LAMPIRAN TEKS WAWANCARA 1. Wawancara dengan pertanyaaan: Apakah penyebab terjadinya konflik di Desa Sugihwaras ini antara NU dengan MTA? Jawaban berdasarkan alasan perbedaan cara / akidah keagamaan masing- masing kelompok. Wawancara dengan Yusuf Nawawi Anggota Masyarakat NU Desa Sugihwaras (dilakukan pada 11 Maret 2016): " Penyebabnya adalah ajaran MTA yang aneh dan tidak masuk akal. Serta MTA itu memojokkan kegiatan-kegiatan warga khususnya warga Nahdhliyin disini (Desa Sugihwaras) ada pernyataan saksi-saksi yang mengatakan bahwa orang-orang MTA melakukan hal-hal itu. Contohnya MTA kalau memakan daging anjing itu tidak haram, serta ketika ada orang yang waktu masuk MTA kemudian keluar waktu ngaji di MTA itu arah pengajiannya atau ceramah dan arah ajarannya itu memojokkan warga khususnya warga NU. Mereka menghukumi apa yang dilakukan warga NU itu dengan hukum yang sangat berat. Sampai mengharamkan, mensyirikkan dan membid'ahkan warga NU itu kan berat. Ziarah kubur juga tidak boleh itu disyirikkan" "Masyarakat yang menolak MTA itu disini ya dari campur, khususnya ya dari masyarakat NU, dari Muhammadiyah juga ada tapi ya tidak terlalu banyak, yang dari Partai PAN juga ada". " Dari sudut pandang warga ajaran MTA itu kalau sholatnya mereka gabung-gabung di masjid-masjid dan mushola seperti biasa, terus MTA itu katanya berpegang pada ajaran Al-qur'an dan As-sunnah, terus MTA itu tidak berpegang pada madzhab atau tidak memakai madzhab. Serta ajarannya sudah banyak yang menyimpang dari ajaran-ajaran yang diajarkan dari para ulama-ulama yang ada. Diantaranya adalah mereka lebih cenderung mengkultuskan bid'ah, syirik, haram. Sering mengangkat hal-hal itu sehingga memicu warga. Serta MTA latar belakang yang ikut orang-orang MTA itu kan orang-orang awam, maksudnya mereka bukan ahli agama tapi orang awam agama yang mereka baru belajar. Mereka lagi butuh ilmu agama sehingga mereka lebih mudah untuk masuk ke MTA dan mencerna ajaran MTA secara mentah-mentah yang kemudian kena doktrin dan selanjunya mendarah daging". "MTA itu sudah keluar dari jalurnya Ahlussunah wal Jama'ah, mereka tidak mengakui wujud malaikat, iblis maupun setan itu
ada, MTA itu menganggap orang yang belum ikut MTA itu tidak bisa masuk surga alias dikafirkan" Wawancara dengan Widodo sebagai Modin Desa Sugihwaras (dilakukan pada 11 Februari 2016): "MTA itu sangat berbeda denga warga disini yang mayoritas NU, yang menyebabkan pertentangan ini terjadi. Mereka dengan terbuka melarang kegiatan keagamaan warga disini yang katanya tidak ada dan tidak sesuai dengan Al-qur'an dan As-sunnah". "Pernah suatu waktu, ini pengalaman saya pribadi sebagai seorang modin desa dan juga ada warga yang menyaksikan. Ketika ada salah satu warga sini yang menjadi anggota MTA ketika tidak itu meninggal dunia. Dari pihak meraka memperbolehkan cara pemakaman seperti biasa yang dilakukan warga disini. Tidak boleh ada orang di dalam liang kubur yang menurunkan jenazah, karena kata mereka semua yang kembali itu harus suci dan orang yang menerima dibawah jenasah pasti tidak suci. Pada saat itu terjadi perdebatan sangat pelik di tempat pemakaman itu. Sampai pada akhirnya saya sebagai modin benar-benar harus mengambil keputusan dengan rasa yang dapat dibilang marah, saya ngotot untuk turun dan acara pemakaman itu harus segera dilakukan. Saya menyuruh orang untuk membantu saya menerima jenazah di dalam liang kubur. Dan akhirnya cara pemakaman jenazah tersebut tetap dilakukan dengan cara seperti biasanya. Saya melakukan hal tersebut karena saya sebagai modin yang mengurusi jenazah dan apa yang ingin dilakukan MTA tersebut menurut saya tidak rasional dan tidak manusiaw samasekali." Wawancara dengan Narto Ketua Cabang MTA Maospati di Desa Sugihwaras (dilakukan pada 7 Maret 2016): "Sebetulnya bukan konflik, tapi ada kesalahpahaman dari pengamalan agama masing-masing pihak. Tapi kebanyakan mereka yang tidak sepaham dengan kami, mereka mengatakan apa yang kita amalkan apa yang dipelajari di MTA itu katanya tidak sama. Pada awal-awal MTA di sini dulu kan pernah kumpulan RT, dan masyarakat kayaknya merasa resah. Kemudian dalam acara kumpulan RT tersebut karena kami dianggap meresahkan maka kami disuruh pindah. Akan tetapi dari kami, alasan disuruh pindah tersebut harus diperjelas kenapa dan secara tegas mereka tidak bisa menunjukkan alasan yang benar-benar menguatkan alasan mereka sehingga kami tetap bertahan. Dan kami juga beranggapan bahwa apa yang
