Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan IV 2018 dan Tahun 2018 Penyampaian Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah pada setiap triwulan merupakan pemenuhan amanat yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Penyampaian laporan tersebut pada hakikatnya merupakan salah satu wujud dari akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Laporan triwulan ini melaporkan pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia selama triwulan IV 2018 dan Tahun 2018.
LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BANK INDONESIA TRIWULAN IV 2018 1 Inflasi 2 Pertumbuhan Ekonomi 3 Neraca Pembayaran 4 Cadangan Devisa Inflasi 2018 terkendali dalam kisaran sasarannya 3,5 ± 1%. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) menurun dipengaruhi inflasi inti dan inflasi volatile food yang terjaga serta inflasi administered prices yang lebih rendah. Perekonomian Indonesia pada 2018 tetap kuat, didukung oleh permintaan domestik sejalan dengan meningkatnya konsumsi rumah tangga dan konsum- si Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT). Ditengah membaiknya transaksi modal dan finansial, kinerja NPI pada 2018 mencatat defisit seiring dengan peningka- tan defisit neraca transaksi berjalan. Cadangan devisa masih cukup tinggi dan berada diatas standar kecukupan internasional. 2017 2017 3,61% (yoy) Produk Domestik Bruto Neraca Pembayaran Indonesia 2017 surplus 11,6 miliar dolar AS 2018 defisit 7,1 miliar dolar AS Transaksi Berjalan 130,2 miliar dollar AS 2018 120,7 cukup untuk membiayai: miliar dollar AS IHK 2018 3,13% (yoy) 2017 5,07% (yoy) 2018 5,17% (yoy) 2017 defisit 16,2 miliar dolar AS 2018 defisit 31,1 miliar dolar AS Transaksi Modal dan Finansial 2017 2018 surplus surplus miliar miliar 6,5 dolar AS 25,2 dolar AS 6,7 BULAN IMPOR atau 6,5 bulan impor + Pembayaran Utang Luar Negeri Pemerintah Standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. 5 Nilai Tukar 6 Sistem Keuangan 7 Sistem Pembayaran 8 Pengedaran Uang Rupiah Nilai tukar rupiah menguat pada akhir 2018 ditopang aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik seiring terjaganya fundamental ekonomi domestik dan tetap tingginya daya tarik aset keuangan domestik serta berkurangnya ketidakpastian pasar keuangan global. Sistem keuangan cukup terjaga dengan ketahanan sistem perbankan yang kuat, didukung oleh tingkat permodalan yang tinggi, meningkatnya fungsi intermediasi, dan terjaganya risiko kredit. Indeks Stabilitas Sistem Keuangan Sistem pembayaran berjalan dengan AMAN, LANCAR, EFISIEN, dan ANDAL. Transaksi RTGS Uang kartal yang diedarkan (UYD) di wilayah Indonesia meningkat sejalan dengan perkembangan perekonomi- an nasional yang tetap tumbuh positif. Rp stabil 1,06 nominal jumlah 1,38% (yoy) 5,25% (yoy) pada level normal $ Nilai tukar Rupiah Tw IV 2018 secara point to point (ptp): menguat 3,63% (ptp) mencapai Rp14.798 /dolar AS Permodalan tetap kuat dan masih berada pada level yang cukup tinggi. Rp. Rasio Kecukupan Modal (CAR) 22,89% 22,5% Intermediasi menunjukkan peningkatan. Rp. Kredit Perbankan 11,75% Pertumbuhan (yoy) Likuiditas masih memadai meskipun cenderung turun. Rp. Alat Likuid/ Non-Core Deposit 91,28% Transaksi SSSS nominal jumlah 10,41% (yoy) 7,97% (yoy) Transaksi SKNBI nominal jumlah 8,20% (yoy) 7,95% (yoy) Rp749,2 triliun tumbuh 7,8% (yoy) Bank Indonesia tetap mampu memenuhi peningkatan kebutuhan uang dalam jumlah cukup dan layak edar. ii
KEBIJAKAN BANK INDONESIA Kebijakan Moneter Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan
Bank Indonesia menyusun kebijakan secara pre-emptive, front-loading, dan ahead of the curve untuk menjaga daya saing pasar keuangan domestik dalam menghadapi ketidak- pastian pasar keuangan global yang masih tinggi.
Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan intermediasi perbankan yang berkualitas, Bank Indonesia menerbitkan ketentuan Loan to Value/Financing to Value berupa relaksasi pemberian kredit/pembiayaan properti.
Sepanjang 2018, Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan BI 7 Day Reverse Repo Rate secara bertahap hingga menjadi 6,00%, diikuti dengan suku bunga Deposit Facility dan Lending Facility yang masing-masing dinaikkan menjadi 5,25% dan 6,75%.
Guna mencegah dan mengurangi risiko sistemik serta gangguan terhadap fungsi intermediasi perbankan, Bank Indonesia menerbitkan ketentuan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebagai instrumen kebijakan makroprudensial.
Bank Indonesia secara efektif memberlakukan transaksi Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) sebagai upaya memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah, mempercepat pendalaman pasar valas serta menambah alternatif instrumen lindung nilai bagi pelaku ekonomi.
Bank Indonesia melakukan penyempurnaan ketentuan terkait PLM dan PLM syariah dengan meningkatkan besaran persentase penggunaan surat berharga yang bisa digunakan dalam transaksi repo Bank Indonesia dan mengakomodir SukBI sebagai surat berharga yang dapat dipergunakan dalam pemenuhan PLM dan PLM Syariah untuk memastikan terjaganya stabilitas sistem keuangan.
Dalam rangka mencapai pasar Keuangan yang likuid dan efisien dan pengembangan pasar derivatif, Bank Indonesia menerbitkan ketentuan tentang Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah yang mencakup instrumen Interest Rate Swap (IRS) dan Overnight Index Swap (OIS).
Dalam rangka mendukung pencegahan dan penanganan krisis keuangan, Bank Indonesia menerbitkan ketentuan mengenai Hubungan Operasional Bank Perantara dengan Bank Indonesia untuk untuk menjamin terlaksananya kegiatan operasional bank perantara secara lebih cepat dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
Bank Indonesia melakukan reformulasi pricing guideline JIBOR dan meluncurkan IndONIA sebagai suku bunga acuan transaksi pasar uang Rupiah di Indonesia. Tujuannya adalah untuk penguatan kredibilitas benchmark suku bunga pasar uang. Guna mengurangi interconnectedness, menurunkan risiko kredit, memperkuat transparansi, dan meningkatkan efisiensi transaksi, Bank Indonesia menginisiasi pembentukan Central Counterparty (CCP) berkoordinasi dengan lembaga Keuangan terkait. Penyelenggaraan Rakorpusda yang menyepakati 10 prioritas strategi kebijakan pengembangan sektor pariwisata serta pelaksanaan Rakornas Pengendalian Inflasi untuk mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional. Bank Indonesia, bersama OJK dan Kementerian Keuangan meluncurkan buku Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan (SN-PPPK).
Bank Indonesia sebagai bank sentral turut berperan mendorong terpeliharanya stabilitas sistem keuangan melalui pengaturan dan pengawasan di bidang moneter dan pasar uang, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah. Pengawasan dilakukan melalui surveilans sistem keuangan dan pemeriksaan baik terhadap bank maupun jika diperlukan pemeriksaan dilakukan terhadap lembaga keuangan lain terkait bank. Dalam upaya menjaga stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia menjalin kerja sama dan koordinasi dengan otoritas lain, baik secara bilateral maupun multilateral. Secara bilateral, Bank Indonesia memiliki kerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Secara multilateral, Bank Indonesia memiliki kerja sama tripartit antara Bank Indonesia-OJK-LPS dan kerja sama dalam lingkup Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Bank Indonesia bersama pemerintah terus bersinergi mendorong perluasan penyaluran bansos nontunai ke penerima bantuan/Keluarga Penerima Manfaat (KPM), baik Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan NonTunai (BPNT). iii
KEBIJAKAN BANK INDONESIA
Kebijakan Sistem Pembayaran Dalam rangka menata kembali industri uang elektronik agar sejalan dengan prinsip penataan industri sistem pembayaran, Bank Indonesia menyempurnakan ketentuan uang elektronik (UE).
Bank Indonesia telah menyusun konsep penyempurnaan kerangka kerja dan strategi perlindungan konsumen serta menyediakan pengaduan konsumen secara online berupa form pengaduan konsumen online di website resmi Bank Indonesia.
Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) mengembangkan standarisasi model pembayaran ritel menggunakan QRCode untuk meningkatkan efisiensi pemrosesan pembayaran ritel dan mempermudah internalisasi penggunaan sarana nontunai. Kebijakan Pengelolaan Uang Rupiah
Bank Indonesia bersama-sama dengan perbankan meluncurkan kartu berlogo GPN sebagai wujud interoperabilitas secara penuh dalam ekosistem pembayaran ritel. Pilar 1: Ketersediaan Uang Rupiah a. Bank Indonesia melakukan koordinasi dengan pemerintah dalam perencanaan, pencetakan dan pemusnahan uang.
Untuk meningkatkan tata kelola keuangan yang lebih baik dan meningkatkan potensi penerimaan Pemerintah Daerah, Bank Indonesia melakukan program perluasan elektronifikasi transaksi di lingkungan Pemerintah Daerah. b. Bank Indonesia secara berkala menyampaikan jumlah dan nilai nominal uang Rupiah yang dimusnahkan setiap triwulan kepada Kementerian Keuangan.
Pilot project penggunaan dana BOS secara nontunai dilakukan sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan bidang pendidikan. c. Pencetakan uang Rupiah senilai Rp 125,4 triliun pada triwulan IV 2018 dan Rp251,2 triliun pada tahun 2018 bekerja sama dengan Perusahaan Umum Pencetakan Uang Republik Indonesia.
Dalam rangka perluasan elektronifikasi sistem pembayaran, Bank Indonesia mengimlementasikan teknologi nirsentuh diawali dengan uji coba Single Lane Free Flow (SLFF) with barrier, mengintegrasi sistem pembayaran antar moda angkutan umum dan kebijakan elektronifikasi pembayaran parkir (E-Parking). d. Untuk mencegah dan menekan peredaran uang Rupiah palsu serta menyederhanakan komposisi dan emisi pecahan uang Rupiah, Bank Indonesia melakukan penarikan dan pencabutan uang Rupiah. Secara tahunan, jumlah uang yang ditarik dari peredaran dan ditukarkan ke Bank Indonesia selama tahun 2018 senilai Rp28,6 miliar.
Untuk mendukung digital economy, financial stability dan economic growth sesuai visi dan misi sistem pembayaran di Indonesia, Bank Indonesia mengembangkan Electronic Bills/Invoices Presentment and Payment (EBIPP). e. Pencegahan dan penanggulangan uang palsu di wilayah NKRI melalui Iklan Layanan Masyarakat terkait ciri-ciri keaslian uang rupiah dan sosialisasi langkah-langkah untuk memperoleh klarifikasi atas uang Rupiah yang diragukan keasliannya.
Bank Indonesia meluncurkan aplikasi berbasis web untuk perizinan dan pendaftaran di bidang sistem pembayaran, yaitu E-licensing untuk perizinan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP), penyelenggara Kegiatan Layanan Uang (KLU), serta pendaftaran penyelenggara teknologi finansial dan regulatory sandbox. Dalam rangka mencegah delay pada setelmen dana, mendorong perlindungan konsumen, dan menciptakan market discipline, Bank Indonesia mempercepat pemberlakukan kebijakan larangan queue dan penyempurnaan pengaturan Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI). Pilar 2: Distribusi dan Pengolahan Uang yang Aman dan Optimal a. Dalam rangka menjaga ketersediaan uang Rupiah dalam jumlah yang cukup, tepat waktu, dan kualitas yang layak edar, Bank Indonesia melakukan distribusi uang Rupiah ke seluruh Indonesia yang mencapai Rp 74,2 triliun pada triwulan IV 2018. b. Bank Indonesia terus meningkatkan kerja sama dengan berbagai Kementerian/Lembaga untuk mendukung kegiatan distribusi uang Rupiah.
Bank Indonesia melakukan persiapan untuk mendukung Mutual Evaluation Review (MER) dan proses keanggotaan Indonesia di Financial Action Task Force on Money Laundring (FATF). c. Pemberian izin operasional pada 26 PJPUR dan persetujuan pembukaan terhadap 312 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Pilar 3: Layanan Kas Prima
Sebagai anggota CPMI, Bank Indonesia berkontribusi aktif dalam CPMI meeting, discussion and workstream, mendorong implementasi Principles on Financial Market Infrastructures (PFMI) disemua financial market infrastructure Indonesia, serta menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan CPMI seperti redbook statistics. Bank Indonesia menerbitkan ketentuan terkait penyelenggaraan Teknologi Finansial yang antara lain mengatur kewajiban pendaftaran bagi Penyelenggara Teknologi Finansial dan mengatur mengenai ruang uji coba terbatas (Regulatory Sandbox) serta menyelenggarakan layanan advisori bagi Penyelenggara Teknologi Finansial yang ingin melakukan konsultasi (Meet the Start Up). a. b. c. Selama triwulan IV 2018, layanan penukaran uang melalui Kas Keliling mencapai 383,9 miliar. Secara tahunan, jumlah penukaran uang melalui Kas Keliling selama 2018 mencapai Rp1,9 triliun. Dalam menjalankan tugas mengedarkan uang Rupiah ke seluruh pelosok wilayah Indonesia, Bank Indonesia bersinergi dengan lembaga dan institusi lainnya, terutama perbankan melalui program Jaringan Distribusi Uang Rupiah (Centralized Cash Network Planning) Sampai akhir 2018 seluruh Kas Titipan Bank Indonesia berjumlah 113 bekerjasama dengan bank pengelola Kas Titipan. iv
Kata Pengantar Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya, sehingga Bank Indonesia dapat menjalankan tugas dan wewenang sesuai amanat undang-undang dengan baik sepanjang 2018. Di tengah perkembangan ekonomi dan keuangan dunia yang kurang kondusif, bauran kebijakan yang secara tegas dan konsisten ditempuh Bank Indonesia, bersinergi kuat dengan Pemerintah dan berbagai otoritas terkait lainnya mampu menjaga perekonomian Indonesia tetap positif. Stabilitas perekonomian kembali terkendali pada Triwulan IV 2018 dan momentum pertumbuhan ekonomi tetap berlanjut. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan IV 2018 tetap kuat, mencapai 5,18% (yoy), meningkat dibanding pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 5,17% (yoy). Pertumbuhan ini terutama didukung permintaan domestik, sejalan dengan konsumsi rumah tangga dan konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) yang meningkat serta investasi yang tetap tinggi. Konsumsi rumah tangga pada Triwulan IV 2018 tumbuh 5,08% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 5,0% (yoy), didorong oleh pendapatan masyarakat yang membaik, inflasi yang terkendali, dan tingkat keyakinan konsumen yang naik. Sementara itu, pertumbuhan konsumsi LNPRT juga meningkat dari 8,59% (yoy) pada Triwulan III 2018 menjadi 10,79% (yoy) pada Triwulan IV 2018, sejalan dengan peningkatan belanja konsumsi terkait persiapan penyelenggaraan pemilu 2019. Investasi pada Triwulan IV 2018 tetap tumbuh tinggi mencapai 6,01% (yoy), ditopang oleh optimisme investor yang tetap terjaga terhadap prospek ekonomi Indonesia. Dari sisi permintaan eksternal, ekspor neto pada Triwulan IV 2018 masih tercatat negatif akibat pertumbuhan ekonomi dunia yang melandai dan harga komoditas global yang menurun. Perkembangan global yang kurang kondusif ini menyebabkan pertumbuhan ekspor melambat dari 8,08% (yoy) pada Triwulan III 2018 menjadi 4,33% (yoy) pada Triwulan IV 2018. Perlambatan ekspor tersebut telah menahan dampak positif dari impor yang turun sejalan dengan berbagai kebijakan dan langkah nyata yang ditempuh dalam mengendalikan defisit transaksi berjalan. Pertumbuhan impor tercatat 7,10% (yoy), lebih rendah dari pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 14,02% (yoy). Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat dari 5,07% (yoy) pada 2017 menjadi 5,17% (yoy) pada 2018. Pertumbuhan ini merupakan pencapaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) membaik pada Triwulan IV 2018 sebagai buah hasil konsistensi Bank Indonesia, bersinergi kuat dengan Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan otoritas terkait lainnya, dalam menempuh bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas perekonomian. NPI pada Triwulan IV 2018 mencatatkan surplus 5,4 miliar dolar AS, berbanding terbalik dari Triwulan III 2018 yang masih mencatat defisit 4,4 miliar dolar AS. Respons kenaikan suku bunga kebijakan moneter secara pre-emptive, front loading, dan ahead of the curve serta langkah stabilisasi nilai tukar mampu membalikkan aliran modal asing kembali masuk ke Indonesia dalam jumlah besar sehingga surplus transaksi modal dan finansial pada Triwulan IV 2018 mencapai 15,7 miliar dolar AS, meningkat signifikan dibandingkan dengan surplus triwulan sebelumnya yang hanya sebesar 3,9 miliar dolar AS. Sementara itu, defisit neraca transaksi berjalan masih meningkat pada Triwulan IV 2018 sejalan dengan permintaan domestik yang kuat, di tengah kondisi global yang kurang kondusif. Defisit neraca transaksi berjalan pada Triwulan IV 2018 tercatat sebesar 9,1 miliar dolar AS (3,57% PDB), lebih tinggi dibandingkan dengan defisit pada triwulan sebelumnya sebesar 8,6 miliar dolar AS (3,28% PDB) terutama disebabkan oleh penurunan ekspor sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat dan harga komoditas global yang turun. Namun demikian, defisit transaksi berjalan untuk keseluruhan tahun 2018 dapat tetap dikendalikan sebesar 31,1 miliar dolar AS atau 2,98% dari PDB, masih dalam batas yang aman sehingga mendukung ketahanan eksternal. Sejalan dengan perkembangan tersebut posisi cadangan devisa tercatat 120,7 miliar dolar AS pada Desember 2018, setara dengan pembiayaan 6,7 bulan impor atau 6,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sebesar 3 bulan impor. Perkembangan NPI yang membaik mendorong nilai tukar Rupiah pada Triwulan IV 2018 menguat sehingga menopang v
berlanjutnya stabilitas perekonomian. Nilai tukar Rupiah menguat tajam sebesar 3,63% (point to point) dibandingkan dengan level pada akhir Triwulan III 2018. Penguatan nilai tukar Rupiah tersebut juga searah dengan pergerakan mayoritas mata uang kawasan, didorong pelemahan mata uang dolar AS secara global yang dipicu oleh ekspektasi arah kebijakan The Fed yang less hawkish, serta optimisme negosiasi dagang AS dan Tiongkok. Dengan perkembangan tersebut, rupiah pada 2018 terdepresiasi 5,65%, lebih rendah dibandingkan dengan depresiasi beberapa negara lain seperti rupee India, rand Afrika Selatan, real Brasil, dan lira Turki. Seiring dengan stabilitas ekternal yang membaik, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tetap terkendali dan berada dalam kisaran sasaran inflasi. Secara triwulanan, inflasi Triwulan IV 2018 meningkat sesuai dengan pola musimannya dari 0,04% (qtq) pada Triwulan III 2018 menjadi 1,17% (qtq) pada Triwulan IV 2018. Peningkatan terutama didorong oleh kelompok volatile food dan administered prices seiring dengan liburan Natal dan Tahun Baru. Sementara itu, inflasi inti melambat sejalan dengan konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan menjangkar ekspektasi inflasi. Dengan perkembangan tersebut, inflasi keseluruhan 2018 mencapai 3,13% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan 3,61% pada tahun 2017 atau berada dalam kisaran sasarannya selama empat tahun terakhir. Terkelolanya stabilitas eksternal juga menopang stabilitas sistem keuangan pada Triwulan IV 2018 disertai fungsi intermediasi yang membaik dan risiko kredit yang terkendali. Seiring dengan semakin terjaganya stabilitas eksternal, tekanan terhadap sistem keuangan pada Triwulan IV 2018 mereda. Hal ini tercermin dari Indeks Stabilitas Sistem Keuangan (ISSK) pada Triwulan IV 2018 yang tercatat sebesar 1,06, lebih rendah dari ISSK pada triwulan sebelumnya yang mencapai 1,77. Penurunan tekanan tersebut seiring berkurangnya volatilitas nilai tukar Rupiah dan IHSG sebagai dampak dari kembalinya aliran masuk modal asing seiring dengan membaiknya persepsi investor terhadap kondisi fundamental dan prospek ekononomi Indonesia yang baik serta menurunnya ketidakpastian ekonomi global. Di samping itu, stabilitas sistem keuangan Indonesia juga tidak terlepas dari dukungan permodalan perbankan yang kuat dan likuiditas yang cukup. Di sisi sistem pembayaran, kelancaran sistem pembayaran yang terpelihara baik dari sisi tunai maupun nontunai mampu menopang perekonomian Indonesia. Pembayaran tunai tumbuh positif, dimana Uang Kartal yang Diedarkan (UYD) pada Triwulan IV 2018 meningkat 10,2% (qtq) dari posisi akhir triwulan sebelumnya. Kenaikan UYD tersebut antara lain terkait dengan pola musiman peningkatan kebutuhan uang kartal dari perbankan dan masyarakat menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Dengan perkembangan tersebut, UYD pada tahun 2018 tumbuh 7,8% (yoy). Pembayaran nontunai menggunakan Kartu Kredit, ATM- Debit, dan Uang Elektronik (UE) juga terus meningkat sejalan dengan berkembangnya preferensi masyarakat bertransaksi menggunakan platform teknologi finansial dan e-commerce. Jumlah nominal dan volume penggunaan Kartu Kredit dan ATM-Debit pada Triwulan IV 2018 terus meningkat dari triwulan sebelumnya dengan tumbuh masing-masing sebesar 5,1% (qtq) dan 5,8% (qtq). Hal yang sama juga terjadi pada UE dimana jumlah nominal dan volume penggunaan UE juga naik masing-masing sebesar 41,2% (qtq) dan 24,9% (qtq). Untuk keseluruhan tahun 2018, jumlah nominal dan volume penggunaan Kartu Kredit, ATM-Debit, UE untuk transaksi masing-masing tumbuh 13,8% (yoy) dan 37% (yoy). Kinerja positif juga ditunjukkan oleh Sistem Pembayaran yang Diselenggarakan oleh Bank Indonesia (SPBI), dimana kenaikan jumlah nominal dan volume transaksi pada Triwulan IV 2018 dapat dilayani seluruhnya dengan baik oleh BI, tercermin pada tingkat availability sistem yang mencapai 100%. Berbagai capaian positif perekonomian Indonesia tersebut tidak terlepas dari konsistensi implementasi bauran kebijakan Bank Indonesia, bersinergi kuat dengan Pemerintah dan berbagai otoritas terkait lainnya, untuk menjaga stabilitas dan dan menopang pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global yang masih ada. Pada Triwulan IV 2018, kebijakan suku bunga tetap diarahkan untuk memperkuat upaya menurunkan defisit transaksi berjalan ke dalam batas yang aman dan memperkuat daya tarik aset keuangan domestik. Dalam konteks ini, guna mengatisipasi kenaikan suku bunga global ke depan, Bank Indonesia pada November 2018 menaikkan kembali BI7DRR sebesar 25 bps menjadi 6,00%, suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 5,25%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 6,75%. Tingkat suku bunga kebijakan tersebut dipertahankan sampai dengan akhir Desember 2018. Respons kebijakan suku bunga juga didukung kebijakan untuk stabilitas nilai tukar Rupiah sesuai nilai fundamentalnya, dengan tetap mempertahankan fleksibilitas dan mendorong mekanisme pasar. Arah kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah ditempuh melalui optimalisasi intervensi ganda (dual intervention) di pasar valas dan di pasar surat berharga negara (SBN) dan mengelola likuiditas di pasar valas, sehingga tetap berkecukupan dan tidak menimbulkan tekanan nilai tukar secara berlebihan. Kebijakan nilai tukar Rupiah juga didukung oleh upaya pendalaman pasar keuangan melalui implementasi transaksi Domestic Non- Deliverable Forward (DNDF) sejak 1 November 2018. Penerbitan DNDF memberikan alternatif tambahan lindung nilai di pasar valas domestik sehingga akan mengurangi permintaan valas di pasar spot, meningkatkan efisiensi pricing harga pasar valas domestik dan pada gilirannya mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah Arah kebijakan moneter tersebut juga didukung oleh penguatan strategi operasi moneter. Berbeda dengan vi
Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia - Triwulan IV 2018 dan Tahun 2018 Intermediasi Makroprudensial (RIM) pada target kisaran 80-92%. Melalui berbagai kebijakan makroprudensial tersebut, fungsi intermediasi akan semakin kuat dengan likuiditas yang memadai dan tingkat ketahanan yang tetap terjaga, terlebih di tengah ketidakpastian global yang dapat memberikan tekanan likuiditas. Upaya menjaga stabilitas sistem keuangan juga ditempuh Bank Indonesia dengan memperkuat koordinasi antara otoritas terkait baik secara bilateral dengan OJK dan LPS maupun melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). triwulan-triwulan sebelumnya, sejalan dengan stabilitas perekonomian yang mulai terkendali strategi operasi moneter mulai diarahkan untuk mendukung pembiayaan ekonomi, tetap menjaga stabilitas perekonomian. Penguatan strategi operasi moneter ditempuh untuk membuka akses perbankan yang lebih luas dalam meningkatkan likuditas, dengan melanjutkan penguatan operasi moneter yang diterapkan pada periode sebelumnya, termasuk fine tune operation dan lelang Foreign Exchange (FX) Swap. Di samping itu, dalam upaya menjaga kecukupan likuiditas, Bank Indonesia kembali meningkatkan porsi pemenuhan GWM Rupiah Rerata, bank konvensional dan syariah, dari 1,5% menjadi 2% pada Desember 2018. Kebijakan ini dipercaya akan dapat meningkatkan fleksibilitas pengelolaan likuiditas oleh perbankan, mendorong fungsi intermediasi perbankan, dan mendukung upaya pendalaman pasar keuangan. Upaya menjaga kecukupan likuiditas juga ditempuh Bank Indonesia dengan menerbitkan sukuk Bank Indonesia (SukBI) yang memungkinkan pelaksanaan OPT Syariah dilakukan dengan tenor yang lebih lengkap, sehingga mendukung pengelolaan likuiditas bank. tentunya dengan Upaya mendorong momentum pertumbuhan ekonomi juga didukung oleh kebijakan sistem pembayaran yang turut diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi melalui peningkatan kelancaran, keamanan, dan efisiensi transaksi pembayaran. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia memperkuat strategi kebijakan sistem pembayaran, baik di sisi nontunai maupun tunai. Di sisi nontunai, percepatan dan perluasan elektronifikasi pembayaran nontunai di berbagai area terus didorong, termasuk penyaluran program sosial pemerintah, sektor transportasi, dan pengelolaan transaksi keuangan pemerintah daerah. Ekosistem pembayaran dan keuangan digital juga terus didorong melalui penguatan implementasi gerbang pembayaran nasional (GPN) untuk mewujudkan interkoneksi dan interoperabilitas sistem pembayaran ritel dan pengembangan ekosistem teknologi finansial (tekfin) untuk melahirkan inovasi-inovasi baru, terutama di bidang sistem pembayaran, antara lain melalui program regulatory sandbox. Kolaborasi tekfin dan e-commerce terus dikembangkan agar mampu berkontribusi positif bagi perekonomian terutama pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), inklusi keuangan, dan ekonomi syariah. Upaya menjaga stabilitas juga ditopang dengan penguatan kerja sama internasional guna meningkatkan resiliensi Indonesia berpartisipasi eksternal. Untuk itu, Bank aktif dalam internasional, termasuk pelaksanaan fora Internasional Monetary Fund-World Bank Annual Meeting di Bali pada Oktober 2018, BIS, ASEAN, ASEAN+3 dan berbagai forum internasional lainnya. Di samping itu, kerja sama keuangan dengan berbagai bank sentral dan lembaga internasional untuk memperkuat Jaring Pengaman Keuangan Internasional (JPKI) juga terus ditingkatkan. Pada Triwulan IV 2018 sejumlah kerja sama keuangan telah ditandatangani, yaitu dengan Jepang senilai 22,76 miliar dolar AS, Singapura senilai 10 miliar dolar AS, dan Tiongkok senilai 30 miliar dolar AS. Berbagai kesepakatan kerja sama keuangan internasional tersebut akan memperkuat ketahanan eksternal Indonesia dalam menghadapi tekanan dari perkembangan eksternal yang kurang kondusif. Di sisi tunai, jangkauan layanan penyediaan uang dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu dan dalam kondisi layak edar terus diperluas ke seluruh wilayah Indonesia. Untuk itu, selama Triwulan IV 2018, Bank Indonesia memusnahkan uang tidak layak edar (UTLE) Rupiah kertas sebanyak 1,6 miliar bilyet senilai Rp 45,9 triliun, sehingga secara tahunan, jumlah dan nilai uang Rupiah kertas yang dimusnahkan mencapai 6,4 miliar bilyet atau senilai Rp 186,1 triliun. Selain pemusnahan UTLE, Bank Indonesia juga menarik uang Rupiah yang tidak lagi berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Sampai dengan akhir Triwulan IV 2018 terdapat 19 (sembilan belas) jenis pecahan uang kertas dan lima jenis pecahan uang logam yang dicabut dan ditarik dari peredaran, namun masih dapat ditukarkan dengan uang Rupiah layak edar. Pada akhir Desember 2018, Bank Indonesia menarik 4 (empat) pecahan uang rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran dan batas waktu penukarannya sudah habis, yakni pecahan Rp 100.000 TE 1999, Rp 50.000 TE 1999, Rp 20.000 TE 1998 dan Rp 10.000 TE 1998. Sementara kebijakan moneter diarahkan pada stabilisasi, IV 2018 kebijakan makroprudensial pada Triwulan tetap difokuskan pada upaya mendorong momentum pertumbuhan kebijakan makroprudensial yang akomodatif yang ditempuh pada triwulan-triwulan sebelumnya, Bank Indonesia pada Triwulan IV 2108 melakukan relaksasi rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) dengan menaikkan prosentase surat berharga yang dapat direpokan kepada Bank Indonesia, dinaikkan dari 2% menjadi 4% DPK. Di samping itu, Bank Indonesia juga menambahkan SukBI sebagai SSB yang dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban PLM. Arah kebijakan makroprudensial untuk mendorong momentum pertumbuhan juga diperkuat dengan mempertahankan rasio Countercyclical Capital Buffer (CCB) sebesar 0% dan Rasio Melanjutkan ekonomi. vii
Berbagai kebijakan sistem pembayaran nontunai dan tunai tersebut juga ditopang oleh penguatan pengendalian risiko dan perlindungan konsumen guna memastikan aspek kehati- hatian dalam penyelenggaraan layanan sistem pembayaran. Di samping itu, Bank Indonesia juga mempererat kerjasama dan koordinasi dengan otoritas terkait untuk menjaga kelancaran dan keamanan sistem pembayaran nasional. Seluruh pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja Indonesia di atas merupakan cuplikan perekonomian perjalanan institusi Bank Indonesia selama 2018, yang mewakili dedikasi dan kerja seluruh pegawai Bank Indonesia. Kami mewakili Dewan Gubernur Bank Indonesia menyampaikan terima kasih dan rasa syukur atas berbagai capaian positif yang diraih, serta kelancaran dalam mengemban amanah undang-undang. Akhir kata, izinkan kami menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan IV 2018 dan Tahun 2018, sebagai wujud semangat institusi Bank Indonesia untuk terus bekerja dan berkarya lebih baik lagi, bagi masyarakat, negara, serta nusa dan bangsa. Jakarta, Maret 2019 GUBERNUR BANK INDONESIA Perry Warjiyo viii
Daftar Isi 2.8. Perkembangan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 2.9. Perkembangan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bab 1 Bab 1 Ringkasan Eksekutif Ringkasan Eksekutif 2.10. Perkembangan Sistem Pembayaran 2.10.1. Penyelenggaraan Sistem Pembayaran oleh Bank Indonesia 1.1. Kinerja Perekonomian 2 2.10.2. Sistem Pembayaran yang Diselenggarakan 1.2. Kebijakan yang Ditempuh 6 oleh Industri 2.11. Perkembangan Pengelolaan Uang Rupiah Bab 2 Perkembangan Kondisi Makroekonomi, Moneter, Sistem Keuangan, Sistem Pembayaran Bab 3 Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan IV 2018 dan Tahun 2018 2.1. Inflasi 2.2. Pertumbuhan Ekonomi 16 19 3.1. Stabilitas Moneter 3.1.1. Kebijakan Moneter 2.3. Neraca Pembayaran Indonesia 25 3.1.2. Pengelolaan Moneter dan Nilai Tukar 2.4. Nilai Tukar Rupiah 28 3.1.2.1. Pengelolaan Moneter 2.5. Utang Luar Negeri 29 3.1.2.2. Pengelolaan Nilai Tukar 2.6. Perkembangan Pasar Uang dan Pasar 3.1.3. Koordinasi dengan Pemerintah Valuta Asing 2.6.1. Perkembangan Pasar Uang 30 30 3.1.4. Pengelolaan Utang Luar Negeri 3.1.5. Perkembangan Pemantauan Devisa 2.6.1.1. Perkembangan Pasar Uang Hasil Ekspor (DHE) Uncollateralized 3.1.6. Pelaksanaan Kegiatan Statistik, Survei, dan Antar Bank (PUAB) 31 Liaison untuk Mendukung Perumusan Kebijakan 2.6.1.2. Perkembangan Pasar Uang 3.1.6.1. Publikasi Statistik Collateralized 31 3.1.6.2. Pelaksanaan Survei 2.6..2. Perkembangan Transaksi di Pasar Valuta Asing 32 3.1.6.3. Kerja Sama dengan Stakeholders 2.7. Perkembangan Sistem Keuangan 2.7.1. Perkembangan Pasar Keuangan 33 33 3.1.6.4. Pemenuhan Komitmen Internasional 3.1.6.5. Partisipasi dalam Fora Internasional 2.7.2. Perkembangan Industri Perbankan 36 3.1.6.6. Pengembangan dan Pengaturan Statistik 72 2.7.2.1. Ketahanan Permodalan Boks. Sukuk Bank Indonesia sebagai Instrumen Operasi Industri Perbankan 36 Moneter dan Pasar Uang Syariah 2.7.2.2. Perkembangan Kredit dan Risiko Kredit Industri 3.2. Stabilitas Sistem Keuangan 3.2.1. Kebijakan Pengaturan dan Pengawasan Perbankan 36 Makroprudensial 2.7.2.3. Perkembangan Likuiditas 3.2.1.1. Pengaturan Makroprudensial dan Risiko Likuiditas 3.2.1.2. Pengawasan Bank Indonesia Industri Perbankan 37 3.2.2. Kerja Sama dan Koordinasi dalam Menjaga 2.7.2.4. Perkembangan Suku Bunga Industri Stabilitas Sistem Keuangan Perbankan dan Risiko Pasar 38 3.2.3. Program Keuangan Inklusif 2.7.3. Perkembangan Institusi Keuangan Boks. Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan melalui Non Bank 38 Pengaturan Hubungan Operasional Bank Perantara 2.7.4. Perkembangan Sektor Riil (Sektor dengan Bank Indonesia Korporasi dan Rumah Tangga) 2.7.4.1. Kinerja Sektor Korporasi 41 41 3.3. Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang 3.3.1. Kebijakan Sistem Pembayaran 2.7.4.2. Kinerja Sektor Rumah 3.3.1.1. Perluasan Elektronifikasi Tangga 42 Sistem Pembayaran 43 45 46 46 50 51 61 61 63 63 65 66 67 68 69 69 70 70 71 71 75 77 77 77 78 81 83 85 87 88 89 ix
3.3.1.2. Pengembangan Infrastruktur Sistem Pembayaran yang Andal dan Aman 92 3.3.1.3. Perlindungan Konsumen 3.3.2. Kebijakan Pengelolaan Uang Rupiah 3.3.2.1. Ketersediaan Uang Rupiah 3.3.2.2. Distribusi dan Pengolahan Uang 95 96 96 99 Bab 5 Rencana Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia Tahun 2019 3.3.2.3. Layanan Kas Prima 101 Boks. Representasi Bank Indonesia dalam Committee on 5.1. Prospek Perekonomian 2019 153 Payments and Market Infrastructure 104 5.2. Arah Bauran Kebijakan Bank Indonesia Tahun 2019 157 Boks. Bank Indonesia Regional Counterfeit 5.3. Strategi Bank Indonesia 2019 160 Analysis Center (BI-RCAC) 105 3.4. Program Pendalaman Pasar Keuangan 106 3.5. Pengembangan Ekonomi Syariah 109 Boks. Wakaf Uang Berbasis Sukuk (Cash Waqf-Linked Sukuk) 119 3.6. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 3.6.1. Kebijakan UMKM untuk Mendukung 115 LAMPIRAN Stabilitas Nilai Rupiah 3.6.2. Kebijakan untuk Mendukung Stabilitas Sistem Keuangan 3.6.3. Kebijakan untuk Mendukung 115 117 1. 2. 3. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia (PDG) 167 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Intern 164 165 Stabilitas Sistem Pembayaran 3.6.4. Penguatan Kerja Sama Kelembagaan 3.7. Kerja Sama Internasional 3.8. Komunikasi dan Edukasi Kebijakan 3.8.1. Komunikasi Kebijakan 119 119 119 123 123 Daftar Istilah Daftar Singkatan 168 175 3.8.1.1. Tahapan Komunikasi Kebijakan 124 3.8.1.2. Hubungan dengan Stakeholders 125 3.8.1.3. Layanan Contact Center Bicara dan Komunikasi Digital Bank Indonesia 125 3.8.2. Edukasi Kebanksentralan 128 Boks. Majalah Gerai Info 131 bank indonesia Bab 4 Kapabilitas Intern Bank Indonesia 4.1. Tata Kelola (Governance) 136 4.2. Manajemen Strategis dan Kinerja 4.3. Manajemen Risiko 138 139 4.4. Audit Internal 141 4.5. Keuangan Internal 142 4.6. Sistem Informasi 143 4.7. Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) 4.7.1. Penyempurnaan Organisasi Bank 144 Indonesia 145 4.7.2. Manajemen Sumber Daya Manusia 145 4.7.3. Pengembangan Sumber Daya Manusia 147 4.8. Aspek Hukum 148 4.9. Program Sosial Bank Indonesia 149 x
Daftar Grafik Grafik 2.48. Alat Likuid dan Non-Core Deposit (NCD) Grafik 2.49. Suku Bunga Kredit dan Deposito 1 Bulan 38 38 Grafik 2.50. Aset dan Investasi Industri Asuransi 40 Grafik 2.1. Inflasi IHK 16 Grafik 2.51. Premi dan Klaim Bruto Industri Asuransi 40 Grafik 2.2. Inflasi Volatile Food 17 Grafik 2.52. Pembiayaan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Grafik 2.3. Inflasi Administered Prices 17 Jenis Usaha 40 Grafik 2.4. Inti Traded vs Non-traded (yoy) 18 Grafik 2.53. Perkembangan Perusahaan Pembiayaan 40 Grafik 2.5. Ekspektasi Inflasi Consensus Forecast 18 Grafik 2.54. Rasio Non Performing Financing 41 Grafik 2.6. Path Pemulihan Ekonomi 19 Grafik 2.55. Sumber Dana Perusahaan Pembiayaan 41 Grafik 2.7. Pertumbuhan Konsumsi Swasta 20 Grafik 2.56. Suku Bunga Pinjaman Bank Kepada Perusahaan Grafik 2.8. NTP dan Upah Buruh Tani 20 Pembiayaan 41 Grafik 2.9. Indeks Keyakinan Konsumen 20 Grafik 2.57. Perkembangan ROA, ROE dan BOPO Perusahaan Grafik 2.10. Realisasi Bantuan Sosial 20 Pembiayaan 41 Grafik 2.11. Kontribusi Pertumbuhan Investasi 21 Grafik 2.58. Kegiatan Dunia Usaha Tw IV 2018 42 Grafik 2.12. Penjualan Semen 21 Grafik 2.59. Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), Grafik 2.13. Impor Barang Modal 22 Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE), Indeks Grafik 2.14. Penjualan Alat Berat 22 Ekspektasi Konsumen (IEK) 43 Grafik 2.15. Kontribusi Ekspor Migas dan Nonmigas 22 Grafik 2.60. Komposisi Kredit Sektor Rumah Tangga Grafik 2.16. Pertumbuhan Harga Ekspor Nonmigas 22 Menurut Jenisnya 43 Grafik 2.17. Kontribusi Impor Migas dan Nonmigas 23 Grafik 2.61. Pertumbuhan Kredit UMKM (%, YoY) 44 Grafik 2.18. Impor Nonmigas Riil 23 Grafik 2.62. Pertumbuhan Kredit UMKM Berdasarkan Sektor (%, YoY) 44 Grafik 2.19. Kontribusi Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Sektor 23 Grafik 2.63. Pangsa Sektor Ekonomi terhadap Kredit UMKM (%) 44 Grafik 2.20. Neraca Pembayaran Indonesia 25 Grafik 2.64. Pangsa Wilayah terhadap Kredit UMKM (%) 44 Grafik 2.21. Transaksi Modal dan Finansial 26 Grafik 2.65. NPL Kredit UMKM 45 Grafik 2.22. Transaksi Berjalan 27 Grafik 2.66. Pencapaian Realisasi KUR terhadap Target 45 Grafik 2.23. Neraca Perdagangan 27 Grafik 2.67. Realisasi KUR berdasarkan Sektor Ekonomi 45 Grafik 2.24. Aliran Modal Asing 27 Grafik 2.68. Uang Kartal yang Diedarkan (UYD) 52 Grafik 2.25. Cadangan Devisa 27 Grafik 2.69. Komposisi UYD di Bank dan Masyarakat 52 Grafik 2.26. Apresiasi/Depresiasi Nilai Tukar Kawasan Grafik 2.70. Transaksi Uang Kartal melalui Bank Indonesia 52 Triwulan IV vs Triwulan III 2018 28 Grafik 2.71. Transaksi Uang Kartal melalui Bank Indonesia Grafik 2.27. Apresiasi/Depresiasi Nilai Tukar Kawasan Menurut Jenis Pecahan (Uang Kertas dan Uang Logam) Januari 2019 vs Desember 2018 28 selama Triwulan IV 2018 53 Grafik 2.28. Aliran Modal Asing 28 Grafik 2.72. Jumlah Temuan Uang Palsu 54 Grafik 2.29. Volatilitas Nilai Tukar Triwulanan 29 Grafik 2.73. Rasio Uang Palsu terhadap UYD 54 Grafik 2.30. Volatilitas Nilai Tukar Tahunan 29 Grafik 2.74. Jumlah Uang Palsu per Wilayah Tahun 2018 55 Grafik 2.31. Perkembangan Transaksi Pasar Uang Antarbank 31 Grafik 2.32. Perkembangan Suku Bunga Pasar Uang Antarbank 31 Grafik 3.1. Deviasi Policy Rate dengan PUAB O/N 63 Grafik 2.33. Nominal Transaksi Repo 31 Grafik 3.2. Posisi Operasi Moneter Absorpsi 63 Grafik 2.34. Suku Bunga Pasar Uang Antarbank dan Repo Grafik 3.3. Koridor Suku Bunga dan Volume PUAB O/N 63 Tenor 1 bulan 32 Grafik 3.4. Posisi Outstanding Operasi Moneter - Total 64 Grafik 2.35. RRH Transaksi Valuta Asing 32 Grafik 3.5. Komposisi Instrumen Operasi Moneter - Absorpsi 64 Grafik 2.36. Komposisi Transaksi Valas Derivatif 32 Grafik 3.6. Rata-Rata Tertimbang Durasi Operasi Moneter Grafik 2.37. Yield Obligasi Negara 33 Triwulanan (Sisa Jatuh Waktu) 64 Grafik 2.38. Volatilitas Yield 34 Grafik 3.7. Pangsa Penarikan Uang Rupiah melalui Kas Titipan Grafik 2.39. Perkembangan dan Net Flow Asing di IHSG 34 Berdasarkan Wilayah pada Triwulan IV 2018 102 Grafik 2.40. Perkembangan dan Nilai Rata-rata Perdagangan Grafik 3.8. Penarikan Uang Rupiah dalam rangka Kas Titipan Harian IHSG 34 Berdasarkan Bank Pengelola dan Jumlah Kantor Grafik 2.41. Perkembangan dan Volatilitas IHSG 35 pada Triwulan IV 2018 102 Grafik 2.42. Perkembangan Industri Reksa Dana 36 Grafik 3.9. Jumlah Penarikan Uang Rupiah oleh Bank 103 Grafik 2.43. Rasio Non Performing Loan 36 Grafik 3.10. Jumlah Penyetoran Uang Rupiah oleh Bank 103 Grafik 2.44. Rasio NPL gross per Jenis Penggunaan 36 Grafik 2.45. Rasio NPL gross per Sektor Ekonomi 37 Grafik 5.1. Fan chart Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 156 Grafik 2.46. Pertumbuhan DPK (yoy) 37 Grafik 5.2. Fan Chart Inflasi 156 Grafik 2.47. Komposisi Alat Likuid Perbankan 37 xi
Daftar Tabel Daftar Gambar Tabel 2.1. Penyumbang Inflasi/Deflasi Komoditas Volatile Food 17 Gambar 2.1. Peta Inflasi Daerah, Januari 2019 (%, yoy) 18 Tabel 2.2. Penyumbang Inflasi/Deflasi Administered Prices 17 Gambar 2.2. Pertumbuhan Ekonomi Regional Triwulan IV 2018 25 Tabel 2.3. Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran 19 Tabel 2.4. Pertumbuhan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha 23 Gambar 3.1. Jalur Distribusi Uang Rupiah oleh Bank Indonesia 100 Tabel 2.5. Kepemilikan SBN 34 Gambar 3.2. Peta Lokasi Kas Titipan Bank Indonesia 102 Tabel 2.6. Perkembangan Indeks Saham Regional 35 Gambar 3.3. Peta Wilayah Klaster UMKM Binaan Bank Indonesia 115 Tabel 2.7. Perkembangan Nilai Rata-Rata SBDK Industri Perbankan 38 Tabel 2.8. Perkembangan Penyaluran Pembiayaan 39 Gambar 4.1. Governance Framework Bank Indonesia 136 Tabel 2.9. Kinerja Korporasi Publik Tw III 2017 dan Tw III 2018 42 Tabel 2.10. Nominal Transaksi Sistem Pembayaran Bank Indonesia 48 Tabel 2.11. Volume transaksi Sistem Pembayaran Bank Indonesia 48 Tabel 2.12. RRH Nominal Transaksi Sistem Pembayaran Bank Indonesia 49 Tabel 2.13. RRH Volume transaksi Sistem Pembayaran Bank Indonesia 49 Tabel 2.14. Nominal Transaksi APMK dan Uang Elektronik Triwulan IV 2018 50 Tabel 2.15. Volume transaksi APMK dan Uang Elektronik Triwulan IV 2018 50 Tabel 2.16. Volume dan Nominal Transaksi Transfer Dana Triwulan IV 2018 51 Tabel 2.17. Nominal Transaksi UKA-TC Triwulan IV 2018 51 Tabel 2.18. Perkembangan Indikator Pengedaran Uang secara Triwulanan (miliar Rp) 54 Tabel 3.1. Posisi Outstanding Instrumen OM 65 Tabel 3.2. Suku Bunga Hasil Lelang OPT pada Akhir Triwulan IV 2018 65 Tabel 3.3. Realisasi Penarikan ULN Pemerintah 67 Tabel 3.4. Realisasi Pembayaran ULN Pemerintah 68 Tabel 3.5. Pecahan Uang Rupiah yang Berakhir Batas Waktu Penukaran Tahun 2018 98 Tabel 3.6. Prestasi Nasional (TBCCI) 127 Tabel 3.7. Prestasi Internasional (Asia Pacific) 128 Tabel 3.8. Prestasi Internasional (CCW) 128 xii
Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia - Triwulan IV 2018 dan Tahun 2018 xiii
Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia - Triwulan IV 2018 dan Tahun 2018 xiv
BAB 1 Ringkasan Eksekutif 1
1.1. Kinerja Perekonomian rumah tangga dan konsumsi LNPRT yang tumbuh meningkat, serta pertumbuhan investasi yang tetap kuat. Perekonomian Indonesia pada Triwulan IV 2018 tetap kuat dan terjaga mencapai 5,18% (yoy), meningkat (yoy) pada Triwulan dibandingkan dengan 5,17% sebelumnya. Peningkatan tersebut terutama didukung oleh permintaan domestik sejalan dengan konsumsi rumah tangga dan konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) yang tumbuh meningkat. Secara keseluruhan tahun 2018, pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 5,17%, dari tahun sebelumnya sebesar 5,07%, merupakan pencapaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, laju inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) selama 2018 tetap terkendali dalam kisaran sasaran 3,5%+1% (yoy). Secara Triwulanan, Inflasi mencapai 1,17% (qtq) 2018, meningkat dibandingkan dengan inflasi Triwulan sebelumnya sebesar 0,04% (qtq), didorong oleh kelompok volatile food dan administered prices seiring dengan liburan Natal dan Tahun Baru. Sementara itu, inflasi inti mengalami perlambatan ditopang oleh ekspektasi yang terjangkar. Dengan perkembangan tersebut, inflasi keseluruhan 2018 mencapai 3,13% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan 3,61% pada tahun 2017 Peningkatan permintaan domestik tersebut ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh meningkat. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga meningkat menjadi 5,08% (yoy) pada Triwulan IV 2018, dari 5,00% (yoy) pada Triwulan sebelumnya. Konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT) juga turut menopang penguatan permintaan domestik. Peningkatan pengeluaran untuk mendukung persiapan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) 2019 mendorong konsumsi LNPRT pada tiwulan IV 2018 tumbuh mencapai 10,79% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Triwulan sebelumnya sebesar 8,59% (yoy). Aktivitas belanja pemerintah juga tetap mampu mendorong pertumbuhan ekonomi meskipun pada Triwulan IV 2018 mengalami perlambatan. Konsumsi pemerintah pada Triwulan IV 2018 tumbuh 4,56% (yoy), melambat dari pertumbuhan pada Triwulan sebelumnya sebesar 6,27% (yoy). Sementara itu, Kinerja investasi pada Triwulan IV 2018 tercatat tumbuh tinggi mencapai 6,01% (yoy), bersumber dari pertumbuhan investasi bangunan yang pada Triwulan IV 2018 tumbuh mencapai 5,02% (yoy) dan pertumbuhan investasi nonbangunan yang pada Triwulan IV 2018 tetap berada pada level yang tinggi, yakni mencapai 8,96% (yoy). Secara tahunan, investasi tumbuh lebih tinggi sebesar 6,67%, meningkat dibandingkan dengan 6,15% pada tahun sebelumnya dan menjadi penopang kinerja perekonomian domestik. Sejalan dengan peningkatan aktivitas ekonomi dan permintaan domestik, defisit neraca transaksi berjalan pada Triwulan IV 2018 tercatat sebesar 9,1 miliar dolar AS atau 3,57% dari PDB, lebih tinggi dibanding defisit Triwulan sebelumnya sebesar 8,6 miliar dolar AS (3,28% PDB). Peningkatan defisit ini dipengaruhi penurunan kinerja neraca perdagangan barang nonmigas. Secara akumulatif, Defisit neraca transaksi berjalan tercatat 31,1 miliar dolar AS atau 2,98% dari PDB pada 2018, lebih besar dari defisit sebesar 16,2 miliar dolar AS atau 1,6% PDB pada tahun sebelumnya. Defisit transaksi berjalan pada 2018 tersebut masih berada dalam batas yang aman. Transaksi modal dan finansial mengalami surplus yang meningkat signifikan seiring dengan tingginya kepercayaan investor dalam dan terhadap prospek perekonomian domestik. Pada Triwulan IV 2018, surplus transaksi modal dan finansial mencapai 15,7 miliar dolar AS, meningkat signifikan dibandingkan dengan Triwulan sebelumnya sebesar 3,9 miliar dolar AS. Peningkatan tersebut terutama didukung oleh membaiknya kinerja investasi portofolio, seiring aliran masuk dana asing pada aset keuangan domestik serta penerbitan obligasi global yang cukup besar, baik oleh pemerintah maupun korporasi. Selain itu, pelaku usaha domestik juga menunjukkan optimismenya terhadap prospek ekonomi domestik dengan melakukan penarikan simpanan di bank luar negeri untuk memenuhi kebutuhan bisnisnya. luar negeri Dari sisi eksternal, kinerja ekspor neto tercatat negatif akibat perlambatan ekspor yang lebih dalam dibandingkan dengan perlambatan impor. Pertumbuhan ekonomi juga di topang oleh kinerja di berbagai sektor lapangan usaha (LU), terutama didorong oleh sektor primer dan tersier. Sementara, Kinerja sektor sekunder melambat disebabkan oleh tertahannya pertumbuhan LU Industri Pengolahan. Ke depan, prospek pertumbuhan ekonomi pada 2019 diprakirakan tetap solid dan berada pada kisaran 5,0-5,4% ditopang oleh permintaan domestik, terutama konsumsi Pada Triwulan laporan, Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) mengalami perbaikan sehingga dapat menopang ketahanan sektor eksternal. NPI mencatat surplus sebesar USD5,4 miliar pada Triwulan IV 2018, setelah mengalami defisit sebesar 4,4 miliar dolar AS pada Triwulan sebelumnya. Sementara itu, secara keseluruhan Tahun 2018, NPI mengalami defisit yang disebabkan oleh defisit transaksi berjalan, di tengah surplus transaksi 2
BAB 1 - Ringkasan EksekutifLaporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia - Triwulan IV 2018 dan Tahun 2018 tercermin dari inflasi yang rendah dan stabil serta posisi cadangan devisa pada akhir 2018 yang masih kuat. modal dan finansial. Defisit NPI tercatat sebesar 7,1 miliar dolar AS pada 2018, berbalik dari surplus sebesar 11,6 miliar dolar AS pada tahun sebelumnya. Ke depan, kinerja NPI diprakirakan membaik dan dapat terus menopang ketahanan sektor eksternal. Koordinasi yang kuat dan langkah-langkah konkret yang telah ditempuh Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia untuk mendorong ekspor dan menurunkan impor diyakini akan berdampak positif dalam mengendalikan defisit transaksi berjalan sehingga turun menuju kisaran 2,5% dari PDB di 2019. Tren penguatan Rupiah diikuti kenaikan volatilitas namun tetap terjaga. Volatilitas Rupiah pada Triwulan IV 2018 meningkat dibandingkan Triwulan sebelumnya. Pada Triwulan IV 2018, secara rata-rata Triwulan volatilitas Rupiah meningkat menjadi 11,56% kendati lebih rendah dibandingkan volatilitas rata-rata negara kawasan yang sebesar 15,07%. Ke depan, Bank Indonesia memandang nilai tukar Rupiah akan bergerak stabil sesuai mekanisme pasar. Pada awal Februari 2019, ketidakpastian pasar keuangan global cenderung berkurang seiring normalisasi kebijakan moneter di negara maju yang cenderung tidak seketat perkiraan semula dan ketegangan hubungan dagang AS-Tiongkok yang berkurang. Perkembangan ini menjadikan posisi cadangan devisa masih berada pada level yang aman. Cadangan devisa pada akhir Triwulan IV 2018 tercatat sebesar 120,7 miliar dolar AS, atau setara dengan pembiayaan 6,7 bulan impor atau 6,5 bulan impor dan utang luar negeri pemerintah serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Perkembangan volatilitas nilai tukar turut pula memengaruhi kondisi pasar uang Rupiah maupun pasar valas. Volume transaksi pasar uang dan pasar valuta asing (valas), selama Triwulan IV 2018 cenderung menurun dibanding Triwulan sebelumnya. Penurunan volume transaksi didorong relatif masih tingginya volatilitas nilai tukar dan kondisi makroekonomi yang belum kondusif. Sampai Triwulan IV 2018, Rata-Rata Harian (RRH) transaksi di pasar uang Rupiah tercatat mencapai Rp35,52 triliun, berada di atas target Rp33 triliun. Pada periode yang sama RRH transaksi di pasar valas mencapai 5,8 miliar dolar AS, sedikit di bawah target akhir tahun 6,0 miliar dolar AS. Penurunan rata-rata transaksi harian valas sejalan dengan dinamika penguatan dolar AS secara global yang terjadi selama Triwulan III dan IV 2018 Seiring membaiknya NPI, Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir Triwulan IV 2018 tetap terkendali dengan struktur yang sehat. Posisi ULN Indonesia tercatat pada posisi 376,8 miliar dolar AS, terdiri atas utang pemerintah dan bank sentral sebesar 186,2 miliar dolar AS, serta utang swasta termasuk BUMN sebesar 190,6 miliar dolar AS. Posisi ini meningkat 17,7 miliar dolar AS dibandingkan dengan posisi akhir Triwulan sebelumnya karena neto transaksi penarikan ULN dan pengaruh penguatan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS sehingga utang dalam Rupiah yang dimiliki oleh investor asing tercatat lebih tinggi dalam denominasi dolar AS. Secara tahunan, ULN Indonesia sampai akhir Triwulan IV 2018 tumbuh 6,9% (yoy), meningkat dibanding pertumbuhan Triwulan sebelumnya sebesar 4,2% (yoy). Peningkatan pertumbuhan ULN tersebut bersumber dari pertumbuhan ULN pemerintah maupun ULN swasta. Ditengah meningkatnya tekanan ketidakpastian global, stabilitas sistem keuangan Indonesia pada masih terjaga. Pada Triwulan IV 2018, Indeks Stabilitas Sistem Keuangan (ISSK) tercatat sebesar 1,06. Tekanan stabilitas sistem keuangan cenderung meningkat dibandingkan dengan Triwulan IV 2017 dengan ISSK tercatat 0,77. Tekanan tersebut merupakan dampak dari ketidakpastian kondisi ekonomi global seperti ketegangan hubungan dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan Tiongkok, kondisi geopolitik global yang tidak kondusif, dan kenaikan Fed Fund Rate (FFR). Rupiah pada Triwulan IV 2018, secara point to point menguat sebesar 3,63% dibandingkan dengan level pada akhir Triwulan III 2018, ditopang NPI yang mencatat surplus. Penguatan Rupiah searah dengan pergerakan mayoritas mata uang kawasan didorong oleh mata uang dolar AS yang cenderung melemah secara global. Pelemahan mata uang dolar AS terhadap berbagai mata uang dunia ini dipicu oleh ekspektasi arah kebijakan The Fed yang less hawkish, optimisme negosiasi dagang antara AS-Tiongkok sehingga menurunkan kekhawatiran trade tension, serta dinamika politik di AS yang kemudian mendorong pelemahan US dollar di pasar keuangan global. Dari sisi domestik, fundamental ekonomi yang tetap baik dan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan yang terjaga memberikan pengaruh positif untuk Rupiah. Perekonomian domestik yang kondusif tersebut antara lain Secara umum, kinerja pasar keuangan domestik sepanjang Triwulan IV 2018 masih mengalami tekanan, meski tidak sebesar pada Triwulan sebelumnya. Penurunan tekanan terlihat dari penurunan yield Surat Berharga Negara (SBN) dan turunnya outflow investor asing pada pasar saham di tengah penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Bertambahnya Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana serta kembali masuknya investor asing ke pasar SBN, setelah keluar pada Triwulan sebelumnya, juga mewarnai 3
perkembangan kinerja pasar keuangan pada Triwulan IV 2018. Selama Triwulan IV 2018, yield SBN menurun hampir di semua tenor. Yield SBN secara rata-rata mengalami penurunan 25,53 bps. Sementara itu, kinerja pasar saham mengalami penguatan. IHSG menguat sebesar 3,65% (qtq) atau menjadi 6.194,50 dari sebelumnya 5.976,55 pada akhir Triwulan III 2018. Rata-rata harian nilai transaksi perdagangan saham tercatat Rp8,40 triliun atau meningkat 9,84% (qtq), namun likuiditas perdagangan tetap terjaga. Secara tahunan, rata-rata harian nilai transaksi di pasar saham pada Triwulan IV 2018 mengalami penurunan -3,13% (yoy), lebih rendah dari Triwulan yang sama tahun. sebelumnya, yang meningkat sebesar 10,39% (yoy). Penurunan nilai perdagangan pada Triwulan ini disebabkan perilaku wait and see investor sebagai respons terhadap perkembangan perang dagang Tiongkok dan Amerika Serikat, di tengah berkurangnya likuiditas global. Sejalan dengan itu, Pasar reksa dana masih menunjukkan peningkatan di tengah penurunan underlying aset saham dan obligasi. Peningkatan kinerja reksa dana ditunjukkan dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana yang tumbuh 2,08% (qtq) dari Triwulan sebelumnya menjadi Rp505,39 triliun. Dibanding Triwulan IV 2017, NAB reksa dana tumbuh 10,47% (yoy). Perbaikan kinerja tersebut dipengaruhi oleh masih tingginya pembelian (subscriptions) produk reksa dana oleh investor. Bersamaan dengan penguatan kinerja pasar saham, Industri perbankan tetap menunjukkan kondisi yang terjaga sepanjang Triwulan IV 2018 dan sepanjang 2018. Kondisi ini didukung tingkat permodalan yang tinggi dan terjaganya risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pasar. Pada Triwulan IV 2018, ketahanan permodalan industri perbankan tetap kuat. Hal itu tercermin pada rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) yang jauh di atas persyaratan minimum 8%. Rasio CAR perbankan posisi Desember 2018 tercatat 22,89%, meningkat dibanding 22,85% pada Triwulan sebelumnya, namun sedikit lebih rendah dibandingkan 23,01% pada Triwulan yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan terutama disebabkan pertumbuhan permodalan. Tingkat permodalan yang tinggi ini dapat menjadi penyangga bagi perbankan sebagai bentuk mitigasi peningkatan risiko. Dalam kurun yang sama risiko kredit perbankan menurun sejalan dengan rasio non performing loan (NPL) gross yang sedikit menurun menjadi 2,37% dibanding Triwulan sebelumnya sebesar 2,66% dan Triwulan yang sama tahun sebelumnya yang tercatat 2,59%. Penurunan tersebut terutama disebabkan penurunan nominal NPL yang lebih besar dari perlambatan pertumbuhan kredit. Rasio NPL masih berada di bawah level indikatif sebesar 5%. Pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) industri perbankan pada Triwulan IV 2018 mengalami perlambatan, menjadi 6,45% (yoy) dari 6,60% (yoy) pada Triwulan sebelumnya. Perlambatan terutama dipengaruhi oleh preferensi korporasi menggunakan dana sendiri untuk membiayai kebutuhan operasional usahanya serta penempatan dana IKNB dalam rangka pemenuhan kewajiban kepemilikan SBN. Di tengah melambatnya pertumbuhan DPK, likuiditas perbankan tetap memadai. Kecukupan likuiditas tersebut didukung ketersediaan alternatif sumber dana bank lainnya, antara lain dari ULN, serta rangkaian kebijakan Indonesia yang ditujukan untuk meningkatkan Bank fleksibilitas manajemen likuiditas bank. Sejumlah kebijakan tersebut termasuk peningkatan frekuensi term repo, pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) rata-rata Rupiah dari 2% menjadi 3%, pemberlakuan GWM rata-rata valas dan GWM rata-rata syariah, serta pelonggaran threshold fleksibilitas repo PLM dari 2% menjadi 4%. Secara agregat, dibanding Triwulan sebelumnya, kecukupan likuiditas juga tercermin dari alat likuid (AL) yang naik dari Rp1.073,59 triliun menjadi Rp1.087,27 triliun pada periode laporan. Di sisi lain, rasio alat likuid terhadap non-core deposit (NCD) mengalami penurunan dari 92,87% pada Triwulan sebelumnya menjadi 91,28%. Meskipun demikian risiko likuiditas perbankan masih terjaga, terlihat dari tingkat rasio AL/NCD yang berada jauh di atas ambang batas 50%. Tren peningkatan suku bunga masih berlanjut selama Triwulan IV 2018 yang didorong kenaikan suku bunga kebijakan (BI 7-Day Repo Rate) sebesar 25 bps dari 5,75 pada Triwulan III 2018 menjadi 6,00 pada Triwulan IV 2018. Namun, industri perbankan masih menahan kenaikan suku bunga kredit. Secara total industri, suku bunga kredit Rupiah bahkan menurun 4 bps menjadi 11,03% pada Triwulan IV 2018 dari 11,07% pada Triwulan sebelumnya. Kenaikan BI 7-DRR yang diikuti kenaikan suku bunga dana berdampak terbatas pada peningkatan nilai rata-rata Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) industri perbankan selama periode laporan. Sementara kinerja industri keuangan nonbank (IKNB) tumbuh melambat, baik perusahaan pembiayaan maupun industri asuransi. Pada Triwulan laporan, kinerja perusahaan pembiayaan dari sisi aset maupun penyaluran pembiayaan tumbuh dibanding Triwulan sebelumnya. Secara Triwulanan, pertumbuhan pembiayaan meningkat sebesar Rp0,54 triliun (0,12%), lebih rendah dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp3,99 triliun (0,97%). Sedangkan kinerja industri asuransi tumbuh melambat dari sisi aset maupun investasi dibanding 4
BAB 1 - Ringkasan EksekutifLaporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia - Triwulan IV 2018 dan Tahun 2018 tetap terjaga. Indeks Keyakinan Konsumen pada Triwulan IV 2018 mencapai 127,0, lebih tinggi dibanding tahun dan Triwulan sebelumnya. Meningkatnya keyakinan konsumen didorong oleh membaiknya persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi terhadap kondisi ekonomi ke depan. Triwulan sebelumnya. Total aset industri asuransi tercatat Rp1.210 triliun, meningkat Rp77,02 triliun dari tahun sebelumnya atau tumbuh 6,80% (yoy). Pertumbuhan aset tahun 2018 tersebut lebih rendah dibanding tahun 2017 yang tercatat sebesar mencapai 19,91% (yoy). Secara Triwulanan, aset meningkat Rp34,51 triliun (2,94%) lebih tinggi dibandingkan Triwulan sebelumnya yang tumbuh 2,17% namun lebih rendah dibanding posisi yang sama (4,97%). Secara tahunan, kinerja tahun sebelumnya perusahaan pembiayaan dari sisi aset maupun pembiayan pada 2018 melambat dibanding tahun sebelumnya. Begitu pula kinerja industri asuransi pada 2018, melambat, baik dari sisi aset maupun investasi. Stabilitas makroekonomi, pasar dan sistem keuangan terlepas dari dukungan yang cukup penyelenggaraan sistem pembayaran yang berlangsung aman dan lancar. Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (SPBI) selama Triwulan IV 2018 berjalan baik Hal Ini tercermin dari tingkat availability pada seluruh layanan sistem pembayaran nontunai Bank Indonesia sebesar 100%, melebihi target yang ditetapkan. selama Triwulan IV 2018, nominal transaksi SPBI mencapai Rp 44.801,89 triliun, meningkat 7,07% dibanding periode sebelumnya Rp41.844,12 (qtq). Peningkatan tersebut didorong meningkatnya nominal transaksi pada semua layanan SPBI. Sementara untuk keseluruhan Tahun 2018, nominal transaksi SPBI mencapai Rp172,23 ribu trilyun, atau sedikit turun dari Tahun 2017 yang mencapai Rp175,97 ribu triliun. terjaga tidak Secara umum, kinerja korporasi pada Triwulan III 2018 menunjukkan perbaikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya meski masih terbatas. Kondisi ini tercermin dari peningkatan indikator utama kinerja profitabilitas dan produktivitas korporasi seperti Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE), Asset Turnover, dan Inventory Turnover. Selain itu porsi utang korporasi juga mengalami sedikit peningkatan yang tercermin pada Debt to Equity Ratio (DER). Di tengah peningkatan kinerja, porsi utang korporasi juga mengalami sedikit peningkatan yang tercermin pada Debt to Equity Ratio (DER). Hal ini mengakibatkan indikator likuiditas dan solvabilitas korporasi menurun. Secara sektoral, sektor industri dasar dan sektor aneka industri menunjukkan peningkatan profitabilitas terbesar, didorong oleh peningkatan ekspor bahan kimia, semen, dan besi baja serta kenaikan penjualan kendaraan bermotor. triliun industri, Sistem pembayaran yang diselenggarakan juga berjalan aman, handal, dan efisien. hal ini tercermin dari tidak adanya gangguan signifikan dalam sistem pembayaran yang dilakukan industri saat memfasilitasi pembayaran ritel nontunai masyarakat. Selama periode laporan, transaksi ritel menggunakan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) dan Uang Elektronik (UE) mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama transaksi APMK mencapai Rp1,930 triliun, meningkat 5,06% (qtq) dibanding Triwulan sebelumnya. Volume transaksi APMK juga meningkat 5,75% (qtq) menjadi 1,8 miliar transaksi. Nominal juga meningkat 41,18% (qtq) menjadi Rp15,53 triliun, diikuti 24,88% (qtq) peningkatan volume transaksi. tahun sebelumnya. Nominal Di sisi lain, pertumbuhan kredit pada sektor korporasi sedikit melambat dibandingkan dengan Triwulan sebelumnya. Kredit sektor korporasi selama Triwulan IV 2018 tumbuh 14,25% (yoy) menjadi Rp2.584,76 triliun. Pertumbuhan tersebut sedikit lebih rendah dibanding Triwulan III 2018 yang tumbuh 14,89%, namun lebih tinggi dibanding Triwulan yang sama tahun 2017 yang tumbuh 6,73%. Pertumbuhan kredit pada sektor korporasi diiringi oleh penurunan risiko. Pada Triwulan IV 2018, rasio Non Performing Loan (NPL) tercatat 2,60%, membaik dibanding Triwulan III 2018 (2,87%) maupun Triwulan IV 2017 (3,07%). transaksi uang elektronik transaksi Peningkatan dengan meningkatnya peredaran uang kartal selama Triwulan IV 2018 dan tahun 2018. Posisi Uang Kartal yang Diedarkan (UYD) mencapai Rp749,2 triliun, naik 10,2% (qtq) dibanding Triwulan sebelumnya. Kenaikan tersebut merupakan pola musiman (seasonal factor) berupa peningkatan kebutuhan uang kartal dari perbankan dan masyarakat menjelang Hari Raya Natal 2018 dan tahun baru 2019. Secara tahunan, selama 2018, UYD mengalami pertumbuhan 7,8% (yoy) dibanding tahun sebelumnya di kisaran Rp694,8 triliun. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan positif perekonomian nasional. tersebut sejalan Penurunan juga terjadi di sektor rumah tangga. Kredit perbankan ke sektor rumah tangga selama Triwulan IV 2018 mencapai Rp1.237,82 triliun atau tumbuh 12,32% (yoy), lebih rendah dibanding tahun sebelumnya maupun Triwulan sebelumnya. Namun, risiko kredit tetap terjaga. Rasio NPL gross kredit rumah tangga pada Triwulan IV 2018 tercatat 1,59%, menurun dibanding tahun dan Triwulan sebelumnya. Selain itu, optimisme konsumen juga 5
1.2. Kebijakan yang Ditempuh Untuk mendukung perekonomian nasional, Bank Indonesia senantiasa mencermati berbagai perkembangan domestik dan eksternal untuk memastikan stabilitas makroekonomi dam sistem keuangan tetap terjaga. Hal ini ditempuh dengan terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah, terutama melalui bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran. kesinambungan Penyangga Likuiditas Makroprudensial/PLM (konvensional dan syariah) yang dapat direpokan ke Bank Indonesia juga ditingkatkan dari 2% menjadi 4%, masing-masing dari Dana Pihak Ketiga (DPK). Terkait kebijakan makroprudensial, Bank Indonesia mempertahankan rasio Countercyclical Capital Buffer (CCB) sebesar 0% dan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) pada target kisaran 80-92%. Langkah-langkah tersebut merupakan optimalisasi bauran kebijakan guna menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan sekaligus meningkatkan fleksibilitas dan distribusi likuiditas perbankan. Dibidang moneter, sepanjang Triwulan IV 218, Bank Indonesia menaikkan dan mempertahankan suku bunga acuan BI 7 Day Reverse Repo Rate pada posisi 6,0%. Pada Oktober 2018, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 5,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 5,00%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,50%. Keputusan tersebut konsisten dengan upaya menurunkan defisit transaksi berjalan ke batas aman serta mempertahankan daya tarik pasar keuangan domestik. Pada November 2018, Bank Indonesia menaikkan BI7DRR sebesar 25 bps menjadi 6,00%, suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 5,25%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 6,75%. Selain untuk memperkuat daya tarik aset keuangan domestik dengan mengantisipasi kenaikan suku bunga global, keputusan ini merupakan langkah lanjutan Bank Indonesia dalam memperkuat upaya menurunkan defisit transaksi berjalan. Selanjutnya, pada RDG 19-20 Desember 2018, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan BI7DRR sebesar 6,00%, suku bunga Deposit Facility sebesar 5,25%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,75%. Kebijakan ini mempertimbangkan tren pergerakan suku bunga global. Bersamaan dengan itu Bank Indonesia konsisten memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan eksternal. Selain itu, Bank Indonesia terus memperkuat strategi operasi moneter untuk menjaga kecukupan likuiditas baik di pasar Rupiah maupun valas. Selanjutnya, Bank transaksi Indonesia secara efektif memberlakukan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) sebagai upaya memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah. Transaksi DNDF juga bertujuan untuk mempercepat pendalaman pasar valas serta menambah alternatif instrumen lindung nilai bagi pelaku ekonomi. Bersamaan dengan itu, Bank Indonesia menaikkan porsi pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah Rerata (konvensional dan syariah) dari 2% menjadi 3%. Rasio Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan operasi moneter dan menjaga kecukupan likuiditas jangka pendek di tengah kondisi penurunan likuiditas perbankan 2018, Bank Indonesia melakukan penyesuaian strategi operasi moneter melalui Penerapan strategi fine tune operation (OPT nonreguler), baik yang bersifat kontraksi maupun injeksi, pengaktifan kembali lelang SBI untuk menggantikan SDBI tenor 9 dan 12 bulan, optimalisasi penggunaan SBN dalam pelaksanaan OPT Bank Indonesia melalui perpanjangan tenor RR SBN secara bertahap serta Penguatan operasi moneter syariah melalui penerbitan Sukuk BI (SukBI). Dalam pengelolaan nilai tukar, Bank Indonesia terus berupaya untuk menjaga stabilitas nilai Rupiah sesuai dengan Indonesia melakukan serangkaian manajemen nilai tukar dan pengaturan pasar valuta asing domestik maupun pemantauan pergerakan nilai tukar. Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan langkah pre-emptive dan ahead of the curve untuk mengendalikan defisit transaksi berjalan dalam batas aman sekaligus menjaga daya saing pasar keuangan domestik. fundamentalnya. Bank Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga, Bank Indonesia bersama Pemerintah terus memperkuat Pusat dan Pemerintah Daerah koordinasi kebijakan. Sepanjang 2017, Bank Indonesia juga melaksanakan koordinasi dalam forum High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP). Pertemuan ini merupakan forum koordinasi tertinggi antara Bank Indonesia dan kementerian/lembaga yang diselenggarakan setiap awal dan pertengahan tahun. Selain itu, Bank Indonesia aktif dalam Rapat Koordinasi Pusat-Daerah (Rakorpusda) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang dilaksanakan dalam 3 tahap dengan tema 'Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Mewujudkan Stabilitas Harga dan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif Serta Berkualitas'. Tahap I untuk TPID wilayah Sumatera dan Bali, tahap II untuk TPID wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua dan tahap III untuk TPID wilayah Jawa dan Kalimantan. 6
Di bidang makroprudensial, Bank Indonesia menerbitkan kebijakan makroprudensial yang akomodatif, terukur, terintegrasi dan bersinergi dengan kebijakan moneter dan sistem pembayaran. Selama 2018, ketentuan Indonesia makroprudensial yang diterbitkan Bank difokuskan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan intermediasi perbankan yang berkualitas. Hal ini terlihat pada relaksasi ketentuan Loan to Value/Financing to Value berupa relaksasi pemberian kredit dan pembiayaan properti dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian nasional dan penerbitan ketentuan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) mendorong fungsi intermediasi perbankan ke sektor riil sesuai kapasitas dan target pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian. Selain itu, kebijakan makroprudensial juga difokuskan pada penguatan ketahanan sistem keuangan melalui Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) dan upaya pencegahan dan penanganan krisis keuangan melalui penerbitan ketentuan Bank Perantara. Bank Indonesia sebagai bank sentral turut berperan mendorong terpeliharanya stabilitas sistem keuangan melalui pengaturan dan pengawasan di bidang moneter sistem dan pasar uang, makroprudensial, pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah. Pengawasan dilakukan melalui surveilans sistem keuangan. Selain itu juga dilakukan pemeriksaan baik terhadap bank maupun jika diperlukan pemeriksaan dilakukan terhadap lembaga keuangan lain terkait bank. Untuk memperkuat fungsi pengawasan, Bank Indonesia juga melaksanakan kegiatan perizinan atau persetujuan terhadap aspek kelembagaan pelaku pasar uang, produk, dan aktivitas baru dalam penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. serta Dalam upaya menjaga stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia menjalin kerja sama dan koordinasi dengan otoritas lain, baik secara bilateral maupun multilateral. Secara bilateral, Bank Indonesia memiliki kerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Secara multilateral, Bank Indonesia memiliki kerja sama tripartit antara Bank Indonesia-OJK-LPS dan kerja sama dalam lingkup Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang beranggotakan Bank Indonesia, OJK, LPS, dan Kementerian Keuangan. melalui perluasan elektronifikasi sistem pembayaran, pengembangan instrumen, dan mekanisme sistem pembayaran nasional secara interkoneksi dan interoperabilitas. infrastruktur, kelembagaan Kebijakan sistem pembayaran juga memperhatikan perluasan akses keuangan dan aspek perlindungan konsumen pada sistem pembayaran nontunai dan melakukan pengawasan/oversight yang kuat dan tangguh. Selama tahun 2018, Bank Indonesia menginisiasi dan menghasilkan beberapa program utama yaitu dengan melalukan perluasan elektronifikasi sistem pembayaran melalui penyempurnaan ketentuan uang elektronik, pengembangan standardisasi nasional QR Code, peluncuran bersama kartu berlogo nasional GPN, perluasan elektronifikasi transaksi di lingkungan pemerintah daerah, perluasan pilot project penggunaan bantuan operasional sekolah (bos) nontunai, program elektronifikasi transportasi, program remitansi dengan dana berakhir (GPN), di pengembangan Electronic Bills/Invoices Presentment and Payment (EBIPP). rekening, Gerbang Pembayaran Nasional Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan pengembangan Infrastruktur Sistem Pembayaran yang andal dan aman dengan pengalihan fungsi sertifikasi untuk Kartu ATM/ Debet, Peluncuran aplikasi perizinan di bidang Sistem Pembayaran berbasis web (e-licensing) kepada Lembaga Standar, Penguatan infrastruktur pembayaran nasional dan Penyelenggara Valuta Asing (PVA) di sektor tujuan wisata utama, Implementasi Kebijakan terkait queue dan Fasilitas Likuditas Intrahari (FLI) pada Sistem BI-RTGS, Perizinan Terpadu, melakukan kajian pengembangan Financial Market Infrastructures, enhancement aplikasi SKNBI, melakukan persiapan untuk mendukung Mutual Evaluation Review (MER) dan proses keanggotaan Indonesia di Financial Action Task Force on Money Laundring (FATF), menjadi anggota Committee on Payment Market and Infrastructures (CPMI), dan menerbitkan ketentuan terkait penyelenggaraan Teknologi Finansial yang antara lain mengatur kewajiban pendaftaran bagi Penyelenggara Teknologi Finansial dan mengatur mengenai ruang uji coba terbatas (Regulatory Sandbox). Di bidang Indonesia sistem pembayaran, Bank berkomitmen untuk terus menjaga dan meningkatkan sistem pembayaran yang semakin aman, efisien, lancar, dan, andal. Bauran kebijakan sistem pembayaran selama 2018 diarahkan untuk memperkuat kelancaran, keamanan dan efisiensi mekanisme pembayaran berbagai transaksi ekonomi dan keuangan serta peningkatan daya saing Sebagai fungsi perlindungan konsumen, selama 2018, Indonesia menyusun konsep penyempurnaan Bank framework Dalam penyempurnaan framework tersebut diusulkan penguatan terhadap fungsi perlindungan konsumen, yaitu fungsi pengaturan dan kebijakan, pengawasan dan pembinaan, penanganan pengaduan, edukasi serta literasi serta memperhatikan penanganan pengaduan konsumen. perlindungan konsumen. 7
Untuk itu, Bank Indonesia mengembangkan pengaduan konsumen secara online. Saat ini, Bank Indonesia juga sedang menyusun Pedoman Strategi Edukasi Perlindungan Konsumen. Di bidang pengelolaan uang Rupiah, kebijakan pengelolaan uang Rupiah senantiasa diarahkan untuk mencapai tiga pilar, yaitu: (i) ketersediaan uang yang berkualitas dan terpercaya, (ii) distribusi dan pengolahan uang yang aman dan optimal, serta (iii) layanan kas yang prima. keuangan melalui pengelolaan pasar uang dan valas agar mampu menyediakan alternatif sumber pembiayaan dan investasi bagi pelaku ekonomi. Upaya yang dilakukan Bank Indonesia sepanjang 2018 telah berdampak pada peningkatan transaksi pasar uang, salah satunya yaitu akselerasi pengembangan dan pendalaman pasar keuangan dapat dicapai melalui penguatan koordinasi antar lembaga di pasar Keuangan. Tujuan itulah yang mendasari pembentukan Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangungan Melalui Pasar Keuangan (FK-PPPK). Terkait pilar ketersediaan uang, secara berkala Bank Indonesia menyusun Estimasi Kebutuhan Uang (EKU) sejalan dengan upaya pemenuhan amanat Undang-Undang Mata Uang. Selain itu, Bank Indonesia juga bekerjasama dengan Perusahaan Umum Pencetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) terkait pencetakan uang Rupiah serta melakukan edukasi, sosialisasi dan publikasi dalam rangka pencegahan terhadap tindak pidana kejahatan mata uang Rupiah. Terkait pilar distribusi uang, Bank Indonesia meningkatkan kerja sama dengan berbagai instansi penyedia moda transportasi untuk distribusi uang, serta kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan TNI AL dalam rangka penyediaan pengawalan dan pengamanan jalur distribusi uang dan layanan kas di seluruh wilayah Indonesia serta menerbitkan peraturan tentang Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah untuk menjaga pertumbuhan industri dan menciptakan persaingan usaha yang sehat. Terkait pilar layanan kas prima, Bank Indonesia terus mengoptimalkan layanan kas keliling untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum terjangkau layanan kas Bank Indonesia atau tidak memiliki akses perbankan dan melakukan perluasan jaringan Kas Titipan di daerah yang sulit atau belum terjangkau oleh layanan Bank Indonesia. Sampai akhir 2018 seluruh Kas Titipan Bank Indonesia berjumlah 113. Jumlah ini lebih kecil dibanding akhir 2017 yang berjumlah 114 kantor. Pengurangan disebabkan adanya penutupan Kas Titipan Gorontalo pada Juni 2018. Secara keseluruhan, kerja sama Bank Indonesia dengan bank pengelola Kas Titipan dilaksanakan dengan kantor cabang Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan kantor cabang Bank Pembangunan Daerah (BPD). Bank Indonesia menyadari, pasar keuangan memiliki peran strategis sebagai sumber pendanaan kegiatan ekonomi. Kondisi pasar keuangan yang efisien, dalam dan likuid sangat diperlukan untuk mendukung efektivitas kebijakan moneter, makroprudensial, sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah, serta dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, Bank Indonesia berupaya untuk terus mengintensifkan pendalaman pasar Selama Triwulan IV 2018 dan Tahun 2018, Bank Indonesia menginisiasi dan menghasilkan beberapa program utama yaitu dengan menerbitkan ketentuan tentang Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah, menerbitkan ketentuan tentang Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah mencakup intrumen Overnight Index Swap (OIS) dan Interest Rate Swap (IRS), melakukan reformulasi pricing guideline JIBOR dan meluncurkan IndONIA sebagai suku bunga acuan transaksi pasar uang Rupiah di Indonesia. Selanjutnya Guna mengurangi interconnectedness, menurunkan risiko transparansi, dan meningkatkan kredit, memperkuat efisiensi Indonesia menginisiasi pembentukan Central Counterparty (CCP) berkoordinasi dengan lembaga Keuangan terkait. transaksi, Bank Perkembangan ekonomi global pasca krisis keuangan global 2008 memberikan kesadaran para pengambil kebijakan untuk menggali alternatif sumber baru pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia sudah sejak lama mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Bank Indonesia meyakini upaya kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dibutuhkan untuk mencapai dan memelihara stabilitas nilai Rupiah, stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, serta stabilitas sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah. Selama 2018, Bank Indonesia konsisten melanjutkan peran aktif sebagai akselerator, inisiator, dan regulator dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional. Dukungan lain diwujudkan dengan perumusan tersebut antara blueprint (cetak biru) Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah pada 2017. Kerangka pengembangan terdiri atas tiga pilar, yaitu pemberdayaan ekonomi syariah, pendalaman pasar keuangan syariah, serta penguatan riset, asesmen, dan edukasi. Dalam skala nasional, Bank Indonesia konsisten bersinergi dan berkoordinasi dengan berbagai kementerian/lembaga/otoritas ekonomi dan keuangan syariah melalui Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dilakukan secara bersamaan dengan penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sektor ini memiliki peran penting 8
