PENDAMPINGAN PEKERJA SOSIAL TERHADAP ANAK KORBAN INCEST DI LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3) KOTA TASIKMALAYA Ajeng Diah Rahmadina Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Interdisciplinary Islamic StudiesKonsentrasiPekerjaan SosialdiUniversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2015 Abstrak Arus globalisasi, yang ditandai dengan kemajuan ilmu dan teknologi serta perubahan sosial yang pesat di masyarakat telah mengakibatkan semakin bergesernya nilai-nilai ikatan keluarga yang berdampak terhadap masalah psikososial dan keutuhan keluarga. Berbagai permasalahan muncul dalam sebuah keluarga yang tak jarang membuat anak menjadi korban sehingga merusak masa depannya. Salah satu masalah terberat yang dewasa ini semakin sering ditemui di lingkungan masyarakat adalah masalah incest atau hubungan sedarah. Orangtua yang memiliki peran dan fungsi melindungi dan memastikan tumbuh kembang anak dengan baik, malah menjadi predator bagi anak kandungnya sendiri. Dalam penelitian ini ingin mengetahui bagaimana proses pendampingan yang dilakukan oleh pekerja sosial di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dalam upaya pemberian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian Studi Kasus. Teknik yang digunakan melalui pengumpulan data primer seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa, pendampingan pekerja sosial LK3 di Kota Tasikmalaya melakukan tahapan pelayanan pekerjaan sosial yaitu Pendekatan Awal (Engagement, intake dan kontrak), Penggalian Masalah(Assesment), penyusunan rencanapemecahan masalah (Planning), pemecahan masalah (intervention), monitoring dan evaluasi, terminasi, dan bimbingan lanjut. layanan terhadap anak korban incest. Penelitian PENDAHULUAN Keluarga yang pada umumnya terdiri dari ayah, ibu, dan anak merupakan struktur lembaga terkecil yang memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan satu sama lain. Tugas dan fungsi itu seharusnya berjalan dengan baik secara bersamaan, agar tercipta suatu keadaan yang harmonis. Namun, bila salah satu saja fungsi dari anggota keluarga tidak berjalan, maka yang terjadi adalah masalah. Oleh karenanya, bila terjadi masalah dalam keluarga tentunya akan mempengaruhi keadaan sosial dari anggota keluarganya. Anak yang merupakan unsur terlemah dalam sebuah keluarga menjadi satu objek yang perlu dipastikan terpenuhi hak dasarnya. Menurut Konvensi Hak Anak disebutkan, bahwa hak-hak anak yang mutlak harus dipenuhi dikelompokan menjadi 4 kategori, antara lain: 1) Hak Kelangsungan Hidup meliputi hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. 2) Hak Perlindungan, perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan dan keterlantaran. 3) Hak Tumbuh Kembang, hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial. 4) Hak Berpartisipasi, hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.2 Dewasa ini, banyak kasus anak yang menjadikan rumah seolah kini bukan lagi tempat yang aman untuk berlindung bagi anak. Incest atau hubungan sedarah, kini banyak terjadi di Indonesia. Menurut data tahunan Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dari 9.409 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan sepanjang 2017 sebanyak 1.210 kasus 2Konvensi Hak-Hak Anak yang diatur dalam pasal 1-41. Volume 04 Nomor 02 Mei 2018 197
incest.Pelaku incest terbanyak adalah ayah kandung, yaitu 425 kasus, kemudian dilakukan oleh paman yaitu 322 kasus, sisanya dilakukan oleh ayah tiri, kakak kandung, kakek kandung serta sepupu.3 Semakin maraknya kasus yang menjadikan anak sebagi korban, membuat pemerintah semakin gencar melakukan upaya preventif hingga rehabilitatif dengan dasar UU No 35 tahun 2014 tentang perubahan UU no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam undang- undang tersebut menegaskan adanya kewajiban bagi negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua, untuk melakukan upaya perlindungan terhadap anak. Kewajiban memberikan perlindungan anak walaupun sudah disadari merupakan kewajiban bersama, namun perlu diberikan landasan hukum secara khusus disamping yang sudah dicantumkan dalam pasal-pasal UUD 1945 atau dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan yang lain, agar dapat menjamin pelaksanaannya secara komprehensif dan tepat penanganan serta sasaran-nya, yang harus dilakukan oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua anak. Perlu adanya keseimbangan antara perlindungan hak anak dan pemberian kewajiban bagi anak dalam kapasitas