kami ini tidak menyalahi aturan atau hukum apapun dan kami taat sesuai dengan aturan yang ada serta kami selalu bertindak berpedoman pada Al-qur'an dan Al-hadits. Padahal di wilayah desa Sugihwaras ini terdiri dari kelompok keagamaan islam yang mejemuk ada banyak kelompok organisasi atau keagamaan islam disini. Tapi kenapa hanya kami yang dimusuhi terutama oleh para kelompok islam tradisional khususnya NU. Kelompok islam tradisional disini adalah islam yang dilakukan secara turun temurun. Saya pernah mendengar dari seseorang bahwa apabila MTA tidak pergi dari Desa Sugihwaras ini maka tempat itu majelisnya akan dibakar. Jadi menurut saya warga terprovokasi dari orang lain, ada dari pihak akademisi yang sifatnya oknum, pokonya orang-orang yang berpengaruh lah." Wawancara dengan Kepala Desa Sugihwaras Bapak Hartono (dilakukan pada 7 Maret 2016): "Konflik terjadi karena adanya ketidaksamaan atau perbedaan yang terjadi di dalam masyarakat, berbeda keyakinan dalam kegiatan beribadah mereka. Kemungkinan permulaan konflik ini muncul dari oknum-oknum yang memprovokasi agar terjadi konflik. Ada kabar bahwa MTAitu memaksakan kehendaknya. Tetapi yang membuat kabar itu pertama kali muncul juga belum jelas siapa orangnya. Entah itu dari oknum mana masih dicari tahu sumbernya. Kemudian yang mengawali ini kemudian menyulut tindakan-tindakan dari kedua belah pihak menunjukkan eksistensi mereka seperti yang dari masyarakat NU melakukan pemasangan spanduk penolakan kepada MTA, dari pihak MTA sendiri mendirikan bangunan dan melakukan pemasangan papan nama perwakilan cabang sebagai tempat pengajian MTA di RT4/RW2 yang menimbulkan rasa ingin saling merusak dan sebagainya dari masing-masing pihak. Kemudian pengajian berkembang dan diikuti oleh orang-orang MTA dari luar. Tapi yang jelas itu berasal dari dampak jika ketidakcocokan paham masing-masing pihak. Tapi dikembalikan lagi sebenarnya ini adalah masalah kecil yang dibuat besar oleh oknum-oknum. Yang pada intinya jika diartikan ibarat kata (kamu harus sama dengan saya, dan saya tidak mau sama dengan anda)". ini Wawancara dengan Sutrisno sebagai Carik Desa Sugihwaras (dilakukan pada 9 Maret 2016): "Penyebabnya adalah karena ada perbedaan paham dalam serta pengamalan keagamaan masing-masing pihak mas, sebelumnya MTA itu sudah 5 Tahun disini dan semenjak semakin
besar dan mendirikan tempat pengajian itu masalah ini menjadi muncul. Penolakan MTA itu muncul dari kelompok kecil.Dan masyarakat yang melakukan profokasi itu belum jelas, MTA sendiri dalam hal ini proaktif ketika adanya masalah ini yang dituduhkan." Wawancara dengan Andri Rahman Hakim sebagai CAMAT Maospati (dilakukan pada 11 Maret 2016): " Masyarakat yang mengatasnamakan warga Sugihwaras yang tidak membawa bendera dari golongan apapun hanya dari orang- orang islam yang karena tidak ada pemahaman yang sama terkait dengan beberapa hal mungkin masalah slametan, yasinan dan lain sebagainya. Yang di masyarakat ada seperti itu, tapi di MTA tidak yang mengatasnamakan warga merasa keberatan akan adanya itu (pihak yang secara terbuka memaksakan bahwa paham yang mereka anut adalah yang paling benar). Setelah ditelusuri lewat mediasi siapa yang memunculkan kabar itu pun belum jelas orangnya. Akan tetapi tidak ada atau belum ada bentrok atau benturan fisik. Kalau bicara profokator mungkin tidak ada, tapi ketika berbicara tentang kepentingan pasti ada kepentingan dari seseorang atau dari suatu pihak yang terlanggar". sependapat dengan adanya itu. Pihak Jawaban berdasarkan alasan ketidaksetujuan warga NU atas berdirinya tempat pengajian MTA: Wawancara dengan Yusuf Nawawi warga NU Desa Sugihwaras (dilakukan pada 10 Maret 2016): "Mengenai tempat pengajian MTA yang saat ini ditempati itu, ceritanya pertama kali punya Mbah Kimpul terus dijual sama Pak Nino, selanjutnya dibeli sama pak Narto yang ketua MTA itu. Dalam akad jual beli rumah itu hanya ada surat keterangan jual beli rumah saja. Jadi tidak ada keterangan digunakan untuk itu, tidak ada tempat pengajian, tempat gedungnya MTA keterangan. Terus tidak ada ijin resmi dari lingkungan, dari RT ataupun RW itu tidak ada. Nah sekarang di tempat itu digunakan untuk berbagai kegiatan-kegiatan MTA, yang juga orang-orang MTA dari luar itu juga masuk kesini. Itu pun juga tidak berijin". Wawancara dengan Ibnu Salam warga NU Desa Sugihwaras (dilakukan pada 10 Maret 2016):
