KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN TANGERANG SELATAN HALAMAN JUDUL KARYA TULIS TUGAS AKHIR TINJAUAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI PELAKU E-COMMERCE UNTUK USAHA FASHION DAN PRODUK KECANTIKAN. Diajukan oleh: Nama Mahasiswa : Putu Arya Wahyu Prebawa NIM 2301190327 Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat Guna Mencapai Gelar Ahli Madya Administrasi Pajak 2022 i
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN TANGERANG SELATAN HALAMAN PERSETUJUAN PERSETUJUAN KARYA TULIS TUGAS AKHIR NAMA : PUTU ARYA WAHYU NOMOR INDUK MAHASISWA PROGRAM STUDI BIDANG STUDI JUDUL KARYA TULIS TUGAS AKHIR PREBAWA : 2301190327 : DIPLOMA III PAJAK : PAJAK PENGHASILAN : TINJAUAN PAJAK PENGHASILAN ORANG E- PRIBADI COMMERCE UNTUK USAHA FASHION PRODUK DAN KECANTIKAN. PELAKU Mengetahui Ketua Program Studi, Menyetujui Dosen Pembimbing, Supriyadi, S.E., M.Si. NIP 19790317 200012 1 001 I Gede Komang Chahya Bayu A, S.E., Ak., M.Si. NIP 19740911 199402 1 001 ii
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN TANGERANG SELATAN PERNYATAAN LULUS PERNYATAAN LULUS DARI TIM PENILAI KARYA TULIS TUGAS AKHIR NAMA : PUTU ARYA WAHYU NOMOR INDUK MAHASISWA PROGRAM STUDI BIDANG STUDI JUDUL KARYA TULIS TUGAS AKHIR PREBAWA : 2301190327 : DIPLOMA III PAJAK : PAJAK PENGHASILAN : TINJAUAN PAJAK PENGHASILAN ORANG E- PRIBADI COMMERCE UNTUK USAHA FASHION PRODUK DAN KECANTIKAN. PELAKU Tangerang Selatan, 4 Juli 2022 1... Dosen Penilai I/Pembimbing I Gede Komang Chahya Bayu A, S.E., Ak., M.Si. NIP19740911 199402 1 001 2... Dosen Penilai II Fadlil Usman, Ak., M.Acc., CA NIP 19621010 198302 1 001 iii
KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, karunia, dan kehendak-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Tingkat Akhir (KTTA) ini, penulis telah banyak menerima dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis ingin berterima kasih kepada: 1. Kedua orang tua dan saudara kandung penulis yang senantiasa memberikan semangat dan doanya. 2. Bapak I Gede Komang Chahya Bayu Anta Kusuma selaku dosen pembimbing dan dosen penilai I yang telah banyak memberi arahan dan masukan positif selama masa penyusunan karya tulis ini, 3. Bapak Fadlil Usman selaku dosen penilai II, 4. Bapak Rachmadi Murwanto, selaku Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN, 5. Seluruh dosen Politeknik Keuangan Negara STAN yang telah berbagi ilmu dan pengalamannya kepada penulis selama tiga tahun perkuliahan, 6. Para narasumber yang telah meluangkan waktu untuk melakukan wawancara demi ketersediaan data dan informasi bagi penulis, 7. Teman-teman Pelagogos selaku tempat melepas kelelahan ketika belajar 8. Teman-teman Perguruan kissy selaku teman belajar dan penyemangat terutama kissy, gusmang, dan bungek, 9. Sinta Elix sebagai orang spesial yang telah memberikan dukungan Emosinal dan semangat. iv
10. Semua pihak yang telah membantu penulis, memberi semangat dan selalu ada untuk bercerita dan berkeluh-kesah yang tidak dapat disebutkan satu per satu; Tanggerang Selatan, 14 Mei 2022 Putu Arya Wahyu Prebawa v
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ... i HALAMAN PERSETUJUAN ... ii PERNYATAAN LULUS ... iii PERNYATAAN KEASLIAN ... iv KATA PENGANTAR ... iv DAFTAR ISI ... vi DAFTAR TABEL ... viii DAFTAR GAMBAR ... x DAFTAR LAMPIRAN ... xi BAB I PENDAHULUAN ... 1 1.1 Latar Belakang ... 1 1.2 Rumusan Masalah ... 4 1.3 Ruang Lingkup ... 5 1.4 Manfaat Penulisan ... 5 1.5 Sistematika Penulisan KTTA ... 7 BAB II LANDASAN TEORI ... 8 2.1 E-commerce ... 8 2.1.1 E-commerce Marketplace ... 9 2.2 Pedagang Eceran ... 9 2.3 Ketentuan Perpajakan ... 10 2.3.1 Pajak Penghasilan... 10 2.3.2 Pajak penghasilan orang pribadi pengusaha e-commerce marketplace11 2.3.3 Kewajiban perpajakan pengusaha e-commerce orang pribadi ... 16 2.4 Kepatuhan Pajak ... 18 2.4.1 Kepatuhan Formal ... 19 2.4.2 Kepatuhan Material ... 20 2.5 Penelitian Terdahulu ... 21 BAB III METODE DAN PEMBAHASAN ... 23 3.1 Metode Pengumpulan Data... 23 3.1.1 Metode Wawancara ... 24 3.2 Gambaran Umum Objek Penelitian ... 26 vi
3.2.1 Online Marketplace ... 26 3.2.2 Penggusaha Bidang Fashion ... 28 3.2.3 Pengusaha Produk Kecantikan Kecantikan ... 29 3.3 Pembahasan Hasil ... 30 3.3.1 Kepatuhan Pajak Penghasilan ... 30 3.3.2 Upaya Petugas ajak dalam meningkatkan penerimaan pajak dari pelaku usaha fashion dan produk kecantikan di marketplace... 67 3.3.3 Kendala yang Dihadapi dalam Penerapan PPh Orang Pribadi Pelaku E- commerce Usaha Fashion dan Produk Kecantikan ... 77 BAB IV SIMPULAN ... 85 DAFTAR PUSTAKA ... 91 SURAT RISET ... 97 DAFTAR RIWAYAT HIDUP ... 137 vii
DAFTAR TABEL Tabel III.1 Data Pelaporan SPT KLU 47912 dan 47725 ... 31 Tabel III.2 Data Pembayaran SPT KLU 47912 dan 47725 ... 32 Tabel III.3 Data Penerbitan SP2DK KLU 47725 yang Teridentifikasi ... 33 Tabel III.4 Data Penerbitan SP2DK KLU 47912 ... 33 Tabel III.5 Pengelompokan Narasumber ... 34 Tabel III.6 Perkiraan Omset Wajib Pajak A sistem Pre-order ... 35 Tabel III.7 Perkiraan Keuntungan Wajib Pajak A ... 35 Tabel III.8 Perkiraan Potensi Wajib Pajak B jika Melakukan Pembukuan ... 37 Tabel III.9 Perkiraan Potensi Wajib Pajak B jika Menggunakan NPPN ... 37 Tabel III.10 Hasil Webscraping Toko Online Wajib Pajak B ... 38 Tabel III.11 Perkiraan Pejualan Berdasarkan Hasil Wawancara WP B... 39 Tabel III.12 Perkiraan Biaya Tahunan Wajib Pajak B ... 41 Tabel III.13 Perkiraan Potensi Wajib Pajak B jika Melakukan Pembukuan ... 42 Tabel III.14 Potensi wajib pajak B jika memilih melakukan NPPN... 42 Tabel III.15 Perkiraan potensi wajib pajak B jika memilih menggunakan PP23 . 43 Tabel III.16 Data Webscraping Wajib Pajak C ... 43 Tabel III.17 Perkiraan Penjualan Wajib Pajak C ... 44 Tabel III.18 Perkiraan Laba Kotor Wajib Pajak C ... 45 Tabel III.19 Perkiraan Keuntungan Bersih Wajib Pajak C ... 46 Tabel III.20 Perkiraan Potensi Wajib Pajak C jika Melakukan Pembukuan ... 47 Tabel III.21 Perkiraan Potensi Wajib Pajak C jika Menggunakan NPPN ... 48 viii
Tabel III.22 Perkiraan Potensi Wajib Pajak C jika Memilih Menggunakan PP23 Tahun 2018 ... 48 Tabel III.23 Hasil Webscraping Penjualan Wajib Pajak D ... 49 Tabel III.24 Perkiraan Keuntungan Wajib Pajak D ... 49 Tabel III.25 Perkiraan Keuntungan Bersih Wajib Pajak D ... 51 Tabel III.26 Perkiraan Potensi Wajib Pajak D jika Melakukan Pembukuan ... 52 Tabel III.27 Perkiraan Potensi Wajib Pajak D jika Memilih Pencatatan ... 53 Tabel III.28 Perkiraan Potensi Wajib Pajak D jika Menggunakan PP23 tahun 2018 ... 53 Tabel III.29 Flowchart Proses bisnis Wajib Pajak C ... 61 Tabel III.30 Proses Bisnis Wajib Pajak D ... 65 ix
DAFTAR GAMBAR Gambar III.1 Proses Bisnis Online Marketplace ... 27 Gambar III.2 Flowchart Proses Bisnis Wajib Pajak A ... 55 Gambar III.3 Flowchart Proses Bisnis Wajib Pajak B ... 58 Gambar III.4 Flowchart Upaya Khusus Kanwil DJP Bali ... 70 Gambar III.5 Proses yang dilakukan KPP Pratama Singaraja ... 74 Gambar III.6 Proses dan Data yang digunakan oleh AR ... 75 x
DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1 Surat Riset... 97 Lampiran 2 Transkrip Wawancara ... 99 xi
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Transaksi online merupakan sebuah terobosan baru dalam transaksi perekonomian, penjualan secara online merubah bagaimana perilaku masyarakat kita dalam bertransaksi barang atau keperluan sehari-hari. Masyarakat kini dapat dengan mudah membeli atau berjualan secara online melalui marketplace online seperti Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Perkembangan transaksi online terus berkembang terutama pada masa pandemi yang memaksa akselerasi perkembangan dunia digital. Perkembangan transaksi ini dapat kita lihat dari data Bank Indonesia yang telah diolah oleh lokadata (2021) yang menyatakan bahwa kenaikan transaksi e-commerce pada tahun 2020 tumbuh 23,11% yoy dari 205,5 triliun pada tahun 2019 menjadi 253 triliun pada tahun 2020, transaksi ini pada tahun 2020 masih didominasi oleh Shopee Indonesia dengan pangsa pasar sebesar 37% lalu diikuti oleh Tokopedia dengan pangsa pasar sebesar 35% (Momentum Works, 2021). Transaksi online yang terjadi di e-commerce saat ini didominasi oleh para anak muda yang berusia antara 18-35 tahun dengan kontribusi sebesar 85% dari total transaksi e-commerce, dimana produk fashion dan kecantikan merupakan pilihan utama mereka dengan presentasi mencapai 30% dan 16% dari jumlah 1
transaksi e-commerce (Muazam, 2020). Di daerah Bali, dengan mengambil data melalui Shopee menggunakan metode web scraping, penulis menemukan bahwa dari kategori fashion dan kecantikan terdapat 1.244 jumlah toko star seller dan star seller+. Label star seller tersebut menandakan bahwa setidaknya omzet toko mereka telah mencapai 50 juta rupiah perbulannya. Jumlah toko-toko tersebut terus berkembang di seluruh Indonesia. Presiden Bukalapak Teddy Oetomo pada artikel katadata.co.id (2020) menyatakan bahwa dalam 7 bulan pertama tahun 2020 jumlah mitra Bukalapak meningkat sebanyak 3 juta mitra. Sejalan dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan juga mengatakan bahwa jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah bergabung ke e-commerce meningkat sebesar 6,5 juta sejak Mei 2020 - Juni 2021 (CNN Indonesia, 2021). Perkembangan transaksi marketplace tersebut tentunya memberikan peluang baru bagi perpajakan di Indonesia. Bermunculannya usaha-usaha tersebut menciptakan objek pajak penghasilan berupa tambahan kemampuan ekonomi dari penghasilan penjualan di marketplace. Pajak Penghasilan dari Penjualan produk melalui e-commerce dikenakan Pajak penghasilan (PPh) yang tidak berbeda dengan transaksi konvensional, hal ini sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No 62 Tahun 2013. Oleh karena itu para penjual produk yang bertransaksi di marketplace memiliki kewajiban pajak yang sama dengan usaha perdagangan secara konvensional. Contohnya kewajiban mendaftarkan NPWP, melaporkan pajak, membayar pajak, dan kewajiban lain sesuai ketentuan Perpajakan. 2
Saat ini potensi pajak transaksi online marketplace, masih memiliki beberapa gap atau kekurangan dan tingkat kepatuhan yang rendah. Survei Kementrian Keuangan pada tahun 2014 menemukan bahwa 380 Wajib Pajak dari 1000 sampel pelaku e-commerce belum memiliki NPWP (Direktur Jenderal Pajak, 2014). Penelitian lain milik Nurgraheni (2016) juga menemukan bahwa dari 112 responden yang ia teliti terdapat 66,96% responden yang tidak memiliki NPWP, Faisol & Rofiqi (2020) mengamati bahwa ketidaktahuan informasi perpajakan karena kurangnya sosialisasi merupakan salah satu penyebab ketidakpatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Terlebih lagi, Perbedaan karakteristik antara usaha konvensional dan usaha online marketplace memerlukan metode pengungkapan penghasilan yang berbeda, dimana subjek dan objek pada transaksi jual beli online bersifat ambigu dan tidak transparan sehingga tidak mudah untuk ditelusuri bentuk transaksinya (Rosalinawati & Syaiful, 2018). Selain itu, kegiatan usaha online sulit untuk dilacak lokasinya dan sulit untuk terdeteksi sehingga tidak diketahui pemenuhan kewajiban pajaknya, Menurut Direktur Humas DJP banyak pengusaha online atau e-commerce yang tidak patuh membayar pajak baik PPh maupun PPN (Ariyanti, 2017). Hal ini terutama terjadi pada wajib pajak orang pribadi, karena tidak memiliki urgensi untuk memiliki NPWP ketika mereka melakukan usaha atas nama pribadi, lain halnya dengan badan dimana pendirian badan memerlukan syarat NPWP untuk pendiriannya. Selain itu, walaupun peraturan mengenai pemajakan e- commerce telah tersedia peraturan tersebut memiliki kekuatan hukum lemah yang hanya bersifat penegasan dan belum secara spesifik mengatur terkait pemajakan penghasilan penjualan marketplace (Rosalinawati & Syaiful, 2018). Kondisi ini 3
mengakibatkan pengenaan pajak e-commerce seharusnya berpedoman pada Undang-undang Pajak Penghasilan. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis dalam hal ini tertarik untuk mendalami lebih lanjut mengenai bagaimana pelaksanaan pemajakan e-commerce bagi Orang Pribadi Usaha di bidang Fashion dan Kecantikan yang terjadi di masyarakat secara langsung, Maka dari itu penulis mengangkat judul "Tinjauan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pelaku e-commerce untuk usaha fashion dan produk kecantikan". 1.2 Rumusan Masalah 1. Bagaimana kepatuhan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi pelaku e-commerce usaha fashion dan produk kecantikan yang bertransaksi di marketplace ? 2. Bagaimana proses bisnis Wajib Pajak orang pribadi pelaku e-commerce usaha fashion dan produk kecantikan yang bertransaksi di marketplace ? 3. Bagaimana upaya KPP Pratama Sing araja dan Kanwil DJP Bali dalam meningkatkan penerimaan pajak dari pelaku usaha fashion dan produk kecantikan di marketplace ? 4. Bagaimana kendala yang dihadapi wajib pajak dan petugas pajak dalam penerapan PPh orang pribadi pelaku e-commerce usaha fashion dan produk kecantikan? 4
1.3 Ruang Lingkup Pada penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup pokok pembahasan penelitian kepada pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha fashion dan produk kecantikan serta berjualan online pada marketplace. Penulis juga akan melakukan pendalaman mengenai proses bisnis beberapa subjek penelitian sehingga didapatkan gambaran lebih lengkap terkait pemenuhan kewajiban perpajakan serta potensi pajak lainnya. Pengambilan subjek dan objek penelitian akan dilakukan di Kota Singaraja Kabupaten Buleleng yang terletak di Provinsi Bali. Pemilihan subjek penelitian berupa wajib pajak orang pribadi dilakukan karena wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha online memiliki jumlah yang banyak. Pemilihan usaha fashion dan kecantikan dilakukan karena produk fashion dan kecantikan merupakan pilihan utama dalam transaksi e-commerce (Muazam, 2020) Pengumpulan data terkait upaya DJP dalam memajaki pelaku usaha e- commerce akan difokuskan kepada upaya yang telah dilakukan KPP Pratama Singaraja dan Kanwil DJP Bali. Hal ini sejalan dengan lokasi dari wajib pajak orang pribadi yang akan menjadi objek penelitian oleh penulis. Sehingga nantinya penulis dapat melakukan tinjauan terkait kondisi yang terjadi baik dari sisi petugas pajak dan juga dari sisi wajib pajak. 1.4 Manfaat Penulisan Penulis berharap hasil dari tugas akhir ini dapat memberikan manfaat dalam hal praktis maupun akademik. 5
1. Manfaat Akademik Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan akademis dalam ilmu pengetahuan terutama di bidang perpajakan terkait penerapan peraturan perpajakan kepada masyarakat secara langsung. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menjadi landasan bagi penelitian terkait perpajakan di bidang e-commerce. 2. Manfaat Praktis a. Bagi Pemerintah Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang potensi pajak wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha dagang secara online pada marketplace. Penulisan ini dapat diharapkan dapat memberikan masukan terkait metode apa saja yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengungkapkan dan memaksimalkan potensi pajak tersebut. b. Bagi masyarakat dengan membaca hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait tantangan yang dihadapi pemerintah ketika ingin memajaki para pelaku usaha yang bergerak melalui e-commerce. Tulisan ini juga diharapkan dapat memberikan informasi tentang sejauh mana penerapan pajak terhadap para pelaku usaha e-commerce di wilayah KPP Pratama Singaraja saat ini. 6
1.5 Sistematika Penulisan KTTA BAB I PENDAHULUAN Bab ini membahas mengenai latar belakang dilakukannya penelitian, ruang lingkup dan batasan penelitian, masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan tugas akhir. BAB II LANDASAN TEORI Bab ini akan menyajikan penjelasan-penjelasan konsep dan definisi, batasan penelitian, gambaran umum terkait Pajak Penghasilan Orang Pribadi serta bisnis e- commerce dan penelitian terdahulu yang telah dilakukan. BAB III METODE DAN PEMBAHASAN Bab ini membahas mengenai gambaran umum subjek hingga objek penelitian, jenis penelitian yang akan dilakukan, metode pengumpulan dan analisis data, sumber data yang nantinya akan diperoleh dan hasil analisis atas hasil yang telah didapatkan. BAB IV SIMPULAN Bab ini berisi mengenai simpulan atas hasil analisis, serta ringkasan pembahasan dari penelitian yang sudah dilakukan. Dalam bab ini berisi mengenai pernyataan singkat sebagai simpulan atas rumusan masalah yang telah ditentukan, serta disampaikan pula saran dari penelitian yang telah dilakukan. 7
BAB II LANDASAN TEORI 2.1 E-commerce Definisi e-commerce disampaikan oleh Suyanto (2003) menyatakan e- commerce sendiri diartikan sebagai proses jual beli barang atau jasa pada World Wide Web. Definisi ini mengartikan bisnis e-commerce secara sempit yaitu hanya sebatas transaksi pada World Wide Web atau WWW. Di lain sisi, jika ditinjau melalui frasa e-commerce maka e-commerce memiliki arti luas yaitu perdagangan yang memanfaatkan elektronik (Prasetio, et al., 2021). Pernyataan ini didukung oleh Gupta (2014) yang mengatakan transaksi e-commerce dapat diartikan secara luas sebagai berbagai bentuk transaksi bisnis yang para pelakunya saling berinteraksi melalui internet dan bukan secara fisik. Pengertian e-commerce yang luas menyebabkan banyak jenis perdagangan elektronik yang dapat diklasifikasikan ke dalam frasa e-commerce. Pengertian e-commerce semakin berkembang mulai dari hanya sebatas transaksi pada World Wide Web hingga saat ini pengertian telah meluas kepada transaksi melalui internet yang berarti banyak platform transaksi melalui internet yang dapat masuk ke dalam pengertian e-commerce. 8
2.1.1 E-commerce Marketplace E-commerce marketplace merupakan salah satu klasifikasi jenis usaha e- commerce yang diatur melalui Surat Edaran Direktur Jenderal SE-06/PJ/2015, dalam surat edaran tersebut e-commerce marketplace atau yang disebut online marketplace diartikan sebagai model bisnis yang menyediakan toko secara virtual bagi para pengusaha yang ingin menjual barangnya di platform penyedia toko virtual. Contoh dari online marketplace meliputi Shoope, Tokopedia, dan Bli-bli. Ruang yang disediakan oleh penyedia jasa berbentuk situs atau halaman nantinya akan digunakan oleh para penjual. Karakter utama model ini adalah pembayaran barang tidak dilakukan langsung kepada penjual tetapi terlebih dahulu melalui penyelenggara jasa online marketplace (Sakti, 2014). Penyelenggara online marketplace akan memajang konten terkait barang/jasa para penjual, konten tersebut nantinya akan dapat dilihat oleh para calon pembeli sehingga para calon pembeli dapat dengan bebas memilih produk atau jasa yang ingin dia gunakan. Beberapa e-commerce menerapkan admin fee terkait transaksi dalam marketplace, kebijakan mengenai admin fee bervariasi disetiap platform marketplace, baik terkait tarif dan waktu admin fee tersebut akan dikenakan. 2.2 Pedagang Eceran Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-55/PJ/2020 pedagang eceran merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir, tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak, atau lelang, melalui tempat penjualan dapat berupa media internet atau toko secara langsung, serta pada umumnya pembayaran dilakukan secara tunai 9
langsung baik itu uang tunai, debit card, kredit card, atau uang elektronik. Pedagang eceran memperoleh barang dari produsen lalu menyalurkannya kepada konsumen akhir (Sarwoko, 2008). Pedagang eceran dapat dibagi menjadi 3 jenis yaitu Pengencer toko, Penjualan eceran tanpa toko, dan Organisasi Eceran (Kotler, 1997). Toko khusus (specialty stores), toko serba ada (deparment stores), dan pasar swalayan (supermarkets) merupakan contoh dari pengencer toko. Sedangakan Penjualan Online, penjualan langsung (direct selling), dan penjualan melalui telepon merupakan contoh penjualan eceran tanpa toko. Beberapa toko seperti jaringan toko korporat (corporate chain stores), jaringan sukarela (voluntary chain), dan koperasi pengecer (retailer cooperative) masuk kedalam jenis organiasi eceran. 2.3 Ketentuan Perpajakan 2.3.1 Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu pajak yang menjadi wewenang Pemerintahan Pusat. Pajak Penghasilan menurut asqolani (2020) dapat dikatakan sebagai pajak negara karena sifatnya diadministrasikan sebagai penerimaan APBN terlebih lagi pengelolaannya dilakukan di pemerintah pusat dan bukan di pemerintah daerah. Berdasarkan self assessment Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak akan timbul ketika syarat objektif dan subjektif pajak penghasilan terpenuhi. Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan (UU PPh). objek pajak penghasilan adalah penambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh Wajib Pajak yang dapat digunakan untuk konsumsi atau 10
menambah kekayaan wajib pajak baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, dalam Frasa dengan nama dan dalam bentuk apapun menandakan bahwa objek pajak penghasilan bersifat luas dan tidak terikat kepada penghasilan tertentu, tidak mempertimbangkan cara bagaimana penghasilan itu didapatkan, bagaimana bentuk penghasilannya, serta tidak mepedulikan darimana penghasilan tersebut diperoleh. Ketika Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) telah menerima penghasilan maka syarat objektif UU PPh telah terpenuhi. Berdasarkan subjeknya, terdapat 4 (empat) subjek pajak dalam pasal 2 ayat (1) UU PPh yaitu orang pribadi, warisan belum terbagi, badan, dan bentuk usaha tetap (BUT). Tetapi, pajak penghasilan di Indonesia secara sederhana sebenarnya dapat dibagi menjadi 2 jenis yaitu PPh Badan dan PPh Orang Pribadi (PPh OP) dimana warisan belum terbagi dipersamakan perlakuannya dengan Orang pribadi dan BUT perlakuannya dipersamakan dengan subyek pajak Badan. Bagi WPOP syarat subjektif ini akan terpenuhi ketika orang pribadi tersebut dilahirkan, orang pribadi berada, atau orang pribadi berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia yang diatur dalam Pasal 2A ayat (1) UU PPh. 2.3.2 Pajak penghasilan orang pribadi pengusaha e-commerce marketplace Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 Pemerintah indonesia melakukan penegasan terkait pajak penghasilan e-comemerce, surat edaran ini menegaskan bahwa Undang-undang Pajak Penghasilan serta Undang- undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan belaku sama bagi mereka yang melakukan usaha melalui e-commerce marketplace pada peraturan ini pemerintah 11
menyatakan bahwa perbedaan hanya terletak pada tempat dan cara penjualannya sehingga objek penghasilan yang dikenakan tetap sama, pernyataan tersebut dijelaskan dalam bagian Umum SE-62/PJ/2013. Dimana total penjualan melalui online dan offline akan digabungkan untuk menghitung pajak penghasilan mereka. Hal ini menandakan bahwa palaku usaha orang pribadi dapat dikenakan beberapa cara penghitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) secara umum untuk penghasilannya. Berikut merupakan cara penghitungan PPH OP yang melakukan kegiatan usaha melalui e-commerce. 2.3.2.1 Tarif Umum Pasal 17 Tarif pasal 17 merupakan tarif yang dikenakan atas Penghasilan Neto pengusaha, terdapat 2 (dua) cara dalam penghitungan penghasilan neto yaitu pembukuan dan pencatatan. Pasal 28 UU PPh mewajibkan WPOP Pengusaha untuk melakukan pembukuan, tetapi pengecualian pada pasal 28 ayat (2) meberikan peluang persyaratan kapan kewajiban pembukuan wajib dilakukan. Persyaratan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keungan Nomor 54/PMK.03/2021 yang mengatur bahwa kewajiban pembukuan dimulai ketika peredaran bruto yang berasal dari usaha dan/atau pekerjaan bebas melebihi 4,8 miliar baik untuk penghasilan yang merupakan PPh bersifat final maupun Bukan Objek Pajak. Hal ini menandakan bahwa para WPOP pengusaha yang memiliki peredaran usaha dibawah 4,8 miliar dapat memilih menggunakan pembukuan maupun pencatatan. 1. Pembukuan WPOP kegiatan usaha menyelenggarakan pembukuan, maka pengusaha menghitung Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan pengasilan sesuai pencatatan 12
laba neto dalam satu periode pada buku besar sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Selanjutnya, laba akuntansi terlebih dahulu harus disesuaikan secara fiskal berdasarkan ketentuan perpajakan sesuai dengan pasal 6 dan pasal 9 Undang-undang pajak penghasilan. 2. Pencatatan Pengusaha dapat memilih melakukan pencatatan untuk menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) yang merupakan persetasi perkiraaan penghasilan usaha sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 17 /PJ/2015. Metode ini ditujukan bagi pengusaha yang belum dapat menyelenggarakan pembukuan dalam melakukan usahanya. Pengusaha dapat memilih menggunakan pencatatan sehingga pengusaha hanya perlu melakukan pencatatan sederhana tanpa perlu melakukan pembukuan lengkap berupa laporan keuangan. Apabila WPOP pengusaha fashion dan produk kecantikan di marketplace memilih untuk menggunakan pencatatan maka pengusaha tersebut dapat termasuk dalam beberapa klasifikasi perdangan sebagai berikut. 13
14 Table II.1 Klasifikasi Usaha Fashion dan Kecantikan Kode Jenis Usaha 47912 Perdagangan Eceran Melalui tekstil, Media untuk komoditi pakaian, dan barang keperluan pribadi 10 Ibukota Provinsi 30% Ibukota Provinsi Lainnya 25% Daerah Lainnya 20% 14111 Industri Pakaian Jadi (konveksi) 13,5% 13% 12,5% dari Tekstil 14112 Industri Pakaian jadi (konveksi) 17,5% 16,5% 16% dari Kulit 32112 Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia untuk Keperluan Pribadi 12,5% 11,5% 10% Sumber: Lampiran I PER- 17 /PJ/2015 Penentuan KLU masih mengikuti pembagian KLU yang digunakan oleh wajib pajak sesuai proses bisnis yang dilakukannya. Penghasilan Neto fiskal yang telah dihitung akan dikenakan tarif pasal 17 UU PPh. Tarif ini merupakan tarif pajak progresif dengan lapisan penghasilan sebagai berikut : Table II.2 Lapisan Tarif Pajak Tahun Pajak 2010-2021 Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak s.d Rp50.000.000,00 5% di atas Rp50.000.000,00 s.d Rp250.000.000,00 15% di atas Rp 250.000.000,00 s.d Rp500.000.000,00 25% di atas Rp500.000.000,00 30% Sumber: Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan Tarif pajak ini merupakan tarif pajak yang berlaku untuk tahun pajak 2010-2021 dan mulai tahun pajak 2022 berdasarkan Undang-undang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 tahun 2021 lapisan tarif tersebut akan berubah menjadi : Table II.3 Lapisan Tarif Pajak Tahun Pajak 2022 Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak s.d Rp60.000.000,00 5% di atas Rp60.000.000,00 s.d Rp250.000.000,00 15% di atas Rp250.000.000,00 s.d Rp500.000.000,00 25% di atas Rp500.000.000,00 s.d Rp5.000.000.000,00 30% di atas Rp5.000.000.000,00 35% Sumber: Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan Lapisan tarif akan disesuaikan dengan tahun pajak saat penghasilan tersebut didapatkan. Sehingga menyebabkan, penghitungan potensi pajak bagi tahun pajak 2022 akan menggunakan tarif lapisan pajak terbaru sesuai dengan UU HPP 2.3.2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 Penggunaan tarif bersifat opsional, wajib pajak dapat menggunakan ketentuan ini atau memilih tarif normal pasal 17. Tarif pajak penghasilan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang selanjutnya disebut tarif PP23 Merupakan tarif pajak yang bersifat Final dan hanya dapat digunakan oleh wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. Kriteria wajib pajak yang dapat menggunakan tarif tersebut adalah wajib pajak orang pribadi atau badan, tidak termasuk BUT yang peredaran brutonya tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 dalam satu tahun pajak. Penghasilan bruto merupakan panghasilan yang berasal dari penghasilan usaha baik itu secara offline maupun online. Wajib pajak yang memilih menggunakan 15
16 ketentuan ini dikenakan tarif sebesar 0,5% dari peredaran bruto mereka dalam satu tahun. Dalam UU HPP diatur lebih lanjut mengenai batasan penghasilan WPOP dapat dikenakan pajak PP23, dalam pasal 7 ayat (2a) UU HPP diatur WPOP Pengusaha tidak akan dikenakan pajak penghasilan atas bagian peredaran bruto hingga Rp500.000.000,00 yang berarti para WPOP yang memiliki bruto dibawah Rp500.000.000,00 tidak memiliki kewajiban untuk mebayar pajak. frasa "bagian peredaran bruto hingga Rp500.000.000,00" memiliki artian bahwa jika peredaran bruto melebihi Rp500.000.000,00 rupiah maka penghasilan kena pajak akan dihitung setelah dikurangkan dengan Rp500.000.000,00 sebagai contoh jika pengusaha memiliki omset Rp100.000.000,00 perbulan atau Rp1.200.000.000,00 per tahun maka PPh Final PP23 akan dikenakan terhadap bagian omset sebesar 700 juta rupiah (Wildan, 2022). 2.3.3 Kewajiban perpajakan pengusaha e-commerce orang pribadi Ketika para pelaku usaha marketplace telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, maka wajib pajak pengusaha e-commerce memiliki kewajiban pajak yang sama dengan mereka yang melakukan usaha secara offline yaitu kewajiban self-assesment. Menurut Suharsono (2015) rangkaian self-assesment dapat disingkat menjadi 6M+1 yaitu mendaftar, menghitung, memperhitungkan/mengkreditkan, memungut/memotong, membayar/menyetor/melunasi, menyampaikan, menghapus/mencabut. Rangkaian kewajiban self-assesment tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Kewajiban mendaftar diri, WPOP Pengusaha wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP sejak usaha dimulai atau berjalan dan paling
lambat dilakukan satu bulan setelah usaha dimulai. Pendaftaran dilakukan pada kantor Direktorat Jenderal yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan atau tempat tinggal wajib pajak. 2. Kedua, menghitung, WPOP Pengusaha wajib menghitung penjualan, pengasilan, pembelian dan biaya mereka selama satu tahun pajak sehingga dapat menghitung besarnya pajak yang terutang. 3. Ketiga, memperhitungkan, yang berarti WPOP harus memperhitungkan kredit pajak yang dipatkan selama satu tahun terhadap pajak penghasilan yang telah dihitung perlu diingat bahwa kredit pajak tidak dapat dikreditkan terhadap PPh final seperti PP23 Tahun 2018. 4. Keempat, memungut dan memotong, WPOP yang melakukan udaha di e-commerce marketplace memiliki kewajiban untuk memotong pajak penghasilan PPh Pasal 21 para pekerjanya dan juga memotong pajak penghasilan PPh Pasal 23 atas jasa jika telah dilakukan penunjukan oleh KPP setempat, dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE- 06/PJ/2015 diatur lebih lanjut bahwa WPOP yang ditunjuk wajib memotong PPh Pasal 21/23/26 atas imbalan sehubungan dengan jasa penyediaan tempat atau waktu dan jasa perantara seperti fee transaksi yang dilakukan oleh e-commerce marketplace. 5. Kelima, Membayar, WPOP wajib membayar pajak yang telah dihitung dengan batas waktu sebelum penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan bagi yang memilih menggunakan penghitungan pasal 17 dengan pembayaran disetiap tahunnya dan tanggal 10 bulan berikutnya 17
