BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Nahdlatul Ulama atau NU (Selanjutnya disebut NU ) merupakan Organisasi sosial keagamaan Islam atau Jam'iyyah Diniyyaah Islamiyyah yang didirikan sebelum Republik ini lahir. NU sendiri saat ini menjadi salah satu organisasi terbesar yang ada di Indonesia atau bahkan di dunia.1 NU yang lahir pada tanggal 31 januari 1926 di Surabaya2 bukan saja bergerak dibidang keagamaan tapi bergerak juga dalam bidang pendidikan, social dan ekonomi. Awal dibentuknya NU adalah untuk menegakkan nilai-nilai ahlusunnah waljmaah3 dan sebagai gerakan anti penjajahan.4 Kondisi perpolitikan dalam negeri pada waktu itu sangat menyedihkan, karena bumi nusantara yang subur makmur dikuasai oleh Belanda selama ratusan tahun. Merasa tertindas dan teraniaya di negeri sendiri, maka muncullah gerakan "Kebangkitan Nasional". Gerakan ini direspon oleh kalangan Islam tradisional dengan berdirinya Nahdlatul wathon atau Kebangkitan Tanah air pada tahun 1916. Selanjutnya pada tahun 1918 didirikanlah Taswirul afkar atau 1 diakses tanggal16 Januari 2020 2 Menurut catatan sejarah Surabaya menjadi basis NU terbesar di Indonesia, selain itu daerah sekitar seperti Kediri, bojonegoro dan kudus merupakan basis NU. A.K. Pringgodigdo, Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia (Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1994), 109. 3 Ahlussunah Wal Jamah atau Aswaja menurut definisi KH. Sirajidin Abbas mempunyai 2 makna, yaitu Ahluussunah dan Waljamaah. Ahlussunah berarti penganut Sunnah nabi Muhammad SAW; sedangkan Wal Jamaah adalah penganut I"tiqad sebagaimana I"tiqad Jamaah sahabat-sahabat nabi Muhammad SAW. Menurut Istilah, Kaum Ahlussunah Wal Jamaah adalah kaum yang menganut I"tiqad seperti I"tiqad yang dianut oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Dasar gerakan keagamaan NU sudah jelas, yakni sebagai penganut sunnah Nabi Muhammad SAW dan pemegang teguh sunnah Sahabat Nabi. Lihat: Siradjudin Abbas, I"tiqad Ahlussunah Wal Jamaa (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2002), 16. 4 KH. Ahmad Siddiq, Khittah Nahddliyyah (Surabaya: Balai Pustaka, 1980), 46.
ebangkitan pemikiran, sebagai wahana pendidikan politik untuk kaum santri. Masih di tahun yang sama didirikan Nahdlatul Tujjar (pergerakan Kaum Sodagar).5 Berawal dari banyaknya organisasi dan komite, maka kalangan Islam Tradisional merasa perlu untuk membentuk organisasi yang mencakup seluruh aspek dan lebih sistematis yaitu Nahdatul Ulama. Nahdatul Ulama atau Kebangkitan Ulama didirikan oleh KH. Hasyim Asy'ari sebagai antisipasi terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam negeri ataupun luar negeri. Selain dipengaruhi perpolitikan di dalam Negeri Kelahiran NU ternyata dipengaruhi juga oleh kejatuhan kekhalifahan Utsmaniyah di Turki dan kemunculan Wahabi di Timur Tengah. Hal ini dibuktikan dengan adanya kongres umat Islam di Hindia Belanda dalam merespon kejatuhan tersebut. Isu keruntuhan Kekhalifahan menjadi isu bersama yang dapat menyatukan umat Islam di Hindia Belanda.6 Namun pada perkembangan selanjutnya, jatuhnya Turki Utsmani justru menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam Hindia Belanda, baik antara golongan pembaharu dengan golongan tradisional dan antara sesama golongan pembaharu. Perpecahan antar umat Islam ini secara umum dilatarbelakangi dari adanya tarik ulur kepentingan dalam merespon jatuhnya Turki Utsmani. Perpecahan tersebut terkait dengan perkembangan kondisi sosial politik pasca runtuhnya Turki Utsmani, terutama di kawasan Hijaz. Penandanya yaitu naiknya Ibnu Sa"ud menjadi penguasa Mekah. Ibnu Sa"ud dikenal memiliki reputasi beragama yang radikal, dogmatis, dan tidak mengenal kompromi. Hal ini membuat kalangan tradisionalis mengkhawatirkan 5 Ehwanudin, Tokoh Proklamator Nahdatul Ulama : Studi Historis berdirinya Jamiyah Nahdatul Ulama (Lampung: Jurnal Fikri, Vol 1, No.2 Desember 2016), 449. 6 M. Ali Haidar, NU dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fikih dalam Politik( Jakarta: Gramedia Pustaka, 1994), 68.
kemenangan Ibnu Sa"ud akan segera diikuti dengan penghapusan (pembasmian) tradisi keagamaan menurut ajaran mazhab dari tanah Hijaz. Padahal wilayah itu, di samping menjadi tujuan perjalanan ubudiyah (haji) umat muslimin sedunia, juga menjadi salah satu tujuan perjalanan ilmiah yang penting.7 Hal ini menjadi kekhawatiran dari kelompok Tradisional yang disampaikan dalam forum resmi komite oleh Abdul Wahab sebagai utusan dari golongan Tradisionalis. Kekhawatiran tersebut ditepis oleh golongan pembaharu bahwa tujuan Ibnu Saud menyerbu Hijaz adalah untuk memperbaiki tatacara peribadahan yang sebelumnya kacau, banyak kejahatan serta banyaksuku Arab yang melarikan diri.8 Adanya perbedaaan sikap terhadap perkembangan poltik terbaru di kawasan Hijaz, serta penunjukan delegasi Internasional untuk mewakili umat Islam Hindia Belanda dalam kongres, ternyata penunjukan tersebut tidak mewakili kaum tradisionalis. Hal ini membuat kelompok tradisionalis merasa aspirasi mereka tentang Hijaz dalam kaitannya dengan klaim khilafah,yang sering disuarakan Abdul Wahab dalam sidang-sidang Komite Khilafah, terancam tidak diakomodir oleh golongan pembaharu. Situasi ini mendorong Abdul Wahab berpikir untuk memberangkatkan aspirasi kalangan tradisionalis dengan menggunakan kendaraan sendiri. K.H. Abdul Wahhab selanjutnya mengambil inisiatif untuk mengadakan rapat tersendiri di kalangan ulama golongan tradisional dalam wadah kepanitiaan 7 Karel A. Steenbrink, Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern, (Jakarta: LP3ES, 1994), 68. 8 M. Ali Haidar, NU dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fikih dalam Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), h. 56-57.
yang disebut Komite Hijaz. Rapat ini masih tetap menempatkan masalah Hijaz sebagai pokok pembicaraan utama. Komite ini nantinya diubah menjadi Nahdhatul Ulama (NU) di Surabaya tanggal 31 Januari 1926 dan menekankan keterikatannya pada mazhab Syafi"i serta memutuskan untuk bersungguh- sunguh menjaga kebiasaan bermazhab di Mekah dan di Hindia Belanda. Selain itu mereka pun tidak menghalangi pihak yang tidak mau mengikuti mazhab Syafi"i.9 Selain itu factor yang menjadi pengaruh lahirnya NU adalah berkembangnya pemikiran pembaharuan Islam yang menentang segala amaliyah Islam Tradisional, dengan pemikiran agar umat Islam kembali kepada pemurnian ajaran Islam yang yang murni yang terlepas dari ikatan mahzab.10 Organisasi NU mempunyai ciri khas yang unik, yaitu menyangkut otoritas dan kepemimpinan ulama.11 Di tubuh NU ulama mempunyai daya tawar serta posisi yang tinggi dan strategis, hal ini dikarenakan pengaruh tradisi keagamaan yang dikembangkan, yaitu faham aswaja. Salah satu dari tradisi tersebut adalah kewajiban untuk penghormatan dan patuh terhadap otoritas Ulama , sehingga 9 Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942, (Jakarta: LP3ES, 1982), h. 243-244. Rapat Komite Hijaz tersebut menjadi peristiwa sangat bersejarah dan bermakna monumental. Komite Hijaz merupakan embrio NU. Mulai saat itu ulama tradisional mengorganisasikan kegiatan-kegiatan keagamaan melalui satu wadah. Kehadiran wadah seperti NU tampaknya sudah dinantikan oleh pengikut paham ahlussunnah wal jamaah yang menganut salah satu mazhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi"i dan Hanbali). Hal ini terbukti dari pesatnya perkembangan organisasi ini, sehingga pada tahun itu pula bisa diselenggarakan muktamar yang pertama. Semua itu berkat kerja keras dwitunggal, K.H. Abdul Wahhab Chasbullah yang menjadi motor organisasi dan K.H. M. Hasyim Asy"ari yang berperan dalam perkembangan organisasi. Empat tahun kemudian NU mendapat pengakuan dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Mr A.C.de Graeff, 6 Februari 1930. Keputusan ini kemudian dimuat dalam De Javasche Courant tanggal 25 Februari 1930. 10 Aboebakar atceh, Sejarah hidup KH A. wachid Hasyim ( Jombang: Pustaka Tebu Ireng, 2015), 56. 11 Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren : Studi tentang pandangan Hidup Kyai (Jakarta: LP3ES, 1983), 55.
