Journal of Islamic Law Studies Journal of Islamic Law Studies Volume 3 Number 2 April 2021 PERKAWINAN DALAM HUKUM ADAT BADUY DAN PERKAWINAN PERKAWINAN DALAM HUKUM ADAT BADUY DAN PERKAWINAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM Muhammad Muslih Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, muhamadmuslih@untirta.ac.id Follow this and additional works at: Part of the Islamic Studies Commons, and the Religion Law Commons Recommended Citation Recommended Citation Muslih, Muhammad (2021) "PERKAWINAN DALAM HUKUM ADAT BADUY DAN PERKAWINAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM," Journal of Islamic Law Studies: Vol. 3 : No. 2 , Article 5. Available at: This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Journal of Islamic Law Studies by an authorized editor of UI Scholars Hub. Article 5
Journal of Islamic Law Studies (JILS) Volume 3 No. 2 (2020) PERKAWINAN DALAM HUKUM ADAT BADUY DAN PERKAWINAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM Muhamad Muslih1 Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Jakarta KM. 4 Pakupatan, Serang, Banten 42124 muhamadmuslih@untirta.ac.id Abstrak: Penelitian ini menjelaskan tentang perkawinan yang diatur dalam hukum adat Baduy dan perkawinan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif Sosiologis dan Yuridis Empiris. Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis serta menggunakan Sumber Data Primer dan Sumber Data Sekunder. Sumber data yang digunakan diperoleh dari Penelitian Kepustakaan (Library Research). Wawancara terhadap masyarakat Baduy dan observasi lapangan ke kawasan Baduy juga dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan bagi penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa terdapat banyak perbedaan antara peraturan perkawinan yang ada dalam hukum adat Baduy dengan peraturan perkawinan yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Beberapa perbedaan tersebut diantaranya adalah bahwa masyarakat Baduy tidak mengenal poligami dan poliandri, tidak ada perceraian, adanya pernikahan dini (tidak ada batas umur menikah), dan beberapa diantara mereka mencatatkan perkawinan. Padahal Kompilasi Hukum Islam telah mengatur serta memfasilitasi poligami dan poliandri, perceraian, adanya batas umur menikah, dan pencatatan perkawinan. Perkawinan masyarakat Baduy yang memegang teguh pada pikukuh adat leluhur dengan peraturan adat tidak tertulis yang sangat sederhana ternyata berlaku efektif bagi masyarakat Baduy. Kompilasi Hukum Islam yang disusun, dikodifikasi, dan dimusyawarahkan oleh ulama yang didatangkan dari seluruh wilayah Indonesia serta berlaku secara Nasional masih saja ada masyarakat yang tidak mematuhinya. Hal ini tidak terlepas dari kepatuhan, kesadaran masyarakat, kesadaran hukum, dan jumlah masyarakat yang terikat oleh peraturan tersebut. Kata Kunci: Perkawinan; Hukum Islam; Baduy; Hukum Adat. Abstract: This research explains about marriage regulated in Baduy traditional law and marriage regulated in Islamic Law Compilation (KHI). This research uses the Normative Sociological and Juridical Empirical research methods. This research is descriptive analytical and uses Primary Data Sources and Secondary Data Sources. Sources of data used were obtained from Library Research. Interviews of the Baduy community and field observations to the Baduy area were also carried out to obtain the data needed for this research. The results of this study indicate that there are many differences between the existing marriage regulations in Baduy customary law and the marriage regulations that have