bagi yang menggunakan penghitungan PP23 tahun 2018 dengan pembayaran setiap bulannya. 6. Keenam, menyampaikan, WPOP wajib menyampaikan SPT tahunan dengan batas penyampaian adalah 31 maret setelah tahun pajak baik bagi WP yang menggunakan Pasal 17 ataupun PP23 tahun 2018. 7. Ketujuh, menghapus, WPOP memiliki kewajiban untuk menghapus NPWP atau menonaktifkan NPWP yang dimilikinya ketika kegiatan usaha telah berhenti dilakukan. Kegiatan self-assesment tersebut merupakan kewajiban yang seharusnya dijalankan oleh setiap wajib pajak dan menjadi tanggung jawab bagi para wajib pajak sebagai warga negara, 2.4 Kepatuhan Pajak Menurut Nugrahanto & asqolani, (2020) kepatuhan pajak didefinisikan sebagai tindakan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di suatu negara. Sementara itu, definisi lain diungkapkan oleh Sulistiyono (2012, dikutip dalam Maheswari, 2021) mengatakan kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan wajib pajak yang rela melakukan perbuatan secara sadar dan tanpa paksaan sehingga perilakunya sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan kedua definisi tersebut kepatuhan pajak disimpulkan sebagai tindakan Wajib Pajak yang secara sadar dan tanpa paksaan memenuh kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku. Kepatuhan pajak menurut Rahayu, (2010) dibagi menjadi dua jenis kepatuhan, yaitu kepatuhan Formal dan kepatuhan Material. 18
2.4.1 Kepatuhan Formal Secara sederhana Kepatuhan formal merupakan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban formalnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Meliputi kelengkapan serta ketepatan waktu dalam pelaksanaan ketentuan formal (Sukada, 2020). Ketentuan formal mengatur mengenai pedoman penyelenggaraan peraturan perpajakan, hak serta kewajiban, hak pejabat, jatuh tempo, serta aturan lainnya, salah satu contoh ketentuan perpajakan formal adalah Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Mardiasmo, 2016). Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur 4 kewajiban wajib pajak yaitu pendaftaran, pembukuan atau pencatatan, pembayaran atau penyetoran, pelaporan. Sedangkan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 memuat kriteria wajib pajak patuh, yang meliputi pelaporan SPT tepat waktu, tidak memiliki tunggakan atas segala jenis pajak, laporan keuangan memperoleh pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam kurun waktu 3 tahun berturut-turut, dan juga tidak pernah dipidana tindak pidana perpajakan. Berdasarkan berbagai hal tersebut, maka diperoleh beberapa indikator kepatuhan pajak formal wajib pajak orang pribadi yang akan digunakan antara lain: 1. Kepatuan mendaftarkan diri, 2. Pelaksanaan pencatatan atau pembukuan, 3. Pelaporan SPT secara tepat waktu, 4. Pembayaran dan penyetoran tepat waktu. 19
Indikator tersebut akan digunakan untuk tinjauan mengenai kepatuhan formal wajib pajak, pemenuhan seluruh indikator menandakan wajib pajak telah patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara formal. 2.4.2 Kepatuhan Material Kepatuhan material merupakan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban materilnya secara substantif atau secara hakikatnya memenuhi ketentuan material dalam undang-undang perpajakan. Ketentuan pajak materil, mengatur mengenai objek dan subjek pajak, tingkatan biaya pajak, tarif pajak, saat terutang dan terhapusnya hutang pajak dan aturan lainnya, salah satu contoh ketentuan perpajakan materil adalah Undang-undang Pajak Penghasilan (Mardiasmo,2016). Beberapa indikasi mengenai kepatuhan material diidentifikasi oleh Widodo (2010) yang meliputi pengisian SPT dengan jujur, pengisian SPT dengan benar, jelas dan lengkap, Kebenaran mengenali jumlah pajak yang harus dibayar dengan perhitungan sebenarnya, dan besar/kecilnya tunggakan pajak. Pengisian SPT dengan benar memerlukan pemahaman mengenai peraturan perpajakan, penelitian oleh Antariksa (2020) dan Indrawan & Binekas (2018) menemukan bahwa Pemahaman peraturan perpajakan sangat berpengaruh kepada kepatuhan wajib pajak. Pernyataan tersebut didukung oleh As'ari (2018) bahwa pemahaman peraturan serta sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu, pemenuhan kepatuhan materil menggunakan indikator kebenaran pengisian SPT serta pemahaman mengenali ketentuan perpajakan. 20
2.5 Penelitian Terdahulu Sehubungan dengan perpajakan e-commerce, berbagai penelitian telah meneliti faktor-faktor tertentu yang berkaitan dengan kepatuhan pajak. Penelitian oleh Antariksa (2020) dan Indrawan & Binekas (2018) menemukan bahwa Pemahaman peraturan perpajakan sangat berpengaruh kepada kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian lain dengan topik serupa dilakukan kepada para mahasiswa ditemukan tingkat pemahaman perpajakan oleh mahasiswa masih sangat minim, kewajiban tersebut meliputi pendaftaran NPWP dan pelaporan SPT (Adriyanti, 2020). Dikalangan usahawan Novaldi (2018) menemukan 50% responden dengan jumlah 30 wajib pajak pelaku usaha e-comerce di Kota Malang tidak memenuhi kategori wajib pajak patuh menurut Peraturan Menteri Keungan (PMK) 192 tahun 2007. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2020) terhadap pelaku usaha e-commerce online shop di Surabaya menemukan bahwa sebenarnya secara umum pemilik telah mengetahui apa itu pajak e-commerce walaupun tidak secara mendetail, tetapi perlu diingat bahwa penelitian ini juga menemukan banyak pengusaha e-commerse yang belum mengetahui aspek-aspek perpajakan. Penelitian-penelitian tersebut memiliki kesamaan yaitu objek penelitian dilakukan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan subjek pajak yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penelitian-penelitian yang saling berkaitan tersebut digunakan sebagai refrensi yang akan menambah pemahaman dalam meneliti hambatan-hambatan yang dialami oleh para Pengusaha WPOP yang melakukan usaha melalui marketplace e-commerce. Penelitian yang dilakukan oleh Rosalinawati & Syaiful (2018) yang meneliti terkait Pajak Penghasilan atas Transaksi E-commerce di Kabupaten Gresik dengan 21
Tiga narasumber yang berbeda yaitu dari Pelaku E-commerce, Praktisi Konsultan Kantor Pajak Gersik Utara, dan Akademis perpajakan E-commerce. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai pendapat wajib pajak dan kedala serta tantangan dalam pemungutan pajak atas transaksi e-commerce. Penelitian Sinaga (2021) memberikan gambaran mengenai bagaimana proses bisnis dan faktor yang mempengaruhi pendapatan pengusaha pakaian yang berjualan secara online, penelitian dilakukan terhadap 4 (lima) narasumber yang bergerak di bidang usaha pakaian dengan jenis pakaian yang berbeda-beda. Berdasarkan kedua penelitian tersebut upaya Petugas Pajak dan hambatan yang dihadapi petugas pajak di lapangan belum dibahas secara lanjut sehingga terdapat perbedaan denggan penelitian ini, penelitian-penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai bagaimana pembahasan nantinya akan dilakukan. 22
BAB III METODE DAN PEMBAHASAN 3.1 Metode Pengumpulan Data Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif dalam desain penelitian (Saunders et al., 2019). Metode ini digunakan untuk memberikan pandangan yang lebih baik untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian ini akan menggunakan Sumber data primer dan sekunder. Data primer akan diperoleh melalui penelitian lapangan. Sedangkan data sekunder akan diperoleh melalui studi literatur serta data dari DJP. Metode penelitian lapangan akan terdiri dari metode wawancara dan observasi. Metode wawancara akan dilakukan terhadap dua pihak yaitu dari pihak pegawai pajak dan juga pihak pengusaha online bidang fashion dan produk kecantikan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang jelas melalui kedua sisi tentang bagaimana kesulitan yang dihadapi dalam penerapan PPh OP pengusaha e-commerce marketplace dan apa penyebab kesulitan tersebut terjadi. 23
Wawancara kepada pengusaha juga akan dilakukan untuk memahami proses bisnis pengusaha sehingga dapat melihat potensi penghasilan dan meninjau kepatuhan pajak formal dan material para pengusaha berdasarkan potensi tersebut. Wawancara kepada pegawai pajak akan dilakukan di dua tingkatan instansi yaitu Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Provinsi Bali dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) Singaraja, hal ini dilakukan untuk melihat upaya penggalian potensi yang lebih jelas mulai dari tingkatan Kanwil DJP Bali hingga pelaksanaannya di KPP Pratama Singaraja serta melihat apakah terdapat upaya khusus yang dilakukan di tingkatan tersebut dalam meningkatkan penerimaan pajak dari pelaku usaha fashion dan produk kecantikan di marketplace. Metode Observasi dilakukan dengan mengamati dan memantau toko online masing-masing narasumber pengusaha untuk mendapatkan gambaran mengenai produk dan jumlah penjualan. Informasi-informasi terkait upaya dan hambatan akan disempurnakan dengan metode studi literatur dengan membaca peraturan mengenai tugas dan fungsi Kanwil dan KPP, berita mengenai upaya lain yang telah dilakukan oleh KPP dan Kanwil, serta menambah refrensi mengenai proses bisnis dan kepatuan Wajib Pajak. 3.1.1 Metode Wawancara Wawancara akan dilakukan secara semi-terstruktur, wawancara semi- terstruktur dilakukan dengan menyiapkan tema dan pertanyaan yang akan dibahas di dalam wawancara dimana pertanyaan dapat disesuaikan di setiap wawancara yang dilakukan (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2019) 24
Narasumber dari pihak pegawai pajak yaitu dari Kepala Seksi Data dan Potensi Kanwil DJP Bali, Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data KPP Pratama Singaraja, dan Account Representative KPP Pratama Singaraja. Pemilihan Narasumber diakukan dengan memperhatikan tugas dan fungsi masing-masing jabatan tersebut sesuai dengan PMK Nomor 62/PMK.01/2009, dimana kedua jabatan tersebut bertanggung jawab untuk melakukan pencarian, pengumpulan, dan pengolahan data terkait potensi pajak dan ekstensifikasi. Para narasumber dari Kanwil DJP Bali dan juga KPP Pratama Singaraja akan memberikan gambaran mengenai kesulitan yang mereka alami dan juga upaya yang telah mereka lakukan terutama dalam penggalian potensi WPOP e-commerce bidang fashion dan kecantikan Narasumber dari pihak Pengusaha e-commerce bidang fashion dan kecantikan akan terdiri dari 4 orang narasumber yaitu : 1. Nyonya A, bergerak dalam bidang fashion wanita dan berjualan melalui Shopee dengan status star seller, berdomisili di Singaraja dan berstatus sebagai mahasiswa. 2. Nyonya B, bergerak dalam bidang fashion wanita dan berjualan melalui Tokopedia dan Shopee dengan status star seller pada Shopee, saat ini berkuliah dan tinggal di Denpasar dengan alamat KTP Singaraja dan berstatus sebagai mahasiswa. 3. Nyonya C, bergerak di bidang produk kecantikan dan berjualan melalui Shopee dan Instagram dan berstatus sebagai mahasiswa. 25
4. Tuan A, bergerak di bidang aksesorin pria dan berjualan melalui Instagram dan Shopee dan berstatus sebagai mahasiswa. Narasumber dipilih agar peneliti dapat melihat gambaran lebih luas dari kedua sisi yaitu pemungut pajak dan pembayar pajak. Wawancara dilakukan untuk mengetahui kepatuhan pajak beberapa wajib pajak. 3.2 Gambaran Umum Objek Penelitian Gambaran umum menjelaskan mengenai cara online marketplace berkerja, serta menjelaskan ruang linkup objek penelitan dan proses bisnis pengusaha enceran di bidang fashion dan kecantikan. 3.2.1 Online Marketplace Dalam bisnis e-commerce marketplace terdapat 3 pihak yang terkait yaitu merchant atau penjual, penyelenggara online marketplace, dan pembeli. Dalam lampiran SE-62/PJ/2013 proses bisnis online marketplace telah dipaparkan sebagai berikut 26
Gambar III.1 Proses Bisnis Online Marketplace Tempat Bagi Penjual dan pembeli Sumber: Direktorat Jenderal Pajak Berdasarkan bagan tersebut penyelenggara online marketplace hanya menyediakan tempat bagi para penjual dan pembeli bertransaksi. Penyelenggara online marketplace akan mendapatkan fee dari hasil transaksi yang dilakukan oleh para penjual. Fee yang dikenakan oleh online marketplace berbeda-beda tiap marketplace, marketplace Shopee membagi beberapa persentase fee yang meliputi biaya administrasi, biaya layanan gratis ongkir XTRA, dan biaya layanan cashback XTRA. Tarif biaya yang dikenakan berbeda berdasarkan jenis penjual. Penjual yang memperoleh label Star/Star+ dikenakan tarif biaya administrasi yang lebih tinggi dibandingkan penjual non-Star. Pengenaan tarif biaya yang berbeda antara klasifikasi penjual juga terjadi di marketplace tokopedia, penjual regular dikenakan tarif admin sebesar 0,5% dari nilai produk, penjual Power Merchant dengan tarif 27
1,25%, dan Power Merchant Pro dengan tarif 1,5%. Para pedagang yang memiliki klasifikasi khusus seperti Star Seller pada Shopee atau Power Merchant pada Tokopedia harus memenuhi beberapa persyaratan terlebih dahulu, klasifikasi khusus tersebut memberikan penjual sebuah label dan logo sebagai penjual yang dapat dipercaya. Ketika transaksi dilakukan oleh pembeli, hasil penjualan tidak langsung masuk ke dalam rekening penjual tetapi terlebih dahulu pembeli melakukan pembayaran melalui Escrow Account. Pada marketplace Shopee ketentuan yang berlaku adalah Pembeli mengkonfirmasi Pesanan Diterima, atau Masa Garansi Shopee berakhir maka selanjutnya dalam 1x24 jam dana akan diperoses ke saldo penjual. 3.2.2 Penggusaha Bidang Fashion Pengusaha bidang fashion meliputi KLU 47912, 47711, 47712, 47713, dan 47714. Beberapa KLU tersebut meliputi produk produk fashion mulai dari aksesoris, sepatu dan sandal, serta pakaian. Beberapa Wajib pajak memiliki toko fisik dan juga berjualan online sekaligus. 3.2.2.1 Wajib Pajak B Merupakan wajib pajak yang berfokus kepada penjualan baju-baju terbuka tanpa lengan yang digunakan oleh perempuan. Wajib pajak B mulai berjualan pada januari 2021, tanpa memiliki toko fisik dengan lokasi gudang berada di Denpasar dikarenakan wajib pajak B merupakan seorang mahasiswa, sedangkan alamat asli wajib pajak A adalah di dalam wilayah kerja KPP Pratama Singaraja. Wajib pajak A fokus kepada penjualan melalui Shopee, Tokopedia dan Tiktok Shop, dengan 28
jumlah pengikut sebanyak 4.100 pada Shopee dengan rating 4,8 dari 1.100 penilaian serta terdapat 28 produk yang diperjualbelikan dalam toko online miliknya. Sedangkan, jumlah pengikut pada Tiktok shop adalah sebanyak 14.300 pengikut. 3.2.2.2 Wajib Pajak C Wajib pajak C merupakan penjual yang fokus menjual pakaian wanita, dengan platform berupa instagram, Shopee, dan Tokopedia. Wajib Pajak A mulai berjualan dan bergabung pada Shopee pada Juli tahun 2020, wajib pajak C saat ini belum memiliki toko fisik dan fokus berjualan melalui e-commerce. Akun Shopee yang diilikinya saat ini telah memiliki jumlah follower sebanyak 19.400 dengan penilaian 4,8 dari 4.400 penilaian dengan jumlah produk mencapai 75 produk. 3.2.2.3 Wajib Pajak D Wajib pajak D berfokus kepada penjualan aksesoris fashion terutama tali dan gelang couple, dengan menggunakan Shopee serta Instagram. Wajib Pajak D mulai berjualan pada tahun 2019 dan fokus berjualan melalui e-commerce serta Instagram tanpa memiliki toko fisik. Akun Shopee yang dimilikinya saat ini memiliki jumlah follower sebanyak 3.100 dengan penilaian 4,8 dari 1.000 penilaian dengan jumlah produk sebanyak 46 produk. 3.2.3 Pengusaha Produk Kecantikan Kecantikan Pengusaha bidang kecantikan merupakan toko yang menjual barang yang berkaitan Produk kecantikan dan termasuk dalam kriteria KLU 47725 yaitu KLU Perdagangan Eceran Kosmetik. 29
3.2.3.1 Wajib Pajak A Merupakan wajib pajak yang melakukan pejualan produk kecantikan seperti produk skincare, makeup, dan peralatan kecantikan. Selain melakukan penjualan produk kecantikan, Wajib pajak A juga memiliki usaha lain seperti penjualan pakaian bekas dan produk makanan. Wajib pajak A berlokasi di singaraja dan memiliki toko fisik sederhana di rumahnya. Wajib pajak A melakukan penjualan melalui instagram dan juga shopee dan mulai beroperasi dari tahun 2019. Jumlah follower pada platform instagram mencapai 1.161 pengikut dan pada platform shopee mencapai 25 pengikut dengan rating bintang 5 dari 120 penilaian. Menggunakan media order Instagram dan whatsapp dengan metode pemesanan pre-order. 3.3 Pembahasan Hasil 3.3.1 Kepatuhan Pajak Penghasilan Tinjauan kepatuhan pajak akan melihat kepatuhan pajak berdasarkan data Wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama singaraja dan data para narasumber yang menjadi objek penelitian. 3.3.1.1 Berdasarkan Data KPP Pratama Singaraja Data yang ditinjau merupakan data pengusaha eceran di bidang kecantikan dan fasion yang telah diidentifikasi oleh KPP memiliki toko pada e-commerce serta data wajib pajak KLU 47912 yang merupakan KLU (Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi). KPP Pratama Singaraja saat ini mengidentifikasi 3 Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dengan KLU 47725 (Perdagangan Eceran Kosmetik) yang memiliki usaha online e-commerce, sedangkan pada bidang fasion belum terdapat 30
31 WPOP yang teridentifikasi memiliki usaha online. Pada KLU 47912 (Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi) terdapat 8 WPOP yang menggunakan KLU tersebut, tetapi KPP Pratama Singaraja belum mengidentifikasi kepemilikan toko online yang dimiliki oleh Wajib Pajak Tersebut. 3.3.1.1.1 Kepatuhan formal Indikator Kepatuhan formal yang digunakan : 1. Kepatuan mendaftarkan diri, 2. Pelaksanaan pencatatan atau pembukuan, 3. Pelaporan SPT secara tepat waktu, 4. Pembayaran dan penyetoran tepat waktu. Berdasarkan empat indikator kepatuhan formal yang digunakan, beberapa kepatuhan dapat dianalisis berdasarkan data KPP. Dengan adanya kepemilikan NPWP maka kepatuhan mendaftarkan diri telah terpenuhi, indikator pelaksanaan pencatatan atau pembukuan tidak dapat ditelusuri melalui data yang dimiliki oleh KPP. Pada indikator pelaporan SPT dan pembayaran tepat waktu, data mengenai wajib pajak tersebut dapat dilihat pada tabel berikut yang menunjukan tabel pelaporan dan pembayaran SPT dari tahun pajak 2016-2021. Tabel III.1 Data Pelaporan SPT KLU 47912 dan 47725 KLU Terdaftar efektif SPT yang dilaporkan Jumlah keterlambatan tidak dilaporkan 47912 47725 8 32 6 20 26 50 4 14 4 43 Sumber: KPP Pratama Singarja
Tabel III.2 Data Pembayaran SPT KLU 47912 dan 47725 KLU Jumlah pembayaran Pembayaran terlambat 47912 222 47725 379 Sumber: KPP Pratama Singarja Berdasarkan data, persentase keterlambatan SPT mencapai 23,6% dibandingkan dengan SPT yang dilaporkan, dan persentase WP tidak melaporkan SPT sbesar 38,2% dari yang seharusnya dilaporkan. Pada KLU 47912 SPT yang tidak dilaporakan merupakan SPT tahun pajak 2020 hingga 2021 yang menandakan adanya penurunan kepatuhan wajib pajak pada tahun pajak 2020-2021. Seluruh Wajib pajak Baik WPOP 47912 dan 47725 menggunakan PP23 Tahun 2018 atau PP 46 tahun 2013 untuk pembayaran pajak mereka, jumlah pembayaran merupakan jumlah pembayaran tiap bulannya. Berdasarkan data, kepatuhan waktu pembayaran cukup rendah dengan persentase 62%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepatuhan formal pada KLU 47912 dan 47725 cukup rendah terutama pada indikator ketepatan pembayaran pajak. 3.3.1.1.2 Kepatuhan material Indikator kepatuhan material berupa kebenaran pengisian SPT dapat dilihat dari jumlah Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) yang telah diterbitkan oleh KPP Pratama Singaraja, serta melihat tindak lanjut hasil SP2DK tersebut. Berdasarkan data, beberapa WPOP KLU 47725 sudah pernah diterbitkan SP2DK dalam kurun waktu 2018-2021. Begitu pula WPOP KLU 47912 beberapa wajib pajak juga sudah pernah diterbitkan SP2DK dalam kurun waktu 2017-2021. 32 151 222
Tabel III.3 Data Penerbitan SP2DK KLU 47725 yang Teridentifikasi Wajib Pajak Jumlah SP2DK Potensi Awal Realisasi A 6 32.455.347 4.996.221 B 2 2.298.713 1.800.000 C 5 1.850.000 2.900.000 Total 13 36.604.060 9.696.221 Sumber: Data KPP Pratama Singaraja Tabel III.4 Data Penerbitan SP2DK KLU 47912 Wajib Pajak Jumlah SP2DK Potensi Awal Realiasi A 3 650.000 157.750 B 6 2.184.030 4.905.930 C 1 100.000
D 1
100.000
E 8 13.858.000 14.325.419 F 14 10.007.650 3.996.238 G 3 72.000 37.500 Total 37 26.971.680 23.422.837 Sumber: Data KPP Pratama Singaraja Berdasarkan data tersebut, jumlah SP2DK yang diterbitkan cukup banyak, setiap wajib pajak setidaknya pernah dilakukan penerbitan SP2DK oleh KPP Pratama Singaraja. Tidak terdapat usul pemeriksaan yang dilakukan oleh AR di KPP Pratama Singaraja terhadap SP2DK tersebut. Penerbitan SP2DK berdasarkan hasil merupakan hasil dari informasi tambahan mengenai data pembelian wajib pajak. Hasil realisasi konfirmasi SP2DK mencapai 52,1%, menandakan bahwa wajib pajak belum melaporkan data perpajakan yang sesungguhnya secara patuh. 33
3.3.1.2 Potensi Pajak Penghasilan Wajib Pajak Metode penghitungan potensi wajib pajak berbeda pada WP tertentu dikarenakan proses bisnis yang berbeda. Secara sederhana berdasarkan hasil wawancara, proses bisnis wajib pajak pengusaha bidang fashion dan kecantikan dapat dibagi menjadi 2 yaitu produksi sendiri dan eceran. Berdasarkan hasil wawancara, didapatkan hasil pengelompokan narasumber sebagai berikut. Tabel III.5 Pengelompokan Narasumber Wajib Pajak Proses bisnis A eceran B produksi sendiri C produksi sendiri D produksi sendiri Sumber: diolah penulis Proses bisnis para wajib pajak yang melakukan produksi sendiri juga tidak identik sama, tetapi mereka secara umum melakukan produksi sendiri tanpa melakukan pembelian produk dari pihak lain. 3.3.1.2.1 Potensi pajak wajib pajak A Penghitungan perkiraan potensi pajak penghasilan berdasarkan perkiraan bruto dan keuntungan wajib pajak A dapat dilihat pada penghitungan tabel dibawah ini. 34
35 Tabel III.6 Perkiraan Omset Wajib Pajak A sistem Pre-order Keterangan Wajib Pajak A Jumlah open PO per tahun Jumlah open PO terkecil Rata-rata open PO per tahun Jumlah penjualan rata rata jumlah Penjualan/ PO Jumlah Produk terjual Rata-rata harga produk Omset setahun 30 20 25 300 7.500 Rp30.571,43 Rp229.285.714,29 Sumber: diolah penulis Jumlah Pre-order (PO) per tahun serta jumlah penjualan per PO merupakan data yang didapatkan berdasarkan hasil wawancara, penghitungan menggunakan rata- rata jumlah PO. Harga rata-rata produk didapatkan berdasarkan daftar harga yang terdapat pada katalog sosial media toko wajib pajak A, sehingga dapat dilakukan penghitungan perkiraan bruto wajib pajak A. Berdasarkan hasil wawancara, rentang keuntungan setiap penjualan produk dapat diketahui sehingga dapat dilakukan perkiraan laba kotor wajib pajak A dan laba bersih wajib pajak A sebagai berikut. Tabel III.7 Perkiraan Keuntungan Wajib Pajak A Revenue Keuntungan di setiap penjualan rata-rata keuntungan/ produk penjualan rata-rata per tahun Gross profit Biaya Packing bensin total biaya Net profit keterangan Rp5.000,00-10.000,00 Rp1.000,00/produk Rp5.000,00/hari Rp 7.500,00 Rp 7.500,00 Rp7.500.000,00 Rp1.825.000,00 Rp 56.250.000,00 Rp 9.325.000,00 Rp 46.925.000,00 Sumber: diolah penulis Penjualan secara online dan sistem penjualan pre-order menyebabkan biaya operasional dan biaya awal usaha tidak terlalu besar. Biaya pengemasan,
pengiriman barang, dan promosi merupakan biaya utama dari proses bisnis wajib pajak A. Biaya pengemasan diestimasikan oleh wajib pajak A sebesar Rp1.000,00 setiap produk dengan bahan kemasan berupa kertas amplop serta tambahan hadiah kecil di dalam kemasan. Biaya pengiriman barang terjadi akibat sistem (Cash on Delivery) COD yang membutuhkan biaya bensin untuk melakukan pengiriman barang. Dikarenakan area pengiriman barang tidak terlalu luas yang tidak mencapai radius 20 km maka biaya bensin diasumsikan sebesar Rp5.000,00 setiap harinya. Wajib pajak A tidak memiliki pegawai karena memanfaatkan anggota keluarga untuk membantunya. Wajib pajak A melakukan promosi dengan memanfaatkan beberapa media seperti media masa lokal yaitu akun Info Singaraja, paid promote beberapa acara, serta memanfaatkan pameran yang diadakan kampus dan daerah. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap wajib pajak A, perkiraan omset wajib pajak A adalah sebesar Rp229.285.714,00. Jika wajib pajak A memilih menggunakan tarif PP23 tahun 2018 maka wajib pajak A memiliki potensi pajak sebesar Rp0,00. Sedangkan jika wajib pajak A menggunakan tarif pajak pasal 17 Undang-undang PPh maka penghitungannya akan menjadi sebagai berikut. 36
Tabel III.8 Perkiraan Potensi Wajib Pajak B jika Melakukan Pembukuan TARIF PASAL 17 Penjualan Penjualan bruto biaya Packing bensin Total Biaya Keuntungan PTKP (TK/0) Penghasilan kena pajak Total PPh Kurang Bayar Rp 7.500.000,00 Rp 1.825.000,00 Rp 54.000.000,00 Rp56.250.000,00 Rp 9.325.000,00 Rp46.925.000,00 Rp 0,00 Rp - Sumber: diolah penulis Tabel III.9 Perkiraan Potensi Wajib Pajak B jika Menggunakan NPPN TARIF PASAL 17 Penjualan Penjualan bruto Norma Penghitungan Penghasilan Neto PTKP (TK/0) Rp56.250.000,00 20,00% Rp11.250.000,00 Rp54.000.000,00 Penghasilan kena pajak Total PPh Kurang Bayar 5% Rp0,00 Rp0,00 Rp - Rp - Sumber: diolah penulis Perlu diperhatikan bahwa perhitungan potensi tersebut belum mengikutsertakan pendapatan wajib pajak A dari usaha lainnya yang dilakukan oleh Wajib pajak A seperti usaha pakaian bekas dan makanan. Pendapatan serta biaya yang didapatkan juga belum memasukkan komponen yang tidak teratur dan tidak menentu seperti biaya promosi serta keuntungan yang didapatkan akibat bonus berupa uang tunai. Jika wajib pajak A memilih menggunakan NPPN maka akan dikenakan NPPN dengan kode 47912 dengan tarif 20% pada Daerah Lainnya yaitu Buleleng. Berdasarkan hasil perkiraan potensi pajak wajib pajak A maka wajib pajak A memiliki potensi pajak sebesar Rp0,00. 37
3.3.1.2.2 Potensi pajak wajib pajak B Penghitungan potensi yang dilakukan kepada wajib pajak B berdasarkan 2 data yaitu data webscraping serta data hasil wawancara. hasil webscraping didapatkan dari toko online Shopee, Tokopedia, dan Tiktokshop. Perlu diperhatikan bahwa data penjualan dari webscraping merupakan data kumulatif sejak pengusaha mulai berjualan secara online yaitu dari Januari 2021. Berikut merupakan data hasil webscraping yang dilakukan pada tanggal 6 Mei 2022. Tabel III.10 Hasil Webscraping Toko Online Wajib Pajak B Data toko online Jumlah produk terjual total penjualan Shopee Tiktok Shop Tokopedia Total Total per bulan Penjualan Setahun 2.709 Rp 142.330.721,00 2.502 Rp 566.800,00 13 Rp 263.815.571,00 5.224 Rp 406.713.092,00 Rp 23.924.300,00 Rp 287.091.594,00 Sumber: diolah penulis Data webscraping yang dikumpulkan memiliki perbedaan dengan data yang disampaikan oleh wajib pajak B ketika melakukan wawancara. Berdasarkan hasil wawancara, wajib pajak B mengatakan bahwa rata-rata penjualan setiap bulannya mencapai angka penjualan 800 paket setiap bulannya, 1 paket dapat terdiri dari beberapa produk sehingga secara minimal jumlah barang yang terjual setiap bulannya adalah 800 buah. Jika diambil harga top seller produk yaitu halter top dengan harga antara Rp42.140,00-49.020,00 dengan nilai rata-rata Rp45.570 maka penghitungan hasil penjualan setahun akan mencapai angka sebagai berikut. 38
Tabel III.11 Perkiraan Pejualan Berdasarkan Hasil Wawancara WP B Total Penjualan setiap bulan harga produk Total penjualan per bulan Penjualan selama berjualan (17 Bulan) Perkiraan penjualan Setahun 800 buah Rp 45.570,00 Rp 36.456.000,00 Rp 619.752.000,00 Rp 437.472.000,00 Sumber: diolah penulis Berdasarkan hasil pertimbangan data, perkiraan total penjualan per tahun akan menggunakan data wawancara dikarenakan hasil wawancara merupakan hasil penjualan yang terbaru dan baik digunakan untuk menghitung potensi pajak wajib pajak B pada tahun 2022. Selain itu, wajib pajak B juga menyatakan bahwa hasil penjualan dapat mencapai 1600 paket dalam sebulan jika sedang ramai sehingga potensi penjualan dapat menjadi lebih besar. Belum lagi penjualan paket menandakan jumlah penjualan barang dapat jauh lebih tinggi daripada jumlah paket yang terjual karena dalam 1 paket dapat terdiri dari beberapa produk. Keuntungan yang didapatkan oleh wajib pajak B berasal dari selisih harga produksi dan juga harga jual produk yang diproduksi. Hasil penjualan dimasukan kedalam rekening atas nama wajib pajak B, margin yang ditentukan oleh wajib pajak adalah sebesar 40% dari harga jual. Jika margin dibandingkan dengan harga produk maka keuntungan akan mencapai Rp15.000,00-20.000,00 per buahnya. Penentuan margin tersebut dilakukan seragam di setiap produknya dengan memperhatikan biaya produksi dari pakaian tersebut. Para pembeli yang membeli dengan harga grosir akan mendapatkan harga yang lebih murah dengan penurunan harga hingga Rp7.000,00-10.000,00 per buahnya tergantung jumlah pembelian yang dilakukan. 39
Biaya usaha yang dikeluarkan oleh wajib pajak B dapat dibagi menjadi biaya operasional dan biaya produksi. Wajib pajak B memiliki 2 (dua) karyawan dan satu gudang penyimpanan. Para karyawan bertugas untuk membantu keseluruhan usaha dan melakukan promosi melalui live Tiktok. Penyimpanan pakaian memanfaatkan kos-kosan sebagai gudang penyimpanan sehingga menimbulkan biaya penyimpanan barang. Selain itu, fee yang dibayarkan kepada Shopee menjadi biaya tambahan dari penjual, biaya admin tersebut meliputi biaya admin Star seller sebesar 3,2% dan biaya layanan gratis ongkir 3,6%. Dengan mengetahui perkiraan pejualan maka perkiraan biaya admin juga dapat diketahui. Biaya produksi meliputi pembelian bahan serta ongkos jahit, pembelian bahan dapat mencapai 80 kg bahan kain untuk sekali produksi dan dapat memproduksi 800 buah pakaian dalam sekali produksi. Jika melihat bahan utama pakaian yang menggunakan bahan Lycra rayon dengan harga Rp1.375.000/25 kg pada toko online maka dapat dihitung rata-rata biaya bahan per buah adalah sebear Rp5.500,00. Proses produksi tersebut baru akan dilakukan ketika stok pakaian yang tersimpan digudang telah menipis. Rincian biaya tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. 40
41 Tabel III.12 Perkiraan Biaya Tahunan Wajib Pajak B Keterangan Biaya Operasional Biaya pegawai Biaya kos kosan Biaya Per bulan Biaya produksi Penjualan rata-rata Per bulan 1 paket minimal 1 baju Biaya jahit Biaya bahan Perkiraan biaya produksi perbulan Biaya total per bulan Biaya total per tahun sebelum fee Perkiraan fee marketplace Total Biaya per tahun Rp3.000.000,00- 6.000.000,00/bulan Rp700.000/bulan 800 paket Rp5.000/pakaian Rp5.500/pakaian Rp 4.500.000,00 Rp 700.000,00 Rp 5.200.000,00 Rp 4.000.000,00 Rp 4.400.000,00 Rp 8.400.000,00 Rp 13.600.000,00 Rp 163.200.000,00 Rp 29.748.096,00 Rp 192.948.096,00 Sumber: diolah penulis Biaya tersebut belum termasuk biaya promosi tambahan seperti melakukan iklan pada Instagram serta menggunakan jasa endorse pada platform sosial media, biaya tersebut tidak dikatahui akibat keterbatasan pada saat proses wawancara. Perkiraan fee marketplace menggunakan tarif 6,8% yang terdiri dari biaya administrasi star seller sebesar 3,2% dan biaya layanan gratis ongkir sebesar 3,6% hasil ini berdasarkan observasi fitur yang digunakan oleh wajib pajak B pada marketplace Shopee, biaya fee dihitung dengan mengalikan perkiraan penjualan dengan tarif fee marketplace. Berdasarkan beberapa data tersebut dapat disimpulkan potensi pajak dari wajib pajak B sebagai berikut.