"MTA tidak punya izin, tidak (kulo nuwon) istilahnya. Adab ketimurannya tidak punya. Iya mereka memberi tahu kalau mau mendirikan tempat pengajian itu, tapi mereka tidak meminta meminta izin kepada warga disini, iya kalau warga mengizinkan kalau tidak gimana? Seperti ini warga tidak setuju. Yayasan mereka memang tidak mengizinkan". "Mereka kontras, masyarakat tidak ingin kontras. Artinya begini janganlah sok (rumongso bener dewe) dengan keyakinan dirinya itu, sehingga menyalahkan kami, menyalahkan cara beribadah dan tradisi kami. (Slametan) dilarang, yasinan, tahlil dilarang, semua dilarang dan diharamkan. Ada saksi dari si A bahwa ada salah seorang MTA di Desa ini yang menghina apa yang dilakukan warga NU, ada juga saksi dari mantan warga sini yang memutuskan keluar dari MTA mereka itu mengkultuskan membid'ahkan apa-apa yang dilakukan NU. Siapa yang tidak tersinggung. Kami melakukan ini dari dahulu, mempunyai dasar yang jelas dan benar dari pendahulu yang bukan sembarang orang silam. Tidak ada menyekutukan Allah SWT". legal,tapi warga masyarakat Jawaban berdasarkan alasan adanya Isu Kepentingan Politik : Wawancara dengan Aziz sebagai Staf Pegawai Kantor Kecamatan Maospati (dilakukan pada 12 Maret 2016) : "Penyebab masalah ini adalah yang utama yaitu adanya perbedaan pemahaman agama dari kedua belah pihak yang sangat kontras. Dan cenderung MTA sendiri pahamnya sangat menyudutkan dari NU sendiri, sehingga pastinya mau tidak mau menimbulkan ketegangan. Ini adalah bagian dari konsekwensi dari paham masing-masing pihak". "Selain itu kenapa MTA bisa tumbuh kuat di Desa Sugihwaras, tidak seperti di 2 (dua) tempat yang lain yang sebelumnya (maaf) bisa disuruh pergi yaitu di Desa Banjarejo, Kecamatan Barat dan Desa Pragak, Kecamatan Parang. Ini karena ada dugaan adanya kepentingan politik. Khususnya pada saat adanya pilkades Desa Sugihwaras kemarin. Bahwa anggota MTA adalah bagian dari tim sukses kades yang terpilih pada saat ini. Sehingga hal itu dapat dijadikan alasan mengapa MTA masih tetap bisa bertahan di Desa Sugihwaras sampai saat ini, istilahnya dapat pembelaan dari pihak yang berkuasa." Jawaban berdasarkan adanya kepentingan politik antara Pemerintah Desa Sugihwaras dengan MTA.
Wawancara dengan Yusuf Nawawi warga NU Desa Sugihwaras (dilakukan pada 10 Maret 2016): "Terus setelah dilakukan madiasi-mediasi itu, kami lihat sendiri, saya lihat sendiri MTA itu terlihat kumpul-kumpul menemui Pak Lurah di rumahnya, ke Pak Carik juga sama saya sering melihat mereka datang ke rumahnya. Kalau dari Pak Carik itu sebenenarnya orang NU tapi sudah ikut ajaran MTA itu lebih dari 2 tahun dia mengaku sendiri waktu di Polsek mengakui dan mengumumkan bahwa telah mengikuti pengajian MTA ini selama 2 tahun. Kalau Pak Lurah dia tidak ikut MTA, cuma diperalat, dipengaruhi, atau dirangkul oleh orang-orang MTA sehingga itu serba bingung, akan tetapi tidak ikut MTA. Karena rangkulannya itu erat maka warga masyarakat itu merasa su'udzon kepada Pak Lurah, ada apa dibalik itu? Jadi Pak Lurah itu melindungi MTA" Wawancara dengan Ibnu Salam warga NU Desa Sugihwaras (dilakukan pada 10 Maret 2016): " Pak Carik itu adalah orang MTA. Banyak orang yang tahu bahwa dia ikut pengajian MTA di Magetan. Jadi ya dia pastinya membela MTA. Kalau pak lurahnya itu saya pikir hanya (manut) saja atau bingung harus berpihak ke siapa. Intinya saya sebagai warga disini dan juga warga-warga yang lain tidak percaya dengan apa yang dilakukan pemerintah desa, mereka kelihatan berat sebelah." Wawancara dengan Widodo sebagai Modin Desa Sugihwaras (dilakukan pada 11 Maret 2016): "Saya salah satu bagian dari warga dan juga saya sebagai salah satu dari bagian pemerintah desa ini melihat bahwa pemerintah desa itu tidak mendengarkan apa yang warga masyarakat kebanyakan inginkan, pemimpin desa ini tidak berpihak ke masyarakat khususnya masyarakat NU. Mereka berpihak kepada MTA. Hal ini disebabkan mungkin karena salah seorang pemimpin desa kita ini adalah orang MTA. Dan kepala desanya istilahnya (sungkan) untuk benar-benar mendukung warga".