mendidik anak. Oleh karena itu, disamping dilindungi hak-haknya, agar tidak menjadi salah asuh, salah arah, maka perlu ditujukkan juga kewajiban yang perlu dilaksanakan oleh anak. Sebagai implementasi dari upaya perlindungan anak di Indonesia, sejak tahun 2010 Kementerian Sosial RI mendirikan lembaga yang bertujuan untuk mengatasi masalah psikososial keluarga, memulihkan kondisi psikososial keluarga, danmemperkuat ketahanan keluarga. Lembaga tersebut di kenal dengan nama Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang kemudian tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di Kota Tasikmalaya LK3 dibentuk pada tahun 2010, menjadi lembaga terdepan yang merespon kasus Incest yang beritanya mencuat pada bulan Juli 2017 lalu. Dalam proses pendampingan terhadap anak korban incest yang paling memiliki peran paling besar adalah pekerja sosial. Pekerja sosial yang termasuk pada tim tenaga profesional yang masuk dalam struktur pengurus LK3. Sebagai seorang profesional,pekerja sosial LK3 melakukan upaya-upaya pendampingan khususnya terhadap anak sebagai korban incest dan juga kepada keluarga. ingin tersebut, maka dalam hal mendeskripsikan tentang tahap pendampingan yang dilakukan oleh pekerja sosial di LK3 terhadap anak korban incest, yang merupakan korban persetubuhan yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri hingga harus berurusan dengan hukum. Dengan pendahuluan ini penulis berupaya METODE Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuan dari pendekatan kualitatif adalah memperoleh fakta dan data di lapangan yang dikaji melalui pendekatan dan pemikiran teoritis serta digunakan dalam pembentukan konsep baru. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan melalui pengumpulan data primer seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pihak yang menjadi informan dalam data primer adalah pengurus yang ada dalam struktur LK3 Kota Tasikmalaya terutama pekerja sosial yang memiliki tugas terdepan dalam pendampingan kasus di lapangan. Informasi penelitian ini juga diperoleh dari anak korban dan keluarga sebagai penerima manfaat layanan, serta tokoh masyarakatsetempat yang tersebut, melalui cara kunjungan beberapa menjadi kalimenemani pekerja sosial LK3 saat home visit. Data yang dapat mendukung penelitian didokumentasikan melalui foto dan video.Data sekunder yang telah diperoleh diperkuat melalui studi kepustakaan dengan tujuan mencari literatur yang terkait dengan topik lokasi terjadinya kasus incest 3 Dina Astria, 1.210 Kasus Incest Terjadi di Indonesia Sepanjang 2017, di diakses tanggal 14 Maret 2018 198
penelitian. Referensi yang dipergunakan antara lain adalah bersumber dari buku, situs resmi pemerintah maupun jurnal ilmiah. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kota Tasikmalaya Dalam Peraturan Menteri Sosial RI nomor 16 tahun 2013 tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga disebutkan bahwa LK3 sebagai unit pelayanan sosial terpadu yang melaksanakan penanganan masalah psikososial keluarga untuk mewujudkan ketahanan keluarga. LK3 merupakan lembaga atau organisasi yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian/penyebarluasan informasi, penjangkauan, perlindungan, pendampingan dan pemberdayaan keluarga secara profesional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang mampu memecahkan masalahnya. Kota Tasikmalaya sebagai kota yang terkenal religius dan terkenal dengan sebutan kota santri karena terdapat banyak pesantren, ternyata belum juga dapat menjamin kotanya aman dari segala bentuk kejahatan dan kriminalitas khususnya yang menjadikan anak-anak sebagai korbannya. Masih terbilang tinggi jumlah kasus yang terjadi pada anak-anak di kota Tasikmalaya, dari data yang didapat dari Dinas Sosial Kota Tasikmalaya bahwa ada 38 anak yang menjadi dampingan yang menimpa anak sepanjang tahun 2017 lalu, dan 5 anak diantaranya adalah korban kasus incest.4 Adapun struktur organisasi LK3 Kota Tasikmalaya tahun 2017 adalah sebagai berikut: Penanggungjawab Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Tasikmalaya Ketua Sekretaris Bendahara Tenaga Profesional/ Tim Konselor Pekerja Sosial Psikolog Dokter Hukum Polisi Dalam kepengurusan LK3 Kota Tasikmalaya, saat ini diketuai oleh Hendrik Elansyah, SE dibantu oleh Sekretaris Ade Ramdani dan bendahara Elis Mulyani. LK3 juga terdiri dari tenaga profesional/ Tim Konselor diantaranya Lilis Supriani MZ (Pekerja Sosial), Endra Nawawi, S.Psi., M.Psi (Psikolog), dr.H.M. Ali