dalam penamaan organisasi pun dipilih Nahdatul Ulama yang berarti kebangkitan Ulama , hal ini menegaskan posisi sentral ulama dalam tubuh NU.12 Greg Barton dan Greg Fealy, menggambarkan NU dalam beberapa fase ,yaitu: Fase pertama, sebagai organisasi keagamaan di mana pada fase ini mengupayakan terlaksananya ajaran Islam yang menganut faham Ahlusunah Waljammah menurut empat mahzab. Fase kedua berfungsi sebagai partai politik atau menjadi unsur formal dari sebuah partai dan Fase ketiga, kembali kepada aktivitas-aktivitas social keagamaan.13 Pada Fase kedua, ketika NU berfungsi sebagai partai politik, NU bahkan menjelma menjadi kekuatan politik yang besar dinegeri ini dengan menduduki peringkat ke tiga dari 29 partai peserta pemilu tahun 1955 dibawah partai PNI dan Masyumi serta di atas partai PKI dan PSI. Dalam Pemilu 1971, NU yang tergabung dalam PPP bersama partai Islam lainnya , berhasil menjadi pemenang kedua dibawah partai Golkar yang menikmati sejumlah fasilitas dan kemudahan dari pemerintah. Keputusan NU untuk terlibat dalam politik praktis ternyata membawa berbagai masalah seperti terbengkalainya lembaga-lembaga di NU itu sendiri, serta adanya konflik dengan rezim orde baru. Sebagai organisasi massa yang sangat besar, nasib NU selama rezim Soeharto memang kurang menggembirakan. Di pentas politik, NU dipreteli secara bertahap Setelah "dianjurkan" berfusi dalam Partai Persatuan Pembangunan atau PPP. Setelah bergabung dengan PPP pun, NU banyak dikhianati oleh ormas lainnya. Sehingga dimulai di awal fusi sampai keluar dan menyatakan kembali kekhittah unsur NU tidak pernah berkesempatan memimpin partai tersebut. Padahal, PPP mengandalkan perolehan suara dari massa NU. 12 A. Gaffar Karim, Metamorfosis NU dan Politisasi Islam Indonesia (Yogyakarta: LKiS, 1995), 45. 13 Greg Barton Greg Fearly, Tradisionalisme Radikal Persinggungan Nahdlatul Ulama Negara (Yogyakarta : LKIs,1997), 145.
Fusi yang dilakukan oleh Orde Baru terhadap partai-partai yang ada merupakan sebuah konspirasi untuk tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan jangka pendek dari fusi tersebut adalah mempertahankan stabilitas nasional dan pembangunan nasional dalam rangka untuk menghadapi pemilu di Tahun berikutnya. Sedangkan tujuan jangka panjang dari fusi ini adalah untuk menyederhanakan partai politik secara konstitusional yang selaras dengan Ketetapan No. XXII/MPRS/1966 tentang kepartaian, keormasan dan kekaryaan yang mengatur ulang struktur politik. Hasil keputusan dari penyederhanaan ini adalah partai dibagi kedalam 3 kelompok, yaitu: (1) Persatuan Pembangunan: terdiri dari NU, Parmusi, PSII, dan Perti yang dikelompokkan tanggal 13 Maret 1970. Kelompok ini dikatagorikan sebagai kelompok spiritual material, artinya lebih menekankan makna spiritual tapi tidak mengalpakan pembangunan atau persoalan material. (2) Kelompok Demokrasi: terdiri dari PNI, Partai Katolik, Parkindo, IPKI, dan Murba yang dikelompokkan pada tanggal 9 Maret 1970. Kelompok ini dikategorikan sebagai kelompok nasionalis atau material-spiritual, kebalikan dari kelompok pertama. (3) Kelompok Fungsional: Golongan Karya (Golkar). Orde Baruenggan menyebutnya sebagai partai politik.14 Dengan pengelompokan ini, maka secara tegas rezim Orde Baruhanya mengakui tiga 14 Hasyim Masykur, Menusantarakan Politik Islam Jembatan Politik Partai Persatuan Pembangunan (Surabaya: Yayasan Sembilan Lima, 2002), 20. adanya
peserta dalam pemilihan umum 1977 yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP),15 Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan Golongan Karya.16 Pada awal berdirinya, pemikiran NU lebih mendominasi dan mewarnai keputusan-keputusan yang diambil oleh PPP, terutama ketika menghadapi kebijakan-kebijakan pemerintah. Hal ini tercermin pada sikap kekritisannya yang sudah ditujukan sebelumnya, terutama pada saat pemilu 1971. Hal ini dibuktikan dengan tanggapan-tanggapan yang cukup kritis dari pihak PPP pada Sidang Umum MPR 1973. Selain itu, PPP juga menguak kebijakan Floating Mass yaitu cara untuk mematikan partai politik secara permanen, yang dianggap merugikan PPP karena basis terbanyak pemilihnya berada di pedesaan. Floating Mass merupakan strategi rezim dalam membatasi peran PPP dan PDI untuk melebarkan sayap politiknya dengan melarang mendirikan kantor di tingkat kecamatan dan desa-desa. Kedua partai ini hanya diperbolehkan hingga tataran kabupaten atau kotamadya. Tentulah hal itu merugikan PPP dan PDI yang berusaha mendulang suara di lapisan akar rumput. Hal ini diperparah dengan adanya Golkar sebagai partai fungsional yang salah satunya berisikan aparat birokrasi negara atau pegawai negeri pastinya memiliki akses hingga pada kecamatan dan desa untuk mengarahkan masyarakat untuk memilih Golkar. Maka dalam hal ini, PPP menempatkan posisinya sebagai "Oposisi-Loyal" terhadap pemerintah untuk menghadapi ketidakadilan rezim.17. 15 Pada dasarnya, usaha untuk melanjutkan hubungan dari konfederasi menjadi fusi tidak selalu berjalan mulus dan sesuai rencana, meskipun pada kenyataannya memiliki kesamaan yaitu partai Islam. PSII merupakan salah satu partai yang menolak adanya fusi Partai, PSII yang pada saat itu dipimpin oleh H.M. Ch. Ibrahim, yang merasa bahwa pengelompokan di DPR sudah maksimal jika dalam bentuk konfederasi. Selain itu, alasan yang lain yang membuat PSII menolak fusi partai adalah ketakutan partai PSII, bahwa apabila berfusi dalam satu parpol mereka akan hanya memperoleh posisi inferior mengingat parpol islam lainnya, khusuya Nahdlatul Ulama" lebih mendominasi. PSII tidak akan mendapatkan jabatan penting di pemerintahan. Tetapi hal ini dapat diselesaikan setelah pergantian kepemimpinan PSII oleh H. Anwar Cokroaminoto. 16 Mas"oed Mohtar, Ekonomi dan Sruktur Politik Orde Baru 1966-1971 (Jakarta: LP3ES, 1990), 174. 17 NU mengalami banyak pasang surut dalam menghadapi perpolitikan pada masa orde baru termasuk setelah di fusikannya NU kedalam suatau wadah yang dinamakan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). NU yang awalnya sangat berpengaruh di PPP tetapi kemudian dengan upaya
NU mengalami banyak pasang surut dalam menghadapi perpolitikan pada masa Orde Baru termasuk setelah di fusikannya NU kedalam suatau wadah yang dinamakan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). NU yang awalnya sangat berpengaruh di PPP tetapi kemudian dengan upaya pemerintah NU semakin dipinggirkan. Dengan adanya kekecewaan itu mulai timbullah NU untuk keluar dari parpol yang kemudian dikenal dengan khittah 1926. Setelah NU memutuskan untuk kembali ke Khittah 1926 terdapat banyak peristiwa penting diantaranya adalah Penggembosan PPP sebelum pemilihan umum tahun 1987 yang membuat suara PPP merosot tajam dibandingkan dengan pemilihan sebelumnya. Di sisi lain, PPP yang semakin kecil suara di DPR memberanikan diri untuk mecalonkan Naro sebagai calon wakil presiden yang kemudian memicu ketidaksukaan Presiden Soeharto terhadap Naro, sehingga digantikanlah Naro pada Munas PPP tahun 1989 oleh Ismail Metareum yang mampu sedikit mengembalikan suara NU ke PPP. Pasca lengsernya Soeharto dan angin reformasi berhembus di Republik ini, aktivitas politik yang dahulu digenggam erat era Orde Baru kini bisa bernafas lega, salahsatunya kebebasan berekspresi termasuk pendirian partai politik. Bagi NU setelah muktamar NU ke-27 tahun 1984 di Situbondo yang menghasilkan deklarasi kembali ke khittah 1926, otomatis NU sebagai Organisasi masyarakat terlepas dari kegiatan politik praktis, menetapkan NU tidak terkait dengan politik apapun dan partai apapun. Deklarasinya hanya berupa alinea singkat, tetapi substansinya membalikkan seluruh sikap politik sebuah organisasi raksasa, yaitu "Hak berpolitik adalah salah satu hak asasi seluruh warga negara, termasuk warga negara yang menjadi anggota Nahdlatul Ulama. Tapi NU bukan merupakan wadah bagi kegiatan politik pemerintah NU semakin dipinggirkan. Dengan adanya kekecewaan itu mulai timbullah NU untuk keluar dari parpol yang kemudian dikenal dengan kembali ke khittah 1926.
