MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------- RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 7/PUU-XV/2017 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA (KUHP) TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I) J A K A R T A SELASA, 24 JANUARI 2017
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------- RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 7/PUU-XV/2017 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) [Pasal 87, Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 139a, Pasal 139b, dan Pasal 140] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Institute of Criminal Justice Reform (IJCR) ACARA Pemeriksaan Pendahuluan (I) Selasa, 24 Januari 2017 Pukul 13.38 - 14.14 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Suhartoyo 2) Manahan MP Sitompul 3) Aswanto (Ketua) (Anggota) (Anggota) Achmad Edi Subiyanto Panitera Pengganti i
Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Syahrial Martanto Wiriawan 2. Anggara B. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Supriyadi Widodo Eddyono 2. Erasmus Napitupulu 3. Ajeng Gandini Kamilah ii
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. SIDANG DIBUKA PUKUL 13.38 WIB KETUA: SUHARTOYO Para Pemohon, kita mulai ya Persidangan. Persidangan Perkara Nomor 7/PUU-XV/2017 dibuka dan persidangan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Supaya diperkenalkan, siapa saja yang hadir? KUASA HUKUM PEMOHON: SUPRIYADI WIDODO EDDYONO Selamat siang, Majelis Hakim Yang Mulia. KETUA: SUHARTOYO Siang. KUASA HUKUM PEMOHON: SUPRIYADI WIDODO EDDYONO Kami dari Pemohon akan memperkenalkan diri. Yang hadir Pemohon Prinsipal yakni Bapak Syahrial Wiriawan Martanto dan Bapak Anggara. Sedangkan Kuasa Hukum hadir Supriyadi Widodo Eddyono, Erasmus Napitupulu, dan Ajeng Gandini Kamilah. Demikian, Majelis. KETUA: SUHARTOYO Supriyadi? Yang hadir Supriyadi? KUASA HUKUM PEMOHON: SUPRIYADI WIDODO EDDYONO Erasmus dan Ajeng Gandini. KETUA: SUHARTOYO Dan? KUASA HUKUM PEMOHON: SUPRIYADI WIDODO EDDYONO Ajeng Gandini. KETUA: SUHARTOYO Ajeng Gandini, baik. Kalau Prinsipal Pak? 1
10. KUASA HUKUM PEMOHON: SUPRIYADI WIDODO EDDYONO Syahrial dan Bapak Anggara. 11. KETUA: SUHARTOYO Pak Syahrial dan Pak Anggara bagian dari law firm Anda, ya? Kantor? 12. KUASA HUKUM PEMOHON: SUPRIYADI WIDODO EDDYONO Mareka adalah ketua badan pengurus. 13. KETUA: SUHARTOYO Dan? 14. KUASA HUKUM PEMOHON: SUPRIYADI WIDODO EDDYONO Ketua Badan Pengurus ICJR, perkumpulan (...) 15. KETUA: SUHARTOYO Ketua dan? 16. KUASA HUKUM PEMOHON: SUPRIYADI WIDODO EDDYONO Ketua dan bendahara. 17. KETUA: SUHARTOYO Bendahara. Bukan sekjen? Enggak ada sekjen? 18. KUASA HUKUM PEMOHON: SUPRIYADI WIDODO EDDYONO Bukan. 19. KETUA: SUHARTOYO Baik. Jadi Mahkamah sudah menerima permohonan Saudara, namun demikian supaya ... kenapa ada yang mau di ... supaya dipresentasikan secara garis besar saja, highlightnya permohonan Saudara ini. Silakan, siapa yang mau menyampaikan? 2
20. KUASA HUKUM PEMOHON: SUPRIYADI WIDODO EDDYONO Saudara Erasmus. 21. KETUA: SUHARTOYO Ya, silakan. 22. KUASA HUKUM PEMOHON: ERASMUS NAPITUPULU Baik, Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati. Permohonan ini kami ajukan pada umunya, Yang Mulia, terdiri dari kewenangan Mahkamah Konstitusi sudah tercantum di sana, lalu kedudukan hukum Pemohon termasuk legal standing, Yang Mulia, juga sudah kami masukkan di sana, dan pokok perkara yang kami ajukan adalah Pasal 87, Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 139A, Pasal 139B, dan Pasal 140 KUHP, Yang Mulia, atau Kitab Hukum Pidana Indonesia, lalu argumentasi konstitusional yang digunakan oleh Pemohon, yaitu Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1). Yang Mulia, izinkan kami untuk