been regulated in the Compilation of Islamic Law (KHI). Some of these differences include that the Baduy people do not know polygamy and polyandry, there is no divorce, there is an early marriage (there is no age limit for marriage), and some of them register a marriage. Even though the Compilation of Islamic Law has regulated and facilitated polygamy and polyandry, divorce, marriage age limits, and marriage registration. The marriage of the Baduy people who hold fast to the ancestral customs of the ancestors with a very simple unwritten customary regulation turns out to be effective for the Baduy community. Compilation of Islamic Law that was compiled, codified, and deliberated by scholars brought in from all regions of Indonesia and applies nationally there are still people who do not obey it. This is inseparable from compliance, public awareness, legal awareness, and the number of people bound by these regulations. Keywords: Marriage; Islamic Law; Baduy; Customary Law. 1Penulis adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten. Centre of Islam and Islamic Law Studies Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam Faculty of Law, Universitas Indonesia 1
Journal of Islamic Law Studies (JILS) Volume 3 No. 2 (2020) A. PENDAHULUAN Masyarakat Baduy hingga saat ini terbagi atas tiga bagian yaitu Baduy Tangtu (Dalam), Baduy Panamping (Luar), dan Baduy Dangka (pecahan dari Baduy Panamping).2 Penyebutan mereka dengan sebutan urang Baduy (orang Baduy) sebagaimana yang umum dilakukan oleh masyarakat luar sebenarnya tidaklah mereka sukai.3 Mereka lebih senang menyebut diri mereka sebagai urang Kanekes,4 urang Rawayan, atau lebih khusus dengan menyebut perkampungan asal mereka seperti urang Cibeo, urang Cikartawana, urang Tangtu, atau urang Panamping.5 Keberadaan masyarakat Baduy Dangka berdampingan dengan masyarakat luar Baduy. Bahkan dari segi berpakaian antara masyarakat Dangka dengan masyarakat luar Baduy sudah tidak terlihat lagi perbedaannya. Masyarakat Dangka pun kini sudah banyak yang beragama Islam, bahkan masyarakat Baduy perempuan pun mereka memakai jilbab layaknya masyarakat Islam yang berada di daerah lainnya. Hanya saja dalam hal-hal tertentu mereka terkadang masih mengikuti aturan-aturan adat terutama ketika perayaan-perayaan tradisi Baduy yang dianggap sakral. Ke-Islaman masyarakat Dangka ini menjadi realitas yang amat khas, berbeda dari kedua Baduy yang lain. Kampung Muslim Baduy di antara kampung Baduy yang masuk wilayah Dangka adalah kampung Cicakal Girang.6 Secara letak geografis Cicakal Girang berada di ujung barat Desa Kanekes yang berbatasan langsung dengan Desa Keboncau Kecamatan Bojong Manik. Seiring dengan perkembangannya, Cicakal Girang kini sudah berkembang menjadi dua kampung baru yang setiap kampungnya sudah memiliki mushala sebagai sarana ibadah. Masyarakat Cicakal Girang sudah banyak yang menganut agama Islam. Secara bertahap masyarakat mulai mengenal Islam dan kemudian secara resmi memeluk agama 2Kiki Muhamad Hakiki, "Ke-Islaman Suku Baduy Banten: Antara Islam dan Slam Sunda Wiwitan", dalam Jurnal Refleksi, Volume 14, Nomor 1, April 2015, hal. 31. Diakses pada 5 Agustus 2019, pukul 10:14 WIB. 3Danasasmita, S., dan Anis Djatisunda, Masyarakat Kanekes, Bappeda D.T. I Jabar, Bandung, 1983, hal. 13. 4Danasasmita, S., dan Anis Djatisunda, Kehidupan Masyarakat Kenekes, Bagian Proyek Penelitian dan Pengkajian Sundanologi Dirjen Kebudayaan Depdikbud, Bandung, 1986, hal. 14. 5Garna, JK, Masyarakat dan Kebudayaan Baduy I, Jurusan Antropologi Fakultas Sastra Unpad, Bandung, 1974, hal. 7. 6Ayi Rukmana, Tradisi Perkawinan Baduy Luar Dengan Baduy Dalam (Studi Kasus di Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Banten), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016, hal. 2. Centre of Islam and Islamic Law Studies Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam Faculty of Law, Universitas Indonesia 2