Firdaus, Sp.A. (Dokter), Tulus Lestari SH (Hukum) dan Kanit PPA Polres Kota Tasikmalaya sebagai mitra dari kepolisian. Kronologis Kasus Seorang anak berinisial M, yang masih berusia 15 tahun dan masih duduk di bangku kelas 1 SMP adalah warga Kota Tasikmalaya yang menjadi korban incest atau hubungan sedarah antara anak dan ayah kandung. Kondisi anak pada saat kasusnya mencuat awal bulan Juli 2017 lalu tengah dalam kondisi hamil 7 bulan. Ironisnya, anak maupun keluarga tidak mengetahui bahwa kondisi anak hamil selama 7 bulan tersebut, sehingga pada saat warga setempat yang menyadari perubahan bentuk tubuh anak menyarankan untuk memeriksakan ke Rumah Sakit, maka pada saat itulah anak dan keluarga baru menyadari bahwa dirinya hamil, dan warga langsung menginterogasi anak. Tidak butuh waktu lama pelaku akhirnya terungkap dari pengakuan anak yang tak lain adalah ayah kandungnya sendiri. Sesaat emosi warga 4Data respon kasus Satuan Bhakti Pekerja Sosial Kemensos RI Dinas Sosial Kota Tasikmalaya pada tahun 2017. 199 Volume 04 Nomor 02 Mei 2018
memuncak dan melakukan upaya "main hakim sendiri" tetapi berhasil diamankan oleh Polsek Kawalu Kota Tasikmalaya. Tahapan Pendampingan Pekerja Sosial LK3 terhadap Anak Korban Incest Pekerja Sosial sebagai salah satu profesi yang masuk pada tim konselor yang memiliki andil yang cukup besar karena menjadi garda terdepan dalam upaya pendampingan terhadap anak yang menjadi korban incest yang menjadi dampingan LK3. Dalam melakukan pendampingan atau proses pertolongan yang dilakukan oleh seorang pekerja sosial menurut Max Siporin dalam Dwi Heru harus melalui tahapan Engagement, intake dan kontrak, Assesment, Planning, Intervention, Monitoring dan evaluasi, dan Terminasi.5 1. Engagement, intake, dan kontrak Engagement adalah proses pelamaran seseorang yang bermasalah untuk mendapatkan pertolongan. Pada tahap ini terjadi penyesuaian kebutuhan-kebutuhan dan sumber-sumber (calon klien) dan calon pemberi bantuan.Engagement merupakan suatu periode dimana pekerja sosial mulai berorientasi terhadap dirinya sendiri, khususnya mengenai tugas-tugas yang ditanganinya. Awal keterlibatanya pada suatu situasi yang menyebabkan pekerja sosial mempunyai tanggung jawab untuk menjalin hubungan dengan klien. Menurut Dorang Luhpuri, dalam Dewani, ada 3 cara yang dapat dilakukakan peksos untuk melalui engagement yaitu: Klien datang secara sukarela untuk meminta bantuan (Voluntary Application), Klien tidak mau datang secara suka rela (Involuntary Application), dan Pekerja sosial berusaha untuk mencari klien (Reaching out effort by worker). Dalam proses awal peksos LK3 melakukan engagement atau pendekatan awal terhadap anak korban Incest sesaat setelah mengetahui adanya kasus dan laporan dari pihak kepolisian. Pekerja sosial LK3 melakukan cara Reaching out effort by worker. Dalam hal ini pekerja sosial merasa mempunyai tanggung jawab untuk membantu orang-orang yang bermasalah. Oleh karena itu pekerja sosial melakukan tracing lapangan untuk melibatkan dirinya dengan orang yang tidak aktif mencari bantuan dan tidak direferal agar dapat memperoleh bantuan.karena anak berada pada posisi yang tertekan oleh kondisi yang ada, dan situasi krisis yang membuat anak tidak dapat meminta bantuan pada pihak manapun termasuk pada peksos. Seperti yang diungkapkan oleh peksos Lilis berikut ini: "Yang dilakukan pertama kali, saat mengetahui dari media bahwa ada kasus incest, saya langsung ngontak pihak polsek Kawalu dan memastikan benar tidaknya kalo ada kasus anak yang hamil sama bapaknya. Setelah tau kalo berita itu benar, saya langsung menuju ke rumah si anak."6 Pendekatan awal yang dilakukan oleh pekerja sosial dimulai dengan pendekatan lingkungan. Peksos melakukan pendekatan terhadap aparat dan tokoh masyarakat setempat sekaligus memperkenalkan diri dan memohon izin untuk melakukan tugas pendampingan terhadap anak. "Setelah sampai di lokasi, saya tidak langsung ke rumahnya, saya izin dulu ke RT setempat yang kebetulan ternyata rumahnya sangat dekat dengan rumah si anak. Karena kan ga' semua orang kenal peksos, nanti bertanya-tanya, siapa sih kita gitu. Disana saya dapat informasi awal terkait kronologi yang menimpa anak versi masyarakat, karna itu juga sangat penting."7 Dari penjelasan tentang pendekatan awal peksos dalam wawancara tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pendekatan awal yang dilakukan adalah dengan memperkenalkan 5 Dwi Heru Sukoco, Profesi Pekerjaan Sosial dan Proses Pertolongannya, (Bandung: Koperasi Mahasiswa STKS Bandung, 1991) 6Wawancara dengan Peksos Lilis pada tanggal 5 Juli 2017 7Wawancara dengan Peksos Lilis pada tanggal 5 Juli 2017 200
