! Menimbang Mengingat PERATURAN OAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR: 3 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM SEKOLAH GRATIS 01 PROVINSI SUMATERA SELATAN OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SUMATERA SELATAN, : a. bahwa Undang-Undang Oasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerin!ah mengusahakan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehldupan bangsa; b. bahwa Pemerintah menetapkan kebijakan nasional pelaksanaan program wajib belajar dan pemerintah daerah kewenangannya ber1<ewajibanmenyelenggarakan program wajib belajar berdasarkan kebijakan nasional, serta mengatur lebih lanjut pelaksanaan program wajib belajar, sesuai dengan kondisi daerah masing-masing; c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan di atas mengusahakan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak usia sekolah mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai pendidikan menengah dalam bentuk sekolah gratis; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu membentuk Peraturan Oaerah tentang Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Provinsi Sumatera Selatan. 1. Pasal 18 ayat (6 ) Undang - Undang Oasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1814); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286) ; dan yang sesuai perlu
2- 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasienal (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nemor 4301); 5. Undang-Undang Nemor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389); 7. Undang-Undang Nemor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400); 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanan Pembangunan Naslonal (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomer 4421); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Rt Nemor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nemor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor4844); 10. Undang-Undang Nemor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomar 4438); 11. Undang-Undang Nomer 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 45); 12. Peraturan Pemerlntah Nemer 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Rt Nemer 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nemer 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Rl Tahun 1998 Nemor 90) Tambahan Lembaran Negara RI Nemor 3763 ); 13. Peraturan Pemerintah Nemer 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3414) sebagalmana tetah diubah dengan Peraturan Pemerlntah Nomor 56 Tahun 1998
Menetapkan 3- (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomer 91, Tambahan Lembaran Negara RI Nemer 3764); 14. Peraturan Pemerintah Nemer 19 Tahun 2005 tentang Standar Naslonal Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nemor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nemor 4496); 15. Peraturan Pemerintah Nemer 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nemor 124, Tarnbahan Lembaran Negara RI Nemer 476); 16. Peraturan Pemerintah Nemor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerlntahan Oaerah Previnsi dan Pemerintahan Oaerah Kabupaten I Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nemer 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomer 4737); 17. Keputusan Menter! Pendidikan dan Kebudayaan Nemer 36/U/1995 tentang Pelaksanaan Pendidikan Wajib Belajar Pendidikan Oasar; 18. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasienal dan Menteri Agama Nemer 1/U/KB/2000 dan Nemor MAl8612000 tentang Pondek Pesantren Salafiyah sebagai Pola Belajar Pendidikan Oasar 9 Tahun; 19. Keputusan Menteri Pendidikan Nasienal Nemer 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah; 20. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nemor 0601U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekelah. Oengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT OAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN dan GUBERNUR SUMATERA SELATAN MEMUTUSKAN : : PERATURAN DAERAH TENTANG' PENYELENGGARAAN PROGRAM SEKOLAH GRATIS 01 PROVINSI SUMATERA SELATAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal1 Dalam Peraturan Daerah inf yang dfmaksud dengan : 1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat,
4- 2. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan. 3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. 4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Povinsi Sumatera Selatan. 6. Pemerintah Kabupaten I Kola adalah Pemerintah Kabupaten I Kota se-Sumatera Selatan. 7. Bupati/Walikota adalah Supati IWalikota se-Sumatera Selatan. 8. Sekolah Dasar I Sekolah Dasar Luar Biasa I Madrasah Ibtidaiyah Negeri disingkat SO I SOLS I MI Negari I Swasta adalah SO I SOLS I MI di Sumatera Selatan. 9. Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Madrasah Tsanawiyah Negeri I Swasta disingkat SMP/SMPLB I MTs Negeri I Swasta adalah SMP I SMPLB I MTs di Sumatera Selatan. 10.Sekolah Menengah Atas I Sekolah Menengah Atas Luar Biasa I Madrasah Aliyah I Sekolah Menengah Kejuruan Negeri I Swasta disingkat SMA I SMALB I MA I SMK Negeri I Swasta adalah SMA I SMALB IMA I SMK di Sumatera Selatan. 11.Sekolah Standar Nasional yang selanjutnya disingkat SSN adalah sekolah negeri maupun swasta yang menyiapkan peserta didiknya berdasarkan standar nasional pendidikan (SNP) Indonesia sehingga lulusannya memiliki kemampuan dan daya saing nasional. 12.Rintisan Sekolah Bertaraf Intemasional yang selanjutnya disingkat RSBI adalah sekolah yang sudah memenuhi standar nasional pendidikan yang dipersiapkan untuk menjadi sekolah bertaraf mternasional. 13.Sekolah Bertaraf Internasional yang selanjutnya disingkat SBI adalah sekolah nasional yang menyiapkan peserta didiknya berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) Indonesia dan tarafnya Internasional sehingga lulusannya memiliki kemampuan dan daya saing Intemasional.