Journal of Islamic Law Studies (JILS) Volume 3 No. 2 (2020) Islam dan meninggalkan keyakinan mereka. Bahkan kini di Desa ini sudah berdiri sebuah pondok pesantren sebagai tempat belajar agama bagi anak-anak Baduy Muslim.7 Kehidupan di Baduy Dangka secara adat memang sudah jauh lebih longgar dibandingkan dengan Baduy Panamping, walaupun keberadaan masyarakat Dangka pada mulanya berasal dari perpindahan masyarakat Panamping. Keberadaan masyarakat Dangka berasal dari dua hal yaitu pertama, karena keinginan mereka sendiri untuk pindah dari Panamping menjadi masyarakat yang hidup lebih bebas. Lalu kedua, karena faktor pengusiran dari Panamping akibat dari melanggar adat. Meskipun begitu warga Dangka masih diperbolehkan kembali menjadi warga Panamping setelah ia menjalani upacara penyucian dosa yang diakibatkan dari melanggar ketentuan adat tersebut. Oleh karena itu kepatuhan masyarakat Baduy8 ini memang sangat terjaga dan konsisten serta tidak termakan oleh waktu. Segala bentuk perilaku dan pola hidup modern yang bertentangan dengan pikukuh karuhun akan mereka tolak, karena bagi yang melanggar akan mendapatkan sanksi hukum sesuai dengan hukum adat yang berlaku di masyarakat Baduy.9 Meskipun masyarakat Baduy secara tingkatan kewargaan terbagi atas tiga lapisan, akan tetapi status hubungan kekeluargaan satu sama lainnya tetap tidak terputus. Orang Tangtu masih menganggap keluarga kepada anggota lainnya meskipun mereka ada di wilayah Panamping atau Dangka sekalipun, begitu juga sebaliknya. Prinsip hidup seperti inilah yang membuat keutuhan masyarakat Baduy sampai saat ini masih terjaga dengan baik karena mereka berpegang teguh pada prinsip-prinsip pikukuh yang turun temurun dari leluhur.10 Akan tetapi apabila ada perbedaan kewarganegaraan, maka itu akan berpengaruh dalam hal hal tertentu seperti pernikahan, pengangkatan jabatan struktur pemerintahan, dan lain-lain. Selanjutnya menurut beberapa masyarakat Baduy Muslim yang ada di Cicakal Girang, ketika mereka pindah kepercayaan dari sunda wiwitan menjadi Islam, maka secara otomatis 7Kiki Muhamad Hakiki, "Ke-Islaman Suku Baduy Banten: Antara Islam dan Slam Sunda Wiwitan", dalam Jurnal Refleksi, Volume 14, Nomor 1, April 2015, hal. 33. Diakses pada 5 Agustus 2019, pukul 10:15 WIB. 8Masyarakat Baduy mengenakan pakaian sehari-hari yang terdiri dari lengkung atau ikel (ikat kepala) dan jamang kampret atau jamang kurung (baju lengan panjang tanpa kerah). Risna Bintari, "Sejarah Perkembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Baduy Pasca Terbentuknya Provinsi Banten Tahun 2000", dalam Pandecta Research Law Journal Universitas Negeri Semarang, Vol. 1(1), 2012, hal. 19. 9Aan Hasanah, "Pengembangan Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal Pada Masyarakat Minoritas (Studi atas Kearifan lokal Masyarakat Adat suku Baduy Banten), dalam Jurnal Wacana, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Volume XXI, Nomor 1 Tahun 2012, hal. 215. 10Hingga kini pikukuh Baduy tidak mengalami perubahan apa pun, sebagaimana yang termaktub dalam buyut titipan nenek moyang. Maskur Wahid, "Sunda Wiwitan Baduy, Agama Penjaga Alam Lindung Desa Kanekes Banten", dalam Jurnal Wacana, IAIN Sultan Maulana Hasanudin, Banten, hal. 10. Centre of Islam and Islamic Law Studies Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam Faculty of Law, Universitas Indonesia 3
