencanaan, barangkali Dewan Pendidikan posisinya sangat strategis manakala terlibat secara langsung dalam mengusulkan berbagai pemikiran untuk menjadi bahan RPJPN/RPJPD bidang pendidikan (jika memungkinkan), misalnya RPJPN/ RPJPD tahun 2025-2044, RPJMN/RPJPD bidang pendidikan sesuai dengan siklus pergantian kepemimpinan nasional/ daerah, misalnya untuk kasus Jawa Barat yaitu: RPJPD 2018- 2023 dan/atau 2019/2024, penyusunan rencana strategis (renstra) bidang pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, rencana kerja (renja) tahunan, dan lain-lain. Dalam hal pengawasan, siklus semesteran dan atau tahunan dapat melakukan pengamatan lebih jauh terkait dengan implementasi berbagai program yang tertuang dalam RPJMD, Renstra dan Renja Dinas Pendidikan. Sedangkan evaluasi program tentunya seiring dengan pengawasan, akan tetapi didukung oleh data- data kuantitatif pelaksanaan program terkait ketercapaian penyelenggaraan pendidikan, minimal dalam garis-garis besarnya. Yang perlu dihindari adalah Dewan Pendidikan memposisikan diri layaknya lembaga birokrasi yang cenderung menjadi sumber penghambat kreativitas dan inovasi untuk melakukan akselerasi penyelenggaraan pendidikan di Jawa Barat dalam rangka perwujudan visi dan misi serta pencapaian tujuan dan sasaran serta target penyelenggaraan pendidikan yang lebih bermutu dan berkemajuan pada setiap jenis, jenjang dan jalur pendidikan. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan Seiring dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman selama ini penulis tertarik untuk menyumbangkan 20
pemikiran bagaimana agar olahraga pendidikan memperoleh tempat strategis dalam penyelenggaraan pendidikan di Jawa Barat. Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani (UU SKN, 2005). Pendidikan jasmani dan olahraga yang terintegrasi dengan kurikulum pendidikan pada setiap jenis, jenjang dan jalur pendidikan menjadi wahana bagaimana olahraga berupa aktivitas jasmani, baik dalam bentuk permainan, aktivitas fisik di air maupun aktivitas fisik lainnya yang sejenis memberikan kesempatan potensi diri setiap peserta didik berkembang secara menyeluruh. Pendidikan jasmani dan olahraga mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan menengah dipandang relatif memadai untuk memberikan bekal dan pengalaman bagaimana agar aktivitas jasmani dan olahraga menjadi budaya masyarakat dalam mengarungi kehidupan sehari-hari di sepanjang hayatnya. Pendidikan melalui aktivitas jasmani atau olahraga tergolong unik, karena peristiwa aktivitas jasmani dapat merangsang dan mengembangkan seluruh potensi diri, baik jasmani itu sendiri yang terlihat dalam bentuk gerak (Ward et al., 2017), pengetahuan dan pemahaman termasuk di dalamnya pengembangan keterampilan berpikir kritis dan problem solving (Humphries, 2014; Pill & SueSee, 2017), sikap, mental dan aspek-aspek psikologis lainnya (Dionigi, Fraser-Thomas, Stone, & Gayman, 2018), maupun aspek-aspek sosial seperti, pengembangan kecakapan hidup (life skills), pembekalan modal sosial (social capital), dan penanaman nilai-nilai kehidupan (Kidd, 2008; Kendellen, Camiré, Bean, Forneris, & Thompson, 21
2017; Baciu & Baciu, 2015; Beames & Atencio, 2008; Hoye & Nicholson, 2009a). Demikian pula dalam praktek kebijakan, penggunaan olahraga dalam mengejar tujuan pembangunan internasional semakin meluas, yaitu seperti: program-program berbasis olahraga yang mempromosikan tujuan sosial, pendidikan dan kesehatan (Kay, 2009). Dalam pendidkan jasmani dan olahraga pun dapat bersentuhan dengan dan/ atau membentuk budaya, sebagai contoh dalam kursus melatih dan mengajarkan sepakbola yang dipengaruhi oleh budaya sekitarnya, dimainkan dan diajarkan secara berbeda di seluruh dunia, yang memungkinkan siswa untuk bereksperimen dengan pembinaan dan gaya bermain yang beragam secara budaya, yaitu dalam rangka mengembangkan (1) pengetahuan budaya dari empat budaya sepakbola yang berbeda (Inggris, Italia, Jerman, Brasil dan Spanyol); (2) kemampuan untuk merencanakan dan melaksanakan sesi pelatihan sepakbola yang sesuai secara budaya; dan (3) kesadaran budaya dan kepekaan yang lebih besar terhadap perbedaan dan persamaan antara budaya yang semuanya membantu mereka menjadi lebih inklusif ketika mengajar pendidikan jasmani dalam lingkungan multikultural (Henriksen, 2018). Dengan mengembangkan komponen nilai-nilai universal olahraga sebagaimana diungkapkan UN bertepatan dengan international year of physical education and sport tahun 2005, Ma'mun mengelompokkan 23 nilai olahraga dimaksud ke dalam lima jenis yaitu: (1) Ethics and moral (respect for the rules, respect for others, fair play, self-esteem, honesty, tolerance); (2) Knowledge and comprehension (problem solving, understanding, how to win, how to lose); (3) Social (cooperation, communication, connecting with others, teamwork, trust. Value of eff ort, resilience, confi dence, discipline, self-respect); (4) 22
Psychological (value of eff ort, resilience, confi dence, discipline, self-respect); (5) Leadership and organization (leadership, how to manage competition, sharing) (Ma'mun, 2015). Oleh karena itu, aktivitas jasmani dan olahraga kaya akan nilai-nilai yang dibutuhkan untuk menjadi bekal seseorang dalam mengarungi kehidupannya di kemudian hari secara bertanggung jawab. Makna aktivitas jasmani dan olahraga yang begitu luas tersebut memerlukan kebijakan semestinya agar memberikan dampak yang luas dan melekat sehingga aktivitas jasmani dan olahraga menjadi gaya hidup (lifestyle) masyarakat sepanjang hayat. Oleh karena itu, melalui Dewan Pendidikan Jawa Barat penulis secara pribadi ingin berkonstribusi secara lebih khusus dalam wilayah ini (pengembangan olahraga pendidikan) agar betul-betul menjadi contoh bagaimana Dinas Pendidikan, Dinas Olahraga dan Pemuda, termasuk organisasi olahraga yang berkembang di masyarakat seperti: Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Induk Organisasi Cabang Olahraga (IOCO), Federasi Olahraga Rekreasi dan Masyarakat Indonesia (FORMI), dan organisasi olahraga lainnya dapat bersama- sama memberikan peluang setiap pelajar pada sekolah-sekolah sesuai dengan jenis, jalur dan jenjang pendidikannya untuk memanfaatkan pendidikan jasmani dan olahraga sekolah atau yang lebih mendunia dengan sebutan Physical Education and School Sport (PESS) sebagai instrumen pembangunan. Kesimpulan Upaya untuk penajaman visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan pendidikan di Jawa Barat dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan perlu dilakukan karena merupakan keniscayaan. 23
Penyelenggaraan pendidikan yang menjangkau semua masyarakat di seluruh pelosok tanah air (Jawa Barat), selain merupakan langkah penting adalah juga upaya pemenuhan hak azasi manusia dalam rangka memberikan peluang sebesar- besarnya bagi masyarakat agar berkembang dengan baik sehingga berkontribusi dalam membangun kemajuan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Standardisasi semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan yang diselenggarakan di seluruh Indonesia (Jawa Barat) perlu dilakukan secara bertahap dan menyeluruh karena merupakan jalan menuju pencapaian pembangunan pendidikan yang bermutu. Tersusunnya perencanaan pembangunan pendidikan yang bersifat jangka panjang (20 tahunan) akan jauh lebih memudahkan untuk menjalankan pembangunan pendidikan yang bermutu dan berkemajuan pada setiap fase pembangunan (RPJMN/D) sehingga apa yang dilakukan terlihat secara jelas kekurangan dan kelebihannya. Tata kelola pendidikan yang memperhatikan sistem pembagian tugas dan tanggung jawab, antara pemerintahan pusat, provinsi, dan Kabupaten Kota dengan jelas dan terkoordinasi dengan baik merupakan hal esensial dalam rangka percepatan hasil pembangunan pendidikan yang berdampak meluas bagi masyarakat secara keseluruhan. Relevansi pendidikan merupakan salah satu jalan untuk menjawab kebutuhan mendesak dalam mengisi tantangan dunia kerja dengan tanpa mengecualikan penyelenggaraan pendidikan dalam arti luas sebagaimana mestinya. 24
Partisipasi masyarakat dalam pendidikan dengan prinsip sukarela merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem penyelenggaraan pendidikan bermutu di Jawa Barat, yaitu untuk meningkatkan perluasan cakupan pendidikan sepanjang hayat yang betumpu pada tanggung jawab bersama dalam rangka percepatan perolehan kemajuan dengan tanpa abai pada peran pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Optimalisasi peran, fungsi dan keberadaan Dewan Pendidikan di Jawa Barat dapat memberikan manfaat yang lebih menguntungkan, khususnya dalam hal perencanaan, pengawasan dan evaluasi program untuk membantu pemerintah Provinsi dalam mempertimbangkan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Pemanfaatan potensi olahraga pendidikan sesuai dengan isu global secara memadai akan banyak memperoleh keuntungan untuk melahirkan generasi muda yang bertanggung jawab dalam rangka mengisi kehidupan masyarakat suatu bangsa. Declaration of Interest Statement The author reports no potential conflicts of interest. References Alleman, N. F., & Holly, L. N. (2014). The Role of Rural Communities in the Postsecondary Preparation of Low-Income Students. Journal of Education for Students Placed at Risk, 19, 148-168. /10.1080/10824669.2014.970638 Avalos, B. (2006). Education for the Poor: Quality or relevance? British Journal of Sociology of Education, 13(4), 419- 436. Baciu, C., & Baciu, A. (2015). Quality of Life and Students' 25
Socialization through Sport. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 209(July), 78-83. org/10.1016/j.sbspro.2015.11.260 Beames, S., & Atencio, M. (2008). Building social capital through outdoor education. Journal of Adventure Education & Outdoor Learning, 8(2), 99-112. org/10.1080/14729670802256868 Dionigi, R. A., Fraser-Thomas, J., Stone, R. C., & Gayman, A. M. (2018). Psychosocial development through Masters sport: What can be gained from youth sport models? Journal of Sports Sciences, 36(13), 1533-1541. Donnelly, M. P. (2016). The Human Right of Home Education. Journal of School Choice, 10(3), 283-296. doi.org/10.1080/15582159.2016.1202069 Graham, L. J., & Jahnukainen, M. (2011). Wherefore art thou, inclusion? Analysing the development of inclusive education in New South Wales, Alberta and Finland. Journal of Education Policy, 26(2), 263-288. doi.org/10.1080/02680939.2010.493230 Hadawi, A., & Crabbe, M. J. C. (2018). Developing a mission for further education: changing culture using non- financial and intangible value. Research in Post- Compulsory Education, 23(1), 118-137. org/10.1080/13596748.2018.1421011 Henriksen, K. (2018). Soccer Across Cultures: An Innovative Course to Develop Physical Education Teachers' Cultural Competence, 3084. /07303084.2018.1512912 Hoye, R., & Nicholson, M. (2009). Social capital and sport policies in Australia: Policy transfer in action. Public Management Review, 11(4), 441-460. org/10.1080/14719030902989524 Humphries, C. (2014). Critical Thinking in Physical Education. Strategies, 27(5), 18-21. 26
924562.2014.938877 Kay, T. (2009). Developing through sport: Evidencing sport impacts on young people. Sport in Society, 12(9), 1177- 1191. Kendellen, K., Camiré, M., Bean, C. N., Forneris, T., & Thompson, J. (2017). Integrating life skills into Golf Canada's youth programs: Insights into a successful research to practice partnership. Journal of Sport Psychology in Action, 8(1), 34-46. 04.2016.1205699 Kidd, B. (2008). A new social movement: Sport for development and peace. Sport in Society, 11(4), 370-380. doi.org/10.1080/17430430802019268 Koch, N. (2013). Sport and soft authoritarian nation-building. Political Geography, 32(1), 42-51. org/10.1016/j.polgeo.2012.11.006 Lewin, K. M. (2007). Diversity in convergence: Access to education for all. Compare, 37(5), 577-599. doi.org/10.1080/03057920701582434 Liss, J. M. (2013). Creative Destruction and Globalization: The Rise of Massive Standardized Education Platforms. Globalizations, 10(4), 557-570. 80/14747731.2013.806741 Luimes, M., & Karseth, B. (2018). Pre-vocational education in the curriculum: the case of Norwegian lower secondary education. Journal of Curriculum Studies, 00(00), 1-17. 301 Ma'mun, A. (2016). Kepemimpinan dan Kebijakan Pembangunan Olahraga. Bandung: Bintang Warliartika. Ma'mun, A. (2015). Development of the Educational Sport in Indonesia : The Policy Study Based on the Law of National Sports System, 5(1), 33-48. Monk, D. (2003). Home Education: A Human Right? Evaluation 27
& Research in Education, 17(2-3), 157-166. doi.org/10.1080/09500790308668299 Ndura-Ouédraogo, E. (2009). The role of education in peace- building in the African Great Lakes region: educators' perspectives. Journal of Peace Education, 6(1), 37- 49. Nomura, K., & Abe, O. (2009). The education for sustainable development movement in Japan: a political perspective. Environmental Education Research, 15(4), 483-496. Oduaran, A. (2014). Challenges to the Vision and Mission of Lifelong Learning in Sub-Saharan Africa, 7(3), 595- 603. 21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Pill, S., & SueSee, B. (2017). Including Critical Thinking and Problem Solving in Physical Education. Journal of Physical Education, Recreation & Dance, 88(9), 43- 49. Shibata, M. (2012). Contextualisation of the development of comparative education and intercultural education in Japan: The eras of colonialism, war and their legacy. Intercultural Education, 23(5), 451-463. org/10.1080/14675986.2012.728043 Songhua, T., & Wang, C. Y. (2012). Strategic Planning for Deepening the All-Around Structural Reform of Education. Chinese Education & Society, 45(3), 23- 36. Staeheli, L. A., & Hammett, D. (2010). Educating the new national citizen: education, political subjectivity and divided societies. Citizenship Studies, 14(6), 667-680. 28
Steiner-Khamsi, G. (2016). Standards are good (for) business: standardised comparison and the private sector in education. Globalisation, Societies and Education, 14(2), 161-182. 015.1014883 Tanković, A. Č. (2013). Defining strategy using vision and mission statements of Croatian organizations in times of crisis. Economic Research-Ekonomska Istrazivanja, 26(March), 331-342. 77X.2013.11517655 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ward, J. K., Hastie, P. A., Wadsworth, D. D., Foote, S., Brock, S. J., & Hollett, N. (2017). A Sport Education Fitness Season's Impact on Students' Fitness Levels, Knowledge, and In-Class Physical Activity. Research Quarterly for Exercise and Sport, 88(3), 346-351. 29
PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) BERBASIS LITERASI DAN KARAKTER DI SATUAN PENDIDIKAN MENUJU PENDIDIKAN JABAR JUARA DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 Idris Apandi, S.Pd., M.Pd. I. Pendahuluan A. Latar Belakang Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara." 31
Selanjutnya pada pasal 3 disebutkan bahwa "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab." Masih rendahnya mutu pendidikan di Indonesia menjadi salah satu masalah yang perlu mendapatkan perhatian secara serius dari pemerintah. Rendahnya mutu pendidikan setidaknya dapat terlihat dari rendahnya mutu guru, rendahnya daya saing lulusan di dunia kerja, rendahnya kualitas sarana dan prasarana sekolah. Hasil berbagai hasil studi dari lembaga internasional menunjukkan bahwa posisi Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan negara-negara lain. Keikutsertaan Indonesia di dalam studi International TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) dan PISA (Program for International Student Assessment) sejak tahun 1999 juga menunjukkan bahwa capaian anak-anak Indonesia tidak menggembirakan dalam beberapa kali laporan yang dikeluarkan TIMSS dan PISA yang hanya menduduki peringkat empat besar dari bawah. Penyebab capaian yang rendah ini antara lain adalah karena banyaknya materi uji yang ditanyakan di TIMSS dan PISA tidak terdapat di kurikulum Indonesia. Hasil survei yang dilakukan UNDP menunjukan indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia pada 2014, menempati 32
urutan 108 dari 187 negara di dunia. IPM Indonesia lebih tinggi dibandingkan Myanmar, Laos, Kamboja, Vietnam dan Filipina. Tapi IPM Indonesia kalah jauh bila dibandingkan Singapura yang menempati posisi 9, dan Brunei Darussalam, Malaysia dan Thailand. (Metro TV News, 28/10/2015). Sebuah survei yang dilakukan Central Connecticut State University di New Britain yang bekerja sama dengan sejumlah peneliti sosial menempatkan Indonesia di peringkat 60 dari 61 negara terkait minat baca. Survei dilakukan sejak 2003 hingga 2014. Indonesia hanya unggul dari Botswana yang puas di posisi 61. Sedangkan Thailand berada satu tingkat di atas Indonesia, di posisi 59. (Media Indonesia, 30/08/2016). Hasil studi UNESCO pada 2012 menyebutkan bahwa indeks minat baca di Indonesia baru mencapai 0,001. Artinya, dari 1.000 penduduk, hanya satu warga yang tertarik untuk membaca. Menurut indeks pembangunan pendidikan UNESCO ini, Indonesia berada di nomor 69 dari 127 negara. Keprihatinan kita makin bertambah jika melihat data UNDP yang menyebutkan angka melek huruf orang dewasa di Indonesia hanya 65,5 persen. Sebagai pembanding, di Malaysia angka melek hurufnya 86,4 persen. (Republika). Berkaitan dengan mutu guru, hasil studi Bank Dunia tahun 2010 menyebutkan bahwa sertifikasi guru yang dilaksanakan seejak tahun 2006 baru meningkatkan kesejahteraan guru, tetapi belum berimbas kepada peningkatan profesionalismenya, sedangkan dari tahun ke tahun anggaran untuk pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) semakin meningkat seiring dengan semakin bertambahnya jumlah guru yang disertifikasi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan mutu 33
pendidikan. Diantaranya adalah perubahan kurikulum. Hal ini untuk menjawab berbagai tantangan baik internal maupun eksternal. Tantangan internal antara lain, pertama, belum tercapainya Standar Nasional Pendidikan (SNP). Ada 8 (delapan) SNP sebagai pedoman peningkatan mutu pendidikan, antara lain (1) Standar Kelulusan Siswa, (2) Standar Isi, (3) Standar Proses, (4) Standar Penilaian, (5) Standar Pendidik dan tenaga Kependidikan, (6) Standar Pengelolaan, (7) Standar Sarana dan Prasarana, dan (8) Standar Pembiayaan. Kedua, terjadinya krisis karakter bangsa seperti korupsi, tawuran, tindak kekerasan (anarkisme), penyalahgunaan narkoba, seks bebas, dan pornografi. Bahaya radikalisme dan intoleransi juga semakin membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan ketiga, Indonesia akan menghadapi bonus demografi, dimana tahun 2045 bangsa Indonesia akan memiliki banyak penduduk yang berusia produktif sehingga kualitas SDM- nya perlu disiapkan agar berkualitas dan kompetitif. Faktor eksternal antara lain; pertama, semakin derasnya arus globalisasi dengan berbagai dampaknya baik positif maupun negatif menjadikan batas antarnegara menjadi semakin tidak jelas, para warga negaranya menjadi warga negara global yang bisa berinteraksi dan berkomunikasi dengan cepat menggunakan perangkat teknologi, penyebaran informasi pun berjalan sangat cepat. Kejadian di sebuah tempat dalam hitungan detik dapat tersebar dan diketahui oleh penduduk di wilayah lainnya. Kedua, konsekuensi dari pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dimana banyak barang impor dan tenaga kerja yang datang ke Indonesia menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi Indonesia untuk mampu bersaing dengan barang 34
dan tenaga kerja dari negara-negara ASEAN dan Cina. Ketiga, abad 21 yang dikenal dengan abad millennial dimana terjadi modernisasi dan digitalisasi dalam berbagai bidang kehidupan ditambah saat ini juga sudah memasuki revolusi industri 4.0 menuntut para generasi muda untuk semakin kompetif pada situasi yang semakin sulit diprediksi di masa yang akan datang. Oleh karena itu, dalam pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013, para peserta didik diberikan kompetensi abad 21 berupa 4C, yaitu (1) communication (komunikasi), (2) collaboration (kolaborasi), (3) critical thinking and problem solving (berpikir kritis dan menyelesaikan masalah), (4) creative and innovative (kreatif dan inovatif). Selain itu, para peserta didik juga diarahkan untuk belajar pada keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills/HOTS) dimana mereka bukan hanya sekedar dibekali kognitif level rendah seperti mengingat (C-1), memahami (C-2), dan menerapkan (C-3), tetapi kognitif level tinggi yaitu menganalisis (C-4), mengevaluasi (C-5), dan mengkreasi (C-6). Jawa Barat merupakan salah satu provinsi terluas di Indonesia. Memiliki luas 35.377,76 Km2, dan terdiri dari 27 Kabupaten/Kota. Menurut Data SIAK Provinsi Jawa Barat tahun 2011, jumlah penduduk Jawa Barat sebanyak 46.497.175 juta Jiwa. (Sumber: Dalam konteks pendidikan, Jawa Barat menjadi salah satu ikon pendidikan di Indonesia, karena memiliki beberapa kampus perguruan tinggi negeri ternama seperti Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Indonesia (UI), Instititut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Padjadjaran, Universitas Pendidikan Indonesia 35
(UPI), dan beberapa universitas swasta ternama seperti Unikom, Universitas Pasundan, Universitas Parahyangan, Universitas Maranatha, dan sebagainya. Tahun 2018, daya saing Jawa Barat berada pada urutan kedua secara nasional. Hal ini meningkat dari peringkat kelima pada tahun 2013. Salah satu bidang yang mampu mendongkrak daya saing Jawa Barat adalah sektor pendidikan. menurut data dari laman Humas Provinsi Jabar, bila 2013 indek pendidikan sebesar 58,08 poin maka 2017 menjadi 62,19 poin. Demikian juga dengan Angka Harapan Lama Sekolah meningkat sebesar 0,95 tahun yaitu dari 11,81 pada 2013 menjadi 12,76 tahun pada 2017. Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) sekolah menengah meningkat dari 72,68 persen pada Tahun 2013/2014 menjadi 81,25 persen pada Tahun 2017/2018. Peningkatan daya saing Jawa Barat dalam sektor pendidikan merupakan hal yang menggembirakan dan membanggakan. Dengan kata lain, pembangunan dunia pendidikan berjalan dengan baik melalui pemenuhuan anggaran 20% dari APBD dan tata kelola yang akuntabel. Walau demikian, sejumlah pekerjaan rumah masih menunggu untuk diselesaikan atau ditingkatkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2018-2023 Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum. Mereka diharapkan melanjutkan, mempertahankan, bahkan meningkatkan mutu pendidikan Jawa Barat sesuai dengan visi "Jabar Juara" yang mereka usung. Masalah yang perlu fokus untuk mendapatkan perhatian antara lain pembangunan sarana dan prasarana sekolah, peningkatan mutu guru, dan tata kelola kurikulum pada jenjang SMK agar lulusan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan 36
dunia kerja yang sangat dinamis, utamanya membekali mereka dengan pendidikan kewirausahaan dan ekonomi kreatif, karena justru penyumbang pengangguran justru berasal dari lulusan SMK. Mengapa demikian? Karena lulusan SMK hanya disiapkan untuk menjadi pencari kerja, bukan menciptakan lapangan kerja. Selain itu, aspek sikap seperti disiplin dan etos kerja yang disinyalir menjadi rendahnya faktor penyebab tingginya pengangguran dari lulusan SMK. Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat tahun 2018, Angka pengangguran sarjana dan diploma di Jawa Barat relatif lebih rendah dibandingkan lulusan SMK/SMA yang mencapai 15 persen. Dari 1,84 juta orang pengangguran di tahun 2017, 15 persennya lulusan SMK/SMA, disusul lulusan SMP, lalu SD, dan terakhir sarjana. Jawa Barat masih menjadi tiga besar wilayah dengan pengangguran terbuka tertinggi di Indonesia. Jawa Barat merupakan salah satu provinsi terbesar dan menjadi salah satu tujuan para pendatang akan menyebabkan tingkat persaingan mendapatkan lapangan kerja sangat ketat. Para lulusan perlu memiliki kemampuan dan mentalitas untuk bersaing dengan para pencari kerja yang datang dari luar provinsi. Ekonomi kreatif menjadi kunci bagi generasi untuk mampu bersaing dalam dunia kerja di masa yang akan datang. Jawa Barat pun dikenal sebagai provinsi yang menjadi basis ekonomi kreatif. Dengan bantuan teknologi digital, ekonomi kreatif Jawa Barat menjelma menjadi salah satu yang diperhitungkan di tingkat nasional bahkan internasional. Ibarat gayung bersambut, visi "Jabar Juara" yang diusung oleh RK dan Uu, salah satunya adalah melalui kemampuan ekonomi kreatif yang diberikan pada 37
jalur pendidikan. Berdasarkan data laman provinsi Jawa Barat, selama kurun 2013-2017, pemprov Jabar telah berhasil menciptakan 129.191 wirausaha baru. Jumlah ini melampaui janji gubernur untuk menciptakan 100.000 wirausaha baru di Jabar. Daya Beli Masyarakat pun meningkat dari Rp 6,41 juta menjadi Rp 10 juta lebih pada Tahun 2017 seiring dengan terciptanya 2.002.017 lapangan kerja. Ini melampaui janji gubernur yang akan menciptakan 2 000.000 lapangan kerja. Dengan penciptaan 2 juta lebih lapangan kerja ini, tingkat pengangguran terbuka pun turun dari 9,22 persen pada 2013 menjadi 8.22 persen pada 2017. Sedangkan angka kemiskinan turun dari 9,61 persen pada 2013 menjadi 7.83 persen pada Tahun 2017. Berdasarkan kepada hal tersebut, maka pemerintah provinsi harus memberikan perhatian khusus dalam revitalisasi kurikulum SMK, apalagi saat ini pendidikan jenjang SMA/SMK dikelola oleh provinsi. Walau tentunya harus menyelaraskan dengan kurikulum yang disusun oleh Kemdikbud. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Jawa Barat, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di satuan pendidikan. SPMI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana yang diamanatkan oleh Permendikbud Nomor 28 Tahun 2018. Untuk membahas masalah tersebut lebih lanjut, penulis akan membahasnya dalam Makalah yang berjudul "PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) BERBASIS LITERASI DAN KARAKTER DI SATUAN 38
PENDIDIKAN MENUJU PENDIDIKAN JABAR JUARA DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0." B. Dasar Hukum Dasar hukum yang menjadi pedoman penulisan makalah ini sebagai berikut: 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang telah direvisi terakhir melalui PP Nomor 32 tahun 2015; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru; 5. Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah; 6. RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018 7. Visi Jabar Juara Lahir Batin 2018-2023 C. Tujuan Tujuan dari penulisan makalah ini sebagai berikut: 1. Secara administratif untuk melengkapi syarat untuk mengajukan pendaftaran sebagai calon anggota Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Barat masa jabatan 2018- 2023; 2. Secara akademik, makalah ini sebagai bentuk partisipasi warga untuk memberikan masukan kepada pemerintah 39
provinsi Jawa Barat yang bisa dijadikan pertimbangan untuk meningkatkan mutu pendidikan Jawa Barat yang diharapkan berimbas kepada peningkatan mutu SDM dan daya saing Jawa Barat. D. Manfaat Manfaat dari penulisan makalah ini adalah: 1. Manfaat administratif, yaitu terlengkapinya syarat untuk mengajukan pendaftaran sebagai calon anggota Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Barat masa jabatan 2018-2023; 2. Manfaat akademik, adanya partisipasi warga untuk memberikan masukan kepada pemerintah provinsi Jawa Barat yang bisa dijadikan pertimbangan untuk meningkatkan mutu pendidikan Jawa Barat yang diharapkan berimbas kepada peningkatan mutu SDM dan daya saing Jawa Barat. II. Pembahasan A. Urgensi Peningkatan Mutu Pendidikan dalam Rangka Menyambut Revolusi Industri 4.0. Dunia industri saat telah memasuki dunia revolusi 4.0. Jika merujuk kepada sejarah, dunia industri dimulai dari revolusi 1.0 pada awal abad ke-18 tahun 1784 yang mengandalkan pemanfaatan atau penggunaan lahan pertanian dengan alat-alat atau mesin yang sederhana, lalu muncul revolusi industri 2.0 pada abad ke-19 tahun 1870 dimana mesin-mesin yang lebih modern mulai digunakan untuk meningatkan kualitas produksi. Kemudian muncul revolusi 3.0 pada abad ke-20 dimana dunia industri sudah memasuki era komputerisasi dan 40
otomatisasi mulai tahun 1950-an hingga tahun 1970-an. Hal tersebut tentunya semakin membuat proses produksi semakin cepat, efektif, dan efisien. Para tenaga kerja harus mampu mengoperasikan komputer. Bahkan ada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh manusia sudah digantikan oleh mesin atau komputer. Tahun 1990-an internet mulai populer. Orang mulai mengenal mesin pencari seperti yahoo dan google. Dalam perkembangan selanjutnya muncullah raksasa teknologi seperti Apple dan Microsoft, media sosial seperti facebook, twitter, pasar online seperti amazon, dan sebagainya. Dalam perkembangannya muncullah revolusi industri 4.0 di awal tahun 2018 dimana banyak pekerjaan sudah dilakukan serba digital dan menggunakan teknologi tinggi, cukup menggunakan satu perangkat mobile (gawai), sentuh atau geser pakai jari, maka sebuah pekerjaan dapat dikerjakan dengan cepat, atau hal yang kita inginkan datang ke hadapan kita. Di era digital saat ini berkirim data bukan lagi pekerjaan yang merepotkan. Cukup menggunakan email atau WhatsApp. Transaksi elektronik selain sebagai sebuah pekerjaan, juga menjadi gaya hidup yang memudahkan dan memanjakan manusia di era millenial. Semua serba e-, seperti e-book, e-commerce, e-banking, e-toll, e-office, e-ticket, dan sebagainya. Orang memesan berbagai kebutuhan seperti sarana transportasi, tiket pesawat, kereta api, makanan, minuman, pakaian, alat- alat rumah tangga, booking hotel, laundry, sampai tukang pijat cukup hanya menggunakan satu alat (aplikasi) dengan berbagai variannya. Kegiatan ekonomi yang pada awalnya banyak yang 41
terkendala oleh sarana transportasi dan akses serta kondisi jalan, kini dengan menggunakan media sosial, mereka bisa mempromosikan dan memasarkan produk-produk mereka melalui online shop. Gayung pun bersambut. Para konsumen yang malas berbelanja ke luar rumah, tinggal memesan secara online dan membayarnya pun secara online. Era digital telah membuat hidup sangat mudah dan sangat simple. Konsekuensi era digitalisasi disamping melahirkan pekerjaan-pekerjaan baru, juga menghilangkan pekerjaan- pekerjaan lama. Mall dan butik ada yang tutup karena sulit bersaing dengan online shop. Sejumlah pekerjaan tentunya harus diberhentikan. Adanya transportasi online dianggap mengancam eksistensi transportasi konvesional. Tidak jarang aksi unjuk rasa dan bentrok pun terjadi diantara pengemudi pengemudi transportasi online dan pengemudi tranposrtasi konvesional. Kalau sudah menyangkut lahan mencari nafkah memang menjadi hal yang sangat sensitive, karena di belakang mereka ada sejumlah anggota keluarga yang harus diberi nafkah. Dunia pendidikan pun terkena dampak digitalilasi. Pembelajaran saat ini bukan hanya dilakukan secara tatap muka secara langsung (luar jaringan/luring), tetapi bisa dilakukan secara online dan secara virtual melalui teleconference (dalam jaringan/daring). Guru bukan lagi satu-satunya sumber belajar, tapi hanya menjadi salah satu sumber belajar, karena siswa bisa mengakses berbagai sumber belajar secara digital baik dari e-book berselanjar di internet. Jasa-jasa bimbingan belajar (bimbel) pun terkena dampaknya. Bimbel konvensional kini tersaingi oleh bimbel online yang menawarkan harga yang lebih murah dan pelayanan yang lebih baik. 42
Melek Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menjadi hal yang mutlak diperlukan saat ini. Dengan demikian, maka literasi TIK menjadi sesuatu yang sangat penting dikuasai oleh seseorang. Literasi TIK bukan hanya sekedar kemampuan mengoperasikan gawai, tetapi juga kemampuan untuk menerima, memilih, menerima, mengolah, dan mengirimkan sebuah informasi yang dipandang perlu untuk disampaikan. Selain itu, juga mendorong seseorang memiliki kemampuan berkomunikasi secara santun baik secara lisan maupun secara tertulis. Perubahan memang sulit ditolak dan sulit dibendung. Perubahan adalah sebuah keniscayaan. Hal yang bisa dilakukan agar bisa bertahan adalah beradaptasi dengan perubahan itu sendiri. Dengan demikian, jika ingin bertahan di era digital ini, maka tentunya harus menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Inovasi dan kreativitas menjadi dua hal penting yang harus dilakukan untuk bisa berkembang di persaingan yang semakin ketat. Kunci utama kemajuan sebuah bangsa memang ada terletak. Hadirnya revolusi industri 4.0 tentunya harus disikapi dengan adanya peningkatan mutu pendidikan. Pemerintah, dalam hal ini pemerintah provinsi Jawa Barat harus mampu meningkatkan mutu pendidikan agar lulusan siap bersaing. Dalam dunia yang penuh persaingan dan ketidakpastian saat ini, sebenarnya bukan hanya diperlukan kesiapan untuk bersaing (kompetisi) tetapi juga bersanding (kolaborasi) karena seorang manusia tidak dapat dapat maju atau sukses hanya mengandalkan kekutannya sendiri, tetapi juga memerlukan jaringan dan kemitraan dengan pihak lain. Hasil studi Howard Gardner dari Harvard University 43
menunjukkan bahwa kesuksesan seseorang hanya 20% ditentukan oleh hard skill (pengetahuan dan keterampilan) dan 80% dipengaruhi oleh soft skills (disiplin, kerja keras, pantang menyerah, sungguh-sungguh, dll). Oleh karena itu, dalam kurikulum 2013 difokuskan pada pembentukan sikap, lalu pengetahuan, dan keterampilan. Mengapa demikian? Karena sikap adalah hal yang sangat penting dalam menunjang pengetahuan dan keterampilan. Di era revolusi industri industi 4.0, yang diperlukan bukan hanya tenaga kerja yang cakap secara intelektual, tetapi juga cakap secara intelektual tetapi cakap secara emosional, sosial, dan spiritual. Dan inilah yang menjadi PR bagi pemerintah, khususnya pemerintah provinsi Jawa Barat sesuai dengan visinya yaitu "Jabar Juara Lahir dan Batin.". B. Peningkatan Mutu Pendidikan di Jawa Barat : Harapan dan Tantangan Peningkatan mutu pendidikan di Jawa Barat merupakan sebuah sebuah hal yang mutlak dilakukan oleh pemerintah provinsi dalam rangka mempersiapkan generasi millennial atau disebut juga generasi Z hidup di masa depan dan dalam rangka meningkatkan daya saing daerah. Peningkatan mutu pendidikan pada dasarnya bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga perlu partisipasi keluarga dan masyarakat. Bapak Pendidikan Nasional mengatakan tentang pentingnya peran "Tri Pusat Pendidikan", yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keluarga menjadi sekolah pertama dan utama bagi anak-anak. Sekolah merupakan institusi pendidikan formal baik yang dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat. Dalam memberikan layanan pendidikan, 44
sekolah berpedoman kepada kurikulum, baik kurikulum yang disusun oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau kurikulum yang disusun oleh satuan pendidikan. Sedangkan pada aspek masyarakat, para tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi profesi, dunia usaha/ industri (DUDI) diharapkan berperan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Pembangunan pendidikan di Jawa Barat selain diwarnai sejumlah harapan peningkatan mutu, kesejahteraan, dan perlindungan guru, peningkatan akses dan relevansi pendidikan, peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan tata kelola kurikulum yang mampu menjawab tantangan zaman, link and match khususnya pada pendidikan vokasional, menurut saya, juga dihadapkan pada sejumlah tantangan, antara lain: 1. Jumlah guru yang belum sesuai dengan kebutuhan di lapangan, karena banyak sekolah yang kekurangan guru PNS. Untuk mengatasi kekurangan guru PNS, maka pengangkatan guru honorer menjadi solusi. Distribusi guru PNS ke sekolah-sekolah terpencil pun perlu mendapat perhatian dan prioritas agar layanan pendidikan dapat dilakukan secara optimal. 2. Kesejahteraan guru honorer yang masih rendah, sedangkan tugas dan tanggung jawabnya sama dengan guru-guru PNS. Hal ini menyebabkan kecembruan dari kalangan guru-guru honorer terhadap guru-guru PNS. 3. Adanya disparitas mutu guru yang diakibatkan oleh belum meratanya kesempatan mengikuti pelatihan. Ada guru yang sering mendapatkan pelatihan, tetapi sebaliknya, ada guru yang sangat jarang bahkan sama sekali belum pernah mendapatkan pelatihan. 45
4. Kekhawatiran terhadap terjadinya kriminalisasi guru sebagai dampak dari hukuman disiplin yang diberikannya kepada peserta didik. 5. Belum meratanya sarana dan prasana sekolah, utamannya pada jenjang dasar. Ada sekolah yang sudah memenuhi standar, tetapi masih banyak sekolah yang belum memenuhi standar. 6. Akses menuju lokasi sekolah masih ada yang mengalami kesulitan karena kondisi jalan yang rusak atau medan yang berat, utamanya di daerah terpencil. 7. Kompetensi keahlian pada pendidikan vokasional yang belum sepenuhnya relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan dunia kerja. Berbagai tantangan tersebut menjadi hal yang perlu dijawab melalui berbagai program nyata dari pemerintah provinsi Jawa Barat. Dimasa otonomi daerah ini, pemerintah provinsi pun tidak dapat bergerak sendiri, karena ada pemerintah kabupaten/ kota yang juga memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama untuk meningkatkan mutu pendidikan. Oleh karena itu, perlu ada sinergi dan pembagian yang jelas antara kedua pemerintah daerah tersebut untuk meningkatkan mutu pendidikan. C. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Satuan Pendidikan dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan Pendidikan abad 21 mensyaratkan pembelajaran kooperatif, kolaboratif, menguasai teknologi, informasi, dan komunikasi. Oleh karena itu, setiap satuan pendidikan harus mampu mengantisipasi sekaligus menyelenggarakan layanan pendidikan yang mampu menjawab tantangan zaman. 46
Berdasarkan kepada hal tersebut, maka sekolah harus meningkatkan mutu layanan pendidikan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP). Penjaminan mutu pendidikan adalah amanat Undang- undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal ayat (3) dinyatakan bahwa "Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional." Hal ini dipertegas dalam Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Pada pasal 91 ayat (1), (2), dan (3) dinyatakan bahwa; (1) Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan; (2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan; (3) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas. Dalam upaya mencapai SNP, Mendikbud menerbitkan Permendikbud Nomor 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) Dasar dan Menengah. Pada pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa "Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah yang saling berinteraksi secara sistematis, terencana dan berkelanjutan." 47