2. Wawancara dengan pertanyaan: Bentuk konflik apa yang pernah terjadi antara masyarakat NU dengan masyarakat MTA di Desa Sugihwaras? Wawancara dengan Kepala Desa Sugihwaras Bapak Hartono (dilakukan pada 7 Maret 2016): " Iya warga itu menuntut kepada kami untuk mengusir MTA, tapi kami kan tidak bisa sepihak melakukan itu. Kemarin itu ada rame-rame waktu acara pemakaman salah satu warga MTA disini, sama ada pemasangan spanduk (spanduk penolakan terhadap warga MTA) di pintu masuk desa itu ". Wawancara dengan Yusuf Nawawi Anggota Masyarakat NU Desa Sugihwaras (dilakukan pada 10 Maret 2016): " Kami pernah berucap kepada mereka warga MTA, kalau mereka tidak segera pergi dari Desa ini maka tempat pengajian dan rumah mereka akan kami bakar ". Wawancara dengan Bapak Narto Ketua Cabang MTA Maospati di Desa Sugihwaras (dilakukan pada 7 Maret 2016): "Iya ada kemarin dari oknum untuk menyuruh kami berhenti melakukan aktivitas-aktivitas ini, kalau tidak maka tempat ibadah kami itu akan dibakar bahkan rumah kami juga". 3. Wawancara dengan pertanyaan: Apa tantangan dan habatan dalam penyelesaian konflik ini? Wawancara dengan Kepala Desa Sugihwaras Bapak Hartono (dilakukan pada 7 Maret 2016): "Belum adanya rasa saling menerima terkait perbedaan yang ada antara kedua belah pihak. Ya dari pihak MTA sendiri mereka melakukan kegiatannya, sedangkan dari masyarakat khususnya masyarakat NU sendiri tidak terima. Begitu pula dengan MTA sendiri mereka tidak memperbolehkan atau menyalahkan ketika masyarakat disini melakukan kegiatan tradisi dan keberagamaan yang sudah dilakukan secara turun menurun sejak dulu. Tidak adanya rasa saling menghormati antara kedua belah pihak,
seharusnya ya kebiasaanmu kebiasaanku yang kebiasaanku.". (agamamu) ya kebiasaanmu, Wawancara dengan Sutrisno sebagai Carik Desa Sugihwaras (dilakukan pada 9 Maret 2016): "Karena masalah ini adalah sumbernya perbedaan paham keyakinan mereka dalam beragama, serta tentu saja ini ada kaitanyya dengan sulit penyelesaiannya. Setiap kali didamaikan tidak pernah mencapai titik selesai, selalu muncul yang lain lagi. Hanya mereka sendiri pada akhirnya yang bisa menyelesaikan ini. Tapi pemerintah terus berusaha agar mencapai titik temu dan jangan sampai masalah ini terus berlangsung". bendera organisasi, ya sangat Wawancara dengan Bapak Andri Rahman Hakim sebagai CAMAT Maospati (dilakukan pada 11 Maret 2016): "Kalau berbciara soal keyakinan kita tidak bisa bicara soal hitam putih. Orang akan sulit untuk bisa diajak berkompromi dengan yang lain yang bukan keyakinanannya. Keyakinan itu sebelum orang terpecahkan permasalahannya. Kalau masing-masing pihak sudah sama-sama yakin dengan keyakinananya itu dan sudah ketemu solusi dari masing-masing pihak dari permasalahannya yang sekarang masih berbeda ya mungkin nanti baru ada titik temu. Sepanjang hal yang berkaitan dengan keyakinan itu mereka belum ada titik temu ya sulit untuk bisa tercapai titik temu." itu yakin kan tidak akan mungkin Wawancara dengan Yusuf Nawawi Anggota Masyarakat NU Desa Sugihwaras (dilakukan pada 10 Maret 2016): "Faktor utamanya ya karena dari perangkat desa tidak ada yang mendukung warga NU untuk pembubaran MTA. Sebenarnya kalau perangkat desa mendukung permasalahan ini sudah selesai dari kemarin-kemarin". Wawancara dengan Bapak Narto Ketua Cabang MTA Maospati di Desa Sugihwaras (dilakuka pada 7 Maret 2016): "Karena semuanya kurang pengetahuan tentang agama yang benar, serta kurang kesadaran akan hukum. Sebenarnya dua ini masalahnya sehingga ada yang memaksakan kehendak".