kemudian membacakan pokok- pokok argumen. Saya akan menjelaskan secara singkat diambil dari permohonan ini, Yang Mulia, ada beberapa pokok permohonan yang ingin kami ajukan. KUHP merupakan peraturan hukum pidana positif Indonesia yang dalam strafrecht voor Nederlandsch-Indie atau W.v.S.N.I yang diberlakukan di Indonesia pertama kali dengan Titah Raja Nomor 33 tertanggal 15 Oktober 1915 dan mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 1918 di Indonesia, kala itu masih Hindia-Belanda. Hukum pidana (KUHP) Indonesia merupakan turunan dari W.v.S. langsung dari Belanda pada tahun 1881 dan kemudian berdasarkan asas konkordansi pada saat itu diberlakukan di Indonesia, Yang Mulia. Pada Tahun 1946 kemudian secara resmi KUHP berlaku sebagai undang-undang di Indonesia. sejarahnya berasal dari Wetboek van Dari ... dari pasal-pasal yang kami ajukan, Yang Mulia, ruang lingkup pasal yang kami ajukan pada dasarnya hukum pidana Indonesia atau KUHP Indonesia masih belum memiliki terjemahan secara resmi. Ada beberapa terjemahan di Indonesia, ada versi Badan Pembaharuan Hukum Nasional, ada versi Pak Moeljatno, dan lain-lain. Table yang kami ajukan, Yang Mulia, dalam permohonan adalah versi Pak Moeljatno yang diterjemahkan pada saat itu dengan beberapa lampiran yang sudah kami terapkan juga ... yang sudah kami lampirkan juga dalam permohonan, Yang Mulia. Pada intinya adalah sampai dengan saat ini hukum pidana atau KUHP yang kita gunakan masihlah KUHP Belanda yang masih berbahasa Belanda. 3
Pasal-pasal terkait aanslag merupakan saduran dari W.v.S, Yang Mulia, atau masih dalam konteks Belanda. Aanslag yang merupakan frasa penting dalam pasal yang diuji ini banyak diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai kata makar. Salah satunya yang kami ambil dari terjemahan Prof. Moeljatno. Masalah utamanya adalah KUHP tidak telah memberikan definisi dari kata aanslag, menimbulkan adanya ketidakjelasan tujuan dan rumusan dari pasal-pasal yang sedang kami uji atau a quo. Tidak jelasnya penggunaan frasa aanslag diterjemahkan sebagai makar telah mengkaburkan pemaknaan dasar dari aanslag yang apabila dimaknai dalam Bahasa Indonesia lebih sebagai serangan. frasa makar ini Beberapa referensi yang kami temukan dari banyak pakar pidana juga telah mengatakan hal serupa. Joko Prakoso misalnya menyatakan bahwa kata makar merupakan terjemahan dari kata aanslag yang berarti serangan. Menurutnya KUHP tidak memberikan definisi, namun hanya penafsiran yang otentik atau khusus yang terdapat dalam Pasal 87 KUHP. Menurut Lamintang jika dihubungkan dengan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 104 KUHP aanslag hanya tepat diartikan sebagai aanval dalam bahasa Belanda yang artinya serangan atau sebagai misdaad aanranding atau penyerangan dengan maksud tidak baik. Wirjono Prodjodikoro juga menggunakan kata makar sebagai terjemahan kata aanslag yang menurut beliau adalah serangan, sehingga menurutnya aanslag harusnya diartikan sebagai serangan. Ada beberapa ahli yang juga memberikan penafsiran yang sama, Yang Mulia, yang artinya pada dasarnya aanslag kemudian diartikan sebagai serangan. itu, maka penggunaan kata makar sebagai pemaknaan dari aanslag yang ditafsirkan berbeda-beda telah dengan nyata menimbulkan ketidakpastian hukum. Karena tidak dapat dengan jelas memaknai aanslag sebagai serangan. Akibat ketidakpastian hukum terhadap delik makar tersebut, maka pemenuhan hak konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kemudian tidak tercapai. Oleh karena Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati. Pergeseran makna aanslag tersebut sebagai serangan dalam makar juga telah mengakibatkan adanya ketidakjelasan penggunaan Pasal makar dalam peradilan pidana. Bahwa dalam