SPMP terdiri dari dua bentuk, yaitu; (1) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan (2) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). Pasal 1 ayat (4) Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 menyatakan bahwa "Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Dasar dan Menengah, yang selanjutnya disingkat SPMI-Dikdasmen adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas kebijakan dan proses yang terkait untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah untuk menjamin terwujudnya pendidikan bermutu yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan." Lalu pasal 1 ayat (5) menyatakan bahwa "Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Pendidikan Dasar dan Menengah, yang selanjutnya disingkat SPME-Dikdasmen, adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses yang terkait untuk melakukan fasilitasi dan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah." Kedua sistem tersebut saling terkait, sama-sama penting, dan sama-sama diperlukan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, tetapi hal yang paling utama adalah penjaminan mutu yang dilakukan oleh sekolah. SPMI membangun semangat kesadaran terhadap pentingnya budaya mutu dan perbaikan mutu berkelanjutan. Salah satu bentuk upaya implementasi penjaminan mutu di sekolah adalah melalui program Sekolah Model (sekmod) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Sekmod adalah sebuah bagi sekolah yang dibina oleh Lembaga Penjaminan 48
Mutu Pendidikan (LPMP) berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan. Sekolah yang ditunjuk sebagai sekmod SPMI syarat utamanya adalah sekolah yang belum mencapai SNP dan memiliki komitmen untuk meningkatkan mutunya. Dalam implementasi SPMI, inisiatif peningkatan mutu berasal dari warga sekolahnya sendiri, alurnya dari bawah ke atas (bottom-up), bukan atas ke bawah (top-down). Hal ini sesuai dengan semangat desentralisasi pendidikan yang dijalankan dalam Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). MBS adalah pemberian kewenangan kepada sekolah untuk mengurus dirinya sendiri sesuai dengan potensi, kebutuhan, dan kemampuan masing-masing. Otonomi, inisiatif, dan team work menjadi ciri utamanya MBS. Setiap sekmod didorong dan didampingi oleh LPMP dan fasilitator daerah (fasda) yang juga merupakan pengawas pembinanya untuk melakukan 5 (lima) tahap penjaminan mutu, yaitu: (1) pemetaan mutu, (2) penyusunan perencanaan pemenuhan mutu, (3) pelaksanaan pemenuhan mutu, (4) evaluasi pelaksanaan pemenuhan mutu, dan (5) penyusunan strategi pencapaian mutu yang baru. Tahapan penjaminan mutu yang dilakukan dalam bentuk siklus (spiral) merupakan proses peningkatan mutu secara terencana dan berkelanjutan. 49
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN Alur proses Penjaminan Mutu Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. (Sumber : Kemdikbud, 2016) SPMI menjadikan sekolah sebagai pelaku utama atau ujung tombak penjaminan mutu pendidikan. SPMI menciptakan sekolah sebagai sebagai organisasi pembelajar dan menciptakan pentingnya budaya mutu. Mutu tidak lagi diposisikan sebagai beban, tetapi sebagai kebutuhan bahkan gaya hidup. Mutu bukan lagi menjadi tanggung jawab pihak tertentu, tetapi menjadi urusan setiap orang. Kepala Sekolah, guru, dan staf adalah garda terdepan yang berhubungan dengan siswa, orang tua, dan masyarakat. Walau demikian, peran sekolah perlu didukung oleh pemerintah, karena pada dasarnya, dalam konteks kebijakan, peningkatan mutu pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dengan demikian, akan tercipta sinergi berbagai pihak dalam implementasi SPMP dalam proses mencapai SNP. Dalam mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu 50
Internal (SPMI) di Provinsi Jawa Barat, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Barat sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemdikbud yang menjadi mitra pemerintah daerah dalam proses penjaminan mutu pendidikan sejak tahun 2016 melaksanakan program sekolah model (sekmod) SPMI. Program ini diawali dengan implementasi di 4 (empat) Kabupaten/Kota yang meliputi Kota Cimahi, Kota Bandung, Kab. Ciamis, dan Kab. Kuningan. Adapun yang menjadi sasarannya masing- masing terdiri dari 16 sekolah (8 SD, 4 SMP, 2 SMA, dan 2 SMK). Totalnya sebanyak 64 sekolah. Pada tahun 2017, selain Kabupaten/Kota dan sekolah- sekolah yang menjadi sasaran sekmod pada tahun 2016, wilayahnya ditambah 23 Kabupaten/Kota ditambah menjadi 368 sekolah. Ditambah 8 sekolah yang pernah menjadi sasaran Program Peningkatan Mutu Sekolah (PAMS) yaitu Kabupaten Cianjur (6 sekolah) dan Kota Banjar (2 sekolah). Kalau jumlahnya digabung, maka sasaran tahun 2016 dan 2017, maka total sebanyak 440 sekmod. Tiap-tiap sekolah model memiliki lima buah sekolah imbas dengan harapan agar proses penjaminan mutu di sekolah model dapat juga ditiru oleh sekolah-sekolah imbas. Walau memang harus diakui jumlah tersebut masih jauh atau belum proporsional jika dibandingkan jumlah sekolah di Jawa Barat yang mencapai puluhan ribu. Belum lagi kalau dilihat jumlah sekolah secara nasional, tentunya jumlahnya begitu sangat banyak. Pembangunan Pola Pikir Program sekmod sebagai bentuk implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) bertujuan untuk membangun budaya dan tata kelola mutu sekolah agar mencapai Standar 51
Nasional Pendidikan (SNP). Sekolah membentuk Tim Penjaminan Mutu Sekolah (TPMPS), lalu melakukan Evaluasi Diri Sekolah (EDS). Hasil EDS lalu dipetakan, dianalisis, lalu dibuat rencana peningkatan mutu berdasarkan nilai standar yang paling rendah atau mendesak untuk ditingkatkan. Setelah rencana dibuat, lalu dilaksanakan dengan melibatkan semua warga sekolah dan mengandeng berbagai mitra (stakeholder) terkait, karena peningkatan mutu pendidikan tidak bisa dilakukan sendiri, tetapi harus melibatkan pihak terkait. Dengan demikian, maka hakikat Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dapat benar-benar dilaksanakan. MBS adalah desentralisasi atau otonomi kewenangan yang diberikan kepada sekolah untuk mengelola sekolah sesuai karakteristik, kebutuhan, dan potensi sekolah. Program peningkatan mutu perlu dimonev atau audit untuk memastikan agar pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Jika indikator-indikator pemenuhan yang lama telah tercapai, maka boleh disusun indikator-indikator pemenuhan mutu yang baru. Dalam pandangan sebagian pihak, sekmod masih dianggap sebagai proyek. Suatu hal yang dilaksanakan selama dananya masih ada, dan setelah danaya habis atau waktunya selesai, maka selesai pula program tersebut. Padahal sekmod bukanlah proyek. Sekmod adalah amanat Permendikbud Nomor 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) Dasar dan Menengah. Proses penjaminan mutu dalam sebuah satuan pendidikan hanya dilakukan kalau seluruh warga sekolah menyadari pentingnya budaya mutu, karena mutu adalah gambaran kinerja 52
dan berdampak terhadap meningkatnya daya saing sekolah di tengah semakin tingginya harapan masyarakat terhadap sekolah yang berkualitas dan persaingan antarsekolah dalam meraih kepercayaan masyarakat. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya membangun budaya mutu di sekolah? pertanyaan tersebut tidak mudah untuk dijawab, tetapi intinya harus ada pembangunan dan perubahan pola pikir semua warga sekolah. Membangun mutu sekolah bukan paksaan tetapi harus menjadi kebutuhan. Perlu ada komitmen dan visi untuk membangun budaya mutu. Urusan mutu tidak hanya diserahkan kepada sekelompok orang, tetapi semua pihak sesuai dengan tugasnya masing- masing harus ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab. Tidak ada istilah saling mengandalkan atau saling ketergantungan. Dan hal ini memang memerlukan proses dan kesabaran dalam mewujudkannya. Jika pola pikirnya sudah terbangun dengan baik, maka proses penjaminan akan dapat berjalan dengan baik pula. Mutu telah menjadi urusan setiap orang, bukan lagi hanya diserahkan kepada pihak tertentu. Dokumen dan administrasi sekolah bukan hanya ditata menjelang pelaksanaan akreditasi saja, tetapi memang sudah tertib administasi telah menjadi budaya. D. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Penguatan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Dalam implementasi SPMI, sekolah diberikan otonomi dalam mencapai delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) berdasarkan hasil pemetaan mutu. Adapun delapan SNP tersebut sebagai berikut : (1) Standar Kelulusan, (2) Standar Isi, (3) Standar Proses, (4) Standar Penilaian, (5) Standar Pendidik 53
dan Tenaga Kependidikan, (6) Standar Pengelolaan, (7) Standar Sarana dan Prasarana, dan (8) Standar Pembiayaan. Berdasarkan hasil pemetaan mutu, maka raport mutu sekolah bisa berbeda-beda. Oleh karena itu, kebutuhan pemenuhan mutunya pun berbeda-beda. Dalam menyusun rencana pemenuhan mutu, sekolah dapat menyusun skala prioritas melalui Rencana Kerja Sekolah (RKS), disesuaikan dengan urgensi dan daya dukung sumber daya, baik sumber daya manusia (pendidik dan tenaga kependidikan) maupun sumber daya material (dana, sarana dan prasarana). Dalam konteks Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), implementasi SPMI merupakan wujud penguatan MBS. Hakikat dari MBS adalah desentralisasi pengelolaan sekolah kepada semua warga dengan mengoptimalkan berbagai potensi yang ada, mulai dari penyusunan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi program. Pelibatan semua warga sekolah akan mewujudkan rasa diakui, rasa memiliki, dan rasa tanggung jawab terhadap berbagai pelaksanaan program sekolah. Tidak akan saling mengandalkan, tidak akan ada pihak yang merasa ekslusif atau merasa dianaktirikan, sehingga melahirkan suasana yang kondusif. Ketika ada kesulitan, hambatan, atau tantangan, maka dihadapi dan dicari solusinya bersama-sama. Kepala sekolah sebagai pemimpin tidak one man show. Dia dapat meminta saran, masukan, dan aspirasi dari semua warga sekolah. Dengan demikian, akan banyak pilihan alternatif solusi yang muncul dan dapat dipilih alternatif solusi yang paling baik. SPMI melibatkan warga sekolah mulai dari Kepala Sekolah, Guru, Staf, siswa, Komite Sekolah, orang tua siswa, dunia usaha 54
dan dunia industri (DUDI), di bawah binaan atau pendampingan pengawas sekolah. Berbagai pihak tersebut diharapkan duduk bersama, memikirkan dan menyusun berbagai program peningkatan mutu sekolah. Hasil EDS dipetakan menjadi peta mutu, lalu disusun rencana pemenuhan mutu dengan menggunakan skala prioritas pada Rencana Kerja Sekolah (RKS), dilaksanakan oleh bersama, dan dievaluasi/ diaudit untuk mengetahui ketercapaian atau efektivitas program yang telah dilaksanakan serta disusun langkah-langkah tindak lanjutnya. Dengan demikian, setiap warga sekolah diharapkan berpartisipasi secara aktif dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Dalam konteks Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), SPMI merupakan hal yang dapat memperkuat implementasi MBS, karena sekolah memiliki otonomi atau kewenangan untuk menentukan visi, misi, tujuan, program, dan kegiatan yang akan dilakukannya dalam rangka dalam rangka mencapai SNP. Melalui SPMI, sekolah didorong untuk melakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan. Komite Sekolah Salah satu upaya untuk mengoptimalkan implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah dengan dibentuknya Komite Sekolah. Mendikbud menerbitkan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah menggantikan SK Mendikbud Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Pasal 1 ayat (2) Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 menyatakan bahwa "Komite Sekolah adalah lembaga mandiri 55
yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan." Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa "Komite Sekolah melaksanakan fungsi dan tugas melalui koordinasi dan konsultasi dengan dewan pendidikan provinsi/dewan pendidikan kabupaten/ kota, dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan lainnya." Lalu pada ayat (2) dinyatakan bahwa "Komite Sekolah dalam melaksanakan fungsi dan tugas berkoordinasi dengan Sekolah yang bersangkutan." Mengingat pentingnya peran Komite Sekolah, maka pada saat Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Pendampingan SPMI yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Barat mengundang perwakilan Komite Sekolah. Tujuannya agar Komite Sekolah memahami ruang lingkup SPMI dan mendukung implementasi SPMI. Komite Sekolah adalah mitra strategis sekolah dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan. Oleh karena itu, antara Kepala Sekolah dengan Komite Sekolah harus bersinergi. Bahkan di beberapa sekolah, selain dibentuk Komite Sekolah, juga dibentuk Paguyuban Orang Tua Siswa pada setiap kelas. Hal ini menunjukkan tingginya perhatian dan dukungan orang tua siswa terhadap peningkatan mutu sekolah. Mari jadikan program Sekmod sebagai momentum penguatan MBS melalui optimalisasi peran Komite Sekolah dalam pencapaian SNP secara partisipatif, transparan, dan akuntabel. E. Penguatan Literasi dalam Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Satuan Pendidikan Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi menuntut setiap manusia untuk menyesuaikan diri, dan selalu 56
meng-update informasi yang terus berubah. Bangsa-bangsa yang unggul di dunia ini pada umumnya adalah bangsa yang menguasai teknologi dan informasi. Di tengah tuntutan peningatan profesionalisme, pendidik dan tenaga kependidikan harus meningkatkan profesionalismenya secara berkelanjutan. Informasi harus dicari dan dikuasai. Saat ini informasi sangat mudah diakses, jumlahnya begitu membludak. Media berlomba-lomba untuk menyajikan informasi yang teraktual. Kita sebagai penerima informasi harus benar selektif menyaring informasi karena informasi yang disampaikan belum tentu sepenuhnya benar. Hal yang perlu dilakukan untuk menguasai informasi adalah dengan membangun tradisi literasi. Tradisi ini sayangnya masih belum membudaya dan membumi di tengah-tengah masyarakat, termasuk di lingkungan pendididik dan tenaga kependidikan. Jarang pendidik dan kependidikan yang akrab dengan buku. Seperti orang kebanyakan, ketika waktu luang, banyak yang lebih memanfaatkan waktunya untuk mengobrol atau bermain gadget. Orang yang suka membaca buku saat ini masih dianggap "orang aneh" karena dia dinilai tidak mau bersosialisasi. Indeks budaya baca bangsa Indonesia saat ini ialah 0,01 persen. Indonesia terendah dibandingkan Amerika yang budaya bacanya 0,5 persen dan yang paling tinggi adalah Singapura dan Hongkong yang mencapai 0,55 persen. (Kompas, 03/12/2013). Kantor perpustakaan nasional mencatat 90 persen penduduk usia di atas 10 tahun gemar menonton televisi, tapi tidak suka membaca buku. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan UNDP, menunjukan indeks pembangunan manusia (IPM) 57
Indonesia pada 2014, menempati urutan 108 dari 187 negara di dunia. IPM Indonesia lebih tinggi dibandingkan Myanmar, Laos, Kamboja, Vietnam dan Filipina. Tapi IPM Indonesia kalah jauh bila dibandingkan Singapura yang menempati posisi 9, dan Brunei Darussalam, Malaysia dan Thailand. (Metro TV News, 28/10/2015). Roger Farr mengatakan bahwa membaca adalah jantungnya pendidikan, tanpa membaca, pendidikan akan mati. Penelitian Baldrige (1987) menyatakan bahwa manusia modern dituntut untuk membaca tidak kurang dari 840.000 kata per minggu. Berdasarkan kepada hal tersebut, jika sebuah bangsa ingin jadi bangsa yang modern harus membudayakan membaca. Gerakan literasi saat ini adalah sebuah kebutuhan yang mendesak. Oleh karena itu, saat ini Kemdikbud melaksanakan Gerakan Literasi Sekolah (GLS). Tujuannya adalah untuk menumbuhkan dan membumikan budaya literasi di sekolah. Minat baca harus di tanamkan sejak dini. Gerakan literasi di sekolah bukan hanya difokuskan kepada siswa, tetapi semua warga sekolah. Kepala Sekolah, guru, dan staf harus mendukung dan memberikan contoh rajin membaca. Dalam konteks penjaminan mutu pendidikan, gerakan literasi merupakan bagian dari penjaminan mutu pendidikan. Proses pendidikan tidak lepas dari aktivitas membaca dan menulis. Pengetahuan baru didapatkan melalui membaca berbagai referensi. Kegiatan menulis pun membutuhkan aktivitas membaca, karena bahan yang ditulis tentunya adalah hasil yang dibaca. Pendidik dan tenaga kependidikan yang rajin membaca dan menulis adalah orang-orang yang ikut berpartisipasi dalam proses 58
penjaminan mutu pendidikan, minimal mereka menjamin untuk meningkatkan kompetensi dirinya sendiri. Dari peningkatan kualitas pribadi diharapkan akan berimbas pada peningkatan kualitas pendidikan secara umum. Dengan dibangunnya semangat literasi di sekolah, maka setiap warga sekolah menjadi sosok pembelajar, dan otomatis telah berkontribusi dalam mewujudkan sekolah sebagai organisasi pembelajar. Dalam konteks penjaminan mutu pendidikan, sekolah sebagai organisasi pembelajar adalah organisasi yang semua warganya memiliki komitmen dalam melakukan penjaminan mutu dalam rangka mencapai 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang prosesnya diawali dengan melakukan melakukan Evaluasi Diri Sekolah, memetakan mutu SNP, mengidentifikasi SNP yang paling lemah dan mendesak untuk ditingkatkan, membuat rencana pemenuhuan mutu, melaksanakan pemenuhan mutu, melakukan audit, hingga menetapkan standar mutu yang baru. Dan hal itu merupakan sebuah siklus. Dalam proses penjaminan mutu tersebut, tentunya tidak akan lepas dari budaya literasi, karena setiap warga sekolah harus mengetahui dan memahami tupoksinya masing-masing yang tentunya diperoleh melalui proses membaca untuk selanjutnya membuat berbagai langkah atau SOP dalam menjamin mutu pendidikan di sekolahnya. Beberapa kegiatan dapat dilakukan untuk meningkatkan budaya literasi guru, baik secara mandiri maupun berkelompok. Secara mandiri misalnya dengan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, mengikuti seminar, pelatihan, membaca berbagai sumber bacaan untuk menambah wawasannya agar 59
kualitas pembelajaran semakin meningkat, sedangkan secara berkelompok melalui kegiatan di KKG/MGMP. Guru ibarat koki yang akan memasak. Dia harus menentukan bahan-bahan, meracik bumbu, memasak hingga matang, dan menyajikannya menjadi sajian yang menggoda untuk disantap. Untuk menghasilkan makanan yang enak tentunya tidak sembarangan. Seorang koki harus pandai meracik bumbu dengan takaran yang sesuai, rasanya harus pas, dan matangnya pun harus pas. Hal tersebut dapat dilakukan jika selain kokinya kompeten, juga dilakukan dengan penuh cinta. Memasak bukan hanya urusan keterampilan mengolah makanan, tetapi juga harus menggunakan hati sehingga aktivitas tersebut dapat benar-benar dinikmati. Makanan yang sedap dan habis dinikmati menjadi kebanggan tersendiri bagi serang koki. Begitu pun dengan peran guru dalam pembelajaran. Siswa bukan hanya perlu guru yang kompeten, tetapi juga guru yang mencintai pekerjaanya, mengajar dengan hati, sehingga siswa pun belajar dengan nyaman dan senang. Guru menjadi sosok yang dirindukan keberadaannya. Untuk menghasikan pembelajaran yang berkualitas bukan hal yang mudah. Guru perlu merancang skenario pembelajaran sekaligus melaksanakannya pada saat mengajar. Dan kuncinya adalah literasi. Guru perlu banyak membaca dan memahami strategi pembelajaran, mendesain pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAKEM). Kemampuan literasi yang akan membuktikan dan sekaligus membedakan kinerja guru dalam pembelajaran. Penguatan standar proses nantinya akan berdampak terhadap peningkatan standar kompetensi lulusan dimana kualitas sekolah akan dilihat dari 60
sejauh mana kualitas lulusannya. F. Penguatan Pendidikan Karakter dalam Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di Satuan Pendidikan (SPMI) di Satuan Pendidikan Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab." Perubahan regulasi dan tata kelola pendidikan karakter selain untuk memperbaiki implementasi di lapangan, juga tidak bisa dipungkiri dipengaruhi oleh visi dan selera pengambil kebijakan. Kegiatan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) saat ini dikaitkan dengan poin ke-8 Nawa Cita Presiden Joko Widodo, yaitu "Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia." Ada 5 (lima) karakter utama yang saat ini fokus ditanamkan kepada peserta didik, yaitu (1) religius, (2) nasionalis, (3) integritas, (4) mandiri, dan (5) gotong royong. Kelima nilai 61
tersebut diintegrasikan ke dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Karena sifatnya pengitegrasian, maka nilai-nilai pendidikan karakter tidak diajarkan secara langsung, tetapi diajarkan secara tidak langsung baik melalui pembiasaan maupun pembelajaran. Dan yang paling utama adalah melalui keteladanan kepala sekolah dan guru. Menurut saya, dalam konteks penjaminan mutu pendidikan, integrasi nilai-nilai karakter dalam kegiatan pembelajaran merupakan salah satu bagian kecil dari implementasi pendidikan karakter dalam lingkup Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP). Secara substantif, tujuan dari pendidikan karakter dan SPMP adalah peningkatan mutu, baik mutu SDM sebagai seorang individu maupun sebagai bagian dari anggota komunitas atau masyarakat, maupun mutu tata kelola manajemen organisasi pendidikan. Saya yakin bahwa banyak pihak setuju bahwa peningkatan mutu pendidikan sebagai sarana untuk meningkatkan mutu sebuah bangsa. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa pendidikan sebagai alat perubahan. Negara-negara yang serius meningkatkan mutu pendidikan saat ini menjelma menjadi negara-negara yang maju, unggul, berkualitas, dan kompetitif diantara ratusan negara yang ada di dunia. SPMP dilaksanakan dalam rangka upaya mencapai 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP). Sebagai payung hukumnya, Mendikbud menerbitkan Permendikbud Nomor 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) Dasar dan Menengah. Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa "Penjaminan Mutu Pendidikan adalah suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan 62
bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu." Pada pasal 1 ayat 3 disebutkan bahwa "Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah yang saling berinteraksi secara sistematis, terencana dan berkelanjutan." SPMP terdiri dua bentuk, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI dilakukan secara mandiri oleh sekolah melalui Evaluasi Diri Sekolah atau mengisi Rapot Mutu. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana ketercapaian SNP di satuan pendidikan. SPMI dilakukan dalam bentuk siklus melalui 5 (lima) tahapan sebagai berikut: (1) pemetaan mutu, (2) perencanaan pemenuhan mutu, (3) pelaksanaan pemenuhan mutu, (4) monitoring dan evaluasi pemenuhan mutu, dan (5) penentuan strategi pencapaian mutu yang baru. SPME dilaksanakan melalui kegiatan akreditasi yang dilakukan oleh pihak assessor yang berkunjung ke satuan pendidikan. Tim Assessor akan melihat kesesuaian antara instrumen evaluasi diri yang sebelumnya diisi sekolah dengan kenyataan di lapangan. Mereka melakukan telaah dokumen, uji petik, wawancara, dan observasi baik observasi lingkungan maupun observasi pembelajaran. Idealnya, antara hasil SPMI dengan hasil SPME tidak akan jauh berbeda, karena SPMI merupakan sebuah persiapan dan pengondisian menuju SPME. Dengan kata lain, jika SPMI di sebuah satuan pendidikan baik, maka SPME-nya pun akan baik. 63
Sebagai bingkai penjaminan mutu pendidikan, menurut Saya, ada beberapa nilai karakter yang ditanamkan, antara lain; Pertama, organisasi pembelajar. Satuan pendidikan yang melakukan penjaminan mutu pendidikan akan menjelma menjadi organisasi pembelajar. Warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, hingga staf administrasi memiliki semangat untuk mengetahui, memahami, dan melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dalam rangka mencapai 8 SNP. Sebagai pembelajar, warga sekolah terbuka terhadap hal-hal baru sepanjang hal tersebut bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan yang berdampak terhadap peingkatan kinerja sekolah. Tujuan akhir dari layanan pendidikan adalah dihasilkannya lulusan yang kompeten dalam pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Untuk mewujudkan hal tersebut, tentunya para pembeli layanan pendidikan, seperti kepala sekolah (layanan kepemimpinan dan layanan manajerial), guru (layanan pembelajaran) ditopang dengan staf administrasi (layanan administratif) harus kompeten. Jantung dari layanan pendidikan di sekolah tentunya adalah proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Oleh karena itu, pemerintah menyadari terhadap pentingnya peningkatan profesionalisme guru yang ditindaklanjuti dengan berbagai pelatihan, bimbingan teknis (bimtek) dan sebagainya. Hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah lahirnya guru yang berkualitas, kreatif, dan inovatif, serta mampu menyajikan pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Kedua, membangun komitmen. Peningkatan mutu pendidikan di satuan pendidikan memerlukan komitmen semua warga sekolah. Tidak hanya mengandalkan pihak-pihak 64
tertentu. Oleh karenanya, hal yang pertama kali harus dibangun adalah komitmen bahwa peningkatan mutu merupakan sebuah kebutuhan sekaligus tuntutan untuk meningkatkan daya saing satuan pendidikan. Komitmen mudah diucapkan dan mudah disusun dengan menggunakan bahasa yang indah dan terlihat sangat bersemangat, tetapi kadang dalam pelaksanaanya tidak semudah sebagaimana yang tercantum dalam tulisan. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran masing-masing untuk menghormati dan melaksanakannya. Perlu pula saling mengingatkan agar komitmen yang telah dibuat tetap dijaga dan dipelihara agar tidak hanya sekedar indah di atas kertas. Ketiga, membangun budaya gotong royong. Peningkatan mutu pendidikan tidak bisa dilakukan seorang diri oleh kepala sekolah, tetapi memerlukan tim kerja (team work) yang solid dan kompak. Oleh karena itu, sekolah membuat Tim Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS) sebagai leading sector peningkatan mutu di satuan pendidikan. Budaya gotong royong dan kerjasama dibangun dalam tim. Bekerja bersama dan sukses pun bersama. Jangan sampai ada ada yang capai bekerja sedangkan yang lain berleha-leha. Jangan sampai kesuksesan hanya diklaim oleh pihak tertentu saja. Hargai dan apresiasi sekecil apapun kontribusi yang diberikan oleh orang-orang yang berada dalam tim, agar muncul rasa bangga dan rasa memiliki terhadap tim. Sehingga hal ini dapat meningkatkan motivasi untuk bekerja lebih baik lagi. Gotong royong merupakan budaya bangsa yang perlu dilestarikan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam meningkatkan mutu pendidikan. Pemerintah, satuan pendidikan, 65
dan masyarakat perlu bergotong royong dan bersinergi dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu. TPMPS adalah sebuah unit yang diharapkan perannya untuk dapat menjembatani komunikasi antara pihak sekolah dengan pemerintah, sekolah dengan komite sekolah, dan pihak sekolah dengan dunia usaha dan industri. Itulah sejatinya hakikat Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Sekolah diberikan kewenangan untuk mengelola sekolahnya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan sekolah masing-masing. Keempat, peningkatan mutu berkelanjutan. Implementasi sistem penjaminan mutu di satuan pendidikan dapat memacu semangat untuk melakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan. Indikator-indikator mutu dicapai secara bertahap sesuai dengan skala prioritas sesuai hasil Evaluasi Diri Sekolah (EDS) atau rapot mutu. Program-program peningkatan mutu disusun secara demokratis dan partisipatif. Perlahan tapi pasti, mutu sekolah akan terus meningkat, dan sekolah akan memiliki daya saing. Sekolah yang memiliki daya saing tentunya akan semakin kompetitif dan semakin diminati masyarakat. Dalam beberapa kunjungan saya ke beberapa daerah, diantaranya ada sekolah-sekolah yang telah bubar. Dan ternyata hal tersebut disebabkan oleh semakin minimnya jumlah siswa di sekolah tersebut. Hal ini tidak dipungkiri sebagai dampak semakin minimnya kepercayaan masyarakat atau munculnya sekolah-sekolah baru yang lebih berkualitas. Di lingkungan masyarakat, khususnya masyarakat pendidikan ke atas, yang juga kritis dengan masalah mutu pendidikan, sekolah gratis tidak menjadi daya tarik utama untuk menyekolahkan anaknya. Yang dilihat adalah sejauh mana 66
sekolah dapat memberikan layanan pendidikan berkualitas bagi anaknya, walau konsekuensinya harus membayar dengan biaya yang tidak murah. Sebagai sebuah investasi, tentunya pendidikan adalah sebuah kegiatan yang memerlukan modal. Adanya kebijakan sekolah gratis diakui atau tidak telah mengurangi layanan kualitas pendidikan. Walau demikian, para sekolah yang menerapkan sekolah gratis, utamanya pada jenjang SD dan SMP tetap berupaya memberikan layanan pendidikan yang berkualitas di tengah banyak keterbatasan. Mereka memutar otak, gali lobang dan tutup lobang bagaimana operasional sekolah bisa terus berjalan walau tantangannya berat. Kelima, belajar tertib administrasi. Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di satuan pendidikan mendorong warga sekolah, utamanya TPMPS untuk tertib administrasi. Semua tahapan pelaksanaan penjaminan mutu didokumentasikan baik dalam bentuk soft copy maupun hard copy. Hal ini selain sebagai bentuk tertib administrasi, juga sebagai bentuk akuntabilitas. Tertib administrasi juga akan memudahkan warga sekolah dalam mengakses berbagai dokumen yang diperlukan. Pada saat pelaksanaan akreditasi, bukti-bukti fisik akan sangat membantu sekolah dalam menjawab pertanyaan tim assessor atau menunjukkan bukti pendukung kegiatan, sehingga tim assessor bisa yakin dan memberikan nilai yang objektif. Jadi, tidak akan ada lagi sekolah yang antara nilai akreditasinya dengan kondisi riilnya tidak sesuai. Keenam, motif berprestasi. Melalui implemetasi sistem penjaminan mutu, satuan pendidikan didorong untuk meningkatnya prestasinya. Selain prestasi secara institusional, 67
bukti nyata prestasi sekolah adalah pada prestasi siswa atau prestasi lulusannya, baik prestasi akademik, maupun prestasi non akademik. Oleh karena itu, TPMPS sangat disarankan untuk menulis praktik terbaik (best practice) yang isinya menceritakan kisah sukses sekolah dalam meningkatkan tata kelola, mutu, atau prestasi sekolah. Ketujuh, integritas. Pelaksanaan penjaminan mutu di sekolah memerlukan kejujuran sekolah dalam melaksanakan setiap tahapan penjaminan mutu. Bahkan kejujuran menjadi fondasi penting dalam penjaminan mutu. Kejujuran atau integritas sekolah dalam melakukan EDS atau mengisi rapot mutu akan menjadi pintu gerbang peningkatan mutu sekolah. Tidak ada kekhawatiran sekolahnya akan dinilai berkinerja rendah, karena memang hasil EDS menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Bukan rahasia lagi, jika sekolah mau melaksanakan akreditasi, maka dibentuklah "tim sukses" yang bertugas untuk membuat, mengumpulkan, atau mengadakan bukti-bukti fisik agar nilai akreditasi sekolah bagus. Kerja mereka berminggu- minggu, siang dan malam sehingga proses akreditasi sangat melelahkan disamping juga memakan biaya yang besar. Hasil kerja keras dalam waktu yang relatif singkat tersebut lalu dinilai oleh tim assesor hanya dalam waktu dua hari. Dan setelah itu, kadang berkas-berkas dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan pun kadang teronggok begitu saja. Mengapa demikian? Karena berkas-berkas yang dikumpulkan hanya sebatas untuk menghadapi tim assessor, bukan atas dasar kebutuhan sendiri. Proses penjaminan mutu di satuan pendidikan baik yang 68
dilakukan secara internal maupun eksternal, merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Berdasarkan hasil EDS dan rapot mutu, pemerintah menyusun berbagai program peningkatan mutu yang relevan dengan kebutuhan di lapangan sehingga kebermanfaatannya akan lebih bisa dirasakan. Nilai-nilai karakter yang menjadi bingkai dalam proses penjaminan mutu di satuan pendidikan diharapkan dapat mewujudkan paradigma bahwa sistem penjaminan mutu bukan hanya sebuah proses administratif semata, tetapi juga membangun pola pikir dan mental para pelakunya sehingga mutu tidak lagi dianggap sebagai beban tetapi sebagai sebuah kebutuhan dalam mewujudkan sekolah yang unggul dan kompetitif dalam rangka menghasilkan lulusan yang berkualitas. Dan lulusan yang berkualitas merupakan modal penting dalam menyambut generasi emas Indonesia 2045. G. Pendidikan Karakter "MASAGI" Menuju Jabar Juara Lahir Batin di Era Revolusi Industri 4.0. Sejak menjadi Walikota Bandung, Ridwan Kamil dikenal sebagai kepala daerah yang rajin melakukan inovasi pada berbagai bidang, diantaranya pada kurikulum pendidikan. Walaupun kurikulum pendidikan mengacu kepada kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, tetapi kota Bandung ingin tampil beda sebagai bentuk ikhtar menuju terwujudnya visi Bandung Juara khususnya pada aspek pembangunan karakter sumber daya manusia (SDM), karena SDM merupakan faktor yang sangat penting dalam pembangunan. Walikota Bandung meluncurkan Kurikulum Pendidikan "Masagi" yang meliputi empat hal, yaitu agama, bela negara, 69
budaya sunda, dan cinta lingkungan. Implementasinya dapat diintegrasikan dalam kegiatan belajar, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan lingkungan keluarga, dan di lingkungan masyarakat. "Masagi" adalah filosofi sunda yang singkat-padat tetapi memiliki makna yang mendalam. "Jelema masagi" (Natawisastra,1979:14, Hidayat, 2005:219) artinya orang yang memiliki banyak kemampuan dan tidak ada kekurangan. Masagi berasal dari kata pasagi (persegi) yang artinya menyerupai (bentuk) persegi. "Masagi" kalau digambarkan dalam bentuk fisik mungkin menyerupai bentuk segi empat berbentuk kubus yang sama tiap sisinya, karena tiap sisinya padu tak ada yang kepanjangan atau kependekan maka bentuknya menjadi "masagi". Dalam filosofi kehidupan yang sebenarnya orang yang berusaha "masagi" adalah seorang yang telah bisa menyatu padukan semua pengalaman serta ilmu pengetahuan yang pasti memiliki sisi yang berbeda beda yang telah dialaminya menjadi sebuah kesatu paduan-tidak lagi berpandangan terpecah-terkotak kotak-parsialistik. Orang yang "masagi" selalu berupaya berfikir konstruktif dan berpandangan menyeluruh, dan sebaliknya seorang yang tidak berupaya untuk "masagi" adalah seseorang yang cara berfikir dan pandangnya masih terkotak kotak-parsialistik, masih belum bisa memadukan ilmu serta pengalamannya yang berbeda beda menjadi sebuah kesatupaduan, juga seorang yang cara pandangnya ganjil-monolistik, misalnya karena hanya fokus serta orientasi kepada dunia yang nampak mata-terbukti secara empirik dan melalui pengalaman dunia indera, sedangkan fakta menunjukkan adanya hal-hal yang tak nampak mata yang tak tertangkap oleh pengalaman dunia inderawi (Ujang ti Bandung, 70
02/04/2014). Agama Agama merupakan fondasi kehidupan manusia. Agama mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesamanya, dan hubungan manusia dengan alam atau makhluk lainnya. Agama mengajarkan kepada manusia untuk melakukan kebaikan dan melarang dari keburukan. Agama mengajarkan kepada setiap pemeluknya untuk mengendalikan diri memiliki akhlak yang baik. Dengan demikian, melalui penguatan ajaran agama, warga Bandung diharapkan memiliki keimanan dan ketakwaan yang mantap, serta memiliki budi pekerti yang baik yang tercermin baik dalam kesalehan pribadi maupun kesalehan sosial. Bela Negara Pasal 30 Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Bela negara adalah hak sekaligus kewajiban setiap warga negara. Bela negara merupakan cerminan warga negara yang memiliki nasionalisme, patriotisme, dan cinta tanah air. Sebagian ulama pun menyatakan bahwa cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Implementasi bela negara tidak harus selalu dengan mengangkat senjata, tetapi disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Sebelum RI merdeka, para pejuang mengangkat senjata untuk merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, tetapi setelah merdeka, bela negara diwujudkan dengan membangun negara sesuai dengan kemampuan masing-masing, menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan, menggunakan produk dalam negeri, menjaga keamanan dan ketertiban, dan sebagainya. 71
Budaya Sunda Urang Bandung harus nyunda, dalam artian mencintai budaya sunda sebagai bagian dari budaya nasional. Di tengah derasnya gempuran budaya asing, maka orang Bandung harus menjadi bagian dari unsur bangsa yang ikut mempertahankan budaya bangsa termasuk budaya daerah. Istilahnya, wawasan boleh global, tapi aksi atau jati diri lokal. Implementasinya bisa dalam bentuk yang beragam. Misalnya dengan berbahasa sunda ketika berbicara, menggunakan pakaian adat sunda, mempelajari seni sunda, melestarikan kaulinan budak sunda, bersikap, dan berperilaku nyunda, dan sebagainya. Banyak sekali nilai-nilai filosofis Sunda yang dapat dijadikan sebagai pedoman hidup dalam membentuk karakter seperti silih asah, silih asuh, silih asuh, silih wawangi (hidup harus saling menyayangi dan mengasihi). Akur jeng dulur sakasur, sadapur, sasumur, salembur (harus hidup rukun). Munjung ka Idung, muja ka bapa (berbakti kepada kedua orang tua). Ulah unggut kalinduan, ulah gedag kaanginan (harus memiliki pendirian yang teguh), dan sebagainya. Intinya, budaya Sunda harus dipahami, dijiwai, serta diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Cinta Lingkungan Dalam masyarakat Sunda dikenal peribahasa leuweung ruksak, cai beak, manusa balangsak yang artinya kalau hutan dirusak, pohon ditebang, maka air akan habis, dan akibatnya manusia akan hidup sengsara. Hal itu merupakan sebuah pesan manusia harus menjaga kelestarian hutan sebagai penopang kehidupan manusia. Menurut data State of the World's Forests 2007 yang 72
dikeluarkan The UN Food & Agriculture Organization (FAO), angka deforestasi Indonesia pada periode 2000-2005 1,8 juta hektar/tahun. Laju deforestasi hutan di Indonesia ini membuat Guiness Book of The Record memberikan 'gelar kehormatan' bagi Indonesia sebagai negara dengan daya rusak hutan tercepat di dunia. Sebanyak 21 persen atau setara dengan 26 juta hektar telah dijarah total sehingga tidak memiliki tegakan pohon lagi. Artinya, 26 juta hektar hutan di Indonesia telah musnah. Setiap menit hutan Indonesia hilang seluas lapangan bola. Hutan yang tersisa kini 82 juta hektar. Masing-masing 19,4 juta hektar di Papua, 26,6 juta hektar di Kalimantan, 11,4 juta hektar di Sumatera, 8,9 juta hektar di Sulawesi, 4,3 juta hektar di Maluku, serta 1,1 juta hektar di Bali dan Nusa Tenggara. Angka tersebut sangat mencengangkan sekaligus sangat mengkhawatirkan karena kerusakan hutan akan berdampak buruk terhadap lingkungan, binatang, dan kehidupan manusia. Binatang banyak yang lari dari hutan, masuk ke perkampungan warga karena habitatnya dirusak dan kelaparan. Begitu pun pencemaran terjadi di mana-mana baik di sungai, tanah, maupun udara, perilaku buang sampah sembarangan yang dianggap biasa. Semua sudah masuk tahap mengkhawatirkan. Oleh karena itu, gerakan cinta lingkungan perlu ditanamkan melalui dunia pendidikan. Pendidikan karakter "masagi" yang pernah dilaksanakan di kota Bandung oleh Ridwan Kamil akan dilanjutkan dan diperluas bukan hanya di kota Bandung, tapi seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat. Melalui pendidikan karakter "masagi" diharapkan akan lahir generasi yang benar-benar masagi dalam pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk mencapai visi 73