diri sebagai peksos dan maksud dan tujuan pendampingan yang harus jelas diutarakan pada klien dan pada pihak yang berkaitan dengan klien. Intakemerupakan tahap permulaan pekerja sosial bertemu dengan penyandang masalah atau dalam hal ini anak korban Incest. Proses intake merupakan tahap permulaan dari suatu proses pelayanan, dimana terjadi suatu persetujuan klien dengan pemberi pelayanan atau pekerja sosial. Jika tidak ada kesesuaian kebutuhan klien, maka klien dialihkan kepada sumber lain. Pada proses intake ini, klien menyetujui untuk terbuka dan mau didampingi oleh peksos meskipun dengan beberapa syarat. "abi hoyong dibaturan ku ibu (peksos Lilis). Abi ge ngke hoyong sakola deui, asal pang meserkeun sapatu sareng tas anyar kanggo sakola.(saya mau didampingi ibu Lilis. Saya juga nanti mau kembali sekolah, asalkan saya dibelikan sepatu baru dan tas baru untuk saya sekolah lagi."8 Pernyataan anak tersebut dapat dianggap sebagai sebuah persetujuan anak untuk didampingi peksos selama masa proses hukum berjalan dan pendampingan selama hamil hingga persalinan tiba. 2. Assesment Assessment merupakan suatu kegiatan pengungkapan dan pemahaman masalah yang terus menerus dilakukan dan sekaligus bersamaan waktunya dengan proses pertolongan itu sendiri. Peksos LK3 melakukan assesment atau istilah dalam LK3 adalah pengungkapan dan pemahaman masalah. Dalam tahap ini, peksos menggali informasi dari setiap elemen terpenting baik dari diri anak sebagai korban, keluarga maupun masyarakat di sekitar wilayah tempat tinggalnya. Pertama, peksos melakukan kunjungan ke rumah anak, dan mencari tempat yang dianggap anak paling nyaman untuk melakukan proses interview. Namun dalam pengungkapan masalah ini, peksos tidak hanya cukup menggali masalah hanya dari sisi anak. Keluarga sebagai orang terdekat dengan anak pun digali masalahnya, karena masalah yang menimpa anak seringkali muncul disebabkan tidak berfungsinya peran salah satu anggota keluarga, terutama orangtua. "LK3 menjangkau semuanya dan tidak hanya anak. Ibunya, ayahnya, kakaknya, nenek, bahkan tetangga terdekat pun kami assesment. Pokoknya orang-orang yang satu rumah dengan anak digali informasinya"9 Hasil assesment peksos terhadap anak diketahui awal terjadinya anak mengaku bahwa ayahnya yang memintanya untuk melayani nafsu birahinya. Seperti pada pengakuan anak berikut ini: "Abi teh uih sakola, terus bapak teh langsung nyium ka abi. Terus abi teh disurungkeun kana kasur. Diporosotkeun lancingan abi teh. (Sepulang saya sekolah, bapak langsung mencium saya. Dan saya didorong ke tempat tidur. Celana saya dibuka (oleh ayahnya)"10 Keterangan dari anak tersebut, belum dapat menjawab apa yang menjadi penyebab hubungan sedarah antara ayah kandung dan anak kandung ini terjadi. Maka pada saat pendampingan anak dalam persidangan ayahnya di Pengadilan Negeri kelas 1A Kota Tasikmalaya diketahui bahwa ayahnya terpicu untuk menggauli anaknya karena ada pancingan dari anaknya tersebut: 8Wawancara dengan M pada saat BAP di Polres Kota Tasikmalaya tanggal 3 Juli 2017 9Wawancara dengan Peksos Lilis pada tanggal 5 Juli 2017 10Wawancara dengan M pada saat pendampingan BAP di Polres Kota Tasikmalaya tanggal 10 Juli 2017 Volume 04 Nomor 02 Mei 2018 201
"Ya saya kepancing lah bu Hakim. Orang anak saya lihatin ke saya video yang begituan, terus megang - megang 'burung' saya"11 Pernyataan ayah kandung yang merupakan asli dari suku Betawi di hadapan majelis hakim tersebut membuat Peksos kembali meneliti dan menggali informasi kebenaran hal tersebut dengan melakukan teknik assesment konfrontasi terhadap anak: "Dari hasil assesment lanjutan, anak tersebut saya konfrontasi, dan akhirnya mengaku bahwa dia mendapat pinjaman HP dari teman sekolahnya, perempuan. Dan di dalam HP tersebut ada video porno. Anak mengaku bahwa dirinya jadi penasaran dan terangsang dikala melihat video porno itu. Anak juga mengaku bahwa sebelum dengan ayahnya, anak juga pernah digauli oleh sepupunya pada saat anak masih usia 13 tahun. Berarti sudah 2 tahun yang lalu sebelum dengan ayahnya."12 Lingkungan pertemanan yang kurang sehat dan kurang berjalannya fungsi keluarga menjadi penyebab anak menjadi tidak terkontrol perkembangannya. Ayahnya yang hanya seorang pengangguran yang sehari-hari di rumah seharusnya menjaga anak-anaknya malah menjadi predator bagi anaknya sendiri: "Bapak mah nya kitu we, sadidinten calik di bumi. Paling ge nguseup sakali-sakali. Teu damel. Mamah we nu damel mah, jadi pembantu. Indit isuk-isuk keneh uihna magrib.