berbagai dakwaan yang diajukan oleh jaksa, makar kemudian tidak dimaknai sebagai satu serangan. Sebagaimana mestinya dalam KUHP Belanda yang masih menggunakan istilah aanslag. Yang Mulia, kami menggunakan beberapa riset khusus terhadap beberapa putusan yang terkait dengan pasal-pasal makar. Ada beberapa putusan yang kemudian kami teliti, Yang Mulia. Izinkan kami untuk sedikit melampirkan beberapa putusan tersebut, beberapa kasus tersebut tepatnya. Dalam kasus Sehu Blesman alias Melki Bleskadit dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 574K/Pid/2012 didakwa ... 4
terdakwa didakwa melakukan makar karena menjadi Ketua Panitia Hari Perayaan Kemerdekaan Papua Barat yang dianggap niat untuk memisahkan diri dari Indonesia. Dalam dakwaannya, jaksa sama sekali tidak menjelaskan unsur aanslag atau serangan sebagaimana mestinya. Dakwaan hanya menjabarkan niat dari terpidana untuk memisahkan diri dari Indonesia. Terpidana lalu kemudian dijatuhi pidana lima tahun penjara. Yang Mulia, ada beberapa kasus yang kami lampirkan dalam permohonan. Yang pada intinya yang kami ingin jelaskan adalah jaksa, hakim kemudian menafsirkan unsur makar hanya sebatas niat, niat jahat atau niat untuk berbuat memisahkan diri. Ada beberapa komponen, salah satunya yang paling sering dilakukan adalah memisahkan diri. Namun kemudian, jaksa dan hakim tidak kembali atau terjadi pergeseran makna. Tidak kembali kepada pemaknaan awal makar yang dalam KUHP Belanda atau W.v.S yang harusnya masih kita gunakan sampai hari ini, harusnya disebut dengan aanslag atau serangan. Selain kasus-kasus di atas ada beberapa banyak kasus lainnya, Yang Mulia, yang dipidana dengan pasal makar memiliki karakteristik yang semuanya sama, yaitu tidak dijelaskannya unsur makar sebagai serangan oleh jaksa dan hakim. Kondisi ini menunjukan bahwa penggunaan makar telah bergeser akibat adanya pergeseran makna sebagai ... makna dari kata awalnya aanslag yaitu serangan. Dengan tidak adanya kepastian hukum dan jaminan perlindungan hukum. Akibat dari bergesernya pemaknaan aanslag sebagai serangan, maka kami pada dasarnya, Yang Mulia, dalam petitum yang kami ajukan kami meminta yang pertama, Yang Mulia, mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan Pasal 87, Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 139A, Pasal 139B, dan Pasal 140 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau KUHP, Yang Mulia, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang apabila frasa makar tidak dimaknai sama seperti aanslag atau serangan. Yang ketiga, Yang Mulia. Menyatakan Pasal 87, Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 139A, Pasal 139B, dan Pasal 140 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau KUHP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang apabila frasa makar tidak dimaknai sama seperti aanslag atau serangan. Atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih. 23. KETUA: SUHARTOYO Ya, baik, terima kasih. Sudah singkat, cukup jelas, dan karena sudah sering juga beracara di MK. Jadi giliran kepada Panel atau Majelis 5
untuk memberikan nasihat, masukan, yang sifatnya tidak mengikat bagi Saudara-Saudara. Dengan hormat silakan Prof. Aswanto. 24. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Saudara Pemohon, ya, secara garis besar kita sudah bisa menangkap apa yang Saudara inginkan. Dan kalau kita lihat dari segi sistematisasi permohonan Saudara memang sudah sesuai dengan apa yang ditentukan di dalam PMK. Saya ingin memberi masukan saja pada poin kedudukan hukum atau legal standing. Ini Saudara mengajukan permohonan kan sebagai perkumpulan, ya? Sebagai perkumpulan anggaran dasar ... perkumpulan Saudara juga sudah dilampirkan, ya? Nah, yang saya ingin sarankan adalah bahwa kalau kita membaca apa yang Saudara muat pada bagian ini, pada bagian legal standing Pemohon juga berkaitan dengan pokok jelas kerugian permohonan, konstitusional yang dialami perkumpulan, ya. Ini kan Saudara mengajukan permohonan atas nama perkumpulan. Sehingga mestinya, Saudara mengelaborasi kerugian-kerugian konstitusional yang muncul, atau yang dialami, atau potensial untuk dialami menurut penalaran yang wajar bahwa itu akan terjadi karena adanya norma-norma yang Saudara mohonkan untuk diuji. ini belum kelihatan atau belum Nah, ini yang menurut saya perlu dielaborasi lebih jauh lagi, sehingga kami lebih mudah menangkap bahwa memang ada kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon ini sebagai perkumpulan atas diberlakukannya norma yang Saudara minta diuji itu, ya. Mulai dari Pasal 87, ya, Pasal 87 ada ... ada 10 pasal yang Saudara minta untuk diuji, ya. Pasal 87, Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107 ayat (1), ayat (2), Pasal 139, Pasal 139A ... Pasal 139A, Pasal 139B, Pasal 140 ayat (1), Pasal 140 ayat (2), Pasal 140 ayat (3), ya? Nah, ada 10 norma yang Saudara minta untuk di ... ini yang menurut saya sekali lagi perlu dielaborasi lebih komprehensif lagi, termasuk juga mengomparasi dengan ... atau paling tidak Saudara mengelaborasi tadi dengan menyandingkan dengan norma yang dijadikan sebagai landasan pengujian. Jadi, ini yang belum kelihatan di dalam permohonan Saudara, ya. Belum kelihatan betul bahwa misalnya Pasal 187, ya, menganai kata makar itu, ini yang dijadikan sebagai landasan, ya. Batu uji Saudara sudah menyampaikan tadi pasal yang dijadikan sebagai landasan atau dasar pengujian, tapi kemudian itu belum diurai. Di mana letak kerugian konstitusionalnya, gitu? Nah, lalu kemudian, pada bagian petitum ... pada bagian petitum, Saudara bisa lihat di petitumnya. Ini ... ini Saudara minta dimaknai, ya, sepanjang apabila frasa makar tidak dimaknai sama seperti makna dari aanslag atau serangan itu, ya. Nah, ini ... ya, sebenarnya ada model ... apa ... model baru, dinyatakan itu biasanya digabung saja. Sekarang kita 6
persingkat modelnya, jadi bertentangan sekaligus, ya, tidak mengikat, gitu, ya. Jadi, menjadi satu poin saja, gitu. Di ... di ... kami sudah me ... apa ... beberapa permohonan terakhir dengan model seperti itu disatukan saja. Jadi, di samping bertentangan juga karena bertentangan, maka tidak mengikat, itu menjadi satu poin. Lalu kemudian, tadi Saudara juga mencoba menggambarkan. Ini juga ... ini saran saya kalau bisa, Saudara menggambarkan bahwa beberapa ... mencontohkan beberapa kasus yang sudah diputus, ya, dengan makar. Nah, kalau bisa, itu bisa lebih ... lebih apa ... lebih ... lebih banyak kasus lagi, sehingga kita bisa melihat hakikat dari aanslag itu, gitu. Tadi Saudara mengatakan bahwa beberapa kasus yang sudah diputus oleh Mahkamah Agung memang jaksa penuntut umum tidak menguraikan elemen-elemen atau unsur-unsur pasal makar itu. Nah, mungkin bisa juga diperkaya di situ, sehingga kita bisa melihat bahwa memang istilah ini tidak berkepastian hukum, gitu, ya. Bisa dipahami, ya. 25. KUASA HUKUM PEMOHON: ERASMUS NAPITUPULU Terima kasih, Yang Mulia. 26. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Terima kasih, Yang Mulia. 27. KETUA: SUHARTOYO Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Aswanto. Yang Mulia Bapak Dr. Manahan. 28. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL Ya, terima kasih, Ketua Majelis. Saya kembali tadi juga menge ... apa namanya ... mengulas tentang apa yang telah ditulis di sini tentang kedudukan hukum, ya. Karena saya lihat di sini itu tadi ada dua orang dari perkumpulan ini yang menjadi Prinsipal. Namun, harus dijelaskan tadi itu ada bilang tadi bendahara, ya, tapi saya lihat di sini sekretaris. Nah, jadi itu sudah betul untuk mewakili perkumpulan itu di dalam ataupun ke luar, kan begitu, ya. Nah, dan sudah diuraikan tentang Pasal 4, Anggaran Dasar Perkumpulan Mayarakat Pembaharuan Peradilan Pidana. Kemudian juga Pasal 6-nya, ya, anggaran ini. Nah, kiranya masih tadi apa dikemukakan oleh Prof. Aswanto itu ke tiap ... apakah itu masih bisa dielaborasi ke setiap pasal tentang hubungannya dengan or ... organisasi ini, itu juga mas ... lebih bagus lagi, ya. Kalau bisa dielaborasi karena ada tujuh pasal tadi, barangkali. Tujuh, ya? Ke setiap pasal itu. 7
Nah, saya beranjak ke halaman, halaman berapa ini? Halaman 5, ada kata-kata yang agak garbel di sini. A-nya ada dua, 16 itu, ya. 16 ada dua, ini A yang kedua, ya. Pemohon keberatan secara spesifik melakukan penulisan hukum terkait pasal makar. Ini bahasanya kurang ... kurang menarik atau kurang mengerti kita, ya. Keberatan, Pemohon tidak melakukankah keberatan, ya, keberatan bagaimana? Atau maksudnya, atau berpantang, atau bagaimana? Ya, kemudian juga B-nya, juga ini Pemohon keberatan dan aliansi KUHP juga melakukan. Nah, itu ini kata-kata enggak ber ... kurang ada maknanya kalau saya begitu saja, ya. Tolong di ... diperbaiki apa yang dimaksud. Apakah mengeluh karena takutnya dengan kata-kata makar itu sehingga menjadi ... apa namanya ... terhadap kata itu, gitu, ya. Apa itu maksudnya, gitu? Sehingga menulis pun enggak berani. Kira-kira gitu, ya. Menguraikan dalam tulisan pun enggak berani. Apakah sampai demikian sehingga traumanya melihat kata-kata makar itu? Kalau kita keli ... lihat di Kamus Bahasa Indonesia sebetulnya ada yang agak tepat saya lihat itu, ya, perbuatan usaha, ya, perbuatan usaha dengan maksud, gini, gini, gini, nah itu. Hendak me ... membunuh orang, bisa juga. Perbuatan usaha menjatuhkan pemerintah. Nah, ini, ini yang paling ... yang paling dekat saya lihat. Namun, memang ... nah, kalau kita lihat dari tujuh pasal tadi, itu. Memang setiap makar itu boleh di ... berbeda-beda artinya. Nah, itu dia. Jadi, ini, ini juga tentu perlu bahasa ini. Kita Bahasa Indonesia kan kekurangan istilah. Ada itu ahli yang mengatakan bahwa Bahasa Indonesia ini, kita kekurangan sehingga waktu bas ... diberlakukannya ini waktu masih wef ... wefk ... WFS, ya, sudah itu masih kata-kata itu yang dipakai, ya sampai sekarang. Wetboek van strafrecht, gitu ya, for Indonesian Indie, gitu, ya. Itu masih ... itu dipakai sampai sekarang. Nah pertanyaannya, apakah karena kita trauma tadi atau tidak mengerti kita, apa sih makar ini yang sebenarnya? Sehingga di dalam tujuh pasal itu tetap masih pakai ... tetap itu pakai makar. Dan belum ada penafsiran yang ... apa ... yang sah mengenai apa yang dimaksud dengan makar itu. Memang betul ini harus betul-betul ditafsirkan dengan ... dengan benar ini, apakah penafsirannya nanti secara per pasal ataukah secara umum, gitu ya? Itu satu. Kemudian yang kedua, ya. Nah, kalau Anda memilih di dalam petitum itu sebagai serangan, ya, bertanya juga kita serangan itu yang bagaimana pula lagi? Begitu. Serangan itu bisa pakai ka ... pakai senjata atau dengan hanya kata-katakah, atau hanya dengan pergerakan sajakah? Nah, itu juga menjadi per ... pertanyaan juga. Jadi, mohon di ... apa namanya ... di ... coba dicari dahulu yang tepat itu kira-kira apa, gitu ya? Supaya ter ... ter ... apa namanya ... ter ... terkandung di seluruh pasal itu karena kita ini banyak pasal yang mau di ... di ... yang mau dimaknai. Artinya, makna ... makar itu ada beberapa pasal, gitu kan. 8
