Vol. 6, No. 2, Desember 2023 DOI: Received: 14 Oktober 2023, Revised: 3 Desember 2023, Publish: 5 Desember 2023 Sinyal Internet di Baduy: Dilema Antara Tradisi dan Modernisasi Ratih Lestarini1 1Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia. Email: ratihlestari@ui.ac.id Corresponding Author: ratihlestari@ui.ac.id Abstract: The Government's policy to increase the development of BTS provision and internet access throughout the territory of the Republic of Indonesia for economic development, especially as a result of the Covid-19 pandemic, is not without obstacles. On the one hand, the internet signal brings positive impacts through economic activities that are carried out efficiently and rationally, but for indigenous peoples such as the Baduy Tribe, Banten feels a negative impact with the entry of foreign values that damage the rules and social order in Baduy. Therefore, the Baduy Tribe applied for the removal of internet signals and the transfer of BTS from the Baduy customary land from various directions. There are two research questions, namely, 1) how Baduy Indigenous People respond to it, and 2) how Baduy local wisdom resolves the dilemma. The above questions are answered through the Socio-Legal method with legal sociology approach. This research is chosen because the author analyses the Government's policy and how the policy implementation for Baduy Tribe. The result of the research shows that Baduy Tribe strongly holds the tradition and ancestral belief system with the constancy of the behavior pattern that orientates to their belief system, has been able to solve their problems through local wisdom, they are willing to make adjustments to their customary law even though it is limited by allowing the existence of internet signals in Outer Baduy. The Government's decision to accept the application is also a decision to allow internet signals in Outer Baduy. Keywords: Baduy Tribe, Tradition, Modernisation. Abstrak: Kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan pembangunan penyediaan BTS dan akses internet di seluruh ruang NKRI bagi pembangunan ekonomi terutama sebagai dampak pandemi Covid-19 tidaklah tanpa hambatan. Pada satu sisi, sinyal internet membawa dampak positif melalui aktivitas ekonomi yang dijalankan secara efisien dan rasional, tetapi bagi masyarakat adat seperti Suku Baduy, Banten merasakan dampak negatif dengan masuknya nilai-nilai asing yang merusak tatanan aturan dan sosial di Baduy. Oleh karenanya, Suku Baduy mengajukan permohonan penghapusan sinyal internet dan pengalihan BTS dari tanah Ulayat Baduy dari berbagai arah. Terdapat dua pertanyaan penelitian, yaitu, 1) bagaimana Masyarakat Adat Baduy meresponnya, dan 2) bagaimana kearifan lokal Baduy menyelesaikan dilema tersebut. Pertanyaan diatas dijawab 4326 | P a g e
Vol. 6, No. 2, Desember 2023 melalui metode Socio-Legal dengan pendekatan sosiologi hukum. Penelitian ini dipilih karena penulis melakukan analisa terkait kebijakan Pemerintah dimaksud serta bagaimana implementasi kebijakan tersebut bagi Suku Baduy. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Suku Baduy sangat memegang tradisi dan sistem kepercayaan leluhur dengan keajegan pada pola perilaku yang mengorientasikan pada sistem kepercayaannya itu, telah mampu menyelesaikan persoalannya melalui kearifan lokal, mereka bersedia melakukan penyesuaian hukum adatnya meskipun terbatas dengan membolehkan keberadaan sinyal internet di Baduy Luar. Keputusan Pemerintah untuk menerima permohonan tersebut juga merupakan suatu keputusan yang berlandaskan pada rekognisi negara terhadap eksistensi hukum adat Baduy. Kata Kunci: Suku Baduy, Tradisi, Modernisasi. PENDAHULUAN Salah satu ciri dari era Industri 4.0 dan Society 5.0 adalah penggunaan komputer dan internet yang tidak bisa dilepaskan dari manusia.1 Herman et al menyatakan bahwa Industry 4.0 dan Society 5.0 didesain untuk mewujudkan interkoneksi manusia melalui Internet of Things (IoT) atau Internet of People (IoP).2 Oleh karena itu, tidak terkecuali Indonesia, melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, Kementerian Komunikasi dan Informatika ("Kemenkominfo") akan meningkatkan ketersediaan akses broadband melalui penyiapan ekosistem infrastruktur TIK dan ekosistem digital nasional.3 Dalam Rencana Strategis Kemenkominfo 2020-2024, pemerintah menggencarkan pembangunan Palapa Ring dengan penyediaan BTS dan akses internet ke seluruh wilayah Indonesia.4 Kebijakan penyediaan BTS dan akses internet tersebut, dimaksudkan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang timbul diakibatkan oleh pandemic yang panjang, sehingga sektor ekonomi mengalami penurunan. Di samping itu metode belajar yang harus diubah selama masa pandemic yang semula belajar secara tatap muka menjadi belajar di rumah melalui sistem daring juga mendorong adanya ketimpangan dalam mengakses pendidikan bagi anak - anak terutama di desa. Sementara itu, keterjangkauan biaya untuk mendapatkan akses internet menjadi persoalan tersendiri. Oleh karena itu, Pemerintah nampaknya hendak memastikan pemerataan ruang-ruang digital bermanfaat bagi semua masyarakat. Salah satunya melalui konektivitas dan infrastruktur digital tersedia dengan baik. Dalam perkembangannya, penyediaan BTS dan akses internet telah mengalami benturan dengan kepentingan berbagai lapisan masyarakat. Misalnya, terjadi penolakan sinyal internet yang dilakukan oleh masyarakat Suku Baduy di Provinsi Banten. Pemimpin Lembaga Adat Baduy di Desa Kanekes, Banten menyampaikan surat kepada Bupati Lebak yang ditandatangani pada 8 Juli 1 Suherman, et al., Industry 4.0 vs Society 5.0, cet. 1 (Banyumas: CV Pena Persada, 2020), hlm. 122. 2 Herman, M, Pentek, T & Otto, "Design Principles for Industrie 4.0 Scenarios," (Presented at the 49th Hawaiian International Conference on System Science, 2016). 3 Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Perpres No. 18 Tahun 2020, LN Tahun 2020 No. 10, TLN No. 10. 4 Kemenkominfo, "Rencana Strategis 2020-2024 Kementerian Komunikasi dan Informatika," web.kominfo.go.id, tersedia di ominfo%202020-2024.pdf, diakses 2 September 2023. 4327 | P a g e
Vol. 6, No. 2, Desember 2023 2023.5 Terdapat beberapa permohonan dalam surat tersebut. Diantaranya, penghapusan sinyal internet dan pengalihan BTS dari wilayah tanah Ulayat Baduy dari berbagai arah. Kemudian, pembatasan, pengurangan, dan penutupan program serta konten negatif pada jaringan internet yang merusak moral bangsa.6 Permohonan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mempertahankan kearifan lokal dan menjaga identitas suku Baduy berdasarkan kepercayaan Sunda Wiwitan7. Suku Baduy merupakan salah satu kelompok masyarakat yang masih memegang teguh budayanya. Sekalipun secara geografis tidak dikategorikan sebagai masyarakat terasing, namun masyarakat Baduy amat tunduk dan patuh secara kultural pada hukum adat mereka. Dalam perkembangannya, masyarakat Baduy telah terbagi menjadi masyarakat Baduy Luar dan Baduy Dalam. Masyarakat Baduy Dalam sangat patuh pada nilai tradisionalistik mereka dan resisten terhadap hal-hal yang bersifat modern. Sementara masyarakat Baduy Luar cenderung telah membuka keterasingannya pada unsur modernitas, sehingga mereka berkembang dan mengalami perubahan pada sektor ekonomi, yang semula berbasis pada sektor agraria dengan berladang berkembangan ke sektor pariwisata dan kerajinan tangan. Dengan kata lain, orang Baduy Luar telah mulai terjadi perubahan dari cara hidup yang dipengaruhi oleh kebutuhan untuk memenuhi kehidupannya melalui cara-cara ekonomi yang kreatif, sehingga hal ini mendorong digunakannya unsur/sarana di luar tradisi Baduy secara diam-diam dalam melakukan aktivitas ekonominya. Contohnya, Masyarakat Baduy Luar menggunakan internet dan media sosial untuk memasarkan produk kain otentik mereka, meskipun hukum adat melarang penggunaan unsur modern.8 Secara umum, Internet bagi masyarakat Baduy adalah pengaruh buruk sebab membawa masyarakat menuju dunia modern yang dapat mengubah pola pikir dan perilaku. Pandangan dimaksud sebenarnya sesuai dengan teori New Media dari David Holmes bahwa media digital akan menitik beratkan pada kebebasan individu. Hal tersebut mengakibatkan media digital mampu mengabaikan batasan-batasan sosial, budaya, ruang, dan waktu.9 Atas dasar kekhawatiran akan tergerusnya nilai-nilai adat, maka para Pemimpin adat Baduy menolak keras internet dan BTS di wilayah ulayat mereka. Masuknya internet dianggap akan mengganggu kemurnian ajaran dan kepercayaan Baduy terutama pada kemurnian ajaran Sunda Wiwitan yang mereka anut. Terlebih supaya generasi muda Kanekes tidak berpengaruh pada masuknya budaya asing melalui berbagai situs yang ada dalam internet, dan hal ini dianggap buruk bagi adat Baduy. Dalam perspektif adat Baduy seandainya adat yang dipertahankan ini rusak akibat pengaruh budaya yang asing yang dapat merusak moral generasi muda, maka akan berdampak pada kerusakan dunia atau terjadi ketidakharmonisan alam. Untuk itulah mereka seharusnya tetap menggantungkan diri pada alam dan mengisolasi diri dari peradaban modern, sebagai bentuk pertahanan menjaga pelestarian adat berdasarkan ajaran Sunda 5 Acep Nazmudin, "Warga Baduy Minta Sinyal Internet Dihilangkan dari Wilayahnya," 6 Agustus 2023, tersedia diakses pada 2 September 2023. di 6 Ibid. 7 Sunda wiwitan berasal dari kata "wiwitan" yang berarti asal muasal, sedangkan Sunda Wiwitan berarti sunda asal atau asli. Sunda wiwitan merupakan sistem nilai kebudayaan di tanah Sunda yang mengajarkan bahwa semesta ini adalah titipan yang maha kuasa, setiap manusia dilarang berbuat eksploitatif. Setiap manusia diharuskan hidup dengan merawat alam, lingkungan, tidak serakah, serta saling menyayangi, lihat Agung Wiradimadja, Muhammad Arief Rakhman & Peggi Pratiwi, "Nilai-Nilai Karakter Sunda Wiwitan Kampung Naga Sebagai Bahan Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial," Jurnal Pendidikan Sejarah Indonesia 1, no. 1 (2018), hlm. 106. 103-117. 8 Galung Triko, Dwi Retno Hapsari & Krishnarini Matindas, "Literasi Informasi Media Digital Komunitas Adat di Era Internet of Things (IoT): Studi Kasus Masyarakat Adat Baduy Luar di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten," Jurnal Komunikasi Pembangunan 20, no. 2 (2022), hlm. 131. 125-139. 9 Litteljohn, Foss. K & Oetzel J, Theories of Human Communication, (Long Grove: Waveland Press, 2016), hlm. 233. 4328 | P a g e