BAB 1 - Ringkasan EksekutifLaporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia - Triwulan IV 2018 dan Tahun 2018 kerja Bank Indonesia dikelompokkan ke dalam 12 Program Strategis. Pelaksanaan 12 Program Strategis tersebut tentunya dilandasi oleh nilai-nilai strategis Bank Indonesia, yakni trust and integrity, professionalism, excellence, public interest dan coordination and teamwork. Hal itu juga diperkuat oleh keluhuran nilai-nilai agama (religi) sebagai fondasi dalam pelaksanaan tugas. dan strategis dalam perekonomian Indonesia karena memberikan sumbangan besar terhadap PDB, penyerapan tenaga kerja, dan ekspor. Bank Indonesia melaksanakan kebijakan pengembangan UMKM untuk mendukung pengendalian inflasi volatile foods, sejalan dengan fungsi Bank Indonesia dalam pengendalian harga. Bank Indonesia berupaya untuk mendorong peningkatan kapasitas ekonomi UMKM dengan tujuan utama meningkatkan daya beli masyarakat dan pasokan komoditas volatile foods. Upaya pencapaian visi, misi, dan program strategis Bank Indonesia dalam Destination Statement didukung dengan Manajemen Risiko Bank Indonesia (MRBI). Peningkatan maturitas MRBI dan Manajemen Keberlangsungan Tugas Bank Indonesia (MKTBI) dari tahun ke tahun membuktikan pengelolaan risiko di Bank Indonesia semakin membaik. Selama 2018, berdasarkan hasil self assesment IORWG 2018, pengelolaan risiko operasional di Bank Indonesia berada pada level Advance, meningkat dibandingkan hasil asesmen tahun sebelumnya di level Basic. Budaya sadar risiko menjadi salah satu program budaya kerja Bank Indonesia selama 2018, yang mencakup risk culture, performance culture, dan service culture. Seluruh upaya menjaga stabilitas moneter, sistem keuangan, dan sistem pembayaran tidak hanya dilakukan di dalam negeri. Bank Indonesia juga aktif dalam menjalin kerja sama internasional salah satunya yaitu berhasil melaksanakan perannya menjadi tuan rumah International Monetary Fund-World Bank Annual Meetings 2018 (IMF- WB AM2018) di Bali, yang dihadiri 186 negara dengan sekitar 33 ribu peserta. Selain itu, Bank Indonesia juga menghadiri International Settlement (BIS), ASEAN+3, dan fora internasional lainnya. Bank Indonesia juga melakukan kerja sama internasional terkait pencegahan dan penanganan krisis dalam bentuk Jaring Pengaman Keuangan Internasional (JPKI) maupun fasilitas transaksi keuangan berbasis mata uang regional. fora Bank for forum G20, Dalam menjalankan fungsi audit internal, selama tahun 2018, Bank Indonesia melakukan audit umum di 38 Kantor Perwakilan Bank Indonesia di dalam negeri, dua Kantor Perwakilan Bank Indonesia di luar negeri, dan empat audit tematik di kantor pusat. Selain itu, dilakukan juga monitoring penyelesaian tindak lanjut hasil audit baik yang dilakukan oleh audit intern maupun BPK. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas audit intern dan proses governance di Bank Indonesia. Bank Indonesia juga aktif menjalin komunikasi dengan para investor dalam dan luar negeri maupun dengan lembaga rating untuk memitigasi asymmetric information. Komunikasi itu dilakukan antara lain dalam bentuk investor briefing dan conference call. Komunikasi dengan pihak- pihak yang berkepentingan sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan Bank Indonesia di bidang moneter, makroprudensial, sistem pembayaran, pengelolaan uang Rupiah, serta tugas pendukung lainnya. Pelaksanaan kebijakan manajemen keuangan dilakukan melalui sejumlah program kerja sesuai arah kebijakan sekaligus memperkuat akuntabilitas Bank Indonesia. Kebijakan ini mengantarkan Bank Indonesia kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2017. Pencapaian opini WTP selama 15 tahun terakhir menunjukkan komitmen Bank Indonesia untuk terus meningkatkan tata kelola yang baik. Dinamisnya kebijakan ekonomi negara maju, perubahan kondisi geopolitik, dan cepatnya inovasi teknologi telah dan akan berdampak terhadap kondisi perekonomian global dan domestik. Kondisi ini memerlukan respons kebijakan yang tepat dan berorientasi jangka panjang. Bank Indonesia memandang pentingnya penajaman arah strategis dan strategi jangka menengah. Penajaman arah strategis dilakukan dengan mencanangkan Visi dan Misi Bank Indonesia 2024 yaitu Bank Indonesia menjadi bank sentral yang berkontribusi nyata bagi perekonomian Indonesia dan terbaik di antara negara emerging markets, melalui optimalisasi tugas dan kewenangan sebagai akselerator, inisiator dan regulator, serta diperkuat dengan sinergi bersama seluruh mitra strategis. Setelah melakukan penajaman visi, misi dan nilai-nilai strategis lembaga untuk mengantisipasi perubahan lingkungan strategis, Bank Indonesia menerapkan pendekatan baru dalam mengelola program strategis dan program kerjanya. Seluruh program Seluruh pelaksanaan tugas dan proses pengambilan keputusan dan kebijakan di Bank Indonesia tentunya membutuhkan sistem informasi yang memadai. Terkait itu, Sistem Informasi Bank Indonesia (SIBI) mampu memberikan dukungan kuat dengan optimalisasi manfaat layanan dan sumber daya serta peningkatan kualitas layanan yang berkelanjutan. Kehandalan pengelolaan SIBI selama 2018 ditunjukkan dengan tersedianya layanan high value payment system (BI-RTGS), securities settlement system (BI-SSSS), trading platform system (BI-ETP), retail value payment system (SKN-BI), dan banking system (BIGeB). 9
Untuk dukungan terhadap sektor manajemen internal, Bank Indonesia saat ini dalam proses pengembangan proyek BIMASAKTI yang meliputi aplikasi Enterprise Resources Planning (ERP) dan Human Resources Information System (HRIS), Front Office Middle Office Back Office (FOMOBO), serta Core Banking System (CBS). Bank Indonesia menguatkan penyempurnaan struktur organisasi dengan penguatan kapabilitas sumber daya manusia. Penguatan ini diharapkan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang profesional, kompeten, memiliki kepemimpinan yang kuat, dan berakhlak mulia. Selama Triwulan IV 2018, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Dewan Gubernur tentang Manajemen Sumber Daya Manusia untuk menyempurnakan pengelolaan sumber daya manusia. Selain Indonesia melakukan pengembangan sumber daya manusia dengan menyelenggarakan program pembelajaran. Selama Triwulan IV 2018, Bank Indonesia melaksanakan sebanyak 247 program pembelajaran. itu Bank Dalam aspek hukum, selama 2018, Bank Indonesia menerbitkan 17 Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan 39 Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) yang mengikat setiap orang atau badan, serta 16 Peraturan Dewan Gubernur (PDG) dan 61 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Intern (PADGI) yang merupakan aturan internal. Bank Indonesia senantiasa terlibat, baik sebagai anggota panitia antar kementerian maupun narasumber, dalam penyusunan Naskah Akademik, Rancangan Undang- Undang (RUU), dan rancangan peraturan perundangan yang diinisiasi instansi lain terkait pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Tidak terlepas dari tugas dan fungsi utamanya sebagai otoritas moneter dan keuangan, Bank Indonesia juga senantiasa menjalankan program sosial. Adapun sosial ditujukan untuk penyelenggaraan program meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan Bank Indonesia. 10
BAB 1 - Ringkasan EksekutifLaporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia - Triwulan IV 2018 dan Tahun 2018 11
Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia - Triwulan IV 2018 dan Tahun 2018 12
BAB 2 Perkembangkan Kondisi Makroekonomi, Moneter, Sistem Keuangan, Sistem Pembayaran Perekonomian nasional tetap menunjukkan kinerja yang membaik dengan struktur lebih kuat. didorong oleh permintaan domestik yang masih terjaga. Sepanjang tahun 2018, pertumbuhan ekonomi mencapai sebesar 5,17% (yoy). Pertumbuhan ekonomi terutama didukung oleh permintaan domestik. Hal itu sejalan dengan meningkatnya konsumsi rumah tangga dan konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT). Secara kumulatif, inflasi IHK pada akhir 2018 tercatat 3,13,% (yoy) sehingga dapat mendukung pencapaian sasaran inflasi sebesar 3,5+1%. Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada periode laporan meningkat sejalan dengan menguatnya permintaan domestik. 13
RINGKASAN 1. Inflasi keseluruhan 2018 mencapai 3,13% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan 3,61% pada tahun 2017. Inflasi 2018 tersebut berada dalam kisaran target inflasi 3,5±1%, sehingga selama empat tahun berturut-turut inflasi dapat dijaga berada dalam targetnya. 2. Pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan tahun 2018 meningkat menjadi 5,17%, dari pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 5,07%. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan pencapaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. 3. Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada Triwulan IV 2018 mengalami surplus sehingga menopang ketahanan sektor eksternal. NPI mencatat surplus sebesar USD5,4 miliar pada Triwulan IV 2018, setelah mengalami defisit sebesar 4,4 miliar dolar AS pada triwulan sebelumnya. Surplus NPI tersebut berasal dari peningkatan surplus transaksi modal dan finansial yang lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan defisit neraca transaksi berjalan 4. Nilai tukar Rupiah menguat sehingga menopang berlanjutnya stabilitas perekonomian. Rupiah pada Triwulan IV 2018, secara point to point menguat sebesar 3,63% dibandingkan dengan level pada akhir triwulan III 2018, ditopang NPI yang mencatat surplus. 5. Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir Triwulan IV 2018 tetap terkendali dengan struktur yang sehat. Posisi ULN Indonesia pada akhir Triwulan IV 2018 tercatat 376,8 miliar dolar AS, terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar 186,2 miliar dolar AS, serta utang swasta termasuk BUMN sebesar 190,6 miliar dolar AS. Posisi ULN tersebut meningkat 17,7 miliar dolar AS dibandingkan dengan posisi pada akhir triwulan sebelumnya karena neto transaksi penarikan ULN dan pengaruh penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. 6. Rata-rata harian nominal transaksi pasar uang rupiah tercatat sebesar Rp 33,9 triliun per hari, turun sebesar 4% (qtq). Meskipun demikian, perkembangan tersebut masih melampaui target atau ekspektasi pada awal tahun yang diperkirakan sebesar Rp33 triliun per hari. 7. Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia pada Triwulan IV 2018 tetap terjaga meskipun mengalami tekanan di pasar keuangan. Indeks Stabilitas Sistem Keuangan (ISSK) stabil di level 1,06. Tekanan stabilitas sistem keuangan tersebut mereda pada akhir 2018 bila dibandingkan dengan ISSK triwulan III 2018 yang tercatat sebesar 1,17 seiring berkurangnya volatilitas nilai tukar Rupiah dan IHSG. 8. Ketahanan permodalan industri perbankan tetap kuat tercermin pada rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio - CAR) sebesar 23,26% jauh di atas persyaratan minimum 8%. 9. Pertumbuhan kredit industri perbankan tercatat sebesar 11,75% (yoy), menurun dari triwulan sebelumnya sebesar 12,69% (yoy). Perlambatan terjadi pada jenis Kredit Modal Kerja (KMK), Kredit Investasi (KI), dan Kredit Konsumsi (KK). 10. Pertumbuhan kinerja industri keuangan nonbank (IKNB) melambat yang tercermin pada pertumbuhan perusahaan pembiayaan dan industri asuransi. 14
11. Kinerja korporasi menunjukkan perbaikan meski masih terbatas. Kondisi ini tercermin dari peningkatan indikator utama kinerja profitabilitas dan produktivitas korporasi seperti Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE), Asset Turnover, dan Inventory Turnover. 12. Pertumbuhan kredit UMKM mengalami pertumbuhan 9,6% (yoy), lebih baik dibanding Triwulan III 2018 di kisaran 8,9%, namun melambat dibanding Triwulan IV 2017, yang mencapai 10,0%. 13. Realisasi penyaluran KUR mencapai Rp120,3 triliun atau 97,3% dari target Rp123,6 triliun, dengan jumlah debitur sebanyak 4,4 juta debitur. 14. Nominal transaksi Sistem Pembayaran Bank Indonesia (SPBI) mencapai Rp44.801,89 triliun, meningkat 7,07% dibanding periode sebelumnya (qtq), Rp41.844,12 triliun. 15. Nominal transaksi Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) tercatat Rp1.930 triliun mengalami peningkatan 5,06% (qtq) dibanding triwulan sebelumnya yang tercatat Rp1.873 triliun. Jumlah transaksi APMK juga mengalami peningkatan 5,75% (qtq) menjadi 1,8 miliar transaksi. 16. Nominal transaksi uang elektronik tercatat Rp15,53 triliun, meningkat 41,18% (qtq) dibanding triwulan sebelumnya Rp 11 triliun. Jumlah transaksi uang elektronik juga mengalami peningkatan 24,88% menjadi 931,18 juta transaksi. 17. Posisi uang kartal yang diedarkan (UYD) tercatat sebesar Rp749,2 triliun, meningkat 10,2% (qtq) dibanding posisi akhir triwulan sebelumnya di angka Rp679,9 triliun. Peningkatan tersebut merupakan pola musiman (seasonal factor) berupa peningkatan kebutuhan uang kartal dari perbankan dan masyarakat menjelang Hari Raya Natal 2018 dan tahun baru 2019. 15
% yoy 2.1. Inflasi Violatile Food Inti Administered Prices IHK 20 16 12 3,06 8 Inflasi terjaga pada level rendah dipengaruhi oleh rendahnya tekanan harga di seluruh kelompok inflasi. Secara tahunan, perkembangan realisasi inflasi di berbagai daerah masih dalam rentang sasaran inflasi nasional 2018 sebesar 3,5+1%. 5 7 2015 Sumber: BPS, diolah 1 3 9 11 1 3 5 7 2016 9 11 1 3 5 7 2017 9 11 1 3 5 7 9 2018 3,36 1,76 2,82 11 1 2019 4 0 4 Grafik 2.1. Inflasi IHK Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tetap terkendali dan berada dalam kisaran sasaran inflasi. Secara triwulanan, inflasi meningkat didorong oleh kelompok volatile food dan administered prices seiring dengan liburan Natal dan Tahun Baru pada Triwulan IV 2018. Sementara itu, inflasi inti mengalami perlambatan ditopang oleh ekspektasi yang terjangkar. Dengan perkembangan tersebut, inflasi keseluruhan 2018 mencapai 3,13% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan 3,61% pada tahun 2017. Inflasi 2018 tersebut berada dalam kisaran target inflasi 3,5 +1%, sehingga selama empat tahun berturut-turut inflasi dapat dijaga berada dalam targetnya. Inflasi yang rendah dan stabil terus berlanjut pada awal Triwulan I 2019 ditopang oleh inflasi volatile food yang rendah dan stabilnya inflasi inti. Tekanan inflasi meningkat pada akhir tahun dipengaruhi oleh naiknya permintaan seiring liburan Natal dan Tahun Baru. Inflasi mencapai 1,17% (qtq) pada Triwulan IV 2018, meningkat dibandingkan dengan inflasi triwulan sebelumnya sebesar 0,04% (qtq). Peningkatan inflasi tersebut didorong oleh kenaikan inflasi volatile food dan administered prices. Kelompok volatile food tercatat inflasi yang meningkat didorong naiknya mengalami permintaan bahan pangan terkait Natal dan Tahun Baru, antara lain, daging ayam dan telur ayam. Selain itu, kenaikan harga pangan juga dipengaruhi oleh kenaikan harga pakan dan terbatasnya pasokan beras seiring dengan masih berlangsungnya musim tanam. Di sisi lain, datangnya musim hujan juga berdampak pada pasokan komoditas pangan tertentu. Sementara itu, kelompok administered prices meningkat didorong oleh inflasi kelompok angkutan antara lain angkutan udara, kereta api dan angkutan antar kota. Namun, kenaikan inflasi tetap terkendali ditopang oleh inflasi inti yang mengalami perlambatan di tengah permintaan yang meningkat. Hal itu tidak terlepas dari konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam mengarahkan ekspektasi inflasi serta menjaga pergerakan nilai tukar sesuai fundamentalnya. Inflasi IHK pada awal Triwulan I 2019 tetap terkendali dan mendukung pencapaian sasaran inflasi 2019 sebesar 3,5%+1%. Inflasi IHK pada Januari 2019 tercatat 0,32% (mtm) atau 2,82% (yoy), menurun dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar 0,62% (mtm) atau 3,13% (yoy) (Grafik 2.1). Penurunan inflasi bersumber dari turunnya inflasi kelompok volatile food dan deflasi pada kelompok administered prices. Inflasi volatile food menurun dipengaruhi deflasi bahan pangan sehingga tercatat lebih rendah dibandingkan dengan rerata historis. Harga kelompok administered prices mencatat deflasi terutama dipengaruhi penurunan harga BBM nonsubsidi dan tarif kereta api. Sementara itu, inflasi inti tetap terkendali, meskipun meningkat sejalan pola musimannya, antara lain disebabkan kenaikan tarif sewa rumah dan upah. Inflasi volatile food melambat pada Januari 2019 seiring meningkatnya pasokan bahan pangan. Inflasi volatile food tercatat 0,97% (mtm), lebih rendah dari bulan sebelumnya dan rerata historis bulan Januari empat tahun terakhir sebesar 1,55% (mtm) (Grafik 2.2). Peningkatan pasokan bahan pangan didukung oleh panen sejumlah bahan pangan, antara lain cabai merah dan bawang merah. Selain itu, inflasi daging ayam ras dan telur ayam ras melambat sejalan dengan masuknya impor jagung yang turut mendukung terkendalinya harga pakan. Di sisi lain, penurunan inflasi volatile food lebih lanjut tertahan oleh kenaikan harga beras seiring masih berlangsungnya musim tanam dan kenaikan harga komoditas pangan global terutama CPO dan bawang putih (Tabel 2.1). 16
% mtm % yoy % mtm % yoy 12 10 Volatile food (yoy)-skala kanan Volatile food (mtm) 12 10 5 4 Administered Prices (%, yoy) -Skala Kanan Administered Prices (%, mtm) 14 12 3 10 8 6 8 6 2 1 0,12 8 6 4 4 0 4 2 1,76 2 1 2,74 2 2 0 0 0,97 0 3 2 2 1 3 5 2015 7 9 11 1 3 5 7 2016 9 11 1 3 5 7 2017 9 11 1 3 5 7 2018 9 11 1 2019 2 4 1 3 5 2015 7 9 11 1 3 7 5 2016 9 11 1 3 5 7 2017 9 11 1 3 5 7 2018 9 4 11 1 2019 Sumber: BPS, diolah Sumber: BPS, diolah Grafik 2.2. Inflasi Volatile Food Grafik 2.3. Inflasi Administered Prices Inflasi administered prices mengalami deflasi pada bulan Januari 2019 disebabkan oleh penurunan harga bensin dan koreksi tarif angkutan. Deflasi kelompok administered prices mencapai 0,12% (mtm), lebih rendah dari bulan sebelumnya yaitu inflasi sebesar 1,20% (mtm) (Grafik 2.3). Deflasi kelompok administered prices terutama bersumber dari komoditas bensin seiring dengan penurunan harga Bahan Bakar Khusus (BBK) rerata sebesar Rp200/l per 5 Januari 2019 (Tabel 2.2). Selain itu, koreksi tarif angkutan kereta api pasca HBKN juga turut menyumbang deflasi kelompok administered prices. Sementara itu, deflasi kelompok administered prices yang lebih dalam tertahan oleh inflasi tarif angkutan udara dan rokok kretek filter. Tingginya inflasi tarif angkutan udara sejak akhir tahun 2018 didorong oleh meningkatnya tekanan biaya penerbangan di tengah permintaan yang cenderung stabil, terutama karena kenaikan biaya bahan bakar avtur. Inflasi inti meningkat dipengaruhi kenaikan tarif sewa rumah dan upah pada Januari 2019. Inflasi inti tercatat 0,30% (mtm), meningkat dibandingkan dengan inflasi bulan lalu sebesar 0,17% (mtm) sesuai pola musimannya. Inflasi inti bulan ini terutama disumbang oleh tarif sewa rumah, upah tukang bukan mandor, air kemasan, emas perhiasan, kontrak rumah, dan upah pembantu rumah tangga. Namun, kenaikan inflasi inti tetap terbatas dipengaruhi oleh menurunnya inflasi inti nontraded, di tengah kenaikan inflasi inti traded (Grafik 2.4). Tabel 2.1. Penyumbang Inflasi/Deflasi Komoditas Volatile Food Tabel 2.2. Penyumbang Inflasi/Deflasi Administered Prices No. Komoditas Inflasi/Deflasi (% mtm) Sumbangan (%) No. Komoditas Inflasi/ Deflasi (% mtm) Sumbangan % INFLASI 1 Beras 1.06 0.04 INFLASI 2 Tomat Sayur 14.68 0.03 1 Angkutan Udara 0,01 3 Daging Ayam Ras 1.90 0.02 Rokok Kretek Filter 0,01 4 Bawang Merah 4.37 0.02 DEFLASI 5 Mujair 6.64 0.01 1 Bensin 1,1 0,04 6 Telur Ayam Ras 1.32 0.01 2 Tarip Kereta Api 9,6 0,02 7 Wortel 7.43 0.01 Sumber: BPS, diolah 8 Tomat Buah 11.94 0.01 9 Semangka 6.40 0.01 DEFLASI 1 Cabai Merah 7.0 0.04 Sumber: BPS, diolah 17
Inflasi inti yang terkendali tidak terlepas dari ekspektasi inflasi yang makin terjangkar. Ekspektasi inflasi pada 2019 yang tetap terjangkar dalam kisaran sasaran inflasi tercermin pada hasil survei Consensus Forecast (CF) bulan Januari 2019 yaitu sebesar 3,50% (average yoy), menurun dibandingkan hasil survei bulan lalu sebesar 3,70% (average yoy)-(Grafik 2.5). Di sektor riil, ekspektasi inflasi dari pedagang eceran mengalami penurunan baik untuk 3 maupun 6 bulan kedepan. di berbagai daerah yang tetap terjaga. Inflasi tercatat rendah di sebagian besar wilayah, yaitu, Kawasan Timur Indonesia sebesar 0,56% (mtm), Jawa sebesar 0,30% (mtm), dan Sumatera sebesar 0,17%(mtm). Namun, secara tahunan terdapat tekanan inflasi yang cukup tinggi di Papua (7,20%), Sulawesi Tengah (5,96%), Kalimantan Utara (5,49%), dan Papua Barat (5,19%), (Gambar 2.1). Tingginya inflasi di empat provinsi tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya inflasi angkutan udara dan berbagai komoditas ikan segar. Secara spasial, terkendalinya inflasi IHK pada kisaran sasaran nasional didukung Grafik 3.34 Ekspektasi Inflasi Consensus Forecast oleh perkembangan inflasi % yoy % yoy 7 6,0 Inti Non Traded 6 Ekspektasi Inflasi 2017 Ekspektasi Inflasi 2018 Ekspektasi Inflasi 2019 Ekspektasi Inflasi 2020 5,5 Inti Traded 5 5,0 Inti 2,95 3,14 4 4,5 3 3,06 2 3,50 4,0 1 3,5 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3,0 2015 Sumber: BPS, diolah 2016 2017 2018 2019 2017 Sumber: Consensus Forecast 2018 2019 Grafik 2.4. Inti Traded vs Non-traded (yoy) Grafik 2.5. Ekspektasi Inflasi Consensus Forecast SUMATERA 3,30 2,58 2,40 1,83 Aceh 2,37 Sumut 0,73 Riau 1,81 Sumbar 2,230 Lampung 1,66 Kepri 2,71 Bengkulu 2,24 Kep. Babel 3,25 Sumsel 2,25 Jambi 1,67 KALIMANTAN 3,45 3,46 3,47 3,75 Kalbar 4,05 Kalsel 3,16 Kaltim 3,48 Kalteng 4,48 Kaltara 5,49 SULAWESI 3,82 3,94 3,63 3,47 Gorontalo 1,65 Sulut 4,45 Sulteng 5,96 Sulbar 1,24 Sulsel 3,22 Sultra 2,68 2017 Nov Des Jan 2017 Nov Des Jan 2017 Nov Des Jan 2018 2019 2018 2019 2018 2019 INFLASI NASIONAL JANUARI 2019: 2,82% (yoy) Inf > 4,5% 3,5% < Inf < 4,5% JAWA BALI-NUSA TENGGARA MALUKU-PAPUA 2,5% < 3,5% Inf < 2,5% 3,78 3,32 3,24 2,92 2017 Nov Des Jan Banten 3,55 Jakarta 3,08 Jawa Barat 3,04 Jawa Tengah 2,18 Jawa Timur 2,59 Yogyakarta 2,53 3,26 3,13 2,84 3.20 2017 Nov Des Jan Bali 2,80 NTB 3,20 NTT 2,34 4,79 4,79 4,99 1,53 2017 Nov Des Jan Maluku 3,11 Maluku Utara 4,23 Papua 7,20 Papua Barat 5,19 Sumber: BPS, diolah 2018 2019 2018 2019 2018 2019 Gambar 2.1 Peta Inflasi Daerah, Januari 2019 (%,yoy) 18
%, yoy 2.2. Pertumbuhan Ekonomi 7,00 6,50 6,00 6 per, Mov, Avg, (PDB) Secara keseluruhan, perekonomian Indonesia tumbuh cukup kuat sebesar 5,17% (yoy) didukung permintaan domestik yang ditopang tingginya pertumbuhan investasi yang berkaitan dengan proyek infrastruktur Pemerintah. Di sisi lain, sektor eksternal berkontribusi negatif akibat pelemahan kinerja ekspor di tengah tingginya impor sebagai respons permintaan domestik. 5,50 5,00 4,50 I II III IV I 2011 Sumber: BPS, diolah II III IV I 2012 PDB II III IV I 2013 II III IV I 2014 4,74 II III IV I 2015 5,21 II III IV I 2016 II III IV I 2017 5,18 II III IV 2018 Grafik 2.6. Path Pemulihan Ekonomi Di tengah pertumbuhan ekonomi global yang melambat, momentum pertumbuhan ekonomi tetap terjaga didukung oleh permintaan domestik. Pertumbuhan ekonomi pada Triwulan IV 2018 tetap kuat mencapai 5,18% (yoy), meningkat dibandingkan dengan 5,17% (yoy) pada triwulan sebelumnya (Tabel 2.3 dan Grafik 2.6). Pertumbuhan ekonomi terutama didukung oleh permintaan domestik sejalan dengan konsumsi rumah tangga dan konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) yang tumbuh meningkat. Investasi tumbuh tinggi dipengaruhi investor yang tetap optimis terhadap prospek ekonomi Indonesia. Sementara itu, perlambatan pertumbuhan ekonomi global menyebabkan penurunan volume perdagangan dan harga komoditas dunia, yang pada gilirannya berdampak pada penurunan kinerja ekspor neto. Secara spasial, peningkatan pertumbuhan ekonomi ditopang oleh sebagian besar daerah, terutama di Jawa dan Kalimantan, sejalan dengan kegiatan di sektor pertanian, jasa-jasa dan pertambangan yang tumbuh meningkat. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan tahun 2018 meningkat menjadi 5,17%, dari pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 5,07%. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan pencapaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Ke depan, prospek pertumbuhan ekonomi pada 2019 diprakirakan tetap solid dan berada pada kisaran 5,0-5,4% ditopang oleh permintaan domestik, terutama konsumsi rumah tangga dan konsumsi LNPRT yang tumbuh meningkat, serta pertumbuhan investasi yang tetap kuat. Peningkatan permintaan domestik ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh meningkat. Konsumsi rumah tangga pada Triwulan IV 2018 tumbuh 5,08% (yoy), lebih tinggi dari 5,0% (yoy) pada triwulan sebelumnya (Grafik 2.7). Peningkatan konsumsi rumah tangga ditopang oleh pendapatan dan tingkat keyakinan rumah tangga yang membaik, serta tetap terjaganya daya beli seiring dengan inflasi yang rendah dan stabil. Perbaikan pendapatan rumah tangga sejalan dengan peningkatan pendapatan kelompok menengah-bawah yang terindikasi dari peningkatan upah Tabel 2.3. Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran Komponen PDB Pengeluaran 2016 I II 2017 III IV 2017 I II 2018 III IV 2018 Konsumsi Rumah Tangga Konsumsi Lembaga Nonprofit Melayani Rumah Tangga 5,01 6,64 4,94 8,08 4,95 8,53 4,91 6,04 4,98 5,26 4,94 6,93 4,94 8,10 5,16 8,75 5,00 8,59 5,08 10,79 5,05 9,08 Konsumsi Pemerintah 0,14 2,69 1,94 3,46 3,80 2,13 2,71 5,20 6,27 4,56 4,80 Investasi 4,47 4,77 5,34 7,08 7,26 6,15 7,94 5,85 6,96 6,01 6,67 Investasi Bangunan 5,18 5,87 6,07 6,28 6,68 6,24 6,16 5,02 5,66 5,02 5,45 Investasi Nonbangunan 2,43 1,46 3,25 9,47 9,02 5,90 13,56 8,33 10,73 8,96 10,31 Ekspor 1,66 8,36 2,73 16,48 8,42 8,91 5,94 7,65 8,08 4,33 6,48 Impor 2,41 4,78 0,18 15,40 11,91 8,06 12,64 15,17 14,02 7,10 12,04 PDB 5,03 5,01 5,01 5,06 5,19 5,07 5,06 5,27 5,17 5,18 5,17 Sumber: BPS, diolah 19
buruh tani riil (Grafik 2.8). Hal ini juga terkonfirmasi dari indeks keyakinan konsumen (IKK) kelompok rumah tangga kelas menengah-bawah yang menunjukkan peningkatan, dipengaruhi oleh tingkat pendapatan dan kesempatan kerja yang membaik, serta alokasi belanja sosial (bansos) yang lebih tepat sasaran. Di samping itu, tingkat keyakinan konsumen dari kelompok rumah tangga kelas menengah- atas juga menunjukkan peningkatan dipengaruhi oleh faktor perbaikan pendapatan dan penguatan nilai tukar rupiah (Grafik 2.9). Konsumsi rumah tangga yang tumbuh meningkat juga dipengaruhi oleh faktor musiman terkait dengan konsumsi dan penjualan ritel yang cenderung meningkat pada akhir tahun. Perkembangan positif yang terjadi pada akhir tahun tersebut menopang pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada keseluruhan 2018 untuk tumbuh meningkat menjadi 5,05%, lebih tinggi dari pertumbuhan pada tahun sebelumnya sebesar 4,94%. persiapan penyelenggaraan pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) mendorong konsumsi LNPRT pada tiwulan IV 2018 tumbuh mencapai 10,79% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 8,59% (yoy). Selain itu, peningkatan konsumsi LNPRT juga ditopang oleh kegiatan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi sosial lainnya dalam penyaluran bantuan serta memonitor proses rekonstruksi dan rehabilitasi yang masih berlangsung di berbagai daerah yang tertimpa bencana alam pada 2018. Aktivitas persiapan penyelenggaraan Pileg dan Pilpres serta pemulihan daerah pasca bencana pada 2018 menopang pencapaian konsumsi LNPRT sebesar 9,08% pada 2018, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, sebesar 6,93%. Konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT) juga turut menopang penguatan permintaan domestik. Peningkatan pengeluaran untuk mendukung Aktivitas belanja pemerintah tetap mampu mendorong pertumbuhan ekonomi meskipun pada Triwulan IV 2018 mengalami perlambatan. Konsumsi pemerintah pada Triwulan IV 2018 tumbuh 4,56% (yoy), melambat dari pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 6,27% % yoy % yoy % yoy 5,5 15 3,0 10 2,0 1,2 5,0 5 1,0 0,13 0 0 4,5 5 1,0 Konsumsi Swasta Konsumsi Rumah Tangga Konsumsi LNPRT (sk.kanan) 10 Nilai Tukar Petani Upah Buruh Tani (riil) 2,0 4,0 15 3,0 III II 2015 Sumber: BPS, diolah I IV II III 2016 IV II III 2017 IV I II III 2018 IV III II 2016 Sumber: BPS, diolah I IV I III II 2017 IV I III II 2018 IV 1 2 3 4 5 6 7 2018 8 9 10 11 12 Grafik 2.7. Pertumbuhan Konsumsi Swasta Grafik 2.8. NTP dan Upah Buruh Tani Indeks Rp Triliun % yoy 135 30 100 130 25 Pertumbuhan (Skala kanan) Bansos 80 125 120 20 60 115 15 40 110 10 20 105 100 5 0 95 0 20 II 2015 III IV I II 2016 III IV I II 2017 III IV I II 2018 III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2018 II 2017 III IV II 2018 III IV Pengeluaran >Rp5 juta Pengeluaran Rp1-2 juta Pengeluaran Rp2-5 juta Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Sumber: Kemenkeu Sumber: Bank Indonesia Grafik 2.10. Realisasi Bantuan Sosial Grafik 2.9. Indeks Keyakinan Konsumen 20
tersebut sejalan dengan belanja (yoy). Perlambatan pegawai, belanja barang dan jasa pemerintah yang tumbuh lebih lambat di tengah realisasi belanja bantuan sosial yang masih tumbuh tinggi (Grafik 2.10). Secara tahunan, belanja pemerintah tumbuh 4,80% pada 2018, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2,13%. Peningkatan konsumsi pemerintah didorong terutama oleh belanja pegawai, belanja barang dan bansos. Peningkatan belanja bansos searah dengan upaya penyaluran dan perluasan penerima bansos yang lebih tepat sasaran. Ekspansi belanja pegawai didorong oleh realisasi gaji ke- 13 pada pertengahan 2018 yang disalurkan tidak hanya kepada aparatur sipil negara aktif, namun juga bagi pensiunan. Sementara itu, peningkatan pertumbuhan belanja barang dan jasa didorong oleh pengeluaran untuk mendukung penyelenggaraan Asian Games dan World Bank-IMF Annual Meeting. Kinerja investasi nonbangunan tetap baik sejalan dengan permintaan domestik yang tetap meningkat. Pertumbuhan investasi nonbangunan pada Triwulan IV 2018 tetap berada pada level yang tinggi, yakni mencapai 8,96% (yoy), meskipun lebih lambat dari pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 10,73% (yoy). Pertumbuhan investasi nonbangunan bersumber terutama dari investasi mesin dan peralatan untuk mendukung penguatan industri manufaktur guna memenuhi prospek permintaan domestik yang membaik. Namun demikian, kinerja investasi mesin dan peralatan tersebut tertahan sebagaimana terlihat dari perkembangan impor barang modal yang mengalami penurunan (Grafik 2.13). Di samping itu, dinamika ekonomi global yang berimbas pada pelemahan harga komoditas dunia juga memengaruhi aktivitas pertambangan dan pertanian, yang pada gilirannya berdampak pada penurunan investasi alat angkut dan alat berat (Grafik 2.14). Investasi tetap tumbuh tinggi yang bersumber dari investasi bangunan dan nonbangunan (Grafik 2.11). Kinerja investasi pada Triwulan IV 2018 tercatat tumbuh tinggi mencapai 6,01% (yoy), meskipun tumbuh lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 6,96% (yoy). Investasi yang tetap tumbuh tinggi tersebut bersumber dari pertumbuhan investasi bangunan yang pada Triwulan IV 2018 tumbuh mencapai 5,02% (yoy). Namun, pertumbuhan investasi bangunan lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 5,66% (yoy) dipengaruhi oleh beberapa proyek infrastruktur pemerintah baik yang telah memasuki tahap akhir penyelesaian maupun yang mengalami penundaan sebagai bagian dari upaya mengurangi defisit neraca transaksi berjalan. Hal ini terkonfirmasi oleh tingkat penjualan semen yang mengalami penurunan pada akhir tahun (Grafik 2.12). Secara tahunan, investasi tumbuh lebih tinggi pada 2018 dan menjadi penopang kinerja perekonomian domestik. Secara keseluruhan 2018 investasi tumbuh sebesar 6,67%, meningkat dibandingkan dengan 6,15% pada tahun sebelumnya. Peningkatan investasi tersebut terutama ditopang oleh investasi nonbangunan untuk memenuhi permintaan domestik yang kuat pada 2018. Sementara itu, investasi bangunan tumbuh melambat disebabkan oleh beberapa proyek infrastruktur pemerintah baik yang mengalami penundaan maupun sudah diselesaikan pada paruh pertama 2018. Dari sisi eksternal, kinerja ekspor neto tercatat negatif akibat perlambatan ekspor yang lebih dalam dibandingkan dengan perlambatan impor. Ekspor pada Triwulan IV 2018 mencatat pertumbuhan 4,33% (yoy), lebih rendah dibandingkan % % yoy 9 25 Investasi 8 20 7 Bangunan Nonbangunan 6 Penjualan Semen 15 5 10 4 3 5 2 0 1 0 5 III II 2015 Sumber: BPS, diolah IV I III II 2016 IV I III II 2017 IV III II 2018 IV 1 II III IV 2016 Sumber: Asosiasi Semen Indonesia I II 2017 III IV II 2018 III IV 10 Grafik 2.11. Kontribusi Pertumbuhan Investasi Grafik 2.12. Penjualan Semen 21
% yoy Unit Impor Barang Modal 50 40 Konstruksi Pertanian Pertambangan Kehutanan 600 500 30 400 20 10 300 0 200 10 100 20 30 0 III II 2017 Sumber: Bank Indonesia I II III 2016 IV I IV I II III 2018 IV 1 2 3 4 5 6 7 2018 8 9 10 11 12 1 3 5 7 2016 Sumber: United Tractors 9 11 1 3 5 7 2017 9 11 1 3 5 7 2018 9 11 Grafik 2.13. Impor Barang Modal Grafik 2.14. Penjualan Alat Berat dengan 8,08% (yoy) pada triwulan sebelumnya (Grafik 2.15). Perlambatan ekspor dipengaruhi oleh penurunan harga komoditas dan volume perdagangan dunia akibat pertumbuhan ekonomi global yang melambat (Grafik 2.16). Dari sisi nonmigas, ekspor komoditas pertambangan melemah, khususnya bijih dan konsentrat tembaga akibat penurunan permintaan dari mitra dagang utama seperti Filipina, Jepang, India dan Tiongkok. Pelemahan juga terjadi pada ekspor komoditas pertanian, terutama karet dan bubur kertas yang disebabkan oleh permintaan dari Tiongkok yang menurun. Dari sisi migas, pelemahan kinerja ekspor juga tidak terlepas dari penurunan ekspor hasil minyak dan minyak mentah yang dipengaruhi oleh penurunan volume ekspor dan harga minyak. Sementara itu, ekspor jasa menunjukkan peningkatan kontribusi pertumbuhan sejalan dengan kebijakan Pemerintah yang ditujukan untuk mendorong sektor pariwisata. berlangsung pada triwulan sebelumnya terus berlanjut pada Triwulan IV 2018. Pertumbuhan impor tercatat 7,10% (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 14,02% (yoy). Perlambatan ini disebabkan terutama dari penurunan impor nonmigas yaitu barang konsumsi dan barang modal (Grafik 2.17 dan Grafik 2.18). Sebagai bagian dari upaya mengurangi impor, Pemerintah melakukan penundaan sejumlah proyek infrastruktur yang membutuhkan barang modal yang memiliki kandungan impor tinggi, antara lain proyek infrastruktur kelistrikan. Dampak kebijakan ini mulai terlihat pada penurunan impor barang modal, terutama mesin dan perlengkapan. Di samping itu, pelaksanaan program B-20 yang mendorong penggunaan crude palm oil (CPO) dalam bentuk fatty acid methyl ester (FAME) untuk memproduksi biodiesel berdampak pada penurunan impor solar. Dengan impor yang tumbuh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekspor, ekspor neto secara keseluruhan tahun 2018 tercatat tumbuh negatif. Impor tumbuh melambat seiring dengan implementasi bauran kebijakan untuk menurunkan defisit neraca impor yang mulai transaksi berjalan. Perlambatan % % yoy 20 50 Ekspor Barang-NonMigas Ekspor barang-Migas Ekspor Jasa Ekspor Barang dan Jasa 15 10 Total Pertambangan Manufaktur Pertanian 40 30 20 5
10,5 6,85 4,27 10 0 (7,07) 10 (5) 20 (10) 30 I II 2015 III IV I II 2016 III IV II 2017 III IV II III 2018 IV I III II 2016 IV III II 2017 IV I II III 2018 IV 7 8 10 9 2018 11 12 Sumber: BPS, diolah Sumber: Bank Indonesia Grafik 2.15. Kontribusi Ekspor Migas dan Nonmigas Grafik 2.16. Pertumbuhan Harga Ekspor Nonmigas 22
% % yoy 20 60 Impor Barang-NonMigas Impor barang-Migas Impor Jasa 15 Barang Modal Barang Konsumsi Bahan Baku Total Impor 50 40 Impor Barang dan Jasa 10 30 5 11,5 20 11,9 5,0 10 0 10,8 0 10 5 20 10 30 II III 2015 IV II 2016 III IV I II 2017 III IV I II 2018 III IV III II 2016 IV I III II 2017 IV I II III 2018 IV 7 8 10 9 2018 11 12 Sumber: BPS, diolah Sumber: Bank Indonesia Grafik 2.17. Kontribusi Impor Migas dan Nonmigas Grafik 2.18. Impor Nonmigas Riil Dari sisi lapangan usaha (LU), momentum pertumbuhan ekonomi pada Triwulan IV 2018 terutama didorong oleh sektor primer dan tersier (Grafik 2.19). Kinerja sektor primer membaik ditunjang terutama dari aktivitas di LU Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan yang meningkat. Sektor tersier tumbuh tinggi diiringi dengan kontribusi terhadap pertumbuhan yang terus meningkat, ditopang oleh peningkatan kegiatan di LU Jasa Keuangan dan LU Listrik, Gas dan Air Bersih. Sementara itu, kinerja di sektor sekunder mengalami sedikit perlambatan sejalan dengan perlambatan kinerja di LU Industri Pengolahan (Tabel 2.4). Primer Sekunder Tersier Pajak-Subsidi Total % 7 6 5 4 3 2 1
II III IV I II III IV I II III IV 2016 2017 2018 Grafik 2.19 Kontribusi Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Sektor Tabel 2.4. Pertumbuhan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha Komponen PDB Lapangan Usaha 2016 I II 2017 III Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas, Air Bersih, dan Pengadaan Air * Konstruksi Perdagangan dan Penyediaan Akomodasi dan Mamin** Transportasi, Pergudangan, Informasi dan Komunikasi*** Jasa Keuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahaan**** Jasa-jasa Lainnya***** PDB *) Penggabungan 2 lap. usaha: (i) Pengadaan Listrik dan Gas dan (ii) Pengadaan Air **) Penggabungan 2 lap. usaha: (i) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor serta (ii) Penyediaan akomodasi dan mamin ***) Penggabungan 2 lap. usaha: (i) Transportasi dan Pergudangan serta (ii) Informasi dan Komunikasi ****) Penggabungan 3 lap. usaha: (i) Jasa Keuangan, (ii) Real Estate dan (iii) Jasa Perusahaan *****) Penggabungan 4 lap. usaha: (i) Adm. Pemerintahan, Pertahanan, Jaminan Sosial Wajib, (ii) Jasa Pendidikan, (iii) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Lainnya dan (iv) Jasa Lainnya 3,37 0,95 4,26 5,26 5,22 4,23 8,23 7,14 4,48 5,03 7,11 -1,30 4,28 1,80 5,96 4,75 9,39 5,36 3,72 5,01 3,32 2,11 3,50 -2,09 6,95 3,86 10,05 5,62 2,59 5,01 2,83 1,83 4,88 4,88 6,98 5,27 8,85 5,90 4,08 5,07 IV 2,39 0,04 4,51 2,50 7,24 4,64 8,24 4,84 6,88 5,20 2017 3,87 0,66 4,29 1,76 6,80 4,63 9,12 5,43 4,37 5,07 I 3,34 1,06 4,60 3,33 7,35 5,02 8,12 4,63 6,01 5,06 2018 II 4,72 2,65 3,88 7,29 5,73 5,29 6,70 4,22 6,85 5,27 III 3,66 2,67 4,35 5,62 5,79 5,39 7,01 4,47 7,68 5,17 IV 3,87 2,25 4,25 5,64 5,58 4,68 6,35 6,13 6,82 5,18 2018 3,91 2,16 4,27 5,47 6,09 5,10 7,03 4,87 6,85 5,17 Sumber: BPS 23
Di sektor primer, LU Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan tumbuh meningkat ditopang terutama oleh peningkatan produksi untuk memenuhi kebutuhan domestik yang tinggi. LU Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan pada Triwulan IV 2018 tumbuh 3,87% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 3,66% (yoy). Peningkatan tersebut ditopang oleh produksi CPO yang membaik sejalan dengan ekspor yang masih dapat tumbuh positif di tengah terjadinya penurunan harga komoditas dunia. Peningkatan produksi CPO juga dipengaruhi oleh penyerapan domestik yang meningkat berkaitan dengan penerapan program B-20 oleh Pemerintah. Peningkatan subLU pertanian juga didukung oleh masuknya masa panen di sejumlah daerah sentra produksi pangan. Di samping itu, subLU Perikanan juga mengalami pertumbuhan positif dipengaruhi oleh produksi dan ekspor yang membaik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Sementara itu, LU Pertambangan dan Penggalian mengalami perlambatan akibat harga komoditas tambang dunia yang mengalami penurunan serta produksi tambang bijih logam yang mengalami kontraksi. Kinerja sektor sekunder melambat disebabkan oleh tertahannya pertumbuhan LU Industri Pengolahan. LU Industri Pengolahan pada Triwulan IV 2018 tumbuh 4,25% (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 4,35% (yoy). Perlambatan tersebut disebabkan oleh penurunan permintaan eksternal dan peningkatan harga input produksi yang berasal dari impor. Kinerja subLU industri makanan dan minuman tumbuh 2,74% (yoy) pada Triwulan IV 2018, menurun dari 8,10% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Selain itu, subLU industri alat angkut juga tumbuh melambat sejalan dengan penundaan beberapa proyek infrastruktur dan penurunan aktivitas pertambangan. Namun, perlambatan LU Industri Pengolahan dapat tertahan oleh subLU industri otomotif dan subLU industri tekstil dan produk tekstil (TPT) yang tumbuh meningkat untuk memenuhi permintaan domestik yang masih tinggi. Kontribusi sektor tersier terhadap pertumbuhan ekonomi terus mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut pada Triwulan IV 2018 didukung oleh LU Jasa Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan serta LU Listrik, Air, Gas, Air Bersih dan Pengadaan Air (LGA) yang tumbuh meningkat menjadi masing-masing sebesar 6,13% (yoy) dan 5,64% (yoy), dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,47% (yoy) dan 5,62% (yoy). Sementara itu, LU Konstruksi tetap tumbuh tinggi mencapai 5,58% (yoy) pada Triwulan IV 2018, meskipun sedikit melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,79% (yoy). Perlambatan tersebut diakibatkan penundaan beberapa proyek infrastruktur Pemerintah. Pertumbuhan yang tercatat pada LU Transportasi, Pergudangan, Informasi dan Komunikasi (Transkom) yang mencapai 6,35% (yoy) pada Triwulan IV 2018. Namun, LU Transkom tumbuh melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 7,01% (yoy), dipengaruhi oleh perlambatan aktivitas di subLU transportasi dan pergudangan. tinggi juga Secara spasial, pertumbuhan ekonomi didukung oleh peningkatan pertumbuhan di sebagian besar daerah terutama di wilayah Jawa dan Kalimantan (Gambar 2.2). Peningkatan pertumbuhan ekonomi di Jawa pada Triwulan IV 2018 didorong oleh LU Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan yang tumbuh meningkat seiring masuknya masa panen padi dan tanaman hortikultura, serta LU Jasa Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan yang juga tumbuh meningkat. Akselerasi pertumbuhan ekonomi di Kalimantan dipengaruhi oleh perbaikan pertumbuhan LU Pertambangan dan Penggalian sejalan dengan peningkatan produksi batu bara sebagai respons kenaikan kuota ekspor dan peningkatan permintaan dari Tiongkok yang memasuki musim dingin. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi di Sumatera, Sulawesi dan Maluku-Papua (Mapua) tumbuh melambat pada Triwulan IV 2018 dipengaruhi oleh penurunan aktivitas pertanian dan pertambangan akibat penurunan produk ekspor berbasis SDA di tengah penurunan harga komoditas dunia. Pertumbuhan ekonomi di Bali-Nusa Tenggara (Balinusra) membaik namun belum cukup solid mengingat masih berlangsungnya proses rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana di Nusa Tenggara Barat. Secara keseluruhan 2018, peningkatan pertumbuhan ekonomi terjadi di Jawa, Sumatera dan Mapua. Peningkatan pertumbuhan ekonomi di Jawa pada 2018 bersumber terutama dari kegiatan industri pengolahan dan perdagangan sejalan dengan permintaan domestik yang tumbuh tinggi, serta dukungan Pemerintah untuk terus memperkuat daya saing industri nasional. Sementara itu, peningkatan pertumbuhan ekonomi di Sumatera pada 2018 didukung oleh kegiatan perdagangan dan industri pengolahan, terutama pengolahan CPO, untuk memenuhi penyerapan kebutuhan domestik. Di Mapua, perbaikan pertumbuhan pada 2018 dipengaruhi oleh tingginya aktivitas pertambangan hingga paruh pertama 2018 sebelum memasuki fase akhir penambangan terbuka dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) di Papua. 24
4,42 IV 4,34 4,64 II 4,71 III 2018 4,46 IV 4,28 4,29 2016 2017 4,54 2018 Aceh 5,43 Sumut 5,30 Riau 1,28 Sumbar 5,50 Jambi 4,77 Kepri 5,48 Bengkulu 4,76 Kap. Babel 3,70 Sumsel 6,07 Lampung 5,38 KALIMANTAN (8%) 3,37 3,24 3,35 2,52 IV I II III 2017 2018 5,49 IV 4,34 3,91 2,00 2016 2017 2018 Kalbar 5,07 Kalteng 6,12 Kalsel 5,78 Kaltim 5,14 Kaltara 7,69 SULAWESI (6%) 7,49 6,83 6,74 6,88 6,18 IV 2017 II III 2018 IV 7,41 6,69 6,65 2016 2017 2018 Sulut 6,10 Gorontalo 7,25 Sulteng 5,37 Sulbar 5,32 Sulsel 6,47 Sultra 6,23 PDRB > 7,0% 6,0% < PDRB < 7,0% 5,0% < PDRB < 6,0% 4,0% < PDRB < 5,0% 0% < PDRB < 40% JAWA (58,5%) 5,66 5,7 5,65 5,72 IV I II III 2017 2018 5,82 IV 5,72 5,60 5,62 2016 2017 2018 Banten 5,98 Jakarta 6,41 Jawa Barat 5,50 Jawa Tengah 5,28 Jawa Timur 5,65 Yogyakarta 7,39 BALI-NUSA TENGGARA (3%) 5,91 3,21 3,77 3,56 4,36 0,74 3,71 2,68 Bali 7,59 NTB-1,43 NTT 5,32 MALUKU-PAPUA (2,5%) 17,15 17,56 5,42 6,64 IV II III IV 7,41 4,89 6,99 Maluku 6,41 Maluku Utara 8,25 Papua-17,79 Papua Barat 0,18 PDRB < 0% IV I II III IV 2017 2018 9,43 2016 2017 2018 2017 2018 2016 2017 2018 Sumber: BPS, diolah Gambar 2.2. Pertumbuhan Ekonomi Regional Triwulan IV 2018 2.3. Neraca Pembayaran Indonesia Ditengah membaiknya transaksi modal dan finansial, kinerja NPI pada 2018 mencatat defisit sebesar 7,1 miliar dolar AS, seiring dengan peningkatan defisit neraca transaksi berjalan. 2018, surplus transaksi modal dan finansial mencapai 15,7 miliar dolar AS, meningkat signifikan dibandingkan dengan 3,9 miliar dolar AS pada Triwulan III 2018. Peningkatan tersebut terutama didukung oleh membaiknya kinerja investasi portofolio, seiring aliran masuk dana asing pada aset keuangan domestik serta penerbitan obligasi global yang cukup besar, baik oleh pemerintah maupun korporasi. Selain itu, pelaku usaha domestik juga menunjukkan optimismenya terhadap prospek ekonomi domestik dengan melakukan penarikan simpanan di bank luar negeri untuk memenuhi kebutuhan bisnisnya. Hal itu tercermin pada investasi lainnya yang tercatat surplus. Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada Triwulan IV 2018 mengalami surplus sehingga menopang ketahanan sektor eksternal. NPI mencatat surplus sebesar USD5,4 miliar pada Triwulan IV 2018, setelah mengalami defisit sebesar 4,4 miliar dolar AS pada triwulan sebelumnya. Surplus NPI tersebut berasal dari peningkatan surplus transaksi modal dan finansial yang lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan defisit neraca transaksi berjalan (Grafik 2.20). Transaksi Modal dan Finansial Transaksi Berjalan Neraca Keseluruhan Miliar Dolar AS 15,7 5,4 20 15 10 5 0 5 Transaksi modal dan finansial mengalami surplus yang meningkat signifikan seiring dengan tingginya kepercayaan investor dalam dan terhadap prospek perekonomian domestik (Grafik 2.21). Pada Triwulan IV luar negeri I II III IV I II 2015 2016 angka sementara **angka sangat sementara Sumber: Bank Indonesia III IV I* II* III* 2017 IV* I* II* III* 2018 9,1 IV** 10 15 Grafik 2.20. Neraca Pembayaran Indonesia 25
Investasi Lainya Investasi Portofolio Investasi Langsung Transaksi Modal dan Finansial Miliar Dolar AS 15,7 10,4 3,5 2,0 20 15 10 5 0 5 Kenaikan defisit juga didorong oleh peningkatan impor minyak seiring peningkatan rerata harga minyak dunia dan konsumsi BBM domestik. Sementara itu, transaksi modal dan finansial mencatat surplus yang cukup signifikan sebesar 25,2 miliar dolar AS, terutama ditopang aliran masuk modal berjangka panjang. Surplus transaksi modal dan finansial tersebut berlangsung ditengah ketidakpastian di pasar keuangan global yang tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan ketahanan sektor eksternal Indonesia yang tetap terjaga. 10 I II III IV I II III IV I* II* III* IV* I* II* III* IV** 2015 2016 2017 2018 angka sementara **angka sangat sementara Sumber: Bank Indonesia Grafik 2.21. Transaksi Modal dan Finansial Defisit neraca transaksi berjalan meningkat pada Triwulan IV 2018 sejalan dengan permintaan domestik yang kuat, di tengah kondisi global yang kurang kondusif (Grafik 2.22). Defisit neraca transaksi berjalan pada Triwulan IV 2018 tercatat sebesar 9,1 miliar dolar AS (3,57% PDB), lebih tinggi dibandingkan dengan defisit pada triwulan sebelumnya sebesar 8,6 miliar dolar AS (3,28% PDB). Peningkatan defisit neraca transaksi berjalan dipengaruhi oleh penurunan kinerja neraca perdagangan barang nonmigas. Kebijakan pengendalian defisit transaksi berjalan mulai berdampak pada impor yang menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, namun masih cukup tinggi sejalan dengan permintaan domestik yang masih kuat. Pada saat bersamaan, ekspor juga menurun seiring dengan pertumbuhan ekonomi global yang tertahan. Meskipun demikian, defisit neraca transaksi berjalan yang lebih besar tertahan oleh perbaikan neraca pendapatan primer, terutama terkait pembayaran bunga surat utang pemerintah yang lebih rendah, dan kenaikan surplus jasa perjalanan, antara lain didukung oleh penyelenggaraan Asian Para Games di Jakarta dan Pertemuan Tahunan IMF World Bank di Bali. Memasuki awal Triwulan I 2019, neraca perdagangan mencatat defisit sebagai pengaruh dari kondisi global. Neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit 1,16 miliar dolar AS pada Januari 2019, lebih tinggi dari defisit bulan sebelumnya sebesar 1,03 miliar dolar AS (Grafik 2.23). Defisit tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan defisit neraca perdagangan migas akibat penurunan ekspor migas yang lebih besar dibandingkan dengan penurunan impor migas. Sementara itu, defisit neraca perdagangan nonmigas tidak banyak berbeda dibandingkan dengan bulan sebelumnya ditunjang peningkatan ekspor nonmigas di tengah impor nonmigas yang masih kuat. Defisit neraca perdagangan migas tercatat sebesar 0,45 miliar dolar AS pada Januari 2019, meningkat dibandingkan dengan defisit pada bulan sebelumnya sebesar 0,28 miliar dolar AS. Defisit tersebut dipengaruhi penurunan ekspor migas dari 1,75 miliar dolar AS pada Desember 2018 menjadi 1,23 miliar dolar AS pada Januari 2019. Penurunan terutama terjadi pada komponen hasil minyak dan minyak mentah sejalan dengan penurunan volume ekspor dan harga minyak. Penurunan ekspor migas ini lebih besar dibandingkan dengan penurunan impor migas yang tercatat 1,69 miliar dolar AS pada Januari 2019, turun 0,34 miliar dolar AS (mtm) dibandingkan dengan capaian bulan sebelumnya. Penurunan impor migas juga terjadi pada komponen hasil minyak dan minyak mentah, seiring harga minyak dan volume impor yang menurun. NPI mengalami defisit untuk keseluruhan 2018 yang disebabkan oleh defisit transaksi berjalan, di tengah surplus transaksi modal dan finansial. Defisit NPI tercatat sebesar 7,1 miliar dolar AS pada 2018, berbalik dari surplus sebesar 11,6 miliar dolar AS pada tahun sebelumnya. Defisit neraca transaksi berjalan tercatat 31,1 miliar dolar AS atau 2,98% dari PDB pada 2018, lebih besar dari defisit sebesar 16,2 miliar dolar AS atau 1,6% PDB pada tahun sebelumnya. Defisit transaksi berjalan pada 2018 tersebut masih berada dalam batas yang aman. Defisit transaksi berjalan terutama dipengaruhi oleh impor nonmigas yang tinggi, khususnya bahan baku dan barang modal, sebagai dampak dari kuatnya aktivitas ekonomi dalam negeri, di tengah kinerja ekspor nonmigas yang terbatas. Defisit neraca perdagangan nonmigas tercatat sebesar 0,70 miliar dolar AS pada Januari 2019, tidak banyak berubah dibandingkan dengan defisit pada bulan sebelumnya sebesar 0,75 miliar dolar AS. Kondisi ini dipengaruhi kenaikan ekspor nonmigas di tengah impor nonmigas yang stabil. Ekspor nonmigas tercatat 12,63 miliar dolar AS, naik sebesar 0,05 miliar dolar AS (mtm) dari capaian Desember 2018. Ekspor nonmigas tersebut didominasi oleh komponen kendaraan dan bagiannya, mesin/peralatan listrik, serta besi dan baja. Sementara itu, impor nonmigas tercatat 13,34 miliar dolar AS, dimana kenaikan permintaan impor antara lain terjadi pada impor bahan kimia organik, plastik dan barang dari plastik, serta besi dan baja. 26
Miliar Dolar AS % PDB 8 6 4 2 0 2 -4 6 -8 -10 -12 -14 2,0 1,6 2,6 3,6 9,1 7,0 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 Net Sektor Publik Net Sektor Swasta Liabilitas Investasi Portofolio 8 6 4 2 0 2 4 III II 2015 IV III II 2016 IV I* II* III* 2017 IV* I* II* III* IV** 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 2017 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 2018 9 10 11 12 1 2 2019 Neraca Jasa Neraca Pendapatan Stunder Neraca Pedagangan Neraca Pendapatan Primer Transaksi Berjalan Defisit TB/PDB (%) (skala kanan) Sumber: Bank Indonesia Sumber: BPS, diolah Grafik 2.22. Transaksi Berjalan Grafik 2.24. Aliran Modal Asing Aliran masuk modal asing berlanjut hingga Februari 2019. Aliran masuk modal asing pada Januari 2019 tercatat sebesar 2,2 miliar dolar AS (Grafik 2.24), yang terjadi pada sektor publik maupun swasta. Aliran modal asing masuk ke sektor publik terutama pada instrumen SUN Rupiah, sedangkan ke sektor swasta utamanya terjadi pada instrumen saham. Pada Februari 2019, aliran masuk modal asing pada instrumen SUN Rupiah masih berlanjut. Secara keseluruhan, aliran modal masuk asing pada Februari 2019 (hingga tanggal 15) tercatat sebesar 1,4 miliar dolar AS. oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah. Posisi cadangan devisa pada akhir Januari 2019 tersebut setara dengan pembiayaan 6,7 bulan impor atau 6,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Bank Indonesia memandang cadangan devisa tetap memadai didukung keyakinan terhadap stabilitas dan prospek perekonomian domestik yang tetap baik, serta kinerja ekspor yang tetap positif. Posisi cadangan devisa masih berada pada level yang aman meskipun sedikit menurun pada Januari 2019. Posisi cadangan devisa tercatat 120,7 miliar dolar AS pada Desember 2018, setara dengan pembiayaan 6,7 bulan impor atau 6,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sebesar 3 bulan impor. Posisi cadangan devisa tersebut sedikit turun menjadi 120,1 miliar dolar AS pada Januari 2019 (Grafik 2.27). Penurunan cadangan devisa pada Januari 2019 tersebut terutama dipengaruhi Ke depan, kinerja NPI diprakirakan membaik dan dapat terus menopang ketahanan sektor eksternal. Koordinasi yang kuat dan langkah-langkah konkret yang telah ditempuh Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia untuk mendorong ekspor dan menurunkan impor diyakini akan berdampak positif dalam mengendalikan defisit transaksi berjalan sehingga turun menuju kisaran 2,5% dari PDB di 2019. Pada saat yang bersamaan, Bank Indonesia akan terus mencermati perkembangan global yang dapat memengaruhi prospek NPI, khususnya terkait perkembangan volume perdagangan dunia dan Miliar Dolar AS Bulan 3 150 10 2 120 6,5 120,1 9 8 1 7 90 6 0 5 60 4 1 3 Nonmigas Migas Total 2 3 30 0 2 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 1 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Sumber: Bank Indonesia *Angka Sementara **Angka Sangat Bulan Impor dan Pembayaran Utang Pemerintah (Skala kanan) Cadangan Devisa Sumber: Bank Indonesia Grafik 2.23. Neraca Perdagangan Grafik 2.25. Cadangan Devisa 27
harga komoditas global yang cenderung menurun. Bank Indonesia akan terus memperkuat bauran kebijakan guna menjaga stabilitas perekonomian, serta memperkuat koordinasi dalam mendorong kelanjutan reformasi struktural khususnya dalam menopang keseimbangan eksternal. kebijakan dengan Pemerintah ZAR BRL THB IDR CNY TRY JPY SGD MYR PHP EUR 0,94 Januari 2019 vs Desenber 2,76 3,94 2,73 2,92 2,39 3,55 1,37 1,55 2,72 1,33 2,91 1,21 1,02 0,93 0,74 0,71 0,24 0,31 1,29 6,42 7,82 2.4. Nilai Tukar Rupiah KRW INR 1,85 0,05 0,16 0,08 Point-to-point Average % 4,0 2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 Sumber: Reuters, Bloomberg, diolah Nilai tukar rupiah menguat pada akhir 2018 ditopang aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik seiring terjaganya fundamental ekonomi domestik dan tetap tingginya daya tarik aset keuangan domestik serta berkurangnya ketidakpastian pasar keuangan global tukar Rupiah menguat sehingga menopang Nilai berlanjutnya stabilitas perekonomian. Rupiah pada Triwulan IV 2018, secara point to point menguat sebesar 3,63% dibandingkan dengan level pada akhir Triwulan III 2018, ditopang NPI yang mencatat surplus. Penguatan Rupiah berlanjut pada Januari 2019 yang mencapai 2,92% dan terus berlanjut pada Februari 2019 (Grafik 2.26). Tren penguatan Rupiah pada awal 2019 ditopang berlanjutnya aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik seiring fundamental ekonomi domestik yang terjaga dan daya tarik aset keuangan domestik yang tetap tinggi serta ketidakpastian pasar keuangan global yang berkurang. Grafik 2.27. Apresiasi/Depresiasi Nilai Tukar Kawasan Januari 2019 vs Desember 2018 oleh mata uang dolar AS yang cenderung melemah secara global. Pelemahan mata uang dolar AS terhadap berbagai mata uang dunia ini dipicu oleh ekspektasi arah kebijakan The Fed yang less hawkish, optimisme negosiasi dagang antara AS-Tiongkok sehingga menurunkan kekhawatiran trade tension, serta dinamika politik di AS yang kemudian mendorong pelemahan US dollar di pasar keuangan global. Dari sisi domestik, fundamental ekonomi yang tetap baik dan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan yang terjaga memberikan pengaruh positif untuk Rupiah. Perekonomian domestik yang kondusif tersebut antara lain tercermin dari inflasi yang rendah dan stabil serta posisi cadangan devisa pada akhir 2018 yang masih kuat. Penguatan Rupiah berlanjut pada Januari 2019 dan awal Februari 2019 ditopang aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik. Kondisi tersebut sejalan dengan pergerakan mayoritas mata uang negara kawasan (Grafik 2.27). Penguatan Rupiah antara lain dipengaruhi aliran masuk modal asing pada bulan Januari 2019 dan berlanjut pada Februari 2019 (Grafik 2.28). Tren penguatan Rupiah Pada Triwulan IV 2018 rupiah cenderung menguat searah dengan pergerakan mayoritas mata uang kawasan didorong Juta Dolar AS Rata-rata Triwulanan Rata-rata Bulanan IDR/USD 15.500 15.250 SBSN SAHAM SUN SBI 4.000 3.000 14,798 15.000 2.000 14,601 14,798 14,155 14,040 14.750 14.500 1.000 13,952 11,493 14.250 0 14,109 14.000 1.000 13,576 11,031 13.750 13.500 2.000 13.250 3.000 1 2 3 4 5 6 7 2018 8 9 10 11 12 1 2019 2 1 3 5 7 2016 9 11 1 3 5 7 2017 9 11 1 3 5 7 2018 9 11 1 2019 Sumber: Reuters, Bloomberg, diolah, data s.d. 20 Februari 2019 Sumber: Bank Indonesia, IDX, Bloomberg; data s.d. 20 Februari 2019 Grafik 2.26. Apresiasi/Depresiasi Nilai Tukar Kawasan Triwulan IV vs Triwulan III 2018 Grafik 2.28. Aliran Modal Asing 28
yang ditopang oleh berlanjutnya aliran masuk modal asing didorong oleh faktor domestik maupun global. Dari sisi domestik, fundamental ekonomi yang tetap baik dan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan yang terjaga mendorong aliran masuk modal asing ke perekonomian domestik. Selain itu, imbal hasil aset keuangan domestik juga masih tetap menarik bagi investor asing. Perekonomian domestik yang kondusif tersebut antara lain tercermin dari rilis data pertumbuhan PDB Indonesia Triwulan IV 2018 sebesar 5,18%, yang merupakan pencapaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. PDB Triwulan IV sebesar 5,18% tersebut lebih tinggi dari ekspektasi pasar sebesar 5,10% dan PDB pada triwulan sebelumnya sebesar 5,17%. Sementara itu, dari sisi global, sentimen positif bersumber dari ketidakpastian pasar keuangan global yang berkurang seiring kebijakan the Fed yang cenderung less hawkish dan optimisme hubungan dagang AS-Tiongkok ditengah ketidakpastian Brexit, turut menopang dinamika Rupiah. Tren penguatan Rupiah diikuti kenaikan volatilitas namun tetap terjaga. Volatilitas Rupiah pada Triwulan IV 2018 meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada Triwulan IV 2018, secara rata-rata triwulan volatilitas Rupiah meningkat menjadi 11,56% kendati lebih rendah dibandingkan volatilitas rata-rata negara kawasan yang sebesar 15,07% (Grafik 2.29). Sejalan dengan hal tersebut, volatilitas Rupiah secara YTD 2019 juga meningkat mencapai 11,63% kendati lebih rendah dibandingkan volatilitas rata-rata negara kawasan yang sebesar 12,62% (Grafik 2.30). Volatilitas rupiah tersebut juga masih lebih rendah dibandingkan dengan volatilitas mata uang emerging market lainnya khususnya Rand Afrika Selatan, Real Brasil dan Lira Turki. Secara bulanan, volatilitas Rupiah pada Januari 2019 meningkat dibandingkan dengan volatilitas pada bulan sebelumnya, namun kembali menurun pada Februari 2019. Pada Januari 2019, secara rata-rata bulanan volatilitas Rupiah melanjutkan 2018 YTD 2019 Rata-rata YTD 2019 12,62 ZAR BRL TRY IDR THB MYR PHP INR Sumber: Reuters, Bloomberg, diolah Grafik 2.30. Volatilitas Nilai Tukar Tahunan peningkatan menjadi 13,05% dibandingkan dengan volatilitas bulan sebelumnya sebesar 9,98%. Dengan perkembangan tersebut, pada Februari 2019 (per 20 Februari), volatilitas Rupiah secara rata-rata bulanan turun menjadi sebesar 9,23%. Ke depan, Bank Indonesia memandang nilai tukar Rupiah akan bergerak stabil sesuai mekanisme pasar. Pada awal Februari 2019, ketidakpastian pasar keuangan global cenderung berkurang seiring normalisasi kebijakan moneter di negara maju yang cenderung tidak seketat perkiraan semula dan ketegangan hubungan dagang AS-Tiongkok yang berkurang. Kenaikan suku bunga Fed Fund Rate (FFR) diprakirakan akan lebih rendah dan pengurangan neraca bank sentral menjadi lebih kecil dari rencana. Selain itu, stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan yang tetap terjaga dan prospek ekonomi Indonesia yang membaik diharapkan mampu menopang pergerakan nilai tukar Rupiah ke depan. % 3 5 30 25 20 15 10 5 0 2.5. Utang Luar Negeri % 60 Triwulan III 2018 Triwulan IV 2018 Rata-rata Triwulan IV 2018 15,07 50 40 30 20 10 0 Perkembangan ULN Indonesia tetap terkendali dengan struktur yang sehat. Hal ini tercermin antara lain dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir Desember 2018 yaitu sebesar 36% atau masih lebih baik dibandingkan dengan rata-rata negara peers. TRY ZAR BRL INR IDR THB MYR PHP Sumber: Reuters, Bloomberg, diolah Grafik 2.29. Volatilitas Nilai Tukar Triwulanan 29
Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir Triwulan IV 2018 tetap terkendali dengan struktur yang sehat. Posisi ULN Indonesia pada akhir Triwulan IV 2018 tercatat 376,8 miliar dolar AS, terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar 186,2 miliar dolar AS, serta utang swasta termasuk BUMN sebesar 190,6 miliar dolar AS. Posisi ULN tersebut meningkat 17,7 miliar dolar AS dibandingkan dengan posisi pada akhir triwulan sebelumnya karena neto transaksi penarikan ULN dan pengaruh penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sehingga utang dalam rupiah yang dimiliki oleh investor asing tercatat lebih tinggi dalam denominasi dolar AS. Secara tahunan, ULN Indonesia pada akhir Triwulan IV 2018 tumbuh 6,9% (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada akhir triwulan sebelumnya sebesar 4,2% (yoy). Peningkatan pertumbuhan ULN tersebut bersumber dari pertumbuhan ULN pemerintah maupun ULN swasta. ULN dan mengoptimalkan perannya dalam mendukung pembiayaan pembangunan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian. 2.6. Perkembangan Pasar Uang Rupiah dan Pasar Valuta Asing Meski menghadapi tantangan eksternal, pasar uang dan pasar valas tetap resilien dengan ketersediaan likuiditas yang memadai. Posisi ULN pemerintah pada akhir Triwulan IV 2018 tercatat 183,2 miliar dolar AS, meningkat 7,1 miliar dolar AS dibandingkan dengan posisi pada akhir triwulan sebelumnya. Peningkatan terutama karena kenaikan arus masuk dana investor asing di pasar SBN domestik sejalan dengan perekonomian domestik yang kondusif dan imbal hasil yang tetap menarik, serta ketidakpastian pasar keuangan global yang sedikit mereda. Selain itu, peningkatan tersebut juga dipengaruhi oleh penerbitan SBN valuta asing dalam rangka pre-funding fiskal tahun 2019. Secara tahunan, ULN pemerintah pada akhir Triwulan IV 2018 tumbuh 3,3% (yoy). tersebut Kondisi tersebut merupakan dampak dari tren normalisasi kebijakan moneter negara maju serta perkembangan perang dagang AS dan Tiongkok. Di sisi domestik, meningkatnya konsumsi masyarakat menjelang hari raya Natal dan tahun baru turut mendorong pengetatan likuiditas pasar. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, pasar uang dan pasar valas tetap resilien dengan ketersediaan likuiditas yang memadai guna menyangga kebutuhan menjelang akhir tahun. 2.6.1. Perkembangan Pasar Uang Posisi ULN swasta pada akhir Triwulan IV 2018 meningkat 10,6 miliar dolar AS dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh peningkatan posisi kepemilikan surat utang korporasi oleh investor asing. ULN swasta sebagian besar dimiliki oleh sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas (LGA), serta sektor pertambangan dan penggalian. Pangsa ULN di keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 73,8%. Secara tahunan, ULN swasta pada akhir Triwulan IV 2018 tumbuh meningkat sebesar 10,9% (yoy). Struktur ULN Indonesia tetap sehat. Hal ini tercermin antara lain dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir Desember 2018 yaitu sebesar 36%. Rasio tersebut masih berada di kisaran rata-rata negara peers. Di samping itu, struktur ULN Indonesia tetap didominasi ULN berjangka panjang yang memiliki pangsa 86,3% dari total ULN. Bank Indonesia dan Pemerintah terus berkoordinasi untuk memantau perkembangan IV 2018, rata-rata harian nominal Selama Triwulan transaksi pasar uang rupiah tercatat Rp33,9 triliun per hari, turun sebesar 4,0% (qtq) dibanding Triwulan III 2018 yang mencapai Rp 34,9 triliun per hari. Penurunan volume di pasar uang terjadi akibat penurunan transaksi FX-Swap. Sedangkan transaksi Pasar Uang Antarbank (PUAB) dan Repo justru mengalami peningkatan yang konsisten pada 2018. Penurunan FX-Swap diyakini merupakan hal yang wajar, mengingat volatilitas nilai tukar yang tinggi akibat tekanan eksternal, yang mendorong pelaku pasar mengurangi eksposurnya. Selain itu, volume transaksi sebesar Rp33,9 triliun per hari pada Triwulan IV 2018, masih melampaui target awal tahun yang ditetapkan sebesar Rp 33 triliun per hari. Bank pendalaman pasar keuangan sebagai upaya menjaga momentum pertumbuhan volume transaksi. Pendalaman dilakukan dengan melakukan edukasi dan sosialisasi pada pelaku ini didukung dengan upaya penguatan pasar. Hal Indonesia terus mendorong 30
kredibilitas suku bunga benchmark pasar uang, melalui IndoNIA, penyempurnaan JIBOR, serta implementasi diseminasi instrumen Negotiable informasi pricing Certificate Deposit (NCD), di pasar sekunder. 8,00% potensi kenaikan suku bunga pasar. 7,50% 7,00% 10.000 Police Rate PUAB O/N 6,00% 5,50% 2.6.1.1. Perkembangan Pasar Uang Uncollateralized 5,00% Pada Triwulan IV 2018, rata-rata harian nominal transaksi pasar uang antarbank (PUAB) uncollateralized naik tipis dari triwulan sebelumnya sebesar Rp18,7 triliun per hari, menjadi Rp19,2 triliun per hari atau naik tipis sebesar 1,5% (Grafik 2.31). Pada triwulan laporan volume rata-rata mengalami peningkatan, seiring meningkatnya konsumsi domestik dan kebutuhan likuiditas menjelang hari raya Natal dan tahun baru. 4,50% 4,00% 3,50% TW-I TW-II TW-II TW-III TW-IV TW-I TW-III TW-IV TW-I TW-II TW-III TW-IV 2016 2017 2018 Grafik 2.32. Perkembangan Suku Bunga Pasar Uang Antarbank Jumlah transaksi PUAB uncollateralized menurun dari 220 transaksi per hari menjadi 215 transaksi per hari, terutama pada tenor overnight, satu minggu, dua minggu dan satu bulan. Jumlah transaksi pada tenor lainnya (dua s.d. empat hari, tiga minggu dan tiga bulan) lebih banyak ditransaksikan dibanding triwulan sebelumnya. Di sisi pangsa tenor, transaksi PUAB didominasi tenor O/N sebanyak 130 transaksi atau 60,6% dari keseluruhan transaksi. Pangsa terbesar berikutnya ada pada tenor dua hari sampai empat hari sebesar 17,5%. Rata rata harian suku bunga overnight PUAB pada Triwulan IV 2018 naik dari Triwulan III 2018 sebesar 5,15% menjadi sebesar 5,71% (Grafik 2.32). Suku bunga PUAB untuk tenor satu bulan naik dari sebesar 6,64% menjadi 7,18%. Kenaikan suku bunga tersebut didorong naiknya suku bunga acuan BI 7-day Reserve Repo Rate sebesar 175 basis points (bps) sejak Mei 2018. Kenaikan ini juga mencerminkan efektivitas transmisi kebijakan moneter, yang memiliki arah pre-emptive, front loading dan ahead of the curve terhadap transaksi PUAB pada saat Meningkatnya volume normalisasi kebijakan moneter negara maju dan memanasnya situasi geopolitik, merupakan bentuk resiliensi pasar uang domestik terhadap shock eksternal. Hal tersebut juga memberikan sinyal pasar uang domestik tetap mampu menjaga ketersediaan likuiditas yang cukup. 2.6.1.2. Perkembangan Pasar Uang Collateralized (Repo) Pada Triwulan IV 2018, rata-rata harian nominal transaksi repo naik 5,4% (qtq), dari Rp728 miliar menjadi Rp771 miliar per hari (Grafik 2.33). Berdasarkan pembagian tenor, nominal transaksi repo bertenor dua minggu dan satu bulan mengalami peningkatan relatif signifikan. Sedangkan penurunan transaksi secara umum diwakili repo bertenor overnight dan dua sampai empat hari. Miliar Rp 21.000 19.000 O/N 2-4Hr 1 M >1 M Frekuensi 240 220 1600 1400 on 2-4 1m 2m 3m 1b 2b 3b above 3b 17.000 200 1200 15.000 180 1000 13.000 160 800 11.000 600 5.000 140 400 9.000 120 200 5.000 TW-I TW-II TW-III TW-IV TW-I TW-II TW-III TW-IV TW-I TW-II TW-III TW-IV 100 0 TW-I TW-II TW-III TW-IV TW-I TW-II TW-III TW-IV TW-I TW-II TW-III TW-IV 2016 2017 2018 2016 2017 2018 Grafik 2.31. Perkembangan Transaksi Pasar Uang Antarbank Grafik 2.33. Nominal Transaksi Repo 31
$ Miliar 9,50% 7,0 8,50% 6,0 SPOT SWAP FORWARD OPTION CCS CSO 7,50% 6,50% 5,0 4,0 1,3 1,3 1,6 1,3 1,6 1,8 1,5 1,6 1,6 1,8 1,7 1,7 1,5 SUN 1,7 1,6 1,6 3,0 5,50% 2,0 4,50% Puab 1 bulan Repo 1 bulan 1,0 3,0 3,0 2,8 2,8 3,0 3,2 3,2 3,1 3,1 3,6 3,4 3,3 3,9 4,0 3,1 3,1 3,50% TW-I TW-II TW-III 2016 TW-IV TW-I TW-II TW-III TW-IV TW-I TW-II TW-III TW-IV 2017 2018 0,0 TW-I TW-II TW-III TW-IV TW-I TW-II TW-III TW-IV TW-I TW-II TW-III TW-IV TW-I TW-II TW-III TW-IV 2015 2016 2017 2018 Grafik 2.34. Suku Bunga Pasar Uang Antarbank dan Repo Tenor 1 bulan Grafik 2.35. RRH Transaksi Valuta Asing Meskipun pangsa repo masih terkonsentrasi pada transaksi bertenor satu minggu dengan persentase sebesar 44%, namun pola tersebut mengindikasikan adanya shifting dari tenor jangka pendek menuju tenor berjangka panjang. Pergeseran tenor pada transaksi repo ini merupakan strategi paling umum dilakukan ketika outlook suku bunga memiliki kecenderungan naik. Pergeseran tersebut juga mencerminkan meningkatnya kesadaran pelaku pasar bahwa karakteristik transaksi repo yang bersifat collateralized, lebih aman ditransaksikan pada tenor lebih panjang. Secara umum suku bunga repo bergerak seiring dengan peningkatan suku bunga acuan BI-7RRR. Kenaikan suku bunga repo hampir terjadi di setiap tenor. Suku bunga repo (repo rate) cenderung berada di bawah suku bunga PUAB, terutama untuk repo bertenor tiga minggu (Grafik 2.34). dampak meredanya arus dana keluar (capital outflow) di pasar saham dan pasar obligasi domestik. Dari sisi global, meredanya isu terkait normalisasi Fed Funds Rate (FFR) juga mengurangi sentimen negatif pelaku pasar. Rata-rata harian (RRH) nominal transaksi valas pada Triwulan IV 2018 berkurang 0,04 miliar dolar AS, terutama terjadi pada transaksi Spot seiring dengan menurunnya kebutuhan transaksi pelaku pasar menjelang akhir tahun 2018. Rata-rata harian transaksi Spot pada periode laporan tercatat sebesar 3,1 miliar dolar AS, turun 1,27% (qtq) dibanding triwulan sebelumnya. Sementara itu, rata-rata harian transaksi Swap naik 1,01% menjadi 1,6 miliar dolar AS. Rata-rata harian transaksi forward turun 11,44% menjadi 0,2 miliar dolar AS. Sedangkan untuk transaksi Option, Cross Currency Swap (CCS) serta Call Spread Option (CSO) cenderung stagnan dan tidak banyak mengalami perubahan secara qtq. Salah satu tantangan pasar repo ke depan adalah tren meningkatnya suku bunga pasar yang dapat memberikan kompleksitas transaksi. Hal ini mempertimbangkan pelaku pasar harus secara aktif melakukan margin maintenance dalam hal terjadi penurunan nilai underlying (nilai pasar surat berharga). Sebagai respons atas risiko tersebut, Bank Indonesia terus mendorong pelaku pasar agar lebih aktif bertransaksi di pasar repo dengan melakukan capacity building melalui pendalaman GMRA Indonesia Annex dan mekanisme operasionalisasi transaksi repo. 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 SPOT DERATIF Komposisi Transaksi Valas Derifaktif Porsi derivatif 39% 31 39% 31 42% 40% 38% 36% 34% 2,0 1,0 2.0 2,0 32% 2.6.2. Perkembangan Transaksi di Pasar Valuta Asing 0,0 TW-I TW-II TW-III TW-IV TW-I TW-II TW-III TW-IV TW-I TW-II TW-III TW-IV TW-I TW-II TW-III TW-IV 2015 2016 2017 2018 30% Nominal transaksi valuta asing (valas) di pasar domestik pada Triwulan IV 2018 cenderung bergerak konsolidatif ini merupakan dibanding triwulan sebelumnya. Hal Grafik 2.36. Komposisi Transaksi Valas Derivatif 32
2.7. Perkembangan Sistem Keuangan Stabilitas sistem keuangan tetap terjaga, meskipun terjadi peningkatan tekanan ketidakpastian ekonomi global selama 2018. Hal tersebut didukung oleh fundamental ekonomi yang kuat. Sentimen positif dalam negeri juga mendorong penguatan harga aset di pasar domestik, antara lain terkendalinya inflasi, mulai stabilnya suku bunga acuan dan penguatan Rupiah. Sedangkan sentiment negatif yang menahan pergerakan bursa domestik dan luar negeri antara lain pengaruh perang dagang Tiongkok dan Amerika Serikat, melemahnya perekonomian Tiongkok, serta kenaikan FFR yang menyebabkan berkurangnya likuiditas global. Pasar Obligasi Pada Triwulan IV 2018, Indeks Stabilitas Sistem Keuangan (ISSK) tercatat sebesar 1,06. Tekanan stabilitas sistem keuangan cenderung meningkat dibandingkan dengan Triwulan IV 2017 dengan ISSK tercatat 0,77. Tekanan tersebut merupakan dampak dari ketidakpastian kondisi ekonomi global seperti ketegangan hubungan dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan Tiongkok, kondisi geopolitik global yang tidak kondusif, dan kenaikan Fed Fund Rate (FFR). Tekanan stabilitas sistem keuangan tersebut mereda pada akhir 2018 bila dibandingkan dengan ISSK Triwulan III 2018 yang tercatat sebesar 1,17. Tekanan menurun seiring berkurangnya volatilitas nilai tukar Rupiah dan IHSG sebagai dampak dari meredanya eskalasi ketegangan hubungan dagang AS dan Tiongkok serta kenaikan FFR yang lebih gradual. Selain itu, aliran modal investor mulai kembali masuk seiring dengan fundamental ekonomi domestik yang semakin kondusif dan tercermin dari inflasi yang rendah dan pertumbuhan ekonomi yang cukup kuat. Selama Triwulan IV 2018, yield SBN menurun hampir di semua tenor. Yield SBN secara rata-rata mengalami penurunan 25,53 bps. Yield SBN bertenor pendek (1-5 tahun) menurun 18,70 bps, sedangkan yield tenor menengah (6-10 tahun) menurun 14,27 bps, dan tenor panjang (11-30 tahun) menurun 30,05 bps (Grafik 2.37). Dibandingkan triwulan sebelumnya, rata-rata volatilitas yield mengalami penurunan. Volatilitas yield jangka pendek pada periode laporan tercatat 11,06%, triwulan sebelumnya (21,02%), dan periode yang sama tahun sebelumnya (12,05%). Sementara itu, volatilitas yield jangka menengah turun dari 18,90% pada Triwulan III 2018 menjadi 13,66% pada periode laporan, namun lebih tinggi dibandingkan Triwulan IV 2017 (8,85%). Kondisi serupa dialami pada volatilitas yield tenor panjang yang tercatat 9,89% pada periode laporan, menurun dari triwulan sebelumnya (11,30%), namun lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya (5,75%) (Grafik 2.38). Penurunan yield dipengaruhi oleh mulai kembalinya dana asing yang pada Triwulan IV 2018 tercatat sebesar Rp42 triliun karena imbal hasil SBN yang masih tergolong tinggi dan inflasi yang terjaga. lebih rendah dibanding 2.7.1. Perkembangan Pasar Keuangan Secara umum, kinerja pasar keuangan domestik sepanjang Triwulan IV 2018 masih mengalami tekanan, meski tidak sebesar pada triwulan sebelumnya. Penurunan tekanan terlihat dari penurunan yield Surat Berharga Negara (SBN) dan turunnya outflow investor asing pada pasar saham di tengah penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Bertambahnya Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana serta kembali masuknya investor asing ke pasar SBN, setelah keluar pada triwulan sebelumnya, juga mewarnai perkembangan kinerja pasar keuangan pada Triwulan IV 2018. 9,50 9,00 8,50 8,00 7,50 7,00 6,50 6,00 5,50 0 ∆12/31/2018-6/29/2018(RHS) Sep-18 Des-18 1,00 0.80 0,60 0,40 0,20
(0,20) (0,40) (0,60) (0,80) (1,00) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Grafik 2.37. Yield Obligasi Negara 33