Journal of Islamic Law Studies (JILS) Volume 3 No. 2 (2020) berlaku aturan dari puun bahwa orang Baduy yang masuk Islam harus keluar dari kampung Baduy dan konsekuensinya mereka harus megeluarkan uang dalam jumlah tertentu kepada puun sebagai tanda uang denda karena ia masuk Islam. Istilah ini menurut mereka disebut dengan istilah ngebokor. Ketentuan adat yang harus dipenuhi tersebut kemudian dinegosiasi oleh beberapa juru dakwah Islam, sehingga pada akhirnya kebijakan itu oleh pemangku adat Baduy diminimalisir meskipun tidak secara jelas dihilangkan. Bukti keberhasilan negosiasi itu terlihat dari satu keluarga yakni keluarga Muhammad Sadi dari kampung Gerendeng yang dapat bertahan di kampungnya meski sudah menjadi Muslim, karena selama ini Sadi menjadi salah seorang tokoh desa.11 Dahulu adat Baduy melarang warganya untuk melangsungkan pernikahan dengan warga non-Baduy akan tetapi saat ini beberapa sudah mulai pudar dan berubah. Sebagian masyarakat Baduy mulai sadar bahwa perubahan akan tetap terjadi meskipun aturan adat sudah jelas melarang dengan ketat. Oleh karena itu saat ini sudah banyak orang Baduy Panamping yang menikah dengan orang luar Baduy atau non-Baduy, memang dengan kosekuensi dia harus keluar dari keadatannya. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, masyarakat Baduy juga tidak terlepas dari interaksi sosial antara masyarakat Baduy dengan masyarakat luar.12 Tetapi pada hakekatnya masyarakat Baduy tidak pernah hirau dengan adanya perubahan zaman serta datangnya pengaruh yang negatif dari luar Baduy. Pola hidup sederhana dan hidup mandiri telah menjadi kesepakatan bersama karena kesederhanaannya telah menjadi jalan pintas hidupnya dalam menghadapi kenyataan. Masyarakat yang selalu tampil dengan tidak pernah meninggalkan ciri khasnya, dimanapun, kapanpun, dan berhadapan dengan siapa saja tidak kenal fantasi dan variasi.13 Saat ini memang sudah dibentuk aturan adat (pikukuh) Baduy terkait dengan hukum pernikahan warga Baduy dengan warga non-Baduy. Dalam aturan adat itu dijelaskan bahwa jika ada salah seorang warga Baduy yang melangsungkan pernikahan dengan warga non-Baduy, maka ia secara otomatis tidak diakui lagi sebagai warga Baduy dan identitas ke-Baduy-annya dicabut. Dari penelusuran di lapangan saat ini sudah banyak warga Baduy 11Kiki Muhamad Hakiki, "Ke-Islaman Suku Baduy Banten: Antara Islam dan Slam Sunda Wiwitan", dalam "Jurnal Refleksi", Volume 14, Nomor 1, April 2015, hal. 37. Diakses pada 5 Agustus 2019, pukul 10:15 WIB. 12Ayi Rukmana, Tradisi Perkawinan Baduy Luar Dengan Baduy Dalam (Studi Kasus di Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Banten), UIN Syarif Hidayataullah Jakarta, 2016, hal. 2. 13Djoewisno, "Potret Kehidupan Masyarakat Baduy: Orang-orang Baduy Bukan Suku Terasin, tetapi Mereka yang Mengasingkan Diri, Cipta Pratama, 1987, hal. 134. Centre of Islam and Islamic Law Studies Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam Faculty of Law, Universitas Indonesia 4