Wawancara dengan Ibnu Salam warga NU Desa Sugihwaras (dilakukan pada 10 Maret 2016): "Saya dan warga disini tuntutannya MTA itu pergi dari sini atau MTA bisa tetap disini tapi tidak dengan cara seperti ini (memaksakan paham mereka) dengan warga masyarakat yang disini (NU), dengan menuduh bahwa warga NU itu telah salah selama ini dalam melakukan kegiatan beribadah". 4. Wawancara dengan pertanyaan: Apa langkah Pemerintah Desa dalam menangani konflik antara NU dengan MTA di Desa Sugihwaras ini? Wawancara dengan Kepala Desa Sugihwaras Bapak Hartono (dilakukan pada 7 Maret 2016): "Kita melakukan mediasi dengan cara mempertemukan mereka untuk mencari akar permasalahan dan mencari jalan keluar. Mediasi yang dilakukan di Kantor Desa sebanyak 3 kali, di kantor Polsek Maospati sebanyak 1 kali, juga di kantor BAKESBANG POLLINMAS. Kami mengkoordinasi mereka untuk aktif. Tetapi ada pihak luar yang saya dengar masuk dalam konflik ini yang semakin memperkeruh, dari pihak Panekan ada, dari pihak Parang ada, juga dari pihak banser. Mediasi disini kita lakukan untuk mencari fakta-fakta yang terjadi di lapangan dari keterangan-keterangan pihak yang terlibat, entah itu ditemukan adanya ketidaksamaan paham dan juga ditemukan adanya oknum yang memprovokasi. Dan kita menahan pihak luar yang masuk dan berkepentingan dalam masalah ini (Pemda yang diwakili BAKESBANG POLLINMAS, Kepolisian, Masyarakat NU Desa Sugihwaras, Masyarakat MTA Desa Sugihwaras, MUI Magetan dan juga Pemdes sendiri) agar tidak ada yang masuk untuk memprovokasi". kecuali pihak-pihak yang berkompeten Wawancara dengan Sutrisno sebagai Carik Desa Sugihwaras (dilakukan pada 9 Maret 2016): "Pemerintah desa mengantisipasi semakin membesarnya persoalan ini dengan melakukan mediasi antara kedua belah pihak yang terlibat. Hasil dari kegiatan mediasi yang dilakukan di kantor Desa adalah ini (Beliau menujukkan laporan hasil mediasi)
Tanggal Pertemuan 30/11/2015 1. Tokoh NU Pihak yang Menghadiri Mediasi (Heru Suyadi) 2. Tokoh NU (Yusuf Nawawi) 3. Tokoh Kholiq) BPD (M. 4. Tokoh BPD (Saiman) 27/11/2015 1. Kepala Desa Sugihwaras (Hartono) 2. Tokoh NU Suyadi) (Heru 3. Anggota dan ketua MTA (Narto) 4. Ketua BPD (Suyanto) 2/12/2015 1. Kepala (Hartono) Desa 2. Tokoh NU (Yusuf Nawawi) 3. Tokoh MTA (Narto) Pesan yang Disampaikan dari Pihak Yang menghadiri untuk Permintaan oleh dilakukannya polling desa kepada pemerintah masyarakat terkait apakah masyarakat menyetujui MTA untuk keluar dari Desa Sugihwaras. Keberadaan MTA di Desa Sugihwaras sampai bergesekan dengan warga masyarakat. Sebaiknya jemaah MTA dari luar desa jangan masuk ke desa Sugihwaras. Jaga kondisi Desa agar tetap aman dan tentram. jangan Pemerintah Desa ingin dan bertujuan untuk mengkodusifkan Desa KAMTIBMAS Sugihwaras. Sehingga kedua belah diharapkan berdamai. Sumberdaya MTA yang ada di Desa Sugihwaras dengan yang ada di desa lain tidak sama. Kalau yang ada di Desa Sugihwaras. Kalau di Desa Sugihwaras warga NU tidak ada masalah dengan MTA. 1. MTA berpegang pada Al- qur'an dan Assunnah 2. MTA menjunjung NKRI dan hukum negara 3. MTA berdiri sejak 1972 Mengharap supaya tetap aman. di pihak kondisi desa 1. Antara MTA dengan NU diharapkan tetap membuat kondisi di desa tetap tenang 2. MTA agar selalu memberi tahu jika terjadi masalah 1. Semua ajaran MTA membuat suasana desa resah. 1. Beda paham dan pendapat harus saling menghormati karena kita satu bangsa, satu agama, dan satu al-qur'an.