Rp Triliun 35 30 Jangka Pendek Jangka Panjang Jangka Menengah 15 10 Net Asing IHSG (RHS) 7.000 6.500 25 20 5 0 6.000 5 5.500 15 10 10 15 5.000 5 20 4.500 0 Jan Mar Mei Jul Sep Nov Jan Mar Mei Jul Sep Nov Jan Mar Mei Jul Sep Nov 25 7 1 - p e S 7 1 - t c O 7 1 - v o N 7 1 - c e D 8 1 - n a J 8 1 - b e F 8 1 - r a M 8 1 - r p A 8 1 - y a M 8 1 - n u J 8 1 - l u J 8 1 - g u A 8 1 - p e S 8 1 - t c O 8 1 - v o N 8 1 - c e D 4.000 Grafik 2.38. Volatilitas Yield Grafik 2.39. Perkembangan dan Net Flow Asing di IHSG Minat investor asing terhadap pasar utang domestik, khususnya SBN, masih tinggi. Kepemilikan asing di SBN pada Triwulan IV 2018 mencapai Rp893 triliun atau 38% dari total kepemilikan obligasi. Kepemilikan asing mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5% (qtq) dan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 7% (yoy) atau Rp57 triliun (Tabel 2.5). sebelumnya, yang meningkat sebesar 10,39% (yoy). Penurunan nilai perdagangan pada triwulan ini disebabkan perilaku wait and see investor sebagai respons terhadap perkembangan perang dagang Tiongkok dan Amerika Serikat, di tengah berkurangnya likuiditas global. Capital inflow selama Triwulan IV 2018 tercatat Rp0,43 triliun, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp1,75 triliun (Grafik 2.40). Rp Miliar Pasar Saham Pada Triwulan IV 2018, kinerja pasar saham mengalami penguatan. IHSG menguat sebesar 3,65% (qtq) atau menjadi 6.194,50 dari sebelumnya 5.976,55 pada akhir Triwulan III 2018. Rata-rata harian nilai transaksi perdagangan saham tercatat Rp8,40 triliun atau meningkat 9,84% (qtq), namun likuiditas perdagangan tetap terjaga (Grafik 2.39). 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 IHSG (RHS) Nilai rata-rata perdagangan saham harian 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 Secara tahunan, rata-rata harian nilai transaksi di pasar saham pada Triwulan IV 2018 mengalami penurunan -3,13% (yoy), lebih rendah dari triwulan yang sama tahun 0 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2014 2015 2016 2017 2018 Grafik 2.40. Perkembangan dan Nilai Rata-rata Perdagangan Harian IHSG 0 Tabel 2.5. Kepemilikan SBN Institusi (RpT) Mar-17 Jun-17 Sep-17 Dec-17 Mar-18 Jun-18 Sep-18 Dec-18 qtq yoy Pangsa Bank: 496 399 582 492 565 461 621 481 23% 2% 20% Bank Indonesia *) 71 176 31 142 94 210 111 253 128% 79% 11% Non-Banks: 1,325 1,377 1,434 1,466 1,526 1,526 1,574 1,634 4% 11% 69% Reksadana 89 92 96 104 104 111 118 119 1% 14% 5% Asuransi 250 254 258 151 167 173 191 202 5% 34% 9% Asing 723 771 819 836 859 830 851 893 5% 7% 38% Dana Pensiun 86 89 87 198 209 219 216 213 1% 7% 9% Individu 66 60 56 60 63 62 64 73 14% 22% 3% Lain-lain 110 111 117 117 125 130 134 134 0% 14% 6% Total 1,891 1,952 2,047 2,100 2,185 2,197 2,307 2,368 2.68% 12.80% 100% 34
190 IHSG (Rebased 1/1/11=100) Volatilitas IHSG (RHS) 35 pasar saham pada Triwulan IV 2018 menurun 0,41% (yoy). 180 170 160 150 140 130 120 30 25 20 15 10 Penguatan IHSG berlawanan dengan pergerakan mayoritas bursa saham negara-negara kawasan Asia yang menurun. Di luar Indonesia, mayoritas bursa Asia terkoreksi cukup dalam dengan pelemahan rata-rata 8,24% qtq. Pelemahan terbesar terjadi di bursa saham Jepang dan Tiongkok akibat dampak perang dagang Tiongkok dan Amerika Serikat (Tabel 2.6). 110 5 100 6 1 - n u J 6 1 - p e S 6 1 - c e D 7 1 - r a M 7 1 - n u J 7 1 - p e S 7 1 - c e D 8 1 - r a M 8 1 - n u J 8 1 - p e S 8 1 - c e D 0 Pasar Reksa Dana Grafik 2.41. Perkembangan dan Volatilitas IHSG Pasar saham mengalami penurunan volatilitas pada IV 2018. Rata-rata volatilitas pasar saham Triwulan berada pada level 17,19%, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 21,95%, namun lebih tinggi dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar 9,19% (Grafik 2.41). Kondisi ini terutama disebabkan penurunan volatilitas saham di sektor perbankan dan infrastruktur seiring terkendalinya inflasi, penguatan nilai tukar Rupiah dan mulai stabilnya suku bunga acuan. Sementara itu, kapitalisasi pasar saham Indonesia naik 4,25% (qtq) menjadi Rp7.023,50 triliun, dibanding triwulan sebelumnya sebesar Rp6.858,37 triliun. Dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya, kapitalisasi Pasar reksa dana masih menunjukkan peningkatan di tengah penurunan underlying aset saham dan obligasi. Peningkatan kinerja reksa dana ditunjukkan dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana yang tumbuh 2,08% (qtq) dari triwulan sebelumnya menjadi Rp505,39 triliun. Dibanding Triwulan IV 2017, NAB reksa dana tumbuh 10,47% (yoy). Perbaikan kinerja tersebut dipengaruhi oleh masih tingginya pembelian (subscriptions) produk reksa dana oleh investor. Dari sisi produk, jumlah produk reksa dana tercatat sebanyak 2.098 produk atau meningkat 3,10% (qtq) dibanding triwulan sebelumnya atau meningkat 18,06% (yoy) dibanding Triwulan IV 2017. Sedangkan unit penyertaan tumbuh 2,10% (qtq) dibandingkan Triwulan III 2018 dan meningkat 15,26%(yoy) dibanding Triwulan IV 2017 (Grafik 2.42) Tabel 2.6. Perkembangan Indeks Saham Regional No Indeks Saham Regional Mar-17 Jun-17 Sep-17 Dec-17 Mar-18 Jun-18 Sep-18 Dec-18 ∆ TW'IV (%) Perubahan yoy (%) 1 Indonesia (IHSG) 5,568.11 5,829.71 5,900.85 6,355.65 6,188.99 5,799.24 5,976.55 6,194.50 3.65 (2.54) 2 Jepang (Nikkei) 18,909.26 20,033.43 20,356.28 22,764.94 21,454.30 22,304.51 24,120.04 20,014.77 (17.02) (12.08) 3 Hong Kong (HSI) 24,111.59 25,764.58 27,554.30 29,919.15 30,093.38 28,955.11 27,788.52 25,845.70 (6.99) (13.61) 4 China (Shanghai) 3,222.51 3,192.43 3,348.94 3,307.17 3,168.90 2,847.42 2,821.35 2,493.90 (11.61) (24.59) 5 Korea Selatan (Kospi) 2,160.23 2,391.79 2,394.47 2,467.49 2,445.85 2,326.13 2,343.07 2,041.04 (12.89) (17.28) 6 Singapore (STI) 3,175.11 3,226.48 3,219.91 3,402.92 3,427.97 3,268.70 3,257.05 3,068.76 (5.78) (9.82) 7 Malaysia (KLCI) 1,740.09 1,763.67 1,755.58 1,796.81 1,863.46 1,691.50 1,793.15 1,690.58 (5.72) (5.91) 8 Thailand (SET) 1,575.11 1,574.74 1,673.16 1,753.71 1,776.26 1,595.58 1,756.41 1,563.88 (10.96) (10.82) 9 Australia (AS30) 5,903.84 5,764.04 5,744.86 6,167.29 5,868.91 6,289.68 6,325.51 5,709.40 (9.74) (7.42) 10 Philippine (PSEi) 7,311.72 7,843.16 8,171.43 8,558.42 7,979.83 7,193.68 7,276.82 7,466.02 2.60 (12.76) 11 India (Sensex) 29,620.50 30,921.61 31,283.72 34,056.83 32,968.68 35,423.48 36,227.14 36,068.33 (0.44) 5.91 12 China (Shenzhen) 1,986.47 1,897.69 1,988.49 1,899.34 1,853.72 1,607.62 1,441.54 1,267.87 (12.05) (33.25) Sources: Bloomberg 35
yoy 600 2500 3,5 500 Jumlah Produk RD (RHS) NAB (Rp T) UP beredar (jt) 2000 3.0 NPL Gross NPL Net 2,37 400 2,5 300 1500 2,0 1000 1,5 1,18 200 1,0 100 500 0,5 0 4 6 8 10 12 2 2015 4 6 8 10 12 2016 2 4 6 8 10 12 2017 2 4 6 8 2018 10 12 0 0 p e S c e D r a M n u J 2013 p e S c e D r a M n u J 2014 p e S c e D r a M n u J p e S 2015 c e D r a M n u J p e S 2016 c e D r a M n u J p e S 2017 c e D r a M n u J p e S 2018 c e D Grafik 2.42.Perkembangan Industri Reksa Dana Grafik 2.43. Rasio Non Performing Loan 2.7.2. Perkembangan Industri Perbankan Industri perbankan tetap menunjukkan kondisi yang terjaga sepanjang Triwulan IV 2018 dan sepanjang 2018 . Kondisi ini didukung tingkat permodalan yang tinggi dan terjaganya risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pasar. 2.7.2.1. Ketahanan Permodalan Industri Perbankan Pada Triwulan IV 2018, ketahanan permodalan industri perbankan tetap kuat. Hal itu tercermin pada rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) yang jauh di atas persyaratan minimum 8%. Rasio CAR perbankan posisi Desember 2018 tercatat 22,89%, meningkat dibanding 22,85% pada triwulan sebelumnya, namun sedikit lebih rendah dibandingkan 23,01% pada triwulan yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan terutama disebabkan pertumbuhan permodalan. Tingkat permodalan yang tinggi ini dapat menjadi penyangga bagi perbankan sebagai bentuk mitigasi peningkatan risiko. pertumbuhan kredit tetap lebih tinggi dari triwulan yang sama tahun sebelumnya. Hal tersebut sebagai dampak positif peningkatan aktivitas perekonomian dan tetap tingginya permintaan konsumsi. Dalam kurun yang sama risiko kredit perbankan menurun sejalan dengan rasio non performing loan (NPL) gross yang sedikit menurun menjadi 2,37% dibanding triwulan sebelumnya sebesar 2,66% dan triwulan yang sama tahun sebelumnya yang tercatat 2,59%. Penurunan tersebut terutama disebabkan penurunan nominal NPL yang lebih besar dari perlambatan pertumbuhan kredit. Rasio NPL masih berada di bawah level indikatif sebesar 5% (Grafik 2.43). Berdasarkan jenis penggunaannya, penurunan risiko kredit terjadi pada KMK, KI dan KK. Rasio NPL Gross KMK, KI dan KK masing-masing 2,82%, 2,43%, dan 1,54%, menurun dibanding dengan triwulan sebelumnya sebesar 3,20%, 2,65%, dan 1,74% (Grafik 2.44). % 2.7.2.2. Perkembangan Kredit dan Risiko Kredit Industri Perbankan Pada Triwulan IV 2018, pertumbuhan kredit industri perbankan tercatat 11,75% (yoy), melambat dari triwulan sebelumnya 12,69% (yoy). Perlambatan terjadi pada jenis Kredit Modal Kerja (KMK), Kredit Investasi (KI), dan Kredit Konsumsi (KK). Pada periode laporan, KMK, KI, dan KK tercatat tumbuh masing-masing 13,03% (yoy), 10,94% (yoy) dan 10,35% (yoy). Angka tersebut menurun dari triwulan sebelumnya yang tercatat masing-masing 13,77% (yoy), 11,83% (yoy) dan 11,66% (yoy). Namun demikian 4,00 3.50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0 KMK 2,82 KI 2,43 Tr 3 2017 Tr 4 2017 Tr 1 2017 Tr 2 2017 Tr 3 2017 Tr 4 2017 KK 1,54 Grafik 2.44. Rasio NPL gross per Jenis Penggunaan 36
10 (%) Tr 3 2017 Tr 4 2017 Tr 1 2017 Tr 2 2017 Tr 3 2017 Tr 4 2017 18% 16% Pertumbuhan DPK (yoy) Pertumbuhan DPK Adj Va (yoy) BI 7 Day RR BI Rate 9,5% 9,0% 8 14% 8,5% 6 12% 8,0% 4,66 10% 7,5% 4 3,79 3,14 8% 7,0% 2,53 2,68 2 1,55 1,33 1,52 1,41 1,33 6% 4% 7,5% 6,0%
2% 5,5% Perdagangan Lain-lain Industri Pengangkutan Konstruksi Pertanian Jasa Dunia Usaha Jasa Sosial Pertambangan Listrik Jan Apr Jul Okt 2014 Jan Apr Jul Okt 2015 Jan Apr Jul Okt Mar Jun Sep Dec Mar Jun Sep Dec 2016 2017 2018 Grafik 2.45. Rasio NPL gross per Sektor Ekonomi Grafik 2.46. Pertumbuhan DPK (yoy) Berdasarkan sektor ekonomi, penurunan risiko kredit pada periode laporan terutama didorong sektor industri, perdagangan, dan lain-lain (Grafik 2.45). Di sisi lain, risiko masih terlihat di sektor pertambangan dan listrik dengan rasio NPL Gross yang mengalami kenaikan dibanding triwulan sebelumnya. meningkat dari 3,17% (yoy) menjadi 5,75% (yoy). Dari sisi pangsa DPK, pangsa deposito, giro, dan tabungan cenderung stabil dari masing-masing 44,58%, 23,97%, dan 31,45% menjadi 44,23%, 23,36%, dan 32,42% pada periode laporan. Bank Indonesia senantiasa berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengevaluasi ketahanan permodalan perbankan dalam menyerap potensi risiko melalui pelaksanaan stress test secara berkala. Selain itu, Bank Indonesia juga secara rutin memantau perkembangan risiko kredit perbankan dan dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan untuk memitigasi peningkatan risiko kredit ke depan. Di tengah melambatnya pertumbuhan DPK, likuiditas perbankan tetap memadai. Kecukupan likuiditas tersebut didukung ketersediaan alternatif sumber dana bank lainnya, antara lain dari ULN, serta rangkaian kebijakan Bank Indonesia yang ditujukan untuk meningkatkan fleksibilitas manajemen likuiditas bank. Sejumlah kebijakan tersebut termasuk peningkatan frekuensi term repo, pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) rata-rata rupiah dari 2% menjadi 3%, pemberlakuan GWM rata-rata valas dan GWM rata-rata syariah, serta pelonggaran threshold fleksibilitas repo PLM dari 2% menjadi 4%. 2.7.2.3. Perkembangan Likuiditas dan Risiko Likuiditas Industri Perbankan Pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) industri perbankan pada Triwulan IV 2018 mengalami perlambatan, menjadi 6,45% (yoy) dari 6,60% (yoy) pada triwulan sebelumnya (Grafik 2.46). Pertumbuhan DPK tersebut juga lebih rendah dibanding dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 9,35% (yoy). Perlambatan terutama dipengaruhi oleh preferensi korporasi menggunakan dana sendiri untuk membiayai kebutuhan operasional usahanya serta penempatan dana IKNB dalam rangka pemenuhan kewajiban kepemilikan SBN. Secara sebelumnya, kecukupan likuiditas juga tercermin dari alat likuid (AL)1 yang naik dari Rp1.073,59 triliun menjadi Rp1.087,27 triliun pada periode laporan (Grafik 2.47). Di sisi lain, rasio alat likuid terhadap non-core deposit (NCD)2 mengalami agregat, dibanding triwulan Rp T Komposisi Alat Likuid Perbankan Rp T 1.000 900 800 6/29/2018 Primary Reserve Tertiery Reserve Secondary Reserve 700 1.200 1.000 800 600 500 600 Pada Triwulan IV 2018, perlambatan pertumbuhan DPK perbankan terjadi pada komponen giro dan tabungan. Pertumbuhan giro dan tabungan menurun dari masing- masing 9,59% (yoy) dan 9,49% (yoy) menjadi 6,61% (yoy) dan 7,29% (yoy). Sementara pertumbuhan deposito 400 300 200 100
400 200
9 3 9 2013 3 9 2014 3 9 2015 3 9 2016 3 9 2017 3 9 2018 Grafik 2.47. Komposisi Alat Likuid Perbankan 1 AL = Kas + Penempatan pada BI + Excess Reserve - GWM 2 Non Core Deposit mencakup 30% Giro + 30% Tabungan + 10% Deposito 37
(%) AL/NCD (%) 120 13 15 100 91,28 12 14 11 80 10 13 60 9 11,73 12 40 20 8 7 6 5 10,81 10,51 10,38 6,29 6,75 6,00 11 10 9
Tw III Tw IV Tw I 2015 Tw II Tw III Tw IV Tw I 2016 Tw II Tw III Tw IV Tw I 2017 Tw II Tw III Tw IV 2018 4 0 1 - c e D 1 1 - r a M 1 1 - n u J 1 1 - p e S 1 1 - c e D 2 1 - r a M 2 1 - n u J 2 1 - p e S 2 1 - c e D 3 1 - r a M 3 1 - n u J 3 1 - p e S 3 1 - c e D 4 1 - r a M 4 1 - n u J 4 1 - p e S 4 1 - c e D 5 1 - r a M 5 1 - n u J 5 1 - p e S 5 1 - c e D 6 1 - r a M 6 1 - n u J 6 1 - p e S 6 1 - c e D 7 1 - r a M 7 1 - n u J 7 1 - p e S 7 1 - c e D 8 1 - r a M 8 1 - n u J 8 1 - p e S 8 1 - c e D 8 Grafik 2.48. Alat Likuid dan Non-Core Deposit (NCD) Grafik 2.49. Suku Bunga Kredit dan Deposito 1 Bulan penurunan dari 92,87% pada triwulan sebelumnya menjadi 91,28% (Grafik 2.48). Meskipun demikian risiko likuiditas perbankan masih terjaga, terlihat dari tingkat rasio AL/NCD yang berada jauh di atas ambang batas 50%. 2.7.2.4. Perkembangan Suku Bunga Industri Perbankan dan Risiko Pasar Kenaikan BI 7-DRR yang diikuti kenaikan suku bunga dana (cost of fund) berdampak terbatas pada meningkatnya nilai rata-rata Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) industri perbankan pada periode laporan. SBDK kredit pemilikan rumah (KPR), kredit konsumsi non-KPR, kredit korporasi, dan kredit ritel pada Triwulan IV 2018 menunjukkan kenaikan masing-masing menjadi 10,23%, 11,37%, 9,91%, dan 10,41%. Tren peningkatan suku bunga masih berlanjut selama triwulan IV 2018 yang didorong oleh kenaikan suku bunga kebijakan (BI 7-Day Repo Rate) sebesar 25 bps dari 5,75 pada Triwulan III 2018 menjadi 6,00 pada Triwulan IV 2018. Suku bunga deposito rupiah satu bulan tercatat mencapai 6,93% pada Triwulan IV 2018, meningkat 64 bps dari 6,29% pada triwulan sebelumnya atau meningkat 109 bps dari triwulan yang sama tahun sebelumnya. Industri perbankan masih menahan kenaikan suku bunga kredit perbankan. Suku bunga kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi mengalami penurunan masing-masing 26 bps, 16 bps dan 17 bps menjadi 10,37%, 10,38%, dan 11,73% pada Triwulan IV 2018. Suku bunga kredit rupiah secara total industri menurun 21 bps menjadi 10,81% pada Triwulan IV 2018 dari 11,03% pada triwulan sebelumnya. Suku bunga kredit rupiah tersebut menurun 50 bps dari 11,32% pada triwulan yang sama tahun sebelumnya. 2.7.3. Perkembangan Industri Institusi Keuangan Non-Bank (IKNB) Sepanjang Triwulan IV 2018, kinerja industri keuangan nonbank (IKNB) tumbuh melambat, baik perusahaan pembiayaan maupun industri asuransi. Pada triwulan laporan, kinerja perusahaan pembiayaan dari sisi aset tumbuh dibanding maupun penyaluran pembiayaan triwulan sebelumnya. Sedangkan kinerja industri asuransi tumbuh melambat dari sisi aset maupun investasi dibanding triwulan sebelumnya. Secara tahunan, kinerja perusahaan pembiayaan dari sisi aset maupun pembiayan pada 2018 melambat dibanding tahun sebelumnya. Begitu pula kinerja industri asuransi pada 2018, melambat, baik dari sisi aset maupun investasi. Tabel 2.7. Perkembangan Nilai Rata-Rata SBDK Industri Perbankan Dec-16 Mar-17 Jun-17 Sep-17 Dec-17 Mar-18 Jun-18 Sep-18 Dec-18 qtq Dec'18-Dec'17 Konsumsi KPR 10.50 10.42 10.39 10.41 10.24 10.18 10.13 10.22 10.23 0.01 (0.01) Konsumsi Non KPR 10.62 11.68 11.66 11.29 11.17 11.04 11.11 11.29 11.37 0.08 0.20 Kredit Korporasi 10.28 10.17 10.20 10.02 9.88 9.78 9.78 9.90 9.91 0.01 0.03 Kredit Ritel 10.54 10.51 10.50 10.48 10.36 10.26 10.22 10.30 10.41 0.12 0.05 38
Tabel 2.8. Perkembangan Penyaluran Pembiayaan 2016 2017 2018 TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV A Kredit Perbankan Posisi (Rp T) Pertumbuhan (Rp T) 4,000,40 (57,73) 4,168,30 167,90 4,212,38 44,08 4,377,20 164,82 4,370,00 (7,20) 4,491,37 121,37 4,543,59 52,21 4,737,94 194,36 4,743,24 5,29 4,974,10 230,86 5,120,10 146,00 5,294,88 174,78 B Pasar Modal* IPO Saham Jumlah Emiten Jumlah Fundraise (Rp T) Rata-rata Fundraise (Rp T) 2 0,11 0,06 7 4,19 0,60 3 6,37 2,12 1,40 0,70 2 0,57 0,29 18 3,22 0,18 6 1,74 0,29 12 4,06 0,34 6 0,72 0,12 23 10,98 0,48 15 2,34 0,16 14 2,39 0,17 Right Issue Jumlah Emiten Jumlah Fundraise (Rp T) Rata-rata Fundraise (Rp T) 2 1,60 0,80 12 35,38 2,95 7 7,77 1,11 13 22,38 1,72 8 9,49 1,19 9 44,27 4,92 4 10,57 2,64 14 23,87 1,70 3 0,85 0,28 13 19,01 1,46 6 6,24 1,04 6 9,35 1,56 Obligasi & Sukuk Jumlah Emisi Jumlah Fundraise (Rp T) Rata-rata Fundraise (Rp T) Total Fundraise Pasar Modal 7 16,39 2,34 18,10 32 40,12 1,25 79,68 15 26,05 1,74 40,19 26 33,62 1,29 57,40 14 23,09 1,65 33,15 40 58,68 1,47 106,17 17 30,56 1,80 42,87 30 44,78 1,49 72,71 13 29,39 2,26 30,97 37 46,86 1,27 76,84 12 21,23 1,77 29,81 20 16,70 0,84 28,44 C Perusahaan Pembiayaan* Posisi (Rp T) Pertumbuhan (Rp T) Total Pasar Modal dan IKNB 365,39 1,13 19,23 372,90 7,51 81,17 378,20 5,30 45,49 387,51 9,31 66,71 395,19 7,68 40,84 406,28 11,09 117,26 410,84 4,56 47,44 414,84 3,99 76,70 419,20 4,37 35,33 427,33 8,12 84,97 435,72 8,40 38,21 436,27 0,54 28,98 Source: Laporan Statistik Pasar Modal OJK Desember minggu ke-4 2018 Pada Triwulan IV 2018, pembiayaan oleh perusahaan pembiayaan menunjukkan peningkatan 0,12% (qtq) atau sebesar Rp0,54 triliun. Angka ini lebih rendah dibanding triwulan yang sama tahun sebelumya yang tumbuh 0,97% (qtq) atau Rp3,99 triliun. Jumlah pembiayaan yang berasal dari pasar modal juga lebih rendah dibanding triwulan IV 2017, terutama pada jumlah penggalangan dana (fundraise) dan emisi pada obligasi dan sukuk (Tabel 2.8). Asuransi Selama Triwulan industri asuransi IV 2018, kinerja tumbuh melambat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Total aset industri asuransi tercatat Rp1.210 triliun, meningkat Rp77,02 triliun dari tahun sebelumnya atau tumbuh 6,80% (yoy). Pertumbuhan aset tahun 2018 tersebut lebih rendah dibanding tahun 2017 yang tercatat (yoy). Secara triwulanan, sebesar mencapai 19,91% aset meningkat Rp 34,51 triliun (2,94%) lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 2,17% namun lebih rendah dibanding posisi yang sama tahun sebelumnya (4,97%) (Grafik 2.50). tersebut lebih rendah dibanding 2017 yang tercatat sebesar 24,56% (yoy). Secara triwulanan, portofolio investasi meningkat Rp30,2 triliun (3%), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 2,62% namun lebih rendah dari posisi yang sama tahun sebelumnya (5,70%). (Grafik 2.50). Pertumbuhan tingkat investasi sebesar 3% yang lebih tinggi dibanding pertumbuhan aset sebesar 2,94%, menyebabkan rasio investasi terhadap aset meningkat menjadi 85,70% pada Triwulan IV 2018. Peningkatan portofolio investasi asuransi terutama dalam bentuk SBN dan reksa dana. terhadap Sementara pembayaran klaim bruto menurun dari 145,26% pada Triwulan IV 2017 menjadi 132,54% pada periode laporan. Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, rasio ini relatif stabil yaitu sedikit menurun sebesar 0,36% (Grafik 2.51). Penurunan rasio ini antara lain disebabkan oleh pertumbuhan klaim (16,71%, yoy) lebih tinggi dibandingkan premi yang tumbuh lebih rendah yaitu 6,48%. itu, rasio kecukupan premi Secara agregat, portofolio investasi industri asuransi meningkat Rp64,57 triliun atau tumbuh 6,64% (yoy) dari tahun sebelumnya menjadi Rp1.037 triliun. Pertumbuhan 39
1.400 1.200 Rp Triliun 85,83 85,84 Investasi Aset Rasio Investasi 85,65 % 86 86 450 400 350 Rp Triliun 146,56 145,26 393 Premi Bruto Klaim Bruto Rasio Premi/Klaim Bruto (rhs) 419 % 150 145 1.000 800 1.079 920 1.133 972 1.147 985 1.150 981 1,175 1,006 85,70 1.210 1.037 86 85 300 250 283 271 137,89 310 316 140 600 400 200 85,23 85,27 85 85 200 150 100 50 193 133,16 103 77 208 151 233 132,90 132,54 135 130 85 85 85 125 Sep-17 Dec-17 Mar-18 Jun-18 Sep-18 Dec-18 Sep-17 Dec-17 Mar-18 Jun-18 Sep-18 Dec-18 Grafik 2.50. Aset dan Investasi Industri Asuransi Grafik 2.51. Premi dan Klaim Bruto Industri Asuransi Perusahaan Pembiayaan Secara umum, kinerja perusahaan pembiayaan (PP) tumbuh melambat pada Triwulan IV 2018, dengan risiko yang terjaga. Pembiayaan naik Rp21,43 triliun atau tumbuh 5,17% (yoy) dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan pembiayaan tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 2017 yang tumbuh sebesar 7,05% (yoy). Secara triwulanan, pertumbuhan pembiayaan meningkat sebesar Rp0,54 triliun (0,12%), lebih rendah dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp3,99 triliun (0,97%) (Grafik 2.52). Perlambatan pembiayaan antara lain disebabkan oleh penurunan pembiayaan pada sektor jasa perorangan (28,64%), listrik dan gas (15,62%), pertanian (8,87%), serta sektor kegiatan jasa lainnya (4,70%). Berdasarkan jenisnya, pembiayaan didominasi oleh multiguna dan investasi dengan pangsa masing-masing sebesar 58,78% dan 31,22% dari total pembiayaan. Pangsa pembiayaan multiguna dan investasi sedikit meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat masing-masing 58,44% dan 31,09% (Grafik 2.53). Pada periode risiko kredit perusahaan pembiayaan yang tercermin dari Non Performing Financing (NPF) menurun, dari 3,17% pada Triwulan III 2018 menjadi 2,71%. Secara tahunan, NPF juga lebih rendah dibanding Triwulan IV 2017 (2,96%) (Grafik 2.54). laporan, Selama Triwulan IV 2018, komposisi sumber pendanaan perusahaan pembiayaan terdiri atas pinjaman yang berasal dari dalam negeri (43,96%), pinjaman luar negeri (25,56%), surat berharga (17,20%), dan modal (13,29%). Porsi pendanaan dari dalam negeri yang bersumber dari kredit perbankan relatif lebih rendah dibandingkan Triwulan IV 2017 (45,78%), namun sedikit lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya (43,66%). Dalam periode laporan indikasi adanya switching sumber pendanaan dari dalam negeri ke luar negeri. Pergeseran ini terlihat dari porsi pendanaan dari luar negeri yang lebih tinggi dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya (21,47%) dan Triwulan III 2018 (24,41%) (Grafik 2.55). terdapat Selama periode terdapat 49 perusahaan pembiayaan yang memiliki Utang Luar Negeri (ULN) dengan total outstanding mencapai Rp104,79 triliun. Dari laporan, 500 32 29 26 24 22 19 600 Rp. T Aset Pembiayaan 400 500 300 200 237 244 246 254 255 256 400 300 468 411 477 415 484 419 499 427 511 436 505 436 100 25 23 23 23 24 24 200 117 119 124 126 135 136 100
Sep-17 Dec-17 Mar-18 Jun-18 Sep-18 Dec-18 Sep-17 Dec-17 Mar-18 Jun-18 Sep-18 Dec-18 Syariah Lainya Berdasarkan Persetujuan OJK Multiguna Modal Kerja Investasi Grafik 2.52. Pembiayaan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Jenis Usaha Grafik 2.53. Perkembangan Perusahaan Pembiayaan 40
% Rp. T 4 200 3 2 3,18 2,96 3,25 3,15 3,17 2,71 150 100 13% 17% 26% Share Sumber Perdanaan Per Tw IV 2018 44% Pinjaman DN Pinjaman LN SSB Modal 1 50 NPF
Sep-17 Dec-17 Mar-18 Jun-18 Sep-18 Dec-18 Pinjaman DN Pinjaman LN SSB Modal Grafik 2.54. Rasio Non Performing Financing Grafik 2.55. Sumber Dana Perusahaan Pembiayaan jumlah itu, delapan perusahaan di antaranya memiliki afiliasi kepemilikan perbankan dengan porsi kepemilikan lebih dari 20% dan total outstanding ULN sebesar Rp26,09 triliun3. Pembiayaan yang diberikan ke-8 perusahaan tersebut masih didominasi pembiayaan dalam Rupiah sebesar Rp79,92 triliun. Sedangkan pembiayaan dalam valuta asing hanya Rp1,96 triliun. tercatat 80,72%, sedikit meningkat dibanding triwulan sebelumnya (80,63%) dan lebih baik dari periode yang sama tahun sebelumnya 81,46% (Grafik 2.56). Sementara itu, profitabilitas perusahaan pembiayaan berdasarkan Return on Asset (ROA) dan Return on Equity (ROE) tercatat sebesar 4,34% dan 13,87% pada Triwulan IV 2018. Angka ini menurun dari triwulan sebelumnya (4,35% dan 14,03%). Meskipun suku bunga dalam negeri cenderung menurun, suku bunga ULN ditambah biaya hedging dinilai tetap lebih murah dibanding cost of fund dalam negeri, sehingga sejumlah perusahaan pembiayaan memperbesar porsi pendanaan ULN dalam rangka efisiensi. 2.7.4. Perkembangan Sektor Riil (Sektor Korporasi dan Rumah Tangga) 2.7.4.1. Kinerja Sektor Korporasi4 Kinerja tumbuh melambat juga berdampak pada penurunan efisiensi dan profitabilitas. Rasio Biaya Operasional dibanding Pendapatan Operasional (BOPO) pada periode laporan perusahaan pembiayaan yang Secara umum, kinerja korporasi pada Triwulan III 2018 menunjukkan perbaikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya meski masih terbatas. Kondisi ini tercermin dari peningkatan indikator utama kinerja % % % 60 16 83 50 14 82 12 82 40 10 81 30 8 81 20 6 80 4 80 10 2 79
79 Sep-17 Dec-17 Mar-18 Jun-18 Sep-18 Dec-18 Sep-17 Dec-17 Mar-18 Jun-18 Sep-18 Dec-18 0%-10% 51,49 53,00 53,54 58,82 60,00 58,82 ROA 3,99 4,03 4,36 4,38 4,35 4,34 10,01%-12% 18,81 23,00 20,20 17,65 19,00 20,00 ROE 82,97 12,28 13,20 13,97 14,03 13,87 >12% 29,70 24,00 26,26 23,53 21,00 21,18 BOPO (RHS) 29,70 81,46 80,02 80,37 80,63 80,72 Grafik 2.56. Suku Bunga Pinjaman Bank Kepada Perusahaan Pembiayaan Grafik 2.57. Perkembangan ROA, ROE dan BOPO Perusahaan Pembiayaan 3 Data ULN individual PP menggunakan posisi November 2018 4 Korporasi yang dimaksud merupakan korporasi publik nonkeuangan. 41
Tabel 2.9. Kinerja Korporasi Publik Tw III 2017 dan Tw III 2018 No Sektor ROA ROE DER Current Ratio TA/TL Asset TO Inventory TO 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 1 Pertanian 3,99% 2,61% 7,84% 5,17% 0,70 0,78 1,25 1,46 2,05 1,99 0,62 0,59 7,94 6,59 2 Industri Dasar & Kimia 3,07% 5,10% 6,06% 10,39% 0,67 0,76 1,47 1,66 2,04 1,91 0,72 0,72 5,47 5,62 3 Industri Barang Konsumsi 12,50% 12,80% 21,25% 21,80% 0,30 0,31 1,91 1,84 2,43 2,41 1,29 1,29 5,08 5,26 4 Infrastruktur, Utilitas & Transportasi 3,91% 3,10% 9,29% 7,63% 0,83 0,95 1,00 0,82 1,73 1,65 0,53 0,53 61,58 54,77 5 Aneka Industri 4,83% 5,54% 10,71% 12,48% 0,68 0,67 1,12 1,18 1,81 1,78 0,76 0,77 7,88 7,26 6 Pertambangan 6,75% 6,96% 14,58% 15,09% 0,67 0,70 1,66 1,40 1,90 1,82 0,50 0,64 12,36 13,66 7 Properti & Real Estate 4,49% 4,11% 9,33% 9,05% 0,58 0,70 1,68 1,71 1,89 1,79 0,34 0,33 1,99 2,12 8 Perdagangan, Jasa & Investasi 3,44% 3,84% 6,47% 7,44% 0,48 0,45 1,52 1,54 2,09 2,04 0,95 0,99 7,64 7,42 Agregat 5,08% 5,26% 10,43% 11,11% 0,61 0,67 1,44 1,42 1,94 1,86 0,69 0,70 6,36 6,42 Sumber: Laporan Keuangan Korporasi di Bursa Efek Indonesia, Bloomberg profitabilitas dan produktivitas korporasi seperti ROA, ROE, Asset Turnover, dan Inventory Turnover. Di tengah peningkatan kinerja, porsi utang korporasi juga mengalami sedikit peningkatan yang tercermin pada Debt to Equity Ratio (DER). Hal ini mengakibatkan indikator likuiditas dan solvabilitas korporasi menurun. Secara sektoral, sektor industri dasar dan sektor aneka industri menunjukkan terbesar, didorong oleh peningkatan profitabilitas peningkatan ekspor bahan kimia, semen, dan besi baja serta kenaikan penjualan kendaraan bermotor. Sejalan dengan perbaikan pada kinerja korporasi, hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia mengindikasikan kegiatan usaha hingga Triwulan IV tahun 2018 tumbuh positif meskipun tidak setinggi pertumbuhan pada triwulan sebelumnya. Hasil survei tersebut menginformasikan nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) pada Triwulan IV 2018 adalah 6,19%, lebih rendah dibandingkan dengan posisi triwulan sebelumnya yang mencapai 14,23%. Nilai SBT tersebut juga sedikit lebih rendah dibanding Triwulan IV 2017 yang mencapai 7,40%. Di sisi lain, pertumbuhan kredit pada sektor korporasi sedikit melambat dibandingkan dengan Triwulan sebelumnya. Kredit sektor korporasi selama Triwulan IV 2018 tumbuh 14,25% (yoy) menjadi Rp2.584,76 triliun. Pertumbuhan tersebut sedikit lebih rendah dibanding Triwulan III 2018 yang tumbuh 14,89%, namun lebih tinggi dibanding triwulan yang sama tahun 2017 yang tumbuh 6,73%. Pertumbuhan kredit pada sektor korporasi diiringi oleh penurunan risiko. Pada Triwulan IV 2018, rasio Non Performing Loan (NPL) tercatat 2,60%, membaik dibanding Triwulan III 2018 (2,87%) maupun Triwulan IV 2017 (3,07%). (% qtq) (% SBT) 5,0 Pertumbuhan (sb.kiri) Nilai SBT SKDU (sb. kanan) 4,21 25,0 2.7.4.2. Kinerja Sektor Rumah Tangga 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 II 2015 III IV II 2016 III IV I 7,40 II 2017 III 20,89 8,23 1,70 IV I 0,42 II 2018 III 3,09 14.23 6,19 IV 9,35 I* 2019 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Survei Konsumen (SK) Bank Indonesia mengindikasikan optimisme konsumen mengalami peningkatan pada Indeks Keyakinan Konsumen pada periode Triwulan IV 2018 tercatat mencapai 127,0, lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya (122,4), maupun periode yang sama tahun sebelumnya (126,4). Meningkatnya keyakinan konsumen didorong oleh membaiknya persepsi konsumen ini dan terhadap kondisi ekonomi saat ekspektasi terhadap kondisi ekonomi ke depan. laporan. )Angka Perkiraan Grafik 2.58. Kegiatan Dunia Usaha Tw IV 2018 42
s i m 150 140 Indeks kredit rumah tangga juga masih terkendali di bawah threshold 5%, dengan NPL tertinggi di kredit pemilikan rumah sebesar 2,42%. i t p O 130 120 s i m i s e P 110 100 2.8. Perkembangan Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 90 IKK IKE IEK Rata-rata IKK Triwulanan 80 1 2 3 4 5 6 7 2017 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 2018 8 9 10 11 12 Grafik 2.59. Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE), Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) Pertumbuhan kredit UMKM selama triwulan IV 2018 lebih baik dibandingkan triwulan III 2018, namun mengalami perlambatan dibanding triwulan IV 2017. Kredit mikro menjadi pendorong pertumbuhan kredit UMKM. Sementara itu, kredit perbankan ke sektor rumah tangga pada Triwulan IV 2018 mencapai Rp1.237,82 triliun atau tumbuh 12,32% (yoy). Pertumbuhan ini masih lebih rendah dibanding periode yang sama tahun sebelumnya maupun triwulan sebelumnya yang tercatat masing-masing tumbuh 12,42% (yoy) dan 13,59% (yoy). Dari sisi penggunaan, sebagian besar kredit rumah tangga terutama ditujukan untuk keperluan multiguna (43,39%) dan kredit pemilikan rumah (39,64%), diikuti kredit kendaraan bermotor (11,35%), kredit rumah tangga lainnya (4,95%), dan kredit pemilikan peralatan rumah tangga (0,68%). Komposisi tersebut relatif tidak mengalami banyak perubahan dibanding tahun sebelumnya. Pertumbuhan kredit rumah tangga diiringi dengan risiko kredit yang tetap terjaga. Rasio NPL gross kredit rumah tangga pada Triwulan IV 2018 tercatat 1,59%, sedikit menurun dibanding periode yang sama tahun sebelumnya (1,65%), maupun triwulan sebelumnya (1,81%). Sedangkan rasio NPL gross untuk masing-masing jenis penggunaan Pada Triwulan IV 2018, penyaluran kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tumbuh tumbuh lebih tinggi sebesar 9,6% (yoy) dibandingkan dengan Triwulan III 2018 sebesar 8,9%. Baki debet kredit UMKM mencapai Rp1.032,64 triliun dengan pangsa kredit UMKM terhadap total kredit perbankan mencapai 19,3%, meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar 19,0%. Jumlah debitur jumlah rekening kredit UMKM, yang tercermin dari UMKM, pada Triwulan IV 2018 tercatat menurun dari 16,7 juta pada triwulan sebelumnya menjadi 14,6 juta rekening. Pertumbuhan ini sejalan dengan hasil Survei Perbankan (SP) yang menunjukkan peningkatan Saldo Bersih Tertimbang (SBT) pertumbuhan kredit baru pada Triwulan IV 2018 sebesar 71,7% lebih tinggi dari Triwulan III 2018 sebesar 21,2% yang bersumber dari peningkatan semua jenis penggunaan kredit baik modal kerja, investasi, maupun konsumsi. Desember 2017 Desember 2018 39,5% 11,3% 39,6% 11,4% 42,5% 6,2% 43,4% 4,9% 0,5% 0,7% Multiguna KPR Kendaraan RT Lainya Peralatan RT Grafik 2.60. Komposisi Kredit Sektor Rumah Tangga Menurut Jenisnya 43
20% yoy 100% 13,7% 80% 4,9% 15% 5,1% 10% 13,5% 12,0% 10,4% 9,6% 60% 50,2% 40% 5% 7,1% 20% 7,0% 0% Growth Kredit Usaha Mikro Growth Kredit Usaha Menengah Growth Total Kredit Growth Kredit Usaha Kecil Growth Kredit UMKM 0% Apr Jun Aug Oct Dec Jan Mar May Jul Sep Nov Jan Mar May Jul Sep Nov Jan Mar May Jul Sep Nov 9,9% 9,1% 5% 6 1 - r a M 6 1 - r p A 6 1 - y a M 6 1 - n u J 6 1 - l u J 6 1 - g u A 6 1 - p e S 6 1 - t c O 6 1 - v o N 6 1 - c e D 7 1 - n a J 7 1 - b e F 7 1 - r a M 7 1 - r p A 7 1 - y a M 7 1 - n u J 7 1 - l u J 7 1 - g u A 7 1 - p e S 7 1 - t c O 7 1 - v o N 7 1 - c e D 8 1 - n a J 8 1 - b e F 8 1 - r a M 8 1 - r p A 8 1 - y a M 8 1 - n u J 8 1 - l u J 8 1 - g u A 8 1 - p e S 8 1 - t c O 8 1 - v o N 8 1 - c e D 2015 Pertanian dan Kehutanan Konstruksi Real Estate Lainya 2016 2017 Industri Pengolahan Percadangan Besar dan Eceran Jasa Kemasyarakatan 2018 Grafik 2.61. Pertumbuhan Kredit UMKM (%, YoY) Grafik 2.63. Pangsa Sektor Ekonomi terhadap Kredit UMKM (%) Secara keseluruhan pertumbuhan kredit UMKM selama Triwulan IV 2018 mengalami perlambatan dibanding Triwulan IV 2017, yang mencapai 10,0%. Berdasarkan klasifikasi usaha, pertumbuhan kredit UMKM selama Triwulan IV 2018 ditopang kredit usaha menengah yang tumbuh 7,1% (yoy) (Grafik 2.61). Kredit usaha menengah ini membaik dibanding dibanding Triwulan III 2018 yang hanya tumbuh 5,0%, namun mengalami penurunan dari Triwulan IV 2017 yang tumbuh 8,0% (yoy). Selama 2018, kredit mikro menjadi pendorong pertumbuhan kredit UMKM dengan pertumbuhan yang meningkat dari 13,2% pada Triwulan IV 2017 menjadi 13,5% pada Triwulan IV 2018. Kondisi ini sejalan dengan realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang mengalami peningkatan. Sedangkan kredit usaha kecil tercatat tumbuh sebesar 10,4% (yoy), menurun dari 10,5% pada Triwulan III 2018 dan 10,7% (yoy) pada Triwulan IV 2017. Secara sektoral, peningkatan pertumbuhan kredit terlihat di sejumlah sektor utama. Penyaluran kredit UMKM sektor konstruksi mengalami pertumbuhan 13,2% (yoy) selama Triwulan IV 2018, lebih tinggi dibanding pertumbuhan 10,2% (yoy) pada triwulan sebelumnya (Grafik 2.62). Sektor pertanian tumbuh sebesar 13,7% (yoy), lebih tinggi dibanding 12,4% (yoy) pada Triwulan III 2018. Sektor industri pengolahan tumbuh 5,4% (yoy), lebih tinggi dibanding 4,7% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Sementara itu, dalam kurun yang sama, beberapa sektor mengalami pertumbuhan kredit yang menurun. Pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran melambat dari 8,5% (yoy) ke 7,5% (yoy). Pertumbuhan sektor real estat juga melambat menjadi 14% (yoy) dari 15,1% (yoy) dan sektor jasa kemasyarakatan melambat menjadi 9,1% (yoy) dari 18,9% (yoy). Pertumbuhan kredit UMKM pada Triwulan IV 2018 ditopang oleh sektor perdagangan besar dan eceran (50,2%). Hal ini sejalan dengan tingginya permintaan kredit sektor perdagangan besar dan eceran. yoy 40% 30% 6,87% 7,05% 20% 10% 0% 14,05 13,7% 13,2% 9,1% 7,5% 5,7% 1,96% 10% 19,15% 20% 30% Pertanian Industri Pengolahan Konstruksi Perdagangan Real Estaste Js Kemasyarakatan 59,13% 5 1 - y a M 5 1 - n u J 5 1 - l u J 5 1 - g u A 5 1 - p e S 5 1 - t c O 5 1 - v o N 5 1 - c e D 6 1 - r a M 6 1 - r p A 6 1 - y a M 6 1 - n u J 6 1 - l u J 6 1 - g u A 6 1 - p e S 6 1 - t c O 6 1 - v o N 6 1 - c e D 7 1 - n a J 7 1 - b e F 7 1 - r a M 7 1 - r p A 7 1 - y a M 7 1 - n u J 7 1 - l u J 7 1 - g u A 7 1 - p e S 7 1 - t c O 7 1 - v o N 7 1 - c e D 8 1 - n a J 8 1 - b e F 8 1 - r a M 8 1 - r p A 8 1 - y a M 8 1 - n u J 8 1 - l u J 8 1 - g u A 8 1 - p e S 8 1 - t c O 8 1 - v o N 8 1 - c e D 5,74% Grafik 2.62. Pertumbuhan Kredit UMKM Berdasarkan Sektor (%, YoY) Grafik 2.64 Pangsa Wilayah terhadap Kredit UMKM (%) 44
7% % Capaian thd target Seluruh Lembaga Penyalur 120% 6% 5% 100% 2015 2016 2017 2018 3,44% 94,4% 90,7% 4% 4,15% 3,74% 3,44% 80% 60% 75,9% 3% 40% 2% 2,34% 1,74% 20% 1% Mar May Jul Sep Nov 2015 Jan Mar May Jul 2016 Sep Nov Jan Mar May Jul 2017 Sep Nov Jan Mar May Jul 2018 Sep Nov 0% Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des NPL Kredit Usaha Mikro NPL Kredit Usaha Menengah NPL Total Kredit NPL Kredit Usha Kecil NPL Kredit UMKM Grafik 2.65 NPL Kredit UMKM Grafik 2.66. Pencapaian Realisasi KUR terhadap Target Secara spasial, penyaluran kredit UMKM masih didominasi penyaluran di Pulau Jawa (59,1%) dan Pulau Sumatera (19,1%) (Grafik 2.65). Sebagian besar kredit UMKM merupakan kredit usaha menengah (45,4%), diikuti usaha kecil (30,2%) dan usaha mikro (24,3%). Dari sisi jumlah rekening penerima kredit, sekitar 85,1% dari total rekening penerima kredit UMKM adalah usaha mikro. Pencapaian realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) selama Triwulan IV 2018 mencapai Rp120,3 triliun. Capaian ini merupakan 97,3% dari target sebesar Rp123,6 triliun (Grafik 2.66). Meski di bawah target, namun secara nominal realisasi penyaluran KUR selama 2018 lebih tinggi dari realisasi pada 2017, di kisaran Rp 96,7 triliun. Seiring pertumbuhan yang terjadi, risiko kredit UMKM juga membaik. Kondisi ini tercermin dari rasio Non Performing Loan (NPL) selama Triwulan IV 2018 mencapai 3,44%, membaik dari 3,92% pada triwulan sebelumnya dan dari 4,09% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Perbaikan kualitas kredit UMKM terjadi pada seluruh klasifikasi usaha. Perbaikan terbesar terjadi pada usaha menengah yang mencatat penurunan rasio NPL menjadi 4,15% dari 4,67% pada triwulan sebelumnya. Perbaikan kualitas kredit juga diikuti oleh usaha kecil dan mikro dengan rasio NPL masing-masing sebesar 4,44% dan 2,10% pada Triwulan IV 2018, dari 4,13% dan 1,74% pada triwulan sebelumnya. Secara tahunan, perbaikan kualitas kredit UMKM juga terjadi di seluruh klasifikasi usaha dengan perbaikan terbesar terjadi pada usaha menengah. Realisasi penyaluran KUR tersebut juga tercatat meningkat sebesar 20,24% dibanding realisasi pada Triwulan III 2018. Realisasi penyaluran KUR juga meningkat sebesar 24,44% dibanding realisasi selama Triwulan IV 2017. Seiring peningkatan realisasi penyaluran KUR, jumlah debitur pada Triwulan III 2018 tercatat mencapai 4,4 juta. Jumlah tersebut meningkat sebesar masing-masing 16,92% dan 8,6% dibanding Triwulan III 2018 dan Triwulan IV 2017. Berdasarkan sektor ekonomi, jumlah penyaluran KUR selama Triwulan IV 2018 masih didominasi penyaluran kredit di sektor perdagangan (Grafik 2.67). Meskipun demikian, porsi sektor perdagangan ini menurun sebesar 56,8% jika dibanding Triwulan III 2018 dan menurun 57,7% dibanding Triwulan IV 2017. Disisi lain, penyaluran KUR di sektor produksi pada Triwulan IV 2018 (53,2%) 14,8% 2.9. Perkembangan Kredit Usaha Rakyat 0,2% 0,1% 12,6% 11,0% 23,0% 22,2% Pertanian 0,1% 23,9% Pernikahan Realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) selama triwulan IV 2018 dan tahun 2018 mengalami peningkatan, didominasi kredit ke sektor perdagangan. 57,7% 56,8% 53,2% Tw IV 2017 Tw III 2018 Tw IV 2018 1,6% 5,6% 1,5% 6,7% 1,5% 7,3% Industri Pengolahan Perdagangan Konstruksi Jasa-jasa Grafik 2.67. Realisasi KUR berdasarkan Sektor Ekonomi 45
berada di bawah target pemerintah sebesar 50%. Namun demikian, capaian KUR sektor produksi pada Triwulan IV 2018 ini tercatat lebih tinggi 46,8% dibanding triwulan sebelumnya dan lebih tinggi 42,3% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu berdasarkan sebaran wilayah, penyerapan KUR terbesar terdapat di Provinsi Jawa Tengah (Rp21,2 triliun). Selanjutnya adalah Jawa Timur (Rp20,4 triliun) dan Jawa Barat (Rp15,4 triliun). Di luar Jawa, serapan KUR terbesar tercatat di Provinsi Sulawesi Selatan (Rp6,6 triliun) dan Sumatera Utara (Rp5,0 triliun). 2.10. Perkembangan Sistem Pembayaran pembayaran nontunai. Bank Indonesia mengoptimalkan sistem pembayaran nontunai yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia (SPBI) melalui Sistem BI-RTGS, BI-SSSS, dan SKNBI. Seluruh infrastruktur telah melalui pengujian untuk memastikan layanan sistem pembayaran berjalan aman, lancar dan efisien menghadapi peningkatan volume transaksi pada akhir tahun. Selama Triwulan IV 2018, nominal transaksi SPBI mencapai Rp44.801,89 triliun, meningkat 7,07% dibanding periode sebelumnya triliun. Peningkatan tersebut didorong meningkatnya nominal transaksi pada semua layanan SPBI yaitu BI-RTGS (6,74%), BI-SSSS (8,02%), dan SKNBI (5,80%) (Tabel 2.10). Sementara untuk keseluruhan Tahun 2018, nominal transaksi SPBI mencapai Rp172,23 ribu trilyun, atau sedikit turun dari Tahun 2017 yang mencapai Rp175,97 ribu triliun. (qtq), Rp41.844,12 Sepanjang 2018, penyelenggaran sistem pembayaran nontunai Bank Indonesia berjalan aman, lancar, dan andal, yang tercermin dari tingkat sistem ketersediaan yang mencapai di atas target. Begitu pula dengan penyelenggaran sistem pembayaran industri, tidak mengalami gangguan signifikan dalam memfasilitasi transaksi ritel nontunai masyarakat. Bank Indonesia terus berupaya meningkatkan kinerja sistem pembayaran secara berkesinambungan, baik sistem pembayaran yang diselenggarakan Bank Indonesia maupun industri. Volume transaksi SPBI mencapai 40,86 juta transaksi, meningkat 9,51% dibanding triwulan sebelumnya di angka 37,31 juta transaksi. Peningkatan volume transaksi tersebut ditopang meningkatnya volume transaksi pada layanan BI-RTGS (5,01%) dan SKNBI (9,90%). Untuk keseluruhan Tahun 2018 volume transaksi mencapai 150,23 juta transaksi atau meningkat dari tahun 2017 yang mencapai 139,93 juta transaksi. Secara rata-rata harian (RRH) nominal transaksi SPBI selama Triwulan IV 2018 mencapai Rp711,14 triliun, meningkat 5,37% dibanding triwulan sebelumnya di kisaran Rp674,91 triliun. Dalam kurun yang sama, volume transaksi RRH juga tercatat mengalami peningkatan 7,85%, dari 601.806 transaksi menjadi 656.630 transaksi. Sedangkan untuk keseluruhan tahun 2018, RRH nominal transaksi SPBI mencapai Rp720,96 triliun atau sedikit menurun dari Tahun 2017 yang mencapai Rp734,32 triliun sementara RRH volume transaksi sejumlah 622.894 transaksi. 2.10.1. Sistem Pembayaran yang Diselenggarakan oleh Bank Indonesia Sistem pembayaran yang diselenggarakan Bank Indonesia meliputi Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI- RTGS), Bank Indonesia Scripless Security Settlement System (BI-SSSS), dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI). Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (SPBI) selama Triwulan IV 2018 dan Tahun 2018 berjalan baik tercermin dari tingkat availability sistem pada seluruh layanan sistem pembayaran nontunai Bank Indonesia sebesar 100% (melebihi target 99,97%). Pada Triwulan IV 2018, Bank Indonesia mengantisipasi kegiatan transaksi sistem pembayaran menjelang Natal dan akhir tahun dengan mempersiapkan infrastruktur sistem Rincian perkembangan volume dan nominal transaksi dari sistem pembayaran yang diselenggarakan Bank Indonesia adalah sebagai berikut : 1. Sistem BI-RTGS Nominal transaksi sistem pembayaran melalui Sistem BI-RTGS selama Triwulan IV 2018 meningkat 6,74% dibanding periode sebelumnya, dari Rp29.582,60 triliun menjadi Rp31.577,26 triliun. Kondisi ini selaras dengan peningkatan volume transaksi, yang naik 5,01%, dari 2,84 juta transaksi menjadi 2,98 juta transaksi. Secara tahunan (yoy) nominal transaksi selama Triwulan IV 2018 menurun 1,38% dibanding periode yang sama tahun lalu yaitu Rp32.019,86 46
triliun. Secara keseluruhan untuk Tahun 2018, nominal transaksi RTGS mencapai Rp120,04 ribu triliun atau meningkat Rp1.512 triliun (1,27%) dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp118,53 ribu triliun. Sedangkan volume transaksi sejumlah 11,015 juta transaksi atau meningkat 0,79 juta transaksi (7,68%) dibandingkan tahun sebelumnya. transaksi. Sementara RRH nominal transaksi BI-SSSS untuk keseluruhan Tahun 2018 mencapai Rp202,5 triliun atau menurun dibandingkan keseluruhan Tahun 2017 sebesar Rp225,69 triliun serta RRH volume transaksi tahun 2018 juga menurun 2,30% menjadi 1.242 transaksi 3. SKNBI Transaksi Sistem BI-RTGS secara RRH nominal pada Triwulan IV 2018 tercatat Rp501,23 triliun, meningkat 5,05% dibanding triwulan sebelumnya di angka Rp477,14 triliun. RRH volume transaksi juga mengalami peningkatan 4,41% dari 45.748 transaksi menjadi 47.754 transaksi. RRH nominal pada keseluruhan Tahun 2018 untuk transaksi RTGS mencapai Rp503,62 triliun atau meningkat Rp9,36 tahun sebelumnya triliun yang sebesar Rp494,26 triliun. Sementara RRH voume transaksi selama tahun 2018 sejumlah 45.832 transaksi lebih tinggi 7,42% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. (1,89%) dibandingkan 2. BI-SSSS Dalam kurun Triwulan III 2018 sampai Triwulan IV 2018, nominal transaksi melalui SKNBI tercatat meningkat sebesar 5,80%, yaitu dari Rp924,07 triliun menjadi Rp977,71 triliun. Volume transaksi juga tercatat meningkat 9,90%, dari 34,41 juta transaksi menjadi 37,81 juta transaksi. Sedangkan secara tahunan (yoy), nominal transaksi melalui SKNBI di Triwulan IV 2018 meningkat 8,20%, dari Rp903,62 triliun menjadi Rp977,71 triliun. Untuk keseluruhan Tahun 2018 nominal transaksi SKNBI mencapai Rp3,59 ribu triliun atau meningkat sebesar Rp134.3 triliun (3,88%) dibanding keseluruhan Tahun 2017 sebesar Rp3,45 ribu triliun. Dari sisi volume selama tahun 2018, transaksi SKNBI mengalami peningkatan 7,34% dari 129,39 juta transaksi menjadi 138, 89 juta transaksi. Nominal transaksi BI-SSSS selama Triwulan IV 2018 tercatat mencapai Rp12.246,92 triliun, meningkat 8,02% dibanding Rp11.337,45 triliun pada triwulan sebelumnya. Namun, volume tercatat menurun 1,16% dari 69,07 ribu transaksi menjadi 68,26 ribu transaksi. Secara tahunan (yoy) nominal transaksi melalui BI-SSSS pada Triwulan IV 2018 menurun 10,41% dibanding periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp13.669,67 triliun. Dalam kurun yang sama, volume transaksi juga menurun 1,16%. transaksi Volume juga meningkat 7,95%, dari 35,03 juta transaksi menjadi 37,81 juta transaksi. Sementara untuk keseluruhan Tahun 2018 volume transaksi SKNBI mencapai 138,9 juta transaksi atau meningkat dibandingkan keseluruhan Tahun 2017 yang mencapai 129,4 juta transaksi. transaksi pada Triwulan IV 2018 Sementara itu untuk keseluruhan Tahun 2018 nominal transaksi BI-SSSS mencapai Rp48,6 ribu triliun atau menurun 11,08% dibandingkan keseluruhan Tahun 2017 sebesar Rp53,99 ribu triliun. Demikian juga dari sisi volume transaksi untuk keseluruhan Tahun 2018 menurun menjadi sebesar 301,54 ribu transaksi dari 305,37 ribu transaksi pada keseluruhan tahun 2017. Secara RRH nominal transaksi Sistem BI-SSSS selama Triwulan IV 2018 mencapai Rp194,40 triliun, meningkat 6,31% dibanding periode sebelumnya di angka Rp182,86 triliun. Sedangkan RRH volume transaksi, terjadi penurunan 2,73% dibanding triwulan sebelumnya dari 1.114 transaksi menjadi 1.084 Secara RRH nominal transaksi SKNBI pada Triwulan IV 2018 tercatat sebesar Rp15,52 triliun atau meningkat 4,12% dibanding periode sebelumnya Rp14,90 triliun. RRH volume transaksi juga mengalami peningkatan 8,16% dibandingkan triwulan sebelumnya dari 554.954 transaksi menjadi 600.212 transaksi. Sementara RRH nominal transaksi SKNBI untuk keseluruhan Tahun 2018 mencapai Rp14,84 triliun atau meningkat 3,16% dibandingkan keseluruhan Tahun 2017 yang mencapai Rp14,37 triliun. Demikian juga untuk RRH volume transaksi SKNBI keseluruhan Tahun 2018 sebesar 575,82 ribu transaksi atau meningkat dibandingkan keseluruhan Tahun 2017 sebesar 538,49 ribu triliun. 47
Tabel 2.10. Nominal Transaksi Sistem Pembayaran Bank Indonesia Nominl (Triliun Rp) Transaksi Sistem Pembayaran Non Tunai Q-I 2017 Q-II Q-III Q-IV Total 2017 Q-I 2018 Q-II Q-III Q-IV Total 2018 Naik/(turun) QtQ YoY % Naik/(turun) QtQ YoY BI-RTGS 28,924.76 27,304.27 30,283.03 32,019.86 118,531.92 30,905.50 27,979.17 29,582.60 31,577.26 120,044.54 1,994.66 (442.60) 6.74% (1.38%) Pengelolaan Moneter 13,265.57 10,970.27 12,630.79 12,987.37 49,854.00 11,613.85 10,653.58 10,159.89 11,245.44 43,672.76 1,085.56 (1,741.92) 10.68% (13.41%) Pemerintah 1,240.04 1,313.86 1,363.40 1,758.43 5,675.72 1,807.61 1,648.60 1,736.32 1,865.05 7,057.58 128.72 106.62 7.41% 6.06% Masyarakat 5,464.49 5,979.18 6,188.98 7,167.67 24,800.32 6,473.03 6,674.08 7,034.60 7,808.11 27,989.82 773.50 640.44 11.00% 8.94% Pasar Modal 1,643.13 1,769.88 2,041.84 2,002.74 7,457.59 2,427.42 2,225.72 1,808.91 1,799.89 8,261.93 (9.02) (202.85) (0.50%) (10.13%) Valas 1,887.00 2,057.82 2,401.71 2,475.53 8,822.06 2,549.81 2,280.82 2,324.99 2,285.03 9,440.66 (39.96) (190.50) (1.72%) (7.70%) PUAB 1,541.75 1,566.03 1,751.95 1,844.82 6,704.55 2,287.81 2,283.27 2,606.05 2,655.05 9,832.17 49.00 810.22 1.88% 43.92% Lain-lain 3,882.76 3,647.25 3,904.35 3,783.31 15,217.67 3,745.97 2,213.11 3,911.84 3,918.70 13,789.62 6.86 135.39 0.18% 3.58% BI-SSSS 14,352.91 12,042.34 13,923.56 13,669.67 53,988.47 13,179.41 11,836.22 11,337.45 12,246.92 48,600.00 909.47 (1,422.75) 8.02% (10.41%) SKNBI 891.44 798.81 861.63 903.62 3,455.51 849.73 838.29 924.07 977.71 3,589.81 53.64 74.09 5.80% 8.20% Debet 327.21 233.27 242.67 233.72 1,036.86 212.97 201.61 217.16 217.44 849.18 0.28 (16.28) 0.13% (6.96%) Cek 45.64 30.66 36.73 38.39 151.43 35.38 33.54 37.41 38.68 145.01 1.26 0.29 3.37% 0.75% Bilyet Giro 281.47 202.39 205.38 195.22 884.45 177.51 168.01 179.68 178.71 703.91 (0.97) (16.52) (0.54%) (8.46%) Warkat Debet Lainnya 0.10 0.22 0.56 0.10 0.98 0.08 0.06 0.07 0.06 0.27 (0.01) (0.05) (18.00%) (44.33%) Kredit 564.23 564.99 618.70 669.91 2,417.83 636.61 636.68 706.91 759.65 2,739.86 52.74 89.75 7.46% 13.40% Total 44,169.10 40,145.42 45,068.23 46,593.15 175,975.90 44,934.64 40,653.69 41,844.12 44,801.89 172,234.34 2,957.76 (1,791.27) 7.07% (3.84%) Ket : Triwulan IV 2018 = 63 hari kerja, Triwulan III 2018= 62 hari kerja, Triwulan II 2018= 55 hari kerja, Triwulan I 2018= 62 hari kerja, Triwulan IV 2017= 63 hari kerja, Triwulan III 2017 = 62 hari kerja, Triwulan II 2017 = 54 hari kerja, Triwulan I 2017 = 62 hari kerja Tabel 2.11. Volume transaksi Sistem Pembayaran Bank Indonesia Transaksi Sistem Pembayaran Non Tunai BI-RTGS Pengelolaan Moneter - Pemerintah - Masyarakat - Pasar Modal - Valas - PUAB - Lain-lain BI-SSSS SKNBI Debet - Cek - Bilyet Giro RRH Q-I 38.749 546 211 31.395 1.222 520 316 4.538 1.182 505.693 121.663 10.573 110.251 384.030 545.624 2017 RRH 2017 RRH Q-II RRH Q-III RRH Q-IV 45.634 42.454 523,87 536 556,06 220 37.586,90 34.395 1.395,35 1.621 634,39 576 379,23 366 4.557,85 4.740 1.197 1.483 519.453 557.481 95.797 10.636 84.599 422.940 563.391 43.796 509 223 36.030 1.366 557 362 4.749 1.221 570.578 109.211 10.547 98.062 460.767 615.595 42.658,27 528,81 302,42 34.851,60 1.401,34 571,97 355,72 4.646,41 1.270,85 538.301,35 93.897 105.141,89 10.690,71 11.007 82.494 93.851,46 463.585 432.830,68 604.312 582.230,47 RRH Q-I 43.090 489 365 34.968 1.669 744 441 4.414 1.508 539.492 85.317 10.357 74.691 453.623 584.090 2018 RRH 2018 RRH Q-II RRH Q-III RRH Q-IV 45.832,00 47.754 45.738 448,01 441 417 515,31 646 573 37.770,86 39.632 37.809 1.429,16 1.264 1.321 617,27 491 543 474,30 478 501 4.577,08 4.802 4.574 1.241,58 1.084 1.114 575.820,19 600.212 554.954 84.640,00 82.195 82.192 10.584,31 10.601 10.507 71.439 71.497 73.848,91 517.286 490.859,51 472.762 649.049 622.893,78 601.806 46.746 445 477 38.675 1.463 692 476 4.519 1.261 608.623 88.856 10.872 77.769 519.767 656.630 Volume (Jumlah Transaksi) Naik/(turun) % Naik/(turun) QtQ 2.015,79 23,62 73,20 1.822,97 (56,36) (52,17) (23,10) 227,63 (30,43) 45.257,84 2,93 93,96 (57,44) 44.524,53 47.243,20 QtQ 4,41% 5,66% 12,77% 4,82% (4,27%) (9,61%) (4,61%) 4,98% (2,73%) 8,16% 0,00% 0,89% (0,08%) 9,42% 7,85% Kredit Total Ket : Triwulan IV 2018 = 63 hari kerja, Triwulan III = 62 hari kerja, Triwulan II 2018= 55 hari kerja, Triwulan I 2018= 62 hari kerja, Triwulan IV 2017= 63 hari kerja, Triwulan III 2017 = 62 hari kerja, Triwulan II 2017 = 54 hari kerja, Triwulan I 2017= 62 hari kerja 48
Tabel 2.12. RRH Nominal Transaksi Sistem Pembayaran Bank Indonesia Nominal (Triliun Rp) Transaksi Sistem Pembayaran Non Tunai BI-RTGS Pengelolaan Moneter - Pemerintah - Masyarakat - Pasar Modal - Valas - PUAB - Lain-lain BI-SSSS SKNBI Debet - Cek - Bilyet Giro - Warkat Debet Lainnya Kredit RRH Q-I 466,53 213,96 20,00 88,14 26,50 30,44 24,87 62,63 231,50 14,38 5,28 0,74 4,54 0,002 9,10 712,40 RRH Q-II 505,63 203,15 24,33 110,73 32,78 38,11 29,00 67,54 223,01 14,79 4,32 0,57 3,75 0,004 10,46 743,43 2017 RRH Q-III 488,44 203,72 21,99 99,82 32,93 38,74 28,26 62,97 224,57 13,90 3,91 0,59 3,31 0,01 9,98 726,91 RRH Q-IV 516,45 209,47 28,36 115,61 32,30 39,93 29,76 61,02 223,68 14,40 3,77 0,62 3,15 0,002 10,63 754,53 RRH 2017 494,26 207,58 23,67 103,57 31,13 36,80 27,97 63,54 225,69 14,37 4,32 0,63 3,69 0,004 10,04 734,32 RRH Q-I 498,48 187,32 29,16 104,40 39,15 41,13 36,90 60,42 212,05 13,71 3,43 0,57 2,86 0,002 10,27 724,23 RRH Q-II 537,64 193,70 29,97 121,35 40,47 41,47 41,51 69,17 220,70 15,24 3,67 0,61 3,05 0,001 11,58 773,58 2018 RRH Q-III 477,14 163,87 28,01 113,46 29,18 37,50 42,03 63,09 182,86 14,90 3,50 0,60 2,90 0,001 11,40 674,91 RRH Q-IV 501,23 178,50 29,60 123,94 28,57 36,27 42,14 62,20 194,40 15,52 3,45 0,61 2,84 0,001 12,06 711,14 RRH 2018 503,62 180,85 29,18 115,79 34,34 39,09 40,65 63,72 202,50 14,84 3,51 0,60 2,91 0,00 11,33 720,96 Naik/(turun) % Naik/(turun) QtQ 24,09 14,63 1,60 10,48 (0,61) (1,23) 0,11 (0,89) 11,53 0,61 (0,05) 0,01 (0,06) (0,00) 0,66 36,24 QtQ 5,05% 8,93% 5,71% 9,23% (2,08%) (3,28%) 0,26% (1,41%) 6,31% 4,12% (1,46%) 1,73% (2,12%) (19,30%) 5,75% 5,37% Total Ket : Triwulan IV 2018 = 63 hari kerja, Triwulan III = 62 hari kerja, Triwulan II 2018= 55 hari kerja, Triwulan I 2018= 62 hari kerja, Triwulan IV 2017= 63 hari kerja,Triwulan III 2017 = 62 hari kerja, Triwulan II 2017 = 54 hari kerja, Triwulan I 2017 = 62 hari kerja Tabel 2.13. RRH Volume transaksi Sistem Pembayaran Bank Indonesia Volume (Jumlah Transaksi) Transaksi Sistem Pembayaran Non Tunai BI-RTGS Pengelolaan Moneter - Pemerintah - Masyarakat - Pasar Modal - Valas - PUAB - Lain-lain BI-SSSS SKNBI Debet - Cek - Bilyet Giro - Warkat Debet Lainnya Kredit RRH Q-I 38.749 546 211 31.395 1.222 520 316 4.538 1.182 505.693 121.663 10.573 110.251 839 384.030 545.624 RRH Q-II 43.796 509 223 36.030 1.366 557 362 4.749 1.221 570.578 109.211 10.547 98.062 601 460.767 615.595 2017 RRH Q-III 42.454 536 220 34.395 1.621 576 366 4.740 1.483 519.453 95.797 10.636 84.599 562 422.940 563.391 RRH Q-IV 45.634 523,87 556,06 37.586,90 1.395,35 634,39 379,23 4.557,85 1.197 557.481 93.897 11.007 82.494 396 463.585 604.312 RRH 2017 42.658,27 528,81 302,42 34.851,60 1.401,34 571,97 355,72 4.646,41 1.270,85 538.301,35 105.141,89 10.690,71 93.851,46 599,72 432.830,68 582.230,47 RRH Q-I 43.090 489 365 34.968 1.669 744 441 4.414 1.508 539.492 85.317 10.357 74.691 269 453.623 584.090 RRH Q-II 46.746 445 477 38.675 1.463 692 476 4.519 1.261 608.623 88.856 10.872 77.769 215 519.767 656.630 2018 RRH Q-III 45.738 417 573 37.809 1.321 543 501 4.574 1.114 554.954 82.192 10.507 71.497 188 472.762 601.806 RRH Q-IV 47.754 441 646 39.632 1.264 491 478 4.802 1.084 600.212 82.195 10.601 71.439 155 517.286 649.049 RRH 2018 45.832,00 448,01 515,31 37.770,86 1.429,16 617,27 474,30 4.577,08 1.241,58 575.820,19 84.640,00 10.584,31 73.848,91 206,80 490.859,51 622.893,78 Naik/(turun) % Naik/(turun) QtQ 2.015,79 23,62 73,20 1.822,97 (56,36) (52,17) (23,10) 227,63 (30,43) 45.257,84 2,93 93,96 (57,44) (33,59) 44.524,53 47.243,20 QtQ 4,41% 5,66% 12,77% 4,82% (4,27%) (9,61%) (4,61%) 4,98% (2,73%) 8,16% 0,00% 0,89% (0,08%) (17,84%) 9,42% 7,85% Total Ket : Triwulan IV 2018 = 63 hari kerja, Triwulan III = 62 hari kerja, Triwulan II 2018= 55 hari kerja, Triwulan I 2018= 62 hari kerja, Triwulan IV 2017= 63 hari kerja, Triwulan III 2017 = 62 hari kerja, Triwulan II 2017 = 54 hari kerja, Triwulan I 2017 = 62 hari kerja 49
2.10.2. Sistem Pembayaran yang Diselenggarakan oleh Industri Sistem pembayaran di Indonesia selain diselenggarakan oleh Bank Indonesia, juga diselenggarakan oleh industri. Pada 2018, penyelenggaraan sistem pembayaran oleh industri berjalan aman, handal, dan efisien. Kondisi ini tercermin dari tidak adanya gangguan signifikan dalam memfasilitasi pembayaran ritel nontunai masyarakat. Bank industri Indonesia terus berkoordinasi dengan terkait untuk mengantisipasi peningkatan mobilitas dan transaksi sistem pembayaran menjelang natal dan akhir tahun. Tujuannya agar transaksi nontunai berjalan lancar, seperti ketersediaan uang di mesin ATM dan kelancaran transaksi menggunakan EDC, layanan di ruas jalan tol, moda transportasi dan perpakiran. Pada Triwulan IV 2018, nominal transaksi APMK tercatat Rp1.930 triliun, meningkat 5,06% (qtq) dibanding triwulan sebelumnya yang triliun. Nominal transaksi APMK Triwulan IV 2018 didominasi transaksi Kartu ATM/Debet (95,57%), diikuti transaksi Kartu Kredit (4,43%). Dalam kurun yang sama volume transaksi APMK juga mengalami peningkatan 5,75% (qtq) menjadi 1,8 milyar transaksi. Peningkatan nominal dan volume transaksi APMK tersebut diperkirakan terkait Hari Raya Natal dan libur sekolah akhir tahun. Peningkatan nominal dan volume transaksi APMK Triwulan IV 2018 juga terjadi secara tahunan, masing-masing 13,22% (yoy) dan 12,72% (yoy) dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu untuk keseluruhan Tahun 2018 nominal transaksi APMK mencapai Rp7,24 ribu triliun atau meningkat 11,43% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya Rp6.498,20 triliun dengan volume transaksi mencapai 6,74 miliar transaksi atau meningkat 12,04% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 6,02 miliar transaksi. tercatat Rp1.837 Selama periode laporan, transaksi ritel menggunakan instrumen Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) dan Uang Elektronik (UE) mengalami peningkatan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan ini terjadi seiring preferensi masyarakat bertransaksi melalui platform teknologi finansial dan e-commerce. Bank Indonesia senantiasa melakukan perluasan penggunaan instrumen pembayaran nontunai melalui kebijakan serta sosialisasi dan edukasi ke masyarakat untuk penggunaan instrumen pembayaran nontunai. Selanjutnya terkait uang elektronik, nominal transaksi selama Triwulan IV 2018 mencapai Rp15,53 triliun, meningkat 41,18% (qtq) dibanding triwulan sebelumnya itu diikuti pula dengan Rp11 peningkatan volume transaksi sebesar 24,88% (qtq) dari 745,67 juta transaksi menjadi 931,18 juta transaksi. Peningkatan nominal dan volume transaksi uang elektronik diperkirakan didorong peningkatan transaksi jalan tol triliun. Peningkatan Tabel 2.14. Nominal Transaksi APMK dan Uang Elektronik Triwulan IV 2018 Tabel 2.15. Volume transaksi APMK dan Uang Elektronik Triwulan IV 2018 50
seiring bertambahnya ruas tol baru. Hal ini juga didukung gencarnya promo yang diberikan penerbit uang elektronik bekerjasama dengan merchant. Begitu pula dengan penggunaan uang elektronik untuk berbagai pembayaran seperti pembayaran parkir. Secara tahunan, nominal transaksi uang elektronik tercatat Rp47,2 triliun, meningkat secara signifikan 218,95% (yoy) dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp4,87 triliun. Volume transaksi uang elektronik pun meningkat 134,97% (yoy) dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 943,32 juta transaksi. transaksi penukaran UKA yang mencapai Rp114,30 triliun, meningkat 9,99% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya di kisaran Rp98,17 tersebut diperkirakan karena aktivitas liburan akhir tahun. Pada keseluruhan Tahun 2018 nominal transaksi UKA mencapai Rp421,43 trilun meningkat 10,36% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya Rp381,87 triliun. triliun. Peningkatan 2.11. Perkembangan Pengelolaan Uang Rupiah Peningkatan secara konsisten jumlah transaksi transfer dana. Selama Triwulan IV 2018, volume transfer dana mencapai 17,15 juta transaksi, meningkat 39,89% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya 12,26 juta transaksi. Peningkatan ini sesuai dengan pola cyclical di tahun sebelumnya. Namun, secara nominal, transaksi transfer dana mengalami penurunan. Selama Triwulan IV 2018, nominal transaksi transfer dana tercatat Rp75,15 triliun, menurun 8,25% triwulan sebelumnya yang mencapai Rp81,91 triliun. Secara tahunan, jumlah dan nominal transaksi transfer dana pada Triwulan IV 2018 mengalami pertumbuhan masing-masing 145,40% (yoy) dan 265,36% (yoy). Untuk keseluruhan tahun 2018 nominal transaksi transfer dana mencapai Rp208,59 triliun, meningkat secara signifikan sebesar 163,65% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya Rp79,12 miliar. Sementara itu volume transaksi transfer dana selama tahun 2018 tercatat sebesar 46,65 juta transaksi, atau meningkat sebesar 85,10% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya 25,20 juta transaksi. terjadi pada (qtq) dibandingkan Transaksi penukaran Uang Kertas Asing (UKA) dan pembelian traveler's cheque (TC) pada Triwulan IV 2018 Ini tercermin pada nominal mengalami peningkatan. Peredaran uang kartal selama triwulan IV 2018 dan tahun 2018 mengalami peningkatan sejalan dengan pola musiman dan pertumbuhan positif ekonomi nasional. Posisi Uang Kartal yang Diedarkan (UYD) sampai akhir Triwulan IV 2018 mencapai Rp749,2 triliun, naik 10,2% (qtq) dibanding posisi akhir triwulan sebelumnya di angka Rp 679,9 triliun. Peningkatan posisi UYD tersebut merupakan pola musiman (seasonal factor) disebabkan peningkatan kebutuhan uang kartal dari perbankan dan masyarakat menjelang Hari Raya Natal dan tahun baru. Komposisi UYD juga terjadi peningkatan. Uang di masyarakat (currency outside bank - CoB) meningkat 6,0% (qtq) yakni dari Rp590,8 triliun menjadi Rp626,2 triliun. Begitu pula dengan uang yang berada di perbankan (khazanah dan ATM bank atau cash in vault - CiV), meningkat signifikan sebesar 38,1% (qtq), dari Rp89,1 triliun menjadi Rp123,0 triliun. Peningkatan CiV terjadi karena antisipasi perbankan Tabel 2.16. Volume dan Nominal Transaksi Transfer Dana Triwulan IV 2018 Transaksi Transfer Dana 2017 Q-IV Total 2017 Q-1 Q-II 2018 Q-III Q-IV Total 2018 Naik/(turun) QtQ YoY % Naik/(turun) QtQ YoY Jumlah Transaksi (Juta) 6,99 25,20 8,01 9,23 12,26 17,15 46,65 4,89 10,16 39,89% 145,40% Nominal Transaksi (Rp Triliun) 20,57 79,12 25,99 25,54 81,91 75,15 208,59 (6,76) 54,58 8,25% 265,36% Tabel 2.17. Nominal Transaksi UKA-TC Triwulan IV 2018 Transaksi UKA-TC Nominal Transaksi (Rp Triliun) Q-1 89,44 Q-II 89,56 2017 Q-III 95,10 Q-IV 107,76 Total 2017 381,87 Q-1 105,04 2018 Q-II 98,17 Q-III 103,92 Q-IV* 114,30 Total 2018 421,43 Naik/(turun) QtQ YoY 6,54 10,38 % Naik/(turun) YoY 9,99% 6,07% QtQ ) = Data nilai transaksi bulan Desember pada Triwulan IV menggunakan data proxy 51
terhadap peningkatan kebutuhan uang masyarakat menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Komposisi CoB dan CiV sampai akhir Triwulan IV 2018 tercatat sebesar 83,6% berbanding 16,4% (Grafik 2.69). 800 700 600 Triliun Rp Cob CiV %CiV/UYD (skala kanan) %CiV/UYD 25 20 500 15 Secara tahunan, posisi UYD pada akhir 2018 tumbuh 7,8% (yoy) dibanding tahun sebelumnya di kisaran Rp694,8 triliun. Komposisi UYD juga terjadi peningkatan. CoB meningkat 6,8% (yoy) dari Rp586,6 triliun pada tahun sebelumnya. CiV juga mengalami peningkatan 13,6% (yoy) dari Rp108,3 triliun pada tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut sejalan dengan pertumbuhan positif ekonomi nasional selama 2018. 400 300 200 100 0 1 2 3 2015 4 1 2 3 2016 4 1 2 3 2017 4 1 2 3 2018 4* 10 5 0 Grafik 2.69. Komposisi UYD di Bank dan Masyarakat Transaksi uang kartal melalui Bank Indonesia selama Triwulan IV 2018 juga mengalami peningkatan. Jumlah penarikan uang Rupiah dari Bank Indonesia oleh perbankan dan masyarakat (outflow) mencapai Rp199,2 triliun, meningkat 51,1% (qtq) dibandingkan dengan outflow triwulan sebelumnya di posisi Rp131,8 triliun. Sementara, jumlah penyetoran uang rupiah ke Bank Indonesia (inflow) justru menurun 27,7% (qtq) ke posisi Rp130,8 triliun, dari inflow triwulan sebelumnya Rp181,0 triliun. Dengan perkembangan tersebut, selama Triwulan IV 2018 terjadi net outflow Rp68,4 triliun dan pada triwulan sebelumnya terjadi net inflow Rp49,2 triliun. Berdasarkan jenis pecahan uang kertas Rupiah selama Triwulan IV 2018, outflow didominasi pecahan Rp100.000 dan Rp50.000, masing-masing dengan pangsa 64,1% dan 32,9% dari total outflow uang kertas Rupiah Rp199,0 triliun. Ini sejalan dengan kemudahan dalam memperoleh jenis pecahan tersebut dari mesin ATM. Sedangkan, total outflow uang logam Rupiah mencapai Rp258,1 miliar, didominasi pecahan Rp1.000 dengan pangsa 54,6% dan Rp500 dengan pangsa 33,8%. Tingginya penggunaan kedua pecahan logam dimaksud dipengaruhi transaksi tunai sektor ritel yang tumbuh positif. Sepanjang tahun 2018, total outflow mencapai Rp728,8 triliun, meningkat 6,4% (yoy) dibanding Rp684,9 triliun pada 2017. Sementara, total inflow mengalami kenaikan 12,4% (yoy) dibanding tahun sebelumnya, dari Rp603,6 triliun menjadi Rp678,6 triliun. Kenaikan outflow dan inflow tersebut mencerminkan peran penting uang Rupiah sebagai alat transaksi dan pembayaran dalam kegiatan perekonomian. Selanjutnya dalam upaya menjaga kualitas uang Rupiah di masyarakat (clean money policy), Bank Indonesia melakukan pemusnahan layak edar (UTLE). Selama Triwulan IV 2018, jumlah UTLE yang dimusnahkan sebanyak 1,6 miliar bilyet senilai Rp45,9 triliun. Jumlah tersebut turun dibanding triwulan sebelumnya yang mencapai 2,0 miliar bilyet, senilai Rp59,7 triliun. Penurunan jumlah pemusnahan UTLE sejalan terhadap uang tidak Triliun Rp %∆UYD Triliun Rp 800 700 30 25 20 400 300 Inflow OutFlow Netflow 600 15 200 500 10 400 5 100 300 200 0 5
100 10
(100)
20 (200) 1 2 3 2015 4 1 2 3 2016 4 1 2 3 2017 4 1 2 3 2018 4 1 2 3 2015 4 1 2 3 2016 4 1 2 2017 3 4 1 2 3 2018 4 UPK UK 100000 UK 50000 %∆ UYD, yoy (skala kanan) %∆ UYD, qtq (skala kanan) Grafik 2.68. Uang Kartal yang Diedarkan (UYD) Grafik 2.70. Transaksi Uang Kartal melalui Bank Indonesia 52
Grafik 2.71 Transaksi Uang Kartal melalui Bank Indonesia Menurut Jenis Pecahan (Uang Kertas dan Uang Logam) selama Triwulan IV 2018 dengan menurunnya jumlah inflow ke Bank Indonesia setelah berakhirnya masa arus balik paska Ramadhan/Idul Fitri tahun 2018. Selama tahun 2018, total pemusnahan UTLE kertas sebanyak 6,4 miliar bilyet senilai Rp186,1 triliun. Jumlah (yoy) tersebut nominal pemusnahan dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp254,1 triliun atau sebanyak 7,7 miliar bilyet. Penurunan jumlah pemusnahan UTLE tersebut disebabkan kualitas uang yang beredar makin meningkat. Selain itu, komposisi uang yang diedarkan sebagian besar adalah emisi tahun 2016 sehingga kondisi uang masih cukup baik. turun 26,8% Bank terus berupaya mencegah dan menanggulangi pemalsuan uang Rupiah bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Selama 2018, upaya represif lebih difokuskan pada pencegahan dan penanggulangan pemalsuan uang Rupiah langsung dari hulu agar uang palsu tidak sempat beredar ke masyarakat. Hal ini tercermin dari jumlah temuan uang palsu hasil penyidikan Polri yang meningkat signifikan, dari 7.429 bilyet (2017) menjadi 82.221 bilyet (2018). Gencarnya Indonesia tersebut mendorong upaya represif Bank peningkatan rasio uang palsu pada 2018 menjadi 12 bilyet per 1 juta lembar UYD, dari tahun sebelumnya 9 bilyet per 1 juta lembar UYD. Indonesia 53
Tabel 2.18. Perkembangan Indikator Pengedaran Uang secara Triwulanan (miliar Rp) Pecahan Q III - 2018 UYD Q IV - 2018 Q III - 2018 Inflow Q IV - 2018 Outflow Q III - 2018 Q IV - 2018 Pemusnahan Nominal Q III - 2018 Q IV - 2018 100000 441,211.8 494,071.9 98,096.7 75,192.7 86,058.6 127,612.5 30,857.6 23,539.6 50000 173,547.1 190,875.4 68,103.1 48,651.3 43,872.8 65,462.9 19,500.8 15,527.4 20000 16,114.0 16,062.6 5,348.8 2,349.3 667.0 2,230.0 3,358.1 2,328.4 10000 16,143.0 15,997.3 4,689.2 2,018.6 554.8 1,966.7 3,313.3 1,982.7 5000 13,451.0 12,855.6 3,601.0 1,698.6 306.4 1,129.4 1,820.1 1,597.6 2000 8,308.3 7,975.3 1,173.7 899.9 165.2 548.8 877.2 852.7 <= 1000 2,003.0 2,004.7 24.6 24.7 17.6 26.0 22.8 24.2 UK 670,778.2 739,842.8 181,037.1 130,835.1 131,642.4 198,976.3 59,749.8 45,852.6 1000 3,674.9 3,807.6 7.6 7.1 107.8 141.0
500 3,970.7 4,053.6 4.4 3.5 68.7 87.4
200 717.3 737.8 0.2 0.2 17.1 21.0
<= 100 716.8 725.6 0.1 0.1 10.2 8.8
UL 9,079.6 9,324.5 12.3 10.9 203.8 258.1
Jumlah UK + UL 679,857.8 749,167.3 181,049.4 130,846.0 131,846.1 199,234.4 59,749.8 45,852.6 Lembar Lembar Rasio upal 180.000 350.000 25 160.000 140.000 300.000 21 20 120.000 100.000 250.000 200.000 11 13 9 12 15 80.000 150.000 9 10 60.000 100.000 40.000 5 20.000 50.000
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Laporan Bank ke BI Penyidikan Polri Temuan BI dan Polri Rasio Upal terhadap UYD (bilyet/1 jt UYD) (skala kanan) Grafik 2.72 Jumlah Temuan Uang Palsu Grafik 2.73. Rasio Uang Palsu terhadap UYD Berdasarkan wilayah temuan, pangsa temuan uang palsu terbesar berada di wilayah Jawa dengan pangsa 86,6% dari temuan uang palsu nasional 2018. Di wilayah Jawa, temuan tertinggi di kawasan Jabodetabek sebanyak 125.205 bilyet, diikuti wilayah Jawa Timur (34.342 bilyet), Jawa Tengah dan DIY (27.006 bilyet), dan Jawa Barat (19.131 bilyet). Sedangkan, jumlah temuan uang palsu di Sumatera dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) masing- masing sebanyak 15.150 bilyet dan 16.597 bilyet. 54
Lembar 250.000 200.000 Sumatera Jawa KTI 7,0% 6,4% 150.000 100.000 50.000
86,6% Sumatera Jawa KTI 2016 2017 2018 Grafik 2.74. Jumlah Uang Palsu per Wilayah Tahun 2018 Grafik 2.75. Pangsa Uang Palsu per Wilayah Tahun 2018 Gambar 2.3. Peta Sebaran Temuan Uang Palsu Nasional 55
Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia - Triwulan IV 2018 dan Tahun 2018 56 Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan IV 2018 dan Tahun 2018
BAB 3 Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan IV 2018 dan Tahun 2018 Sepanjang tahun 2018, Bank Indonesia memfokuskan kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Untuk itu, Bank Indonesia menerapkan kebijakan secara pre-emptive, front-loading, dan ahead of the curve melalui penyesuaian suku bunga. Sasaran utamanya adalah menjaga daya saing pasar keuangan domestik dalam menghadapi ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi sekaligus untuk mengendalikan defisit transaksi berjalan dalam batas yang aman. Meski kinerja pasar keuangan tertekan, berbagai kebijakan Bank Indonesia terbukti mampu menjaga stabilitas sistem keuangan. Secara umum, penyelenggaraan sistem pembayaran dan pengedaran uang Rupiah selama periode laporan berlangsung dengan baik dan lancar. 57
RINGKASAN 1. Selama Triwulan IV 2018, Bank Indonesia menaikkan secara bertahap dan mempertahankan suku bunga acuan BI 7 Day Reverse Repo Rate pada posisi 6,0%, diikuti dengan suku bunga Deposit Facility dan Lending Facility masing-masing pada posisi 5,25% dan 6,75%. 2. Bank Indonesia secara efektif memberlakukan transaksi Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) sebagai upaya memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah. 3. Bank Indonesia melakukan penyesuaian strategi operasi moneter mendukung efektivitas pelaksanaan operasi moneter dan menjaga kecukupan likuiditas jangka pendek dengan penerapan fine tune operation (OPT non reguler), pengaktifan kembali lelang SBI untuk menggantikan SDBI tenor 9 dan 12 bulan, optimalisasi penggunaan SBN dalam pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka (OPT) melalui perpanjangan tenor RR SBN secara bertahap, dan penguatan operasi moneter syariah melalui penerbitan Sukuk BI (SukBI) 4. Bank Indonesia bersama Pemerintah Pusat dan Daerah melakukan penyelarasan program kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), dengan fokus keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi. 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah (Rakorpusda) dengan fokus utama 'Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Mewujudkan Stabilitas Harga dan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif Serta Berkualitas' 4. Bank Indonesia bersama Pemerintah Pusat dan Daerah melakukan penyelarasan program kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), dengan fokus keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi. 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah (Rakorpusda) dengan fokus utama 'Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Mewujudkan Stabilitas Harga dan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif Serta Berkualitas' , Bank Indonesia melakukan penatausahaan, penarikan dan pembayaran serta penyusunan laporan Utang Luar Negeri (ULN) Pemerintah. 7. Bank Indonesia meluaskan cakupan pemantauan informasi devisa dengan memantau kegiatan impor, bekerja sama dengan Kementerian Keuangan. Kerja sama ini mencakup pemanfaatan dan pemantauan terintegrasi atas data dan informasi kegiatan ekspor impor. Bank Indonesia mengembangkan Sistem informasi Monitoring Devisa terIntegrasi Seketika (SiMoDIS), yang mengintegrasikan dan mengotomasikan data arus dokumen ekspor dan impor dengan data arus uang DHE dan pembayaran impor secara seketika. 8. Bank Indonesia memublikasikan Statistik Sistem Keuangan Indonesia (SSKI) yang berisi data/indikator perkembangan sistem keuangan, termasuk sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah (SP-PUR). Sejak Desember 2018, Bank Indonesia menambahkan data IndONIA (Indonesia Overnight Index Average). 9. Dalam pemenuhan komitmen Indonesia terhadap G-20 Data Gaps Initiatives (DGI) phase-II, Bank Indonesia melanjutkan kolaborasi dengan BPS untuk memenuhi Recommendation II.8 DGI mengenai Sectoral Account, melakukan pertemuan high level dengan BPS dan Kemenkeu-Badan Kebijakan Fiskal (BKF), melakukan penyusunan, pengembangan, dan diseminasi Statistik Utang Sektor Publik atau Public Sector Debt (PSD), dan menyempurnakan penyusunan statistik Debt Securities (DS) sebagai salah satu pemenuhan Recommendation II.7 G-20 DGI-2. 10. Bank Indonesia menerbitkan peraturan tentang relaksasi ketentuan Loan to Value/Financing to Value (LTV) dan penerbitan ketentuan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) serta Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM). Kebijakan relaksasi diikuti dengan prinsip kehati-hatian, yaitu hanya bank yang memiliki kinerja perkreditan baik yang bisa menikmati relaksasi. 11. Bank Indonesia melakukan upaya akselerasi pendalaman pasar keuangan syariah, dengan mengubah akad Sukuk BI (SukBI) yang semula Mudharabah menjadi Musyarakah Muntahiya Bit Tamlik. Sukuk Musyarakah BI diharapkan menjadi alternatif instrumen investasi bagi perbankan syariah yang mengalami kelebihan likuiditas sekaligus memperkuat manajemen likuiditas perbankan syariah 58
12. Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap penerbit uang elektronik, lembaga switching, lembaga services, dan principal untuk mengidentifikasi risiko yang terdapat dalam penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Hasil pengawasan dan pemeriksaan menunjukkan kinerja industri meningkat dengan mitigasi risiko optimal. Volume transaksi kartu ATM/Debet, kartu kredit, dan uang elektronik menunjukkan peningkatan dengan Non Performing Loan (NPL) kartu kredit membaik. 13. Bank Indonesia terus mengembangkan elektronifikasi pembayaran dengan memberi perhatian besar pada keuangan digital melalui penerbitan ketentuan uang elektronik dan pengembangan teknologi finansial sistem pembayaran, tanpa mengabaikan perluasan akses keuangan dan aspek perlindungan konsumen. 14. Bank Indonesia menerbitkan penyempurnaan ketentuan uang elektronik untuk mendukung perkembangan ekonomi Indonesia di era digital, sebagai upaya menata kembali industri uang elektronik agar sejalan dengan prinsip sistem pembayaran sekaligus meningkatkan kontribusi pada pertumbuhan, inklusivitas, dan stabilitas perekonomian. 15. Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) mengembangkan model pembayaran ritel menggunakan QR Code dengan memanfaatkan teknologi dan tingginya kepemilikan telepon pintar (smartphone) di Indonesia. 16. Bank Indonesia melakukan advisory perluasan elektronifikasi transaksi di lingkungan Pemerintah Daerah. Tujuannya meningkatkan keuangan inklusif yang terarah, efisien dan sinergis melalui pemanfaatan teknologi, inovasi produk dan saluran distribusi. Juga mendorong transaksi keuangan secara elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah. Program ini diarahkan mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik dan meningkatkan potensi penerimaan Pemerintah Daerah. 17. Selama Triwulan IV 2018, realisasi net distribusi uang rupiah ke seluruh Indonesia mencapai Rp 74,2 triliun dalam berbagai pecahan untuk menjaga ketersediaan uang Rupiah dalam jumlah yang cukup, tepat waktu, dan kualitas yang layak edar. 18. Selama Triwulan IV 2018, Bank Indonesia memusnahkan uang tidak layak edar Rupiah kertas sebanyak 1,6 miliar bilyet senilai Rp 45,9 triliun. 19. Dalam rangka memperkuat infrastruktur pasar keuangan, Bank Indonesia memperkenalkan Indonesia Overnight Index Average (IndONIA) sebagai benchmark rate pasar uang, yakni cerminan suku bunga di pasar uang, dan dihitung secara periodik. IndONIA bisa digunakan pelaku pasar sebagai referensi i penetapan suku bunga pinjaman, harga instrumen keuangan, dan pengukuran kinerja instrumen keuangan. IndONIA adalah indeks suku bunga atas transaksi pinjam meminjam Rupiah tanpa agunan yang dilakukan antarbank di Indonesia untuk jangka waktu overnight. 20. Bank Indonesia terus mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Guna meningkatkan kemandirian ekonomi pesantren, Bank Indonesia mengembangkan 138 pesantren di seluruh Indonesia diperkuat dengan penyediaan virtual market produk usaha pesantren, serta pengembangan holding pesantren dan penyusunan standarisasi laporan keuangan untuk pesantren dengan nama SANTRI (Standar Akuntansi Pesantren Indonesia). 21. Bank Indonesia memperkuat pengembangan halal value chain berskala nasional dan global, dengan mengembangkan halal value chain berskala regional. Selain itu, berupaya memaksimalkan pengelolaan dana sosial (zakat dan wakaf) produktif. 59