Journal of Islamic Law Studies (JILS) Volume 3 No. 2 (2020) yang berpindah agama menjadi Islam disebabkan karena mereka menikah dengan warga Baduy yang sudah beragama Islam atau warga non-Baduy yang beragama Islam.14 Ada fenomena yang menarik, wujud hegemoni negara atas komunitas adat membuat beberapa dari masyarakat Indonesia secara terpaksa melakukan pindah agama dengan memilih agama resmi yang sudah ditentukan oleh negara.15 Jika tidak demikian maka identitas keagamaan mereka tidak akan diakui oleh negara. Kemudian dalam komunitas Baduy pun bisa dilihat bagaimana mereka secara berpura-pura memeluk agama Islam, akan tetapi sebenarnya mereka tidak beragama Islam. Ke-Islaman hanya sebagai sarana pengakuan atau mencari legalitas saja seperti misalnya dalam praktik perkawinan Baduy. Ada sebagian masyarakat Baduy yang berpandangan bahwa meskipun mereka mengakui sebagai penganut agama Sunda Wiwitan akan tetapi dalam aturan adat, pasangan suami istri yang sudah disahkan secara adat, diwajibkan menikah secara Islam. Hal ini harus dilakukan karena mereka menyadari bahwa komunitas Baduy adalah bagian dari warga negara Indonesia. Oleh karena itu orang Baduy harus tunduk dan patuh pada berbagai aturan yang sudah ditetapkan termasuk dalam hal tata cara perkawinan yang sudah ditetapkan dalam Undang-undang Perkawinan yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia.16 B. PERMASALAHAN Kompilasi Hukum Islam telah mengatur dan memfasilitasi poligami, perceraian, menentukan batas umur menikah, dan pencatatan perkawinan. Hal tersebut berbeda dengan apa yang ada dalam pikukuh adat leluhur masyarakat Baduy. Perlu rasanya untuk mengetahui bagaimana aturan hukum adat Baduy terkait poligami, poliandri, perceraian, penentuan batas umur menikah, dan pencatatan perkawinan. Efektifitas dari kedua hukum ini apakah sudah maksimal berlaku bagi masyarakat atau masih belum berlaku secara menyeluruh, perlu rasanya untuk mencari solusi positif agar hukum-hukum tersebut bisa berlaku secara massal bagi masyarakat. Hukum adat yang ada di 14Kiki Muhamad Hakiki, "Ke-Islaman Suku Baduy Banten: Antara Islam dan Slam Sunda Wiwitan", dalam Jurnal Refleksi, Volume 14, Nomor 1, April 2015, hal. 44. Diakses pada 5 Agustus 2019, pukul 10:15 WIB. 15Max Heirich, "Change of Heart: A Test of Some Widely Held Theories about Religious Coersion", dalan American Journal of Sociologi, Vol. 83, No. 3, 1976, hal. 15. 16Kiki Muhamad Hakiki, "Ke-Islaman Suku Baduy Banten: Antara Islam dan Slam Sunda Wiwitan", dalam Jurnal Refleksi, Volume 14, Nomor 1, April 2015, hal. 45. Diakses pada 5 Agustus 2019, pukul 10:15 WIB. Centre of Islam and Islamic Law Studies Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam Faculty of Law, Universitas Indonesia 5
Journal of Islamic Law Studies (JILS) Volume 3 No. 2 (2020) masyarakat Baduy ini memang sederhana tetapi berjalan begitu efektif dan hampir tidak ada pelanggaran sama sekali dari masyarakatnya berbeda halnya dengan Kompilasi Hukum Islam. Beberapa masyarakat Baduy pada beberapa kasus perkawinan secara terpaksa melakukan pindah agama dengan memilih agama resmi yang sudah ditentukan oleh negara karena jika tidak demikian maka identitas keagamaan mereka tidak diakui oleh negara. Mereka secara berpura-pura memeluk agama Islam, akan tetapi sebenarnya mereka tidak beragama Islam. Ke-Islaman hanya sebagai sarana pengakuan atau mencari legalitas saja. Dalam praktik perkawinan Baduy mereka mengakui sebagai penganut agama Sunda Wiwitan akan tetapi dalam aturan adat, pasangan suami istri yang sudah disahkan secara adat, diwajibkan menikah secara Islam. Akan tetapi mereka hanya pura-pura saja dan tetap memeluk agama Sunda Wiwitan. Fenomena ini mesti dikaji dan dicari solusi permasalahannya. C. METODOLOGI PENELITIAN Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif Sosiologis dan Yuridis Empiris. Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis dan menggunakan Sumber Data Primer dan Sumber Data Sekunder. Deskriptif berupa menggambarkan situasi, kondisi, keadaan, dan realita masyarakat Baduy. Kemudian dianalisis apa yang menjadi permasalahan agar bisa dicari solusi dari permasalahan tersebut. Sumber data yang digunakan diperoleh dari Penelitian Kepustakaan (Library Research). Wawancara terhadap masyarakat Baduy dan observasi lapangan ke kawasan Baduy juga dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan bagi penelitian ini. Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan tipe penelitian sosiologi tentang hukum. Penelitian sosiologi tentang hukum mengkonstruksikan hukum bukan sebagai suatu sistem dalam bentuk peraturan perundangan yang selama ini dipahami oleh peneliti, tetapi hukum dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang mendapat legitimasi secara sosial. Penelitian sosiologi tentang hukum mengamati bagaimana hukum yang hidup di dalam lingkungan masyarakat serta apa yang menjadi karakteristik sebuah perilaku masyarakat di suatu wilayah dalam suatu aspek kehidupan sosial untuk selanjutnya dipaparkan, disusun, dan dianalisis secara deskriptif untuk Centre of Islam and Islamic Law Studies Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam Faculty of Law, Universitas Indonesia 6
Journal of Islamic Law Studies (JILS) Volume 3 No. 2 (2020) mendapatkan gambaran yang utuh mengenai hubungan antara kepentingan-kepentingan dan segala nilai yang dianut dan diyakini oleh masyarakat dalam kawasan tersebut.17 Penelitian Yuridis Empiris adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan memposisikan hukum sebagai gejala masyarakat18, sebagai institusi sosial, dan perilaku yang mempola.19 Deskriptif Analitis dalam penelitian ini adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematik, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, dan hubungan fenomena yang diselidiki.20 Data dalam penelitian ini dikumpulkan, diklasifikasi, dan disusun dalam bentuk naratif lalu dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini dilakukan di wilayah Baduy di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pengaturan terkait pencatatan administrasi perkawinan telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat 1 yang menyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatat. Lalu tentang pencatatan perkawinan selanjutnya dijelaskan pada Pasal 6 ayat 1 yaitu untuk memenuhi ketentuan pada pasal 5, maka setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah atau di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Lalu pada ayat 2 dijelaskan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum dengan artian bahwa perkawinannya tidak sah secara negara.21 Berlanjut dari hal di atas, terkait pencatatan perkawinan di masyarakat Baduy dapat dilihat berdasarkan sejarah kemunculan komunitas Baduy Muslim Cicakal Girang. Menurut penuturan lisan yang dikemukakan oleh salah seorang tokoh Baduy Muslim bernama Abdul Rasyid bahwa sejarah berdirinya Cicakal Girang diakibatkan oleh jauhnya jarak yang harus 17Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal. 48. 18Sulaiman, Diskursus Metodologi dalam Penelitian Hukum, Bandar Publishing, Banda Aceh, 2019, hal. 31. 19Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 34. 20Soerjono Soekanto, Metodologi Research, Andi Offset, Yogyakarta, 1998, hal. 3. 21Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, "Kompilasi Hukum Islam", dalam Dirjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001, hal. 9. Diakses pada 7 Agustus 2019, pukul 11:05 WIB. Centre of Islam and Islamic Law Studies Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam Faculty of Law, Universitas Indonesia 7