Vol. 6, No. 2, Desember 2023 Wiwitan. Paling tidak, permohonan pemutusan koneksi internet di Baduy dapat menjadi bagian dari upaya tokoh-tokoh Baduy untuk menekan dampak negatif telepon seluler terhadap masyarakatnya. Atas penolakan internet tersebut, ternyata tidak semua warga Baduy setuju sebab meskipun telepon seluler tidak boleh digunakan di wilayah Baduy (baik Baduy Dalam dan Baduy Luar), namun dalam praktek secara diam-diam warga Baduy Luar memakainya sebagai sarana komunikasi dengan pihak luar untuk keperluan bisnisnya. Tidak dapat dipungkiri, mereka juga menyadari dengan memanfaatkan internet melalui telepon seluler mampu mendatangkan penghasilan ekonomi-terdapat peningkatan pendapatan 80% dari penjualan kerajinan khas Baduy melalui internet secara diam-diam. Artinya, melalui komunikasi digital memberikan kemudahan bagi orang Baduy untuk memasarkan produk mereka dan sekaligus melakukan transaksi pemesan. Terlebih pada masa pandemik, ketika kawasan perkampungan Baduy luar di desa Kanekes ditutup akibat adanya pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), mereka tetap dapat menjalankan aktivitas berdagang melalui internet. Berdasarkan info Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak - Dedi Rahmat, menyebutkan terdapat sekitar 560 unit usaha di masyarakat Baduy yang hingga kini masih memproduksi kerajinan.10 Terlepas dari adanya pengaruh penggunaan internet pada peningkatan ekonomi masyarakat, namun berdasarkan info dari Diskominfo Lebak, Di desa Kanekes tercatat dari 6000 nomor telepon atas nama warga kanekes, hanya 30% saja digunakan untuk kepentingan bisnis, untuk memasarkan produk dan hasil karya warga Baduy.11 Fakta tersebut tidak bisa membantah ketakutan para sesepuh adat akan terkikisnya kepercayaan dan nilai-nilai adat. Atas dasar menjaga kemurnian ajaran tradisi mereka, mengajukan permohonan kepada Pemerintah agar Baduy dibebaskan dari sinyal internet. Secara konstitusional, pemerintah dihadapkan pada dua perspektif. Pertama, Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 mengakui nilai dan hak tradisional masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan NKRI serta diatur dalam undang-undang.12 Landasan tersebut menempatkan penolakan masyarakat Baduy terhadap internet adalah suatu hak masyarakat hukum adat yang wajib dihormati negara. Namun pada perspektif lain, pemerintah juga wajib untuk memenuhi hak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi demi peningkatan kualitas hidup yang dimiliki oleh setiap orang di Indonesia. Ketentuan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 tersebut juga meletakkan dasar bagi masyarakat Baduy yang menggunakan internet untuk meningkatkan pendapatan mereka sebagai suatu hak konstitusional. Konsekuensinya, pemerintah wajib menghormati, memenuhi, dan melindunginya. Dari uraian di atas, kita dapat melihat ternyata tidak semua kebijakan Pemerintah dalam upaya memenuhi hak konstitusi warga negara RI serta merta dapat diterima oleh seluruh masyarakat indonesia. Adanya kemajemukan budaya yang di dalamnya juga termasuk sistem kepercayaan di dalam masyarakat, terutama masyarakat adat yang masih memegang teguh adat dan kepercayaan. Jika ada pembaharuan di dalam cara-cara hidup di luar sistem adat mereka maka mereka yang mengikuti pembaharuan itu dianggap melanggar hukum adat. Oleh karenanya, mereka akan menolak adanya arus modernisasi. Namun, juga tidak dapat dipungkiri sebagian dari 10Republika News, diunduh pada tanggal 23Oktober 2023 11Detik News, diakses pada 13 Oktober 2023. 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, amandemen IV, Ps.18 ayat (2). 4329 | P a g e
Vol. 6, No. 2, Desember 2023 mereka tidak dapat menghindar dari arus modernisasi yang dalam satu sisi dirasakan bermanfaat bagi pertumbuhan perekonomiannya. Secara sosiologis terhadap isu penolakan internet menimbulkan dinamika sosial di kalangan masyarakat Baduy sendiri. Terdapat berbagai respon dari dalam masyarakat terutama di kalangan anak muda Baduy Luar yang tidak setuju dengan penolakan dimaksud. Sementara Baduy Dalam demi mempertahankan nilai-nilai adat dan kepercayaan harus membentengi arus unsur asing yang dapat mengganggu tatanan sosial. Dengan adanya kondisi tersebut mengakibatkan masyarakat Baduy berada di persimpangan antara modernisasi dan pertahanan nilai-nilai adat mereka atau dengan kata lain antara kemajuan teknologi dan tradisi adat. Lalu bagaimana masyarakat Baduy menyikapi kondisi tersebut? Dalam konteks di atas, negara pun berada pada kondisi yang dilematis. Di satu sisi terdapat kewajiban dan kebutuhan untuk memasifkan aksesibilitas internet ke seluruh pelosok Indonesia. Namun di sisi yang lain terdapat hak-hak masyarakat hukum adat yang juga harus dihormati, dipenuhi, dan dilindungi oleh negara. METODE PENELITIAN Tulisan ini membahas persoalan masuknya arus modernisasi di Baduy dengan mengajukan pertanyaan bagaimana masyarakat Baduy meresponnya, dan kemudian bagaimana kearifan lokal Baduy menyelesaikan dilema tersebut. Pertanyaan di atas dikemukakan dengan tujuan untuk memberikan penjelasan secara sosiologis terhadap isu penolakan internet ini di kalangan masyarakat Baduy dan juga sekaligus memberikan legitimasi terhadap apa yang melatar belakangi dikabulkannya permohonan pemutusan akses sinyal internet di Baduy. Adapun penelitian ini didasarkan pada penelitian yang menggunakan metode Socio-Legal dengan pendekatan sosiologi hukum. Pertimbangan dipilihnya penelitian ditujukan untuk dapat memberikan penjelasan implikasi kebijakan Pemerintah terkait dengan adanya percepatan akses sinyal internet pada seluruh wilayah NKRI terhadap eksistensi hukum adat Baduy. Data dianalisis dengan pendekatan Sosiologi Hukum yang dimulai dengan menganalisa kebijakan Pemerintah dimaksud serta fakta empiris hasil dari wawancara dengan informan. Informan berasal dari perwakilan masyarakat Baduy Dalam dan Baduy Luar, serta aparat Desa dan staf Sekretaris Daerah yang dilakukan dari tanggal 28 Juni sampai dengan tanggal 4 Juli 2023. HASIL DAN PEMBAHASAN Kebijakan internet dan Akses Internet Bagi Baduy Pada tahun 2016 silam, International Telecommunication Union yang merupakan salah satu international organization of United States mendeklarasikan sebuah resolusi yang salah satunya menyebutkan bahwa akses internet sebagai bagian dari hak asasi manusia yang wajib dipenuhi oleh pemangku kepentingan, baik di wilayah kota maupun desa.13 Dalam United Nations Special Rapporteur and Protection of the Right to Freedom of Opinion and Expression disebutkan bahwa kerangka hukum hak asasi manusia masih relevan hingga saat ini dan termasuk dalam kaitannya dengan perkembangan teknologi komunikasi baru, yaitu internet.14 Begitu pula kondisi Indonesia pada tahun 2045 mendatang, yang mana genap usia bangsa Indonesia mencapai 100 tahun pasca kemerdekaan. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo RI) 13 Suci Nurhaliza, "BPKN: Akses Internet jadi bagian dari Hak Asasi Manusia," 21 Februari 2023, tersedia diakses pada 14 Oktober 2023. di 14 Moller (2012): 23. Lihat dalam Frederik Gasa, "Akses ke Internet: Hak Asasi Manusia," binusuniversity, 18 Juli 2017, tersedia di diakses pada 15 Oktober 2023. 4330 | P a g e
Vol. 6, No. 2, Desember 2023 sepakat mengatakan bahwa genap sudah 74 tahun kemerdekaan Indonesia lepas dari penjajah, tetapi belum juga merdeka dari internet. Aksesibilitas internet menjadi kian penting hingga menjadi dasar kebutuhan setiap manusia. Sebab, internet menjadi faktor utama pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi digital yang kini menyetir berbagai kebutuhan informasi dengan cepat dan akurat. Era modern ini, penggunaan atau pemanfaatan internet dikatakan sebagai infrastruktur utama dalam kehidupan masyarakat modern. Sehingga, adanya suatu tuntutan kemampuan meleknya seseorang terhadap perkembangan dan kemajuan teknologi dan informasi digital yang seolah menjadi kebutuhan primer di berbagai sektor. Dalam kajian yang dirilis oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) tertulis bahwa terdapat banyak pengalaman negara di dunia ketika warga yang miskin secara informasi (immaterial) secara pasti berujung pada kemiskinan ekonomi.15 Penting menjamin perolehan informasi bagi setiap orang untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Seiring perkembangan zaman, digitalisasi informasi dan komunikasi berpaku pada daya jual nilainya yaitu efektivitas, baik waktu, tenaga maupun biaya yang mengurangi bahkan menghapus berbagai hambatan geografis dan ekonomis pada berbagai kegiatan. Dalam tataran ekonomi, kemunculan electronic commerce (e-commerce), digital lending, layanan finansial technology (fintech) hingga investasi online marak digunakan sebagai bentuk transformasi ekonomi digital.16 Digitalisasi seolah diadopsi memang sebagai bentuk peningkatan efektivitas dan pengurangan kebutuhan akan kontak fisik. Terkait dengan pembangunan teknologi komunikasi sebagaimana disebut di atas, telah dinyatakan pada Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025, serta terbagi menjadi empat jangka menengah atau dikenal dengan istilah Rencana Pembangunan Jangka Menengah ("RPJM"). Dalam lima tahun terakhir, melalui RPJM 3 tahun 2015-2019 Pemerintah berorientasi untuk melakukan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan keunggulan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, serta kemampuannya yang ditingkatkan melalui pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan menciptakan masyarakat informasi Indonesia.17 Sementara, periode RPJM 4 tahun 2020 - 2025 difokuskan untuk percepatan pembangunan infrastruktur guna mencapai perekonomian yang unggul, berkualitas dan berdaya saing.18 Komitmen tersebut ditekankan oleh Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam Visi Indonesia 2045, sebagai hasil penjabaran program Pemilihan Umum tahun 2019 yang menjadi bagian dari RPJM. Adapun dasar hukum dari program tersebut termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (selanjutnya disebut RPJM Nasional). Urgensi pemerataan akses internet menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan dan pemerataan infrastruktur konektivitas digital yang 15 Pirhot Nababan dan Darwanto, Kajian Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2015), hlm. 14. 16 Kirana, "Pandemi Covid-19 dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Digital," feb.ugm, 15 Maret 2022, tersedia di diakses pada 16 Oktober 2023. 17 Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025, UU Nomor 17 Tahun 2017, LN Tahun 2017 Nomor 33, TLN Nomor 4700, Lampiran hal. 80 - 82. 18 Ibid. 4331 | P a g e