"Jabar Juara Lahir Batin" di era revolusi industri 4.0. III. KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan Berdasarkan kepada uraian di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1. Peningkatan mutu pendidikan di Jawa Barat sangat penting dilakukan untuk mempersiapkan lulusan atau generasi muda yang siap menghadapi revolusi industri 4.0. 2. Pentingnya pemberian pendidikan kewirausahaan dan ekonomi kreatif pada pendidikan vokasional untuk mempersiapkan lulusan yang bukan hanya siap mencari kerja tetapi mampu menciptakan lapangan kerja yang berdampak terhadap rendahnya tingkat pengangguran lulusan SMK. 3. Peningkatan mutu pendidikan di Jawa Barat harus dimulai dari hal yang paling mendasar, yaitu peningkatan mutu guru sebagai ujung tombak dalam proses pembelajaran; 4. Peningkatan mutu pendidikan di satuan pendidikan di Jawa Barat perlu dilakukan melalui implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berbasis literasi dan pendidikan karakter dalam rangka mencapai visi "Jabar Juara Lahir Batin." B. Saran 1. Untuk Gubernur Jawa Barat a. Gubernur Jawa Barat perlu menyusun berbagai 74
program peningkatan mutu pendidikan di provinsi Jawa Barat dalam rangka meningkatkan daya saing dan mempersiapkan lulusan atau generasi muda yang memiliki jiwa kewirausahaan; b. Gubernur Jawa Barat perlu terus melakukan koordinasi dengan Bupati dan Walikota dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di Jawa Barat agar ada kesamaan visi dan sinergi dalam rangka mencapai visi "Jabar Juara Lahir Batin". 2. Untuk Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat a. Kepala Dinas Pendidikan beserta jajarannya perlu menyusun road map atau cetak biru revitalisasi SMK agar lulusannya memiliki kemampuan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja di era revolusi industri 4.0. b. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat perlu menyosialisasikan dan menggerakkan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di satuan pendidikan khususnya pada jenjang SMA/SMK yang saat ini dikelola oleh pemerintah provinsi sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu pendidikan (SPMP) dalam upaya mencapai 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP). c. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat perlu menyosialisasikan dan menggerakkan budaya literasi dan pendidikan karakter sebagai penopang proses peningkatan mutu pendidikan dalam 75
rangka mencapai visi "Jabar Juara Lahir Batin." 3. Untuk Satuan Pendidikan a. Satuan pendidikan perlu mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai upaya mencapai 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP). b. Satuan pendidikan perlu menggaungkan dan menggerakkan budaya literasi dan pendidikan karakter sebagai bagian dari proses pendidikan dan pembelajaran dalam rangka melahirkan lulusan yang kompeten pada aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan, kompetitif, literat, dan "masagi" untuk mencapai visi "Jabar Juara Lahir Batin." DAFTAR PUSTAKA Buku: Apandi, Idris dan Mukhamad Ariep Baehaqi. 2018, Srategi Pembelajaran Aktif Abad 21 dan HOTS, Yogyakarta: Samudra Biru; Apandi, Idris. 2014. Pendidikan Indonesia Mau Dibawa Kemana?, Bandung : GreenSmart Book Publishing; Apandi, Idris. 2016. Literasi atau Mati, Bandung: Lekkas; Apandi, Idris. 2016. Revolusi Mental Berbasis Pendidikan Karakter, Bandung : Lekkas; Apandi, Idris. 2017. Gerakan Literasi dan Penguatan Pendidikan Karakter, Bandung : Media Jaya Abadi; Arikunto, Suharsimi dan Cepi Saprudin Abdul Jabar. 2007. Evaluasi Program Pendidikan, Jakarta : BumiAksara; Danim, Sudarwan. 2007. Visi Baru Manajemen Sekolah, Jakarta : Bumi Aksara; 76
Fattah, Nanang. 2004. Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah. Bandung : Pustaka Bani Quraisy; Fattah, Nanang. 2006. Landasan Manajemen Pendidikan. PT Remaja Rosdakarya; Ghafur, Hanief Saha. 2017. Arsitektur Mutu Pendidikan Indonesia. Jakarta : Bumi Aksara; Gunawan, Heri. 2017. Pendidikan Karakter Konsep dan Aplikasi, Bandung : Alfabeta; Istiqomah, 2018. Pembelajaran dan Penilaian Higher Order Thinking Skills, Surabaya : Media Guru; Kemdikbud. 2016. Pedoman Umum Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta : Kemdikbud. Komalasari, Kokom. 2017. Pendidikan Karakter Konsep dan Aplikasi Living Values Education, Bandung : Refika Aditama; Mulyasa, E. 2002. Manajemen Berbasis Sekolah, Bandung : PT Remaja Rosdakarya; Mulyasa, E. 2011. Manajemen Pendidikan Karakter. Jakarta : Bumi Aksara; Nurkolis, 2006. Manajemen Berbasis Sekolah, Bandung : Grasindo; Rohiat. 2008. Manajemen Sekolah Teori Dasar dan Praktik, Bandung : Refika Aditama; Saputra, Kiki. 2015. Pendidikan Berbasis Entrepreneurship, Yogyakarta: Diva Press; Suryadi, Ace dan Dasim Budimansyah. 2009. Paradigma Pembangunan Pendidikan Nasional Konsep, Teori, dan Aplikasi dalam Analisis Kebijakan Publik, Bandung: Widya Aksara Press. Suryadi, Ace. 2014. Pendidikan Indonesia Menuju 2025, Bandung : PT Remaja Rosdakarya; 77
Tayibnafis, Farida Yusuf. 2000. Evaluasi Program, Jakarta: Rineka Cipta; Yani, Ahmad. 2014. Mind Set Kurikulum 2013, Bandung: Alfabeta; Internet: naik/717, diakses tanggal 1 Desember 2018; h t t p : / / w w w . j a b a r p r o v . g o . i d / i n d e x . p h p / Terbuka-Didominasi-Lulusan-SMK, diakses tanggal 1 Desember 2018; h t t p : / / w w w . p r f m n e w s . c o m / b e r i t a . yang-terbanyak-di-jabar, diakses tanggal 1 Desember 2018; 78
REFORMASI DAN INNOVASI PENDIDIKAN UNTUK PENINGKATAN MUTU GURU DAN SISWA GENERASI 4.0 Ir. Samsul Bachri , M.Eng, Ph.D. INTISARI (SUMMARY) Menghadapi Era globalisasi ini, tantangan yang dihadapi dalam semua sektor, terutama dalam dunia pendidkan, sangat berat menghadapi persaingan dunia tersebut. Untuk menangani hal tersebut, perlunya Sumbar daya Manusia (SDM) yang handal, berkualitas dan Kompeten di bidangnya. Inti dari proposal ini penjelasannya dibagi dalam empat bagian yaitu: Tantangan global yang dihadapi Indonesia terutama di bidang Pendidikan di Era Industry 4.0 ini. Kemudian akan disampaikan / dijelaskan tentang Kondisi Neraca Pendidikan di Jawa Barat tahun 2017, serta kondisi dan permasalahan yang ada di Jawa Barat. Usulan solusi dan saran akan sampaikan untuk memecahkan masalah pendidikan di Jawa Barat. 79
I. Tantangan Global Pada Era globalisasi telah terjadi perubahan yang berlangsung begitu cepat dan munculnya berbagai tantangan sebagai dampak globalisasi dalam segala aspek harus dihadapi dan diselesaikan baik oleh masyarakat Indonesia pada revolusi Indoustri ke 4.0 ini harus siap berkompetisi di dunia global ini. Abad 21 ini Dunia telah memasuki revolusi digital atau Industri ke 4. Penggunaan Internet of Thing, Big data, Artificial intelegent, cloud database, dan lain lain akan mengubah pola kehidupan manusia . Perubahan tesebut terjadi juga dalam dunia Pendidikan. "Revolusi Industri 4.0, terutama untuk generasi Z yang lahir tahun 1995-2000 ini punya tantangan. Generasi milenial sangat gencar memanfaatkan teknologi dan mengikuti arus digital. Indonesia diprediksi akan mendapatkan anugerah Bonus Demografi atau ledakan penduduk usia produktif (15-64 tahun) selama rentang waktu 2020-2035, yang mencapai puncaknya pada 2030 mendatang. Jumlah usia produktif diperkirakan akan mencapai angka 70 persen dibandingkan dengan usia tidak produktif yang hanya sekitar 30 persen. Selama terjadi bonus demografi tersebut komposisi penduduk Indonesia akan didominasi oleh kelompok usia produktif yang bakal menjadi mesin pendorong pertumbuhan ekonomi kita. Masalahnya siapa yang paling berperan mengendalikan negeri Indonesia ini saat puncak bonus demografi terjadi pada 2030-2035? Jawabnya adalah anak-anak kita yang saat ini berusia belasan tahun (teens). Kalau saat ini berusia 15 tahun, saat puncak bonus demografi terjadi usia mereka sekitar 30 tahun, generasi muda tersebut pada usia optimum sedang semangatnya untuk bekerja dan berkarya untuk bangsa. Oleh karena itu siswa 80
siswa yang kini di usia belasan tahun itu harus kita persiapkan sebaik mungkin agar saat waktunya tiba harus mengendalikan negeri ini pada 2030-2035. Mereka telah menjadi manusia- manusia hebat yang betul-betul mampu membawa Indonesia mencapai masa kejayaan. Dilain pihak, kalau tahun-tahun puncak bonus demografi kita isi dengan manusia-manusia bodoh, lemah, generasi penghafal dan tidak mempunyai innovasi, serta manusia yang kecanduan narkoba, sudah pasti kita menyia-nyiakan kesempatan yang hadir sekali dalam sejarah setiap bangsa ini. Pertanyaannya yang muncul yaitu, apakah kita sudah mempersiapkan mereka? Jawabannya Belum, Hingga saat ini belum ada program Pemerintah untuk mempersiapkan manusia-manusia hebat guna menghadapi tantangan "tahun tahun emas" bonus demografi. Pendidikan mau tidak mau terlibat di dalamnya dan dituntut untuk mampu memberikan kontribusi yang signifikan. Di era globalisasi ini, dunia pendidikan pada umumnya sedang menghadapi berbagai tantangan, antara lain: pertama, globalisasi di bidang budaya, etika dan moral sebagai akibat dari kemajuan teknologi dan informasi. Kedua, diberlakukannya globalisasi dan perdagangan bebas, yang berarti persaingan dalam pekerjaan semakin ketat. Ketiga, hasil-hasil survey internasional menunjukkan bahwa mutu pendidikan di Indonesia masih rendah atau bahkan selalu ditempatkan dalam posisi juru kunci jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Pendidikan melalui sekolah dianggap memiliki posisi sentral dan strategis dalam mengembangkan segala potensi individu untuk siap hidup dalam kehidupan yang semakin divergen di masa datang. Pendidikan dengan sendirinya memang 81
berisikan pemikiran ke-masa depan, dan sejatinya tidak akan pernah stagnan. Sekolah kini menghadapi tantangan yang jauh lebih besar dari masa sebelumnya, terutama berkenaan dengan era komunikasi dan informasi yang bergulir pada abad 21 ini. Penguasaan ilmu eksakta, terutama di bidang science, technology, engineering, dan mathematic (STEM), memegang peran penting di dunia pendidikan. Menghadapi tuntutan bidang karir pekerjaan/ketrampilan abad 21 global, kelima bidang tersebut menjadi kunci sukses bagi pembangunan suatu negara, terutama dalam mempersiapkan kurikulum bidang karir pekerjaan negara berkembang seperti Indonesia. Pendidikan berbasis STEM membentuk sumber daya manusia (SDM) yang mampu bernalar dan berpikir kritis, logis, dan sistematis, sehingga mereka nantinya mampu menghadapi tantangan global serta mampu meningkatkan perekonomian negara." II. Kondisi Neraca Pendidikan di Jawa Barat Jawa Barat adalah propinsi yang sangat Penting dan vital sebagai barometer dari Pusat Pemerintahan Republik Indonesia. Dimana kestabilan politik dan keamanan Pemerintahan tergangung pada kondisi di Jawa Barat. Demikian pula halnya dengan Pendidikan serta pengembangan SDM baik Pendidikan Dasar dan Menengah maupun Pendidikan Tinggi, Jawa Barat memegang peranan yang sangat Penting. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu dikembangkan SDM unggulan yang terletak di Jabar ini mulai dari tingkat Pendidikan Dasar (SD/ MI; SMP, MTs) Pendidikan Menengah (SMA/SMK/MA) maupun Pendidikan Tinggi unggulan ( Seperti: ITB, UI, UNPAD, UI, Politeknik Manufaktur, dll). 82
Agar kita dapat lebih memahami permasalahan pendidikan apa saja yang terjadi di Jawa Barat secara komprehensif, data dan informasi Neraca Pendidikan Daerah 2017 yang diperleh dari Kementrian pendidikan dan Kebudayaan. Data ini dapat memberikan gambaran umum terkait kondisi pendidikan di Jawa Barat selama tahun 2017. Gambaran tersebut meliputi data Pendidikan Daerah jawa Barat 2017, Pendanaan pendidikan, Angka Partispasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) tahun 2016/2017. Kompetensi Guru dan Kualifikasi Guru, Akreditasi sekolah , dll. Kualitas sekolah di Jawa Barat dapat dilihat dari Akrditasi yang diperleh oleh sekolah tersebut seperti pada tabel 1 terlihat bahwa sekolah sekolah dari jenjanhg SD sampai SMA/SMK yang mendapat Akreditasi A di Jabar masih dibawah 50%, terutama SMK sebesar 68.2% masih belum terakreditasi. Hal ini menunjukan bahwa secara keseluruhan mutu sekolah, proses pembelajaran dan kualitas Guru serta siswa masih kurang baik. Tabel -1 : Akreditasi sekolah di Jawa Barat tahun 2017 AKREDITASI SD (%) SMP (%) SMA (%) SMK (%) A B C BELUM TERAKREDITASI 32.7 57.4 1.9% 8.4% 42.1 30.8 2.7% 24.4% 48.8 21.9 2.6% 26.7% 18.2 12.8 0.7% 68.2% 83
Gambar-1 : Neraca Pendidikan Jawa Barat 2017 Berdasarkan sumber dari Neraca Pendidikan Daerah 2017 (data Jawa Barat_rev3.pdf dr Nasional ) Tabel-2 menunjukan kondisi Jumlah rombongan belajar, guru dan siswa serta rasio antara guru dan siswa umumnya 1:20 untuk jenjang SD, SMP,dan SMK. kecuali SMA mempunyai ration yang 85
cukup baik yaitu 1: 19. Sedangkan untuk SLB rasionya sangat bagus yaitu 1:5, demikian juga jumlah siswa dalam rombongan belajar (ratio 1 kelas rata rata sekitar 35 siswa). Tabel-2 : Data Pendidikan Daerah Provinsi jawa Barat No Jumlah Ratio Ratio 1 Jenjang PAUD 2 SD 3 SMP 4 SMA 5 SMK 6 SLB 7 Sekolah 27.338 19.552 5.104 1.592 2.855 377 Ruang kelas - 138.252 52.289 18.515 26.895 3.682 Siswa 823.123 4.506.597 1.776.158 671.112 1.050.593 21.516 Guru 31.959 219.547 89.250 35.934 52.481 4.488 Guru:Siswa Kelas:siswa 1:26 1:20 1:20 1:19 1:20 1:05 1:33 1:34 1:36 1:39 1:06 Tabel-3 menunjukan Angka Partispasi Kasar (APK) untuk SD dan SMP sudah memenuhi, sedangkan untuk SMA dan SMK masih 76.6% siswa yang berpartisipasi Kasar. Sedangkan angka Partispasi Murni (APM) siswa SMA/SMK masih rendah yaitu 57.6%. Tabel-3 : Data APK dan APM Pendidikan Daerah Provinsi jawa Barat No 1 2 3 Jenjang SD SMP SMA/SMK Angka Partisipasi APM APK 96% 106% 77.9% 100% 57.6% 76.6% Mengenai angka putus sekolah umumnya dibawah 1%, kecuali angka putus sekolah untuk siswa jenjang SMK cukup tinggi yaitu 1.52%. Sedangkan siswa yang mengulung di jenjang SD cukup tinggi yaitu 0.43 %. Tabel-4 : Menunjukan siswa Putus sekolah dan mengulang. PARAMETER SD SMP SMA SMK JUMLAH SiSWA 4.506.597 1.776.158 671.112 1.050.593 86
PUTUS SEKOLAH 4.697 8.635 5.626 15.952 Ratio ( Persen) 0,10% 0,49% 0,84% 1,52% Siswa mengulang 19.284 2.104 396 1.117 Ratio ( Persen) 0,43% 0,12% 0,06% 0,11% III. Permasalahan Pendidikan di Jabar Beberapa permasalahan mutu Pendidikan di Jawa Barat akan kami klasifikasikan berdasarkan 3 (tiga) parameter yang akan ditinjau yaitu : A. Prestasi dan Kualitas Guru B. Prestasi dan kualitas Siswa C. Kinerja Kelembagaan Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota dan Propinsi A. Prestasi dan Kualitas Guru Berdasarkan data yang kami peroleh dari Uji Kompetensi Guru (UKG), Guru guru yang terletak pada Propinsi di Pulau Jawa, mempunyai kualitas lebih baik daripada guru2 di propinsi lainnya di luar Jawa. Kemudian saya membanding kualitas guru guru yang ada di Pulau Jawa saja, ternyata berdasarkan hasil uji Kompetensi Guru (UKG), Prestasi guru guru di Jawa Barat menduduki rangking ke 5 (lima) diatas propinsi termuda Banten yang menduduki ranking ke 6. Hal ini menunjukan bahwa kualitas guru di Jawa Barat masih jauh dibawah guru guru yang berada di Provnsi lain di Pulau Jawa kecuali banten dibawah Jawa Barat Statistik hasil UKG jenjang SD, SMP, dan SMA menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat menempati peringkat ke-5 di antara provinsi-provinsi di Pulau Jawa yang mutu pendidikan, tetapi relatif lebih baik ketimbang mutu pendidikan di luar Jawa. 87
Tabel-5: Hasil Ujian Kompetensi Guru (UKG) No. Kode Wilayah Propinsi SD Rank SMP Rank SMA Rank SMK Rank PEDA GOGI K Rank PROF ESIO NAL Rank RATA- RATA 1 2 3 4 5 6 10000 280000 20000 30000 40000 50000 Prov. D.K.I. Jakarta Prov. Banten Prov. Jawa Barat Prov. Jawa Tengah Prov. D.I. Yogyakarta Prov. Jawa Timur 60.64 53.22 56.65 61.88 66.36 58.90 3 6 5 2 1 4 63.37 58.30 60.70 66.14 68.92 63.07 3 6 5 2 1 4 70.00 64.57 66.73 70.10 73.78 67.31 3 6 5 2 1 4 60.06 56.23 59.29 61.91 66.00 60.53 4 6 5 2 1 3 56.74 51.76 54.36 57.25 60.94 55.22 3 6 5 2 1 4 65.09 57.67 60.95 65.89 69.63 63.12 4 6 5 2 1 3 62.58 55.90 58.97 63.30 67.02 60.75 Masalah utama Guru dengan kurikulum 2013, terlalu banyak tugas rutin guru, Misalnya guru terjebak dengan rutinitas, misalnya: Buat RPP, analisa dan evaluasi Soal B. Prestasi dan Kualitas Siswa Pada tabel 6 ditunjukkan bahwa hasil Ujian Nasional 2017, secara umum siswa siswa Provinsi jawa barat mendapat nilai UN semua jenjang pendidikan SMP, SMA dan SMK diatas rata rata Ujian Nasional, tetapi kenyataan jika dibandingkan dengan 6 provinsi yang ada di Pulau Jawa. Provinsi Jawa Barat menduduki ranking ke 5 untuk SMA IPA dan SMK, ranking ke 6 untuk SMA Bahasa, dan ranking ke 4 untuk SMA IPS. PRESTASI siswa siswa Provinsi Jawa Barat diatas provinsi Banten yang masih muda, tetapi masih dibawah propinsi lainnya di Pulau Jawa, kecuali hasil UN SMP menduduki posisi ke 2 terhadap provinsi DKI Jakaeta, Jawa Tengah, jawa Timur dan Banten. 88 Rank Rata-rata 3 6 5 2 1 4
Tabel-6: Hasil Ujian Nasional (UN) No. 1 2 3 4 5 6 Kode Wilayah Provinsi 10000 D.K.I. Jakarta 20000 Jawa Barat 30000 Jawa Tengah 50000 Jawa Timur 40000 D.I. Yogyakarta 280000 Banten Anggaran Pendidik an (%) 18.83 8.76 13.97 9.33 13.37 8.74 UN SMP Rank 57.16 58.86 54.06 54.78 62.11 47.42 3 2 5 4 1 6 UN SMA IPA 64.82 52.2 58.03 55.24 63.7 51.02 Rank 1 5 3 4 2 6 UN SMA IPS 61.59 48.8 53.29 48.67 60.12 44.07 Rank 1 4 3 5 2 6 UN SMA BAHASA 64.82 52.31 60.07 57.54 65.62 52.42 Rank UN SMK Rank 2 6 3 4 1 5 56.83 52.2 57.59 55.07 61.82 50.48 3 5 2 4 1 6 NASIONAL 52.87 47.9 47.9 47.9 53.75 Selain prestasi akademis yang dilihat dari hasil Ujian Nasionalnya, kami juga melihat prestasi siswa siswa Jawa Barat dalam Kompetisi Olimpiade Sain Nasional (OSN). Hasil dari Tabel 7 menunjukan bahwa Jawa Barat belum pernah menjadi Juara Umum dalam Kompetisi OSN. Hal ini tidak sejalan dengan Semboyan JABAR JUARA yang hanya merupakan slogan dari Pemerintah Provinsi jawa Barat, tetapi tidak didukung oleh Kerja keras dengan hasil yang nyata. Perolehan Medali pada tabel 6 merupakan indikator keberhasilan pembinaan di propinsi tersebut., berikut ini hasil yang diperoleh Propinsi Jawa Barat Paling tinggi pada posisi ranking 4 dari tahun 2015 samopai 2018 pada pertandingan OSN bidang : 1). Biologi; 2). Fisika; 3). Kimia; 4) Matenatika; 5) Komputer; 6). Astronomi; 7). Kebumian; 8) Geografi dan 9). Ekonomi. 89
90 Tabel 7 : Daftar 10 Besar Trekapitulasi Perolehan Medali OSN 2015 Sampai 2018 Perolehan Medali Olimpiade Sain Nasional (OSN) - SMA/MA Tahun 2018 MEDALI NO PROVINSI EMAS PERAK PERUNGGU TOTAL 01 DKI Jakarta 11 15 22 48 02 Banten 11 11 10 32 03 Jawa Timur 8 11 17 36 04 Jawa Barat 5 14 17 36 05 Jawa Tengah 4 17 13 34 06 D.I. Yogyakarta 2 3 9 14 07 Gorontalo 1 4 5 10 08 Sumatera Barat 1 4 4 9 09 Riau 1 2 8 11 10 Kalimantan Selatan 1 1 Perolehan Medali Olimpiade Sain Nasional (OSN) - SMA/MA Tahun 2017 MEDALI NO PROVINSI EMAS PERAK PERUNGGU TOTAL 01 D. K. I. Jakarta 14 25 11 50 02 Jawa Tengah 7 8 19 34 03 Banten 6 13 12 31 04 Jawa Timur 6 9 20 35 05 Riau 4 5 11 20 06 D. I. Yogyakarta 3 5 10 18 07 Jawa Barat 2 14 9 25 08 Sumatera Utara 1 4 8 13 09 Bali 1 2 4 7 10 Sumatera Barat 1 1 7 9
Perolehan Medali Olimpiade Sain Nasional (OSN) - SMA/MA Tahun 2016 MEDALI NO PROVINSI EMAS PERAK PERUNGGU TOTAL 01 D. K. I. Jakarta 10 18 23 51 02 Jawa Tengah 7 14 19 40 03 Jawa Barat 7 12 9 28 04 Banten 5 8 13 26 05 Jawa Timur 4 11 15 30 06 Sulawesi Selatan 3 2 1 6 07 Kalimantan Barat 2 3 5 08 D. I. Yogyakarta 1 10 9 20 09 Riau 1 4 7 12 10 Sumatera Utara 1 1 10 12 Perolehan Medali Olimpiade Sain Nasional (OSN) - SMA/MA Tahun 2015 NO PROVINSI EMAS PERAK PERUNGGU TOTAL 1 JAWA TENGAH 14 18 20 52 2 D. K. I. JAKARTA 7 18 19 44 3 BANTEN 5 11 8 24 4 JAWA TIMUR 5 9 9 23 5 D. I. YOGYAKARTA 5 7 11 23 6 JAWA BARAT 3 8 16 27 7 SUMATERA UTARA 2 2 5 9 8 GORONTALO 1 3 4 8 9 SULAWESI SELATAN 1 1 4 6 10 JAMBI 1 1 2 4 Mengapa saya katakan JABAR JUARA hanya slogan saja. Berikut ini contohnya untuk kompetisi lomba Olimpiade Sain Nasional (OSN) bidang Geografi. Jika melihat data statistik yang diperoleh dari Direktorat Pembinaan SMA, menunjukan bahwa prestasi dalam olimpiade bidang Geografi posisi Jawa Barat terletak pada ranking ke-12 pada tahun 2018. Selain itu dalam membina dan melatih Tim Indonesia untuk persiapan mengikuti 91
ajang kompetisi International Geography Olympiad (IGeo) tingkat Dunia yang diadakan tiap tahun di Negara yang berbeda beda. Ternyata Siswa siswa dari Jawa Barat belum pernah lolos dalam Seleksi ke Tingkat Internsional tersebut, dilain pihak ada siswa yang lolos dari Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Insan cendikia dari Gorontalo dan Tanggerang Provinsi Banten lolos mengikuti kejuaraan Dunia dan menang medali. Saya, sebagai orang jawa Barat, sangat sedih dan prihatin tidak ada siswa siswa yang mengharumkan Jawa Barat dalam kejuaraan Dunia Olimpiade Geografi Dunia. Padahal pusat Pembinaan Olimpiade dan Tim Juri kejuaraan Nasional 5 dari 9 bidang pertandingan ( Biologi, Matematika, Komputer, Astronomi, Geografi) sebagai para ketua team pembina dan Juri adalah dosen dosen ITB sedangkan bidang lainnya dipegang oleh UI dan UGM Gambar 2: Hasil Perolehan Medali OSN Tahun 2018 Hasil Kompetisi Festicval Seni dan Tari Tingkat Nasional tahun 2014 diperoleh gambaran bahwa Jawa Barat mendapat medali Emas untuk tingkat SD, SMP, SMA dan SMK. 92
PEROLEHAN MEDALI FLS2N TAHUN 2014 MEDALI EMAS JENJANG SD NO. LOMBA/FESTIVAL KATEGORI NAMA SEKOLAH PROVINSI Penyanyi Solo Terbaik 1 Menyanyi Solo 2 Pidato Bahasa Indonesia Terbaik 3 Membuat Bergambar Carita Pembuat Gambar Cerita Terbaik 4 5 6 Pidato Bahasa Indonesia Kriya Anyam Seni Tari Kreasi Baru Pantomim Pengkriya Anyam Terbaik Penari Kreasi Baru Terbaik Pantomim Terbaik Laras Whisanty Prameswari W SD Kartika Jaya II-5 Persit Bandar Lampung Putu Nadya Diandragita Jasmine Fitriyah Yamani Safira SDN 49 Kota Jambi SDN Pembina Luwuk SD Saraswati 3 Denpasar SDN Karangpawitan I SDN No.3 Bireuen SDN 49 Kota Jambi SDN Pembina Luwuk Lampung Bali Jawa Barat Aceh Jambi Sulawesi Tengah JENJANG SMP NO. 1 2 3 4 5 LOMBA/FESTIVAL Seni Baca Al Quran Seni Baca Al Quran Seni Baca Al Quran Seni Baca Al Quran Story Telling 6 Seni Tari Kreasi Seni Tari Kreasi 7 Seni Tari Kreasi 8 9 Seni Tari Kreasi 10 Seni Tari Kreasi 11 Membuat Cerpen 12 MUSIK TRADISIONAL 13 MUSIK TRADISIONAL 14 MUSIK TRADISIONAL 15 MUSIK TRADISIONAL 16 MUSIK TRADISIONAL 17 VOKAL GROUP 18 Menyanyi Tunggal KATEGORI Tilawah Putra Tilawah Putri Hifzsh Putra Hifzsh Putri Story Telling Terbaik Penari Kreasi Terbaik Penari Kreasi Terbaik Penari Kreasi Terbaik Penari Kreasi Terbaik Penari Kreasi Terbaik Pembuat Cerpen Terbaik Penyaji Terbaik Penyaji Terbaik Penyaji Terbaik Penyaji Terbaik Penyaji Terbaik VOKAL GROUP TERBAIK Menyanyi Tunggal Terbaik NAMA Muhammad Fachri Desi Novianti Muhammad Nashih Ulwan Sar'Atussajidah Matthew Devon Chandra SMP Muhammadiah Plus Gunungpring, Magelang SMPN 1 Tumijajar, Tulang Bawang Barat SMPN 6 Gorontalo SMPN 4 Malang SMPN 7 Kota Jambi Amadea Kristina SMPN 4 Malang SMP Cendana, Pekanbaru SMPN 7 Bandar Lampung SMPN 1 Purbalingga SMPN 3 Mengwi, Badung SMPN 2 Semarang Reka Diah Fasha PROVINSI SMPN 2 Kec. Lareh Sago Halaban, Lima Puluh KotaSumatera Barat Kepulauan Riau SMP Qur'an Center, Batam Kalimantan Timur SMP YPK Bontang, Kaltim Banten SMPN Al Azhar 11 Serang, Jawa Timur SMP Kristen Petra Kediri SMP Muhammadiah Plus Gunungpring, Magelang SEKOLAH Jawa Tengah SMPN 1 Tumijajar, Tulang Bawang Barat Lampung SMPN 6 Gorontalo SMPN 4 Malang SMPN 7 Kota Jambi SMP Sanjaya, Banjarbaru SMPN 4 Malang SMP Cendana, Pekanbaru SMPN 7 Bandar Lampung SMPN 1 Purbalingga SMPN 3 Mengwi, Badung SMPN 2 Semarang SMPN 2 Garut Gorontalo Jawa Timur Jambi Kalimantan Selatan Jawa Timur Riau Lampung Jawa Tengah Bali Jawa Tengah Jawa Barat JENJANG SMA NO. 1 Cipta Puisi 2 Baca Puisi 3 Menyanyi Solo 4 Menyanyi Solo Seni Kriya 5 6 Seni Kriya 7 Desain Poster 8 Desain Poster 9 Film Pendek 10 Drama Singkat/Fragmen 11 Tari Kreasi Berpasangan LOMBA/FESTIVAL KATEGORI Cipta Puisi Terbaik Baca Puisi Terbaik Penyanyi Solo Putra Terbaik Penyanyi Solo Putri Terbaik Pengkriya Putra Terbaik Pengkriya Putri Terbaik Desain Poster Putra Terbaik Desain Poster Putri Terbaik Film Pendek terbaik Drama Singkat/Fragmen Terbaik Penari Kreasi Berpasangan NAMA Imani Dinda Hanifah Desca Intan Camila Wahyudi Immanuel S Nada Destyara Ardiansyah Sindy Nur Fadillah M. Rifqi Mattalatta Niken Yunitasari SMAK IPEKA SUNTER SMAN 1 Lembang SMAN 1 Rantau Utara SEKOLAH SMAN 1 Ciranjang SMAN 4 Jakarta SMA Xaverius 2 SMAN 11 Garut SMAN 8 Berau SMAN 3 Kuningan SMAN 1 Pinrang SMAN 1 Banjarbaru SMAK IPEKA SUNTER SMAN 1 Lembang SMAN 1 Rantau Utara PROVINSI Jawa Barat DKI Jakarta Jambi Jawa Barat Kalimantan Timur Jawa Barat Sulawesi Selatan Kalimantan Selatan DKI Jakarta Jawa Barat Sumatera Utara JENJANG SMK NO. 1 2 3 Musik Daerah/Karawitan 4 Musik Daerah/Karawitan 5 Musik Daerah/Karawitan 6 Musik Daerah/Karawitan 7 Musik Daerah/Karawitan 8 Musik Daerah/Karawitan Seni Teater 9 10 Seni Teater 11 Seni Teater 12 Seni Teater 13 Seni Teater 14 Seni Teater 15 Musik Band 16 Musik Band 17 Musik Band 18 Musik Band 19 Musik Band 20 Musik Band 21 Musik Band 22 Musik Band 23 Musik Band 24 Musik Band 25 Musik Band 26 Musik Band 27 Solo Gitar Klasik 28 Solo Gitar Klasik LOMBA/FESTIVAL Tari Tradisional Tari Tradisional KATEGORI NAMA SEKOLAH SMK Negeri 2 Manokwari SMK Negeri 3 Sukawati SMK Negeri 1 Toboali SMK Negeri 6 Manado SMK Negeri 2 Manokwari Penyajian Tari Terbaik (SMK non Seni) SMK Negeri 3 Sukawati Penyajian Tari Terbaik (SMK Seni) SMK Negeri 1 Toboali Penyaji terbaik (SMK non Seni) Penyaji Inovatif Terbaik (SMK non Seni) SMK Negeri 6 Manado Kekompakan Tim Terbaik (SMK non Seni) SMK Negeri 1 Pangkalan Kerinci SMK Negeri 1 Pangkalan Kerinci SMK Negeri 8 Surakarta Penyaji terbaik (SMK Seni) SMK Negeri 10 Bandung Penyaji Inovatif Terbaik (SMK Seni) SMK Negeri 3 Sukowati Kekompakan Tim Terbaik (SMK Seni) Guntur Aji Pratama Pemeran Terbaik Putra Risa Erdila Pemeran Terbaik Putri SMK Negeri 12 Semarang Penyajian Terbaik (SMK non Seni) SMK Negeri 2 Semarang Penyajian Terbaik (SMK Seni) Agung Suartono Penata Artistik Terbaik Putra Risman Penata Artistik Terbaik Putri Trisna Saleh Drummer Terbaik (SMK non Seni) Ahmad Solikin Gitaris Terbaik (SMK non Seni) Muhammad Jayani Bassist Terbaik (SMK non Seni) Jeremia Sulu Keyboardist Terbaik (SMK non Seni) Sela Tumbelaka Vokalis Terbaik (SMK non Seni) SMK Negeri 1 Bontang Penyaji Terbaik (SMK non Seni) Didik Sahril Sidik Drummer Terbaik (SMK Seni) Ratna Mutu Manikam Gitaris Terbaik (SMK Seni) M. Ikbal Nasution Bassist Terbaik (SMK Seni) Muhammad Robiyana Keyboardist Terbaik (SMK Seni) Intan Martha Pertiwi Vokalis Terbaik (SMK Seni) SMK Negeri 8 Surakarta Penyaji Terbaik (SMK Seni) Sylvester Emor Solo Gitar Klasik Terbaik (SMK non Seni) STEVEN DWI HANSEN Solo Gitar Klasik Terbaik (SMK Seni) SMK Negeri 8 Surakarta SMK Negeri 10 Bandung SMK Negeri 3 Sukowati SMK Negeri 3 Pontianak SMK Negeri 7 Padang SMK Negeri 12 Semarang SMK Negeri 2 Semarang SMK Negeri 3 Palu SMK Negeri 1 Sumba Opu, Goa SMK Negeri 1 Bontang SMK Negeri 3 Manukwari SMK Negeri 1 Bontang SMK Negeri 1 Manado SMK Negeri 1 Manado SMK Negeri 1 Bontang SMK Negeri10 Bandung SMK Negeri12 Surabaya SMK Musik Cikini SMK Negeri10 Bandung SMK Negeri2 Kasihan SMK Negeri 8 Surakarta SMK Kristen 1 Tomohon SMK NEGERI 2 KASIHAN PROVINSI Papua Barat Bali Bangka Belitung Sulawesi Utara Riau Jawa Tengah Jawa Barat Bali Kalimantan Barat Sumatera Barat Jawa Tengah Jawa Tengah Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Kalimantan Timur Papua Barat Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Utara Kalimantan Timur Jawa Barat Jawa Timur DKI Jakarta Jawa Barat DI Yogyakarta Jawa Tengah Sulawesi Utara DI Yogyakarta 93
C. Kondisi Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Propinsi. Peningkatan Mutu pendidikan juga tergantung pada kinerja Dinas Pendidikan baik Tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi, Institusi pemerintah tersebut sebagai salah satu bentuk organisasi agar mampu mencapai keberhasilan sangat tergantung kepada sumber daya manusianya. Dalam hal ini "aparatur" yang mewakilinya tidak dapat dipegang oleh sembarang orang, dan memerlukan persiapan melalui pendidikan, pelatihan serta pengalaman yang memadai, sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas dan peningkatan kinerja SDM dalam menghadapi persaingan global. Dalam kaitan ini, salah satu (indikator keberhasilan suatu organisasi pemerintah yakni kelancaran pelayanan di sektor publik, dimana hingga saat ini belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat luas. Dengan adanya Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, diharapkan mampu memperbaiki manajemen pemerintahan yang beorientasi pada pelayanan publik, dan PNS tidak lagi berorientasi melayani atasannya, Sumber Daya Manusia yang handal dalam melaksanakan tugas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) harus selalu memiliki komitmen dalam melayani masyarakat sehingga tercipta good governance. Di Dinas Pendidikan Jawab Barat pentingnya kesadaran diri ASN yang mempunyai etos kerja yang baik dan proffesional serta motivasi tinggi sudah barang tentu akan menghasilkan kinerja yang baik untuk kepentingan masyarakat. Tantangan yang dihadapi aparatur Negara hingga saat ini antara lain, adanya peluang penyalahgunaan wewenang/ kekuasaan yang akan merugikan negara dan masyarakat. Saat 94
ini untuk mewujudkan aparatur negara yang bisa dipertanggung jawabkan, reformasi aparatur perlu dilaksanakan secara terus- menerus dengan ditopang oleh motivasi untuk mencari cara yang lebih efektif dan efisien. Aparatur pemerintah di Dinas Pendidikan Jawa Barat yang professional, sedikitnya terdapat lima ciri sebagai prinsip utama yang harus dipenuhi untuk bisa mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good public governace). yaitu: 1. Akuntabilitas ialah kewajiban untuk bertanggung jawab, (accountability) 2. Keterbukaan dan transparan (Openness and transparency) 3. Ketaatan pada aturan hukum 4. Komitmen yang kuat untuk bekerja bagi kepentingan bangsa dan Negara dan bukan kelompok atau individu 5. Komitmen untuk mengikutsertakan dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan Sebelum diberlakukan Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah sejak tahun 2010 sudah melaksanakan kebijakan pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP merupakan suatu sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan daerah, di mana SPIP merupakan suatu proses yang 95
integral pada kegiatan dan evaluasi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh jajaran pegawai agar tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam implemetasi pada tataran teknis kami sudah merintis, membuat dan mengembangkan sistem tersebut dan sampai saat ini masih belum berjalan dengan baik, karena masih terdapat penyalahgunaan wewenang, kurangnya komitmen, masih terdapat temuan hasil audit Inspektorat, BPK maupun Audit External lainnya hal ini diakibatkan kurangnya Komitmen dari para pengambil keputusan antara lain; Kepala Satuan Kerja yang tidak lain adalah Aparatur Sipil Negara, Selain itu dengan diterbitkan Permendiknas No.47 tahun 2011 tentang Satuan Pengawasan Intern tidak konsisten yang esensinya sangat berbeda. IV. Solusi Peningkatan Mutu Pendidikan di Jawa Barat A. Reformasi Pendidikan dan Skill yang dibutuhkan pada abad 21 Dalam Menghadapi tantangan Global dan dunia teknologi Informasi, Sangat diperlukan Manusia (Siswa siswa) Generasi Z yang siap bersaing dalam menghadapi Industry 4.0, Manusia unggul tersebut diperlukan skill dan kompetensi dalam bersaing. Tony Wagner (2008) in Educational Leadership, mengidentifikasi ada tujuh skills yang menjadi penentu kesuksesan anak pada abad 21. Tujuh skills tersebut adalah: 1. Critical thinking& problem solving 2. Collaboration across networks & leading by influence 96
3. Agility & adaptability 4. Initiative & entrepreneurialism 5. Effective oral & written communication 6. Accessing & analyzing information 7. Curiosity & imagination Persoalannya tujuh skills itu baru diajarkan di beberapa sekolah Favorite. Tetapi sekitar 99 % lebih sekolah-sekolah kita belum mengenalnya. Umumnya sekolah-sekolah di Indonesia sibuk mengajarkan anak didik untuk menghafal dan menyelesaikan soal-soal ujian. Dengan sistem pendidikan ini akhirnya siswa siswa menjadi generasi penghafal, sehingga kurangnya kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan daya cipta. Untuk bisa memanfaatkan peluang bonus demografi di Indonesia, anak anak kita yang saat ini berusia belasan tahun harus ditempa dirinya dan mendapat pembelajaran menjadi sosok Generasi Pencipta. Merekalah yang nanti menjadi penentu nasib Negara Republik Indonesia, apakah akan menjadi bangsa besar yang mampu bersaing di dunia Internasional atau sebaliknya, tetap menjadi negara miskin dan terbelakang. Strategy untuk menjadi Generasi Pencipta, harus memiliki empat kualitas personal dinamakan " 4-C", yaitu: 1. Curiosity, mempunyai daya imaginasi dan keingin tahuan yg tinggi 2. Critical thinking, berpikir kritis untuk merespon setiap masalah yang ada dan berupaya menepukan solusinya 97
3. Collaboration, menyelsaikan masalah dengan kolaborasi dan kerja tim serta menghargai keberagaman 4. Creating. Siswa memiliki daya cipta, berinnovasi dan agent of changes Diharapkan dengan skill dan kompetensi yang dimiliki oleh Siswa siswa generasi Z, bangsa iindonesia harus membangun sebuah model pendidikan yang mampu mengubah Generasi Penghafal menjadi Generasi Pencipta. Reformasi dalam peningkatan mutu Pendidikan mengahdapi Era revolusi Industri 4.0 antara lain yaitu : 1. Student Centre learning, ialah proses belajar mengajar diarahkan kepada siswa sehingga diharapkan munculnya kreaktivitas dan Innovasi. 2. Sistem pembelajaran yang berbasis student centre learning sifanya Costumised dan tidak ada rangking sistem. 3. Bobot sain dan teknologi yang seimbang dengan Ilmu sosial harap berimbang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 4. Membangun kerjasama antar lintas baik Etnik, Agama, bangsa sehingga merak akan respek satu sama lainnya. B. Peningkatan mutu Guru Masalah Pendidikan yang menghasilkan siswa berkualitas tergantung pada tiga komponen yang mencakup komponen: Kualitas Guru, Kurikulum Pendidikan, 98
Sarana Prasarana Pendidikan dan Siswa. Kurikulum 2013 ini terlalu memberatkan guru membuat laporan dan portofolio kegiatan. Kurikulum Depdikbud, terutama SMK masih kurang menyentuh dunia Industry, artinya konsep LINK and MATCH masih belum ditingkatkan. Maka Kurikulum tersebut perlu disesuaikan dengan kebutuhan Industry. artinya pada tahun ke 3 siswa harus full magang di Industry.Sarana dan Prasarana kami rasakan cukup dibantu oleh Kemdikbud Pusat, hanya perlu diperhatikan Sarpras bagi sekolah sekolah Keagamaan seperti MI, MTs dan MA yang dibawah binaan serta naungan KEMENAG kondisinya sangat memprihatinkan. Saran extreem saya sebaiknya Sekolah keagamaan tersebut Disatukan saja dibawah naungan Kemdikbud hanya semua personel yang ada di Dirjen Pendidikan Madrasah dipindahkan dibawah Naungan Kemdikbud sehingga pengelolaan dan kualitasnya terkontrol. Selain Kurikulum dan Sarana - prasarana Pendidikan, Guru merupakan kunci utama keberhasilan proses Pembelajaran di sekolah. Peningkatan mutu Guru ini merupakan hal pokok agar siswa yang dihasilkan harus berkualitas, kompeten dan mampu bersaing didunia global. Guru harus menguasai konten (Isi) bahan yang diajarkan serta uptudate mengikuti perkembangan Sain dan Technology . Usulan dalam program peningkatan mutu Guru yaitu : a) Dibentuk sistem Zonasi bagi sekolah sekolah di Kabupaten/Kota, berdasarkan Informasi Direktorat Jenderal Guru dan tenaga Kependidikan, saat ini sudah didirikan sekitar 6000 Zonasi di seluruh Indonesia. dari 99
100 b) Ditingkatkan peranan MGMP (Majelis Guru Mata Pelajaran) di tiap tiap zonasi sesuai dengan bidang mata pelajarannya, kemudian dipilih guru Inti sebagai Master Trainer. c) Syarat untuk memperoleh guru dan kepala sekolah inti sebagai master trainer dengan melaksanakan / melakukan seleksi guru dan Kepala Sekolah berpretasi yang mempunyai keinginan untuk maju, innovasi dan mau belajar. d) Diadakan Training of Trainer (TOT) bagi guru guru dan/atau Kepala Sekolah pilihan, berprestasi dan ingin menggali informasi yang baru. Diharapkan guru tersebut sebagai Master Trainer dan Agent of Changes di Propinsi Jawa Barat. e) Dalam training guru guru yang sebagai Master Trainer tersebut harus diberikan materi materi yang Higher Order Thinking (HOTS) dalam pembelajaran baik pedagogiknya maupun konten dari materi tersebut. f) Dilakukan Pemetaan kondisi mutu pendidikan di Kabupaten /Kota yang masih tertinggal, baik Tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA g) Guru guru dan Kepala Sekolah sebagai trainers, ditugaskan melakukan SABATICAL LEAVE ke daerah yang masih kurang mutu pendidikannya, yaitu ditugaskan ke kabupaten dan Kota yang gurunya akan dibina selama 1 semester atau 1 Tahun. Guru trainers tersebut harus diberi reward penghargaaan maupun insentif sebagai pengorbanan dia ke Kabupaten/ Kota
yang masih rendah mutunya. Selain itu peranan Kepala sekolah saat ini banyak mengerjakan tugas dari dinas Pendidikan, sebaiknya Kepala sekolah lebih banyak ditingkatkan dalam pengelolaan manajemen Sekolahnya. C. Peningkatan Mutu Siswa Selain Kurikulum dan Sarana -prasarana Pendidikan, Guru merupakan perlu diperhatikan, Juga Input Siswa perlu diseleksi berdasarkan cluster dari akreditasi Sekolah, Misalnya Akreditasi A, B dan C. Silahkan siswa bersaing dengan kemampuannya untuk menduduki atau mengikuti seleksi sekolah berdasarkan akreditasinya. Saya rasa seleksi dalam sistem ZONASI ini diperlukan karena kualitas guru belum merata, maka perlupemerataan mutu guru tersebut , tetapi untuk materi materi yang HOTs tidak bisa diberikan pada semua Zanasi, tetapi diberikan pada sekolah sekolah Unggulan dimana kualitas gunya lebih baik. Peningkatan mutu Siswa ini merupakan hal pokok para guru agar dihasilkan harus berkualitas, kompeten dan mampu bersaing didunia global. Siswa harus menguasai konten (Isi) bahan yang diajarkan serta uptudate mengikuti perkembangan Sain dan Technology . Usulan dalam program peningkatan mutu siswa yaitu: a) Peningkatan mutu siswa olimpiade dan bersamaan dengan pelatihan guru-gurunya agar dapat mendampingi siswa siswa dalam pembinaan di sekolah b) Guru guru tersebut bisa dilatih oleh para Juri dan Tim Olimpiade Nasional maupun Internasional yang 101