Journal of Islamic Law Studies (JILS) Volume 3 No. 2 (2020) ditempuh oleh masyarakat Baduy yang akan melakukan pencatatan perkawinan. Karena alasan itulah, maka pemimpin masyarakat Baduy mengajukan permohonan kepada Sultan Banten untuk menempatkan seorang warganya yang Muslim untuk ditugaskan di wilayah Kanekes. Permintaan lembaga adat tersebut kemudian direspon baik oleh pihak Kesultanan Banten sehingga dikirimlah satu keluarga Muslim untuk membantu lembaga adat Baduy untuk mengurusi administrasi perkawinan warga Baduy serta untuk membantu merawat jenazah warga Baduy yang meninggal dunia karena memang sejak masa dahulu beberapa masyarakat baduy ingin mencatatkan perkawinan sehingga pemerintah ingin mempermudah hal tersebut.22 Berdasarkan sejarah tersebut, maka sampai saat ini perkawinan masyarakat Baduy Muslim dilakukan berdasarkan perjodohan dan disaksikan oleh dukun atau kokolot menurut lembaga adat (tangkesan), dan selain itu juga disaksikan oleh pegawai pencatat atau Naib sebagai penghulunya. Adapun mengenai mahar atau seserahan yaitu berupa sirih, kain poleng, dan uang semampunya.23 Berbeda dengan Baduy Muslim, pada masyarakat Baduy Tangtu perkawinan hanya dilakukan secara adat Baduy saja. Akan tetapi di Baduy Panamping, biasanya setelah kawin adat selesai dilakukan, maka mempelai laki-laki dengan ditemani oleh salah seorang kerabatnya mereka pergi ke amil di kampung Cicakal Girang. Di kampung Cicakal Girang inilah satu-satunya kampung Baduy yang sebagian besar penduduknya sudah beragama Islam. Keberadaan kampung Islam di Baduy ini, bagi masyarakat Baduy dianggap perlu sebagai salah satu bentuk pengesahan perkawinan yang telah dilakukan. Mayoritas masyarakat Baduy memang kepercayaannya berbeda dari umat Islam umumnya, tetapi dalam tradisi perkawinan ia tetap mengacu kepada aturan yang diterapkan oleh Islam yaitu pencatatan perkawinan yang telah ada dalam Kompilasi Hukum Islam. Berlanjut dari hal tersebut, perkawinan masyarakat Baduy umumnya dilakukan dengan tiga tahap lamaran dan selalu di jodohkan namun berbeda dengan masyarakat Baduy Panamping karena di sana ada yang dijodohkan dan ada pula yang memilih sendiri calon pasangannya. Hal tersebut mengharuskan adanya persetujuan kedua belah pihak. Perkawinan di Baduy Panamping ini memang bukan hanya dilaksanakan secara 22Kiki Muhamad Hakiki, "Ke-Islaman Suku Baduy Banten: Antara Islam dan Slam Sunda Wiwitan", dalam Jurnal Refleksi, Volume 14, Nomor 1, April 2015, hal. 36. Diakses pada 5 Agustus 2019, pukul 10:15 WIB. 23Mara dan Johan Arifin Kasnodihardjo, Balutan Pikukuh Persalinan Baduy, Pusat Humaniora Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Cetakan 1, November 2014, hal. 58. Centre of Islam and Islamic Law Studies Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam Faculty of Law, Universitas Indonesia 8
Journal of Islamic Law Studies (JILS) Volume 3 No. 2 (2020) adat saja namun juga di lakukan di hadapan petugas pencatat perkawinan seperti yang telah penulis sebutkan di atas.24 Jika dilihat dari ketentuan adat ini, maka ada beberapa pesan yang bisa ditemukan yaitu pertama, masyarakat Baduy merasakan perlunya ketentuan proses perkawinan yang disahkan tidak hanya menurut adat, akan tetapi juga menurut agama, hukum konvensional, dan hukum negara. Kedua, pola pernikahan seperti ini dilakukan oleh masyarakat Baduy sebagai rasa hormat akan kesultanan Banten yang pernah menjadi raja dan penguasa di tanah Banten yang beragama Islam termasuk didalamnya tanah Baduy. Hal ini diwujudkan dengan ketentuan adat yang mengharuskan pernikahan masyarakat Baduy memakai