Vol. 6, No. 2, Desember 2023 inklusif, sebagaimana Pilar III dalam Visi Indonesia 2045.19 Tepatnya pada tanggal 14 Oktober 2019 Presiden Jokowi mewujudkan kemerdekaan akses informasi dan teknologi bagi seluruh warga negara Indonesia dengan resmikan operasional proyek Palapa Ring.20 Proyek Palapa Ring merupakan loyalitas infrastruktur telekomunikasi nasional melalui pembangunan jaringan serat optik yang membentang sepanjang 36.000 km diantara wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Papua, Sulawesi hingga Maluku.21 Pada dasarnya upaya tersebut merupakan langkah percepatan pemerataan akses internet sebagai bagian dari pembangunan dan pemerataan infrastruktur konektivitas digital yang menjadi kunci akselerasi digitalisasi di sektor pendidikan hingga kesejahteraan sosial.22 Proyek ini ditengarai oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (selanjutnya disebut Kominfo) sebagaimana disusun dalam Rencana Strategis 2020 - 2024 melalui penyediaan Base Transceiver Station (BTS) adalah komponen jaringan dari sistem komunikasi mobile yang menerima dan mengirim sinyal. BTS berfungsi menjembatani perangkat komunikasi pengguna dengan jaringan menuju jaringan lain,23 yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tidak berhenti untuk melakukan pemerataan akses internet secara teknis, tetapi turut dilakukan peningkatan literasi melek Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) kepada seluruh kelompok masyarakat. Melalui kebijakan keberpihakan (pro-rakyat), Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (selanjutnya disebut Kominfo) menegaskan bahwa Pemerintah dengan segera membangun akses internet untuk seluruh warga negara Indonesia. Kebijakan keberpihakan tersebut ditargetkan ke berbagai daerah non-komersial maupun Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (Daerah 3T) dengan mengedepankan pendidikan sebagai sektor pembangunan utama. Artinya, orientasi pemerataan akses internet dilakukan untuk menjadikan pendidikan sebagai kunci pembangunan dan penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang tinggi dan merata, sekaligus berdaya jual bagi bangsa Indonesia. Hal tersebut diamini oleh Heru Sutadi selaku Anggota Komisi Komunikasi dan Edukasi, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) yang mengatakan bahwa teknologi dan akses internet memegang peran penting untuk tetap melakukan kegiatan yang tidak mengharuskan untuk tatap muka, tidak terbayangkan jika akses internet belum memadai seperti satu dekade sebelumnya sehingga banyak masyarakat yang berbondong-bondong ke atas gunung/perbukitan untuk mencari koneksi internet untuk memperoleh ilmu.24 Lainnya, Heru Sutadi menyatakan setidaknya masih terdapat lebih dari 12.000 desa di Indonesia yang belum memiliki akses internet. Rilis data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) di tahun 2022, mencatat terdapat 210 juta dari total 250 juta lebih penduduk Indonesia yang telah terhubung ke internet. Data terbaru oleh We Are Social & Meltwater menyebutkan bahwa pengguna internet di Indonesia mencapai 212,9 juta per Januari 2023.25 Dalam lingkup yang lebih sempit masih terdapat lebih 19 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (selanjutnya disebut Kementerian PPN), Indonesia 2045: Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur, (Bappenas, 2019), hlm. 21. 20 Kementerian Komunikasi dan Informasi (selanjutnya disebut Kominfo), "Presiden Jokowi Resmikan Pengoperasian di Palapa negara/0/sorotan_media, diakses pada 16 Oktober 2023. Ring di Istana Negara," kominfo.go.id, 15 Oktober 2019, tersedia 21 Kominfo, "Sekilas Palapa Ring," kominfo.go.id, 21 Oktober 2013, tersedia di diakses pada 13 Oktober 2023. 22 Eddy Cahyono Sugiarto, "Palapa Ring dan Akselerasi Indonesia Maju," setneg.go.id, 12 November 2019, diakses pada 13 Oktober 2023. 23 diakses pada 14 Oktober 2023. 24 Suci Nuhaliza. 25 Ibid. 4332 | P a g e
Vol. 6, No. 2, Desember 2023 dari 20.000 desa dari total 83.381 desa yang belum memiliki akses internet. Menteri Kominfo memasang badan untuk mempersiapkan 20.000 desa yang belum terjamah internet agar dapat terhubung segera di tahun 2020. Sekedar informasi saja, pemerataan akses juga menyasar pada sektor pendidikan terutama pada lembaga pendidikan (sekolah) dapat dilihat pada rilis berita pada laman kominfo.go.id menyebutkan bahwa pembangunan BTS dilaksanakan secara strategis pada titik tertentu. Di tahun 2015, terdapat lebih dari 2700 akses internet pada lembaga pendidikan formal (sekolah) yang dibangun oleh Kominfo. Hingga tahun 2018, terdapat 2.700 titik akses internet di instansi pendidikan formal (sekolah), dengan terdapat lebih dari 80.000 sekolah dari total 226.000 sekolah pada jenjang menengah pertama (SMP) hingga jenjang menengah ke atas (SMA) yang belum terhubung ke akses internet.26 Rudiantara selaku Menteri Kominfo pada Kabinet Kerja 2014-2019 mengatakan akses internet di lembaga pendidikan formal (sekolah) menjadi cikal bakal generasi muda yang kini menduduki usia produktif untuk memiliki kekuatan ekonomi yang tidak hanya secara teoritis,27 melainkan juga praktiknya yang kini diiringi dan/atau dihadapi dengan perkembangan maupun percepatan teknologi informasi. Hal tersebut disepakati oleh Bambang Soesatyo selaku Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), menyebutkan sampai hari ini, komitmen tersebut tetap teguh untuk memastikan tidak ada satupun warga negara yang minim akses untuk beradaptasi dengan perubahan zaman.28 Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dalam sektor telekomunikasi bagi pembangunan maka dapat meminimalkan bentuk disrupsi yang terjadi di masyarakat terutama seiring perkembangan zaman.29 Nyatanya, proses digitalisasi tersebut dibuntuti oleh hadirnya Coronavirus Disease 2019 (selanjutnya disebut Covid-19) di penghujung tahun 2019. World Health Organization (WHO) menetapkan bahwa Covid-19 merupakan pandemi global pada 11 Maret 2020.30 Implikasi nyata yang langsung dirasakan dengan penetapan tersebut adalah kesadaran bagi masyarakat untuk bersikap kooperatif dan terbuka mengikuti protokol kesehatan dan segala kebijakan untuk menekan angka penyebaran virus Covid-19. Pemerintah Indonesia turut membatasi pergerakan masyarakat melalui berbagai kebijakan, salah satunya melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Kebijakan PSBB, baik pada tahap PSBB Transisi hingga PSBB Ketat menargetkan bahwa sektor pendidikan dilakukan 100% secara daring (online). Namun, lonjakan angka sebaran Covid-19 justru terus meningkat meskipun telah diberlakukan PSBB. Hingga pada 26 Januari - 8 Februari 2021 pemerintah menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di awal Januari 2021, terutama pada wilayah Jawa-Bali. 26 Kominfo, "Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi Kawasan Indonesia Timur Segera Terwujud," kominfo.go.id, 25 Juni 2018, diakses pada 13 Oktober 2023. 27 Ibid. 28 Portal Berita Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (selanjutnya disebut MPR RI), "Catatan Ketua MPR RI, Pemerataan Jaringan Internet dan Konektivitas Digital yang Murah," mpr.go.id, 17 Desember 2022, yang-Murah, diakses pada 13 Oktober 2023. 29 Kementerian PPN, Indonesia 2045: Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur, (Bappenas, 2019), hlm. 7. 30 Rehia Sebayang, "WHO Nyatakan Wabah COVID-19 jadi Pandemi, Apa Maksudnya?" CNBC Indonesia, 12 Maret 2020, tersedia di 19-jadi-pandemi-apa-maksudnya, diakses pada 15 Oktober 2023. 4333 | P a g e
Vol. 6, No. 2, Desember 2023 Pemerintah yang berusaha menekan angka penyebaran Covid-19 dengan berbagai kebijakan diikuti kemerosotan pada berbagai sektor, terutama sektor ekonomi. Secara agresif, Pandemi Covid-19 membuat tumbang sektor sekaligus sistem perekonomian. Dilansir dari CNBC Indonesia, dampak pandemi Covid-19 ini meningkatkan jumlah pengangguran, industri jasa atau lapangan kerja terpuruk sampai volume perdagangan yang menurun drastis.31 Namun demikian, lonjakan tersebut berbanding terbalik apabila ditinjau dari perspektif lain. Terdapat persentase pertumbuhan yang mengakselerasi transformasi digital. Transformasi digital dalam konteks pendidikan dapat menjadi sebuah peluang, sekaligus tantangan bergantung daripada masyarakat menyikapinya.32 Hadirnya pandemi Covid-19 turut mengubah kebutuhan setiap orang terhadap aksesibilitas pendidikan. Christianto menyebutkan bahwa kebutuhan akan aksesibilitas pendidikan telah berganti, yang semula berputar pada persoalan finansial atau ekonomi untuk transportasi menjadi kebutuhan akan perangkat elektronik yang terhubung dengan jaringan internet yang memadai sebagai media pendukung penyelenggaraan pendidikan.33 internet maupun koneksi Kebijakan PPKM membuat persentase operasional di sektor pendidikan sebesar 75%, dan sisanya tetap dilakukan kegiatan belajar-mengajar secara daring (online).34 Adaptasi kebiasaan baru sebab spontanitas pandemi Covid-19 menambah kesan efektivitas penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan dengan metode pembelajaran online (e-learning) atau pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh.35 Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di era digital hanya dapat terjadi apabila terdapat sarana komunikasi dan akses internet yang memadai.36 Secara pragmatis, pemerataan akses internet untuk menunjang pemenuhan hak atas pendidikan dapat menjadi strategi dalam situasi krisis agar menjadi mudah untuk dihadapi. Kendati demikian, kebijakan pemerataan akses internet masih menyisakan banyak pekerjaan rumah bagi pemerintah Indonesia. Terlihat tatkala efisiensi digitalisasi dari kacamata pemerintah tidak serta merta diiringi dan/atau sejalan dengan kebutuhan kelompok masyarakat. Artinya, terdapat kelompok masyarakat yang sulit untuk dapat beradaptasi dengan berbagai kegiatan yang dilakukan dalam jaringan (daring/online), hingga enggan menyetujui pemerataan akses internet. Kondisi demikian digambarkan oleh Donny Budi Utoyo sebagai Executive Director ICT Watch mempertanyakan apakah pembangunan infrastruktur dengan melakukan pemerataan akses internet betul "berguna" untuk masyarakat di wilayah tersebut atau tidak, sebab akses internet bukan hanya berbicara semata perihal efisiensi, melainkan juga hak.37 31 Ratu Rina, "Ini 7 Bukti COVID-19 Telah Bikin Ekonomi Dunia Hancur Lebur," 25 April 2020, tersedia di ekonomi-dunia-hancur-lebur, diakses pada 15 Oktober 2023. 