Apakah makar itu untuk setiap pasal itu ... nah, bisa diambil satu kata yang tepat untuk pemakaian dari seluruh pasal itu. Nah, itu tadi petitumnya, saya pikir enggak ... sudah ada, ya, sudah di ... apakan tadi ... dalam petitum itu digabungkan saja, ya, untuk berke ... bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum kalau tidak dimaknai seperti ... nah, itu. Barangkali itu saja dari saya, terima kasih. 29. KETUA: SUHARTOYO Terima kasih, Pak Dr. Manahan. Yah, jadi, saya juga sebenarnya dari angle-angle itu untuk memberikan tambahan tapi karena sudah, ya barangkali saya secara formal dahulu. Saya baca Surat Kuasa, Supriyadi tidak tanda tangan, di Surat Kuasa, ya? 30. KUASA HUKUM PEMOHON: ERASMUS NAPITUPULU Alex Argo, Yang Mulia, kalau saya tidak salah yang tidak tanda tangan (...) 31. KETUA: SUHARTOYO Sori. Ya Alex Argo. 32. KUASA HUKUM PEMOHON: ERASMUS NAPITUPULU Ya, Yang Mulia. 33. KETUA: SUHARTOYO Tapi di permohonan yang bersangkutan juga enggak ada? 34. KUASA HUKUM PEMOHON: ERASMUS NAPITUPULU Ya. 35. KETUA: SUHARTOYO Jadi, kita anggap beliau enggak ikut ini, ya? 9
36. KUASA HUKUM PEMOHON: ERASMUS NAPITUPULU Prinsipal tidak memberikan kuasanya (...) 37. KETUA: SUHARTOYO Tidak ikut melibatkan diri dalam persoalan makar ini, kan? 38. KUASA HUKUM PEMOHON: ERASMUS NAPITUPULU Ya, Yang Mulia. 39. KETUA: SUHARTOYO Dalam persoalan makar yang sedang diajukan pengujian ini, ya kan? Baik. Baik, jadi itu satu. Kemudian yang kedua, kita sudah firm, ya bahwa ini argo kita lex kita keluarkan dari ... supaya linier saja antara permohonan dengan surat kuasa, surat kuasa kan, merupakan pondasi Anda bisa tampil di situ, ya, dari surat kuasa itu. Jadi, memang setelah saya cermati bukan bendahara, Pak Wahyu itu sekretaris. Kok, dengan jabatannya sendiri lupa itu persoalannya, gimana bisa? Kok, bendahara padahal (...) 40. KUASA HUKUM PEMOHON: SUPRIYADI WIDODO EDDYONO Yang Mulia. Izin, Yang Mulia. 41. KETUA: SUHARTOYO Apa? 42. KUASA HUKUM PEMOHON: SUPRIYADI WIDODO EDDYONO Sebelum permohonan didaftarkan, kami belum melakukan perubahan anggaran dasar. 43. KETUA: SUHARTOYO Oh, sekarang sudah? 44. KUASA HUKUM PEMOHON: SUPRIYADI WIDODO EDDYONO Sudah berubah. 10
45. KETUA: SUHARTOYO Ya. 46. KUASA HUKUM PEMOHON: SUPRIYADI WIDODO EDDYONO Demikian. 47. KETUA: SUHARTOYO Kami diberikan yang ter-update, ya? 48. KUASA HUKUM PEMOHON: SUPRIYADI WIDODO EDDYONO Oke. 49. KETUA: SUHARTOYO Besok kalau dalam perbaikan lampirkan plus jabatan yang sekarang. Tapi ingat, nanti ada enggak klausul-klausul dalam AD/ART itu yang bisa mewakili kepentingan-kepentingan organisasi ke pengadilan itu ketua badan, pengurus, dan siapa? 50. KUASA HUKUM PEMOHON: SUPRIYADI WIDODO EDDYONO Ya, Yang Mulia. 51. KETUA: SUHARTOYO Ya. Jangan nanti malah ini menjadi pelemahan mau jujur tapi malah, ya kan? Wah, ternyata Pak Wahyu ini sudah bukan sekretaris lagi, mesti diganti sekretaris. Kalau memang amanat klausul dalam AD/ART-nya seperti itu, kan? Bapak-Bapak, Anda-Anda itu kan, ingin ... apa namanya ... konsen di bidang penegakan hukum, di bidang ... mestinya kan, kita dari yang kecil-kecil pun harus konsisten dengan ... apa ... di dalam mencapai itu. Kemudian betul apa yang disampaikan para Yang Mulia tadi memang menjadi krusial kalau pemahaman makar kemudian kalau ditarik dari roh dari historisnya dari aanslag itu mestinya serangan. Tapi kemudian berkembang dalam implementasi para penuntut umum, jaksa itu kemudian tidak dalam prime itu, kan? Persoalannya kan, seperti itu. Tapi sebenarnya kan begini, Anda-Anda juga harus, harus anu dulu, harus ... apa ... firm dulu apakah benar makar itu adalah sesuai ... seperti serangan, makar itu adalah serangan, kan begitu? Jangan ini dibawa ke Belanda baru dibawa pulang lagi, padahal di sini sudah ada, 11