42 Tabel III.13 Perkiraan Potensi Wajib Pajak B jika Melakukan Pembukuan TARIF PASAL 17 Penjualan Penjualan bruto biaya Biaya produksi biaya operasional Fee Marketplace Total Biaya Keuntungan PTKP (TK/0) Penghasilan kena pajak Rp 100.800.000,00 Rp 62.400.000,00 Rp 29.748.096,00 Rp 54.000.000,00 Rp 437.472.000,00 Rp 192.948.096,00 Rp 244.523.904,00 Total PPh Kurang Bayar 5% Rp 60.000.000,00 15% Rp 130.523.904,00 Rp 190.523.904,00 Rp 3.000.000,00 Rp 19.578.585,60 Rp 22.578.585,60 Sumber: diolah penulis Perlu diperhatikan bahwa biaya produksi merupakan biaya variable yang berubah seiring dengan pertambahan produksi, dalam penghitungan ini biaya produksi telah mengikuti perkiraan penjualan setiap bulannya. Wajib Pajak B merupakan seorang mahasiswa sehingga menggunakan PTKP TK/0. Jika wajib pajak B memilih menggunakan NPPN maka akan dikenakan NPPN dengan kode 14111 dengan tarif 13,5% pada 10 ibukota provinsi yaitu Denpasar. Tabel III.14 Potensi wajib pajak B jika memilih melakukan NPPN TARIF PASAL 17 Penjualan Penjualan bruto Norma Penghitungan Penghasilan Neto PTKP (TK/0) Penghasilan kena pajak 5% Total PPh Kurang Bayar 13,50% Rp 54.000.000,00 Rp 5.058.720,00 Rp 437.472.000,00 Rp 59.058.720,00 Rp 5.058.720,00 Rp 252.936,00 Rp 252.936,00 Sumber: diolah penulis
43 Tabel III.15 Perkiraan potensi wajib pajak B jika memilih menggunakan PP23 PP23 Tahun 2018 Perkiraan bruto Setahun batasan tidak kena pajak penghasilan kena pajak Pajak yang masih harus dibayar Rp 437.472.000,00 Rp 500.000.000,00 Rp - Rp - Sumber: diolah penulis Berdasarkan metode penghitungan pajak yang dapat digunakan oleh wajib pajak B, potensi terbesar terjadi ketika wajib pajak B memilih melakukan pembukuan dengan potensi pajak mencapai Rp22.578.585,60 lalu selanjutnya diikuti oleh potensi pajak melalui penggunaan NPPN dengan potensi sebesar Rp252.936,00 dan PP23 tahun 2018 dengan potensi Rp0,00. 3.3.1.2.3 Potensi pajak wajib pajak C Wajib pajak C memiliki total penjualan terbesar dibandingkan dengan wajib pajak lain. Terdapat dua sumber perkiraan jumlah bruto didapatkan yaitu melalui webscraping dan berdasarkan wawancara. Berikut merupakan hasil webscraping yang dilakukan pada Shopee dan Tiktokshop yang dilakukan pada 6 Mei 2022. Tabel III.16 Data Webscraping Wajib Pajak C Data toko online Shopee Tiktok Shop Total Total perbulan penjualan setahun Jumlah terjual 10.028 25 10.053 total penjualan Rp 1.130.221.000,00 Rp 2.399.000,00 Rp 1.132.620.000,00 Rp 51.482.727,27 Rp 617.792.727,27 Sumber: diolah penulis Data penjualan perbulan dihitung dengan cara membagi total hasil webscraping dengan jangka waktu wajib pajak C mendaftarkan diri hingga saat ini di marketplace yaitu selama 22 bulan.
Berdasarkan hasil wawancara, wajib pajak C memberikan data yang berbeda mengenai omset penjualan dari Shopee sebagai platform terbesarnya. Wajib pajak C memberikan data penjualan tertinggi yaitu pada bulan oktober 2021 dengan total penjualan mencapai Rp150.000.000,00 dan data penjualan pada bulan April 2022 dengan bruto Rp98.000.000,00. Penjualan berfluktuasi bergantung dengan tanggal dan bulan penjualan, wajib pajak C menerangkan bahwa beberapa tanggal seperti tanggal kembar dam awal bulan menjadi titik penjualan tertinggi. Pada beberapa tanggal tersebut wajib pajak C akan memberikan diskon sebesar Rp5.000,00 untuk menarik pembeli. Berdasarkan pertimbangan, Penghitungan perkiraan bruto menggunakan data hasil wawancara yaitu data penjualan pada bulan April 2022 sebagai dasar penghitungan penjualan setahun. Pengunaan data wawancara dilakukan karena data tersebut merupakan data terbaru dari penjulan wajib pajak. Sedangkan data webscraping merupakan data kumulatif dari awal usaha berdiri hingga saat ini. Penghitungan perkiraan penjualan belum memperhitungkan total penjualan yang didapatkan dari Instagram dikarenakan penjualan melalui Instagram tidak signifikan bagi wajib pajak C serta tidak terdapat informasi mengenai data tersebut. Tabel III.17 Perkiraan Penjualan Wajib Pajak C Rata rata penjualan perbulan Penjualan setahun Rp 98.000.000,00 Rp 1.176.000.000,00 Sumber: diolah penulis Keuntungan yang didapatkan oleh wajib pajak C berasal dari selisih harga produksi dengan harga penjualan. Berdasarkan hasil wawancara, wajib pajak C 44 akan
mematok keuntungan antara 100-300% dari biaya produksi dengan keuntungan minimal adalah Rp50.000,00 setiap produk. Penentuan harga jual tersebut memperhatikan jenis barang dan jumlah minimum untuk melewati break event point dari biaya operasi. Jika kita menggunakan rata-rata kuntungan maka akan didapatkan harga jual adalah 250% dari harga produksi atau harga jual = 2,5 biaya produksi serta dapat dihitunga bahwa biaya produksi = 1/2,5 harga jual. Sehingga berdasarkan bruto yang dihitung sebelumnya dapat dihitung perkiraan keuntungan sebagai berikut. Tabel III.18 Perkiraan Laba Kotor Wajib Pajak C Total Penjualan Setahun Biaya Produksi (0,4 Penjualan) Gross Profit Rp 1.176.000.000,00 Rp 470.400.000,00 Rp 705.600.000,00 Sumber: diolah penulis Dari sisi biaya, beberapa biaya utama yang muncul dari proses bisnis yang dilakukan oleh wajib pajak C meliputi biaya admin, biaya gaji, biaya promosi. Biaya admin merupakan biaya yang dikenakan oleh marketplace Shopee, wajib pajak C dikenakan tarif 7,8%, tarif tersebut berasar dari biaya admin star seller sebesar 3,2%, biaya layanan gratis ongkir sebesar 3,6%, dan biaya program cashback sebesar 1%. Wajib pajak C memiliki 3 (tiga) pegawai yang bertugas untuk melakukan packing pakaian serta menjadi admin toko marketplace dengan total biaya Rp2.500.000,00 setiap bulannya. Sedangkan biaya promosi merupakan biaya promosi yang menggunakan iklan Shopee, berdasarkan hasil wawancara biaya iklan Shopee pada 3 (tiga) bulan terakhir menghabiskan biaya sebesar Rp3.700.000,00 dengan hasil penjualan Rp28.700.000,00 dari iklan tersebut. Wajib pajak C memanfaatkan rumahnya sebagai gudang yang menyebabkan biaya gudang 45
tidak menjadi biaya tambahan. Dengan berbagai keterangan tersebut maka dapat dihitung net profit atau penjualan bersih wajib pajak C sebagai berikut. Tabel III.19 Perkiraan Keuntungan Bersih Wajib Pajak C Gross Profit Biaya Operasional Biaya pegawai Biaya Promosi Biaya Per bulan Rp 705.600.000,00 Rp 2.500.000,00 Rp2.500.000,00/bulan Rp3.700.000,00/3 bulan Rp 1.233.333,33 Rp 3.733.333,33 Biaya total per bulan Biaya per tahun Rp 3.733.333,33 Rp 44.800.000,00 Perkiraan fee Shopee Perkiraan penjualan x fee Rp 91.728.000,00 Total Biaya Rp 136.528.000,00 Net Profit Rp 569.072.000,00 Sumber : diolah penulis Biaya tersebut belum termasuk biaya pengulangan sample oleh penjahit dan biaya pengemasan, kedua biaya tersebut tidak dimasukkan karena menurut wajib pajak C biaya tersebut tidak terlalu besar, serta terdapat keterbatasan wawancara yang menyebabkan jumlah pasti biaya tersebut tidak diketahui. Berdasarkan data diatas maka dapat dilakukan penghitungan perkiraan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak C pada tahun 2022 sebagai berikut. 46
Tabel III.20 Perkiraan Potensi Wajib Pajak C jika Melakukan Pembukuan TARIF PASAL 17 Penjualan Penjualan bruto biaya Biaya produksi biaya operasional Fee Marketplace Total Biaya Keuntungan PTKP (TK/0) Penghasilan kena pajak Rp 470.400.000,00 Rp 44.800.000,00 Rp 91.728.000,00 Rp 54.000.000,00 Rp 1.176.000.000,00 Rp 606.928.000,00 Rp 569.072.000,00 5% 15% 25% 30% Total PPh Kurang Bayar Rp60.000.000,00 Rp190.000.000,00 Rp250.000.000,00 Rp15.072.000,00 Rp 515.072.000,00 Rp 3.000.000,00 Rp 28.500.000,00 Rp 62.500.000,00 Rp 4.521.600,00 Rp 98.521.600,00 Sumber: diolah penulis Wajib pajak C merupakan seorang mahasiswa sehingga menggunakan PTKP TK/0. Jika wajib pajak C memilih menggunakan NPPN maka akan dikenakan NPPN dengan kode 14111 dengan tarif NPPN 12,5% pada daerah lainnya yaitu Kabupaten Buleleng. 47
Tabel III.21 Perkiraan Potensi Wajib Pajak C jika Menggunakan NPPN TARIF PASAL 17 Penjualan Penjualan bruto Norma Penghitungan Penghasilan Neto PTKP (TK/0) Penghasilan kena pajak 12,50% Rp 54.000.000,00 5% Rp 60.000.000,00 15% Rp 33.000.000,00 Total PPh Kurang Bayar Rp 1.176.000.000,00 Rp 147.000.000,00 Rp 93.000.000,00 Rp 3.000.000,00 Rp 4.950.000,00 Rp 7.950.000,00 Sumber: diolah penulis Tabel III.22 Perkiraan Potensi Wajib Pajak C jika Memilih Menggunakan PP23 Tahun 2018 Menggunakan PP23 Perkiraan bruto Setahun batasan tidak kena pajak penghasilan kena pajak Rp 1.176.000.000,00 Rp 500.000.000,00 Rp 676.000.000,00 Pajak yang masih harus dibayar Rp 3.380.000,00 Sumber: diolah penulis Berdasarkan beberapa metode penghitungan pajak yang dapat digunakan, potensi pembayaran terbesar terjadi ketika wajib pajak C melakukan pembukuan tanpa menggunakan NPPN dengan potensi pajak mencapai Rp98.521.600,00 lalu selanjutnya diikuti oleh potensi pajak melalui penggunaan NPPN dengan potensi sebesar Rp7.950.000,00 dan PP23 tahun 2018 dengan potensi Rp338.000,00. 3.3.1.2.4 Potensi pajak wajib pajak D Wajib pajak D merupakan wajib pajak yang aktif berjualan melalui Instagram dan Shopee. Wajib pajak D mengawali penjualannya melalui sosial media Instagram dan selanjutnya mengembangkan penjualan melalui Shopee, 48
49 dengan produk aksesoris berupa gelang dan kalung berbahan dasar tali. Terdapat 2 sumber data penjualan yang digunakan yaitu data webscraping serta data wawancara, berikut merupakan hasil webscraping yang telah dilakukan pada tanggal 8 Mei 2022. Tabel III.23 Hasil Webscraping Penjualan Wajib Pajak D Data toko online Shopee Total Total perbulan penjualan setahun Jumlah terjual 3473 3473 total penjualan Rp 105.290.770,00 Rp 105.290.770,00 Rp 2.924.743,61 Rp 35.096.923,33 Sumber: diolah penulis Penjualan yang dapat diidentifikasi merupakan pejualan yang tercatat pada akun Shopee wajib Pajak D dan belum mengikutsertakan penjualan yang dilakukan melalui Instagram. Wajib pajak D telah bergabung selama 3 (tiga) tahun pada marketplace Shopee, sehingga jika penjualan hasil webscraping dibagi dengan jumlah bulan maka akan diketahui perkiraan penjualan selama setahun yang dilakukan oleh wajib pajak D. Berdasarkan hasil wawancara, wajib pajak D menyatakan bahwa rata-rata penjualan yang dilakukannya setiap bulan mencapai Rp10.000.000,00 sehingga perkiraan penjualan setahun mencapai Rp120.000.000,00 secara total. Tabel III.24 Perkiraan Keuntungan Wajib Pajak D Total Penjualan Setahun Biaya Produksi (0,2 Penjualan) Rp 120.000.000,00 Rp 24.000.000,00 Perkiraan keuntungan Rp 96.000.000,00 Sumber: diolah penulis Wajib pajak D melakukan produksi gelang dirumahnya sendiri menyebabkan keuntungan utama berasal dari selisih biaya produksi dan juga harga
jual dari produk yang dijualnya. Wajib pajak D menyatakan bahwa margin yang diambil dari suatu produk dapat mencapai 80% dari harga jual dikarenakan wajib pajak D melakukan proses branding terhadap aksesoris yang dijual olehnya. Proses branding yang dilakukannya dengan membuat konten pada sosial media menyebabkan wajib pajak D mematok harga jual yang lebih tinggi pada produk- produknya. Penentuan margin dilakukan sama dengan memperhatikan biaya produksi dari produk yang diproduksi. Hasil penjualan tersebut akan dimasukkan kedalam rekening atas nama wajib pajak D ataupun dompet digital yang digunakan sebagai media pembayaran oleh para pembeli. Wajib pajak D memiliki 4 (empat) biaya utama dalam usahanya yaitu biaya produksi, biaya pegawai, biaya pengemasan, dan biaya admin. Biaya produksi meliputi biaya bahan yang digunakan oleh wajib pajak D dalam pebuatan produk yang dijualnya, wajib pajak D melakukan pembelian bahan melalui marketplace dan juga toko offline di daerahnya. Berdasarkan hasil wawancara, dapat diperkirakan bahwa perkiraan biaya produksi adalah sebesar 20% dari harga jual yang ditetapkan oleh wajib pajak D. Jumlah pegawai yang membantu wajib pajak D berjumlah 1 (satu) orang dengan sistem pembayaran harian dengan gaji Rp50.000,00-Rp70.000,00 per harinya, pegawai tersebut melakukan proses produksi serta membantu melakukan packing produk yang akan terjual. Salah satu biaya khusus dari proses bisnis wajib pajak D adalah biaya pengemasan, penngemasan dilakukan dengan menggunakan kotak karton khusus dengan tambahan hadiah kecil didalamnya untuk menunjang branding produk. Biaya kotak karton adalah sebesar Rp1.500,00 per box dengan tambahan hadiah kecil maka 50
51 biaya kemasan dapat mencapai Rp2.000,00 per kemasan. Wajib pajak D tidak memerlukan ruangan khusus dan juga gudang untuk menyimpan stok persediaan produk dikarenakan karakteristrik produk yang dijualnya berukuran kecil dan mudah untuk disimpan. Berdasarkan berbagai data tersebut maka dapat disimpulakan perkiraaan keuntungan bersih yang didapatkan oleh wajib pajak D sebagai berikut. Tabel III.25 Perkiraan Keuntungan Bersih Wajib Pajak D Perkiraan Penjualan Setahun Biaya Produksi (0,2 Penjualan) Gross Profit Rp 120.000.000,00 Rp 24.000.000,00 Rp 96.000.000,00 Biaya Operasional Biaya Pegawai biaya pengemasan 50-70 rb /sehari 2000/paket Rp 1.560.000,00 Rp 660.087,79 Biaya Per bulan Biaya total per bulan Biaya per tahun Perkiraan fee marketplace Total Biaya Rp 120.000.000,00 Rp 2.220.087,79 Rp 2.220.087,79 Rp 26.641.053,50 Rp 8.160.000,00 Rp 34.801.053,50 Net Profit Rp 61.198.946,50 Sumber: diolah penulis Penghitungan dilakukan berdasarkan asumsi tertentu dikarenakan keterbatasan hasil wawancara. Pada penghitungan biaya pengemasan, penghitungan dilakukan berdasarkan jumlah barang terjual per bulan dari data webscraping yang didapatkan. Pada biaya pegawai, diasumsikan pegawai bekerja selama 26 hari setiap bulannya sehingga didapatkan total 312 hari kerja dengan gaji pegawai perhari menggunakan rata-rata dari estimasi yaitu sebesar Rp60.000,00. Penghitungan perkiraan fee marketplace menggunakan tarif 6,8% yang didapatkan
berdasarkan observasi pada toko online wajib pajak D, biaya tersebut terdiri dari biaya administrasi Star seller sebesar 3,2% dan biaya layanan gratis ongkir sebesar 3,6%. Berdasarkan data yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat dilakukan penghitungan perkiraan pajak menggunakan pasal 17, NPPN, dan PP23 tahun 2018 yang harus dibayar oleh wajib pajak D pada tahun 2022 sebagai berikut. Tabel III.26 Perkiraan Potensi Wajib Pajak D jika Melakukan Pembukuan TARIF PASAL 17 Penjualan Penjualan bruto biaya Biaya produksi Biaya Pegawai biaya pengemasan Fee Marketplace Total Biaya Rp 24.000.000,00 Rp 18.720.000,00 Rp 7.921.053,50 Rp 8.160.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 58.801.053,50 Keuntungan PTKP (TK/0) Rp 54.000.000,00 Rp 61.198.946,50 Penghasilan kena pajak Rp 7.198.946,50 5% Rp7.198.946,50 Rp 359.947,32 Total PPh Kurang Bayar Rp 359.947,32 Sumber: diolah penulis 52
Tabel III.27 Perkiraan Potensi Wajib Pajak D jika Memilih Pencatatan TARIF PASAL 17 Penjualan Penjualan bruto Norma Penghitungan Penghasilan Neto Rp 120.000.000,00 12,5% Rp 12.000.000,00 PTKP (TK/0) Penghasilan kena pajak Rp 54.000.000,00 Rp 0,00 5% Total PPh Kurang Bayar Rp0,00 Rp - Rp - Sumber: diolah penulis Tabel III.28 Perkiraan Potensi Wajib Pajak D jika Menggunakan PP23 tahun 2018 PP23 Tahun 2018 Perkiraan bruto Setahun batasan tidak kena pajak penghasilan kena pajak Pajak yang masih harus dibayar Rp 120.000.000,00 Rp 500.000.000,00 Rp 0,00 Rp - Sumber: diolah penulis NPPN yang dikenakan pada wajib pajak D merupakan NPPN dengan Kode KLU 13999 (Industri Tekstil Lainnya yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain) dengan tarif NPPN 12,5% pada daerah lainnya yaitu Kabupaten Buleleng. Penggunaan Kode KLU tersebut atas pertimbangan sifat dan karakteristik dari produk milik wajib pajak D berupa gelang berbahan dasar tali dan benang sehingga tidak dapat diklasifikasikan kepada KLU pakaian ataupun aksesoris logam. 53
3.3.1.3 Proses Bisnis Pajak Wajib pajak A Berdasarkan hasil wawancara, penjualan Shopee yang dilakukan oleh wajib pajak A tidak terlalu banyak dan didominasi oleh penjulan melalui Instagram. Berdasarkan pengakuannya sebagian besar pelanggan berasal dari Daerah Kota Singaraja sehingga nilai jual utama dari usahanya adalah kedekatan dengan pelanggan dengan memaksimalkan sistem Cash on Delivery (COD) dalam pengirimanya dengan radius sistem COD tidak mencapai 20 km dari Kota Singaraja. Para pembeli yang berasal dari marketplace biasanya merupakan para pelanggan yang berada diluar Kota Singaraja sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan sistem COD dalam pengiriman barangnnya. Proses bisnis yang dilakukan oleh Wajib Pajak A dapat digambarkan dalam flowchart sebagai berikut. 54
55 Gambar III.2 Flowchart Proses Bisnis Wajib Pajak A Sumber: diolah penulis Proses bisnis pre-order dimulai dari pemilihan distributor produk untuk produk yang akan dijual. Wajib Pajak A akan melakukan sistem penjualan pre-order, pembeli terlebih dahulu memesan barang yang ingin dia beli. Setelah itu, Wajib pajak A akan melakukan pembelian berdasarkan jumlah pre-order dari para pembeli. Jumlah yang dibeli biasanya diatur melebihi jumlah pre-order dikarenakan wajib pajak A juga melakukan sistem stok barang dengan jumlah kecil untuk pembeli lainnya. Semakin banyak Pre-order maka wajib pajak A akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, dikarenakan terdapat keuntungan yang berasal dari distributor akibat jumlah pembelian yang banyak. Keuntungan dari penjualan tersebut disimpan dalam rekening yang terpisah dari rekening pribadi wajib pajak A. Berdasarkan hasil wawancara, keuntungan tersebut meliputi harga pembelian
yang lebih murah, bonus jumlah produk, dan juga komisi pembelian. Penurunan harga yang didapatkan bervariasi di setiap produkya, dengan kisaran 5.000-10.000 rupiah per produknya. Bonus dapat berupa komisi berupa uang pembelian jumlah produk tertentu, wajib pajak A mencontohkan bonus uang tunai sebesar Rp 500.000 rupiah dari pembelian produk Glem Kolagen dengan total pembelian 1000 pcs. Sistem Pre-order yang dilakukannya menyebabkan penjualan tidak menentu setiap penjualannya tergantung dengan jenis produk yang dijualnya. Tidak terdapat Investasi khusus yang dilakukan oleh wajib pajak A. Proses bisnis online menyebabkan wajib pajak A memanfaatkan prangkat yang telah dimilikinya berupa smartphone dan juga laptop. Wajib pajak A memanfaatkan rumah sebgai tempat penyimpanan barang sementara diakrenakan jenis dan sifat barang yang memiliki ukuran kecil sehingga tidak memerlukan tempat yang banyak. 3.3.1.3.1 Kepatuhan formal wajib pajak A Pada indikator pertama yaitu kepatuhan mendaftarkan diri, wajib pajak A belum melakukan pendaftaran NPWP padahal usaha yang dilakukan telah berjalan lebih dari 4 tahun. Usaha yang dilakukan mulai berkembang pada tahun 2019 sehingga kewajiban mendaftarkan NPWP sesuai pasal 2 Undang-undang KUP terjadi pada tahun 2018. Indikator selanjutnya yaitu pelaksanaan pencatatan atau pembukuan, wajib pajak telah melakukan pencatatan secara sederhana berupa penjualan, biaya, dan keuntungan. Tetapi wajib pajak tidak melakukan pencaatan mengenai penghasilan bukan objek pajak atau penghasilan final yang dimilikinya sesuai pasal 28 ayat (9) Undang-undang KUP. Pada indikator pelaporan SPT dan 56
pembayaran tepat waktu, dikarenakan wajib pajak tidak memiliki NPWP maka indikator ini tidak terpenuhi. 3.3.1.3.2 Kepatuhan material wajib pajak A Berdasarkan indikator kepatuhan material yang digunakan, wajib pajak A dapat dikatakan sebagai wajib pajak yang tidak patuh. Dikarenakan wajib pajak A tidak memiliki NPWP dan tidak melaporkan SPT tahunan maka indikator pengisian SPT secara benar tidak terpenuhi. Pada indikator pengetahuan pajak, sebenarnya wajib pajak A telah memiliki pengetahuan dasar mengenai perpajakan mengenai kewajiban pelaporan dan pendaftaran. Tetapi wajib pajak beralasan bahwa NPWP saat ini belum diperlukan olehnya dikarenakan modal usaha berupa hutang saat ini melui perantara orang tua sehingga hutang bukanlah atas namanya, dikarenakan tidak terdapat keperluan administratif yang membutuhkan NPWP atas namanya maka wajib pajak A memilih untuk belum mendaftarkan NPWP pribadi miliknya. 3.3.1.4 Proses Bisnis Wajib Pajak B Wajib pajak B melakukan penjualan pakaian wanita dengan cara memproduksi sendiri pakaian yang dijualnya sebagai tangan pertama. Penjualan yang dilakukannya didominasi penjualan yang berasal dari Shopee dan Tiktok Shop. Selain berjualan produk dalam jumlah satuan, wajib pajak B juga menjual pakaian yang diproduksinya secara grosir untuk para reseler pakaiannya. Proses bisnis tersebut secara lengkap dapat digambarkan pada bagan dibawah ini. 57
Gambar III.3 Flowchart Proses Bisnis Wajib Pajak B Sumber: diolah penulis Proses bisnis dilakukan pertama kali dengan pencarian design pakaian yang ingin di produksi oleh wajib pajak B, setelah itu wajib pajak B akan melakukan pencocokan bahan dengan design yang ingin dibuat oleh wajib pajak B. Wajib pajak B melakukan sistem alih daya atau outsourcing terhadap proses penjahitan pakaian yang dibuatnya, setelah pakaian tersebut jadi maka stok barang akan disimpan di dalam gudang lalu proses packing akan dilakukan ketika pakaian tersebut telah dipesan oleh para pembeli. Tidak terdapat Investasi khusus yang dilakukan oleh wajib pajak B. Proses bisnis online menyebabkan wajib pajak B hanya memanfaatkan prangkat yang telah dimilikinya berupa smartphone dan juga laptop. Perangkat yang digunakan 58
menggunakan 2 admin untuk mengawasi sosial media toko online milik wajib pajak B untuk serta membalas pertanyaan para pembeli. 3.3.1.4.1 Kepatuhan formal wajib pajak B Wajib pajak B merupakan wajib pajak yang awam tentang ketentuan perpajakan yang menyebabkan indikator kepatuhan formal tidak terpenuhi. Pada indikator pertama, wajib pajak B tidak memiliki NPWP dan belum mendaftarkan NPWP atas usaha yang dilakukannya walaupun jumlah penjualan yang tercatat pada akun Shopee, Tokopedia, dan Tiktokshop miliknya secara total sejak januari tahun 2021 sudah cukup tinggi yaitu mencapai 5.224 penjualan dengan total bruto Rp 406.713.092,00 sehingga seharusnya kewajiban mendaftarakan NPWP dimulai sejak melakukan usaha pada tahun pajak 2021. Wajib pajak B melakukan usaha dan kini tinggal di Kota Denpasar, sehingga seharusnya wajib pajak B melakukan pendaftaran NPWP pada tempat usahanya berdiri yaitu pada wilayah kerja KPP yang menaungi Kota Denpasar. Pada indikator kedua, pelaksanaan pencatatan yan dilakukan oleh wajib pajak B merupakan pencatatan tentang pendapatan dan pengeluaran usaha tanpa mencatatat dan memperhitungkan kewajiban pencatatan kwajiban perpajakan seperti pajak final dan bukan objek pajak. Pada Indikator ketiga dan keempat, dikarenakan wajib pajak B tidak memiliki NPWP maka kedua indikator tersebut tidak terpenuhi. Sehingga wajib pajak B dapat dikatakan belum memenuhi kepatuhan formal perpajakan, karena semua indikator penilaian kepatuhan formal tidak terpenuhi. 59
3.3.1.4.2 Kepatuhan material wajib pajak B Tidak terpenuhinya kepatuhan formal menyebabkan pembayaran pajak yang sesungguhnya sesuai peraturan materil tidak dapat terpenuhi. Indikator pengisian SPT secara benar tidak akan terpenuhi karena wajib pajak B belum pernah mendaftarkan usahanya serta melaporkan SPT tahunan miliknya. Pada indikator pengetahuan pajak, wajib pajak B dapat dikatakan memiliki pemahaman yang sedikit mengenai pengetahuan pajak serta kewajiban pajak pengusaha online sehingga menyebabkan kedua indikator kepatuhan materil tidak terpenuhi. 3.3.1.5 Proses Bisnis Wajib Pajak C Wajib pajak C melakukan penjualan pakaian wanita dengan berbagai metode baik itu produksi sendiri, pre-order, dan juga reseller. Berdasarkan hasil wawancara, produk hasil produksi sendiri merupakan produk yang paling laris dan paling mendaminasi produk milik wajib pajak C, produk reseller dan pre-order hanya berjumlah 1-2 produk saja. Walaupun wajib pajak C melakukan penjualan di berbagai platform seperti Instagram, Tiktok shop, dan Shopee, tetapi mayoritas penjualan yang terjadi berasal dari Shopee. Proses bisnis dari wajib Pajak C dapat dilihat pada bagan berikut. 60
Tabel III.29 Flowchart Proses bisnis Wajib Pajak C Sumber: diolah penulis Proses bisnis yang dilakukan oleh wajib pajak C diawali dengan melakukan riset mengenai design pakaian yang saat ini sedang ramai di masyarakat. Setelah design pakaian didapatkan maka wajib pajak C akan melakukan proses selanjutnya dan menannyakan biaya pembuatan pakaian kepada penjahit. Proses bisnis alih daya yang dilakukan oleh wajib pajak C meliputi pembelian bahan dan juga proses penjahitan, sehingga wajib pajak C membayar penjahit sudah termasuk dengan harga kain. Penjahit terlebih dahulu akan membuat sebuah sample produk yang nantinya akan diberikan kepada wajib pajak C, jika sample tidak cocok maka 61