32 Romi Siswanto, "Transformasi Digital dalam Pemulihan Pendidikan Pasca Pandemi," Direktorat Guru Pendidikan Dasar, 22 September 2022, tersedia di diakses pada 13 Oktober 2023. 33 Hwian Christianto, (2020), "Penggunaan Media Internet dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana," Jurnal HAM, 11(2): 239-253. 34 Desi Permatasari, "Kebijakan Covid-19 dari PSBB hingga PPKM Empat Level," 31 Juli 2021, tersedia di empat-level, diakses pada 15 Oktober 2023. 35 Direktorat Sekolah Dasar, "Pemanfaatan Teknologi di Dunia Pendidikan," ditpsd.kemendikbud.go.id, 16 Januari 2021, diakses pada 13 Oktober 2023. 36 Ibid., Siswanto, Romi. "Transformasi Digital dalam Pemulihan Pendidikan..." 37 Hani Nur Fajrina, "Tiga Tantangan Utama Pemerataan Internet di Indonesia," 25 September 2015, internet-di-indonesia, diakses pada 13 Oktober 2023. 4334 | P a g e
Vol. 6, No. 2, Desember 2023 Dalam sebuah pers, Kominfo menyebutkan cakupan (coverage) sebagai salah satu dari tiga tantangan utama pemerataan akses internet di tanah air. Kondisi demikian ditemui manakala terdapat benturan kepentingan terhadap berbagai pemangku kepentingan. Di tahun 2023, Masyarakat Adat Baduy yang menduduki Provinsi Banten memilih untuk menolak pemenuhan hak atas aksesibilitas internet. Pemimpin Lembaga Adat Baduy di Desa Kanekes, Banten menyampaikan surat permohonan pemutusan akses internet terhadap wilayah Baduy Dalam dan ditujukan kepada Bupati Lebak yang ditandatangani pada tanggal 8 Juli 2023.38 Adapun isi permohonan tersebut berupa penghapusan sinyal internet dan pengalihan BTS dari wilayah tanah Ulayat Baduy dari berbagai arah. Kemudian, pembatasan, pengurangan, dan penutupan program serta konten negatif pada jaringan internet yang merusak moral bangsa.39 Permohonan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mempertahankan kearifan lokal dan menjaga identitas suku Baduy berdasarkan kepercayaan Sunda Wiwitan, yang secara historis, Masyarakat Adat Baduy sebagaimana dimaksud Baduy Dalam menjadi salah satu kelompok adat yang berkomitmen teguh terhadap identitas budayanya hingga saat ini. Pertentangan filosofis tersebut menempatkan negara berada pada kondisi dilematis. Di satu sisi terdapat kewajiban dan kepastian untuk memasifkan aksesibilitas internet ke seluruh pelosok Indonesia. Namun di sisi yang lain terdapat hak-hak masyarakat hukum adat yang juga harus dihormati, dipenuhi, dan dilindungi oleh negara. Masyarakat Baduy dan Karakteristiknya Masyarakat Baduy merupakan masyarakat minoritas di kabupaten Lebak, Banten. Dari total jumlah penduduk di Kabupaten Lebak pada tahun 2017 sebanyak 1.288.103 jiwa, sementara suku Baduy yang terletak di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar hanya sekitar 11.699 jiwa. 40 Masyarakat Baduy bukan suku yang terasing secara geografis namun secara kultural kehidupannya masih tunduk dan patuh pada hukum adat yang berlaku. Masyarakat Baduy sendiri terbagi ke dalam masyarakat Baduy Luar dan Baduy Dalam. Baduy Dalam, dapat disebut merepresentasikan masyarakat Baduy pewaris asli budaya dan amanat leluhur kesukuan mereka, dapat dikatakan demikian karena masyarakat Baduy Dalam memiliki tingkat ketaatan dan kesadaran komunitas atau yang disebut durkheim sebagai collective conscience dalam mempertahankan hukum adatnya serta konsisten menutup diri dari pengaruh budaya asing (kebudayaan di luar hukum adatnya). Ketertutupan pada budaya asing dapat kita pada lokasi mereka bermukim. Secara khusus lokasi perkampungan Baduy Dalam berada pada tiga kampung yaitu, Cibeo, Cikeusik dan Cikartawana. Ketiga kampung dalam kehidupan sehari - hari berlandaskan pada batasan hukum adat yang tetap dan tegas serta mengikat bagi semua anggota di ketiga kampung dimaksud. Sementara itu, Baduy Luar adalah mereka yang semula berada di Baduy Dalam namun karena beberapa sebab, keluar dari Baduy Dalam, seperti menikah dengan orang Luar ataupun memang dengan kemauannya sendiri ingin keluar dari Baduy Dalam. Namun secara historis, berdasarkan wawancara dengan Jaro Pamerintahan, Baduy Luar sejak awal memang dipersiapkan sebagai penjaga, penyaring dan sekaligus penyambung lidah aspirasi masyarakat Baduy dengan pihak Pemerintah Daerah.41 Dalam konteks ini, Baduy sebagai datu kesatuan suku bangsa juga 38 Acep Nazmudin, "Warga Baduy Minta Sinyal Internet Dihilangkan dari Wilayahnya," 6 Agustus tersedia di 2023, diakses pada 2 September 2023. 39 Ibid. 40 Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebak (Statistics of Lebak Agency), tersedia di diakses pada 22 Juli 2022. 41 Wawancara dengan Jaro Saija pada tanggal 29 Juni 2023 di Kampung Ciakar Girang, Lebak, Banten. 4335 | P a g e
Vol. 6, No. 2, Desember 2023 mengakui bagian dari negara NKRI, sehingga apa yang menjadi kebijakan Pemerintah akan diterima oleh Baduy Luar. Oleh karena itu fungsi Baduy Luar lebih merupakan perantara antara Baduy dan negara. Sebagai komunitas baduy Luar ia akan menyaring dan menjalin komunikasi dengan pemerintah atas nama suku Baduy. Dampak dari fungsinya ini, Baduy Luar ini memiliki keluwesan atau kelonggaran dalam menyesuaikan diri dengan unsur di luar ajaran tersebut. Utamanya, terkait dengan sistem pemerintahan dan administrasi publik. Dalam fungsinya tersebut di atas, di Baduy Luar terdapat posisi Jaro Pamerintah yang dipilih secara adat oleh Pemimpin adat Baduy Dalam yang berperan sebagai penyambung lidah pemerintah kepada masyarakat Baduy sekaligus juga sebagai penyambung aspirasi masyarakat Baduy yang harus didengar oleh Pemerintah. Dengan adanya peranan-peranan tadi, maka jabatan Jaro Pamerintah yang saat ini dipegang oleh Jaro Saija, selain dia berstatus sebagai Jaro Pamerintah dalam struktur pemerintahan adat, dia juga berstatus sebagai Kepala Desa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat. Dengan demikian, berdasarkan peraturan daerah tersebut mengakui bahwa Desa Kanekes yang menjadi tempat tinggal masyarakat adat Baduy diakui sebagai yaitu Desa Adat dan Desa Wilayah. Kepercayaan orang Baduy (diyakini oleh orang Baduy Dalam dan Baduy Luar) adalah ajaran Sunda Wiwitan - suatu kepercayaan yang berorientasi pada bagaimana menjalani kehidupan yang mengandung ritual dan menjalankan perilaku berdasarkan nilai-nilai yang berlaku dalam keseharian serta mengagungkan kesederhanaan, keselarasan dalam ucapan dan bertindak. Ajaran ini lebih menekankan pada bagaimana manusia menjaga dan memelihara keharmonisan dan keseimbangan alam dan lingkungan. Alam dengan segala isinya penuh dengan tantangan dan kejadian yang harus direspon dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan hidup. Oleh karenanya, perlu adanya petunjuk dan doa-doa agar dalam mewujudkan doa-doa itu tercapai tujuan. Doa-doa dimaksud diwujudkan dalam nama syahadat. Menurut tokoh adat kampung Cibeo, sahadat yang merupakan doa yang disampaikan pada Gusti Allah yang sangat berbeda dengan sahadat dalam konsep Islam.42 Sahadat dalam konteks Baduy, merupakan rangkaian kalimat yang dalam wujud doa atau jampe-jampe yang khusus dibacakan dan disampaikan kepada Sang Pencipta alam secara khusuk dalam setiap kegiatan ritual adat ataupun ketika ada masalah yang mereka hadapi. Menurutnya, agama yang diyakini oleh suku Baduy ini nabinya adalah Nabi Adam, sehingga tidak kebagian perintah shalat seperti orang muslim. Ajaran Sunda wiwitan bertugas untuk memelihara keseimbangan alam antara manusia dan lingkungan hidup, dan tidak memiliki kitab suci karena ajaranya bersatu dengan alam, makanya ajaran ini hanya diperuntukkan hanya untuk orang Baduy saja.43 Ajaran Sunda Wiwitan ini diyakini oleh semua orang Baduy (Baduy dalam dan Baduy Luar) sebagai kepercayaan yang mempedomani perilaku kesaharian dalam masyarakat dimana ia menjadi anggotanya. Kepatuhan terhadap sistem kepercayaan merupakan hal yang mutlak untuk dipatuhi dan melembaga dalam kehidupan orang Baduy. Setiap anggota suku Baduy (terutama Baduy dalam) mempunyai kewajiban untuk melestarikan kemurnian ajaran, sehingga penyimpangan perilaku akan menimbulkan reaksi negatif bagi yang bersangkutan. Penyimpangan perilaku terhadap aturan ajaran yang disebut pikukuh dianggap sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak tatanan norma yang ada. Oleh karenanya adanya penyimpangan perilaku dalam masyarakat ini tidak ditolerir atau tidak diperbolehkan. Konsekuensi dari pelanggaran dimaksud tentu harus dibersihkan atau secara adat disebut disertu - dapat diterapkan sanksi yang 42 Wawancara dengan Ayah Mursid, tgl 29 Juni 2023, di terminal Binong Raya, Lebak, Banten 43 ibid 4336 | P a g e