( Bapak ya begitu saja, sehari-hari di rumah. Sesekali mancing. Tidak kerja. Mamah yang bekerja, jadi asisten rumah tangga. Pergi pagi-pagi sekali pulangnya magrib." Ketidakberfungsian peran seorang ayah yang idealnya sebagai pencari nafkah, membuat ibunya menjadi tulang punggung keluarga yang harus bekerja dari subuh hingga menjelang magrib sebagai seorang asisten rumah tangga. "Caroge kan teu damel. Abi janten kedah damel kanggo biaya sadidinten. Boro-boro abi teh merhatoskeun murangkalih, paling kur nyayogikeun sangu sareng rencangna sa aya-aya we. ( Suami saya tidak bekerja. Saya jadi harus bekerja untuk biaya sehari- hari. Saya tidak sempat memperhatikan kondisi anak-anak, hanya cukup menyiapkan nasi dan lauk seadanya saja)".13 Peran seorang ibu yang seharusnya lebih mengutamakan mengurus anak-anak di rumah menjadi terhambat karena kondisi perekonomian keluarga tersebut sangat kurang baik sehingga ibunya harus bekerja dan tidak mengetahui hal-hal yang menimpa anak dengan suaminya. Setelah semua data assesment terkumpul, pekerja sosial kemudian mempersiapkan untuk rencana intervensi yag akan dilakukan untuk penanganan anak tersebut. 3. Planning Menurut Max Siporin, planning (perencanaan) merupakan pemilihan strategi, teknik, dan metode yang didasarkan pada proses assessment masalah. Planning yaitu tahap untuk menyusun dan mengembangkan pelayanan yang menyeluruh untuk klien sesuai dengan hasil assesmen. Hasil-hasil identifikasi masalah yang didapatkan dari tahap assesmen (sesuai keinginan klien, masalah kebutuhannya, serta sumber daya yang tersedia) kemudian disusun menjadi suatu formulasi masalah dan selanjutnya dapat ditetapkan prioritas masalah yang digunakan untuk menyusun perencanaan. 11Pernyataan Bapak B (ayah kandung M) pada sidang tertutup pada tanggal 9 Oktober 2017 12Wawancara dengan Peksos Lilis pada tanggal 11 Oktober 2017 13Wawancara dengan Ibu kandung M pada saat peneliti mendampingi peksos LK3 melakukan proses assesment tanggal 3 Juli 2017. 202
Dalam tahap ini peksos melakukan upaya penyusunan rencana intervensi dengan melakukan Case Conference yang berdasarkan dari hasil assesment dan temuan di lapangan. Berdasarkan hal tersebut, anak direncakan untuk dititipkan di salah satu LKSA hingga anak melahirkan. "Hasil assesment ke masyarakat, mereka ada yang pro dan kontra ke anak. Banyak yang kontra malah menyalahkan anak, dan mereka bilangnya tidak mau ikut kena dosa. Jadi kondisinya memang ga memungkinkan kalo anak tetap tinggal di rumahnya, untuk sementara anak hasil CC dengan pihak Dinsos juga, bahwa anak akan dititipkan di LKSA." Kearifan lokal yang dianut oleh masyarakat setempat, terutama kepercayaan akan budaya islam yang kuat membuat warga setempat menolak keberadaan anak. Yang terjadi adalah blamming the victim. "Kumargi masyarakat seeur nu kontra upami eta murangkalih tetep aya didieu, abdi selaku RT nya teu tiasa kumaha-kumaha. Margi seeur tokoh masyarakat ti pasantrenan didieu nu nyebatkeun upami aya nu ngalakukeun dosa zinah kedah diasingkeun kaluar kampung upami teu kitu dosana ka 40 bumi nu sanesna. (Karena masyarakat banyak yang kontra kalau anak itu tetap ada di kampung tersebut, saya sebagai RT tidak bisa apa-apa. Karena disini banyak tokoh masyarakat dari kalangan pesantren yang menyebutkan bahwa jika ada yang melakukan perbuatan zina harus diasingkan keluar dari kampung karena jika tidak begitu 40 rumah disekitar akan menanggung dosanya."14 Padahal, dalam Undang-Undang Perlindungan anak di Pasal 15 yang menyebutkan bahwa: "Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b. pelibatan dalam sengketa bersenjata; c. pelibatan dalam kerusuhan sosial; d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan; e. pelibatan dalam peperangan; dan f. kejahatan seksual."15 Ketidakselarasan antara kearifan lokal yang ada dengan peraturan undang-undang menjadi tantangan bagi seorang peksos sebagai perencana intervensi bagi penanganan kasus anak tersebut. Yang pada akhirnya atas hasil koordinasi dengan Dinas Sosial , Keluarga Anak, dan tokoh masyarakat memutuskan untuk menitipkan anak sementara di LKSA. Sementara itu, yang tidak kalah pentingnya untuk dibahas adalah rencana pengasuhan bayi pasca anak melahirkan. Maka untuk rencana pengasuhan, pekerja sosial terlebih dahulu memberikan kesempatan pada ibu bayi tersebut