praktis."kembalinya NU ke khittah berarti NU tidak masuk ke ranah politik secara praktis tetapi menjadi organisasi yang independen merangkul seluruh partai politik apapun latar belakangnya18. Deklarasi Situbondo itu selanjutnya dikenal dengan istilah "kembali ke Khitah 1926". Khitah boleh pula dianggap sebagai cara NU menyelamatkan kepentingannya. Apa yang dialami jamaah dan jam'iyah NU, dipinggirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tentulah menjadi salah satu pertimbangannya. Meski demikian, bila kemudian NU melahirkan partai, hal ini bukan berarti mengkhianati Khitah 1926. Ini merupakan upaya menyerap suara dan aspirasi kaum nahdliyin yang begitu besar. Mengutip komentar K.H. Said Aqil Siradj, "PBNU tidak menyalahi khitah. Sebab PKB adalah partainya warga NU, bukan partai organisasi. Dan, yang menjadi pengurus partai harus keluar dari PBNU. Lagi pula, Muktamar Situbondo memutuskan yang kembali ke khitah itu NU, sedangkan warganya silakan berpolitik19 Ketika NU kembali ke Khittah 1926 di mana NU tidak lagi menjadi partai politik atau bagian dari partai politik dan tidak terikat oleh partai politik manapun, warga Nahdiyin yang selama ini cara berpolitiknya ditentukan oleh pimpinan pusat organisasi mengalami banyak kebingungan.Oleh Karena itu, NU merasa perlu memberi petunjuk agar warganya tetap menggunakan hak politik mereka secara benar dan bertangung jawab. Karena itulah, lima tahun setelah keputusan Muktamar Situbondo 1984, Muktamar NU tahun 1989 merumuskan pedoman berpolitik bagi warga Nahdliyin dengan menekankan akhlaqul karimah, baik berupa etika sosial maupun norma politik20. Dengan demikian, keterlibatan warga NU dengan partai politik yang ada bersifat individual, tidak atas nama organisasi, karena NU telah kembali 18 Y.B. Sudarmanto, Matori Abdul Djalil: Dari NU untuk Kebangkitan Bangsa (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia , 1999 ), 46. 19 Y.B. Sudarmanto, Matori Abdul Djalil, hal. 56. 20 Abdul Mu'in, Piagam Perjuanngan Kebangsaan ( Jakarta: Setjen PBNU-NU Online, 2011), 65.
menjadi organisiasi sosial keagamaan yang mengurusi masalah sosial, pendidikan dan dakwah. Namun demikian NU mengimbau pada warganya agar melakukan politik secara benar dan bertanggung jawab dan dengan cita-cita menegakkan akhlaqul karimah dan dijalankan dengan proses yang selalu berpegang pada prinsi akhlaqul karimah. Sebenarnya jauh lebih tepat apabila NU kembali ke basis utama gerakan social, agama dan pendidikan. Gerakan ini jauh lebih menguntungkan , terutama bagi NU ke depan, sebab akan mampu melahirkan embrio kader-kader baru yang mumpuni dan jelas basis pemahamnnya21. Dulu NU diwadahi oleh PPP sehingga muncul istilah "PPP adalah Rumah Besar Umat Islam". Tapi dengan NU kembali ke khittah, maka secara otomatis NU menjadi lebih besar dari PPP, bahkan mampu mewadahi seluruh partai yang ada di Republik ini. Mengingat pentingnya politik sebagai sebuah sarana perjuangan, di samping sarana sosial dan pendidikan, maka warga Nahdliyin diberikan tuntunan yang mudah dipahami dan sekaligus mudah dilaksanakan. Melalui sembilan pedoman berpolitik warga NU ini diharapkan kaum Nahdliyin bisa menjadi teladan dalam menjalankan politik, di mana norma dan etika selalu dikedepankan. Walaupun untuk mencapai cita-cita itu penuh halangan, terutama dengan tumbuhnya pragmatisme dewasa ini. Namun demikian prinsip perlu ditegakkan walaupun mungkin dianggap tidak relevan, tetapi ini merupakan misi abadi yang harus ditegakkan bersama dengan menegakkan agama, karena warga Nahdliyin telah berikrar untuk mengintegrasikan perjuangannya dalam perjuangan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Jika Melihat hasil muktamar, maka dapat dilihat bagaimana rumusan- rumusan tentang bagaimana warga NU seharusnya dalam menggunakan hak politiknya secara demokratis, konstitusional serta mufakat, seperti yang 21 diakses tanggal 31 Desember 2020 jam 14.35
tercantum dalam pedoman sebagai berikut22: (1)Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama mengandung arti keterlibatan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh sesuai dengan Pancasila dan UUD1945. (2) Politik bagi Nahdlatul Ulama adalah politik yang berwawasan kebangsaan dan menuju integrasi bangsa dengan langkah-langkah yang senantiasa menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan untuk mencapai cita-cita bersama, yaitu terwujudnya mamsyarakat adil dan makmur lahir dan batin dan dilakukan sebagai amal ibadah menuju kebahagiaan di dunia dan kehidupan di akhirat. (3) Politik bagi Nahdlatul Ulama adalah pengembanagan nilai-nilai kemerdekaaan yang hakiki dan demokratis, mendidik kedewasaan bangsa untuk menyadari hak, kewajiban dan tanggung jawab untuk mencapai kemaslahatan bersama. (4) Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama haruslah dilakukan dengan moral, etika dan budaya yang berketuhanan Yang Maha Esa, berperikemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi persatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijakasanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (5) Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama haruslah dilakukan dengan kejujuran nurani dan moral agama, konstitusional, adil sesuai dengan peraturan dan norma-norma yang disepakati, serta dapat mengembangkan mekanisme musyawarah dalam memecahkan masalah bersama. (6) Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama dilakukan untuk memperkokoh konsensus-konsensus nasional, dan dilaksanakan sesuai dengan akhlakul karimah sebagai pengamalan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah. (7) Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama, dengan dalih apapun tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kepentingan bersama dan memecahbelah persatuan. (8) Perbedan pandangan di antara aspirasi-aspirasi politik warga Nahdlatul Ulama 22 Abdul Mum'in, Piagam Perjuanngan Kebangsaan, 68.
harus tetap berjalan dalam suasana persaudaraan, tawadlu' dan saling menghargai satu sama lain, sehingga dalam berpolitik itu tetap dijaga persatuan dan kesatuan di lingkungan Nahdlatul Ulama. (9)Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama menuntut adanya komunikasi kemasyarakatan timbal balik dalam pembangunan nasional untuk menciptakan iklim yang memungkinkan perkembangan organisiasi kemasyarakatan yang lebih mandiri dan mampu melaksanakan fungsinya sebagai sarana masyarakat untuk berserikat, menyalurkan aspirasi serta berpartisipasi dalam pembangunan. Oleh karena itu, kader NU yang akan berjuang melalui politik selalu diingatkan dengan pedoman nilai-nilai tersebut, sebab tidak jarang kader NU yang terjun ke dunia politik lupa akan tugas utamanya, yaitu berjuang untuk memperjuangkan NU, serta mencari kemaslahtan untuk agama, bangsa dan negara. Kader-kader NU yang berjuang melalui partai politik saat ini hampir tersebar diberbagai partai, baik yang bercorak nasionalis, nasionalis religius, sekuler atau yang bercorak agama. Kader NU yang ada di PPP ataupun PKB hingga saat ini masih saling mengkalim bahwa merekalah wadah aspirasi NU yang sebenarnya, klaim historis dari kedua partai ini memang berdasar, PPP dengan fusinya sedangkan PKB dengan historis dukungan PBNU nya. Partai Kebangkiatan Bangsa atau PKB yang didirikan oleh para sesepuh NU pada masa reformasi tahun 199823. Setelah rezim Orde Baruruntuh, PKB ternyata menjadi partai yang disiapkan oleh NU sebagai salah satu bentuk penyerapan aspirasi warga Nahdiyin pasca gerakan NU kembali ke Khittah tahun 1984. Walaupun partai ini pernah 23 PKB didirikan oleh NU dengan mengambil prinsip-prinsip kebangsaan sebagai asasnya. Dengan begitu, NU berhasil memecahkan persoalan mendasar dan falsafati, yakni hubungan (atau konflik) antara agama dan negara, sebuah persoalan akbar yang tengah dihadapi negara dan umat Muslim di dunia. Karena dibangun atas asas kebangsaan, PKB adalah partai yang inklusif. Di satu sisi ia tidak meninggalkan Islam dengan paham Ahl-u 'l-sunnah wa 'l-Jama'ah, sedangkan di sisi lain -karena universal- ia terbuka untuk semua kaum tanpa membeda- bedakan suku, agama, ras, dan golongan.