22. Bank Indonesia menguatkan pendalaman pasar keuangan komersial syariah melalui pengembangan instrumen, penguatan infrastruktur dan kelembagaan, penguatan penerbit dan basis investor, serta penguatan regulasi, khususnya terkait Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang. Bank Indonesia juga menginisiasi pembentukan International Working Group on Waqf Core Principles (IWG-WCP) untuk menyusun standar pengaturan manajemen dan pengawasan wakaf. 23. Bank Indonesia mengembangkan kapasitas UMKM yang memiliki produk potensial ekspor melalui fasilitasi keikutsertaan UMKM binaan pada pelatihan ekspor dan kurasi produk potensi ekspor yang dilaksanakan instansi terkait. Bank Indonesia juga mengembangkan Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan (SIAPIK) sebagai upaya meningkatkan kapasitas UMKM dalam penyusunan laporan keuangan. 24. Bank Indonesia aktif memperjuangkan empat tema prioritas, yaitu (i) penguatan sistem moneter internasional; (ii) pembiayaan infrastruktur; (iii) ekonomi digital; serta (iv) ekonomi dan keuangan syariah dalam International Monetary Fund-World Bank Annual Meetings 2018 (IMF-WB AM2018) pada 8-14 Oktober 2018 di Bali. Dalam berbagai kesempatan internasional itu, Bank Indonesia mengelola persepsi positif perekonomian Indonesia untuk mendukung stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. 25. Selama Triwulan IV 2018, contact center Bank Indonesia (Bicara 131) memperoleh prestasi dalam ajang The Best Contact Center Indonesia 2018 dengan memperoleh 18 medali. Bicara 131 meraih peringkat lima juara umum The Best Contact Center Indonesia 2018. Di ajang Contact Center World (CCW) Asia Pasifik, Bank Indonesia kembali meraih CCW APAC Award 2018. 26. Bank Indonesia terus mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Guna meningkatkan kemandirian ekonomi pesantren, Bank Indonesia mengembangkan 138 pesantren di seluruh Indonesia diperkuat dengan penyediaan virtual market produk usaha pesantren, serta pengembangan holding pesantren dan penyusunan standarisasi laporan keuangan untuk pesantren dengan nama SANTRI (Standar Akuntansi Pesantren Indonesia). 27. Bank Indonesia memperkuat pengembangan halal value chain berskala nasional dan global, dengan mengembangkan halal value chain berskala regional. Selain itu, berupaya memaksimalkan pengelolaan dana sosial (zakat dan wakaf) produktif. 28. Bank Indonesia menguatkan pendalaman pasar keuangan komersial syariah melalui pengembangan instrumen, penguatan infrastruktur dan kelembagaan, penguatan penerbit dan basis investor, serta penguatan regulasi, khususnya terkait Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang. Bank Indonesia juga menginisiasi pembentukan International Working Group on Waqf Core Principles (IWG-WCP) untuk menyusun standar pengaturan manajemen dan pengawasan wakaf. 29. Bank Indonesia mengembangkan kapasitas UMKM yang memiliki produk potensial ekspor melalui fasilitasi keikutsertaan UMKM binaan pada pelatihan ekspor dan kurasi produk potensi ekspor yang dilaksanakan instansi terkait. Bank Indonesia juga mengembangkan Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan (SIAPIK) sebagai upaya meningkatkan kapasitas UMKM dalam penyusunan laporan keuangan. 30. Bank Indonesia aktif memperjuangkan empat tema prioritas, yaitu (i) penguatan sistem moneter internasional; (ii) pembiayaan infrastruktur; (iii) ekonomi digital; serta (iv) ekonomi dan keuangan syariah dalam International Monetary Fund-World Bank Annual Meetings 2018 (IMF-WB AM2018) pada 8-14 Oktober 2018 di Bali. Dalam berbagai kesempatan internasional itu, Bank Indonesia mengelola persepsi positif perekonomian Indonesia untuk mendukung stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. 60
3.1. Stabilitas Moneter 3.1.1. Kebijakan Moneter Pada triwulan IV 2018 dan sepanjang tahun 2018 stabilitas makroekonomi tetap terjaga dengan baik. Bank Indonesia menaikkan dan mempertahankan suku bunga acuan BI 7 Day Reverse Repo Rate pada posisi 6,0%. Bank Indonesia, selama Triwulan IV 2018, menaikkan dan mempertahankan suku bunga acuan BI 7 Day Reverse Repo Rate pada posisi 6,0%. Sinergi dan bauran kebijakan antarotoritas dipercaya menjadi kunci penguatan struktur ekonomi nasional. Pada Triwulan IV 2018 dan sepanjang tahun 2018 stabilitas makroekonomi tetap terjaga dengan baik. Bank Indonesia menaikkan dan mempertahankan suku bunga acuan BI 7 Day Reverse Repo Rate pada posisi 6,0%. Bank Indonesia meyakini tingkat suku bunga tersebut masih konsisten dengan upaya menurunkan defisit transaksi berjalan serta mempertahankan daya tarik aset keuangan domestik. Selain itu Bank Indonesia memperkuat kordinasi dengan pemerintah dan otoritas lainnya untuk memperkuat struktur ekonomi nasional. tersebut Dengan segala upaya hingga akhir 2018 berdampak tetap terjaganya pada stabilitas moneter, sebagaimana tercermin pada indikator makroekonomi dan efektivitas kebijakan moneter berikut ini: Kebijakan Bank IV 2018 diarahkan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi saat ketidakpastian global masih tinggi. Bank Indonesia menempuh bauran kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, kebijakan sistem keuangan, dan pembayaran, pendalaman pasar pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Bank Indonesia juga melakukan langkah pre-emptive dan ahead of the curve untuk mengendalikan defisit transaksi berjalan dalam batas aman sekaligus menjaga daya saing pasar keuangan domestik. Indonesia selama Triwulan Indikator Kinerja Utama (IKU) Target Pencapaian	sampai	Akhir	2018 1. Inflasi	Indeks	Harga	Konsumen	(IHK) 3,5 + 1% 3,13% Inflasi	Inti 3,5 + 1% 3,07% Secara umum pencapaian inflasi masih berada dalam kisaran target. IHK meningkat didorong oleh kelompok volatile food dan administered prices seiring dengan liburan akhir tahun dan tahun baru pada triwulan IV 2018. Sementara itu, inflasi inti mengalami perlambatan ditopang oleh ekspektasi yang terjangkar. Dengan perkembangan tersebut, inflasi keseluruhan 2018 mencapai 3,13% (yoy). 2.	%	Rata-rata	volatilitas	nilai	tukar	Rp/USD Max 11% Sesuai tertentu IKU ini mengukur kestabilan nilai tukar dalam rangka mendukung kestabilan harga domestik. Pada triwulan IV 2018 Rupiah cenderung menguat searah dengan pergerakan mayoritas mata uang kawasan didorong oleh mata uang dolar AS yang cenderung melemah secara global Nilai tukar Rupiah menguat sehingga menopang berlanjutnya stabilitas perekonomian. 3.	Indeks	Kredibilitas	Kebijakan	Moneter	Bank	Indonesia Min. 5 5,05 (survey,	skala	1-6) IKU ini mengukur bagaimana persepsi stakeholders terhadap kebijakan Bank Indonesia di bidang moneter. Pada akhir 2018, keyakinan stakeholders terhadap kredibilitas kebijakan moneter Bank Indonesia mencapai nilai 5,05 atau diatas target yang ditetapkan. 4.	Deviasi	PUAB	O/N	dengan	7DRR Max. 50 bps 28 bps IKU ini mengukuer efektivitas kebijakan suku bunga Bank Indonesia dalam mengendalikan suku buunga pasar uang jangka pendek. Suku bunga pasar uang antar bank (PUAB) O/N relatif stabil seiring masih terjaganya kondisi likuiditas yang menyebabkan deviasi suku bunga PUAB O/N terhadap BI 7 DRR sebesar 28 bps masih jauh di bawah angka maksimal yang ditetapkan yaitu 50 bps. 61
Langkah dan kebijakan tersebut tercermin dari keputusan Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia selama Triwulan IV 2018 yaitu: koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat ketahanan eksternal. 1. Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 5,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 5,00%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,50% pada RDG pada 22-23 Oktober 2018. Keputusan tersebut konsisten dengan upaya menurunkan defisit transaksi berjalan ke batas aman serta mempertahankan daya tarik pasar keuangan domestik. Kebijakan ini diyakini mampu memperkuat ketahanan eksternal Indonesia. Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk mendorong ekspor dan menurunkan impor, sehingga defisit transaksi berjalan pada 2019 diperkirakan bisa menurun ke kisaran 2,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Bank Indonesia juga terus mencermati transaksi berjalan, nilai perkembangan defisit tukar, stabilitas sistem keuangan, dan inflasi, untuk menempuh lanjutan dan memastikan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan tetap terjaga. langkah Kebijakan moneter melalui penetapan suku bunga diikuti dengan penguatan strategi operasi moneter untuk menjaga kecukupan likuiditas baik di pasar Rupiah maupun valas. Selanjutnya, Bank Indonesia secara efektif memberlakukan (DNDF) transaksi Domestic Non-Deliverable Forward sebagai upaya memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah. Transaksi DNDF, yang diberlakukan mulai 1 November 2018, juga bertujuan mempercepat pendalaman pasar valas serta menambah alternatif instrumen lindung nilai bagi pelaku ekonomi. Transaksi DNDF adalah transaksi derivatif valas terhadap rupiah yang standar (plain vanilla) berupa transaksi forward dengan mekanisme fixing di pasar domestik. Kurs acuan yang digunakan adalah JISDOR untuk mata uang dolar AS terhadap Rupiah dan kurs tengah transaksi Bank Indonesia untuk mata uang nondolar AS terhadap Rupiah. Transaksi DNDF dapat dilakukan bank dengan nasabah dan pihak asing untuk lindung nilai atas risiko nilai tukar Rupiah, dan wajib didukung underlying transaksi berupa perdagangan barang dan jasa, investasi dan pemberian kredit bank dalam valas untuk kegiatan perdagangan dan investasi. 2. Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI 7-day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 bps menjadi 6,00%, suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 5,25%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 6,75% pada RDG pada 14-15 November 2018. Keputusan ini merupakan langkah lanjutan Bank Indonesia memperkuat upaya menurunkan defisit transaksi berjalan. Kenaikan suku bunga kebijakan bisa pula memperkuat daya tarik aset keuangan domestik dengan mengantisipasi kenaikan suku bunga global dalam beberapa bulan ke depan. Bank Indonesia bersama pemerintah terus berupaya mengoptimalkan bauran kebijakan yang diyakini dapat mengelola dampak perubahan ekonomi dan ketidakpastian global. Bersamaan dengan itu, Bank Indonesia menaikkan porsi pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah Rerata (konvensional dan syariah) dari 2% menjadi 3%. Rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial/PLM (konvensional dan syariah) yang dapat direpokan ke Bank Indonesia juga ditingkatkan dari 2% menjadi 4%, masing-masing dari Dana Pihak Ketiga (DPK). Terkait kebijakan makroprudensial, Bank Indonesia mempertahankan rasio Countercyclical Capital Buffer (CCB) sebesar 0% dan Rasio Intermediasi (RIM) pada target kisaran 80-92%. Makroprudensial Langkah-langkah tersebut merupakan optimalisasi bauran kebijakan guna menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan sekaligus meningkatkan fleksibilitas dan distribusi likuiditas perbankan. 3. Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 6,00%, suku bunga Deposit Facility sebesar 5,25%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,75% pada RDG pada 19-20 Desember 2018. Bank Indonesia meyakini tingkat suku bunga tersebut masih konsisten dengan upaya menurunkan defisit transaksi berjalan serta mempertahankan daya tarik aset keuangan domestik. Langkah ini sudah pula mempertimbangkan tren pergerakan suku bunga global dalam beberapa bulan ke depan. Bank Indonesia konsisten memperkuat Selama 2018, kinerja perekonomian Indonesia cukup baik dengan stabilitas terjaga dan momentum pertumbuhan berlanjut. Bank Indonesia mencatat tiga pelajaran penting untuk memperkuat ketahanan dan pertumbuhan ekonomi di tengah kondisi ekonomi global yang belum kondusif. Pertama, stabilitas dan ketahanan perekonomian perlu terus diperkuat. Kedua, daya saing dan produktivitas harus terus ditingkatkan untuk mendorong momentum pertumbuhan lebih tinggi. Ketiga, sinergi kebijakan antar otoritas menjadi kunci untuk memperkuat struktur ekonomi nasional. 62
Rp Triliun 3.1.2. Pengelolaan Moneter dan Nilai Tukar 600 500 400 Bank Indonesia menerapkan kebijakan suku bunga didukung kebijakan nilai tukar, untuk mengendalikan inflasi sesuai sasaran dan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang sehat. 300 200 100 0 7 1 - n a J 3 7 1 - n a J - 8 1 7 1 - n a J - 2 7 1 - b e F - 0 2 7 1 - r a M - 7 7 1 - r p A - 2 2 7 1 - r p A - 7 7 1 - r p A - 6 2 7 1 - y a M - 5 1 7 1 - y a M - 1 3 7 1 - n u J - 6 1 7 1 - l u J - 0 1 7 1 - l u J - 5 2 7 1 - g u A - 9 7 1 - g u A - 5 2 7 1 - p e S - 2 1 7 1 - p e S - 8 2 7 1 - t c O - 3 1 7 1 - t c O - 0 3 7 1 - v o N - 4 1 7 1 - v o N - 9 2 7 1 - c e D - 5 1 8 1 - n a J - 3 8 1 - n a J - 2 8 1 - b e F - 0 2 8 1 - r a M - 7 8 1 - r a M - 2 2 8 1 - r p A - 9 8 1 - r p A - 4 2 8 1 - y a M - 1 1 8 1 - y a M - 8 2 8 1 - n u J - 2 2 8 1 - l u J - 9 8 1 - l u J - 4 2 8 1 - g u A - 8 8 1 - g u A - 7 2 8 1 - p e S - 2 1 8 1 - p e S - 7 2 8 1 - t c O - 2 1 8 1 - t c O - 9 2 8 1 - v o N - 3 1 8 1 - v o N - 9 2 8 1 - c e D - 4 1 Bank Indonesia secara konsisten mengarahkan kebijakan untuk mengendalikan inflasi menuju sasaran dan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang sehat. Untuk itu Bank Indonesia menerapkan kebijakan suku bunga didukung tukar, penguatan cadangan devisa, kebijakan nilai pengelolaan arus modal, dan penguatan operasi moneter, serta upaya-upaya pengembangan pasar keuangan. 3.1.2.1. Pengelolaan Moneter Bank Indonesia melakukan pengelolaan moneter melalui pelaksanaan operasi moneter yang terdiri atas operasi pasar terbuka dan standing facilities. Pelaksanaan operasi pasar terbuka merupakan kegiatan transaksi di pasar uang atas inisiatif Bank Indonesia untuk mengurangi (smoothing) volatilitas suku bunga pasar uang antarbank overnight (PUAB O/N) agar berada dalam kisaran target yang kondusif. Sejak implementasi reformulasi kerangka operasi moneter, rata-rata tertimbang suku bunga PUAB o/n bergerak mendekati kisaran BI 7-day Reverse Repo Rate (BI 7-day RR Rate) melalui pelaksanaan dan penyesuaian strategi operasi moneter (Grafik 3.1). DF/Fasbis TD RR SBN IHK SBI SBIS SUKBI Grafik 3.2. Posisi Operasi Moneter Absorpsi Sedangkan standing facilities merupakan penyediaan dana rupiah (lending facility) dari Bank Indonesia untuk bank dan penempatan dana rupiah (deposit facility/DF) bank di Bank Indonesia untuk membentuk koridor suku bunga di PUAB O/N sebesar BI 7-day RR Rate +75 bps. Koridor suku bunga yang simetris terhadap suku bunga kebijakan bertujuan menjaga instrumen standing facilities bersifat netral terhadap bank-bank yang memiliki strategi pengelolaan likuiditas berbeda, baik long maupun short. Selama Triwulan IV 2018, posisi operasi moneter absorpsi mengalami peningkatan setelah mengalami tren penurunan sejak Februari 2018 (Grafik 3.2). Peningkatan tersebut bersumber dari peningkatan supply likuiditas (ekspansi keuangan pemerintah yaitu pembayaran termin proyek, subsidi, dan transfer daerah) pada Triwulan IV 2018. Sementara itu, rata-rata harian volume PUAB O/N pada Triwulan IV 2018 mencapai Rp12,11 triliun, meningkat 3% dibanding triwulan sebelumnya Rp11,70 triliun (Grafik 3.3). bps % Rp Miliar 80 70 60 50 40 30 20 10 7,00 6,75 6,50 6,25 6,00 5,75 5,50 5,25 5,00 4,75 4,50 4,25 4,00 3,75 3,50 3,25 : Volume PUAB O/N (rhs) LF Rate BI 7-day RR Rate DF Rate PUAB O/N Rate 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000
7 1 - n a J 3 0 7 1 - n a J - 0 2 7 1 - n a J - 8 0 7 1 - b e F - 8 2 7 1 - r a M - 7 1 7 1 - r p A - 6 0 7 1 - r p A - 7 2 7 1 - y a M - 8 1 7 1 - n u J - 8 0 7 1 - l u J - 4 0 7 1 - l u J - 1 2 7 1 - u g A - 9 0 7 1 - u g A - 9 2 7 1 - p e S - 8 1 7 1 - t k O - 6 0 7 1 - t k O - 5 2 7 1 - v o N - 3 1 7 1 - v o N - 0 3 7 1 - s e D - 0 2 8 1 - n a J - 0 1 8 1 - n a J - 9 2 8 1 - b e F - 5 1 8 1 - r a M - 7 0 8 1 - r a M - 6 2 8 1 - r p A - 3 1 8 1 - i e M - 3 0 8 1 - i e M - 3 2 8 1 - n u J - 1 2 8 1 - l u J - 0 1 8 1 - l u J - 7 2 8 1 - u g A - 5 1 8 1 - p e S - 5 0 8 1 - p e S - 5 2 8 1 - t k O - 2 1 8 1 - t k O - 1 3 8 1 - v o N - 9 1 8 1 - s e D - 7 0 8 1 - s e D - 8 2 7 1 - n a J 3 0 7 1 - n a J - 0 2 7 1 - n a J - 8 0 7 1 - b e F - 8 2 7 1 - r a M - 7 1 7 1 - r p A - 6 0 7 1 - r p A - 7 2 7 1 - i e M - 8 1 7 1 - n u J - 8 0 7 1 - l u J - 4 0 7 1 - l u J - 1 2 7 1 - u g A - 9 0 7 1 - u g A - 9 2 7 1 - p e S - 8 1 7 1 - t k O - 6 0 7 1 - t k O - 5 2 7 1 - v o N - 3 1 7 1 - v o N - 0 3 7 1 - s e D - 0 2 8 1 - n a J - 0 1 8 1 - n a J - 9 2 8 1 - b e F - 5 1 8 1 - r a M - 7 0 8 1 - r a M - 6 2 8 1 - r p A - 3 1 8 1 - i e M - 3 0 8 1 - i e M - 3 2 8 1 - n u J - 1 2 8 1 - l u J - 0 1 8 1 - l u J - 7 2 8 1 - u g A - 5 1 8 1 - p e S - 5 0 8 1 - p e S - 5 2 8 1 - t k O - 2 1 8 1 - t k O - 1 3 8 1 - v o N - 9 1 8 1 - s e D - 7 0 8 1 - s e D - 8 2
Grafik 3.1. Deviasi Policy Rate dengan PUAB O/N Grafik 3.3. Koridor Suku Bunga dan Volume PUAB O/N 63
Rp Triliun % 600 100 500 90 400 80 300 70 200 60 100 50 0 40 30 (100) 20 (200) 10 (300) 0 Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III Tw IV DF FASBIS 2015 Term Deposit RR SBN 2016 SDBI SBI SBIS 2017 SukBI LF FF 2018 Repo FX Swap DF FASBIS 2015 Term Deposit RR SBN 2016 SDBI SBI SBIS 2017 SukBI 2018 Grafik 3.4. Posisi Outstanding Operasi Moneter - Total Grafik 3.5. Komposisi Instrumen Operasi Moneter - Absorpsi Selanjutnya, untuk mendukung efektivitas pelaksanaan operasi moneter dan menjaga kecukupan likuiditas jangka pendek di tengah kondisi penurunan likuiditas perbankan 2018, Bank Indonesia melakukan penyesuaian strategi operasi moneter sebagai berikut: bulan). Kebijakan ini bertujuan melaksanakan mandat penggantian SBI dengan SBN1, memperkuat transmisi kebijakan operasi moneter, mendorong konsolidasi pasar surat utang (single sovereign securities), dan meningkatkan pendalaman pasar uang. a. Penerapan strategi fine tune operation (OPT non reguler), baik yang bersifat kontraksi (Term Deposit: (Term sepanjang periode 2018) maupun Repo: sejak Triwulan II 2018). Strategi ini bertujuan menurunkan volatilitas suku bunga PUAB O/N agar bergerak di dalam kisaran yang sejalan dengan tujuan Bank Indonesia, baik dalam kondisi surplus likuditas temporer maupun keketatan likuiditas temporer, memberikan price guidance terhadap preferensi suku bunga Bank Indonesia, memberikan kepastian terhadap pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia, menurunkan tekanan volatilitas PUAB non-O/N, serta meningkatkan efektivitas transmisi suku bunga melalui pelaksanaan Term Repo PUAB non O/N. injeksi d. Penguatan operasi moneter syariah melalui penerbitan Sukuk BI (sejak 21 Desember 2018). Penerbitan SukBI bertujuan memberikan fleksibilitas pengelolaan likuiditas bagi perbankan syariah dengan menawarkan pilihan tenor penempatan pada operasi moneter Syariah yang lebih beragam. (SukBI) Secara komposisi, selama Triwulan IV 2018 instrumen operasi moneter absorpsi mengalami perubahan yang terlihat dari pergeseran instrumen operasi moneter absorpsi menuju Term Deposit (Grafik 3.5). Pergeseran tersebut disebabkan meningkatnya precautionary factor (faktor b. Pengaktifan kembali lelang SBI untuk menggantikan SDBI tenor 9 dan 12 bulan, sejak 23 Juli 2018. Langkah ini dilakukan untuk membantu pengelolaan likuditas perbankan dalam kondisi likuiditas yang menurun. SBI memiliki fitur yang relatif lebih fleksibel daripada SDBI. Bank maupun non bank dapat melakukan transaksi SBI di pasar sekunder (jual outright & repo). 90 80 70 60 50 40 Hari 51 60 74 Posisi RRT Durasi Sisa Jatuh Waktu (EOM) 69 62 57 45 49 70 35 58 44 30 20 c. Optimalisasi penggunaan SBN dalam pelaksanaan OPT Bank Indonesia melalui perpanjangan tenor RR SBN secara bertahap. Bank Indonesia mulai memperpanjang tenor lelang ke 6 bulan, pada 6 Juli 2018 (menggantikan SDBI 6 bulan) dan 9 bulan pada 28 September 2018 (menggantikan SBI 9 10
Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III Tw IV 2017 2016 2018 Grafik 3.6. Rata-Rata Tertimbang Durasi Operasi Moneter Triwulanan (Sisa Jatuh Waktu) 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor1 Tahun 2004 Tentang Perbendahaaraan Negara 64
Tabel 3.1. Posisi Outstanding Instrumen OM Posisi Instrumen OM (Rp triliun) DF FASBIS Term Deposit RR SBN SDBI SBI SBIS SukBI OM Absorpsi LF FF Repo FX Swap OM Injeksi OM Net 2017 Tw IV 127,16 29,08 54,59 47,73 202,61 - 10,02 - 471,20 - - (17,10) (0,63) (17,73) 453,46 2018 Tw III 86,86 20,92 - 106,65 48,89 28,07 10,64 - 302,03 - - - (79,45) (79,45) 222,59 Tw IV 90,24 32,59 127,84 48,18 26,05 47,83 8,22 1,83 382,77 - - (91,74) (106,83) (198,57) 184,20 ∆ 3,89% 55,80% 54,82% -46,73% 70,38% -22,81% 26,73% 34,47% 149,94% -17,25% suku bunga instrumen operasi pasar terbuka lainnya. Pada akhir Triwulan IV 2018, suku bunga operasi pasar terbuka pada tenor satu minggu tercatat 6,00%, dua minggu 6,20%, satu bulan 6,36%, tiga bulan 6,57%, enam bulan 6,80%, sembilan bulan 6,65%, dan 12 bulan 6,94% (Tabel 3.2). 3.1.2.2. Pengelolaan Nilai Tukar Pengelolaan nilai tukar merupakan bagian dari kebijakan moneter Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Stabilitas nilai tukar tercermin dari rata-rata volatilitas Dolar AS terhadap Rupiah, yang dikelola agar sejalan dengan nilai tukar fundamental guna mendukung stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Terkait itu, Bank Indonesia melakukan pengelolaan nilai tukar melalui manajemen nilai tukar dan pengaturan pasar valuta asing domestik maupun pemantauan pergerakan nilai tukar. berjaga-jaga) bank menjelang kebutuhan likuiditas di akhir tahun. Bank cenderung menempatkan likuiditasnya pada instrumen operasi moneter bertenor pendek, yaitu Term Deposit (tenor 2-6 hari). Sejalan dengan itu, profil maturitas (durasi) sisa jatuh waktu instrumen operasi moneter pada periode Triwulan IV 2018 mengalami penurunan, dari 58 hari menjadi 44 hari (turun 24%) (Grafik 3.6). Berdasarkan posisi outstanding pada Triwulan IV 2018, posisi operasi moneter absorpsi memang meningkat jadi Rp382,77 triliun dari triwulan sebelumnya Rp 302,03 triliun. Namun, posisi operasi moneter net justru menurun (Tabel 3.1). Meningkatnya posisi Term Repo dan FX swap sebagai dampak meningkatnya precautionary factor (faktor berjaga-jaga) bank menjelang kebutuhan likuiditas di akhir tahun, menjadi faktor penyebab turunnya posisi operasi moneter net tersebut. Sepanjang 2018, pergerakan nilai tukar cenderung mengalami pelemahan dan puncak tekanan terjadi pada awal Triwulan IV 2018 namun berbalik menguat pada akhir 2018 seiring masuknya arus modal. Sejumlah faktor yang menekan rupiah terutama berasal dari sentimen eksternal. Faktor-faktor seperti ekspektasi kenaikan Fed Fund Rate (FFR), kondisi geopolitik dunia, perang dagang AS-Tiongkok, gejolak ekonomi di Turki dan Argentina, dan kenaikan harga minyak, menyebabkan peningkatan ketidakpastian global sehingga memicu penguatan dolar AS secara luas. Sedangkan di sisi domestik, tekanan bersumber dari defisit transaksi berjalan akibat peningkatan nilai impor dan tertahannya kinerja ekspor akibat permintaan global yang melandai dan penurunan harga komoditas (CPO dan karet). Selama Triwulan IV 2018, posisi (stance) suku bunga kebijakan moneter yaitu BI 7-Day Reverse Repo Rate mengalami kenaikan dibanding triwulan sebelumnya, dari 5,75% menjadi 6,00%. Kenaikan ini diikuti penyesuaian Selain menerbitkan kebijakan penyesuaian suku bunga untuk menjaga stabilitas nilai tukar, Bank Indonesia juga melakukan intervensi di pasar valuta asing dan optimalisasi instrumen operasi moneter valas. Pengambilan strategi tersebut merupakan komitmen Bank dan kebijakan Tabel 3.2. Suku Bunga Hasil Lelang OPT pada Akhir Triwulan IV 2018 Suku Bunga Hasil OPT (%) Triwulan III-2018 Tgl Lelang Triwulan IV-2018 Tgl Lelang 1 mgg 5,75% ^^ ) 28 Sep'18 6,00% ^^^) 21 Dec'18 2 mgg 5,70% ^ ) 26 Sep'18 6,20% ^^^) 21 Dec'18 1 bln 5,90% ^ ) 26 Sep'18 6,36% ^^^) 21 Dec'18 3 bln 6,10% ^ ) 21 Sep'18 6,57% ^^^) 14 Dec'18 6 bln 6,24% ^) 24 Agt'18 6,80% ^^^) 23 Nov'18 9 bln 6,61% ^^) 28 Sep'18 6,65% ^^) 26 Okt'18 12 bln 6,66% )^^ 28 Sep'18 ^^^ 6,94% ) 16 Nov'18 ^ ) Periode BI7DRR 5,50% ^^ ) Periode BI7DRR 5,75% ^^^ ) Periode BI7DRR 6,00% 65
Indonesia untuk selalu berada di pasar sebagai upaya menjaga stabilitas rupiah sesuai nilai tukar fundamental dan memastikan tersedianya likuiditas, baik valas maupun rupiah. Selain itu memastikan pula mekanisme pasar bekerja melalui implementasi kebijakan yang pre-emptive, front-loading, dan ahead of the curve. TPID wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua pada 18 Oktober 2018. Tahap III untuk TPID wilayah Jawa dan Kalimantan pada 19 Oktober 2018. Peserta dalam Rakorpusda tersebut merupakan pelaksana harian 34 TPID Provinsi dan 498 TPID kabupaten/kota. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan nilai tukar dilakukan melalui prosedur dan mekanisme yang terstruktur dan sistematis. Pengelolaan nilai tukar dilandasi prinsip tata kelola yang baik sehingga menghasilkan kebijakan Bank Indonesia yang efektif, kredibel, dan memenuhi prinsip akuntabilitas publik. Ke depan, Bank Indonesia terus mewaspadai faktor perlambatan perekonomian global, pembalikan arus modal, serta mencermati risiko ketidakpastian pada pasar keuangan global. Bank Indonesia terus melakukan langkah-langkah stabilisasi nilai tukar sesuai nilai fundamentalnya dengan tetap mendorong berjalannya mekanisme pasar, dan mendukung upaya pengembangan pasar keuangan. 3.1.3. Koordinasi dengan Pemerintah tema yang sama dengan Rakorpusda mengangkat Rakornas Pengendalian Inflasi yaitu "Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Mewujudkan Stabilitas Harga dan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif Serta Berkualitas". Sedangkan pokok-pokok pembahasan utama dalam Rakorpusda, antara lain: 1. Infrastruktur untuk mewujudkan stabilitas pangan, dengan tindak lanjut melalui: a. Mendorong efektivitas pemanfaatan APBD melalui percepatan realisasi dan melakukan intervensi dalam rangka stabilitas harga; b. Memantau pergerakan harga, termasuk melalui untuk teknologi pemanfaatan meningkatkan ketepatan dan kecepatan respons atas perubahan harga serta mengatasi informasi yang asimetris; informasi, c. Memerhatikan sisi pasokan pangan, distribusi, ketersediaan infrastruktur dan hal-hal yang bersifat struktural, seperti penurunan biaya operasional; Bank Indonesia bersama Pemerintah Pusat dan Daerah melakukan penyelarasan program kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), dengan fokus keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi. d. Mengintensifkan pemantauan lapangan dibandingkan kegiatan administratif; e. Menjalin komunikasi antardaerah dan mendorong antardaerah dalam menjaga perdagangan pasokan komoditas pangan di daerah; Bank Indonesia terus mempererat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, untuk memperkuat stabilitas makroekonomi dan menjaga berlanjutnya momentum ekonomi. Koordinasi kebijakan juga bertujuan mengendalikan inflasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkesinambungan, seimbang, dan inklusif. pertumbuhan Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi pada 26 Juli 2018 di Jakarta, Kelompok Kerja (Pokja) Daerah Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Rakorpusda) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Rakorpusda TPID dilaksanakan di Jakarta dalam tiga tahap. Tahap I untuk TPID wilayah Sumatera dan Bali pada 16 Oktober 2018. Tahap II untuk 2. f. Menjaga mekanisme pasar dengan bantuan jajaran aparat terkait, khususnya dalam mengatasi penimbunan bahan pangan; g. Membangun dan mensinkronisasikan pasar- pasar pengumpul untuk memperluas akses pasar petani dan mengefisienkan rantai distribusi. Infrastruktur untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas, dengan tindak lanjut melalui: a. Mengatasi defisit neraca transaksi berjalan, melalui upaya bersama Kementerian dan Pemerintah Daerah dalam mempermudah industri dan membuka peluang berorientasi ekspor, industri yang memproduksi produk substitusi impor, dan mendorong sektor pariwisata; investasi b 66
b. Melakukan dan meningkatkan intensitas koordinasi dengan pelaku usaha untuk mendorong aktivitas ekonomi dan konektivitas antardaerah. terobosan Secara keseluruhan pelaksanaan Rakorpusda tersebut juga menjadi koordinasi awal penyelerasan program kerja TPID tiga tahun mendatang. Penyelarasan dituangkan dalam Roadmap Pengendalian Inflasi 2019-2021, yang selanjutnya dituangkan dalam Roadmap Pengendalian Inflasi Daerah 2019-2021. Penyelarasan program kerja TPID diharapkan bisa memastikan kesinambungan dan ketepatan program dengan karakteristik daerah masing- masing sekaligus menguatkan sinkronisasi dengan program pengendalian inflasi nasional. Penyelarasan tentunya bertujuan mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional pada 2019-2021 masing-masing sebesar 3,5+1%, 3,0+1% dan 3,0+1%. Program kerja pengendalian inflasi difokuskan pada keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif (4K). negeri. Kewenangan ini sesuai dengan amanat Pasal 53 Undang-Undang tentang Bank Indonesia2. Terkait itu pula, Bank Indonesia dapat melakukan pembayaran kewajiban Pemerintah atas beban rekening Pemerintah pada Bank Indonesia berdasarkan ketentuan yang telah disepakati Pemerintah dan pemberi pinjaman. Sesuai mandat tersebut, Bank Indonesia melakukan penatausahaan, penarikan dan pembayaran serta penyusunan laporan Utang Luar Negeri (ULN) Pemerintah. ULN Pemerintah terdiri atas pinjaman luar negeri, misalnya pinjaman bilateral dan multilateral, serta Surat Berharga Negara (SBN) Internasional seperti Samurai Bonds dan Sukuk Global (Tabel 3.4). Penarikan ULN Pemerintah dilakukan untuk membiayai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun untuk pengelolaan portofolio utang. Penarikan ULN Pemerintah dilakukan melalui transfer langsung ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) atau rekening khusus, pembayaran langsung, (L/C), atau pembiayaan pembukaan pendahuluan. letter of credit 3.1.4. Pengelolaan Utang Luar Negeri Bank Indonesia mendukung kinerja penarikan dan pembayaran utang luar negeri (ULN) Pemerintah secara akurat dan tepat waktu yang berpengaruh terhadap reputasi Indonesia. Selama Triwulan IV 2018, realisasi penarikan ULN Pemerintah mencapai 4,32 miliar dolar AS, terutama dari penerbitan perdana (new issuance) Surat Utang Negara (SUN) dalam mata uang dolar AS senilai 3,00 miliar dolar AS pada 11 Desember 2018. Penerbitan ini terdiri atas (i) seri RI0224 senilai 0,75 miliar dolar AS, (ii) seri RI0229 senilai 1,25 miliar dolar AS, dan (iii) seri RI0249 senilai 1,00 miliar dolar AS. Porsi kepemilikan bukan penduduk yang dicatat sebagai ULN Pemerintah adalah (i) seri RI0224 senilai 0,69 miliar dolar AS, (ii) seri RI0229 senilai 1,13 miliar dolar AS, dan (iii) seri RI0249 senilai 0,96 miliar dolar AS. Penerbitan tersebut dilakukan untuk prefunding APBN 2019. Bank Indonesia, untuk dan atas nama pemerintah luar Republik Indonesia, dapat menerima pinjaman negeri, menatausahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan Pemerintah terhadap pihak luar Sepanjang 2018, total realisasi penarikan ULN Pemerintah tercatat mencapai 12,98 miliar dolar AS, antara lain dari penerbitan perdana (new issuance): (1) SBSN (Sukuk Tabel 3.3. Realisasi Penarikan ULN Pemerintah (Juta USD) 2017* 2018** Tw1 Tw2 Tw3 Tw4 Total Tw1 Tw2 Tw3 Tw4 Total Bilateral Multilateral Bank Komersial 110.1 501.9 91.2 328.4 349.0 130.6 222.2 569.0 118.7 767.8 302.1 173.6 1,428.5 1,722.1 514.1 379.6 873.6 58.7 53.2 61.8 97.9 104.6 1,336.9 68.6 1,314.8 128.9 97.2 1,852.3 2,401.2 322.4 Pemasok SBN Internasional Total 2,700.0 3,403.2 905.3 1,713.4 2,881.6 3,791.5 3,666.0 10,152.9 13,817.5 10,152.9 13,817.5 2,700.0 4,012.0 6.2 2,917.8 3,137.0 7.0 - 2,775.0 4,315.9 2,775.0 4,315.9 13.3 8,392.8 12,982.0 Sumber : Kementerian Keuangan ) Angka-angka sementara **) Angka-angka sangat sementara 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tanggal 17 Mei 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tanggal 13 Januari 2009 67
Global) berdenominasi dolar AS senilai 3,00 miliar dolar AS. Porsi kepemilikan bukan penduduk yang dicatat sebagai ULN Pemerintah adalah 2,70 miliar dolar AS. (2) Samurai Bonds senilai 100,00 miliar YEN. Seluruh Samurai Bonds dimiliki bukan penduduk. (3) SUN mata uang euro dan dolar AS masing-masing senilai 1,00 miliar euro dan 4,00 miliar dolar AS. Porsi kepemilikan bukan penduduk yang dicatat sebagai ULN Pemerintah adalah 0,90 miliar euro dan 5,50 miliar dolar AS. mendukung kinerja penarikan dan pembayaran ULN Pemerintah yang akurat dan tepat waktu, serta menjaga akurasi data realisasi penarikan dan pembayaran ULN Pemerintah. 3.1.5. Perkembangan Pemantauan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Selama triwulan laporan, realisasi pembayaran ULN Pemerintah tercatat mencapai 3,61 miliar dolar AS. Jumlah ini terutama untuk pembayaran SBN Internasional senilai 1,31 miliar dolar AS. Pembayaran ULN Pemerintah dilaksanakan berdasarkan instruksi pembayaran dari Kementerian Keuangan, sesuai rencana pembayaran yang diperoleh dari administrasi data ULN Pemerintah pada Debt Management and Financial Analysis System (DMFAS). Bank Indonesia melakukan pemantauan penerimaan devisa hasil ekspor dan pemenuhan ketentuan DHE eksportir, serta meluaskan cakupan pemantauan informasi devisa dengan memantau kegiatan impor. Total realisasi pembayaran ULN Pemerintah selama 2018 tercatat mencapai 12,57 miliar dolar AS, terutama untuk pembayaran SBN Internasional senilai 5,85 miliar dolar AS dan Bilateral senilai 3,31 miliar dolar AS. Aspek utama dalam pembayaran ULN Pemerintah adalah terlaksananya pembayaran cicilan pokok dan bunga secara akurat dan tepat waktu. Hal ini penting karena berpengaruh terhadap reputasi Bank Indonesia dan Republik Indonesia dalam memenuhi kewajiban ke pemberi pinjaman (lender). Bank Indonesia berupaya menjamin ketersediaan jumlah dan jenis valuta asing yang diperlukan Pemerintah sesuai dengan jumlah dan jenis valuta pinjaman yang dibayarkan. Indonesia memiliki kewenangan menghimpun Bank lintas keterangan dan data mengenai kegiatan devisa termasuk penerimaan devisa hasil ekspor (DHE). Selama Triwulan IV 2018, penerimaan DHE mengalami penurunan dibanding periode yang sama tahun 2017, dari 25,5 miliar dolar AS menjadi 24,6 miliar dolar AS. Dalam periode tersebut, pangsa penerimaan DHE ke bank domestik meningkat dari 89,7% menjadi 94,8%. Sedangkan penerimaan DHE melalui bank di luar negeri secara nominal mengalami penurunan dari 2,6 miliar dolar AS menjadi 1,3 miliar dolar AS. Pangsanya pun menurun dari 10,3% menjadi 5,2%. lalu Selanjutnya Bank Indonesia secara rutin melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan. Salah satu agendanya adalah rekonsiliasi data realisasi penarikan dan pembayaran (secara bulanan) serta data posisi (secara triwulanan). Koordinasi ini dilakukan tak lain bertujuan Berdasarkan laporan Rincian Transaksi Ekspor (RTE) eksportir melalui bank devisa, diketahui penerimaan DHE pada Triwulan IV 2018 didominasi 5 komoditas utama yaitu batu bara (coal), minyak sawit (palm oils), tekstil dan produk tekstil (textile and textile product), bahan kimia (chemical) serta mesin dan mekanik (machinary and mechanic). Tabel 3.4. Realisasi Pembayaran ULN Pemerintah (Juta USD) 2017* 2018** Tw1 Tw2 Tw3 Tw4 Total Tw1 Tw2 Tw3 Tw4 Total Bilateral Multilateral Bank Komersial 460.3 335.8 103.0 1,063.8 701.9 371.3 494.2 313.1 146.0 769.8 626.7 285.8 2,788.1 1,977.6 906.1 535.4 390.6 136.9 1,059.6 664.1 384.6 571.3 556.5 126.1 1,147.1 733.1 416.7 3,313.3 2,344.3 1,064.2 Pemasok SBN Internasional Total 3.0 1,817.6 2,719.7 2,137.0 - 3.1 390.1 1,346.5 309.3 1,991.6 6.0 2,517.0 8,194.9 3.1 2,811.0 3,877.0 461.8 2,570.0 1,262.2 2,516.0 1,312.2 3,609.0 1,312.2 3,609.0 12,572.0 Sumber : Statistik ULN Indonesia ) Angka-angka sementara **) Angka-angka sangat sementara 68
Selain melakukan pemantauan data, Bank Indonesia juga melakukan pemantauan pemenuhan ketentuan DHE eksportir. Ketidakpatuhan dikenakan sanksi administratif berupa denda dan sanksi penangguhan pelayanan ekspor. Dalam kurun Triwulan III 2018 sampai Triwulan IV 2018, jumlah eksportir yang dikenakan sanksi denda berkurang dari 293 eksportir menjadi 260 eksportir. Jumlah eksportir yang dikenakan sanksi penangguhan atas pelayanan ekspor juga berkurang dari 38 eksportir menjadi 12 eksportir. Sedangkan jumlah eksportir yang dibebaskan dari sanksi penangguhan pelayanan ekspor berkurang dari 13 eksportir menjadi empat eksportir. Bank Indonesia juga meluaskan cakupan pemantauan informasi devisa dengan memantau kegiatan impor, bekerja sama dengan Kementerian Keuangan. Kerja sama ini mencakup pemanfaatan dan pemantauan terintegrasi atas data dan informasi kegiatan ekspor impor. Berdasarkan kerja sama itu, Bank Indonesia mengembangkan Sistem informasi Monitoring Devisa terIntegrasi Seketika (SiMoDIS). Sistem ini mengintegrasikan dan mengotomasikan data arus dokumen ekspor impor dengan data arus uang DHE dan pembayaran impor secara seketika. Penerimaan DHE selama 2017 sampai 2018 menunjukkan peningkatan. Secara nominal, nilai DHE yang diterima bank devisa dalam negeri meningkat dari 126,4 miliar dolar AS menjadi 131,1 miliar dolar AS. Namun pangsa nilai DHE yang masuk ke sistem keuangan Indonesia terhadap total nilai DHE mengalami penurunan dari 93,3% menjadi 93,0%. Di sisi lain, penerimaan DHE melalui bank di luar negeri meningkat dari 8,4 miliar dolar AS menjadi 9,2 miliar dolar AS dengan peningkatan pangsa dari 6,7% menjadi 7,0%. 3.16. Pelaksanaan Kegiatan Statistik, Survei, dan Liaison untuk Mendukung Perumusan Kebijakan Bank Indonesia melakukan survei dan liaison untuk memetakan kondisi ekonomi, moneter, sistem keuangan, dan sektor riil. Selain itu juga berpartisipasi dalam fora internasional terkait upaya meningkatkan kualitas statistik. Berdasarkan laporan RTE eksportir melalui bank devisa, diketahui penerimaan DHE selama 2018 didominasi 5 komoditas utama yaitu batu bara (coal), minyak sawit (palm oils), tekstil dan produk tekstil (textile and textile product), bahan kimia (chemical) serta mesin dan mekanik (machinary and mechanic). Selama 2018 kepatuhan eksportir cenderung membaik, Ini tercermin dari penurunan jumlah eksportir yang dikenakan sanksi administratif. Jumlah eksportir yang dikenakan sanksi denda tercatat 837 eksportir, menurun dibandingkan tahun sebelumnya 933 eksportir. Dalam kurun yang sama, jumlah eksportir yang dikenakan sanksi penangguhan pelayanan ekspor memang bertambah dari 105 eksportir menjadi 118 eksportir. Namun, jumlah eksportir yang dibebaskan dari sanksi penangguhan ekspor karena mampu memenuhi ketentuan, bertambah dari 48 eksportir menjadi 52 eksportir. Selanjutnya, terkait upaya meningkatkan efektivitas pemantauan DHE, Bank Indonesia menjalin koordinasi dengan instansti terkait seperti SKK Migas, Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, serta Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan), serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Selain itu, Bank Indonesia berupaya meningkatkan kualitas pelaporan RTE, melalui sosialisasi dan coaching clinic baik bagi eksportir maupun bank. Kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan perumusan kebijakan. Bank lain Indonesia melakukan kegiatan statistik, antara mengumpulkan, mengolah data dan informasi ekonomi, moneter, sistem keuangan, serta menyusun laporan/ juga menyelenggarakan analisisnya. Bank survei dan liaison terkait kondisi ekonomi, moneter, sistem keuangan, termasuk sektor riil. statistik dibutuhkan Indonesia 3.1.6.1. Publikasi Statistik Di sektor moneter, pada Triwulan IV 2018 Bank Indonesia menyusun statistik Uang dan Bank, Kegiatan Usaha Lembaga Keuangan Nonbank, Pasar Uang dan Pasar Modal, dalam publikasi Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia (SEKI). Publikasi ini dapat diakses melalui website resmi Bank Indonesia. Selain itu Bank Indonesia juga merilis analisis Uang Beredar dan Faktor yang Memengaruhinya secara bulanan untuk periode Oktober- Desember 2018. Di sektor eksternal, Bank Indonesia merilis statistik Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) dan statistik Posisi Investasi Indonesia, masing-masing periode Internasional (PII) 3 Data Januari-November 2018 69
Triwulan III 2018. Rilis kedua statistik tersebut disertai dengan laporan lengkap yang menjelaskan perkembangan sektor eksternal juga Indonesia. Bank memublikasikan Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) periode Agustus-Oktober 2018, serta posisi cadangan devisa periode September-November 2018. Penyajian publikasi statistik sektor eksternal tersebut disajikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris sebagai upaya meningkatkan layanan pada stakeholder dalam negeri maupun luar negeri. Indonesia Bank Indonesia juga memublikasikan Statistik Sistem Keuangan Indonesia (SSKI) yang berisi data/indikator perkembangan sistem keuangan, termasuk sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah (SP-PUR). Publikasi SSKI merupakan bagian tak terpisahkan dalam mendukung kebijakan makroprudensial dan Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) di Indonesia. SSKI merupakan hasil kolaborasi Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Bursa Efek Indonesia (BEI), serta instansi lain terkait. Publikasi ini dapat diakses melalui website resmi Bank Indonesia. Publikasi terkini menyajikan data sampai dengan November 2018. Sejak edisi Desember 2018, Bank Indonesia menambahkan data IndONIA (Indonesia Overnight Index Average) yang merupakan indeks suku bunga atas transaksi pinjam- meminjam rupiah tanpa agunan antarbank untuk jangka waktu overnight di Indonesia. 3.1.6.2. Pelaksanaan Survei Kondisi terkini sektor riil dan sektor keuangan dapat diketahui melalui survei. Bank Indonesia juga menyelenggarakan sejumlah survei, baik rutin maupun tidak rutin. Survei yang secara rutin dilakukan Bank Indonesia antara lain Survei Konsumen (SK) dan Survei Penjualan Eceran (SPE) setiap bulan. Dilakukan pula Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU), Survei Harga Properti Residensial (SHPR), Survei Perbankan (SBank), dan Survei Proyeksi Indikator Makro Ekonomi (SPIME) setiap triwulan. Bank Indonesia juga melakukan survei bertopik khusus, yaitu Survei Khusus Sektor Riil (SKSR). Selama Triwulan IV 2018, dilaksanakan sebanyak tiga topik SKSR antara lain: Industri Berteknologi Menengah-Tinggi Berorientasi Ekspor; (2) Survei Risiko Sistemik Semester I 2018; dan (3) Preferensi Perbankan Syariah dan Sektor Keuangan Sosial Syariah Tahun 2018. (1) Survei Pengembangan Survei Pengembangan Industri Padat Karya Berorientasi Ekspor merupakan survei Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) untuk mendukung pelaksanaan tugas POKJA III. Survei tersebut dilakukan pada 222 perusahaan Industri Otomotif, Industri Mesin/Alat Berat, dan Industri Elektronik berorientasi ekspor. Informasi hasil survei antara lain mengenai perkembangan dan kendala kegiatan usaha, dari sisi produksi maupun ekspor, pada industri berteknologi menengah tinggi yang berorientasi ekspor. Informasi lain adalah mengenai harapan dan masukan dari industri terhadap Pemerintah untuk mendorong kegiatan produksi dan ekspor. Selain survei, Bank Indonesia juga melakukan in-depth interview melalui kegiatan Liaison pada pelaku bisnis utama (keybusiness persons). Tujuannya adalah memperoleh informasi dan pandangan pelaku bisnis utama terhadap kondisi perekonomian terkini dan mendatang. 3.1.6.3. Kerja Sama dengan Stakeholder Bank Indonesia secara aktif dan berkesinambungan menjalin kerja sama dengan berbagai stakeholder terkait, melalui penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD), pertemuan koordinasi, atau menyelenggarakan workshop. Kerja sama ini bertujuan memperoleh data/informasi terkini untuk mendukung perumusan dan pelaksanaan kebijakan, sekaligus sebagai input kompilasi statistik dan penyusunan analisis. Selama Triwulan telah diselenggarakan serangkaian FGD, rapat koordinasi (rakor) dan forum koordinasi (forkor), maupun workshop yang melibatkan beberapa instansi/lembaga terkait. Serangkaian FGD dalam rangka pemenuhan kebutuhan data sekunder Indonesia Asahan diantaranya dilakukan dengan PT Aluminium/Inalum (Persero) terkait akuisisi PT Freeport Indonesia. Dilakukan pula FGD dengan Badan Pusat Statistik terkait rencana penyusunan PDB ekonomi dan keuangan digital (pangsanya dalam PDB). FGD dengan perusahaan jasa titipan (PJT) juga dilakukan terkait peran PJT dalam era digital trade. IV 2018, Selain itu, upaya menggali data dan informasi guna penyusunan Neraca Pembayaran (NPI), dilakukan FGD dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) perihal dana hibah luar negeri khususnya bencana gempa di Lombok dan tsunami Palu. FGD dengan Western Union Indonesia dilakukan terkait remitansi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Diselenggarakan pula Rapat Koordinasi (Rakor) NPI Triwulan IV 2018 dan Outlook NPI 2019 dengan Kementerian dan Lembaga antara lain Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, Bappenas, KSEI, BEI, Kemen ESDM, Pertamina. Rakor ini melibatkan pula pakar ekonomi. FGD penguatan data korporasi juga telah dilakukan beberapa kali dengan Kemenko Perekonomian, Indonesia 70
BKPM, dan kementerian dan lembaga terkait terutama bertujuan menggali informasi terkini platform perizinan usaha dalam Online Single Submission (OSS). Selanjutnya, pada November 2018 dilaksanakan kegiatan workshop Produk Domestik Brutor (PDB) Triwulan III 2018 dengan narasumber Badan Pusat Statistik (BPS). Terkait upaya menjalin networking dan hubungan baik dengan stakeholder dan kontributor data sekunder, diselenggarakan Forkor Data Sekunder pada Desember 2018, yang merupakan forum reguler setiap tahun. 3.1.6.4. Pemenuhan Komitmen Internasional Dalam kerangka pemenuhan komitmen Indonesia terhadap G-20 Data Gaps Initiatives (DGI) phase-II, selama Triwulan IV 2018 Bank Indonesia melakukan sejumlah kegiatan antara lain: a. Melanjutkan kolaborasi dengan BPS dalam pemenuhan Recommendation II.8 DGI mengenai Sectoral Account. Departemen Statistik Bank Indonesia berkoordinasi dengan BPS melakukan rekonsiliasi data Sectoral Account periode tahun 2010 sampai 2015. Rapat koordinasi dilaksanakan pada 10-12 Desember 2018 bertujuan memperoleh data statistik yang Credible, Reliable, Accurate, Timeliness, and Accessible (CRATA) sebagai bentuk penyusunan statistik Sectoral Account sesuai komitmen Indonesia. Dalam kesempatan yang sama digelar pula Focus Group Discussion (FGD) dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memenuhi kebutuhan data reksadana guna memperbaiki cakupan data ekuitas pada sectoral account dan statistik moneter. Bank Indonesia melakukan kompilasi data utang sektor Public Nonfinancial Corporation dan Public Financial Corporation, serta menyampaikan ke Kementerian Keuangan, untuk digabung dengan data lainnya. Selanjutnya disampaikan ke World Bank secara triwulanan. Penyusunan data PSD tersebut merupakan salah satu wujud komitmen Indonesia dalam pemenuhan G-20 DGI-2 Recommendation II.16. Diseminasi data PSD terdapat pada website Bank suspi/Default.aspx) dan Kementerian Keuangan RI Sebagai upaya penyempurnaan statistik PSD, Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan melakukan peningkatan kualitas data dan cakupan data secara berkala. Pada 16 November 2018, Bank Indonesia melakukan pertemuan dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN, membahas aspek legalitas dan cakupan sektor publik di Indonesia guna kepentingan penyusunan statistik. Selain itu, pada Desember 2018 dilakukan publikasi bersama data Statistik Utang Sektor Publik (SUSPI)/PSD Gross Triwulan III 2018 dan PSD Consolidated Tahun 2017. Indonesia d. Bank Indonesia menyempurnakan penyusunan statistik Debt Securities (DS) sebagai salah satu pemenuhan Recommendation II.7 G-20 DGI-2. Upaya yang dilakukan adalah diskusi bersama dengan Kementerian Keuangan sebagai mitra kerja penyusunan statistik. Statistik DS dipublikasikan melalui website Bank for International Settlement (BIS) dalam periode triwulanan dan tahunan. Selain itu, Bank Indonesia juga mengupayakan perolehan data market value untuk government securities, baik dengan Bloomberg Price maupun Indonesia Bond Pricing Agency (IBPA). b. Telah diterbitkan payung hukum dalam bentuk (KMK) No. 809/ Keputusan Menteri Keuangan KMK.010/2018 tentang Pembentukan Komite Koordinasi dan Kerja Sama Penyusunan Full Sequence of Accounts/Sectoral Account of Balance Sheets Indonesia pada 10 Desember 2018. Pembentukan komites bertujuan memfasilitasi koordinasi dan kerja sama antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara dalam rangka penyusunan Sectoral Accounts of Balance Sheets Indonesia. c. Bersama Kementerian Keuangan, Bank Indonesia melakukan penyusunan, pengembangan, dan diseminasi Statistik Utang Sektor Publik atau (PSD) pada website resmi Public Sector Debt Indonesia dan Kementerian Keuangan. Bank 3.1.6.5. Partisipasi dalam Fora Internasional Selain dalam kerangka G-20 DGI, Bank Indonesia selama Triwulan IV 2018 secara aktif berperan serta dalam berbagai fora statistik internasional, yaitu: a. Working Group on International Investment Statistics (WGIIS), yang diselenggarakan pada 2-4 Oktober 2018 di OECD Headquarter Paris, Perancis. OECD mengadakan pertemuan rutin dua kali setahun untuk membahas perkembangan data investasi Direct Investment. Pertemuan ini merupakan pertemuan kedua pada 2018. Pertemuan pertama dilaksanakan tersebut pada 20-22 Maret 2018. Pertemuan dihadiri negara anggota OECD (35 negara), lembaga 71
internasional (UNCTAD, Eurostat), serta beberapa negara non-member OECD (Argentina, Brazil, Mesir, Rusia, Malaysia, Singapura, dan Indonesia). Kegiatan WGIIS ini dilakukan sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk menyempurnakan dan mengembangkan statistik Foreign Direct Investment (FDI) agar dapat menjelaskan secara lebih baik peran FDI dalam perekonomian. b. Workshop Big Data dengan topik "BigSurv: Big Data Meets Survey Science" di Barcelona, Spanyol pada 25-27 Oktober 2018. Pada kegiatan ini dibahas pemanfaatan kombinasi Big Data dan survei untuk meningkatkan kualitas data statistik, serta metodologi data analytics lain yang digunakan untuk mengolah Big Data. c. Workshop Big Data dengan topik "Empirical Methods on Natural Language Processing (EMNLP)" di Brussels, Belgia pada 31 Oktober-4 November 2018. Pada kegiatan ini dibahas metodologi terkini dalam text mining, antara lain analisis sentimen dan opinion mining, text classification, deep learning, serta web and social media mining. f. melakukan sharing mengenai pengaturan pelaporan Utang Luar Negeri (ULN), cakupan pelaporan ULN, data capturing, serta data management dan compliance monitoring terhadap ULN. Selain itu, Bank Indonesia juga membahas kebijakan makroprudensial asesmen korporasi di Indonesia. The 15th Global Forum on Tourism Statistics yang diselenggarakan Ministry of Foreign Trade and Tourism Peru (MINCETUR), OECD dan EUROSTAT di Kuala Cusco, Peru, pada 28-30 November 2018. Forum ini bertujuan untuk bertukar pandangan dan pengalaman tentang metodologi pengumpulan, penghitungan, diseminasi, dan perkembangan statistik pariwisata terkini guna perkembangan dan harmonisasi statistik pariwisata. Dalam forum ini dilakukan pemaparan berbagai praktisi berpengalaman dari berbagai bank sentral, mengenai pengumpulan dan analisa informasi dari statistik pariwisata, meliputi sesi mengenai (i) Regional and Sub-national Tourism Statistics, (ii) Measuring the Activities and the Impact of the Collaboretive Economy, (iii) Innovative Source and Mobile Positioning Data, (iv) Sustainable Development Goals and Substainability of Tourism, dan (v) Economic Dimension of Tourism. d. The OECD Working Party on Financial Statistics (WPFS) dan Working Party on National Accounts (WPNA) di Paris, Perancis pada 5-9 November 2018. Kegiatan ini diikuti semua negara anggota OECD, beberapa negara partner termasuk Indonesia, Singapura, Afrika Selatan, Brazil, India, serta lembaga internasional seperti IMF. Pertemuan ini membahas permasalahan terkini di masing-masing negara delegasi terkait financial statistics dan national account. Bank Indonesia yang mewakili Indonesia mendapat kesempatan mempresentasikan "Harmonization of External Statistics in Indonesia: BOP, National Account, and FSA". Bank Indonesia menjelaskan proses yang dilakukan dalam mengatasi data gap goods and services dalam BOP dan GDP serta perkembangan FSA. Presentasi Bank Indonesia mendapat apresiasi dari peserta delegasi maupun lembaga internasional seperti IMF dan OECD. 3.1.6.6. Pengembangan dan Pengaturan Statistik Bank Indonesia melakukan kegiatan pengembangan dan penyempurnaan statistik sebagai upaya memenuhi kebutuhan, menjaga, dan meningkatkan kualitas statistik. Kegiatan tersebut adalah : a. Diseminasi data statistik dan informasi mengenai penyusunan dan pemanfaatan National and Regional Balance Sheet (NRBS). Bank Indonesia melakukan sosialisasi penyusunan dan pemanfaatan NRBS pada stakeholder terkait pada 22 November 2018 di Makassar. Kegiatan tersebut melibatkan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, OJK, BPS, dan akademisi setempat. Kegiatan ini juga bertujuan memperoleh masukan pengembangan dan meningkatkan pemahaman stakeholder terkait teknik kompilasi dan pemanfataan statistik tersebut. e. Program kerja sama Structural Bilateral Cooperation (SBC) Bank Indonesia - Central Bank of Republic Turkey (CBRT) di Ankara, Turki. Kerja sama dilakukan melalui program SBC yang bersifat tahunan, dengan bentuk kegiatan yang didiskusikan serta disepakati pada awal tahun. Salah satu program yang disepakati dilaksanakan pada 2018 adalah Expert discussion on "Corporate Sector FX Risks and Macroprudential Measures on Private Sector", pada 19-20 November Indonesia 2018. Dalam kesempatan b. Terkait penyusunan Neraca Pemerintah yang merupakan bagian dari statistik NRBS, Bank Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Keuangan melakukan rekonsiliasi data sektor Pemerintah secara rutin. Mekanisme rekonsiliasi lebih lanjut akan disusun dalam bentuk Petunjuk Teknis Rekonsiliasi Neraca Pemerintah. Petunjuk teknis ini diharapkan menjadi panduan Bank Indonesia dan ini, Bank 72
Kementerian Keuangan dalam melakukan rekonsiliasi neraca Pemerintah sehingga mendapatkan data lebih akurat dan credible. Pada 17 Desember 2018, Banl Indonesia dan Kementerian Keuangan kembali melakukan rekonsiliasi data neraca Pemerintah dan melakukan finalisasi Petunjuk Teknis Rekonsiliasi. c. Bank Indonesia melakukan berbagai diskusi untuk menggali data korporasi dengan instansi pemerintah, seperti Kementerian Koordinasi Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perindustrian, BKPM, dan Kementerian BUMN. Diskusi ini dilakukan agar mendapatkan data korporasi yang lengkap dan granular sebagai sumber data penyusunan NRBS.. d. Bank Indonesia berpartisipasi aktif dalam kegiatan Technical Assistant (TA) IMF kepada Kemenkeu RI dengan tema Mission On Government Finance Statistics (GFS) Indonesia. Expert dari IMF adalah Mr. Rifaat Basanti selaku Asia Project Manager dan Mr. Johann Bjorgvinsson. TA dilaksanakan 18 - 25 Oktober 2018 dengan agenda antara lain: 1) Kegiatan Workshop on Big Data (22 Oktober 2018) 2) Bank Indonesia menjadi narasumber pada paparan mengenai Pemanfaatan GFS pada penyusunan statistik Financial Account and Balance Sheet (FABS) dan Regional Financial Account and Balance Sheet (RFABS) serta diskusi mekanisme rekonsiliasi penyusunan neraca Pemerintah Daerah. Kegiatan ini dilakukan pada 23 Oktober 2018, diikuti pula oleh Divisi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Dit. APK) dan Kasubdit APK dari seluruh Indonesia. Public Sector serta Full Sequence of Account (FSA): Reconciliation of General Government and Other Issues dan dihadiri perwakilan BPS dan Kementerian BUMN. e. Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan bekerja sama dalam Forum Harmonisasi (FORHAR) untuk meningkatkan dan mengembangkan data statistik fiskal dan analisis sebagai pendukung kebijakan. Upaya yang dilakukan Bank Indonesia dan Kemenkeu adalah menjadi mitra aktif negara ASEAN, dalam hal ini menerima perwakilan dari Department of Policy Ministry of Economy and Finance Cambodia yang menyelenggarakan study visit ke Direktorat Jenderal Perbendaraan Kemenkeu RI terkait implementasi Government Finance Statistics (GFS) Indonesia pada 31 Oktober sampai 2 November 2018. Dalam study visit tersebut, Bank Indonesia menyampaikan sharing mengenai pemanfaatan data GFS untuk penyusunan National and Regional Balance Sheet. f. Guna mendukung analisis stabilitas sistem keuangan, asesmen likuiditas, maupun risiko dari financial imbalances yang dapat memicu risiko sistemik, Bank Indonesia pada Triwulan III 2018 melanjutkan pengembangan statistik Financial Account & Balance Sheet (FABS) dalam bentuk posisi neraca dan transaksi keuangan seluruh sektor institusi. Sektor tersebut adalah sektor Korporasi Nonfinansial, Bank Sentral, Perbankan, Lembaga Keuangan Non-Bank, Pemerintah, Rumah Tangga, dan Luar Negeri. Neraca sektoral dapat menggambarkan kondisi keuangan dan keterkaitan antar sektor institusi. Terkait ini, Bank Indonesia terus bekerja sama dengan berbagai instansi, antara lain Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN, untuk memperoleh data dan informasi sektor korporasi nonfinansial dan sektor rumah tangga. 3) Bank Indonesia menghadiri kegiatan FGD informasi mengenai perolehan data dan Social Security Fund dengan narasumber PT. TASPEN, BPJS Ketenagakerjaan, PT. ASABRI, dan BPJS Kesehatan pada 24 Oktober 2018. Diskusi dilakukan dalam kaitan data Statistik makroekonomi dengan mengacu pada System of National Account (SNA) 2008. Diskusi juga bertujuan menguatkan statistik moneter serta statistik menyempurnakan Financial Account and Balance Sheet maupun Public Sector Debt (PSD). cakupan pada 4) Bank Indonesia pada 25 Oktober 2018 melaksanakan diskusi Public Corporation dan g. Sebagai upaya peningkatan kapabilitas pegawai dalam menyusun statistik Regional Balance Sheet (RBS), Bank Indonesia melakukan kegiatan asistensi atau pendampingan penyusunan statistik RBS pada perwakilan dari 34 Kantor Perwakilan Dalam Negeri BI dan perwakilan Departemen Regional BI pada 1-5 Oktober 2018 di Manado. h. Integrasi Pelaporan merupakan upaya bersama Bank Indonesia, OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam membangun mekanisme pelaporan yang lebih efisien agar mengurangi beban berlebihan bagi pelapor. Dalam rangka penyusunan Integrasi Pelaporan tersebut, dilakukan tahapan sbb: 73
1) Review menyeluruh terhadap konten laporan perbankan existing untuk mengidentifikasi informasi yang redundant, dan inkonsisten, underutilized. j. 2) Streamlining dan harmonizing berdasarkan hasil review dengan melakukan standardisasi informasi yang inkonsisten serta menghapus informasi yang redundant dan underutilized. Pada Triwulan IV 2018, Bank Indonesia kembali melanjutkan pengembangan sejumlah proyek Big Data yang dimulai sejak 2015. Sejumlah indikator yang dihasilkan secara rutin dan digunakan dalam proses perumusan kebijakan, antara lain proksi indikator ketenagakerjaan, proksi indikator pasar properti, ekspektasi masyarakat terhadap kebijakan Bank Indonesia, indeks Economic Policy Uncertainty (EPU), serta perkembangan e-commerce. 3) Menyusun Metadata Integrasi Pelaporan Terkait upaya memastikan kesiapan bank untuk menyampaikan Integrasi Pelaporan, maka dilakukan Kick-Off Integrasi Pelaporan pada 1 November 2018, diikuti dengan sosialisasi bersama untuk level teknis pada 9 November dan 13 Desember 2018. k. Terkait dengan pengaturan statistik, pada Triwulan IV 2018, Bank Indonesia menerbitkan ketentuan pelaporan yaitu Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/39/PADG/2018 tentang Perubahan Kedua atas PADG No. 19/18/PADG/2017 tentang Laporan Harian Bank Umum. i. Bank Indonesia menggali potensi pemanfaatan Big Data sebagai pendekatan mutakhir pendukung proses pengambilan keputusan secara efektif dan efisien. Kegiatan ini juga merupakan pelaksanaan salah satu Program Transformasi di Bank Indonesia. Big Data diharapkan dapat memperkuat proses pengambilan keputusan di sektor moneter, market, SSK, dan SP- PUR melalui peningkatan kualitas data dan analisis, serta menjadi komplemen dari pemanfaatan data warehouse (structured data) yang sudah dilakukan. 74
Sukuk	Bank	Indonesia	sebagai	Instrumen	Operasi	Moneter	dan Pasar	Uang	Syariah Sukuk Bank Indonesia (SukBI) merupakan bagian dari kerangka dasar bauran kebijakan moneter dan makroprudensial syariah Bank Indonesia. Selain berfungsi sebagai instrumen operasi moneter syariah, SukBI juga berfungsi sebagai instrumen pasar uang syariah. Penerbitan SukBI diharapkan mendukung penguatan lembaga keuangan syariah dalam transmisi kebijakan Bank Indonesia dan peningkatan pembiayaan ekonomi berdasarkan prinsip syariah dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dalam kerangka dual banking system, Bank Indonesia memiliki bauran kebijakan moneter dan makroprudensial syariah. Bauran kebijakan tersebut merupakan upaya pencapaian mandat ganda Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas harga dan stabilitas sistem keuangan. Terkait itu, Bank Indonesia menerbitkan seperangkat peraturan seperti GWM rata-rata, FTV, PLM, serta RIM berdasarkan prinsip syariah. Efektivitas bauran kebijakan tersebut membutuhkan kedalaman pasar keuangan syariah, yang secara efisien bisa memfasilitasi kebutuhan manajemen likuiditas berdasarkan prinsip syariah. SukBI juga merupakan kelanjutan dari langkah reformulasi kerangka operasional kebijakan moneter, dan menjadi bagian penting kerangka dasar bauran kebijakan moneter dan makroprudensial syariah Bank Indonesia. Penerbitan SukBI melengkapi tenor instrumen moneter syariah yang ada, sehingga memperkaya instrumen likuid bagi manajemen likuiditas perbankan. Penerbitan SukBI diharapkan mendukung penguatan lembaga keuangan syariah dalam transmisi kebijakan Bank Indonesia dan pembiayaan ekonomi. Saat ini, kebijakan moneter Bank Indonesia menggunakan sejumlah instrumen moneter syariah seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Repo SBIS, Reverse Repo Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Term Deposit (TD) Syariah. Meski SBIS memiliki keunggulan dalam fleksibilitas penerbitannya, namun SBIS tidak dapat diperdagangkan kembali, sehingga tidak dapat mendukung upaya pendalaman pasar uang syariah. SukBI tidak hanya berfungsi sebagai instrumen moneter syariah, tapi juga berfungsi sebagai instrumen pasar uang syariah. Penerbitan SukBI yang memiliki fitur dapat diperdagangkan kembali di pasar uang syariah antar bank, memiliki keunggulan untuk akselerasi pendalaman pasar uang syariah. Penerbitan SukBI ditandai dengan diterbitkannya PBI No.20/14/PBI/2018 tentang Perubahan Kedua atas PBI No.20/5/PBI/2018 tentang Operasi Moneter yang mulai berlaku pada 17 Desember 2018. Adapun karakteristik SukBI secara umum adalah sebagai berikut: a. Berjangka waktu paling singkat 1 hari dan paling lama 12 bulan; b. Diterbitkan tanpa warkat (scripless); c. Dapat diagunkan kepada Bank Indonesia; d. Hanya dapat dimiliki oleh bank; e. Di pasar perdana hanya dapat dibeli oleh BUS dan UUS; f. Dapat diperdagangkan di pasar sekunder; g. Dapat dibeli oleh BUK di pasar sekunder. SukBI merupakan surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia dengan underlying asset berupa surat berharga berdasarkan prinsip syariah. SukBI memiliki akad al-musyarakah al-muntahiyah bi al-tamlik. Akad ini merupakan kontrak perserikatan atau perkongsian (syirkah) penyertaan dana antara dua pihak atau lebih, dan diikuti pembelian porsi kepemilikan (hishah) dari salah satu pihak ke pihak lainnya pada saat akhir kontrak atau pada saat jatuh waktu. Akad tersebut secara umum menggambarkan pemegang SukBI berbagi kepemilikan bersama dengan Bank Indonesia atas surat berharga berdasarkan prinsip syariah sebagai underlying asset. Contohnya, Bank Indonesia memiliki seribu unit surat berharga berdasarkan prinsip syariah sebagai underlying asset untuk menerbitkan SukBI. Selanjutnya, Bank Indonesia menerbitkan SukBI berdasarkan penyertaan dana dari 75
investor (dalam hal ini BUS dan/atau UUS) sebanyak 999 unit dari underlying asset tersebut, dan tetap memegang 1 (satu) unit sebagai bagian penyertaan dananya sendiri. Dalam kondisi ini, sudah terjadi penyertaan dana bersama (al-musyarakah) antara Bank Indonesia dengan investor dengan kesepakatan nisbah bagi hasil terhadap imbalan dari underlying asset yang akan diberikan ke investor. Pada saat jatuh tempo, Bank Indonesia membeli kembali porsi (hishah) 999 unit dari investor (al-muntahiyah bi al-tamlik) beserta pembayaran imbalan SukBI ke investor. Imbalan SBSN (tenor SukBI) Bagi hasil Pemegang Sukuk Nisbah bagi hasil* Surat Berharga Syariah milik BI (Underlying SukBI) Contoh: 1000 unit M U S Y A R A K A H Bagian penyertaan dana (syirkah) Contoh: 999 untit Bagian peryataan dana (syirkah) BI Min 1 unit terkecil instrument OPT (Rp 1 Jt) Contoh: 1 unit SukBI Porsi (hishah) al-muntahiyah bi al-tamlik Jatuh Waktu Tk imbalan SukBI Nisbah merupakan salah satu rukun akad musyawarah, tidak harus sama dengan rasio penyertaan dana (syirkah) Gambar 1. Skema Sukuk BI Penerbitan SukBI sebagai bagian dari bauran kebijakan memiliki implikasi terhadap beberapa pengaturan terkait yang sudah diterbitkan sebelumnya. Terkait pengaturan makroprudensial syariah, SukBI masuk dalam cakupan surat berharga yang dapat dipergunakan dalam pemenuhan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Syariah (PLM Syariah). Berdasarkan itu, dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/11/PADG/2018 pada 31 Mei 2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. SukBI juga memenuhi kriteria surat berharga syariah berkualitas tinggi yang dapat digunakan sebagai agunan Pinjaman Likuiditas jangka Pendek (PLJP) dan Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah (PLJPS). Bank Indonesia pun menyempurnakan ketentuan PLJP dan PLJPS melalui penerbitan PBI No.20/16/PBI/2018 pada 17 Desember 2018 tentang Perubahan atas PBI No.19/3/PBI/2017 tentang PLJP bagi BUK, serta PBI No.20/17/PBI/2018 pada 31 Desember 2018 tentang Perubahan atas PBI No.19/4/PBI/2017 tentang PLJPS bagi BUS. Selain itu, SukBI juga dapat digunakan sebagai agunan transaksi repo dalam Standing Facilities yaitu penyediaan dana rupiah dalam Standing Facilities Konvensional (financing facility), maupun penyediaan dana rupiah dalam Standing Facilities Syariah (lending facility). 76
Indikator Kinerja Utama (IKU) Target Pencapaian	Tahun	2018 IKU	3.b	Indeks	Kredibilitas	Kebijakan	Stabilitas	Sistem Min. 5 5,06 Keuangan	(SSK)	Bank	Indonesia. Penjelasan: Indeks Kredibilitas Kebijakan BI pada Semester II 2018 mencapai target meskipun sedikit mengalami penurunan dibanding Semester I 2018. IKU	5	Indeks	Stabilitas	Sistem	Keuangan	(ISSK) < 2 1,06 Penjelasan: Indeks Stabilitas Sistem Keuangan (ISSK) pada triwulan IV 2018 terjaga di level 1,06. Nilai tersebut masih di bawah threshold 2.00. Terjaganya ISSK tersebut didukung oleh permodalan dan likuiditas perbankan yang kuat. Volatilitas nilai tukar Rupiah memberikan tekanan yang cukup tinggi pada stabilitas sistem keuangan selama 2018 namun mereda di akhir tahun. IKU ini mengukur tingkat stabilitas sistem keuangan nasional yang merupakan agregat indikator dari indikator stabilitas institusi keuangan dan pasar keuangan. 3.2. Stabilitas Sistem Keuangan sistem pembayaran. Dalam menetapkan peraturan dan mengawasi kondisi makroprudensial, Bank Indonesia menjalin koordinasi dan kerja sama dengan otoritas lain. Bank Indonesia menerbitkan kebijakan makroprudensial yang akomodatif, terukur, terintegrasi dan bersinergi dengan kebijakan moneter dan sistem pembayaran. hal ini didukung oleh koordinasi dengan otoritas terkait. Sebagai upaya dalam merespons gejolak serta tantangan perekonomian, Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan makroprudensial yang terukur, terintegrasi dan bersinergi dengan kebijakan moneter dan sistem pembayaran. Kebijakan makroprudensial diarahkan untuk mencegah risiko sistemik serta mendorong dan mengurangi fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas. Dalam kerangka makroprudensial pula, Bank Indonesia mengembangkan pasar dan akses keuangan, serta berkoordinasi dengan otoritas terkait terutama untuk mencegah dan menangani krisis sektor keuangan. Upaya tersebut memberikan kontribusi positif terhadap kestabilan sistem keuangan yang tercermin pada indeks stabilitas sistem keuangan. 3.2.1. Kebijakan Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial Indonesia sebagai otoritas makroprudensial Bank melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kondisi makroprudensial. Makroprudensial merupakan salah satu dari bauran kebijakan Bank Indonesia yang senantiasa diselaraskan dengan kebijakan moneter dan 3.2.1.1. Pengaturan Makroprudensial Selama yang diterbitkan Bank Indonesia difokuskan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan intermediasi perbankan yang berkualitas. Hal ini terlihat pada relaksasi ketentuan Loan to Value/Financing to Value dan penerbitan ketentuan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM). Selain itu, kebijakan makroprudensial juga difokuskan pada penguatan ketahanan sistem keuangan melalui Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) dan upaya pencegahan dan penanganan krisis keuangan melalui penerbitan ketentuan Bank Perantara. 2018, ketentuan makroprudensial 1. Relaksasi Ketentuan Loan to Value / Financing to Value Pada Triwulan III 2018, Bank Indonesia menerbitkan ketentuan Loan to Value/Financing to Value (LTV/ FTV) berupa relaksasi pemberian kredit/pembiayaan kondisi dengan mempertimbangkan properti pertumbuhan kredit dan pembiayaan properti masih berada pada fase akselerasi. Selain itu, karakteristik sektor properti memiliki efek pengganda (multiplier effect) cukup besar terhadap perekonomian nasional. Relaksasi tersebut diharapkan mendorong fungsi intermediasi perbankan berjalan seimbang dan berkualitas dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. 77
Kebijakan tersebut diikuti pula dengan penerapan prinsip kehati-hatian. Bank yang memiliki kinerja perkreditan yang baik yang tercermin dari rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) dan rasio pembiayaan bermasalah atau non performing financing (NPF), dapat menikmati relaksasi kebijakan LTV/FTV. 2. Ketentuan Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Bank Indonesia menerbitkan ketentuan RIM dan PLM pada Triwulan I 2018 sebagai instrumen kebijakan makroprudensial. Tujuannya untuk mencegah dan mengurangi risiko sistemik serta gangguan terhadap fungsi intermediasi perbankan. Instrumen kebijakan intermediasi RIM diharapkan mendorong perbankan ke sektor riil sesuai kapasitas dan target tetap menjaga pertumbuhan ekonomi dengan prinsip instrumen kehati-hatian. kebijakan PLM diharapkan dapat mengatasi risiko likuiditas perbankan, mengingat risiko ini mampu mengamplifikasi risiko lain menjadi risiko sistemik. fungsi Sedangkan Kebijakan yang sama juga diimplementasikan pada perbankan syariah sehingga dapat memperkuat intermediasi dan meningkatkan ketahanan perbankan syariah (RIM Syariah dan PLM Syariah). Instrumen bersifat kebijakan makroprudensial countercyclical dan dapat disesuaikan dengan perubahan kondisi ekonomi dan keuangan. ini juga sebagai surat berharga yang dapat dipergunakan dalam pemenuhan PLM dan PLM Syariah. Adapun substansi penyesuaian dalam perubahan ini meliputi penambahan definisi SukBI dan penambahan SukBI sebagai salah satu jenis surat berharga yang dapat dipergunakan untuk pemenuhan PLM dan PLM Syariah, termasuk pengaturan teknis sumber data dan cara perhitungannya. Kebijakan di atas memberikan peluang bagi bank yang memiliki SukBI untuk memanfaatkannya sebagai surat berharga yang dapat digunakan untuk pemenuhan PLM dan PLM Syariah. 3. Ketentuan Hubungan Operasional Bank Perantara dengan Bank Indonesia Sebagai upaya untuk mendukung pencegahan dan penanganan krisis keuangan, pada Triwulan IV 2018 diterbitkan ketentuan mengenai Hubungan Operasional Bank Perantara dengan Bank Indonesia. Penerbituan ketentuan ini bertujuan untuk menjamin terlaksananya kegiatan operasional bank perantara, khususnya terkait perizinan Bank Perantara dalam Sistem Pembayaran Bank (SPBI), Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP), dan operasi moneter secara lebih cepat dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Indonesia 3.2.1.2. Pengawasan Bank Indonesia Pada Triwulan IV 2018, Bank Indonesia memandang perlu meningkatkan fleksibilitas dan distribusi likuiditas untuk memastikan terjaganya stabilitas sistem keuangan. Untuk itu, Bank Indonesia melakukan penyempurnaan ketentuan terkait PLM dan PLM syariah dengan meningkatkan besaran persentase penggunaan surat berharga yang bisa digunakan dalam transaksi repo Bank Indonesia. Penyesuaian besaran persentase surat berharga BUK/BUS untuk pemenuhan PLM/PLM Syariah yang dapat digunakan dalam transaksi repo ke Bank Indonesia dalam operasi pasar terbuka, ditetapkan dari sebelumnya paling banyak 2% menjadi paling banyak 4% dari DPK BUK/BUS dalam rupiah. Kebijakan penyesuaian ini diharapkan mendorong perbankan lebih leluasa menggunakan surat berharga dalam transaksi repo dengan Bank Indonesia pada instrumen PLM dan PLM Syariah. Bank Indonesia sebagai bank sentral turut berperan mendorong terpeliharanya stabilitas sistem keuangan melalui pengaturan dan pengawasan di bidang moneter dan pasar uang, makroprudensial, sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah. Pengawasan dilakukan melalui surveilans sistem keuangan. Selain itu juga dilakukan pemeriksaan baik terhadap bank maupun jika diperlukan pemeriksaan dilakukan terhadap lembaga keuangan lain terkait bank. serta Untuk memperkuat fungsi pengawasan, Bank Indonesia juga melaksanakan kegiatan perizinan atau persetujuan terhadap aspek kelembagaan pelaku pasar uang, produk, dan aktivitas baru dalam penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Aspek tersebut mencakup pula rencana kerja sama, serta persetujuan/rekomendasi perizinan Utang Luar Negeri (ULN) Bank, ULN Pemerintah dan ULN Swasta yang meliputi ULN Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Milik Swasta yang menangani proyek Pemerintah. Selanjutnya, pada periode yang sama, Bank Indonesia juga menyempurnakan ketentuan terkait PLM dan PLM Syariah yang mengakomodir SukBI Hasil akhir dari pengawasan menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dan penetapan langkah-langkah 78
yang harus dilakukan untuk menjaga kestabilan moneter, sistem keuangan, dan kelancaran sistem pembayaran. Pengawasan Makroprudensial
Laporan Surveilans Triwulanan, laporan individual bank sistemik yang berisi informasi profil bank mencakup tingkat kesehatan, analisis risiko, dan informasi penting lainnya yang dapat memengaruhi kondisi keuangan bank. informasi Pengawasan makroprudensial dilakukan sebagai upaya mencegah dan mengurangi risiko sistemik, mendorong intermediasi yang seimbang dan berkualitas, fungsi serta meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan akses keuangan. Melalui pengawasan makroprudensial, Bank Indonesia dapat melakukan surveilans terhadap kerentanan dan volatilitas dalam Sistem Keuangan sehingga mampu mendeteksi potensi tekanan yang berdampak pada sistem keuangan. Selama 2018, prioritas pengawasan makroprudensial adalah risiko kredit dan risiko likuiditas. Fokus pada risiko kredit dipicu kecenderungan peningkatan rasio kredit kualitas rendah (loan at risk) meskipun secara keseluruhan tingkat Non Performing Loan (NPL) masih berada di bawah batas aman. Sedangkan fokus risiko likuiditas senantiasa mempertimbangkan tingkat akselerasinya yang dapat memicu risiko sistemik serta sejalan dengan salah satu Indikator Kuantitatif Utama (IKU) Protokol Manajemen Krisis (PMK) Bank Indonesia bidang Stabilitas Sistem Keuangan. Selain itu, surveilans juga dilakukan terhadap risiko pasar yang mencakup perubahan nilai tukar dan suku bunga, serta identifikasi kerentanan dan keterkaitan grup korporasi dengan institusi keuangan.
laporan Laporan berupa Banking (BankIR) yang Industry Rating mempertimbangkan ketahanan industri perbankan (resilience), intermediasi (balance), dan efisiensi. Surveilans Semesteran, Selain surveilans, Bank juga melakukan pemeriksaan makroprudensial. Kegiatan pemeriksaan dilakukan terutama terhadap bank sistemik dan bank lainnya yang bersifat tematik, dan ditujukan untuk meyakini risiko sistemik yang bersumber dari kegiatan usaha bank. Cakupan pemeriksaan meliputi pemeriksaan terhadap implementasi kebijakan dan ketentuan Bank Indonesia dan/atau kewajaran data yang disampaikan kepada Bank Indonesia. Indonesia Selain pemeriksaan tematik terkait sumber pembentukan risiko sistemik, Bank juga melakukan pemeriksaan kesiapan bank dalam mengimplementasikan Peraturan Bank Indonesia terkait Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP)2 khususnya aspek dokumentasi dan pengelolaan aset agunan PLJP. Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi Lender of the Last Resort Bank Indonesia. Indonesia Hasil dari surveilans risiko kredit dan likuiditas serta risiko pada grup korporasi dan institusi keuangan nonbank lainnya disajikan secara periodik dan disampaikan sebagai berikut:
Laporan Surveilans Harian, laporan secara industri yang berisi IKU PMK berupa arus kas bank sistemik, selain itu juga menyajikan informasi indikator terkait nilai tukar, rasio PDN, aktivitas PUAB, kondisi likuiditas perbankan, dan perkembangan industri keuangan nonbank (IKNB).