ada, ada loh sumber ... apanya ... sumber bahasanya, sumber rujukannya, apa sih, makar itu? Gitu lho. Kalau serangan ini kan, ya, seperti yang disampaikan Pak Dr. Manahan tadi, memang kekhawatiran menjadi berlebihan kalau ini menjadi sangat, sangat formal kan selama ini kemudian ini delik formil, delil formil. Kalau serangan, ya, itu tadi juga akan menemui persoalan apakah harus ada bukti permulaan. Bukti permulaan itu wujudnya apa? Coba nanti adik-adik dikolaborasi seperti Prof. Aswanto sarankan tadi. Kalau Anda bawa kekeuh ini tidak lain harus dimaknai serangan, ya harus beri ... apa itu ... argumentasi dan seperti apa perwujudannya, pengejawantahannya itu serangan itu seperti apa? Jangan kemudian nanti kalau penuntut umum, jaksa ini bisa menggunakan cara-cara namanya menjaring ikan istilahnya kan, bisa primer subsider lebih subsider di dalam menjerat seseorang. Tapi kan, bagi seseorang yang dijerat perlu kepastian serangan itu seperti apa? Apa dengan kata-kata seperti Dr. Manahan tadi bilang, apakah sudah ada action-action permulaan gerakan-gerakan di bawah tanah, gerakan- gerakan yang mengarah kepada itu berupa demo-demo misalnya atau berupa bawa atribut-atribut ajakan-ajakan, ataukah murni secara fisik sudah menyerang? Ambil Pak Jokowi misalnya dari istana dikeluarkan, itu, itu kan, berbagai penafsiran yang kemudian ini tidak menyelesaikan masalah diperinci pengejawantahannya. Tolong itu dielaborasi seperti yang disampaikan Prof. Aswanto tadi apa yang dikehendaki. Asbabun nuzulnya itu apa? Semangatnya serangan seperti apa? yang Anda-Anda usulkan, kalau tidak Itu mungkin yang banyak, kalau sistematika kan, Anda sudah bisa beracara di sini, saya kira sudah cukup mumpuni untuk sistematika soal kalimatisasi atau bahasa itu kan, bisa selera, tapi yang penting pesannya bisa tertangkap oleh Mahkamah. Dan para peserta sidang yang di luar sana, mungkin pengamat atau pemerhati Mahkamah Konstitusi, para pencari keadilan yang lain yang kemudian bisa ... nah, kemudian memang di amar tadi itu tadi kalau sudah firm dengan serangan, ya, berarti amar ... petitum seperti ini, ya, mungkin sesuai dengan permintaan yang mohonkan, tapi kalau memang mau diubah nantikan petitumnya nanti harus menyesuaikan. Apakah benar makar yang ada di Indonesia itu adalah hanya semata-mata serangan itu. Serangan itu yang seperti apa? Tapi memang sudah betul ya, kalau sepanjang apabila frasa makar tidak dimaknai sama seperti aanslag atau serangan itu. Artinya formatnya, format formulasi kalimatnya itu apa benar sudah seperti ini? Nanti Adik-adik bisa apa ... merujuk putusan-putusan MK yang ... apa ya, nomenklaturnya itu konstitusional bersyarat atau apa, itu kan, itu yang MK punya ciri-ciri seperti itu. Ini sebenarnya maksudnya kan ke sana itu. Pemberlakuan secara bersyarat sebenarnya, kan? Tapi apakah seperti ini sudah masuk itu ataukah ada rumusan yang MK selama ini pergunakan, 12
silakan nanti dalam perbaikan bisa dipertimbangkan untuk dipakai atau masih tetap yang ini. Mungkin ... cukup. Ada yang mau disampaikan? 52. KUASA HUKUM PEMOHON: SUPRIYADI WIDODO EDDYONO Cukup, Yang Mulia. 53. KETUA: SUHARTOYO Cukup, ya. Nanti sudah ada kopi ... anu ... anggota lawyer-nya, penasihat hukum? Kopi-kopi bahwa (...) 54. KUASA HUKUM PEMOHON: SUPRIYADI WIDODO EDDYONO Anggota Peradi ada. 55. KETUA: SUHARTOYO Ya, tidak Peradi juga enggak apa-apa. MK itu kan bisa ... KAI juga boleh. Ya? 56. KUASA HUKUM PEMOHON: SUPRIYADI WIDODO EDDYONO Ya. Siap, Yang Mulia. 57. KETUA: SUHARTOYO Oke. Kalau belum dilampirkan dari yang masih ... kemudian kalau ini disesuaikan dengan AD/ART yang baru, Surat Kuasa juga diperbarui karena Pak Wahyu jelas sudah bukan lagi menjabat sebagai sekretaris atau mau direnvoi tapi daripada anu kan diperbaiki saja. Cukup? Ada apa, Pak? 58. PEMOHON: ANGGARA Boleh pertanyaan? 59. KETUA: SUHARTOYO Silakan. 13