perbaikan model akan dilakukan oleh penjahit. Setelah sample menurut wajib pajak C sample tersebut cocok barulah proses produksi masal oleh penjahit dilakukan. Wajib pajak C merupakan pelanggan VIP dari salah satu kurir pengiriman barang sehingga wajib pajak C tidak perlu lagi mengirimkan barang ke tempat pengiriman barang, tetapi kurir pengiriman melakukan penjemputan ke tempat penyimpanan barang wajib pajak C. Tidak terdapat Investasi khusus yang dilakukan oleh wajib pajak C sama seperti wajib pajak lainnya. Proses bisnis online menyebabkan wajib pajak C hanya memanfaatkan prangkat yang telah dimilikinya berupa smartphone dan juga laptop. Wajib oajak C memiliki 1 admin untuk membantunya mengelola media sosial serta tokonya pada marketplace. Menurutnya hal yang paling penting untuk dipersiapkan adalah strategi penjualan dari produk yang akan dijual dimana metode promosi yang digunakan oleh wajib pajak C didominasi oleh konten Tiktok serta penggunaan iklan Shopee. 3.3.1.5.1 Kepatuhan formal wajib pajak C Wajib pajak C merupakan wajib pajak yang awam mengenai perpajakan dan menurutnya saat ini belum ada alasan khusus bagi wajib pajak C untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Pada indikator pertama, wajib pajak C belum memiliki NPWP atas usaha yang dilakukannya walaupun jumlah penjualan yang tercatat pada akun Shopee cukup tinggi setiap bulannya, sepeti 98 juta pada bulan April 2022 dan seharusnya kewajiban mendaftarakan NPWP dimulai sejak melakukan usaha yaitu pada tahun 2020. Pada indikator kedua, pelaksanaan pencatatan yan dilakukan oleh wajib pajak B merupakan pencatatan tentang pendapatan dan 62
pengeluaran usaha tanpa mencatatat dan memperhitungkan kewajiban pencatatan kwajiban perpajakan seperti pajak final dan bukan objek pajak dan menyebabkan indikator ke dua tidak terpenuhi sepenuhnya. Pada Indikator ketiga dan keempat, dikarenakan wajib pajak C tidak memiliki NPWP maka kedua indikator tersebut tidak terpenuhi. Sehingga dapat dikatakan bahwa wajib pajak C belum mematuhi ketentuan formal perpajakan, karena tidak memenuhi semua indikator penilaian kepatuhan formal. 3.3.1.5.2 Kepatuhan material wajib pajak C Ketika wajib pajak C tidak memiliki NPWP maka secara langsung 1 dari 2 indikator kepatuhan materil tidak terpenuhi. Indikator pengisian SPT secara benar tidak akan terpenuhi karena wajib pajak C belum pernah mendaftarkan usahanya serta melaporkan SPT tahunan miliknya. Wajib Pajak B melakukan usaha utama di rumahnya yaitu di Kota Singaraja sehingga pembuatan NPWP seharusnya dilakukan di KPP Pratama Singaraja. Pada indikator kedua tentang pengetahuan pajak, wajib pajak C tidak mengetahui apa saja kewajiban pajak dibuktikan dengan tidak mengetahui kapan seharusnya pembuatan NPWP dilakukan dan apa saja kewajiban yang melekat dari kepemilikan NPWP tersebut. Wajib pajak C memiliki asumsi bahwa saat ini belum terdapat fungsi khusus baginya untuk memenuhi kepatuhan perpajakan karena belum terdapat suruhan atau paksaan yang membuatnya memiliki NPWP. Dapat disimpulkan bahwa wajib pajak C belum memenuhi kepatuhan pajak material karena tidak memenuhi kedua indikator kepatuhan material. 63
3.3.1.6 Proses Bisnis Wajib Pajak D Aksesoris pakaian berupa gelang dan kalung merupakan produk utama dari wajib pajak D, wajib pajak D kini berfokus kepada gelang couple home made buatannya. Wajib pajak D kini berjualan melalui Shopee dan Instagram serta masih mencoba untuk memulai memuka Tiktok shop. Produk yang dihasilkan oleh wajib pajak D saat ini merupakan gelang hasil produksi rumahan yang di produksi sendiri olehnya. Wajib pajak D melakukan sistem stok dan juga custom gelang sehingga beberapa produk dapat di stok dan beberapa produk dibuat ketika pesanan datang. Penjualan yang dilakukan saat ini masih fokus kepada konsumen langsung dan belum membuka opsi bagi para reseller. Platform penjualan utamanya saat ini merupakan Instagram dan juga Shopee, dimana pada platform Instagram wajib pajak D secara rutin melakukan pembuatan konten untuk metode promosi bisnis. Secara lengkap proses bisnis yang dilakukan oleh wajib pajak D dapat dilihat pada bagan berikut. 64
Tabel III.30 Proses Bisnis Wajib Pajak D Sumber: diolah penulis Wajib Pajak D melakukan bisnis dengan melakukan produksi sendiri yang dilakukan di rumahnya. Proses produksi diawali dengan menentukan design gelang yang ingin diproduksi, setelah pemilhan design dilakukan maka selanjutnya proses pembelian bahan dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara, bahan-bahan tersebut diperoleh melalui marketplace dan juga para pedagang di sekitar Singaraja. Proses produksi gelang dilakukan dengan dibantu oleh seorang pegawai, untuk produk custom maka terlebih dahulu wajib pajak D akan menunggu bagaimana gelang yang dipesan barulah selanjutnya proses produksi dapat dilakukan. Wajib pajak D memperhatikan khusus proses pengemasan yang dilakukannya, dengan strategi 65
branding terhadap gelang produksinya maka kemasan yang digunakan diperhatikan oleh wajib pajak D dengan memberikan box karton khusus serta thanks card di dalam kemasan. Tidak terdapat investasi khusus maupun pengeluaran awal yang dilakukan oleh wajib pajak B untuk melakukan usaha pada marketplace. Wajib pajak D yang telah terlebih dahulu memiliki toko online melalui Instagram hanya perlu mendaftar dan memasukkan produknya kedalam marketplace. Menurutnya yang perlu disiapkan ketika memulai usaha tersebut adalah strategi serta bagaimana cara produk di tampilkan. Strategi seperti pencarian keyword yang terbaik bagi produk serta pembuatan foto dan video produk yang menjanjikan. Wajib pajak D melakukan pembuatan foto serta video produk secara mandiri sehingga tidak terdapat biaya dalam melakukan kegiatan tersebut. 3.3.1.6.1 Kepatuhan formal wajib pajak D Wajib pajak D saat ini belum melakukan kewajiban perpajakan, wajib pajak D tidak mengetahui kewajiban pajak yang harus dilakukanya terkait usaha miliknya. Ketika wajib pajak D tidak memiliki NPWP maka indikator pertama pada kepatuhan formal tidak terpenuhi. Kegiatan utama wajib pajak D yang dilakukan di Kota Singaraja menyebabkan wajib pajak D memiliki kewajiban mendaftarkan NPWP di KPP Pratama Singaraja. Berdasarkan data pada marketplace Shopee wajib pajak D telah melakukan usaha sejak 3 (tiga) tahun yang lalu yang menyebabkan kewajiban pendaftaran NPWP seharusnya dilakukan 3 tahun lalu atau pada tahun 2019. Pada indikator kedua, ketidakpahaman wajib pajak D mengenai ketentuan perpajakan menyebabkan wajib pajak D tidak melakukan 66
pencatatan secara penuh berupa pencatatan penghasilan final dan objek pajak walaupun wajib pajak telah melakukan pencatatan mengenai penjualan dan juga biaya usaha. Pada Indikator ketiga dan keempat, dikarenakan wajib pajak D tidak memiliki NPWP maka kedua indikator tersebut tidak terpenuhi. Sehingga dapat dikatakan bahwa wajib pajak D belum mematuhi ketentuan formal perpajakan, karena tidak memenuhi semua indikator penilaian kepatuhan formal. 3.3.1.6.2 Kepatuhan material wajib pajak D Berdasarkan dua indikator kepatuhan materil yang digunakan, wajib pajak D tidak memenuhi kedua indikator tersebut. Indikator pengisian SPT secara benar tidak dapat terpenuhi jika wajib pajak D belum pernah mendaftarkan usaha serta membuat NPWP. Sedangkan pada indikator kedua mengenai pengetahuan pajak, wajib pajak D tidak mengetahui kewajiban perpajakan pengusaha dan bagaimana cara pembuatan NPWP sehingga dapat dikatakan bahwa waib pajak D belum memahami ketentuan perpajakan pengusaha sepertinya. 3.3.2 Upaya Petugas ajak dalam meningkatkan penerimaan pajak dari pelaku usaha fashion dan produk kecantikan di marketplace. 3.3.2.1 Upaya Kanwil DJP Bali Proses ekstensifikasi yang dilakukan oleh Kanwil DJP Bali terhadap pelaku usaha fashion dan produk kecantikan di marketplace terdiri dari beberapa tahapan yang telah sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak nomor SE- 14/PJ/2019. Tahapan ekstensifikasi terdiri dari 3 (tiga) tahap : a. Tahap Perencanaan Ekstensifikasi, b. Tahap Pelaksanaan Ekstensifikasi, dan 67
68 c. Tahap Pemantauan dan Evaluasi Ekstensifikasi Dalam proses ekstensifikasi terhadap Wajib Pajak e-commerce yang dilakukan Kanwil DJP Bali, proses ekstensifikasi tidak melihat batasan penghasilan wajib pajak orang pribadi potensial, Kanwil DJP Bali mengupayakan analisis menyeluruh terhadap potensi Wajib Pajak E-commerce, dengan harapan dari hasil analisa dan visitasi dapat ditemukan data-data lainnya yang sebelumnya belum terungkap. 3.3.2.1.1 Pengumpulan data Tahapan pertama tahap perencanaan ekstensifikasi, Kanwil DJP Bali melakukan pengumpulan data dari berbagai sumber. Sumber data dikumpulkan melalui data eksternal, internal, data lapangan, dan data lain yang diperoleh secara mandiri oleh Kanwil DJP Bali. Data eksternal Kanwil DJP Bali hanya diperoleh melalui data Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak lain (ILAP) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 228/PMK.03/2017. Data ILAP sendiri memiliki kepanjangan Data Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak lainnya. Permintaan data melalui pihak eksternal memerlukan Kementrian Keuangan melakukan kerjasama terlebih dahulu untuk memperoleh data ILAP. Saat ini pengumpulan data pihak eksternal masih mengandalkan data dalam lingkup pemerintahan atau berhubungan dengan pemerintahan, permintaaan data seperti perusahaan swasta lebih sulit untuk dilakukan dibandingkan dengan permintaan data dalam lingkup pemerintahan. Salah satu upaya permintaan data yang telah dilakukan adalah pada bulan November 2021, DJP mencoba untuk bekerjasama dengan Bank Indonesia dan
Kementriaan Perdagangan dan Perindustrian dimana data tersebut dapat digunakan di seluruh Indonesia. Kerjasama juga coba dilakukan oleh Kanwil DJP Bali dengan permintaan data terhadap BUMN yaitu terhadap PT Pos Indonesia, permintaaan data ke PT Pos Indonesia dilakukan untuk mengetahui data Wajib Pajak yang seringkali melakukan pengiriman barang, walau dalam permintaaan data ini Kanwil Bali tidak mendapatkan banyak data terkait usaha fashion dan kosmetik melainkan barang-barang dengan ukuran besar yang dikirim melalui kargo. Data Internal, perolehan data internal merupakan perolehan data yang dimiliki dan/atau diperoleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), perolehan data internal merupakan pengambilan data dari basis data DJP atau pertukaran data dalam lingkungan internal DJP dari pusat, kanwil, atau antar KPP. Secara umum data yang diperoleh oleh kantor pusat memiliki keunggulan dibandingkan data Kanwil DJP Bali terutama dikarenakan software yang menunjang pengumpulan data tersebut, Kepala Seksi Data dan Potensi Kanwil DJP Bali juga menerangkan bahwa data badan yang menaungi E-commerce seperti Tokopedia atau Traveloka telah dimiliki oleh kantor pusat, tetapi kesulitan terjadi terhadap data-data para pengusaha yang terlibat didalamnya. Kantor pusat dalam hal ini dapat memberikan data terkait beberapa Wajib Pajak potensial yang terletak di daerah Bali, sehingga nanti Kanwil DJP bali dapat menindaklanjuti data yang telah diberikan oleh kantor pusat. Selain data dari kantor pusat, DJP juga memiliki sistem aplikasi Alat keterangan (alket) yang merupakan bagian dari Sistem Informasi DJP. Sistem ini berguna untuk pertukaran informasi antar internal DJP, sebagai contoh KPP Singaraja mendapatkan informasi bahwa Mr X memiliki jenis usaha yang besar yang terletak 69
di Singaraja, tetapi Mr X tidak terdaftar di KPP Singaraja, maka data tersebut dapat disampaikan ke KPP tempat WP tersebut terdaftar. Proses pengumpulan data dapat juga dilakukan melalui pengumpulan data lapangan dan data lain. Pada pengumpulan data lapangan KPP memiliki peran penting dalam pelaksanaannya, KPP melalui AR akan melakukan visitasi ke alamat wajib pajak untuk mengumpulkan data secara langsung, AR akan memantau Wajib pajak potensial yang terletak di daerahnya. Metode ini merupakan metode umum yang dilakukan di berbagai bidang usaha. Bagi para pengusaha fashion dan kecantikan marketplace metode pengumpulan data ini tidakl efektif dikarenakan hanya sedikit pengusaha e-commerce yang memiliki toko fisik untuk berjualan. Kanwil DJP Bali melakukan beberapa upaya khusus dalam mengumpulkan data lain untuk melakukan ekstensifikasi terhadap para pengusaha online, dimana Kanwil DJP Bali melakukan beberapa inovasi dengan pengumpulan data dari berbagai sumber. Skema upaya tersebut dapat dilihat pada flowchart berikut. Gambar III.4 Flowchart Upaya Khusus Kanwil DJP Bali Sumber: diolah penulis Pengumpulan data dengan memanfaatkan Aplikasi Botsol, apikasi Botsol merupakan aplikasi webscraping data melalui Google, Botsol akan mengumpulkan 70
berbagai data dari Google terkait usaha wajib pajak. Dalam hal ini Kanwil DJP Bali mengambil data usaha melalui Google Map, melalui upaya tersebut Kanwil mendapatkan data alamat dan nama toko yang terletak pada Google Map. Jika nama dan alamat toko telah didapatkan, maka Kanwil dapat memilih untuk melakukan analisa media sosial terlebih dahulu atau meneruskan data tersebut ke KPP sehingga KPP dapat melakukan visitasi terhadap Wajib Pajak tersebut. Karakteristik pengusaha online yang jarang memiliki toko fisik serta terdaftar di Googlemap menyebabkan metode ini tidak terlalu efektif. Kanwil DJP Bali juga aktif memanfaatkan media sosial untuk melakukan pengumpulan data, dengan menganalisis toko yang memiliki jumlah followers besar dan potensial, analisis mengenai potesni wajib pajak tersebut dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti berusaha berlaku menjadi pembeli sehingga dapat mengetahui rentang harga produk pengusaha tersebut, analisis ini dilakukan oleh Petugas Analis di Kanwil DJP Bali. Analisis dilakukan dengan seksama untuk menghindari pemberian data yang tidak benar kepada KPP. Selain analisis, data kadang didapatkan karena Wajib Pajak membeberkan sendiri penghasilan yang dia dapatkan. Melalui metode- metode tersebut Kanwil DJP Bali mendapatkan beberapa Wajib Pajak yang telah memiliki nama di Bali seperti A, B, dan C yang bergerak di bidang Produk Kecatikan. Dalam bidang usaha lain yang bergantung kepada internet seperti contoh youtuber, kanwil DJP Bali dapat menggali potensi beberapa youtuber ternama di Bali dengan memperoleh data dari aplikasi Socialblade yang memungkinkan Kanwil mengetahui penghasilan dan juga viewer dari channel Youtube mereka, 71
serta selanjutnya melakukan analisis terhadap media sosial youtuber tersebut. Data berbagai youtuber lain juga didapatkan oleh Kanwil DJP Bali karena salah satu youtuber memberikan informasi mengenai penghasilan youtuber lainnya. Hal ini mengungkapkan bahwa sebenarnya peluang pengembangan metode pengumpulan data pengusaha e-commerce orang pribadi memiliki peluang yang cukup besar, karena terdapat banyak opsi yang tersedia untuk melakukan pengumpulan data secara online, mengingat data pengusaha online merupakan data yang terletak dan terebar di internet dan juga proses pengumpulan data lainnya murni diserahkan kemasing masing analis sehingga kreatifitas analis dan ketekunan analis akan mempengaruhi hasil pengumpulan data tersebut. 3.3.2.1.2 Pencocokan data Setelah data-data mengenai Wajib Pajak tersebut diperoleh oleh Kanwil DJP Bali, maka selanjutnya Kanwil DJP Bali akan mengolah data tersebut dan melakukan pencocokan terhadap data internal yang telah dimiliki oleh DJP seperti data SPT dan kepemilikan NPWP. Kanwil akan melihat apakan Wajib Pajak tersebut telah memenuhi syarat Objektif dan Subjektif, serta melihat apakah Wajib Pajak tersebut telah memenuhi kewajiban perpajakannya. Misalnya data yang diperoleh melalui hasil Botsol dengan webscraping di Google, langkah awal yang coba dilakukan adalah dengan mencocokan data alamat usaha dengan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (dukcapil). Data Wajib Pajak yang telah cocok nantinya akan dicocokan dengan NPWP, Jika NPWP telah cocock selanjutnya dilakukan pengecekan ulang terkait pelaporan SPT-nya. Data yang telah cocok dengan NPWP akan dipisahkan pengelompokannya dengan yang belum 72
cocok/tidak ditemukan NPWP-nya. Data yang belum cocok atau belum ditemukan NPWP-nya akan dilakukan pencarian kemungkinan data lain, misalnya toko X setelah dicocokan dengan alamat ternyata tidak ada yang cocok maka akan dilanjutkan dengan mencari tau siapa pemilik toko tersebut, biasanya Kanwil DJP Bali meminta bantuan kepada KPP untuk melakukan visitasi ke toko tersebut. Jika ditemukan bahwa pemilik toko tidak memiliki NPWP maka Kanwil dapat melakukan pengecekan misalnya terhadap status pernikahan sehingga dapat melakukan pengecekan NPWP suami. Terdapat kasus yang dijelaskan oleh narasumber dimana NPWP dari seorang wajib pajak perempuan pemilik usaha menyatu dengan NPWP suami, data dari suami Wajib pajak tersebut ditemukan oleh Kanwil melalui pengecekan terhadap Nomor Induk Kependudukan (NIK) lalu ditelusuri data keluarga dalam data kependudukannya. 3.3.2.2 Upaya KPP Pratama Singaraja Dalam pelaksanaannya di lapangan, KPP Pratama Singaraja melakukan upaya meningkatkan penerimaan pajak dengan cara yang tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh Kanwil DJP Bali. Perlu diperhatikan bahwa metode yang dilakukan oleh setiap KPP tidaklah selalu sama dikarenakan tidak terdapat pengaturan khusus dan rinci mengenali upaya penggalian data wajib pajak e- commerce. KPP Pratama Singaraja menggunakan metode webscraping yang dilakukan secara mandiri oleh KPP Pratama Singaraja, hasil data webscraping akan diteruskan kepada Account Representative (AR) untuk nantinya digunakan sebagai salah satu dasar pengawasan wajib pajak. Berdasarkan hasil wawancara, data terkait wajib pajak e-commerce belum pernah diturunkan oleh Kanwil DJP Bali, data 73
tersebut seharusnya data berbentuk Laporan Hasil Analisis (LHA) yang dapat digunakan oleh KPP sebagai trigger untuk melakukan pengawasan. Berdasarkan hasil wawancara, kantor pusat juga saat ini sedang mengupayakan pengumpulan data e-commerce dengan membentuk Satgas Penggalian Potensi E-comemrce. KPP Pratama Singaraja saat ini mengharapkan bahwa data dari Satgas Penggalian Potensi E-comemrce segera diturunkan terutama data penjualan lokal faktur pajak A2 yang dibuat oleh marketplace terkait dengan fee transaksi para penjual. KPP sebelumnya telah berusaha melakukan konfirmasi mengenai ketersediaan data e- commerce kepada kantor pusat akan tetapi berdasarkan hasil konfirmasi data tersebut masih dalam pengolahan oleh kantor pusat, sehingga walaupun KPP Pratama Singaraja berupaya untuk menyurati kantor pusat dengan alket mengenai data tersebut, karena data belum matang maka belum ada data yang dapat dikirimkan. KPP Pratama Singaraja saat ini melakukan upaya secara mandiri untuk mengumpulkan data lebih lanjut tanpa menunggu data yang diturunkan oleh Kanwil DJP Bali ataupun Kantor Pusat DJP. Gambar III.5 Proses yang dilakukan KPP Pratama Singaraja Sumber : diolah penulis Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Singaraja saat ini masih bergantung kepada toko fisik yang dimiliki oleh wajib pajak, pengumpulan data e- commerce dilakukan ketika toko fisik yang dimiliki oleh Wajib Pajak telah di identifikasi oleh AR ataupun seksi Penjaminan Kualitas Data (PKD). Identifikasi 74
toko fisik tersebut dilakukan dengan menggunakan beberapa software dan data pembantu seperti yang dilakukan oleh Kanwil yaitu Botsol dan G-bussines Extractor untuk mengidentifikasi toko offline melalui Google Map. Beberapa data yang secara umum diteruskan kepada KPP adalah data seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Izin Perusahaan (SIUP), dan Faktur Pajak digungung. Setelah toko tersebut ditemukan melalui software tersebut, selanjutnya KPP melakukan identfikasi kepemilikan toko dengan menggunakan alamat masterfile wajib pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak. Sehingga toko yang memiliki alamat yang sama dengan alamat masterfile tersebut dapat diindikasikan dimiliki oleh wajib pajak yang sama. Gambar III.6 Proses dan Data yang digunakan oleh AR Sumber: diolah penulis Setelah identifikasi toko offline dilakukan maka selanjutnya proses pengawasan akan berlangusung, seksi PKD akan mengidentifikasi toko offline mana yang juga melakukan penjualan secara online. Identifikasi masih menggunakan cara manual dengan mengunjungi sosial media toko untuk mengetahui nama toko online, atau dengan mencarinya secara langsung melalui 75
Google. Setelah toko online teridentifikasi, selanjutnya pengumpulan data penjualan menggunakan webscraping dilakukan oleh KPP Pratama Singaraja. 3.3.2.2.1 Wajib pajak teridentifikasi Saat ini KPP Pratama Singaraja hanya dapat mengidentifikasi 3 (Tiga) Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan penjualan online melalui e-commerce. Ketiga WPOP tersebut merupakan wajib pajak pengusaha eceran di bidang kecantikan dengan KLU 47725 (Perdagangan Eceran Kosmetik), sedangkan pada bidang fashion KPP Pratama Singaraja belum mengidentifikasi WPOP yang melakukan penjualan secara online. Pada KLU 47912 (Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi) terdapat 8 (delapan) WPOP yang menggunakan KLU tersebut, tetapi KPP Pratama Singaraja belum mengidentifikasi kepemilikan toko online yang dimiliki oleh Wajib Pajak tersebut. Ketiga wajib pajak yang teridentifikasi dengan KLU 47725 merupakan wajib pajak yang memiliki toko offline dan juga online sekaligus. Beberapa SP2DK pernah diterbitkan oleh KPP Pratama Singaraja data tersebut dapat dilihat pada tabel III-1 dan tabel III-2. Berdasarkan hasil wawancara kepada AR, tidak terdapat satupun dari SP2DK tersebut yang diterbitkan atas dasar penggalian data e-commerce. Dasar penerbitan SP2DK tersebut didominasi oleh data pembelian melalui faktur pajak digungung. Menurut AR KPP Pratama Singaraja, data pembelian tersebut merupakan sumber penjualan baik secara online maupun secara offline, sehingga AR dapat lebih mudah untuk memperkirakan potensi pajak yang dimiliki oleh WP. 76
Data e-commerce saat ini hanya digunakan sebagai data pembanding karenakan data hasil webscraping merupakan data mentah yang tidak dapat dieksekusi langsung. Ketika data webscraping menunjukan data penjualan yang sangat besar sedangkan data pembayaran pajak yang dilakukan sangat kecil, menurut AR saat itulah terdapat indikasi penjualan yang tidak dilaporkan. Data webscraping bukan menjadi data utama bagi AR dikarenakan beberapa karakteristik dari data webscraping. Sifat dari data hasil webscraping berbentuk data kumulatif yang artinya data penjualan merupakan data penjualan toko selama mulai mendaftarkan diri di marketplace hingga saat ini, sedangakan AR membutuhkan data mengenali realisasi penjualan tahunan dari wajib pajak. Selain itu, data yang tercantum pada marketplace dapat dimanipulasi oleh penjual dengan membuat fake order untuk membuat suatu produk memiliki penjualan yang tinggi sehingga toko tersebut memiliki reputasi penjualan yang tinggi. 3.3.3 Kendala yang Dihadapi dalam Penerapan PPh Orang Pribadi Pelaku E-commerce Usaha Fashion dan Produk Kecantikan 3.3.3.1 Kendala yang Dihadapi Wajib Pajak Terdapat tiga keterangan utama yang menjadi kendala bagi wajib pajak yaitu urgensi dari pemenuhan kewajiban perpajakan, ketidakpahaman ketentuan perpajakan, dan presepsi mengenai perpajakan. Wajib pajak A merasa bahwa kepentingan keperluan perpajakan belum terlalu penting baginya dikarenakan tidak terdapat persyaratan khusus dalam usahanya untuk memiliki NPWP, hal ini juga menjadi alasan utama wajib pajak D belum melaksanakan kewajiban perpajakannya karena wajib pajak D merasa bahwa usahanya masih dalam skala rumahan dan 77