sebagian besar adalah dosen dosen ITB dan UI. Jadi sangat disayangkan Jika Dinas Pendidikan Jawa Barat tidak mengoptimalkan penggunaan para Dosen ITB yang notabene ITB dan UI adalah merupakan aset dan bagian dari Provinsi Jawa Barat. c) Pembinaan siswa berprestasi dan berbakat untuk mengikuti ekstrakurikuler pembinaan OSN yang berkesinambungan. D. Peningkatan Kinerja di Instansi Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota Kunci utama untuk solusi permasalahan pada Dinas Pendidikan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota adalah peningkatan SDM ASN di Dinas Pendidikan. Peningkatan pelayanan dan kinerja Dinas Pendidikan adalah terwujudnya Good Governance , meliputi Akuntabilias, Keterbukaan dan Transparan, Ketaatan pada Hukum, komitmen yang kuat untuk bekerja kepentingan negara dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Saran untuk meningkatkan kinerja di Dinas Pendidikan baik Kabupaten/Kota maupun Provinsi adalah : 1. Perubahan dari sistem manual kepada sistem menggunakan informasi teknologi, hal ini bermanfaat untuk menghindari kontak langsung antara aparat Asn dengan masyarakat. 2. Keterbukaan dan transparansi juga dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi Informasi secara online. Selain itu informasi diberikan secara terbuka sehingga masyarakat dapat mengakses informasi yang 102
ada. 3. Untuk meningkatkan ketaatan terhadap hukum, perlu adanya pembinaan moral, mental dan kejujuruan... baik melalui pelatihan Anti Korupsi 4. Perlku adanya pelatihan Bela Negara dan meningkatkan rasa kebangsaan serta cinta tanah air. V. PENUTUP Sebagai penutup dari prososal ini, dapat disarikan bahwa penjelasan ini dibagi 4 komponen yaitu: Tantangan global yang dihadapi Indonesia baik secara ekonomi , politik maupun Pendidikan. Kemudian penjelasana Kondisi Neraca Pendidikan di Jawa Barat serta kondisi dan permasalahan yang ada di Jawa Barat. Saran dan solusi kami sampaikan untuk memecahkan masalah di Jawa Barat. 103
MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI JAWA BARAT MELALUI PERAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) Hj. Anna Anggraeni, M.Pd. Ketua Bidang Humas Kerjasama Himpunan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) Pusat Berbicara tentang peningkatan mutu pendidikan di Jawa Barat, menurut pendapat saya Hj. Anna Anggraeni selaku praktisi memulai karir sejak tahun 1975 sebagai guru anak usia dini, saya mencurahkan hampir seluruh hidup saya, lahir 21 Desember 1955 hingga saat ini fokus untuk kemajuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Selain penyelenggara PAUD dengan 6 (enam) sekolah binaan, di bawah naungan Yayasan Pendidikan Maryana, juga sejak tanggal 14 Juni 1995 mendirikan Panti Asuhan Nurusyifa yang juga mendidik AUD. "Dihadapanmu ada masa depan. Mari kita putuskan rantai kemiskinan dan kebodohan melalui pendidikan". Butuh kepekaan dan pemikiran jauh ke depan dan ternyata terbukti, 105
butuh anggota masyarakat yang mampu menggerakkan, membuka wawasan dan berani berkorban mencurahkan perhatian, dengan analisis, praktisi mengalami sebagai sampel produk SDM dari beberapa kabupaten kota di Jawa Barat, bukan hanya berasal dari anak-anak yang di besarkan secara layak oleh kedua orang tuanya, tetapi juga bagi anak-anak jalanan, terlantar yatim piatu bahkan korban perceraian serta ekonomi yang lemah dari kedua orang tuanya. Bila tidak dibuka wawasan serta terjun langsung untuk dibimbing diberi kesempatan dengan melihat skill yang ada, maka anggota masyarakat yang seharusnya menjadi aset SDM bahkan sebaliknya. Ia tumbuh dan berkembang hanya besar badannya namun menjadi beban bagi pemerintah Jawa Barat. Hal ini sejalan dengan teori yang di sampaikan JAMES HECKMAN PERAIH NOBEL EKONOMI 2000 : PAUD INVESTASI NEGARA
Pentingnya investasi pendidikan bagi keluarga yang kurang beruntung untuk memperoleh persamaan akses terhadap pengembangan sumber daya manusia sejak dini Mengembangkan kemampuan, kognitif kecakapan sosial, kesehatan sedini mungkin sejak lahir sampai dengan usia lima tahun. Variabel non-kognitif (soft skills) penentu keberhasilan hidup, ketrampilan, meregulasi diri, menghadapi tekanan, menunda kenikmatan, ketekunan menghadapi kejenuhan, kecenderungan membuat rencana. (dikutip dari presentasi Direktur jenderal Paud dan Dikmas September 2017). 106
Menghayati pernyataan peraih Nobel tersebut, menurut pendapat saya terlebih saya mengalami secara langsung sebagai praktisi PAUD, juga dengan gigih berjuang bersama menghimpun gerakan melalui HIMPAUDI (Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia) untuk wilayah Jawa Barat, saya di amanahi sebagai Ketua Pengurus Wilayah Periode 2005-2010, pelantikannya dihadiri oleh Ketua Umum HIMPAUDI periode pertama yaitu DR. Gusnawirta dan dijuluki sebagai "anak sulung" terkait dengan SK No. 01 yang menandakan bahwa Pengurus Wilayah HIMPAUDI di Tingkat Provinsi adalah Jawa Barat sebagai Provinsi pertama se Indonesia, juga dihadiri oleh Dirjen PLS Ace Suryadi, Phd. serta Dirjen GTK Prof. DR. Dr. Fasli Djalal, Phd, Direktur PPAUD Dr. Gutama, para Kasubdit dari Dit. PAUD. Periode ke-2, 2010-2014, kembali Hj. Anna Anggraeni diamanahi sebagai Ketua PW HIMPAUDI Jawa Barat. Selama 2 periode berturut-turut sebagai Ketua PW HIMPAUDI, membuat tanggungjawabnya semakin besar, memberi motivasi para pendidik PAUD kompeten, saya rela meluangkan waktu untuk memberikan pembinaan ke pelosok-pelosok di 27 Kabupaten Kota di Jawa Barat. Pahlawan takkan datang sendiri dan takkan berjuang sendiri, maka untuk meningkatkan Mutu Pendidikan Di Jawa Barat "BENAHI MUTU PENDIDIKAN PARA PENDIDIK ANAK USIA DINI" karena dari tangan para pendidik anak usia dini sentuhan awal setelah pendidikan keluarga dan ini semua akan berdampak permanen. Dikaitkan dengan visi Jawa Barat, peningkatan mutu pendidikan di Jawa Barat tidak bisa dipisahkan dengan PERPRES No 59/2017 tentang pelaksanaan Pencapaian 107
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau 17 Sustainable Development Goals (SDGs). Dengan adanya program satu PAUD satu desa, maka peningkatan mutu pendidik dan kompetensi kelayakan mendidik anak usia dini akan menjadi aset SDM yang menguntungkan bagi Provinsi Jawa Barat. Hal ini membutuhkan tenaga dan pemikiran praktisi yang sangat paham kebutuhan di lapangan, karena di ibaratkan tanah yang di kelola dengan perencanaan yang baik oleh seorang arsitektur maka selain kekuatan, seni juga fungsi serta pemeliharaan jauh kedepan, dari luas lahan yang sama namun menghasilkan HAL YANG SANGAT BERBEDA. Demikian pula bila diibaratkan dengan 1 orang dokter yang salah dalam menangani seorang pasien maka yang jadi korbannya adalah seorang saja. Sedangkan bagi pendidik anak usia dini yang secara standart nasional memiliki aturan tersendiri perbandingan ratio antara pendidik dan murid, maka SANGAT MEMBAHAYAKAN BAGI MASA DEPAN BANGSA BILA ASET SDM Masyarakat Jawa Barat ditangani dengan mal praktek dari pendidik anak usia dini yang tidak kompeten. Peningkatan mutu pendidikan di Jawa Barat membutuhkan orang orang/anggota dewan pendidikan yang berpengalaman dengan medan wilayah Jawa Barat dengan 27 Kabupaten Kota serta menjadi penopang ibu kota dan penyumbang suara terbanyak saat PEMILU. Maka aset awal menjadi perhatian khusus dari para pendidik yang kompeten. Jauh sebelum Organisasi Mitra HIMPAUDI lahir, saya betul-betul manganalisi koordinasi dan memanfaatkan jejaring 108
dengan para anggota PKK. untuk membuat kegiatan besar, diantaranya bersinergi, dengan PKK Kabupaten Garut, PKK Kabupaten Bandung, dan Kota Bandung tempat saya bermukim, memberikan pembinaan cara Praktis Mendidik dan Melayani anak- anak Usia Dini kepada Kader-kader Posyandu. Kini kita memiliki organisasi mitra yang siap membantu dan menjalankan prototipe prototipe urang silih asah silih asih silih asuh silih wangikeun keur JAWA BARAT. Jepang juga telah membuktikan di tahun 1945, saat fokus pada pendidik anak usia dini, demikian pula pengalaman saat melawat ke New Zealand sebagai penghargaan pengelola Himpunan terbaik, negara yang sangat menjadi tuntunan untuk pendidikan anak usia dini namun sangat memuliakan kebudayaan. Hal ini sangat tepat untuk JAWA BARAT, beragam budaya kekayaan keragaman, dan kecintaan ini perlu di bangkitkan dengan kembali dengan penurunan bendera setiap tanggal 17 setiap bulannya dengan menampilkan kebudayaan secara bergilir dari 27 kabupaten kota. Sangat lemah bangsa ini jika kesatuan bangsa dan budaya sendiri tak dikenali tak dipelihara. Tanamkan sejak dini sesuai usia anak hingga ketahapan SMP, SMA/SMK untuk baris berbaris, disiplin, ikut upacara dan menyaksikan budaya di halaman Gedung Sate setiap tanggal 17 menjadi daya tarik tersendiri dan karismatik Gedung Sate. Pemimpin butuh mengenali potensi anggota masyarakatnya demikian juga anak-anak akan tergali meniru gaya kepemimpinan dan kecerdasan para pemimpinnya. Mereka butuh di asah dalam wadah organisasi dan pengakuan diri serta tergali soft skill yang dimilikinya. Aktivitas lain juga saya sebagai Asesor BAN PAUD, 109
dalam usia yang tidak muda lagi saya masih kuat menenteng tas besar mengarungi jalan terjal bahkan sampai naik ojeg, turun truk untuk melaksanakan tugas Visitasi, tujuannya yaitu menjalankan tugas mewujudkan generasi unggul masa depan yang berkarakter dan berakhlaqul karimah. Seperti yang saya alami di CISEWU Kabupaten Garut, infrastruktur sangat tidak menunjang batu-batu terjal, jalan yang tidak bisa dilalui mobil biasa, mengharuskan saya naik truk. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah, karena inilah potret yang sesungguhnya beberapa desa yang ada di Jawa Barat, penuh dengan PAUD-PAUD yang bertumbuhan dan memang butuh peningkatan mutu untuk mengawal aset SDM JAWA BARAT. Peningkatan mutu pendidikan di Jawa Barat membutuhkan masyarakat yang dibentuk dan beri kesempatan dan pengakuan sebagai masyarakat yang inspiratif. Alhamdullilah, saya Hj. Anna Anggraeni mengabdikan diri di PAUD sejak jadi guru TK tahun 1975 selanjutnya tahun 1978 mendirikan TK dan semakin berkembang, hanya ada kesempatan dan berimbas. Memikirkan bentuk sosial pula dengan dengan mendirikan PAUD Bermartabat, bertempat di Jalan Laksana No. 7 RT. 07 RW. 11 Kelurahan Cigending Kecamatan Ujungberung yang sengaja dibangun untuk warga kampung yang berdampingan dengan komplek. Juga 2 (dua) Panti Asuhan di Kabupaten Bandung yang meraih Juara Pertama LKSA terbaik tahun 2013 dan LKSA Nurusyfa di Kota Bandung yang juga menampung AUD. Saya melihat gagasan dan aktivitas Bunda Anna dalam menjalankan Fungsi Guru dan Kependidikan PAUD dan Dikmas sangat 110
memberi inspirasi.Dengan mempengaruhi orang lain untuk tidak diskriminasi. Dalam melayani AUD baik miskin ataupun kaya dimana pun berada, dalam benaknya hanya memikirkan bagaimana AUD mempunyai rekam jejak masa anak yang menyenangkan, diperlakukan dengan penuh kasih sayang. Sehingga wajar PAUD Bermartabat ini pernah dikunjungi oleh Menteri Pendidikan Bangladesh, Dosen tokoh PAUD New Zealand juga Dinas Sosial. Oleh sebab itu mari wujudkan masyarakat yang inspiratif dan berimbas bagi masyarakat lainnya. SELAIN MENINGKATKAN MUTU MENJADIKAN SDM INSPIRATIF JUGA KITA WUJUDKAN MELALUI PENDIDIKAN MASYARAKAT YANG INOVATIF Saat saya menjadi Ketua Pengurus Wilayah HIMPAUDI Jawa Barat, Terobosan pertama yakni sekaligus melantik para Ketua Pengurus Daerah 27 Kabupaten Kota dan diberikan pembekalan untuk segera membentuk para Ketua HIMPAUDI Tingkat Kecamatan, dengan demikian terobosan ini menjadi contoh inovatif untuk bekerja cepat tanpa melanggar aturan dan membuat organisasi langsung "menggurita" agar program melayani PAUD dapat langsung dirasakan masyarakat. Pola ini bisa kita lakukan dalam segala hal, memberdayakan pergerakkan masyarakat dengan inovasi inovasi yang di lakukan dengan mutu pendidikan termasuk dengan kemajuan teknologi, jalinan mitra dengan perguruan tinggi melalui Pola KKN bisa kita terapkan pengetahuan pentingnya pendidikan anak usia Dini sesuai dengan teori yang disampaikan peraih Nobel, ASET SDM menjadi INVESTASI JAWA BARAT melalui PAUD berkualitas. Lagu-lagu yang bermutu memuliakan Jawa Barat melalui guru PAUD akan menjadi strategi yang jitu karena Three in 111
one, yang di ajar adalah anaknya namun yang mendengar dan memahami minimal kedua orang tuanya, bisa mengangkat issue disesuaikan kepentingan Jawa Barat. Semakin paham sejak kecil maka kecintaan dan perjuangan untuk menjadi aset bermutu akan terbentuk. Inovasi juga dilakukan kepada guru-guru mendatangkan Ahli IT, memberikan kesempatan kepada guru-guru untuk terus belajar dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sungguh luar biasa dampak pendidik anak usia dini yang kompeten. PENGABDIAN LUAR BIASA Integritas moral yang tinggi dari pendidik PAUD saya yakin mampu untuk meningkatkan mutu Pendidikan di Jawa Barat karena saat fundamen dibentuk dengan baik maka kelanjutannya akan menjadi lebih mudah daripada kita memperbaiki para remaja putus sekolah ataupun ketulusan dan keikhlasannya dalam mengabdi untuk kemajuan PAUD harus kita terapkan bersama Long life Education juga menjadi solusi untuk peningkatan mutu pendidikan di Jawa Barat, alhamdullilah saya menempuh Bandung-Jakarta-Bandung untuk melanjutkan S2 PAUD Angkatan Tahun 2012 mengimplementasikan Long Life Education tuntas dan diabdikan ilmu yang didapat. Butuh pemahaman pada masyarakat tidak ada yang membatasi untuk belajar selain kesempatan kemauan yang kuat dan kejujuran dari semua, bisa diterapkan untuk memajukan pendidikan di Jawa Barat. Sejahtera lahir dan batin berarti akhlakul kharimah dan 112
keragaman beragama juga dilandasi kejujuran kita terapkan sejak anak usia dini, bila dengan suasana aman dan tidak ada kesenjangan antara sekolah bagi maasyarakat akan memberi peluang yang sama Maju bersama Membangun Jejaring Sumber Daya, anak-anak usia dini yang sekarang berada di PAUD dari Grand Design Pemerintah akan dijadikan kado ulang tahun seabad Indonesia Merdeka di tahun 2045. JAWA BARAT HARUS TAMPIL TERDEPAN SEBAGAI PROVINSI JUARA termasuk aset-aset SDM yang terbentuk melalui Peningkatan mutu yang dimulai dengan pendidik anak usia dini yang kompeten. PRAKTISI DENGAN PENGALAMAN DIPERLUKAN Praktisi dengan bisa bermitra dan koordinasi serta pembelajar menjadikan mutu pendidikan Di Jawa Barat meningkat dan seimbang antara teori dan keadaan sesungguhnya di Lapangan. Di dunia hanya ada satu tepatnya di kota Bandung pada tanggal 18 sampai dengan 24 April 1955 Kota Bandung Provinsi Jawa Barat membahana mengasilkan dasa sila Bandung. Kini tahun penghujung 2018, kita wujudkan bersama peningkatan mutu pendidikan di Jawa Barat melalui para pendidik anak usia dini yang kompeten untuk melanjutkan pahlawan sebelumnya. Mengapa saya selaku Calon Anggota Dewan Pendidikan Jawa Barat, untuk meningkatkan mutu pendidikan di Jawa Barat menyarankan agar perbaikan diawali dengan fokus memberikan peningkatan mutu pendidikan di Jawa Barat diawali dengan peningkatan mutu dan kesejahteraan para pendidik anak usia dini? Ada beberapa hal yang menjadi dasar hukum baik regional 113
Provinsi Jawa Barat, Nasional maupun Internasional. Adapun fokus perhatian dasar hukum pentingnya Pendidikan anak usia dini untuk mewujudkan PAUD investasi bagi Negara, dengan berlandaskan kepada : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. 3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 4. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya. 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal. 114
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Standar Pengelola Kursus. 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 86 Tahun 2014 Tentang Keaksaraan Dasar. 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 90 Tahun 2014 Tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Instruktur Pada Kursus dan Pelatihan. 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 129 Tahun 2014 tentang Sekolah rumah. 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 2014 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Pamong Belajar. 15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019. 16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Keaksaraan Lanjutan. 18. Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja 115
Direktorat Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Tahun Anggaran 2018. Seluruh peraturan hanya menjadi pelengkap peraturan di Negara kita tanpa ada sosialisasi yang membumi dan dampak pergerakkan bersama masyarakat yang sejak dahulu dikenal masyarakat Jawa Barat. Sebagai, masyarakat yang silih asah, silih asih, silih asuh tur silih wangikeun. Tentu hal ini sejalan dengan perwujudan Visi Jawa Barat 2018 : Terwujudnya Jawa Barat JUARA lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi. Singkat padat bermakna sangat dalam, berangkat dari visi dan landasan dasar Undang-Undang serta tuntunan dunia internasional, seperti dijelaskan diatas tentang 17 Sustainable Development Goals (SDGs) dengan tujuan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan. Selain mengenali dasar hukum dan tujuan global SDGs. Pendidikan berkelanjutan, kita perhatikan pula untuk di Jawa Barat, faktor-faktor yang mempengaruhi Perkembangan Paud. 1. Tuntutan orang tua, terkadang mempengaruhi guru karena tidak paham dengan tahapan perkembangan, maka banyak Lembaga yang orang tua muridnya meminta untuk diajarkan CALISTUNG-Membaca Menulis Berhitung dengan cara yang salah. 2. Pengakuan akan INVESTASI untuk masa depan. SEHINGGA BENAR- BENAR HARUS DI PAHAMI OLEH GURU, AYAH IBU DAN MASYARAKAT SEKITAR utuk memperlakukan anak usia dini dengan cara yang benar. Agar kelak terwujud anak menjadi 116
INVESTASI NEGARA dan bukan sebaliknya menjadi beben karena tidak bekerja, penganguran tidak memiliki SKILLS yang tentunya terlambat untuk diperbaiki BILA BUKAN DI MASA ANAK BERKEMBANG di masa Golden Age. 3. Strategi rekrutmen yang murah bagi sekolah swasta 4. Urbanisasi, beberapa tempat di provinsi Jawa Barat memiliki udara yang nyaman dan betah untuk menjadi tempat tinggal 5. Partisipasi perempuan di bursa kerja, banyaknya pasangan muda yang suami istri yang merasa cemas untuk mencari nafkah berdua, dan tidak paham dengan mengorbankan usia emas 1.000 (seribu) hari kehidupan, bagi anak usia dini. Ini harus di berikan pemahaman dengan membangkitkan seluruh jawatan. Termasuk para calon pengatin yang akan melangsungkan pernikahan. Bahkan tidak dapat dipungkiri bahwa cukup banyak laki-laki yang mungkin lebih rendah pendapatannya dibandingkan dengan istrinya. Dan tidak menutup kemungkinan pada akhirnya berkendala komunikasi dan berakhir dengan perceraian yang tentu merugikan dari setiap anak yang lahir, termasuk di dalamnya pengertian yang harus kita berikan kepada calon pasangan suami istri di tempat yang sangat banyak di Jawa Barat para istri menjadi TKW anak di besarkan suami ataupun nenek kakek dan disamping yang berhasil. Banyak pula yang menjadi stress dan bahkan kehidupan yang berantakan. 117
Hal ini harus di perhatikan, hasil analisis, menuturkan para peneliti, hasil pendidikan yang dengan ayah ibu sast anak usia dini, dengan anak yang ditinggalkan ibunya. Sungguh menjadi PR bersama kecuali dengan kita bersama karena dari pengalaman sebagai praktisi, kami sangat dapat mengenali anak yang penuh kasih sayang maupun anak yang hanya besar dari badannya saja. 6. Keterbatasan kapasitas publik. Hal ini perlu menjadi perhatian untuk peningkatan mutu pendidikan di Jawa Barat. Karena dengan ketidak pahaman sosialisasi masyrakat, maka akan terjadi lompatan gerakan yang besar dan diketahui seluruh masyarakat, hingga membumi dan masyarakat dengan sadar sendirinya, termasuk kita bisa memberi kesempatan pada orang tua murid. 7. Peran Bunda PAUD Bunda PAUD sangat membantu masyarakat untuk mengdongkrak pemahaman pentingnya PAUD juga upaya untuk kesejahteraan para pendidik. Mempelajari infrastruktur dan luasnya 27 kabupaten Kota, dikaitkan dengan satu desa satu paud sesuai yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dan sudah menjadi gerakan nasional untuk mencapai target penyediaan pendidikan yang berkualitas di Indonesia maka butuh perhatian barsama. Termasuk peran pemerintah, dalam hal ini yang berhadapan langsung dengan masyarakat. 118
Maksud saya, dengan skills yang dimiliki yang terhormat Bapak Gubernur sebagai arsitek, dan banyaknya perguruan tinggi yg bisa menjadi jejaring mitra, saya "memimpikan" penataan tempat yang mencapai minimal standar untuk bangunan PAUD. Dari pengalaman sebagai asesor saat visitasi, ada beberapa hal yang bisa kita perbaiki. Misalnya adanya bantuan untuk tambahan bangunan kelas, namun dengan uang negara yang relatif besar, jadilah ruang kelas yang model lurus saja tanpa WC, bagaimana hal ini bisa terjadi? Konon memang hanya untuk bantuan ruang kelas saja. Menurut saya PERLU pembenahan dan pengawasan. Pembenahan dari segi layout sesuai standar karena untuk PAUD dengan model sentra ataupun model lainnya dibutuhkan penataan yang optimal, dan bisa mengakomodir kebutuhan seperti Pojok Baca, Sentra Balok, Sentra Persiapan, Sentra Sains, dan hal lainnya termasuk kebutuhan kamar mandi untuk anak dan tempat cuci tangan. Berikan pada ahlinya bila ini terwujud maka di setiap kabupaten kota akan terdapat PAUD Unggulan yang memenuhi standar layout dan gerak anak. Bila diibaratkan dengan waralaba Indomaret, maka dengan mudah masyarakat mengenali standar bahan bangunan yang digunakan serta sekaligus dengan penataan yang seharusnya. Alam sekitar dalam konteks ECCE - Early Childhood, sangat menjadi modal untuk peningkatan mutu pendidikan. Merupakan sumber ajar yang tak akan pernah habis dan membuat anak- anak semua perkara yang di alam sekitarnya. Pada kenyataan di lapangan masih jauh untuk Explorer dan suatu hal sangat menarik. 119
Saya banyak temukan saat visitasi, tanah yang luas namun tak terencana. Tanpa WC/Kamar Mandi. Ditanya memang tidak ada dana khusus. Kiranya sesuatu yang berbeda dengan provinsi lainnya. Bisa menjadi tujuan wisata dan menarik perhatian, serta menjadi unggulan peran bunda PAUD yang baru dikukuhkan. Banyak PAUD yang justru hanya menggunakan lembar kerja berupa majalah, padahal kita tahu bahwa Provinsi Jawa Barat sangat kreatif. Kita coba galakan cara mengajar dengan benar.. Dengan menghargai keunikan anak juga dengan hasil yang berbeda bagaimana sejak kecil anak-anak dihargai dan terbentuk kepercayaan diri dan kemandiriannya. Semua dapat dilakukan melalui pendidik yang kompeten. Pendidik profesional karena saat ini kita penuh semangat untuk meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi Jawa Barat. Demikian pula kita semua sangat bangga dengan kuliner yang ada di Provinsi Jawa Barat. Namun di kampung-kampung masih terlihat masyarakat produktif di siang hari masih mendekap kedua kakinya. Sangat disayangkan apabila remaja miskin tanpa perencanaan menikahi gadis miskin, maka akan menghasilkan kemiskinan-kemiskinan baru yang tidak habis-habisnya terus berulang dan menjadi beban pemerintah. Jangan menunggu lagi kita harus bangkit bersama benahi diri. Solusi dari pendidik anak usia dini juga pemuda pemudi yang harus memiliki perencanaan dan kesiapan untuk masuk di gerbang pernikahan. Kegotong-royongan yang menjadi ciri, silih asah silih asih silih asuh silih wangikeun, modal falsafah yang berdampak sangat 120
besar. Pemimpin mengatur, praktisi dan akademisi membuat strategi dari mana kita mulai dan tentunya bukan hanya mudah pada kertas namun realistis untuk masyarakat Provinsi Jawa Barat. Termasuk saat ini perhatian dari pemerintah kabupaten/ kota nya sesuai kebijakan pemerintah, ada pula bantuan yang berupa barang/alat peraga edukatif. Kiranya pemberian butuh strategi mengingat tiadk semua lembaga mendapatkannya. Bagi yang berprestasi dan pengajaran dengan benar wajib dan layak untuk mendapatnya. Karena sebagus apapun alat peraga edukatif, saat pendidik memahami fungsi dan cara memainkan ataupun membereskannya, kami khawatir pada akhirnya menjadi penghias etalase serta tiada daya dan upaya untuk bangkit apalagi membenahi peningkatan mutu pendidikan. Kami yakin dan percaya dengan kebersamaan dan tujuan yang jelas selaku umat muslim kita yakini innamal a'malu binniat. Mutu pendidikan di Provinsi Jawa Barat harus meningkat. Sumbangan pemikiran telah kami buat. Dan berharap tetap menjadi provinsi unggulan untuk segera mencapai target. Akreditasi bila di tahun 2018 ini sukses dengan 3.750 dan bahkan mendapat kuota tambahan, maka hal ini menjadi gambaran kecil pergerakkan bersama. Semangat yang sama patahkan kemiskinan dan kebiasaan melalui Pendidikan. 121
PROBLEMATIKA PENGELOLAAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN DI ERA OTONOMI DAERAH (Mengkaji Raperda tentang Pendidikan Keagamaan di Jawa Barat) Hilmy Riva'i Kantor Kementerian Agama Kota Tasikmalaya Abstrak Kebutuhan terhadap lembaga pendidikan keagamaan ini menjadi urgen ketika dihadapkan pada kondisi realitas masyarakat Indonesia dalam menghadapi dinamika perkembangan peradaban global seperti sekarang. Namun Kenyataan empirik muncul tidak setaranya pengalokasian APBN ataupun APBD untuk Pendidikan Keagamaan. Secara implementatif masih terjadi ketimpangan terhadap Pendidikan Keagamaan dalam hal pengalokasian anggaran pembiayaan pendidikan di lembaga pendidikan keagamaan terbentur peraturan perundang- undangan, bahwa urusan agama menjadi salah satu urusan yang tersentralisir jadi hanya pemerintah pusatlah yang boleh memberikan pembiayaan bagi pendidikan keagamaan. dalam hal ini urusan agama menjadi urusan pemerintah pusat, maka konsekwensinya adalah pendidikan agama dan keagamaan 123
pun menjadi urusan absolut pemerintah pusat. Pemda hanya dapat memberikan afirmasi kepada layanan pendidikan keagamaan, jika telah ditopang dengan Peraturan Daerah atau regulasi- regulasi yang dibuat atas dasar political will pimpinan daerahnya. Dan untuk menjawab itu Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggulirkan Raperda tentang Pendidikan Keagamaan. Kata kunci : pendidikan keagamaan, otonomi daerah, kebijakan, Provinsi Jawa Barat PENDAHULUAN Pendidikan adalah hak seluruh warga negara. Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan yang mengedepankan rasa adil, merata, dan bermutu bagi seluruh warga Indonesia tanpa terkecuali. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam pendidikan memberikan pengertian tanpa pengecualian apakah miskin atau kaya, tanpa mengecualikan strata sosial tertentu, agama, atau budaya. Pengecualian dalam pendidikan berarti telah mengesampingkan rasa adil dan hal ini bertentangan dengan amanat Undang-Undang Dasar dan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya bahwa pendidikan itu dilaksanakan merata di seluruh wilayah Indonesia, bahwa Indonesia terdiri dari pulau-pulau yang dipisahkan oleh lautan yang kaya raya, lantas kemudian tidak memisahkan pemerataan kesempatan bagi rakyatnya untuk memperoleh akses dalam pendidikan. Manusia memerlukan pemenuhan kebutuhan spiritual, berkomunikasi atau berdialog dengan dzat Yang Maha Kuasa. Lebih dari itu, manusia juga memerlukan keindahan dan estetika. Manusia juga memerlukan penguasaan keterampilan tertentu agar mereka bisa berkarya, baik untuk memenuhi kepentingan dirinya sendiri maupun orang lain. Semua kebutuhan itu harus dapat dipenuhi secara seimbang. Tidak boleh sebagian saja 124
dipenuhi dengan meninggalkan kebutuhan yang lain. Manusia tidak cukup hanya sekedar cerdas dan terampil, tetapi dangkal spiritualitasnya. Begitu pula sebaliknya, tidak cukup seseorang memiliki kedalaman spiritual, tetapi tidak memiliki kecerdasan dan keterampilan atau keahlian tertentu. Instrumen yang paling mendasar untuk membangun manusia seutuhnya adalah memastikan setiap warga negara memperoleh hak terhadap pendidikan. Pendidikan yang selama ini mengedepankan ranah kognisi (pengetahuan) belaka harus diubah melalui penyeimbangan pengetahuan dengan sikap dan keterampilan. Hal ini bertujun agar pendidikan mampu melahirkan generasi yang cerdas dan bermoral. Konsep tentang pendidikan karakter dengan mengedepankan moralitas dalam penyelenggaraan pendidikan adalah pendidikan karakter yang berbasis pada tradisi lokal dan lokalitas ajaran agama, mampu memberikan pelajaran hidup yang berguna bagi proses perkembangan kedewasaan seseorang melalui proses pendidikan Kebutuhan terhadap lembaga pendidikan keagamaan ini menjadi urgen ketika dihadapkan pada kondisi realitas masyarakat Indonesia dalam menghadapi dinamika perkembangan peradaban global seperti sekarang. Perkembangan teknologi yang begitu cepat harus disertai dengan pemahaman keagamaan yang bagus agar moralitas umat terjaga dengan baik. Pemahaman keagamaan masyarakat Indonesia sekarang harus diakui masih rendah. Ini menjadi rentan di saat desakan perkembangan peradaban dunia. Tumbuh dan berkembangnya kelompok radikal, khususnya yang dipengaruhi oleh kelompok radikal Islam trans-nasional, di Indonesia saat ini bukan fenomena yang muncul seketika tetapi 125
merupakan suatu proses evolusi sejalan dengan dialektika antara perkembangan dinamis dari lingkungan strategis, baik pada tataran global, regional dan nasional dengan para aktor (baik manusia maupun organisasi kelembagaan), termasuk negara, Pemerintah, dan kelompok-kelompok kepentingan. Gerakan- gerakan transnasional, terutama yang menjadi bagian dari ISIS memiliki kemampuan sangat canggih dalam memanfaatkan teknologi siber (cyber technology). Pertumbuhan pengikut ISIS ditengarai sangat cepat di negara-negara maju seperti AS dan UE karena penggunaan dunia maya sebagai alat rekrutmen. Di Indonesia sendiri faktanya adalah berkembangnya media sosial yang bernarasi ideologi radikal, sementara itu, narasi kontra radikalisasi di dunia maya tidak sebanding dan kurang intensif dilakukan, sehingga yang terjadi saat ini adalah ketimpangan yang cukup besar antara yang pro-radikal dan kontra-radikal. Artinya saat ini pengaruh perkembangan globalisasi, terutama pada aspek teknologi informasi, benar-benar membuat ideologi radikal begitu mudahnya masuk ke masyarakat Indonesia. Media paling utama dalam menanamkan komitmen keagamaan dan kebangsaan yaitu dengan basic nilai-nilai. Lembaga pendidikan keagamaan diantaranya Pesantren sudah lama dikenal sebagai institusi pendidikan keagamaan yang sangat unik dan indigenius; khas Indonesia yang telah berusia ratusan tahun dan masih eksis sampai hari ini, karakter otentik pesantren dari zaman awal berdirinya telah menampilkan wajahnya yang toleran dan damai, di setiap pelosok-pelosok pedesaan Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, banyak ditemukan performance pesantren yang berhasil melakukan dialog dengan budaya masyarakat setempat. Keramahan wajah pesantren dibentuk oleh karakter pesantren itu sendiri, yaitu: (1). 126
Tawassuth yang berarti tidak memihak atau moderasi, (2). Tawazun, menjaga keseimbangan dan harmoni, (3) Tasammuh, toleransi. (4). Tasyawwur, musyawarah, (5) Adil, bersikap adil dalam beraksi ataupun bereaksi. Kelima karakter inilah yang sejak dahulu kala membentuk santri dalam menjalani kehidupan riil di masyarakat dalam berbangsa dan bernegara, sehingga kini kalau kita berbicara tentang solusi terhadap masalah terorisme dan radikalisme saya kira memang harus kita kembali kepada strategi pesantren, karena pesantrenlah yang memperkenalkan cara pertama untuk melindungi bangsa ini dari berbagai macam paham dari luar yang kini mulai menggerogoti bangsa. Sementara itu, sebagai sub sistem pendidikan nasional lembaga pendidikan keagamaan berhak mendapatkan perlakuan yang proporsional, adil, dan setara, baik di aspek perluasan akses, aspek peningkatan mutu, dan daya saing, maupun aspek manajemen dan tata kelola, yang secara konstitusional dijamin oleh Pasal 31 ayat 4 UUD NRI 1945, bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional. Sehingga penyebutan verbal numeral 20% anggaran pendidikan harus dialokasikan secara merata kepada semua komponen subsistem pendidikan, baik pada jenjang dan jenis pendidikan yang berbeda, dalam keseluruhan sistem pendidikan nasional, yang di dalamnya ada Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren. APBN 20% harus menempatkan pendidikan sebagai kultur investasi jangka panjang termasuk pendidikan agama di dalamnya Pendidikan Keagamaan lainnya. Kenyataan empirik muncul tidak setaranya pengalokasian APBN ataupun APBD untuk Pendidikan Keagamaan lainnya. Secara implementatif masih terjadi ketimpangan terhadap Pendidikan 127
Keagamaan dalam hal pengalokasian anggaran. Disparitas anggaran yang cukup tinggi antara lembaga pendidikan yang formal dengan lembaga pendidikan informal, tentunya berdampak dalam peningkatan mutu antara lembaga pendidikan yang sejenis, khususnya berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana. Fakta ketimpangan penganggaran ini menimpa pada Pendidikan Keagamaan di mana kondisi operasional lembaga pendidikan keagamaan diusahakan oleh masyarakat secara keseluruhan karena tidak mempunyai DIPA atau dana operasional yang jelas. Selain itu, pengajuan permohonan pembangunan Pendidikan Keagamaan terkendala oleh terbatasnya anggaran di Kementerian Agama dan tidak didukung oleh sebagian Pemerintah Daerah karena dianggap sebagai urusan yang bersifat vertikal. Pada umumnya satu-satunya penyangga financial kehidupan madrasah adalah wali murid sendiri. Sekalipun madrasah berada di bawah yayasan, tidak berarti bahwa yayasan tersebut mampu mencukupi seluruh kebutuhan madrasah. Pendanaan yang bersumber masyarakat, sesungguhnya tidak mencukupi, baik yang dibayar awal masuk atau bulanan. Besarnya dana yang dipungut dari wali murid itu, umumnya juga tidak besar, apalagi madrasah yang berlokasi di daerah masyarakat miskin, amat kecil. Akibatnya, dana yang dapat dikumpulkan oleh madrasah juga kecil. Kecilnya dana pendukung ini otomatis akan berpengaruh pada kecilnya kemungkinan madrasah memberikan insentif pada guru dan juga penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kualitas serta mutu pendidikan madrasah (Arifin Junaidi, 2016) Atas dasar itu, terlepas pro dan kontra mengenai kebijakan pengelolaan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan 128
secara nasional, maka patut dianalisis dan sekaligus diteliti lebih mendalam mengenai kebijakan pendidikan keagamaan di Provinsi Jawa Barat dengan rencana melahirkan Raperda Pendidikan Keagamaan Jawa Barat yang khusus menangani masalah pendidikan keagamaan pesantren maupun madrasah diniyah di lingkungan agama Islam maupun lembaga pendidikan keagamaan pada penganut agama lainnya. Hal ini sangat menarik, karena Raperda Pendidikan Keagamaan Jawa Barat diperuntukan bagi seluruh agama yang ada di Jawa Barat, baik Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha, dan Konghuchu. Atas dasar kepentingan untuk membantu Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam merealisasikan pencapaian visi misinya melalui Raperda Pendidikan Keagamaan, maka tulisan ini menjadi penting guna memperkuat lahirnya Raperda tersebut menjadi Perda Pendidikan Keagamaan Provinsi Jawa Barat, sehingga diharapkan tidak ada lagi sistem pengelolaan pendidikan keagamaan di Jawa Barat yang diskriminatif dan ditunjang oleh payung hukum atau regulasi seperti Perda yang dapat mengakomodir kepentingan semua pihak, baik Dinas, Kemenag, maupun stakeholders pendidikan keagamaan lainnya. RAPERDA PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PENDIDIKAN KEAGAMAAN Kebijakan Pemerintah di era otonomi daerah terkait dengan pendidikan keagamaan tercantum dalam Pasal 30 ayat (4) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.masuknya intervensi pemerintah terhadap kurikulum pesantren. Dengan demikian, sebenarnya 129
pesantren dan madrasah diniyah sebagai sumber pendidikan dan pecerdasan masyarakat Indonesia, yang sudah berurat berakar sejak sebelum kemerdekaan ternyata baru mendapatkan pengakuan secara yuridis pada era reformasi ini. Pengakuan tersebut sangaat jelas tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam undang-undang ini diakui kehadiran pendidikan keagamaan sebagai salah satu jenis pendidikan di samping pendidikan lainnya. Madrasah sudah berubah tidak lagi dikategorikan sebagai pendidikan keagamaan karena telah menjadi pendidikan umum (berciri agama), dan selama ini tidak lagi dipersoalkan legalitas ijazahnya. Undang-Undang Sisdiknas sadar dan sengaja mendifinisikan pendidikan agama yang harus di lakukan di luar madrasah yang terpinggirkan kini harus ditegakkan kembali. Hal ini karena semenjak madrasah berstatus pendidikan umum,tujuan madrasah dinilai semakin jauh dari cikal bakal kelahirannya, yahni untuk pembelajaran ilmu agama atau mempersiapkan ahli agama. Dalam kajian politik pendidikan disebutkan bahwa dunia politik dan dunia pendidikan adalah dua entitas yang memang berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan paradigma politik yang dianut pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap paradigma dan kebijakan pendidikan. Munculnya perubahan paradigma politik sejak 1999 di Indonesia dari sentralisasi ke desentralisasi (yang ditandai dengan lahirnya UU tentang Otonomi Daerah dan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah) berdampak luas terhadap pendidikan. Karena pendidikan merupakan aspek kehidupan bangsa yang juga diotonomikan, maka muncul paradigma dan format kebijakan dalam bingkai 130
- otonomi pendidikan. Ini pada gilirannya melahirkan banyak konsep baru dalam penyelenggaraan pendidikan seperti konsep Manajemen Berbasis Sekolah, muatan lokal, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), pembagian kewenangan pengelolaan jenjang, jalur, dan jenis pendidikan antara pusat dan daerah, dan termasuk pembiayaan pendidikan yang juga menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dan lahirnya Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri untuk mendampingi dan menjadi mitra birokrasi, dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sekaligus menjadi wadah peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan. Raperda Pendidikan Keagamaan di Jawa Barat sudah menggelinding dan masuk ke legislatif DPRD Jawa Barat, dan hal itu sudah dibentuk Pansusnya. Pada tanggal 26 Juni 2019 yang lalu Pimpinan dan anggota Panitia Khusus II DPRD Provinsi Jawa Barat tentang Pendidikan Keagamaan melakukan rapat pembahasan terkait Raperda Pendidikan Keagamaan bersama Biro Hukum Provinsi Jawa Barat, Yanbansos Provinsi Jawa Barat, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dan Kementerian Agama Kanwil Jawa Barat, di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. (Sumber, Tribun Jabar, 26/6/2019). Raperda Pendidikan Keagamaan di Jawa Barat merupakan terobosan baru untuk masyarakat Jawa Barat, karena pembiayaan Pendidikan selama ini terjadi kesenjangan antara pendidikan umum dengan Pendidikan Keagamaan. Kebijakan pemda dalam memajukan pengelolaan lembaga Pendidikan Keagamaan lainnya hanya sebatas pada acara seremonial dan event-event tertentu seperti perayaan-perayaan maupun pada pelatihan life skill, seperti pelatihan-pelatihan/life skill yang 131