60. PEMOHON: ANGGARA Sebetulnya kita baru melakukan perubahan itu di Januari dan baru mengajukan proses ke Kementerian Hukum dan HAM, jadi belum ada (...) 61. KETUA: SUHARTOYO Sudah ada pengesahan belum? 62. PEMOHON: ANGGARA Pengesahannya masih pengesahan yang lama, Majelis. Jadi dalam kedudukan saya masih ketua badan pengurus, Anggara, nama saya, Majelis. Masih dalam kedudukan sebagai ketua badan pengurus. Pak Wahyu Wagiman juga sebetulnya masih sekretaris badan pengurus. 63. KETUA: SUHARTOYO Yang sekarang masih eksis pengesahan ... yang pengesahan yang (...) 64. PEMOHON: ANGGARA Lama? 65. KETUA: SUHARTOYO Yang kedua belum keluar? 66. PEMOHON: ANGGARA Yang baru belum keluar. 67. KETUA: SUHARTOYO Oh, ya sudah. Itu saja. 68. PEMOHON: ANGGARA Jadi kalau saya ... kami hanya mau bertanya saja, kalau dalam kondisi seperti itu, apakah masih memerlukan pembaruan Surat Kuasa atau ya sudah enggak apa-apa, seperti itu saja, atau kita minta surat keterangan dari notaris kami untuk menjelaskan bahwa proses pengesahannya sedang berlangsung. 14
69. KETUA: SUHARTOYO Bisa. Sebenarnya kalau ingin meng-cover sesuatu yang lebih, lebih, lebih aman, sebenarnya ini pun kalau memang dari di Kementerian Hukum dan HAM tidak ada kendala, kan sebenarnya kan itu sudah ... sudah ... anu ... sudah ... apa ... sudah bisa menjadi anu ... rujukan. Secara de facto sudah sah, tapi memang kemudian harus dilihat, sekali lagi, kalau Pak Wahyu itu posisinya kemudian berubah menjadi bendahara, nah dikaitkan dengan pasal yang ... ada enggak yang mengatur bahwa untuk bertindak ke pengadilan mewakili organisasi itu adalah sekretaris dengan ketua. Kalau sekretaris secara tegas dinyatakan di situ, Pak Wagiman setelah jadi bendahara enggak bisa, kan begitu. Ada konsekuensi-konsekuensi. 70. PEMOHON: ANGGARA Ini, Majelis. Mohon maaf. Kalau Pak Wahyu masih sekretaris dalam perubahan yang terakhir. Saya yang berubah dari ketua jadi bendahara. 71. KETUA: SUHARTOYO Oh. 72. PEMOHON: ANGGARA Pak Syahrial sekarang dalam posisi sebagai ketua badan pengurus yang baru. Saya karena masih tercatat di SK pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM masih dalam posisi ketua badan pengurus yang lama memberikan kuasa kepada Para Kuasa Hukum kami. Jadi kenapa kami hadir dan tadi menjelaskannya agak sedikit rumit, kalau posisi Pak Wahyu sama sekali enggak berubah, yang berubah hanya saya sama (...) 73. KETUA: SUHARTOYO Kalau begitu begini saja, ini supaya aman semuanya, di-cover bahwa Anda memberi kuasa itu berdasarkan akta yang ini, Bapak jabatannya apa dan Pak Wahyu apa. Dan berdasarkan perubahan yang sekarang sedang dalam proses Kementerian Hukum dan HAM, Pak Wa ... Pak ... Pak Anggara sebagai apa, Pak yang baru? Pak Syahrial. Nah, Pak Syahrial masukkan sekarang enggak apa-apa, lebih kuat sebenarnya sepanjang diberi pengantar yang di atas itu menjelaskan kedudukan masing-masing untuk meng-cover kalau nanti ternyata tiba-tiba begitu dalam proses perbaikan, AD/ART-nya turun atau ... Saya kira begitu saja. 15
Jadi ketika permohonan diajukan, komposisi ... anu ... ini ... tapi berdasarkan rapat perubahan kepengurusan tanggal sekian yang disahkan oleh notaris yang sekarang sedang diajukan pengesahan di Kementerian Hukum dan HAM, susunan pengurus yang baru adalah ini, ini, ini. Saya kira tidak ada mubazirnya itu, ya. Baik. Yang lain cukup? Jadi perbaikan ditunggu tanggal 24 ... sori, tanggal 6 Februari 2017, hari Senin, jam 14.00 WIB siang supaya sudah diserahkan ke Mahkamah. Kalau sudah jelas, persidangan kita anggap selesai dan dengan ini persidangan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 14.14 WIB Jakarta, 24 Januari 2017 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d. Yohana Citra Permatasari NIP. 19820529 200604 2 004 Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya. 16