belum terlalu penting baginya untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Wajib pajak D menyatakan akan mengurus perpajakan ketika telah memiliki omset yang besar dari usahanya. Urgensi mengenai kepemilikan NPWP juga disampaikan oleh wajib pajak C yang memiliki omset tertinggi dari wajib pajak lainnya, wajib pajak C merasa bahwa tidak terdapat paksaan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak C dan belum ada kegiatan administratif dari usahanya yang memerlukan kepatuhan perpajakan sehingga saat ini menurutnya belum terlalu penting untuk mengurus ketentuan perpajakan usaha miliknya. Pemahaman mengenai peraturan perpajakan menjadi kendala lainnya bagi keempat wajib pajak yang dilakukan wawancara, mereka menyatakan bahwa mereka kurang paham mengenai ketentuan perpajakan yang harus mereka patuhi. Ketidakpahaman tersebut menyebabkan mereka tidak sempat untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Terlebih lagi, para narumber merupakan para mahasiswa yang memiliki usaha sampingan yang menyebabkan mereka harus meluangkan waktu lebih jika ingin mempelajari peraturan perpajakan bagi usaha mereka. Pengetahuan mengenai syarat dan tatacara pembuatan NPWP serta kewajiban perpajakan merupakan kendala yang disebutkan oleh mereka. Menurut mereka keterbatasan informasi juga menjadi kendala, mereka menyatakan mendapatkan informasi mengenai perpajakan, mereka juga memiliki presepsi bahwa jika mereka membahas mengenai perpajakan maka mereka akan membayarkan jumlah pajak yang cukup besar bagi usahanya serta melakukan tugas administrasi perpajakan yang rumit. Hal tersebut menyebabkan mereka tidak 78 tidak
melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela sebelum terdapat keharusan bagi mereka untuk memenuhi ketentuan perpajakan. 3.3.3.2 Kendala yang Dihadapi Kanwil DJP Bali Dalam penerapah PPh orang pribadi pelaku usaha e-commerce usaha fashion dan kecantikan salah satu kendala utamanya adalah tidak tersedianya data pelaku usaha e-commerce. Berbagai upaya pengumpulan data yang dilakukan oleh Kanwil DJP Bali masih memiliki kekurangan sehingga penerapan PPh orang pribadi pelaku e-commerce usaha fashion dan kecantikan belum maksimal. Pengumpulan data melalui pihak eksternal cukup sulit dilakukan karena instansi yang menaungi e-commerce yaitu Dinas Perindustrian dan perdagangan sendiri tidak memiliki data secara rinci terkait pengusaha e-commerce hal ini dikarenakan ketika pengusaha ingin berjualan online, pengusaha hanya diwajibkan mendaftarkan diri ke platform e-commerce tanpa proses pendaftaran dan permintaan Surat Izin Usaha Perdagangan dari Kementrian Perdagangan. Sehingga para pelaku usaha tersebut juga tidak terdaftar di Kementrian perdagangan dan Perindustrian. Permintaan data eksternal kepada pihak swasta selaku bapan yang menaungi e-commerce juga sulit dilakukan karena pada saat ini permintaan data eksternal hanya terbatas kepada lingkungan pemerintahan saja melalui 228/PMK.03/2017. Karakteristik usaha e-commerce menyulitkan Kanwil DJP dalam menerapkan PPh atas Orang pribadi yang melakukan usaha online. Pertama, kurangnya kehadiran toko fisik, hal ini menyebabkan proses ekstensifikasi dengan pengamatan fisik dan visitasi menjadi sulit untuk dilakukan terhadap para 79
pengusaha online fashion dan kecantikan. Kedua, identitas toko atau merek dagang yang berbeda dengan pemilik usaha yang menyulitkan petugas pajak, walau data mengenai nama toko telah didapatkan tantangan selanjutnya adalah mengetahui dan menemukan siapa pemilik toko online tersebut. Tanpa mengetahui hal tersebut maka analis pajak tidak akan dapat melakukan analisa lanjutan mengenai potensi pajak. Ketiga, keterbatasan alat pengumpulan data, Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa Kanwil DJP Bali dalam melakukan pengumpulan data masih bergantung kepada software, aplikasi, atau website yang bersifat gratis sehingga beberapa fitur tidak dapat digunakan secara maksimal. Alat yang digunakan berupa Botsol, socialblade, dan sosial media hanya dapat mengumpulkan data-data yang terbatas. Aplikasi Botsol dengan webscraping Google Map hanya akan menghasilkan data mengenai toko fisik yang terdaftar di Google Map yang tidak efektif digunakan terhadap pengusaha fashion dan kecantikan berbasis marketplace, penggunaan Socialblade hanya terbatas terhadap analisa sosial media seperti Youtube, Instagram, dan Twitter yang memiliki jumlah follower atau subscriber signifikan dan tidak dapat mengambil data pada marketplace. Penggunaan sosial media dalam ekstensifikasi juga memiliki kekurangan dimana screening sosial media secara manual akan membutuhkan waktu yang lama dan tidak effisien, selain itu mendapatkan alamat sosial media para pengusaha online juga menjadi tantangan tersendiri karena kebanyakan para pengusaha memiliki akun sosial media yang terpisah antara usaha dan juga sosial media pribadi. Dalam penggalian data, pedoman khusus juga belum diberikan oleh pusat, dimana pusat masih berfokus dalam peambahan basis data pajak belum sampai ke 80
tahapan penggalian potensi. Hal ini menyebabkan Kanwil DJP Bali harus melakukan invonasi tersendiri terkait bagaimana melakukan ekstensifikasi terhadap pelaku usaha yang melakukan usaha e-commerce. Saat ini upaya yang dilakukan Kanwil Bali masih bersifat umum terhadap semua bidang usaha, dimana tidak ada upaya khusus dalam ekstensifikasi pada bidang fashion dan juga kecantikan. Pemisahan KLU antara pengusaha fashion dan kecantikan offline serta online juga tidak terjadi dimana para pengusaha online di bidang apapun akan menggunakan KLU yang sama dengan pengusaha offline di bidang usaha yang sama. 3.3.3.3 Kendala yang Dihadapi KPP Pratama Singaraja Berdasarkan hasil wawancara, terdapat 5 (lima) poin utama yang menjadi kendala bagi KPP Pratama Singaraja, yaitu : a. Keterbatasan aplikasi dan karakteristik wajib pajak e-commerce, b. Ketidaktersediaan alat identifikasi, c. Priotitas pekerjaan petugas pajak, d. Keterbatasan Manusia dalam mengolah informasi yang sangat banyak, e. Daluwarsa Penetapan. Sejalan dengan kendala yang dihadapi oleh kanwil DJP Bali, keterbatasan aplikasi serta karakteristik wajib pajak pengusaha e-commerce yang sulit untuk teridentifikasi merupakan kendala utama yang dihadapi. Aplikasi Botsol dan G- Business Extractor hanya mengidentifikasi toko fisik dan tidak mengidentifikasi toko online yang dimiliki oleh pengusaha. Alat lain yang digunakan seperti webscraping memiliki memiliki kekurangan. Sifat dari data hasil webscraping berbentuk data kumulatif yang artinya data penjualan merupakan data penjualan 81
toko selama mulai mendaftarkan diri di marketplace hingga saat ini, sedangakan AR membutuhkan data mengenali realisasi penjualan tahunan dari wajib pajak. Selain itu, data yang tercantum pada marketplace dapat dimanipulasi oleh penjual dengan membuat fake order untuk membuat suatu produk memiliki penjualan yang tinggi sehingga toko tersebut memiliki reputasi mengenali penjualan barangnya dan menyebabkan hasil pengumpulan data yang dilakukan menggunakan webscraping tidak valid. Berdasarkan wawancara, data-data yang dikumpulakan oleh KPP Pratama Singaraja saat ini merupakan data yang tidak berpengaruh signifikan serta tidak dapat dijadikan dasar ekstensifikasi ataupun penggalian potensi. Data yang sangat akurat dan tepat dibutuhkan oleh KPP Pratama Singaraja untuk menjadi dasar ekstensifikasi dan juga penggalian potensi. Pernyataan dari Advent dalam wawancaranya meyampaikan bahwa data pengenaan fee administrasi berdasarkan faktur pajak A2 dari Marketplace itu sendirilah yang menjadi kunci data marketplace. Penelusuran dari jumlah fee yang dikenakan terhadap suatu toko online dapat mencerminkan jumlah penjualan yang dilakukan oleh pemilik toko tersebut. Selain itu, Ketidaktersediaan alat untuk mengidentifikasi toko online serta menelusuri pemiliknya menyebabkan identifikasi harus dilakukan secara manual satu persatu oleh petugas PKD ataupun AR. Proses identifikasi toko online yang lambat dan menyita waktu menyebabkan KPP Pratama Singaraja tidak melakukan pengumpulan data e-commerce untuk tujuan ekstensifikasi dikarenakan jumlah pengusaha e-commerce sangat banyak. Berdasarkan hasil webscraping yang dilakukan di Provinsi Bali pada bidang fashion dan kecantikan di marketplace 82
Shopee terdapat 1244 toko yang termasuk pengusaha Star seller dan Star seller+ jumlah ini belum meliputi toko reguler tanpa label Star seller ataupun Star seller+. Beban kerja yang ditanggung oleh AR dan seksi PKD juga menyebabkan pengumpulan serta pemanfaatan data e-commerce tidak maksimal. Berdasarkan hasil wawancara, pengumpulan data e-commerce bukanlah prioritas utama terutama bagi KPP Pratama Singaraja dikarenakan fokus penerimaan KPP Pratama Singaraja saat ini terletak pada komoditi cengkeh, perikanan, usaha bengkel, dan jasa kedokteran sesuai dengan potensi penerimaan terbesar dari Wilayah Kerja mereka. Penerimaan yang tidak cukup signifikan dan proses identifikasi yang rumit menyebabkan upaya peningkatan penerimaan pajak di sektor fashion dan kecantikan terutama e-commerce tidak dipandang sebagai fokus utama KPP Pratama Singaraja. Hal ini terjadi karena, seksi PKD dan juga para AR memiliki tugas administratif dan tugas tambahan lainnya yang harus dibagi berdasarkan skala prioritas dengan melihat dampak penerimaan terbesar dari wilayah kerja KPP Pratama Singaraja. Sejalan dengan hal tersebut, kemampuan manusia untuk mengolah data yang sangat besar juga merupakan tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh KPP Pratama Singaraja. Jumlah data yang begitu banyak pada bidang e-commerce membutuhkan fokus yang cukup besar. Fokus tersebut harus dibagi kepada beberapa pekerjaan lainnya yang harus diselesaikan oleh petugas pajak, sebagai contoh para AR tetap harus disibukkan dengan pekerjaan tambahan seperti penjagaan SPT, Program Pengungkapan Sukarela (PPS), dan visitasi. Hal ini disampaikan dalam pernyataan wawancara bahwa : 83
"Mereka (AR) memprioritaskan pekerjaan mereka itu menjadi sangat sulit. Walaupun data sudah diturunkan, saya juga tidak menjamin AR akan menindak lanjuti hal ini, volume data itu sangat banyak." Jumlah penerimaan pada bidang fashion dan kecantikan di KPP Pratama Singaraja pada akhirnya menurunkan prioritas dari kedua bidang tersebut. Selain itu, AR memiliki target kinernya yang perlu mereka penuhi sehingga AR akan berupaya terlebih dahulu memenuhi target kinerja tersebut. Proses penggalian data yang lambat dan identifikasi yang sulit dilakukan menyebabkan timbulnya kendala baru di bidang perpajakan yang berkaitan dengan Daluwarsa penagihan pajak. Start up Marketplace asal Indonesia yang berdiri di tahun 2009-2010 seperti Tokopedia pada 2009 dan Bukalapak pada tahun 2010 (Sirclo, 2020) menyebabkan beberapa pengusaha yang telah mulai berjualan di tahun-tahun awal tersebut telah melewati batas daluwarsa penagihan pajak berdasarkan Undang-undang KUP yaitu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya. Daluwarsa tersebut menyebabkan petugas pajak harus berhadapan dengan batas waktu yang ditentukan, pada tahun pajak 2022 berarti wajib pajak yang masih dapat dilakukan penagihan pajak adalah pajak terutang pada tahun pajak 2017. Berdasarkan hasil wawancara, jika data utama yang berasal dari kantor pusat tidak segera diturunkan maka DJP akan kehilangan potensi pajak penghasilan pada tahun pajak paak berikut. 84
BAB IV SIMPULAN Berdasarkan hasil pembahasan dan tinjauan yang dilakukan mengenai Pelaksanaan pemajakan WPOP pengusaha fashion dan kecantikan pada marketplace dapat disimpulkan: 1. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku e-commerce usaha fashion dan produk kecantikan yang terdaftar pada KPP Pratama Singaraja cukup rendah, Hal ini ditunjukkan dengan kondisi sebagai berikut a. indikator kepatuhan formal, kepatuhan pelaporan menunjukan bahwa terdapat 38% SPT yang tidak dilaporkan, pada indikator ketepatan waktu pembayaran, persentase keterlambatan pembayaran mencapai 62% yang berarti setengah dari pembayaran dilakukan terlambat. b. Kepatuhan materil mengenai pengisian SPT Secara benar dapat dilihat dari jumlah Penerbitan SP2DK yang mencapai 50 surat dari 10 orang WPOP yang teridentifikasi dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dengan relasisasi SP2DK mencapai 52%. c. Berdasarkan hasil wawancara, keempat WPOP yang melakukan penjualan pada marketplace belum memenuhi aspek kepatuhan formal dan material. Mereka tidak memiliki NPWP walaupun telah melakukan usaha lebih dari 1 (satu) tahun. Kepatuhan material pelaporan SPT secara benar tidak terpenuhi karena mereka tidak pernah melaporkan SPT. Keempat wajib pajak memiliki pemahaman perpajakan yang rendah mengenai kewajiban 85
86 perpajakan. Padahal berdasarkan perkiraan potensi pajak, secara total potensi pajak narasumber jika menggunakan pasal 17 pembukuan adalah Rp121.460.132,92, sedangkan jika menggunakan NPPN maka Potensi pajaknya akan sebesar Rp8.202.936,00, dan jika menggunakan PP 23 Tahun 2018 maka potensi Pajak narasumber secara total adalah sebesar Rp3.380.000,00. 2. Proses bisnis WPOP pelaku e-commerce usaha fashion dan produk kecantikan yang bertransaksi di marketplace dilakukan dengan cara. a. Proses bisnis dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu pengusaha eceran dan pengusaha yang melakukan produksi secara mandiri. Secara umum para pengusaha tidak hanya berjualan pada satu platform tetapi berbagai platform seperti Shopee, Tokopedia, Tiktokshop dan Instagram. Pengusaha eceran dan produksi sendiri dapat melakukan penjualan dengan metode stok barang serta Pre-order. b. Proses usaha eceran melalui pre-order diawali dengan pembukaan pre- order, setelah para pembeli melakukan pre-order, barang yang dipesan selanjutnya dipesan ke distributor. Ketika barang tersebut datang, proses pengiriman dilakukan menggunakan jasa kurir ataupun proses COD. c. Wajib Pajak yang memproduksi produknya sendiri memiliki proses bisnis yang berbeda karena mereka memproduksi produknya secara mandiri. Pengusaha terlebih dahulu melakukan produksi pakaian, mulai dari pencarian bahan hingga penjahitan. Pengusaha dapat mengalihdayakan beberapa proses seperti penjahitan dan juga pencarian bahan kepada pihak
lain. Setelah pakaian selesai diproduksi, proses penyimpanan dan pembuatan katalog pakaian akan dilakukan sehingga para pembeli dapat melakukan pembelian melalui marketplace, setelah pesanan terjadi maka penjual akan melakukan proses packing dan selanjutnya melakukan pengiriman barang ke pembeli menggunakan kurir pengiriman barang. Pengusaha yang melakukan sistem pre-order kerena terdapat kustomisasi khusus akan menerima pesanan terlebih dahulu sebelum memulai produksi yang dilakukannya. Setelah proses produksi selesai, proses pengiriman akan dilakukan. 3. Upaya yang dilakukan KPP Pratama Singaraja dan Kanwil DJP Bali dalam meningkatkan penerimaan pajak dari pelaku usaha fashion dan produk kecantikan antara lain : a. Kanwil DJP Bali dan KPP Pratama Singaraja menerapkan metode yang sama terdiri dari pemanfaatan data Eksternal, Internal, dan data Lainnya. b. Penggunaan data Eksternal menggunakan upaya permintaan data Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak lain (ILAP). Upaya permintaan data yang telah dilakukan pada bulan November 2021 untuk bekerjasama dengan Bank Indonesia dan Kementriaan Perdagangan dan Perindustrian. Kerjasama juga coba dilakukan oleh Kanwil DJP Bali dengan permintaan data terhadap BUMN yaitu terhadap PT Pos Indonesia, permintaaan data ke PT Pos Indonesia dilakukan untuk mengetahui data Wajib Pajak yang seringkali melakukan pengiriman barang ukuran besar berupa kargo. 87
c. Penggunaan data internal, menggunakan data dari internal DJP seperti data kantor pusat dan sistem Alat Keterangan (alket). KPP Pratama Singaraja telah mencoba untuk melakukan permintaan data kepada kantor pusat, dengan terlebih dahulu melakukan konfirmasi ke kantor pusat mengenai ketersediaan data penjualan e-commerce tetapi dikarenakan belum terdapat data maka KPP Pratama singaraja tidak bersurat menggunakan metode alket dikarenakan data yang diminta tidak ada. d. Metode pengumpulan data Lainnya tidak diatur khusus dilakukan dengan identifikasi Wajib Pajak dengan metode webscraping Google Map untuk menemukan toko fisik serta melakukan analisis media sosial untuk menambah informasi wajib pajak. KPP Pratama Singaraja saat ini hanya melakukan identifikasi toko online secara manual dari WPOP telah diketahui memiliki toko fisik. Setelah identifikasi dilakukan KPP melakukan webscraping untuk mendapatkan data penjualan online. Upaya yang dilakukan belum sampai ke tahap ekstensifikasi wajib pajak dari e- commerce. 4. kendala yang dihadapi Wajib pajak dalam penerapan PPh orang pribadi pelaku e-commerce adalah : a. Urgensi pemenuhan kewajiban perpajakan, menurut wajib pajak pemenuhan kewajiban perpajakan belum menjadi kewajiban yang penting bagi kegiatan usahanya saat ini karena tidak terdapat paksaan dalam pemenuhan kewajiban pajak tersebut. 88
b. Wajib pajak tidak paham terkait ketentuan perpajakan, seperti prosedur pembuatan NPWP dan kewajiban perpajakan yang harus dilakukan apabila sudah terdaftar sebagai wajib pajak, c. Presepsi atas kewajiban perpajakan yang masih dianggap menjadi beban bagi wajib pajak, sehingga wajib pajak memilih menunda untuk mendaftarkan diri dan tidak mempunyai NPWP. 5. Kendala yang dihadapi petugas pajak dalam penerapan PPh orang pribadi pelaku e-commerce adalah : a. Keterbatasan data, proses pengumpulan data internal dan eksternal sangat terbatas dikarenakan instansi pembina kegiatan usaha e-commerce yaitu kementerian perdagangan juga memiliki data yang terbatas, permintaan data KPP belum dapat melakukan permintaan data kepada pihak swasta. b. Keterbatasan alat dan metode untuk mengumpulkan data, menyebabkan identifikasi toko online berjalan lambat dan dilakukan secara manual. Identifikasi toko online saat ini masih dilakukan dengan manual dengan terlebih dahulu mengecek keberadaan lokasi toko secara fisik melalui webscraping selanjutnya melakukan penelusuran toko online secara manual. c. Prioritas pekerjaan, skala prioritas KPP untuk fokus mencapai kinerja penerimaan kantor menyebabkan proses penggalian potensi pengusaha online belum menjadi prioritas utama bagi KPP. Potensi KPP Pratama Singaraja yang didominasi oleh sektor pertanian menyebabkan identifikasi 89
toko online tidak menjadi prioritas KPP, dimana KPP juga belum pernah menerima data Laporan Hasil Analisis (LHA) toko online dari Kanwil. d. Daluwarsa penagihan, potensi pajak yang tidak dapat ditagih akibat lewatnya daluwarsa penagihan menjadi tinggi, petugas pajak saat ini sedang fokus melakukan tindakan penagihan agar tidak terjadi daluwarsa penagihan. Dengan keterbatasan data dan identifikasi yang lambat, dikhawatirkan akan menyebabkan hilangnnya potensi pajak akibat lewatnya daluwarsa penagihan. 90
DAFTAR PUSTAKA Apriyani, R. (2014). Penanganan dan Pengawasan Perpajakan Dalam Rangka Intensifikasi di Bidang E-commerce ( Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang Selatan) . Ariyanti, F. (2017, september 05). Retrieved from Ditjen Pajak: Pajak: Banyak Pelaku Bisnis Online yang Tak Bayar As'ari, N. G. (2018). pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Vol 1 No 6 (2018): JURNAL EKOBIS DEWANTARA . Direktorat Jenderal Pajak (2014). Masih Sedikit Pelaku e-commerce Yang Memiliki NPWP. Retrieved from Faisol, M., & Rofiqi, I. (2020). PAJAK E-COMMERCE DI KABUPATEN SUMENEP:. Jurnal Bisnis & Akuntansi Volume 11, No. 2 Bulan September Tahun 2020. Indrawan, R., & Binekas, B. (2018). Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM. JURNAL RISET AKUNTANSI DAN KEUANGAN, 6 (3), 2018, 419-428. Indonesia, C. (2021, Agustus 7). CNN Indoneisa. Retrieved from UMKM Masuk Juta: RI E-commerce 6,5 di Tambah lokadata. (2021, April 09). Lokadata. Retrieved from Transaksi E-commerce, 2017- -2017-2021- 2021*: 1617945737 Muazam, A. R. (2020, 08 6). alinea.id. Retrieved from Transaksi e-commerce didominasi generasi Z dan milenial: b1ZRL9woj 91
Nurgraheni, R. W. (2016). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha e-commerce yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara Yogyakarta. Pemerintah Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Rosalinawati, E., & Syaiful. (2018). Analisis Pajak Penghasilan atas Transaksi E- commerce di Kabupaten Gersik. Journal of Islamic Accounting and Tax. Sakti, N. W. (2014). Buku Pintar Pajak E-commerce. Jakarta: Visi Media. Sarwoko, E. (2008). Dampak Keberadaan Pasar Modern Terhadap Kinerja Pedagang . Dampak Keberadaan Pasar Modern Terhadap Kinerja Pedagang Volume 4 Nomor 2. Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2019). Research Method for bussines student : fifth edition. Harlaw: pearson education limited. Sirclo. (2020). di-indonesia/. Diambil kembali dari Jadi Andalan untuk Belanja Online, Berikut Sejarah Perkembangan Marketplace di Indonesia. Sugiyono, D. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. Sukada, I. W. (2020). Implementasi Complience Risk Management (CRM) Dalam Rangka Ekstensifikasi. Simposium Nasional Keuangan Negara 2020. Widodo, D. W. (2010). Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Wajib Pajak. Bandung: Alfabeta. Wildan, M. (2022). Ingat! Batas Omzet UMKM Tak Kena Pajak Rp500 Juta news.ddtc.co.id: Berlaku Bulan juta-berlaku-bulan-ini-35782 Ini. Diambil kembali dari Works, M. (2021). Blooming ecommerce in Indonesia. Momentum Works. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No 62 Tahun 2013 92
LAMPIRAN 1 PANDUAN WAWANCARA No Tema Pertanyaan 1 Informan : Kepala Seksi Data dan Potensi Kanwil DJP Bali a Kesulitan dan Hambatan a. Apa kesulitan/hambatan yang dihadapi Kanwil DJP Bali dalam memaksimalkan b. potensi WPOP yang berjualan secara online? b Upaya yang dilakukan Kanwil DJP Bali a. Bagaimana Upaya Kanwil dalam ini saat memaksimalkan potensi WPOP yang berjualan secara online? dalam b. Bagaimana Kepatuhan pajak e-commerce di Bali? c. Apakah ada pedoman dari pusat terkait penilaian WPOP pengusaha yang potensial? d. Apakah ada pedoman khusus dari kanwil yang harus diikuti penggalian KPP untuk potensi WP pengusaha online? e. Apakah Kanwil DJP Bali memiliki Metode unik dalam penggalian potensi WPOP e- commerce? f. Bagaimana perkembangan ekstensifikasi dan data WP yang memiliki usaha e- commerce saat ini? 93
c 2 a Pengumpulan data a. Bagaimana proses pengumpulan data objek pajak dari kanwil DJP Bali? b. Apakah ada integrasi data antar KPP dengan KPP lainnya di Kanwil Bali? c. Apakah kerjasama terdapat pihak ke 3 terkait data WPOP e- commerce? d. Apakah Kanwil memiliki data WPOP fashion dan kecantikan mana saja yang memiliki usaha online? Informan : Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data KPP Pratama Singarajaa Data WPOP dan Pengumpulan data b. Apakah terdapat WPOP kecantikan dan fashion pengusaha yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja? online c. Apakah KPP menerapkan tersendiri, sesuai Per KLU Dirjen 17 /PJ/2015? KPP d. Apakah dapat WP mengidentifikasi pengusaha online terutama yang bergerak di bidang fashion dan kecantikan? Apakah khusus mengenai langkah penggalian pengusaha diberikan oleh kanwil? terdapat pedoman langkah melakukan potensi WP yang online e. Apakah terdapat metode penilaian WPOP pengusaha yang potensial? f. Bagaimana KPP Pratama melakukan Singaraja pengamatan potensi pajak dari pengusaha online fashion dan produk kecantikan? 94
b c 3 a 95 Upaya yang dilakukan KPP a. Apakah upaya yang saat ini dilakukan KPP untuk menggali potensi WPOP fashion dan kecantikan pengusaha online? Pratama KPP Singaraja memiliki metode unik tersendiri untuk menggali potensi WP pengusaha online? b. Apakah Kedala yang dihadapi a. Apakah terdapat kendala dalam pengawasan Wajib Pajak pengusaha online fashion dan produk kecantikan? b. Apa yang dihadapi Singaraja memaksimalkan pengusaha online? tantangan yang Pratama KPP untuk potensi Informan : Pengusaha di bidang fashion dan kecantikan yang melakukan penjualan melalui marketplace. Informasi toko a. Sejak kapan memulai berjualan online? b. Apakah kegiatan usaha ini memiliki toko fisik? Atau ada untuk usaha/gudang lokasi berjualan? c. Apa produk yang paling laris? Dan kapan waktu yang paling laris?
b c Pengetahuan perpajakan Hambatan dan asumsi 96 d. Apakah usaha ini merupakan penghasilan utama anda atau hanya bisnis sampingan? e. Bagaimana proses bisnis dari usaha yang anda lakukan? Serta jenis produk apa yang dijual? f. Bagaimana sistem pemesanan dari anda dan marketplace berjualan? penghasilan tempat g. Berapa perhari? h. Apakah rata-rata penjualan anda melakukan laporan penjualan pencatatan secara detail? a. Apa yang kamu ketahui tentang SPT/NPWP? b. Apakah anda memiliki NPWP? c. Seberapa paham anda terkait Pajak penghasilan? d. Apa yang ada pandanganmu kewajiban proses tentang pajak? e. Darimana anda mendapat Pajak informasi mengenai penghasilan? a. Apa kendala yang kamu hadapi terkait perpajakan? b. Bagaimana pendapatmu terkait batasan pengusaha tertentu pada UU HPP? c. Apa yang menyebabkanmu membayar pajak? d. Apa yang menyebabkanmu tidak membayar pajak?