mendapatkan saingan dari kader NU lainnya dengan didirikannya PKNU (partai Kebangkitan Nasional Ulama) pada tahun 2006, tapi dalam prakteknya warga Nahdiyin tetap menyalurkan aspirasi poltiknya kepada PKB. Ada hal unik dari Partai yang didirikan NU berkaitan dengan ideologi dan pandangan politiknya, PKB dalam pandangannya melihat bahwa pada galibnya manusia di mana saja di belahan bumi ini sama dan sederajat. Dengan cara pandang terhadap manusia yang universal seperti itu, PKB membongkar sekat-sekat yang selama ini menjadi penghalang persatuan dan kesatuan, dengan memploklamirkan diri sebagai partai yang Nasionalis, Agamis dan Humanis.24 PPP dan PKB yang mengklaim sebagai penerus perjuangan NU memang memiliki basis massa yang sama yaitu NU. Persaingan antara PKB dan PPP dipercaya sebagai salah satu bentuk unjuk gigi dan kekuatan kedua partai tersebut untuk memperebutkan pengaruh di NU dan mengklaim bahwa merekalah wadah aspirasi warga Nahdiyin yang sebenarnya. Menjelang pemilu, biasanya tensi persaingan diantara PKB dan PPP cukup meningkat, apalagi untuk pemilihan anggota legislative. Dikantong- kantong wilayah NU persaingan antara kader PKB dan PPP semakin panas, karena kedua partai tersebut sama-sama "menjual" kadernya yang sama-sama NU, sehingga tak jarang diantara kedua kader tersebut terjadi perselisihan bahkan sampai terjadi adu fisik yang merenggut nyawa seperti yang terjadi di Dongos -Jepara pada masa lalu.25 Ikatan primordial yang dibangun serta kental 24 DPP PKB, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa (Bali: DPP PKB, 2019), 17. 25 Pasca runtuhnya Orde Baru , transisi menuju demokrasi yang ditandai dengan system politik multi partai, terjadilah perubahan radikal dalam masyarakat jepara, lebih khusu masyarakat Dongos, baik dalam dukungan terhadap partai politik ataupun prilaku politik yang memberikan kebebsan secara mutlak terhadap individi. Dengan perubahan yang demikian, yang semula umat islam sebagai besar menyalurkan aspirasinya lewat PPP, maka pada era reformasi , umat islam tersegmentasi dukungannya terhadap partai-partai yang berlatarbelakang keagamaan atau emosi keagamaan, baik yang dibentuk oleh ketokohan ataupun ideologi Islam. Islam tradisional yang dahulu menyalurkan aspirasinya pada PPP , namun pada era reformasi dengan lahirnya PKB yang mempunyai latar belakng historis dengan PBNU, maka kelompok Islam tradisional (NU) ini secara praktis dilapangan mengalami perpecahan menjadi dua kubu , yaitu pendukung PPP yang masih setia terhadap status quo, dengan sebagian yang
di NU, tidak serta merta membuat kader NU untuk satu suara, dan menjadikan partai yang dibidani oleh NU menjadi partai tunggal. Keberadaan kader-kader NU yang tetap eksis di PKB dan PPP sampai saat ini menjadi sebuah magnet dalam tarik ulur kepentingan dua partai tersebut. Loyalitas kader NU yang ada di PKB dan PPP sebenarnya terbagi kedalam dua, yaitu loyalitas sebagai kader NU dan loyalitas sebagai kader partai. Loyalitas sendiri digambarkan sebagai kesetiaan seseorang terhadap suatu hal yang bukan hanya berupa kesetiaan fisik semata, namun lebih pada kesetiaan non fisik seperti pikiran dan perhatian. Loyalitas sangat ditentukan oleh beberapa aspek, yaitu pertama, Taat pada peraturan. Kedua, Memiliki Tanggung jawab pada organisasi. Ketiga, Kemauan untuk bekerja sama. Keempat, Rasa memiliki. Kelima, Hubungan antar pribadi. Keenam, Kecintaan terhadap pekerjaan. Loyalitas sebagai kader NU ditandai dengan adanya kesetiaan terhadap para kiyai dan istiqomahnya mereka terhadap nilai-nilai ke- NU-an. Bagi orang NU ulama atau Kiyai merupakan pemimpin yang sangat karismatik dalam bidang agama. Ia fasih dan mempunyai kemampuan yang cermat dalam membaca pikiran pengikut-pengikutnya. Sifat khas seorang kiyai adalah terus tearng, berani dan blak-blakan dalam bersikap. Pengaruh kiai sangat tergantung pada kualitas pribadi, kemampuan dan kedinamisannya.26 Sehingga bagi orang NU kiyai merupakan sosok yang harus dihormati dan ditaati dalam urusan-urusan duniawi ataupun ukhrowi. Dikalangan Nahdatul Ulama dikenal dengan istilah otoritas kepemimpinan kiyai, hal ini barangkali yang menjadi unik dan menarik apabila dibandingkan dengan organisasi lain, Seperti yang disebutkan oleh Martin : " NU memiliki paling tidak dua puluh lain pendukung PKB yang menyatakan partainya orang NU dan partai terbuka , lihat Harlem Siahaan, "Kekerasan Dalam Persfektif sejarah., dalam prisma1 , September -oktober 1993, hlm.3-16. Lihat juga tewas. Diakses 31 Desember 2020 jam 10.00 wib. 26 Hiroko Horikoshi, Kiyai dan perubahan social, terj ( Jakarta: P3M, 1987), 89.
juta muslim meskipun tidak terdaftar secara resmi tetapi merasa terikat pada NU melalui ikatan kesetiaan primordial (tradisi pesantren dan kharismatik kyai)."27 Berbicara tentang karismatik kiyai, kiai merupakan status yang dihormati dengan segudang peran yang dimainkannya dalam masyarakat. Ketokohan dan kepemimpinan kiai sebagai akibat dari status dan peran yang disandangnya, telah menunjukkan betapa kuatnya kecakapan dan pancaran kepribadiannya dalam memimpin pesantren dan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana seorang kiai dapat membangun peran strategisnya sebagai pemimpin masyarakat non formal melalui suatu komunikasi intensif dengan masyarakat. Kedudukannya yang penting di lingkungan pedesaan sama sekali bukan hal baru, tetapi justru sejak masa kolonial, bahkan jauh sebelum itu.28 Sering diminta kehadirannya untuk menyelesaikan problem yang menimpa masyarakat. Rutinitas ini semakin memperkuat peran kiai dalam masyarakat, sebab kehadirannya diyakini membawa berkah29 . Sebagai implikasi dari peran yang dimainkan kiai , kedudukan pesantren menjadi multi fungsi. Pesantren mendapatkan pengaruh dan penghargaan besar karena kemampuannya dalam mempengaruhi masyarakat. Dalam perkembangannya, keperkasaan pesantren dimitoskan karena adanya kharisma kiai dan dukungan besar para santri yang tersebar di masyarakat.30 Selanjutnya adalah nilai-nilai ke-NU-an, Nilai-nilai yang dijunjung oleh orang NU biasa disebut dengan istilah ke-NU-an yang didasarkan kepada faham 27 Martin Van Bruinessen, NU: Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru ( Yogyakarta: LKIS, 1994), 3. 28 Manfred Ziemek, Pesantren dalam perubahan Sosial (Jakarta: P3M, 1986), 138. 29 Misalnya, tidak jarang kyai diminta mengobati orang sakit, memberikan ceramah agama dan diminta do'a untuk melariskan barang dagangan. Periksa Sukamto, Kepemimpinan Kyai dalam Pesantren (Jakarta: LP3ES, 1999), 13. 30 5 Abdurrahman Wahid, "Pesantren sebagai Sub-Kultur", dalam M. Dawam Rahardjo, ed. Pesantren dan Pembaharuan (Jakarta: LP3ES, 1988), 54-55. Periksa juga Kuntowijoyo, "Peranan Pesantren dalam Pembangunan Desa: Potret Sebuah Dinamika", dalam Kuntowijoyo, Paradigma Islam Interpretasi untuk Aksi (Bandung: Mizan, 1991), 246- 264.