4. Bapak Camat 5. Bapak DANRAMIL 6. Bapak Kapolsek 2. MTA patuh terhadap UU, dan agama bebas beribadah menurut agamanya. 1. Fungsi pemerintah hanya suatu memediasi permasalahan menuju penyelesaian yang baik 2. Keputusan yang diambil, Desa Sugihwaras harus aman. 1. Warga desa tidak boelh masuk berdemo 1. Pertemuan harus dijadikan sebagai penyelesaian masalah yang baik. ini " Mediasi yang dilakukan di polsek diketahui terdapat oknum yang memicu atau memulai konflik berdasarkan penuturan masyarakat yang diundang baik dari NU maupun MTA waktu itu. Kami juga mencari oknum untuk ditindak lanjuti mengingat konflik ini tidak mencapai titik temu setelah kami mediasi dan memberikan saran untuk menyudahi konflik ini dari pertemuan- pertemuan itu." Wawancara dengan Widodo sebagai Modin Desa Sugihwaras (dilakukan pada 11 Maret 2016): "Pemerintah desa bersama-sama dengan pemerintah yang lain memediasikan antara warga NU dengan MTA. Tapi belum mencapai titik temu, dan kelihatannya sulit." Wawancara dengan Bapak Narto Ketua Cabang MTA Maospati di Desa Sugihwaras (dilakukan pada 7 Maret 2016): "Sebenarnya kami sudah beberapa kali dipertemukan baik di desa maupun di kantor polsek dan juga di magetan. Yang saya ingat itu pagi-pagi saya dijemput oleh intel dari polsek disuruh kumpul disana, ya saya pada waktu itu kaget kenapa dan ada apa ini. Tapi sebenarnya ini sudah didamaikan, tetapi kembali lagi bagaimana solusinya. Ditawarkan perjanjian untuk saling bertoleransi tapi dari mereka tidak mau tanda tangan. Semua sudah tanda tangan baik dari kami, juga pemdes, muspika dan muspida hanya mereka yang tidak mau tanda tangan".
Wawancara dengan Ibnu Salam warga NU Desa Sugihwaras (dilakukan pada 10 Maret 2016): "Ada pertemuan, mediasi beberapa kali. Saya pikir itu percuma, karena warga masyarakat NU tidak ingin MTA itu disini. Cara mereka seperti itu. Cara mereka itu sangat memancing emosi warga khususnya warga NU. Yang menyebabkan kondisi sosial warga sini jadi tidak tentram". Wawancara dengan Yusuf Nawawi Anggota Masyarakat NU Desa Sugihwaras (dilakukan pada 10 Maret 2016): " Waktu itu kita mau melakukan demo terus kita diajak mediasi, yang pertama itu mediasi di Polsek, yang kedua itu di Kantor Desa Sugihwaras tempatnya di kantor PKK, terus ketiga di Kantor BASKEMBANG POLLINMAS Magetan. Dari mediasi- mediasi ini tidak ada hasil, dari warga memang sudah bertekad memang tidak bisa menerima keberadaan MTA ini, terus MTA sendiri tidak mau mengalah, dan juga tidak mau menyadari. Dari lingkungan setempat (tempat pengajian MTA lingkungan RT 06) mereka menolak semua terus tetangga RT 07 itu pun juga menolak". 5. Wawancara dengan pertanyaan: Bagaimana peran yang dijalankan oleh pemerintah desa pada saat penanganan konflik ini? Wawancara dengan Kepala Desa Sugihwaras Bapak Hartono (dilakukan pada 7 Maret 2016): " Saya ultimatum semua perangkat desa yang ada, kita ikuti aturan yang ada tanpa condong ke salah satu pihak alias kita netral. Kita berdiri di tengah-tengah dari kedua belah pihak yang berkonflik. Ketika ada desakan terhadap MTA untuk disuruh pindah kita mengikuti peraturan yang ada, termasuk saya sendiri jika disuruh"kon miyekne (harus membuat bagaimana) MTA di Desa Sugihwaras juga tidak berani karena ini masalah agama yang dianut masing-masing, yang jelas kita bertindak sesuai aturan dan hukum baik secara nasional". Wawancara dengan Sutrisno sebagai Carik Desa Sugihwaras ((dilakuka pada 9 Maret 2016):
" Pemerintah Desa Sugihwaras bertindak menyelesaikan masalah ini dengan bersifat netral. Kami tidak memihak sebelah. Kami melakukan penanganan dengan sesuai peraturan dan hukum, kami selalu memperhatikan rambu-rambu itu, kebijakan mana yang kita ambil pasti kami mengharapkan yang terbaik kepada kedua belah pihak, dan kami selalu berhati-hati dalam hal ini". Wawancara dengan Andri Rahman Hakim sebagai Camat Maospati (dilakukan pada 11 Maret 2016): "Kita bersama-sama dengan pemerintah desa melakukan mediasi terhadap kedua belah pihak. Terkait tindakan tindakan yang spesifik kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita mau menutup itu sudah