dibina melalui kementerian lain yang membidanginya, itupun tidak sepenuhnya. Sedangkan yang berkaitan komponen utama pendidikan keagamaan Islam yang harus difasilitasi sebagaimana 8 komponen standar nasional pendidikan. Seperti ketenagaan (pengawas, ustadz/ustadzah, Badan Akreditasi Pendidikan Keagamaan, sarana proses pembelajaran, dll. Untuk lembaga pendidikan agama Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Konghucu belum ada sama sekali baik itu dalam bentuk regulasi/ Perda maupun bantuan melalui APBD. Alokasi anggaran pendidikan yang ditempatkan di Pemda Kabupaten/Kota maupun Provinsi selama ini diperuntukkan bagi layanan pendidikan sekolah (TK, SD, SMP, SMA, dan SMK), bukan untuk layanan pendidikan keagamaan. Pemda hanya dapat memberikan afirmasi kepada layanan pendidikan keagamaan, jika telah ditopang dengan Peraturan Daerah atau regulasi- regulasi yang dibuat atas dasar political will pimpinan daerahnya. Itu pun dengan berbagai catatan, yakni jika tidak dihalangi dengan sejumlah regulasi atau aturan dari Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pemeriksa Keuangan atau inspektorat terkait yang melarang Pemda untuk membantu layanan pendidikan yang bersifat sentralistik. Ini merupakan salah satu langkah nyata dan berani Pemprov Jawa Barat dalam upaya memberikan hak keagamaan kepada masyarakat Jawa Barat dan merupakan jawaban atas terjadinya polemik dan kekosongan peraturan perundang-undangan secara nasional dalam pengelolaan pendidikan keagamaan, khususnya dalam hal pembiayaan dan fasilitasi terhadap lembaga pendidikan keagamaan. Dalam hal pembiayaan menjadi hal yang sangat dilematis, 132
pembiayaan pendidikan di lembaga pendidikan keagamaan terbentur peraturan perundang-undangan, bahwa urusan agama menjadi salah satu urusan yang tersentralisir jadi hanya pemerintah pusatlah yang boleh memberikan pembiayaan bagi pendidikan keagamaan. dalam hal ini urusan agama menjadi urusan pemerintah pusat, maka konsekwensinya adalah pendidikan agama dan keagamaan pun menjadi urusan absolut pemerintah pusat termasuk dalam hal pembiayaan kecuali pemerintah pusat melimpahkan wewenangnya kepada pemerintah daerah. Maka Pemerintah daerah jika mengacu pada Pasal 10 UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tidak dapat membiayai urusan keagamaan dengan APBD nya. Namun sesungguhnya ada celah jika pendidikan keagamaan itu masuk dalam urusan pendidikan, tidak masuk urusan agama. Maka lembaga pendidikan keagamaan dapat dibiayai dengan APBD. UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa untuk Pemerintahan yang absolut sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (2) meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiscal nasional dan agama, kemudian pada penjelasan Pasal 10 huruf f bidang agama bait kedua menyatakan Daerah dapat memberikan hibah untuk peneyelenggaraan kegiatan kegiatan keagamaan, sebagai upaya keikutsertaan daerah dalam menumbuhkembangkan kehidupan beragama, misalnya penyelenggaraan MTQ, pengembangan bidang pendidikan keagamaan, dan sebagaimannya. Kata dapat berpotensi melahirkan tafsir dan praktek yang begitu lentur. Penyelenggara Pemerintahan memiliki kebebasan untuk menerapkannya atau tidak, sifatnya pilihan. Bahkan temuan beberapa penelitian, perhatian terhadap pendidikan keagamaan gencar dilakukan jika ada kepentingan politik lokal. Demikian 133
halnya konkurensi pembagian tugas Pusat dan Daerah pada aspek manajemen pendidikan tidak mencantumkan nomenklatur pendidikan Islam apalagi Pendidikan Madrasah. Dengan diundangkannya UU tentang Pemerintah Daerah, letak permasalahan dalam pengelolaan dan penyelenggaran pendidikan madrasah adalah terkait persepsi pemahaman otonomisasi tentang pembagian kewenangan antara pusat dan daerah. Kekuasaan daerah yang lepas dari kerangka kebijakan pusat dimana kebijakan pusat menempatkan Kementerian Agama dengan pertimbangan sejarah dan budaya bersama dan bersinergi dengan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan menangani pelaksanaan wajib belajar Pendidkan Dasar dan Menengah bagi Warga Negara hanya karena perbedaan struktur. Dalam UU Pemerintah daerah mengamanahkan tidak ada Otonomisasi dalam Kementrian Agama, maka banyak Pemerintah Daerah yang menolak untuk bersinergi dalam mengelola pendidkan dasar yang diwajibkan bagi Warganegara hanya karena lembaga Pendidikan dimaksud dalam naungan Kementerian Agama. Raperda Pendidikan Keagamaan tersebut diharapkan dapat menghilangkan diskriminasi keberpihakan Pemerintah Daerah dalam penganggaran dan pengelolaan pendidikan keagamaan. sebagai sub sistem pendidikan nasional lembaga pendidikan keagamaan berhak mendapatkan perlakuan yang proporsional, adil, dan setara, baik di aspek perluasan akses, aspek peningkatan mutu, dan daya saing, maupun aspek manajemen dan tata kelola, yang secara konstitusional dijamin oleh Pasal 31 ayat 4 UUD NRI 1945, bahwa Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta dari APBD untuk 134
memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional. Sehingga penyebutan verbal numeral 20% anggaran pendidikan harus dialokasikan secara merata kepada semua komponen subsistem pendidikan, baik pada jenjang dan jenis pendidikan yang berbeda, dalam keseluruhan sistem pendidikan nasional, yang di dalamnya ada lembaga pendidikan keagamaan. APBN 20% harus menempatkan pendidikan sebagai kultur investasi jangka panjang termasuk di dalamnya Lembaga Pendidikan Keagamaan. Kenyataan empirik muncul tidak setaranya pengalokasian APBN ataupun APBD untuk pendidikan keagamaan. Disparitas anggaran yang cukup tinggi antara lembaga pendidikan umum dan pendidikan keagamaan, berdampak dalam peningkatan mutu antara lembaga pendidikan yang sejenis, khususnya berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana. Raperda tersebut titik beratnya dimaksudkan menjadi pedoman untuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan keagamaan di daerah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan perundang-undangan, yang tujuanya memfasilitasi pendanaan penyelenggaraan, memperkuat aspek kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM dan kualitas peserta didik serta profesionalitas dan akuntabilitas pengelola pendidikan keagamaan. Dengan demikian diharapkan dengan perda permasalahan yang paling perlu mendapat perhatian yaitu fasilitasi untuk pengelolaan sumber daya organisasi yaitu: SDM (kyai, ustadz, pembina, pengelola, santri), sarana/prasarana (masjid, ruang kelas, pondok, sanitasi, akses informasi) dapat teratasi guna mewujudkan pendidikan keagamaan yang berkualitas. ini 135
Raperda Provinsi Jawa Barat tentang Pendidikan Keagamaan juga diharapkan dapat menjadi stimulus bagi masyarakat untuk lebih giat dan antusias memajukan pendidikan keagamaan di Jawa Barat karena sudah dipastikan akan terjadi peningkatan signifikan dalam hal kualitas maupun kuantitas yang menjadi tujuan perda dimaksud. Walaupun demikian masih ada hal lain yang sebetulnya menjadi permasalahan dan butuh pengaturan dalam hal pengelolaan pendidikan keagamaan selain dari yang menjadi maksud, tujuan dan ruang lingkup pengaturan perda tentang pendidikan keagamaan. Dalam hal yang terkait langsung dengan pengelolaan pendidikan keagamaan Seperti dalam hal manajerial (kelembagaan, tatakelola, pengawasan, penjaminan mutu dan lain sebagainya) masih perlu diatur dengan peraturan yang bersifat sentralistik. Yang tidak kalah penting yang belum diatur pada kondisi sekarang adalah tekait pendidikan agama terutama terkait dengan belum terpenuhinya kebutuhan terhadap guru pendidikan agama khususnya pendidikan agama Islam di Jawa Barat. Walaupun tidak terkait langsung dengan pendidikan keagamaan tetapi tujuannya sejalan dengan pendidikan keagamaan. Menurut data dari Kanwil Kementerian Agama Jawa Barat, bahwa guru PAI yang akan pensiun pada tahun 2019 cukup banyak yaitu 5.886 orang yang berasal dari Kementerian Agama sebanyak 320 orang, dan dari Dinas Pendidikan sebanyak 5.566 orang. Sementara itu, jumlah guru PAI tahun 2019 yang ada dan estimasi sampai lima tahun ke depan adalah sebagai berikut: 1. Guru PAI Tersertifikasi sebanyak 3.448 orang yang terdiri dari 3.366 orang PNS, dan 118 orang Non PNS 136
dengan perincian sebagai berikut: a. Tahun 2019 : PNS : 1.023 orang Non PNS : 22 orang b. Tahun 2020 : PNS : 709 orang Non PNS : 19 orang c. Tahun 2021 : PNS : 537 orang Non PNS : 10 orang d. Tahun 2022 : PNS : 556 orang Non PNS : 31 orang e. Tahun 2023 : PNS : 541 orang Non PNS : 30 orang 2. Guru PAI Belum Tersertifikasi sebanyak 6.490 orang yang terdiri dari 2.729 orang PNS dan 277 orang Non PNS dengan perincian: a. Tahun 2019 : PNS : 1.645 orang Non PNS : 110 orang b. Tahun 2020 : PNS : 362 orang Non PNS : 43 orang c. Tahun 2021 : PNS : 226 orang Non PNS : 35 orang d. Tahun 2022 : PNS : 244 orang Non PNS : 45 orang e. Tahun 2023 : PNS : 252 orang Non PNS : 44 orang 3. Adapun jumlah guru dan pengawas yang sudah tersertifikasi pada tahun 2019 di Jawa Barat sebagai 137
138 berikut: a. Guru Non PNS sebanyak 4.051 orang terdiri: Reguler = 3.672 orang Inpassing = 379 orang b. Guru PNS dan Pengawas sebanyak 13.303 orang terdiri: Kemenag = 1.715 orang Non Kemenag = 11.588 orang 4. Menurut perhitungan, kebutuhan Guru dan Pengawas PAI di Jawa Barat pada tahun 2020 sebanyak 4.323 orang Non PNS, dan 11.862 orang PNS dan Pengawas dengan perincian: a. Guru Non PNS sebanyak 4.323 orang: Reguler = 3.604 orang Inpassing = 719 orang b. Guru PNS dan Pengawas sebanyak 11.862 orang: Kemenag = 1.703 orang Non Kemenag = 10.159 orang 5. Selisih jumlah Guru dan Pengawas PAI di Jawa Barat: a. Guru PAI Non PNS sebanyak 372 orang terdiri: Reguler = 68 orang Inpassing = 340 orang b. Guru dan Pengawas PNS di Jawa Barat sebanyak 1.441 orang terdiri;
Kemenag = 12 orang Non Kemenag = 1.429 orang Total selisih antara kebutuhan dan ketersediaan guru PAI dan Pengawas di Jawa Barat adalah 1.169 orang. Dengan demikian ada persoalan lain yang tidak kalah penting dan mendesak dalam upaya untuk mencerdaskan masyarakat yang beriman dan bertaqwa selain melahirkan Perda tentang Pendidikan Keagamaan dengan objek pengaturan mengenai pendidikan keagamaan. Yaitu kondisi kebutuhan terhadap guru PAI pada pendidikan umum. Raperda sendiri di dalamnya tidak menyentuh pendidikan agama di pendidikan umum karena memang diluar konteks pendidikan keagamaan secara istilah, walaupun dalam PP 55 Tahun 2007 berkaitan dengan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan sebagai peraturan penjelas dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Diharapkan setelah membereskan permasalahan pendidikan keagamaan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat akan membuat regulasi yang mengakomodir kebutuhan guru pendidikan agama yang profesional, agar pengelolaan pendidikan agama dan keagamaan lebih bermutu. PENUTUP Berdasarkan uraian pada pembahasan, diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut: 1. Teori dan praktik empiris mengenai penyelenggaraan pendidikan keagamaan: a. Secara teoretis, pendidikan merupakan sistem untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala aspek kehidupan. Lembaga pendidikan 139
140 keagamaan sangat penting dan strategis dalam perannya memberikan kontribusi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan keagamaan bertujuan untuk terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. b. Dalam praktiknya, penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan mengalami permasalahan yang terpusat pada tiga persoalan yaitu regulasi, pembiayaan, dan manajerial. Tidak setaranya pengalokasian APBN ataupun APBD untuk lembaga pendidikan keagamaan secara implementatif menyebabkan masih terjadi ketimpangan terhadap lembaga pendidikan keagamaan dalam hal pemberian bantuan yang sangat tergantung dengan kebijakan yang diambil Pemerintah Daerah setempat. Pembiayaan seadanya yang mengandalkan dari siswa dan wali murid serta tidak standarnya pengelolaan dan kurikulum juga menjadi permasalahan bagi lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. 2. Dalam evaluasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan Pendidikan Keagamaan ditemukan beberapa permasalahan norma substantif perundang- undangan yang belum mengatur
pendidikan keagamaan secara komprehensif sehingga dalam implementasinya menimbulkan hambatan di lapangan, sehingga perlu adanya Peraturan Daerah tentang Pendidikan Keagamaan. 3. Maksud dan Tujuan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Keagamaan. Raperda tersebut beratnya dimaksudkan menjadi pedoman untuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan keagamaan di daerah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan perundang- undangan, yang tujuanya memfasilitasi pendanaan penyelenggaraan, memperkuat aspek kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM dan kualitas peserta didik serta profesionalitas dan akuntabilitas pengelola pendidikan keagamaan. Adapun saran penulis terkait pembahasan di atas adalah : 1. Kondisi lembaga pendidikan keagamaan yang ada di Jawa Barat selama ini berjalan seadanya atas dasar keikhlasan dan pengorbanan masyarakat secara mandiri. Oleh karena itu, sepatutnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan perhatian dan sekaligus alokasi dana untuk pengembangan lembaga pendidikan keagamaan dimaksud secara proporsional. 2. Lembaga pendidikan keagamaan harus meningkatkan kualitasnya dalam upaya upaya untuk mencerdaskan masyarakat yang beriman dan bertaqwa. 3. Dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pendidikan Keagamaan diharapkan titik bisa 141
peningkatan penyelenggaraan pendidikan keagamaan yang berkualitas dan sesuai standar nasional pendidikan. 4. Diharapkan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat membuat regulasi yang mengakomodir kebutuhan guru pendidikan agama yang profesional. 5. Perlu adanya pengaturan tentang Pendidikan Keagamaan dalam undang-undang, untuk penguatan kedudukannya dalam sistem pendidikan nasional dan mengakomodir kebutuhan penyelenggaraan dan tata kelola lembaga keagamaan yang baik. KEPUSTAKAAN Anonimous. (1994). Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989. Jakarta: Golden Terayon Press. ------------------------. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: PT Kloang Klede Putra Timur. -----------------------. (2004). Undang-undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004. Surabaya: Arloka. -----------------------. (2007). Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan. Jakarta: Kementerian Agama RI. Asrohah, Hanun. (1999). Sejarah Pendidikan. Jakarta: Logos. Barnadib, Imam. (1994). Ke Arah Perspektif Baru Pendidikan. Yogyakarta: FIP-IKIP. Dunn, William N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Fachruddin. (1999). "Pendidikan agama dan Otonomi Daerah: Sebuah Telaah Awal". Jurnal Pendidikan agama. 142
No. 4, Vol. 2. Jabar, Kanwil Depag. (2017). Himpunan Peraturan Perundang- undangan Bidang Pendidikan Keagamaan. Bandung: Kantor Wilayah Depag Propinsi Jawa Barat. Koswara, E. (2001). Otonomi Daerah untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat. Bandung: Yayasan Pariba. ---------------------. (2001). Paradigma Manajemen Pendidikan Menyongsong Otonomi Daerah. Bandung: Yayasan Amal Keluarga. Maksum. agama: Perkembangannya. Jakarta: Logos. (1999). Pendidikan Sejarah Muhaimin dan Abdul Mujib. (1993). Pemikiran Pendidikan Islam: Kajian Filosofik dan Kerangka Dasar Operasionalnya. Bandung: Trigenda Karya. Mulyasa, E. (2003). Pedoman Manajemen Berbasis Pendidikan agama. Jakarta: Depag RI. ------------------------. (2003). Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi. Bandung: Remadja Rosda Karya. Rahim, Husni. (2001). Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia. Jakarta: Logos. RI, Balitbang Depag. (1978/1979). Laporan Lokakarya Pelaksanaan SKB 3 Menteri. Jakarta: Balitbang Depag RI. ----------------------------. (1986). Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia. Jakarta: Dirjen Binbaga. RI, LAN. (2002). Akuntabilitas dan Good Governance. Jakarta: LAN-RI. -----------------------------. (2004b). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta: LAN-RI. ----------------------------. (2004c). Sistem Manajemen Kinerja Otonomi Daerah. Jakarta: LAN-RI. dan 143
Sagala, Syaiful. (2003). Desain Organisasi Pendidikan dalam Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah. Bandung: PPS UPI. Saleh, Abdul Rachman. (1984). Penyelenggaraan Pendidikan agama, Petunjuk Pelaksanaan Administrasi dan Teknis Pendidikan. Jakarta: Dharma Bhakti. -----------------------------. (2000). Pendidikan Agama dan Keagamaan: Visi, Misi dan Aksi. Jakarta: Gema Windu Pancaperkasa. Sidi, Indra Djati. (2001). Menuju Masyarakat Belajar: Menggagas Paradigma Baru Pendidikan. Jakarta: Logos. Silalahi, Pande Radja. (2000). "Implikasi Kebijakan Ekonomi Pemerintah Pusat dan Pembangunan Ekonomi di Daerah", dalam Jurnal CSIS, Tahun XXXIX, No. 1. Supriatna, T. (2000). Akkuntabilitas Pemerintahan dalam Administrasi Publik. Bandung: Indra Prahasta. Supriatna, Tjahya. (2001). Akuntabilitas Pemerintahan dalam Administrasi Publik. Bandung: CV. Indra Prahasta. Sutisna, Oteng. (1998). Administrasi Pendidikan: Dasar Teoritis untuk Praktek Profesional. Bandung: Angkasa. Syafiuddin (Ed.). (2004). Sinergi Pendidikan agama dan Pondok Pesantren. Jakarta: Kementerian Agama RI. Syamsuddin, Tugabus Abin. (2001). Menuju Desentralisasi Pengelolaan Pendidikan Dasar dalam Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa. Wirjosukarto, Amir Hamzah. (1999). Pembaharuan Pendidikan dan Pengajaran Islam. Jakarta: Mullia Offsert. Yunus, Mahmud. (1990). Sejarah Pendidikan di Indonesia. Jakarta: Hidakarya. 144
PERAN EVALUASI PENDIDIKAN PADA ERA DISRUPSI DI JAWA BARAT Iman Subasman Universitas Islam Al Ihya (UNISA) Kuningan Keadaan Disrupsi Memasuki abad 21 dunia menghadapai perubahan drastis yang didorong oleh perubahan masyarakat industri ke masyarakat industri teknologi dan informasi. Perubahan yang drastis tersebut ditandai dengan keadaan yang serba tidak pasti dan perubahan yang sangat cepat1. Untuk memaknai keadaan yang serba tidak pasti dan perubahan yang sangat cepat seorang ahli ekonomi dan industri mengenalkan istilah disrupsi. Disrupsi adalah istilah untuk keadaan yang sebenarnya terjadi sebagai akibat dari perubahan keadaan industri berawal dari perkembangan teknologi informasi yang telah berubah secara cepat. Dukungan teknologi informasi mempunyai dampak yang sangat besar 1 Hensley, N. (2018). Transforming Higher Education through Trickster-Style Teaching. Journal of Cleaner Production. 145
terhadap perkembangan industri.2 Adanya ketidakpastian dan perubahan yang sangat cepat memunculkan perubahan-perubahan sikap pada individu, kelompok masyarakat, organisasi maupun pada dunia industri.3 Cara menyikapi keadaan yang serba cepat berubah adalah melakukan adaptasi (penyesuaian) keadaan. Pada dunia industri, penyesuaian umumnya dilakukan dengan beralihnya tenaga manusia yang digantikan dengan mesin, promosi menggunakan teknologi, dan memanfaatkan pelayanan menggunakan teknologi informasi. Banyaknya peran manusia yang digantikan oleh mesin mengakibatkan terjadinya pengangguran. Perubahan tersebut sebagai respon industri yang seakan dituntut untuk memberikan pelayanan yang serba cepat dari pengguna barang maupun jasa industri. Adaptasi dunia industri menengah "tanpa arah" terhadap perubahan yang sangat cepat juga mendapatkan kritikan bahwa perilaku tersebut hanya menjadikan industri-industri di kelas menengah kebawah hanya akan menjadi "pengekor" dari perubahan industri raksasa. Alphan dan Gemici(Alpkan & Gemici, 2016) memberikan masukan agar industri menengah harus mempunyai kemandirian dalam memberikan pelayanan maupun inovasi produknya4. Ia memberikan saran agar industri beradaptasi tidak hanya dengan melakukan perubahan yang menyesuaikan dengan keadaan indutri raksasa tetapi juga melakukan adaptasi norma. Adaptasi norma merupakan gagasan 2 Suwardana, H. (2018). Revolusi Industri 4. 0 Berbasis Revolusi Mental. JATI UNIK: Jurnal 3 4 Ilmiah Teknik dan Manajemen Industri. Nagy, D., Schuessler, J., & Dubinsky, A. (2016). Defining and identifying disruptive innovations. Industrial Marketing Management. Alpkan, L., & Gemici, E. (2016). Disruption and Ambidexterity: How Innovation Strategies Evolve? Procedia - Social and Behavioral Sciences 146
yang cukup memberikan terobosan baru dan memberikan inspirasai bahwa inovasi, masih menjadi daya saing untuk tetap bertahan dalam era disrupsi. Pendapat Alphan dan Gemici tampaknya dapat menjadi dasar pemikiran bahwa beradaptasi pada era disrupsi dapat dilakukan dengan melakukan adaptasi nilai-nilai kemanusiaan yang dapat dilakukan melalui perubahan pola berpikir. Pendapat ini juga dapat menjadi rujukan bahwa perubahan yang cepat pada dunia industri harus diikuti dengan beradaptasi pada dunia pendidikan. Jawa Barat sebagai Provinsi penyangga ibukota harus terus menerus meningkatkan kualitas pendidikan pada berbagai aspek sebagai upaya melakukan antisipasi pada masa disrupsi dan bonus demografi yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2025-2045. Namun masih ada beberapa tantangan yang harus diselesaikan misalnya adalah pemerataan fasilitas pendidikan di seluruh daerah5 dan juga mempertahankan serta meningkatan prestasi.6 Salah satu hal yang sangat penting untuk dilakukan adalah dengan melakukan evaluasi yang baik terhadap pendidikan sehingga kebijakan, program, penilaian, pengukuran tingkat pendidikan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi yang baik. Disrupsi dan Perubahan Perilaku Efek lainnya pada kondisi disrupsi berupa perubahan perilaku. Gejala perubahan perilaku diawali dengan munculnya kecemasan- kecemasan pada individu, kelompok masyarakat, organisasi 5 " Ketua Dewan Pendidikan Jawa Barat : Fasilitas Pendidikan di Jawa Barat Belum Merata" diakses 2 Desember 2018. 6 kadisdik-jabar-bangga," Guru Jawa Barat Berprestasi di Tingkat Nasional" Diakses 2 Desember 2018 147
maupun pada perusahaan. Pada individu kecemasan yang paling tampak adalah kecemasan pada masalah ekonomi, seperti kehilangan pekerjaan dan keterpurukan ekonomi. Kecemasan pada masalah ekonomi berdampak kepada permalasahan lainnya sepertti kecemasan terhadap masalah keluarga, biaya sekolah anak, kesehatan dan pada kebutuhan pokok keluarga. Keadaan tersebut kemudian akan menjadi penyebab tekanan (stress) pada pikiran dan psikologi individu serta berdampak kepada lingkungan keluarga. Untuk mengatasi keadaan ini diperlukan adanya manajemen stress agar dampak yang ditimbulkan relatif dapat diatasi.7. Pada aspek lainnya akibat stress dapat menjadikan adanya perubahan paradigma dalam kehidupan individu. Kecenderungan sikap individualis adalah gejala yang tampak nyata di masyarakat. Sikap individualistis pada satu sisi dapat dimaklumi sebagai cerminan kecemasan yang dialaminya, namun sikap ini juga mengakibatkan sikap tidak peduli kepada lingkugan. Tampak dari keadaan ini adalah menjadikan keadaan lingkungan yang tidak peduli kepada keadaan lingkungan sosial disekitarnya. Pada masyarakat Indonesia yang umumnya masih mempunyai kohesivitas (kedekatan) sosial yang tinggi pada lingkungan adalah keadaan yang dapat mengancam kehidupan sosial. Nilai-nilai sosial dan norma yang telah ada menjadi hal yang akan terancam melalui sikap yang individualis. Pada masyarakat menurunnya sikap-sikap humanis karena perubahan sikap individu merupakan keadaan yang sangat mengkhawatirkan karena nilai-nilai tersebut umumnya adalah nilai yang telah berbaur dengan nilai-nilai agama . Secara tidak 7 Sala-roca, J., & Esturg, M. E. (2010). Disruptive behaviour of students in Primary education and emotional intelligence, 148
langsung, keadaan tersebut akan mengurangi sikap dan perilaku masyarakat dalam menjalan nilai-nilai keagamaan. Dari keadaan tersebut dapat dipahami bahwa perubahan-perubahan keadaan era disrupsi secara tidak langsung mengancam keadaan norma sosial di masyarakat. Pada dunia industri, disrupsi setidaknya memunculkan dua hal penting yaitu (1) pengurangan tenaga kerja8 dan (2) persaingan yang keras. Johnstone dan Kivima mengemukakan bahwa disrupsi telah menyebabkan tingkat pengangguran semakin tinggi. Banyak perusahaan yang telah menggantikan tenaga kerjanya dengan tenaga mesin dan serta pemanfaatan teknologi. Upaya yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dapat dipahami denngan pendekatan efisiensi dan memenuhi kebutuhan konsumen yang secara umum menghendaki pelayanan yang mudah dan praktis. Tindakan perusahaan mengurangi tenaga pekerja kemudian berlanjut dengan efek sosial lainnya seperti meningkatnya angka pengangguran dan kerawanan sosial lainnya. Persaingan yang keras pada era disrupsi memunculkan inovasi dalam melakukan adaptasi.9 Inovasi tersebut umumnya banyak dilakukan pada bidang marketing dan pelayanan yang praktis. Marketing yang paling sering digunakan pada masa disrupsi adalah marketing online (daring) yang dipandang sebagai cara praktis untuk meningkatkan penjualan produk-produk dari perusahaan-perusahaan. Tindakan serupa pun dilakukan oleh pelaku unit usaha kecil dan menengah dengan memanfaatkan pemasaran online sebagai upaya andalan untuk menjual hasil 8 9 Johnstone, P., & Kivimaa, P. (2018). Energy Research & Social Science Multiple dimensions of disruption , energy transitions and industrial policy. Energy Research & Social Science, Kramer, G. J. (2018). Energy scenarios - Exploring disruption and innovation. Energy Research and Social Science. 149
atau produknya. Secara praktis pemasaran online memberikan kemudahan jangkauan serta memudahkan pertemuan antara produsen dan konsumen. Kondisi seperti ini tampaknya seperti sebuah tuntutan yang saling menguntung kepada kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Adanya praktik pemasaran praktis seiring waktu menjadi gaya hidup sebagian masyarakat dengan istilah online shop. Pada era disrupsi salah datu ciri kuat pada era disrupsi ditandai dengan adanya transaksi-transaki tanpa tatap muka secara langsung dan tergantikan oleh pelayaan online. Tidak hanya dalam bentuk sistem informasi yang lebih hebat, media sosial pun menjadi alternatif dalam meningkatkan penjualan. Keadaan ini menjadikan dunia maya sebagai pengganti keadaan yang dianggap praktis untuk mewakili keadaan dunia nyata yang mulai dianggap tidak praktis dalam melakukan transaksi. Secara kehidupan sosial pasar yang semula biasa dijadikan sebagai interaksi sosial tergantikan oleh dunia maya dengan bantuan teknologi informasi. Inovasi lainnya yang muncul untuk memanfaatkan teknologi informasi adalah 3D Printing, Big Data, Bitcoin, Teknologi Cloud, Internet of Things , MOOCs (Masive Online Open Course) atau kursus online besar-besaran, dan media Sosial.10 Kemunculan ilmu pengetahuan yang mendukung untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi juga memberikan ruang untuk mempengaruhi perilaku-perilaku di masyarakat. Hal yang saat ini menjadi perhatian besar diantaranya adalah perilaku yang muncul akibat penggunaan media sosial yang telah menjadi bagian gaya interaksi di masyarakat. Pemetaaan keadaan ini 10 Dotsika, F., & Watkins, A. (2017). Identifying potentially disruptive trends by means of keyword network analysis. Technological Forecasting and Social Change, 150
dapat di sederhanakan dengan memberikan batasan bahwa era disrupsi telah merubah perilaku individu dan indutri yang dapat berdampak pada menurunnya nilai-nilai di masyarakat dan memunculkan kerawanan sosial. Disrupsi dan Aspek Pendidikan Selain berdampak kepada dunia industri dan kehidupan sosial, disrupsi juga memberikan dampak pada aspek pendidikan, diantaranya berupa kecemasan individu.11 munculnya MOOCs dan gangguan pada lingkungan sekolah. Pengguna media online secara umum adalah kaum remaja atau para pelajar. Keadaan ini menjadi keadaan yang cukup mencemaskan karena dalam banyak penelitian mengemukakan bahwa penggunaan media online pada para pelajar telah cukup memberikan pengaruh kepada akademik siswa.12 Selain itu belum adanya filter yang efektif tentang konten yang masuk ke dunia online menjadikan kekhawatiran tersendiri khususnya orangtua karena tidak bisa memantau tontonan maupun komunikasi anak-anaknya pada dunia maya. Ada tiga hal penting yang menjadi catatan efek media online terhadap keadaan akademik yaitu diskusi online, celaan dan emosial siswa di kelas. Evaldsson & Melander this paper explores the normative character and interactional embodied organization of negative emotions, in particular displays of anger, in classroom situations in which a student refuses to comply with the teachers\u2019 reproaches. We examine how embodied displays of negative affect and ascriptions of negative emotions work as procedures 11 Pyszczynski, T., & Kesebir, P. (2011). Anxiety buffer disruption theory: A terror management account of posttraumatic stress disorder. Anxiety, Stress and Coping, 12 Kristoffersen, J. H. G., Krægpøth, M. V., Nielsen, H. S., & Simonsen, M. (2015). Disruptive school peers and student outcomes. Economics of Education Review 151
in teacher\u2013 student interactions for invoking issues of accountability and teacher authority for managing problematic classroom conduct. The analyses draw on a video ethnographic study in a special teaching class, tracing trajectories of reproach- response sequences in which a student repeatedly contests the moral ordering of classroom relations. It is found that non- compliant student responses are shaped as embodied affective stances through prosody, body postures and gestures that accentuate the student's unwillingness to submit. The results show the dialogical organization of reproach-response sequences and the vulnerability of teacher reproaches to escalation of non- compliant student responses, here indexing aggressive acts as unjustifiable classroom conduct.", "author" : [ { "dropping- particle" : "", "family" : "Evaldsson", "given" : "Ann Carita", "non-dropping-particle" : "", "parse-names" : false, "suffix" : "" }, { "dropping-particle" : "", "family" : "Melander", "given" : "Helen", "non-dropping-particle" : "", "parse-names" : false, "suffix" : "" } ], "container-title" : "Linguistics and Education", "id" : "ITEM-1", "issue" : "February", "issued" : { "date-parts" : [ [ "2017" ] ] }, "note" : "Dengan membangun pendekatan analitik percakapan multimodal etnometodologi, makalah ini mengeksplorasi karakter normatif dan organisasi emosi negatif yang berinteraksi, khususnya dalam menampilkan kemarahan, dalam situasi kelas di mana seorang siswa menolak untuk mematuhi teguran guru. Kami memeriksa bagaimana tampilan yang diwujudkan dari pengaruh negatif dan atribut emosi negatif bekerja sebagai prosedur dalam interaksi guru-siswa untuk menerapkan isu akuntabilitas dan otoritas guru untuk mengelola perilaku kelas yang bermasalah. Analisis ini menggunakan studi etnografi video di kelas pengajaran khusus, menelusuri lintasan- 152
lintasan tentang reproach-response sequences di mana seorang mahasiswa berulang kali mempertanyakan susunan moral hubungan ruang kelas. Ditemukan bahwa tanggapan siswa yang tidak sesuai dibentuk sebagai sikap afektif yang diwujudkan melalui prosodi, postur tubuh, dan gerak tubuh yang menekankan keengganan siswa untuk tunduk. Hasilnya menunjukkan organisasi dialogis tentang respons-respons yang mencela dan kerentanan guru yang dicela terhadap eskalasi tanggapan siswa yang tidak sesuai, di sini mengindeks tindakan agresif sebagai perilaku kelas yang tidak dapat dibenarkan.", "page" : "73- 86", "title" : "Managing disruptive student conduct: Negative emotions and accountability in reproach-response sequences", "type" : "article-journal", "volume" : "37" }, "uris" : [ 86f1-e362efb20a83" ] } ], "mendeley" : { "formattedCitation" : "(Evaldsson & Melander, 2017 mengemukakan bahwa chating (obrolan) pada media online cenderung ke arah prilaku negatif.13 Perilaku negatif yang seringkali muncul dalam obrolan adalah obrolan yang banyak melanggar etika maupun norma seperti masalah sex, minuman keras, tindak kekerasan, berita bohong maupun ujaran kebencian. Memperhatikan keadaan ini dapat dilihat beberapa pemandangan di lingkungan dimana sesama teman menjadi tampak asing dan lebih tampak teman di sebelahnya akrab dengan dengan alat komunikasi handphone (HP) nya, keadaan ini memberikan pemandangan baru bahwa HP dapat mendekatkan teman yang jauh dan menjauhkan teman yang dekat. Keadaan seperti ini tampak sebagai pemandangan yang biasa dalam masyarakat. Pada kondisi keprihatinan ini 13 Evaldsson, A. C., & Melander, H. (2017). Managing disruptive student conduct: Negative emotions and accountability in reproach-response sequences. Linguistics and Education 153
dapat dikatakan bahwa sebagian pelajar seperti mendapatkan "mainan baru" ketika mendapatkan teknologi informasi. Keadaan seperti ini tampaknya sulit dihindari karena HP telah mewabah bahkan bahkan menjadi ketergantungan para pelajar. Efek lainnya adalah adanya HP interaksi pelajar dengan buku, rekan, dan tema-tema pelajaran di sekolah tergantikan oleh tema-tema obrolan pada alat komunikasi. Adanya perkembangan dalam dunia teknologi dan informasi telah membentuk keadaan tersendiri melalui media sosial (medsos) . Medsos telah memberikan kebebasan semua individu untuk berbicara dengan menggunakan akun pribadinya. Seakan media sosial menjadi dunia kebebasan tanpa batas, tanpa nilai bahkan norma. Kebebasan dalam mengemukan pikiran memberikan kesempatan untuk menyampaikan ketidakpuasan, ketidaksukaan siswa kepada gurunya dapat melalui akun medos. Kondisi ini yang memberikan ruang bagi pelajar untuk mencela keadaan guru jika mereka tidak menyukainya. Celaan kepada guru melalui medsos menjadi kekhwatiran tersendiri pada lingkungan sekolah. Celaan kepada guru baik secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk sindirian melalui medsos, telah menjadi hal yang dapat merusak ketentraman suasana pembelajaran di kelas. Pada keadaan tersebut lingkungan sekolah seakan tersandera oleh kebebasan medsos. this paper explores the normative character and interactional embodied organization of negative emotions, in particular displays of anger, in classroom situations in which a student refuses to comply with the teachers\u2019 reproaches. We examine how embodied displays of negative affect and ascriptions of negative emotions work as procedures in teacher\u2013student interactions for invoking issues of accountability and teacher authority for 154
managing problematic classroom conduct. The analyses draw on a video ethnographic study in a special teaching class, tracing trajectories of reproach-response sequences in which a student repeatedly contests the moral ordering of classroom relations. It is found that non-compliant student responses are shaped as embodied affective stances through prosody, body postures and gestures that accentuate the student's unwillingness to submit. The results show the dialogical organization of reproach- response sequences and the vulnerability of teacher reproaches to escalation of non-compliant student responses, here indexing aggressive acts as unjustifiable classroom conduct.", "author" : [ { "dropping-particle" : "", "family" : "Evaldsson", "given" : "Ann Carita", "non-dropping-particle" : "", "parse-names" : false, "suffix" : "" }, { "dropping-particle" : "", "family" : "Melander", "given" : "Helen", "non-dropping-particle" : "", "parse-names" : false, "suffix" : "" } ], "container-title" : "Linguistics and Education", "id" : "ITEM-1", "issue" : "February", "issued" : { "date-parts" : [ [ "2017" ] ] }, "note" : "Dengan membangun pendekatan analitik percakapan multimodal etnometodologi, makalah ini mengeksplorasi karakter normatif dan organisasi emosi negatif yang berinteraksi, khususnya dalam menampilkan kemarahan, dalam situasi kelas di mana seorang siswa menolak untuk mematuhi teguran guru. Kami memeriksa bagaimana tampilan yang diwujudkan dari pengaruh negatif dan atribut emosi negatif bekerja sebagai prosedur dalam interaksi guru-siswa untuk menerapkan isu akuntabilitas dan otoritas guru untuk mengelola perilaku kelas yang bermasalah. Analisis ini menggunakan studi etnografi video di kelas pengajaran khusus, menelusuri lintasan- lintasan tentang reproach-response sequences di mana seorang mahasiswa berulang kali mempertanyakan susunan moral 155
hubungan ruang kelas. Ditemukan bahwa tanggapan siswa yang tidak sesuai dibentuk sebagai sikap afektif yang diwujudkan melalui prosodi, postur tubuh, dan gerak tubuh yang menekankan keengganan siswa untuk tunduk. Hasilnya menunjukkan organisasi dialogis tentang respons-respons yang mencela dan kerentanan guru yang dicela terhadap eskalasi tanggapan siswa yang tidak sesuai, di sini mengindeks tindakan agresif sebagai perilaku kelas yang tidak dapat dibenarkan.", "page" : "73- 86", "title" : "Managing disruptive student conduct: Negative emotions and accountability in reproach-response sequences", "type" : "article-journal", "volume" : "37" }, "uris" : [ 86f1-e362efb20a83" ] } ], "mendeley" : { "formattedCitation" : "(Evaldsson & Melander, 2017 Selain hal-hal yang mengkhawatirkan berupa celaan dan obrolan yang cenderung negatif, teknologi telekomunikai dan informasi juga mendorong adanya inovasi yaitu adanya kursus- kursus online yang dapat dimanfaatkan oleh siswa diluar sekolah tanpa tatap muka. Fenomena in juga menjadi sebuah fenomena baru, dimana pelaku-pelaku bisnis banyak menawarkan kemudahan pembelajaran dengan menggunakan cara online.14 Cara ini banyak sekali ditempuh karena dipadang sebagai cara yang praktis. Pelayanan terhadap kemudahan belajar dengan sistem online juga sebagai tantangan baru. Suasana belajar yang ada mengurangi kedekatan humanis guru dan siswa, tetapi sudah tergantikan dengan media komunikasi pengganti tatap muka. Memperhatikan keadaan disrupsi pada aspek pendidikan dapat dikatakan disrupsi telah merubah paradigma pembelajaran yang 14 Brahimi, T., & Sarirete, A. (2015). Learning outside the classroom through MOOCs. Computers in Human Behavior 156