SURAT RISET Lampiran 1. Surat Riset 97
Lampiran 2 Transkrip Wawancara Narasumber : Kepala Seksi Data dan Potensi Kanwil DJP Bali Media : Secara Langsung Tannggal : 8 Januari 2022 Keterangan : I = Interviewee; N= Narasumber Transkrip Wawancara I : "Oke, hmm terima kasih dulu om atas waktunya sebelumnya karena sudah mau menyediakan waktu luang.Terus juga saya mau menyampaikan gini dulu om, tujuan dari penelitian kenapa saya mewawancarai om. Jadi sebenarnya tujuan penelitian saya mewawancarai om itu untuk melihat gimana sih dari segi petugas pajak itu untuk mendata atau ekstensifikasi dari wajib pajak yang berjualan online gitu. Misalkan kayak teman-teman kita yang SMA atau teman teman saya yang kuliah itu jualan online gitu, jadi saya mau lihat gimana sih dari Kanwil tersendiri itu. Gimana proses ekstensifikasi dan pengumpulan datanya kayak gitu? Lalu sebenarnya saya di sini tuh proses e.. KTTA-nya itu tuh baru sampai proposal om, jadi saya mau mendahului gitu lah mewawancarai sekalian juga untuk untuk pembuatan tugas penelitian ilmu sosial saya. Nah disini, nanti saya kan rencananya akan mencantumkan nama om di tugas akhir saya sekiranya om bersedia enggak dicantumkan Namanya nanti di KTTA ya om.." N : " Bersedia aja, cuma di tulis kan" I : " iya om hehe" N : "gak dapet honor ya? I : "Kalo misalknya om juga enggak cocok pertanyaannya atau gimana, om juga berhak untuk tidak menjawab. Terus juga, om juga berhak untuk, untuk memberhentikan sesi wawancaranya kalau om keberatan atau gimana. Lalu ini outputnya tugas akhir saya terus juga nanti om kalau misalkan mau minta tugas akhirnya buat gimana, mau melihat itu boleh om nanti saya kirim aja. Trus.Kayaknya, saya mau minta izin untuk merekam gitu hasil wawancaranya. Nah mungkin langsung aja om saya mulai wawancaranya terus e... gini om sebenarnya saya dari kanwil sendiri tuh mau melihat tentang ini.., kan saya mau bahas data dari DJP nah sekarang gimana sih om kepatuhan pajak mungkin ya terutama wajib pajak e-commerce begitu om di Bali. N : "Di Bali itu. Kita terus terang di kanwil Bali itu agak susah ya. Pengumpulan datanya dulu deh ya, pengumpulan datanya terus terang di Bali agak susah karena, satu tidak tersedia uh data dari pihak eksternal. disini dengan PMK 228 ya itu nanti bisa di cek.. data ILAP namanya. Instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lainnya. Nah kita pengumpulan data, kita itu semua berdasarkan dari PMK itu aja jadi pihak eksternal. Nah kenapa dibilang susah memperoleh data? Uh karena di uh apa, Instansi yang menaungi uh apa e-commerce itu pun tidak 99
tersedia datanya. Siapa saja yang pelaku dari e commerce itu? kesulitannya disitu sih. I : "Belum belum ada data emm maksudnya berarti kaya harus ada, misalkan kaya mau minta data sama shopee itu harus ada kaya gimana ya gitu? N : "Iya,,, ya itu kalau di E commerce itu kan dia terdaftar di uh Dinas Perindustrian dan perdagangan. Nah Dinas Perindustrian dan perdagangan itu sendiri, dia tidak punya data yang pasti gitu. Siapa saja pelaku e commerce Di Bali, tidak hanya di Bali sih sebenarnya di seluruh Indonesia pun kita sebenarnya agak kesulitan untuk mencari siapa sih pelaku pelaku dari uh e- commerce itu sendiri. Nah sementara ini di kantor pusat di DJP. Ya untuk e- commerce itu sudah ada, Nah sebenarnya sudah ada peraturan tersendiri ya. yang mengatur namanya uh PMSE perdagangan melalui uh sarana elektronik ya itu ada PP nya tersendiri dan yang diatur di sana itu yang uh sudah berbentuk badan hukum ya. Jadi yang sudah kelihatanlah seperti Tokopedia kemudian traveloka nah itu itu sudah diatur dia sudah berbadan hukum.Tapi kalau yang masih kecil-kecil kita masih kesulitan untuk mengumpulkan siapa sebenarnya pelaku ekonominya. I : "Dalam PMS itu bukannya kayak kalau saya setahu saya yang saya baca itu intinya menyampaikan bahwa, oh penghasilan online sama offline yang jualan online sama offline itu seharusnya diperlakukan sama kan gitu kan. Nah itu sebenarnya kalau di misalkan di Kanwil sendiri itu ada enggak sih om pembaginya antara misalkan siapa yang jualan online siapa yang jualan offline atau siapa aja yg gabungan gitu apakah dibedakan atau tetap satu bagian begitu om?. N : " Tetep satu dia, untuk yang offline maupun online kalau di kanwil kan kita. apa yaa, Pengumpulan datanya itu berdasarkan ini saja berdasarkan kita punya aplikasi ya eh kita mendapatkan data itu dari aplikasi namanya botsol. Pernah denger gak?, Nah dengan yang botsol itu sejenis ini juga Google extractor dia I : " maaf om apa tadi? N : " botsol kalau di googling ada kok jadi kita mengumpulkan data uh di satu wilayah. Itu berdasarkan ini apa namanya. Jenis Dari... I : " usahanya." N : iya usahanya, ya misalnya nih Arya Wahyu pengen nyari usaha jualan kue misalnya gitu ya jadi uh semua usaha-usaha yang ada di Bali itu bisa kita dapatkan. Cuman yang jadi kendala juga antara data yang disediakan oleh Google extractor atau botsol itu. Dia tidak sama dengan data wajib pajak yang ada di DJP di kantor pajak. Ya jadi uh merk nya, terkadang kan hanya merek saja di sana di google extractor. Nama toko atau merek dagang merek usahanya. Nah, sementara kalau di Pajak yang belum berbentuk badan usaha itu kan, Uh Apa, dia berdasarkan NIK atau nama wajib pajak, Kesulitannya itu sih. I : "oh berarti misalkan untuk data kan tadi di extract tu om, sebenarnya yang punya kewajiban ekstrak data itu siapa om, apakah dari kawil atau dari KPP atau gimana? N : " Sementara dari kanwil" I : " Ooh berarti data data itu yang diekstrak terus diapain nanti tuh om? 100
N : "jadi proses sebenarnya ya untuk pengumpulan data di DJP itu ada 2 ada internal dan data eksternal. Eksternal yang data yang ILAP tadi ya, yang PMK 228 uh kemudian data internal itu yang uh yang kita dapat, satu dari kantor pusat dan dua dari kanwil. Nah dari data dari kantor pusat Itu hampir sama ya prosesnya dengan ekstrak data dari kawil juga, sama-sama dari botsol, kemudian dari bisa dari Google extractor juga. Cuma mereka lebih canggih ini nya untuk software nya juga mungkin dia berbayar ya, kalau kita kan pakai yang gratis ya di sini. Kantor pusat itu dia sudah bisa lebih mematchingkan data antara, misalnya data usaha di google extractor itu dengan data NPWP yang ada di kita. I : " Ohh berarti di matching gitu. Oh berarti bisa ya misalkan dari data data itu kan udah kumpul jadi kaya itu jadi ekstensifikasi, maksudnya bukan matching data tapi kita yang mencari gitu. N : "Mencari gimana maksudnya?" I : " Kalau tadi kan bilang dia di matching kan berarti kan itu udah ada yang punya NPWP kan. N : " Ooh iya, Jadi prosesnya tadi setelah kita ekstrak tadi, Nah kita coba matchingkan dengan data NPWP yang kita punya se-Bali itu kita matchingkan. Uh kesulitannya apa? jadi Antara merek usaha itu, dengan yang punya itu kan kita enggak tau. Langkah awalnya kita coba matchingkan alamat dengan nama usahanya itu uh dengan data Dukcapil. Alamat dulu nih kita matchingkan. Nah data yg ketemu NPWP-nya otomatis kita sudah dapatkan kan ya, nanti kita bisa cek dengan spt ini atau laporan laporan nya. Nah data yang tidak ketemu ini kita tidak serta merta langsung kita bisa apa namanya?. Tetapkan dia sebagai wajib pajak baru gitu ya, cuma kita kita tetap harus ngecek lagi ini. Jadi data yang sudah oke nih, sudah matching dengan NPWP kita pisahkan. Data yang belum tetap kita cari dulu Kemungkinan-kemungkinan dari-data lainnya gitu misalnya toko roti x terus dia x kita sudah matching kan dengan alamatnya. Ternyata enggak ada yang matching. Nah kita coba cari tahu toko x ini yang punya siapa? Jadi nama ini, nama pengusahanya atau wajib pajak ini siapa gitu ya. Nah kita biasanya minta bantuan ke KPP untuk di visit kesana dan lokasinya sudah kita ketemu nih, cuman NPWP-nya belum ada. Nah itu kita coba karena yang punya akses ke WP itu kan KPP. Jadi dia yang nanti mencoba untuk visit kesana. Mencari tahu siapa yang punya gitu, nanti dimatchingkan dengan NPWP-nya. Kalau belum ya baru kita terbitkan NPWP." I : "Ohh.. Berarti pernah nggak sih om, Jadi sekarang kalau NPWP jabatan itu dari mana ya? N : "Kebijakan jabatan itu dari kantor pajak langsung. Jadi proses NPWP itu kan ada dua, jadi atas kemauan sendiri dari wajib pajak, yang kedua dari jabatan dan jabatan itu karena pada saat fisit kita temukan data seperti tadi, oh perusahaan ini belum, pengusaha ini belum ada NPWP-nya. Untuk efeknyaah kan itu bisa kita tetapkan langsung uh si x itu jadi wajib pajak dan secara jabatan. Ini namanya NPWP jabatan. I : "Kalau untuk tadi yang yang data eksternal tadi bagaimana ya om ya? N : "untuk data eksternal itu dari pmk 228 tahun 2017 Itu data ILAP, data lihat itu ini I nya tuh instansi L nya itu lembaga A nya asosiasi P nya nya pihak 101
lainnya. Jadi data-data dari instansi lembaga asosiasi pihak-pihak lainnya itu. Kan kita setiap akhir tahun itu kita minta ke lembaga lembaga ya uh perbankan dan sebagainya. Kemudian asosiasi, dari PPAT, lembaga keuangan. I : "Berarti enggak sekedar ke shopee nya aja, tapi meluas ke lembaga-lembaga lainnya ya? N : enggak, enggak, siapa menaungi dia. Misalnya e-commerce ini dia di bawah kementerian apa sih, Perdagangan dan peridustrian, kita coba cari ke sana. I : "Berarti kalau misalkan sebenarnya DJP itu pernah nggak sih om mencari ke badannya sendiri langsung ke shopee nya langsung minta data kaya gitu?. N : "Kalau ke shopee sendiri kita enggak-enggak enggak bisa ini ya, karena kita minta data itu harus ini dulu ada perjanjian kerja sama dulu jadi enggak bisa langsung gitu. Nah kalau di ILAP itu dia kan dia sudah lembagakan misalnya kita minta data penerbangan nih, nah kita minta ke angkasa pura itu melalui dirjen Perhubungan. I : "Oh berarti lembaga itu masih terbatas di pemerintahan aja atau gimana? N : "heem, Masih di pemerintahan saja. I : "Oh kalau berarti kalau yang saya dapat tuh misalkan dari eksternal dari lembaga yang menaungi itu kita ambil data datanya yang mereka punya, terus di digabungin sama data internal kita. Tapi berarti untuk yang yang WPOP itu masih memang terlalu kecil dan masih susah ya om?" N : " ini uh kalo seperti tadi ya seperti e-commerce untuk jual beli online. Temannya itu untuk apa? Makeup dan kecantikan dia itu kita sebenarnya masih masuk kan dia di UMKM masih ya masih setengah persen. Anggapan kita sih omzet nya belum sampai 4,8 miliar setahunnya. Jadi mesti mengandalkan si pengusaha itu yang punya ini sendiri, punya inisiatif sendiri untuk mendaftar, kemudian melapor dan menyetorkan sendiri pajaknya. Berarti ya kecuali, yang sudah besar ya, sudah besar ada datanya, contohnya di luar itu diluar jual beli online itu yang kita sudah ada data. Ini enggak sengaja sebenarnya ya, gak sengaja kita dapat datanya dari youtuber yang yang datanya lebih gampang kita lihat, kita kemarin coba Kupas salah satu youtuber dari Bali, nah pada saat kita sudah lakukan analisis terhadap data melalui eem dari instansi juga dari youtube itu sendiri kita engga minta data ke sana. Ada apa ya? Yang bisa melihat berapa sih penghasilan nya? Ooh iya socialblade jadi kita dapat dari situ dan itu pun dari masih yang gratisan kemarin. Setelah itu kita dapet datanya kemudian kan kelihatan di sana berapa persen dia dapet dari youtube itu, itu kita sudah analisis. Khrisna siapa...Itu youtuber itu lo... ada 2 akunnya, kita sudah cek ke sana. Kita visit, kita sampaikan datanya ke KPP, Nah di KPP menindaklanjuti dengan visit ke youtubernya sendiri. Itu data dari youtuber yang kita analisis data nya dia memberikan data youtuber yang lainnya. Jadi dia enggak mau sendiri, jangan saya sendiri dong yang dikenai katanya. Akhirnya banyak data-data dari justru dari dia. I : "berarti memang ada data-data yang yang kayak enggak sengaja gitu, enggak tahu, di luar proses yang tadi yang eksternal dan internal itu. Terus berarti ada orang khusus gitu ga ya om kalau buat nyari nyari yang kayak gitu atau emang tiba tiba ketemu aja?. 102
N : "Namanya analis dia, jadi di kantor di kanwil itu ada namanya analis jadi dia memang berusaha untuk menggali potensi-potensi sudah rutin gitu ya. I : "Oh, berarti ada ga om kemungkinan karena misalkan WPOP yang jualan kecantikan atau jualan produk-produk apa itu karena udah saking besarnya dia tuh kayak membeberkan gitu, misalkan di story nya gitu? N : "heem ada, salah satunya itu A. Jadi yang kemarin kita coba ini coba analis juga B gitu nanti jangan ditulis. Klo sama ini B. Jadi ya Lumayan sudah punya nama. Terus C Itu yang baru kita. I : "Oh berarti misalkan ada enggak sih om penilaian mana WP yang termasuk potensial gitu misalkan dari WPOP nih yang jualan online atau jualan biasa itu untuk potensial untuk digali itu ada batasannya gak sih om? Dari penggalian misalkan pendapatannya si A terus dibilang potensial begitu. N : "Sementara kita enggak ada batasan dia. bahwa ini berarti WP potensial yang harus digali, enggak, kita coba analis semua ya. Semua, nanti ketemu tuh hasil analisisnya. Misalnya kita bandingin sptnya dia. Dia Itu kita coba analisa nanti ketahuan dia kekurangan, kekurangannya berapa. Kalau sejutaan atau berapapun Itu siapa tau lebih besar setelah dilakukan analis dan divisit oleh kpp, di kpp malah banyak ketemu data data lainnya selain yang kita temukan gitu. I : "Nah itu kan di misalkan kayak kategori di shopee atau Tokopedia itu kan ada kayak kategori misalkan star seller. Nah, untuk syarat star seller itu kan omsetnya itu 100 juta gitu permulaan. Nah itu untuk data yang internal tadi yang om cari itu, maksudnya dari web scraping itu bisa enggak dia membedakan gitu atau mengkategorikan. Berapa kira kira omset nya gitu? Atau cuma nama doang? N : "Enggak, cuma nama doang. Nah jadi untuk mendapatkan onsetnya kita biasanya mencari ke ini, entah medsos yang dia punya atau apa. Saya kemarin kita enggak sengaja juga ada salah satu WP dia malah di Seririt lokasinya. Itu pun kita temui dari Instagram jadi Instagramnya, kalau dari socialblade kan kelihatan juga tuh viewer nya berapa. Nah dia dapat penghasilan dari sana tuh dari sana berapa? Nah di samping itu dia ternyata punya youtube juga. Tapi dengan uh nama yang berbeda, bukan namanya dia yang dia pakai di youtube. Dari nama Instagram dengan ini beda. Padahal satu kepemilikan sih. I : "Terus sebenarnya saya mikir-mikir, bisa enggak sih kita kaya WPOP gitu, Misalkan saya sendiri melihat teman saya wih kan banyak nih penghasilannya, udah lapor pajak belum ya? Terus saya ngelaporin teman saya, ada enggak jalur begitu ya om ya? N : " Ooh bisa bisa, kalau seperti itu ya kayak tadi lagi yang youtuber itu tadi dia kan Jangan saya sendiri gitu. Kalau misalnya arya wahyu punya nih data ini. Biasanya sih untuk AR AR itu dia, pasti sudah punya ini ya, karena dia punya wilayah dia pasti sudah tahu nih. Kira-kira ini yang bukan online ya kan dia udah kelihatan tuh unit toko ini ramai gitu kan ini udah bayar pajak belum gitu aja sih. I : "Ohh berarti AR nanya ke orang itu lagi gitu? N : Kalau biasanya sih lewat pengamatan, jadi enggak hanya ke toko-toko ya ke dokter pun kita sering seperti itu. AR itu kan dia wilayahnya itu misalnya 103
satu kelurahan nih kelurahan banyuasri misalnya, otomatis dia sudah tahu nih si orang ini, uh tokonya rame. Dokter ini rame itu pengamatan namanya. I : "Terus kalau misalkan, sebelum-sebelum ini misalkan sebelum PMK yg 2017, itu kira kira gimana proses ekstensifikasinya gitu om? N : Kalau sebelum 2017 kayaknya untuk yang online belum terlalu ini ya, tapi untuk kegiatan ekstensifikasi sih. Biasanya lewat visit aja, kalau media sosial atau apa secara online itu belum ada, kita visit aja I : "berarti sebelum 2017 itu belum ada yang kusus diatur gitu om ya? N : "Belum ada" I : "Berarti misalkan data internal kayak web scraping tadi Google Scraping itu dari kapan itu mulai? Kalau di Bali sendiri. N : "Kalau Google extractor di Bali itu baru tahun 2019. Jadi setelah em, sebelum pandemi. I : " itu kira-kira ada gini enggak ya om pedoman khusus gitu dari pusat untuk misalkan Google extractor tadi misalnya kayak PMK 2017 tadi kan ada pmk nya, misalkan yang Google extractor itu ada enggak? N : "Engga ada" I : "Oh itu inisiatif dari Kanwil om ya?" N : "Inisiatif dari kanwil sama analis-analis itu aja. Kalau sekarang sih kita coba yang kripto-kripto itu lo. Nah itu kan banyak tuh teman teman, kadang kadang dia enggak sengaja gitu entah sengaja atau enggak dia bikin story di WA dari sanalah kita coba, coba tarik ke belakang gitu. Dari perusahaannya sih kita enggak dapet data, dari kripto nya sendiri sih kita ga dapet. I : "Oh berarti maksudnya kalau kayak gitu berarti kan masih banyak ada kemungkinan buat metode-metode ekstensifikasi lain gitu ya om ya, yang misalkan dikembangkan gitu masih bisa terus. N : "Tergantung ini aja sih, tergantung kemauan si analis saja. Kalau dia rajin mungkin, entah dia cari di Googling mungkin atau lewat Instagram kan ya. Banyak tuh ya usaha-usaha sekarang yang dia promosi lewat Facebook, Instagram" I : " Ooh berarti misalkan kayak analisis pake Scraping tadi yang tadi itu sebenarnya langsung secara informal melakukan atau memang harus ada kayak pengajuan dulu. Oh ini caranya gini harus diajukan dulu disetujui enggak ada. N : "Ohh enggak enggak, murni diserahkan ke masing-masing analisnya saja inisiasi sendiri. Kecuali dia kesulitan memperoleh data, uh NPWP sudah dapat nih. Dari hasil matchin tadi, sementara data yang kita punya kan hanya data spt aja. Nah kita pengin tahu misalnya omsetnya atau asetnya yang dia punya. Kemudian uh kemungkinan terjadinya hubungan istimewa entah dia punya keluarga atau hubungan keluarga yang lain, nah itu kita bisa meminta ke kantor pusat, kantor pusat dia datanya lebih lengkap. I : "Berarti bisa juga minta dari kantor pusat sebagai tambahan. Hm... Mungkin. Terus juga kan kata dosen saya itu kanwil itu juga bisa ngasih step-step gitu ke KPP tentang, kalau ekstensifikasi itu kayak gimana kira-kira uh.. Berarti kayak tadi di Kanwil Bali tadi kan ada step khusus kayak scaping itu. Nah sebenarnya 104
ada enggak sih om kayak pedoman khusus buat KPP kalau mau ekstensifikasi itu terutama buat usaha online gitu.? N : "Uh kalau pedoman khusus sampai sekarang sih belum ada ya. Jadi uh kantor pusat pun dia kegiatan ekstren ya untuk menambah basis data wajib pajak saja jadi belum sampai ke step untuk penggalian potensi bagi PMSE itu belum ada. Kalau penggalian potensi yang sudah ada itu misalnya, yang entah dia dari restoran atau hiburan itu sudah ada. Kalau yang khusus online sih belum keluarnya. I : "Oh masih basis data diperbanyak dulu gitu, berarti KPP sendiri itu masih bisa melakukan ekstensifikasi selain yang dilakukan kanwil begitu, berarti dibebaskan lagi bervariasi cara dia gimana. N : "Tapi kebanyakan kalau KPP itu dia melalui visit aja, karena dia yang punya wilayah kan ya. Jadi diharapkan AR yang Proaktif. AR wilayah itu dia sudah melakukan Profil terhadap WP WP nya gitu. Misalkan gini Arya misalnya sudah kerja gitu ya, jadi AR di kelurahan A jadi otomatis harus sudah tahu nih 100 wp besar di wilayah itu yang mana. Jadi itu yang harus kita lakukan, kita intensifkan mungkin untuk penyetorannya termasuk kepatuhannya. Nah, di luar itu baru ekstensifikasi.Entah ada usaha baru yang muncul dari sana kemudian mungkin kegiatan-kegiatan lain. Mungkin Penjualan tanah. I : "Terus mungkin om, kan tadi dari-data dari Kanwil KPP nah itu ada enggak sih om saling tukar data gitu kanwil dan KPP atau datanya hanya satu arah dari Kanwil ke KPP. N : "Uh sebenarnya kebanyakan sih satu arah yang diberikan. Dari kantor pusat ke Kanwil kemudian dari kanwil KPP atau yang dari kanwil nih kita sudah dapat uh data misalnya kita teruskan ke KPP. Nah sementara dari KPP, uh bisa dibilang tidak pernah memberikan data ke kita ya ke kanwil. I : "terus ada enggak sih kayak pertukaran data antara KPP Singaraja ke KPP denpasar mungkin ? N : " Oh ada" I : "Oh berarti gimana tuh mereka saling kontak-kontakan atau gimana? N : " Kita ada namanya ini ya aplikasi Alket. Uh. Alat Keterangan itu jadi misalnya nih si AR di sini dia dapat data penjualan tanah gitu ya jumlah tanah sementara si uh penjualnya itu tidak terdaftar di KPP Singaraja. Jadi data itu yang kita pertukarkan, kita sampaikan ke tempat di mana si WP Itu terdaftar. I : "Oh si a jual tanah di daerah b terus kasih tahu ke a" N " he em, ini nih arya wahyu nih habis jual tanah di singaraja, sementara arya wahyu terdaftar di Denpasar. Nah yang jadi AR di KPP denpasar itu dia coba ngecek di spt nya si arya. Ini udah masuk belum hartanya ini, I : "Berarti pertukaran data masih kaya, ya secara umum pertukaran data pakai yang tadi aja berarti om ya. Berarti memang untuk usaha online itu memang belum ada pengkhususan yang sangat khusus gitu ya om ya ?" N : "Usaha online, terus terang dia, karena kesulitan tadi karena kita kesulitan memperoleh siapa sih pelaku-pelakunya, karena namanya beda nama tokonya usaha dan mungkin di medsos nya juga beda nih. Rio misalnya di instagram apa namanya yo, Watch apa ya?, watchitorio. Jai keulitannya itu aja sih." 105
I : "Ohh Misalkan nih sebenarnya kayak misalkan ada nih toko A di Instagram atau di shopee itu udah gede, kan ada kolom chat gitu kira-kira kayak analis atau yang bidang ekstensifikasi tuh nge-chat gitu atau gimana apa? atau memang harus dipastikan dulu oh ini datanya gini ya pastikan dulu kita lihat di situ dia tidak bisa langsung. N : "Uh iya gini, analis itu tidak bisa langsung mengatakan ini lo si A kaya gini usahanya yang ini pasti dia entah berlaku sebagai pembeli dulu pokoknya dia coba amati dulu sih si x ini gitu ya. Apa benar sih dia yang punya gitu? Jangan sampai uh setelah kita terbitkan analis data nya tau tau orang nya bukan begitu.Nah ini kan malah enggak, kita memberikan data yang tidak benar berarti ke KPP I : " Ooh berarti analis data itu sebuah laporan gitu om?" N : " laporan hasil analisa namanya" I : "Oh berarti itu emang, Misalnya karena webnya banyak berarti memang cuma WP WP yang omset omset yang besar aja ya kira kira. N : "Enggak enggak harus besar dia karena si analis ini punya target dia. Jadi setahun misalnya 30 LHA laporan hasil analisa yang harus dia terbitkan. Itu yang harus dipenuhi jadi tidak semua hasil analisa itu yang potensinya apa nilainya besar yang kecil pun sebenarnya tetap diakui juga asalkan datanya benar. Uh datanya falid dia bisa dipertanggungjawabkan. I : "Terus tadi sebenarnya saya udah dijawab tapi saya masih gini om tentang, gini tingkatan potensi gitu, mana yang lebih potensial? Mana yang kurang potensial berarti memang kalau di online sendiri itu bahkan untuk online ya kita ambil-ambil aja dulu datanya gitu om? belum membedakan gitu." N : " Ya, kita belum pisahkan dia yang potensial mana yang enggak. Cuman data dari pusat itu data HWI namanya high wealth individual yang sudah ada di kantor pusat.? I : oh dari kantor pusat dikasi, itu ada batasannya gitu enggak sih om? N : dia dia omsetnya 10M kalau ga salah?. Itu khusus HWI sih. HWI namanya. Kalau yang untuk usaha. Sementara sih kita ini aja, kita pisahkan berdasarkan tarifnya itu. Ada yang setangah PP23 ada yang pasal 17. I :Uh terus juga om kalau menurut om sendiri kepatuhan wajib pajak e commerce di Bali tuh kayak gimana? N : Kalau di Bali ya, Balik lagi ke kesulitan kita mencari data itu kan kita enggak tahu ini itu sudah terdaftar karena kepatuhan itu kan eh entah hanya kepatuhan dari uh pelaporan dan kepatuhan dari penyetorannya dia nyetor meskipun sedikit, tapi rutin itu sudah dianggap patuhkan. Kemudian uh, rutin lapor jg udah dianggap patuh dia, Kemudian dianggap patuh juga apabila kita kirimkan himbauan atau surat, dia mau respon ke fiskus sendiri itu sudah dianggap patuh dia. Nah itu, khusus untuk yg ini yg jual beli online ini uh, kalaupun nanti misalnya datanya sudah ada dari dinas perindustrian dan pedagangan, kalau di wilayah kan dinas perindustrian dan perdagangan, kalau kita sudah dapat datanya baru kita bisa tentu kan dia patuh atau enggak. 106
I : " Ooh Berarti karena memang datanya itu belum ada dia kita enggak enggak tahu gimana gimana caranya nentuin kepatuhannya. N : "iya iya kaya gitu, Cuma mungkin yang arya wahyu maksud itu patuh untuk mendaftar menjadi wajib pajak ya? itu lebih susah lagi. Karena untuk mencari wajib pajak yang mau mendaftar sendiri Itu saja, Siapa siapa sih yang mau untuk bayar pajak gitu kan ya. Gitu aja susah. I : "Berarti kalau, berarti data-data misalkan dari kanwil gitu kan masih yang tadi yang web scraping itu. Sedangkan kan kalau pengusaha itu kan uh seharusnya mendaftarkan NPWP saat sudah mulai berusaha begitu, berarti memang memang bisa dibilang kaya karena kami sendiri enggak tahu nih siapa siapa aja, jadi enggak bisa menentukan gitu di kepatuhannya. N : "Nah kalau kalau mungkin bisa di ini bisa disampaikan kalau yang botsol dan google eksraktor itu. Kita mengambil datanya itu dari google map nih, jadi yang sudah terdaftar di google map itu, usaha-usahanya kan ada itu di toko apa Itu yang coba kita matching kan tadi. Jadi kalau misalnya si penjual online ini mereka jarang apa ya, dia jarang yang mendaftarkan di Google. I : Oohh berarti masih kayak di Google map gitu tadi om ya? N: "kalau yang botsol sama itu kita nemunya sih kebanyakan yang offline meskipun ada beberapa juga ya. Usaha makanan itu kan dia harus nge link kan antara grab gojek atau sama shopee kan dia harus diarahkan ke sana. I : :Oh berarti misalkan untuk scraping sendiri ke ke aplikasi misalkan Scapping web langsung ke shopee, Untuk scraping sendiri khusus ke aplikasi misalkan ke shopee khusus ke Tokopedia khusus itu berarti belum N : "belum, belum ada, khusus ke sananya enggak ada itu, mungkin masih uh tahun kemarin di bulan November itu. Kita baru coba kerja sama dengan BI dan perindustrian perdagangan, mudah-mudahan sih datanya dapat dari mereka itu I : untuk apa ya itu om? N : Untuk ini untuk yg pengusaha e-commerce I : "Untuk di Bali sendiri itu om?" N : "Itu untuk Indonesia" I : "dari pusat berarti yang minta ini? N : "iyaa, Kebetulan uh acaranya di Denpasar kemarin jadi orang dari Kementerian Perdagangan itu uh minta kerjasama dulu dengan Kementerian Keuangan untuk yang terdaftar itu harus ada perjanjian kerja sama dulu. Harus ada perjanjiannya. Semua itu termasuk data ILAP tadi sebelumnya sudah dilakukan perjanjian kerjasama dulu. I : "berarti harus setuju untuk memasukkan data ke ILAP nya. Ohh itu sebenarnya di ILAP itu gimana om ya? Kita minta terus MOU baru si A ini ngasih atau itu? N : "he eh iya betul, I : "oh Berarti bukan kaya si A naruh data, terus kita tinggal ambil begitu N : "MOU dulu, misalnya nih dengan yang sudah kita laksanakan dengan Kementerian Dalam Negeri jadi data Dukcapil ke itu uh disiapkan oleh mereka. 107
Kemudian DJP ini membuat link dia, jadi kalau di aplikasi kita di pajak itu ada portal itu uh data kependudukan seluruh Indonesia itu ada di sana. Gunanya apa, seperti tadi kita coba hubungkan perusahaan namanya ini alamatnya di sini NIK ini kemudian kalau misalnya uh atas nama si A gak ada kita coba cari ke keluarganya karena di data kependudukan itu ada sampai ke anak-anaknya dia. Jangan-jangan ini si istrinya yang masuk namanya gitu atau anaknya I : Sebagai pengusahanya gitu om ya?. Eeem Mungkin ini kan di uu ciptaker itu ada? Ada kemungkinan bahwa bisa di dipajaki gitu loh di witholding kan gitu witholding shopee sendiri yang motong si orang yang jualan disana jadi kalau menurut om sendiri gimana om? N : " Kalau nggak salah di PMSE itu sudah ditentukan dia. Di luar PPN itu di dia selaku pemotong pemungut itu.Itu khusus PPN sih sudah kayaknya udah ada deh disana. I : "Tapi kalau kalau di PMSE itu kalau saya baca kan untuk badan yg beli wajib wajib potong ya. Intinya yang wajib memotong beli ke yg yang wajib itu juga. Nah kalau ini tuh, misalkan yang dipotong pph nya langsung gitu kayak gitu, gimana menurut om N : Kalo PPhnya kayaknya sulit ya. Kalau dia harus apa ya, kalo PPN lebih gampang kalau yang di witholding itu ya. Tapi kalau pph, kayaknya agak susah masih untuk di ini ya. Karena pemotongan pph itu kalo dia karyawan itu lebih mudah. Tapi kalo ini kan di usaha. I : "Tapi kan kalau misalkan dia umkm itu kan ada 0,1%. Misalkan kalau 0,5% yang dipotong gitu gitu ya setengah persen dipotong lah gitu gimana. Tapi tetap saja karena ada batasan waktu juga sebenarnya yang dia om. N : " dia kan Kemungkinan, Dari penghasilannya itu tidak hanya itu kan dia, iyakan yang setengah persen itu dia dari omset. Apakah si shoope ini dia bisa membedakan Antara,apa penghasilan khusus shopee uh menggabungkan dengan yang lainnya itu agak susah kayanya. Ya menggabungkannya. Sementara untuk PPh normal kan kita nunggu setahun dulu berapa pajak yang harus dia bayar. Mungkin sudah dirancang juga si dari pusat. Karena kita kan bukan sebagai yang membuat keputusan, tapi sebagai pelaksana saja kita untuk di kanwil dan di KPP. I : "Lalu mungkin terakhir om kaya sebenarnya berarti dari pusat itu yang tadi om bilang ada pedoman khusus gitu gak om untuk online, berarti memang gimana om?. Khususnya banget nih selain tadi yang sudah kita laksanakan ya. 108
N : " Mungkin nanti ada, mungkin ya karena kita sampai sekarang pun masih bergerak dari itu saja Inisiatif sendiri." I : "Jadi saat ini memang belum ada dulu?" N: "Agak susah juga mungkin ya karena pusat juga sama dia untuk mencari siapa sih pelaku e commerce itu mesti agak susah untuk apa namanya, memastikan si A si B melakukan usaha online, Tapi kalau teknik ini, yak teknik penggalian potensi nya paling ya hampir sama nantinya dengan yang sudah kita laksanakan dan kita hanya berpedoman dari omset nya. Jika dia sudah lebih dari 4,8 maka pake pasal 17. Kalau di bawah itu PP 23, itu aja sih untuk penggalian potensinya. Dia enggak sampai seperti usaha hotel misalnya kan dia ada tambahan dari spa kemudian spa sendiri misalnya" I : "lebih rumit lagi" N : "itu kan sudah ditentukan tuh jadi hotel dan hotel. misalnya di sana ada restoran, ada spa itu uh penghitungannya kan beda tuh antara spa sama hotelnya sendiri itu yang sudah ada pedomannya" I : "berarti pedomannya untuk beberapa jenis usaha gitu, ya om ya? . N : "Iya" I : "Untuk fashion dan kecantikan gimana om? ada Pedomannya ?. N : "belum ada, kemarin aja yang sebagian besar yang tadi saya bilang xxxx, sebelum ini kita cuma dari omsetnya aja. Dari omset kemudian bisa ke usaha lain yang dia miliki. Kaya di xxx kan dia punya uh spa sekarang sendiri. Dia suaminya bergerak di persewaan helikopter itu. Itu baru ini aja, baru penggalian potensi yang benar-benar eee ya masih inilah masih umum lah. Penghasilan dari ini, penghasilan dari ini ya itu kita lakukan analisa lagi. I : "Kalau misalkan kanwil sendiri yang kaya tadi itu pernah enggak sih om dapat data dari, o misalkan orang bali jualan sesuatu nih terus dari misalkan dari daerah Jawa Timur tuh ngasih data oh si ini tuh omsetnya, banyak nih dari dari daerah kita gitu misalkan saling tukar informasi antar wilayah gitu. N : "Itu yg internalnya tadi yang dari KPP tadi.Yang internal KPP itu kan tidak hanya di Bali itu scopenya. Berarti dia begitu dia dapat data misalnya si mr x ternyata di KPP di Jawa timur misalnya di Jawa Timur itu dia otomatis meminta data ke kita I : "tadi apa namanya itu om ? N : "Alket." I : "Itu bentuknya aplikasi gitu om?. N : "iya, aplikasi alket" I : "eeem, tar dulu om baca lagi om" N : "ini kalo yang ini pake wajib pajak aja dia deh" I : "apa gimana om" N : " kalau objek pajak kan dia lebih ke pbb ini nya diganti aja nanti pertanyaannya." I : "ooh gitu, harusnya ini pengumpulan data wajib pajak bukan objek pajak. N : " kalo objek lebih ke kebendaan dia ke PBB." I : "Mungkin udah kayanya udah semua saya tanyain yang c yang awansw udah jadi enggak ada, Udah. Perkembangan dari sebelumnya kan belum ada. Terus 109
kesulitan hambatan juga udah, integrasi data udah lalu kerjasama pihak ketiga itu tadi masih yang dari dari eksternal. Terus dari kanwil yang dari pusat itu juga tadi udah operasi. Ooh berarti saat ini memang dari pusat sendiri belum ada khusus dari usahanya sendiri, shopee itu memang belum ada. N : " belum belum ada" I : " Tapi kira-kira ada kemungkinan enggak om ya ke depannya. Untuk seperti." N : "Sepanjang itu, sepanjang, yang apa namanya MOU antara kita dengan Kementerian Perindustrian Perdagangan itu sudah ada. Jadi kayaknya sih pasti dapat kan ya. Karena kan mereka harus terdaftar disana juga kan ya mau enggak mau ya, Uh tapi susah juga. Karena gak terdaftar dia kan, jadi kebanyakan enggak terdaftar ya, karena tidak mengharuskan dia kan kitanya masuk di menjadi penjual di shopee atau apa itu kan tidak ada keharusan dia mendaftar dulu. I : "Tapi biasanya kan gini dia. Kalau setahu saya misalnya kayak di shopee itu. Untuk yang omsetnya kecil memang enggak ada ketentuan khusus om. Tapi kalau misalkan star seller, kalau saya yang omsetnya udah di atas maupun di atas 100 juta itu tuh dia harus kaya KTP itu harus mendaftarkan, gitu kan sebenarnya kan kayak data yang besar buat dimiliki itu dari shopeenya sendiri sebenarnya. Tapi memang sulit untuk kerjasama sama meraka. N : "Kalaupun tadi dia udah star seller kan? Beberapa 100 juta sebulan. Nah itu pun uh shopee kan tidak mengharuskan si apa penjual itu terdaftar dulu, Apakah punya apa namanya Surat izin usaha SUP ya." I : "Tapi sebenarnya kalau saya kalau enggak salah itu ada saya baca peraturan. Tapi peraturan apa itu pmk itu pokoknya mengharus, Apa di shopee ya pokoknya ada peraturan kalau dia mau mendaftar itu harus punya NPWP gitu intinya. Tapi uh uh di shopee Tokopedia sendiri tuh kayak enggak dilaksanakan gitu om, hanya di star seller sama di yang tinggi tinggi itu aja sih. N : "kalau gitu kan dia sudah harus otomatis dia harus sudah NPWP kan kalau 100 Sebulannya harus sering." I : Berarti memang Ini om ya udah kayak memang belum bisa dibagi aja gitu, di dipisahin gitu N : "belum bisa kita pisahkan bahwa ini penjual online ini yang offline yang ini. I : KLU nya tersendiri gitu om ya N : "belum ada, jadi dia masih perdagangan besar atau perdagangan enceran gitu aja sih. I : "Atau jenis usaha apa gitu masuknya. N : "Jasa kalau jasa, dia masuk jasa gak ya, I : " penjualan paling" N : " hehe, Tapi kita coba sih kalau yang di Bali ini kita coba, minta datanya bukan ke shopee tapi yang sudah kita minta itu ke pos ya. Untuk pengirimannya, siapa sih WP yang sering kirim barang kankeliatan tuh disana. I : " JNE gitu?," N : "kalo ke JNE belum" 110