untuk memutuskan apakah akan dirawat sendiri atau tidak. Karena pada dasarnya setiap anak berhak dirrawat oleh orangtuanya sendiri. Namun tetap memperhatikan kemungkinan terbaik dan terburuknya. "Saya nanya dulu ke M, mau diurus sendiri atau gimana. Terus jawabanya memang anak tidak menginginkan bayi tersebut karena alasannya dia mau sekolah lagi."16 Hal tersebut juga memang diungkapkan langsung oleh anak pada saat anak sedang menunggu proses persalinan di LKSA dan mendapat pendampingan intens dari pekerja sosial juga pengurus LKSA. "Alim ngurus abi mah. Abina hoyong sakola deui. Barina ge karunya ka mamah, ngke kudu ngurus orok, jadi moal tiasa damel. (Saya tidak mau mengurus (bayinya). Saya 14Wawancara dengan Ketua RT pada tanggal 12 Juli 2017 pukul 10.27 WIB 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 16Wawancara dengan Peksos Lilis tentang proses adopsi pada tanggal 3 Maret 2018 Volume 04 Nomor 02 Mei 2018 203
ingin kembali sekolah. Lagipula saya kasian sama Mama, kalau nanti harus mengurus bayi, jadi tidak bisa bekerja.)"17 Setelah mendapat kepastian bahwa bayi tidak akan diurus oleh ibu kandungnya maupun keluarganya, maka bayi tersebut diserahkan kepada Dinas Sosial. Dan pihak Dinas Sosial segera melakukan upaya seleksi COTA (Calon Orang Tua Asuh) untuk bayi yang akan segera lahir tersebut. "Kebetulan data COTA yang masuk ke Dinsos pada waktu itu ada sekitar 4 pasangan yang mendaftar ingin mengadopsi anak. Maka satu persatu oleh Dinsos dipanggil dan kami sampaikan bahwa ada bayi yang bisa diadopsi. Kami juga menjelaskan asal-usul bayi tersebut, karena kami takutnya mereka nanti kecewa jika ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dalam proses pertumbuhan anak tersebut mengingat riwayat bayi hasil hubungan sedarah identik suka ada kekurangannya. Tapi ya mudah-mudahan mah tidak."18 Dalam upaya seleksi COTA, bersama dengan Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, pekerja sosial LK3 ikut berperan menjadi TIM adopsi yang melakukan assesment dan home visit ke masing-masing COTA guna menentukan COTA yang tepat untuk bayi tersebut. 4. Intervention Pelaksanaan intervensi merupakan realita dari pelaksanaan pemberian bantuan, atau merupakan pelaksanaan dari rencana intervensi. Dalam tahap inilah terealisasi apa wujud bantuannya, dan bagaimana cara membantunya. Intervensi yang dilakukan peksos adalah merujuk anak ke LKSA, melakukan pendampingan pada saat menjadi saksi dalam persidangan ayahnya, dan melakukan proses pendampingan adopsi bagi bayi klien. "Jadi intervensi yang peksos lakukan itu, satu merujuk anak ke LKSA yang sebelumnya kita kondisikan terlebih dahulu bersama dengan pihak aparat setempat dan keluarga. Anak sementara diarahkan tinggal di LKSA sampai anak melahirkan. Kedua Peksos melakukan pendampingan saat anak jadi saksi korban di persidangan ayahnya. Dan terakhir intervensinya yaitu mencarikan COTA terbaik bagi bayi klien." 19 Intervensi pertama dilakukan mulai bulan Juli hingga September 2017, yaitu sampai anak melahirkan. Anak tinggal di LKSA Artanita bersama dengan 55 anak dampingan lainnya. Mengikuti kegiatan di LKSA dan mendapat fasilitas sama bahkan beberapa hal yang dikhususkan karena kondisi anak yang sedang hamil. Intervensi yang kedua yaitu mendampingi anak pada proses persidangan ayahnya. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2017. Pada saat itu anak baru saja melahirkan 1 minggu, dan di persidangan anak dihadirkan sebagai saksi korban. "Peksos mendampingi anak karena sesuai dengan amanat Undang-Undang SPPA, korban anak harus didampingi oleh peksos pada saat anak berada pada proses persidangan."20 Untuk penanganan masalah psikologisnya, inervensi peksos selanjutnya adalah merujuk anak ke psikolog LK3. 17Wawancara dengan M pada saat pendampingan di LKSA Artanita Al-Khoeriyah, tanggal 22 Agustus 2018. 18Wawancara dengan Peksos Lilis, tanggal 3 Maret 2018. 19Wawancara dengan Peksos Lilis , tanggal 5 Januari 2018 20Ibid 204