5- 14. Kelompok Belajar Paket yang selanjutnya disebut Kejar Paket adalah pendidikan masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah untuk siswa yang belajarnya tidak melalui jalur sekolah/madrasah, yang meliputi Kejar Paket A setara SO I MI, Kejar Paket B setara SMP I MTs, dan Kejar Paket C setara SMA IMA. 15.Pendidikan Diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan nonformal dan informal. 16.Sekolah Gratis adalah program untuk meringankan beban orang tua I wali siswa melalui pembebasan dari kewajiban membayar biaya operasional sekolah. 17.Biaya operasional sekolah adalah biaya yang dikeluarkan untuk pembiayaan kegiatan proses belajar mengajar yang terdiri dari : a. biaya personal meliputi : biaya untuk kesejahteraan guru, pegawai, pengembangan profesi guru; dan b. biaya non personal yang meliputi : penerimaan slswa baru/daftar ulang slswa, penunjang kegiatan belajar mengajar, evaluasi I penllaian, perawatan I pemeliharaan ringan, daya dan jasa, pembinaan kesiswaan, dan alat tulis kantor. 18.Tim Manajemen Program Sekolah Gratis adalah pengelola program sekolah gratis yang berkedudukan di Dinas Pendidikan Provinsi dan di Dinas Pendidikan Kabupatenl Kota. BAB II NAMA PROGRAM, TUJUAN DAN SASARAN Pasal2 Sekolah Gratis merupakan pemenuhan biaya operasional sekolah yang pembiayaannya bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang disebut Program Sekolah Gratis. Pasal3 (1) Program Sekolah Gratis bertujuan untuk meringankan beban orang tua I wall siswa dari kewajiban membayar blaya operasional sekolah.
6- (2) Biaya operasional sel<olah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar oleh Pemerintah. Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten I Kota. Pasal4 (1) Setiap penduduk Sumatera Selatan dalam usia sekolah berhak mendapatkan pelayanan sekolah gratis. (2) Sasaran program Sekolah Gratis adalah setiap siswa mulai jenjang SO I SOLB I MI. SMP I SMPLB I MTs. SMA I SMALB I MA I SMK baik negeri maupun swasta. kecuali SSN. RSBI. SBI. Kelompok Belajar (Kejar) Paket dan Oiniyah. (3) Sekolah Standar Nasional (SSN). Rintisan Sekolah Bertaraf Intemasional (RSBI). Sekolah Bertaraf Internasional yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menerima dan membebaskan biaya operasional sekolah bagi slswa miskin yang berprestasi. BAB III HAK DAN KEWAJIBAN SEKOLAH PENERIMA PROGRAM SEKOLAH GRATIS Pasal5 (I) Setiap SO I SOLB I MI, SMP I SMPLB I MTs, dan SMA I SMALB I MA I SMK baik negeri maupun swas!a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 aya! (2) berhak mendapatkan biaya operasional sekolah dari Pemerintah, Pemerin!ah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten I Kota. (2) Bagi sekolah negerilswasta dalam kategori SSN. RSBI, dan SBI yang memungut biaya operasional sekolah dari orang tua siswa yang jumlahnya lebih besar dari biaya operasional sekolah, diperkenankan memungut biaya operasional sekolah sebesar selisih dari biaya operasional sekolah yang diterima setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati I Walikota. Pasal6 Setiap sekolah penerima Program Sekolah Gratis mempunyai kewajiban sebagai berikut : a. membebaskan orang tua siswa dari pungutan biaya operasional sekolah; b. membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; H 111 dan (SBI)