Laporan Surveilans Mingguan, laporan individual bank sistemik dan bank dalam perhatian yang berisi perkembangan rasio intermediasi, rasio likuiditas dan pasar, analisis risiko (risiko likuiditas, risiko kredit, risiko pasar), analisis efisiensi, rentabilitas dan resiliensi.
Laporan Surveilans Bulanan, laporan secara industri yang antara lain berisi kondisi makroekonomi, analisis risiko, risk taking behavior, dan herding behavior. Sampai dengan Triwulan melakukan berikut: IV 2018, Bank pemeriksaan makroprudensial Indonesia sebagai
lima bank. Pemeriksaan tematik Pemeriksaan ini bertujuan mereview penerapan manajemen risiko likuiditas bank dalam menghadapi perubahan ekstrim kondisi makroekonomi yang berpotensi menimbulkan risiko sistemik. Selain itu juga bertujuan untuk mereview kondisi likuiditas bank sebagai dampak perubahan makroekonomi dan kemungkinan dampaknya terhadap bank lain (interconnectedness) dalam industri perbankan. Pemeriksaan juga dilakukan untuk meneliti transmisi terkait dengan Indonesia yang kebijakan Bank likuiditas perbankan. likuiditas pada
Pemeriksaaan Loan to Value / Financing to Value (LTV/FTV) pada lima bank. Pemeriksaan ini bertujuan menilai terhadap kebijakan LTV, mengindentifikasi kendala penyaluran Kredit Properti terkait ketentuan LTV, mengevaluasi implementasi termasuk kepatuhan atas ketentuan kebijakan, respons bank 2 Peraturan Bank Indonesia No. 19/3/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek 79
Rasio Loan to Value untuk Kredit. Pemeriksaan juga dilakukan untuk mereview kecukupan infrastruktur antara lain kebijakan, SOP dan sistem informasi yang terkait LTV, serta memahami kondisi di daerah dan karakteristik sektor properti di daerah sebagai bagian dari upaya evaluasi kebijakan LTV serta risk appetite bank dalam penyaluran kredit properti.
Pemeriksaan PLJP pada dua bank. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya mendukung penguatan kebijakan guna mengantisipasi kesiapan implementasi PLJP sesuai dengan Protokol Manajemen Krisis (PMK) Bank Indonesia dan UU Penanganan Pencegahan Krisis Sistem Keuangan juga bertujuan mereview (PPKSK). Pemeriksaan kesiapan penerapan ketentuan Bank Indonesia terkait PLJP/S sebagai upaya penguatan kebijakan Pengawasan Bank Indonesia dan menilai aspek pemahaman bank terhadap ketentuan PLJP/S. pengawasan Pengawasan Moneter Sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia juga melakukan pengawasan moneter dan pasar uang. Tujuannya untuk memantau kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia di bidang moneter, pasar uang, dan pasar valas. Pengawasan moneter dan pasar uang dilakukan melalui aktivitas surveilans off-site (tidak langsung) maupun on-site (langsung) dengan objek pengawasan lembaga keuangan bank dan nonbank. lembaga keuangan nonbank dilakukan Pengawasan pada perusahaan Pialang Pasar Uang (PPU). Aktivitas surveilans off-site dilakukan melalui pemantauan bulanan terhadap transaksi pasar uang melalui sembilan PPU di Pasar Uang Rupiah dan Valas. Selain melakukan aktivitas pengawasan, Bank Indonesia juga melakukan pemeriksaan terhadap tujuh bank dan tiga PPU pada Triwulan IV 2018. Cakupan pemeriksaan bank meliputi underlying transaksi valas, GWM averaging, dan sertifikat tresuri. Sementara pemeriksaan PPU fokus pada pemeriksaan kepatuhan. Dalam kurun April sampai Oktober 2018, ketika terjadi fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terkait transaksi valas pada delapan bank. Pemeriksaan mencakup penelitian ada tidaknya non-genuine demand transaksi valas, peningkatan transaksi forward, penelitian kemungkinan penggunaan underlying berulang, dan perilaku bank dalam transaksi valas. Selain itu, pemeriksaan tematik juga dilakukan terhadap dua PPU terkait proses pembentukan harga pada saat fluktuasi nilai tukar. tematik Pengawasan Sistem Pembayaran Pengawasan sistem pembayaran dilakukan dengan tujuan untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan jasa sistem pembayaran yang aman dan efisien dengan serta memperhatikan perlindungan pengguna jasa (konsumen). Pengawasan dilakukan secara on-site dan off-site serta dengan mendorong perubahan (inducing change). Objek yang diawasi meliputi Penyelenggara APMK (Kartu Kredit, Kartu ATM/Debet), Penyelenggara Uang Elektronik, Penyelenggara Transfer Dana Bank, Penyelenggara Layanan Keuangan Digital (LKD), dan Peserta RTGS, Payment Gateway, Dompet Elektronik, Lembaga Switching dan Lembaga Services. Selama 2018, Bank Indonesia melakukan pengawasan off- site dan memproses 441 persetujuan produk baru serta kerja sama yang diajukan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP). Sementara, proses pemeriksaan dilakukan terhadap enam PJSP secara menyeluruh, tiga Penerbit UE, dua Lembaga Switching. Bank Indonesia juga melakukan pemeriksaan khusus terhadap satu penerbit UE, satu Lembaga Switching, satu bank dan dua prinsipal asing. Hasil pengawasan dan pemeriksaan menunjukkan kinerja industri meningkat dengan mitigasi risiko optimal. Volume transaksi kartu ATM/Debet, kartu kredit, dan uang elektronik menunjukkan peningkatan dengan Non Performing Loan (NPL) kartu kredit membaik. Tingkat kepatuhan, faktor keamanan seperti sistem pemantauan fraud, prosedur keamanan sistem informasi, pembatasan limit dan perangkat keamanan IT juga terjaga dengan baik. Hal ini tercermin dari kemampuan sistem PJSP yang menjadi objek pemeriksaan dalam memproses transaksi kartu ATM/Debit dengan menggunakan Standar Nasional Teknologi Chip (SNTC) dan PIN Online 6 Digit. Bank Indonesia juga melakukan pengawasan terhadap implementasi SNTC. Pada Desember 2018, Recarding SNTC pada kartu ATM/Debet mencapai 37,94% dari 116.817.355 kartu yang diwajibkan untuk dimigrasikan ke SNTC. Sedangkan PIN Online 6 Digit pada kartu ATM/ Debet mencapai 100% dari 116.817.355 kartu yang beredar. Bank Indonesia juga memastikan PJSP dapat memenuhi implementasi Gerbang Pembayaran Nasional antara lain penerbitan kartu berlogo nasional dan kewajiban terhubung dengan dua Lembaga Switching sesuai dengan batas waktu. Dalam rangka peningkatan kualitas hasil pengawasan sistem pembayaran, Bank Indonesia menginisiasi program penguatan pengawasan. Penguatan dilakukan antara 80
lain dengan menyusun kerangka pengawasan sistem pembayaran berbasis risiko dengan risk assessment matrix, data pokok, integrasi sistem pengawasan, dan pelatihan peningkatan kompetensi bagi pengawas sistem pembayaran. Pengawasan Kegiatan Layanan Uang Pada Triwulan Indonesia melakukan pengawasan terhadap penyelenggara Kegiatan Layanan Uang (KLU) yang meliputi penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank (KUPVA BB) maupun Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah (PJPUR). Secara umum hasil pengawasan on-site terhadap penyelenggara KUPVA BB adalah perlunya peningkatan aspek tata kelola operasional penyelenggara dalam memenuhi ketentuan prasarana minimum penunjang kegiatan usaha, seperti media penyampaian informasi ciri-ciri keaslian uang kepada nasabah. Selain itu juga terdapat ruang perbaikan untuk melakukan pengkinian database nasabah dan dokumen transaksi. Sementara itu, hasil pengawasan off-site terhadap PJPUR, diketahui bahwa 10 (sepuluh) kantor cabang dari satu PJPUR belum memperoleh izin Bank Indonesia. Berdasarkan temuan ini Bank Indonesia meminta PJPUR tersebut untuk menghentikan kegiatan 10 (sepuluh) kantor cabangnya. IV 2018, Bank persetujuan rencana kerja sama yang akan dilakukan oleh PTD BB sesuai dengan ketentuan. Koordinasi internal dan eksternal antara Bank Indonesia dengan Kementerian/ Lembaga terkait aktif dilakukan untuk menyamakan persepsi dalam penanganan PTD BB ilegal. Selain itu Bank Indonesia juga menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dan gelar perkara dengan aparat penegak hukum. Secara simultan, upaya sosialisasi ketentuan transfer dana termasuk tata cara dan prosedur pengajuan izin baru usaha transfer dana terus dilakukan. Bank Indonesia juga melakukan pengawasan langsung (on-site) terhadap 10 (sepuluh) PTD BB. Hasil pengawasan on-site menunjukkan perlu adanya peningkatan penerapan Kebijakan dan Prosedur Tertulis (KPT) APU PPT dan pengkinian serta penatausahaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PTD BB dengan mitranya. Bank Indonesia juga telah memproses persetujuan permohonan kerja sama PTD BB. Indonesia berupaya menguatkan pengawasan Bank dengan mempersiapkan penilaian Financial Action Task Force (FATF) terkait pengajuan Indonesia menjadi full member FATF. Setelah pada 2017 diadakan pemeriksaan khusus pada tujuh PTD BB yang menjadi sampling dalam Mutual Evaluation Report (MER), maka pada 2018 Bank Indonesia menyiapkan bahan penilaian tim assessor Asia/ Pacific Group (APG). Pada periode laporan, Bank Indonesia juga menjalankan fungsi persetujuan permohonan perubahan dokumen perizinan penyelenggara KUPVA BB antara lain pembukaan KC dan pemindahan alamat KP/KC, serta perubahan modal dasar/modal disetor/pengurus/pemegang saham. Bank Indonesia juga melakukan sosialisasi ketentuan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) dan identifikasi risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorime bagi Penyelenggara KUPVA BB. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia juga menyusun konsep Strategi Nasional (Stranas) penerapan APU PPT bersama PPATK sebagai persiapan kunjungan tim assessor FATF pada semester pertama 2019. Keberadaan Stranas APU PPT 2019 diharapkan menjadi pertimbangan FATF untuk menerima keanggotaan Indonesia. Penyelenggaraan Transfer Dana Bukan Bank (PTD BB) 3.2.2. Koordinasi Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Bank Indonesia juga melaksanakan pengawasan terhadap Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank (PTD BB). Hasil pengawasan terhadap PTD BB yang dilakukan hingga akhir Triwulan IV 2018, menunjukkan kinerja PTD BB yang berlangsung aman dan lancar serta terjaga dengan baik. Meskipun demikian, Bank Indonesia tetap melakukan pemantauan secara berkelanjutan terkait aspek kepatuhan dan pengelolaan risiko (risk based approach) dalam pelaksanaan APU PPT dan perlindungan konsumen. Dalam upaya menjaga stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia menjalin kerja sama dan koordinasi dengan otoritas lain, baik secara bilateral maupun multilateral. Secara bilateral, Bank Indonesia memiliki kerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Secara multilateral, Bank Indonesia memiliki kerja sama tripartit antara Bank Indonesia-OJK-LPS dan kerja sama dalam lingkup Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang beranggotakan Bank Indonesia, OJK, LPS, dan Kementerian Keuangan. Bank Indonesia terus berupaya untuk menekan jumlah PTD BB ilegal. Pada Triwulan IV 2018, Bank Indonesia melakukan penanganan PTD BB ilegal serta proses 81
Kerja Sama Bilateral Kerja Sama Multilateral Forum Koordinasi Makro Mikro (FKMM) antara Bank Indonesia dan OJK pada 2018 berjalan dengan baik. FKMM dilaksanakan di semua level, yakni High Level Meeting (HLM), level pemimpin satuan kerja dan level teknis. Pada Triwulan IV 2018, telah dilaksanakan High Level Meeting (HLM) Bank Indonesia dan OJK sebanyak dua kali. Sementara itu, sepanjang 2018 HLM dilaksanakan sebanyak delepan kali . Pertemuan antara lain membahas pengaturan keikutsertaan LPS dalam Forum Koordinasi Pertukaran Informasi dan Sistem Pelaporan (FKPISP) dan Integrasi Pelaporan. Selain itu, dibahas pula keanggotaan Indonesia dalam Committee on Payments and Market Infrastructures (CPMI), harmonisasi Lembaga Keuangan Digital (LKD), Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (LAKU PANDAI), penerapan CeBM di pasar modal, IndONIA, JIBOR, dan teknologi finansial. Koordinasi di bidang integrasi pelaporan merupakan upaya bersama Bank Indonesia dan OJK untuk membangun lebih efisien dengan mekanisme pelaporan yang mengintegrasikan seluruh informasi yang dilaporkan oleh bank. Integrasi pelaporan dapat menghilangkan informasi yang redundant, inconsistent, dan underutilized. Koordinasi antara Bank Indonesia dan OJK juga mencakup Joint Stress Test, ketentuan layanan perbankan Bank Indonesia, pemantauan likuiditas perbankan, serta rencana persiapan pemeriksaan bank. Kerja sama dan koordinasi bilateral antara Bank Indonesia dengan OJK maupun Bank Indonesia dengan LPS, berkembang menjadi kerja sama tripartit antara Bank Indonesia, OJK dan LPS. Terkait kerja sama ini, pada Triwulan IV 2018, telah dilakukan komunikasi bersama kepada perbankan di high level maupun level teknis terkait persiapan implementasi Integrasi Pelaporan. Kerja sama tripartit juga terwujud dalam penyusunan Monograf Riset Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) 2018. Monograf Riset SSK mencakup dua hasil riset terkait Bank Indonesia, LPS, dan OJK yang diselesaikan pada 2018 dan melibatkan akademisi internasional sebagai scientific committee untuk menjamin kualitas dan standar akademik monograf riset tersebut. Selanjutnya, sebagai bentuk komitmen Bank Indonesia, OJK, dan LPS untuk merumuskan kebijakan berdasarkan riset (research based policy) dan meningkatkan kualitas penelitian, ketiga lembaga sepakat melakukan riset bersama pada 2019. Fokus riset dikaitkan topik yang beririsan dengan tugas dan wewenang ketiga lembaga, antara lain funding liquidity, digital finance, dan advanced statistical approach (machine learning), serta financial stability. Kerja sama multirateral juga dilakukan terkait pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan dalam kerangka Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang beranggotakan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, OJK, dan LPS. Selain melakukan koordinasi dengan OJK, Bank Indonesia juga melakukan kerja sama dan koordinasi dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sepanjang 2018, kerja sama dan koordinasi Bank Indonesia dengan LPS berjalan dengan baik. Koordinasi difokuskan pada tindak lanjut Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Wewenang BI dengan LPS terutama terkait pertukaran data, sosialisasi bersama, rencana pengembangan pegawai, serta program benchmarking kedua lembaga. Terkait pertukaran data dan informasi, telah dilakukan pertukaran data Pasar Uang Antar Bank (PUAB), DPK, dan data Financial Account Balance Sheet (FABS). Pada Triwulan IV 2018, diselenggarakan satu kali High Level Meeting (HLM) Bank Indonesia dan LPS dengan fokus keanggotaan LPS dalam Forum Koordinasi Pertukaran Informasi dan Sistem Pelaporan (FKPISP) dan Integrasi Pelaporan, monograf riset SSK 2018 dan joint research 2019, serta Securities Borrowing and Lending. Kerja sama dalam kerangka KSSK meliputi pertukaran data dan informasi hasil pemantauan terhadap kondisi stabilitas sistem keuangan (moneter, makroprudensial dan sistem pembayaran) secara periodik. Kerja sama juga mencakup pengembangan kompetensi pegawai yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai fungsi dan tugas masing-masing lembaga dan meningkatkan kompetensi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Rapat berkala secara triwulanan juga dilakukan dalam kerangka KSSK. Hal ini merupakan bentuk sinergi dalam melakukan asesmen kondisi ekonomi, pembahasan isu- isu strategis, hingga perumusan kebijakan dalam rangka memelihara stabilitas sistem keuangan. Sepanjang 2018 telah dilakukan empat kali rapat berkala KSSK. Hasil koordinasi dan kerja sama menyimpulkan bahwa kondisi stabilitas sistem keuangan dan perekonomian terjaga. Namun KSSK terus mewaspadai dampak ketidakpastian 82
pasar keuangan global yang masih memberikan tekanan pada nilai tukar dan pasar keuangan domestik. KSSK juga sepakat memperkuat koordinasi dan kerja sama antarlembaga. Bank Indonesia telah dan terus memperkuat bauran kebijakan untuk menurunkan defisit transaksi berjalan ke dalam batas aman sekaligus mempertahankan daya tarik pasar keuangan domestik. Untuk menguji mekanisme penyelesaian permasalahan likuiditas dan solvabilitas Bank Selain Bank Sistemik (BSBS), pada triwulan IV Bank Indonesia bersama anggota KSSK lainnya melakukan simulasi pencegahan dan penanganan krisis. Bank Indonesia menjadi host pada penyelenggaraan simulasi ini. Simulasi dilaksanakan secara menyeluruh dan diikuti seluruh pimpinan anggota KSSK. Selain menguji mekanisme penyelesaian permasalahan juga dilakukan likuiditas dan solvabilitas, simulasi untuk menguji koordinasi antarlembaga, meningkatkan pemahaman terhadap protokol manajemen krisis dalam lingkup nasional, dan mengidentifikasi gap ketentuan dan mekanisme. Secara umum hasil simulasi menunjukkan adanya peningkatan efektivitas koordinasi anggota KSSK dalam menangani likuiditas dan solvabilitas bank. Hasil simulasi juga mampu mengidentifikasi gap ketentuan dan mekanisme. Gap tersebut antara lain persiapan dan pemilihan metode penyelesaian permasalahan solvabilitas BSBS, mekanisme koordinasi dan pertukaran informasi antaranggota KSSK dalam penyelesaian permasalahan solvabilitas BSBS, pemberian pinjaman pemerintah, dan opsi kebijakan Kemenkeu selaku pembina Badan Layanan Umum (BLU). 3.2.3. Program Keuangan Inklusif a. Perluasan Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Bank Indonesia menyadari manfaat penyaluran bantuan sosial (bansos) nontunai bagi peningkatan keuangan inklusif dan kesejahteraan masyarakat (terutama dari aspek kesehatan, kecukupan nutrisi dan kualitas pendidikan). Selama 2018 Bank Indonesia bersama pemerintah terus bersinergi mendorong perluasan penyaluran bansos nontunai ke 10 Juta penerima bantuan/Keluarga Penerima Manfaat (KPM), baik Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Sinergi dilakukan melalui pelaksanaan edukasi/sosialisasi khususnya pada KPM dan pendamping, pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi bersama Kementerian/Lembaga terkait di tingkat pusat dan daerah, serta pelaksanaan monitoring edukasi/sosialisasi dilakukan secara formal maupun semi formal. Salah satunya dengan pagelaran seni budaya yang dilaksanakan di delapan daerah. Kegiatan ini dilakukan bersama OJK, LPS, dan perbankan anggota Himbara. program. Kegiatan Sampai Triwulan IV 2018, seluruh KPM PKH sudah menerima dana bantuan PKH secara nontunai. Penerimaan dilakukan dalam empat tahap/triwulanan dengan tingkat (penyerapan) 99,4%. Sedangkan untuk pemanfaatan BPNT, dari 15,5 Juta KPM bantuan pangan, 65,1% KPM atau sebanyak 10 Juta KPM sudah menerima bantuan secara nontunai. BPNT disalurkan tanggal dua puluh lima setiap bulan. Rata-rata tingkat pemanfaatan (penyerapan) BPNT dalam bentuk beras dan/atau telur mencapai 89,5%. Untuk mendukung pelaksanaan simulasi dalam kerangka KSSK, secara bilateral Bank Indonesia bersama LPS melakukan simulasi untuk menguji mekanisme penjualan Surat Berharga Negara (SBN) milik LPS ke Bank Indonesia dalam kerangka resolusi bank dan menguji rancangan ketentuan Bank Indonesia terkait hubungan operasional bank perantara sebelum diterbitkan. Selain simulasi di level bilateral, Bank Indonesia juga melaksanakan simulasi secara internal. Pada Triwulan III 2018, simulasi internal dilaksanakan sebanyak dua kali. Tujuannya untuk menguji ketentuan Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah (PLJPS) dan menguji koordinasi antara koordinator protokol manajemen krisis (PMK) dengan koordinator manajemen keberlangsungan tugas (MKT). b. Perkembangan program harmonisasi LKD dan Laku Pandai Bank Indonesia dan OJK bekerja sama dengan World Bank melakukan survei kualitatif dan kuantitatif terkait harmonisasi peraturan LKD dan Laku Pandai. Harmonisasi itu bertujuan memberikan pemahaman bagi masyarakat dalam menggunakan alat pembayaran di agen LKD. Selain itu mendorong masyarakat memiliki produk simpanan di Laku Pandai, sesuai target SNKI 75% masyarakat ber- bank pada akhir 2019. Berdasarkan hasil survei serta regulatory analysis, World rekomendasi yang diperlukan Bank menyampaikan dilakukan yaitu: (1) Perumusan visi kebijakan bersama 83
sebagai acuan dalam perumusan kebijakan dan sinergi kegiatan bersama. (2) Penyempurnaan ketentuan dan kebijakan untuk mencapai visi kebijakan bersama. (3) Peningkatan peran DNKI dalam pemantauan kegiatan LKD dan Laku Pandai. agen badan hukum. Agen terkonsentrasi di kota Jakarta, kabupaten Ciamis, dan kabupaten Bandung. Sementara itu, tercatat sebanyak lima puluh empat kabupaten/ kota yang tidak/belum dijangkau agen LKD, yang tersebar di 25 provinsi, antara lain Papua, NTT, Maluku, dan Maluku Utara. Hingga akhir 2018, jumlah agen LKD mencapai 385.158 agen, terdiri atas 351.762 agen individu dan 33.396 84
Menjaga	Stabilitas	Sistem	Keuangan	melalui	Pengaturan	Hubungan	Operasional	Bank	Perantara	dengan	Bank	Indonesia Upaya pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan setidaknya memerlukan tiga perangkat yaitu: (1) payung hukum yang kuat untuk mengambil langkah pencegahan dan penanganan permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan (SSK); (2) koordinasi yang kuat antarotoritas di sistem keuangan dalam memelihara SSK; dan (3) penerapan best practices dalam pencegahan dan penanganan permasalahan SSK. Kebutuhan atas ketiga perangkat tersebut menjadi pendorong utama diterbitkannya Undang Undang Nomor 9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK) yang disahkan pada 15 April 2016. Sebagai amanat dari UU PPKSK tersebut, telah dibentuk Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang beranggotakan pimpinan tertinggi lembaga dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Tugas utama KSSK mencakup koordinasi dalam rangka pemantauan dan pemeliharaan SSK, penanganan krisis sistem keuangan, serta penanganan permasalahan bank sistemik, baik dalam kondisi SSK normal maupun krisis. Salah satu opsi penanganan permasalahan solvabilitas bank, LPS mendirikan Bank Perantara, yang akan mengambil alih sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban bank yang ditangani LPS. Selanjutnya tetap menjalankan kegiatan usaha perbankan, dan LPS akan mengalihkan kepemilikannya ke pihak lain. Bank Perantara memiliki karakter sebagai bank umum, dan karena itu dalam pendiriannya LPS perlu berkoordinasi dengan otoritas lain, yaitu OJK dan Bank Indonesia. Lebih jauh, dalam Pasal 24 UU PPKSK, pengalihan perizinan Bank Perantara harus diikuti dengan proses penyesuaian ketentuan perundang-undangan. Bank Indonesia, berdasarkan pasal itu, melakukan penyesuaian ketentuan untuk menjamin kegiatan operasional Bank Perantara. Kegiatan tersebut khususnya terkait pengalihan perizinan dalam sistem pembayaran dan operasi moneter secara cepat tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian. Penyesuaian ketentuan menjadi penting karena pendirian Bank Perantara menjadi bagian resolusi bank sehingga kecepatan pemrosesan menjadi isu yang harus diperhatikan, terutama jika terjadi saat krisis. Pertimbangan-pertimbangan di atas melatarbelakangi Bank Indonesia untuk menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/15/PBI/2018 tentang Hubungan Operasional Bank Perantara dan Bank Indonesia (PBI Bank Perantara). Secara garis besar ketentuan ini mengatur mengenai pengalihan persetujuan/izin Bank Perantara termasuk mekanisme dan korespondensi. Selain itu juga mengatur operasional Bank Perantara, dan sanksi administratif. Persetujuan/izin tersebut meliputi Sistem Pembayaran Bank Indonesia (SPBI), operasi moneter, dan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP). Guna memastikan prosesnya dilakukan dengan cepat dan aman, maka infrastruktur bank asal tetap dipertahankan dan menjadi prasyarat. Sedangkan pengalihan persetujuan kepesertaan SPBI terdiri atas Sistem Bank Indonesia Electronic Trading Platform (BI-ETP), Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS), Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement (BI-RTGS), dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI). Sementara itu untuk pengalihan izin sebagai PJSP meliputi Alat Pembayaran Menggunakan Kartu/APMK (dapat berupa kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit), uang elektronik, dompet elektronik, payment gateway, switching, dan PJSP lainnya. Ketika Bank Perantara mulai beroperasi, sejumlah penyesuaian pun dilakukan terhadap instrumen kebijakan Bank Indonesia. Pertama, Pemenuhan GWM dan PLM dilakukan setelah 1 (satu) bulan sejak Bank Perantara beroperasi. Kedua, Rasio LTV/FTV bagi Bank Perantara sebagaimana ketentuan LTV/FTV yang berlaku. Namun untuk data NPL menggunakan data neraca awal Bank Perantara mulai beroperasi sampai dengan tersedia data NPL sesuai ketentuan (lag dua bulan). Ketiga, Pemenuhan RIM dan CCB dikenakan terhitung sejak LPS menjual saham Bank Perantara ke pihak lain. Keempat, Bank Perantara yang merupakan peserta BI-SSSS yang memiliki fungsi sebagai sub-registry wajib memenuhi jumlah minimum pencatatan kepemilikan surat berharga di BI-SSSS dengan rata-rata bulanan minimal Rp 500 miliar. Pemenuhan kewajiban jumlah minimum tersebut dilakukan paling lama satu tahun sejak Bank Perantara beroperasi. 85
Selanjutnya, seluruh korespondesi terkait pendirian Bank Perantara dilakukan melalui satu pintu yaitu Bank Indonesia. Sedangkan terkait sanksi, Bank Perantara wajib memenuhi seluruh ketentuan terkait bank sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia, kecuali diatur lain dalam PBI Bank Perantara. Jika Bank Perantara belum bisa melakukan pelaporan online, Bank Perantara bisa menyampaikan laporan secara offline dengan melampirkan soft copy. Pelaporan secara offline dibolehkan paling lama tiga bulan sejak Bank Perantara beroperasi. PBI Bank Perantara ini melengkapi ketentuan OJK dan LPS yang lebih awal terbit yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 16/POJK.03/2017 tentang Bank Perantara, Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (PLPS) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penanganan Bank Sistemik Yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas, PLPS Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Bank Selain Bank Sistemik Yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas. Kolaborasi ketiga ketentuan dan koordinasi ketiga otoritas diharapkan memperlancar pendirian Bank Perantara saat LPS menetapkan sebagai opsi resolusi bank. 86
3.3. Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah infrastruktur untuk mendukung industri. Bank Indonesia juga berusaha memperluas transaksi nontunai dengan tetap menjaga kepentingan nasional dan memperhatikan aspek perlindungan konsumen. Bank Indonesia terus memperkuat infrastruktur sistem pembayaran, mendorong perluasan elektronifikasi pembayaran, menguatkan perlindungan konsumen, serta meningkatkan pemanfaatan teknologi finansial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Pada aspek pengelolaan uang Rupiah, Bank Indonesia juga berkomitmen menyediakan uang layak edar bagi masyarakat, yaitu uang Rupiah asli yang memenuhi persyaratan diedarkan berdasarkan standar kualitas yang ditetapkan Bank Indonesia. Penyediaan uang Rupiah yang berkualitas sangat penting dalam menjaga integritas Rupiah sebagai simbol kedaulatan Negara Republik Indonesia. Selain itu, uang yang layak edar akan memberikan kenyamanan bertransaksi bagi masyarakat. Upaya menjaga dan meningkatkan keamanan, kelancaran, dan kehandalan sistem pembayaran, membutuhkan infrastruktur sistem permbayaran yang kuat, Bank Indonesia infrastruktur sistem pembayaran, terus memperkuat Indonesia maupun baik yang diselenggarakan Bank Selama 2018, Bank Indonesia melakukan berbagai upaya dan kebijakan untuk menjaga kelancaran sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah. Guna memastikan langkah dan upaya yang ditempuh sesuai dengan sistem tujuannya, dilakukan pengukuran pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah berikut ini: Indikator Kinerja Utama (IKU) Target Pencapaian Sampai	Akhir	2018 IKU	3.	Indeks	Kredibilitas	Kebijakan	Sistem	Pembayaran	Bank Indonesiai 5 5,04 Penjelasan: IKU ini mengukur bagaimana persepsi stakeholders terhadap kebijakan Bank Indonesia di bidang SP. Pada akhir 2018, keyakinan stakeholders terhadap kredibilitas kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia mencapai nilai 5,04 atau diatas target yang ditetapkan. IKU	7.	Ketersediaan	layanan	jasa	sistem	pembayaran	BI a. Minimum 99,97% a. 100 % (Sistem	BI-RTGS,	BI-SSSS,	SKNBI,	dan	BI-ETP) b. Maks 1 kali per b. 1 a. % availability layanan semester/aplikasi b. Frekuensi insiden downtime Penjelasan: IKU ini mengukur tingkat ketersediaan (availability) sistem aplikasi kritikal sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Selama periode triwulan IV 2018, tingkat persentase ketersediaan layanan jasa sistem pembayaran BI (High Value Payment System, Securities Settlement, Retail Value Payment System, Banking Services) menunjukan tingkat kehandalan yang baik dengan pencapaian sebesar 100%. Selain itu pada periode yang sama hanya terdapat satu kali downtime pada sistem pembayaran Bank Indonesia. IKU	8.	Rasio	Nominal	Transaksi	SP	Nontunai	terhadap	PDB	Nominal Akhir tahun : 5,4 x PDB 5,5 x PDB nominal a. BI-RTGS dan SKNBI nominal 2,55 x PDB b. SP Ritel (ATM/D, Kartu Kredit, Uang Elektronik, delivery channel, dan Akhir tahun: 2,1 x PDB billing payment) nominal 87
Indikator Kinerja Utama (IKU) Target Pencapaian Sampai	Akhir	2018 Penjelasan: IKU ini mengukur tingkat penggunaan instrumen nontunai baik berskala besar maupun kecil dalam mendukung transaksi ekonomi. Peningkatan penggunaan sistem pembayaran nontunai (RTGS & SKN) sampai akhir 2018 telah mencapai 5,50 kali Produk Domestik Bruto (PDB) dari target sebesar 5,40 kali PDB pada akhir tahun 2018. Sementara, untuk penggunaan SP Nontunai ATM/D, Kartu Kredit, Uang Elektronik, delivery channel, dan billing payment pada periode yang sama mencapai Rp38,01 triliun atau setara dengan 2,55 kali PDB, lebih tinggi dari target pada yang ditetapkan untuk tahun 2018 sebesar 2,1 kali PDB. Pencapaian ini menunjukkan kinerja Bank Indonesia yang baik dalam meningkatkan gairah masyarakat untuk memanfaatkan instrumen pembayaran nontunai. IKU	9.	Standar	Kelusuhan	Uang	Soil	(Soil	Level)	Uang	Rupiah a. Min. 9,00 a. UPB 12,37 a. UPB b. Min 7,00 b. UPK 9,08 b. UPK Penjelasan: IKU ini mengukur tingkat kualitas uang beredar yang digunakan masyarakat berdasarkan denominasi pecahan. Bank Indonesia senantiasa meningkatkan kualitas uang yang digunakan masyarakat, seperti yang ditujukkan dengan angka soil level Uang Layak Edar (ULE) yang mencapai 12,37 untuk uang pecahan besar dan angka 9,08 untuk uang pecahan kecil atau diatas dari target minimal kualitas yang ditetapkan. 3.3.1. Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga dan meningkatkan sistem pembayaran yang semakin aman, efisien, lancar, dan, andal. Bank Indonesia mengarahkan kebijakan sistem pembayaran pada pembangunan ketahanan, pengembangan yang terintegrasi dan berkesinambungan, serta peningkatan daya saing. Kebijakan tersebut diwujudkan melalui melalui perluasan elektronifikasi sistem pembayaran, pengembangan infrastruktur, kelembagaan instrumen, dan mekanisme sistem pembayaran. Bauran kebijakan sistem pembayaran selama 2018 diarahkan untuk memperkuat kelancaran, keamanan dan efisiensi mekanisme pembayaran berbagai transaksi ekonomi dan keuangan. Infrastruktur kliring dan penyelesaian transaksi, baik melalui Real Time Gross Settlement (RTGS) maupun Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), terus diperkuat. Kebijakan sistem pembayaran juga diarahkan pada pembangunan ketahanan, pengembangan yang terintegrasi dan berkesinambungan. Selain itu, kebijakan diarahkan pula pada peningkatan daya saing melalui perluasan elektronifikasi sistem pembayaran, instrumen, pengembangan dan mekanisme sistem pembayaran nasional secara interkoneksi dan interoperabilitas. infrastruktur, kelembagaan Dukungan sistem pembayaran dan pengelolaan uang terjaga dengan terhadap sistem keuangan Rupiah baik sehingga mampu menopang seluruh transaksi perekonomian. Bank Indonesia senantiasa menempuh kebijakan sistem pembayaran yang fokus pada kelancaran dan efektivitas transmisi kebijakan moneter, mendorong laju pemulihan ekonomi, dan memperkuat efisiensi perekonomian nasional. Bank Indonesia juga memberi perhatian besar pada ekonomi dan keuangan digital. Perhatian ini tercermin melalui penerbitan ketentuan uang elektronik dan pengembangan teknologi finansial (tekfin) khususnya terkait sistem pembayaran. Kebijakan sistem pembayaran juga memperhatikan perluasan akses keuangan dan aspek perlindungan konsumen pada sistem pembayaran nontunai dan melakukan pengawasan/oversight yang kuat dan tangguh. Selama tahun 2018, Bank Indonesia menginisiasi dan menghasilkan beberapa program utama antara lain yaitu : 88
3.3.1.1. Perluasan Elektronifikasi Sistem Pembayaran a. Penyempurnaan Ketentuan Uang Elektronik Penyelenggaraan uang elektronik terus berkembang seiring meningkatnya transaksi pembayaran ritel yang membutuhkan instrumen pembayaran dan pemrosesan transaksi yang cepat dan handal. Untuk mendukung perkembangan ekonomi di era digital tersebut, Bank Indonesia menerbitkan penyempurnaan ketentuan uang elektronik3. Penyempurnaan ini bertujuan untuk menata kembali industri uang elektronik agar sejalan dengan prinsip penataan industri sistem pembayaran, sehingga dapat meningkatkan kontribusi pada pertumbuhan, inklusivitas, dan stabilitas perekonomian. Oleh karena itu, Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) menjadi terobosan dalam menghilangkan fragmentasi melalui interkoneksi dan interoperabilitas antar Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran. Bank Indonesia bersama-sama dengan perbankan meluncurkan kartu berlogo GPN. Kini, GPN sudah diimplementasikan secara penuh dan digunakan secara luas di masyarakat berkat kerjasama Bank Indonesia dengan Pemerintah, OJK, serta industri perbankan dan sistem pembayaran. Kehadiran GPN diharapkan dapat dinikmati dan memudahkan seluruh lapisan masyarakat melakukan transaksi pembayaran dengan biaya lebih rendah. Bagi bank, kehadiran GPN dapat memperluas akseptansi nasabahnya melalui kemudahan akses terhadap seluruh kanal pembayaran. b. Pengembangan standarisasi nasional QR Code d. Perluasan Elektronifikasi Transaksi di Lingkungan Pemerintah Daerah. Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) tengah mengembangkan standarisasi model pembayaran ritel menggunakan QR Code. QR code dilakukan dengan memanfaatkan teknologi dan tingginya penggunaan telepon pintar (smartphone) di Indonesia. Pada implementasinya, standar tersebut mendukung interkoneksi dan interoperabilitas antar Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) dan antar instrumen maupun cross-border, baik bank maupun lembaga selain bank (LSB). Dengan demikian, standar tersebut akan mendukung program elektronifikasi, GPN, dan keuangan inklusif yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi pemrosesan pembayaran ritel dan mempermudah internalisasi penggunaan sarana nontunai, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati- hatian. Pada 2018, Bank Indonesia menetapkan ASPI sebagai Lembaga Standar GPN untuk QR Code. Untuk meningkatkan tata kelola keuangan yang lebih baik dan meningkatkan potensi penerimaan Indonesia melakukan Pemerintah Daerah, Bank program perluasan elektronifikasi transaksi di lingkungan Pemerintah Daerah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keuangan inklusif yang terarah, efisien dan sinergis melalui pemanfaatan teknologi, inovasi produk dan saluran distribusi. Program ini didukung sepenuhnya oleh Pemerintah sebagaimana ketentuan Menteri Dalam Negeri4 yang mengatur agar Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota wajib mengimplementasikan elektronifikasi transaksi keuangan mulai 1 Januari 2018. Terkait ini, Kementerian Dalam Negeri menetapkan 12 wilayah uji coba elektronifikasi, sementara Pemerintah Daerah lainnya sedang melakukan persiapan implementasi program elektronifikasi. implementasi c. Peluncuran bersama kartu berlogo nasional GPN Ditengah pesatnya kebutuhan transaksi sistem pembayaran, masih terdapat fragmentasi, inefisiensi, dan risiko keamanan yang dihadapi konsumen. Fragmentasi muncul karena kecenderungan industri membangun platform sistem pembayaran yang eksklusif, hanya melayani instrumen yang diterbitkan juga belum sendiri. Platform-platform yang ada saling terhubung atau interconnected satu sama lain, sehingga belum mampu menyediakan ekosistem layanan yang saling melayani (interoperabel). Ruang lingkup program elektronifikasi transaksi di lingkungan Pemerintah Daerah mencakup: (i) fasilitasi pengembangan dan perluasan elektronifikasi, (ii) sosialisasi dan edukasi, serta (iii) monitoring dan elektronifikasi evaluasi transaksi di lingkungan Pemerintah Daerah. terhadap implementasi Pada 2018, elektronifikasi di seluruh pada Triwulan progress telah diimplementasikan program Indonesia, sehingga IV 2018 dilakukan monitoring elektronifikasi Pemda implementasi 3 Peraturan Bank Indonesia No.20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik yang sekaligus mencabut PBI No.11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik beserta perubahannya 4 Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri No 910/1866/SJ pada 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Nontunai Pada Pemerintah Daerah Provinsi 89
dengan melibatkan 46 Kantor Perwakilan BI di seluruh Indonesia. Selain itu, Bank Indonesia mulai menyiapkan langkah strategis penguatan layanan Sistem Pembayaran nontunai di sembilan destinasi wisata prioritas berdasarkan koordinasi dengan Pemerintah dalam Rapat Koodinasi Pusat dan Daerah. tersebut, seluruh Berdasarkan hasil monitoring Pemerintah Daerah berkomitmen menerapkan inisiatif elektronifikasi transaksi secara bertahap, sesuai kesiapan masing-masing daerah. Implementasi program elektronifikasi yang diterapkan Pemerintah Daerah saat ini memang masih beragam. Sejumlah Pemerintah Daerah sudah menerapkan elektronifikasi pada seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran, namun masih ada Pemerintah Daerah yang menerapkan elektronifikasi secara bertahap dengan penetapan batas maksimal transaksi secara tunai. e. Perluasan Pilot Project Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Non Tunai Pilot project penggunaan dana BOS secara nontunai dilakukan sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan bidang pendidikan. Kondisi saat ini, penyaluran dana BOS ke rekening satuan pendidikan sudah dilakukan secara nontunai, namun mayoritas penggunaan dana BOS oleh satuan pendidikan masih dilakukan secara tunai. f. Program Elektronifikasi Transportasi transportasi dilakukan Perluasan elektronifikasi terhadap transportasi dengan mengacu kepada roadmap transportasi Kementrian Perhubungan. Perluasan elektronifikasi ini didukung ketentuan Kementerian Perhubungan tentang Penetapan Standardisasi Kartu Elektronik Transportasi Nasional yang merupakan salah satu tindak lanjut kerja sama antara Bank Indonesia dan Kementerian Perhubungan. seluruh moda Elektronifikasi pembayaran di jalan tol mendorong pengguna jalan tol mengenal instrumen pembayaran nontunai yaitu uang elektronik (UE) berbasis chip (chip based). Selama 2018, sebanyak 48 ruas jalan tol sudah menerapkan pembayaran nontunai Sejalan dengan membaiknya acceptance masyarakat terhadap pembayaran jalan tol nontunai, dilakukan pembayaran pengembangan menggunakan teknologi nirsentuh. Penerapan teknologi nirsentuh diawali dengan uji coba Single Lane Free Flow (SLFF) with barrier pada masing- masing ruas dengan menggunakan sistem yang dibangun operator jalan tol. Dalam hal ini, Bank Indonesia memastikan agar pemanfaatan teknologi nirsentuh di jalan tol berjalan secara efisien dan memberikan kenyamanan bagi pengguna. melalui cara Pelaksanaan pilot project BOS Non Tunai dilakukan (Palembang, Bogor, Bandung, di delapan kota Semarang, Surabaya, Mataram, Samarinda, dan Makassar), dengan melibatkan BPD setempat. Kegiatan pilot project ini dilaksanakan di sekolah yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Dinas setempat. Perluasan elektronifikasi juga dilakukan melalui integrasi sistem pembayaran antar moda angkutan umum. Apabila selama ini pembayaran tiket Commuter Line Jabodetabek dan Trans Jakarta dilakukan secara terpisah, maka dengan Electronic Fare Collection, akan diintegrasikan moda transportasi di Jakarta yakni MRT, LRT dan TransJakarta. Upaya perluasan penggunaan dana BOS nontunai terus dilakukan selama 2018. Upaya ini dilakukan melalui koordinasi dengan stakeholder terkait untuk memetakan kendala dan penyelesaiannya; mekanisme pengajuan permohonan, serta penyusunan strategi perluasan. Strategi perluasan memuat tahapan implementasi secara bertahap, mulai dari perluasan sekolah di kota pelaksana pilot project, perluasan ke daerah dan provinsi lain, hingga diimplementasikan secara nasional. Pengembangan elektronifikasi pembayaran parkir (e-parking) juga dilakukan dengan uang elektronik berbasis chip. Pada Triwulan IV 2018, salah satu program e-parking dilakukan di Bali bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Tabanan. Inisiasi elektronifikasi pembayaran parkir tidak lepas dari transparansi, dan tujuan meningkatkan akurasi, efisiensi transaksi. Selain itu, juga menjadi entry point strategis untuk edukasi keuangan. Pada moda transportasi laut, elektronifikasi layanan jasa penyeberangan pelabuhan juga mulai diterapkan melalui uji coba di pelabuhan Ketapang-Gilimanuk dan Merak-Bakauheni yang. Jasa penyeberangan 90
memiliki potensi dikembangkan sebagai perluasan penggunaan uang elektronik. Hasil uji coba ini akan menjadi masukan bagi implementasi elektronifikasi pada 2019. g. Program remitansi dengan dana berakhir di rekening Bank Indonesia telah menyusun model bisnis remitansi nontunai dengan dana disimpan di rekening, baik rekening tabungan maupun uang elektronik. Model ini diharapkan bisa meningkatkan efisiensi berupa penurunan biaya remitansi, peningkatan kecepatan dana sampai ke rekening penerima, dan kemudahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) menemukan collecting point; serta meningkatkan akses keuangan. Sejumlah pilot project dilakukan pada model: (i) mobile to mobile, (ii) agent to agent, (iii) host to host dilakukan di beberapa negara dengan menggunakan platform remitansi beberapa bank. Secara umum, model ini mampu mendorong pengiriman dana ke rekening, serta menurunkan biaya remitansi melalui efisiensi proses bisnis. i. Juta kartu atau 39% dari target action plan bank. Kampanye sosialisasi dan edukasi tersebut juga menjadi kontributor utama peningkatan transaksi debit melalui GPN, dengan rata-rata pertumbuhan di atas 20% per bulan. Ke depan, sosialisasi dan edukasi GPN terus dilaksanakan guna membangun pemahaman masyarakat yang lebih baik terhadap GPN. Pengembangan Electronic Bills/Invoices Presentment and Payment (EBIPP) Pengembangan EBIPP dilakukan untuk mendukung digital economy, financial stability dan economic growth sesuai visi dan misi sistem pembayaran di Indonesia. Pengembangan EBIPP diutamakan pada standardisasi dan sentralisasi penyajian informasi tagihan (presentment) serta fasilitas pembayaran secara elektronik. Hal ini dilakukan melalui pemanfaatan infrastruktur GPN sehingga konsumen tagihan menggunakan dapat membayar setiap instrumen apapun di kanal manapun (any bills, any instrument, any channel). Program ini disambut positif oleh PMI dan keluarga PMI dikarenakan transaksi yang lebih aman, lancar, fleksibel, murah, dan mudah digunakan untuk keperluan pembayaran atau transfer. Selain itu, mayoritas keluarga PMI juga menggunakan agen LKD/Laku Pandai di daerahnya karena lokasi dekat dengan rumah, biaya transaksi terjangkau, dan agen yang komunikatif. EBIPP mencakup Ruang pembayaran tagihan rutin dan pembayaran one time payment, baik pembayaran tagihan pada biller swasta, biller pemerintah pusat (pembayaran pajak dan penerimaan negara bukan pajak), maupun biller pemerintah daerah (pembayaran pajak dan retribusi daerah). lingkup layanan h. Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) Gerbang Mengakhiri rangkaian Pembayaran Nasional 2018, dilaksanakan sosialisasi dan pekan penukaran kartu GPN di 11 wilayah kantor perwakilan Bank Indonesia. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan awareness masyarakat terhadap GPN serta antusiasme memiliki kartu GPN. Kampanye (GPN) selama Dengan diselesaikannya konsep desain EBIPP, pada Triwulan IV 2018 Bank Indonesia menyelesaikan mayoritas persyaratan pengembangan EBIPP, baik menyangkut aspek bisnis, teknis, operasional, kelembagaan, maupun pengaturan. Penyiapan persyaratan ini dilakukan melalui working group yang beranggotakan pelaku industri bill payment guna memastikan pengembangan EBIPP dapat dan kebutuhan mengakomodasi perkembangan inovasi industri bill payment. konsumen Kampanye GPN juga senantiasa dilakukan di seluruh wilayah Indonesia baik yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia maupun industri perbankan. Perbankan melakukan dengan memanfaatkan berbagai channel media asset lain videotron, billboard, yang dimiliki, antara website, media cetak, dan media sosial. Kegiatan tersebut mampu mendorong distribusi kartu GPN di masyarakat hingga mencapai total sekitar 17 kampanye Hingga Triwulan IV 2018, Bank Indonesia tengah menyusun pengaturan terkait penataan industri bill payment untuk menciptakan ekosistem pembayaran tagihan yang efisien dan aman. Ketentuan ini akan tetap memperhatikan aspek kemudahan, kecepatan, efisiensi, dan perlindungan konsumen dalam melakukan pembayaran berbagai tagihan. 91
3.3.1.2. Pengembangan Infrastruktur Sistem Pembayaran yang andal dan aman a. Pengalihan fungsi sertifikasi untuk Kartu ATM/Debet kepada Lembaga Standar Bank Indonesia mendorong penguatan fungsi Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia sebagai Lembaga Standar kartu ATM/Debet, dengan percepatan pengalihan fungsi sertifikasi agar sepenuhnya dilaksanakan ASPI. Percepatan pengalihan fungsi sertifikasi berhasil dilakukan lebih cepat 6 bulan dari rencana semula. Mulai April 2018, ASPI sepenuhnya berperan sebagai Lembaga Standar Kartu ATM/ Debet. ASPI menjalankan fungsi dalam mengelola dan melaksanakan proses sertifikasi, sekaligus memastikan kesesuaian instrumen dan/atau kanal pembayaran dengan standar nasional kartu ATM/ Debet. b. Peluncuran aplikasi perizinan di bidang Sistem Pembayaran berbasis web (e-licensing) Pada 2018, Bank Indonesia meluncurkan aplikasi berbasis web untuk perizinan dan pendaftaran di bidang sistem pembayaran, yaitu E-licensing. Aplikasi ini digunakan untuk perizinan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP), penyelenggara Kegiatan Layanan Uang (KLU), serta pendaftaran penyelenggara teknologi finansial dan regulatory sandbox. Dengan adanya e-licensing, tahapan penerimaan dokumen dan tahapan pemeriksaan kelengkapan dokumen bisa dilakukan secara online. Pemohon juga bisa memantau status permohonan dalam setiap tahapannya, sehingga meningkatkan transparansi. d. Dalam hal ini, pembayaran transaksi secara online turut pula membuka peluang proses transaksi di luar jurisdiksi negara Indonesia untuk barang dan jasa domestik, sehingga membatasi potensi resort masih penerimaan menggunakan valas, dan mengarahkan pembayaran menggunakan rekening di luar negeri. Berbagai macam metode pembayaran tersebut muncul karena minimnya kehadiran infrastruktur pembayaran dan penyelenggara valuta asing. devisa. Sejumlah Penggunaan platform pembayaran asing oleh turis mancanegara juga masih menjadi persoalan. Penggunaan pembayaran membatasi potensi arus devisa karena tidak adanya arus data dan dana ke domestik secara langsung. Untuk itu, Bank Indonesia tetap memandang perlu memitigasi dengan memfasilitasi penerimaan pembayaran menggunakan platform serupa sepanjang memenuhi prinsip kebijakan penggunaan Rupiah dan proses penyelesaian dana dilakukan di wilayah Indonesia. Hal ini sejalan dengan ketentuan tentang uang elektronik yang mewajibkan penerbit asing bekerjasama dengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran nasional Bank BUKU 45. skema Bank Indonesia juga melakukan penguatan strategi komunikasi pada merchant domestik dalam rangka mendorong penggunaan platform pembayaran asing yang sesuai koridor regulasi, termasuk penguatan law enforcement terhadap praktik yang melanggar regulasi. Implementasi Kebijakan terkait queue dan Fasilitas Likuditas Intrahari (FLI) pada Sistem BI-RTGS c. Penguatan infrastruktur pembayaran nasional dan Penyelenggara Valuta Asing (PVA) di sektor tujuan wisata utama. Salah satu dukungan kebijakan sistem pembayaran dalam menjaga stabilitas Rupiah adalah melalui kewajiban transaksi pembayaran menggunakan Rupiah untuk aktivitas pembayaran warga negara asing, khususnya di daerah pariwisata. Kewajiban penggunaan Rupiah terus dilakukan melalui tindakan pengawasan dan edukasi guna memitigasi pelanggaran kewajiban tersebut. Dalam rangka mencegah delay pada setelmen dana, mendorong perlindungan konsumen, dan menciptakan market discipline, Bank Indonesia menyempurnakan peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga dan Setelmen Dana Seketika6. Dalam transaksi pembayaran khususnya pada BI- RTGS, setelmen dana dilakukan pada saat window transaksi berakhir atau batas waktu cut-off time. Sebelumnya, transaksi yang tidak didukung saldo yang cukup pada rekening setelmen dana akan masuk dalam mekanisme antrian (queue), namun 5 Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018 tanggal 4 Mei 2018 tentang Uang Elektronik. 6 PBI No. 20/11/PBI/2018 pada 19 Oktober 2018 Tentang Perubahan Ketiga atas PBI No. 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga dan Setelmen Dana Seketika dan PADG No. 20/15/PADG/2018 pada 30 Juli 2018 Tentang Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika melalui sistem BI-RTGS 92
ini, setelah dilakukan penyempurnaan ketentuan transaksi tersebut tidak lagi masuk dalam mekanisme antrian (queue), melainkan langsung ditolak sistem. Selanjutnya, Bank Indonesia menyediakan FLI yang diberikan pada Bank Peserta Sistem BI-RTGS dengan agunan berupa surat berharga yang bernilai cukup. FLI wajib dilunasi Bank Peserta sebelum batas waktu pre cut-off Sistem BI-RTGS, dan apabila tidak lunas secara otomatis dikonversi menjadi lending facility. Dalam penyempurnaan ketentuan, Bank Indonesia juga membebaskan biaya bagi Bank Peserta pengguna. Ketentuan ini mulai diberlakukan pada 1 November 2018. ini. penyelenggaraan Sistem BI-ETP saat Pelayanan perizinan secara terpadu berupa tata cara permohonan dan perubahan kepesertaan yang bersifat strategis dan mendasar dalam penyelenggaraan Sistem BI-ETP, dilakukan secara tersentralisasi. Selain itu dilakukan pula pengaturan mengenai pengelolaan pengguna (user) viewer untuk mengakomodasi kebutuhan transaksi Peserta dalam melalui Sistem BI-ETP. Selanjutnya penerbitan PADG dilakukan untuk memperkuat tata kelola transaksi melalui Sistem penyelenggaraan BI-ETP serta harmonisasi dengan ketentuan penyelenggaraan sistem lain di Bank Indonesia seperti Sistem BI-RTGS, BI-SSSS, dan SKNBI. rangka monitoring e. Perizinan Terpadu (1) Penyempurnaan operasional untuk BI-SSSS dengan tujuan meningkatkan aspek pelayanan, tata kelola, dan efektivitas penatausahaan surat berharga milik nasabah bagi Peserta BI-SSSS. ketentuan Dalam rangka meningkatkan aspek pelayanan, tata kelola, dan efektivitas penatausahaan surat berharga milik nasabah bagi Peserta BI-SSSS, Bank Indonesia menyempurnakan ketentuan tentang Penyelenggaraan Penatausahaan Surat Berharga melalui Bank Indonesia - Scripless Securities Settlement System7. Ketentuan tersebut mengatur pihak yang dapat menjadi peserta dan sub-registry dalam penyelenggaraan BI-SSSS, serta tata cara permohonan dan perubahan kepesertaan yang bersifat strategis dan mendasar secara tersentralisasi. (iii) Penerbitan Ketentuan Mengenai Kepesertaan dalam Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia Bank Indonesia menerbitkan ketentuan mengenai kepesertaan dalam Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)9 pada bulan Oktober 2018 guna mendukung proses perizinan terpadu. Ketentuan ini merupakan penyempurnaan dari pengaturan mengenai proses kepesertaan dalam SKNBI yang sebelumnya diatur dalam ketentuan Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Indonesia. Pengaturan Berjadwal oleh Bank baru ini mencakup syarat kepesertaan, prosedur perizinan dan perubahan informasi kepesertaan, serta alamat penyampaian perizinan dan informasi terkait kepesertaan SKNBI. f. Kajian Pengembangan Financial Market Infrastructures (ii) Penerbitan PADG tentang Penyelenggaraan Indonesia- Transaksi Melalui Sistem Bank Electronic Trading Platform (Sistem BI-ETP). tentang Penyelenggaraan Penerbitan PADG Indonesia- Transaksi Melalui Sistem Bank Electronic Trading Platform8 dilatarbelakangi perubahan organisasi penyelenggaraan Sistem BI-ETP, implementasi kebijakan Pelayanan Perizinan Terpadu terkait hubungan operasional Bank Umum dengan Bank Indonesia, serta penyelarasan ketentuan sistem BI-ETP dengan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pembayaran termasuk (SPBI) Bank Guna meningkatkan kehandalan Financial Market (BI-RTGS, BI- Infrastructures Bank SSSS, BI-ETP, dan SKNBI) dan menyesuaikan dengan terkini, Bank Indonesia mempersiapkan pengembangan keempat infrastruktur tersebut dengan mengacu kepada kebutuhan stakeholder dan best practices. Perkembangan teknologi merupakan faktor yang menyebabkan perubahan drastis pada proses bisnis dan melonjaknya inovasi industri. Hal ini dapat dilihat pada industri keuangan dengan munculnya FinTech dan adopsi Distributed Ledger Technology (DLT). Indonesia tren perkembangan teknologi Indonesia lainnya, 7 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/24/PADG/2018 tentang Penyelenggaraan Penatausahaan Surat Berharga melalui Bank Indonesia - Scripless Securities Settlement System 8 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/32/PADG/2018 tentang Penyelenggaraan Transaksi Melalui Sistem Bank Indonesia-Electronic Trading Platform 9 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/26/PADG/2018 tentang Kepesertaan Dalam Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia 93
Oleh karena itu, Bank Indonesia melakukan kajian pengembangan Financial Market Infrastructures Bank Indonesia (FMI BI) yang mencakup kepesertaan, functionality, manajemen interkoneksi, pengelolaan informasi, format pesan, lingkungan pendukung, biaya dan teknologi. Terhadap kajian tersebut, dihasilkan rekomendasi FMI BI antara lain pengembangan functionalities, memperkuat penerapan mitigasi risiko fraud dan risiko cyber, desain infrastruktur yang terbuka dan interkoneksi dengan infrastruktur domestik maupun cross-border, serta penyediaan data yang lengkap (granular) dan mudah diakses. risiko, g. Enhancement Aplikasi SKNBI penyelesaian Dalam transaksi berbasis elektronik sesuai kebutuhan masyarakat, pada 2018 Bank Indonesia melakukan penyempurnaan atau enhancement pada aplikasi SKNBI. Penyempurnaan yang diselesaikan pada fasilitas Triwulan IV 2018, adalah penyediaan administrative message antar peserta, fungsi monitoring waktu pemrosesan transaksi SKNBI, dan modul pengelolaan database nasabah penagih (biller) dan standing instruction. Bank Indonesia juga melakukan pengujian bersama peserta perbankan. bertujuan memberikan Penyempurnaan kemudahan bagi masyarakat untuk penyelesaian transaksi bussinee to bussiness khususnya yang bersifat reguler. I. rangka mendukung ini h. Mutual Evaluation Review (MER) dan Financial Action i. j. Keanggotaan Committee on Payment Market and Infrastructures (CPMI) Indonesia telah ditetapkan sebagai anggota CPMI sejak 18 Maret 2018 dalam pertemuan Bank for International Settlement (BIS) di Argentina. CPMI merupakan sebuah Komite di bawah BIS yang berperan sebagai "Global Standard Setter" dalam bidang sistem pembayaran, kliring dan setelmen untuk memperkuat regulasi, kebijakan dan global practices guna meningkatkan keamanan dan efisiensi sistem pembayaran, kliring dan setlemen. Terkait kewajiban sebagai anggota CPMI, Indonesia berkontribusi aktif dalam CPMI meeting, discussion and workstream, mendorong implementasi PFMI disemua financial market infrastructure Indonesia, serta menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan CPMI seperti redbook statistics. Penyelenggaraan Teknologi Finansial Pesatnya perkembangan Teknologi Finansial sebagai inovasi teknologi sistem pembayaran dan layanan jasa keuangan mendorong Bank Indonesia mengambil Indonesia respons kebijakan yang tetap mendukung inovasi baru yang bermanfaat bagi perekonomian dengan tetap menerapkan prinsip perlindungan konsumen, manajemen risiko, dan kehati-hatian. Dalam hal ini, Bank Indonesia terkait penyelenggaraan menerbitkan ketentuan Teknologi Finansial yang antara lain mengatur kewajiban pendaftaran bagi Penyelenggara Teknologi Finansial dan mengatur mengenai ruang uji coba terbatas (Regulatory Sandbox). tepat. Bank Task Force on Money Laundring (FATF). Indonesia melakukan persiapan untuk Bank (MER) mendukung Mutual Evaluation Review dan proses keanggotaan Indonesia di Financial Action Task Force on Money Laundring (FATF). Dalam Plenary FATF, Indonesia ditetapkan sebagai Observer. Sementara, hasil MER Indonesia yang dipresentasikan di APG Plenary meeting menunjukkan peningkatan pada 4 rating Indonesia meningkat dibandingkan dengan report MER sebelumnya dan tidak terdapat rating yang diturunkan. Selanjutnya, Indonesia akan menjalani MER dalam proses keanggotaan FATF dalam kurun tiga tahun ke depan. Hasil Plenary FATF Oktober 2018 menetapkan Indonesia akan menjalani MER pada September 2019 dan keanggotaan Indonesia pada FATF akan ditentukan pada Plenary FATF Oktober 2022. Implementasi dari ketentuan tersebut dilakukan dengan mewajibkan Penyelenggara Teknologi Finansial yang memiliki kegiatan sistem pembayaran melakukan pendaftaran. Selain itu Bank Indonesia juga menyelenggarakan layanan advisori bagi ingin Penyelenggara Teknologi Finansial yang melakukan konsultasi (Meet the Start Up). Sampai Triwulan IV 2018 Bank Indonesia sudah memberikan layanan advisori pada 63 Penyelenggara Teknologi Finansial. Terkait pendaftaran, sampai Triwulan IV 2018 tercatat sebanyak 65 Penyelenggara Teknologi Finansial sudah menyampaikan dokumen pendaftaran, terdiri atas 38 penyelenggara teknologi finansial sistem pembayaran, 18 penyelenggara penunjang dan sembilan pendukung pasar. Selain itu, tercatat 45 94
penyelenggara teknologi finansial sudah terdaftar dan satu di antaranya sudah mengikuti uji coba terbatas regulatory sandbox. Bank Indonesia terus melakukan analisa terhadap penyelenggara Teknologi Finansial yang telah terdaftar untuk ditetapkan sebagai peserta regulatory sandbox. Selanjutnya, untuk meningkatkan pemanfaatan Teknologi Finansial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pada 2018, Bank Indonesia menginisiasi program Digital Village di lima provinsi, dengan model bisnis yang disesuaikan dengan potensi daerah (pariwisata, pertanian/perkebunan, ekonomi syariah). Sampai Triwullan IV-2018, dilakukan penjajakan untuk implementasi Digital Village di tiga provinsi lain yaitu Provinsi Jambi dengan sektor ekonomi potensial perkebunan, Provinsi Kalimantan Barat dengan sektor ekonomi potensial pariwisata, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di sektor pariwisata berupa pengembangan kampung Flory. Bank Indonesia juga melakukan edukasi dan sosialisasi pada masyarakat mengenai perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran. Dalam lingkup internal, Bank Indonesia juga melakukan penguatan capacity building terhadap pegawai Bank Indonesia. Saat ini, Bank Indonesia sedang menyusun Pedoman Strategi Edukasi Perlindungan Konsumen. Terkait penyusunan pedoman itu dilakukan survei terhadap tingkat literasi konsumen atas hak dan kewajiban penggunaan APMK di kota besar di Indonesia. b. Penanganan Pengaduan Konsumen sistem Penanganan pengaduan pembayaran menjadi perhatian Bank Indonesia. Pengaduan konsumen mencakup instrumen pemindahan dana dan/atau penarikan dana (Cek dan BG), Transfer Dana termasuk RTGS & SKNBI, Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (Kartu ATM/Debet, Kartu Kredit), Uang Elektronik, dan Penyediaan dan/atau Penyetoran Uang Rupiah. konsumen jasa Bank Indonesia juga terus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan pelaku e-commerce, dalam program UMKM Go Online. Program ini tak lain bertujuan mengembangkan ekonomi digital sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi sektor riil. Kegiatan on boarding ini diharapkan bisa meningkatkan skalabilitas usaha UMKM melalui kerjasama dengan pelaku e-commerce. Dalam rangka penguatan regulasi, Bank Indonesia juga tengah menyiapkan ketentuan terkait inovasi teknologi sistem pembayaran sebagai penyempurnaan ketentuan teknologi finansial dan regulatory sandbox. Penyempurnaan ketentuan lebih difokuskan pada sisi pengembangan inovasi melalui uji coba Regulatory Sandbox, baik yang diinisiasi pelaku TekFin maupun Bank Indonesia. Penanganan sistem pembayaran dilakukan Bank Indonesia melalui edukasi, konsultasi, dan fasilitasi. Edukasi dengan memberikan pemahaman pada konsumen mengenai produk sistem pembayaran melalui berbagai media. Konsultasi dengan memberikan pemahaman pada konsumen dan penyelenggara apabila terdapat permasalahan dalam penggunaan jasa sistem pembayaran melalui tatap muka, telepon, email, surat, atau media lain. Sedangkan fasilitasi dengan upaya penyelesaian pengaduan konsumen yang mengandung unsur sengketa keperdataan dengan cara memanggil, mempertemukan, mendengar, dan memediasi penyelenggara dengan konsumen. pengaduan konsumen jasa 3.3.1.3. Perlindungan Konsumen a. Penguatan Perlindungan Konsumen Indonesia menyusun konsep Selama 2018, Bank framework perlindungan konsumen. penyempurnaan Dalam penyempurnaan framework tersebut diusulkan penguatan fungsi perlindungan konsumen, yaitu fungsi pengaturan dan kebijakan, pengawasan dan pembinaan, penanganan pengaduan, edukasi serta literasi. Penyempurnaan terhadap framework diharapkan dapat menjadi arah penguatan fungsi perlindungan konsumen Bank Indonesia ke depan. terhadap Bank juga mengembangkan pengaduan konsumen secara online. Bank Indonesia menyediakan pengaduan konsumen secara online berupa form pengaduan konsumen online di website resmi Bank Indonesia. Saat ini Bank Indonesia sedang melakukan pengembangan aplikasi pengaduan konsumen secara online. Indonesia Sampai Triwulan IV 2018, Bank Indonesia menerima total pengaduan konsumen sebanyak 2.819 pengaduan, meningkat 34% dari total pengaduan pada periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 2.109 pengaduan. Pengaduan masih didominasi permasalahan Kartu Kredit, sebanyak 1.974 pengaduan, 70% dari total pengaduan. permasalahan Kartu ATM/Debet Sementara itu, 95
menjadi kasus pengaduan kedua terbanyak, dengan 386 pengaduan, 14% dari total pengaduan. Seluruh pengaduan yang diterima ditindaklanjuti melalui edukasi (2.479 pengaduan), konsultasi (329 pengaduan), serta fasilitasi (11 pengaduan). Bank Indonesia juga terus berupaya untuk mengutamakan perlindungan konsumen dalam peningkatan akses layanan masyarakat berpendapatan rendah terhadap keuangan formal. Hal ini sejalan dengan Strategi Nasional Keuangan inklusif 2019 adalah 75% banked people, dengan sasaran 40% masyarakat berpendapatan rendah, pelaku usaha mikro dan kecil, dan lintas kelompok. Dalam SNKI tersebut, Bank Indonesia berada dalam Kelompok Kerja Perlindungan Konsumen. Inklusif (SNKI). Target keuangan a. Koordinasi dengan Pemerintah dalam perencanaan, pencetakan, dan pemusnahan uang Koordinasi dengan pemerintah terkait pengelolaan berdasarkan Nota uang Rupiah Kesepahaman antara Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan10. Selain itu, pengelolaan uang Rupiah diatur dalam peraturan Bank Indonesia mengenai Pengelolaan Uang Rupiah11. P dilakukan Pada Triwulan IV 2018, dalam rangka penguatan regulasi, Bank Indonesia meningkatkan governance dengan menyempurnakan ketentuan pengelolaan uang Rupiah. Ketentuan yang diterbitkan adalah sebanyak terkait pengiriman uang Rupiah, pengedaran uang Rupiah, dan pencetakan uang Rupiah, serta lima petunjuk teknis operasional pengelolaan uang Rupiah. tiga peraturan pelaksanaan 3.3.2. Kebijakan Pengelolaan Uang Rupiah Bank Indonesia menjaga integritas uang Rupiah sebagai kedaulatan Negara, menguatkan distribusi uang Rupiah ke pulau-pulau terluar Indonesia sekaligus menegaskan komitmen penanggulangan tindak pidana uang Rupiah. Pengelolaan uang rupiah bersandar pada tiga pilar, yaitu (i) ketersediaan uang yang berkualitas dan terpercaya, (ii) distribusi dan pengolahan uang yang aman dan optimal, serta (iii) layanan kas yang prima. Kebijakan Bank Indonesia diarahkan untuk menguatkan ketiga pilar tersebut untuk mencapai salah satu misi Bank Indonesia yakni memenuhi kebutuhan uang Rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi layak edar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, Indonesia menyusun Estimasi Kebutuhan Uang (EKU), sesuai amanat Undang-Undang tentang Mata Uang. EKU merupakan perhitungan proyeksi kebutuhan uang Rupiah meliputi jumlah dan komposisi pecahan, baik untuk wilayah Kantor Pusat Bank Indonesia (KPBI) maupun Kantor Perwakilan Dalam Negeri Bank Indonesia (KPwBI) dalam periode tertentu. EKU digunakan sebagai acuan Bank Indonesia untuk menetapkan kebijakan strategis penetapan rencana pencetakan uang Rupiah serta kebutuhan bahan baku uang Rupiah. Kebijakan strategis ini mencakup pemenuhan permintaan uang kartal di masyarakat, mengganti uang Rupiah yang tidak layak edar (UTLE), serta menjaga kecukupan kas Bank Indonesia. secara berkala Bank Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia secara periodik melakukan evaluasi dan review dengan asumsi mempertimbangkan perkembangan makroekonomi. Selama 2018, Bank Indonesia melakukan review EKU tahun 2018 khususnya terkait kebutuhan uang periode Natal dan akhir tahun 2018. 3.3.2.1. Ketersediaan Uang Rupiah Ketersediaan uang yang berkualitas dan terpercaya merupakan pilar pertama pengelolaan uang Rupiah. Selama Triwulan IV 2018 dan tahun 2018, Bank Indonesia melakukan kegiatan sebagai berikut: Bank Indonesia terus berkomitmen menyediakan uang layak edar bagi masyarakat, berupa uang Rupiah asli yang memenuhi persyaratan standar kualitas yang ditetapkan Bank Indonesia. Komitmen menyediakan uang yang layak edar di masyarakat diwujudkan antara lain dengan melakukan pemusnahan uang yang tidak layak edar secara berkala. 10 Nota Kesepahaman Nomor tentang Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka Perencanaan dan Pencetakan, serta Pemusnahan Uang Rupiah 11 Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/7/PBI/2012 tentang Pengelolaan Uang Rupiah dan Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia (PDG) Nomor 14/13/PDG/2012 tentang Pengelolaan Uang Rupiah 96
Selama 2018, Bank Indonesia juga menyampaikan informasi jumlah dan nilai nominal uang Rupiah yang dimusnahkan pada setiap triwulannya ke Kementerian Keuangan sebagaimana amanat undang-undang. Selanjutnya, Bank Indonesia juga akan menerbitkan Peraturan Bank Indonesia mengenai jumlah dan nilai nominal uang Rupiah yang dimusnahkan selama 2018 dan menyampaikan informasi pemusnahan uang Rupiah periode Triwulan IV 2018 ke Kementerian Keuangan pada Januari 2019. b. Kerja sama pencetakan uang Rupiah dengan Perusahaan Umum Pencetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) Bank Indonesia melakukan pencetakan uang Rupiah berdasarkan rencana cetak tahunan. Rencana tersebut mencakup rencana jumlah nominal dan jumlah lembar untuk uang Rupiah kertas, serta rencana jumlah nominal dan keping untuk uang Rupiah logam. Sesuai amanat UU Mata Uang, pencetakan uang Rupiah dilaksanakan di dalam negeri dengan menunjuk badan usaha milik negara (BUMN) sebagai pelaksana pencetakan uang Rupiah. Saat ini, Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) merupakan satu-satunya BUMN yang mencetak uang Rupiah. Bank Indonesia terus meningkatkan kerja sama dengan Perum Peruri untuk menjamin pencetakan uang Rupiah dilakukan sesuai rencana yang ditetapkan. Selama Triwulan IV 2018, Bank Indonesia melakukan pencetakan uang Rupiah senilai Rp125,4 triliun terdiri dari uang Rupiah kertas senilai Rp125,3 triliun dan uang Rupiah logam senilai Rp70,0 miliar. Secara tahunan, realisasi cetak uang Rupiah pada 2018 tercatat senilai Rp251,2 triliun terdiri atas uang Rupiah kertas senilai Rp 251,1 triliun dan uang Rupiah logam senilai Rp169,0 miliar. c. Pencabutan dan Penarikan Uang Rupiah uang Rupiah. Pelaksanaan pencabutan dan penarikan uang Rupiah dilakukan melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Dalam jangka waktu tertentu, uang Rupiah yang ditarik dari peredaran dapat ditukarkan dengan uang Rupiah layak edar. Jangka waktu penukaran sesuai UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, adalah 10 tahun setelah uang dinyatakan dicabut dan ditarik dari peredaran. Dalam lima tahun pertama, penukaran dapat dilakukan di perbankan dan Bank Indonesia. Sedangkan, selama periode lima tahun berikutnya, penukaran hanya dapat dilakukan di Bank Indonesia. Apabila jangka waktu penukaran sudah terlampaui, maka uang tersebut tidak dapat ditukarkan kembali. Sampai dengan akhir Triwulan IV 2018 terdapat 19 jenis pecahan uang kertas dan lima jenis pecahan uang logam yang ditarik dari peredaran, dan masih dapat ditukarkan dengan uang Rupiah layak edar. Seluruh pecahan uang Rupiah kertas yang ditarik dari peredaran hanya dapat ditukarkan di Bank Indonesia. Pada 30 Desember 2018, empat pecahan uang Rupiah ditarik dari peredaran dan batas waktu penukarannya sudah habis. Keempat pecahan tersebut adalah pecahan Rp100.000 TE 1999, Rp50.000 TE 1999, Rp20.000 TE 1998 dan Rp10.000 TE 1998. Penarikan keempat pecahan uang tersebut mempertimbangkan pecahan tersebut telah lama beredar. Selain itu, pecahan dengan nilai yang sama sudah beredar di masyarakat untuk menggantikan keempat pecahan tadi, dengan desain yang berbeda. Dalam melayani masyarakat untuk menukarkan pecahan uang yang ditarik dari peredaran, Bank Indonesia membuka layanan kas pada sabtu dan minggu di seluruh kantor Bank Indonesia. Respons masyarakat terhadap layanan penukaran ini cukup baik. Pencabutan dan penarikan uang Rupiah merupakan rangkaian kegiatan untuk menetapkan uang Rupiah tidak lagi berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah NKRI. Tujuan pencabutan dan penarikan uang Rupiah dari peredaran adalah untuk mencegah dan menekan peredaran uang Rupiah palsu serta menyederhanakan komposisi dan emisi pecahan Pada Triwulan IV, tercatat senilai Rp15,5 miliar uang Rupiah dalam berbagai pecahan sudah ditukarkan ke Bank Indonesia. Jumlah tersebut terdiri atas uang Rupiah kertas senilai Rp15,5 miliar atau sebanyak 345.704 bilyet dan uang Rupiah logam senilai Rp31.250 atau sebanyak 1.250 keping. Selanjutnya, 97
Tabel 3.5. Pecahan Uang Rupiah yang Berakhir Batas Waktu Penukaran Tahun 2018 Pecahan Gambar	Uang Gambar	Depan Gambar	Belakang Rp10.000 TE 1998 Pahlawan Nasional Tjut Njak Dhien Segara Anak Rp20.000 TE 1998 Pahlawan Nasional Ki Hadjar Dewantara Kegiatan Belajar Rp50.000 TE 1999 Pahlawan Nasional W.R. Soepratman Pengibaran Bendera Rp100.000 TE 1999 Pahlawan Proklamator Dr. Ir. Soekarno dan Dr. H. Mohammad Hatta Gedung MPR RI / DPR RI uang Rupiah yang tidak berlaku itu dimusnahkan Bank jumlah uang yang ditarik dari peredaran dan ditukarkan ke Bank Indonesia selama tahun 2018 senilai Rp28,6 miliar, terdiri atas uang Rupiah kertas senilai Rp28,6 miliar atau sebanyak 591.117 bilyet dan uang Rupiah logam senilai Rp271.875 atau sebanyak 10.845 keping. Indonesia. Secara tahunan, Republik Indonesia khususnya mengenai modus operandi pemalsuan uang Rupiah dan tindak pidana di sistem pembayaran. Selain itu, edukasi juga dilakukan kepada akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat umum. 2) Publikasi mengenai ciri keaslian uang Rupiah d. Pencegahan terhadap tindak pidana kejahatan mata uang Rupiah Peredaran uang Rupiah palsu merupakan tantangan yang dihadapi Bank Indonesia. Peredaran uang Rupiah palsu secara langsung merugikan masyarakat, karena tidak ada penggantian terhadap uang palsu yang tanpa sengaja diterima masyarakat. Peredaran uang palsu juga berpotensi mengganggu kestabilan ekonomi nasional dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap uang Rupiah. 1) Sosialisasi dan Edukasi Publik mengenai Ciri Keaslian Uang Rupiah Bank Indonesia konsisten melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi publik mengenai ciri (CIKUR). Publikasi keaslian uang Rupiah dilakukan pula melalui media massa baik media elektronik dan media cetak, maupun media sosial. Bank Indonesia juga meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai CIKUR sehingga dapat mempersempit ruang gerak peredaran uang palsu. Bank Indonesia memperkuat kegiatan sosialisasi dan edukasi secara langsung pada masyarakat, dengan menerbitkan publikasi mengenai uang Rupiah guna menjangkau target masyarakat yang lebih luas. Publikasi dilakukan melalui media massa, baik media elektronik (TV Bandara, TV Stasiun Kereta, bioskop, radio), media cetak (buku, majalah, koran), maupun melalui media sosial. Publikasi mengenai uang Rupiah dilakukan pula dalam bentuk Iklan Layanan Masyarakat (ILM). Iklan ini dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu Pengelolaan Uang Rupiah, Ciri-Ciri Keaslian Uang Rupiah dan Cara Merawat Rupiah. Pada Triwulan IV 2018, publikasi ILM CIKUR dilakukan melalui media luar ruang (commuterline) dan media massa, baik media elektronik (televisi), media cetak (buku, majalah, koran nasional), maupun secara viral melalui media sosial seperti juga Youtube dan Twitter. Bank mempublikasikan secara online melalui minisite Rupiah pada website resmi Bank Indonesia bi.go.id). Publikasi CIKUR juga dilakukan melalui video Edukasi Rupiah dan buku Cerita Anak Seri "Aku Cinta Rupiah". Selain mempersiapkan Indonesia Selama tahun 2018, kegiatan sosialisasi dan edukasi uang Rupiah dilakukan pada Kepolisian 98
ILM, pada Triwulan IV 2018 Bank Indonesia juga melakukan pemasangan iklan 3D di beberapa majalah. uang palsu. Pemberian keterangan ahli dilakukan pegawai Bank Indonesia, baik di Pengadilan maupun di Kepolisian pada kasus tindak pidana pemalsuan uang Rupiah. 3) Hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti uang Rupiah yang diduga palsu dari kepolisian pemeriksaan Bank laboratorium terhadap barang bukti uang Rupiah yang diduga palsu atas dasar permintaan Kepolisian. Hasil pemeriksaan laboratorium menjadi salah satu alat bukti utama Kepolisian untuk melakukan penuntutan hukum yang akan diserahkan kepada Kejaksaan. Selama 2018, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan laboratoris terhadap uang Rupiah yang diduga palsu dengan barang bukti sebanyak 82.221 bilyet, terdiri atas pecahan Rp100.000 sebanyak 80.149 bilyet, pecahan Rp50.000 sebanyak 1.427 bilyet, pecahan Rp20.000 sebanyak 565 bilyet, pecahan Rp10.000 sebanyak 20 bilyet dan pecahan Rp5.000 sebanyak 60 bilyet. Indonesia melakukan Selama 2018, Bank Indonesia memberikan keterangan ahli pada penegak hukum terkait keaslian uang Rupiah di wilayah Jabodetabek dengan total barang bukti uang Rupiah yang diragukan keasliannya sebanyak 82.221 bilyet. Hasil putusan pengadilan kasus tindak pidana pemalsuan uang Rupiah dan pengedaran uang Rupiah palsu memberikan sanksi pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama sembilan tahun. 3.3.2.2. Distribusi dan Pengolahan Uang Distribusi dan pengolahan uang yang aman dan optimal merupakan pilar kedua pengelolaan uang Rupiah. Terkait penguatan pilar ini, Bank Indonesia melakukan kegiatan sebagai berikut: sebagai upaya meningkatkan Selanjutnya, koordinasi penanggulangan uang palsu dengan aparat penegak hukum, Bank Indonesia menyusun Koordinasi Petunjuk Penanganan Tindak Pidana Terhadap Uang Rupiah. Petunjuk teknis ini memberikan pedoman bagi Bank Indonesia dan aparat penegak hukum sehingga terjadi keseragaman tindakan dalam penanganan tindak pidana terhadap uang Rupiah, termasuk pencatatan data uang palsu pada aplikasi BI-CAC. Pencatatan ini merupakan faktor penting dalam mendukung terwujudnya sentra database uang palsu nasional. Berdasarkan data laboratorium BI-CAC, mayoritas temuan uang palsu hasil pengungkapan kasus terjadi di daerah yang memiliki aktivitas ekonomi tinggi, yaitu di Pulau Jawa dan beberapa daerah besar di luar Pulau Jawa. Teknis 4) Pemberian keterangan ahli dalam tindak pidana uang Rupiah palsu Bank Indonesia sebagai lembaga yang berwenang untuk menentukan keaslian uang Rupiah, memberikan dukungan penegakan hukum berupa pemberian keterangan ahli uang Rupiah. Hal ini dilakukan Bank Indonesia sebagai wujud nyata penerapan langkah represif penanganan kasus a. Peningkatan persediaan uang Rupiah di Kantor Pusat maupun di seluruh Kantor Perwakilan Dalam Negeri Bank Indonesia. Kegiatan distribusi uang Rupiah ke seluruh Indonesia merupakan tugas Bank Indonesia dalam menjaga ketersediaan uang Rupiah dalam jumlah yang cukup, tepat waktu dan kualitas yang layak edar. Mekanisme distribusi uang Rupiah dilakukan dari Kantor Pusat Bank Indonesia ke Kantor Perwakilan Bank Indonesia di daerah, baik secara langsung maupun melalui Depo Kas (DK), dengan mempertimbangkan efisiensi jalur distribusi dan ketersediaan moda transportasi. DK merupakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang berfungsi sebagai jangkar distribusi bagi Kantor Perwakilan Bank Indonesia lain yang berada di bawah koordinasinya. Saat ini terdapat 12 DK, yaitu empat DK di wilayah Sumatera (Medan, Pekanbaru, Palembang, dan Bandar Lampung), tiga DK di wilayah Jawa (Bandung, Semarang, dan Surabaya), dua DK di wilayah Kalimantan (Banjarmasin dan Balikpapan), serta tiga DK di wilayah Sulampua Bali Nusra (Denpasar, Makassar, dan Manado). Sedangkan, empat Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang mendapatkan kiriman langsung adalah Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Banten dan Cirebon. 99
Gambar 3.1. Jalur Distribusi Uang Rupiah oleh Bank Indonesia Moda transportasi utama dalam kegiatan distribusi uang adalah melalui darat (truk, kontainer dan kereta api) dan laut (kapal barang dan kapal penumpang). Dalam kondisi juga tertentu, Bank menggunakan moda transportasi udara (pesawat) untuk melakukan distribusi uang. Indonesia Bank Indonesia terus meningkatkan kerja sama dengan berbagai instansi penyedia moda transportasi (KAI), PT antara Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni), dan penyedia jasa angkutan transportasi lainnya (PT Silkargo). Selain itu, Bank Indonesia juga berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia - Angkatan Laut (TNI-AL) dalam penyediaan pengawalan dan pengamanan jalur distribusi uang dan layanan kas di seluruh wilayah Indonesia. lain PT Kereta Api Indonesia Selama Triwulan IV 2018, realisasi net distribusi uang Rupiah mencapai Rp74,2 triliun dalam berbagai (remise) pecahan, terdiri atas pengiriman uang senilai Rp83,9 triliun dan pengembalian uang (retur) senilai Rp9,7 triliun. Realisasi net distribusi uang tersebut meningkat 62,2% (qtq) dibanding triwulan sebelumnya yang tercatat senilai Rp45,7 triliun. Kenaikan tersebut seiring dengan kebutuhan uang perbankan dan masyarakat untuk pemenuhan hari raya Natal dan akhir tahun 2018. b. triliun. Pangsa terbesar pengiriman uang ke Kantor Perwakilan Bank Indonesia ditujukan ke wilayah Sumatera senilai Rp20,6 triliun, diikuti wilayah Sulampua Bali Nusra senilai Rp14,6 triliun, Jawa non Kantor Pusat senilai Rp8,9 triliun, dan Kalimantan triliun. Sedangkan pengembalian senilai Rp7,5 uang (retur) selama Triwulan IV dilakukan Depo Kas Bandung senilai Rp4,8 triliun, Depo Kas Semarang senilai Rp2,1 triliun dan Depo Kas Denpasar senilai Rp1,1 triliun. Selain itu, Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang melakukan retur yaitu Provinsi Lampung senilai Rp800 miliar, Cirebon senilai Rp550 miliar, Provinsi Kalimantan Barat senilai Rp100 miliar, dan Provinsi Banten senilai Rp 300 miliar. Seiring peningkatan kebutuhan uang perbankan dan masyarakat, kegiatan distribusi uang selama Triwulan IV 2018 dilakukan sebanyak 81 kali pengiriman. Jumlah ini meningkat 14,1% dibanding triwulan sebelumnya, yang tercatat sebanyak 71 kali pengiriman. Kegiatan tersebut menggunakan moda distribusi uang transportasi kereta api sebanyak enam kali, kapal penumpang sebanyak 14 kali, kapal barang sebanyak 15 kali, dan truk milik Bank Indonesia sebanyak 46 kali. Implementasi Peraturan Bank Indonesia mengenai penyelenggara jasa pengolahan uang Rupiah Berdasarkan wilayah, pengiriman uang (remise) senilai Rp83,9 triliun tersebut sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan kantor Perwakilan Bank Indonesia yaitu senilai Rp51,6 triliun, sedangkan untuk Kantor Pusat Bank Indonesia sebesar Rp32,3 Peran Bank Indonesia dalam mengedarkan uang Rupiah ke masyarakat tidak dapat dipisahkan dari peran serta Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah (PJPUR). Bank Indonesia pun menerbitkan peraturan tentang Penyelenggara Jasa Pengolahan 100
Uang Rupiah12. Peraturan ini memberikan legalitas terhadap kegiatan usaha pengolahan uang Rupiah yang dilakukan lembaga nonbank, sekaligus menjadi standardisasi sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengolahan uang Rupiah. Secara umum, peraturan ini bertujuan menjaga pertumbuhan industri dan menciptakan persaingan usaha yang sehat. uang melalui Kas Keliling selama 2018 mencapai Rp1,9 triliun, turun 23,2% (yoy) dari tahun 2017 yang mencapai Rp2,5 triliun. Penurunan tersebut disebabkan sebagian kegiatan kas keliling Bank Indonesia digantikan perbankan termasuk di wilayah Kas Titipan. b. Perluasan jaringan Kas Titipan di daerah yang sulit izin Selama 2018, Bank operasional pada 26 PJPUR dan persetujuan pembukaan terhadap 312 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Indonesia memberikan Melalui peraturan Indonesia mampu ini, Bank melakukan pengawasan kualitas pengolahan uang yang dilakukan PJPUR sehingga kualitas uang yang beredar sesuai standar yang ditetapkan. Sarana dan prasarana yang digunakan PJPUR juga sudah memiliki standar sesuai persyaratan Bank Indonesia. Selain terhadap itu, memudahkan pengawasan PJPUR untuk meminimalisasi peredaran uang palsu. atau belum terjangkau oleh layanan Bank Indonesia. Dalam menjalankan tugas mengedarkan uang Rupiah ke seluruh pelosok wilayah Indonesia, Bank Indonesia bersinergi dengan lembaga dan institusi lainnya, terutama perbankan melalui program Jaringan Distribusi Uang Rupiah (Centralized Cash Network Planning). Salah satu kebijakan reformasi layanan kas untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia yaitu percepatan pembentukan Kas Titipan di wilayah yang belum terjangkau Bank Indonesia secara langsung. Kas Titipan adalah kegiatan penyediaan uang Rupiah milik Bank Indonesia yang dititipkan ke salah satu bank untuk mencukupi persediaan kas bank-bank guna memenuhi kebutuhan masyarakat di suatu wilayah/daerah tertentu. 3.3.2.3. Layanan Kas Prima Layanan kas yang prima merupakan pilar ketiga pengelolaan uang Rupiah. Terkait penguatan pilar ini, Bank Indonesia melakukan kegiatan sebagai berikut: a. Layanan Kas Keliling Bank Indonesia terus mengoptimalkan layanan kas keliling untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum terjangkau layanan kas Bank Indonesia atau tidak memiliki akses perbankan. Bentuk layanan berupa penukaran uang layak edar dan penggantian layak edar, yang dilakukan secara uang wholesale (pada perbankan) dan/atau retail (bagi masyarakat umum). tidak Selama Triwulan IV 2018, jumlah penukaran uang melalui Kas Keliling mencapai Rp383,9 miliar. Jumlah tersebut meningkat 13,7% (qtq) dibanding triwulan sebelumnya senilai Rp337,5 miliar. Secara spasial, jumlah nominal penukaran uang melalui Kas Keliling tertinggi di wilayah Jawa dengan pangsa 35,9% dan wilayah Sulampua dengan pangsa 28,2%. Diikuti Sumatera (18,6%), Kalimantan (11,0%) dan Balinusra (6,3%). Secara tahunan, jumlah penukaran Selama triwulan laporan maupun selama 2018 tidak terdapat pembukaan baru Kas Titipan Bank Indonesia. Sampai akhir 2018 seluruh Kas Titipan Bank Indonesia berjumlah 113. Jumlah ini lebih kecil dibanding akhir 2017 yang berjumlah 114 kantor. Pengurangan disebabkan adanya penutupan Kas Titipan Gorontalo pada Juni 2018. Penutupan dilakukan dengan pertimbangan beroperasinya kegiatan layanan kas di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo. Secara keseluruhan, kerja sama Bank Indonesia dengan bank pengelola Kas Titipan dilaksanakan dengan 50 kantor cabang Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan 63 kantor cabang Bank Pembangunan Daerah (BPD). Bank BUMN yang menjalin kerja sama dengan Bank Indonesia sebagai Bank Pengelola Kas Titipan yaitu Bank Mandiri sebanyak 10 kantor cabang, Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebanyak 19 kantor cabang, dan Bank Negara Indonesia (BNI) sebanyak 21 kantor cabang. Sampai akhir 2018, jumlah bank peserta Kas Titipan sebanyak 869 kantor bank, terdiri atas 113 kantor bank sebagai Bank Pengelola dan 756 kantor bank sebagai Bank Peserta. 12 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/15/PBI/2016 tentang Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah 101
Gambar 3.2. Peta Lokasi Kas Titipan Bank Indonesia Selama Triwulan IV 2018, jumlah penarikan uang Rupiah melalui Kas Titipan mencapai Rp39,9 triliun, meningkat 34,9% (qtq) dibanding triwulan sebelumnya Rp29,5 triliun. Kenaikan dipengaruhi siklus musiman meningkatnya kebutuhan uang kartal pada Natal dan akhir tahun 2018. Secara tahunan, total penarikan uang Rupiah melalui Kas Titipan selama 2018 mencapai Rp129,7 triliun, meningkat 10,2% (yoy) dibanding tahun sebelumnya Rp117,7 triliun. Berdasarkan wilayah, selama Triwulan IV 2018, penarikan uang Rupiah tertinggi dilakukan perbankan wilayah Sumatera senilai Rp12,9 triliun dengan pangsa 32,4% dan wilayah Sulampua senilai Rp8,3 triliun dengan pangsa 20,7%. Diikuti Kalimantan senilai Rp8,2 triliun dengan pangsa 20,7%, Jawa senilai Rp7,5 triliun dengan pangsa 18,8%, dan Bali Nusra senilai Rp3,0 triliun dengan pangsa 7,4%. Berdasarkan transaksi kas kelompok bank di Kas Titipan, selama triwulan laporan, penarikan uang Bank Persero mencapai Rp16,8 triliun atau 42,3% dari seluruh penarikan melalui Kas Titipan. Penarikan Bank Pembangunan Daerah (BPD) tercatat Rp23,0 triliun, atau 57,7% dari seluruh penarikan melalui Kas Titipan. Penarikan uang kartal tertinggi terjadi di Kas Titipan yang dikelola BNI yakni mencapai Rp7,9 triliun, diikuti BRI Rp5,4 triliun dan Bank Mandiri Rp3,4 triliun. Sedangkan di kelompok BPD, penarikan uang kartal tertinggi terjadi di Kas Titipan yang dikelola BPD Jawa Timur mencapai Rp3,4 triliun, kemudian diikuti BPD Sulawesi Selatan dan Barat Rp2,7 triliun dan BPD Kalimantan Timur dan Utara Rp2,3 triliun. Miliar Rp 9.000 20,7% 32,4% 8.000 7.000 7,4% 6.000 5.000 20,7% 18,8% 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Sumatera Jawa Kalimantan Bali Nusra Sulampua BNI BRI BPD Jatim B.Mandiri BPD Sulselbar BPD Kaltimtara BPD Kalbar BPD Kalbar Babel BPD NTT BPD Jabar & Banten Grafik 3.7. Pangsa Penarikan Uang Rupiah melalui Kas Titipan Berdasarkan Wilayah pada Triwulan IV 2018 Grafik 3.8. Penarikan Uang Rupiah dalam rangka Kas Titipan Berdasarkan Bank Pengelola dan Jumlah Kantor pada Triwulan IV 2018 102
Indonesia melakukan pengawasan secara Bank langsung guna memastikan penyelenggaraan Kas Titipan sesuai ketentuan yang ditetapkan. Bank Indonesia tidak (offsite). Pengawasan onsite dilakukan langsung melalui kunjungan langsung ke bank pengelola Kas Titipan dan melakukan penelitian dokumen, observasi, dan diskusi terkait pelaksanaan pengelolaan Kas Titipan. Pengawasan offsite dilakukan melalui analisa terhadap laporan yang disampaikan Bank Pengelola ke Bank Indonesia. juga melakukan pengawasan 250 200 150 100 50
Triliun Rp % pertumbuhan (qtq) 160% 120% 80% 40% 0% 40% 80% 1 2 3 2015 4 1 2 3 2016 4 1 2 3 2017 4 1 2 3 2018 4 Selama Triwulan IV 2018, Bank Indonesia melakukan pengawasan onsite ke 32 kantor Kas Titipan, yaitu 12 Kas Titipan di wilayah Sumatera, satu Kas Titipan di wilayah Jawa, empat Kas Titipan di wilayah Bali dan Nusa Tenggara (Balinusra), tiga Kas Titipan di wilayah Kalimantan, dan 12 Kas Titipan di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua). Pengawasan onsite meliputi pemeriksaan fisik uang di Kas Titipan (cash opname), kesesuaian penyelenggaraan Kas Titipan Bank Pengelola terhadap kesepakatan dalam perjanjian, serta kelengkapan sarana dan prasarana di area pengolahan uang sebagai penunjang operasional Kas Titipan. Penyetoran uang % pertumbuhan (sisi kanan) Grafik 3.10. Jumlah Penyetoran Uang Rupiah oleh Bank perbankan dari Bank Indonesia meningkat signifikan. Sebaliknya, uang yang disetor ke Bank Indonesia mengalami penurunan. Jumlah uang yang ditarik perbankan mencapai Rp158,2 triliun, meningkat 56,2% (qtq) dari periode sebelumnya Rp101,3 triliun. Sementara jumlah uang yang disetorkan perbankan menurun 27,2% (qtq) menjadi Rp122,7 triliun dari triwulan sebelumnya Rp168,5 triliun. Selanjutnya pengawasan offsite mencakup pelaporan administrasi secara harian. Pelaporan ini mencakup mutasi dan likuiditas perbankan, laporan bulanan yang mencakup saldo kas titipan, penyetoran/penarikan, Transaksi Uang Kartal Antar Bank (TUKAB), proyeksi likuiditas, dan pembayaran polis asuransi, serta laporan insidental yang meliputi laporan perubahan terkait pengelolaan Kas Titipan. Secara tahunan, perbankan melakukan penarikan uang dari Bank Indonesia senilai Rp593,2 triliun, meningkat 5,8% (yoy) dari tahun sebelumnya senilai Rp560,6 triliun. Sebaliknya, perbankan melakukan penyetoran uang ke Bank Indonesia mencapai Rp626,3 triliun, meningkat 12,9% dibanding 2017 senilai Rp554,9 triliun. d. Kerja sama untuk memperluas cakupan kegiatan penukaran uang Rupiah kepada masyarakat. c. Layanan Penarikan dan Penyetoran oleh Perbankan 250 Seiring peningkatan aktivitas ekonomi domestik menjelang Hari Raya Natal dan akhir tahun 2018, pada triwulan laporan, jumlah uang yang ditarik Triliun Rp % pertumbuhan (qtq) 200% 160% Bank Indonesia juga meningkatkan kerja sama dengan lembaga lain untuk memperluas cakupan penukaran uang Rupiah. Selama tahun 2018, dilakukan kegiatan Kas Keliling di wilayah 3T (Terpencil, Terluar, dan Terdepan) bekerja sama dengan TNI-AL menjangkau 32 pulau 3T di wilayah Indonesia antara lain Pulau Marore, Pulau Kawaluso, Pulau Jamdena, Pulau Leti, Pulau Sarappolompo, dan Pulau Podangpodang. 200 120% 150 80% 100 40% 0% 50 40%
80% 1 2 3 2015 4 1 2 3 2016 4 1 2 3 2017 4 1 2 3 2018 4 Penarikan uang % pertumbuhan (sisi kanan) Grafik 3.9. Jumlah Penarikan Uang Rupiah oleh Bank 103
Representasi	Bank	Indonesia	dalam	Committee on Payments	and	Market	Infrastructure Dalam rangka meningkatkan peran Indonesia dalam kancah internasional sehingga dapat memperjuangkan kepentingan ekonomi nasional, Bank Indonesia senantiasa berperan aktif dan memberikan kontribusi dalam kerja sama dan keanggotaan internasional. Pada bidang pasar keuangan, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menjadi anggota Committee on Payments and Market Infrastructure. Keanggotaan ini berdampak pada penguatan infrastruktur pasar keuangan di Indonesia. Infrastruktur pasar keuangan atau Financial Market Infrastructures (FMIs) yang memfasilitasi kliring, setelmen dan pencatatan transaksi keuangan memiliki peran kritikal dalam mendukung stabilitas sistem keuangan. FMI juga mengkonsentrasikan risiko sehingga apabila tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan contagion effect, terutama pada kondisi pasar yang tidak stabil. Krisis keuangan global 2008 semakin mendudukkan pentingnya penyelenggaraan FMI yang berbasis manajemen risiko yang baik. Menjawab tantangan tersebut, Committee on Payments and Market Infrastructure (CPMI) dan International Organization of Securities Commissions (IOSCO) menerbitkan Principles for Financial Market Infrastructures (PFMI) pada 2012 sebagai standar internasional FMI. Sebagai anggota CPMI sejak Maret 2018, Bank Indonesia berhasil menjadi Anggota CPMI pada bulan Maret 2018. Sebagai Anggota standard setting penyusun CPMI, maka Bank Indonesia wajib menyertakan PFMI ke dalam kerangka pengaturan dan kebijakan yang disusun, serta memenuhi seluruh principles dan responsibilities pada PFMI. Selain itu, Bank Indonesia terus bersinergi mendukung otoritas lainnya yang berwenang terhadap FMI di Indonesia untuk turut menerapkan PFMI secara penuh. . PFMI merupakan harmonisasi dan penguatan dari 3 (tiga) standar yaitu: (i) Core principles for Systemically Important Payment Systems (CPSIPS), (ii) Recommendations for Securities Settlement Systems (RSSS), dan (iii) Recommendations for Central Counterparties (RCCP). Dalam hal ini, Financial Stability Board (FSB) mendukung PFMI sebagai salah satu dari 12 standar utama untuk ketahanan sistem keuangan. PFMI terdiri dari 24 principles dan 5 responsibilities. Principles berlaku terhadap 5 (lima) jenis FMI yaitu Systemically Important Payment System (SIPS), Central Securities Depository (CSD), Securities Settlement System (SSS), Central Counterparties (CCP) dan Trade Repository (TR). Sebagian besar principles berlaku terhadap semua jenis FMI, namun, beberapa prinsip hanya terkait dengan jenis FMI tertentu. Sementara itu, Responsibilities berlaku terhadap otoritas yang berperan sebagai regulator dan pengawas dari FMI. Adapun 24 prinsip FMI adalah: legal basis, governance, risk framework, credit risk, collateral, margin, liquidity risk, settlement, finality, money settlement, physical deliveries, central securities, depositories, exchange of value settlement system, participant default procedure, segreration, general risk, custody and investment risk, operational risk, access and participation requirement, tiered participation, FMI links, efficiency, communication, disclosure of rules, dan disclosure of market data. Di Indonesia, terdapat 4 (empat) FMI yaitu: (1) Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (Sistem BI-RTGS) yang merupakan SIPS, (2) Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS) yang merupakan CSD dan SSS; (3) C-BEST yang merupakan CSD dan SSS; dan (4) E-CLEARS yang merupakan CCP. Keempat FMI tersebut berada di bawah kewenangan dua otoritas, yaitu Bank Indonesia untuk Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk C-BEST dan E-CLEARS. PFMI merupakan acuan dalam Peraturan Bank Indonesia terkait Penyelenggaran dan Pengawasan SPBI13. Evaluasi terhadap tingkat pemenuhan PFMI oleh Bank Indonesia, baik sebagai penyelenggara, regulator dan pengawas dilaksanakan secara berkala. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, CPMI-IOSCO telah menetapkan nilai tertinggi bagi Bank Indonesia pada aspek regulatory framework. Hal ini berarti Bank Indonesia telah memenuhi seluruh prinsip relevan dan responsibilities PFMI dalam peraturan Bank Indonesia. Ke depan, Bank Indonesia akan terus berkoordinasi dengan otoritas lainnya untuk menyiapkan implementasi PFMI secara penuh. 13 Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika dan PBI No.18/9/PBI/2016 tentang Pengaturan dan Pengawasan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah 104