berbadan hukum, kita melarang kita nanti kena sanksi sendiri, karena telah melegalkan sebelumnya pemerintah sebelumnya dan pemerintah telah melegalkan tersebut pastinya sudah mempunyai landasan dan perhitungan tertentu yang membenarkan, jadi itu. Pemerintah kecamatan dan pemerintah desa harus berhati-hati dalam hal ini, sebenarnya bukan harus masalah ini saja tetapi semua masalah. Karena pemerintah kan yang membuat kepastian jangan sampai kita salah dalam meniali suatu permasalahan yang secara otomatis kita menyimpulkan juga salah. Jadi otomatis pemerintah harus netral". Wawancara dengan Aziz sebagai Staf Pegawai Kantor Kecamatan Maospati (dilakukan pada 12 Maret 2016): "Dapat disimpulkan dari kabar tentang latar belakang masalah ini bahwa pemdes berada di pihak MTA. Akan tetapi terlepas dari kabar itu pemdes sendiri juga pastinya berada dititik yang sangat riskan ketika berada di dua kepentingan yang sangat rumit ini. Pemdes sebagai penengah yang harus membuat keputusan serba sulit tentang masa depan MTA di Desa Sugihwaras yang di satu sisi anggota MTA adalah warga pemdes juga dan memang lain MTA menimbulkan ketegangan dan warga masyarakat desa Sugihwaras adalah mayoritas NU serta menginginkan MTA untuk pergi dari Desa Sugihwaras." legal, akan tetapi di sisi Wawancara dengan Bapak Narto Ketua Cabang MTA Maospati di Desa Sugihwaras (dilakukan pada 7 Maret 2016): lagi "Sebenarnya bagaimana solusinya. Ditawarkan perjanjian untuk saling ini sudah didamaikan, tetapi kembali
bertoleransi tapi dari mereka tidak mau tanda tangan. Semua sudah tanda tangan baik dari kami, juga pemdes, muspika dan muspida hanya mereka yang tidak mau tanda tangan. Secara itu difasilitasi dan juga dimediasi atau keseluruhan kami dipertemukan dalam suatu forum untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi kami menilai pemerintah khususnya pemerintahdesa telah baik dalam menangani ini, saya juga menilai mereka itu tidak pilih kasih terhadap mereka ataupun kami. Kami diperlakukan normal" Wawancara dengan Yusuf Nawawi Anggota Masyarakat NU Desa Sugihwaras (dilakukan pada 10 Maret 2016): "Saya menilai dari pihak desa itu condong ke MTA, contohnya dari Pak Lurah dan Pak Cariknya. Waktu dulu kita mengajak untuk menolak MTA itu malah melindungi, membenarkan, alasannya berbadan hukum, mereka juga warga saya kan gitu. Terus lagi kelihatan condongnya ketika di Magetan, ketika sidang di Magetan pada waktu itu kan dari warga sudah menolak untuk berdamai atau tidak mau menerima lah MTA di Sugihwaras itu, tapi dari pihak Pak lurah dan Pak Carik itu bertanda tangan damai atau menerima MTA, jadi mereka tidak sesuai dengan aspirasi warga". "Bahkan sebagian warga itu marah dengan Pak Lurah. Dari pemerintah desa sendiri secara langsung atau pribadi inisiatif untuk menemui warga itu tidak pernah, jadi hanya lewat forum mediasi itu saja. Kalau dari warga sendiri berinisiatif untuk berembuk dengan pemdes sendiri sudah sering". " Jadi secara keseluruhan saya menilai kinerja pemerintah desa itu dalam hal menangani masalah ini itu tidak baik. Tidak netral dalam tentang tidak mau bertanggung permasalahan warganya. Sudah diingatkan tokoh-tokoh itu tidak mau berubah." " Terus setelah dilakukan madiasi-mediasi itu, kami lihat sendiri, saya lihat sendiri MTA itu terlihat kumpul-kumpul menemuui Pak Lurah di rumahnya, ke Pak Carik juga sama saya sering melihat mereka datang ke rumahnya. Kalau dari Pak Carik itu sebenenarnya orang NU tapi sudah ikut ajaran MTA itu lebih dari 2 tahun dia mengaku sendiri waktu di Polsek mengakui dan mengumumkan bahwa telah mengikuti pengajian MTA ini selama 2 tahun. Kalau Pak Lurah dia tidak ikut MTA, cuma diperalat, dipengaruhi, atau dirangkul oleh orang-orang MTA sehingga itu serba bingung, akan tetapi tidak ikut MTA. Karena rangkulannya itu erat maka warga masyarakat itu merasa su'udzon kepada Pak Lurah, ada apa dibalik itu? Jadi Pak Lurah itu melindungi MTA". artian jawab