ahlussunah waljamaah, Istilah aswaja merupaka postulat dari ungkapan Rasulullah SAW, golongan aswaja adalah golongan yang mengikuti ajaran Islam sebagaimana diajarkan dan diamalkan Rasulullah beserta sahabatnya. Aswaja (Ahlussunah wa al-jama'ah) adalah satu di antara banyak aliran dan sekte yang bermuculan dalam tubuh Islam. Di antara semua aliran, kiranya Aswajalah yang punya banyak pengikut31, bahkan paling banyak di antara semua aliran seperti Mutazilah, Khawarij dan Syiah yang saat ini masih eksis. Hingga dapat dikatakan, Aswaja memegang peran sentral dalam perkembangan pemikiran keIslaman. Ia memiliki karakteristik yang berbeda yang mampu menggambarkan adaptasi mereka dengan negara. Karakteristik itu adalah Aswaja yang di dalamnya mempunyai nilai ideologi Islam moderat.32 Bahkan dalam muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama yang dihelat di Jombang, Jawa Timur, 1-5 Agustus 2015 NU kembali menegaskan posisi Aswaja.33 Dalam muktamar tersebut, terdapat hasil tentang khashaish Ahlus Sunnah Wal Jama"ah Al-Nahdliyah yakni berupa karakter Aswaja An-Nahdliyah di tubuh NU itu sendiri.34 Sebenarnya Ide dan konsep ini dicetuskan oleh KH . Achmad Shiddiq pada tahun 1969, selanjutnya menjadi cikal bakal gerakan kembali ke Khittah pada tahun 1984, sehingga fikrah Nahdiyah ini menjadi garis ideologis dalam konteks berbangsa dan bernegara serta menjadi arah perjuangan kader NU. 31 Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World's Muslim Population". diakses tanggal 25 Januari 2021. Dari jumlah total populasi Muslim, terdiri dari 10-20% adalah Muslim Syiah dan 70-80 adalah Muslim Sunni. 32 Harian kompas dan PP Lakpesdam NU, Nasionalisme dan, 71-72 dalam pembicaraan M. Imdadun Rahmat dalam acara silaturrahim anak bangsa yang diselenggarakan Forum generasi muda Nahdlatul Ulama (FGMNU) cabang Sumenep (18/10/2008). Sayap kanan NU adalah Keislaman dan sayap kirinya adalah Pancasila 33 Harian kompas dan PP Lakpesdam NU dan nasionalisme, 59. 34 Pengurus besar Nahdlatul Ulama, Hasil-Hasil Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama (Jakarta: Lembaga Ta"lif wan Nasyr PBNU, 2016), 172.
Berdasarkan penjelasan Geertz dalam teori konfliknya35 dijelaskan bahwa loyalitas kader partai dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu loyalitas politik, loyalitas primordial dan loyalitas politik yang fanatik. Masing-masing ditransformasi menjadi kader yang rasional, kader yang primordial dan kader rasional yang fanatic. Kader yang rasional memiliki ikatan, sentiment dan loyalitas yang longgar terhadap partai, jika partai pemimpin partai tidak menunjukan kinerja bahkan penuh konflik kader tersebut akan mudah pindah kepartai lain. Kader yang primordial, kader yang memiliki ikatan, sentiment dan loyalitas yang kuat terhadap partai, jika partai dan pimpinan partai tidak menunjukan kinerja yang baik bahkan dipenuhi dengan konflik pemilih ini tidak mudah pindah kepartai lain. Selanjutnya kader yang rasional fanatik, kader yang memiliki ikatan, sentiment dan loyalitas yang longgar tetapi jika situasi menguntungkan ia menunjukan kefanatikannya. Sikap terhadap konflik partai juga demikian, sikap menguntungkan ia tetap dipartai tetapi jika merugikan pemilih model ini akan pindah kepartai lain. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil objek penelitian partai PKB dan PPP. Karena partai ini menurut peneliti mempunyai keunikan tersendiri yaitu (1) Partai PKB dan PPP sama-sama didirikan oleh NU. (2) Partai PKB yang secara ideologis dan biologis didirikan oleh NU merupakan partai Nasionalis sedangkan NU sendiri mempunyai pengikut yang religious. (3) Partai PPP yang dilahirkan oleh beberapa partai termasuk Partai NU (fusi) merupakan partai Islam, tetapi didalam tubuhnya terdapat berbagai faksi dan ideologi keormasan yang berbeda. Berdasarkan penjelasan di atas kita akan mengetahui bahwa dalam tubuh kader PKB ataupun PPP terdapat dua loyalitas ganda pertama sebagai kader NU dan kedua sebagai kader partai. Loyalitas tersebut akan diuji ketika ada isu 35 Maswadi Rauf, Konsensus Dan Konflik Politik ; Sebuah Penjajakan Teoritis( Jakarta: Dirjen Dikti, 2001), 8.
yang berkaitan dengan kepentingan yang sama diantara NU, PKB dan PPP. Isu yang akan diteliti adalah isu politik yang sering muncul dalam persaingan antara PKB dan PPP. Isu tersebut biasanya tentang sejauhmana loyalitas kader NU yang ada di PKB dan PPP dalam mematuhi sosok kiyai dan sosok pimpinan serta kebijakan yang dikeluarkan oleh dua figure tersebut, seperti misalnya isu pilkada. Bagaimana posisi kader tersebut apabila dihadapkan dengan perbedaaan pendapat diantara elit partai dan elite NU dalam perbedaan kepentingan. apakah mereka akan tetap loyal terhadap ke-NU-annya ataukah mereka akan tetap loyal terhadap partainya. Dengan demikian, peneliti mengambil judul dalam Penelitian ini " Agama dan Politik (Studi tentang Loyalitas Kader NU yang ada di PKB dan PPP di Jawa Barat) " B. Identifikasi dan Rumusan Masalah Persoalan utama yang diangkat dan dibahas dalam penelitian ini adalah tentang loyalitas kader NU yang ada di PKB dan PPP, loyalitas merupakan suatu hal yang bersifat emosional. Untuk bisa mendapatkan sikap loyal seseorang, terdapat banyak faktor yang akan mempengaruhinya. Sikap loyal dapat diterapkan oleh setiap orang dalam berbagai hal. Peneliti menggunakan Teori loyalitas dari Reicheld 36yang menjelaskan bahwa semakin tinggi loyalitas para karyawan di suatu organisasi, maka semakin mudah bagi organisasi itu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemilik organisasi. Begitu pula sebaliknya, bagi organisasi yang loyalitas para karyawannya rendah, maka semakin sulit bagi organisasi tersebut untuk mencapai tujuan-tujuan organisasinya yang telah ditetapkan sebelumnya oleh para pemilik organisasi. Hal ini berarti apabila kader NU yang ada di PKB dan PPP di Jawa Barat memiliki loyalitas yang tinggi terhadap 36 Frederick F Reicheld, The Loyalty Effect: The Hiden Force Behind Groeth, Profile. And Lasting Value( Cambridge: Harvard Bisiness Review Press, 1996), 68.