harus disesuaikan dengan perkembangan keadaan saat ini, agar esensi pendidikan sebagai pembentukan manusia seututuhnya tidak terganggu oleh kemajuan teknologi.15 Solusi yang telah dilakukan Terhadap keadaan disrupsi telah banyak dilakukan solusi-solusi diantaranya dua hal yang penting yaitu memberikan penyadaran keadaan disrupsi, meningkatkan aspek humanis pada pendidikan dan mengembangkan rasa tanggungjawab. Masa disrupsi tak bisa lagi dihindari, akan terus berlangsung dan menuntut adanya adaptasi yang cepat pada masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini maka upaya penyadaran kepada masyarakat harus terus dilakukan.16 Upaya yang dilakukan harus dapat memberikan penjelasan bahwa disrupsi dapat memberikan peluang positif namun dapat juga memberikan peluang negatif. Pemberian informasi yang jelas kepada masyarakat diharapkan dapat menyadarkan untuk segera beradaptasi dengan keadaan. Tema kesadaran yang terpenting adalah menumbuhkan harapan bahwa dengan potensi yang dimiliki, masyarakat akan tetap mempunyai peluang yang sama untuk maju, berkarakter dan meningkatkan kesejahteraannya. Selain meningkatkan kesadaran, upaya lain yang telah dilakukan adalah mengembangakan nilai-nilai humanis dalam lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolah. Suasana dan sikap individualis harus dikembalikan kepada keadaan yang humanis. Keadaan dan perkembangan teknologi tidak dibiarkan menganggu dan merusak tata nilai yang ada dimasyarakat, 15 Fauzi, H., Islam, U., Sunan, N., & Yogyakarta, K. (2017). Kurikulum 2013 Untuk Total Quality Education Di Indonesia. Jurnal Tarbawi 16 Clarke, D., Murphy, C., & Lorenzoni, I. (2018). Place attachment, disruption and transformative adaptation. Journal of Environmental Psychology 157
sekolah serta lingkungan lainnya. Upaya mengembalikan nilai ditengah pesatnya perkembangan teknologi dan industri akan menjamin manusia tetap mempunyai nilai-nilai kemanusiaan yang harus tetap dijunjung tinggi oleh masyarakat serta menjamin kelangsungan kehidupan bermasyarakat yang baik. Nilai-nilai humanis yang telah ada dan tidak bertentangan dengan norma- norma agama sebaiknya dipertahankan sebagai acuan dalam mengembalikan nilai-nilai dan perilaku masyarakat. Upaya ini diharapkan dapat menempatkan nilai-nilai kenanusiaan dan pertimbangan dalam mengembangkan teknologi dan industri. Upaya lainya adalah menumbuhkan rasa tanggungjawab pada kalangan masyarakat.17 Di tengah tejadinnya kebebasan maka rasa tanggungjawab harus ditumbuhkan agar kebebasan tidak menjadi kebebasan mutlak tetapi menjadi kebebasan yang bertanggungjawab. Masing -masing individu diupayakan mempunyai rasa tanggungjawab yang tinggi dan memahami pentingnya tanggungjawab untuk membatasi kebebasan yang ada. Rasa tanggungjawab ditumbuhkan sejak di sekolah serta melalui penyadaran hukum. Melalui tindakan-tidakan tersebut disrupsi dapat diarahkan kepada hal-hal yang positif. Peran Evaluasi Pendidikan Era disrupsi telah merubah perilaku individu, masyarakat industri dan lingkungan pendidikan. Perubahan yang sangat tampak adalah pada sikap dan perilaku serta perubahan paradigma serta norma-norma yang terjadi di masyarakat. Pada aspek perubahan sikap dan perilaku tersebut maka dunia pendidian harus segera beradaptasi. Selain solusi melalui humanisasi pendidikan dan peningkatan interdisiplin hal 17 Cekaite, A. (2013). Socializing emotionally and morally appropriate peer group conduct through classroom discourse. Linguistics and Education, 158
terpenting lainnya adalah memerankan evaluasi pendidikan sebagai upaya untuk menjaga kualitas sumber daya manusia.18 Diantara peran penting evaluasi pendidikan adalah memberikan masukan untuk pengambilan kebijakan, perbaikan proses, daya dukung serta hasil pendidikan. Pengambilan keputusan dan kebijakan sebaiknya mempertimbangkan hasil evaluasi. Khususya pada keputusan dan kebijakan pada bidang pendidikan kebijakan-kebijakan harus berdasarkan kepada hasil evaluasi terlebih dahulu. Pengambilan kebijakan tanpa diawali dengan melakukan evaluasi dapat menghasilkan kebijakan yang keliru. Memasuki era disrupsi kebijakan pendidikan menjadi tumpuan dan harapan untuk perbaikan dan kesiapan sumberdaya manusia yang berdaya saing tinggi. Perubahan kebijakan-kebijakan sangat dimungkinkan terjadi setiap waktu karena tuntutan keadaan, khususnya menyiapkan daya saing dengan tenaga asing. Untuk mendapatkan kebijakan yang baik maka evaluasi dapat memberikan masukan berupa dalam bentuk pertimbangan-pertimbangan strategis pada proses penyusunan dan analisis kebijakan. Hal yang penting diberikan pada proses evaluasi pendidikan untuk pengambilan kebijakan adalah memenuhi kebutuhan dan daya dukung implementasi kebijakan. Seringkali kebijakan diberlakukan tanpa mempertimbangkan bagaimana daya dukung untuk mengimplementasikan kebijakan. Perbedaan keadaan daerah dan keadaan sosial masyarakat tentu harus menjadi pertimbangan bagaimana kebijakan dapat berdampak positif kepada tujuan penerbitan kebijakan. Maka peran evaluasi 18 Zaefarian, R., Eng, T. Y., Tasavori, M., Janssen, F., Harzing, A.-W., Hoe, R. De, ... Thomas, J. (2016). Disruptive innovation, managerial cognition, and technology competition outcomes. 159
pendidikan adalah berupaya memberikan masukan yang dapat berdampak kepada terbitnya kebijakan agar efektif untuk perbaikan pendidikan. Peran lainnya dari evalusi pendidikan adalah perbaikan proses. Hal paling mendasar dari perbaikan proses adalah perbaikan pelaku proses pendidikan. Banyak kalangan ahli mengatakan dalam memperbaiki proses pendidikan hal pokok yang sangat diperlukan adalah perbaikan sumber daya tenaga pendidik. Guru dan dosen memegang peranan yang sangat penting dalam memperbaiki proses pendidikan. Kompetensi pendidikan, kompetensi social, profesional guru dan dosen harus menjadi perhatian utama pada proses penerbitan kebijakan pendidikan. Upaya-upaya untuk menjadikan tenaga pendidik sebagai ujung tombak pada perbaikan proses pendidikan. Memaknai keadaan ini maka upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumberdaya pendidik perlu mendapatkan dukungan dari semua kalangan. Saat ini permasalahan tenaga pendidik di daerah- daerah terluar di Indonesia masih mendapat sorotoan dari berbagai kalangan. Maka peran evalusi pendidikan pada aspek proses hendaknya diperlukan pemerataan tema-tema tentang perbaikan proses pendidikan secara merata, karena keadaan disrupsi secara tidak langsung akan mempengaruhi keadaan ke seluruh daerah. Penyadaran aspek perbaikan proses diharapkan menjadi paradigma yang terus dikembangkan untuk perbaikan proses pendidikan guna menghasilkan generasi yang mempunyai daya saing tinggi. Pada aspek hasil evaluasi pendidikan dapat memberikan informasi tentang keberhasilan capaian pada hal-hal yang menjadi kriteria daya saing tinggi pada keadaan disrupsi. Data 160
tentang komptensi siswa Indonesia menurut penelitian trend international mathematic and science studies (TIMSS) masih memprihatinkan.19 Kemampuan high order thinking skill (HOTS) rata-rata pelajar Indonesia masih dalam kategori rendah.20 Upaya peningkatan hasil pembelajaran sebagai indikator keberhasilan pendidikan harus menjadi ukuran keberhasilan pembangunan sumber daya bangsa. Evaluasi pendidikan sebaiknya juga tidak hanya fokus pada peningkatan capaian angka dan kompetensi pengetahuan tetapi harus diimbangi dengan capaian kompetensi sosial dan kompetensi moral. Moral bangsa harus menjadi perhatian tema hasil evaluasi agar setiap kebijakan yang akan diterbitkan menjadikan peningkatan kualitas moral bangsa sebagai acuan keberhasilan. Melalui evaluasi pendidikan secara berkala dan terarah pada tema-tema bagaimana pendidikan memberikan dan mempersiapkan kompetensi bangsa untuk menghadapi masa disrupsi akan memberikan kontribusi besar terhadap kesiapan generasi mendatang. Kriteria dan tema sumberdaya yang cerdas dalam pengetahuan, terampil dalam teknologi dan berakhlaq menjadi tema-tema kunci evaluasi pendidikan pada era disrupsi. DAFTAR PUSTAKA Alpkan, L., & Gemici, E. (2016). Disruption and Ambidexterity: How Innovation Strategies Evolve? Procedia - Social and Behavioral Sciences, 235(October), 782-787. Brahimi, T., & Sarirete, A. (2015). Learning outside the classroom through MOOCs. Computers in Human Behavior, 51(October), 604-609. 19 Ulya, H. (2016). Profil kemampuan pemecahan masalah siswa bermotivasi belajar tinggi berdasarkan ideal problem solving. Jurnal Konseling Gusjigang, 2(1). 20 Istiyono, E., Mardapi, D., & Suparno, S. (2014). Pengembangan tes kemampuan berpikir tingkat tinggi fisika (pysthots) peserta didik SMA. Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan, 161
chb.2015.03.013 Cekaite, A. (2013). Socializing emotionally and morally appropriate peer group conduct through classroom discourse. Linguistics and Education, 24(4), 511-522. Clarke, D., Murphy, C., & Lorenzoni, I. (2018). Place attachment, disruption and transformative adaptation. Journal of Environmental Psychology, 55, 81-89. org/10.1016/j.jenvp.2017.12.006 Dotsika, F., & Watkins, A. (2017). Identifying potentially disruptive trends by means of keyword network analysis. Technological Forecasting and Social Change, 119(June), techfore.2017.03.020 114-127. Evaldsson, A. C., & Melander, H. (2017). Managing disruptive student conduct: Negative emotions and accountability in reproach-response sequences. Linguistics and Education, org/10.1016/j.linged.2016.05.001 37(February), 73-86. Fauzi, H., Islam, U., Sunan, N., & Yogyakarta, K. (2017). Kurikulum 2013 Untuk Total Quality Education Di Indonesia. Jurnal Tarbawi, 14(2). Hensley, N. (2018). Transforming Higher Education through Trickster-Style Teaching. Journal of Cleaner Production, 194(September), 607-612. org/10.1016/j.jclepro.2018.05.116 Istiyono, E., Mardapi, D., & Suparno, S. (2014). Pengembangan tes kemampuan berpikir tingkat tinggi fisika (pysthots) peserta didik SMA. Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan, 18(1), 1-12. Johnstone, P., & Kivimaa, P. (2018). Energy Research & Social Science Multiple dimensions of disruption , energy transitions and industrial policy. Energy Research & Social Science, 37(October 2017), 260-265. doi.org/10.1016/j.erss.2017.10.027 162
Kramer, G. J. (2018). Energy scenarios - Exploring disruption and innovation. Energy Research and Social Science, 37(November 2017), 247-250. org/10.1016/j.erss.2017.10.047 Kristoffersen, J. H. G., Krægpøth, M. V., Nielsen, H. S., & Simonsen, M. (2015). Disruptive school peers and student outcomes. Economics of Education Review, 45(April), 1-13. econedurev.2015.01.004 Nagy, D., Schuessler, J., & Dubinsky, A. (2016). Defining and identifying disruptive innovations. Industrial Marketing Management, 57(August), 119-126. Pyszczynski, T., & Kesebir, P. (2011). Anxiety buffer disruption theory: A terror management account of posttraumatic stress disorder. Anxiety, Stress and Coping, 24(1), 3-26. 24 Sala-roca, J., & Esturg, M. E. (2010). Disruptive behaviour of students in primary education and emotional intelligence, org/10.1016/j.tate.2009.10.020 26(4), 830-837. Suwardana, H. (2018). Revolusi Industri 4. 0 Berbasis Revolusi Mental. JATI UNIK: Jurnal Ilmiah Teknik dan Manajemen Industri, 1(2), 102-110. Ulya, H. (2016). Profil kemampuan pemecahan masalah siswa bermotivasi belajar tinggi berdasarkan ideal problem solving. Jurnal Konseling Gusjigang, 2(1). Zaefarian, R., Eng, T. Y., Tasavori, M., Janssen, F., Harzing, A.-W., Hoe, R. De, ... Thomas, J. (2016). Disruptive innovation, managerial cognition, and technology of Business competition Venturing, 31(1), 117-135. sbspro.2016.11.054 outcomes. Journal 163
Media Online barat-belum-merata, " Ketua Dewan Pendidikan Jawa Barat : Fasilitas Pendidikan di Jawa Barat Belum Merata" diakses 2 Desember 2018. Guru Jawa Barat Berprestasi di Tingkat Nasional" Diakses 2 Desember 2018 164
PROFESIONALISME GURU SEBAGAI ASET PENGEMBANGAN MUTU PENDIDIKAN DI JAWA BARAT Rusi Rusmiati Aliyyah1a 1Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Djuanda Bogor, Jawa Barat, Indonesia (Anggota Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2024) arusi.rusmiati@unida.ac.id ABSTRAK Penelitian bertujuan untuk mengetahui profesionalisme guru dengan tiga kategori, yakni professional artibute, professional knowledge dan professional practice pada guru di satuan pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK di wilayah Jawa Barat. Penelitian menggunakan pendekatan literature review dengan membandingkan data kualifikasi akademik guru, data guru yang tersertifikasi dan nilai UKG yang diperoleh dari dokumen pada Neraca Pendidikan Daerah serta data pendukung lain dari Badan Pusat Statistik. Hasil penelitian menyatakan bahwa pertama: profesional knowledge yang diukur melalui data kualifikasi akademik dengan latar pendidikan ≥ D4/S1 pada satuan SD dan SLB melebih rerata nasional dengan perbedaan 6.2% untuk SD, dan 6.8% untuk SLB. Sedangkan pada satuan PAUD, SMP, SMA, 165
166 dan SMK memiliki kualifikasi akademik lebih rendah dari pada rerata nasional. Selanjutnya guru pada satuan PAUD, SD, SMA dan SLB telah tersertifikasi lebih banyak daripada rerata guru tersertifikasi pada tingkat nasional, sedangkan guru pada satuan SMP dan SMK, guru tersertifikasi nya lebih rendah dari pada rerata nasional. Kedua: profesional practice dan profesional atribute yang diukur dengan nilai hasil UKG menyatakan bahwa guru pada satuan SD, SMP, SMA dan SMK memiliki rerata UKG 58.97 sehingga menjadi hanya lebih unggul dari Provinsi Banten jika dibandingkan dengan enam provinsi di wilayah Jawa. Data nilai UKG tertinggi untuk Provinsi Jawa Barat ada pada satuan SMA sedangkan UKG terendah berada pada satuan SD. Kata Kunci: Profesionalisme Guru, Mutu Pendidikan, Jawa Barat ABSTRACT The research aims to determine the professionalism of teachers in three categories, namely professional attribute, professional knowledge and professional practice of teachers in elementary, junior high, senior high and vocational schools teachers in the West Java region. The study uses a literature review approach by comparing teacher academic qualification data, certified teacher data and teachers competency Test (UKG) scores obtained from documents in the Regional Education Data and other supporting data from the Central Statistics Bureau. The results of the study indicated that first: professional knowledge measured through academic qualification data with educational background ≥ D4 / S1 in elementary and SLB units exceeds the national average with a difference of 6.2% for elementary schools, and 6.8% for SLB. Whereas the Early Education, Junior, Senior and Vocational Schools have lower academic qualifications than the national average. Furthermore, teachers in Early Education, Elementary, Senior High School and extraordinary schools have been certified more than the average certified teachers at the national level, while teachers at the Junior High and Vocational Schools, certified teachers are lower than the national average. Second: professional practice and professional attributes measured by the UKG results indicated that teachers in the elementary, junior high, senior high and vocational schools had an average UKG of 58.97 so that they
were only superior to Banten Province when compared to six provinces in Java. The highest UKG value data for West Java Province is in the high school unit while the lowest UKG is in the elementary school Keywords: Teacher Professionalism, Quality of Education, West Java A. Latar Belakang Masalah Pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan mengedepankan pada hasil yang didapat oleh anak didik. Pendidikan berkualitas dimulai dari pendidikan dasar yang terdiri dari taman kanak - kanak dan Sekolah Dasar (Ganimian & Murnane, 2016), pendidikan menengah dan pendidikan tinggi yang mumpuni. Melalui kualitas pendidikan yang baik, maka akan dapat mendukung kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang juga baik. Namun demikian, menciptakan pendidikan yang berkualitas pada satuan pendidikan bukan merupakan pekerjaan yang sederhana karena satuan pendidikan harus memenuhi standar minimal kualifikasi pendidikan yang sudah diformulasikan dalam bentuk standar nasional pendidikan (Sekretaris Negara Republik Indonesia, 2003). Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni pada satuan PAUD, SD, SMP dan SMA Jawa Barat menunjukan penurunan pada setiap naiknya level jenjang pendidikan. yang 167
Grafik 1 APK dan APM Jawa Barat Tahun 2017/2018 Saat ini kualitas pendidikan bisa diukur melalui tingkat keterserapan peserta didik dalam dunia usaha dan dunia industri. Data tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2018 menyatakan bahwa Provinsi Jawa Barat adalah wilayah yang memiliki Tingkat Pengangguran Tertinggi (TPT) dibandingkan dengan wilayah DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur. Tingkat pengangguran Jawa Barat berada pada angka 8.17 jauh lebih besar dari TPT nasional yang berada pada angka 5.34. Tabel 1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Provinsi, 2015 -2018 Provinsi 2015 2016 2017 2018 Februari Agustus Februari Agustus Februari Agustus Februari Agustus DKI Jakarta 8,36 7,23 5,77 6,12 5,36 7,14 5,34 Jawa Barat 8,40 8,72 8,57 8,89 8,49 8,22 8,16 Jawa Tengah 5,31 4,99 4,20 4,63 4,15 4,57 4,23 DI Yogyakarta 4,07 4,07 2,81 2,72 2,84 3,02 3,06 Jawa Timur 4,31 4,47 4,14 4,21 4,10 4,00 3,85 Banten 8,58 9,55 7,95 8,92 7,75 9,28 7,77 Indonesia 5,81 6,18 5,50 5,61 5,33 5,50 5,13 Sumber: bps.go.id 168 6,24 8,17 4,51 3,35 3,99 8,52 5,34
Sementara itu, Angka Partisipasi Sekolah (APS) Provinsi Jawa Barat pada tahun 2010 menyatakan bahwa pada usia SD memiliki angka lebih besar dari APS nasional, sedangkan pada usia SMP, SMA dan Perguruan Tinggi atau usia 13-15, usia 16-18, dan usia 19-24 menyatakan bahwa APS Jawa Barat lebih rendah APS nasional. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan bahwa APS Jawa Barat mengalami penurunan tingkat partisipasi melanjutkan pada jenjang yang lebih tinggi dari usia SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi. Tabel 2 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Provinsi Sumber: bps.go.id Guru merupakan faktor yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia karena berperan aktif dalam melaksanakan proses pembelajaran di sekolah. Guru diharapkan memiliki kompetensi yang mampu mendorong terciptanya kualitas anak didik (Selcuk et al., 2018). Guru yang profesional harus memiliki standar kompetensi yang nantinya akan mampu mendorong kualitas lulusannya. Terdapat 3 kompetensi yang dibutuhkan oleh guru profesional yaitu profesional attribute, Profesional knowledge and profesional practice (Dept of Education Western Australia, 2013). Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis melakukan analisa data kualifikasi akademik guru, guru yang sudah tersertifikasi dan nilai UKG guru pada satuan PAUD, SD, SMP, 169
SMA dan SMK di Jawa Barat dari dokumen resmi Badan Pusat Statistik dan Neraca Pendidikan Daerah Kemendikbud untuk kemudian dijadikan sebagai bahan kajian salah satu indicator kualitas mutu pendidikan di Jawa Barat. B. Kajian Pustaka 1. Profesional Attribute Guru yang professional adalah guru yang memiliki atribut melekat dalam dirinya untuk mengembakan diri sesuai kompetensinya. Melalui professional attribute, guru akan dapat membantu mengembangkan pendidikan di Jawa Barat. Professional attributes outline the characteristics that are readily identifiable as essential to effective teaching. These attributes ensure teachers are prepared for the challenges, demands and obligations of teaching. The Framework describes the way teachers work with students, parents/caregivers, colleagues and others. Professional attributes provide the underpinning values, beliefs and skills for the decisions and actions teachers make in their day-to-day work. They describe the attitudes and behaviours through which teachers demonstrate their ability to facilitate student learning (Dept of Education Western Australia, 2013). Ciri khas profesional seorang guru adalah jika guru mampu melihat sesuatu yang mudah untuk dikenali dari guru tersebut. Atribut professional tersebut bisa juga diterjemahkan dalam indikiator penting yang sangat mudah sekali diidentifikasi dari ciri seorang guru yang profesional. Indikator tersebut adalah collaborative, committed, effective communicator, ethical, innovative, inclusive, positive and reflective (Dept of Education Western Australia, 2013). Guru yang memiliki karakter collaborative adalah: 170
Teachers demonstrate good interpersonal skills by creating opportunities to communicate and share knowledge, ideas and experience with others. They seek assistance from colleagues and are keen to consider and act upon advice offered. Teachers acknowledge and encourage students, parents and caregivers as partners in learning (Department Of Education The Goverment Of Western Australia, 2004). Guru yang memiliki kemampuan menjalin hubungan dengan orang lain dengan menciptakan kesempatan untuk berkomunikasi dan berbagi pengetahuan, ide dan pengalaman. Guru yang menganggap bahwa orang tua, murid dan masyarakat sebagai partner dalam menjalankan proses pembelajaran. Guru yang memiliki committed adalah guru yang melakukan apa yang terbaik untuk keperluan pendidikan dan anak didiknya. Committed is teachers who are dedicated to educating young people and act in the best interests of students. They enjoy meeting the challenges encountered in educating others and are inspired to make a difference. Teachers are devoted to the educational, personal, social, moral and cultural development of their students and aim to teach them how to be life-long learners and active members of society. (Department Of Education The Goverment Of Western Australia, 2004). Guru yang memiliki karakter komunikator efektif adalah guru yang mampu memengaruhi pengaruh positif terhadap anak didiknya. Mereka mampu mengartikulasikan pikiran- pikiran dan ide-ide mereka dengan menyesuaikan pada anak didik dan konteknya. Effective Communicator is teachers who have a presence that creates a positive influence on students' behaviour. They can articulate their thoughts and ideas whilst modifying their language according to the context and audience 171
(Department Of Education The Goverment Of Western Australia, 2004). Guru yang memiliki etika adalah guru yang selalu menghargai orang lain apapun latar belakangnya. Mereka adalah guru yang memperlakukan semua orang seperti memperlakukan dirinya sendiri. Guru yang memiliki etika sangat diperlukan pada saat ini untuk menjawab tantangan multi kulkular dan era keterbukaan. Ethical is teachers who respect the rights of others by acting with consistency and impartiality. They have an understanding of the principles of social justice and demonstrate this by making just and fair decisions (Department Of Education The Goverment Of Western Australia, 2004). Guru inovatif adalah guru yang selalu memecahkan masalah dengan inovatif. Guru tersebut bersedia mengambil resiko untuk mencari solusi atas permasalahan pendidikan. Mereka juga melibatkan cara panang menarik dari anak didik sehingga mengembangkan proses pembelajaran. Mereka tidak kekurangan ide dalam mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam proses pembelajaran. Innovative is teachers who are creative problem solvers who are willing to take risks in order to find new and enterprising solutions to educational issues and are inventive when developing educational programs. They provide learning experiences that engage student interest and enhance student learning (Department Of Education The Goverment Of Western Australia, 2004). Guru yang inklusif adalah mereka yang memperlakukan anak didik dengan kepedulian dan sensitifitas yang tinggi sehingga memikirkan aspek-aspek kebutuhan latar belakang pendidikan, fisik, emosi, sosial dan budaya. Inclusive teachers 172
who treat tudents with care and sensitivity by identifying and addressing their educational, physical, emotional, social and cultural needs. They are astute in recognising and responding to barriers that inhibit student outcomes (Department Of Education The Goverment Of Western Australia, 2004). Guru yang positif adalah mereka yang selalu membangun dan konstruktif dalam berhubungan dengan anak didiknya. Umumnya mereka fleksibel dalam lingkungan kerja dan anak didik yang selalu berubah dan secara pribadi juga mau berubah. Sebagai contoh, anak-anak kaum milenial memiliki kecenderungan dalam proses belajar mengajar yang sangat berbeda dengan apa yang dilakukan pada masa lalu dikarenakan perkembangan teknologi yang sangat cepat. Guru yang positif tidak mengeluh dengan keadaan siswa yang memiliki karakter tersebut tetapi berusaha menyesuaikan dengan menambah pengetahuan mereka akan hal baru tersebut. Positive teachers are who supportive and constructive in their interaction with others. They show flexibility in an ever-changing work environment and are willing to consider critically and implement change. Teachers are advocates of their profession (Department Of Education The Goverment Of Western Australia, 2004). Guru dengan karakter reflektif adalah guru yang memiliki karakter cara pandang yang sangat komprehensif dalam melihat dan menganalisa perjalanan profesional mereka dan dapat menunjukan keputusan yang berbasis fakta sehingga setiap keputusan yang dibuat memiliki dasar yang sangat kuat. Reflexive is teachers who are insightful in analysing their professional practice and can demonstrate evidence- based decision-making. Teachers draw upon their professional knowledge to plan a course of action and 173
determine goals that improve their practice and student learning. They are informed professionals who avail themselves of professional learning opportunities in order to examine critically new and emerging educational trends (Department Of Education The Goverment Of Western Australia, 2004). 2. Profesional Knowledge Sebagai seorang guru yang profesional, maka setiap pengetahuan atas apa yang menjadi tanggung jawabnya menjadi hal yang sangat penting dan wajib untuk dikembangkan. Pengetahuan yang sangat penting adalah bagaimana guru mampu beradaptasi dengan kondisi anak didik yang berubah seiring berjalannya waktu. Mereka selalu mengembangkan pengetahuan dengan tujuan untuk meningkatkan hasil belajar anak didik. Effective teachers draw on a body of professional knowledge in order to maximise their ability to improve student educational outcomes. Knowledge of students, curriculum, subject matter, pedagogy, education- related legislation and the specific teaching context is the foundation of effective teaching and enables teachers to be responsive to the changing needs of students.(Dept of Education Western Australia, 2013); Oberman & Waldron, n.d.) Tujuan menjadi guru profesional tiada lain adalah untuk memaksimalkan kemampuan guru itu sendiri sehingga mampu meningkatkan kualitas lulusan. Guru yang profesional harus memiliki pengetahuan tentang anak didiknya, kurikulum, mata pelajaran, pedagogik, perundangan dan kontekstual pengajaran yang sangat khusus. Apabila guru tersebut telah memiliki keseluruhan indikator tersebut maka bisa dikatakan bahwa guru tersebut secara pengetahuan profesional. 174
Sebagai guru profesional, maka seharusnya guru tidak berhenti pada kegiatan pembelajaran di dalam kelas saja. Namun jauh dari itu, guru juga harus berinvestasi dalam pendidikan dan pengetahuannya seperti mengikuti seminar, workshop, FGD, dll sehingga mereka selalu mampu mengembangkan potensi nya dengan hal-hal baru yang tidak mereka dapatkan ketika mereka kuliah atau mengawali karirnya sebagai guru (Mulyadi & Rosyidi, 2019). 3. Profesional Practice Apabila guru telah memiliki pengetahuan dan karakter sebagai guru yang profesional, hal yang tidak kalah penting yaitu bagaimana mereka mengimplmentasikannya disekolah atau ketika mereka berhadapan langsung dengan anak didik. Pengetahuan dan karakter memang menjadi kunci bagaimana seorang guru menjadi profesional. Terdapat lima dimensi bagaimana seorang guru yang profesional dapat mempraktekan pengetahuan dan karakter yang dimilikinya (Department Of Education The Goverment Of Western Australia, 2004). a. Facilitating Students Learning. Pada dimensi ini guru dituntut agar mampu melibatkan anak didik pada pengalaman proses belajar mengajar yang bermakna dan tepat. Dengan kemampuan mempraktekan model ini, anak didik bisa dijamin mampu menyerap apa yang disampaikan oleh guru. Guru juga mampu menganalisa gaya belajar dan kebutuhan siswa melalui implementasi strategi belajar mengajar yang bervariasi b. Assessing and Reporting Student Learning Outcomes 175
176 Pada dimensi ini, seorang guru harus mampu memonitor, mengases, menyimpan dan melaporkan hasil belajar siswa. Melaksanakan berbagai model asesmen yang komprehensif dan secara konsisten menggunakan model asesmen yang bervariasi sehingga mampu menjawab tantangan perubahan. c. Enggaging in Profesional Learning. Pada dimensi ini guru dituntut untuk merefleksikan pengalaman profesional mereka sehingga mampu mengembangkan efektifitas profesionalitas mereka. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan masyarakat dalam partisipasi untuk bersekolah dan terlibat dalam berbagai macam aktifitas belajar mengajar yang mampu menjelaskan refleksi kritis dalam pengembangan masyarakat. d. Participating in Curriculum Policy and Other Program Innitiative an an Outcomes-focused Environment. Pada dimensi ini seorang guru dituntut untuk mampu berpartisipasi dalam kebijakan kurikulum dan begabung dalam pembuatan program. Guru mampu memberikan dukungan untuk kebijakan kurikulum dan program lainnya dan menjadi pemimpin pada sekolah sehingga terlibat dalam perencanaan kurikulum dan formulasi kurikulum. e. Forming Partnership within the School Community Pada dimensi ini seorang guru harus mampu mambangun hubungan dengan anak didik, rekan sejawat, orang tua dan pihak lainnya. Mendukung anak didik melalui kerja
sama dengan anggota masayarakat dan memfasilitasi kerja sama dengan kmounitas sekolah. C. Metodologi Penelitian Penelitian menggunakan pendekatan literature review dengan menggunakan data dari Biro Pusat Statistik, Neraca Pendidikan Daerah (NPD), dan jurnal yang relevan dengan tema research. D. Hasil Penelitian 1. Profesional Knowledge Peneliti membandingkan dua data untuk melihat professional knowledge Jawa Barat. Pertama data kualifikasi akademik guru pada satuan PAUD, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB yang peneliti ambil dari Neraca Pendidikan Daerah Kemendikbud. Tabel 3 Perbandingan Kualifikasi Guru Kualifikasi Guru Jawa Barat Nasional Sumber: Tabel 3 menunjukan bahwa kualifikasi guru Jawa Barat pada satuan SD dan SLB yang memiliki latar pendidikan ≥ D4/ 177
S1 berada pada posisi jauh melebihi rerata nasional dengan perbandingan 93,2% berbanding 87,0% untuk SD, dan 95.8% berbanding 89% untuk SLB. Namun demikian, pada satuan PAUD, SMP, SMA dan SMK, kualifikasi guru di Jawa Barat sedikit lebih rendah dari pada rerata nasional. Aspek kedua peneliti lihat dari perbandingan guru tersertifikasi pada satuan PAUD, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB yang juga peneliti ambil dari Neraca Pendidikan Daerah Kemendikbud. Tabel 4 Perbandingan Guru Tersertifikasi Guru Tersertifikasi Jawa Barat Nasional Sumber: Tabel 4 memberikan kejelasan bahwa pada satuan PAUD, SD, SMA, dan SLB Provinsi Jawa Barat memiliki guru yang tersertifikasi lebih banyak daripada rerata guru tersertifikasi pada tingkat nasional. Sedangkan pada satuan SMP dan SMK, guru tersertifikasi nya lebih rendah dari pada rerata nasional. 2. Profesional Practice dan Profesional Atribute Data tentang profesional practice dan profesional atribut 178
peneliti ambil dari nilai hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) tahun 2018 dengan indicator penilaian pada aspek pedagogik dan professional guru pada satuan SD, SMP, SMA dan SMK yang dibandingakan antar wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten dan DI Yogyakarta dengan data yang bersumber dari NPD Kemendikbud. Tabel 5 Perbandingan Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) Sumber: Tabel 5 menunjukan nilai UKG Provinsi Jawa Barat untuk satuan SD, SMP, SMA dan SMK dengan aspek penilaian pedagogik, dan profesioanal memiliki rata-rata 58.97 sehingga jika dibandingkan dengan enam provinsi yang berada di wilayah Jawa, maka Jawa Barat hanya lebih unggul dari Provinsi Banten yang merupakan provinsi baru di wilayah Jawa. Nilai UKG tertinggi untuk Provinsi Jawa Barat ada pada satuan SMA sedangkan UKG terendah berada pada satuan SD. 179
Data Kemendikbud pada Januari 2016 menyatakan bahwa sebanyak tujuh provinsi mendapat nilai terbaik dalam penyelenggaraan uji kompetensi guru (UKG) tahun 2015. Nilai yang diraih tersebut merupakan nilai yang mencapai standar kompetensi minimum (SKM) yang ditargetkan secara nasional, yaitu rata-rata 55. Tujuh provinsi tersebut adalah DI Yogyakarta (62,58), Jawa Tengah (59,10), DKI Jakarta (58,44), Jawa Timur (56,73), Bali (56,13), Bangka Belitung (55,13), dan Jawa Barat (55,06) (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016). Uji kompetensi guru (UKG) tahun 2015 menguji kompetensi guru untuk dua bidang yaitu pedagogik dan profesional. Rata- rata nasional hasil UKG 2015 untuk kedua bidang kompetensi itu adalah 53,02. Selain tujuh provinsi di atas yang mendapatkan nilai sesuai standar kompetensi minimum (SKM), ada tiga provinsi yang mendapatkan nilai di atas rata-rata nasional, yaitu Kepulauan Riau (54,72), Sumatera Barat (54,68), dan Kalimantan Selatan (53,15) (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016). E. Pembahasan 1. Profesional Knowledge Banyaknya guru dengan kualifikasi akademik ≥ D4/S1 pada satuan SD dan SLB yang melebihi rerata nasional menjadi modal besar dalam mengembangkan mutu pendidikan di Jawa Barat. Undang-Undang Guru dan Dosen menyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (Undang-Undang RI No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, 2005). Dengan demikian, mutu guru pada satuan SD dan SLB di wilayah Provinsi 180
Jawa Barat menjadi ujung tombak peningkatan kualitas mutu pendidikan di Jawa Barat. Selanjutnya, rendahnya SDM dengan kualifikasi akademik guru ≥ D4/S1 pada satuan PAUD, SMP, SMA dan SMK di Jawa Barat dibandingkan dengan rerata kualifikasi guru secara nasional dimungkinkan berakibat pada rendahnya mutu lulusan dan keterserapan peserta didik di dunia usaha dan dunia industri. Hasil penelitian menyatakan bahwa: Sebagian besar lulusan SMK di Indonesia bukan saja kurang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu dan juga kurang mampu tetapi mengembangkan diri dan karirnya di tempat kerja. Kualifikasi calon tenaga kerja yang dibutuhkan dunia kerja di samping syarat keilmuan dan keterampilan juga serangkaian kemampuan non-teknis yang tidak terlihat wujudnya (intangible) namun sangat diperlukan yang disebut sebagai soft skills. Soft Skills didefinisikan sebagai perilaku personal dan interpersonal yang mengembangkan dan memaksimalkan kinerja humanis, termasuk di antaranya kemampuan berkomunikasi, bersosialisasi, bekerja dalam tim, ketahanan mental, disiplin, tanggung jawab, dan atribut soft skills lainnya. Selama ini peserta didik di SMK lebih banyak mendapatkan hard skills dan lupa terhadap soft skill-nya (Sugandi, 2002). teknologi, Banyak nya guru yang sudah tersertifikasi pada satuan PAUD, SD, SMA, dan SLB dibandingkan dengan rerata guru tersertifikasi pada tingkat nasional dapat menjadikan kekuatan Provinsi Jawa Barat untuk tetap bertahan, meningkatkan dan mengembangkan kualitas SDM pada satuan pendidikan tersebut untuk dapat bersaing di era global dan menjadikan Jawa Barat sebagai wilayah dengan guru-guru professional dan handal berbasis global sehingga dimungkinkan Jawa Barat 181
menjadi wilayah percontohan guru PAUD, SD, SMA dan SLB di Indonesia. Sertifikasi guru merupakan uji kompetensi bagi guru yang ingin mendapatkan pengakuan atas profesinya yang telah memenuhi standar kualifikasi dan standar kompetensi. Melalui program sertifikasi guru diharapkan guru di Indonesia dapat meningkatkan kompetensinya dengan memperbaiki mutu kinerja sehingga tercapai mutu pendidikan yang diharapkan (Fauziah Hafidz, Emnis Anwar, Rusi, & Aliyyah, 2016). Sedangkan rendahnya guru yang tersertifikasi pada satuan SMP dan SMK dibandingkan rerata guru tersertifikasi nasional dapat membuktikan kualitas guru pada satuan tersebut banyak yang belum professional. Penelitian menyatakan bahwa belum maksimalnya pengelolaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru tersertifikasi dan guru yang belum tersertifikasi, disebabkan karena karena kurangnya sikap profesional guru (Marasabessy, 2012). Jika guru pada satuan SMK belum professional, maka dapat menjadi satu diantara banyaknya indikator penyebab besarnya angka pengangguran lulusan SMK di Jawa Barat. Karena pada dasarnya, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (Undang-Undang RI No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, 2005) Guru merupakan faktor penting sehingga diharapkan memliki pengetahuan profesional dan penelitian untuk menjawab kebutuhan peserta didiknya dalam kontek pendidikan. Guru harus mengetahui perspektif peserta didik dengan baik mulai dari latar belakang, bahasa, budaya, agama, dan keadaan keluarganya. 182
Jawa Barat merupakan daerah dengan penduduk asli suku Sunda, namun demikian pesatnya perkembangan wilayah menjadikan banyaknya peserta didik dan guru yang menetap serta belajar pada berbagai satuan pendidikan yang tidak mengenal budaya sunda karena bukan berasal dari suku sunda. Dengan demikian, upaya pelestarian dan pengembangan budaya Sunda menjadi penting dilakukan mengingat Jawa Barat adalah wilayah yang multi kultural. Selain itu, pemahaman tentang budaya dan latar belakang peserta didik juga akan memengaruhi kesuksesan dalam proses belajar mengajar di sekolah. Teachers draw on a body of professional knowledge and research to respond to the needs of their students within their educational contexts. Teachers know their students well, including their diverse linguistic, cultural and religious backgrounds. They know how the experiences that students bring to their classroom affect their continued learning (Hattie, 2012). 3. Profesional Practice dan Profesional Atribute Masih rendahnya nilai UKG Provinsi Jawa Barat dengan rerata nilai 58.97 memberikan kejelasan bahwa guru di Jawa Barat masih harus bekerja keras dalam meningkatkan kompetensinya. Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi (Undang-Undang RI No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, 2005). Kemampuan profesional dan pedagogik dari seorang guru menjadi sangat penting (Ahmad Gawdy Prananosa, M.Rusni Eka, Rusi Rusmiati Aliyyah, 2018). Sedangkan tingginya nilai UKG pada satuan SMA dapat menjadi asset Jawa Barat dalam mengembangkan 183