Vol. 6, No. 2, Desember 2023 dilaksanakan oleh para struktur adat seperti Pu'un, Jaro Tangtu, Serat, Barisan maupun Para Wali dan dijalankan sesuai ritual adat. Pendidikan bagi Baduy dijalankan menurut kearifan lokal yang telah tertanam sejak dini. Nilai-nilai lokal berdasarkan pada ajaran kepercayaan mereka, diturunkan terus menerus dari nenek moyang. Pengetahuan yang mereka peroleh dalam menjalani hidup diberikan oleh orang tuanya sebagai keterampilan yang dipelajari sejak dini dan tertanam kuat di setiap individu. Salah satu pendidikan yang dijalankan bertujuan untuk menumbuhkan keterampilan berladang dan berhuma. Kedua keterampilan tersebut menjadi tradisi yang dipertahankan sebagai sarana adaptasi dalam bertahan hidup yang dilakukan secara bersama-sama. Meskipun pemahaman dan wawasan pengetahuan berladang atau berhuma tidak mereka peroleh secara formal, proses alih pengetahuan diturunkan oleh orang tua - yang menjadi sumber pengetahuan pertama kalinya. Selain itu, mereka juga bertenun dan berdagang. Dalam menjalankan aktivitas ekonominya, mereka menolak segala bentuk perilaku dan pola hidup yang berbau modern. Mereka (utama baduy dalam) bergantung pada apa yang tersedia di alam lingkungan sekitar. Baduy Dalam dan Ekonomi Subsisten Masyarakat baduy dalam adalah masyarakat yang menganut pola hidup sederhana secara mandiri. Pola hidup sederhana ini merupakan pola hidup yang sampai dengan saat ini (tahun 2013) masih dipegang teguh oleh semua orang Baduy. Dalam memenuhi kebutuhan pangan, mereka mencapainya dengan dua cara, yaitu pertama dengan menanam padi di ladang (huma) yang dilakukan setahun sekali, yang hasilnya di simpan di Leuit (lumbung padi) masing-masing sebagai cadangan atau persiapan bila suatu terjadi bencana alam yang mengakibatkan kekurangan pangan. Berdasarkan kepercayaan mereka, menanam padi di sawah dilarang secara adat. Nilai kesimbangan antara alam dan manusia dipetahankan karena jika menanam padi di sawah akan mengakibatkan rusaknya atau merubah struktur tanah. Oleh karenanya, kegiatan berhuma (Ngahuma) merupakan sumber utama bagi mereka untuk bertahan hidup memenuhi kebutuhan pokoknya. Ngahumma, selain sebagai proses menanam padi, ia juga merupakan salah satu ritual adat yang bagi orang Baduy setara dengan ritual lainnya, sesuai dengan keyakinan Sunda Wiwitan. itu, proses Naghuma dimaknai sebagai "ngareremokeun" artinya Dalam keyakinan "menjodohkan" atau "mengawini" antara padi dengan bumi - susatu bentuk perwujudan dari prinsip atau nilai harmoni dan untuk itu semua proses dari menanam, memelihara dan memanen, hasilnya merupakan penghormatan terhadap hasil bumi. Menarik untuk dijelaskan adalah adanya peran perempuan dalam proses tersebut, semua ritual dalam proses awal hanya boleh dilakukan oleh perempuan. Hal ini dilakukan, karena dalam keyakinan Baduy, semua dilakukan sebagai ritual yang dilakukan untuk penghormatan terhadap Nyi Pohaci Sanghyang Asri yang disingkat Nyi Pohaci, yang sama dengan Dewi Sri dalam konsep Jawa. Oleh karenanya, setiap perilaku dalam kegiatan tersebut dipersamakan seperti perilaku yang seharusnya dijalankan terhadap perempuan yang harus dihormati, dijunjung dan diperlakukan dengan perlakuan terbaik.44 Hal ini sejalan dengan ungkapan masyarakat Baduy, yaitu "hirup turun tinu rahayu hurip lalaran pohaci" artinya "hidup berasal dari Tuhan, kehidupan berasal dari Pohaci". Dapat dimaknai bahwa perempuan dianggap sebagai sumber kesuburan dari kehidupan.45 Lebih lajut, diterangkan juga oleh Tokoh Adat Baduy Dalam, bahwa peranan perempuan dalam ritual menanam padi juga sangat 44 Baiq Setiani, "Fungsi Dan Peran Wanita Dalam Masyarakat Baduy," Lex Jurnalica vol.3 no.3 (Agustus 2006), hlm. 158. 45 Wawancara dengan ayah Mursid, tanggal 29 Juni 2023 di Terminal Binong Raya, Lebak - Banten 4337 | P a g e
Vol. 6, No. 2, Desember 2023 penting, perempuan/ibulah yang membacakan mantera dalam ritual menanam padi disamping ia juga yang akan memasukkan bibit padi ke dalam lubang tanah yang sudah digali oleh para lelaki Baduy (orang Baduy tidak menanam padi di sawah melainkan di ladang).46 Kedua, disamping menanam padi, orang Baduy Dalam juga berladang menanam pohon dan mengambil hasilnya untuk mereka makan sehari-hari. Hasil ladang inilah menjadi makanan pendamping nasi seperti petai, jengkol dan sayuran serta buah-buahan seperti pisang, duku, duren, dan lain-lain, seperti rempah - rempah (lada dan jahe serta kunyit dan serai). Juga dari pohon- pohon itu mereka menternak lebah untuk diambil madunya dan dari pohon nira mereka mengambil air niranya untuk dijadikan gula merah. Hasil kebun tadi kemudian mereka jual untuk kemudian mereka tukar untuk mendapatkan makanan pokok mereka seperti beras (karena hasil huma disimpan), garam dan jika beruntung dapat ikan asin. Dari uraian di atas, dapat kita lihat bahwa dalam memenuhi kehidupannya, mereka menjalankan sistem ekonomi yang berbasis pada agraria lewat aktivitas berhuma. Ketergantungan pada tanah dan alam, menyebabkan mereka mengerahkan tenaga untuk memelihara kelestarian tanah dan keberlangsungan terhadap hasilnya. Kondisi ini mendorong mereka untuk membentuk sistem pengorganisasian sosial di kalangan warga Baduy. Seperti yang terlihat pada proses awal berhuma, semua warga Baduy serentak secara bersama-sama membuka lahan (biasanya di bukit- bukit) dan menggali tanahnya serta para perempuan membaca mantra sambil menanam bibit di tanah yang sudah digali para lelaki Baduy.47 Aktivitas berhuma ini, menciptakan mekanisme kebiasaan gotong royong berdasarkan tradisi sebagai bentuk kerjasama dan penghormatan terhadap alam dan Nyi Pohaci. Konsekuensinya, keterikatan terhadap tanah sebagai sumber utama dalam penghidupan secara bersama, telah memperkuat kepemilikan tanah secara bersama (dalam konsep hukum adat tanah ulayat) untuk dimanfaatkan secara bersama dan juga kepatuhan terhadap nilai adat yang berperan sebagai pengarah dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari. Berdasarkan uraian tadi, kehidupan orang Baduy Dalam yang masih bertumpu pada budidaya padi dan hasil ladang secara sederhana dengan teknologi yang sederhana pula serta ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan sendiri. Oleh sebab itu, penghasilan dari berhuma merupakan suatu tingkatan ekonomi yang subsisten. Baduy Luar dan Arus Modernisasi dan Dampak Sosialnya Pola ekonomi Baduy Luar tidak jauh berbeda dengan Baduy Dalam yaitu tetap bertumpu pada sektor agraris melalui berhuma. Berladang menjadi tradisi yang dipertahankan sebagai sarana adaptasi dalam bertahan hidup yang dilakukan secara bersama-sama. Meskipun pemahaman dan wawasan pengetahuan berladang tidak mereka peroleh secara formal, proses alih pengetahuan diturunkan oleh orang tua - yang menjadi sumber pengetahuan pertama kalinya. Dalam proses adaptasi ini, mereka memiliki nilai-nilai lokal yang diturunkan terus menerus dari nenek moyang sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.. Pengetahuan yang mereka peroleh dalam menjalani hidup diberikan oleh orang tuanya sebagai keterampilan yang dipelajari sejak dini dan tertanam kuat di setiap individu. Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan, dalam perkembangannya, Baduy Luar mengalami perubahan, dimana mereka mulai terbuka dengan usaha di luar sektor agraria. Mereka sudah mulai terbuka bagi penyelenggaraan usaha ekonomi yang berorientasi pasar, bahkan mulai tumbuh usaha ekonomi berskala kecil dan menengah. Dengan demikian, telah muncul diversifikasi mata pencaharian di kalangan Baduy Luar, sebagai dampak dari perubahan yang semula terutama 46 Ibid. 47 Wawancara dengan Ibu Saijah pada tanggal 29 Juni 2023 di Kampung Ciakar Girang, Lebak, Banten. 4338 | P a g e
Vol. 6, No. 2, Desember 2023 sektor ekonominya berbasis pada perkebunan (berladang) menjadi ekonomi kreatif yang berbasis pada produk kerajinan rumahan (home industry). Perubahan di atas, dipacu oleh kebijakan Pemerintah Daerah untuk membuka program Wisata Budaya Baduy (Saba Budaya Baduy). Sekarang dapat kita lihat di perkampungan Baduy Luar hampir setiap rumah, para ibu-ibu dan anak perempuan berdagang menjajakan hasil kerajinan tangan. Para ibu dan perempuan muda setelah berladang, mereka menenun pakaian (sarung) atau selendang dan laki-lakinya membuat ayaman topi tas, dan aksesori kepala (ikat Kepala). Dengan masuknya orang luar sebagai turis ke wilayah mereka, menyebabkan permintaan hasil kerajinan Baduy meningkat. Mereka pun mulai menjalin kerjasama dengan orang luar Baduy mendagangkan hasil kerajinan tangan tadi. Semua aktivitas ekonomi ini dilakukan selain untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri juga untuk memenuhi kebutuhan pasar, terutama para turis (pengunjung) dan pemesan dari luar Baduy. Artinya, aktivitas ekonomi telah berubah pada orientasi pada pengembangan bisnis secara luas. Perubahan sebagaimana diuraikan di atas, dapat terjadi karena adanya kelonggaran dalam menerapkan hukum adat, termasuk di dalamnya diterimanya proses interaksi dengan orang luar yang membawa pengalaman berbeda, menyebabkan keterasingan mereka terpecah. Di samping itu, Pemerintah Daerah juga membuat kebijakan dengan yang menetapkan wilayah Baduy Luar menjadi Daerah Desa Wisata yang bercorak adat. Proses perubahan terjadi perlahan dan tanpa direncanakan. Dalam proses demikian, seakan-akan mereka berperan secara pasif saja. Dari hasil observasi, tumbuh secara masif, hampir di semua keluarga yang tinggal di wilayah Baduy Luar banyak terlihat menjajakan hasil kerajinan di rumah-rumah mereka. Menarik juga untuk diuraikan adalah corak tradisi adat yang mengedepankan prinsip kolektivisme masih terasa kental. Tidak seperti pelaku usaha lainnya di kota yang mengedepankan persaingan dalam mencari konsumen, di Baduy Luar justru hal ini sama sekali tidak nampak. Salah satu contohnya adalah, ketika penulis setelah wawancara dengan Jaro Saija (Jaro Pamerintah) di samping teras dari rumah panggungnya sang istri menjual hasil tenun yang ingin penulis beli. Namun karena sang istri sedang tidak ada di rumah maka Jaro Saija mempersilahkan pada penulis untuk meminta tenunan yang sama pada tetangganya (yang juga masih saudara dengannya). Ketika penulis tanyakan "apakah istrinya tidak kecewa, jika saya beli dari orang lain tanpa menunggunya?", selanjutnya, ia mengatakan bahwa "di Baduy semua sama saja, tidak ada kecewa terhadap rezeki yang datang, ibu beli di saya atau di orang lain sama saja". Pendapat inipun penulis konfirmasi pada ibu-ibu yang sedang menjajakan dagangannya, ternyata ia pun berpendapat sama.48 Artinya, para ibu-ibu tadi dalam menjalankan usaha nilai-nilai tradisi yang menjunjung prinsip hidup harmoni tetap menjadi landasan dalam aktivitas berdagang sekalipun. Dengan bertambah pengalaman serta pengetahuan yang diperoleh dari hasil interaksi tadi, mereka kemudian menjelma menjadi percaya diri untuk mengembangkan ekonominya. Cara-cara menjalankan aktivitas ekonomi berubah, mereka melihat peluang yang lebih bagus dan menguntungkan di sektor kerajinan tangan. Kebutuhan untuk mengembangkan usaha yang semula berskala kecil menjadi skala menengah berdasarkan pesanan-pesanan masyarakat luar. Kebutuhan adanya pengembangan usaha ini menumbuhkan pranata baru dalam organisasi tata niaga orang Baduy yaitu tumbuhnya pedagang perantara di kalangan Baduy. Peranan pedagang perantara menjadi sangat penting - selain ia menampung hasil ladang atau kerajinan yang dihasilkan penduduk untuk dipasarkan ke luar (konsumen dr luar Baduy), ia juga meminjamkan modal kepada orang-orang. 48 Wawancara dengan Yunita, tanggal 29 Juni 2023, di Kampung Ciakar Girang, Lebak, Banten 4339 | P a g e