"Anak juga kami rujuk ke psikolog, karena ini juga penting untuk penanganan masalah psikologis anak. "21 Intervensi selanjutnya adalah mengupayakan adopsi untuk bayi. Karena sebelumnya, sudah ada kesepakatan dan keinginan dari klien dan keluarga untuk menyerahkan bayi tersebut kepada Dinas Sosial, dengan membuat surat pernyataan sepenuhnya untuk diadopsikan. Pekerja sosial LK3 berkoordinasi dengan Dinas Sosial, sebagai tim adopsi melakukan seleksi calon orangtua asuh (COTA) bagi bayi klien. "Ada sekitar 4 pasangan COTA yang daftar ke Dinsos yang ingin adopsi. Proses yang pertama yaitu kita kontak satu persatu, mereka diminta mengumpulkan berkas persyaratan adopsinya, dan kita seleksi menurut kelengkapan dan menurut kesungguhannya. Setelah itu kami lakukan seleksi wawancara, dan terakhir melakukan home visit untuk melihat kelayakan calon tempat tinggal bayinya, kan harus yang terbaik dan bisa menjamin kehidupan bayi baik secara materil maupun imateril."22 Pada proses seleksi COTA tersebut, satu per satu COTA mengundurkan diri setelah diberitahu oleh tim adopsi (Dinsos dan peksos) tentang asal-usul Calon Anak Asuh (CAA), ingin mengambil resiko akan yang merupakan hasil hubungan sedarah dan perkembangan bayi dikemudian hari. tidak "COTA nya banyak yang ngundurin diri pas tau kalau anaknya itu adalah hasil hubungan sedarah. Karena mereka rata-rata taunya, kalau anak hasil hubungan sedarah itu resiko hambatan di pertumbuhannya sangat tinggi. Kami tim adopsi juga sudah memprediksikan hal itu. Tapi kami tidak putus asa untuk mencarikan COTA terbaik bagi bayi yang tak bersalah ini."23 Sesuai dengan aturan, bahwa COTA berhak mengetahui asal-usul bayi, agar tidak ada penyesalan dikemudian hari. Setelah menunggu cukup lama, dan rencananya oleh tim adopsi bayi tersebut akan direferalkan ke Rumah Perlindungan Sosial Anak dan Balita milik Dinas Sosial Provinsi, karena tidak ada yang sanggup untuk melakukan pengasuhan pada bayi tersebut, akhirnya ada pasangan COTA yang telah 14 tahun menikah namun belum dikaruniai anak membuat surat permohonan untuk mengadopsi bayi tersebut kepada Dinas Sosial. "Kami mendapatkan surat permohonan dari COTA tersebut, dan langsung melakukan proses sesuai prosedur. Setelah semua berkas lengkap, COTA tersebut kami panggil dan kami wawancara. Melihat kesungguhannya dan dari hasil istikharohnya, kami yakin bahwa COTA tersebut adalah COTA terbaik untuk bayi."24 Setelah semua proses terkait kelengkapan berkas, wawancara dan home visit COTA selesai dilakukan, bayi tersebut diserahkan secara resmi oleh tim adopsi kepada COTA yang terpilih untuk dilakukan pengasuhan secara baik dan layak. 5. Monitoring dan Evaluasi Tahapini merupakan suatu rangkaian kegiatan untuk melihat kelebihan dan kekurangan yang terjadi dalam memberikan pertolongan kepada klien. Tahap evaluasi itu sendiri merupakan suatu tahap untuk menilai atau melihat sampai seberapa jauh tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Untuk melakukan evaluasi, pekerja sosial perlu mengkaji tujuan yang ditentukan beserta indikator pencapaiannya. Dari indikator tersebut, pekerja sosial dapat menyusun beberapa instrument evaluasi. 21 Ibid 22Wawancara dengan Peksos Lilis pada tanggal 3 Maret 2018 23Ibid 24Ibid. Volume 04 Nomor 02 Mei 2018 205
Untuk kasus M tersebut, peksos melakukan monitoring dan evaluasi dengan memastikan bahwa apa yang sudah diterapkan dalam intervensinya berhasil dan tepat sasaran. Setelah M dikembalikan kepada keluargana pasca tinggal sementara di LKSA hingga melahirkan, dan bayinya diadopsi, peksos melakukan kunjungan ke rumahnya dan berkoordinasi dengan keluarga dan tokoh setempat untuk mengetahui perkembangan anak. " Ayeuna Alhamdulillah, M teh tos mulai sakedik-kedikeun mah aya kersa ka masjid ngiring pangaosan sareng warga, eta ge pami diajak. Panginten masih ngaraos isin, janten kedah diaajak keneh. Mudah-mudahan mah saterasna perobihan nu sae aya dina diri M. Malih kulawargina sareng tokoh warga didieu ngariung, ngarencana bade masantrenkeun M k daerah Garut. (Sekarang Alhamdulillah, sedikit demi sedikit sudah mulai mau mengikuti kegiatan pengajian di Mesjid dengan warga, meskipun harus diajak-ajak dulu. Mungkin karena masih merasa malu oleh warga, jadi masih harus diajak dulu. Malah keluarganya dan warga disini berkumpul, dan berencana akan memasukkan M ke pesantren di daerah Garut.) "25 Perkembangan yang didapatkan adalah, anak sudah mulai melakukan aktivitas di lingkungannya dan warga setempat mulai peduli dan ikut memikirkan untuk masa depan M agar M kembali bangkit dan dapat meraih cita-citanya. 