I : " oh karena swasta gitu ya om. N : " iyaa, BUMN kita coba minta" I : "Berarti hambatannya, memang kalau minta data di sekitaran pemerintah itu memang lebih mudah, tapi kalau keluar mungkin karena ada kerahasiaan gini mungin lebih susah om ya. N : "he em, Oke sementara dari pos si kita sedang coba cuman kebanyakan sih emang dia kita dapatkan di situ dari ini apa namanya, bukan dari pakaian dan kosmetik justru, tapi dia dari uh ini barang-barang seni yang kita dapatkan, karena ukurannya besar-besar ya kan pake kargo . itu dari pos kita dapatkan datanya. I : 'berarti kalau kalau saya simpulin kaya sebenarnya ekstensifikasi itu masih banyak sekali gini ya om ya peluang yang untuk berkembang. Tapi karena memang keterbatasan saat ini, data. Permintaan data dan lain sebagainya itu. Jadi memang agak susah dan menentukan terus gimana pembagiannya. N : Karena ininya sih ya kita susah ya, pertukaran data kalau di luar pemerintah, kalau pemeritahan tadi ada PMK itu kan dari Instansi Asosiasi Lembaga Pihak lainnya itu sudah kita dapat. Tapi dari luar ini. I : "Belum lagi nanti membahas pajak internasional tentang siapa yang yang memajaki. N : "he eh iya." I : "he em mungkin Itu aja om, terima kasih om atas waktu yang sudah diluangkan om, sudah membantu, mungkin segitu saja sih om". Narasumber : Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data KPP Pratama Singaraja Media : Secara Langsung Tannggal : 1 April 2022 Keterangan : I = Interviewee; N= Narasumber Transkrip Wawancara N : Kanwil menceritakan enggak proses mereka untuk mendapatkan data internal? kan mereka kan tidak ada di lapangan ya otomatis sebagai akan bergerak secara sistem mau ketika scraping atau pengolah data gitu kan ya? Nah mereka sudah gak bercerita bahwa kami sudah melakukan tahap A B C gitu? I : kemarin sih dari wawancara hanya ada data alket lalu juga kalau data internal masih menggunakan data data internal DJP atau bahkan dapat. Misalkan mendapat data dari eksternal atau dari sosial media berarti itu dicek dulu di kanwil dihubungin sama, N : sudah dilakukan belum sama kanwil?? I : saya belum tahu pak 111
N : soalnya kenapa saya tanyakan itu supaya kita bisa bergerak ke arah mana, Kanwil kan Soalnya kami memahami bahwa mereka kan tidak di lapangan, kalo tidak ada ILAP atau data eksternal mereka juga tidak akan memiliki data, kecuali kita mensupply data, Kanwil kok kayaknya belum pernah melakukan penggalian potensi untuk e- commerce. Bagaimana kita mendapatkan data. Bagaimana data Itu diperoses oleh AR. Bagaiman AR nanti mengembangakan data untuk penggalian Potensi Dari PKD Yang sudah dilakukan itu adalah webscraping Web Scraping atas online e-commerce, ada tokopedia ada shoppe. Intinya gimana aspek perpajakan dan merchant dari yang jualan disini kan ya. Kalo kita ngomongin merchant itu kan kita harus tau siapa suppliernya Secara Umum, Data pertama yang bisa kita manfaatkan kan. Kalo kita sudah memegang e- commerce Tokopedia dan Shopee kan terdaftar di LTO. kalo kita udah dapet data dari LTO kita sudah dapat data penjual yang pertama. Data kedua ketika pembeli melakukan pembelian kan ada purchase order, sehingga saat pembelian e-commerce mendapatkan data kedua, siapa pembelinya. Data tiga dari PO kan ke invoice, dari invoice setelah dibayarkan ke rekening bersama (rekening e-commerce nya) adalah data ke 3 Dari rekening e-commerce ketika semua telah divalidasi semua akan lari ke penjual. Berarti kemungkinan data yang kita punya adalah data 2, jumlah volume dan data harga satuan Ini basisnya adalah melalui web scraping. Apakah data ini valid, data mengenai omset toko tersebut. Belum tentu. Misalkan sebuah toko di scraping satua harga sekian volume sekian. Misal dia produk kecantikan beauty shop apakah data tersebut benar? Belum tentu. Berarti kita harus liat dari SPT masa e-commerce nya. Ketika LTO memiliki data spt masa PPN atas transaksi jual belinya mereka, kaitannya dengan ke merchant, agar bisa memprediksi omsetnya merchant. I : Dari komisinya mungkin pak. 112
N : Sip bener, LTO ini punya lampiran A2 penjualan lokal, terus kemudian AR- nya LTO memiliki standar fee, atau bisa dari shopee standar feenya berapa. Yang dibuatkan faktur kan Feenya aja kan, karena barangnya milik penjual. Misal ada data feenya dari merchant adalah 500 juta, feenya 1,5%, berarti omsetnya berapa. 500 jt/1,5% = 33.333.333.333 Kita di KPP cuma dapet data dari web scraping, Bisa bohong kan?? Misal kita scraping datanya terus di total, kok hasilnya kecil banget kita tidak dapet data dari omset yang A2 ketika kita konsul dengan kantor pusat data itu masih dalam proses, Jadi ada satgas penggalian potensi e-comemrce, data mengenai A2 tersebut belum diturunkan, jika data tersebut telah diturunkan Ar bisa melakukan persandingan data webscraper dan A2. untuk data A2 AR belum bisa melakukan. Jika merchan memiliki toko offine, lain lagi ceritanya, karna akan dijumlah omsetnya. Konfirmasi ARnya apakah mereka sudah penggalian potensi melalui webscraping atau belum, atau mereka hanya berdasarkan penjualan offline aja Seksi PKD hanya menyediakan data saja, menyediakan data mengenai webscarping, data ini akan diberikan ke AR nanti AR akan memproses. Kebetulan kepala seksi PKD baru, belum 1 tahun. Apakah yang sebelumnya sudah pernah diturunkan data atau belum. Bisa ditanyakan apakah data penjualan e-commerce telah diturunkan atau belum. ( yang dari Kanwil) (melihat data yang diberikan bapak advent) Kita tau NPWP, ini data apa, disandingkan dengan data data lainnya, tanpa campur tangan AR Misal 2017 ketahuan dia pelaporannya apa misal cecebeauty itu NPWPnya kan ditelusuri terpisah pak ya, nah dimatchingkan lalu proses validasi, temen temen dari PKD itu ngecek kalo memang KLUnya pas maka itu NPWPnya mereka INI KLU yang digunakan 47725 (perdagangan eceran elektronik). 113
47191 (pedagang eceran lainnya) Di singaraja ada sekitar 35 WP dengan KLU 47725, tapi yang kami identifikasi memiliki akun e-commerce cuma. I : 47912 kira kira ada yang menggunakannya gak pak ya? N : Ada sekitar 10 WP yang menggunakan, tapi dari 10 itu belum kami identifikiasi mereka memiliki merchan, tapi belum teridentifikasi nama tokonya apa. Tidak bisa mengidentifikasi dari NPWP ke Nama Merchant. WP X pada 2018 ada data pembayaran PPh final 95.056.700 (brutonya 95 juta) Ini penghitungan kasarnya, dia punya harta dan hutang. Ibaratkan ini perhitungan kasar hanya berdasarkan angka, harta misalkan dia punya penghasilan bruto 95 jt HPP nya 70% berarti netonya kan 30% aja. Ini angkanya bisa dirubah rubah, ini hanya bisa memberikan gambaran, yang digunakan keperluan sehari hari kan 28 jt, tapi dia ada pelunasan hutang 170 jt, dari mana asalnya?. Dia nambah harta 320 jt aset. Dia punya penghasilan 95 jt Bruto. Jadi sebenarnya penghasilannya berapa sih?. Setelah dihitung dengan kebutuhan keluarga misal 3 orang. Misal ⅔ dari penghasilan rutin. Kok ga pas sih, itu lah yang kita coba pertanyakan ke AR, nanti ini AR yang validasi (kok PKD dapet segini). Oh jadi data ini digunakan oleh AR untuk didalami lagi. Data ini dipake ar untuk nanti mendalami lagi Ini suratnya udah diberikan, tetapi apakah AR telah menindaklanjutinya saya kurang tahu. Karna AR juga kan kerjaannya banyak, Ini lo kayanya dia punya penghasilan kayanya segini, dia bisa beli mobil, belum kehidupan rumah tangganya kaya gimana. Setelah dihitung, anggaplah ada penghasilan yang belum dilaporakan itu benar, kita lihat berapa Pajak terutangnnya. 145 jt. Ini lo dia kurang bayar lagi berapa. Di exel itu hanya berdasarkan data dari SPT 114
Belum dari data dari omset yang dari e-commerce (webscraping). Atau sebagian udah diakui di bruto tadi Kalo A2 itu powerful sekali karna udah langsung tau brutonya, bukti kongkrit dari e-commernya. Bisa langsung pemeriksaan data kongkrit yang di dapatkan dari e-commerce. AR setelah dapet data dihimbau ke WP WP tidak respon bisa langsung menerbitkan pemeriksaan data kongkrit. Pemeriksaan uji kepatuhan Kalo scraping kan kita tidak bisa memisahkan, dia merupakan penjualan di tahun pajak mana, makanya kita totalkan saja, lalu kalokan 0,5%, kalo misalkan pembayarannya lebih kecil, berarti ada yang belum dilaporkan. Ada beberapa bagian yang dia merupakan rentang harga. Kita gunakan rata rata. Ini dapat 667 juta entah dalam jangka waktu berapa tahun. Lalu cocokan dengan profil pembayaran dia. Aspek perpajakan yang bisa adalah PPh final, ketika kita coba petakan merchan merchan yang sudah punya akun di e- commerce, semua profil pajaknya hanya pph final dan PPN (kalo PKP), yang pph 26 jarang ada atau pph 22 impor, itu jarang tapi belum tentu bener. Bisa aja ada penjualan LN, Misalkanlah omset 67 jt an dan pembayaran untuk PPh final 10 jt + PPN, jadi sebenernya pembayarannya dia udah over, misal 67 jt x 1% kan cuma 600 rban, (karang 0,5%). Kemungkinan penjualannya dia juga merupakan penjualan offline nya. I : Berarti data webscraping disini hanya untuk data pendukung/ validasi saja ya pak?. Berarti untuk penggalian data webscraping nama nama toko gitu misakan belum ada ya?, N : belum ada, Kalo untuk nama nama toko ada botsol, dan gbussines extractor. Biasanya dicantumkan toko offline saja di google maps, sedangkan toko online jarang yang ada. Sebenarnya bisa nyari toko offlinenya tapi kita tidak bisa memastikan dia punya toko online atau tidak kita tidak bisa. Sebenarnya botsolnya untuk toko toko offline, untuk online-nya kita bisa cari manual onlinenya. Berarti untuk toko online belum ada scraping nya, kita menunggu tim satgasnya ini ketika mereka menemukan toko online di e- commerce di indonesia, baru kita cari. I : Dari kanwil juga dikasi tau, misalkan melihat toko A dari shopee udah star seller dari singaraja. Dari petugas pajak tidak bisa menelusuri siapa pemiliknya apakah seperti itu pak?. 115
N : Iya bener, Makanya kami satu step lebih maju disini kami melakukan penyandingan secara manual dan beberapa ada menggunakan aplikasi, misal menggunakan alamat kesesuaian berapa persen dengan alamat. Itu ada caranya lah ada beberapa temen temen yang udah pake aplikasi untuk mematchingkan kemiripan alamat berapa persen. I : Alamat darimana itu ya pak? N : Alamat fisik dari masterfile wajib pajak, dan alamat yang kita dapatkan dari visit. Masterfile itu data yang dilaporkan WP ketika meakukan pendaftaran diri untuk menjadi WP, dia kan menuliskan alamat darimana. Masterfile merupakan data yang pertama kali dia daftarkan. Data dari milik orang dan data toko offline nya dimatchingkan, kalo alamat toko dan alamat yang dia daftarkan berbeda berarti bisa tidak ke detect lagi. (Tapi itu dari segi PKD ya) Biasanya AR memiliki cara sendiri (ini mirip lo toko ini, walau alamatnya beda yang punya sama lo) Nanti AR yang konfirmasi ke WP. untuk memperbaiki data alamat sesuai dengan yang AR visit. (mungkin alamat sesuai usaha juga) I : Kemarin saya dijelaskan bahwa ada analis pajak, yang juga melakukan maching data NPWP dengan data yang didapatkan. yang terdapat di kanwil, lalu sebenarnya apa bedanya ekstensifikasi di Kanwil dan KPP? N : Ini hanya penyebutan jabatan ya, kami tidak mengenal yang namanya Jabatan Sebagai "Analis" di KPP bukan analis data. Kami di KPP memiliki nama yang beda walaupun namanya mirip. Beda nama sama fungsi. I : Kalo bedanya apa di Kanwil dan KPP N : Di KPP akan folkus ke wilayahnya masing masing dilakukan oleh AR produk mereka adalah KPDL (kegiatan pengumpulan data lapangan) mereka visit mereka bukukan dalam kertas kerja, jika misal berNPWP maka Menerbitkan SP2DK, jika belum memiliki NPWP maka akan dimasukan ke KPDL sebagai sasaran ekstensifikasi untuk diterbitkan NPWP. I : Berarti pak, Secara luas data yang diberikan dari Kanwil itu kira kira data apa saja ya pak? Terkait apa ini? N : Mungkin terkait e-commerce, intinya yang berguna untuk eksten. Berarti secara luas dulu ya, Kalo eksten data kanwil akan mengirimkan data macem macen, data IMB data SIUP, faktur pajak 00 umumnya data itu ke kita. Kemudian yang belum punya NPWP sebagai sasaran eksten. 116
I : Misal namanya suparno pembelinya, Ada berapa juta orang yang namanya suparno dalam masterfile. Kemarin disandingkan juga dengan alamat untuk faktur pajak 00. Misalkan ada FP 00 yang alamatnya disini, mbak triana (pelaksana PKD) mencoba untuk mengklaster nama ini di jalan ini Siapa. N : FP 00 maksudnya apa ya pak?? I : Misal toko ritel clandis Dia akan menerbitkan FP digunggung, kita kan ga tau siapa nama pembelinya, tapi dia tercatat disana. Dari sanalah dimatchingkan ke masterfile yang tercatat di indonesia. Kanwil berarti memberikan data FP 00 yang tidak di cleansing ( kotoran saja). N : Apakah seperti, FP 00 atas nama siapa begitu pak? I : Mereka dapetnya dari mengumpulkan data FP digungung seluruh indonesia, mereka identifikasikan yang beralamat di kanwil bali itu apa aja. Pasti ada yang mencantumkan nama ini alamatnya di gianyar misal. Nanti diberikan Ke KPP sesuai daerahnya. Diberikan dan nominalnya berapa, Tugas temen temen disini mencocokan, ini sudah terdaftar di masterfile kita apa belum. N : Berarti itu bisa membantu, bisa ditarik ke belakang terkait berapa jumlah penjualannya dari faktur pajak 00 ? I : Sudah pasti, kalo digungugung dia ketahuan omsetnya, yang nanti dicari tau adalah, dia ga punya NPWP tapi kok beli barang dan tidak punya NPWP berarti dia punya penghasilan dong (si pembelinya, FP digungung untuk mencari si pembelinya, dokumen sourcenya kan dari penjual. Kemampuan ekonomi pembeli yang akan kita cari tau. I : Kok bisa tau Pembelinya siapa ya pak? N : Kan ada datanya tadi, kita matchingkan. Kita Perkirakan misalnya, pak suparno ketemu sama mbak sindri (AR kayana) Oh ini NPWPnya sekian nih, Pak suparno kemungkan NPWPnya ini, karna pak suparno dengan NPWP sekian Alamatnya sama. Mbak sindri liat, dia ga lapor SPT tapi kok beli barang ini, pembelian barang kan bisa di gros up. Misalkan di abeli rinso 40 JT. Buat apaaa? I : Izin pak, FP pajak 00 berarti penjual itu melampirkan nama pembeli ya pak?. N : Iya bener. Atau diserap oleh kanwil. Mereka menscraping data internal, FP digunggung kan ada pencatatannya juga. Atau mungkin mereka dari penggalian potensi pemeriksanaan. FP digungung kan bisa mencantumkan nama dalam lampiran khusus, atau tidak melaporkan sama sekali. 117
Dari Pemeriksaan bisa menemukan FP digunggung dan nama nama pembelinya. Nah ari situlah bidang P3 Kanwil mengolah dan memberikan ke kita. Kalo mungkin terkait data e-commerce ini, katanya kanwil juga melakukan hal serupa scraping dan lain lain. KPP juga melakukan hal itu ya pak. Sampai saat ini kami belum mendapatkan data scraping dari Kanwil. Saya sampai saat ini sih belum dapat disposisi surat dari kanwil terkait e- commerce ya. I : Kemarin sih Kanwil mencontohkan dari youtuber. Kami belum dapat sih yang youtuber. Belumm kita belum. N : KPP memiliki keleluasaan untuk scraping data sendiri, ketika kita, misal kalo ga diturun turunkan masa kita ga kerja kan. Yasudah seksi PKD yang melakukan scraping, karna kita merasa bahwa hal ini penting. Kita kan bekerja berdasarkan skala prioritas ya. WP mana yang menyumbang penerimaan terbesar. Di Singaraja WP kecantikan bukanlah sektor utama sehingga ini menjadi side job dari KPP. ketika pekerjaan utama telah selesai lalu kita lanjutkan ke sektor tersebut. Kemarin kita baru selesai mendata beberapa sektor utama tersebut yaitu sektor cengkeh, perikanan, bengkel, dan jasa kesehatan dokter. Kebetulan kemarin saya punya waktu sedikit untuk mengolah data seperti itu. Singaraja itu sangat terkenal dengan kopi, Dari data yang saya scrap itu, cuma data buleleng bali, saya cuma melihat berapa kira kira potensi yang ada. Bisa jadi gini, dari star seller di buleleng, belum tentu semua terdaftar NPWP di buleleng. Bisa melebar ke AR denpasar atau dimana, atau bisa dia belum punya NPWP. I : Berarti terkait Ekstensifikasi ini tidak ada pengaturan khususnya ya pak?. Seperti harus menggunakan botsol, scraping, Dll. N : oh ga ekstensifikasi itu toolsanya macem macem. I : Berarti tidak menutup kemungkinan lain bahwa terdapat metode/cara yang berbeda ya pak? Tadi kan webscraping sebagai data pendukung ya pak Berarti tidak menutup kemungkinan dari scraping ke fisiknya begitu, hanya caranya saja yang lebih ribet ya pak? Berarti pak untuk WP WP potensial tersebut pemilahannya bagaimana ya pak? N : Jujur, Kami hanya berangkatnya dari googling terlebih dahulu, toko online yang ada di buleleng itu apa saja. Kemudian untuk filternya kami hanya mendapatkan itu saja. Kami tidak memiliki data base yang luas begitu. ( tapi ini dari sisi PKD ya, ) mungkin seksi waskon bisa berbeda ya. 118
I : Berarti PKD ini sebagai pendukung penyedia datanya ya pak? N : Iya pendukung. I : Kalau menurut bapak tantangan terbesarnya apa ya pak? N : Tantangan terbesar itu lepasnya daluwarsa penetapan, jika prosedur ini ditunda. Dari tim Satgas penggalian data E-commerce tidak segera menurunkan data ke kami. Berarti data yang dari tahun 2016 2017 kebelakang sudah daluwarsa. Masalah timing sih, semakin cepat ini turun semakin cepet AR dapat menggali potensi. Ini juga masalah, Keterbatasan manusia untuk mengelola informasi yang sangat banyak. AR itu mengampu WP yang cukup banyak kegiatan Ad hoc lainnya juga banyak mereka jaga SPT mereka PPS mereka Juga Visit, perbaikan data SI53 dan macam macam. Membuat mereka memprioritaskan pekerjaan mereka itu menjadi sangat sulit. Walaupun data sudah diturunkan, saya juga tidak menjamin AR akan menindak lanjuti hal ini, volume data itu sangat banyak. Bagaimana Cara mengatasinya, yaitu dengan membuat prioritas pekerjaan. Jadi di prioritaskan mana yang paling penting ini pengolahan data ini, e-commerce. Itu adalah tugas dari Kepala UP 2 Kepala Kanwil eh singaraja kamu fokus disini lo ya . terus kepala kantor kamu fokusnya disini]. Waskon satu ini waskon dua ini. Dan pada akhirnya jadi terarah. I : Berarti sekarang fokus ke beberapa sektor itu ya pak? N: Itu secara manajerial ya.kalo secara data ya ini ( e-commerce). Yang kedua adalah kalo saya itu cenderung itu, kita sebagai supporting, kita bisa saja melakukan ini tapi anggota kita hanya 4. Kami masih dibebani untuk melakukan A melakukan B melakukan C. Yang kami harapkan adalah kantor pusat membuat aplikasi yang sifatnya UI nya mudah, ketika diklik bisa langung tarik data langsung bisa digunakan. Mempermudah collecting filtering validasi data data yang kita dapatkan. Masalahnya seperti ini, Pelaksana PKD menyandingkan, mereka menyandingkannya secara manual. Kadangkala, seandainya ada tolls khusus tinggal memasukan kriteria utama master file dan data alamat, tinggal klik , AInya yang mencari sendiri itu jadi lebih mudah/ I : Lalu pak untuk data data dukcapil itu berguna tidak ya pak? N : Untuk hal ini. matching data 119
Kalo bicara kesesuaian data dukcapil atau tidak. Kantor pusat sendiri, PPS mereka tidak berani me vlookup data mereka dengan data dukcapil, karna menurut mereka data dukcapil tidak Valid. Jadi bisa dijawab oleh jawaban kantor pusat sendiri I : Berarti masih menggunakan data masterfile DJP ya pak? N : Ya pada umumnya, data dukcapil menjadi data cadangan/ second opinion saja sih, I : Berarti pak kalo metode eksten e-commerce, itu apakah setiap KPP itu beda beda caranya pak? N : Beda beda jujur ya selama satu tahun saya disini, atau dengar carita cerita sebelumnya, e-commerce sama sekali tidak tersentuh. Karna saya yakin ketika akun penggalian potensi SP2DK induk-SP2DK, ini merupakan riwayat riwayat himbauan himbauan yang dilakukan AR terhadap Wajib pajak tersebut, Saya yakin materi himbauan nya ini misal contoh bli angga bisa minta LHPP nomor segini SP2DK ini, pasti merekea tidak membuat SP2DK mencantumkan bahwa hasil dari webscraping kami menunjukan seperti ini. Saya tidak menjamin bahwa materi koreksi berasal dari omset yang belum dilaporkan di kegiatan e-commernya. Kamu harus ke AR minta contoh dokumen kertas kerjanya, itu benar atau tidak. Nanti bisa bergerak ke AR nya, kemudian nanti ka walkthrough telusuri dari LP2DH ini materinya apa ya? Ini udah menyentuh aspek e-commercenya belum kak ya? Oh belum. Misal ada data e-commerca udah masuk belum ya pak PKD tak bisa sedalam AR, hanya permukaan saja Aspek perpajakan yang bisa dilakukan adalah PPh final. Sebenernya bisa ga sih misal 2018 webscraping, 2019 webscraping, terus selisihnya pake Narasumber : Account Representative KPP Pratama Singaraja Media : Secara Langsung. Tannggal : 1 April 2022. Keterangan : I = Interviewee; N = Narasumber 120
Transkrip Wawancara I : Lalu pak untuk data data dukcapil itu berguna tidak ya pak? N : Kalo dari data e-commerce, dulu yang pernah saya sedot itu kan dari shopee cuma karna datanya gak besar. Yang besar itu kaya YEPPA, baru besar data e-commerce nya, kan ada tools untuk menyedot data tersebut, dari shoppe atau tokopedia web scraping. Tapi itu kan data mentah ya, totalan data jualan dari dia buka toko tetap harus ada data sandingannya dengan orangnya langsung biasanya kalau terlalu jauh langsung kita terbitkan SP2DK. Kalo dari e-commercenya kita scraping baru kita sesuaikan. Kalo yang jualan via sosmed itu yang tidak bisa ke capture, karena itu biasanya admin yang jualan langungsung kan. Selain itu, kita juga kita ambil data pembelian sih, karna biasanya mereka kan levelnya udah distributor jadi mereka pasti diterbitkan faktur pajak, biasanya capture data pembeliannya lalu bandingkan dengan penjualannya. Kalo rata rata dia penjualan kan bisa 60-80% dari pembelian lah ya, kalo misal di bawah itu biasanya kita pertanyakan. Misal beli 1 miliar dia jualnya 600 juta masih makes sense. Tapi kalo beli 1 miliar jual 200 jt itu kan ga mungkin ya. Biasanya kita lebih sering cari data dari faktur pembelian. Kalo E-commerce sih yang besar yang YEPPA. I : Kalo untuk e-commerce itu berarti sebagai data pendukung ya kak?. N : Karna data e-commerce itu kan tidak bisa dieksekusi langsung, mereka kan biasanya ada gimmick gimmick ya. Jadi mereka kaya buat fake order, misal dia ada produk baju, sebelum dia publish produk tersebut dia bisa kaya buat fake order, misal di masukin harga 10 rupiah, dia buat order biar banyak. Ketika udah besar baru bisa diganti dengan produk yang asli. Nanti itu dikonfirmasi lagi, sering kali pelaku e-commerce melakukan itu. I : Kalo SP2DK fokusnya gimana ya?. N : Fokusnya biasanya kita sandingkan omsetnya aja sih, dari data e- commerce dari data pembelian. I : Kalau disimpulkan, e-commerce itu masih menjadi data pendukung aja berarti ya?. N : Iya betul, masalahnya kan itu data kumulatif, itu bisa fake order, jadi masih data pembanding, belum bisa menjadi dasarnya. Kemungkinan bener ada. Jadi misal ada e-commerce jualannya ribuan ribuan jadi ada pertanyaan bener ga ni jual berapa. I : Bagiamana AR tau Toko itu punya penjualan Online? N : Biasanya kita minta cash registernya sih, beberapa toko ada sistemnya, misal cece beauty ada dia bisa bedain penjualan offline dan online. Setau saya yang besar itu yang yeppa. I : Berarti cara nya beda beda tiap toko untuk identifikasi dia online apa gak? N : Beda-beda. Disesuaikan itu, Cek lapangan wajib sama data pihak ke 3 misal e-commerce atau IG-nya, yang susah susah di capture itu yang misal dia dari IG-nya. Kecuali dia memang mengungkapkan. Kalo dia mengungkapkan kita anggap benarlah, walau belum tentu juga. Kalo dari IG dia ya sesuai pengakuan. Kalo yang dari e-commerce bisa ke capture tapi harus di konfirmasi lagi karna data komulatif dan bisa saja gimmick. 121
Tapi kalo data shoope atau tokped, itu kan tidak menunjuk nama. Apakah nama toko di shoope itu sama ga sama yang di fisiknya, harus disesuaikan dulu.kadang toko fisiknya apa onlinenya apa. Kita kan sifatnya kaya himbauan ya kalo di pengawasan, kita sifatnya persuasif, ada data kita sandingkan dengan WP. WP gimana penjelasannya, kalo mentok mentok tetap lari ke pemeriksaan jatuhnya. Ada data dari pihak ke 3 web sama data lapangan. Kalo data lapangan itu biasanya kita minta cash register aja. Konsepnya Pemeriksaan itu kan kalo sp2dk itu tidak ditindak lanjutkan sesuai dengan data, datanya macam macam data pembelian bisa data e-commerce bisa, kalo disingaraja jarang soalnya, biasanya di denpasar. Kalo disingaraja jarang. Lebih sering sih triger datanya dari data pembeliannya dia distributor. Dari fakturnya. Fakturnya bisa untuk online sama offlinenya. Biasanya kalo dia udah rapi pengaturannya, penjualan online offline dipisahkan. Narasumber : Wajib Pajak A Media : Secara Langsung Tannggal : 28 April 2022 Keterangan : I = Interviewee; N= Narasumber Transkrip Wawancara I : Usaha Produk Kecantikan. Sistemnya gimana?, N : Jadi belinya ada minimal order, Semakin banyak order semakin banyak untung. Mengambil dari distributor Usaha berjalan dari SMP, tapi berhenti dan lanjut lagi, sekarang masih?, masihh. Tapi karang covid jadi ga serame dulu waktu dia lagi hype hypenya. Dulu kaya sampe 300 pcs habis sekali open PO. I : Berarti Punya gudang? N : Dirumah aja dia, Soalnya barangnya kecil-kecil, kaya makeup itu kan kecil kecil. Ga gede, Kaya skincare sama masker tu ada aturannya gitu ga boleh jual dibawah harga pasar. Misal harga pasar 10 rb. ( itu kan udah dapet untung) Kalo aga susah jualnya, ga boleh di bawah 10 rb jual Peraturan dari pusatnya (produsen Ngambil dari distributor. Peraturannya ada ari pusat ga boleh jual seharga ini kalo bukan distributor. Dia punya list distributor, misal di daerah bali siapa. I : Berarti Catet penjualan ga?, N : Paling catet yang pesen aja, yang beli aja (pembelian) Catet pembelian dan penjualan. 122
Yang penting tau modal dan dapet untung berapa I : Uangnya masuk rekening sendiri atau pisah ? N : Pisah si, kaya ada yang untuk khusus jualan I : Sistem ambil untung gimana? N : Kalo yang udah ditentuin itu Misal aku beli 100 Harga yang 10 bisa dapet 4 rb Yang pesen berapa habisnya berapa Misal mesen 100 biji, per pcs itu 4 r Bisa untung 6 rb Yang udah ditentuin hargajualnya. Misal masker masker yang viral Kalo masker dikit dapet bati, paling aget dah 10 rb. Makanya lebih enak jual trift, preloved baju. Itu enakan jualnya, cepet dia ga ada ngatur harus jual berapa. itu aku yang nentuin harga jualnya gitu. I : Kaya produk gini itu harganya udah ditentuin ya?, Misal kaya serum implora, itu udah ditentuin ya harganya? Berarti kao itu sistemnya Pas beli banyak dapet bonus gitu?? N : Iya dapet harga lebih murah. Beda beda tiap produk Bedanya paling kaya 10 rb sampe 5 rb Itu untungnya aku ambil Kan ada beban bebannya Plastik, packing, bensin Kalo kita rajin untung I : Main kuantitas dia ya? N : Iya main kuantitas I : Kalo komisi dapet ga??. N : Ada yang dapet ada yang ga. Ada yang ngasi bonus berupa uang, ada yang lebih produk, ada yang penurunan harga, ini udah pasti Yang glem kolagen ada uang dia dapet I : Kaya gimana misal? N : Pokoknya aku dulu sempet ngambil 1000 pcs dapet uang 500 rb. I : Itu untuk produk bertahan berapa lama? N : Aku ga stok aku pre order gitu lo, Aku ga berani stok banyak banyak, paling banyak udah 30 pcs 20 pcs. N: Itu 1000 PO semua?? I : Tapi itu berapa kali PO gitu, PO pertama, PO kedua, PO ketiga. Komisinya itu terkait pembelian, aku dapet tembus 1000 pembelian dikasi dah. Pembelian ke distributor I : Entah kejual berapa itu urusan kao berarti? 123
N : Iya itu urusan aku, Ga ada retur retur gitu, soalnya skincare seper daluwarsa I : Berart untuk jualan online, ada yang di investasikan gitu ga? N : Mungkin HP sendiri mungkin? Iya aku HP sendiri. satu hape aja cukup si. Agak kelabakan si I : Untuk jualan onine pake apa aja?, N : HP sama laptop aja si Di laptop sama di HP bisa. I : Yang khusus disiapin ada ga? N : Kalo barang elektronik aku ga ada. Biasanya aku siapin kaya kalo ini galaku apa yang harus aku lakuin gitu lo, aku kan liat saingan juga ya, apa yang kurangnnya dia aku lebihin, contek contek gitu lah. Yang paling penting itu sih pas packing. Paling skincare pake kertas amplop. I : Pengeluaran biayanya apa aja? N : Packing, COD gitu karna ada nganter nganter. COD sekitar singaraja aja. Banyak dagang yang mau nganter gituu. I : Misalkan kalo seririt belanja gimana? N : Biasanya di shoope gitu. Atau pas dia ke singaraja ambil, Soalnya kan dia pake ongkir. I : Promosinya pake apa aja? N : Promosi pake Paid promote, info singaraja, terus ada event event di kampus. Kaya perkumpulan wirausaha mahasiswa gitu. Nanti diajak sama dosennya. Buat pameran gitu, nanti kita jualan disana. I : Gratis? N : Ada gratis, kalo di luar bayar. Misal bulfest, 10 % penjualan perhari. Aku belum pernah di bulfest. Tapi di taman bungkarno pernah. I : Rame ga? N : Lumayan tapi kaya kustomerku aja sana. Cuma 2 hari disana. Bosen, Tapi kalo dirumah juga ada tokonya, tapi kaya pake garasi gitu di pemaron, I : dirumah?. N : Di tempat parkit gitu dipake. Kaya biasa aja kecil gitu, Biar bisa dia ngecek gitu ( buat baju ) Baju itu tergantung kondisi juga, Karena merasa masih mahasiswa, kalo bayar pajak berarti kan aku harus bayar, ya belum ngurus aja sih. I : Merasa ribet ga? N : Kalo ribet sih gak ya, karena tau ada e-billing, kalo lapor juga udah tau lewat online. I : Kesulitan utama menurut kao itu apa sih? N : Yang pribadi /yang kao liat, Yang aku liat ya, pengusaha itu karena dia ga ngoba dang a tau ada alternative lain untuk dibantu sama pegawai dan yang lainnya misal pake e-billing 124
Kalo dari aku sih, karena aku merasa aku masih masyarkat awam, yang kaya belum terlalu mengenali apa itu. Kalo mikir pajak pasti mikir bahwa aku harus bayar nih. Kalo kaya pengusaha yang tua tua tu kaya di bilang gaptek si gaptek gitu. I : Biaya paling besar itu apa di kencantikan yang paling besar? N : Karna untungnya dikit kan, paling berat di ongkos kirim, kaya biaya bensin, ga sepadan. Kaya orang orang ga langusng ngambil. Misal karang packing mereka ga sekarang ambilnya, ambilnya lagi 3 hari atau seminggu nyangklek gitu. Packing bensin, biaya iklan, (paid promot), kuota. I : Iklan instagram ga? Selebgram pake? N : Karna selebgram lebih mahal dari info singaraja. Tapi kaya sekali dua kali aja, kaya misal kalo barangnnya bagus banget aku merasa bisa jual berapa kali gitu. Kadang kadang minta gratis kalo selebgramnya kenal. Kadang ku promosiin juga punya dia. I : Iklan instagram iklan facebook itu ga pake? N : Belum pake aku nok. Di instagram banyakan. Di shoope ga banyak. Soalnya yang di IG pindah ke shopee kalo misalkan di ajauh asalnya. I : Kao ada pegawai? N : Aku sama keluarga aja sih, bapak ibu. I : Packing abis berapa sih kira kira?? N : Yang skincare. Kalo aku suka ngasi gift kecil gitu, paling sampe 50 -70 rb gitu. Perbarang paling seribu. Tentang gift gift kecil. Aku beli di shopee I : Juaalan dari SMP ramenya kapan berarti? N :Paling rame SMA kelas 2 itu jualan lulur, sama baru baru tahun 2020 itu, karna ngetrend. Yang dibali, yang terdekat atau ga di Surabaya malang atau jawa timur Dikirimkan rate harga, diberikan kuantitasnya, Berapa kuantitas dapet bonus berapa. PO terlebih dahulu, berapa yang pesen segitu dipesenin. Misalkan pesen 20 akumensennya 40. Misal ada mesen 100 aku pesenin 150. Kalo dateng barangnnya, baru aku chatt 1 1 udah isa diambil. Biasanya aku storyin dulu bahwa barangku udah sampai nih. Ambil 150 kalo ada yang mesen 100, biar ngesetok juga kana da beberapa yang tiba tibe bei, ada yang reseller juga. I : Berarti cari distributor lewat online?. N : Iya lewat online atau lewat produsen rensmi, dia rekomendasiin dimana aja aku bisa beli gitu. I : Kalo jualan dari SMP itu ramenya kapan ya?. N : Pas SMA kelas 2 sama pas 2020 baru bar utu. Kalo yang pas SMA karena ga ada yang jual, baru aku yang jual. N : Udah punya NPWP Belum? 125
I : Apa yang diketahui dari NPWP/ SPT? N : Udah lumayan tau mengenali NPWP dan SPT, NPWP itu apa ya Nomor Pokok Wajib Pajak, SPT itu dilaporkan kapan ya? April ya? I : Maret kalo WPOP N : Ooh gitu kak yaaa. Narasumber : Wajib Pajak B Media : Whatsapp & Telfon Tannggal : 5 Mei 2022 Keterangan : I = Interviewee; N= Narasumber 1. Jawaban Chat Whatsapp a. Apa yang kamu ketahui tentang SPT/NPWP?