organisasinya (NU) atau partainya maka maka akan mudah bagi kader NU untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan oleh pendiri atau pengurus NU dan pengurus partai, demikian pula sebaliknya. Dikalangan NU pemahaman tersebut sudah ada dan terpatri dalam nilai-nilai ke NU an yang menjadi pemersatu warga Nahdiyin di mana pun mereka berada. Kader NU yang terkenal militant dan taat kepada sosok karismatik kiyai sudah tersebar diberbagai bidang kehidupan dinegeri ini, termasuk dalam wadah partai politik. Masuknya kader NU kedalam partai politik merupakan hal yang lumrah sebab NU sendiri tidak melarang kadernya untuk masuk ke Partai Politik malahan NU menganjurkan untuk warganya untuk masuk ke partai politik sebagai salahsatu bentuk khidmat terhadap Negara.37 Secara lebih detil, penelitian ini difokuskan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: 1. Bagaimana kader NU yang ada di PKB dan PPP memahami makna loyalitas ? 2. Bagaimana Loyalitas Kader NU yang ada di PKB dan PPP di Jawa Barat terhadap ke-NU-an nya? 3. Sejauhmana loyalitas kader NU yang ada di PKB dan PPP dalam mematuhi sosok kiyai dan sosok pimpinan partai dalam kebijakan politik terutama berkaitan dengan pilkada? C. Tujuan Penelitian Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 1. Untuk Mengetahui, mengkaji, menganalisis, dan memahami secara mendalam tentang Bagaimana kader NU yang ada di PKB dan PPP memahami makna loyalitas 37 Muh Hanif Dakhiri, Pedoman berpolitik Warga NU ( Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2014), 30
2. Untuk Mengetahui, mengkaji, menganalisis, dan memahami secara mendalam tentang Loyalitas Kader NU yang ada di PKB dan PPP di Jawa Barat terhadap ke-NU-an nya 3. Untuk Mengetahui, mengkaji, menganalisis, dan memahami secara mendalam tentang loyalitas kader NU yang ada di PKB dan PPP dalam mematuhi sosok kiyai dan sosok pimpinan partai dalam kebijakan politik terutama berkaitan dengan pilkada D. Kegunaan Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memiliki kegunaan serta dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik secara akademis dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan maupun secara praktis sebagai bahan masukan untuk NU, PKB dan PPP. Secara lebih mendetail, kegunaan dan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Kegunaan Teoritis Kegunaan dan manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Memperkuat bangunan teoritis Studi Keagamaan sebagai disiplin ilmu yang selalu bersentuhan dengan realitas sosial yang dinamis dan terus berkembang. b. Menambah khazanah Studi Agama dalam kerangka kajian lintas bidang c. Memperluas khazanah studi tema keagamaan sebagai inti kajian dari Konsentrasi Studi Agama (religious studies). 2. Kegunaan Praktis Kegunaan dan manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Menjadi kerangka referensi bagi para praktisi politik dan pegiat studi keagamaan dalam menciptakan ruang yang lebih baik untuk dialog agama dan politik. (2) Menjadi kerangka referensi bagi NU, PKB dan PPP dalam memperkuat nilai-nilai ke-NU-an kadernya. Terutama kader NU yang ada di PKB dan PPP. (3) Memberikan wawasan bagi masyarakat bahwa politik tidak
selalu negative, banyak nilai-nilai positif yang bisa diambil dan diaflikasikan dalam kehidupan sehari-hari seperti yang ditunjukan oleh kader NU yang ada di PKB dan PPP. E. Kerangka Pemikiran Loyalitas merupakakan kesanggupan untuk mentaati, melaksanakan dan mengamalkan sesuatu dengan penuh kesadaran dan tanggung Jawab. Tekad dan kesanggupan tersebut harus dibuktikan dalam sikap dan tingkah laku dalam segala pelaksanaan tugas. Loyalitas anggota terhadap organisasi memiliki makna kesediaan seseorang untuk melenggangkan hubungannya dengan organisasi, kalau perlu mengorbankan kepentingan pribadinya tanpa mengharapkan apapun. Loyalitas anggota memegang peranan krusial dalam jalannya organisasi. Tata aturan yang sempurna, program kerja yang brilian, tanpa disertai dengan loyalitas para eksekutornya adalah hal yang sia-sia. Secara lebih riil, anggota tersebut akan menaati segala bentuk tata tertib yang berlaku, mendukung program kerja dengan mengikutsertakan diri sebagai partisipan aktif. Bahkan menjadi pengurus/kreator ide-ide penting untuk membangun organisasi dari dalam. Loyalitas yang dimilki oleh setiap organisator juga berpengaruh pada kelanjutan suatu organisasi dalam melaju pada rel visi dan misi. Jika suatu organisasi sudah melenceng dari jalur visi dan misi yang ada, besar kemungkina bahwa rasa loyalitas yang dimilki oleh para anggotanya telah kropos dan lapuk. Karena jika memang loyalitas benar-benar ada pada setiap anggota, tidak mungkin mereka akan membiarkan dan bahkan membawa organisasi tersebut ke arah yang menyimpang dari rel visi dan misi.38 Berbicara tentang Nahdatul Ulama atau NU tentu saja kita akan berbicara tentang pedoman atau jalan hidup warga Nahdiyin, way of life warga Nahdiyin didasarkan kepada prinsip-prinsip ke-NU-an yang sudah melekat dan menjadi ciri khasnya, NU merupakan suatu organisasi ulama tradisional yang mempunyai jumlah pengikut yang banyak. Martin menyebutkan: " NU memiliki paling tidak 38 Robbins, Perilaku Organisasi (Jakarta: Salemba Empat, 2002), 283.
dua puluh juta muslim meskipun tidak terdaftar secara resmi tetapi merasa terikat pada NU melalui ikatan kesetiaan primordial (tradisi pesantren dan kharismatik kyai)"39 Disamping itu, NU juga merupakan organisasi non-pemerintah yang tergolong besar yang masih mengakar di kalangan bawah. Azyumardi Azra menyebutnya sebagai fenomena rural. Disebut demikian karena mayoritas pengikut NU berasal dari masyarakat desa (rural area) yang pola hidupnya masih sederhana dan cenderung tradisional. Sebagai organisasi sosial keagamaan tradisional dan merupakan fenomena rural, NU memiliki vitalitas yang tinggi. Suatu kekuatan sosial, kultural dan keagamaan yang mempunyai vitalitas tidak mungkin beku tanpa mengalami perubahan. Seperti yang diungkapkan oleh Snouck Hurgronje: "Islam Tradisional (NU) yang kelihatannya demikian statis dan demikian kuat terbelenggu oleh fikiran-fikiran ulama di abad pertengahan, sebenarnya telah mengalami perubahan-perubahan yang fundamental: tetapi perubahan- perubahan tersebut demikian bertahap-tahap, demikian rumit. Itulah sebabnya bagi para pengamat yang tidak kenal dengan pola fikiran Islam, maka perubahan-perubahan tersebut tidak akan bisa terlihat, walaupun terjadi di depan matanya sendiri, kecuali bagi mereka yang mengamatinya secara seksama."40 Loyalitas kader NU dibangun berdasarkan ikatan harakah, fikrah dan amaliyah yang dikenal denga tiga pilar ber-NU, secara harakah (gerakan) warga NU dan pengurus NU harus bergerak sesuai dengan cara NU. Gerakan NU yang baik adalah gerakan yang selaras dan satu koordinasi dengan keorganisasian NU. Siapapun bisa bergerak untuk NU, bisa berjuang dengan structural ataupun kultual. Secara fikrah (pemikiran) Nahdatul Ulama senantiasa mengusung nilai-nilaiyang berhaluan pada konsep tasammuh Istilah tersebut biasa disebut fikrah nahdiyah atau berfikir ke-NU-an. Fikrah Nahdiyah merupakan istilah yang dimunculkan dalam rangka melindungi kader NU dari benturan, interaksi dan pergulatan dengan 39 Martin Van Bruinessen, NU: Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru ( Yokyakarta: LKIS, 1994), 3. 40 Snouck Hurgronje, dikutip dari Clifford Geertz, Modernization in a Moslem Society: The Indonesian Case, dalam Quest, vol. 39,(Bombay, 1963), 16.
organisasi yang lain. Sebab banyak kader NU yang secara formal mengatasnamakn NU tetapi cara berfikirnya tidak sesuai dengan karakteristik NU. NU tidak condong pada pemikiran-pemikiran liberal ataupun pemikiran-pemikiran radikal. Selanjutnya amaliyah (cara beribadah), NU merupakan organisasi Islam yang mengusung ideologi Aswaja serta menjaga kemurnian Islam dengan berpegang teguh pada Al-Qur'an, sunah nabi dan para sahabat yang sanad keilmuannya jelas. Dengan adanya loyalitas ke-NU-an tersebut yang disokong dengan tiga pilar ber-NU, loyalitas dikalangan kader NU menjadi lebih kuat dan solid. Greg Barton dan Greg Fealy menggambarkan NU dalam beberapa fase ,yaitu: (1) Sebagai organisasi keagamaan, pada fase ini mengupayakan terlaksananya ajaran Islam yang menganut faham Ahlusunah waljammah menurut empat mahzab. (2) Sebagai partai politik atau menjadi unsur formal dari sebuah partai. (3) Kembalinya NU kepada aktivitas-aktivitas social keagamaan.41 Pada fase kedua sebagai partai Politik, NU pernah menjadi salahsatu kekuatan politik di negeri ini dengan menjadi partai dengan dukungan yang besar. Kader NU yang ada di PKB dan PPP saat ini terus bersaing untuk memperebutkan suara Nahdiyin, kader NU yang ada di PKB meyakini bahwa mereka "titisan" dari NU yang sebenarnrnya, sedangkan PPP mereka tetap meyakini bahwa NU tetap merupakan bagian dari PPP yang tidak terpisahkan. Melihat persaingan tersebut di atas, ada hal-hal yang menarik yang perlu diteliti dengan dalam yaitu tentang loyalitas mereka terhadap NU dan terhadap partai. Dalam analisis penelitian ini, penulis menggunakan tiga teori di mana akan dibahas Grand Theory /Teori utama atau teori umum tentang Agama Glock and Stark, yang kedua penulis menggunakan Middle Theory atau teori menengah tentang Politik yang dibahas oleh Andrew Heywood dan yang terakhir Applied 41 Greg Barton Greg Fearly, Tradisionalisme Radikal Persinggungan Nahdlatul Ulama Negara (Yogyakarta : LKIs, 1997), 47.