potensi guru dengan berbagai kompetensi yang dimiliki. Melalui guru yang professional, maka akan melahirkan lulusan yang berkualitas, karena keberhasilan siswa dalam belajar sangat ditentukan oleh strategi pembelajaran yang dilakukan oleh guru (Aliyyah & Abdurakhman, 2016). Guru professional adalah guru yang memiliki profesional pratice, yakni kemampuan bagaimana seorang guru mampu mengelaborasi profesional atribute dan profesional practice. Tanpa kemampuan mempraktekan pengetahuan dan sikap yang dimiliki maka hasil yang didapatkan oleh peserta didik tidak akan maksimal. "Collaboration is a powerful way to deepen educator capacity, to increase the total value of the professional capital in the school, and to harness the power of the collective. (Lyn Sharratt and Beate Planche, 2016). Profesional practice pada dasarnya adalah bentuk kolaboratif dari seorang guru dan anak didiknya dan memiliki pesan yang sangat jelas yaitu meningkatkan proses belajar mengajar yang memberikan manfaat. Collaborative professional practice has a clear moral purpose: to increase student learning. It creates a culture of improvement, underpinned by a shared commitment to, and understanding of, high quality teaching practice. (Training, 2017) Guru yang memiliki kemampuan mempraktekan pengetahuannya akan mengetahui bagaimana menyusun proses pembelajaran untuk memenuhi perkembangan dan karakteristik fisik, sosial dan intelektual peserta didik. They know how to structure their lessons to meet the physical, social and intellectual development and characteristics of their students. Teachers know the content of their subjects and curriculum. They know 184
and understand the fundamental concepts, structure and enquiry processes relevant to programs they teach. Teachers understand what constitutes effective, developmentally appropriate strategies in their learning and teaching programs and use this knowledge to make the content meaningful to students .Through their teaching practice, teachers develop students' literacy and numeracy within their subject areas. They are also able to use Information and Communication Technology to contextualise and expand their students' modes and breadth of learning (Hattie, 2012). Melalui guru yang professional dengan dibekali kemampuan kompetensi guru yang mumpuni maka akan menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Kemampuan guru merupakan pondasi awal dalam merefleksikan kewajiban, tugas dan tanggung jawabnya sebagai pembimbing dalam mengembangkan minat, bakat dan potensi siswa menjadi sosok diri yang kuat dan mampu berdaya saing dalam menghadapi tantangan zaman di era globalisasi (Aliyyah, Widyasari, Mulyadi, Ikhwan, & Prananosa, 2019). UNESCO mendefinisikan pendidikan yang berkualitas dengan 5 poin yaitu: (1) Learners who are healthy, well nourished and ready to participate and learn (2) Environments that are healthy, safe, protective and gender-sensitive, and provide adequate resources and facilities; (3) Content that is reflected in relevant curricula and materials. ((4) Processes through which trained teachers use child-centred teaching approaches.; (5) Outcomes that encompass knowledge, skills and attitudes (Ng, 2015). F. Kesimpulan Profesionalisme guru pada satuan PAUD, SD, SMP, SMA dan SMK 185
merupakan faktor penentu pengembangan mutu pendidikan di Jawa Barat. Tingginya APK dan APM pada satuan SD berbanding lurus dengan sudah sesuainya kualifikasi akademik guru dengan latar pendidikan ≥ D4/S1 pada satuan SD. Selanjutnya tingginya tingkat pengangguran terbuka Jawa Barat pada tahun 2018 dan menurunnya angka partispasi sekolah pada tahun 2010 juga berbanding lurus dengan pertama: banyaknya guru pada satuan PAUD, SMP, SMA, dan SMK yang memiliki kualifikasi akademik lebih rendah dari pada rerata nasional, kedua: karena masih lebih rendahnya guru pada satuan SMP dan SMK yang tersertifikasi dari pada rerata nasional, ketiga: nilai UKG guru pada satuan SD, SMP, SMA dan SMK hanya lebih unggul dari Provinsi Banten dibandingkan dengan enam provinsi di wilayah Jawa. DAFTAR PUSTAKA Ahmad Gawdy Prananosa, M.Rusni Eka, Rusi Rusmiati Aliyyah, A. Y. (2018). Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Keterampilan Berkomunikasi Kepada Sekolah Terhadap Kinerja Guru. Journal of Administration and Educational Management, 1, 63-74. Aliyyah, R. R., & Abdurakhman. (2016). Pengelolaan Kelas Rendah Di Sd Amaliah Ciawi Bogor Management of Lower Grade At Amaliah Elementary School Ciawi Bogor. Jurnal Sosial Humaniora, 7(2), 81-95. Aliyyah, R. R., Widyasari, Mulyadi, D., Ikhwan, S., & Prananosa, A. G. (2019). Students' Management At Elementary School. Didaktika Tauhidi, 6(April). org/10.30997/dt.v6i1.1355 Department Of Education The Goverment Of Western Australia. (2004). Competency Framework for Teachers. Dept of Education Western Australia. (2013). TITLE : Competency Framework for Teachers. Perth: Dep Of Education, 186
Western Australia. Fauziah Hafidz, S., Emnis Anwar, M., Rusi, D., & Aliyyah, R. (2016). PENGARUH SERTIFIKASI GURU TERHADAP KINERJA GURU DI SDN CIAWI 1 DAN SDN CIAWI 2 BOGOR THE INFLUENCE OF TEACHER CERTIFICATION OF THE TEACHER PERFORMANCE IN SDN CIAWI 1 AND SDN CIAWI 2 BOGOR. Ta'dibi, 5(1), 53. Ganimian, A. J., & Murnane, R. J. (2016). Improving in Developing Countries: Lessons Education From Rigorous Impact Evaluations. Review of Educational Research, 86(3), 719-755. org/10.3102/0034654315627499 Hattie, J. (2012). Visible learning for teachers: Maximizing impact on learning. London: Routledge. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2016). 7 Provinsi Raih Nilai Terbaik Uji Kompetensi Guru 2015. Lyn Sharratt and Beate Planche. (2016). Leading Collaborative Learning: Empowering Excellence. California: Thousand Oaks,. Marasabessy, A. (2012). Analisis Pengelolaan Pembelajaran yang Dilakukan oleh Guru yang sudah Tersertifikasi dan yang belum Tersertifikasi pada Pembelajaran IPA di Kelas V Sekolah Dasar. Jurnal Penelitian Pendidikan, 13(1). Mulyadi, D., & Rosyidi, U. (2019). Life Skills Education Programs ; The Bridge to the Employment of the Poors Research Data Profiles. Journal of Education and Vocational Studies, 1(5), 1-6. v1.i1.02 Ng, P. T. (2015). What is quality education ? How can it be achieved ? The perspectives of school middle leaders in Singapore. 9223-8 187
Oberman, R., & Waldron, F. (n.d.). Rowan Oberman and Fionnuala Waldron, 9-34. Sekretaris Negara Republik Indonesia. (2003). UU No 20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta. Selcuk, G., Faculty, E., Aydin, S., Faculty, E., Cakmak, A., & Faculty, E. (2018). Cypriot Journal of Educational lifelong learning competency via canonical correlation analysis, 13(2), 474-486. Sugandi, S. M. dan M. (2002). Kesenjangan Soft Skills Lulusan SMK dengan Kebutuha Tenaga Kerja di Industri. Repositori.Kemdikbud.Go.Id, 1-26. Training, S. of V. D. of E. and. (2017). Purposeful Collaboration Impact. Responsibility Collective Melbourne: Dept of Education and Training State of Victoria. Learning Undang-Undang RI No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. (2005). Undang-Undang RI No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Jakarta. 188
ARAH REVITALISASI SMK BAGI PEMERINTAH DAERAH Drs. Teguh Wahyudi, M.Pd. Anggota Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Barat Abstrak Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data pada Agustus 2018, tingkat pengangguran terbuka (TPT) secara nasional didominasi lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yakni sebesar 14,7 juta orang atau 11,24 persen.(republika Co Id 30 Nopember 2018). Permaslahan SMK harus dilihat secara menyeluruh : (1) Sebaik apapun kurikulum kalau tidak dilaksanakan dengan tepat, maka kurikuum tidak akan berarti apa-apa. Pertanyaannya adalah, apakah Kurikulum SMK sudah dilaksnakan dengan tepat sesuai dengan standar kelulusan, Standar Isi, Standar Proses, standar Penilaian, Kebijakan gerakan Literasi sekolah (GLS) , Kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) oleh pengelola sekolah? Perlu di uji petik Hasil Akriditasi sekolah dengan Nilai A, apakah betul- betul didukung data pelaksanaan dilapangan yang komprehensif serta kenyataan data tersebut perlu diverifikasi; (2) Pembelajaran masing-masing kompetensi Dasar (KD) pada matapelajaran Kompetensi Keahlian harus didukung peralatan dan bahan yang sesuai baik jumlah peralatan dan bahannya dengan rasio jumlah siswa, pertanyaannya adalah apakah setiap 189
190 kompetensi Keahlian SMK- SMK d Jawa Barat di dukung sarana dan prasarana sesuai tuntutan Permendikbud no 40 tahun 2008 tentang standar sarana dan Prasarana SMK/MAK, hal ini perlu diuji petik keberadannya; (3) Apakah Seluruh Kepala Sekolah SMK di Provinsi Jawa barat telah dipersiapkan dengan matang (mendapatkan) pendidikan Talent schoting dan melaksanakan kepemimpinannya dengan Instructional leadership perlu di uji petik keberadaanya ;(4) Perlunya menghitung unit cost peserta didik SMK dalam satu tahun sebagai dasar kebijakan pemberian bantuan pembiayaan SMK, pertanyaannya adalah apakah di provinsi Jawa Barat telah menghitung unit cost peserta didik sebagai acuan pemberi bantuan pembiayaan satuan pendidikan Kata Kunci : Arah, Revitalisasi, SMK, pemerintah Daerah Abstract Central Statistics Agency (BPS) released data in August 2018, the open unemployment rate (TPT) nationally dominated by Vocational High School (SMK) graduates, amounting to 14.7 million people or 11.24 percent. (Republika Co. Id. 30 November 2018). Vocational problems must be seen as a whole: (1) as good as anything the curriculum is if it is not implemented properly, the curriculum will not mean anything. The question is, has the SMK curriculum been implemented appropriately in accordance with graduation standards, Content Standards, Process Standards, Assessment standards, School Literacy Movement Policy (GLS), Character Education Strengthening Policy (PPK) by school managers? Need to be tested on the results of school accreditation with grades A, is it really supported by comprehensive field implementation data and the fact that the data needs to be verified; (2) Learning of each Basic Competency (KD) in the Skills Competency course must be supported by equipment and materials that match both the amount of equipment and materials with the ratio of the number of students, the question is whether each competency of Vocational High Schools in West Java is supported by facilities and infrastructure in accordance with Permendikbud demands no 40/2008 on SMK/MAK facilities and infrastructure standards, it's needs to be tested for its availability; (3) What are all Vocational School Principals in West Java Province carefully
prepared (getting) Talent scooting education and implementing their leadership with Instructional leadership need to be tested for their existence, (4) The need to calculate the unit cost of Vocational students in one year as a policy basis the provision of vocational financial assistance, the question is whether in West Java province has calculated the unit cost of students as a reference for providing education unit funding assistance Keywords: Direction, Revitalization, Vocational School, Local government I. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data pada Agustus 2018, tingkat pengangguran terbuka (TPT) secara nasional didominasi lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yakni sebesar 14,7 juta orang atau 11,24 persen.(republika Co Id 30 Nopember 2018) solusi untuk menekan angka pengangguran lulusan SMK pun sebenarnya sudah terangkum dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK. Jokowi mengatakan bahwa kualitas pendidikan vokasi akan diperbaiki besar besaran tahun 2019 Presiden mencanangkan perombakan besar-besaran terhadap SMK tahun 2019, suatu tekat yang luar biasa untuk membangun SDM di Indonesia, namun perombakan tersebut perlu arah perombakan mana yang sudah bagus dan mana yang belum bagus, dan juga harus mengetahui "mengapa lulusan SMK banyak yang nganggur" (detiknews 21 nopember 2018). Berkaitan dengan angka pengangguran lulusan SMK yang tinggi, tentunya terdapat permasalahan berkaitan dengan out put dan out come di SMK. (1) Apakah Dunia Usaha/Dunia Industri tidak dapat menampung lulusan SMK karena (a) daya tampung Dunia Usaha/Dunia Industri sangat rendah bila dibandingkan 191
banyaknya lulusan SMK, (b) apakah Dunia Usaha/Dunia Industri masih memerlukan tenaga kerja lulusan SMK sangat banyak namun sikap kemandirian dan mutu lulusan SMK sangat rendah, (c) apakah kebanyakan lulusan SMK kompetensi keahliannya yang dimiliki banyak yang kurang match dengan kompetensi industri yang di butuhkan, misalnya perusahaan membutuhkan tenaga Kimia industri, sementara lulusan SMK di daerah itu banyak di dominasi lulusan kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan. (d) ataukah sistem rekruitmen tenaga kerja "sistem kontrak", sebagai penyebab banyaknya pengangguran lulusan SMK, sebab lulusan SMK hanya bekerja sesuai kontrak "hanya satu atau dua tahun" setelah itu menganggur. Berkaitan dengan pengangguran lulusan SMK yang besar telah dipaparkan di atas, tentu kita harus melihat dan memotret SMK sebagai institusi penghasil lulusan tersebut. Apakah ada yang salah dengan sistem SMK kita. Namun harus kita lihat juga regulasi yang disiapkan kementerian atau Dinas Pendidikan sebagai pembuat regulasi, dan pemberi dana operasional pelaksanaan pendidikan di SMK apakah berbenturan dengan sistem hukum atau tidak. 2. Rumusan Masalah Permasalah utama dalam makalah ini adalah adanya pengangguran terbuka (TPT) yang didominasi lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), untuk itu kita harus mengintrospeksi diri tentang penyelenggaraan SMK, walaupun pelaksanaan akreditasi sudah berjalan, namun apakah betul-betul hasil akreditasi mencerminkan kondisi yang semestinya, dalam tulisan ini dibagi menjadi 3 kelompok (1) pelaksanaan standar kelulusan, Standar isi, standar proses dan standar penilaian 192
disebut sebagai implementasi kurikulum, (2) standar sarana (3) standar pembiayaan (4) standar kepala sekolah (bagian dari standar pendidik dan kependidikan), dan rumusan masalah dalam makalah ini adalah: 1) Apakah SMK telah melaksanakan Kurikulum dengan tepat? 2) Apakah SMK telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana (peralatan kompetensi keahlian) sesuai dengan standar sarana dan prasarana ? 3) Apakah sistem rekruitmen Kepala Sekolah SMK sudah sesuai dengan standar kepala sekolah? 4) Apakah ada standar pembiayaan SMK? 3. Batasan masalah Mengingat kompleknya permasalah SMK di tinjau dari 8 standar pendidikan dan standar pendukung nya serta keterbatasan waktu, maka permasalahan pada makalah ini di batasi pada 4 hal yaitu : (1) permasalahan tentang implementasi kurikulum (2) Permasalahan pemenuhan sarana dan prasarana SMK (3) Permasalahan rekuitmen Kepala sekolah (4) permasalahan standar biaya Keterbatasan pada makalah ini bahwa setiap pemasalahan tidak disajikan dengan data secara kuantitatif hasil penelitian, namun disajikan dengan uraian deskriptif kualitatif, selanjutnya pembahasan dilaksanakan secara reflektif teoritis, 4. Kegunaan Kajian Kegunaan makalah ini memberi masukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal merevitalisasi SMK di Jawa Barat dalam hal : 193
1) Penerpan implementasi Kurikulum 2013 sebagai program instructional leadership secara tepat 2) Pemenuhan sarana dan prasarana harus sesuai dengan kebutuhan kompetensi dasar matapelajaran peminatan 3) Memperbaiki sistem rekuitmen Kepala Sekolah sesuai dengan standar Kepala Sekolah SMK 4) Pembuatan standar biaya SMK baik biaya kelembagaan maupun unit coct siswa kompetensi keahlian II. KAJIAN KEBIJAKAN DAN PEMBAHASAN 1. Sejarah Pendirian SMK a. Pendirian SMK sebelum OTDA Sebelum Otonomi Daerah (OTDA) SMK didirikan oleh Direktorat Pembina SMK yang dulu dikenal dengan Dikmenjur. Dikmenjur menyiapkan SMK sangat bagus sekali. Penyiapan tersebut meliputi: Penyiapan sarana dan prasaranan/ peralatan praktek dan bahan pendukung pembelajaran semua terstandar internasional, sehingga ada istilah SMK bantuan bank Dunia, SMK Asian Development bank (ADB) dan sebagainya. Penyiapan Kurikulum, Kurikulum berbasis kompetensi (competency based currikulum) dipersipkan dengan bagus puncaknya program link and match, pemerintah pusat melalui kementrian pendidikan dan kebudayaan dapat mengontrol ketat keterlaksanaan kurikulum di satuan pendidikan. Penyiapan Kepala Sekolah Sebelum OTDA disiapkan dengan matang melalui program Talent scoting, calon kepala sekolah dididik dan di latih selama 3 bulan di P4TK- P4TK dengan 194
rincian 2 bulan di kampus dan 1 bulan PKL di sekolah masing- masing. Sistem regulasi yang mendukung kerja kepala sekolah sebelum OTDA, kepala sekolah tidak disibukan dengan berbagai urusan pengadaan barang dan jasa, sehingga kepala SMK fokus memimpin pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di SMK. Penyiapan Guru, guru kejuruan (vokasional) disiapkan dengan matang, saat itu kementerian bekerjasama dengan Politeknik mekanik swis ITB yang menghasilkan guru guru produktif yang handal, program inservis training melalui P4TK yang selalu mengupgrade kemampuan guru produktif, produk guru demikian saat ini hampir memasuki masa pensiun. b. Pendirian SMK setelah OTDA Dengan diberlakukannya undang undang otonomi daerah, terjadi pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kementerian menyiapkan segala regulasi tentang persekolahan, pemda melaksanakan regulasi tersebut. Pendirian SMK dengan segala urusannya menjadi tanggungjawab pemerintah daerah, Pemerintah pusat hanya memberikan bantuan awal melalui proyek Unit Sekolah Baru (USB) tidak mempunyai kewenangan lagi mendirikan/mengelola SMK secara langsung. Dengan berlakunya OTDA tersebut, dinas pendidikan kabupaten/kota umumnya kurang siap dalam pendirian SMK, terlebih dengan kebijakan pemerintah untuk komposisi SMK 70% dan SMA 30% di tahun 2007, maka terjadi pendirian SMK besar besaran di daerah. Menurut data pokok kemendikbud tahun 2017 jumlah SMK sebanyak 13.926 terdiri dari 3537 SMK Negeri dan 10389 SMK swasta jumlah siswa di tahun 2017 adalah 4.911.184 terdiri dari 2.119.155 siswa SMK negeri dan 2.792.029 siswa SMK swasta, M Bahrun, (2018) 195
Penyiapan sarana dan prasaranan/peralatan praktek dan bahan pendukung pembelajaran untuk SMK Negeri menjadi tugas dan tanggungjawab Pemda setempat, untuk SMK Swasta dilakukan oleh Yayasan penyelenggara. Namun sayangnya saat pendirian SMK di era OTDA kesiapan sarana dan prasarana serta peralatan praktek pendukung kompetensi keahlian bukan menjadi syarat utama diterbitkan ijin pendirian SMK. Pengangkatan kepala sekolah SMK saat OTDA tidak melalui proses seleksi talent scouting yang ketat seperti saat sebelum OTDA, namun melalui seleksi seadanya dan langsung ditugaskan sebagai kepala sekolah. Baru pada 2 tahun terakhir, sebelum alih kelola di provinsi seleksi kepala sekolah melalui pendidikan di LPPKS Karang Anyar hanya 2 minggu, dan itu pun siapa yang ditempatkan tergantung "angin politik" pemda setempat. Penyiapan guru SMK dari pemerintah daerah Kabupaten dan Kota relative tidak ada program secara khusus, yang ada hanya rekruitmen guru secara umum berdasarkan kebutuhan. 2. Kurikulum SMK yang seharusnya diterapkan Tujuan kurikulum mencakup empat aspek kompetensi, yaitu (1) aspek kompetensi sikap spiritual, (2) sikap sosial, (3) pengetahuan, dan (4) ketrampilan. Aspek-aspek kompetensi tersebut dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Rumusan kompetensi sikap spiritual yaitu, "Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya". Sedangkan rumusan kompetensi sikap sosial yaitu, "Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), bertanggung-jawab, 196
responsif, dan proaktif melalui keteladanan, pemberian nasihat, penguatan, pembiasaan, dan pengkondisian secara berkesinambungan serta menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia". Kedua kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching) yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah, dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi peserta didik. Setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013). Perubahan standard nasional pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan yang selanjutnya disebut permendikbud meliputi: (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Pendidikan Dasar dan Menengah; (2) Permendikbud RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi (SI) Pendidikan Dasar dan Menengah; (3) Permendikbud RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, (4) Permendikbud RI Nomor 66 tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Perubahan struktur kurikulum SMK tahun 2013 diberlakukan sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor: 07/d.d5/kk/2018 tentang struktur 197
kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), selanjutnya kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran di berlakukan sesuai dengan keputusan Direktur Jendral Pendidikan dasar dan Menengah nomor 330/d/ DS/KEP/KR/2017 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar mata pelajaran muatan Nasional (A), muatan kewilayahan (B), Muatan Bidang keahlian (C1), muatan program keahlian (C2) dan muatan Kompetensi keahlian (C3). Selanjutnya terjadi perubahan standar Nasional Pendidikan khususnya SMK/MAK sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 34 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan, lampiran I Standar Kompetensi Lulusan, lampiran II Standar Isi, lampiran III Standar Proses Pembelajaran, lampiran IV Standar Penilaian pembelajaran, lampiran V Standar Pendidik dan tenaga kependidikan, lampiran VI Standar Sarana dan Prasarana, lampiran VII Standar pengelolaan, lampiran VIII Standar Biaya Operasi. Disamping program SMK berdasarkan 8 standar pendidikan terdapat pula program -program yang harus dijalanjan oleh Sekolah yaitu Progran Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), Gerakan Literasi Seklah dan menjalin hubungan orang tua sekolah dan masyarakat. Terjadinya perubahan pada standar nasional pendidikan secara umum dan khususnya pada standar nasional pendidikan menengah kejuruan adalah terjadi perubahan pada (1) standar kelulusan (SKL), (2) standar kompetensi inti (KI), (3) kerangka dasar dan struktur kurikulum, (4) standar proses pembelajaran, (5) standar penilaian meliputi penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan secara terpisah (6) pramuka sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib. Sebagai konsekwensinya adanya 198
perubahan pada standar nasional pendidikan memerlukan perubahan pada penerapan menejemen/pengelolaan kurikulum pula. Untuk mencapai out put pembelajaran sesuai Standar kelulusan yang dijabarkan dalam Kompetensi Inti, dilaksanakan dengan dua cara: (1) Untuk mencapai hasil pembelajaran Kompetensi inti satu (KI. 1) sikap spiritual dan Kompetensi Inti dua (KI.2) sikap sosial dilaksanakan dengan pengajaran tidak langsung (indirect instruction) sebagai nuturant effect pembelajaran, yaitu melalui keteladanan, pemberian nasehat, penguatan, pembiasaan, dan pengkondisian secara berkesinambungan serta menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. (2) Untuk mencapai hasil pembelajaran Kompetensi Inti tiga (KI.3) Pengetahuan, dilakukan dengan proses pembelajaran langsung (direct instruction) peserta didik diharapkan dapat mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi dan mencipta tentang dimensi pengetahuan (knowledge) fakta, konsep, prosedur dan metakognitif, melalui mengamati, menanya, mengolah, menalar dan menyaji, menggunakan berbagai model pembelajaran antara lain model discovery based learning, inquiry based learning, Problem based learning, project based learning, kompetensi pengetahuan ini salah satunya berfungsi sebagai dasar pada kompetensi ketrampilan. Apakah para kepala SMK telah menjalankan fungsinya dalam mengelola satuan pendidikan (SMK) sesuai 8 standar pendidikan beserta standar lain pendukungnya? Sistem akriditasi pelaksanaannya perlu dikaji ulang, dengan cara nilai 199
yang diperoleh akriditasi di cek ulang dengan kondisi sebenarnya apakah benar nilai akriditasi tersebut otentik? 3. Sarana Prasarana SMK yang seharusnya disiapkan Pada tulisan ini diberikan contoh Bidang Keahlian Teknologi dan Rekayasa, program keahlian teknik Permesinan dan Kompetensi Keahlian Teknik Mesin, menurut permendikbud nomor 40 tahun 2008 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK), kebutuhan sarana terdiri dari: 1) Kelompok Ruang Pembelajaran Umum: yang di dalamnya terdapat Meja kursi peserta didik meja kursi guru kontak listrik papan tulis tempat sampah dan jam kelas. Biaya perawatan terhadap ruang sarana umum besarnya biaya perawatan setiap tahunnya ditentukan dengan aturan yang berlaku 2) Ruang perpustakaan: yang didalamnya terdapat Buku refrensi sumber belajar yang lainnya, rak buku, rak majalah, rak surat kabar, meja baca, kursi kerja, kursi baca, meja kerja (sirkulasi), almari katalok, almari, almari/rak simpan, papan pengumuman, meja multimedia, Multi Media (peralatan multimedia), perlengkapan lain (buku inventaris, Stop kontak, jam dinding, tempat sampah) besarnya biaya perawatan setiap tahunnya ditentukan dengan aturan yang berlaku. 3) Ruang laboratorium fisika, yang didalamnya terdapat (a) Perabot Kursi/stool, meja kerja, meja demonstrasi, meja persiapan, almari alat, almari bahan, bak cuci. (b) Peralatan pendidikan: bahan dan alat ukur dasar, 200
alat percobaan, media pendidikan, dan perlengkapan lainnya besarnya biaya perawatan setiap tahunnya ditentukan dengan aturan yang berlaku. 4) Ruang laboratorium kimia, yang di dalamnya terdapat perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, bahan habis pakai dan peralatan lainnya besarnya biaya perawatan setiap tahunnya ditentukan dengan aturan yang berlaku. 5) Ruang Laboratorium Komputer, didalamnya terdapat perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, bahan habis pakai dan peralatan lainnya besarnya biaya perawatan setiap tahunnya ditentukan dengan aturan yang berlaku. 6) Ruang Laboratorium Bahasa didalamnya terdapat perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, bahan habis pakai dan peralatan lainnya besarnya biaya perawatan setiap tahunnya ditentukan dengan aturan yang berlaku. 7) Ruang Praktek Gambar Teknik didalamnya terdapat perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, bahan habis pakai dan peralatan lainnya besarnya biaya perawatan setiap tahunnya ditentukan dengan aturan yang berlaku. 8) Ruang Penunjang, didalamnya terdapat: Perabot dan perlengkapan lainnya besarnya biaya perawatan setiap tahunnya ditentukan dengan aturan yang berlaku. 9) Ruang Guru, di dalamnya terdapat Perabot dan perlengkapan lainnya besarnya biaya perawatan setiap 201
202 tahunnya ditentukan dengan aturan yang berlaku. 10) Ruang Tata Usaha. di dalamnya terdapat Perabot dan perlengkapan lainnya besarnya biaya perawatan setiap tahunnya ditentukan dengan aturan yang berlaku. 11) Ruang Beribadah di dalamnya terdapat Perabot dan perlengkapan lainnya besarnya biaya perawatan setiap tahunnya ditentukan dengan aturan yang berlaku. 12) Ruang Konseling, di dalamnya terdapat Perabot peralatan konseling dan perlengkapan lainnya besarnya biaya perawatan setiap tahunnya ditentukan dengan aturan yang berlaku. 13) Ruang Organisasi kesiswaan, didalamnya terdapat Perabot dan perlengkapan lainnya besarnya biaya perawatan setiap tahunnya ditentukan dengan aturan yang berlaku. a. Jamban yang di dalamnya terdapat peralatan lainnya besarnya biaya perawatan setiap tahunnya ditentukan dengan aturan yang berlaku. b. Gudang di dalamnya terdapat Perabot besarnya biaya perawatan setiap tahunnya ditentukan dengan aturan yang berlaku. c. Ruang Sirkulasi a) Ruang sirkulasi horizontal berfungsi sebagai tempat penghubung antar ruang dalam bangunan SMK/MAK dan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan bermain dan interaksi sosial peserta didik di luar jam
pelajaran, terutama pada saat hujan ketika tidak memungkinkan kegiatan-kegiatan tersebut berlangsung di halaman SMK/MAK. b) Ruang sirkulasi horizontal berupa koridor yang menghubungkan ruang-ruang di dalam bangunan SMK/MAK dengan luas minimum adalah 30% dari luas total seluruh ruang pada bangunan, lebar minimum adalah 1,8 m, dan tinggi minimum adalah 2,5 m. c) Ruang sirkulasi horizontal dapat menghubungkan ruang-ruang dengan baik, beratap, serta mendapat pencahayaan dan penghawaan yang cukup. d) Koridor tanpa dinding pada lantai atas bangunan bertingkat dilengkapi pagar pengaman dengan tinggi 90-110 cm. e) Bangunan bertingkat dilengkapi tangga. Bangunan bertingkat dengan panjang lebih dari 30 m dilengkapi minimum dua buah tangga. f) Jarak tempuh terjauh untuk mencapai tangga pada bangunan bertingkat tidak lebih dari 25 m. g) Lebar minimum tangga adalah 1,8 m, tinggi maksimum anak tangga adalah 17 cm, lebar anak tangga adalah 25-30 cm, dan dilengkapi pegangan tangan yang kokoh dengan tinggi 85-90 cm. 203
h) Tangga yang memiliki lebih dari 16 anak tangga harus dilengkapi bordes dengan lebar minimum sama dengan lebar tangga. i) Ruang sirkulasi vertikal dilengkapi pencahayaan dan penghawaan yang cukup. 14) Tempat Bermain/Berolahraga 15) Ruang Praktik Khusus Program Keahlian Teknik Pemesinan Kelompok Ruang Pembelajaran Khusus meliputi ruang praktek yang disesuaikan dengan program keahlian : (1) Sarana pada Area Kerja Bangku (2) Pengukuran dan Pengujian Logam (3) Sarana pada Area Kerja Mesin Bubut (4) Sarana pada Area Kerja Mesin Frais (5) Sarana pada Area Kerja Mesin Gerinda (6) Sarana pada Ruang Kerja Pengepasan. Masing-masing sarana area terdapat peralatan praktek, Media pendidikan dan kelengkapan lainnya, besarnya biaya perawatan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku (7) Sarana pada Ruang Penyimpanan dan didalamnya terdapat: perlengkapan lainnya besarnya biaya perawatan setiap tahunnya ditentukan dengan aturan yang berlaku, perlu dipotret apakah seluruh SMK telah didunung peralatan dan sarana sesuai standar yang dipersyaratkan. Berdasarkan ilustrasi standar sarana untuk satu kompetensi kompetensi Bidang Keahlian Teknologi dan Rekayasa, program keahlian teknik Permesinan dan Kompetensi Keahlian Teknik Mesin, diperlukan 17 ruang area kegiatan dan 7 ruang/sarana praktek. Pertanyaannya apakah kompetensi -keahlian - SMK di jawa Barat telah memenuhi standar Sarana seperti yang dipersyaratkan permendikbud nomor: 40 tahun 2008 tentang 204
standar sarana Standar Sarana Dan Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK)? 4. Kompetensi Kepala Sekolah yang seharusnya disiapkan Peraturan Menteri nomor 13, tahun 2007 bahwa Kepala Sekolah/Madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin taman kanak-kanak/raudhotul athfal (TK/ RA), taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar/ madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/ MTs), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan (SMK/MAK), atau sekolah menengah atas luar biasa (SMALB) yang bukan sekolah bertaraf internasional (SBI) atau yang tidak dikembangkan menjadi sekolah bertaraf internasional (SBI) Peraturan Meteri Pendidikan Nasional nomor 13 tahun 2007, tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah. Kepemimpinan merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah. Banyak model kepemimpinan yang dapat dianut dan diterapkan dalam berbagai organisasi/institusi, baik profit maupun non profit, namun model kepemimpinan yang paling cocok untuk diterapkan di sekolah adalah kepemimpinan pembelajaran (instructional leadership or leadership for improved learning). Dalam penerapan kepemimpinan pembelajaran di sekolah, banyak penelitian yang menyimpulkan bahwa kepala sekolah yang memfokuskan kepemimpinan pembelajaran menghasilkan prestasi belajar siswa yang lebih baik dari pada kepala sekolah yang kurang memfokuskan pada kepemimpinan pembelajaran 205
Kepemimpinan pembelajaran sangat cocok diterapkan di sekolah karena misi utama sekolah adalah mendidik semua siswa dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk menjadi orang dewasa yang sukses dalam menghadapi masa depan yang belum diketahui dan yang sarat dengan tantangan-tantangan yang sangat turbulen. Misi inilah yang kemudian menuntut sekolah sebagai organisasi harus memfokuskan pada pembelajaran (learning-focused schools), yang meliputi kurikulum, proses belajar mengajar, dan penilaian hasil belajar (asesment). Dalam memimpin satuan atau program pendidikan Kepala Sekolah perlu mendapatkan pengembangan keprofesian berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dalam memimpin. Pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah proses dan kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap professional Kepala Sekolah/madrasah yang dilaksanakan berjenjang, bertahap, dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan manajemen dan kepemimpinan sekolah/madrasah Dasar kerja tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Kepala Sekolah dalam melaksanakan kinerjanya adalah berdasarkan 8 standar pendidikan dan standar pendukungnya, delapan standar Pendidikan dan standar Pendukungnya digambarkan sebagai berikut: (1) Standar Kelulusan (SKL); (2) Standar Isi; (3) Sttandar Proses;(4) Standar Penilaian; (5) Standar Pendidik dan Kependidikan; (6) Standar Pengelolaan; (7) Standar Pembiayaan; (8) Standar Sarana dan Prasarana. Standar pendidikan pendukungnya delapan standar pendidikan adalah : (1) Standar 206
tenaga laboratorium (2) Standar tenaga administrasi (3) Standar konselor (4) standar pustakawan (5) standar Kompetensi guru (6). Peraturan/Kebijakan; (7) Permendikbud tentang Muatan Lokal. Kebijakan pendukung lainnya adalah: (1) Permendikbud tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib; (2) Permendikbud tentang Kegiatan Ekstrakurikuler (3) Permendikbud tentang Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan (KTSP) (4) Permendikbud tentang Penumbuhan Budi Pekerti (5) Gerakan Literasi Sekolah (GLS) Pertanyaannya adalah apakah para kepala SMK telah betul betul melaksanakan 8 standar pendidikan, dan yang ada adalah banyak kepala sekolah terjebak dengan mekanisme di luar tugas pokok dan fungsinya yaitu sebagai pemimpin pembelajaran, karena saat ini kepala SMK direpotkan dengan tanggungjawab berbagai keungan Negara dan waktu dihabiskan untuk berbagai klarifikasi wartawan LSM. 5. Standar Pembiayaan yang seharusnya dipersiapkan Unit Cost peserta didik adalah perhitungan seberapa besar setiap peserta didik memerlukan pembiayaan dalam setiap tahunnya. Mengingat tiap jenjang dan level satuan pendidikan berbeda maka diperlukan perhitungan yang berbeda pula, misalnya pada satuan pendidikan pada jenjang dan kelompok yang sama SMK, untuk bidang keahlian teknologi dan rekayasa dengan kelompok bidang keahlian Bisnis menejemen, atau antar bidang keahlian biaya yang diperlukan bisa berbeda, biaya antar program keahlian dalam satu bidang keahlian yang sama misalnya program keahlian Teknik Mesin dengan program keahlian Teknik Otmotif pembiayaannya berbeda. Bahkan dalam satu program keahlian teknik Otomotif misalnya kompetensi keahlian teknik sepeda 207
motor, kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan dan kompetensi keahlian alat berat pembiayaannya sangat berbeda. Mengingat pendidikan menengah kejuruan di Indonesia terdapat 149 kompetensi keahlian dalam spektrum keahlian SMK berarti terdapat 149 varian unit cost peserta didik, sayangnya di daerah dalam menganggarkan pembiayaan satuan pendidikan di pukul rata semua, misalnya dalam menganggarkan pendidikan satuan pendidikan pada jenjang yang sama SMA/SMK x rupiah dikalikan jumlah peserta didik, sementara SMA dan SMK sarana dan prasarana belajarnya dan material pembelajannya sangat berbeda. Bagian tulisan ini akan memberikan gambaran dan parameter apa yang diperlukan untuk menghitung biaya setiap peserta didik dalam satu tahun, sehingga memudahkan setiap satuan pendidikan, dinas propinsi untuk menghitung kebutuhan biaya setiap peserta didik yang diperlukan dalam satu tahun yang disebut unit cost peserta didik. Parameter Standar Pembiayaan dihitung berdasarkan standar pengelolaan SMK. Parameter- parameter tersebut sebagai berikut: 1. Pembiayaan Perencanaan dan pengelolaan satuan pendidikan Standar Pengelolaan Pendidikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 19 tahun 2007, parameter biaya yang dihitung sebagai berikut: (1) Perencanaan program : Pembuatan KTSP (a) Kegiatan Penyusunan Tujuan, Visi dan Misi Tujuan Sekolah Penyusunan KTSP Dokumen I (b) Kegiatan pembuatan Dokumen II KTSP Pembuatan Silabus (c) Dokumen III KTSP 208
pembuatan RPP Mata Pelajaran kelompok A, B, C1 C2 C3 (d) Kegiatan pennyusunan KKM dan kriteria Kenaikan kelas (e) Kegiatan pennyusunan kriteria kelulusan siswa prakerin (f) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Sekolah (RKS) (g) Up date data. (2) Pelaksanaan Program: (a) Sosialisasi kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP); (b) Pembuatan prota dan prosem/ analisis kalender pendidikan/ akademik (c) Penyusunan struktur organisasi sekolah/madrasah; (d) pembagian tugas di antara guru, dan tenaga Kependidikan dan uraian tugas; (e) Perancangan peraturan akademik, tata tertib/ kode etik; (f) sosialisasi peraturan akademik, tata tertib sekolah/madrasah;kode etik sekolah/madrasah; (g) Pelaksanaan home visit 10% peserta didik, bermasalah (h) Pelaksanaan BP/BK penelusuran PMDK 2. Pembiayanaan Bidang Kesiswaan Penerimaan Peserta Didik Baru (b) Orientasi peserta didik baru, kegiatan MPLS. Kegiatan ekstrakurikuler pada pendidikan dasar dan menengah berdasarkan permendikbud nomor 62 tahun 2014 yang kegiatannya meliputi : (c) Diklat Dasar Pramuka (d) Diklat Pramuka Lanjut (e) latihan rutin pramuka (f) diklat dasar PMR (g) latihan rutin PMR (h) Diklat Karya ilmiah Pelajar (i) diklat marcing band, (j) latihan rutin marching band (k) diklat seni marawis (l) latihan rutin marawis (m) diklat jurnalistik (n) latihan tata upacara (o) latihan rutin panjat tebing (p) latihan rutin olah raga bola basket (q) latihan rutin sepak bola (r) Pembinaan olinpiade 209
210 sains (s) lomba kompetensi siswa (LKS) tingkat kompetensi keahlian (t) LDK/MPK Pelantikan Osis (u) diklat pembekalan pengurus osis (v) Pelaksanaan class meeting akhir semester dan akhir tahun (w) lomba kebersihan antar kelas (x) Perpisahan kelas XII 3. Pembiayaan Bidang Kurikulum Kegiatan kurikulum didasarkan pada Permendikbud RI nomor 54 tahun 2013, disempurnakan menjadi permendikbud nomor 20 tahun 2016 tentang standar kelulusan (SKL).Standar kelulusan SMK selanjutnya dituangkan dalam standar isi permendikbud nomor 21 tahun 2016 meliputi kompetensi inti spiritual (KI1), Kompetensi sosial (KI2), kompetensi inti pengetahuan (KI3) dan kompetensi inti keterapilan (KI4), Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses, Permendikbud RI nomor 23 tahun 2016 tentang standat Penilaian, SK Dirjen Dikdasmen nomor 330/D.D5/KEP/KRT2017 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Matapelajaran muatan nasional (A) muatan kewilayahan (B) Dasar Bidang Keahlian (C1) Program keahlian (C2) dan Kompetensi Keahlian (C3), 3). Pembiayaan Pembelajaran langsung (direct instruction) kegiatannya meliputi: (a) Kegiatan proses pembelajaran mata pelajaran kelompok A, B, C1,C2 dan C3. (b) Kegiatan Penilaian harian setiap KD pada matapelajaran kelompok A,B,C1 C2 dan C3. (c) Penilaian tengah semester. (d) Penilaian akhir semester. (e) Uji tingkat Kompetensi (UTK).