Bank	Indonesia	Regional	Counterfeit	Analysis	Center	(BI-RCAC) Bank Indonesia senantiasa meningkatkan integritas Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk menguatkan upaya penanggulangan uang palsu. Bank Indonesia mengimplementasi upaya tersebut dengan meningkatkan layanan laboratorium Bank Indonesia Counterfeit Analysis Center (BI-CAC) di daerah. Realisasinya dilakukan dengan membuka laboratorium Bank Indonesia Regional Counterfeit Analysis Center (BI- RCAC) di tiga daerah dengan temuan uang palsu terbesar di Indonesia, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Laboratorium BI-RCAC di daerah dikelola langsung Bank Indonesia dengan peralatan laboratoris canggih dan memadai. Selain itu, sumber daya manusia Bank Indonesia juga dibekali dengan kemampuan analisis uang palsu yang profesional dan kompeten. Laboratorium BI-RCAC bertujuan untuk memberikan service excellence pada aparat penegak hukum dan masyarakat dalam penanggulangan uang palsu di ketiga provinsi tersebut. Sebagai langkah preventif, BI-RCAC mampu menghasilkan analisa terhadap teknik pemalsuan uang secara komprehensif. Kemampuan ini bisa menjadi pertimbangan dan masukan terkait kualitas unsur pengaman yang sulit dipalsukan. Sebagai langkah represif, BI- RCAC mampu memberikan analisa laboratoris terhadap barang bukti, keterangan ahli, serta tukar menukar informasi yang berguna saat persidangan untuk mendukung pemberian sanksi maksimal yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana uang Rupiah. Selanjutnya, sebagai dasar hukum, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan tentang Klarifikasi Atas Uang Rupiah Yang Diragukan Keasliannya14. Selama 2018, Bank Indonesia melakukan diseminasi pada perbankan, PJPUR dan masyarakat mengenai tata cara klarifikasi secara langsung ke Bank Indonesia, melalui BI-RCAC, mengenai uang Rupiah yang diragukan keasliannya. 14 Peraturan Anggota Dewan Gubernur PADG No.19/16/PADG/2017 tentang Klarifikasi Atas Uang Rupiah Yang Diragukan Keasliannya 105
3.4. Program Pendalaman Pasar Keuangan peningkatan transaksi pasar uang sebagaimana tercermin dari pencapaian indikator pasar uang yang menjadi Indikator Kinerja Utama Bank Indonesia sebagai berikut: Bank Indonesia mengintensifkan pendalaman pasar keuangan dengan penguatan ekosistem meliputi diversifikasi instrumen, perluasan basis pengguna/penyedia dana, kerangka pengaturan, infrastruktur pasar, serta koordinasi. Pasar keuangan memiliki peranan strategis sebagai sumber pendanaan kegiatan ekonomi. Kondisi pasar keuangan yang efisien, dalam dan likuid sangat diperlukan untuk mendukung kebijakan moneter, efektivitas makroprudensial, sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah, serta dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, Bank Indonesia berupaya untuk terus mengintensifkan pendalaman pasar keuangan melalui pengelolaan pasar uang dan valas agar mampu menyediakan alternatif sumber pembiayaan dan investasi bagi pelaku ekonomi. Pendalaman pasar keuangan juga diharapkan mampu memfasilitasi kebutuhan mitigasi risiko bagi para pelaku pasar, mendorong efisiensi transaksi di pasar keuangan melalui penyempurnaan kualitas infrastuktur pasar keuangan, dan meningkatkan ketersediaan dana yang dibutuhkan untuk ekonomi produktif maupun investasi sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas. Upaya yang dilakukan Bank Indonesia sepanjang 2018 telah berdampak pada Akselerasi pengembangan dan pendalaman pasar keuangan dapat dicapai melalui penguatan koordinasi antar lembaga di pasar Keuangan. Tujuan itulah yang mendasari pembentukan Forum Koordinasi Pembiayaan (FK-PPPK). Pembangungan Melalui Pasar Keuangan FK-PPPK mengembangkan kerangka pendalaman pasar keuangan dengan pendekatan tiga pilar yaitu: (i) pengembangan instrumen untuk mendukung sumber (ii) pembiayaan ekonomi dan pengelolaan pengembangan infrastruktur pasar keuangan, serta (iii) koordinasi kebijakan, harmonisasi ketentuan, dan edukasi.. Selama Triwulan IV 2018 dan tahun 2018, Bank Indonesia menginisiasi dan menghasilkan beberapa program utama sebagai berikut: risiko, a. Pengembangan Instrumen untuk Mendukung Sumber Pembiayaan Ekonomi dan Pengelolaan Risiko Dalam mencapai pasar Keuangan yang likuid dan efisien dan pengembangan pasar derivatif, diperlukan pengayaan instrumen lindung nilai bagi pelaku pasar. Untuk itu, Bank Indonesia menerbitkan ketentuan tentang Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah.15 Lindung nilai diperlukan untuk memitigasi risiko finansial dari pergerakan suku bunga pasar dan menciptakan kepastian terhadap arus kas (cash flow) ke depan. Penggunaan instrumen derivatif suku bunga secara tepat oleh pelaku pasar dapat memberikan efisiensi dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Target Pencapaian	Sampai	Akhir	2018 IKU	6.	Rata-rata	Harian	Transaksi	Pasar	Uang a. Transaksi Pasar Uang Rupiah Min. Rp33 triliun / Hari Rp35,2 triliun / Hari b. Transaksi Pasar Valas Min. USD6,0 miliar / Hari USD5,8 miliar / Hari Penjelasan: Transaksi pasar uang rupiah dan pasar valas merupakan Indikator Kerja Utama (IKU) untuk memonitor perkembangan pasar keuangan rupiah dan valuta asing. Semakin besar RRH transaksi nominal menunjukkan semakin besar peranan pasar uang dan kondisi pasar uang semakin likuid. Tingkat volume transaksi harian dipengaruhi kelengkapan instrumen, peraturan dan infrastruktur pasar, serta meningkatnya kapabilitas pelaku pasar. Secara jangka pendek, volume transaksi harian juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan isu domestik dan global. Aspek-aspek itu menjadi bagian dari program pengembangan pasar keuangan yang dilakukan Bank Indonesia. Sampai Triwulan IV 2018, Rata-Rata Harian (RRH) transaksi di pasar uang Rupiah tercatat mencapai Rp35,2 triliun, berada di atas target Rp33 triliun. Pada periode yang sama RRH transaksi di pasar valas mencapai 5,8 miliar dolar AS, sedikit di bawah target akhir tahun 6,0 miliar dolar AS. Penurunan rata-rata transaksi harian valas sejalan dengan dinamika penguatan dolar AS secara global yang terjadi selama Triwulan III dan IV 2018. 15 PBI No. 20/13/PBI/2018 tentang Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah. 106
efektivitas dalam mengurangi dan mengalihkan risiko keuangan khususnya risiko suku bunga dan nilai tukar. Namun, instrumen derivatif dapat pula ditransaksikan sebagai sarana spekulasi atau arbitrase, seperti yang terjadi pada krisis di Amerika Serikat pada 2008. Untuk itu, Bank Indonesia menerbitkan ketentuan tentang Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah mencakup intrumen Overnight Index Swap (OIS) dan Interest Rate Swap (IRS). OIS adalah instrumen lindung nilai untuk suku bunga jangka pendek (1 minggu sampai dengan 12 bulan) yang didasarkan pada suku bunga referensi seperti IndONIA16. Sementara, IRS adalah instrumen lindung nilai untuk suku bunga jangka panjang (TENOR IRS) yang didasarkan pada suku bunga referensi, seperti JIBOR. mencerminkan suku bunga di pasar. Upaya ini sesuai dengan global best practices terkait suku bunga referensi keuangan yang dituangkan dalam prinsip International Organization of Securities Commissions (IOSCO) untuk suku bunga referensi keuangan (IOSCO principles for financial benchmarks). Sementara, IndoNIA berperan sebagai benchmark rate pasar uang yang mencerminkan suku bunga yang terjadi di pasar uang. IndONIA adalah indeks suku bunga atas transaksi pinjam meminjam Rupiah tanpa agunan yang dilakukan antarbank di Indonesia untuk jangka waktu overnight (IndONIA menggantikan JIBOR Overnight) . Dengan adanya peningkatan volume dan frekuensi transaksi derivatif suku bunga tersebut diharapkan dapat memperkuat suku bunga acuan pasar uang menjadi semakin kredibel. Di masa mendatang, OIS rates diharapkan menjadi alternatif benchmark rate untuk pengembangan transaksi Interest Rate Swap IRS dapat mendukung peningkatan transaksi surat utang pemerintah ini akan menjadikan pasar maupun korporasi. Hal keuangan domestik lebih menarik dan investor akan lebih nyaman untuk berinvestasi jangka panjang. Di sisi lain, bank dapat menyediakan sarana pembiayaan yang lebih panjang karena tersedia hedging tools bagi proyek yang memerlukan pendanaan jangka panjang. Sementara, dari sisi korporasi, tenor penerbitan utang bisa diperpanjang sehingga arus kas korporasi lebih fleksibel. Selain itu, dari perspektif investasi asing, tersedianya instrumen lindung nilai diharapkan dapat mendorong masuknya aliran modal ke (inflow) sekaligus membantu menahan keluarnya dana asing dari Indonesia (outflow) secara cepat. (IRS). Penggunaan Indonesia b. Pengembangan Infrastruktur Pasar Guna mengurangi interconnectedness, menurunkan risiko kredit, memperkuat transparansi, dan meningkatkan Indonesia menginisiasi efisiensi pembentukan Central Counterparty (CCP) berkoordinasi dengan lembaga Keuangan terkait. transaksi, Bank Mencermati krisis keuangan global pada 2008, otoritas melihat urgensi untuk melakukan langkah mitigasi risiko atas transaksi di pasar OTC secara lebih lanjut. Dalam hal ini, G20 menyepakati agenda reformasi terhadap pasar OTC derivatif yakni kliring terpusat (centrally cleared) atas transaksi OTC derivatif yang telah terstandardisasi pada Central Counterparty (CCP). Penguatan kredibilitas benchmark suku bunga pasar uang menjadi elemen penting dalam mendorong pelaku pasar untuk melakukan transaksi derivatif suku bunga antara lain transaksi OIS dan IRS. Namun, suku bunga acuan JIBOR dianggap pelaku pasar belum mencerminkan suku bunga transaksi ("away" dari pasar). Selain itu, belum adanya kesepakatan (konvensi) pelaku pasar dalam bertransaksi di pasar derivatif suku bunga Rupiah juga berkontribusi pada kurang berkembangnya pasar tersebut. Melihat kondisi tersebut, Bank Indonesia melakukan reformulasi pricing guideline JIBOR dan meluncurkan IndONIA sebagai suku bunga acuan transaksi pasar uang Rupiah di Indonesia. Penyempurnaan JIBOR dilakukan melalui penguatan pricing guideline tertentu, sehingga sedapat mungkin mengacu pada data transaksi dan diterapkan dengan tata kelola yang baik sehingga mampu Central clearing counterparty (CCP), adalah suatu lembaga yang menjalankan fungsi kliring dengan mengambil alih risiko counterparty dari transaksi antar pelaku pasar, melalui proses novasi dan melakukan multilateral netting atas eksposur transaksi para pelaku pasar. Dengan menempatkan dirinya di antara pelaku transaksi yaitu pembeli dan penjual, kontrak bilateral awal antara pembeli dan penjual diganti dengan dua kontrak baru (novasi) yaitu: (i) Kontrak antara pembeli dengan CCP; dan (ii) kontrak antara penjual dengan CCP. Melalui kontrak baru ini, CCP kemudian melakukan kliring transaksi melalui mekanisme multilateral netting terhadap seluruh counterparty (member CCP), sehingga perhitungan tagihan atau kewajiban menjadi lebih sederhana. Pada akhirnya, pembentukan CCP dapat mendukung pasar keuangan domestik yang kompetitif untuk mendukung efektivitas operasi moneter Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan Indonesia. 16 Peraturan Bank Indonesia No.20/13/PBI/2018 tentang Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah 107
Bilateral Tranding & Bilateral Clearing Bilateral Tranding & Multilateral Clearing Current OTC Market Structure: 1 : N relationship CCP Market Structure: 1:1 relationship between Clearing Member and CCP A A F B F B CCP E C E C D D Credit Risk & Interconnected Risk Netting & Un-connected Central counterparty menjadi salah satu pilar pokok dari lima agenda G20 terkait reformasi transaksi OTC derivatif. Oleh karena itu, dalam rangka melaksanakan rekomendasi G20 tersebut, High Level Meeting Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (HLM FKPPPK) bersepakat mendukung rekomendasi G20 tersebut dan dibentuk Task Force Pembentukan Central Clearing Counterparty Derivatif Indonesia (TF-CCP). Selama Triwulan IV 2018, TF-CCP mempersiapkan aspek hukum atas central counterparty. Aspek hukum tersebut antara lain rancangan ketentuan CCP, business model CCP, dan rancangan naskah akademis Amandemen Undang- Undang tentang Kepailitan. Ke depan, terus dilakukan penguatan framework penyelenggaraan dan pengawasan CCP di Indonesia antara lain melalui koordinasi lintas otoritas. Penyelenggaraan CCP ini diharapkan menjadi milestone Indonesia di forum G20 dalam memenuhi komitmen OTC derivatives market reform. Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan (SN- PPPK). Buku ini antara lain memuat Strategic Action Plan (SAP) mengenai harmonisasi ketentuan perpajakan. Pelaksanaan SAP tersebut menjadi komitmen ketiga otoritas dan dimonitor secara berkala pada forum High Level Meeting (HLM). Terkait itu, Bank Indonesia menyusun kajian dan usulan rekomendasi terkait harmonisasi ketentuan perpajakan yang telah dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan. Usulan rekomendasi ini diharapkan dapat mendorong peningkatan transaksi oleh pelaku pasar uang. Adapun fokus utama adalah terkait pengenaan pajak penghasilan pada tiga kelompok instrumen pasar keuangan, yaitu (i) intrumen surat berharga pasar uang yang diperdagangkan secara diskonto (Negotiable Certificate Deposit dan Surat Berharga Komersial), (ii) transaksi Repo/Reverse Repo, dan (iii) transaksi derivatif. Selama 2018, TF-CCP berkoordinasi dengan otoritas terkait dan pelaku pasar untuk mempersiapkan Indonesia. pembentukan CCP OTC Derivatif di Pembahasan TF-CCP mencakup legal framework, bentuk kelembagaan, konsep pengawasan dan jenis instrumen yang akan dikliringkan CCP. Di samping itu, dilakukan juga benchmarking ke Otoritas dan CCP negara lain yang telah mengimplementasikan CCP untuk memastikan kesiapan operasional CCP sebelum menangani transaksi yang bersifat cross-border seperti transaksi nilai tukar. c. Koordinasi Kebijakan, Harmonisasi Ketentuan, dan Edukasi Untuk melakukan pemantauan atas progress program kerja SN-PPPK, diluncurkan Dashboard Pendalaman Pasar Keuangan yang berfungsi sebagai sistem untuk menatausahakan serta memonitor pencapaian program kerja sebagaimana tertuang dalam SN-PPPK. Tujuan pembentukan sistem (i) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemantauan capaian program kerja; (ii) Mendorong PIC terkait (Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan OJK) untuk memenuhi target capaian program kerja sesuai kesepakatan yang telah dibuat; dan (iii) Membantu mempercepat proses pengambilan keputusan apabila terjadi hambatan dalam pencapaian suatu target. Hingga akhir 2018, telah dilaksanakan 68 Strategic Action Plan (SAP) atau sebesar 40,85% dari total 164 SAP yang ditargetkan selesai hingga 2024. ini adalah: Pada Triwulan IV 2018 , Bank Indonesia, bersama OJK dan Kementerian Keuangan menyusun buku Strategi Nasional 108
3.5. Pengembangan Ekonomi Syariah sesuai nilai-nilai dan prinsip dasar syariah. Kerangka pengembangan terdiri atas tiga pilar, yaitu pemberdayaan ekonomi syariah, pendalaman pasar keuangan syariah, serta penguatan riset, asesmen, dan edukasi. Bank Indonesia konsisten melanjutkan peran aktif sebagai akselerator, inisiator, dan regulator dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional. Dalam skala nasional, Bank Indonesia konsisten bersinergi dan berkoordinasi dengan berbagai kementerian/lembaga/ otoritas ekonomi dan keuangan syariah melalui Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). Selama Triwulan IV 2018 dan tahun 2018, Bank Indonesia menginisiasi dan menghasilkan beberapa program antara lain sebagai berikut: Perkembangan ekonomi global pasca krisis keuangan global 2008 memberikan kesadaran para pengambil kebijakan untuk menggali alternatif sumber baru pertumbuhan ekonomi. Sistem ekonomi dan keuangan syariah dipercaya merupakan sumber baru pertumbuhan ekonomi karena terbukti bertahan saat krisis 2008-2009. Sistem ekonomi dan keuangan syariah memiliki keunggulan inheren terkait keadilan, dorongan usaha, profesionalitas dan transparansi. Konsep ekonomi dan keuangan syariah merupakan konsep inklusif yang memberikan manfaat bagi semua golongan masyarakat. Pemberdayaan Ekonomi Syariah Bank Indonesia memiliki target meningkatkan usaha syariah melalui penguatan sektoral Halal Value Chain, kelembagaan dan infrastruktur pendukung baik melalui transmisi di area kebijakan moneter maupun di area kebijakan makroprudensial. Dari aspek regulasi, Bank Indonesia menyediakan acuan bagi kebijakan dan program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang terintegrasi17. Bank lama mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Bank Indonesia meyakini upaya kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dibutuhkan untuk mencapai dan memelihara stabilitas nilai Rupiah, stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, serta stabilitas sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah. Indonesia sudah sejak Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Bank Indonesia merupakan bagian dari kebijakan syariah nasional. Tujuannya tak lain menciptakan kemandirian dan ketahanan perekonomian nasional dengan mendorong pengendalian harta menuju investasi produktif, serta mendorong partisipasi sosial untuk kepentingan publik. Selama 2018, Bank Indonesia konsisten melanjutkan peran aktif sebagai akselerator, inisiator, dan regulator dalam program dan kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional. Dukungan tersebut antara lain diwujudkan dengan perumusan blueprint (cetak biru) Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah pada 2017. ini menjadi dasar untuk mewujudkan Cetak biru pengembangan ekonomi dan keuangan Indonesia yang adil, bertumbuh sepadan dan berkesinambungan Dari aspek pengembangan program, Bank Indonesia menjadikan pesantren sebagai basis ekonomi Indonesia. Terkait ini, Bank Indonesia melaksanakan tiga program pesantren. pengembangan Pertama, pengembangan unit usaha potensial dengan memanfaatkan kerjasama antar pesantren. Bank Indonesia mengembangkan unit usaha di 138 pesantren di seluruh Indonesia yang mencakup sektor renewable energy (pengolahan daur ulang sampah, air minum dan biogas), pertanian, jasa, perikanan, kelapa, dan peternakan. kemandirian ekonomi Kedua, mendorong terjalinnya kerjasama bisnis antar pesantren melalui penyediaan virtual market produk usaha pesantren sekaligus business matching. Ketiga, pengembangan holding pesantren dan penyusunan standarisasi laporan keuangan untuk pesantren dengan nama SANTRI (Standar Akuntansi Pesantren Indonesia). Standar pelaporan ini dapat digunakan setiap unit usaha pesantren. Pemberdayaan ekonomi syariah juga dilakukan melalui penyediaan platform pengembangan usaha syariah yang holistik di bidang fesyen, makanan dan minuman. Platform ini mencakup pengembangan kapasitas, branding, pemasaran hingga pertemuan dengan buyer/investor global. Platform dengan nama Industri Kreatif Syariah 17 Peraturan Dewan Gubernur Nomor 20/8/PDG/2018 tentang Kebijakan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia. 109
(IKRA) Indonesia mulai dilaksanakan pada Triwulan IV 2018 di Surabaya. Selain pengembangan halal value chain berskala nasional dan global, Bank Indonesia juga mengembangkan halal value chain berskala regional. Pada Triwulan IV 2018, salah satu program pengembangan regional halal value chain adalah pengembangan Desa Berdikari di Kampung ini merupakan Ciburial, Jawa Barat. Pengembangan kerjasama antara LAZ Al-Azhar dan Rumah Amal Sosial Baitul Ihsan Manajemen Masjid Bank Indonesia (RASBI MMBI). Tujuan program ini adalah untuk memaksimalkan pengelolaan dana sosial (zakat dan wakaf) produktif dengan menyalurkan ke warga di kampung tersebut. Bentuk bantuan yang diberikan yaitu: (i) penguatan nilai-nilai keagamaan dan pengetahuan masyarakat, (ii) peningkatan hasil pertanian, peternakan dan usaha masyarakat, serta (iii) pembangunan infrastruktur dan saranan umum pedesaan. Program lain terkait pengembangan regional halal value chain adalah pengembangan model bisnis Kampoeng Batik Laweyan. Program ini merupakan linkage program antara Bank Indonesia, pesantren, dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) serta klaster binaan Bank Indonesia. Selanjutnya, sebagai upaya menggalang potensi seluruh stakeholder penggiat ekonomi syariah dalam satu wadah, Bank Indonesia menginisiasi pembentukan Pusat Informasi Kajian dan Pengembangan Ekonomi Syariah (PIKES) di Jawa Tengah. manajemen likuiditas bank syariah, serta memitigasi risiko sistemik dalam sistem Keuangan melalui penguatan aspek governance, kejelasan mekanisme transaksi, dan kewenangan pengawasan. Terkait pengembangan Indonesia mendukung pengembangan sumber pembiayaan syariah untuk pembangunan infrastruktur pemerintah melalui penerbitan sukuk. Pengembangan instrumen sukuk untuk pembiayaan infrastruktur dilakukan dengan melibatkan stakeholder terkait antara lain: Kementerian Keuangan, BUMN yang menangani pembiayaan infrastruktur, dan BUMN yang menangani pembangunan infrastruktur. instrumen, Bank Di sektor keuangan sosial syariah, Bank Indonesia menginisiasi pembentukan International Working Group on Waqf Core Principles (IWG-WCP) untuk menyusun standar pengaturan manajemen dan pengawasan wakaf. Tim inti penyusunan WCP meliputi Bank Indonesia, Badan Wakaf Indonesia (BWI), Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank (IRTI-IDB) dengan melibatkan beberapa negara anggota Organization of Islamic Cooperation (OIC). Wakaf sebagai salah satu instrumen keuangan sosial memiliki potensi untuk berkontribusi besar dalam proyek- proyek pembangunan. Untuk itu, pada Triwulan IV 2018, diluncurkan Waqf Core Principles dan instrumen Wakaf Uang Berbasis Sukuk (Cash Waqf-Linked Sukuk) dalam rangkaian Pertemuan Tahunan IMF-World Bank 2018 di Bali. Pendalaman Pasar Keuangan Syariah Bank Indonesia menempuh sejumlah langkah inisiatif untuk pendalaman pasar keuangan syariah, mencakup pasar keuangan komersial syariah dan pasar keuangan sosial syariah yang berkontribusi bagi sektor riil dan ekonomi nasional. Pendalaman pasar keuangan komersial syariah meliputi pengembangan instrumen, penguatan infrastruktur dan kelembagaan, penguatan penerbit dan basis investor, serta penguatan regulasi. Sedangkan pendalaman keuangan sosial mengembangkan instrumen sosial syariah, penguatan infrastruktur dan kelembagaan, perluasan muzakki (pembayar zakat) dan wakif (pihak yang berwakaf), serta penguatan regulasi dana sosial Islam. Terkait penguatan regulasi, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menerbitkan ketentuan terkait instrumen transaksi sertifikat deposito syariah di pasar uang18. Ketentuan ini bertujuan untuk meningkatkan optimalisasi Dukungan Bank Indonesia di sektor keuangan sosial juga diwujudkan dalam bentuk inisiasi pengembangan sistem informasi sektor keuangan sosial, bekerjasama dengan otoritas terkait yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Penguatan Riset, Asesmen, dan Edukasi Semakin tinggi tingkat literasi masyarakat terhadap konsep dan prinsip dasar ekonomi dan keuangan syariah, semakin besar permintaan masyarakat terhadap jasa dan produk sektornya. Semakin tinggi kompetensi para pelaku ekonomi dan keuangan syariah, semakin besar peluang Indonesia menjadi pemain aktif dalam penyediaan kebutuhan sektor ini. Pandangan ini mendasari Bank Indonesia menjadikan fungsi edukasi termasuk sosialisasi sebagai bagian dari strategi utama pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. 18 PBI No. 20/9/PBI/2018 mengenai Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang 110
Bank Indonesia melaksanakan edukasi melalui jalur formal dan nonformal guna mendukung peningkatan literasi terhadap ekonomi dan keuangan syariah. Edukasi melalui jalur formal bertujuan meningkatkan kompetensi Sumber Daya Insani pelaku ekonomi dan keuangan syariah. Dalam hal ini, Bank Indonesia menginisiasi perumusan standarisasi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi S1 Ekonomi Syariah/Islam. Penyusunan CPL bekerja sama dengan Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (AFEBIS) dan Asosiasi Program Studi Ekonomi Islam Indonesia (APSEII), serta mempertimbangkan masukan dari otoritas yang terkait, yaitu Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi serta Kementerian Agama. Inisiasi ini ditindaklanjuti dengan penyampaian naskah akademik rumusan CPL ke Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi serta Kementerian Agama. Selama 2018, Bank Indonesia melaksanakan Training of Trainer. Materi yang disampaikan mengenai tiga buku referensi Perguruan Tinggi yang disusun Bank Indonesia, berjudul: "Pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di Beberapa Negara", "Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif", dan "Usaha Mikro Islami". terdiri dari seminar/workshop, sedangkan fair merupakan outlet bagi pelaku usaha industri halal, pesantren, lembaga keuangan, dan lembaga terkait. Bank Indonesia memandang perlunya diselenggarakan kegiatan sejenis ISEF berskala regional. Oleh karena itu, pada 2018, dilaksanakan Festival Ekonomi Syariah (FESyar) sebagai kegiatan pendahuluann menuju ISEF (Road to ISEF) di tiga lokasi. FESyar Regional Jawa dilaksanakan di Semarang, FESyar Regional Sumatera dilaksanakan di Bandar Lampung, dan FESyar Regional Kawasan Timur Indonesia dilaksanakan di Balikpapan. tahunan yang berskala ISEF merupakan perhelatan nasional dan internasional. ISEF 2018 mengusung tema "Strenghtening National Economic Growth: The Creation of Halal Value Chains and Innovative Vehicles". Dalam ISEF 2018 dilaksanakan shari'a economic forum mencakup 25 kegiatan dengan menyelaraskan topik pada tiga Pilar Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah. Sementara, shari'a fair diikuti oleh pelaku usaha syariah yang meliputi UMKM syariah, pesantren, pelaku usaha besar, dan perbankan syariah. Selain melalui festival dan fair, pada Triwulan IV 2018, Bank Indonesia bekerja sama dengan Universitas Darussalam Gontor meluncurkan Gerakan Indonesia Sadar Wakaf (GISWAF) di Surabaya. Pada Triwulan IV 2018, Bank Indonesia juga bekerja sama dengan Universitas Darussalam Gontor, mendirikan pusat pendidikan wakaf yaitu International Centre of Awqaf Studies (ICAST). Di Indonesia menerbitkan buku referensi, serta kegiatan edukasi ekonomi syariah bagi pelajar SMA bekerjasama dengan Asosiasi Guru Ekonomi Indonesia (AGEI). Bank Indonesia juga bekerjasama dengan Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO) Jawa Tengah menyelenggarakan kegiatan Edukasi Ekonomi Syariah bagi pelajar SMA di delapan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Kegiatan edukasi ini dicatat Musium Rekor-Dunia Indonesia (MURI) sebagai "Edukasi Ekonomi Syariah bagi Pelajar Terbanyak". tingkat pendidikan menengah, Bank Edukasi bagi publik juga dilakukan melalui peluncuran buku ekonomi dan keuangan syariah yang berjudul "Kebijakan Moneter Syariah dalam Sistem Keuangan Ganda: Teori dan Praktik" dan "Peta Keuangan Mikro Syariah Indonesia. juga membuat video Selain buku, Bank e-learning mengenai ekonomi dan keuangan syariah. Indonesia Dari aspek edukasi jalur nonformal, Bank Indonesia melakukan sosialisasi, kampanye massal, seminar, workshop, dan talkshow. Sejak 2014 Bank Indonesia secara rutin menyelenggarakan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF). ISEF terdiri atas dua kegiatan utama, yaitu Shari'a Economic Forum dan Shari'a Fair. Kegiatan forum Bersamaan dengan itu, Bank Indonesia terus melakukan edukasi melalui penyelenggaraan seminar dan sosialisasi. Bank Indonesia bekerja sama dengan stakeholder terkait menyelenggarakan Seminar International Conference on Indonesian Economy and Development" dan "The 1st International Conference on Islamic Economics, Business and Finance" yang mengangkat tema "Enhancing Islamic Economics, Business and Finance: Towards the Real Economy and Sustainable Development". "The 3rd Begitu pula dalam rangkaian Pertemuan Tahunan IMF- World Bank 2018. Bank Indonesia bekerja sama dengan Islamic Development Bank menyelenggarakan diskusi internasional bertema "Mainstreaming Islamic Finance into Global Initiatives: Another Formidable Pillars in Promoting SDGs" di Bali. Bank Indonesia Halal juga menggandeng Lifestyle Center (Inhalec) menyelenggarakan The Indonesia International Halal Lifestyle Conference and Business Forum, yang mengangkat tema "Halal Lifestyle Goes Global: Trend, Technology and Hospitality Industry" di Jakarta. Di sektor wisata halal, Bank Indonesia menyelenggarakan seminar internasional bertema "Strengthening Islamic Economy Through Halal Tourism: Challenges, Opportunities and Prospects" di Lombok. Indonesia 111
Selain itu, edukasi mengenai sertifikasi halal juga menjadi perhatian Bank Indonesia. Perhatian ini diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan sosialisasi baik di lingkungan internal dan eksternal Bank Indonesia. fatwa, pernyataan kesesuaian syariah, pernyataan keselarasan syariah dan/atau konsultasi atas akad, produk, dan/atau kegiatan dalam rangka pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Koordinasi dan Kerja Sama Kelembagaan Ekonomi Syariah Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah tentunya membutuhkan koordinasi yang erat antar lembaga. Untuk itu, Bank Indonesia melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman, masing-masing dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Ruang lingkup kesepakatan adalah sebagai berikut: Terkait kesepakatan MUI, Bank Indonesia menindaklanjuti impementasi kerja sama dengan Dewan Syariah Nasional MUI (DSN-MUI) yang antara lain mencakup kegiatan penyusunan dan penerbitan fatwa, pedoman implementasi Di tingkat internasional, Bank Indonesia juga terlibat aktif dalam berbagai International Setting Body seperti International Financial Services Board (IFSB), International Islamic Liquidity Management (IILM), dan International Islamic Financial Market ini merupakan perumus standar bagi institusi dan produk keuangan syariah. Pada Triwulan IV 2018, dalam Meeting of the Council of IFSB,di Jeddah, Arab Saudi disepakati pembentukan Executive Committee of the IFSB yang bertugas membantu Council dalam pengawasan isu-isu strategis dan administrasi. Pada pertemuan tersebut, Gubernur Bank Indonesia dipilih sebagai Chairman of the Executive Committee of the IFSB untuk dua tahun. (IIFM). Ketiga lembaga Majelis	Ulama	Indonesia Badan	Wakaf	Indonesia Badan	Amil	Zakat	Nasional Kegiatan bauran kebijakan moneter, ekonomi dan keuangan syariah yang diatur dan dilaksanakan Bank Indonesia selaku regulator dan inisiator dengan mempertimbangkan masukan dan fatwa MUI. Kerjasama penyusunan, penerapan, dan pengawasan Waqf Core Principles, serta pengembangan sistem informasi wakaf. Kerjasama pengelolaan zakat sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip zakat internasional (Zakat Core Principles), serta pengembangan sistem informasi zakat. 112
Wakaf	Uang	Berbasis	Sukuk	(Cash	Waqf-Linked	Sukuk) Wakaf merupakan salah satu instrumen keuangan sosial syariah, selain zakat, infaq, dan sadaqah. Menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf didefinikasikan sebagai perbuatan hukum wakif1) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagaian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Harta yang dapat diwakafkan terdiri atas benda tidak bergerak dan benda bergerak antara lain berupa uang. Indonesia, dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi sangat besar dalam pengumpulan wakaf uang. Hanya saja, saat ini wakaf belum sepenuhnya mendukung dan terintegrasi dengan proyek pembangunan. Potensi wakaf uang tersebut membuka peluang kontribusi pada pembiayaan proyek pembangunan. Potensinya semakin besar mengingat lalu lintas keuangan antara negara, sehingga sumber pengumpulan wakaf uang juga berpeluang masuk dari luar negeri. Mempertimbangkan kondisi tersebut, Bank Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) merumuskan instrumen Wakaf Uang Berbasis Sukuk (Cash Waqf-Linked Sukuk) yang diluncurkan dalam rangkaian Pertemuan Tahunan IMF-World Bank 2018 di Bali. Selanjutnya, Bank Indonesia bersama dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, dan BWI menandatangani Nota Kesepahaman Pengelolaan Harta Wakaf Berupa Uang Melalui Pengembangan Waqf Linked Sukuk. Tujuan kesepakatan ini adalah optimalisasi pengelolaan dan pengembangan harta benda waqaf berupa uang dalam meningkatkan kesejahteraan umum. BWI dalam kapasitasnya sebagai nadzir2) wakaf uang, bekerja sama dengan para mitra nadzir yang ditunjuk, melaksanakan sosialisasi dan ajakan melakukan wakaf uang pada masyarakat, termasuk badan-badan usaha. Pengelolaan dan pengembangannya dilakukan melalui pembelian Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang diterbitkan Kementerian Keuangan. Masyarakat yang bemaksud melakukan wakaf uang dapat menyetorkan dananya ke BWI selaku nadzir atau ke rekening BWI di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Menindaklanjuti wakaf uang yang sudah terkumpul, Kementerian Keuangan menerbitkan seri SBSN khusus terkait wakaf uang dengan mempertimbangkan rencana pengembangan dan pengelolaan dana wakaf uang BWI serta kebutuhan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). BWI sebagai investor SBSN dapat menyampaikan permintaan secara tertulis ke Kementerian Keuangan mengenai informasi proyek-proyek pemerintah yang menjadi dasar transaksi (underlying asset) penerbitan SBSN dengan sumber dana wakaf uang. Informasi yang diminta antara lain jumlah wakaf uang yang ditempatkan dalam SBSN, indikasi jangka waktu penempatan, dan indikasi tingkat imbalan SBSN dan/atau imbal hasil (yield) yang diharapkan. Dana yang terkumpul dari hasil penerbitan SBSN tersebut digunakan untuk pembiayaan APBN khususnya pembiayaan proyek-proyek pemerintah yang terkait dengan penyediaan pelayanan umum. Sebagai agen penatausahaan SBSN, Bank Indonesia dalam kapasitasnya melaksanakan kegiatan antara lain pencatatan kepemilikan, kliring, dan setelmen SBSN. Hasil investasi dari pembelian SBSN digunakan untuk membiayai kegiatan sosial yang dikelola BWI, termasuk pembangunan sarana prasarana umum yang menjadi harta benda wakaf. Dalam pelaksanaan Cash Waqf-Linked Sukuk, Kementerian Agama berperan mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan optimalisasi pengelolaan dan pengembangan harta benda waqaf berupa uang dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum. 113
6b. Pengembalian Dana Wakaf 6a. Pelunasan sukuk WAKIF 6c. Pengembalian Dana Wakaf Temporer MITRA NAZHIR PENGUMPULAN NAZHIR Waka uang temporer Waka uang perpetual 1a. Dana Wakaf 1b. Dana Wakaf LKS PWU 2a. Kontak (Mou) 2a. Penempatan Dana Wakaf BWI (Pengelolaan dan Pengembangan harta benda wakaf skala nasional internasional 3a. Pembelian SBSN 3b. SBSN KEMENTRIAN KEUANGAN RI 4. Pembiayaan Proyek 5b. Distribusi Kupon Sesuai MoU 5a. Pembayaran Kupon 5b. Pemanfaatan Kupon untuk pembangunan Aset Wakaf dan Program/Kegiatan Sosial MITRA NAZHIR PENYALURAN Pemanfaatan dana SBSN untuk pembiayaan Proyek Proyek yang menjadi Aset Wakaf dan Program/Kegiatan Sosial Pemerintah di bidang layanan umum masyarakat Keterangan: Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif (pihak yang berwakaf) untuk dikelola dan dikembangakan sesuai peruntukannya. Gambar 1. Skema Cash Waqaf-Linked Sukuk 114
3.6. Penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan dan stabilitas sistem pembayaran. 3.6.1. Kebijakan UMKM untuk Mendukung Stabilitas Nilai Rupiah Kebijakan pengembangan UMKM merupakan salah satu upaya mendukung stabilitas moneter, sistem keuangan dan sistem pembayaran. Bank Indonesia melakukan pengembangan klaster, hilirisasi dan best practice komoditas volatile foods. Bank Indonesia melaksanakan kebijakan pengembangan UMKM untuk mendukung pengendalian inflasi volatile foods, sejalan dengan fungsi Bank Indonesia dalam pengendalian harga. Bank Indonesia berupaya untuk mendorong peningkatan kapasitas ekonomi UMKM dengan tujuan utama meningkatkan daya beli masyarakat dan pasokan komoditas volatile foods, Upaya tersebut diwujudkan melalui berbagai macam program, yakni: Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peranan penting dan struktur perekonomian Indonesia. UMKM memberikan sumbangan besar terhadap produk domestik bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, dan ekspor. Namun demikian, pembiayaan yang disalurkan bank umum kepada UMKM di Indonesia masih terbatas. Hal itu ditunjukkan oleh rasio kredit UMKM terhadap PDB posisi September 2017 sebesar 6,79%, lebih rendah dibandingkan rata-rata di Asia Pasifik sebesar 11,6% (UNESCAP, 2017). strategis dalam Bank Indonesia turut aktif memperkuat dan memberdayakan UMKM guna mendukung peningkatan ketahanan ekonomi UMKM secara optimal. Kebijakan pengembangan UMKM dilakukan dalam koridor untuk menunjang pencapaian kestabilan nilai Rupiah dengan mengupayakan terciptanya a. Pengendalian inflasi melalui pengembangan klaster Hingga akhir Tahun 2018, Bank Indonesia mengembangkan 229 klaster komoditas di seluruh Indonesia. Sebanyak 193 klaster memproduksi komoditas ketahanan pangan yang menjadi sumber inflasi yaitu cabai, bawang merah, bawang putih, beras, dan daging sapi. Klaster pangan lainnya sebanyak 36 klaster memproduksi kedelai, susu sapi, susu kambing, perikanan, sayuran, ayam, sagu, jagung, kakao, kambing, rumput laut, karet, dan kopi. Klaster binaan Bank Indonesia memanfaatkan lahan seluas 10.926,07 hektar, melibatkan 20.182 petani, dan menyerap 35.567 tenaga kerja. Pada Triwulan IV 2018, sebanyak 33 klaster menerima pembiayaan dari lembaga keuangan. Ket: angka triwulan IV-2018 Gambar 3.3. Peta Wilayah Klaster UMKM Binaan Bank Indonesia 115
b. Program hilirisasi komoditas volatile foods. Program foods dilaksanakan sejak 2016 melalui proyek percontohan (pilot project) penerapan model bisnis hilirisasi klaster. Melalui program ini, kelompok tani didorong untuk memproduksi (sisi hulu) dan memproses hasil produksinya menjadi produk turunan agar dapat meningkatkan nilai tambah, termasuk meningkatkan pemasaran produk (sisi hilir). Pilot project hilirisasi dilaksanakan bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait. Proyek percontohan ini, salah satunya diterapkan pada klaster binaan Bank Indonesia di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, yang memproduksi bawang merah dan diolah menjadi produk turunan, seperti pasta bawang merah. hilirisasi komoditas volatile Klaster tersebut dikuatkan pula dengan pembentukan Badan Usaha Milik Petani (BUMP). Pada Triwulan IV 2018, produk pasta bawang merah BUMP mendapat sertifikasi halal serta persetujuan pangan olahan dari otoritas terkait. Terkait aspek pasar, dilakukan proses komersialisasi dengan pengiriman pertama produk olahan bawang merah ke perusahaan pengolah bumbu sebagai perusahaan penghela. Program hilirisasi bawang merah memberikan dampak positif berupa peningkatan produktivitas bawang merah pada klaster binaan Bank Indonesia IV 2018, di Kabupaten Brebes. Pada Triwulan peningkatan produktivitas mencapai 43% jika dibanding rata-rata produktivitas tiga tahun terakhir. Keberhasilan pilot project hilirisasi bawang merah di Kabupaten Brebes diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi petani lainnya untuk meningkatkan nilai tambah melalui pengolahan hasil pertanian. Selanjutnya, pilot project diharapkan dapat direplikasi pada kelompok tani bawang merah di wilayah lain. Replikasi best practices klaster padi diterapkan pada lima klaster padi binaan Bank Indonesia di lima wilayah, Provinsi Lampung, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Papua, dan Cirebon. Best practices yang diterapkan adalah metode tanam hazton dan metode tanam SRI, yang dikombinasikan dengan jarak tanam (jajar legowo), pemilihan varietas unggul, penerapan sistem pertanian yang mengarah ke full organik, serta pemanfaatan teknologi penanaman menggunakan mesin transplantor. Sedangkan untuk komoditas bawang putih, best practices klaster diterapkan di tiga klaster bawang putih binaan Bank Indonesia di tiga wilayah yaitu KPw BI Prov. Bali, KPw BI Prov. NTB dan KPw BI Prov. Sumatera Selatan. Best practices klaster diterapkan melalui penggunaan decomposer MA 11, pupuk organik cair, penggunaan mulsa maupun jerami, dan pemilihan varietas unggul. Secara umum, penerapan best practices klaster berhasil meningkatkan produktivitas. Salah satu tantangan dalam penerapan best practices klaster adalah faktor cuaca. Terkait faktor inilah besaran peningkatan produktivitas pada masing-masing klaster berbeda. Penerapan best practices pada klaster padi mendorong peningkatan produktivitas padi sekitar 17% sampai 78%. Sedangkan penerapan best practices pada klaster bawang putih mendorong peningkatan produktivitas bawang putih sekitar 40% sampai 55%. Keberhasilan pelaksanaan replikasi best practices klaster padi dan bawang putih diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi kelompok tani lainnya untuk mereplikasi pengembangan klaster yang dilakukan Bank Indonesia. c. Replikasi best practices klaster komoditas volatile d. Apresiasi program pengendalian inflasi dalam bentuk foods klaster Bank Indonesia terus mendukung sustainabiltas ketersediaan pasokan komoditas utama penyumbang inflasi volatile food. Terkait itu, Bank Indonesia terus berupaya meningkatkan produksi dan produktivitas klaster pangan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah replikasi praktek terbaik (best practices) klaster binaan Bank Indonesia pada aspek teknologi, inovasi teknik budidaya, metode tanam, penggunaan benih/ varietas, maupun sistem pertanian. Selama 2018, Bank Indonesia mengimplementasikan best practices klaster pada delapan klaster binaan, terdiri atas lima klaster padi dan tiga klaster bawang putih. Bank Indonesia memberikan apresiasi dalam bentuk penghargaan pada klaster komoditas ketahanan pangan/komoditas sumber tekanan inflasi volatile foods yang memiliki kinerja baik. Apresiasi ini bertujuan memotivasi dan menginspirasi klaster agar terus berinovasi menerapkan best practice komoditas volatile foods. Proses penilaian atas apresiasi tersebut dilakukan Bank Indonesia dengan melibatkan tim penilai dari pihak eksternal yang terdiri dari pihak akademisi, pakar/profesional, dan praktisi. 116
Pada Triwulan IV 2018, Bank Indonesia mengumumkan klaster terbaik yang mendapatkan penghargaan dari Bank Indonesia. Adapun klaster terbaik yang terpilih pada masing-masing kategori yaitu: 1) Kategori Sub Sektor Tanaman Pangan: Klaster padi organik Gapoktan Al Barokah binaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2) Kategori Sub Sektor Hortikultura: Klaster hortikultura Lembang Agri Provinsi Jawa Barat. ii. Fasilitasi akses pasar UMKM potensi ekspor Selama Triwulan Indonesia memfasilitasi keikutsertaan dua UMKM binaan pada forum 'Indonesia Coffee Day' pada 22- 23 November 2018 di London, Inggris. UMKM yang diikutsertakan merupakan produsen kopi Provinsi Jawa Barat (Kopi Malabar) dan Provinsi Bali (Kopi Kintamani). Kegiatan ini dilaksanakan berkolaborasi dengan Kedutaan Besar RI, Atase Perdagangan RI. IV 2018, Bank 3) Kategori Sub Sektor Peternakan/Perikanan: Klaster sapi Damarwulan Kalimantan Timur. e. Pengembangan UMKM Potensi Ekspor Pengembangan UMKM dilakukan sebagai bagian dari upaya Bank Indonesia mendorong ekspor produk UMKM. Beberapa kegiatan atau fasilitasi yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia adalah sebagai berikut: Kegiatan utama Indonesia Coffee Day adalah pertemuan business to business (B2B) antara pemasok kopi Indonesia dan pembeli potensial yang mencakup importir, pengusaha roastery dan coffee shop di Inggris. Acara ini merupakan ajang promosi untuk memperluas jaringan pemasaran produk kopi UMKM binaan Bank Indonesia dan menjadi pintu gerbang mengakses pasar global, khususnya pasar Inggris. i. Pengembangan kapasitas UMKM potensi ekspor Indonesia Selama Triwulan mengembangkan yang memiliki produk potensial ekspor ke pasar global. Pengembangan kapasitas dilakukan melalui fasilitasi keikutsertaan UMKM binaan pada pelatihan ekspor dan kurasi produk potensi ekspor yang dilaksanakan terkait, seperti Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Melalui pelatihan ini, UMKM memperoleh pengetahuan mengenai potensi ekspor produk dan negara tujuan ekspor, serta teknik dan strategi pemasaran yang tepat untuk ekspor. Selain itu, pengenalan produk orientasi ekspor juga dilakukan melalui beberapa event nasional seperti pameran UMKM dalam rangka perkenalan bandara Internasional baru Yogyakarta. Produk yang ditampilkan merupakan produk UMKM yang lolos proses kurasi dengan standar nasional yang dilakukan kurator lokal. IV 2018 Bank kapasitas UMKM instansi Selain melalui fasilitasi, Bank Indonesia juga mendorong pengembangan kewirausahaan di Indonesia. Di antaranya dengan memberikan rekomendasi terhadap substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kewirausahaan Nasional ke pemerintah. Upaya tersebut sejalan dengan strategi kebijakan pengembangan UMKM Bank Indonesia yaitu penguatan komitmen nasional dalam pengembangan UMKM. Bank Indonesia juga memfasilitasi keikutsertaan kelompok UMKM binaan di Provinsi Gorontalo (Rumah Karawo) pada kegiatan artisan & product exhibiton 2018 di New York, Amerika Serikat, selama tiga bulan (Oktober - Desember 2018). Keikutsertaan UMKM ini bertujuan mengembangkan pemasaran produk di Amerika Serikat, sekaligus mempromosikan produk sulaman Karawo pada investor atau disainer asing untuk mengaplikasikan sulaman Karawo pada desain karya mereka. 3.6.2. Kebijakan untuk Mendukung Stabilitas Sistem Keuangan Strategi kebijakan UMKM ini diutamakan untuk mendukung kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia senantiasa mendorong perbankan melaksanakan intermediasi yang lebih seimbang dan berkualitas, sekaligus meningkatkan akses keuangan kepada UMKM. Pada Triwulan IV 2018, implementasi dari strategi kebijakan ini dilakukan melalui beberapa kegiatan, yaitu: a. Penyusunan laporan keuangan UMKM Bank Indonesia mengembangkan Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan (SIAPIK) sebagai upaya meningkatkan kapasitas UMKM dalam penyusunan laporan keuangan. SI APIK adalah aplikasi berbasis Android untuk mencatat transaksi 117
keuangan UMKM di smartphone. Selain itu disusun pula modul Pencatatan Transaksi Keuangan (PTK), bekerja sama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah. Sampai Desember 2018, jumlah pengunduh SIAPIK mencapai 8.506 pengunduh dengan rating google play 4,4 dari skala 5. Saat ini Bank Indonesia sedang mengembangkan SIAPIK untuk desktop dalam rangka menyediakan alternatif media pencatatan transaksi keuangan bagi UMKM. infrastruktur bank serta core business maupun model bisnis bank yang fokus pada pembiayaan nonUMKM, seperti pembiayaan korporasi atau pembiayaan konsumsi. Sedangkan sejumlah bank berupaya meningkatkan pembiayaan UMKM, dengan strategi pengembangan produk baru, pembiayaan rantai pasok (supply chain), mengembangkan digital banking, serta pengembangan organisasi dan SDM bank. b. Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia turut menginisiasi pengembangan UMKM program pengembangan kemandirian ekonomi pesantren dan UMKM Syariah. Sampai Triwulan IV 2018, Bank Indonesia melakukan berbagai kegiatan pilot project pengembangan UMKM syariah di enam wilayah (kerajinan tas bordir Lhokseumawe, tenun ikat Kediri, tenun Mandar Sulbar, rendang Kokoci Padang, jamur Ducrija Solo, dan gula aren NTB) melalui seminar/ pelatihan pengembangan usaha berbasis syariah dan meningkatkan akses pasar. Sejalan dengan itu, disusun pula konsep model bisnis pemberdayaan UMKM Syariah makanan dan pakaian. Model bisnis ini dapat digunakan menjadi salah satu acuan Bank Indonesia dalam mengembangkan UMKM Syariah makanan dan pakaian. berbasis syariah melalui c. Penguatan analisis dan asesmen keuangan UMKM serta rekomendasi bauran respons kebijakan SSK untuk mendorong akses keuangan UMKM Sementara, laporan keuangan UMKM untuk mendukung asesmen keuangan UMKM, pada Triwulan IV 2018, Bank Indonesia melaksanakan Survei Laporan Keuangan UMKM terdiri atas usaha mikro, kecil dan menengah sebanyak 1.411 responden di 10 wilayah dan meliputi enam sektor ekonomi yakni sektor pertanian, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, restoran dan hotel, jasa kemasyarakatan dan real estate. Bank Indonesia terus melakukan SLKU secara rutin untuk mendukung asesmen kinerja pembiayaan UMKM sebagai upaya menjaga stabilitas sistem keuangan. terkait perolehan database (SLKU). Responden SLKU d. Fasilitasi peningkatan kredit UMKM Indonesia melakukan berbagai kegiatan Bank fasilitasi, termasuk melakukan diskusi bersama stakeholders internal maupun eksternal, antara lain perbankan, untuk mendorong peningkatan kredit/ pembiayaan UMKM. Bank Indonesia bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait dalam melakukan fasilitasi kepada bank umum, antara lain: Bank Indonesia mewajibkan bank umum secara bertahap meningkatkan rasio kredit UMKM ke posisi 20% dengan rasio NPL kredit UMKM dan rasio total kredit 5%. Langkah ini bertujuan mendorong penyaluran pembiayaan dan akses keuangan UMKM. Kewajiban tersebut diatur dalam ketentuan tentang pemberian kredit atau pembiayaan bank umum dan bantuan teknis untuk pengembangan UMKM19. Bank Indonesia secara rutin melakukan monitoring terhadap pencapaian bank umum dalam pemberian kredit UMKM. Selama Triwulan IV 2018, secara industri, target minimal rasio kredit UMKM sebesar 20% bisa tercapai dengan kualitas kredit semakin baik. Secara individual bank, masih ada bank umum yang belum mencapai target tersebut karena keterbatasan 1. Pemanfaatan Sistem Resi Gudang (SRG) untuk akses pembiayaan di daerah. Bank Indonesia bekerja sama dengan Bappebti, Kementerian Keuangan, dan Jamkrindo melakukan sosialisasi sekaligus FGD dengan SKPD terkait, BPD, pengelola gudang, dan petani. FGD bertujuan memecahkan masalah, menyusun strategi, dan rencana implementasi pemanfaatan SRG. Selama 2018, fasilitasi dilakukan di Kabupaten Bireun, Provinsi Aceh, dengan potensi kesiapan infrastruktur gudang, ketersediaan komoditas, dan permintaan terhadap komoditas. 2. Pengembangan metode scoring/rating UKM Perum Jamkrindo. Selama 2018, sasaran kegiatan pengembangan scoring/rating sebagai tindak lanjut pilot project fasilitasi adalah 19 Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan UMKM sebagaimana diubah dengan PBI No. 17/12/PBI/2015 tanggal 25 Juni 2015 118
pemanfataan credit rating pada 2017. Fasilitasi ini dapat mendorong penyempurnaan metode scoring/rating sehingga bisa dimanfaatkan bank umum untuk memperoleh calon debitur UKM potensial. transaksi mencapai Rp1,3 Miliar, serta mendapatkan exposure berbagai media nasional dan internasional. 3.7. Kerja Sama Internasional 3.6.3. Kebijakan untuk Mendukung Stabilitas Sistem Pembayaran jangkauan Bank pemasaran UMKM dengan memanfaatkan teknologi dengan mendorong perdagangan berbasis elektronik (e-commerce). Selama 2018, fasilitasi tersebut dilakukan dalam bentuk edukasi pengenalan e-commerce dan cara berjualan secara online melalui marketplace. Fasilitasi diberikan bagi UMKM binaan di wilayah Sumatera dan Jawa. Fasilitasi juga dilakukan terhadap UMKM, serta UMKM produk potensi ekspor dengan e-commerce berorientasi ekspor. Indonesia memfasilitasi perluasan Bank Indonesia melakukan kerja sama internasional dengan tujuan memperjuangkan kepentingan ekonomi Indonesia di tengah tantangan dan dinamika ekonomi global yang semakin kompleks. Selanjutnya, Bank Indonesia menyusun kajian terkait kriteria dan kesesuaian UMKM, berdasarkan tingkat literasi digital dan jenis produk, dengan model bisnis e-commerce. Kajian tersebut dapat menjadi acuan dalam melakukan fasilitasi perluasan pasar UMKM melalui platform e-commerce agar lebih tepat sasaran sesuai jenis usaha maupun produk UMKM serta model bisnis e-commerce. 3.6.4. Penguatan Kerja Sama Kelembagaan Bank internasional stabilitas dengan makroekonomi dan sistem keuangan. Pencapaian tersebut tercermin pada stabilitas moneter, sistem keuangan, dan sistem pembayaran yang terjaga. Kebijakan internasional Bank Indonesia dibagi ke dalam empat area strategis, yaitu (a) stabilitas makro dan sistem keuangan; (b) integrasi ekonomi dan keuangan; (c) kerjasama keuangan internasional dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis dalam bentuk Jaring Pengaman Keuangan Internasional (JPKI) serta fasilitas transaksi keuangan berbasis mata uang regional; dan (d) representasi dan pengembangan kapasitas. Indonesia menetapkan kebijakan tujuan mendukung tercapainya Bank Indonesia juga melakukan penguatan kerja sama kelembagaan guna mendukung pelaksanaan program pengembangan UMKM. Bank Indonesia melakukan koordinasi dan kerja sama dengan beberapa kementerian/ lembaga dari dalam negeri maupun luar negeri (Fora Internasional). Selama Triwulan IV 2018, Bank Indonesia berpartisipasi International Shari'a aktif Economic Festival (ISEF) yang diselenggarakan pada 11 - 15 Desember 2018 di Grand City Surabaya. Salah satu kegiatan ISEF 2018 adalah penyelenggaraan Shari'a Fair, yang menampilkan produk-produk UMKM binaan Bank Indonesia. Selama lima hari pameran, Shari'a Fair dikunjungi 30.507 pengunjung dengan total nilai transaksi mencapai Rp 90,34 miliar. sebagai penyelenggara Terkait Fora Internasional, Bank Indonesia berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan IMF-WBG Annual Meetings pada 8-14 Oktober 2018 di Bali. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Bank Indonesia menyelenggarakan showcase produk UMKM unggulan binaan Bank Indonesia dari 10 Provinsi dengan pengunjung 6.653 orang dan nilai Kebijakan internasional Bank Indonesia dilakukan melalui pengelolaan kerja sama internasional yang terstruktur dan sistematis dengan bank sentral atau otoritas lainnya, organisasi atau lembaga internasional, serta fora internasional. Bank Indonesia juga melakukan kerja sama internasional dengan tujuan memperjuangkan kepentingan ekonomi Indonesia di tengah tantangan ekonomi global dan dinamika kerja sama internasional yang semakin kompleks. a. Kebijakan Internasional Untuk Mendukung Stabilitas Makro dan Sistem Keuangan telah berhasil Pada Oktober 2018, melaksanakan perannya menjadi rumah International Monetary Fund-World Bank Annual Meetings 2018 (IMF-WB AM2018) di Bali, yang dihadiri 186 negara dengan sekitar 33 ribu peserta. Rangkaian pertemuan yang dilaksanakan meliputi pertemuan utama AM2018, pertemuan bilateral dengan bank investor, serta seminar yang sentral mitra dan Indonesia tuan 119
melibatkan Bank Indonesia. Secara umum, IMF-WB AM2018 membahas dua tema utama yaitu keuangan dan pembangunan. Di sisi keuangan, Bank Indonesia aktif memperjuangkan empat tema prioritas, yaitu penguatan sistem moneter internasional, pembiayaan infrastruktur, ekonomi digital, serta ekonomi dan keuangan syariah. Selama Triwulan IV 2018, perkembangan ekonomi dan keuangan global masih merupakan topik pembahasan utama dalam berbagai international. Pada pertemuan AM2018, IMF menyampaikan asesmen terdivergensi dan pertumbuhan ekonomi global diliputi ketidakpastian yang tinggi akibat ketegangan hubungan perdagangan dan pemburukan risiko geopolitik. Ekonomi global juga dibayangi pengetatan likuiditas di negara emerging dan berkembang. Selain itu, terdapat risiko yang dapat menurunkan prospek pertumbuhan ekonomi akibat ketidakpastian kebijakan, kenaikan beban utang, vulnerabilitas sektor keuangan, dan keterbatasan ruang kebijakan. fora berbagai kesempatan pertemuan internasional pada Triwulan IV 2018 dan selama 2018, Bank Indonesia menekankan pentingnya kebijakan pre-emptive, front loading, dan ahead of the curve untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. pembiayaan Perkembangan infrastruktur juga menjadi topik bahasan dalam berbagai fora internasional pada Triwulan IV 2018. Dalam merespons perkembangan teknologi sektor keuangan, IMF bersama World Bank merilis Bali Fintech Agenda pada IMF-WB AM2018. Agenda ini terdiri atas 12 prinsip20 untuk mereduksi hambatan yang mengemuka dari ketimpangan akses keuangan dan mendapatkan manfaat yang optimal dari perkembangan fintech. Prinsip tersebut dibangun berdasarkan perbedaan karakteristik negara dalam pemanfaatan fintech sehingga dapat mengoptimalkan pemanfaatan teknologi guna mencapai pertumbuhan yang inklusif. teknologi dan Asesmen yang disampaikan IMF sejalan dengan pembahasan dalam fora BIS, ASEAN, dan ASEAN+3 selama periode laporan. Untuk memitigasi risiko dari perkembangan ekonomi global tersebut, berbagai fora internasional menyampaikan respons kebijakan yang bisa dilakukan. Respons tersebut antara (rebuild lain memperkuat perekonomian buffer), melanjutkan agenda reformasi sektor keuangan, menangani arus modal yang berlebih dan bergejolak, memperkuat Jaring Pengaman Keuangan Internasional (JPKI/Global Financial Safety Net) dengan IMF sebagai pusatnya, dan memperkuat kerja sama dengan Regional Financial Arrangements (RFAs). Pada pertemuan G20 di awal Desember 2018, negara anggota G20 juga menyepakati Menu of Policy Options for the Future of Work sebagai referensi kebijakan. Ini tak lain untuk memastikan transformasi teknologi bermanfaat secara luas, terutama bagi penciptaan lapangan pekerjaan dan standar hidup yang lebih tinggi. Empat area yang menjadi fokus kebijakan adalah perpajakan, belanja negara dan transfer, persaingan usaha, serta measurement and data. Diskusi mengenai perkembangan teknologi juga menonjol di forum BIS yang secara khusus membahas manfaat Legal Entity Identifier (LEI) bagi pelaku pasar dan bank sentral, serta cara meningkatkan manfaat tersebut21. Selain itu, dalam upaya mengatasi kebijakan proteksionisme perdagangan, diperlukan solusi secara multilateral. perdagangan Komunikasi kebijakan yang lebih jelas juga dinilai penting untuk menghindari efek rambat (spillovers) normalisasi kebijakan moneter negara maju. Dalam internasional infrastruktur, negara-negara Terkait pembiayaan anggota G20 menyepakati Principles for Project yang bertujuan Preparation infrastruktur melalui mendorong penerapan prinsip-prinsip penyiapan proyek yang dapat menjadi acuan negara-negara G20 dan investor. (G20 Principles) pembiayaan 20 Prinsip Bali Fintech Agenda: (i) Embrace the fintech revolution; (ii) Enable new technologies to enhance financial service provision; (iii) Reinforce competition and commitment to open, free and contestable market; (iv) Foster fintech to promote financial inclusion and develop financial markets; (v) Monitor developments closely to deepen understanding of evolving financial systems; (vi) Adapt regulatory framework and supervisory practices for orderly development and stability of the financial system; (vii) Safeguard financial integrity; (viii) Modernize legal frameworks to provide an enabling legal landscape; (ix) Ensure the stability of monetary and financial system; (x) Develop robust financial and data infrastructure to sustain fintech benefits; (xi) Encourage international coordination and cooperation, and information sharing; (xii) Enhance collective surveillance and assessment of financial sector risks 21 LEI adalah suatu kode alfanumerik yang terdiri dari 20 karakter, yang secara khusus mengidentifikasi entitas hukum yang terlibat dalam transaksi keuangan. Sebuah LEI terhubung dengan suatu data referensi, yang memberikan informasi tentang entitas hukum dan kepemilikannya. Tujuan LEI adalah untuk membantu para pelaku pasar dan otoritas untuk memantau dan mengelola risiko keuangan dengan lebih baik, serta untuk memudahkan transaksi keuangan dan komersial, termasuk dengan menurunkan biaya transaksi. Indonesia telah memiliki inisiatif lokal untuk mengidentifikasi entitas yang aktif di dalam pasar keuangan (mis. registrasi identitas untuk Sistem Informasi Layanan Keuangan (SLIK) yang diterapkan oleh OJK dan Single Investor Identification (SID) untuk investor sekuritas di pasar modal). 120
Untuk mendukung stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, Bank Indonesia berpartisipasi aktif untuk mengelola persepsi positif perekonomian Indonesia melalui Investor Relation Unit (IRU). Selama Triwulan IV 2018 Bank Indonesia telah melakukan investor briefing dengan beberapa investor portofolio, yaitu Bank of America Merrill Lynch, Wells Fargo, Standard Chartered Bank, dan Goldman Sachs Asset Indonesia dan Kementerian Management. Bank Keuangan juga menjadi pembicara dalam Investor conference call pada November 2018 dengan tema "Indonesian Recent Economic Development and Policy Update, Q3-2018". sistem pembayaran. Fokus diplomasi Bank Indonesia adalah mengamankan ruang kebijakan untuk melakukan kebijakan terkait manajemen data (untuk pengaturan maupun prudensial), mengamankan ruang kebijakan otoritas sistem pembayaran dalam melakukan pengembangan kerja sama cross border electronic payment yang mengacu pada kesiapan kapasitas, infrastruktur, dan regulasi masing-masing negara, serta mengamankan ruang kebijakan untuk melakukan prudential measures yang berdampak pada semua sektor ekonomi, termasuk investasi asing. Peningkatan persepsi positif perekonomian Indonesia juga didukung oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Luar Negeri (KPwLN) di London, New York, Singapura dan Tokyo. Upaya ini dilakukan melalui pertemuan dengan investor (Principal, Citi, Schroders, dan JP Morgan), dan berkoordinasi dengan perwakilan kementerian/Lembaga (KBRI, IIPC) melalui Dedicated Team Meeting dalam kerangka Global Investor Relations Unit (GIRU). Selain itu, dalam rangka terpadu Trade, Tourism, and kegiatan promosi Investment (TTI), dilaksanakan kerjasama dengan kementerian/Lembaga dalam Indonesia Briefing di London pada 1 November 2018 dan Business Forum on Trade, Tourism, and Investment di New York pada 8 November 2018. b. Kebijakan Internasional Untuk Mendukung Integrasi Ekonomi dan Keuangan Bank Indonesia berperan aktif dalam kerja sama internasional terkait integrasi ekonomi dan keuangan. Di tingkat regional, untuk memastikan inisiatif integrasi keuangan di kawasan telah berjalan dengan baik, berbagai langkah proses integrasi keuangan di ASEAN menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2025 terus berlanjut. Untuk memastikan perkembangan proses integrasi keuangan ASEAN 2025, dilakukan pertemuan ASEAN Senior Level Committee on Financial Integration (SLC) yang dihadiri oleh Bank Indonesia pada Oktober 2018. Pertemuan tersebut melaporkan perkembangan penyelesaian 26 prioritas Working Committees (WC) di ASEAN. Bank Indonesia juga terlibat aktif dalam proses negosiasi kerja sama perdagangan dan investasi internasional Bank Indonesia selama 2018 bertujuan mendukung upaya pemerintah meningkatkan perdagangan serta mengamankan ruang kebijakan (policy space) dalam menjaga stabilitas moneter, sistem keuangan, dan pemerintah. Keterlibatan Bank Indonesia juga aktif melakukan perundingan dan kerja sama internasional untuk mendukung integrasi ekonomi dan keuangan. Perundingan yang dilakukan selama 2018 antara lain adalah Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), Indonesia-Australia CEPA, ASEAN Trade in Services Agreement (ATISA), dan ASEAN Agreement on E-Commerce (AAEC). Bank Indonesia juga terlibat dalam rangkaian perundingan terkait perjanjian bilateral investasi dengan Singapura dan Swiss. Sepanjang Triwulan IV 2018, terdapat beberapa perundingan yang telah menghasilkan perjanjian dan kesepakatan, antara lain: Bilateral Investment Treaty (BIT) pada 11 Oktober 2018 dengan Singapura, AAEC pada 12 November 2018, dan Indonesia-European Free Trade Association (Indonesia-EFTA CEPA) pada 16 Desember 2018. Dua perundingan perjanjian lain yaitu Indonesia-Australia CEPA dan ATISA juga telah selesai namun masih menunggu proses penandatanganan. c. Kebijakan Internasional Untuk Mendukung Kerja sama Keuangan Internasional Dalam Rangka Pencegahan dan Penanganan Krisis Ketersediaan Keuangan Internasional (JPKI) merupakan faktor penting di tengah ketidakpastian perkembangan perekonomian JPKI dan global. Memastikan penguatannya menjadi salah satu topik pembahasan di berbagai fora untuk memitigasi risiko terjadinya krisis di masa mendatang. Jaring Pengaman ketersediaan Di tingkat global, fora G20 dan IMF memfokuskan diskusi pada penguatan JPKI yang berbasis kuota dan sumber daya IMF, dengan IMF sebagai pusatnya. Upaya penguatan dilakukan dengan mendukung penyelesaian 15th General Review of Quotas (GRQ) 121
dan formula kuota yang baru pada Pertemuan Musim Semi IMF (IMF Spring Meetings) tahun 2019 atau paling lambat pertemuan tahunan IMF (IMF Annual Meetings) tahun 2019. Dalam kerangka itu, negara G20 juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi antara IMF dengan jejaring keuangan di kawasan (Regional Financial Arrangement/RFA). Penyelesaian GRQ juga dikaitkan dengan upaya mereformasi arsitekur keuangan internasional, sambil memonitor cross border capital flows dan memperdalam pemahaman terkait tools yang tersedia untuk memanfaatkan capital flows sekaligus memitigasi risikonya. (ekuivalen 30 miliar dolar AS); dan penandantanganan BCSA dengan Reserve Bank of Australia (BI-RBA) pada 16 November 2018 senilai Rp100 triliun atau setara 100 miliar dolar Australia. Kerja sama bilateral tersebut merupakan bagian dari perangkat kebijakan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar melalui fasilitasi settlement perdagangan dan investasi dengan mata uang lokal. Fasilitasi ini berpotensi menurunkan permintaan hard currency dan menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah. Di tingkat regional, pembahasan kerja sama keuangan di kawasan ASEAN+3 (ASEAN dengan negara Tiongkok, Jepang, dan Korea) pada Triwulan IV 2018 dilakukan dalam pertemuan tingkat deputi bank sentral dan kementerian keuangan pada Desember 2018 di Korea Selatan. Pertemuan membahas penguatan resiliensi keuangan kawasan melalui penguatan Chiang Mai (CMIM) dan peningkatan peran ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO). Pembahasan mengenai CMIM meliputi pengesahan atas penguatan CMIM sebagai regional financial arrangement dan isu- isu mengenai masa depan CMIM. Sedangkan, diskusi mengenai AMRO meliputi pengesahan atas organisasi AMRO guna memperkuat fungsi utamanya, yaitu melaksanakan surveillance makroekonomi, mendukung implementasi CMIM, dan menyediakan bantuan teknis kepada anggotanya. Initiatives Multilateralization Selain dalam berbagai fora, Bank Indonesa juga aktif menjalin kerja sama keuangan secara bilateral dengan sejumlah negara mitra. Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat JPKI dan memfasilitasi transaksi keuangan berbasis mata uang regional. Selama Triwulan IV 2018 kerja sama yang telah ditandatangani yaitu: amandemen perjanjian Bilateral Swap Arrangement (BSA) dengan Jepang pada 14 Oktober 2018 senilai ekuivalen 22,76 miliar dolar AS, kerja sama keuangan BI-Monetary Authority of Singapore (BI-MAS) pada 5 November 2018 senilai ekuivalen 10 miliar dolar AS, perpanjangan Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA) dengan People's Bank of China (BI-PBC) pada 16 November 2018 senilai Rp440 triliun atau setara 200 miliar yuan Bank Indonesia juga melanjutkan upaya mendorong transaksi penggunaan perdagangan dan investasi, serta menjalin kerja sama keuangan guna menjaga stabilitas dengan negara mitra. Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi framework Local Currency Settlement berbasis Appointed Cross Currency Dealers (LCS ACCD) dengan lima bank yang ditunjuk di beberapa kota besar (Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Batam). local currency dalam d. Kebijakan Internasional Untuk Meningkatkan Representasi dan Pengembangan Kapasitas Bank Indonesia menjadikan peningkatan representasi di internasional serta lembaga pengembangan kapasitas sebagai salah satu fokus kebijakan internasional. Terkait ini, Bank Indonesia aktif dalam pembahasan usulan program pelatihan dan riset tahun 2019 pada pertemuan SEACEN pada Desember 2018 di Colombo, Sri Lanka. Pertemuan SEACEN juga membahas isu lain seperti tata kelola dan kelembagaan SEACEN (seperti anggaran, rekrutmen staf dan direktur eksekutif). fora dan/atau Bank Indonesia juga berperan aktif pada fora regional Asia Pasifik (EMEAP). Dalam pertemuan tingkat deputi bank sentral di Tiongkok pada November 2018, Bank Indonesia mengusulkan strategic plan EMEAP ke depan dengan penyempurnaan EMEAP pada sisi visi, key objectives, dan aktivitas utama. Usulan Bank Indonesia tersebut mendapat tanggapan positif dari bank sentral di kawasan Asia Pasifik. Pembahasan lebih lanjut mengenai isu tersebut akan dilakukan pada pertemuan berikutnya pada 2019. 122
3.8. Komunikasi dan Edukasi Kebijakan 3.8.1. Komunikasi Kebijakan Indonesia, serta konsumen, penerbitan Sukuk Bank Kesiapan Sistem Pembayaran menghadapi Natal 2018 dan Tahun Baru 2019. Bank Indonesia konsisten memfokuskan komunikasi pada tugas moneter, makroprudensial, sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah. Komunikasi dilakukan melalui beragam media komunikasi serta kegiatan edukasi. tersebut Bank melalui beragam saluran komunikasi (multi channel communication). Saluran tersebut antara lain berupa siaran pers dan info terbaru, edukasi di media sosial, media briefing, Focus Group Discussion (FGD), infografis, video edukasi, Iklan Layanan Masyarakat (ILM). Selain itu Bank Indonesia juga memanfaatkan grup chatting platform (misalnya WAG) sebagai salah satu kanal komunikasi yang cukup efektif dalam membangun hubungan dan komunikasi dengan stakeholders. Indonesia melaksanakan komunikasi Bank Indonesia melaksanakan program komunikasi berdasarkan perencanaan dalam tema komunikasi bulanan. Tema ini merupakan penjabaran dari strategi komunikasi tahunan yang disusun pada awal tahun. Bank Indonesia konsisten memfokuskan komunikasi pada tiga area tugas moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah (SP-PUR). Komunikasi tersebut dilakukan melalui beragam saluran (multi channel communication). Saluran komunikasi tersebut antara lain berupa siaran pers dan info terbaru, edukasi di media sosial, media briefing, Focus Group Discussion Iklan Layanan Masyarakat (ILM). Selain itu Bank Indonesia juga memanfaatkan grup chatting platform (misalnya WAG) sebagai salah satu kanal komunikasi yang cukup efektif dalam membangun hubungan dan komunikasi dengan stakeholders. (FGD), infografis, video edukasi, Sepanjang 2018, BI menetapkan 8 (delapan) tema strategis yaitu (1) Stabilitas Sistem Moneter, (2) Stabilitas Sistem Keuangan, (3) Sistem Pembayaran, (4) Pengelolaan Uang Rupiah, (5) Pendalaman Pasar Keuangan, (6) Transformasi Bank Indonesia, (7) Kebanksentralan dan (8) Voyage to Indonesia. Selanjutnya berdasarkan tema strategis tema komunikasi bulanan yang dimaksud disusun merupakan penjabaran lebih lanjut dari strategi komunikasi tahunan yang disusun oleh tim perumus pada awal tahun. Selama Triwulan IV 2018, dilaksanakan sejumlah tema komunikasi seperti hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulanan, pengaturan Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah, dan Implementasi Indonesia Overnight Index Average (IndONIA). Tema lainnya adalah Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2018, pengaturan Domestic Non Deliverable Forward (DNDF), komunikasi penyelenggaraan Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018, Pertemuan Tahunan Bank Indonesia, ekonomi digital, perlindungan Komunikasi di bidang Moneter dilakukan dengan mengedepankan topik utama terkait peran Bank Indonesia menjaga stabilitas ekonomi. Secara umum, selama Triwulan IV 2018, komunikasi di bidang moneter didominasi topik suku bunga acuan BI 7-Day Reverse Repo Rate, stabilitas nilai tukar, target inflasi, posisi cadangan devisa, serta upaya pengendalian Current Account Defisit (CAD). Selaras dengan itu, komunikasi terkait suku bunga acuan diarahkan untuk membangun ekspektasi stakeholders yang pada gilirannya ditransmisikan dalam berbagai jalur. Komunikasi di bidang moneter juga mempertimbangkan situasi dan kondisi terkini, khususnya perkembangan nilai tukar Rupiah dan defisit transaksi berjalan. Penerbitan Sukuk BI (SukBI) juga menjadi salah satu topik utama, sebagai upaya mencapai dan memelihara kestabilan nilai tukar Rupiah. Penerbitan SukBI menjadi salah satu instrumen Operasi Moneter (OM) yaitu Operasi Pasar Terbuka Syariah (OPT Syariah) dalam rangka penyerapan likuiditas Rupiah. Bank Indonesia juga terus mendorong publikasi ketentuan penerbitan suku bunga acuan pasar uang antarbank (IndONIA) sebagai upaya memperkuat kredibilitas suku bunga acuan (benchmark rate) di pasar uang. Bank Indonesia aktif pula mengkomunikasikan ketentuan Domestic Non Deliverable Forward (DNDF) sebagai instrumen baru lindung nilai untuk mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah, mempercepat pendalaman pasar valuta asing domestik, dan memitigasi risiko nilai tukar Rupiah. Upaya memberikan pemahaman mengenai ketentuan tersebut, dilakukan komunikasi ke stakeholders, melalui penerbitan siaran pers, pertemuan dengan stakeholders, dan media briefing. Selain terkait ketentuan dan peraturan bidang moneter, Bank Indonesia juga melakukan komunikasi menjelang Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018. Komunikasi ini 123
bertujuan mendorong substansi prioritas yang akan dibahas dalam rangkaian pertemuan, yakni International Monetary System, Ekonomi dan Keuangan Digital, Pembiayaan Infrastruktur, serta Ekonomi dan Keuangan Syariah. Komunikasi topik ini mendapat framing pemberitaan positif di media cetak dan online. Dalam melaksanakan komunikasi di bidang moneter khususnya mengenai isu perkembangan nilai tukar Rupiah, Bank Indonesia menghadapi beberapa tantangan. Bank Indonesia pun melakukan berbagai upaya komunikasi untuk meyakinkan masyarakat Bank Indonesia senantiasa berada di pasar, memastikan terjaganya stabilitas nilai tukar Rupiah. Secara konsisten dan berkala dilakukan edukasi melalui beragam saluran komunikasi, termasuk narasumber yang kompeten, mengenai upaya Bank Indonesia menjaga stabilitas Rupiah dengan berbagai instrumen kebijakan. Komunikasi di bidang Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) didominasi topik pelaksanaan Festival Ekonomi Syariah (Fesyar) di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan kegiatan ISEF 2018 yang mengangkat tema "Strengthening National Economic Growth: The Creation of Halal Value Chains and Innovative Vehicles". Selain itu, sejalan dengan komitmen menjaga stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia beserta lembaga terkait anggota Komite Stabilitas Sistem (KSSK) secara berkala menyelenggarakan Keuangan pertemuan koordinasi pemantauan dan pemeliharaan SSK. Secara triwulanan, KSSK menyampaikan perkembangan kondisi sistem keuangan terkini dengan memperhatikan perkembangan kondisi eksternal dan domestik. Setiap semester Bank Indonesia menerbitkan buku Kajian Stabilitas Keuangan (KSK) sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas makroprudensial. Laporan KSK No.31 semester I 2018 diterbitkan pada September 2018 dan dipublikasikan melalui kanal Info Terbaru di website Bank Indonesia. Komunikasi di bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah pada Triwulan IV 2018 antara lain mengangkat topik kesiapan Sistem Pembayaran menghadapi Natal 2018 dan Tahun Baru 2019. Bank Indonesia mengantisipasi kebutuhan uang tunai dan transaksi sistem pembayaran menjelang Natal dan akhir tahun 2018, dengan mempersiapkan layanan kas, baik melalui jaringan kantor Bank Indonesia maupun jaringan infrastruktur sistem perbankan, serta memastikan pembayaran nontunai lancar dan terjaga. Koordinasi dengan industri terkait juga dilakukan untuk memastikan transaksi nontunai berjalan lancar. Sejalan dengan itu, menjelang akhir tahun 2018, Bank Indonesia menggalakkan komunikasi terkait cara merawat Rupiah. Salah satu bentuk publikasinya, yaitu membuat ILM terkait 3D (dilihat, diraba, diterawang) dan 5J (Jangan Dilipat, Jangan Dicoret, Jangan Distapler, Jangan Diremas, dan Jangan Dibasahi). Bank Indonesia juga melakukan komunikasi terkait batas waktu penukaran uang yang dicabut dari peredaran, serta kampanye terkait Ekonomi Digital dan Perlindungan Konsumen. Upaya komunikasi yang dilakukan antara lain melalui kanal Info Terbaru, media briefing, dan edukasi di media sosial. terus melakukan Secara umum, Bank komunikasi terkait edukasi kebanksentralan. Komunikasi ini mengedepankan fungsi penting Bank Indonesia dalam tatanan perekonomian. Edukasi publik yang dilakukan dikemas dalam berbagai format, misalnya sharing dengan lembaga negara, serta diskusi dengan penegak hukum, auditor negara, program edukasi melalui kunjungan, aktivasi kegiatan di Museum Bank Indonesia, Program Bank Indonesia Mengajar, dan seminar dengan akademisi. Indonesia 3.8.1.1. Tahapan Komunikasi Kebijakan Komunikasi Bank Indonesia ditujukan pada berbagai pemangku kepentingan dan dilakukan secara masif. Pelaksanaan komunikasi dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Selaras dengan visi dan misi Bank Indonesia 2018-2024, pada Triwulan IV 2018, Bank Indonesia melakukan proses penyusunan dan penyesuaian Rencana Komunikasi 3 tahun (RK3) dan Rekomendasi Tema Strategis 2019-2021 dan Strategi Komunikasi 2019 dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Bank Indonesia. Selanjutnya, untuk memastikan pelaksanaan komunikasi sesuai perencanaan, pada Triwulan IV 2018, Bank Indonesia melakukan evaluasi efektivitas komunikasi. Tujuannya untuk mengidentifikasi tahapan pencapaian komunikasi kebijakan Bank Indonesia secara keseluruhan dan pencapaian masing-masing tema strategis selama 2018. Komunikasi yang dilakukan Bank Indonesia mendapat respons positif dari stakeholders. Ini tercermin dari indeks efektivitas komunikasi yang cukup tinggi dari target yang diharapkan. Bank Indonesia terus melakukan perbaikan di berbagai elemen komunikasi agar kebijakan semakin dipahami, didukung, dan mendapat advokasi dari stakeholders. 124
3.8.1.2. Hubungan dengan Stakeholders komunikasi yang efektif untuk membangun hubungan antara grup stakeholders. Guna memperkuat dukungan terhadap kebijakan yang Indonesia menjalin kerjasama dan ditetapkan, Bank hubungan mitra kerja yang proaktif dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti parlemen, pemerintah, media, pengamat ekonomi, akademisi, dan lembaga negara lainnya. Pada Triwulan IV 2018, berbagai kegiatan dilaksanakan untuk membangun hubungan kerja yang baik dengan stakeholders. Secara terjadwal dan konsisten Bank Indonesia menggelar berbagai pertemuan untuk menjalin komunikasi dan berbagi informasi kebijakan terkini. Beberapa agenda tersebut adalah: c) Bank Indonesia aktif melakukan komunikasi dengan segmented stakeholders terkait terbitnya ketentuan baru, seperti pembaruan pengaturan pembawaan UKA dari dan ke luar pabean Indonesia, Implementasi IndoNIA, Overnight Index Swap (OIS), dan Interest Rate Swap (IRS), serta penerbitan SukBI. Komunikasi dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai ketentuan baru. Mulai dari komunikasi above the line, seperti peluncuran siaran pers dan info terbaru, publikasi media sosial, sampai komunikasi below the line, seperti pertemuan dengan redaksi media massa maupun media briefing, serta FGD dengan kalangan pengamat/opinion maker. lebih intensif a) Agenda kalangan media misalnya, melaksanakan media briefing maupun press conference khususnya pasca rilis hasil RDG bulanan. Secara rutin juga mengagendakan Focus Group Discussion (FGD) dengan pengamat, analis, pelaku pasar, dan ekonom mengenai kondisi perekonomian dan kebijakan terkini. Topik yang mengemuka dalam berbagai forum bersama pengamat dan media, antara lain terkait target inflasi, nilai tukar Rupiah, posisi cadangan devisa, dan upaya pemerintah menekan defisit transaksi berjalan. Bank Indonesia mendapat respons positif dari stakeholders, tercermin dari respons stakeholder yang turut menyuarakan kebijakan Bank dengan menjadi Indonesia narasumber agenda Bank Indonesia, termasuk di daerah. Sejumlah instansi pemerintah juga melakukan benchmarking terkait pengelolaan relasi media Bank Indonesia. dengan 3.8.1.3. Layanan Contact Center BICARA dan Komunikasi Digital Bank Indonesia Dalam upaya memberikan pelayanan prima bagi publik, Bank Indonesia menghadirkan Contact Center Bank Indonesia (BICARA 131). Selama Triwulan IV 2018, tercatat informasi masuk melalui sebanyak 18.903 pemohon telepon, email, datang langsung, surat, faksimili, LAPOR, media sosial, maupun media lain. Permohonan informasi selama 2018, tercatat sebanyak 70.480 permohonan, menurun 15,91 % dari tahun 2017 yaitu sebesar 83.814 permohonan. Penurunan karena pengalihan fungsi Sistem Informasi Debitur (SID) dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). terjadi terutama b) Agenda dengan anggota Parlemen misalnya, melaksanakan Kunjungan Kerja dan menggelar berbagai Forum FGD terkait kebijakan Bank Indonesia. Komunikasi dengan Lembaga Tinggi Negara dan Kementerian terkait/Pemerintahan, dilakukan melalui FGD maupun hubungan antar humas kelembagaan. Selain itu dilakukan pula kegiatan seperti workshop penulisan populer dan seminar nasional terkait forum upaya mengurangi CAD. Dilakukan pula mitra kelembagaan sebagai media sharing materi kebanksentralan dan moneter. Dalam berbagai kegiatan itu Bank Indonesia mendapat respons positif stakeholder, tercermin dari munculnya beberapa tulisan stakeholder yang meng-endorse kebijakan Bank Indonesia di kolom opini media cetak nasional dan lokal oleh kalangan pemerintahan dan akademisi. juga memanfaatkan Selain grup chatting platform sebagai salah satu saluran itu, Bank Indonesia Selama Triwulan IV 2018 maupun pada tahun 2018, mayoritas pertanyaan adalah seputar sistem pembayaran BI-RTGS dan permohonan informasi seputar OJK - SLIK. Sedangkan kelompok stakeholders yang dominan menghubungi BICARA 131 adalah masyarakat umum informasi yang dan perbankan. Mayoritas pemohon menghubungi BICARA berasal dari Jakarta Pusat. Sebagai contact center lembaga publik pertama di dunia yang tersertifikasi ISO 9001:2015, BICARA 131 mampu memberikan pelayanan prima dan service excellence bagi publik. Tingkat kepuasan pemohon informasi tercermin dari nilai Stakeholders Satisfaction Index (SSI) BICARA 131 yang mencapai 87.49%, melebihi target 80%. Pada tahun 2018, secara keseluruhan SSI BICARA 131 mencerminkan bahwa sebanyak 86.71% pemohon informasi menyatakan puas. Pencapaian ini semakin meningkatkan awareness stakeholders terhadap kinerja BICARA 131 sehingga mampu menciptakan persepsi positif lembaga dalam hal layanan informasi publik. 125
Peningkatan awareness stakeholders juga tercermin dari pertumbuhan followers di sejumlah platform media sosial Bank Indonesia. Selama Triwulan IV 2018, jumlah fans Facebook Bank Indonesia mencapai 61.659 followers, meningkat 1% dari Triwulan III 2018 sebanyak 60.377 followers. Pertumbuhan fans Facebook Bank Indonesia dalam tiga bulan terakhir tercatat sebesar 1% per bulan. Selain itu total Engagement Facebook selama 2018 Informasi yang dikomunikasikan sebanyak 25.450. melalui Facebook berupa liputan mengenai kegiatan yang dilakukan Bank Indonesia, artikel, video, pengumuman, dan infografis. Peningkatan followers Twitter @ bank_indonesia, yang sampai dengan Triwulan IV 2018 mencapai 650.424 followers, meningkat 1% dari Triwulan III 2018 sebanyak 647.496 followers. Informasi yang disampaikan melalui Twitter antara lain BI 7D RRR, kurs, jadwal penukaran uang pecahan kecil, kunjungan ke Bank Indonesia, siaran pers, dan pembukaan lowongan (karier). Interaksi terbanyak diperoleh dari tweet Lowongan Pekerjaan, #BIskuit, dan Greeting Pagi. juga terlihat pada interaksi dua arah antara masyarakat dan pemerintah dalam pengawasan program-program pembangunan. Selama Triwulan IV 2018, Bank Indonesia menerima 23 permintaan informasi/dan pengaduan yang masuk melalui aplikasi LAPOR!. Pada 2018, pengaduan yang masuk melalui aplikasi LAPOR! sebanyak 81 permintaan informasi. Mayoritas pelaporan dan pengaduan tercatat seputar permasalahan konsumen dengan perbankan yang menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan OJK. Bank Indonesia juga secara rutin melaksanakan kegiatan edukasi publik kepadapada civitas akademika di seluruh Indonesia. Salah satu kegiatannya melalui adalah Bank Indonesia Goes To Campus di 4 (empat)empat kota besar yaitu Malang, Palembang, Ambon, dan Bandung. Kegiatan ini dan mendapatkan respons yang baik dari peserta dan netizen di media sosial. Rangkaian kegiatan yang berlangsung dari 8 sampai 30 November 2018 - dengan tagar #BIGoestoCampus, menjadi tagar yang paling banyak digunakan oleh para pengguna dan serta menjadi trending topic Twitter pada tanggal 28 November 2018. Video channel Bank Indonesia di YouTube juga membaik. Video yang ditayangkan Bank Indonesia Channel di YouTube, selama Triwulan IV 2018 sebanyak 24 video, sehingga total video sampai dengan Triwulan IV 2018 sebanyak 385 video. Jumlah subscriber Bank Indonesia Channel mencapai 20.184 subscriber, meningkat 15% dari Triwulan III 2018 dengan subscriber 17.480 subscriber. Pertumbuhan subscriber Bank Indonesia Channel dalam tiga bulan terakhir mencapai 5% per bulan. Video yang mendapat perhatian besar viewers dan jumlah engagement terbanyak selama Triwulan IV 2018 adalah video 'Lombok: Destinasi Pariwisata Halal', dengan 13.985 viewers. Instagram Bank Indonesia semakin populer. Pertumbuhan followers Instagram Bank Indonesia dalam tiga bulan terakhir sebesar 9% per bulan. Pertumbuhan ini tercatat mejadi yang terbesar dibanding pertumbuhan followers saluran media sosial lain. Aktifitas Instagram selama Triwulan IV 2018 mampu meningkatkan jumlah followers sebesar 28% atau 242.764 followers pada akhir Desember 2018. Unggahan dengan jumlah engagement terbanyak (GenBI) 'Generasi Baru #LeadershipCamp2018' dengan 4.505 engagement. terkait Indonesia Dalam konteks koordinasi dengan Pemerintah, Bank Indonesia turut berpartisipasi dalam aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Rakyat (LAPOR!). Aplikasi ini bertujuan melibatkan partisipasi publik dan meningkatkan Transparansi dan keterbukaan Bank juga diwujudkan dalam pelaksanaan kegiatan kunjungan edukasi publik rutin. Selama Triwulan IV 2018, dilaksanakan kunjungan edukasi publik sebanyak 18 kali dari sekolah maupun universitas dengan 1.345 peserta. Selama 2018, telah diselenggarakan kunjungan edukasi publik sebanyak 75 kali kepada berbagai instansi pendidikan (Sekolah/Universitas/Instansi) dengan 5.034 peserta. Hasil survei tahun 2018 menunjukkan bahwa bahwa 94% peserta kunjungan menyatakan puas terhadap prosedur permohonan kunjungan dan 93% peserta menyatakan puas terhadap proses kunjungan ke Bank Indonesia. Topik kunjungan yang menjadi favorit pada 2018, adalah: 1) ciri- ciri keaslian uang Rupiah, 2) kebijakan sistem pembayaran non tunai, dan 3) moneter. Topik ini di luar pemaparan materi mengenai kebanksentralan yang merupakan materi wajib dalam kegiatan dimaksud. Indonesia Seluruh kegiatan terkait transparansi dan keterbukaan informasi publik Bank Indonesia mendapatkan pengakuan, baik nasional maupun internasional. Pada Triwulan IV 2018, Bank Indonesia meraih prestasi dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik 2018 pada 5 November, yang dihadiri Wakil Presiden Republik Indonesia. Bank Indonesia menempati peringkat dua untuk kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dalam Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2018 sebagai lembaga informatif. 126
Tabel 3.6. Prestasi Nasional (TBCCI) Kategori Kategori	Penghargaan Medali Korporasi The Best Reporting (Teamwork) Platinum The Best Business Process (Teamwork) Platinum The Best Quality Assurance (Teamwork) Platinum The Best Writing (Teamwork) Platinum The Best Accuracy (Teamwork) Emas The Best Video (Teamwork) Emas The Best Operations Emas The Best Social Media Emas The Best People Development Perak The Best Employee Engagement Perak Juara Umum ICCA 2018 Peringkat ke - 5 Individual The Best Back Office Platinum The Best Quality Assurance Emas The Best Customer Service Emas BTB Team Leader Emas The Best Supervisior Perak The Best IT Support Bronze BTB Back Office Bronze Prestasi ini menempatkan Bank Indonesia selama tiga tahun berturut-turut di posisi lima besar. Pencapaian ini semakin menunjukkan Bank Indonesia berkomitmen menjadi lembaga yang transparan dan akuntabel dalam memberikan informasi kepada publik, sebagai amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) No.14 tahun 2008. Prestasi yang dihasilkan Bank Indonesia melalui contact center selama 2018 tidak hanya di level nasional, tapi juga Internasional. Contact center Bank Indonesia (BICARA 131) memperoleh prestasi dalam ajang The Best Contact Center Indonesia 2018 dengan memperoleh 18 medali, serta meraih peringkat lima Juara Umum The Best Contact Center Indonesia 2018. Dalam ajang Contact Center World tingkat Asia Pasifik, Bank Indonesia kembali meraih CCW APAC Award 2018. Kompetisi tahunan tersebut mempertemukan praktisi contact center terbaik di Asia Pasifik, di Macau pada Juli 2018. Untuk tingkat dunia, ajang serupa digelar di Praha, pada November 2018. Dalam ajang tersebut, Bank Indonesia membuktikan kesungguhan dalam memberikan pelayanan serta solusi prima sehingga mampu menjadi contact center terbaik, di Indonesia maupun dunia. Selain meraih penghargaan kategori individual dan korporasi, Bank Indonesia meraih recognition award untuk kategori Dream Team atas pencapaian yang progresif. 127
Tabel 3.7. Prestasi Internasional (Asia Pacific) Kategori Kategori	Penghargaan Medali Korporasi Best Contact Center Emas Best Direct Response Campaign Emas Best in Customer Service Emas Best Community Spirit Perak Best Public Services Center Perak Best Helpdesk Perak Best Contact Center Design Bronze Best Outsourcing Partnership Bronze Best Use of Social Media in the Contact Center Runner Up 1 Individual Best Contact Center Trainer Emas Best Analyst Emas Best Contact Center Support Profesional - Workforce Planning Emas Best Customer Service Professional Perak Tabel 3.8. Prestasi Internasional (CCW) Kategori Kategori	Penghargaan Medali Korporasi Best Contact Center Emas Best Direct Response Campaign Emas Best in Customer Service Emas Best Public Services Center Emas Best Helpdesk Emas Best Community Spirit Perak Individual Best Contact Center Trainer Emas Best Analyst Emas Best Contact Center Support Profesional - Workforce Planning Emas 3.8.2. Edukasi Kebanksentralan Bank Indonesia menyelenggarakan berbagai program edukasi kebanksentralan secara terstruktur dan terintegrasi seperti training of trainers (ToT), kuliah umum, flagship program, dan berbagai kegiatan lain. akan membantu stakeholders dan masyarakat memahami kebijakan terkini dan respons kebijakan Bank Indonesia, baik di bidang moneter, pasar, sistem keuangan, dan sistem pembayaran (termasuk pengeloaan uang rupiah). Bank Indonesia menyelenggarakan berbagai program edukasi kebanksentralan secara terstruktur dan terintegrasi dalam berbagai kegiatan, sebagai kontribusi nyata Bank Indonesia meningkatkan pemahaman stakeholders dan publik terhadap ekonomi dan kebanksentralan. Juga mendukung pembentukan pemimpin yang memiliki pemahaman kuat terhadap ekonomi (economic leadership). Bank sentral memiliki peranan penting dalam perekonomian. Keberadaan dan peranannya perlu diketahui masyarakat luas. Pengetahuan terkait peran dan fungsi bank sentral Program edukasi kebanksentralan dilakukan antara lain dalam bentuk flagship program, training for trainer (ToT) bagi dosen kebanksentralan, kuliah umum, peluncuran dan kajian buku, dan kegiatan edukasi publik lainnya. Program 128
dapat diikuti stakeholders eksternal baik di dalam maupun luar negeri, seperti perwakilan bank sentral, kementerian/ lembaga terkait, pemerintah daerah, akademisi (dosen dan mahasiswa), peneliti serta pengamat ekonomi. Selama Triwulan IV 2018, Bank Indonesia melaksanakan program edukasi kebanksentralan melalui Bank Indonesia Institute (BI Institute) seperti berikut: a. Flagship Program Merupakan program pengembangan kapasitas (capacity bulding) bekerja sama dengan lembaga terkemuka baik nasional maupun internasional. Workshop on Macroprudential Supervision Program kerjasama BI Institute dengan SEACEN dan Banque de France, menyelenggarakan workshop on 'Macroprudential Supervision' dengan materi teori dan praktik pengawasan makroprudensial dan risiko sistemik, metodologi dan indikator early warning system pengalaman pembuatan kebijakan makroprudensial dari berbagai negara. Target peserta adalah internal Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), perbankan, dan bank sentral negara lain seperti Banque de France, Banco The Portugal, serta European Central Bank.