Untuk teori politik, penulis menggunakan teori politik dari Andrew Heywood , teori ini menjelaskan bahwa politik adalah aktivitas di mana di dalamnya orang akan berusaha untuk membuat, menjaga, mempertahankan, dan memperbaiki aturan-aturan umum yang memayungi kehidupan mereka. Dalam pengertian akademis, di mana politik adalah sebagai bidang kajian tertentu, maka politik adalah studi tentang aktivitas-aktivitas tersebut. Aktivitas politik yang dinamis karena melibatkan banyak orang sebagai aktor di dalamnya, serta tindakan- tindakan yang diambil, akan selalu terhubung dengan fenomena konflik dan kooperasi atau kerjasama. Pada satu sisi orang menyadari bahwa untuk memberikan pengaruh pada aturan-aturan yang ada, maka mereka harus bekerjasama dengan orang lain. Selanjutnya teori loyalitas dari Reichheld dan Siswanto yang menjelaskan bahwa semakin tinggi loyalitas para karyawan di suatu organisasi, maka semakin mudah bagi organisasi itu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemilik organisasi. Begitu pula sebaliknya, bagi organisasi yang loyalitas para karyawannya rendah, maka semakin sulit bagi organisasi tersebut untuk mencapai tujuan-tujuan organisasinya yang telah ditetapkan sebelumnya oleh para pemilik organisasi. Sedangkan Siswanto menyatakan bahwa loyalitas merupakan kesanggupan dan tekad yang kuat untuk berusaha menjalankan tugas, dan menaati segala peraturan dengan kesadaran sendiri dan penuh rasa tanggung jawab.
GRAND THEORY/ TEORI UTAMA MIDDLE THEORY/ TEORI MENENGAH APPLIED THEORY/ TEORI AFLIKATIF Bagan 1.1: Kerangka Pemikiran AGAMA Glock and Stark (1962) POLITIK Teori Politik dari Andrew Heywood (2015) LOYALITAS Teori Loyalitas dari Reichheld dan Siswanto ( 2002) (2003)
F. Hasil Penelitian Terdahulu Penelitian tentang NU, PKB dan PPP khususnya yang berkaitan dengan Loyalitaskader NU di partai PKB dan PPP belumlah terlalu banyak baik dalam bentuk penelitian bebas ataupun akademis. Terdapat beberapa penelitian yang sedikit banyak bersentuhan dengan tema tersebut, namun belum secara khusus membahas aspek Loyalitasdikalangan kader NU di PKB ataupun PKB seperti 1. Penelitian Oleh Karim Suryadi, Transformasi Loyalitas Primordial sebagai Basis identifikasi kepartaian: Kasus Partai Kebangkitan Bangsa Dalam Pemilihan umum 1999 dan 2014. (Mediator: Jurnal Komunikasi, 2005). Dalam Penelitian ini dijelaskan bahwa Transformasi loyalitas primordial ke ranah politik ketimbang pemahaman substansi platform partai menjadi faktor kunci penganut PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) untuk patuh pada partai. Platform tersebut belum disosialisasikan secara efektif. Latihan partai belum diyakini sebagai syarat syarat untuk menciptakan tatanan masyarakat. Di sisi lain, berpegang teguh pada Nahdlatul Ulama (NU) dan cenderung tunduk pada perintah atau keinginan Kiai (cendekiawan Muslim) diyakini di kalangan pemilih PKB sebagai sarana untuk komunitas yang baik tercipta (khoerul barriyah). Oleh karena itu, sejak Pemilu 2004, Komunikasi dan orientasi politik Kiai telah menjadi peran utama partisan di antara konstituen PKB. 2. Penelitian yang dilakukan oleh Edi Kusmayadi, dkk dengan Judul " Model Kepemimpinan Politik Kiyai: Studi peran Kiyai dalam pergeseran prilaku politik masa NU PKB dan PPP" (Jurnal Politika, 2016) Penelitian ini mengkaji tentang peran kiyai dalam merubah perilaku politik masa NU dalam masa Nu Partai PKB dan masa PPPhasil penelitian ini adalah bahwa perubahan prefensi perilaku politik masa NU PKB dan PPP sangat ditentukan oleh kepemimpinan politik tradisional kiyai. Titah kiyai terhadap masa PKB dan PPP menjadi pedoman bagi prilaku poltik massa NU. Perbedaan utama penelitian yang dilakukan oleh Edi Kusmayadi dengan penelitian ini adalah penelitian ini lebih menggali dan focus terhadap kader NU yang ada di PKB dan PPP bagaimana komitmen mereka terhadap ke-NU-an nya ketika mereka berada di Partai
Politik yang cenderung pragmatis, bisakah ikatan Loyalitasyang dibangun oleh NU menjadi tameng bagi para kader tersebut untuk selalu samina wa atona terhadap pengurus NU atau mereka akan lebih berkomitmen terhadap partai yang mereka perjuangkan. 3. Penelitian d Moch. Nurhakim dengan Judul " Pemaknaan Agama dalam Partai Politik Dalam Konteks Studi Reformasi ( Studi Perbandingan PPP, PKB dan PAN)". (Jurnal Humanity, Volume 1 nomor 1 September 2005) Penelitian ini dapat disimpulkan , pertama bahwa agama Islam yang satu ketika dimaknai konteks politik di era reformasi ternyata memunculkan mankna-makna yang beragam. PPP memaknai Islam sebagai alat pemersatu bangsa dan motivator pembangunan. Sementara itu dalam PKB Islam lebih dimaknai sebagai motivator kebangkitan bangsa dan PAN menekankan operasionalisasi nilai- nilai Islam sebagai amanah yang harus diwujudkan dalam konteks nasional. Kedua, bahwa posisi agama dengan politik dalam ketiga partai berbeda-beda . Di PPP posisi agama terintegrasikan kedalam politik, di mana diantaranya keduanya tidak ada pemisahan. Secara formal agama dijadikan sebagai asas partai. Disini Politik simbol berlaku dan agama menjadi simbol serta identitas partai. Sementara di PKB posisi agama tersspesialkan dari plitik antara keduanya terpisah tetapi masih aada konektifitas, agama tidak masuk kedalam struktur partai; agama berfungsi sebagai landasan etik politik, akan tetapi politik simbol sangat dominan. Disini agama menjadi simbol dan identitas politik yang sangat efektif. Sedangkan di PAN posisi agama terpisah dengan politik, tetapi ilai-nilai agama diinternalisasikan dalam diri politik, kemudian diobjektivitaskan (dikonkritkan) kedalam politik praktis atau program-program partai. Disini agama sebagai landasan etik berpolitik. Politik simbol tidak berkembang sebagaimana pada PKB. 4. Penelitian Sihabudin Noor tentang"Politik Islam: Studi tentang Artikulasi Politik PPP 1973-2004". Oleh Saudara. Dalam disertasi ini dapat disimpulkan bahwa artikulasi politik PPP di sepanjang menyangkut kepentingan penyelenggaraan Islam, hampir selalu diakomodir rezim. Sedangkan
menyangkut masalah kepentingan status quo/kekuasaan, sebagaimana di masa Orde Baru, upaya yang ditempuh PPP harus melalui jalan panjang. 5. Penelitian Oleh Yeni Lutfiana "Audit Kampanye Politik Partai Politik Berbasis NU di Jawa Timur (Studi Evaluasi Kampanye Pemilu 2009 pada PPP, PKB dan PKNU) ( Universitas Airlangga, 2016). Penelitian ini mengkaji tentang gambaran kampanye politik yang dilakukan oleh partai-partai politik berbasis NU di Jawa Timur. Partai yersebut adalah PPP, PKB dan PKNU. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa strategi kampanye partai politik berbasis NU di Jawa Timur Relatif sama, baik dari perencanaan, pengelolaan, pesan dan media yang dipakai serta Pendanaan Kampanye. Posisi NU dianggap penting oleh partai-partai tersebut mengingat NU adalah basis pemilih utama dari partai-partai tersebut. 6. Penelitian dengan Judul "Konflik Internal Partai Politik: Studi Kasus Partai Kebangkitan Bangsa" Kamarudin (Jurnal Jurnal Penelitian Politik | Volume 10 No. 1 Juni 2013) Penelitian ini mencoba mengkaji pertama, konflik internal yang melanda PKB dipicu oleh masalah yang bersifat pragmatis terkait dengan perebutan posisi dalam partai. Faktor pemicu yang bersifat pragmatis itu tidak hanya berlaku ketika kalangan nahdliyin bergabung dengan komponen bangsa yang lain, seperti ditunjukkan oleh studi Deliar Noer (kasus NU keluar dari Masyumi) dan Bahtiar Effendy (kasus NU keluar dari PPP), namun studi ini menunjukkan bahwa faktor pragmatis itu juga berlaku saat konflik di antara sesama fungsionaris partai yang dilahirkan oleh kalangan nahdliyin terjadi. Studi Kang Young Soon yang menyimpulkan bahwa konflik merupakan "salah satu tradisi NU" pada akhirnya perlu ditambah dengan penjelasan bahwa "konflik yang dipicu oleh masalah pragmatisme kekuasaan merupakan salah satu tradisi NU." Memang pemah ada konflik karena faktor ideologi, namun pragmatisme kekuasaan seringkah menjadi motif di balik perseteruan NU dengan pihak lain ataupun dengan sesama kalangan nahdliyin seperti terlihat pada kasus konflik internal PKB. Kedua, terjadi pergeseran nilai dalam hubungan kiai-santri dalam tradisi pesantren yang menganut pola hubungan patron-klien ketika kalangan nahdliyin berkiprah di wilayah politik. Kasus