Vol. 6, No. 2, Desember 2023 Seiring dengan tumbuhnya pranata baru tadi (perdagangan melalui Perantara) dalam organisasi tata niaga di Baduy, mereka menciptakan mekanisme cara berhubungan dalam proses distribusi hasil kerajinan dan hasil ladang yang menggunakan jasa perantara. Dalam cara-cara berhubungan tadi, mereka diikat dengan kewajiban atau peranan yang seharusnya dilakukan oleh masing-masing pihak. Oleh karenanya, mereka tidak perlu mengingatkan ketika mereka membuat perjanjian dimaksud. Perjanjian itu adalah orang akan memasok dagangannya untuk dijualkan oleh perantara itu dan perantara akan memasarkannya. Perantara atau Penampung akan menjualkan dagangan orang-orang sesuai dengan harga yang disepakati yang berpatokan pada harga rata- rata di pasar. Orang yang memasok akan menerima saja berapapun hasilnya atas dasar kepercayaan pada penampung itu. Dalam hal orang memerlukan modal, perantara akan memberikan pinjaman, dan akan dikembalikan pada saat dagangan telah laku. Hasil dagangan biasanya akan dipotong dengan pinjaman tadi. Jika kita perhatikan dengan seksama, kita dapat melihat bahwa meskipun kerjasama yang diciptakan berdasarkan perjanjian, namun dalam pelaksanaannya menunjukkan setiap kewajiban atau prestasi yang dilaksanakan selalu dikembalikan pada nilai kepercayaan yang bersifat timbal balik. Sebab pedagang perantara ini juga memberikan pinjaman modal kepada mereka yang memasok dagangan tanpa meminta jaminan bahwa ia akan mendapat pasokan tetap. Dengan dianutnya prinsip kepercayaan ini, mungkin sama dengan niat baik dalam perjanjian yang kita kenal dalam sistem Perdata Barat. Ada satu hal yang membedakannya dengan Hukum Barat yaitu, semua kesepakatan yang telah terjadi mengikat para pihak secara hukum. Artinya, ketika salah satu pihak melakukan wanprestasi maka pihak lain dapat menuntut pihak itu memenuhi prestasinya secara hukum. Kondisi ini tidak terjadi di masyarakat Baduy. Dari hasil wawancara, selama ini tidak ada sengketa hutang di antara mereka. Seperti, mereka telah meminjam uang, kemudian mereka memasok ke pedagang perantara lain sehingga sisa hutang tidak dapat dibayar. Dalam konteks ini, meskipun terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak, tidak pernah sampai menjadi perselisihan di antara para pihak. Pedagang perantara tadi lebih memilih untuk diam saja, dia tahu si pelaku akan malu, dan selain itu juga ia paham orang itu berbuat demikian juga karena kondisi yang sama-sama susah. Tentu saja, ia kecewa namun ia juga percaya akan ada hukumnya sehingga ia tidak perlu marah kepada orang itu. Sikap demikian merupakan wujud dari kesadaran akan norma hukum yang berlaku dalam kehidupan mereka. Kesadaran ini muncul sebagai akibat pengaruh nilai-nilai tradisi yang dipegang sangat kuat, mereka bertindak dituntun untuk selalu percaya pada "hukum karma atau disebut sebagai Kebendon". Seandainya pun ada yang "nakal", mereka percaya karma akan kembali pada mereka.49 Masyarakat Baduy menampakkan perubahan sosial budaya yang cukup signifikan terutama di sektor ekonomi ketika teknologi digital melalui internet mulai merambah masyarakatnya. Perubahan cara berekonomi dengan menggunakan media sosial menjadi fenomena yang memperlihatkan perubahan sikap rasionalisme. Mereka tidak lagi menggunakan cara lama dengan interaksi tatap muka secara langsung yang hanya dapat menjangkau konsumen yang datang saja ke rumah-rumah mereka melainkan dengan cara baru yaitu dengan penggunaan telepon seluler yang dapat menjangkau akses pasar yang lebih luas. Rasionalisme dalam konteks Baduy, menjadikan kegiatan usaha lebih ekonomis karena dapat mendekatkan produk mereka ke konsumen yang lebih luas dan dengan harapan nilai tambah ekonomi yang lebih besar. Hal ini senada dengan penelitian Hariyadi, terkait dengan kegiatan penjualan madu oleh Baduy luar dengan masuknya alat komunikasi telepon seluler, telah menambah tingkat kesejahteraan relatif 49 Wawancara dengan Samidah asal desa Cibeo, tanggal 2 July 2023, di Pos 2 Kawasan Baduy Desa Kanekes, Banten. 4340 | P a g e
Vol. 6, No. 2, Desember 2023 lebih tinggi. Bahkan dengan alat komunikasi tadi penjualan madu merambah ke luar Baduy bahkan sampai Jakarta.50 Dari uraian di atas, kita juga dapat melihat dampak masuknya internet terhadap perubahan pemikiran orang Baduy dalam menjalankan usahanya yaitu yang semula bersifat tidak rasional karena lebih banyak bersifat spiritual dimana orang dalam berhubungan dengan anggota masyarakat lainnya dipandu dengan norma kepercayaan (karma) dan tertutup berubah menjadi rasional karena mereka mulai menggunakan logika untuk mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan teknologi dan peluang yang ada secara rasional. Dalam hal ini mereka sangat memanfaatkan peluang untuk mencari keuntungan melalui relasi bisnis yang telah terjalin dengan adanya komunikasi modern ini, yang dalam istilah Weber disebut sebagai rational economic action.51 Dalam wawancara,informan mengakui dengan adanya gawai ini, dia mendapat keuntungan hingga tiga kali lipat.52 Hasil dari relasi yang muncul dari interaksi melalui gawai, muncul beberapa pengusaha muda Baduy yang mengelola bisnis kain tenun dan kerajinan tangan dalam partai besar. Bahkan melalui gawai mereka mendapat info untuk membuka pasar yang lebih luas melalui bazaar.53 Sebenarnya jika dilihat lebih jeli, fenomena perhiasan perempuan Baduy, dalam perspektif sosiologis terjadi perubahan status sosial seseorang. Perhiasaan merupakan status simbol untuk melihat seberapa kaya dia. Semakin banyak perhiasan yang dikenakan akan memperlihatkan semakin tinggi status sosialnya di mata masyarakat. Namun, nilai - nilai adat Baduy tidak memungkinkan adanya perbedaan status dimaksud. Secara adat tidak boleh ada perbedaan pada bentuk rumah, cara dan gaya hidup, warna serta model pakaian mengakibatkan struktur sosial tidak menampakan perbedaan adanya lapisan - lapisan sosial di dalam masyarakat Baduy Luar - antara si kaya dan si miskin. Dampak pada struktur sosial lainnya, adalah mulai menurunnya ketergantungan orang terhadap pranata perantara. Kepercayaan diri berkembang dan mereka mulai mandiri dalam menentukan aktivitas usahanya. Bahkan dalam kasus tertentu dimana ada sebagian orang yang sudah berhasil menjalin hubungan dengan orang luar, peranan Perantara justru hilang karena tidak diperlukan lagi - akses pasar telah terbuka. Keterbukaan pasar juga berdampak pada naiknya tingkat kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini dapat dilihat dari perhiasan yang dikenakan oleh perempuan Baduy Luar. Mereka sangat suka mengenakan kalung emas dan gelang emas, terlihat besaran gram emas pada kalung dan gelang yang mereka kenakan cukup besar. Ketika ditanyakan motif mengapa mereka mengenakan kalung dan gelang yang kelihatan berat itu, mereka menjawab bukan untuk senang-senang pamer. Ternyata, ada motif ekonomi dibalik pengenaan perhiasan emas tadi. Bagi orang Baduy hidup sederhana dan seadanya merupakan prinsip yang harus dianut dalam kepercayaan Sunda Wiwitan. Sebab, dengan hidup sederhana mereka mempunyai kepastian untuk kelangsungan hidup yang akan datang. Dengan demikian pengenaan perhiasan berguna sebagai tabungan atau asuransi ekonomi di masa tua. Seperti yang dikatakan oleh seorang informan yang tidak mau disebutkan namanya, bahwa " kami punya prinsip dalam hidup tidak ingin merepotkan keluarga (anak), jadi kelak kalau sudah tua perhiasan ini bisa dijual kalau kami membutuhkan".54 Prinsip kemandirian ini sebenarnya merupakan prinsip dasar dalam 50 Hariyadi, "Isu Sosial dan Ekonomi Seputar Fenomena Penjual Madu Warga Suku Baduy ke Wilayah DKI Jakarta dan Sekitarnya," Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol.10, No.1, Juni 2019, hal 65 51 Dragan Milovanovic, A Primary in the Sociology of Law, New York: Harrow & Heston Publisher, 1994. Hal 54 52 Wawancara dengan Arpen, tanggal 2 July 2023, di Pos 2 Kawasan Baduy Desa Kanekes. 53 tersedia di kembali/#bagian 1-3, diakses pada 27 Oktober 2023. 54 Wawancara dengan anonim dari keluarga Jaro Saija, tanggal 29 Juni 2023, di Kampung Ciakar Girang, Lebak, Banten. 4341 | P a g e