Program Economic Leadership Government Leaders Angkatan IV for Regional Bank program Economic Leadership for Regional Government Leaders (REL), dengan tujuan meningkatkan kualitas dan kapasitas kepemimpinan. Pada program ini, BI Institute berkolaborasi dengan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (LEMHANNAS RI), Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI), Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Program REL angkatan IV 2018 diikuti Bupati/ Wakil Bupati, Walikota/ Wakil Walikota, Ketua/ Wakil Ketua DPRD kota, Ketua/ Wakil Ketua DPRD Kabupaten, perwakilan dari Kepolisian, dan pimpinan daerah Bank Indonesia. Topik utama pengenalan Economic Leadership Boardgame sebagai tools pembelajaran yang mengkombinasikan teori, analisis, dan permainan. Indonesia melaksanakan program ini adalah b. ToT, Kuliah Umum dan Public Lecture
ToT dan Kuliah Umum
The 4th International Islamic Monetary Economics and Finance Conference Kontribusi Bank Indonesia dalam memajukan ekonomi syariah antara lain dilakukan melalui penelitian berkualitas. Terkait ini BI Institute menyelenggarakan 'The 4th International Islamic Monetary Economics and Finance Conference'. Selain juga mengelola Indonesia 'Journal of Islamic Monetary Economics and internasional Finance dengan fokus utama pada moneter, ekonomi dan keuangan syariah. Tema yang diangkat dalam konferensi tersebut adalah 'Strengthening National Economic Growth: The Creation of Halal Value Chains and Innovative Vehicles'. Peserta konferensi adalah peneliti dari 12 negara dengan jumlah presentasi paper sebanyak 40 paper dari 160 paper. itu, Bank (JIMF)', sebuah jurnal Program implementasi dari kerja sama Bank Indonesia dengan Perguruan Tinggi dalam mengembangkan mata kuliah kebanksentralan. Program ini dilaksanakan setiap tahun melalui Training of Trainer (ToT) dosen pengampu mata kuliah kebanksentralan untuk meningkatkan pemahaman kebanksentralan dan isu serta kebijakan terkini. Sedangkan program Kuliah Umum diselenggarakan bagi mahasiswa dengan mengangkat topik-topik kebanksentralan terkini. Pada Triwulan IV 2018, dilaksanakan Kuliah Umum di Universitas Trisakti, Politeknik Semarang dan STIE Islam Tazkia. ini merupakan
Public Lecture Merupakan program khusus yang mengundang narasumber dari lembaga-lembaga terkemuka untuk melakukan sharing isu dan perkembangan ekonomi nasional dan global. Pada Triwulan IV 2018, diselenggarakan tiga Public Seminar di 129
STIE Perbanas Surabaya, Universitas Negeri Surabaya, dan Universitas Airlangga. Kegiatan ini dilaksanakan paralel dengan kegiatan ISEF di Surabaya dengan peserta dosen dan mahasiswa. Selain itu diselenggarakan pula open lecture series di Jakarta dengan mengundang Kementerian, Akademisi, Peneliti, dan Pengamat Ekonomi dengan topik Open Lecture Series Economic Intepretation, And Impact Analysis: Options, Public Policy Applications. c. Peluncuran dan Kajian Buku Buku Sejarah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Program ini merupakan kajian buku sebagai lanjutan dari penulisan seri buku sejarah dan heritage yang dilakukan Bank Indonesia d beberapa wilayah. Topik kajian sesuai dengan judul buku yaitu "Membangun Infrastruktur, Memperkuat Ketahanan Ekonomi: Dinamika Kota Surabaya dan Jawa Timur Sebagai Penyangga Ekonomi Bangsa" dan "Mengawal Semangat Kewirausahaan: Peran Saudagar Dalam Memajukan Roda Ekonomi Sumatera Barat". Kajian dihadiri sejarawan, budayawan, ahli, guru Sekolah Menengah Atas (SMA), penggerak literasi, dan mahasiswa GENBI. Buku ini mengupas secara detil sejak periode sebelum kolonialisasi Hindia Belanda sampai masa kontempoter atau periode kekinian. Buku IMF Sebagai rangkaian kegiatan Voyage to Indonesia 2018, Bank Indonesia bekerja sama dengan IMF meluncurkan buku berjudul "Realizing Indonesia's Economic Potential". Kegiatan ini mengundang stakeholders Bank Indonesia yaitu BAPPENAS, Kemenko Kementerian (LPEM Perekonomian), - FEB UI dan CSIS), perbankan, perwakilan Keuangan, dan lembaga penelitian kedutaan besar, akademisi, serta media. Buku ini menjelaskan berbagai reformasi yang dilakukan Indonesia untuk meningkatkan ketahanan perekonomian, pengelolaan potensi ekonomi, juga reformasi yang berlangsung di IMF. Buku Valas: Teori dan Praktik Bank Indonesia menghadirkan buku "Pasar Valuta Asing: Teori dan Praktik". Buku ini merupakan sumbangsih dan kontribusi nyata dalam pengembangan khasanah keilmuan, khususnya terkait peran Bank Indonesia sebagai bank sentral. Buku ini menjelaskan permasalahan di pasar valuta asing sehingga memberikan gambaran upaya dan kebijakan yang dilakukan Bank Indonesia terkait pendalaman pasar keuangan, diperkaya dengan analisis empiris dan praktik. Bank Indonesia mengkaji dan mendiskusikan isi buku ini, dengan menyelenggarakan seminar yang menghadirkan stakeholders eksternal yaitu Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, kementerian terkait, praktisi, serta akademisi dari perguruan tinggi di Jakarta. d. Kegiatan Sharing dan Ekspo Kebanksentralan dan Literasi Bank Indonesia melakukan pula edukasi melalui ekspos kebanksentralan dalam bentuk pameran kebanksentralan, ke Perpustakaan (Edutrip), kunjungan lembaga dan knowledge sharing melalui video conference. Pada Triwulan IV 2018, ekspos kebanksentralan dilakukan melalui booth kebanksentralan dalam forum ISEF 2018 dan Edutrip perpustakaan untuk bank sentral Uganda dan mahasiswa dari Universitas Gorontalo dan Universitas Palangkaraya. Total peserta sharing dan ekspo kebanksentralan serta literasi mencapai 6.053. kunjungan 130
Majalah	Gerai	Info Komitmen Bank Indonesia dalam memberikan layanan informasi publik yang prima, andal dan terpercaya dilakukan antara lain dengan menerbitkan Majalah Gerai Info. Sebagai media untuk menyampaikan tugas, produk dan kebijakan BI kepada publik, Majalah Gerai Info hadir dalam bahasa yang ringan dan mudah dipahami, tanpa mengurangi makna dari kebijakan Bank Indonesia. Sejak awal diterbitkan pada 2010, Majalah Gerai Info, mengalami tiga kali perubahan bentuk, dari newsletter, flyer hingga akhirnya diterbitkan dalam bentuk majalah. Majalah dinilai paling efektif dan efisien mengingat bentuknya yang utuh (terkompilasi) sehingga mempermudah publik dalam mendapatkan suatu informasi. Dalam setiap edisinya, Majalah Gerai Info memiliki tema yang berbeda, sesuai Rencana Komunikasi 3 Tahun (RK3) Bank Indonesia dan Rekomendasi Tema Strategis 2017 - 2019, rencana fokus utama yang akan disusun adalah sebagai berikut : No. Edisi Tema Fokus	Utama a. Edisi 64 Komunikasi Komunikasi Bank Indonesia. b. Edisi 65 Sistem Pembayaran Meningkatkan Efisiensi Perekonomian Melalui Inklusi Keuangan dan Digitalisasi Ekonomi. c. Edisi 66 Ekonomi Syariah Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah. d. Edisi 67 Peredaran Uang Tersedianya Uang yang Berkualitas dan Menjangkau Seluruh Pelosok Negeri. e. Edisi 68 Stabilitas Sistem Keuangan Memelihara Stabilitas Makroekonomi dengan Tetap Mendukung Momentum Pemulihan Ekonomi. f. Edisi 69 Moneter Meningkatkan Resiliensi Sistem Keuangan dan Penguatan Mitigasi Risiko Sistemik. g. Edisi 70 Inflasi Pengendalian Inflasi menjelang Hari Raya Idul Fitri h. Edisi 71 Sistem Pembayaran Optimisme untuk Rupiah di tengah ketidakpastian i. Edisi 72 Ekonomi Digital Berkolaborasi lewat Big Data untuk Solusi Cepat Nan tepat j. Edisi 73 Sistem Pembayaran Mudah berwisata dengan transaksi Nontunai k. Edisi 74 Moneter Menerpong Kebijakan Moneter Global Pendistribusian Majalah Gerai Info dilakukan oleh Bank Indonesia secara langsung kepada stakeholders eksternal, baik melalui Kantor Pusat maupun Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri (KPwDN). Majalah didistribusikan kepada Pemerintah Pusat dan Daerah, Pengamat, Parlemen, Media Massa, Akademisi, Perguruan Tinggi, Perpustakaan Nasional dan Daerah serta BI Corner. Selain itu, majalah Gerai Info juga didistribusikan dalam berbagai kegiatan edukasi, seminar, pameran dan sosialisasi. Upaya memperluas jangkauan distribusi dan cakupan serta mempermudah akses pembaca, Majalah Gerai Info juga disajikan dalam format e-magazine (flash version dan pdf version) di situs Bank Indonesia. Selain itu, Majalah Gerai Info juga tersedia dalam aplikasi mobile yang dapat diunduh melalui platform Android dan iOS. Ini merupakan bagian dari upaya Bank Indonesia dalam mengkomunikasikan kebijakannya yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi. 131
Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia - Triwulan IV 2018 dan Tahun 2018 bank indonesia 132 Kapabilitas Intern Bank Indonesia
BAB 4 Kapabilitas Intern Bank Indonesia Bank Indonesia terus meningkatkan kapabilitas internal dengan menerapkan prinsip tata kelola yang baik (good governance), menjalankan berbagai perangkat manajemen strategi, audit internal, manajemen risiko, pengelolaan keuangan, sistem informasi, aspek hukum, organisasi dan manajemen sumber daya, serta program sosial Bank Indonesia. 133
RINGKASAN 1. Implementasi tata kelola di Bank Indonesia meningkat sebagaimana tercermin dari tingkat maturitas penerapan governance Bank Indonesia pada level Enhanced dengan skor 84,69 (skala 1-100) dan hasil survei keyakinan stakeholders terhadap akuntabilitas Bank Indonesia yang mencapai 5,15 (skala 1-6). 2. Bank Indonesia melakukan penjabaran Program Strategis di level organisasi dengan menyelaraskan program kerja secara vertikal dengan mengacu pada target Destination Statement dan Indikator Kinerja Utama Bank Indonesia. Penjabaran ini dituangkan dalam Kontrak Program Strategis dan Kontrak Kinerja Bank Indonesia yang menjadi landasan pelaksanaan strategi di 2019. 3. Peningkatan maturitas Manajemen Risiko Bank Indonesia dan Manajemen Keberlangsungan Tugas Bank Indonesia membuktikan pengelolaan risiko di Bank Indonesia semakin membaik. Berdasarkan hasil self assesment IORWG 2018, pengelolaan risiko operasional Bank Indonesia berada pada level Advance, meningkat dibandingkan hasil asesmen tahun sebelumnya pada level Basic. 4. Bank Indonesia menyusun kajian metodologi asesmen risiko utama, kajian penyempurnaan organisasi, dan kajian Risiko Bauran Kebijakan, sebagai upaya manajemen risiko secara berkelanjutan. Berdasarkan hasil review kesesuaian pedoman teknis pengelolaan risiko dengan kondisi terkini, diterbitkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) mengenai manajemen risiko pengelolaan moneter dan manajemen risiko fraud. 5. Secara reguler, Bank Indonesia melakukan proses audit internal terhadap satuan kerja baik di kantor pusat maupun kantor perwakilan Bank Indonesia dalam negeri dan luar negeri. Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi audit intern dan proses tata kelola. 6. Bank Indonesia mengarahkan kebijakan manajemen keuangan untuk memperkuat akuntabilitas. Bank Indonesia meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). 7. Bank Indonesia berkoordinasi dengan otoritas lain terkait upaya integrasi sistem pelaporan agar tidak terjadi duplikasi laporan industri keuangan. 8. Bank Indonesia dalam proses pengembangan proyek BIMASAKTI yang meliputi aplikasi Enterprise Resources Planning (ERP) dan Human Resources Information System (HRIS), Front Office Midle Office Back Office (FOMOBO), serta Core Banking System (CBS). Proyek BIMASAKTI akan diimplementasikan secara bertahap pada 2019. 9. Selama Triwulan IV 2018 Bank Indonesia menerbitkan tiga Peraturan Anggota Dewan Gubernur Intern (PADGI) yang mengatur perubahan struktur organisasi. Bank Indonesia mengimplementasikan aplikasi sistem informasi sumber daya manusia baru, yaitu ERPHRIS (Enterprise Resource Planning Human Resource Information System). Terkait pengembangan SDM Bank Indonesia melaksanakan Program Pengembangan SDM sebanyak 247 Program Pembelajaran. 134
10. Selama 2018, Bank Indonesia sudah menerbitkan 17 Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan 39 Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) yang mengikat setiap orang atau badan, serta 16 Peraturan Dewan Gubernur (PDG) dan 61 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Intern (PADGI) yang merupakan aturan internal. 11. Bank Indonesia aktif terlibat dalam penyusunan Naskah Akademik, Rancangan Undang-Undang (RUU), dan rancangan peraturan perundangan yang diinisiasi instansi lain terkait pelaksanaan tugas Bank Indonesia. 12. Program Sosial Bank Indonesia (PSBI), selama 2018, diarahkan pada implementasi program Peningkatan Kapasitas Ekonomi, Peningkatan Kapasitas SDM, dan Pemahaman Publik, tanpa mengabaikan Program Kepedulian terkait pendidikan, kebudayaan, keagamaan, kesehatan, lingkungan, dan bantuan bencana (gempa di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Sulawesi Tengah, dan tsunami Selat Sunda). 135
4.1. Tata Kelola (Governance) amanat undang-undang dan dengan cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan, mematuhi hukum, dan taat azas, sehingga akan menghasilkan kredibilitas Bank Indonesia. Implementasi tata kelola di Bank Indonesia semakin baik sebagaimana tercermin dari tingkat maturitas penerapan governance Bank Indonesia pada level Enhanced dengan skor 84,69 (skala 1-100) dan hasil survei keyakinan stakeholders terhadap akuntabilitas Bank Indonesia yang mencapai 5,15 (skala 1-6). Penerapan good governance menuntut upaya yang berkelanjutan dari waktu ke waktu. Seiring dengan tantangan dan tuntutan stakeholders. Bank Indonesia mengimplementasikan tata kelola organisasi yang baik dan mengimplementasikan berbagai inisiatif penguatan governance secara komprehensif mengacu pada kerangka kerja tata kelola Bank Indonesia. Tujuannya adalah untuk memastikan pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangan Bank Indonesia dilakukan secara efektif sebagaimana Kerangka Kerja Tata Kelola Bank Indonesia memuat lima elemen pokok yang saling berkaitan, yakni prinsip, komitmen, struktur, proses, dan hasil tata kelola (Gambar 4.1). Prinsip tata kelola merupakan sekumpulan nilai-nilai yang melandasi good central bank governance, yakni independensi, akuntabilitas, dan transparansi. Kedudukan bank sentral yang independen dan bebas dari kepentingan manapun diperlukan agar dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien. Untuk menjaga agar independensi dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, Bank Indonesia secara konsisten menerapkan mekanisme transparansi dan akuntabilitas publik dalam penetapan kebijakan dan pengelolaan organisasinya. Komitmen tata kelola, sebagai elemen kedua dalam kerangka Indonesia, merupakan wujud komitmen Dewan Gubernur dan pegawai untuk menerapkan dan menegakkan tata kelola Bank Indonesia tata kelola Bank Hasil Tata Kelola KREDIBILITAS Struktur Tata Kelola Proses Tata Kelola Dewan Gubernur Hubungan dengan Pemangku Kepentingan, Pelaporan, dan Keterbukaan Pengawasan terhadap Bank Indonesia Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal Manajemen Kinerja Perencanaan Strategis Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan Visi, Misi, dan Nilai- Nilai Strategis, Perilaku Utama Komitmen Tata Kelola Rencana Strategis Menengah Panjang Kode Etik dan Pedoman Perilaku serta Penegakan Disiplin Prinsip Tata Kelola Independensi, Akuntabilitas, Transparansi Gambar 4.1. Governance Framework Bank Indonesia 136
serta mewujudkan lingkungan Bank Indonesia yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pada 2018 sejalan dengan dinamika lingkungan domestik dan global serta identifikasi isu-isu strategis, Bank Indonesia mempertajam visi dan misinya serta memperkuat nilai-nilai strategis Bank Indonesia. Penguatan nilai-nilai strategis dilakukan untuk mendukung pelaksanaan Program Strategis Bank Indonesia dalam rangka mencapai visi dan misi Bank Indonesia yakni dengan melandaskan pada keluhuran nilai agama (religi) sebagai fondasi yang utuh dalam pelaksanaan tugas. Guna memperkuat integritas pegawai dan membangun lingkungan kerja yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), Bank Indonesia menerbitkan aturan Manajemen Risiko Kecurangan (fraud) Bank Indonesia. Aturan ini memberikan kejelasan langkah terpadu dalam mengelola risiko kecurangan (fraud) di Bank Indonesia. Pelaksanaan sosialisasi dan penegakan kode etik dan juga senantiasa pedoman perilaku Bank dilakukan secara berkala. Indonesia Elemen yang ketiga adalah struktur tata kelola. Struktur tata kelola merupakan organ internal dan eksternal Bank Indonesia yang berwenang menjalankan mandat pelaksanaan tugas serta pengawasan terhadap Bank Indonesia. untuk memastikan pengendalian kewenangan Dewan Gubernur sebagai pimpinan tertinggi Bank Indonesia telah sejalan dengan pencapaian tujuan Bank Indonesia. Selain itu, juga untuk mewujudkan mekanisme checks and balances dalam kerangka penyelenggaraan tata negara dan pemerintahan yang baik. Tujuannya adalah Sepanjang 2018, Bank Indonesia terus meningkatkan seluruh pelaksanaan kegiatan tata kelola yang telah di lakukan di 2017. Sebagai bentuk akuntabilitas Bank terhadap pelaksanaan tugas-tugasnya, sesuai amanat Pasal 58 Undang- Undang tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada DPR RI. Terkait hal tersebut, pada periode triwulan IV 2018, Bank Indonesia telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan wewenang periode triwulan III 2018 kepada DPR dan Pemerintah, serta mempublikasikan laporan dimaksud kepada masyarakat. Melengkapi penyampaian laporan tersebut, Bank Indonesia juga hadir dalam berbagai rapat kerja yang dilaksanakan oleh DPR untuk memberikan penjelasan terhadap kebijakan yang ditempuh maupun memperoleh masukan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia. terkait struktur Indonesia Dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan DPR RI terhadap Bank Indonesia, sepanjang 2018, Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) menyampaikan telaahan terhadap aspek anggaran dan kegiatan operasional Bank Indonesia untuk tiga periode yaitu triwulan III 2017, triwulan IV 2917, dan triwulan I 2018. Dalam merespons rekomendasi BSBI, Bank Indonesia menyampaikan tanggapan yang memaparkan kondisi dan tantangan yang dihadapi serta tindak lanjut perbaikan ke depan. Di samping menyampaikan laporan tanggapan, Bank Indonesia juga secara aktif menginisiasi pertemuan dengan BSBI. Pada 2018, Bank Indonesia mengadakan pertemuan antara Dewan Gubernur Bank Indonesia dengan anggota BSBI sebanyak dua kali. Pertemuan ini membahas mengenai pelaksanaan tugas dan isu-isu terkini. Selain pertemuan high level, Bank Indonesia juga melakukan pertemuan di level teknis dengan analis BSBI. Tujuan pertemuan ini antara lain untuk mendiskusikan rekomendasi telaahan BSBI, tindak lanjut Bank Indonesia atas telaahan tersebut, serta mekanisme koordinasi antara Bank Indonesia dengan BSBI. Dengan dilakukannya pertemuan ini, diharapkan fungsi pengawasan Bank Indonesia yang dilakukan oleh BSBI dapat berjalan dengan efektif serta mekanisme koordinasi antara Bank Indonesia dengan BSBI dapat berlangsung dengan lancar sehingga mendukung pelaksanaan tugas masing-masing. Untuk mendukung penguatan implementasi tata kelola di Bank Indonesia, telah disusun beberapa pedoman yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan. Pedoman yang disusun meliputi pedoman penyusunan tanggapan atas telaahan BSBI dan pedoman pelaksanaan New Orientation Board Member Program. Bank Indonesia juga secara berkala melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi pengawasan DPR melalui BSBI serta rekomendasi temuan BPK baik terhadap proses kerja maupun terhadap laporan keuangan. Hasil pemeriksaan BPK terhadap Bank Indonesia di bidang keuangan juga kembali mengafirmasi pengelolaan keuangan Bank Indonesia dilakukan dengan baik dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Hal tersebut ditunjukkan melalui perolehan opini WTP atas LKTBI 2018. Terkait dengan elemen proses tata kelola, hal ini mengatur serangkaian standar dan prosedur yang digunakan oleh Dewan Gubernur dan pegawai untuk memastikan penerapan dan penegakan tata kelola Bank Indonesia pada seluruh aspek pelaksanaan tugas dilakukan secara terencana, konsekuen, dan berkelanjutan. Setelah melakukan penajaman visi, misi dan nilai-nilai strategis lembaga untuk mengantisipasi perubahan lingkungan 137
strategis, Bank Indonesia menerapkan pendekatan baru dalam mengelola program strategis dan program kerjanya. Seluruh program kerja Bank Indonesia dikelompokkan ke dalam 12 Program Strategis. Pelaksanaan 12 Program Strategis tersebut tentunya dilandasi oleh nilai-nilai strategis Bank Indonesia, yakni trust and integrity, professionalism, excellence, public interest dan coordination and teamwork. Hal itu juga diperkuat oleh keluhuran nilai-nilai agama (religi) sebagai fondasi dalam pelaksanaan tugas. Bank juga melakukan penguatan proses tata kelola yang meliputi pemetaan proses bisnis dan penyusunan Risk Control Matrix (RCM) pada beberapa satker kritikal guna mendukung pelaksanaan Audit Internal Berbasis Risiko (AIBR). Secara berkelanjutan, Bank Indonesia melakukan evaluasi terhadap berbagai ketentuan yang telah dilakukan dengan tujuan agar ketentuan yang dikeluarkan selalu selaras dengan perubahan yang terjadi dan juga tercipta harmonisasi antar ketentuan. Dalam rangka mendukung pelaksanaan evaluasi tersebut Bank Indonesia telah menerbitkan aturan Evaluasi Berkala Peraturan di Bank Indonesia. Indonesia Dalam kaitannya dengan pengelolaan hubungan dengan publik, Bank Indonesia meningkatkan komunikasi yang baik kepada masyarakat dengan memanfaatkan beragam media. Salah satu pencapaian Bank Indonesia adalah penghargaan dalam kegiatan Contact Center World Annual Top Ranking Performers Conference and Awards 2018 serta penghargaan keterbukaan informasi publik dengan predikat tertinggi yaitu "informatif". Untuk mewujudkan organisasi yang fokus pada pencapaian kinerja tinggi dan berkelanjutan, Bank Indonesia melakukan penyempurnaan organisasi dengan memperhatikan aspek tata kelola sekaligus mengacu pada visi, misi, dan strategi Bank juga dilakukan Indonesia. Penyempurnaan organisasi sebagai langkah adaptif terhadap perubahan dinamika lingkungan. 4.2. Manajemen Strategi dan Kinerja Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Bank Indonesia menerapkan Sistem Perencanaan Anggaran dan Manajemen Kinerja (SPAMK). Pada Triwulan IV 2018, Bank Indonesia melakukan penjabaran Program Strategis di level organisasi yang dituangkan dalam Kontrak Program Strategis dan Kontrak Kinerja Bank Indonesia. Untuk memastikan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Bank Indonesia menerapkan Sistem Perencanaan Anggaran dan Manajemen Kinerja (SPAMK). Sistem ini memastikan seluruh tahapan, mulai dari perumusan strategi dan anggaran hingga evaluasi kinerja, dilaksanakan melalui proses matang dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara garis besar, siklus SPAMK meliputi proses perumusan strategi jangka menengah, perencanaan tahunan, pelaksanaan rencana tahunan, monitoring dan evaluasi, serta penilaian kinerja. Rangkaian proses tersebut dirancang secara terintegrasi, sistematis, dan berkelanjutan untuk memastikan pencapaian visi dan misi Bank Indonesia. Tahun 2018 merupakan tahun istimewa dalam siklus perencanaan strategis Bank Indonesia. Setelah melalui fase pertama transformasi pada 2013 sampai 2018, Bank Indonesia memasuki fase berikutnya, periode 2019 sampai 2024. Terkait ini, Bank Indonesia melaksanakan strategi tahunan sekaligus mencanangkan strategi jangka menengah lima tahun ke depan. Penerapan tata kelola secara konsisten dalam menjalankan tugas diharapkan dapat mendukung reputasi Bank Indonesia sebagai bank sentral yang kredibel sehingga senantiasa kepercayaan dapat mempertahankan stakeholders Bank Indonesia dan masyarakat secara berkelanjutan. Pelaksanaan strategi 2018 dimulai sejak awal tahun sampai akhir 2018. Seluruh implementasi strategi Bank Indonesia dilakukan berdasarkan target yang ditetapkan pada tahun sebelumnya, dan tercantum dalam Kontrak Kinerja dan Charter Program Strategis 2018. Bank Indonesia secara rutin memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan strategi dan progres pencapaiannya. Selain memastikan tercapainya target yang disepakati, evaluasi juga bertujuan mengidentifikasi apakah progres pencapaian strategi on- track atau terkendala dan memerlukan debottlenecking. 138
jangka menengah dimulai awal Perumusan strategi Triwulan III 2018. Perumusan strategi jangka menengah dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis internal dan eksternal terkini. Hal ini bertujuan mengindentifikasi tantangan dan strategi yang diperlukan dalam lima tahun ke depan. Dinamisnya kebijakan ekonomi negara maju, perubahan kondisi geopolitik, dan cepatnya inovasi teknologi telah dan akan berdampak terhadap kondisi perekonomian global dan domestik. Kondisi ini memerlukan respons kebijakan yang tepat dan berorientasi jangka panjang. Untuk itu, Bank Indonesia memandang pentingnya melakukan penajaman arah strategis dan strategi jangka menengah. Penajaman dilakukan Bank Indonesia dengan memformulasikan arah yang hendak dicapai ke depan. mengacu pada target Destination Statement dan Indikator Kinerja Utama Bank Indonesia. Penyelarasan horizontal juga dilakukan. Selain untuk memastikan akuntabilitas terhadap pencapaian target, hal ini untuk memastikan terwujudnya sinergi antar program. Selanjutnya, pada akhir Triwulan IV 2018 penjabaran ini dituangkan dalam Kontrak Program Strategis dan Kontrak Kinerja Bank Indonesia. Kontrak inilah yang menjadi landasan tahapan berikutnya, yaitu pelaksanaan strategi di 2019. Progresnya dimonitor dan dievaluasi secara rutin untuk memastikan kesesuaian arah pencapaian target. 4.3. Manajemen Risiko Kompleksnya tantangan yang dihadapi mendorong Bank Indonesia melakukan penajaman arah strategis dengan mencanangkan Visi Bank Indonesia 2024. Visi ini didukung dengan Misi sesuai koridor yang diamanatkan undang- undang. Melalui Visi baru, Bank Indonesia menjadi bank sentral yang berkontribusi secara nyata bagi perekonomian Indonesia dan terbaik di antara negara emerging markets. Visi tersebut menyiratkan pelaksanaan mandat Bank Indonesia mampu memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Indonesia melalui sinergi dengan seluruh mitra strategis. Bank Indonesia juga terus meningkatkan kualitas kinerja dibandingkan dengan bank sentral lain dalam peer group-nya. Untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis Bank Indonesia melalui pengelolaan risiko secara komprehensif, Bank Indonesia telah menjalankan praktik pengelolaan risiko dengan melakukan asesmen, pemantauan, dan penyusunan profil risiko.. Pengelolaan risiko di Bank Indonesia semakin membaik dan saat ini berada pada level Advance. Pencapaian Visi dan Misi tersebut didukung melalui 12 Program Strategis dalam kurun lima tahun mendatang. Terkait Indonesia menetapkan Destination Statement 2024 sebagai target kondisi yang ingin dicapai pada 2024. Selain itu ditetapkan pula Indikator Kinerja Utama 2019 sebagai indikator kinerja tahunan. Dengan demikian, seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan memiliki ukuran jelas dan dapat diterjemahkan dalam berbagai program kerja. Pelaksanaan 12 Program Strategis beserta target kinerjanya juga menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Anggaran Tahunan Bank Indonesia yang disampaikan kepada DPR- RI pada Agustus 2018. itu, pada Triwulan III 2018 Bank Guna mengoperasionalisasikan arah strategis Bank Indonesia ke dalam perencanaan tahunan, pada Triwulan IV 2018, Bank Indonesia melakukan penjabaran Program Strategis di level organisasi. Proses ini dilakukan dengan menyelaraskan program kerja secara vertikal dengan Upaya pencapaian visi, misi, dan program strategis Bank Indonesia dalam Destination Statement 2024 didukung dengan penerapan Manajemen Risiko Bank Indonesia (MRBI). Peningkatan maturitas MRBI dan Manajemen Keberlangsungan Tugas Bank Indonesia (MKTBI) dari tahun ke tahun membuktikan pengelolaan risiko di Bank Indonesia semakin membaik. Selama 2018, pengelolaan risiko operasional Bank Indonesia berada pada level Advance. Hasil self assesment International Operational Risk dilakukan berdasarkan Working Group (IORWG) 20181. Pencapaian dalam MKTBI ini merupakan hasil pengujian Rencana Keberlangsungan Tugas (RKT) yang dilakukan pihak eksternal dengan hasil sangat baik (skor 5,6 dari skala 1 s.d. 6). Untuk mempertahankannya, Bank Indonesia terus melakukan penguatan khususnya informasi dan metodologi asesmen risiko yang mengacu pada standar internasional dan praktik terbaik manajemen risiko. terkait sistem 1 dan untuk memajukan praktik manajemen risiko operasional di industri perbankan sentral IORWG adalah kelompok kerja yang terbuka untuk semua Bank Sentral, Bank Cadangan, dan Otoritas Moneter / Pengawas yang memberikan nilai kepada anggotanya 139
Implementasi manajemen risiko merupakan bagian integral dari proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta kegiatan operasional di Bank Indonesia. Budaya sadar risiko secara konsisten dikembangkan di setiap tingkatan pelaksanaan MRBI. Mulai dari Dewan Gubernur, Anggota Dewan Gubernur, Forum Manajemen Risiko, Satuan Kerja, hingga tingkat Divisi dan Unit Kerja sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Budaya sadar risiko juga menjadi salah satu program budaya kerja Bank Indonesia selama 2018 yang mencakup risk culture, performance culture dan service culture. Pada level perencanaan strategis, Risk Appetite menjadi salah satu pertimbangan utama dalam perumusan strategi Bank Indonesia. Risk Appetite disusun dengan mempertimbangkan lanskap risiko global dan domestik, profil risiko Bank Indonesia serta disesuaikan dengan arahan Dewan Gubernur terkait pengelolaan risiko. Risk Appetite ditetapkan Dewan Gubernur dan dituangkan dalam bentuk Risk Appetite Statement (RAS) yang menjadi pedoman Satuan Kerja dalam penyusunan limit dan toleransi risiko, mitigasi serta pengendaliannya. Sedangkan untuk memperjelas akuntabilitas pengelolaan risiko, Bank Indonesia melaksanakan manajemen risiko melalui tiga lini pengendalian. Lini pengendalian pertama dijalankan oleh satuan kerja pelaksana proses bisnis beserta Internal Control Officer/ICO. Lini pengendalian kedua dijalankan oleh Departemen Manajemen Risiko. Sedangkan lini pengendalian ketiga dijalankan oleh Departemen Audit Intern. Sepanjang 2018, ketiga lini pengendalian risiko bekerja sama memetakan proses bisnis dan penyusunan Risk Control Matrix (RCM) dalam rangka integrasi manajemen risiko dan audit intern untuk melaksanakan risk based audit. lini Satuan kerja pelaksana proses bisnis sebagai pengendali pertama, melaksanakan praktik pengelolaan risiko dalam setiap tahapan proses bisnis, difasilitasi oleh ICO. Secara berkala, Satuan Kerja menyampaikan profil risiko dan laporan pemantauan risiko. Guna meningkatkan peran pengendalian risiko di level satuan kerja, selama 2018 dilaksanakan internalisasi ketentuan, workshop ICO, dan pendampingan ICO di beberapa satuan kerja di kantor pusat. Sementara pada triwulan IV 2018 dilakukan pemetaan kompetensi ICO Kantor Perwakilan Dalam Negeri dan penyempurnaan materi pendidikan dan pelatihan internal pegawai. lini (DMR) sebagai Departemen Manajemen Risiko pengendali triwulanan melakukan kedua agregasi profil risiko satuan kerja, menjadi profil risiko Bank Indonesia. DMR juga memantau dan melaporkan kesesuaian risiko utama dengan RAS. DMR melaksanakan asesmen risiko dan rekomendasi mitigasi risiko terhadap satuan kerja pelaksana proses bisnis, melakukan review, serta menyempurnakan kerangka manajemen risiko di Bank Indonesia. Secara berkala DMR melakukan pengujian RKT untuk menjaga kesiagaan Bank Indonesia menghadapi insiden yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas kritikal. Di samping itu, DMR juga mengawal pengendalian risiko terhadap seluruh proses pengadaan dan pengembangan proyek BIMASAKTI yang merupakan transformasi sistem dan teknologi Bank Indonesia. secara Selanjutnya sebagai upaya pengembangan manajemen risiko secara berkelanjutan, pada 2018 dilakukan penyusunan kajian mengenai metodologi asesmen risiko utama Bank Indonesia, kajian penyempurnaan organisasi DMR, dan kajian Risiko Bauran Kebijakan Bank Indonesia. Berdasarkan hasil review kesesuaian pedoman teknis pengelolaan risiko dengan kondisi terkini, maka disempurnakan dan diterbitkan PADG mengenai MRBI, MKTBI, manajemen risiko pengelolaan moneter dan manajemen risiko fraud2. Pada triwulan IV 2018, diselesaikan pula Rapat Kerja Tahunan (RKT) satuan kerja pelaksana tugas kritikal dan satuan kerja pendukung tugas kritikal terkait layanan sistem pembayaran. Sebagai bagian dari review Anggota Dewan Gubernur terhadap kebijakan manajemen risiko Bank Indonesia, diselenggarakan juga Forum MKTBI pada triwulan IV 2018. Rekomendasi yang diberikan pada Forum MRBI adalah usulan penyusunan framework Manajemen Risiko Siber dan pembentukan Satuan Tugas Pengaman Siber Sistem Pembayaran (Satgas PSSP). Selain itu, dalam upaya untuk merancang strategi pengelolaan risiko, sepanjang triwulan IV 2018 dilakukan pemetaan proses bisnis dan identifikasi risiko atas 12 PS dan 44 Sub PS sesuai Destination Statement 2024. Ke depan, pemantauan risiko lebih difokuskan pada risiko utama dalam pelaksanaan program strategis. Sepanjang triwulan IV 2018 dan selama 2018, eksposur risiko utama Bank Indonesia dapat dikelola dengan baik dan masih dalam batas toleransi, yaitu: 2 PADG No.20/17/PADG Intern tanggal 30 April 2018 tentang Manajemen Risiko Bank Indonesia, PADG No.20/7/INTERN/2018 tanggal 28 Maret 2018 tentang Manajemen Kelangsungan Tugas Bank (MKTBI), PADG No.20/51/PADG INTERN/2018 tgl 21 Desember 2018 tentang Manajemen Risiko dalam Pengelolaan Moneter, PADG No.20/28/PADG Intern tanggal 31 Agustus 2018 tentang Manajemen Risiko Kecurangan (Fraud) Bank Indonesia, dan PADG No.20/25/PADG Intern tanggal 31 Juli 2018 tentang Manajemen Risiko Pengelolaan Logistik dan Fasilitas. 140
a. Risiko Kebijakan: Risiko yang terutama bersumber dari faktor eksternal dan memengaruhi volatilitas nilai tukar Rupiah, yaitu perang dagang Amerika Serikat dengan mitra dagang (khususnya Tiongkok), kebijakan bank sentral utama (khususnya The Fed), instabilitas pasar keuangan, perlambatan pertumbuhan ekonomi global, dan peningkatan risiko geopolitik di beberapa kawasan. Sementara dari sisi domestik, current account deficit menjadi faktor yang memengaruhi kerentanan terhadap faktor eksternal. cyber attacks, sekaligus berperan dalam menyusun kerangka manajemen risiko siber sistem pembayaran. Begitu pula dengan risiko hukum dan risiko reputasi, yang dapat dikelola dengan baik melalui koordinasi dan komunikasi antar Satuan Kerja maupun dengan instansi eksternal terkait. 4.4. Audit Intern Mitigasi risiko dilakukan dengan menerapkan bauran kebijakan moneter melalui kenaikan suku bunga maupun langkah stabilisasi di pasar keuangan. Guna mendukung efektivitas bauran kebijakan, dilakukan pula upaya mendorong pendalaman pasar valuta asing domestik melalui penerbitan ketentuan dan instrumen yang diperlukan. Bank Indonesia melaksanakan kegiatan audit internal baik di kantor pusat maupun di kantor perwakilan, dengan misi dan rekomendasi proses tata kelola dan manajemen risiko, dan pengendalian. b. Risiko Keuangan: Risiko yang meliputi risiko pasar, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Risiko ini banyak dipengaruhi dinamika kenaikan Fed Fund Rate terkait upaya The Fed untuk mengelola inflasi domestik Amerika Serikat agar tidak melampaui target, perang dagang antara Amerika Serikat dengan mitra dagang utama, geopolitik Eropa terkait Brexit dan Pemilu di Italia, divergensi kebijakan bank sentral negara utama, serta perlambatan ekonomi global terutama Eropa dan Tiongkok. Risiko kredit juga dipengaruhi kinerja keuangan beberapa bank penerbit terutama dari negara yang mengalami perlambatan ekonomi. Mitigasi risiko dilakukan melalui peningkatan kehati- hatian dalam pengelolaan cadangan devisa dengan mengedepankan prinsip value preservation untuk mendukung pelaksanaan kebijakan moneter. c. Risiko Operasional Dalam upaya memberikan nilai tambah untuk pencapaian tujuan Bank Indonesia dilakukan audit internal terhadap Bank Indonesia. Audit ini dilaksanakan dengan misi memberikan opini dan rekomendasi terhadap proses tata kelola, proses manajemen risiko, dan proses pengendalian melalui kegiatan assurance dan konsultansi yang independen dan obyektif. Selama 2018 Bank Indonesia melakukan audit umum di 38 Kantor Perwakilan Bank Indonesia di dalam negeri, dua Kantor Perwakilan Bank Indonesia di luar negeri, dan empat audit tematik di Kantor Pusat. Audit dilakukan terkait Pengelolaan Letter of Credit, Pengelolaan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI), Pengadaan BIMASAKTI, serta Kegiatan Perizinan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) dan Perizinan Pembawaan Uang Kertas Asing (UKA). Sementara selama Triwulan IV 2018 dilaksanakan audit terhadap 10 Kantor Perwakilan Bank Indonesia dalam negeri dan dua audit tematik. Selanjutnya, secara intensif dilakukan monitoring terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil audit intern sehingga sesuai dengan komitmen yang disepakati. Risiko yang bersumber dari bencana alam, teknologi, dan manusia dan berpotensi menganggu kegiatan pelaksanaan tugas kritikal pada sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah. Selain itu, potensi cyber attacks menjadi fokus perhatian dalam layanan sistem pembayaran saat koneksi dan ketergantungan kepada layanan keuangan digital meninggi. Mitigasi implementasi RKT dan koordinasi penanganan dampak insiden bencana. Dibentuk pula Satgas PSSP melalui SK Indonesia untuk mengantisipasi Gubernur Bank risiko dilakukan dengan Sebagai tindak lanjut program transformasi audit intern dan manajemen risiko yang terintegrasi, pada Triwulan IV 2018 Bank Indonesia melakukan pemetaan proses bisnis, penyusunan Risk Control Matrix (RCM), dan audit terhadap Pengelolaan Setelmen. Selain itu, melanjutkan audit dengan pendekatan Risk Based Internal Audit (RBIA) pada 2017, selama 2018 dilaksanakan audit dengan pendekatan RBIA terhadap beberapa proses bisnis, antara lain Pengelolaan Logistik, Pengelolaan Stabilitas Sistem Keuangan, Pengelolaan Cadangan Devisa, Pengelolaan 141
Operasi Moneter, Pengelolaan Pengembangan UMKM, dan Pengelolaan Setelmen. Selain itu juga dilaksanakan konsultasi untuk meningkatkan kualitas proses bisnis berlandaskan tata kelola yang baik, sekaligus menjadi penunjang pelaksanaan fungsi audit. 4.5. Keuangan Internal Bank Indonesia juga melanjutkan internalisasi kepada pegawai serta pihak terkait lainnya melalui berbagai sarana, seperti tatap muka dan sosialisasi kode etik. Selain itu, untuk memperoleh saran perbaikan dan penyempurnaan praktik pengelolaan Whistle Blowing System (WBS) di masa mendatang, dilakukan pula survey pemahaman pegawai Bank Indonesia terkait WBS Bank Indonesia. Kebijakan manajemen keuangan diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas Bank Indonesia dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Dalam peranan sebagai Liaison Officer pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, pada Triwulan IV 2018 dilakukan kegiatan fasilitasi BPK atas pemeriksaan interim Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia (LKTBI) Tahun 2018 dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas Pencetakan, Pengeluaran dan Pemusnahan Rupiah Semester I Tahun 2018 di Kantor Pusat, satu Kantor Perwakilan Bank Indonesia di luar negeri, dan tiga Kantor Perwakilan Bank Indonesia di dalam negeri. Bank Indonesia juga melakukan analisa terhadap dokumen tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan mengusulkan penyelesaian status atas tindak lanjut atas hasil pemeriksaan tersebut. Selanjutnya dilaksanakan pula pembahasan tindak lanjut temuan yang sulit ditindaklanjuti dan terkait dengan pihak ketiga pada bulan Oktober dan November 2018, serta pembahasan tindak lanjut temuan lain BPK pada Desember 2018. Sedangkan untuk hasil pembahasan lanjut temuan yang disepakati selesai, akan tindak diterbitkan dalam buku Laporan Perkembangan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2018. Kebijakan manajemen Indonesia diterapkan dengan tujuan meningkatkan tata kelola yang baik dan memelihara sustainabilitas keuangan. Kebijakan ini penting untuk mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia di bidang moneter, sistem pembayaran dan pengedaran uang, serta stabilitas sistem keuangan. keuangan Bank Bank Indonesia melaksanakan kebijakan manajemen keuangan melalui sejumlah program kerja untuk memperkuat akuntabilitas. Pada 2018, pencapaian manajemen keuangan Bank Indonesia meliputi sebagai berikut: 1. Peraihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Indonesia Badan Pemeriksa Keuangan Republik (BPK-RI) atas Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2017. Pencapaian untuk ke-15 kali secara berturut-turut ini menunjukkan komitmen dan upaya Bank Indonesia untuk terus meningkatkan tata kelola yang baik. Bank Indonesia juga melaksanakan asesmen terhadap kegiatan audit serta aktivitas pendukung lainnya untuk Semester II Tahun 2018. Dilakukan pula monitoring tindak lanjut penyelesaian serta pengolahan hasil survey Customer Satisfaction Index (CSI) atas pelaksanaan audit periode survei pada bulan Oktober sampai Desember 2018. Seluruh kegiatan tersebut dilakukan untuk menjaga kualitas pelaksanaan fungsi audit internal. Upaya peningkatan kompetensi SDM audit internal, Bank Indonesia juga melakukan pendidikan dan pelatihan, sertifikasi nasional maupun itu juga mengintensifkan keikutsertaan dalam seminar dan workshop. Sampai Triwulan IV 2018 tercatat 14 pegawai bersertifikat internasional, delapan pegawai bersertifikat ISO 9001:2008 dan 38 pegawai bersertifikat nasional di bidang audit internal. internasional. Selain 2. Penetapan Pernyataan Kebijakan Akuntansi Keuangan (PKAK) 06 Tahun 2018 yang akan diterapkan mulai 1 Januari 2020. 3. Pelaksanaan International Seminar on Central Bank Finance - Central Bank Financial Instruments: Challenges, Prospects, and Accountability. Seminar ini menghadirkan enam ahli internasional sebagai pembicara, seperti dari IMF, World Gold Council, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), Bank of Korea (BoK), serta Bangko Sentral Ng Pilipinas (BSP). dilaksanakan 2nd 4. Penyetujuan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) Operasional Tahun 2019 oleh DPR-RI pada Triwulan tersebut IV 2018. ATBI Operasional merupakan perwujudan komitmen Bank Indonesia 142
untuk mengedepankan prinsip governance, antara lain transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas dan tujuan Bank Indonesia. Terkait pelaksanaan tugas Bank Indonesia, kondisi dan kinerja keuangan Bank Indonesia pada Triwulan IV 2018 (unaudited) adalah sebagai berikut: 2. Realisasi Anggaran Tahunan Bank Indonesia a. Realisasi Anggaran Penerimaan selama 2018 sebesar Rp105,29 triliun (216,33% dari rencana), dengan hasil pengelolaan aset valas Rp39,19 triliun (146,25% dari rencana). 1. Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Surplus Defisit (unaudited) Bank Indonesia b. Realisasi Anggaran Pengeluaran selama 2018 sebesar Rp39,32 triliun (86,50% dari rencana), didominasi biaya operasi moneter sebesar Rp21,31 miliar (84,48% dari rencana). a. Total aset/liabilitas per 31 Desember 2018 tercatat Rp2.288,75 triliun, meningkat 4,21% dibanding posisi per 31 Desember 2017 yang sebesar Rp2.196,28 triliun. Unsur utama aset Bank Indonesia adalah aset keuangan untuk pelaksanaan kebijakan moneter, yang didominasi surat berharga dan tagihan dalam valuta asing sebesar 73,34% dari total aset. Sedangkan unsur utama liabilitas adalah liabilitas keuangan untuk pelaksanaan kebijakan dan uang dalam peredaran, masing-masing 40,79% dan 32,73% dari total liabilitas. 4.6. Sistem Informasi Bank Indonesia melakukan pengembangan Sistem Informasi secara komprehensif meliputi aspek sumber daya manusia, proses, dan teknologi. b. Pada periode 1 Januari sampai 31 Desember 2018, Bank Indonesia mencatat surplus sebelum pajak sebesar Rp64,34 triliun atau 733,63% dari surplus sebelum pajak tahun 2017. Surplus tersebut diperoleh dari penghasilan sebesar Rp105,31 triliun dikurangi beban sebesar Rp40,97 triliun. Penghasilan terbesar berasal dari pelaksanaan kebijakan moneter sebesar Rp104,44 triliun (99,18% dari total penghasilan), khususnya berasal dari penerimaan selisih kurs dan pendapatan bunga. Sementara itu, bagian terbesar beban Bank Indonesia berasal dari pelaksanaan kebijakan moneter sebesar Rp22,92 triliun (55,95% dari total beban), khususnya berasal dari beban bunga. Hal ini dipengaruhi pelemahan nilai tukar Rupiah dan kenaikan yield global. c. Rasio modal terhadap kewajiban moneter Bank Indonesia per 31 Desember 2018 (unaudited) tercatat sebesar 11,62%. Setelah dilakukan audit atas Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia (LKTBI) dan rasio modal Bank Indonesia (audited) mencapai lebih dari 10%, akan dilakukan penyetoran sisa surplus Bank Indonesia yang menjadi bagian Pemerintah. Pelaksanaan tugas dan proses pengambilan keputusan di Bank Indonesia membutuhkan kehandalan sistem informasi yang memadai. Sistem informasi Bank Indonesia bertujuan untuk merealisasikan manfaat, mengoptimalkan sumber daya, dan meningkatkan kualitas layanan sistem informasi secara berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia tengah menyusun finalisasi rencana pengembangan Sistem Informasi 2019-2024 sesuai dengan kebutuhan. Indonesia berperan sebagai Sistem pemberdayaan yang diwujudkan dalam pengembangan, implementasi dan pengelolaan solusi sistem informasi yang andal untuk mendukung strategi Bank Indonesia. Pada 2018, kehandalan pengelolaan SIBI ditunjukkan dengan tersedianya layanan high value payment system (BI-RTGS), securities settlement system (BI-SSSS), trading platform system (BI-ETP), retail value payment system (SKN-BI), dan banking system (BIGeB) dengan pemenuhan target availability layanan sebesar 99,97%. informasi Bank strategis Guna meningkatkan kualitas layanan, Bank Indonesia melakukan pengembangan sistem informasi secara komprehensif, meliputi aspek SDM, proses, dan teknologi. Pengembangan yang dilakukan meliputi peningkatan kompetensi SDM dan adopsi praktek bisnis terbaik dalam pengelolaan sistem informasi, penerapan teknologi terkini, 143
serta pengembangan data center dan disaster recovery center. Selain itu, Bank Indonesia juga menerapkan best practice dalam pengelolaan teknologi informasi, yakni ISO 20000 terkait Information Technology Management System (ITSM), dengan target implementasi pada akhir 2019. Menghadapi risiko serangan siber terhadap layanan Bank Indonesia, tingkat kualitas pengamanan sistem informasi juga menjadi perhatian Bank Indonesia. Terkait ini, Bank Indonesia terus melakukan peningkatan kualitas pengamanan, khususnya pada layanan kritikal. Selain itu, penguatan internal dan koordinasi dengan stakeholder Bank Indonesia untuk penyamaan tingkat awareness yang sama terkait risiko pengamanan sistem informasi secara berkelanjutan juga dilakukan. Sampai dengan 2018, telah diselesaikan sebanyak 235 Deskripsi Hasil Akhir (DHA) terkait pengelolaan sistem informasi untuk mendukung penyelesaian Program Strategis Bank Indonesia. Selama 2018 sebanyak 51 proyek pengembangan aplikasi serta 40 proyek pengembangan teknologi dapat diselesaikan. Sedangkan 52 proyek pengembangan aplikasi dan 41 proyek pengembangan teknologi dalam proses penyelesaian. Untuk mendukung proses pengambilan keputusan Indonesia kebijakan moneter dan nilai mengimplementasikan untuk mendukung perubahan ketentuan Uang Kertas Asing (UKA) dan Financing to Deposit Ratio (FDR). Selain itu, Bank Indonesia mengimplementasikan penyesuaian sistem survei dan penyempurnaan infrastruktur Big Data. Sedangkan untuk mendukung kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) dilakukan pengembangan aplikasi sistem informasi monitoring Devisa Hasil Ekspor (DHE). tukar, Bank penyesuaian sistem uang Rupiah dapat lebih optimal. Sedangkan untuk sistem pembayaran nontunai, pengembangan sistem difokuskan pada BI-RTGS, BI-SSSS, BI-ETP, dan SKN-BI yang mendukung kebijakan seperti fasilitas likuiditas intrahari (FLI) dan lelang SBBI valas. Perkembangan industri teknologi finansial juga menjadi perhatian Bank Indonesia dengan mengimplementasikan sistem regulatory sandbox sehingga industri tekfin dapat memenuhi ketentuan yang berlaku. Untuk dukungan terhadap sektor manajemen internal, Bank Indonesia saat ini dalam proses pengembangan proyek BIMASAKTI yang meliputi aplikasi Enterprise Resources Planning (ERP) dan Human Resources Information System (HRIS), Front Office Midle Office Back Office (FOMOBO), serta Core Banking System (CBS). Semua aplikasi ini bertujuan menyederhanakan arsitektur aplikasi Bank Indonesia sekaligus menerapkan praktik terbaik di area ketiga aplikasi tersebut. Proyek BIMASAKTI akan diimplementasikan secara bertahap pada 2019. Sejak 2013, Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara rutin berkoordinasi dalam Forum Koordinasi Pertukaran Informasi dan Sistem Pelaporan (FKPISP) sebagai sarana harmonisasi, kolaborasi, dan komunikasi dalam rangka pertukaran data/informasi dan sistem pelaporan lembaga jasa keuangan. Salah satu isu terkini yang aktif dibahas selama 2018 adalah integrasi sistem pelaporan agar tidak terjadi duplikasi laporan, sekaligus meningkatkan efisiensi di industri keuangan. 4.7. Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) Untuk mendukung proses pengambilan keputusan kebijakan stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia mengimplementasikan penyempurnaan sistem informasi makroprudensial, supervision and surveilance system, giro moneter dan makroprudensial. Guna mendukung pengembangan Indonesia mengimplementasikan sistem pengembangan UMKM. Selain itu dilakukan pula penyempurnaan sistem peningkatan kualitas data dari sistem SLIK OJK. sektor UMKM, Bank Upaya penyempurnaan stuktur organisasi dilakukan Bank Indonesia untuk mendorong efisiensi serta mengantisipasi perubahan lingkungan. Penyempurnaan dilakukan dengan fokus pada pencapaian kinerja yang mendukung pencapaian visi Bank Indonesia. Untuk mendukung proses pengambilan keputusan kebijakan sistem pembayaran dan pengelolaan uang Indonesia melakukan pengembangan Rupiah, Bank sistem penunjang sistem pembayaran tunai dan nontunai. Perbaikan dan penyempurnaan sistem informasi perkasan (arus kas) juga terus dilakukan agar proses pengedaran Untuk mewujudkan visi 2024, Bank Indonesia melakukan berbagai langkah penyempurnaan organisasi, peningkatan kapabilitas sumber daya manusia, pengembangan karir, dan penempatan pegawai secara tepat. 144
4.7.1. Penyempurnaan Organisasi Bank Indonesia Untuk mewujudkan organisasi yang fokus pada pencapaian kinerja yang tinggi dan berkelanjutan, Bank Indonesia menyesuaikan organisasi satuan kerja dengan memperhatikan aspek tata kelola sekaligus mengacu pada visi, misi, dan strategi Bank Indonesia. Penyesuaian ini juga merupakan langkah adaptif terhadap perubahan dinamika lingkungan. lain: penerapan pelaksanaan penyempurnaan, antara tugas end to end dan mengoptimalkan penerapan pola kerja flat di beberapa satuan kerja. Hal ini bertujuan untuk mendukung penguatan proses perumusan kebijakan Bank Indonesia di satuan kerja yang terlibat dalam perumusan kebijakan. Penyempurnaan organisasi diikuti pula dengan penyesuaian proses bisnis dan pengalihan fungsi dari beberapa satuan kerja, mencakup fungsi perizinan, pengawasan, perlindungan konsumen dan asesmen ekonomi regional. Pada triwulan IV 2018, penyesuaian dan penyempurnaan organisasi satuan kerja di Bank Indonesia adalah sebagai berikut: 4.7.2. Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) 1. Perubahan Departemen Statistik yang difokuskan pada upaya memperkuat fungsi pengembangan pengelolaan data digital dan analisis Big Data, serta penguatan pengelolaan quality assurance terhadap pengelolaan data statistik Bank Indonesia. Penguatan ini dilakukan dengan membentuk divisi yang khusus menangani pengembangan data digital dan big data analystics. Divisi ini bertanggung jawab melakukan pengembangan dan pemanfaatan data digital dan big data analytics berdasarkan best practice sesuai kebutuhan Bank Indonesia dalam mendukung proses perumusan kebijakan. Dalam mencapai visi dan misinya, Bank Indonesia membutuhkan kapabilitas sumber daya manusia yang profesional, kompeten, memiliki kepemimpinan yang kuat, dan berakhlak mulia. Guna mencapai hal tersebut, pada Triwulan IV 2018 Bank Indonesia melakukan penyempurnaan pengaturan sumber daya manusia dengan menerbitkan Peraturan Dewan Gubernur tentang Manajemen Sumber Daya Manusia3 yang bertujuan memberikan dasar perencanaan sumber daya manusia untuk memastikan ketersediaan SDM secara tepat waktu sesuai strategi pencapaian kinerja tinggi Bank Indonesia. Peraturan tersebut mengatur antara lain mengenai: 2. Penyempurnaan Departemen Keuangan yang bertujuan mendukung implementasi sistem informasi ERP yang baru yaitu BIMASAKTI. Sistem informasi ini bertujuan mendorong efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Indonesia, khususnya pada aspek pengelolaan keuangan dan pengelolaan sumber daya manusia. tugas Bank 3. Perubahan Departemen Komunikasi dilakukan untuk memperkuat fungsi pengelolaan Program Sosial Bank Indonesia dan Museum Bank Indonesia. Selain itu juga menata keseimbangan beban kerja antar unit kerja. Bank Indonesia juga memperkuat fungsi pengelolaan Museum Bank Indonesia di bawah Departemen Komunikasi dengan meningkatkan status unit kerja Tim Pengelolaan Museum menjadi Divisi. Penyempurnaan organisasi tersebut diharapkan meningkatkan pengelolaan seluruh kegiatan operasional, koleksi, dan sarana prasarana pendukung museum dalam rangka mendukung komunikasi dan edukasi Bank Indonesia pada stakeholders publik. Pembahasan satuan kerja penyempurnaan organisasi struktur juga terus dilakukan. Cakupan lainnya 1. Program pengelolaan Kelompok Pegawai Potensial (KPP) secara terbuka. KPP diseleksi dari sejumlah pegawai aspek Kompetensi, Kinerja dan Potensi, Karakter, serta Kematangan dan Kepemimpinan. Pegawai yang terpilih secara khusus disiapkan untuk menduduki jenjang jabatan lebih tinggi. Saat ini Kelompok Pegawai Potensial hasil seleksi ditujukan untuk jenjang Asisten Manajer, Manajer, Asisten Direktur, dan Deputi Direktur. Pengelolaan Kelompok Pegawai Potensial tersebut selanjutnya dimonitor dan dievaluasi setiap semester dengan melibatkan mentor dan semua perangkat pengelola SDM terkait. dengan mempertimbangkan 2. Penguatan implementasi pengelolaan sumber daya manusia melalui pembagian tanggung jawab (sharing responsibility). Pembagian dilakukan antara satuan kerja pelaksana fungsi pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia, Forum SDM satuan kerja, Forum SDM Job Family, Komite SDM, satuan kerja terkait, ADG Bidang SDM dan Dewan Gubernur. 3 Peraturan Dewan Gubernur No.20/14/PDG/2018 tanggal 21 Desember 2018 tentang Manajemen Sumber Daya Manusia 145
juga dilakukan melalui penerbitan empat Penguatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADGI) mengenai Perencanaan Sumber Daya Manusia, Manajemen Karier Pegawai Bank Indonesia, Pengembangan Kompetensi Pegawai, dan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia. Intern Penyempurnaan tersebut akan dilanjutkan dengan penyempurnaan ketentuan lain sebagai pelaksanaan dari Peraturan Dewan Gubernur mengenai Manajemen Sumber Daya Manusia. Cakupannya antara lain menerbitkan PADG Intern terkait rekrutmen, manajemen kinerja, remunerasi, budaya organisasi dan pemberhentian pegawai. rencana pergerakan dan pengembangan karier pegawai, pelaksanaan pergerakan dan pengembangan karier pegawai, dan evaluasi pergerakan dan pengembangan karier pegawai. Rencana pergerakan dan pengembangan karier pegawai digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengembangan karier pegawai sesuai dengan profil individual pegawai. Sedangkan pelaksanaannya dilakukan melalui promosi, reposisi, dan penugasan sementara. Pelaksanaan promosi dan reposisi dapat dilakukan secara reguler paling banyak dua kali dalam satu tahun, sesuai perencanaan SDM atau secara nonreguler dengan memperhatikan kebutuhan. Perencanaan Sumber Daya Manusia Untuk menyempurnakan pengelolaan sumber daya manusia, Bank Intern mengenai Perencanaan Sumber Daya Manusia4. Aspek seperti kuantitas, kualitas, posisi, komposisi, dan anggaran menjadi perhatian dalam proses perencanaan sumber daya manusia Bank Indonesia dalam peraturan tersebut. Proses perencanaan mencakup pula pemetaan, analisis kebutuhan SDM, dan rencana strategi pemenuhan SDM. Pemetaan pegawai dilakukan untuk menghasilkan talenta termasuk asesmen motivasi pegawai dan profil individual pegawai. Indonesia menerbitkan PADG Pemetaan pegawai menjadi pertimbangan penetapan pegawai dalam Kelompok Pegawai Potensial dan Pemberdayaan Khusus. Sedangkan Analisis kebutuhan SDM dilakukan untuk kebutuhan SDM jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Analisis ini diikuti dengan penyusunan rencana strategi pemenuhan SDM, baik dari internal maupun eksternal Bank Indonesia. Jika terjadi kesenjangan kualitas SDM, maka dilakukan program peningkatan kompetensi, penugasan ke lembaga eksternal, pengembangan KPP, peningkatan karier, pemberdayaan khusus, dan transisi karier. Manajemen Karier Manajemen Karier Pegawai Bank Indonesia merupakan dasar dalam pengelolaan karier pegawai secara efektif. Peraturan5 ini mencakup pengembangan potensi dan kompetensi sesuai kebutuhan organisasi. Manajemen Karier Pegawai dilakukan dengan siklus yang mencakup Pasca pergerakan dan pengembangan karier pegawai, dilakukan evaluasi untuk mendapatkan feedback atas pelaksanaan pengembangan karier. Evaluasi dilakukan dengan tetap memperhatikan rencana pengembangan karier dan berdasarkan masukan dari Line Manager, sekurangnya satu kali dalam satu tahun pada saat performance dialogue. Pengembangan Kompetensi Penyempurnaan ketentuan mengenai pengembangan kompetensi tujuan memotivasi pegawai melalui pengembangan kompetensi dan karier sesuai area kekuatannya. Harapannya bisa memberikan kontribusi terbaik pada organisasi, sekaligus mampu mengantisipasi tantangan ke depan sesuai tuntutan pengembangan kompetensi dan jalur karier pegawai. Pengembangan kompetensi juga bertujuan mempersiapkan peningkatan karier pegawai pada setiap jenjang jabatan di Bank Indonesia. pegawai6 dilakukan dengan kompetensi pegawai Pelaksaanan pengembangan dilakukan berdasarkan segmen jabatan pegawai, jalur karier pegawai, job family, dan hasil asesmen kompetensi. jabatan pimpinan, pengembangan Khusus segmen kompetensi diperkuat dengan tahapan pembekalan (on boarding), eksplorasi nature of job, pembentukan dan penguatan personal brand, dan penguatan kepemimpinan dan keahlian. Sedangkan pengembangan kelompok pegawai asisten fokus pada penanaman nilai-nilai strategis, organisasi dan sumber daya manusia, kompetensi teknis, serta kompetensi perilaku terkait pelaksanaan tugas kelompok pegawai asisten. 4 5 6 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Intern No. 20/55/PADG INTERN/2018 tanggal 21 Desember 2018 tentang Perencanaan Sumber Daya Manusia Bank Indonesia Peraturan Anggota Dewan Gubernur Intern No. 20/53/PADG INTERN/2018 tanggal 21 Desember 2018 tentang Manajemen Karier Pegawai Bank Indonesia Peraturan Anggota Dewan Gubernur Intern No.20/54/PADG INTERN/2018 tanggal 21 Desember 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai 146
Jenis kompetensi yang dikembangkan mencakup kompetensi teknis dan kompetensi perilaku. Kompetensi teknis meliputi pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas. Kompetensi perilaku meliputi aspek manajerial dan kepemimpinan yang sudah ditetapkan pelaksana pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia. Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan dengan metode 'melekat pada pekerjaan' (on the job), juga metode 'tidak melekat pada pekerjaan' (off the job). Pelaksanaannya dilakukan dalam siklus pengembangan kompetensi, terdiri atas pelaksanaan asesmen kompetensi, perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kompetensi, serta pemantauan dan evaluasi pengembangan kompetensi. Indonesia melakukan pengembangan SDM Bank dengan menyelenggarakan lima program pembelajaran. Program-program tersebut adalah: Program Pengenalan (Onboarding Program), Program Meningkatkan Kompetensi (Competencies Development Program/CDP), Program Peningkatan Karir (Career Advancement Program/CAP), Program Transisi Karir (Career Transition Program/CTP), dan Program Lainnya (flagship program/seminar). Sampai triwulan IV 2018, Bank Indonesia melaksanakan Program Pengembangan SDM sebanyak 247 Program Pembelajaran dengan 20.738 peserta, dengan rincian sebagai berikut: Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia Bank Indonesia mengimplementasikan aplikasi sistem informasi sumber daya manusia baru, yaitu ERPHRIS (Enterprise Resource Planning Human Resource Information System). Implementasi ini didasari PADG Intern mengenai Sistem Informasi Sumber Daya Manusia7, yang menggantikan ketentuan sebelumnya, termasuk Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (Simasdam), sistem kehadiran pegawai (Sikap), dan pelaksanaan pembayaran remunerasi. Peraturan tersebut mencakup fungsi pengelolaan data dan informasi organisasi, kepegawaian, pengelolaan SDM, dan administrasi serta transaksi kepegawaian. Data dan informasi yang dikelola meliputi data organisasi seperti nama organisasi, struktur organisasi, lokasi, jabatan, posisi, struktur posisi dan job grade. Selain itu juga data dan informasi SDM seperti seperti nama, tanggal lahir, pendidikan, status pernikahan, data keluarga, atau data kepegawaian lainnya. 1. On Boarding Program, merupakan program pendidikan bagi calon pegawai agar siap ditempatkan di seluruh satuan kerja Bank Indonesia. Pada 2018, dilaksanakan 16 kelas dengan 1.054 peserta yang mencakup: Pendidikan Calon Pegawai setingkat Asisten Manajer (PCPM) Angkatan 32 gawai, Pendidikan Calon Staf (PCS) dan Multi Level Entry (MLE), serta PCS dari jalur prestasi olahraga. 2. Competency (CDP), merupakan program pembelajaran untuk membekali pegawai dengan kompetensi teknis, leadership dan manajerial sesuai sektor dan jenjang kepangkatan. Sampai triwulan VI 2018 dilaksanakan 150 batch program pembelajaran yang diikuti 4.537 peserta, terdiri atas 4.314 pegawai Bank Indonesia dan 223 peserta eksternal dari instansi terkait. Program tersebut mencakup: Introduction to Central Banking I & II: 8 batch, 207 peserta; Sertifikasi Integrated Leadership Managerial: 15 batch, 474 peserta; Sertifikasi Sektor Core: 44 batch, 1.091 peserta; Sertifikasi Sektor Corporate Enabler: 45 batch, 1.533 peserta; dan General Management dan/atau Tematik 38 batch, 1.232 peserta. Development Program 4.7.3. Pengembangan SDM Pengembangan SDM merupakan salah satu pilar utama Arsitektur Manajemen Sumber Daya Manusia Bank Indonesia. Tujuannya mewujudkan visi pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia, khususnya dalam menghasilkan kompeten, profesional, berkepimpinan kuat dan memiliki integritas. Pengembangan SDM diwujudkan dengan menguatkan tiga aspek kompetensi yaitu leadership, general management, dan substansi (technical knowledge). pegawai yang 3. Career Advancement Program, merupakan program khusus bagi pegawai yang diusulkan mendapat promosi. Program ini mengkombinasikan materi substansi teknis, manajerial dan leadership yang bersifat gradual tingkat intermediate dan advanced. Pada 2018 dilaksanakan tujuh batch Pendidikan Kepemimpinan Bank Indonesia (PKBI), yaitu tingkat lanjutan, menengah, dan dasar yang diikuti 261 pegawai. 7 Daya Manusia Peraturan Anggota Dewan Gubernur Intern No. 20/56/PADG INTERN/2018 tanggal 21 Desember 2018 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Sumber 147
4. Career Transition Program, merupakan program pembekalan bagi pegawai yang mengalami transisi fase kerja. Pada 2018, dilaksanakan lima batch Program Pembekalan Masa Purna Bakti yang diikuti 163 pegawai 5. Program Lainnya, dilakukan dengan mengikutsertakan pegawai Bank Indonesia dalam flagship, seminar dan workshop yang diselenggarakan selama triwulan IV 2018. Pada 2018, Bank Indonesia secara aktif mengikuti beberapa pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU), antara lain RUU tentang Kewirausahaan Nasional; Pengesahan Protokol untuk Melaksanakan Paket Komitmen Keenam di Bidang Jasa Keuangan dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean di Bidang Jasa; Pengesahan Protokol untuk Melaksanakan Paket Komitmen Ketujuh di Bidang Jasa Keuangan dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean di Bidang Jasa; Pelindungan Data Pribadi; Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; Pajak Penghasilan; Redenominasi; dan Pembatasan Transaksi Uang Kartal. 4.8. Aspek Hukum Untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagai bank sentral, selama 2018, Bank Indonesia menerbitkan peraturan yang terdiri atas 17 Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan 39 Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) yang mengikat setiap orang atau badan. Partisipasi aktif Bank Indonesia dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) maupun peraturan perundang-undangan lain selama 2018 antara lain RPP tentang Penyelenggaraan Transaksi Sistem Elektronik; Perum Percetakan Uang Republik Indonesia; Besaran Bagian Premi untuk Pendanaan Program Restrukturisasi Perbankan; Pinjaman Daerah; Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik; Perubahan Peraturan Pemerintan tentang Pos; Sistem Informasi Perdagangan; Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/ atau Pengolahan Sumber Daya Alam; dan Kebijakan Dasar Pembiayaan Ekspor Nasional. Berdasarkan amanat Undang-Undang, Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia yang memiliki kewenangan dalam tiga bidang yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta stabilitas sistem keuangan. Kewenangan tersebut ditegaskan dengan status Bank Indonesia sebagai badan hukum yang berwenang dalam menetapkan peraturan perundang-undangan. Selama 2018, Bank Indonesia sudah menerbitkan sejumlah peraturan terdiri atas 17 Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan 39 Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) yang mengikat setiap orang atau badan, serta 16 Peraturan Dewan Gubernur (PDG) dan 61 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Intern (PADGI) yang merupakan aturan internal Bank Indonesia. Dalam melaksanakan tugas secara efektif, Bank Indonesia membutuhkan dukungan dan keselarasan substansi pengaturan tugas dan kewenangan Bank Indonesia dalam perangkat hukum yang diinisiasi Pemerintah dan/atau DPR RI. Untuk itu, Bank Indonesia senantiasa terlibat, baik sebagai anggota panitia antar kementerian maupun narasumber, dalam penyusunan naskah akademik, Rancangan Undang-Undang rancangan peraturan perundangan yang diinisiasi instansi lain terkait pelaksanaan tugas Bank Indonesia. (RUU), dan Sedangkan partisipasi Bank Indonesia dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden antara lain Perpres tentang Tata Kelola Harta Peninggalan; Penerimaan Utang Luar Negeri Oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Swasta; Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung; Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018- 2025; Pengumpulan Zakat Penghasilan di Kementerian/ Lembaga Pusat dan Daerah; dan Perubahan Atas Peraturan Presiden No.29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum. lembaga negara yang melaksanakan tugas Sebagai dan wewenangnya berdasarkan ketentuan perundang- undangan, Bank Indonesia juga menghadapi gugatan dari pihak lain. Permasalahan hukum yang dihadapi Bank Indonesia merupakan konsekuensi atas kebijakan atau tindakan Bank Indonesia sebagai lembaga publik dan badan hukum. Karena itu seluruh permasalahan hukum diselesaikan secara hukum melalui lembaga peradilan dalam bentuk gugatan. Gugatan terhadap Bank Indonesia yang diselesaikan melalui lembaga peradilan mencakup perkara tata usaha negara dan perdata. Selama 2018, sebagian besar perkara tata usaha negara dan perkara perdata diselesaikan dengan putusan yang menguatkan posisi hukum Bank Indonesia. Fakta ini menunjukkan 148
Bank Indonesia dapat mempertanggungjawabkan secara hukum kebijakan dan tindakan yang diambil sesuai dan dalam koridor ketentuan peraturan perundangan. Indonesia, terutama pengendalian inflasi. Program edukasi ini diharapkan dapat membentuk opini publik secara benar dan proporsional mengenai ekspektasi inflasi. Ekspektasi inflasi menjadi penting karena merupakan salah satu faktor yang membentuk inflasi. 4.9. Program Sosial Bank Indonesia Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan, Bank Indonesia melaksanakan program sosial yang diarahkan pada implementasi program Peningkatan Kapasitas Ekonomi, Peningkatan Kapasitas SDM, dan Pemahaman Publik, tanpa mengabaikan Program Kepedulian terkait pendidikan, kebudayaan, keagamaan, kesehatan, lingkungan, dan bantuan bencana Selama 2018, Bank Indonesia juga berupaya meningkatkan literasi keuangan, antara lain dengan mengembangkan Pojok Baca Bank Indonesia atau disebut juga BI Corner. Sampai dengan Triwulan Indonesia sudah membangun 250 BI Corner. Selanjutnya, untuk menjaga keberlanjutan program serta mengukur tingkat kemanfaatan program bagi penerima, diselenggarakan pula workshop Edukasi Keuangan Anak sejak dini di Surabaya, Palembang, Gorontalo, dan Samarinda. Pada triwulan IV 2018, Bank Indonesia juga menganugerahkan penghargaan BI Corner Award 2018 kepada 12 (dua belas) sekolah/lembaga yang melakukan pengelolaan BI Corner terbaik tingkat nasional untuk kategori Perguruan Tinggi, SMA/sederajat, Pojok Baca dan Dongeng Pendidikan Anak Usia Dini (PBD PAUD), dan umum. IV 2018, Bank Dalam melaksanakan tugas sebagai bank sentral, Bank Indonesia melakukan kegiatan sosial berupa Program Sosial Bank (PSBI). Selama 2018, PSBI dilaksanakan dengan mengusung tema "Memperkuat Akseptasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bank Indonesia di Seluruh Lapisan Masyarakat melalui Program Sosial Bank Indonesia". Indonesia Orientasi PSBI 2018 lebih diarahkan pada upaya peningkatan memperkuat kapasitas ekonomi, program peningkatan kapasitas SDM, dan pemahaman publik. Implementasi program- program tanpa mengabaikan program kepedulian yang menyentuh aspek pendidikan, kebudayaan, keagamaan, kesehatan, lingkungan, dan bantuan terkait bencana. implementasi program tersebut dilakukan Program peningkatan kapasitas ekonomi diarahkan untuk mendukung kebijakan utama Bank Indonesia mengendalikan inflasi dan mengurangi Current Account Deficit. Program ini direalisasikan di seluruh Indonesia, dalam bentuk program ketahanan pangan strategis, program komoditas unggulan berorientasi ekspor, dan program pengembangan aspek budaya yang mendorong pariwisata. Program ini juga menyentuh pemberdayaan perempuan, ekonomi kreatif, dan ekonomi syariah. Dalam konteks peningkatan kapasitas SDM dan pemahaman publik, PSBI diarahkan dalam bentuk edukasi untuk meningkatkan pemahaman mengenai tugas Bank Selain program-program tersebut, Bank Indonesia juga berkontribusi dalam mewujudkan sumber daya manusia unggul, melalui pemberian beasiswa. Selama 2018, Bank Indonesia memberikan beasiswa bagi 4.980 mahasiswa dari 99 perguruan tinggi negeri (PTN) dan lima perguruan tinggi swaswa (PTS) di seluruh Indonesia. Pemberian beasiswa Bank Indonesia diiringi dengan pengembangan komunitas penerima beasiswa yang tergabung dalam Generasi Baru Indonesia (GenBI). Pada tahun mendatang, Bank Indonesia akan memperluas program pemberian beasiswa pada PTS dengan mempertimbangkan keberhasilan pilot project penyaluran beasiswa pada PTS selama 2018. Sedangkan implementasi PSBI sebagai bentuk kepedulian, direalisasikan dalam penanganan bencana korban gempa di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Sulawesi Tengah, termasuk memberikan bantuan bagi korban di Provinsi Bali yang terdampak gempa Lombok. Begitu pula bantuan bagi korban bencana tsunami Selat Sunda yang berdampak ke Provinsi Lampung dan Provinsi Banten. Sampai akhir triwulan IV 2018, tercatat sebanyak 1.748 rumah ibadah dan 1.748 lembaga pendidikan di seluruh Indonesia sudah merasakan manfaat PSBI. Kepedulian PSBI juga menyentuh daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) di Indonesia. PSBI ini disinergikan dengan kegiatan ekspedisi pelayanan kas ke pulau 3T tersebut, antara lain Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Bangka Belitung dan Sulawesi Utara. 149
Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia - Triwulan IV 2018 dan Tahun 2018 150 Rencana Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia Tahun 2019
BAB 5 Rencana Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia Tahun 2019 151
RINGKASAN 1. Bank Indonesia meyakini prospek ekonomi Indonesia akan semakin membaik dengan pertumbuhan yang lebih tinggi dan stabilitas yang tetap terjaga. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019 diperkirakan tetap meningkat hingga mencapai kisaran 5,0-5,4%. Inflasi 2019 tetap terkendali pada kisaran sasaran 3,5+1% dengan terjaganya tekanan harga dari sisi permintaan, volatile foods dan administered prices, ekspektasi inflasi, dan stabilnya nilai tukar Rupiah. Defisit transaksi berjalan 2019 akan turun menjadi sekitar 2,5% dari PDB dengan langkah-langkah pengendalian impor serta peningkatan ekspor dan pariwisata. 2. Fungsi intermediasi perbankan dan pembiayaan ekonomi dari pasar modal akan terus meningkat. Pertumbuhan kredit pada 2019 diprakirakan mencapai 10-12%, sementara pertumbuhan DPK perbankan mencapai 8-10% dengan kecukupan likuiditas yang terjaga. 3. Dengan kondisi perekonomian global yang belum kondusif, bauran kebijakan Bank Indonesia yang telah ditempuh pada 2018 akan semakin diperkuat pada tahun 2019 mendatang. Kebijakan moneter akan tetap difokuskan pada stabilitas, khususnya pengendalian inflasi sesuai sasaran 3,5+1% dan stabilitas nilai tukar Rupiah sesuai fundamentalnya. 4. Kebijakan yang akomodatif akan terus ditempuh dan diperluas di bidang makroprudensial, sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, serta pengembangan ekonomi keuangan syariah untuk mendorong momentum pertumbuhan ekonomi ke depan. 5. Bank Indonesia menetapkan strategi 2019 yang dijabarkan dalam 12 program strategis. Sebagai upaya memastikan keberhasilan pencapaian strategi tersebut, Bank Indonesia menetapkan Indikator Kinerja Utama Bank Indonesia 2019 dengan mempertimbangkan prinsip challenging dan continuous improvement, namun tetap realistis. 152
5.1. Prospek Perekonomian 2019 ekspor tersebut diprakirakan akan berdampak pada perbaikan ekspor neto. Bank Indonesia meyakini prospek ekonomi Indonesia semakin membaik dengan pertumbuhan lebih tinggi dan stabilitas terjaga. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019 diperkirakan meningkat ke kisaran 5,0-5,4%. Di tengah prospek ekonomi global yang melambat, momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019 dan 2020 diprakirakan tetap terjaga. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019 dan 2020 diprakirakan masing- masing akan berada pada kisaran 5,0-5,4% dan 5,1-5,5% (Tabel 5.1). Prakiraan tersebut didukung oleh permintaan domestik yang tetap kuat, bersumber terutama dari konsumsi rumah tangga yang meningkat sejalan dengan terjaganya daya beli, tingkat pendapatan yang membaik, dan inflasi yang terkendali pada level yang rendah, serta konsumsi LNPRT yang meningkat sebagai dampak positif dari pengeluaran terkait penyelenggaraan Pemilu 2019. Investasi diprakirakan tetap tumbuh tinggi, meskipun lebih moderat, dipengaruhi optimisme investor terhadap prospek ekonomi ke depan yang tetap baik pasca Pemilu 2019, serta proyek infrastruktur Pemerintah yang tetap akan berjalan, serta sejumlah kebijakan Pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi. Impor diprakirakan akan melambat dipengaruhi oleh penurunan impor barang modal seiring dengan investasi nonbangunan yang akan tumbuh lebih moderat, serta sebagai dampak bauran kebijakan transaksi berjalan. untuk mengurangi defisit neraca Ekspor juga diprakirakan melambat seiring perlambatan perekonomian global, namun tidak sedalam perlambatan impor. Perlambatan impor yang lebih dalam dibandingkan Konsumsi swasta diprakirakan tumbuh meningkat ditopang oleh peningkatan konsumsi rumah tangga dan konsumsi LNPRT. Konsumsi swasta diprakirakan tumbuh meningkat pada 2019 dan berada pada kisaran 5,2-5,6%. Peningkatan pertumbuhan konsumsi swasta tersebut didukung oleh perbaikan pendapatan masyarakat, tingkat keyakinan konsumen yang positif, serta daya beli yang tetap terjaga sejalan dengan inflasi yang terkendali. Pendapatan diperkirakan akan membaik dipengaruhi oleh dampak yang mulai terlihat dari investasi yang berlangsung pada periode sebelumnya, kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) serta penyaluran bansos yang terus berlanjut. Di samping itu, peningkatan konsumsi swasta juga didorong oleh konsumsi LNPRT yang tinggi untuk memenuhi keperluan logistik penyelenggaran Pemilu 2019, yang pada gilirannya turut mendukung peningkatan konsumsi rumah tangga. Peningkatan konsumsi rumah tangga diprakirakan masih akan terus berlanjut pada 2020 dan berkontribusi bagi pencapaian pertumbuhan konsumsi swasta pada 2020 yang diprakirakan berada pada kisaran 5,0-5,4%. Konsumsi Pemerintah pada 2019 diprakirakan tumbuh di kisaran 3,7-4,1% dan mampu menopang keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan konsumsi Pemerintah pada 2019 didorong terutama oleh front-loading bansos pada semester pertama, disertai belanja barang yang meningkat untuk mendukung logistik penyelenggaraan Pemilu 2019. Anggaran bansos dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 meningkat sejalan dengan fokus pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan menciptakan kesempatan kerja. Peningkatan anggaran bansos juga bagian dari upaya perluasan cakupan Program Keluarga Harapan (PKH) dan penerima Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) yang lebih tepat sasaran. Konsumsi Pemerintah pada 2020 diprakirakan berada dalam tren peningkatan dan berada pada kisaran 3,9-4,3%. Tabel 5.1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran Persen, yoy Komponen PDB Pengeluaran Konsumsi Swasta Konsumsi Pemerintah Investasi Ekspor Impor PDB 2016 5,04 -0,14 4,47 -1,66 -2,41 5,03 2017 4,98 2,13 6,15 8,91 8,06 5,07 I 5,01 2,71 7,94 5,94 12,64 5,06 2018 II 5,23 5,20 5,85 7,65 15,17 5,27 III 5,07 6,27 6,96 8,08 14,02 5,17 IV 5,20 4,56 6,01 4,33 7,10 5,18 2018 5,13 4,80 6,67 6,48 12,04 5,17 2019* 5,2 - 5,6 3,7 - 4,1 6,4 - 6,8 4,4 - 4,8 7,1 - 7,5 5,0 - 5,4 2020* 5,0 - 5,4 3,9 - 4,3 6,6 - 7,0 5,1 - 5,5 6,7 - 7,1 5,1 - 5,5 ) Proyeksi Bank Indonesia 153
Investasi pada 2019 diprakirakan tetap tumbuh tinggi namun dengan level pertumbuhan yang lebih moderat, yaitu berada di kisaran 6,4-6,8%. Investasi bangunan akan tetap tumbuh tinggi meskipun terbatas sejalan dengan beberapa proyek infrastruktur pemerintah yang masih berlanjut. Investasi bangunan diprakirakan akan meningkat pada semester II 2019 pasca pemilu, didukung pula oleh iklim investasi yang membaik. Sementara itu, investasi nonbangunan pada 2019 juga masih akan tumbuh terutama didorong oleh pelaksanaan proyek kelistrikan. Namun demikian, penurunan harga komoditas dan permintaan dunia menjadi faktor penahan investasi nonbangunan tumbuh lebih tinggi pada 2019, terutama pada kegiatan ekonomi berbasis ekspor komoditas SDA. Pada 2020, sentimen bisnis investasi diprakirakan akan semakin membaik pasca pelaksanaan Pemilu 2019. Proyek infrastruktur Pemerintah masih akan berlanjut, serta didukung oleh kebijakan pemerintah untuk memperbaiki investasi. Perkembangan tersebut diprakirakan dapat mendorong kinerja investasi pada 2020 tumbuh berada di kisaran 6,6-7,0%. terhadap perkembangan iklim Ekspor diprakirakan tumbuh melambat sejalan dengan tren prospek ekonomi global yang berada pada perlambatan. Ekspor pada 2019 diprakirakan tumbuh melambat dan berada di kisaran 4,4-4,8%. Prospek pertumbuhan ekonomi global yang melambat berdampak pada penurunan volume perdagangan dan harga komoditas dunia, termasuk harga minyak dunia, pada gilirannya memberikan tantangan dalam mendorong ekspor Indonesia. Perlambatan ekonomi di Tiongkok yang dipengaruhi oleh ketegangan perdagangan dengan AS serta permintaan domestik yang melambat sebagai dampak proses deleveraging akan memengaruhi ekspor Indonesia ke Tiongkok, seperti batubara dan barang manufaktur besi dan baja. Sementara itu, ekspor manufaktur secara keseluruhan akan mengalami pelemahan sejalan dengan pelemahan ekonomi global, sedangkan ekspor besi baja dan tekstil dan produk tekstil (TPT) diprakirakan masih akan meningkat. Pada 2020, kinerja ekspor diprakirakan akan membaik dibandingkan dengan kinerja pada 2019 dan tumbuh di kisaran 5,1-5,5%. Perbaikan kinerja ekspor didukung oleh sejumlah peluang bagi peningkatan ekspor CPO dan batubara. Beberapa faktor yang mendukung peningkatan ekspor CPO antara lain: (1) Perang dagang antara AS dan Tiongkok pada produk soybean akan meningkatkan permintaan produk subsitusinya yakni CPO; (2) Diversifikasi negara tujuan ekspor melalui inisiasi Preferential Trade Agreement (PTA), seperti antara Pakistan dan Indonesia; dan (3) Penurunan tarif impor CPO di India. Ekspor pertambangan ke depan diperkirakan juga akan mengalami perbaikan disebabkan oleh permintaan batubara yang meningkat serta ekspor mineral metal yang membaik. juga mengalami perlambatan Impor diprakirakan dipengaruhi oleh prospek kinerja investasi yang tumbuh lebih moderat dan kinerja ekspor yang melambat. Pertumbuhan impor pada 2019 diprakirakan melambat dan berada pada kisaran 7,1-7,5%. Perlambatan tersebut disebabkan oleh penurunan kinerja ekspor dan perlambatan kinerja investasi nonbangunan. Penurunan harga komoditas dunia memengaruhi ekspansi bisnis perusahaan tambang berorientasi ekspor, sehingga menurunkan permintaan impor barang modal seperti alat berat, mesin dan perlengkapan. Impor barang konsumsi diperkirakan juga akan menurun di tengah nilai tukar rupiah yang kembali menguat, serta upaya Pemerintah untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri. Bauran kebijakan yang ditempuh untuk mengurangi defisit neraca transaksi berjalan diperkirakan mulai menahan laju impor, antara lain pengurangan impor migas sejalan dengan penerapan kebijakan B-20 serta penerapan pengaturan Tingkat Kandungan Dalam Negeri terutama infrastruktur Pemerintah. Dengan bagi proyek-proyek perkembangan tersebut, pertumbuhan impor pada 2020 diprakirakan masih akan mengalami perlambatan dan berada pada kisaran 6,7-7,1%. (TKDN) Di sisi lapangan usaha (LU), momentum pertumbuhan ekonomi pada 2019 dan 2020 diprakirakan akan terus berlanjut ditopang terutama oleh kinerja sektor sekunder dan tersier (Tabel 5.2). Prospek pertumbuhan sektoral didorong oleh permintaan domestik yang diprakirakan tetap kuat di tengah dinamika ekonomi global yang masih diliputi oleh ketidakpastian. Kinerja sektor sekunder bersumber dari LU Industri Pengolahan yang diprakirakan akan tetap tumbuh kuat terutama untuk memenuhi kebutuhan domestik, didukung pula oleh optimisme investor terhadap prospek ekonomi domestik ke depan. Di sektor tersier, LU Konstruksi diprakirakan akan tetap tumbuh positif sejalan dengan proyek infrastruktur Pemerintah yang masih akan berlanjut. Perkembangan LU PHR diprakirakan tetap tinggi seiring dengan prospek penjualan ritel yang meningkat, dan upaya Pemerintah untuk mendorong pengembangan kegiatan pariwisata. Peningkatan juga akan terjadi pada LU komunikasi dan transportasi sejalan dengan program perluasan cakupan jaringan broadband yang lebih merata, dan ekonomi digital yang semakin berkembang. Sementara itu, perkembangan sektor primer akan lebih terbatas akibat volume perdagangan dan harga komoditas dunia yang menurun. 154
Tabel 5.2. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha Persen, yoy Komponen PDB Lapangan Usaha Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan 2016 3,37 2017 3,87 I 3,34 2018 II 4,72 III 3,66 IV 3,87 2018 3,91 2019* 3,8 - 4,2 2020* 3,6 - 4,0 Pertambangan dan Penggalian 0,95 0,66 1,06 2,65 2,67 2,25 2,16 1,4 - 1,8 1,7 - 2,1 Industri Pengolahan 4,26 4,29 4,60 3,88 4,35 4,25 4,27 4,3 - 4,7 4,4 - 4,8 Listrik, Gas, Air Bersih, dan Pengadaan Air * 5,26 1,76 3,33 7,29 5,62 5,64 5,47 5,1 - 5,5 5,2 - 5,6 Konstruksi Perdagangan dan Penyediaan Akomodasi dan Mamin** Transportasi, Pergudangan, Informasi dan Komunikasi*** Jasa Keuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahaan**** 5,22 4,23 8,23 7,14 6,80 4,63 9,12 5,43 7,35 5,02 8,12 4,63 5,73 5,29 6,70 4,22 5,79 5,39 7,01 4,47 5,58 4,68 6,35 6,13 6,09 5,10 7,03 4,87 6,1 - 6,5 5,0 - 5,4 7,1 - 7,5 4,9 - 5,3 6,2 - 6,6 5,1 - 5,5 7,2 - 7,6 5,0 - 5,4 Jasa-jasa Lainnya***** 4,48 4,37 6,01 6,85 7,68 6,82 6,85 5,6 - 6,0 5,6 - 6,0 PDB 5,03 5,07 5,06 5,27 5,17 5,18 5,17 5,0 - 5,4 5,1 - 5,5 ) Penggabungan 2 lap. usaha: (i) Pengadaan Listrik dan Gas dan (ii) Pengadaan Air **) Penggabungan 2 lap. usaha: (i) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor serta (ii) Penyediaan Akomodasi dan Mamin ***) Penggabungan 2 lap. usaha: (i) Transportasi dan Pergudangan serta (ii) Informasi dan Komunikasi ****) Penggabungan 3 lap. usaha: (i) Jasa Keuangan, (ii) Real Estate dan (iii) Jasa Perusahaan *****) Penggabungan 4 lap. usaha: (i) Adm. Pemerintahan, Pertahanan, Jaminan Sosial Wajib, (ii) Jasa Pendidikan, (iii) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Lainnya dan (iv) Jasa Lainnya *) Proyeksi Bank Indonesia Kinerja sektor primer1 pada 2019 dan 2020 diprakirakan tetap tumbuh positif meskipun terbatas. Pertumbuhan LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dan LU Pertambangan tertahan akibat dan Penggalian diprakirakan akan perkembangan harga komoditas dunia yang melemah. Perlambatan LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan juga dipengaruhi oleh kinerja ekspor berbasis SDA yang diprakirakan melambat. Namun, perlambatan tersebut masih dapat tertahan dengan penyerapan domestik terhadap produksi kelapa sawit yang diprakirakan tetap tinggi dengan implementasi kebijakan biodiesel B-20. Pertumbuhan LU Pertambangan dan Penggalian diprakirakan terbatas sejalan dengan survei kegiatan dunia usaha yang menunjukkan investor belum cukup optimis terhadap perbaikan LU Pertambangan dan Penggalian di tengah penurunan harga komoditas dunia. Kinerja sektor sekunder2 yaitu LU Industri Pengolahan diprakirakan membaik pada 2019 dan 2010. Perbaikan LU Industri Pengolahan didukung oleh investor yang tetap memandang optimis terhadap prospek industri ke depan, disertai dengan permintaan domestik yang tetap solid. Industri otomotif juga diprakirakan tetap tumbuh tinggi untuk memenuhi permintaan kendaraan bermotor terutama yang berasal dari domestik. Di samping itu, kinerja industri tekstil dan produk tekstil (TPT) diprakirakan juga tinggi baik untuk pemenuhan domestik maupun ekspor. Pertumbuhan industri pengolahan SDA diprakirakan akan sedikit tertahan di tengah permintaan tetap ekspor yang melemah dan harga komoditas dunia yang menurun. Namun, kebutuhan domestik yang masih tinggi, seperti produk industri pengolahan CPO untuk produksi biodiesel, mampu menopang perbaikan kinerja LU Industri Pengolahan. Sektor tersier3 diprakirakan meningkat dan menjadi salah satu pendukung utama terus berlangsungnya momentum pertumbuhan ekonomi pada 2019 dan 2020. Prakiraan peningkatan pertumbuhan sektor tersier bersumber dari LU Pengangkutan dan Komunikasi yang tumbuh meningkat didorong oleh perkembangan ekonomi dan keuangan digital dan upaya Pemerintah dalam memperluas cakupan jaringan broadband di berbagai daerah. Perluasan dan penguatan cakupan jaringan broadband ini diperkirakan turut mendorong kinerja LU perdagangan, hotel, dan restoran (PHR), yaitu peningkatan aktivitas perdagangan retail dan logistik ekspedisi pendukung e-commerce. Peningkatan kinerja LU PHR dan LU Pengangkutan dan Komunikasi juga didukung oleh program Pemerintah dalam pengembangan kegiatan pariwisata sebagai bagian dari kebijakan mengurangi defisit neraca transaksi berjalan. Kinerja LU Konstruksi diprakirakan akan tetap tumbuh tinggi dipengaruhi oleh penyelesaian proyek-proyek infrastruktur yang masih akan berlanjut. Secara keseluruhan, prospek pertumbuhan ekonomi pada 2019 dan 2020 berada dalam lintasan perbaikan di tengah risiko dinamika ekonomi global yang masih mengemuka 1 Sektor usaha primer meliputi: 1) LU Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan; dan 2) Pertambangan dan Penggalian. 2 Sektor usaha sekunder meliputi: LU Industri Pengolahan 3 Sektor tersier meliputi LU: 1) LU Listrik, Gas, Air Bersih, dan Pengadaan Air; 2) Konstruksi; 3) Perdagangan dan Penyediaan Akomodasi dan Mamin; 4) Transportasi, Pergudangan, Informasi dan Komunikasi; 5) Jasa Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan; dan 6) Jasa-jasa lainnya 155
(Grafik 5.1). Tantangan eksternal yang dihadapi berasal dari prospek pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat. Pertumbuhan ekonomi negara-negara mitra dagang utama seperti AS dan kawasan Eropa diprakirakan tidak sekuat perkiraan. Begitu pula mitra dagang di negara berkembang, seperti Tiongkok yang tumbuh melambat akibat dampak dari ketegangan perdagangan dengan AS, serta perlambatan permintaan domestik sebagai dampak proses deleveraging yang masih berlangsung. Sejalan dengan prospek pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat, harga komoditas global diprakirakan menurun, termasuk harga minyak dunia. Sementara, normalisasi kebijakan moneter di negara maju cenderung tidak seketat perkiraan semula. Perkembangan tersebut di satu sisi dapat memberikan dampak terutama melalui jalur perdagangan, yaitu kinerja ekspor yang melambat. Namun di sisi lain, perkembangan tersebut akan mendorong kembali aliran masuk modal asing ke negara berkembang, termasuk Indonesia. Tantangan domestik yang dihadapi ekonomi Indonesia antara lain terkait dengan upaya menurunkan defisit neraca transaksi berjalan berada pada level yang sehat. Percepatan pembangunan infrastruktur dan struktural, termasuk deregulasi untuk memperbaiki iklim investasi yang ditempuh selama ini diharapkan dapat semakin memperkuat produktivitas ke depan. serangkaian kebijakan reformasi 8 % yoy 7,26 7 6 5 4 3 2 3,35 4,45 3,02 4,37 3,72 3,61 3,40 3,12 2,88 3,13 10% CI 20% CI 30% CI 40% CI 50% CI 60% CI 70% CI 80% CI 90% CI GDP History 1 0 1 Q 5 1 0 2 2 Q 5 1 0 2 3 Q 5 1 0 2 4 Q 5 1 0 2 1 Q 6 1 0 2 2 Q 6 1 0 2 3 Q 6 1 0 2 4 Q 6 1 0 2 1 Q 7 1 0 2 2 Q 7 1 0 2 3 Q 7 1 0 2 4 Q 7 1 0 2 1 Q 8 1 0 2 2 Q 8 1 0 2 3 Q 8 1 0 2 4 Q 8 1 0 2 1 Q 9 1 0 2 2 Q 9 1 0 2 3 Q 9 1 0 2 4 Q 9 1 0 2 1 Q 0 2 0 2 2 Q 0 2 0 2 3 Q 0 2 0 2 4 Q 0 2 0 2 Grafik 5.2. Fan Chart Inflasi tingkat pusat dan daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menunjang terkendalinya inflasi, khususnya kelompok volatile food dan administered prices. Dalam pengendalian inflasi tersebut, koordinasi TPIP dan TPID akan difokuskan pada empat kebijakan utama (4K) terkait Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) 2019 diprakirakan terkendali dalam rentang sasaran 3,5+1% (Grafik 5.2). Prospek inflasi tersebut ditopang oleh inflasi inti yang terkendali, inflasi volatile food (VF) yang terjaga serta inflasi administered prices (AP) yang rendah. Terjaganya inflasi tersebut didukung oleh ekspektasi inflasi yang terjaga, tekanan inflasi dari permintaan yang minimal, dan nilai tukar Rupiah yang stabil. Terkendalinya inflasi tidak terlepas dari konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam pencapaian sasaran inflasi. Selain itu, koordinasi yang makin erat antara Bank Indonesia dan Pemerintah di Inflasi inti pada 2019 diprakirakan terkendali sejalan ekspektasi inflasi yang terjangkar, kapasitas produksi yang memadai dalam merespon permintaan domestik, serta minimalnya tekanan harga global. Tekanan harga komoditas impor nonmigas yang diprakirakan masih moderat akan berdampak positif pada tekanan inflasi yang minimal. Permintaan domestik yang diprakirakan tetap kuat masih dapat diimbangi oleh kapasitas produksi sehingga inflasi inti tetap terkendali. Inflasi inti yang terkendali juga didukung oleh ekspektasi inflasi yang terjangkar dalam rentang sasaran. Perkembangan inflasi dalam beberapa terakhir yang berada dalam kecenderungan tahun melambat dan konsistensi kebijakan dalam mengarahkan inflasi dalam rentang sasaran, berkontribusi dalam membawa ekspektasi inflasi tetap terjangkar ke sasaran inflasi. % yoy 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5,17 5 4,82 4,5 4 3,5 3 1 Q 5 1 0 2 2 Q 5 1 0 2 3 Q 5 1 0 2 4 Q 5 1 0 2 Sumber: Bank Indonesia 1 Q 6 1 0 2 5,18 2 Q 6 1 0 2 3 Q 6 1 0 2 5,01 5,01 5,06 5,19 4 Q 6 1 0 2 1 Q 7 1 0 2 2 Q 7 1 0 2 3 Q 7 1 0 2 4 Q 7 1 0 2 5,27 5,06 1 Q 8 1 0 2 2 Q 8 1 0 2 5,17 3 Q 8 1 0 2 5,18 4 Q 8 1 0 2 1 Q 9 1 0 2 2 Q 9 1 0 2 3 Q 9 1 0 2 4 Q 9 1 0 2 1 Q 0 2 0 2 2 Q 0 2 0 2 3 Q 0 2 0 2 4 Q 0 2 0 2 10% CI 20% CI 30% CI 40% CI 50% CI 60% CI 70% CI 80% CI 90% CI GDP History Tekanan inflasi Volatile Food (VF) diperkirakan moderat dengan adanya intensif Pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan. Tekanan inflasi VF diprakirakan berasal dari kenaikan harga komoditas pangan global sebagaimana proyeksi world bank (Commodity Markets Outlook, Oct 2018). Dalam upaya pengendalian inflasi VF, koordinasi TPIP dan TPID akan terus diperkuat dan difokuskan pada empat kebijakan utama 4K, dengan memberikan prioritas Ketersediaan Pasokan dan Kelancaran Distribusi, yang didukung oleh ekosistem yang lebih kondusif serta ketersediaan data yang akurat. Selain itu, berbagai upaya yang ditempuh Pemerintah dalam langkah-langkah Grafik 5.1. Fan chart Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 156
beberapa tahun terakhir guna memperkuat daya dukung infrastruktur konektivitas, infrastruktur penunjang produksi pertanian, serta pengelolaan stok pangan berperan besar dalam mendukung prospek inflasi VF yang terkendali. sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, serta pengembangan ekonomi keuangan syariah untuk mendorong momentum pertumbuhan ekonomi ke depan. Inflasi Administered Prices (AP) diprakirakan lebih rendah dibandingkan inflasi pada tahun sebelumnya karena kebijakan Pemerintah terkait penyesuaian tarif dan harga komoditas strategis diprakirakan terbatas. Inflasi AP yang diperkirakan rendah tersebut sejalan dengan prakiraan inflasi bahan bakar khusus (BBK) yang lebih rendah karena harga minyak dunia (Minas) yang turun. Dengan prakiraan inflasi BBK yang rendah tersebut, inflasi AP diprakirakan tetap terkendali mengingat bobot bahan bakar dan energi dalam keranjang perhitungan inflasi AP cukup besar. turun transaksi berjalan 2019 diperkirakan Defisit menjadi 2,5% dari PDB melalui pengendalian impor serta peningkatan ekspor dan pariwisata. Fungsi intermediasi perbankan dan pembiayaan ekonomi dari pasar modal akan terus meningkat. Pertumbuhan kredit pada 2019 diprakirakan mencapai 10-12%, dengan pertumbuhan DPK perbankan mencapai 8-10% dan kecukupan likuiditas yang terjaga. Stance kebijakan moneter yang pre-emptive dan ahead- the-curve akan dipertahankan pada tahun 2019. Kebijakan suku bunga akan terus dikalibrasi sesuai perkembangan ekonomi domestik dan global untuk memastikan inflasi terkendali sesuai sasaran dan nilai tukar rupiah stabil sesuai fundamentalnya. Stabilisasi nilai tukar Rupiah dilakukan dengan terus mendorong semakin efisiennya mekanisme pasar, tanpa mengurangi keperluan intervensi ganda apabila diperlukan khususnya dalam kondisi pasar yang mendapat tekanan. Kecukupan cadangan devisa akan terus dijaga, dan kerja sama bilateral dengan bank sentral dan kerja sama keuangan regional akan terus diperkuat. Termasuk kerja sama dalam memperluas penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan dan investasi bilateral di kawasan. Kecukupan likuiditas pasar uang dan perbankan akan tetap dijaga baik melalui operasi moneter maupun asesmen dari waktu ke waktu mengenai ketersediaan likuiditas baik di pasar uang maupun di ekonomi. 5.2. Arah Bauran Kebijakan Bank Indonesia Tahun 2019 Untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis Bank Indonesia melalui pengelolaan risiko secara komprehensif, Bank Indonesia telah menjalankan praktik pengelolaan risiko dengan melakukan asesmen, pemantauan dan penyusunan profil risiko. Dengan kondisi perekonomian global yang belum kondusif, bauran kebijakan Bank Indonesia yang telah ditempuh pada 2018 akan semakin diperkuat pada 2019. Ketahanan ekonomi nasional perlu terus diperkuat dalam menghadapi risiko dampak rambatan ekonomi global. Karenanya, kebijakan moneter akan tetap difokuskan pada stabilitas, khususnya pengendalian inflasi sesuai sasaran 3,5+1% dan stabilitas nilai tukar Rupiah sesuai fundamentalnya. Sementara itu, kebijakan yang akomodatif akan terus ditempuh dan diperluas di bidang makroprudensial, Kebijakan makroprudensial yang akomodatif akan ditempuh untuk mendorong intermediasi perbankan dalam pembiayaan ekonomi. Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) akan ditinjau dari waktu ke waktu untuk mendorong penyaluran kredit perbankan dan sekaligus memperluas pendanaan dan pembiayaan ekonomi melalui penerbitan surat-surat berharga. Demikian pula, ketentuan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) akan dipantau agar mendukung fleksibilitas manajemen likuiditas perbankan. Kebijakan makroprudensial yang akomodatif juga akan ditempuh untuk penguatan intermediasi perbankan dalam mendukung pengembangan UMKM dan sektor prioritas, antara lain ekspor dan pariwisata, melalui penyempurnaan rasio pembiayaan UMKM dan pengembangan rasio pembiayaan sektor prioritas. Kebijakan makroprudensial juga diarahkan untuk menjaga ketahanan sistem keuangan dengan memperkuat surveilans terhadap bank-bank besar dan korporasi yang sistemik, khususnya di sektor komoditas primer, properti, dan mempunyai utang luar negeri yang tinggi. Kebijakan sistem pembayaran akan terus dikembangkan untuk kelancaran, efisiensi, dan keamanan transaksi pembayaran nontunai maupun tunai, termasuk dalam mendukung ekonomi dan keuangan digital. Pada sistem pembayaran nontunai, pengembangan infrastruktur, instrumen, dan mekanisme penyelenggaraan akan 157
terus dilakukan baik dari sisi wholesale maupun ritel. Infrastruktur sistem pembayaran wholesale dikembangkan untuk mendorong industri mampu memproses transaksi dalam cakupan valuta yang lebih luas guna mengefisienkan transaksi cross-border. Di sisi ritel, industri akan terus didorong untuk memperluas ketersediaan instrumen dan kanal pembayaran guna memperkuat efisiensi ekonomi, inklusi keuangan, tumbuh kembangnya teknologi finansial (TekFin) dan mendukung ekonomi- keuangan digital. Infrastruktur dan kelembagaan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) akan terus diperkuat dengan memperluas fasilitasi interkoneksi dan interoperabilitas pada standardisasi QR-Code, layanan pembayaran tagihan elektronis (EBIPP), dan online payments. Demikian pula, program elektronifikasi akan terus diperluas untuk penyaluran bantuan sosial secara nontunai, pembayaran berbagai moda transportasi, serta dukungan operasi keuangan Pemerintah. Di sisi tunai, efisiensi dan jangkauan distribusi pengedaran uang terus ditingkatkan ke berbagai wilayah NKRI, termasuk ke daerah-daerah terpencil dan terdepan. Sebagai pilar pertama, pengembangan ekonomi syariah akan didorong melalui pengembangan ekosistem halal value chain, khususnya di sektor makanan, fashion, dan pariwisata, didukung kampanye gaya hidup halal. Kapasitas usaha syariah di lingkungan pesantren akan ditingkatkan melalui berbagai linkage usaha antar pesantren, termasuk melalui pengembangan virtual market. Di sisi pendalaman pasar keuangan syariah, Bank Indonesia akan menerbitkan Sukuk Bank Indonesia (SUKBI) sebagai instrumen moneter syariah yang dapat diperdagangkan sehinga memperkuat manajemen likuiditas perbankan syariah dan mendukung jangka pengembangan panjang. Bank Indonesia juga terus berpartisipasi aktif dalam mendorong pembiayaan ekonomi melalui penerbitan sukuk khususnya untuk pembangunan infrastruktur serta integrasi keuangan sosial dan komersial syariah, seperti pemberdayaan zakat dan wakaf produktif. Edukasi dan kampanye pengembangan ekonomi-keuangan syariah dan gaya hidup halal digiatkan melalui penyelenggaraan secara rutin Festival Ekonomi Syariah (FeSyar) di tiga wilayah Indonesia dan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) bertaraf internasional. instrumen keuangan syariah Akselerasi pendalaman pasar keuangan terus didorong untuk mendukung efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan pembiayaan ekonomi secara lebih luas. Di pasar valas, volume transaksi dan penggunaan instrumen spot, swap, dan DNDF terus didorong untuk meningkatkan likuiditas, efisiensi dan market conduct dalam penentuan nilai tukar Rupiah sesuai mekanisme pasar. Demikian pula di pasar uang, volume transaksi dan penggunaan instrumen repo dan interest rate swap (IRS) terus didorong untuk meningkatkan likuiditas, efisiensi, dan market conduct di pasar uang antar bank dalam pembentukan yield curve di berbagai tenor. Bank Indonesia meyakini kedalaman pasar uang akan mendukung semakin berkembangnya penerbitan dan transaksi surat-surat berharga jangka panjang dalam pembiayaan ekonomi. Pendalaman pasar uang juga akan diperkuat dengan penerbitan regulasi market operator serta pengembangan infrastruktur electronic trading platform (ETP), trade repository, dan pendirian Central Counterparty (CCP) untuk transaksi derivatif. Bank Indonesia juga akan terus berpartisipasi aktif dalam inovasi berbagai instrumen pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur ke depan. Program-program pengembangan UMKM akan diperluas dan difokuskan pada pengendalian inflasi dan penurunan defisit transaksi berjalan. Keberhasilan pengembangan klaster UMKM untuk komoditas pangan strategis di berbagai daerah, seperti beras, cabai merah, bawang merah, bawang putih, dan sapi, akan diperluas untuk mendukung pengendalian inflasi. Demikian pula, pengembangan klaster UMKM di bidang kerajinan, seperti batik dan industri rumah tangga, sesuai keunikan budaya daerah maupun di sektor pertanian, seperti kopi, terus ditingkatkan dan diarahkan untuk ekspor dan pariwisata. Bank Indonesia juga terus mendorong UMKM binaannya melalui UMKM go digital dan integrasi dengan usaha syariah. Melalui keikutsertaan dalam berbagai pameran bertaraf nasional dan internasional yang secara rutin Bank Indonesia selenggarakan, UMKM binaan Bank Indonesia mampu meningkatkan skala usaha, menjalin hubungan bisnis dengan mitra perbankan dan dunia usaha, serta meningkatkan ekspor sehingga mampu meningkatkan kesejahteran masyarakat. Bank Indonesia akan terus mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, baik melalui program- program Bank Indonesia maupun sebagai bagian program Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). Bank Indonesia meyakini bahwa pengembangan ekonomi syariah dapat menjadi sumber pertumbuhan baru ekonomi Indonesia, sekaligus mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain. Kebijakan untuk memperkuat persepsi positif terhadap Indonesia dan berperan aktif dalam perumusan kebijakan di berbagai Indonesia dalam lembaga penyelenggaran Pertemuan Tahunan IMF dan Bank Dunia di Bali bulan Oktober 2018 telah memperkuat posisi dan citra Indonesia di dunia internasional. Persepsi dan minat dari berbagai negara untuk menjalin hubungan dagang, internasional akan diarahkan internasional. Kesuksesan 158
investasi, dan pariwisata dengan Indonesia semakin kuat. Bank Indonesia akan fokuskan kebijakan internasional pada penguatan koordinasi kebijakan internasional, perluasan dan penguatan kerja sama penggunaan mata uang lokal dalam setelmen transaksi perdagangan dan Jaring Pengaman Keuangan Internasional (JPKI), peningkatan pembiayaan investasi khususnya untuk pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi dan keuangan digital, serta ekonomi dan keuangan syariah. Peran aktif dalam berbagai lembaga dan kerja sama internasional (seperti IMF, Financial Supervisory Board/ FSB, Bank for International Settlement/BIS, G20, Islamic Financial Supervisory Board/IFSB, International Islamic Liquidity Management/IILM), kerja sama regional (seperti ASEAN dan CMIM), maupun kerja sama antar bank sentral akan terus diperkuat. Demikian pula, berbagai program untuk mendorong investasi dan pariwisata Indonesia terus diperluas baik melalui kegiatan Investor Relation Unit (IRU) maupun bekerja sama dengan Pemerintah. Untuk mendukung bauran kebijakan tersebut, efektivitas dan efisiensi organisasi Bank Indonesia ditingkatkan. Strategi dan bauran kebijakan tersebut telah dijabarkan ke dalam program-program strategis untuk mewujudkan visi Bank Indonesia yang baru, yaitu berkontribusi secara nyata terhadap perekonomian nasional dan menjadi terbaik diantara Emerging Markets. Penyempurnaan organisasi dilakukan dengan mengedepankan end to end process, agar proses kerja menjadi lebih efisien dan efektif, dan termasuk di dalamnya adalah penguatan Kantor Perwakilan Dalam Negeri (KPwDN). Bank Indonesia juga mengakselerasi penguatan SDM yang profesional, berkompetensi tinggi, berkepribadian luhur, dan memiliki kepemimpinan yang kuat. Tata kelola infrastruktur teknologi informasi terus diperkuat. Bank Indonesia juga akan mengembangan konsep modern workplace sehingga dapat tercipta lingkungan kerja yang mendukung kreatifitas dan inovasi sehingga meningkatkan engagement, serta efektifitas dan efisiensi kerja. Sinergi bauran kebijakan ekonomi nasional Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Pemerintah, OJK, dan otoritas lainnya. Penguatan sinergi kebijakan sangat penting tidak saja untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas Bank Indonesia tetapi juga untuk memperkuat ketahanan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sinergi dengan Pemerintah dilakukan untuk memperkuat koordinasi kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural Pemerintah dalam suatu bauran kebijakan ekonomi nasional yang lebih kuat. Dalam pengendalian inflasi, koordinasi TPI dan TPID akan difokuskan pada program 4K (Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi yang efektif). Untuk Indonesia memperbaiki struktur perekonomian, Bank terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah antara lain melalui Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Pusat- Daerah (Rakorpusda) secara triwulanan yang difokuskan transaksi berjalan melalui pada perbaikan defisit pengembangan industri manufaktur berorientasi ekspor, pariwisata, pembiayaan investasi khususnya infrastruktur, dan pengembangan ekonomi-keuangan digital. Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, koordinasi diperkuat dalam upaya pencegahan dan penanganan krisis melalui kerangka Komite Stabilitas Sistem Keuangan triwulanan. (KSSK) Koordinasi bilateral untuk harmonisasi antara kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dengan kebijakan mikroprudensial OJK juga berjalan erat. Demikian pula koordinasi antara Bank Indonesia dengan LPS. Penguatan riset, data, dan informasi dalam rangka meningkatkan efektivitas dan harmonisasi kebijakan juga dilakukan melalui kerja sama Bank Indonesia, OJK, dan LPS dalam bentuk kajian bersama dan Integrasi Pelaporan Bank. Koordinasi dalam akselerasi pendalaman pasar keuangan dilakukan melalui Forum Koordinasi Pendalaman Pasar (FK-PPK) antara Kementerian Keuangan, Keuangan Bank Indonesia, dan OJK. Koordinasi difokuskan untuk inovasi berbagai instrumen untuk pembiayaan ekonomi melalui pasar keuangan, pengembangan infrastruktur dan perluasan basis investor, maupun harmonisasi regulasi dan kerja sama internasional. yang diselenggarakan secara juga akan memperkuat koordinasi Bank Indonesia lembaga untuk membangun lintas kementerian dan ekosistem ekonomi dan keuangan digital. Bank Indonesia meyakini bahwa ekonomi dan keuangan digital dapat dimanfaatkan untuk mendorong perdagangan ritel dan pengembangan UMKM sehingga memperkuat ketahanan dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, kebijakan Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran diarahkan pula untuk mendukung ekonomi-keuangan digital melalui perluasan program elektronifikasi dan pengembangan teknologi finansial (TekFin) dalam sistem pembayaran. Bank Indonesia terus memperkuat sinergi dengan OJK agar pengembangan keuangan digital yang dilakukan di bidang sistem pembayaran dapat saling mendukung dengan pengembangan keuangan digital dalam mendorong intermediasi keuangan bagi perekonomian. Demikian pula, sinergi pengembangan TekFin diperkuat 159
dengan pengembangan e-commerce dan start-up untuk mendorong UMKM. Karenanya, penyusunan strategi dan pembentukan komite nasional untuk pengembangan ekonomi-keuangan digital agar bermanfaat maksimal bagi perekonomian nasional dan sekaligus menghindari terjadinya shadow-banking di sektor keuangan. Bank Indonesia menetapkan strategi 2019 yang dijabarkan dalam 12 program strategis. Upaya memperkuat efektivitas kebijakan moneter dan bauran kebijakan untuk mencapai stabilitas nilai rupiah menjadi prioritas dan program utama Bank Indonesia. Secara keseluruhan, strategi dan program 2019 merupakan turunan dari strategi jangka menengah 2019-2024 sekaligus langkah dan upaya mencapai visi dan misi Bank Indonesia. 5.3. Strategi Bank Indonesia 2019 Bank Indonesia menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan mempertimbangkan prinsip challenging dan continuous improvement, namun tetap realistis. Selanjutnya, sebagai upaya memastikan keberhasilan pencapaian strategitersebut, Bank Indonesia menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bank Indonesia 2019. targetnya dilakukan dengan Penetapan mempertimbangkan prinsip challenging dan continuous improvement, namun tetap realistis. IKU Bank Indonesia dikelompokkan ke dalam tiap Program Strategis. IKU dan No Nama Program Strategis 1 Memperkuat efektivitas kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia untuk mencapai stabilitas nilai Rupiah 2 Memperkuat sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural Pemerintah untuk mengelola defisit transaksi berjalan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan 3 Memperkuat kebijakan dan surveilans makroprudensial untuk turut memelihara stabilitas sistem keuangan 4 Memperkuat sinergi kebijakan dan pengawasan makroprudensial Bank Indonesia dengan kebijakan dan pengawasan mikroprudensial OJK untuk memelihara stabilitas sistem keuangan 5 Mengembangkan kebijakan untuk mendukung ekonomi dan keuangan digital yang bersinergi dengan kebijakan Pemerintah dan OJK 6 Memperkuat kebijakan SP-PUR dan penguatan infrastruktur pasar keuangan untuk percepatan elektronifikasi, ekonomi dan keuangan digital serta tersedianya ULE di NKRI 7 Mengakselerasi pendalaman pasar keuangan konvensional dan syariah untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan Bank Indo- nesia dan sumber pembiayaan ekonomi, termasuk pembiayaan infrastruktur 8 Mengembangkan kebijakan Bank Indonesia yang bersinergi dengan kebijakan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) dan pihak lainnya untuk mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah 9 Memperkuat kerjasama internasional untuk memperjuangkan kepentingan Bank Indonesia dan Republik Indonesia 10 Memperkuat organisasi, proses kerja, manajemen SDM, dan fasilitas kerja untuk mendukung strategi Bank Indonesia 11 Membangun sistem informasi Bank Indonesia yang sesuai dengan era digital 12 Memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan kerangka hukum, serta akuntabilitas dan sustainabilitas keuangan Bank Indonesia 160
No IKU BI 2019 Target 1 Inflasi inti 3,5%+1% (yoy) 2 Volatilitas Nilai Tukar Angka tertentu 3 Deviasi suku bunga PUAB ON dengan BI 7-days Reverse Repo Rate Max 25 bps 4 Indeks Stabilitas Sistem Keuangan <2 5 Kebijakan Makroprudensial dan Mikroprudensial harmonis Min 3 Kebijakan 6 Rasio Transaksi SP Non Tunai retail terhadap PDB nominal Min 2,4 x PDB 7 Rasio transaksi RTGS terhadap PDB Min 5,2 x PDB 8 Ketersediaan layanan jasa FMI dan SP yang diselenggarakan BI (RTGS, SSSS, BI-ETP, SKNBI) Min 99,97% 9 Standar kelayakan uang Uang Rupiah di seluruh wilayah NKRI termasuk 3 T) Min Soil Level UPB: 9, UPK: 7 10 Outstanding Pasar Uang Rupiah terhadap PDB 2018 Min 3,49% PDB 11 Rasio komposisi transaksi derivatif terhadap total transaksi valas domestik Min 35% 12 Pertumbuhan Usaha Syariah Min 6,5% 13 Pertumbuhan Pasar Uang Syariah Min 15% 14 % pemenuhan SDM sesuai perencanaan Min 80% 15 % kesesuaian pemangku jabatan dengan Job Family Min 80% 16 Presentase Digitalisasi Proses Bisnis layanan keuangan eksternal Min 100% 17 Presentase Digitalisasi Proses Bisnis Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset/Logistik Min 90% 18 Indeks Good Governance BI Min 83 19 Opini audit atas Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia Wajar Tanpa Pengecualian 161
Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia - Triwulan IV 2018 dan Tahun 2018 162 LAMPIRAN PERATURAN YANG DITERBITKAN BANK INDONESIA
LAMPIRAN PERATURAN YANG DITERBITKAN BANK INDONESIA Triwulan IV 2018 dan Tahun 2018 163
1. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No Peraturan Tanggal Perihal 1. 20/1/PBI/2018 30 Januari 2018 Jumlah dan Nilai Nominal Uang Rupiah yang dimusnahkan Tahun 2017 2. 20/2/PBI/2018 5 Maret 2018 Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/7/PBI/2017 Tentang Pembawaan Uang Kertas Asing Ke Dalam dan Ke Luar Daerah Pabean Indonesia 3. 20/3/PBI/2018 3 April 2018 Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valas bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah 4. 20/4/PBI/2018 3 April 2018 Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah 5. 20/5/PBI/2018 16 April 2018 Operasi Moneter 6. 20/6/PBI/2018 4 Mei 2018 Uang Elektronik 7. 20/7/PBI/2018 24 Juli 2018 Indonesia Overnight Index Average dan Jakarta Interbank Offered Rate 8. 20/8/PBI/2018 1 Agustus 2018 Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor 9. 20/9/PBI/2018 2 Agustus 2018 Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang 10. 20/10/PBI/2018 27 September 2018 Transaksi Domestic Non-Deliverable Forward 11. 20/11/PBI/2018 23 Oktober 2018 Perubahan Ketiga atas PBI Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika 12. 20/12/PBI/2018 6 November 2018 Perubahan atas PBI Nomor 20/5/PBI/2018 tentang Operasi Moneter 13. 20/13/PBI/2018 14 November 2018 Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah 14. 20/14/PBI/2018 17 Desember 2018 Perubahan Kedua atas PBI Nomor 20/5/PBI/2018 tentang Operasi Moneter 15. 20/15/PBI/2018 21 Desember 2018 Hubungan Operasional Bank Perantara dengan Bank Indonesia 16. 20/16/PBI/2018 21 Desember 2018 Perubahan atas PBI Nomor 19/3/PBI/2018 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional 17. 20/17/PBI/2018 31 Desember 2018 Perubahan atas PBI Nomor 19/4/PBI/2018 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah 164
2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No Peraturan Tanggal Perihal 1. 20/1/PADG/2018 2 Januari 2018 Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang 2. 20/2/PADG/2018 1 Maret 2018 Tata Cara Penggunaan Fasilitas Likuiditas Intrahari 3. 20/3/PADG/2018 29 Maret 2018 Layanan Sub-Registry Bank Indonesia 4. 20/4/PADG/2018 5 April 2018 Penyelenggaraan Penatausahaan Surat Berharga Melalui Bank Indonesia- Scripless Securities Settlement System 5. 20/5/PADG/2018 20 April 2018 Instrumen Operasi Pasar Terbuka 6. 20/6/PADG/2018 20 April 2018 Pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka 7. 20/7/PADG/2018 30 April 2018 Kepesertaan Operasi Moneter 8. 20/8/PADG/2018 30 April 2018 Kriteria dan Persyaratan Surat Berharga dalam Operasi Moneter 9. 20/9/PADG/2018 30 April 2018 Standing Facilities 10. 20/10/PADG/2018 31 Mei 2018 Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah 11. 20/11/PADG/2018 31 Mei 2018 Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah 12. 20/12/PADG/2018 4 Juni 2018 Pedoman Pelaksanaan Pembawaan Uang Kertas Asing ke Dalam dan ke Luar Daerah Pabean Indonesia 13. 20/13/PADG/2018 26 Juni 2018 Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/18/ PADG/2017 tentang Laporan Harian Bank Umum 14. 20/14/PADG/2018 29 Juni 2018 Laporan Pasar Uang Nonbank dan Kustodian 15. 20/15/PADG/2018 30 Juli 2018 Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika Melalui Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement 16. 20/16/PADG/2018 15 Agustus 2018 Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik 17. 20/17/PADG/2018 15 Agustus 2018 Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing 18. 20/18/PADG/2018 21 Agustus 2018 Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia 19. 20/19/PADG/2018 27 Agustus 2018 Indonesia Overnight Index Average dan Jakarta Interbank Offered Rate 20. 20/20/PADG/2018 30 Agustus 2018 Laporan Kantor Pusat Bank Umum 21. 20/21/PADG/2018 30 Agustus 2018 Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu dan Uang Elektronik oleh Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Selain Bank 22. 20/22/PADG/2018 18 September 2018 Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor 23. 20/23/PADG/2018 31 Oktober 2018 Perubahan atas PADG Nomor 20/2/PADG/2018 tentang Tata Cara Penggunaan Fasilitas Likuiditas Intrahari 165
No Peraturan Tanggal Perihal 24. 20/24/PADG/2018 31 Oktober 2018 Perubahan atas PADG Nomor 20/4/PADG/2018 tentang Penyelenggaraan Penatausahaan Surat Berharga melalui BI-Scripless Securities Settlement System 25. 20/25/PADG/2018 31 Oktober 2018 Perubahan atas PADG Nomor 20/15/PADG/2018 tentang Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika melalui Sistem BI-Real Time Gross Settlement 26. 20/26/PADG/2018 31 Oktober 2018 Kepesertaan dalam Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia 27. 20/27/PADG/2018 6 November 2018 Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang 28. 20/28/PADG/2018 7 November 2018 Perubahan atas PADG Nomor 20/5/PADG/2018 tentang Instrumen Operasi Pasar Terbuka 29. 20/29/PADG/2018 7 November 2018 Perubahan atas PADG Nomor 20/6/PADG/2018 tentang Pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka 30. 20/30/PADG/2018 30 November 2018 Perubahan atas PADG Nomor 20/10/PADG/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah 31. 20/31/PADG/2018 30 November 2018 Perubahan atas PADG Nomor 20/11/PADG/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah 32. 20/32/PADG/2018 30 November 2018 Penyelenggaraan Transaksi melalui Sistem Bank Indonesia-Electronic Trading Platform 33. 20/33/PADG/2018 17 Desember 2018 Perubahan Kedua atas PADG Nomor 20/11/PADG/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah 34. 20/34/PADG/2018 20 Desember 2018 Perubahan Kedua atas PADG Nomor 20/5/PADG/2018 tentang Instrumen Operasi Pasar Terbuka 35. 20/35/PADG/2018 20 Desember 2018 Perubahan Kedua atas PADG Nomor 20/6/PADG/2018 tentang Pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka 36. 20/36/PADG/2018 20 Desember 2018 Perubahan atas PADG Nomor 20/8/PADG/2018 tentang Kriteria dan Persyaratan Surat Berharga dalam Operasi Moneter 37. 20/37/PADG/2018 20 Desember 2018 Perubahan atas PADG Nomor 20/9/PADG/2018 tentang Standing Facilities 38. 20/38/PADG/2018 20 Desember 2018 Perubahan atas PADG Nomor 19/9/PADG/2017 tentang Lembaga Pendukung Pasar Uang yang Melakukan Kegiatan terkait Surat Berharga Konvensional di Pasar Uang 39. 20/39/PADG/2018 27 Desember 2018 Perubahan Kedua atas PADG Nomor 19/18/PADG/2017 tentang Laporan Harian Bank Umum 166
3. Peraturan Dewan Gubernur (PDG) No Peraturan Tanggal Perihal 1. 20/1/PDG/2018 4 Januari 2018 Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Gubernur Nomor 17/9/PDG/2015 tentang Manajemen Kinerja Pegawai Bank Indonesia 2. 20/2/PDG/2018 17 Januari 2018 Program Sosial Bank Indonesia 3. 20/3/PDG/2018 13 Februari 2018 Perubahan atas Peraturan Dewan Gubernur Nomor 17/11/PDG/2015 tentang Peraturan Disiplin Bank Indonesia 4. 20/4/PDG/2018 13 Februari 2018 Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara 5. 20/5/PDG/2018 19 Februari 2018 Perubahan Atas Peraturan Dewan Gubernur Nomor 18/17/PDG/2018 tentang Organisasi Bank Indonesia 6. 20/6/PDG/2018 16 April 2018 Pelaksanaan Operasi Moneter 7. 20/7/PDG/2018 19 April 2018 Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Indonesia 8. 20/8/PDG/2018 16 Mei 2018 Kebijakan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia 9. 20/9/PDG/2018 31 Juli 2018 Perubahan atas PDG Nomor 15/13/PDG/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia 10. 20/10/PDG/2018 27 September 2018 Pinjaman dan Pembiayaan Pegawai Bank Indonesia 11. 20/11/PDG/2018 6 November 2018 Perubahan atas PDG Nomor 20/6/PDG/2018 tentang Pelaksanaan Operasi Moneter 12. 20/12/PDG/2018 7 November 2018 Perubahan atas PDG Nomor 17/8/PDG/2015 tentang Visi, Misi, dan Strategi Bank Indonesia 13. 20/13/PDG/2018 19 Desember 2018 Perubahan Kedua atas PDG Nomor 20/6/PDG/2018 tentang Pelaksanaan Operasi Moneter 14. 20/14/PDG/2018 21 Desember 2018 Manajemen Sumber Daya Manusia 15. 20/15/PDG/2018 31 Desember 2018 Sistem Perencanaan, Anggaran, dan Manajemen Kinerja Bank Indonesia 16. 20/16/PDG/2018 31 Desember 2018 Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah 167
Daftar Istilah Istilah Penjelasan Administered prices Komponen inflasi berupa harga-harga barang dan jasa yang diatur Pemerintah, misalnya harga bahan bakar minyak dan tarif tenaga listrik. BI Rate Suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. Bank Indonesia Real-Time Gross Bank Indonesia Real-Time Gross Settlement, merupakan sistem transfer dana Settlement (BI-RTGS) secara elektronik antar peserta Sistem BI-RTGS dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual. Bank Indonesia - Scripless Securities Bank Indonesia - Scripless Securites Settlement System, merupakan Settlement System (BI-SSSS) sarana transaksi dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaannya dan penatausahaan Surat Berharga secara elektronik dan terhubung langsung antara Peserta, Penyelenggara dan Sistem BI-RTGS. Bank Perantara Bank umum yang didirikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk digunakan sebagai sarana resolusi dengan menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank yang ditangani Lembaga Penjamin Simpanan, selanjutnya menjalankan kegiatan usaha perbankan dan akan dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain. Cadangan Devisa Cadangan devisa negara yang dikuasai oleh Bank Indonesia yang tercatat pada sisi aktiva neraca Bank Indonesia, yang antara lain berupa emas, uang kertas asing, dan tagihan dalam bentuk giro, deposito berjangka, wesel, surat berharga luar negeri dan lainnya dalam valuta asing kepada pihak luar negeri yang dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran luar negeri. Capital Adequacy Ratio Rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank. Countercyclical Buffer Tambahan modal yang berfungsi untuk mengantisipasi kerugian apabila terjadi pertumbuhan kredit perbankan yang berlebihan sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan. Dana Pihak Ketiga Dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Defisit Transaksi Berjalan Kondisi ketika sebuah negara mengimpor lebih banyak barang dan jasa daripada ekspor, atau selisih antara defisit/surplus pada neraca perdagangan dengan defisit/surplus pada neraca jasa-jasa. Deposit Facility Fasilitas penempatan dana perbankan di Bank Indonesia dalam rangka operasi moneter. 168
Istilah Penjelasan Devisa Hasil Ekspor Devisa yang diterima eksportir dari hasil kegiatan ekspor. Domestic Non-Deliverable Forward Derivatif valuta asing terhadap Rupiah yang standar (plain vanilla) berupa transaksi forward dengan mekanisme fixing yang dilakukan di pasar domestik Emerging Market Kelompok negara-negara dengan ekonomi yang berkembang pesat yang antara lain tercermin dari perkembangan pasar keuangan dan industrialisasi. Fasilitas Likuiditas Intrahari Penyediaan pendanaan oleh Bank Indonesia kepada Bank dalam kedudukan Bank sebagai peserta Sistem BI-RTGS dan peserta SKNBI, yang dilakukan dengan cara repurchase agreement (repo) surat berharga yang harus diselesaikan pada hari yang sama dengan hari penggunaan. Financial Inclusion/(Keuangan Kelompok negara-negara dengan ekonomi yang berkembang pesat yang antara Inklusif) lain tercermin dari perkembangan pasar keuangan dan industrialisasi. Fine Tune Operation Transaksi dalam rangka Operasi Pasar Terbuka (OPT) yang dilakukan sewaktu- waktu oleh Bank Indonesia apabila diperlukan untuk mempengaruhi likuiditas perbankan secara jangka pendek pada waktu, jumlah dan harga transaksi yang ditetapkan Bank Indonesia Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Forum yang bertujuan untuk memperkuat koordinasi antar lembaga dalam Keuangan memelihara stabilitas sistem keuangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta memperkuat ketahanan dalam menghadapi gejolak ekonomi. Lembaga yang menjadi anggota forum dimaksud yaitu Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Otoritas Jasa Keuangan. Giro Wajib Minimum Jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh bank yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK. Gross Domestic Product (Produk Indikator ekonomi yang mencerminkan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang Domestik Bruto) dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Hedging Penggunaan instrumen derivatif atau instrumen keuangan lainnya untuk melindungi perusahaan dari risiko terkait perubahan nilai wajar (fair value) aset atau kewajiban. IndoNIa Indeks suku bunga atas transaksi pinjam-meminjam Rupiah tanpa agunan yang dilakukan antarbank untuk jangka waktu overnight di Indonesia Indeks Stabilitas Sistem Keuangan Indikator kinerja stabilitas sistem keuangan Indonesia secara keseluruhan yang mencakup perbankan, pasar saham dan pasar obligasi, dan membantu mengidentifikasi potensi tekanan di sistem keuangan. 169
Istilah Penjelasan Inflasi Keadaan perekonomian yang ditandai oleh kenaikan harga secara cepat sehingga berdampak pada menurunnya daya beli. Terdapat dua jenis sumber inflasi, yaitu inflasi yang disebabkan oleh dorongan biaya (cost-push) dan inflasi karena meningkatnya permintaan (demand-pull). Inflasi Indeks Harga Kenaikan harga barang yang diukur dari perubahan indeks konsumen, yang Konsumen (IHK) mencerminkan perubahan harga barang dan jasa kebutuhan masyarakat luas. Inflasi Inti Komponen inflasi yang cenderung menetap atau persisten di dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental, seperti interaksi permintaan- penawaran, nilai tukar, harga komoditi internasional, inflasi mitra dagang dan ekspektasi inflasi. Inflasi inti diperoleh dari angka inflasi IHK setelah mengeluarkan komponen volatile foods dan administered prices. Inflation Targeting Framework Kerangka kebijakan moneter forward-looking yang secara transparan dan konsisten diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi beberapa tahun ke depan yang secara eksplisit ditetapkan dan diumumkan kepada publik. Investment Grade Peringkat layak investasi yang diberikan oleh lembaga pemeringkat. JIBOR Rata-rata dari suku bunga indikasi pinjaman tanpa agunan yang ditawarkan dan dimaksudkan untuk ditransaksikan oleh Bank kontributor kepada Bank kontributor lain untuk meminjamkan Rupiah untuk jangka waktu tertentu di Indonesia. Kliring Perhitungan utang piutang antara para peserta kliring secara terpusat di satu tempat dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga dan suat-surat dagang yang telah ditetapkan untuk dapat diperhitungkan (clearing). Layanan Keuangan Digital (LKD) Kegiatan layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan yang dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga serta menggunakan sarana dan perangkat teknologi berbasis mobile maupun berbasis web dalam rangka keuangan inklusif. Lender of The Last Resort Salah satu fungsi utama bank sentral dalam menjaga stabilitas sistem perekonomian yakni dengan pemberian kredit atau pembiayaan kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek yang disebabkan oleh terjadinya mismatch dalam pengelolaan dana. Lending Facility Fasilitas penyediaan dana rupiah dari Bank Indonesia kepada Bank dalam rangka operasi moneter. Loan to Deposit Ratio (LDR) Rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga yang diterima oleh bank umum. 170
Istilah Penjelasan Loan to Funding Ratio (LFR) Rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada bank lain terhadap: (i) dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan dan deposito dalam Rupiah dan valas, tidak termasuk dana antar bank, dan (ii) surat-surat berhagra dalam Rupiah dan valas yang memenuhi persyaratan tertentu yang diterbitkan oleh bank untuk memperoleh sumber pendanaan. Likuiditas Kemampuan untuk memenuhi seluruh kewajiban yang harus dilunasi segera dalam waktu yang singkat; sebuah perusahaan dikatakan likuid apabila mempunyai alat pembayaran berupa harta lancar yang lebih besar dibandingkan dengan seluruh kewajibannya (liquidity). Makroprudensial Pendekatan regulasi keuangan yang bertujuan memitigasi risiko sistem keuangan secara keseluruhan. Mikroprudensial Pendekatan regulasi keuangan yang terkait dengan pengelolaan lembaga keuangan secara individu agar tidak membahayakan kelangsungan usahanya. Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) Suatu ikhtisar yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Neraca pembayaran mencakup pembelian dan penjualan barang dan jasa, hibah dari individu dan pemerintah asing, dan transaksi finansial. Umumnya Neraca Transaksi Berjalan Neraca pembayaran terbagi atas neraca transaksi berjalan dan neraca lalu lintas modal dan finansial, dan item-item finansial. Bagian dari neraca pembayaran yang mencatat lalu lintas barang dan jasa suatu negara. Non-Performing Loan (NPL) Kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi Kurang Lancar, Diragukan dan Macet. Non Performing Loan (NPL) gross Rasio kredit bermasalah kepada pihak ketiga non-bank terhadap total kredit. Non-Performing Financing (NPF) Termin NPL diperuntukkan bagi bank umum, sedangkan NPF untuk bank syariah. Operasi Moneter Kegiatan transaksi di pasar uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan bank dan pihak lain dalam rangka pengendalian moneter Operasi Pasar Terbuka Pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalian moneter melalui Operasi Pasar Terbuka dan Koridor Suku Bunga (Standing Facilities). Pasar Uang Antar Bank (PUAB O/N) Kegiatan pinjam meminjam dalam rupiah dan/atau valuta asing antar Bank Konvensional dengan jangka waktu satu hari (overnight). 171
Istilah Penjelasan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Cadangan likuiditas minimum dalam rupiah yang wajib dipelihara oleh BUK dalam bentuk surat berharga yang memenuhi persyaratan tertentu, yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK BUK dalam rupiah. Penyangga Likuiditas Mikroprudensial Syariah : cadangan likuiditas minimum dalam rupiah yang wajib dipelihara oleh BUS dalam bentuk surat berharga syariah yang memenuhi persyaratan tertentu, yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK BUS dalam rupiah. Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah sebagaimana dimaksud dalam Rupiah ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah. Penyelenggara Jasa Sistem Penyelenggara jasa sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pembayaran Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Rasio Intermediasi Makroprudensial Rasio hasil perbandingan antara kredit yang diberikan dalam rupiah dan valuta asing dan surat berharga korporasi dalam rupiah dan valuta asing yang memenuhi persyaratan tertentu, yang dimiliki BUK, terhadap DPK BUK dalam bentuk giro, tabungan, dan simpanan berjangka/deposito dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antarbank; dan surat berharga dalam rupiah dan valuta asing yang memenuhi persyaratan tertentu, yang diterbitkan oleh BUK untuk memperoleh sumber pendanaan. Regulatory Sandbox Suatu ruang uji coba terbatas yang aman untuk menguji Penyelenggara Teknologi Finansial beserta produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya. Repurchase Agreement (Repo) Transaksi penjualan instrumen keuangan antara dua belah pihak yang diikuti dengan perjanjian dimana pada tanggal yang telah ditentukan di kemudian hari akan dilaksanakan pembelian kembali atas instrumen keuangan yang sama dengan harga tertentu yang disepakati. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) Surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek. Sistem Kliring Nasional Sistem transfer dana elektronik yang meliputi kliring debet dan kliring kredit yang Bank Indonesia penyelesaian setiap transaksinya dilakukan secara nasional. Stress test Estimasi potensi kerugian terhadap eksposur kredit dan likuiditas yang dihasilkan dari beberapa skenario perubahan harga dan volatilitas. Surat Utang Negara (SUN) Surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang berlaku. 172
Istilah Penjelasan Surat Berharga Negara (SBN) Surat berharga yang terdiri dari Surat Utang Negara dalam mata uang Rupiah dan Surat Berharga Negara Syariah dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Sovereign Credit Rating Peringkat hutang dari suatu lembaga negara yang berdaulat yaitu pemerintah. Sovereign Credit Rating mengindikasikan tingkat resiko dari sebuah lingkungan investasi dari suatu negara dan digunakan oleh investor asing yang ingin berinvestasi di negara tersebut. Suku bunga dasar kredit (SBDK) Suku bunga yang digunakan dalam menentukan suku bunga kredit yang terdiri atas tiga komponen utama, yaitu rata-rata harga pokok dana untuk kredit, biaya overhead yang dikeluarkan bank dalam proses pemberian kredit, serta margin keuntungan yang ditetapkan bank untuk aktivitas perkreditan. Swap Transaksi pertukaran dua valuta melalui pembelian atau penjualan tunai (spot) dengan penjualan atau pembelian kembali secara berjangka yang dilakukan secara simultan dengan pihak yang sama dan pada tingkat premi atau diskon dan kurs yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan. Systemically Important Bank Suatu bank yang karena ukuran aset, modal, kewajiban, dan luas jaringan, atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan, serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya sebagaian atau keseluruhan bank lain atau sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupun finansial, apabila bank tersebut mengalami gangguan atau gagal. Teknologi Finansial Penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Tim lintas instansi yang melakukan pemantauan perkembangan inflasi daerah dan mengidentifikasi berbagai permasalahan terkait pengendalian inflasi. Transaksi Reverse Repo Transaksi pembelian Surat Berharga oleh peserta Operasi Pasar Terbuka (OPT) dari Bank Indonesia, dengan kewajiban penjualan kembali oleh peserta OPT sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati. Uang Kartal Uang kertas dan uang logam yang dikeluarkan dan diedarkan oleh Bank Indonesia dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Republik Indonesia. Uang Kartal yang Diedarkan Uang yang berada di masyarakat dan di khasanah perbankan. Uang Kertas Asing Uang kertas dalam valuta asing yang resmi diterbitkan oleh suatu negara di luar Indonesia dan diakui sebagai alat pembayaran yang sah di negara yang bersangkutan. 173
Istilah Penjelasan Wajar Tanpa Pengecualian Pendapat wajar tanpa pengecualian, diberikan auditor jika tidak terjadi pembatasan dalam lingkup audit dan tidak terdapat pengecualian yang signifikan mengenai kewajaran dan penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum dalam penyusunan laporan keuangan, konsistensi penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum, serta pengungkapan memadai dalam laporan keuangan. Laporan keuangan dianggap menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha suatu organisasi, sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Komponen inflasi IHK yang dominan dipengaruhi oleh kejutan dalam kelompok Volatile Food bahan makanan seperti panen, gangguan alam, atau faktor perkembangan harga komoditas pangan domestik maupun internasional. Yield Imbal hasil. 174
Daftar Singkatan Singkatan Kepanjangan ADG Anggota Dewan Gubernur AFSBI Arsitektur Fungsi Strategis Bank Indonesia APMK Alat Pembayaran Menggunakan Kartu APU Anti Pencucian Uang ASEAN The Association of Southeast Asian Nations ATBI Anggaran Tahunan Bank Indonesia ATM Anjungan Tunai Mandiri BCSA Bilateral Currency Swap Agreement BI-ETP Bank Indonesia - Electronic Trading Platform BI Bank Indonesia BIS Bank for International Settlements BI-RTGS Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement BI-SSSS Bank Indonesia-Scripless Security Settlement System BOS Bantuan Operasional Sekolah BPS Badan Pusat Statistik bps Basis Point BUK Bank Umum Konvensional BUS Bank Umum Syariah Bulog Badan Urusan Logistik BUMD Badan Usaha Milik Daerah BUMN Badan Usaha Milik Negara BPNT Bantuan Pangan Non Tunai BUP Badan Usaha Pelaksana CAR Capital Adequacy Ratio CBS Core Banking System CCP Central Clearing Counterparty CCS Cross Currency Swap CCyB Countercyclical Buffer CeBM Central Bank Money CF Consensus Forecast CIKUR Ciri Keaslian Uang Rupiah CMS Cash Management System CSO CoE Call Spread Option Center of Excellence CPMI Committee on Payment Market and Infrastructures CPO Crude Palm Oil DCR Disaster Recovery Center DC Data Center DER Debt to Equity Ratio DF Deposit Facilities DHE Devisa Hasil Ekspor DK Depo Kos DNDF Domestic Non-Deliverable Forward DPK Dana Pihak Ketiga DPR RI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 175
Singkatan Kepanjangan D-SIB Domestic Sistemically Important Bank DRC Disaster Recovery Center DSR Debt Service Ratio DXY US Dollar Index EBIPP Electronic Bills/Invoices Presentment and Payment ECB European Central Bank EDMS/ECMS Electronic Data Management System/Electronic Content Management System EKU Estimasi Kebutuhan Uang EMEAP Executives' Meeting of East Asia Pacific Central Banks EMV QRCPS EMV Quick Response Code Specification for Payment System ERP Enterprise Resources Planning EFC Electronic Fare Collection FATF Financial Action Task Force on Money Laundring FDR Financing to Deposit Ratio FFR Fed Fund Rate FASBIS Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah FKSSK Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan FKPPPK Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan FOMOBO Front Office Midle Office Back Office FTA Free Trade Agreement FTV Financing to Value FLI Fasilitas Likuiditas Intrahari FPJP Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek FSPI Forum Sistem Pembayaran Indonesia GDP Gross Domestic Product GNNT Gerakan Nasional Non-Tunai GPN Gerbang Pembayaran Nasional GWM Giro Wajib Minimum HRIS Human Resources Information System IDB Islamic Development Bank IDI Informasi Debitur Individual IHK Indeks Harga Konsumen IHSG Indeks Harga Saham Gabungan IKNB Industri Keuangan Non Bank IKU Indikator Kinerja Utama ILM IMF ISSK Iklan Layanan Masyarakat International Monetary Fund Indeks Stabilitas Sistem Keuangan IRS Interest Rate Swap IRU Investor Relations Unit IndONIa Indonesia Overnight Index Average ITF Inflation Targeting Framework JIBOR Jakarta Interbank Offered Rate KI Kredit Investasi KK Kredit Konsumsi KMK Kredit Modal Kerja KPR Kredit Perumahan Rakyat KPwDN BI Kantor Perwakilan Dalam Negeri Bank Indonesia 176
Singkatan Kepanjangan KPwLN BI Kantor Perwakilan Luar Negeri Bank Indonesia KPM Keluarga Penerima Manfaat KSEI Kustodian Sentral Efek Indonesia KUPVA BB Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank KUR Kredit Usaha Rakyat LBBU/S Laporan Berkala Bank Umum/Syariah LDR Loan to Deposit Ratio LFR Loan to Funding Ratio LGA listrik, gas dan air LKD Layanan Keuangan Digital LKNB Lembaga Keuangan Non Bank LKTBI Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia LNPRT Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga LOLR Lender of The Last Resort LTV Loan to Value MCOC Market Code of Conduct MER Mutual Evaluation Review MoU Memorandum of Understanding MRBI Manajemen Risiko Bank Indonesia MTN Medium Term Note NAB Nilai Aktiva Bersih NCD Negotiable Certificate of Deposit NK Nota Kesepahaman NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia NPF Non Performing Financing NPI Neraca Pembayaran Indonesia NPL Non Performing Loan OJK Otoritas Jasa Keuangan OIS Overnight Index Swap OM Operasi Moneter OPT Operasi Pasar Terbuka OSS Online Single Submission PBI Peraturan Bank Indonesia PDB Produk Domestik Bruto PDG Peraturan Dewan Gubernur Perum Peruri Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia PIHPS Pusat Informasi Harga Pangan Strategis PIKES Pusat Informasi Kajian dan Pengembangan Ekonomi Syariah PJPUR Penyelenggara Jasa Pengelolaan Uang Rupiah PKH Program Keluarga Harapan PK Inisiatif Program Kerja Inisiatif PLM Penyangga Likuiditas Makroprudensial PHR Perdagangan, Hotel, Restoran PLN Pinjaman Luar Negeri PLJP Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek PMA Penanaman Modal Asing PJSP Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran PP Perusahaan Pembiayaan 177
Singkatan Kepanjangan PPU Pialang Pasar Uang PSBI Program Sosial Bank Indonesia PTD BB Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank PPT Pencegahan Pendanaan Terorisme PSD Public Sector Debt ptp point to point PUAB O/N Pasar Uang Antar Bank Overnight PVA Penyelenggara Valuta Asing QRIS QR Code Payment Indonesia Standard QR Quick Response qtq quarter to quarter RCM Risk Control Matrix RDG Rapat Dewan Gubernur Repo Repurchase Agreement RIM Rasio Intermediasi Makroprudensial RIRU Regional Investor Relations Unit ROA Return on Asset ROE Return on Equity RRH Rata-Rata Harian RUU Rancangan Undang-Undang SBDK Suku Bunga Dasar Kredit SBI Sertifikat Bank Indonesia SBK Surat Berharga Komersil SBIS Sertifikat Bank Indonesia Syariah SBBI Surat Berharga Bank Indonesia SBN Surat Berharga Negara SBSN Surat Berharga Suariah Negara SBT Saldo Bersih Tertimbang SCR Sovereign Credit Rating SDBI Sertifikat Deposito Bank Indonesia SE Surat Edaran SF Standing Facilities SHPR Survei Harga Properti Residensial SID Sistem Informasi Debitur SK Survei Konsumen SKBI Sistem Keuangan Bank Indonesia SKDU Survei Kegiatan Dunia Usaha SKNBI Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia SKSR Survei Khusus Sektor Riil SNKI Strategi Nasional Keuangan Inklusif SOP Standard Operating Procedure SSK Stabilitas Sistem Keuangan SULNI Statistik Utang Luar Negeri Indonesia SUSPI Statistik Utang Sektor Publik Indonesia SLFF Single Lane Free Flow 178
Singkatan Kepanjangan TD Term Deposit TD BB Transfer Dana Bukan Bank TPI Tim Pengendali Inflasi TPID Tim Pengendali Inflasi Daerah UKA Uang Kertas Asing UKM Usaha Kecil dan Menengah UE Uang Elektronik ULE Uang Layak Edar ULN Utang Luar Negeri UMKM Usaha Mikro Kecil dan Menengah UPB Uang Pecahan Besar UPK Uang Pecahan Kecil UTLE Uang Tidak Layak Edar UU Undang-Undang UUS Unit Usaha Syariah UYD Uang Kartal yang Diedarkan VC Virtual Currency Valas Valuta Asing yoy year on year ytd year to date 179