konflik internal PKB ini menunjukkan bahwa sikap saling percaya yang menjadi unsur pembentuk budaya pesantren bisa berubah karena masalah pragmatisme kekuasaan. 7. Penelitian Oleh Tsaniyatul Azizah, Kuasa Kiai Dalam Pemaknaan Politik Partai Kebangkitan Bangsa Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Hasil dari penelitian tersebut menunjukan bahwa pertama di DIY kiai tetap memiliki kuasa dalam PKB. Ini dikarenakan kultur PKB DIY masih sama dengan NU pada umumnya. Namun, tidak semua kiai memiliki kekuasaan untuk memutuskan/ memberi kebijakan partai. Kedua, Kekuasaan kiai dalam PKB di DIY ini simetris (seimbang) tidak terlihat adanya superordinasi dan subordinasi. Sehingga kekuasaan kiai di PKB ini tidak mutlak. Setiap kebjakan selalu ada kordinasi yang baik antara Dewan Syura dan Dewan Tanfidz. Ketiga, peran kiai dalam PKB DIY ada tiga bentuk. Sebagai aktor, pendukung dan sebagai partisipan. Sebagai aktor, kiai langsung terjun ke dalam garis perjuangan PKB, misalnya dalam kelahiran PKB DIY. Selanjutnya sebagai pendukung maksudnya pada peran ini, kiai mendukung terhadap PKB, namun tidak berada di garis depan dalam memperjuangkan PKB DIY. Selanjutnya yakni sebagai partisipan, adalah kiai memberikan restu terhadap calon tertentu, dan tidak terlibat dalam aksi dukungan, atau menjadi tim sukses. Jadi tidak semua kiai fokus pada PKB DIY, kebanyakan kiai tersebut lebih memilih fokus pada pesantren yang diasuhnya. 8. Penelitian oleh Yeby Ma'asan Mayrudin dan M. Chairil Akbar, Pergulatan Politik Identitas Partai-partai Politik Islam: Studi tentang PAN, PKB dan PKS. Hasil dari penelitian ini adalah berupaya melakukan analisis kritis terhadap visi dan praktik Politik Islam dipegang oleh partai Islam terkemuka di Indonesia, Partai Amanat Nasional (PAN), yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Strategi danMetode yang diterapkan oleh ketiga pihak tersebut tidak selalu didasarkan secara linier dengan gaya Islam. Itu Analisis akan diarahkan untuk menjelaskan tindakan adaptif mereka dan perubahan dalam menanggapi realitas politik dan perkembangan konkret. Politik Islam akan ditempatkan dalam konteks bukan hanya dalam hal identitas dan elemen
ideologis tetapi juga dalam persinggungannya dengan upaya untuk mencapai target kekuasaan politik dan keberhasilan pemilihan umum baik dalam jangka pendek dan jangka panjang. Penulis meyakini bahwa tema Politik Islam sangat menarik setelah dicermati fenomena politik nasional terutama sejak tahun 2017. Penguatan identitas Islam sentimen selama dua tahun terakhir melalui Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI atau GNPF-MUI telah menarik lebih banyak perhatian publik. Mobilisasi politik melawan Kasus penistaan agama oleh Gubernur Jakarta saat itu telah membuka ruang politik yang krusial. Dengan demikian, perjuangan politik identitas di Indonesia menjadi semakin dinamis studi atau penelitian sangat dibutuhkan. Perkembangan partai Islam diIndonesia menjadi derajat tertentu menunjukkan ironi dan paradox. 9. Penelitian oleh Firdaus Ayu Palestina, Kanibalisme Partai Politik Islam Di Kota Surabaya Pada Pemilu 2014, hasil penelitian ini adalah fenomena penurunan suara disetiap pemilu serta penyebab kanibalisme yang terjadiantara partai Islam di Pemilu 2014. Dalam tesis ini digunakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Hasil dariStudi tesis ini diketahui penyebab kemunduran Islam pesta; Perpaduan dan sejarah yang menyertai partai politik.Faktor partai Islam yang kurang berhasil "menggembleng" para militant kader dan kemampuannya. Faktor calon partai yang keluar partai visi dan misi suci membuatnya melakukan kampanye hitam. Sedangkan terkait dengan penyebab fenomena kanibalisme politik disini hasil diperoleh tiga faktor yaitu: umum basis massa denominator tradisionalis yang dimiliki masing- masing partai Islam, Faktor perilaku pemilih didominasi oleh faktor pemilih rasional perbedaan program di setiap daerah pemilihan, dan faktor terakhir tidak jelas siapa yang memiliki prinsip partai Islam. Penelitian-penelitian sebelumnya tentang loyalitas belum ada yang mengkaji secara khusus tentang loyalitas kader NU yang ada di PKB dan PPP di Jawa Barat. Oleh karena itu, dalam disertasi ini peneliti berusaha untuk mengisi wilayah yang belum dijamah oleh peneliti sebelumnya. Disertasi ini merupakan karya pertama yang mengkaji tentang Loyalitas Kader NU yang ada di PKB dan PPP di Jawa Barat.
G. Sistematika Penelitian Penulisan disertasi ini akan disajikan dalam 5 (lima) bab, yakni; (1) Bab satu: Pendahuluan; (2) Bab dua: Kajian Teoritis; (3) Bab tiga: Metode Penelitian; (4) Bab Empat: Pembahasan; dan (5) Bab lima: Kesimpulan dan Saran. Bab Pertama; Pendahuluan. Pada bab ini peneliti akan menjelaskan konteks penelitian hingga sistematika penulisan. Bab ini mendeskripsikan hal- hal yang melatarbelakangi penelitian sehingga diperoleh kejelasan tentang ketertarikan peneliti terhadap fenomena yang melatarbelakangi, rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan dan kegunaan yang diharapkan dari penelitian, kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian, ringkasan metodologi penelitian, hingga sistematika penulisan. Bab Kedua; Landasan Teoritis Penelitian. Pada bab ini peneliti akan menjelaskan berbagai teori yang digunakan sebagai kerangka dan landasan teoritis dalam penelitian, yang mencakup teori-teori utama yang berkembang dalam bidang studi agama (religious studies), teori politik (political theory) dan Teori Tentang Loyalita. Dalam bab ini akan diulas juga kajian tentang analisis kritis (critical analysis) sebagai metode analisis yang akan digunakan dalam mengamati dan menganalisis fenomena yang akan diteliti dalam penelitian. Bab Ketiga; Metodologi Penelitian. Pada bab ini peneliti akan menjelaskan alasan penggunaan pendekatan dan jenis penelitian yang dipilih, metode penelitian yang digunakan, jenis dan sumber data, teknik dan metode pengumpulan data, metode analisa data, termasuk jika diperlukan studi atas preposisi yang dibuat. Bab Keempat; Pembahasan. Pada bab ini penulis akan menjelaskan hasil temuan, analisa, dan interpretasi atas data-data yang sudah dikumpulkan dan diolah pada tahap sebelumnya, terutama untuk menemukan jawaban atas fokus dan rumusan masalah yang sudah ditetapkan, yaitu: (1) Bagaimana kader NU yang ada di PKB dan PPP memahami makna loyalitas ? (2) Bagaimana
Loyalitas Kader NU yang ada di PKB dan PPP di Jawa Barat terhadap ke-NU- an nya? (3) Sejauhmana loyalitas kader NU yang ada di PKB dan PPP dalam mematuhi sosok kiyai dan sosok pimpinan partai dalam kebijakan politik terutama berkaitan dengan pilkada? Semua pertanyaan masalah tersebut akan dianalisis secara kritis untuk mendapatkan jawaban yang sesuai dengan sifat penelitian ini. Bab Kelima; Kesimpulan dan Saran. Pada bab ini peneliti akan menuliskan kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisa, interpretasi, dan bahasan, sesuai dengan rumusan masalah yang sudah ditetapkan. Selain itu, peneliti juga mengemukakan beberapa saran terkait penelitian ini dan bagaimana peluang pengembangan atas topik terkait di masa mendatang.