6. Terminasi tahap pengakhiran dari proses pertolongan pekerjaan sosial dimana terjadi pemutusan hubungan kerja antara pekerja sosial atau lembaga usaha kesejateraan sosial dengan klien. Terminasi dalam pekerjaan sosial merupakan Pada tahap ini, pekerja sosial mengakhiri proses pelayanannya dengan anak. Pekerja sosial memberikan motivasi kepada anak untuk tetap melanjutkan cita-citanya yang ingin kembali ke sekolah meskipun harus menunggu pada tahun ajaran berikutnya. "Anaknya mau sekolah lagi. Tapi setelah saya advokasi ke sekolahnya, anak bisa kembali sekolah, tapi harus nunggu yang tahun depan. Saya sampaikan ke anak, agar tetap semangat, dan isi waktu dulu dengan hal positif sebelum anak masuk sekolah lagi."26 Anak sangat bersemangat, dan menerima motivasi dari sang pekerja sosial. Anak bahkan merasa tidak sabar ingin kembali ke bangku sekolah. "Abi nganuhunkeun ka Bu Lilis anu tos ngalereskeun abi. Abi mah hoyong engal-engal sakola deui, hoyong engal nganggo acuk seragam deui. (Saya berterimakasih sama Bu Lilis yang sudah membimbing dan mengarahkan saya. Saya ingin segera masuk sekolah lagi, ingin segera memakai baju seragam lagi)"27 Begitulah terminasi yang dilakukan oleh Pekerja Sosial LK3 terhadap M, anak yang menjadi korban incest ayah kandungnya sendiri. Setelah berbagai peran yang dilakukan oleh pekerja sosial, baik sebagai fasilitator, mediator, broker, dan motivator, M merasakan hasil yang baik dari proses intervensi pekerja sosial tersebut. Karena tidak ada yang lebih intens melakukan pendampingan dan melakukan sistem rujukan untuk M selain yang dilakukan oleh pekerja sosial tersebut. SIMPULAN Dalam proses pendampingannya terhadap anak korban incest Pekerja Sosial melakukan proses intervensi dengan melakukan tahap -tahap sebagai berikut: 25Wawancara dengan ketua RT,pada tanggal 29 Nopember 2017. 26Wawancara dengan Peksos Lilis, tanggal 29 Nopember 2017. 27Wawancara dengan M, tanggal 29 Nopember 2017. 206
1. Engagement, intake dan kontrak meliputi pendekatan yang dimulai dengan penjangkauan terhadap klien sesaat setelah kasus merebak dengan melakukan pendekatan dan kontrak pendampingan dengan klien. 2. Assesment meliputi penggalian masalah terhadap klien, keluarga, tokoh masyrakat dan lingkungan sekitar tempat tinggal klien. 3. Planning dengan melakukan case conference, untuk menentukan strategi intervensi terbaik bagi klien yang difokuskan untuk upaya mencarikan tempat penaungan sementara bagi anak hingga melahirkan, pendampingan psikososial, pendampingan pada proses hukum, dan rencana pengasuhan untuk bayi klien. Intervensi yang dilakukan adalah merujuk klien ke LKSA sebagai tempat tinggal sementara karena kondisi di lingkungan masyarakatnya yang belum kondusif hingga anak melahirkan, mendampingi klien pada saat proses BAP dan persidangan di pengadilan saat anak menjadi saksi korban untuk kasus yang menjerat ayahnya, merujuk klien pada psikolog untuk penanganan psikologisnya, advokasi sosial terhadap masyarakat setempat agar kembali mau menerima klien di lingkungannya dan bersama- sama mengupayakan penanganan terbaik bagi klien, mendampingi dalam proses adopsi bayi klien. 4. 5. Monitoring dan evaluasi dilakukan peksos untuk mengetahui perkembangan klien di lingkungan keluarga dan masyarakatnya, dan diketahui bahwa ada perubahan yang cukup signifikan setelah pembinaan singkat di LKSA. Semangat dan motivasi anak masih membara untuk melanjutkan sekolahnya meskipun harus menunggu tahun depan. 6. Terminasi dilakukan oleh peksos setelah peksos dapat memastikan klien dapat diterima kembali di tengah masyarakat, dan masyarakat mau ikut peduli untuk sama-sama melakukan upaya pengembalian fungsi sosial klien. DAFTAR PUSTAKA - Data respon kasus Satuan Bhakti Pekerja Sosial Kemensos RI Dinas Sosial Kota Tasikmalaya pada tahun 2017. Dwi Heru Sukoco, Profesi Pekerjaan Sosial dan Proses Pertolongannya, (Bandung: Koperasi Mahasiswa STKS Bandung, 1991 Konvensi Hak-Hak Anak yang diatur dalam pasal 1-41. - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dina Astria, 1.210 Kasus Incest Terjadi di 2017, diakses tanggal 14 Maret 2018 Indonesia Sepanjang 2017, di Wawancara dengan Peksos Lilis pada tanggal 5 Juli 2017 Wawancara dengan Peksos Lilis pada tanggal 11 Oktober 2017 Wawancara dengan Peksos Lilis, tanggal 29 Nopember 2017 Wawancara dengan Peksos Lilis , tanggal 5 Januari 2018 Wawancara dengan Peksos Lilis, tanggal 3 Maret 2018. Wawancara dengan M pada saat BAP di Polres Kota Tasikmalaya tanggal 3 Juli 2017 Wawancara dengan M pada saat pendampingan di LKSA Artanita Al-Khoeriyah, tanggal 22 Agustus 2018 Wawancara dengan M, tanggal 29 Nopember 2017 Wawancara dengan Ibu kandung M pada saat peneliti mendampingi peksos LK3 melakukan proses assesment tanggal 3 Juli 2017. Wawancara dengan Ketua RT pada tanggal 12 Juli 2017 pukul 10.27 WIB Wawancara dengan ketua RT, pada tanggal 29 Nopember 2017 Volume 04 Nomor 02 Mei 2018 207
208