setau aku npwp itu singkatan dari Nomor Pokok Wajib Pajak untuk administrasi perpajakan b. Apakah anda memiliki NPWP? - belum punya c. Sejak kapan anda memulai berjualan online? - d. Apakah kegiatan usaha ini memiliki toko fisik? - untuk toko fisik belum apa, sebatas online shop saja e. Apakah terdapat lokasi usaha/gudang untuk berjualan? - baru baru ini, setelah 1 tahun lebih berjualan online akhirnya memutuskan untuk menyewa sebuah kos kosan kosong untuk menaruh stok stok jualan dan untuk packing orderan sejak januari 2021 f. Apakah anda melakukan pencatatan laporan penjualan secara detail? - untuk pencatatan secara detail belum ada, karena usaha ini masih di handle oleh saya sendiri. untuk pencatatan hanya berapa total modal yg keluar untuk produksi dan berapa hasil yg akan di dapatkan dr produksi tsb g. Apakah usana anda memiliki rekening tersendiri? - untuk rekening sebenernya sudah di buatkan untuk usaha, hanya saja uang yang masuk masih sering tercampur dengan uang bulanan h. Apa produk yang paling laris? Dan kapan waktu yang paling laris? - produk yg paling laris itu haltertop, sudah terjual sekitar 4 ribu produk, waktu yang paling laris di tanggal kembar, contohnya tgl 1 bulan 1, tgl 2 bulan 2 dst i. Seberapa margin yang diambil?. - margin yg di ambil yaitu 40% dari harga jual j. Bagaimana anda menentukan margin dari suatu produk? - dengan cara menghitung modalnya lalu di kurangi harga jual produk tsb k. Apa, investasi yang anda siapkan untuk berjualan online? 126
ga ngerti pertanyaannya l. Perangkat apa aja disiapkan untuk usaha online? - yg disiapkan yg paling pertama itu handphone, yg kedua laptop m. Apakah ada investasi khusus ketika berjualan online? - n. Bagaimana sistem persedian yang and digunakan? ( dropship? Atau ada tidak yang mengawasi persediaannya) dengan cara menstok puluhan / ratusan pcs per produk dan ada yg mengawasi persediaan stok, jika stok menipis maka siap untuk produksi o. Apakah memiliki gudang? - memiliki p. Apakah anda memanfaatkan/mendapatkan bonus ketika membeli banyak
produk? jika banyak yg membeli produk, pastinya semakin banyak mendapatkan keuntungan q. apakah anda mendapat komisj ketika menjual banyak Produk? - r. Bagaimana Karakteristik Produk yang dimiliki? - di ambil dari karakteristik produk yg paling laris, biasa digunakan oleh tidak perempuan yang suka memaikai baju terbuka / tanpa lengan s. Biaya yang dikeluarkan paling besar untuk usaha online apa? - biaya bahan t. Biaya umum apa yang keluar darj usaha online? - biaya umum yaitu tenaga kerja untuk membantu mengurus usaha, biaya produksi nya juga u. Biaya Pegawai Untuk mengurus E-commerce bagaimana? - v. Bagaimana metede Promos yang dilakukan? - metode dengan cara meng-iklan di platform2 yg ramai, contoh instagram, itu masuk ke biaya umum, tiktok atau shopee. membuat konten konten agar menarik pembeli c. Apa kesulitan yang dialami dalam pemenuhan kewajiban pajak - kurangnya informasi dalam bagaimana cara membuat NPWP, apa saja syarat2 nya 2. Wawancara melalui telfon Transkrip Wawancara I : Mungkin aku tanya tentang proses bisnisnya dulu ya. Berarti kao gak mengencer barang ya? N : OOh, engga engga, sejauhini ga ada sih. I : Berarti emang full produksi sendiri ya? N : Iyaa, bahan beli kaya bener bener dari 0 cari kainnya, kita mau model apa nih, kita cari dulu yang hype kita cocokin dulu bahannya ke toko kain habistu ke penjahit. I : Ngestok itu berarti nyewa kos dan ada yang ngurus. ya I : Berarti yang ngurus berapa dikasi gaji. 127
N : Seperti yang tadi aku bilang biayanya kan kos kosan, koskosan ini baru sebulan, karna di kosan lama ga nampung, kaya ini harus punya gudang sendiri/ Biaya tenaga kerja itu kaya ada yang packing, yang satu itu buat packing buat bantu cari kain kaya bantu buat bantu live tapi bareng aku gitu lo, itu aku kasi range dari 1,5 jt -3,5 jt itu yang tenaga kerja yang bantu hampir semua. Kalo ut yang live, live di tiktok, itu ada 2 orang tapi aku masukin seorang aja deh, karena ga dua duanya jalan. Rangenya itu dari 1,5 jt-2,5 jtaan Aku ga reseler, aku bener bener tangan pertama, dan aku punya reseleer, kaya orang yang ambil ke aku. I : Berarti kao kaya ada bahan, dan suruh orang yang jahirin ya? N : Iya seperti itu, I : Kain itu nyari berarti ya? N : Iyaa, I : Jualnya berarti di shopee aja? N : Shopee, tiktok shop, sama tokped. Tapi di tokped ga terlalu rame. I : Apa yang rame? N : Shopee sama tiktok shop balance I : Itu kira kira berapa penjualannya sehari? N : Kaya ga rata itu lo wah, kaya misalkan hari ini bisa kejual 130 biji, besok bisa kaya 200 an, besoknya bisa 20 an ga nentu gitu. I : Berarti kira rata rata sebulan berapa? N : Bisa sampe 800 Paket gitu, jadi 1 orang bisa beli lebih dari 1 paket. Dia bisa beli 3 baju gitu. Sekali pesen. Dan yang paling banyak bisa 1600 paket sebulan Misalkan aku jual 700 paket, bisa terjual kaya misal 900 produk gitu. I : Berarti untuk reseller harganya kao bedain? N : Iya aku bedain, kaya aku kasi potongan lah,.kaya minimal beli berapa. Misal aku pake contoh yang best seller misal halter top . itu aku jualnya 42 rb kalo reseller itu aku kasi harga kalo ambil 5 itu 35 rb per PCS, kalo ambil 10 itu 32 rb per pcs. Dan dia bisa naikin harga di atasnya gitu lo, terus aku liat reseller aku, itu dia jualnya dari 70 rb -85 rb lo dijualnya. Karna beli di aku kan murah ya. I : Mungkin aku mau nannya, tentang pajak kira kira apa menurut kao yang paling susah gitu? N : Ini lo, cara bikin NPWP syaratnya itu kaya gimana. Karna kan jarang ya, kaya orang seusiaku kan bisa kaya kuliah sambil kerja, misal kita baru mulai, dan usaha itu berhasil, kita ga ada kepikiran untuk gimana ya car abuat NPWP, apa yang harus disiapin, mungkin ya kaya kurangnnya informasi dari NPWP itu, jadi aku ga ngerti caranya. 128
I : Terus mungkin, kalo kao bahan bahannya, itu belinya langsung ? N : Iya per roll gitu, beda beda, hargganya juga beda beda, ongkos jahit per model juga beda per model. ongkos jahitnya itu awal awal itu 15 rb per baju, jadi dulu di awal cuma dapet untung 9 rb per baju, tapi lama kelamaan aku dapet tungkang jahit yang ahli, tukang jahit itu ga semua bisa jahit baju yang kita mau. Misal dia bisa jahit rayon tapi ga bisa dia jahit kaos gitu, terus aku dapet ongkos 5 rb gitu, untuknya bisa lebih banyak, itu bahan untuk semua produk. Jadi kunci utamanya itu si penjahit ya, karena kita nih ya jahit udah ratusan pcs sekali jahit, aku bili kain bisa sampe 80 kg. Kita kan beli per roll ya, 1 roll itu 25 kg, 80 kg itu bisa jadi kurang lebih 800 pcs, 800 pcs ini, kalo beda 1000 aja ongkis jahitnya. Kaya dibandingin, misal dikali 800 paket, kan lumayan nih, jadi ongkos jahit itu penting dan jadi kuncinya. Jadi nyarinya tricky tukang jahit itu. I : Mungkin itu aja si terima kasih ya. Narasumber : Wajib Pajak C Media : Zoom Meeting Tannggal : 5 Mei 2022 Keterangan : I = Interviewee; N= Narasumber Transkrip Wawancara I : Berarti produknya apa aja ya dijual? N : Banyakk, aku jual baju kebanyakan baju, celana itu lebih dikit. Gimana sistemnya berarti. Aku produksi sendiri. Penjait aku ada 2 satu di denpasar satu ada di singaraja, Ooh gituu I : Kan kao produksi sendiri, berarti garmennya ngambil ya? N : Garmennya aku gini, aku jaitan kaya jahitan rumahan gitu lo. Bahannya berarti kao yang nyari, aku minta tolong dia nyariin. Soalnya dia punya langganan. Jadi aku minta tolong langsung, jadi harganya udah langsung sama kain. Aku juga ngambil di shopee jarang jarang, jadi campuran. I : Yang mana berarti lebih dominan? N: Yang jarit lebih dominan, yang lebih laku juga yang jarit dah sebenernya. I : Kalo misal kaya mengecer itu dimana berarti ngambilnya? N : Di Shopee juga ngambilnya I : Ooh berarti semcam dropshiper ya modelnya? N : engga , aku bawa kesini dulu barangnnya terus aku foto ulang baru jual lagi, paling cuma 1 2 I : Itu belinya bundlean berarti ya?. N : Iya bundelan 129
I : Itu berati sistemnya bukan PO ya? N : Engga aku ngestok barangnnya, tapi beberapa ada PO. I : Kalo ngestock berarti dimana tempatnya? N :Dirumah, kamarku kan ada 3 lantai gitu paling bawah itu stok, tempat tdur paling atas I : Berarti ga sewa gudang? N : Engga I : Kalo boleh tau prodk kao itu berapa sih ngambil margin/keuntungan? Gapapa anonim kok N : Kaya 100% hingga 300%. I : Itu dari harga produksi? N : iyaa I : Berarti itu ngitungnnya gimana? N : Aku random gitu lo, misal produksi 50 rb terus aku pikirin biaya admin, gaji pegawai, gaji admin. Jadi aku 2 punya pegawai I : Jadi penentuan margin itu berdasarkan itu ya? N : Jadi kaya aku tu maunya berapa, pokoknya aku minimal kali 1 barang itu 50rb aku minimal dapetnya. I : Kalo fee shopee tu gimana? N : 7% perbarang, kalo aktifin gratis ongkir cashback sama shopee monday sale. I : Jadi lebih banyak dapet manfaatnya ya? N : Iyaa gitu dah. Tapi banyak yang ga make gitu Kaya aku udah nyediain tapi ga dipake. Jadi tetep dipotong gitu walaupun ga sipake. Misal dia belanja 80 rb biaya admin 6 rb (tarif 7,8% tarif cashback, gratis ongkir, admin star seller) Jadi sebulan tu aku bisa bayar 4 jutaaan admin aja. I : Itu gimana sih sistemnya, misal barangnnya udah kejual nih kapan kita dapet uangnnya? Langsung masuk ke rekening aja? N : engga , jadi dia mesen, aku ngirim kalo di klik pesanan diterima baru uangnnya masuk ke aku. I : Terus kalo aku mau nannya, kalo kao sebelum jualan online ada ga si hal khusus yang disiapin kaya modal atau investasi gitu? Ada ga? Perangkat gitu ada ga? N : HP, Laptop, sama otak hehehe, Aku modal aja dulu ga ada, Dulu aku jual baju bekas buat modal baju bekasku, baru buat brand. I : Kalo jualan online tu kan banyak, kalo kao biaya serbesar apa? Kalo aku produksi si, karna kan tiap baju beda beda. Kaya kain naik gitu harganya kainnya Susahnya tu aku nentuin harga sama nentuin kaya ini cukup ga ya? Cukup gimana ? 130
N : Kaya kaya aku jual barangnnya ni aku punya stok 12 ni balik modal udah bisa bayar admin bayar gaji ga semua nya ni, jadi itu dikalkulasiin. I : Berarti pegawainya sekarang berapa ada? N : 3 ada pegawai. Packing 2, admin 1 Biaya pegawai berarpa berarti perbulan 2,5 jt, sejut, sejuta terus 500 rb I : Terus kao tu gimana metode promosinya? N : Promosi tu dimana mana, kaya instagram, tiktok. Yang paling aktif tu tiktok. I : IG tu ga terlalu? Paid promot ga pake? N : Engga aku. Iklan shopee tu juga manjur tau Aku iklan shopee 3 bulan bisa 3,7 juta penjualan dari iklan tu sampe Penjualannya sampe 28,7 jt dari iklannya, Belum semua. I : Iklan IG tu ga pake? N : Engga. Ig tu pake naikin follower aja. I : Tiktok shop gimana? N : Aku pake tapi ga sebanyak shopee orderannya I : Berarti kalo boleh tau omsetnya perbulan berapa kira kira? N : Rentang aja gapapa, Maksimal itu 1 bulan 150 jt. Bulan lalu April, itu 98 jt. Oktobber paling banyak 150 jt kemarin. I : Kalo kaya 11,11. 12.12 itu laris ga si?. N : Laris banget dah tu, besok itu 5.5 kan itu aku war. Itu perbandingannya berapa persen naik. Ga terlalu ish ya, menurutku paling banyak awal bulan sih. Paling aku kasi diskon 5 rb I : Kalo kaya stokt ersedia tu gimana? N : Stok yang ada di rumah cai berarti ya. Mungkin coba jelasin kalo dari awal tu gimana, kir dari awal dari siapkan bahasn hingga jadi. Pertama aku cari model di pintrest, cari odel Terus aku tanya ke tukang jahit bisa ga bahannya. Nanti dibuatkan samplenya. Baru hitung harga, Kali belinya satuan harganya segini Kalo lusinan segini Kalo partai segini Langsung dah sama bajunya jadi Aku coba dulu kalo misal ga cocok lagi kasi ke dia bayar dah 50 rb. Kalo ga cocok lagi aku bayar 50 rb Misal udah cocok, mulai dah order warna apa aja, kalo misal udah dijarit jadi. Aku pake dah terus dipasarin dengan cara soft selling, jadi aku pake dulu nanti kan orang salfok, kayadimana beli tu. Baru mulai jualan. Kaya aku nunggu ada orang yang tanya beli dimana tu baru aku buat video. Kalo ga ada orang nannya aku pake fake account sendiri tak comment biar bisa buat video. I : Terus kalo, biaya umumnya apa aja berarti? N : Ga ada lagi paling beli label baju di belakang. I : Per produk itu beraapa? 131
N : Ga tau aku beli langsung ulungan gitu . aku beli 100 pcs itu 60.000. I : Men packing itu gimana? N : Aku pake plastik biasa 30 rb itu udah banyak kali dapet, Dulu tu aku packingan itu kaya bagus gitu karang abis. Karang gaa I : Berarti kao tinggal taruh ya di JNT? N : Aku udah ga naruh lagi udah VIP udah diambil. Ini tentang perpajakannya ni. I : Kao udah punya NPWP? N : Engga belum. I : Menurutkao apa kesulitannya? N : Gatau dah mau buat apa., kaya fungsinya. Kaya aku harus buat gitu? Ga ada suruhan gitu lo, kaya ga ada paksaan, I : Berarti kao belum pernah pinjam buat modal ya? N : Belum pernah sih Apa kesulitannya menurut kao. I : Pajak tu kaya ih mengerikan gitu ya, kaya kapan si harus memulai gitu? N : Memulai daftarnya gitu. I : Berarti kaya memang ga tau dan ga mendesak gitu ya? N : Ga tau aku gunanya kak. I : Gimana sih sebenrnya awalnya buat? N : Sebernernya harusnya buat daria wal gituu sih awal berusaha Narasumber : Wajib Pajak D Media : Secara Langsung Tannggal : 5 Mei 2022 Keterangan : I = Interviewee; N= Narasumber I : Mungkin pertanyaan pertama, berarti produknya sekitar apa aja berarti? N : Produknya kerajinan tangan handmade kay aaksesorin gelang, kalung. Sekarang produknya kaya gelang couple itu. I : Berarti itu sistemnya gimana dari awal? N : Dulu itu aku Pertama, itu aku jadi kaya reseller gitu, soalnya ada tetanggaku jualan gelang gitu baru aku iseng coba bantuin ke temen temen. Terus lancar, terus dah itu lanjut. I : Sekarang gitu sistemnya?, N : sekarang udah ga aku produksi sendiri. Soalnya kualitas produk yang aku belu dulu tu urang bagus, ga tahan air produknya I : Oo berarti full buat sendiri gelangnya? Iya produksi sendiri sekarang 132
I : Ada beli terus jual gitu? N : Engga ga ada. I : Itu produksi gimana berarti? N : Ya sama kaya produk lain, beli bahan di tempat lain Produksi sendiri di rumah, I : Berati nyuruh orang buatnya? N : Iya nyuruh orang Kadang aku bantuin buatnya I : Berapa berarti ada yang bantu buat? N : 1 orang yang bantu. Berarti nyari bahan sendiri, produksi sendiri I : Terus dijual? N : Iyaa dijual di marketplace di Instagram, I : Sistemnya gimana? Di stok gitu ya? N : Tapi ada beberapa yang ga di stok gitu soalnya an ada yang custom kaya nama gitu kan ga bisa di stok soalnya. Kalo misalkan per produk berapa ambil margin Biasanya 20 sampe 25% ya sampe 40% lebih lah Misal harga produknya 25 rb aku bisa untung sampe 20 rb gitu. Aku kan ngedjual ga asal keluar kaya sambil ngebranding lagi kan jadi bisa ngejual jadi lebih mahal gitu I : Brandingnya premium gitu ya? N : Iya kaya gitu dah. I : Itu kao gimana cara nentuin marginnya, itu kan beda beda.? N : Kalo aku tergantung harga bahannya. Kalo harga bahannya lumayan mahal ya aku bakal lebih tinggi kasi harga. I : marginnya sama aja berarti ya? N : Iya sama, sekitar segitu dah. I : Itu berarti penjualannya rekening terpisah ya? N : Rekening pribadi atas nama aku juga Ada 2 rekening. Pake 2 bank gitu. Kalo ga ada bank pake dana gitu I : Kan kao online nih, aku dulu taunya di instagram, sekarang di shopee. Terus kira kira yang kao siapin khusus untuk berjualan di e-commerce ada gak? Investasi khusus? Produk baru maksudnya? Kya apa sih yang kao siapin untuk berjualan di e-commerce gitu? N : Ooh, saat ini belum ada sih aku. Ga ada yang spesial. I : Berarti tinggal buka akun shopee aja ? N : Iya bisa gitu tapi butuh strategi juga. 133
I : Berarti kao siapin strateginya ya yang penting? N : Iyaa kaya foto produk video produk, kaya gitu, kata kunci Kaya keyword cari produk itu, soalnya kan banyak ada produk di shopee gitu . bisa sampe 1 jutaan aku liat produknya. I : Itu berarti kao ada fotografer sama videografer gitu? N : Kalo aku itu foto sendiri pake HP, I : Berarti pribadi produksi ya promosinya? N : Iya masih pribadi aku I : Ga minta bantuan orang gitu? N : Maunya, cuman lumayan harganya bisa sampe jutaan nyuruh gitu. Lumayan ya Iyaa sekalian belajar juga aku disana I : Berarti keuntungannya berasal dari pembuatan produknya tu berarti ya? N : Iyaa dari sana. Aku belum buka reseller juga. I : Terua kalo biaya biaya umum kao itu apa aja sih? N : Biaya umumnya kaya listrik, packaging, stiker buat bonus gitu. Kaya thankyou card. Biaya print kan masuk juga I : Itu biaya biaya tambahannya berarti ya? N : iyaa I : design siapa berarti design? N : Aku juga design , sama cari di printers untuk kaya stiker gitu. I : Ooh gitu, berarti kao untuk biaya pegawai itu berapa berarti pegawainya? N : Aku bayar harian, 50 -70 ribuan I : Perhari ya? N : Iyaa, ngepacking juga dia. I : Kalo rame orderannya tetap sehari juga? N : Biasanya kaya keluargaku bantuin juga, adikku, mbakku. I : Kalo untuk produksi itu kao apa aja pake? N : Dulu tu aku pake temen temen sekitar kaya dulu tu. Udah ada modal mulai paid promot akun akun publik, kaya selebgram. I : Seberapa besar selebgram nya dulu? N : Menurutku kaya selebgram itu ga terlalu besar sih dampaknya, kaya ningkatin awareness aja sih. Biasanya aku kalo dapet penjuaan banyak itu dari akun publik kaya dagelan gitu, paid promotenya. 134
Tapi sekarang udah gak. I : Kenapa gak? N : Karna berubah algoritmanya, mending buat konten sendiri mending. I : Kalo iklan shopee itu ga berarti? N : Pernah aku coba tapi boncos terus, rugi terus I : Berarti ga terlalu worth it gitu ya? N : Worth it cuma aku kurang mendalami aja kurang paham. I : Berarti sekarang sistemnya apa? N : Karang promosinya buat konten, ngeendorse juga. Ni aku masih mau ngembangin konten di tiktok sebenernya I : Tiktok shop ngejalanin berarti? N : Itu dah baru aku mau mulai, gede tu pengaruhnya Soalnya dia kan real gitu keliatan produknya jelas. Kaya langsung ada linknya disana. I : Berarti biaya paling besar tu di kao apa? N : Di bahan sih sama di box itu biasanya aku beli 100 box 150 rb segituan, Berarti bisa sampe 1000 lebih gitu. Kadang ongkirnya bisa bikin mahal toh, ongkir belinya.. I : Biaya nya apa aja berarti? N : pegawai , packaging yang utama. I : Bahan berarti dimana cari biasanya? N : Bahan di singaraja ada, di marketplace juga biasany ada. I : Kalo boleh tau omset sebulan berapa kra kira? N : Rentang juga bisa. Sebulan tu 10 jt lah I : Gelangnnya tu berarti gelang couple ya? N : Iyaa karang couple I : Kalo untuk perpajakannnya udah punya NPWP belum ya? N : Aku belum punya I : Kenapa belum ngurus?, apa kesulitannya? N : Aku ga tau, gimana caranya buat NPWP. Online bisa buat I : Kalo fungsi sama kewajiban Penjual gitu tau berarti terkait perpajakannya? Kurang tau aku, karna aku kecil gitu kan. 135
I : Menurutkao apa sih hambatan terbesar bagi kao untuk ngurus itu? N : Menurutku, soalnya kaya belum terlalu besar penghasilannya, kalo kaya udah lumayan besar baruje aku urus NPWP karna homemade gitu, karna belum ada yang mendesak juga 136
DAFTAR RIWAYAT HIDUP Nama : Putu Arya Wahyu Prebawa Tempat, Tanggal Lahir : Singaraja, 07 Maret 2002 Jenis Kelamin : Laki-laki Alamat : Jln Bayusuta II/14, Kelurahan : Astina, Kecamatan Buleleng, Kabupaten : Buleleng Kontak : 085847152145 Email : 2301190327_putu@pknstan.ac.id Riwayat Pendidikan : Nama Sekolah Tahun SD Lab Undiksha Singaraja 2007-2013 SMP Negeri 2 Singaraja 2013-2016 SMA Negeri 1 Singaraja 2016-2019 Universitas Udayana 2019 Riwayat Organisasi : Nama Organisasi Posisi Tahun Keluarga Mahasiswa Staf Bidang Pendidikan 2020/2021 Pajak Pusat Studi Perpajakan Anggota Divisi Prestasi 2021/2022 (PUSPA PKN STAN) KMHB PKN STAN Staf HDTI 2020/2021-2021/2022 137
Pengalaman Menulis : Tahun Posisi Keterangan Lomba KTI Nasional Bulelengolshop.online sebagai Media 2020 Integrasi Online Shop guna Aklamasi 2020 Mendorong Perekonomian Buleleng di Universitas Pendidikan Era New Normal Ganesha Kompetisi Inklusi Pasar Digital Berbentuk Website untuk Keuangan KOINKU 2021 Bisnis Penyewaan demi Mendorong 2021 Otoritas Jasa Roda Perekonomian Keuangan Tangerang Selatan, 14 Mei 2022 NIM. 2301190327 138