Vol. 6, No. 2, Desember 2023 mempertahankan hidup masyarakat Baduy. Kita dapat melihat wujud prinsip tersebut dengan melihat adanya norma adat yang mewajibkan setiap rumah keluarga harus punya lumbung untuk menyimpan padi. Jadi, hasil panen padi tidak boleh semua dikonsumsi harus ada sebagian yang disimpan di lumbung untuk mengantisipasi keadaan darurat. Artinya, padi yang sudah ada di lumbung tidak boleh dikeluarkan untuk dikonsumsi kecuali darurat. Dari sini, dapat diketahui ternyata orang Baduy telah mengenal cara untuk mempertahankan ketahanan pangan.55 Prinsip kemandirian ini rupanya menjelma dalam cara-cara mereka menata ketahanan di semua sisi, termasuk kebiasan investasi perhiasan. Baduy dari Tradisi Menuju Modernisasi Kata modernisasi dalam kamus bahasa Indonesia, "modern" adalah sikap, corak berpikir dan tingkah laku yang sesuai dengan tuntutan zaman. Selo Soemardjan menyatakan, modernisasi sebagai peralihan dari gaya lama ke gaya baru, yang ia bandingkan dengan evolusi. Modernisasi dan pembangunan sebanding karena keduanya melibatkan transisi dari gaya kontemporer konvensional ke gaya kontemporer yang lebih memuaskan. Selanjutnya Selo Soemardjan mengemukakan perbedaaan keduanya adalah bahwa dalam modernisasi perubahannya adalah bentuk agar lebih enak dipandang penggunanya, sedangkan dalam perkembangan perubahannya adalah pada fungsi yang sebenarnya sehingga lebih efektif dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. 56 Dalam konteks ini, penggunaan internet melalui gawai sebagai sarana komunikasi merupakan bentuk modern dari cara-cara baru dalam berkomunikasi dengan masyarakat luar. Dalam hal ini cara komunikasi lama yaitu secara tatap muka atau Person to Person menjadi komunikasi masa yang mampu menyelenggarakan hubungan dalam skala luas dalam hitungan waktu sebentar, satu jam bahkan menit atau seketika. Penggunaan gawai sebagai sarana komunikasi dengan dunia luar menyebabkan pola-pola interaksi dalam hubungan-hubungan sosial pada aktivitas ekonomi berubah. Orang Baduy yang semula dalam menjalankan bisnisnya secara pasif, menunggu orang datang ke kampung atau mendagangkannya di sekitar terminal Ciboleger ataupun di Cijahe, kini dengan adanya gawai mereka telah menjangkau konsumen jauh ke luar Baduy seperti Jakarta. Mereka mengirim produk- produk Baduy melalui jejaring sosial. Narman (32 Tahun), profesi sampingannya adalah pemandu pariwisata yang datang ke kampungnya di Morenggo - Kanekes. Ia melihat potensi kerajinan masyarakat seperti kain tenun, tas, gelang dan ceret serta gelas dari bambu perlu dipasarkan dengan cara lain. Selama ini hanya dijual di desa Ciboleger saja tempat wisatawan yang hendak ke kampung adat Baduy. Mengenal internet dari pergaulannya, dan menggunakan gawai dilakukan secara diam-diam yang dilakukannya di luar kampung untuk menjual kerajinan yang dibuat tetangganya. Penjual melalui daring ini iya lakukan sejak 2016 sampai sekarang. Ia juga menambahkan, sebagai anak muda Baduy ia ingin beradaptasi dengan dunia luar. Di sisi lain, ia tetap meyakini bahwa karena ia lahir dari keturunan baduy harus menjaga warisan leluhurnya dengan menjalankan keyakinan dan adat budaya yang turun temurun.57 Pendapat senada dengan Narman juga disampaikan oleh Arpen, anak muda yang berprofesi sampingan sebagai pedagang kerajinan tangan (tenun, aksesori dan gelas bambu). Dia sempat 55 Wawancara dengan Wadik asal desa Cikeusik, tanggal 2 July 2023, di Pos 2 Kawasan Baduy Desa Kanekes. 56 Desiree Zuraida dan Jufrina Rizal, ed, Pokok - Pokok Pikiran Selo Soemardjan, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993. Hal 92 & 93 57 Kompas.id, untuk-kemajuan-bersama, diundunh pada tanggal 25 Oktober 2023. 4342 | P a g e
Vol. 6, No. 2, Desember 2023 khawatir ketika isu pemutusan internet muncul bahkan sempat ia tidak berani menggunakan gawai, sehingga menurut pengakuannya omset penjualan langsung turun 50%. Padahal penggunaan dawai untuk usahanya sangat diperlukan, namun dia juga harus patuh pada tradisi Baduy. Menurutnya, seharusnya tradisi dan teknologi tidak harus dipertentangkan, keduanya bisa harmonis asal digunakan sebagaimana seharusnya sebagai alat komunikasi. Ia pun mengatakan bahwa, ia akan tetap mempertahankan adat dan keyakinan Sunda Wiwitan sebagai pedoman berperilaku sampai kapanpun. Bahkan pada anaknya, ia pun akan tetap mengajarkan keyakinan yang dia pegang selama ini. Sementara itu, menurutnya lebih lanjut, sekarang ini gawai juga diperlukan untuk komunikasi dengan kerabat Baduy yang berladang di luar kampung, seperti gunung Kencana, Bujung Manik, atau Leuwi Damar. Mereka dalam beberapa bulan bisa tinggal di daerah-daerah tersebut selama berladang, sehingga gawai diperlukan untuk memberitahukan jadwal kegiatan ritual yang harus mereka hadiri. Oleh karenanya, kebutuhan adanya gawai dan kepentingan adat dapat diseimbangkan.58 Realita penggunaan dawai juga tidak bisa dipungkiri, besarnya arus informasi via internet mempunyai efek negatif. Budaya-budaya lokal dapat menjadi semakin terkikis di kalangan anak muda Baduy baik Baduy Dalam dan utamanya Baduy Luar. Mayoritas mereka adalah pengguna media sosial, terlebih sekarang sudah ada yang menjadi Youtuber, Tiktok dan instagram. Bahkan, menurut pengakuan beberapa informan dari Baduy Dalam, beberapa kasus ditemukan ada yang memiliki gawai, sehingga kondisi ini meresahkan tokoh-tokoh Baduy Dalam. Sebab, dalam perspektif Baduy, mereka menyebutkan bahwa andaikan pusat dunia (pancer bumi) ini rusak akibat pengaruh budaya yang merusak moral generasi muda, maka dapat berdampak pada kerusakan dunia atau ketidak harmonisan alam, dan biasanya jika itu yang terjadi maka dipercaya musibah akan terjadi. Oleh karena itu, terkait dengan permohonan pemutusan internet, menurut seorang tua Baduy Dalam, bukan salah Pemerintah tapi kesadaran anak muda yang melemah. Jika tidak tahan dengan norma adat, sebaiknya keluar dari Baduy Dalam.59 Berdasarkan penjelasan di atas, kebijakan Pemerintah yang menginginkan peningkatan ekonomi dan akses pendidikan yang merata, dipercaya akan bermanfaat bagi banyak orang, namun pada masyarakat Baduy utamanya Baduy Dalam dirasakan tidak demikian. Artinya, ketika masyarakat hukum adat Baduy diarahkan oleh negara untuk turut serta dalam pembangunan (sektor ekonomi), dengan terbukanya akses pada modernisasi di sektor ekonomi dan pendidikan mengalami kendala oleh budaya hukum yang diikuti oleh masyarakat, maka sebenarnya hukum adat itu sendiri kemudian menjadi terbatas. Padahal, ia merupakan nilai-nilai dan kaedah yang mempedomani perilaku orang dalam masyarakat. Dalam kaedah itu, ada standar moral yang berbeda dengan masyarakat umum. Apa yang disebut baik dan buruk menyesuai kan nilai-nilai adat mereka. Di sini timbul perbedaan dalam menyikapi kebutuhan masuknya teknologi pada masyarakat. Bagi masyarakat umum maupun pemerintah internet digunakan sebagai alat untuk kemajuan yang bermanfaat semua warga negara, sementara sebaliknya bagi orang Baduy Dalam. Artinya, pembangunan seperti kebijakan internet di tengah masyarakat adat mengundang apa yang disebut sebagai dampak yang tidak direncanakan atau tak terduga yang sering kali bersifat negatif dari perencanaan yang semula dianggap bermanfaat, ternyata menimbulkan pertentangan karena dirasakan oleh masyarakat Baduy kebijakan itu menimbulkan potensi merusak nilai-nilai adat dan kepercayaan mereka. Dalam banyak penelitian kontemporer adat, permasalahan apakah konsep hukum adat sudah berubah atau bertahan, apakah suatu lembaga adat masih ada atau tidak, apakah nilai- nilai 58 Wawancara dengan Arpen asal Baduy Luar, tanggal 2 July 2023, di Pos 2 Kawasan Baduy Desa Kanekes. 59 Wawancara dengan Sarip, tanggal 2 July 2023 di Pos 2 Kawasan Baduy Desa Kanekes 4343 | P a g e
Vol. 6, No. 2, Desember 2023 masyarakat masih kuat atau melemah, dalam kenyataannya yang ditemukan beragam. Pada masyarakat tertentu ada yang masih kuat, ada yang melemah dan bahkan ada yang sudah hilang. Nampaknya Baduy, salah satu masyarakat adat yang masih kuat berpegang pada nilai dan kaedah adat. Meskipun secara teoritis sektor ekonomi dan teknologi digital (internet) merupakan bidang yang bersifat netral ternyata pada kasus Baduy, keduanya tidak dapat dilepaskan dan dianggap bersentuhan erat dengan nilai adat yang bersumber pada sistem kepercayaan mereka. Adanya penggunaan sarana digital dalam aktivitas ekonomi yang diduga oleh tokoh-tokoh adat, dapat merusak tatanan sosial di masyarakat menunjukkan semakin melemahnya kesadaran hukum adat di masyarakat terutama di kalangan anak muda Baduy utama di Baduy Luar. Meskipun pernyataan di atas jika kita kembali membaca dengan hati-hati apa yang dikatakan oleh anak muda Baduy Luar, adat dan teknologi tidak boleh dihadap-hadapkan melakinkan seharusnya saling mengimbangi, menandakan memang ada pergeseran paradigma dalam menjalankan roda ekonomi di Baduy Luar. Pergeseran itu terjadi ketika kebutuhan penyelenggaraan bisnis menghendaki perubahan dari cara pasif ke cara agresif dengan istilah "menjemput bola", dari penyelenggaraan berbasis pada spiritual menjadi rasional. Pergeseran paradigma sebagaimana disebut di atas terjadi karena Baduy Luar memang lebih longgar dalam menerapkan hukum adat Baduy meskipun sebenarnya penggunaan alat modern tetap tidak diperbolehkan. Dalam praktek kita dapati banyak muncul youtuber asal Baduy atau tiktok yang dipenuhi oleh gadis cantik Baduy Luar seperti Ayu. Artinya, dalam satu sisi tidak bisa dipungkiri bahwa penggunaan gawai menyebabkan keterasingan menjadi pecah. Masyarakat mulai mengenal budaya asing dan modern yang memudahkan mereka melakukan komunikasi dan sekaligus mengenal cara-cara menjalankan ekonomi secara lebih mudah dan efisien. Sebagaimana dirasakan oleh anak-anak muda Baduy Luar. Namun di sisi yang lain, penggunaan gawai juga menjadi alat difusi atau penyebaran budaya asing yang dapat mempengaruhi nilai-nilai adat yang dipegang teguh oleh masyarakat Baduy terutama dengan mulai ditemukannya beberapa kasus penggunaan gawai di kalangan Baduy Dalam. Jika kondisi ini dibiarkan yang maka masuknya budaya asing tadi akan bertentangan dengan nilai keadilan dan terutama kepatutan dari tempat dimana hukum adat itu lahir dan tumbuh. Berdasarkan alasan di atas dan pertimbangan kebutuhan Baduy Luar, maka tokoh-tokoh adat Baduy Dalam mengajukan permohonan pemutusan akses internet hanya di wilayah Baduy Dalam saja. Permohonan ini dapat memberikan penjelasan pada kita, sesungguhnya hukum adat itu menunjukkan keluwesannya dalam menghadapi situasi, dan sekaligus juga memperlihatkan pada kita hukum adat itu sendiri mempunyai dua sisi. Pada satu sisi hukum adat bersifat tradisional sebagaimana dipegang oleh masyarakat Baduy Dalam dan Baduy Luar yaitu melanjutkan tradisi dan sistem kepercayaan leluhur dengan keajegan pada pola-pola perilaku yang mengorientasikan pada nilai-nilai yang terbentuk dari budaya masyarakatnya. Di sisi yang lain, hukum adat dengan kearifannya mampu mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri. Sebagaimana terjadi pada masyarakat Baduy Luar dimana Pu'un - Ketua Adat Baduy dengan pertimbangannya sendiri menjadikan masyarakat Baduy Luar mampu mengadopsi cara-cara modern namun tetap menjalankan sistem kepercayaan dan nilai-nilai tradisi leluhur - sebagaimana dikatakan oleh dua anak muda Baduy Luar di atas. Selanjutnya pada sisi yang pertama, kebijakan pemimpin adat yaitu Puun dan para tokoh adat untuk mengajukan pemutusan sinyal internet di wilayah Baduy Dalam sebagai cara untuk membentengi masuknya unsur budaya asing merupakan tanda keterikatannya pada garis kontinuitas nilai-nilai adat dan kepercayaan Baduy. Sementara itu, pada sisi dimana Baduy Luar tetap dapat memanfaatkan sinyal internet juga membuktikan pada kita bahwa hukum adat 4344 | P a g e