Wawancara dengan Ibnu Salam warga NU Desa Sugihwaras (dilakukan pada 10 Maret 2016): " Pak Carik itu adalah orang MTA. Banyak orang yang tahu bahwa dia ikut pengajian MTA di Magetan. Jadi ya dia pastinya membela MTA. Kalau pak lurahnya itu saya pikir hanya (manut) saja atau bingung harus berpihak ke siapa. Intinya saya sebagai warga disini dan juga warga-warga yang lain tidak percaya dengan apa yang dilakukan pemerintah desa, mereka kelihatan berat sebelah." Wawancara dengan Widodo sebagai Modin Desa Sugihwaras (dilakukan pada 10 Maret 2016): "Saya salah satu bagian dari warga dan juga saya sebagai salah satu dari bagian pemerintah desa ini melihat bahwa pemerintah desa itu tidak mendengarkan apa yang warga masyarakat kebanyakan inginkan, pemimpin desa ini tidak berpihak ke masyarakat khususnya masyarakat NU. Mereka berpihak kepada ini disebabkan mungkin karena salah seorang MTA. Hal pemimpin desa kita ini adalah orang MTA. Dan kepala desanya istilahnya (sungkan) untuk benar-benar mendukung warga". 6. Wawancara dengan pertanyaan: Apa strategi Pemerintah Desa untuk menyelesaikan konflik ini? Wawancara dengan Kepala Desa Sugihwaras Bapak Hartono (dilakukan pada 7 Maret 2016): "Kita harus mempertimbangkan dari berbagai hal, mengingat MTA kan juga dilindungi peraturan karena mereka adalah lembaga yang legal juga jadi kami tidak bisa memenuhi permintaan dari warga NU untuk mengusir warga MTA. Terkait usaha kami untuk mengakhiri konflik ini dengan cara rekonsiliasi dan mediasi akan tetapi kelihatannya masih belum berhasil. Maka kami akan benar-benar membuat masalah ini lebih jelas dengan mencari oknum yang menyebabkan masalah ini muncul untuk ditindak di pengadilan. Sehingga jelas ketemu siapa yang salah dan siapa yang benar sebagai titik penyelesaian konflik ini."
Wawancara dengan Andri Rahman Hakim sebagai CAMAT Maospati (dilakukan pada 11 Maret 2016): "Kita melakukan mediasi untuk bisa menyatukan atau merekonsiliasi kedua belah pihak. Pada saat mediasi otomatis kita menghadirkan dan mendengarkan keluhan dari kedua belah pihak apa yang saja yang menjadi keluhan, terus kita mencarikan solusi tetapi sampai dengan pada saat ini belum juga bisa ketemu titik terangnya". "Semua unsur pemerintah terlibat dalam menangani konflik ini mulai dari Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, Kepolisian, TNI, Kemenag, MUI, dan Pemerintah Kabupaten.Terkait penanganan, siapa yang paling intens atau bertanggung jawab dari pemerintah, kalau berbicara soal konflik kita sama, semua saling sama-sama menangani. Menangani dalam artian di bidangnya masing-masing. Dari unsur pemerintah bekerja dalam hal penganan konflik ini dari sudut pos masing-masing". "Sepanjang hal yang berkaitan dengan keyakinan itu mereka belum ada titik temu ya sulit untuk bisa tercapai titik temu. Kecuali nanti jika di aturan ada dikatakan bahwa si A itu salah atau si B itu salah. Jadi yang bisa menyelesaikanya itu lebih kepada mereka sendiri dan atau kita sebagai pemerintah itu lebih bagaimana meyelesaikannya itu bagaimana. Jadi kalau secara hukum itu berarti harus proses pengadilan dulu, pengadilan itu harus melihat secara kajian hukum itu bagaimana jadi pemerintah itu dalam memutuskan si A yang boleh atau si B yang boleh berdasarkan dari amanat putusan hukum". itu sesuai dengan hukum Wawancara dengan Aziz sebagai Staf Pegawai Kantor Kecamatan Maospati (dilakukan pada 12 Maret 2016): "Pemerintah memediasikan kedua belah pihak, sudah beberapa kali dilakukan mediasi tapi belum menemukan penyelesaian. Ada strategi khusus yang dilakukan oleh segenap kerjasama pemerintah desa dengan pemerintah kecamatan, dan juga pemerintah kabupaten. Dengan cara memanggil dari masing- terpisah untuk masing pihak untuk dimediasi menguraikan masalah dan penyebab masalah. Dan ketika masalah ini menemukan fakta baru yang mengerucut pada adanya oknum yang memicu atau dapat dikatakan menimbulkan masalah ini atau yang memulai masalah ini dan penyebab masalah ini maka dapat dijadikan sebagai titik untuk naik ke meja hijau sebagai strategi dalam penyelesaian konflik ini". secara
Kantor Desa Sugih Waras.
Jalan Masuk Desa Sugihwaras
Tempat Pengajian MTA di Desa Sugihwaras Spanduk penolakan warga terhadap MTA di Desa Sugihwaras yang berada di depan pintu masuk desa.