(f) uji mutu tingkat Kompetensi (UMTK). (g) Ujian sekolah. (h) Ujian Nasional. (i) uji kompetensi Bahasa Inggris (TOEIC Internasional). pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL). (k) Pelaksanaan Penyaluran tamatan melalui Bursa Kerja Khusus (BKK). (l) Kegiatan Remedial setiap mata pelajaran. (m) Kegiatan pengayaan setiap mata pelajaran. 4. Pembiayaan Pembinaan kepribadian melalui kegiatan aktualisasi Kepramukaan Penanaman kepribadian melalui kegiatan aktualisasi kepramukaan berdasarkan permendikbud nomor 63 tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib, yang kegiatannya meliputi (a) sistem Blok, (2) aktualisasi kepramukaan dan (3) pembinaan sistem gugus. Tugas guru adalah menyiapkan bahan dan informasi tentang sikap dan keterampilan (KI1, KI2, dan KI4) yang ingin diaktualisasikan dalam Pendidikan Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler Wajib. Dalam implementasinya masing masing guru harus menganalisis setiap Kompetensi dasar matapelajaran yang diampunya yang memungkinkan terdapat nilai kepramukaan. Hasil analisis diserahkan ke Kurikulum untuk dijadikan program kegiatan aktualisasi kepramukaan dalam satu tahun yang diajarkan 2 jam setiap minggunya. Contoh penanaman kepribadian dalam aktualisasi kepramukaan sebagai berikut: Aktualisasi Kepramukaan Ki.1 Pembinaan Spiritual : (a) Pesantren Romadhon (b) lomba adzan, (j) 211
212 Lomba MTQ, dan kaligrafi (c) PHBI: isro mi'roj) (d) PHBI Maulid Nabi (e) (PHBI Idul Qurban (f) Lab Fiqih: pegkafanan Jenazah dan sholat Jenazah. AKTUALISASI KEPRAMUKAAN KI.2 PEMBINAAN SOSIAL: (a) Bahasa Indonesia seminar SMK Topik Permasalahan Sosial (b) Kepramukaan bahasa Indonesia (Lomba pidato dan mc) (c) Seni Budaya (apresiasi Seni:) (d) diskusi Kelas dengan bahasa Inggris (e) seminar bahasa Inggris tkt SMK, (f) Belajar debat dengan Bahasa Inggris (g) Lomba menulis di madding dengan bahasa Inggris (h) Sejarah napak tilas perjuangan pahlawan local/ nasional. (i) PPKN (bela Negara upacara) pengiriman peserta upacara hari-hari besar nasional tingkat kecamatan) 5. Aktualisasi Kepramukaan Pembinaan Keterampilan KI.4 : Matapelajaran C1 (a) pengolahan limbah organic dengan membuat kompos dari sampah organic (b) Pembuatan Kertas daur ulang, (c) pembuatan pot plastik (d) pembuatan bio gas dari kotoran hewan/ tumbuhan enceng gondok. (e) Pengolahan limbah plastik Kimia menjadi biji plastik (f) pembuatan aroma terapi (g) membuat sabun -Kimia (h) membuat semir ban mobil 6. Pembiayaan Bidang Pendidik dan kependidikan: Program pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan (1) Peningkatan Kompetensi Profesional Guru Agama (2) Peningkatan kompetensi guru PPKN (3) Peningkatan Kompetensi Profesional
Guru Bahasa Indonesia (4) Peningkatan Kompetensi Profesional Guru Matematika (5) Peningkatan Kompetensi Profesional Guru Sejarah Indonesia (6) Peningkatan Kompetensi Profesional Guru Bahasa Inggris. Peningkatan Kompetensi Profesional Guru B (1) Peningkatan Kompetensi Profesional Guru Seni Budaya (2) Peningkatan Kompetensi Profesional Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Peningkatan Kompetensi Profesional Guru C1 (1) Peningkatan Kompetensi Profesional Guru Simulasi dan Komunikasi Digital (2) Peningkatan Kompetensi Profesional Guru Fisika (3) Peningkatan Kompetensi Profesional Guru Kimia C2 Gambar Teknik Mesin, Perhitungan dasar konstruksi Mesin, Pekerjaaan Dasar Teknik Mesin, Peningkatan Kompetensi Profesional Guru C3 (1) Gambar Teknik Manufaktur (2) Teknik Pemesinan Bubut (3) Teknik Pemesinan Frais (4) Teknik Pemesinan Gerinda (5) Teknik Pemesinan NC/ CNC dan CAM (6) Produk Kreatif dan Kewirausahaan Permasalahan sekarang adalah tidak adanya standard pembiayaan yang dapat dijadikan pedoman SMK untuk menyusun RAPBS, sementara keinginan kepala daerah kabupaten kota adalah sekolah gratis, dimana mengalokasian dananya tidak berdasarkan standard pembiayaan yang baku. Setelah alih kelola SMK/ SMA di provinsi, seharusnya sebelum menggulirkan bantuan pembiayaan pendidikan di satuan pendidikan sebaiknya dihitung unit cost siswa setiap kompetensi keahlian, hasil perhitungan ditetapkan oleh pemerintah Daerah sebagai dasar pembiayaan satuan pendidikan, 213
maka saat pemda Provinsi akan member bantuan pembayaan pendidikan merujuk pada unit cost siswa tersebut III . KESIMPULAN 1. Kesimpulan Berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi lulusan SMK, bahwa lulusan SMK menyumbang pengangguran terbesar di Indonesia dipaparkan pada bab 1. dan berdasarkan paparan yang disampaikan pada kajian teoritik pada bab 2 dan pembahasan permasalahan pada bab 3 maka ditinjau dari dua sisi : yaitu segi out put SMK dengan daya tamping industri (1) Apakah Dunia Usaha/ dunia Industri tidak dapat menampung lulusan SMK karena (a) daya tampung Dunia Usaha/dunia Industri sangat rendah bila dibandingkan banyaknya lulusan SMK, (b) atau sebenarnya Dunia Usaha/dunia Industri masih memerlukan tenaga kerja lulusan SMK sangat banyak namun sikap kemandirian dan mutu lulusan SMK sangat rendah (c) atau banyaknya lulusan SMK yang kompetensi keahliannya banyak yang kurang match dengan kebutuhan kompetensi industri. Namun juga harus melihat dan memotret SMK sebagai institusi penghasil lulusan tersebut. Apakah ada yang salah dengan sistem SMK kita. Namun harus kita lihat juga regulasi yang disiapkan Kementerian atau Dinas Pendidikan sebagai pembuat regulasi. Dan secara sistemik saling berkaitan antara permasalahan yang satu dengan permasalahan yang lain. Berdasarkan bahasan secara reflektif teoritis, disimpulkan bahwa: pemerintah pusat dalam hal ini kemendikbud melalui Direktorat pembinaan SMK telah menyiapkan Kurikulum dengan bagus, Kurikulum yang agar lulusannya mempunyai 214
sikap spiritual, sosial berpengetahuan dan terampil dengan berbagai kompetensi yang dibutuhkan Industri sesuai tuntutan keterampilan abad 21. Kurikulum yang bagus belum tentu dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas tanpa Kurikulum tersebut dapat diterapkan secara baik sesuai persyaratan tuntutan kurikulum dan di dukung sarana prasarana dan peralatan praktek pendukung Kompetensi Dasar program Keahlian, dan peran Kepala Sekolah yang menempatkan dirinya sebagai instructional leadership SMK yang didirikan setelah OTDA umumnya sarana/ prasarana dan peralatan pendukung prakteknya relatif kurang terstandar bila dibandingkan dengan SMK yang didirikan sebelum OTDA, pada masa sebelum OTDA banyak SMK dibangun melalui bantuan bank Dunia, Bank pembangunan Asia, dan bantuan yang lainnya. Sementara SMK yang dibangun setelah OTDA menggunakan anggara APBD (sebagian kecil APBN melalui proyek USB), yang kadang kadang penganggarannya sangat minim (sampai saat ini di provinsi Jawa Barat) masih banyak SMK Negeri yang belum mempunyai sarana prasarana dan peralatan praktek sesuai tuntutan kompetensi dasar mata pelajaran Kompetensi keahlian. Kepala Sekolah adalah kunci penentu keberhasilan SMK, mengapa, karena Kepala Sekolah adalah pucuk pimpinan yang mempunyai kompetensi disamping kepribadian dan sosial, ia harus mempunyai kompetensi menejerial, supervisi dan kewirausahaan. Pengadaan kepala SMK sebelum OTDA sangatlah bagus melalui seleksi yang ketat dan dididik dengan program talent scouting (3 bulan), mempunyai ilmu kepemimpinan SMK yang sangat bagus, Kepala SMK lulusan program talent scoting 215
sangat siap dan mampu dalam menjalankan pelaksanaan pendidikan di sekolah yang ia pimpin. Namun Kepala SMK yang diangkat setelah OTDA tidak melalui program talent schooling (3 bulan) relative kurang bagus dalam menjalankan dan memimpin SMK, lebih lebih saat ini kepala Sekolah disibukkan menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan barang dan jasa, pertanggungan uang BOS, yang pekerjaan Kepala Sekolah banyak dihabiskan dengan berbagai klarifikasi Wartawan LSM, pemanggilan kejaksaan dan bareskrim berkaitan dengn pertanggungjawaban keuangan, sehingga fugsi kepala sebagai instructional leadership sangat berkurang. Setelah diterbitkannya permendikbud nomor 69 tahun 2009 tentang standar pembiayaan pendidikan dasar dan Menengah, sampai saat ini belum pernah terbit lagi standar pembiayaan, sebaiknya pemerintah Daerah provinsi Jawa Barat membuat standar biaya tersendiri, sehingga peran serta masyarakat dalam pembiayaan pendidikan mempunyai payung hukum agar tidak bertabrakan dengan hukum. 2. Rekomendasi Untuk meningkatkan kualitas SMK dan mutu lulusan nya di Jawa Barat, direkomendasikan sebagai berikut: 1. Menerapkan berbagai model pembelajaran sesuai karakteristik kompetensi dasar, disamping diperlukan peralatan dan bahan yang sesuai dengan kompetensi dasar. Sehebat apapun guru mengajar tanpa di dukung peralatan dan bahan praktek pembelajaran, pembelajaran tidak akan berjalan dan hasil belajar tidak akan tercapai. 2. Revitalisasi Pendidikan SMK perlu di audit secara jujur 216 itu
dan bertanggungjawab tentang sarana dan prasarana, serta peralatan pedukung kompetensi keahlian sesuai dengan standar yang berlaku di kemendikbud. 3. Penyiapan Kepala SMK harus diseleksi dan dipersiapkan secara matang sesuai standar Kepala Sekolah. 4. Fungsi Kepala SMK sebagai PPK hendaknya harus dirubah, peran tersebut sebaiknya diberikan pada Kasubag Tata Usaha, Kepala Sekolah berfokus pada kepemimpinan pembelajaran 5. Dalam revitalisasi SMK hendaknya dibuat standar biaya SMK tingkat provinsi Jawa Barat, dan keterlibatan masyarakat dalam pembiayaan hendaknya masih diperbolehkan. 217
KEPUSTAKAAN Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Peraturan pemerintah nomor 32 tahu 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Permendikbud nomor 19 tahun 2007 tentan Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar dan Menengah Syihabuddin, Berlomba-Lomba Mengejar Standar Akreditasi Terbaik untuk Sekolah, Sekolah, diunduh tanggal 1 Desember 2018 M Bahrun, 2018, Revitalisasi SMK Menyonsong Era Revolusi Industri 4.0, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah, kemendikbud RI ... Pembuatan Silabus, Pelatihan Dan Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 SMK Pelatihan Dan Pendampingan, Implementasi Kurikulum 2013 SMK Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2018 ....... . Analisis Dokumen SKL, KI, dan KD, Pelatihan Dan Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 SMK Pelatihan Dan Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 SMK Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2018 Peraturan Meteri Pendidikan Nasional nomor 13 tahun 2007, tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah, Kementerian Pendidikan Nasional Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 218
Materi Penguatan Kepala Sekolah, Direktoran Jendral Peningkatan mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Nasional, 2010, Direktorat Tenaga Kependidikan, 2010 Bimbingan Teknis Implementasi Kurikulum 2013, materi Pemahaman SKL Ki KD, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2017 Kejuruan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesianomor 48 Tahun 2008 Tentang pendanaan Pendidikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Kementrian Pedidikan dan Kebudayaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah (SMA/MA), SekolahMenengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB). Kementrian Pedidikan dan Kebudayaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Kementrian Pedidikan dan Kebudayaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2014 Tentang Kegiatan Ekstrakurikuler Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah, Kementrian Pedidikan dan Kebudayaan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007 Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah 219
Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), Dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Kementrian Pedidikan dan Kebudayaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun Standar Kelulusan (SKL) Kementrian Pedidikan dan Kebudayaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun Standar Kompetensi Inti (KI), Kementrian Pedidikan dan Kebudayaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun Standar Standar Pr, Kemses Kementrian Pedidikan dan Kebudayaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun Standar Penilaian Kementrian Pedidikan dan Kebudayaan 220
PENGELOLAAN SEKOLAH DALAM MENGHADAPI TUNTUTAN MILENIA PENDIDIKAN Dudu Nurzaman, S.Pd., M.Pd. I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pendidikan dalam suatu definisi dipandang sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan. Melalui proses pendidikan, manusia akan mampu mengekspresikan dirinya secara lebih utuh. Dalam UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dirumuskan tujuan pendidikan nasional yaitu "Berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab". Di sekolah terdapat tenaga kependidikan yang paling 221
berperan dan sangat menentukan kualitas pendidikan yakni para guru dan kepala sekolah. Efektivitas sekolah merujuk pada perberdayaan semua komponen sekolah sebagai organisasi tempat belajar berdasarkan tugas pokok dan fungsinya masing- masing dalam struktur program dengan tujuan agar siswa belajar dan mencapai hasil yang telah ditetapkan, yaitu memiliki kompetensi. Menurut Supardi (2013:2) "sekolah efektif adalah sekolah yang memiliki kemampuan memberdayakan setiap komponen penting sekolah, baik secara internal maupun eksternal, serta memiliki sistem pengelolaan yang baik, transparan dan akuntabel dalam rangka pencapaian visi-misi- tujuan sekolah secara efektif dan efesiensi". Kepala sekolah merupakan tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah, tempat terselenggarakannya proses belajar mengajar atau tempat terjadinya interaksi antar guru yang memberikan pelajaran dan murid yang menerima pelajaran. Keberhasilan pendidikan di sekolah sangat ditentukan oleh keberhasilan kepala sekolah dalam mengelola tenaga kependidikan yang tersedia di sekolah. Kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang mempengaruh dalam meningkatkan kinerja guru. Manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengelola. Pengelolaan dilakukan untuk mendayagunakan sumber daya yang dimiliki secara terintegrasi dan terkoordinasi untuk mencapai tujuan sekolah/ organisasi. Pengelolaan dilakuan kepala sekolah dengan kewenangannya sebagai manager sekolah melalui komando atau keputusan yang telah ditetapkan dengan mengarahkan sumber daya untuk mencapai tujuan. Rohiat (2010:14) menyatakan "manajemen merupakan alat untuk 222
mengelola sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efesien untuk mencapai tujuan harus benar-benar dipahami oleh kepala sekolah". Sepak terjang manager dalam mengelola sumber daya di dalam sekolah akan sangat tergantung pada kompetensi (skill) kepala sekolah itu sendiri. Manajemen pendidikan merupakan proses manajemen dalam pelaksanaan tugas pendidikan dengan mendayagunakan segala sumber secara efesien untuk mencapai tujuan secara efektif. Manajemen sekolah mengandung arti optimalisasi sumber daya atau pengelolaan dan pengendalian. Optimalisasi sumber daya berkenaan dengan pemberdayaan sekolah merupakan alternatif yang paling tepat untuk mewujudkan suatu sekolah yang mandiri dan memiliki keunggulan tinggi. Pendidikan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan suatu bangsa, dan merupakan wahana dalam menterjemahkan pesan-pesan konstitusi serta sarana dalam membangun watak bangsa (Nation Character Building). Masyarakat yang cerdas akan memberi nuansa kehidupan yang cerdas pula, dan secara progresif akan membentuk kemandirian. Masyarakat bangsa yang demikian merupakan investasi besar untuk berjuang ke luar dari krisis dan menghadapi dunia global. Pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Pengelolaan pendidikan berasal dari kata manajemen, sedangkan istilah manajemen sama artinya dengan administrasi. Dapat diartikan pengelolaan pendidikan sebagai upaya untuk menerapkan kaidah-kaidah 223
adiministrasi dalam bidang pendidikan. Era milenia adalah era digital dan on line. Pada era ini, peserta didik sangat tergantung dengan media sosial. Mereka dihadapkan dengan derasnya informasi dari berbagai hal, sementara secara kepribadian mereka belum memiliki filter untuk memilah dan memilih informasi. Oleh karena itu mereka sangat membutuhkan bimbingan dari seorang guru. Era milenia dimana peserta didik dapat dengan cepat mengakses informasi, menjadikan guru bukan lagi satu-satunya orang yang paling well informed terhadap berbagai informasi dan pengetahuan yang sedang tumbuh, berkembang, berinteraksi di jagat raya ini. Sementara itu dengan mudahnya informasi diterima peserta didik mengakibatkan mereka memiliki sikap permissif, mereka belum mampu memilah aktivitas internet yang bermanfaat, dan cenderung mudah terpengaruh oleh lingkungan sosial tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu efek positif atau negatif ketika berinteraksi di internet, sehingga terjadi kecenderungan yang sering mengenyampingkan nilai-nilai moral dan etika. Kondisi demikian tentunya diperlukan guru yang benar- benar mampu untuk membimbing, mengarahkan dan mampu memfilter hal-hal yang kurang sesuai. Dengan demikian tanggung jawab guru pada era milenia semakin kompleks, sehingga menuntut guru tidak hanya kemampuan profesional guru yang melek teknologi yang dipersiapkan tetapi juga harus memiliki nilai-nilai yang mampu membentuk watak dan pribadi peserta didiknya dalam menghadapi dunianya. Oleh karena itu, penulis membuat makalah yang berjudul : "Pengelolaan Sekolah dalam Menghadapi Tuntutan Milenia Pendidikan" B. Rumusan Masalah 224
Bagaimana Pengelolaan Sekolah dalam Menghadapi Tuntutan Milenia Pendidikan? C. Tujuan Untuk mengetahui pengelolan Sekolah dalam Menghadapi Tuntutan Milenia Pendidikan. II. KAJIAN TEORI A. Konsep Pengelolaan Sekolah Pengelolaan dalam arti luas adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efesien. Sedangkan, Pengelolaan dalam arti sempit adalah manajemen sekolah/ madrasah yang meliputi: perencanaan program sekolah/ madrasah, pelaksanaan program sekolah/ madrasah, kepemimpinan kepala sekolah/ madrasah, pengawas/ evaluasi, dan sistem informasi sekolah/madrasah. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal harus mampu mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh peserrta didik. Potensi tersebut meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Pengelolaan sekolah merupakan proses mengelola sekolah melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan sekolah agar mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Kepala sekolah sebagai manajer sekolah menempati posisi yang telah ditentukan di dalam organisasi sekolah. Salah satu perioritas kepala sekolah dalam pengelolaan sekolah ialah pengelolaan pembelajaran. B. Fungsi Pengelolaan Sekolah Secara umum ada empat fungsi pengelolaan yang banyak dikenal masyarakat yaitu fungsi perencanaan (planning), 225
fungsi pengorganisasian (organizing), fungsi pengarahan (directing) dan fungsi pengendalian (controlling). Untuk fungsi pengorganisasian terdapat pula fungsi staffing (pembentukan staf). Dalam proses manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang pimpinan, menurut Yamin dan Maisah (2009:2), yaitu "perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), kepemimpinan (leading), dan pengawasan (controlling). C. Garapan Pengelolaan Sekolah Pengelolaan sekolah adalah bagian dari proses manajemen sekolah, karena merujuk pada penataan sumber daya manusia, kurikulum, fasilitas, sumber belajar dan dana serta upaya mendapai tujuan lembaga sekolah secara dinamis. Pengeloalan pendidikan merupakan suatu sistem pengelolaan dan penataan sumber daya pendidikan, seperti tenaga kependidikan, peserta didik, masyarakat, kurikulum, danan (keuangan), sarana dan prasarana pendidikan, tata laksana dan lingkungan pendidikan. Soepardi (Mulyasa, 2011:11) mengungkapkan bahwa "Garapan pengelolaan sekolah meliputi bidang; organisasi kurikulum, perlengkapan pendidikan, media pendidikan, personil pendidikan, hubungan kemanusiaan, dan dana finasial atau keuangan". D. Peranan Kepala Sekolah dalam Pengelolaan Kepala sekolah merupakan jabatan karir yang diperoleh seseoarng setelah sekian lama menjabat sebagai guru. Seseorang diangkat dan dipercaya menduduki jabatan kepala sekolah harus memenuhi kriteriakriteria yang disyaratkan untuk jabatan dimaksud. Wahjosumidjo (2011:83) menjelaskan "secara 226
sederhana kepala sekolah dapat didefinisikan sebagai seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin suatu lembaga atau sekolah dimana diselenggarakan proses belajar mengajar, atau tempat dimana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran". Kepala sekolah yang berhasil apabila mereka memahami keberadaan sekolah sebagai organisasi yang kompleks dan unik, serta mampu melaksanakan peranan kepala sekolah sebagai seseorang yang diberi tanggung jawab untuk memimpin sekolah. Sesuai dengan ciri-ciri sekolah sebagai organisasi yang bersifat kompleks dan unik, peran kepala sekolah seharusnya dilihat dari berbagai sudut pandang. Pada umumnya kepala sekolah memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin di bidang pengajaran, pengembangan kurikulum, administrasi kesiswaan dan personalia staf, hubungan masyarakat, administrasi school plant, dan perlengkapan serta organisasi sekolah. Kepala sekolah berkewajiban menciptakan hubungan yang sebaik-baiknya dengan para guru, staf, dan siswa, sebab esensi kepemimpinan adalah kepengikutan. Ada tiga macam peranan pemimpin dilihat dari otoritas dan status formal seorang pemimpin. Dalam melaksanakan fungsinya, kinerja seorang kepala sekolah sering dirumuskan sebagai EMASLIM, singkatan dari Educator, Manager, Administrator, Supervisor, Leader, Innovator, dan Motivator. E. Tuntutan Milenia Pendidikan Mutu berkaitan dengan baik buruknya suatu benda, kadar atau derajat. Mutu pendidikan yang diinginkan tidak terjadi begitu saja, tetapi mutu perlu direncanakan. Perencanaan yang matang 227
merupakan salah satu bagian dalam upaya meningkatkan mutu. Depdiknas (Mulyasa, 2013:157), Secara umum "mutu diartikan sebagai gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam membuaskan kebutuhan yang diharapkan atau tersirat. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses dan output pendidikan". Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Input sumber daya meliputi sumber daya manusia (kepala sekolah, guru termasuk guru BP, karyawan, siswa) dan sumber daya selebihnya (peralatan, perlengkapan, uang, bahan dan sebagainya). Proses pendidikan merupakan berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang berpengaruh terhadap berlangsungnya proses disebut input, sedang sesuatu dari hasil proses disebut output. Output pendidikan adalah merupakan kinerja sekolah. Kinerja sekolah adalah prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses/ perilaku sekolah. Kinerja sekolah dapat diukur dari kualitasnya, efektivitasnya, produktivitasnya, efesiensinya, inovasinya, kualitas kehidupan kerjanya, dan moral kerjanya. Proses pendidikan yang bermutu apabila seluruh komponen pendidikan terlibat dalam proses pendidikan itu sendiri. Kamisa (Karwati dan Priansa, 2013:15) menyebutkan "mutu yang dimaksud dalam perspektif pendidikan adalah mutu dalam konsep relatif, terutama berhubungan dengan kepuasan pelanggan. Pelanggan pendidikan ada dua, yaitu pelanggan internal dan eksternal". Pendidikan bermutu apabila pelanggan internal (kepala sekolah, guru dan karyawan sekolah) berkembang, baik fisik maupun psikis, sedangkan pelanggan 228
eksternal, yaitu: (1) eksternal primer (peserta didik), (2) eksternal skunder (orang tua, pemimpin pemerintah dan perusahaan), dan (3) eksternal tersier (pasar kerja dan masyarakat luas). Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan UndangUndang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanaan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Cita-cita inilah yang membuat besar dan berkembangnya negara Indonesia hingga sampai saat ini. Ini tidak terlepas dari kekayaan sumber daya alam Indonesia yang melimpah, tingginya jumlah sumber daya manusia serta beraneka ragamnya budaya Indonesia yang dimiliki. Hal ini perlu di kembangkan dan dilestarikan agar apa yang menjadi keunggulan negara Indonesia tidak sirna akibat pengaruh dari dunia luar. Pada saat ini Indonesia sudah masuk dalam era globalisasi, dimana salah satunya ditandai dengan mudahnya masyarakat mendapatkan informasi dari berbagai belahan dunia sebagai akibat dari perkembangan teknologi yang begitu pesat. Hal Ini membawa pengaruh positif maupun pengaruh negatif bagi yang menerimanya. Pengaruh positif globalisasi terhadap perubahan tata nilai dan sikap, menyebabkan adanya pergeseran nilai dan sikap masyarakat yang semua irasional menjadi rasional sedangkan pengaruh negatif globalisasi terhadap masyarakat adalah masyarakat merasa dimudahkan dengan teknologi maju membuat mereka merasa tidak lagi membutuhkan orang lain dalam beraktifitas, dimana kadang mereka lupa bahwa mereka adalah mahluk sosial yang perlu berinteraksi dengan sesamanya. 229
Menurut Tilaar (2009: 1) "perubahan global yang sedang terjadi, telah merupakan suatu revolusi global (globalisasi) yang melahirkan suatu gaya hidup (a new lifestyle)". Karakteristik gaya hidup masyarakat global adalah kehidupan yang dilandasi penuh persaingan sehingga menuntut peran individu untuk dapat membenahi diri mengikuti perubahan yang sangat cepat. Perubahan-perubahan global tersebut memberikan tekanan kepada setiap orang dan masing-masing orang memiliki kemampuan pertahanan diri yang berbeda. Zahid (2015) menjelaskan bahwa,"Globalization has not only opened informational exchange from developed to developing countries but has also led to the career prospects across the borders. Now, the individuals are expected to develop skills and competencies so that they can attain better job opportunities and consequently they enter into inter-regional competition." Dengan keterampilan dan kompetensi yang dikuasai dengan baik oleh masyarakat dapat menyokong kehidupannya di masa yang akan datang. Oleh sebab itu dalam menyiapkan generasi milenial zaman now terhadap pengaruh globalisasi yang saat ini sedang berlangsung, pentingnya dalam sekolah-sekolah ditanamkan pendidikan karakter bagi para pelajarnya sehingga dapat bersaing dan tidak mudah terpengaruh oleh dunia luar. III. PEMBAHASAN Perencanaan tidak terlepas dari unsur pelaksanaan dan pengawasan termasuk pemantauan, penilaian dan pelaporan. Pengawasan dalam perencanaan dapat dilakukan secara preventif dan represif. Pengawasan preventif merupakan pengawasan yang melekat dengan perencanaannya, sedangkan pengawasan represif merupakan pengawasan fungsional atas pelaksanaan 230
rencana, baik yang dilakukan secara internal maupun secara eksternal oleh aparat pengawasan yang ditugasi. Perencanaan program sekolah sedikitnya memiliki dua fungsi, yaitu: perencanaan merupakan upaya sistematis yang menggambarkan penyusunan rangkaian tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi atau lembaga dengan mempertimbangkan sumber-sumber yang tersedia atau disediakan; dan perencanaan merupakan kegiatan untuk mengerahkan atau menggunakan sumber-sumber yang terbatas secara efesien dan efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen sekolah secara langsung akan mempengaruhi dan menentukan efektif tidaknya kurikulum, berbagai peralatan belajar, waktu mengajar, dan proses pembelajaran. Program sekolah yang terakhir perlengkapan, meliputi: perbaikan atau rehabilitas gedung sekolah, penambahan ruang kelas, perbaikan atau pembuatan pagar pekarangan sekolah, perbaikan atau pembuatan lapangan olahraga, perbaikan atau pengadaan bangku murid. Dalam pelaksanaan program manajemen sekolah, strategi yang diterapkan untuk tercapainya peningkatan mutu pendidikan, meliputi: sosialisasi program, analisis SWOT, pemecahan masalah, peningkatan mutu, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program sekolah Tahap terakhir yaitu evaluasi pelaksanaan program sekolah. Evaluasi merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu program yang telah dilaksanakan. Evaluasi pelaksanaan program sekolah perlu dibuat laporan yang terdiri dari laporan keuangan dan laporan teknis. Laporan keuangan menyangkut penggunaan uang serta 231
pertanggungjawaban- nya, sedangkan laporan teknis menyangkut program pelaksanaan dan hasil pelaksanaan program sekolah. Peran kepala sekolah dalam kaitan manajemen sekolah adalah mengadakan bukubuku bersama dengan pedoman guru; guru memahami dan menjabarkan tujuan pendidikan yang meliputi tujuan umum, instruksional, kurikuler, dan tujuan khusus; guru menyusun program kurikuler dan kegiatan tambahan lainnya, termasuk berbagai program tahunan; guru mengembangkan alat dan media pembelajaran, menyusun jadwal dan pembagian tugas, mengembangkan sistem evaluasi belajar, melakukan pengawasan terhadap kegiatan proses belajar mengajar, menyusun norma kenaikan kelas, serta mengembangkan perpustakaan sebagai ilmu dan tempat belajar. Masyarakat dapat berperan serta dalam semua aspek manajemen sekolah mulai dari perencanaan program, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program termasuk keuangan. Sekolah tanpa dukungan masyarakat pasti tidak akan berjalan dengan sempurna. Masyarakat merupakan pilar penting bagi tumbuhnya sebuah sekolah berkualitas. Dalam perencanaan dan pelaksanaan program sekolah akan ditemui berbagai faktor penghambat. Hambatan dalam perencanaan program sekolah, antara lain kurangnya partisipasi masyarakat dan kesulitan ekonominya sehingga dukungan mereka terhadap manajemen sekolah ikut rendah. Upaya yang dapat dilakukan kepala sekolah yaitu mengajak orang tua murid dan masyarakat untuk memberikan dukungan non dana kepada sekolah, walaupun mereka tidak mampu berkontribusi dalam menyumbang dana pendidikan. Dukungan non dana tersebut, 232
seperti gotong royong sekolah, dan kegiatan lainnya dalam bentuk menyumbangkan tenaga dari masyarakat. Hambatan kepala sekolah yang dihadapi kepala sekolah dalam pelaksanaan program sekolah yaitu relevansi pendidikan yang merupakan salah satu masalah pendidikan yang perlu penyesuaian dan peningkatan materi program pendidikan agar secara lentur bergerak cepat sejalan tuntutan dunia kerja serta tuntunan kehidupan masyarakat yanbg berubah secara terus menerus. Upaya yang ditempuh kepala sekolah dalam mengatasi masalah tersebut yaitu menjamin pendidikan melalui program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu dan lebih fungsional, baik bagi individu maupun masyarakat, diperlukan keterlibatan para tokoh masyarakat, merancang isi kurikulum, dan jenis pembelajarannya. Perencanaan sebagai suatu strategi untuk mencapai tujuan yang dibuat suatu tindakan, program dan kegiatan dilaksanakan. Proses perencanaan dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang mengintarinya dan mengandung sifat optimisme didasarkan atas kepercayaan bahwa akan dapat mengatasi berbagai macam permasalahan. Menurut Gibson, dkk. (Sagala, 2013:55), "Perencanaan mencakup kegiatan menentukan sasaran dan alat yang sesuai untuk mencapai tujuan yang ditentukan". Program yang menjadi perioritas sekolah dalam implementasi manajemen sekolah yaitu kurikulum dan pengajaran, tenaga pendidikan, kesiswaan, sarana dan prasarana pendidikan, pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat, serta pelayanan khusus lembaga pendidikan. Program kurikulum dan pengajaran mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan 233
dan penilaian kurikulum. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 38 ayat (1) berbunyi: "Pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam satuan pendidikan didasarkan atas kurikulum yang berlaku secara nasional dan kurikulum yang disesuaikan dengan keadaan serta kebutuhan lingkungan dan ciri khas satuan pendidikan". Kepala sekolah merupakan seorang manajer di sekolah, ia harus bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian perubahan dan perbaikan program pengajaran di sekolah. Sutisna (Rohiat 2010:38) menguraikan "kepemimpinan dan perubahan dalam manajemen sekolah merupakan perilaku kepemimpinan yang tekah menekankan perubahan. Dengan kata lain, jika pemimpin membantu menciptakan tujuan, kebijaksanaan, atau struktur, dan prosedur baru, ia memperlihatkan perilaku kepemimpinan". Kepemimpinan yang efektif bagi perubahan datang dari orang-orang yang ingin tumbuh dan berfungsi sepenuhnya. Pentingnya peranan pendidikan bagi perubahan sosial, kultural, ekonomi, dan politik harus ditekankan. Fungsi utama dari pendidikan ialah mengubah manusia ke arah yang diinginkan. Dalam pelaksanaan program manajemen sekolah, strategi yang diterapkan untuk tercapainya peningkatan mutu pendidikan, meliputi: sosialisasi program, analisis SWOT, pemecahan masalah, peningkatan mutu, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program sekolah. Gaffan (Sagala 2011:137) menyatakan "strategi adalah rencana yang mengandung cara komprehensif dan integratif yang dapat dijadikan pegangan untuk bekerja, berjuang dan berbuat guna memenangkan kompetisi". Analisis SWOT adalah salah satu tahap dalam 234
manajemen strategik yang merupakan pendekatan analisis lingkungan. Proses penilaian kekuatan, kelemahan, peluang, dan hambatan secara umum menunjuk pada dunia bisnis sebagai analisis SWOT. Hambatan dalam perencanaan program sekolah, antara lain kurangnya partisipasi masyarakat dan kesulitan ekonominya sehingga dukungan mereka terhadap manajemen sekolah juga ikut rendah. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 8 berbunyi "masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan". Selanjutnya, Pasal 9 berbunyi "masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Artinya, masyarakat akan memberikan dukungannya jika keikutsertaan masyarakat dalam manajemen sekolah semakin mendapat tempat yang berarti, sekolah diurus dengan cara yang transparan dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih akuntabel". Hambatan kepala sekolah yang dihadapi kepala sekolah dalam pelaksanaan program sekolah yaitu relevansi pendidikan yang merupakan salah satu masalah pendidikan yang perlu penyesuaian dan peningkatan materi program pendidikan agar secara lentur bergerak cepat sejalan tuntutan dunia kerja serta tuntunan kehidupan masyarakat yang berubah secara terus menerus. Salah wujud relevansi pendidikan yaitu reformasi kurikukum yang merupakan tercapainya keselarasan antara kurikulum dengan kebijakan di bidang pendidikan. Iskandar (Mulyasa, 2012:8) menyatakan "Prinsip relevansi yang digunakan yaitu prinsip efeisiensi dan efektivitas, kontinuitas, fleksibilitas program serta pendidikan seumur 235
hidup". Melalui kebijaksanaan ini, diperkuat keterkaitkan antara pendidikan dan industri serta dunia usaha dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaia serta sertifikasi pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan ekonomi. Kebijaksanaan ini bertujuan untuk menciptakan keadaan agar keluaran pendidikan sepadan dengan kebutuhan berbagai sektor pembangunan akan tenaga ahli dan terampil sesuai dengan jumlah, mutu, dan sebarannya. Melihat besarnya pengaruh globalisasi terhadap kehidupan manusia terutama untuk bangsa Indonesia, baik pengaruh positif maupun negatif di era sekarang ini maka perlu adanya daya tangkal dan daya cegah masyarakat yang baik khususnya pada generasi milenial. Generasi ini memeiliki ciri dan karakter yang khas dan berbeda dibanding dengan generasi sebelumnya. Dari usia mereka sangat muda dan kedepan mereka akan memegang peran yang sangat penting dalam kurun waktu 10 tahun ke depan. Sesuai dengan data BPS saat ini terdapat 50% penduduk adalah usia produktif dan berasal dari generasi milenial dan akan mencapai angka 70 % dari penduduk usia produktif pada tahun 2020 sampai 2030. Dalam perspektif Absher dan Amidjaya (2008) generasi milenial berkisar antara 1982 sampai 2002 dan mengalami google generation, net generation, generation Z, echo boomers, dan dumbest generation. Tapscott (2008) menyatakan generasi milenial sering disebut generasi Z dengan ciri suka dengan kebebasan, senang melakukan personalisasi, mengandalkan kecepatan informasi yang instan, suka belajar dan bekerja dengan lingkungan inovatif, aktif berkolaborasi dan hyper technology. Pengaruh era globalisasi membuat tidak sedikit generasi milenial yang terjerat dalam dunia gelap, mulai dari penggunaan narkoba, pergaulan bebas dengan 236
mengkonsumsi alkohol serta merokok dan seks bebas layaknya suami istri. Sehingga untuk membuat generasi milenial dapat berkompetisi dan terhindar dari pengaruh negatif globalisasi, perlu mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan tantangan zaman sekarang ini. Pendidikan yang diharapkan adalah secara menyiapkan peserta didikan dengan kegiatan dan pengajaran yang sesuai dengan tantangan jaman di masa depan (Amri, 2013). Satu hal lainnya yang tidak kalah penting dalam pendidikan, proses pembelajaran yang kontekstual akan menjadikan pembelajaran bermakna karena selalu dikaitkan dengan kehidupan nyata dengan konteks lingkungan pribadi, sosial, dan budayanya (Johnson, 2002) sehingga peserta didik mudah memahami materi (Susilo, 2001). Menurut UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Sedangkan karakter menurut Coon dalam zubaedi menjelaskan definisi karakter sebagai suatu penilain subjektif terhadap kepribadian seseorang yang berkaitan dengan atribut kepribadiaan yang dapat atau tidak dapat di terima oleh masyarakat. Karakter berarti tabiat atau kepribadian. Karakter merupakan keseluruhan disposisi kodrati dan disposisi yang telah di kuasai secara stabil yang mendefinisikan seseorang individu dalam keseluruhan tata perilaku psikisnya yang menjadikannya tipikal dalam cara berpikir dan bertindak. Ditambahkan kutipan pak Habibie, bahwa pembangunan bangsa itu harus seperti sadar 237
dua sayap pesawat terbang, "sayap sebelah kanan adalah iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan sayap kiri adalah pembangunan ilmu dan teknologi. Keduanya harus ada, tidak bisa hanya salah satu saja. Dari dua unsur yang sudah dijelaskan, pendidikan dan karakter serta kutipan dari pak Habibie, generasi milenial perlu dipersiapkan dengan menanamkan pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan aspek yang penting bagi generasi penerus (Kusuma, 2007). Seorang individu tidak cukup hanya diberi bekal pembelajaran dalam hal intelektual belaka tetapi juga harus diberi hal dalam segi moral dan spiritualnya, seharusnya pendidikan karakter harus diberi seiring dengan perkembangan intelektualnya yang dalam hal ini harus dimulai sejak dini khususnya dilembaga pendidikan (Rukiyanto, 2009). Pendidikan karakter menurut Megawangi, "sebuah usaha untuk mendidik anak-anak agar dapat mengambil keputusan dengan bijak dan mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang positif kepada lingkungannya (Megawati, 2004). Tujuan pendidikan karakter ini ialah untuk membentuk sikap yang dapat membawa kita kearah kemajuan tanpa harus bertentangan dengan norma yang berlaku (Kusuma, 2007). Pendidikan karakter sesuai dengan yang diamanatkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 3(tiga) disebutkan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan karakter dapat dilakukan pada pendidikan formal dan informal secara 238
umumnya, yang mana dalam pelaksanaannya dilakukan dengan saling melengkapi dan mempercayai dan diatur dalam peraturan dan undang-undang. Pendidikan formal dilaksanakan secara berjenjang dan pendidikan tersebut mencakup pada pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, evokasi keagamaan dan khusus. Dalam pelaksanaan pendidikan karakter dapat dilakukan melalui jenjang pendidikan yang diimplementasikan pada kurikulum di tingkat satuan pendidikan yang memuat pelajaran normatif, adaptif, produktif, muatan lokal, dan pengembangan diri. Pendidikan karakter di sekolah yang diimplementasikan pada pendidikan pengembangan diri antara lain melalui kegiatan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, seperti pengurus osis, pramuka, olahraga, seni, keagamaan dan lainnya. Dengan kegiatan ekstrakurikuler ini sangat menyentuh, mudah dipahami, dan dilakukan siswa sebagai bagian penyaluran minat dan dilakukan siswa sebagai bagian penyaluran minat dan bakat yang dapat dikembangkan sebagai perwujudan pendidikan karakter bangsa. Pendidikan karakter di Indonesia memang sudah berjalan seperti di beberapa negara lainnya, seperti di Inggris, Amerika dan Finlandia. Namun bila melihat hasilnya dibandingkan dengan negara-negara yang telah disebutkan, Indonesia masih jauh tertinggal. Hal ini disebabkan karena pendidikan di Indonesia saat ini lebih mengedepankan penguasaan aspek keilmuan, kecerdasan dan kurang memperhatikan atau mengabaikan pendidikan karakter. Pengetahuan tentang kaidah moral yang didapatkan dalam pendidikan moral atau etika di sekolah-sekolah saat ini semakin ditinggalkan karena kurang perhatian pemerintah terhadap pendidika karakter. Jadi jangan heran bila generasi milenial Indonesia banyak yang terjerumus 239
dalam kehidupan bebas, banyak yang mengkonsumsi narkoba serta berhubungan seks tanpa memiliki ikatan. Oleh sebab itu, kedepan perlu menjadi perhatian pemerintah Indonesia yang lebih terpola dan terukur pada dunia pendidikan untuk mensukseskan program pendidikan karakter pada generasi milenial. Salah satunya dengan cara perbantuan pembangunan sekolah bertaraf internasional dengan biaya sekolah yang murah dari pemerintah pada daerah-daerah yang memiliki kualitas pendidikan karakter yang dinilai masih kurang dengan dilengkapi fasilitas pendukung yang lengkap, pemberian tenaga didik yang berkualitas dan masih banyak lagi yang lainnya serta dalam pelaksanaannya dilakukan pengawasan dan melakukan evaluasi secara berkelanjutan. Niscaya bila ini dilakukan secara konsisten, generasi milenial Indonesia dapat bersaing dan berkompetisi dengan negaranegara yang sudah maju di era globalisasi. Bila masih mengingat pesan Bung Karno, Presiden pertama RI. Bung Karno yang menggelorakan tema besar "nation and character building" pernah berpesan kepada kita bangsa Indonesia, bahwa tugas berat untuk mengisi kemerdekaan adalah membangun karakter bangsa. Apabila pembangunan karakter bangsa ini tidak berhasil, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa kuli (Soedarsono, 2009). Pernyataan Bung Karno ini menunjukkan pentingnya pendidikan dan pembangunan karakter demi tegak dan kokohnya jati diri bangsa agar mampu bersaing di era globalisasi sekarang ini. Untuk mempersiapkan generasi milenial menghadapi tantangan dalam era globalisasi, perlu adanya perhatian serius dari pemerintah dalam sektor pendidikan yang lebih efektif dan terukur sehingga hasilnya dapat dirasakan dan dimanfaatkan 240
untuk kepentingan negara. Persiapan yang diberikan negara kepada generasi milenial dalam menghadapi era globalisasi adalah salah satunya dengan cara menjalankan program pendidikan karakter yang terpola dan terukur. Sudah banyak negara maju yang menjalankan program tersebut dan berhasil menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kompetensi yang unggul. Sehingga diharapkan dengan adanya keseriusan pemerintah dalam menjalankan program pendidikan karakter ini pada sektor pendidikan, generasi milenial yang dimiliki Indonesia dapat bersaing dan memiliki kompetensi yang baik dalam menghadapi era globalisasi. IV. SIMPULAN DAN SARAN A. Simpulan 1. Perencanaan program sekolah memiliki dua fungsi, yaitu: perencanaan merupakan upaya sistematis yang menggambarkan penyusunan rangkaian tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi atau lembaga dengan mempertimbangkan sumber-sumber yang tersedia atau disediakan; dan perencanaan merupakan kegiatan untuk mengerahkan atau menggunakan sumber-sumber yang terbatas secara efesien dan efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Rencana tahunan sekolah meliputi: program pengajaran terdiri dari: kebutuhan tenaga guru pembagian tugas mengajar, pengadaan buku- buku pelajaran, alat-alat pelajaran dan alat peraga, pengadaan atau pengembangan laboratorium sekolah, dan perpustakaan sekolah, sistem penilaian hasil belajar, dan kegiatan kurikuler. 241
242 2. Dalam pelaksanaan program manajemen sekolah, strategi yang diterapkan yaitu tercapainya peningkatan mutu pendidikan, meliputi: sosialisasi program, analisis SWOT, pemecahan masalah, peningkatan mutu, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program sekolah. Evaluasi merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu program yang telah dilaksanakan. Evaluasi pelaksanaan program sekolah perlu dibuat laporan yang terdiri dari laporan keuangan dan laporan teknis. 3. Hambatan dalam perencanaan program sekolah, yaitu partisipasi masyarakat dan kesulitan ekonominya sehingga dukungan mereka terhadap manajemen sekolah ikut rendah. Upaya yang dapat dilakukan kepala sekolah yaitu mengajak orang tua murid dan masyarakat untuk memberikan dukungan non dana kepada sekolah, walaupun mereka tidak mampu berkontribusi dalam menyumbang dana pendidikan. 4. Hambatan lain yang dihadapi kepala sekolah dalam pelaksanaan program sekolah yaitu relevansi pendidikan yang merupakan salah satu masalah pendidikan yang perlu penyesuaian dan peningkatan materi program pendidikan. Upaya yang ditempuh kepala sekolah dalam mengatasi masalah tersebut yaitu menjamin pendidikan melalui program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu dan lebih fungsional, baik bagi individu maupun masyarakat, diperlukan keterlibatan para tokoh masyarakat, merancang isi kurikulum, dan jenis pembelajarannya.
5. Untuk mempersiapkan generasi milenial menghadapi tantangan dalam era globalisasi, perlu adanya perhatian serius dari pemerintah dalam sektor pendidikan yang lebih efektif dan terukur sehingga hasilnya dapat dirasakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan negara. Persiapan yang diberikan negara kepada generasi milenial dalam menghadapi era globalisasi adalah salah satunya dengan cara menjalankan program pendidikan karakter yang terpola dan terukur. Sudah banyak negara maju yang menjalankan program tersebut dan berhasil menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kompetensi yang unggul. Sehingga diharapkan dengan adanya keseriusan pemerintah dalam menjalankan program pendidikan karakter ini pada sektor pendidikan, generasi milenial yang dimiliki Indonesia dapat bersaing dan memiliki kompetensi yang baik dalam menghadapi era globalisasi. B. Saran 1. Kepala sekolah untuk terus mengawasi kinerja guru dengan memberikan penghargaan kepada guru yang berprestasi, memberikan perhatian baik dari segi materi maupun non materi, melibatkan guru dalam menyusun program dan visi sekolah, mendengarkan ideide guru serta memberi rasa aman untuk guru sehingga mereka merasa nyaman dan memiliki potensi terhadap peningkatan sekolah. Kepala sekolah agar senantiasa memotivasi guru dan mencari solusi yang tepat terhadap permasalahan yang dihadapi guru dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. 243
2. Pengawas sekolah agar memberikan pengarahan, keterampilan dan pengetahuan kepada guru tentang manajemen sekolah yang tepat dalam meningkatkan mutu pendidikan. Diharapkan kepada stakesholder Pemerintah Kota Banjar, supaya terus melakukan pelatihan, pembekalan dan pembinaan kepada para guru agar senantiasa meningkatkan kompetensi mereka dalam manajemen sekolah, sehingga akan mampu menjadi sebagai pendidik yang profesional. Diharapkan kepada orang tua dan masyarakat untuk lebih peduli dalam melakukan motivasi dan komunikasi dengan pihak sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan serta meningkatkan prestasi belajar peserta didik di sekolah. DAFTAR PUSTAKA Karwati, E. dan Priansa, D. J., 2013. Kinerja dan Profesionalisme Kepala Sekolah: Membangun Sekolah yang Bermutu. Bandung: Alfabeta. Mulyasa, E., 2013. Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Keman-dirian Guru dan Kepala Sekolah. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Anonim, 2012. Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Anonim 2, 2011. Menjadi Kepala Sekolah Profesional. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Rohiat, 2010. Manajemen Sekolah: Teori Dasar dan Praktik. Bandung: PT. Refika Aditama Sagala, S., 2013. Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan. Bandung: Alfabeta. Anonim 3, 2011. Manajemen Stratejik dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. Bandung: Alfabeta. 244
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Depdiknas. Yamin, H. M. dan Maisah, 2009. Manajemen Pembelajaran Kelas: Strategi Meningkatkan Mutu Pembelajaran. Jakarta: Gaung Persada Press. Wahjosumidjo, 2011. Kepemimpinan Kepala Sekolah: Tinjauan Teoritik dan Permasalahannya. Jakarta: Rajawali Pers. 245
246 View publication stats