Vol. 6, No. 2, Desember 2023 membuktikan kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan kemajuan. Hal ini sekaligus menunjukkan kearifan Puun dan tokoh-tokoh adat yang memahami dan membolehkan Baduy Luar menyimpang dari ajaran kepercayaan mereka terkait dengan penggunaan unsur asing di luar tradisi Baduy yang sebelumnya dilarang. Bahkan mereka sampai melakukan penggeledahan gawai setiap tiga bulan di setiap rumah demi kepentingan yang lebih luas. Hukum adat dan modernisasi merupakan dua hal yang masing-masing memiliki karakter yang berbeda namun dapat berdampingan. Hukum adat akan tunduk pada karakter normatifnya, sementara modernisasi berjalan sesuai dengan kontinuitas empirisnya. Sehingga, dengan adanya modernisasi (penggunaan gawai) yang menyebabkan adanya dinamika sosial di dalam masyarakat Baduy Luar, membutuhkan penyesuaian pada hukum adat itu sendiri. Adapun kebijakan Pemerintah yang mengabulkan permohonan Baduy Dalam untuk dibebaskan akses internet, menunjukkan pada kita bahwa Pemerintah mengakui atau rekognisi keberadaan masyarakat hukum adat Baduy. Dalam konteks ini, pertimbangan Pemerintah mengabulkan permohonan adalah untuk menghormati masyarakat hukum adat Baduy. Oleh karenanya, Pemerintah mendukung keinginan para Pemimpin adat seperti Pu'un dan tokoh-tokoh adat Baduy dalam upaya pencegahan pengaruh negatif dari penggunaan internet oleh warganya terutama bagi warga Baduy Dalam. Dengan begitu, wilayah Baduy Dalam menjadi satu-satunya wilayah yang dinyatakan sebagai tanpa sinyal internet. Wilayah itu adalah kampung Cikeusik, Cibeo dan Cikartawana dan proses penghilangan sinyal telah selesai pada bulan September 2023.60 KESIMPULAN Hukum adat Baduy merupakan hukum yang bersifat tradisional dan tumbuh dari kesadaran hukum masyarakat itu sendiri, berakar dari ajaran-ajaran Sunda Wiwitan dengan nilai-nilai dan kaedah yang senantiasa menjadi pedoman hidup. Oleh karenanya, hukum adat Baduy yang mempertahankan kemurnian ajaran leluhur menghendaki ketegaran menghadapi arus perubahan. Masuknya arus modernisasi teknologi komunikasi (gawai) terutama pada wilayah Baduy Luar tidak dapat dibendung lagi. Kondisi ini tentu saja menjadi dilematis, satu sisi berarti budaya asing akan masuk dan kemungkinan mengganggu tatanan aturan di dalam masyarakat, di satu sisi gawai sudah membuktikan telah menjadi sarana komunikasi yang efektif bagi pengembangan ekonomi secara rasional. Dengan adanya perubahan yang ditandai masuknya gawai sebagai unsur asing dan bahkan telah menjadi tuntunan keseharian cara orang berinteraksi, maka ia membutuhkan penyesuaian pada hukum adat. Menghadapi situasi ini, Baduy memperlihatkan keluwesan dengan kearifan lokalnya dengan melakukan penyesuaian pada hukum adatnya dengan adanya perubahan dari yang semula penggunaan unsur asing seperti gawai tidak diperbolehkan secara adat menjadi dibolehkan namun terbatas pada wilayah Baduy Luar. Dengan demikian, membuktikan pada kita bahwa sifat ketegaran pada untuk patuh pada kemurnian adat ia juga dapat memiliki sifat terbuka yang menyebabkan ia dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan jaman. Adapun Pemerintah mengabulkan permohonan suku Baduy untuk membebaskan sinyal internet di wilayah Baduy Dalam merupakan bentuk rekognisi Pemerintah terhadap eksistensi hukum adat Baduy. DAFTAR PUSTAKA Anonim (dari keluarga Jaro Saija), diwawancarai oleh Ratih Lestarini pada tanggal 29 Juni 2023 di kampung Ciakar Girang, Lebak, Banten. 60 Sebagaimana diampaikan Direktur Jendral Informasi dan Komunikasi Publik - Usman Kansong pada media Jawa Post, 4345 | P a g e
Vol. 6, No. 2, Desember 2023 Arpen (asal Baduy Luar), diwawancarai oleh Ratih Lestarini pada tanggal 2 Juli 2023 di Pos 2 Kawasan Baduy Desa Kanekes, Baduy. Ayah Mursid, diwawancarai oleh Ratih Lestarini pada tanggal 29 Juni 2023 di Terminal Binong Raya, Lebak - Banten. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebak (Statistics of Lebak Agency). Tersedia di Diakses pada 22 Juli 2022. Cholivah, Sikma Ayunur. (11 Oktober 2023). "Resmi Jadi Wilayah Blank Spot, di Baduy Tidak di Ada Diakses pada 25 Juni 2023. Sinyal Internet." Tersedia Christianto, Hwian. (2020). Penggunaan Media Internet dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana. Jurnal HAM 11(2), 239-253. Detik News. (13 Juni 2023). "Pemerhati Ungkap Bahaya Internet di Lingkungan Budaya." detikNews. Tersedia di lingkungan-baduy/a-65896560. Diakses pada 13 Oktober 2023. Direktorat Sekolah Dasar. (16 Januari 2021). "Pemanfaatan Teknologi di Dunia Pendidikan." di ditpsd.kemendikbud.go.id. pendidikan. Diakses pada 13 Oktober 2023. Tersedia Fajrina, Hani Nur. (25 September 2015). "Tiga Tantangan Utama Pemerataan Internet di di Indonesia." Diakses pada 13 Oktober 2023. Tersedia Gasa, Frederik. (18 Juli 2017). "Akses ke Internet: Hak Asasi Manusia." Binusuniversity. Tersedia di Diakses pada 15 Oktober 2023. Hariyadi. (Juni 2019). Isu Sosial dan Ekonomi Seputar Fenomena Penjual Madu Warga Suku Baduy ke Wilayah DKI Jakarta dan Sekitarnya. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik 10(1), 65. Ibu Saijah dan Yunita, diwawancarai oleh Ratih Lestarini pada tanggal 29 Juni 2023 di Kampung Ciakar Girang, Lebak, Banten. Indonesia. Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Perpres No. 18 Tahun 2020, LN Tahun 2020 No. 10, TLN No. 10. Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia. Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025, UU Nomor 17 Tahun 2017, LN Tahun 2017 Nomor 33, TLN Nomor 4700. Jaro Saija, diwawancarai oleh Ratih Lestarini pada tanggal 29 Juni 2023 di Kampung Ciakar Girang, Lebak, Banten. K., Litteljohn, Foss. and Oetzel J. Theories of Human Communication. Long Grove: Waveland Press, 2016. Kementerian Komunikasi dan Informasi. (15 Oktober 2019). "Presiden Jokowi Resmikan Istana Negara." kominfo.go.id. Tersedia di Pengoperasian Palapa Ring di Diakses pada 16 Oktober 2023. 4346 | P a g e
Vol. 6, No. 2, Desember 2023 Kementerian Komunikasi dan Informasi. (21 Oktober 2013). "Sekilas Palapa Ring." kominfo.go.id. Tersedia di ring/0/palapa_ring. Diakses pada 13 Oktober 2023. Kementerian Komunikasi dan Informasi. (25 Juni 2018). "Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi Kawasan Indonesia Timur Segera Terwujud." kominfo.go.id. Tersedia di Diakses pada 13 Oktober 2023. Kementerian Komunikasi dan Informasi. (Desember 2020). "Rencana Strategis 2020-2024 Informatika." web.kominfo.go.id. Tersedia di Kementerian Komunikasi dan Diakses pada 2 September 2023. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Indonesia 2045: Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur. Jakarta: Bappenas, 2019. Kirana. (15 Maret 2022). "Pandemi Covid-19 dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Digital." feb.ugm. Diakses pada 16 Oktober 2023. Tersedia di Milovanovic, Dragan. A Primary in the Sociology of Law. New York: Harrow & Heston Publisher, 1994. Nababan, Pirhot, dan Darwanto. Kajian Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2015. Napitupulu, Ester Lince. (31 Desember 2021). "Ketika Anak Muda Memanfaatkan Teknologi di Tersedia Digital Diakses pada 25 Oktober 2023. untuk Kemajuan Bersama." Nazmudin, Acep. (6 Agustus 2023). "Warga Baduy Minta Sinyal Internet Dihilangkan dari di Wilayahnya." Diakses pada 2 September 2023. Nazmudin, Acep. (8 Juni 2023). "Warga Baduy Minta Sinyal Internet Dihilangkan dari di Tersedia Wilayahnya." Diakses pada 2 September 2023. Nurhaliza, Suci. (21 Februari 2023). "BPKN: Akses Internet jadi bagian dari Hak Asasi Manusia." Tersedia di Diakses pada 14 Oktober 2023. Tersedia Permatasari, Desi. (31 Juli 2021). "Kebijakan Covid-19 dari PSBB hingga PPKM Empat Level." di hingga-ppkm-empat-level. Diakses pada 15 Oktober 2023. Tersedia Portal Berita Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. (17 Desember 2022). "Catatan Ketua MPR RI, Pemerataan Jaringan Internet dan Konektivitas Digital yang Murah." mpr.go.id. Tersedia di Diakses pada 13 Oktober 2023. Rina, Ratu. (25 April 2020). "Ini 7 Bukti COVID-19 Telah Bikin Ekonomi Dunia Hancur Lebur." Tersedia di 4347 | P a g e
Vol. 6, No. 2, Desember 2023 Diakses pada 15 Oktober 2023. Samidah (asal desa Cibeo), diwawancarai oleh Ratih Lestarini pada tanggal 2 Juli 2023 di Pos 2 Kawasan Baduy Desa Kanekes, Baduy. Sarip, diwawancarai oleh Ratih Lestarini pada tanggal 2 Juli 2023 di Pos 2 Kawasan Baduy Desa Kanekes, Baduy. Sebayang, Rehia. (12 Maret 2020). "WHO Nyatakan Wabah COVID-19 jadi Pandemi, Apa di Maksudnya?" Diakses pada 15 Oktober 2023. CNBC Indonesia. Tersedia Setiani, Baiq. (Agustus 2006). Fungsi Dan Peran Wanita Dalam Masyarakat Baduy. Lex Jurnalica 3(3). Siswanto, Romi. (22 September 2022). "Transformasi Digital dalam Pemulihan Pendidikan Pasca di Pandemi." pendidikan-pasca-pandemi. Diakses pada 13 Oktober 2023. Direktorat Guru Pendidikan Dasar. Tersedia Sugiarto, Eddy Cahyono. (12 November 2019). "Palapa Ring dan Akselerasi Indonesia Maju." di setneg.go.id. Diakses pada 13 Oktober 2023. Tersedia Suherman, et al. Industry 4.0 vs Society 5.0. Cet. 1. Banyumas: CV Pena Persada, 2020. Triko, Galung, Dwi Retno Hapsari & Krishnarini Matindas. Literasi Informasi Media Digital Komunitas Adat di Era Internet of Things (IoT): Studi Kasus Masyarakat Adat Baduy Luar di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Jurnal Komunikasi Pembangunan 20(2), 125-139. Wadik (asal desa Cikeusik), diwawancarai oleh Ratih Lestarini pada tanggal 2 Juli 2023 di Pos 2 Kawasan Baduy Desa Kanekes, Baduy. Wiradimadja, Agung, Muhammad Arief Rakhman & Peggi Pratiwi. (2018). Nilai-Nilai Karakter Sunda Wiwitan Kampung Naga Sebagai Bahan Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Jurnal Pendidikan Sejarah Indonesia 1(1), 103-117. Zuraida, Desiree dan Jufrina Rizal. Pokok-Pokok Pikiran Selo Soemardjan. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993. 4348 | P a g e