7- c. menyampaikan taporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Tim Manajemen Program Sekolah Gratis Kabupaten I Kota; d. khusus sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) menyampaikan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah kepada Tim Manajemen Program Sekolah Gratis Kabupaten I Kota untuk mendapat persetujuan Supati I Walikota. BABIV SUMBER DANA, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal7 (1) Dana program sekolah gratis bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsl dan dana sharing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota. (2) Besarnya dana sharing program sekolah gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional berdasarkan besaran jumlah siswa di setiap kabupatenikota. PasalS Dana Program Sekolah Gratis digunakan untuk biaya operasional sekolah yang meliputi : a. biaya kesejahteraan guru dan pegawai; b. biaya kegiatan belajar mengajar; c. biaya kegiatan peningkatan mutu guru; d. biaya kegiatan ekstrakurikuler (kesiswaan); yang alokasi penggunaannya akan diatur dengan Peraturan Gubernur. Pasal9 (1) Pelaksana Program Sekolah Gratis wajib menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Tim Manajemen Program Sekolah Gratis tingkat Kabupatenl Kota. (2) TIm Manajemen Program Sekolah Gratis KabupatenlKota wajib menyampaikan rekapitulasi pertanggungjawaban penggunaan dana Program Sekolah Gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati I Wallkota dan TIm Manajemen Program Sekolah Gratis tingkat Provinsi.
8- (3) Tim Manajemen Program Sekolah Gratis Tingkat Provinsi wajib menyampaikan rekapitulasi pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubemur. BABV ORGANISASI DAN PENDISfRIBUSIAN I:>ANA Pasal10 (1) Dalarn pelaksanaannya dana Program Sekolah Gratis dikelola oleh Tim Manajemen Program Sekolah Gratis tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota. (2) Pembentukan Tim Manajemen Program Sekolah Gratis Tingkat Provinsi dan KabupateniKota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan BupatilWalikota sesual dengan kewenangannya. Pasal11 (1) Dana Program Sekolah Gratis yang bersumber dar! APBN dan APBD Provinsi disalurkan oleh Tim Manajemen Program Sekolah Gratis Tingkat Provinsi langsung ke rekening sekolah I madrasah penerima. (2) Dana Program Sekolah Gratis yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota disalurkan oleh Tim Manajemen Program Sekolah Gratis Tingkat Kabupaten I Kota langsung ke rekening sekolah I madrasah penerima. BABVI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Pasal12 (1) Dalam upaya transparansi, akuntabilitas dan untuk mengetahui perl<embangan terhadap penyelenggaraan Program Sekolah Gratis diadakan monitoring dan evaluasi secara berkala. (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh sebuah tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubemur dan Supati I Walikota sesuai dengan kewenangannya. (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur dan Supati I Walikota 1'!ililmWl1r'"TTMl'
9- BAS VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal13 Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Sekolah Gratis dilakukan oleh Tim Manajemen Sekolah Gratis Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. sparat pengawasan fungsional, Komita Sekolah dan masyarakat. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal14 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah in; akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya. Pasal 15 Peraturan Daerah in! mulai beriaku pad a tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat rnenqetahulnya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provlnsi Sumatera Selatan. Ditetapkan di Palembang pada tanggal 19 Maret 2009 GUBERNUR SUMATERA SELATAN. GUBERNUR SUMATERA SELATAN, It/lfllb- ----~ dto H. ALEX NOERDIN H. ALEX NOERDIN D;undangkan di Palembang pada tanggal 20 Maret 2009 SEKRETA IS DAERAH PROVINSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMA ERA SELATAN, SUMATERA SELATAN, dto H. MUSYRIF SUWARDI LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2009 NOMOR. 2 SERI E