cara adat dan hukum Islam. Karena memang apabila dilihat dari sejarah asal usulnya, orang Baduy merupakan bagian dari suku Sunda yaitu suku asli masyarakat Provinsi Jawa Barat dan sekarang menjadi Provinsi Banten dan Baduy sendiri memang wilayahnya berdekatan dengan kesultanan Banten.25 Kemudian selanjutnya mengenai tata cara adat dalam perkawinan, khusus bagi masyarakat Baduy Panamping (Baduy Luar), sebelum proses pernikahan dimulai maka mempelai laki-laki akan mengucapkan ikrar atau syahadat dengan bahasa Sunda kuno yang hampir mirip dengan kalimat syahadat yang dipakai dalam Islam. Sedangkan dalam proses ritual perkawinan masyarakat Baduy Tangtu (Baduy Dalam) yang disebut dengan kawin batih (perkawinan yang kekal) di hadapan Puun, maka kedua mempelai dan orang tua mereka mengucapkan syahadat tangtu yang berbeda isinya dari syahadat Panamping.26 Ada satu hal yang yang menarik dari masyarakat Baduy ini yaitu adanya larangan untuk melakukan poligami dan poliandri. Karena masyarakat Baduy hanya diperbolehkan menikah bersama satu orang saja. Selain itu masyarakat Baduy pun hanya diperbolehkan menikah satu kali seumur hidup kecuali apabila pasangannya (istri atau suaminya) meninggal, maka boleh untuk menikah lagi.27 Padahal kebolehan poligami telah jelas diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada bab IX tentang Beristeri Lebih dari Satu Orang di Pasal 55 ayat 1 yang menyatakan 24Ayi Rukmana, Tradisi Perkawinan Baduy Luar Dengan Baduy Dalam (Studi Kasus di Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Banten), UIN Syarif Hidayataullah Jakarta, 2016, hal. 2. 25Farukhi, Mengenal 33 Provinsi Indonesia: Banten, PT Sinergi Pustaka Indonesia, Jakarta, 2008, hal. 14. 26Kiki Muhamad Hakiki, "Ke-Islaman Suku Baduy Banten: Antara Islam dan Slam Sunda Wiwitan", dalam Jurnal Refleksi, Volume 14, Nomor 1, April 2015, hal. 47. Diakses pada 5 Agustus 2019, pukul 10:15 WIB. 27Septiana Dwiputri Maharani, "Perempuan dalam Kearifan Lokal Suku Baduy", dalam Jurnal Filsafat, Volume 19, Nomor 3, Desember 2009, hal. 200. Diakses pada 5 Agustus 2019, pukul 10:55 WIB. Centre of Islam and Islamic Law Studies Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam Faculty of Law, Universitas Indonesia 9
Journal of Islamic Law Studies (JILS) Volume 3 No. 2 (2020) bahwa beristri lebih satu orang pada waktu yang bersamaan itu terbatas hanya sampai empat orang istri. Lalu pada Pasal 2 disebutkan bahwa syarat utama untuk beristri lebih dari seorang itu adalah suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Kemudian pada Pasal 3 disebutkan bahwa apabila syarat utama yang disebut pada ayat 2 tidak mungkin dipenuhi, maka suami dilarang untuk beristri lebih dari seorang. Kemudian pada Pasal 56 ayat 1 disebutkan bahwa suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Kemudian disebutkan juga pada Pasal 3 bahwa perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama itu tidak mempunyai kekuatan hukum.28 Laki-laki Baduy dalam adat dilarang untuk melakukan poligami. Masyarakat Baduy memang sangat kental dengan budaya dahulu sehingga laki-laki Baduy tidak boleh mengunjungi perempuan Baduy sendirian apalagi kalau belum menikah. Ini menjadi salah satu bukti bahwa agama Sunda Wiwitan masih sangat ditaati dan dipatuhi. Apabila dilihat dari sejarahnya pun pada tahun 1579 saat Islam masuk ke daerah Padjajaran untuk menghancurkan rakyat Padjajaran, maka masyarakat di sana berpindah ke agama Islam. Kemudian ada sekelompok masyarakat yang menolak untuk masuk ke dalam agama Islam. Kelompok tersebut dinamakan dengan suku Baduy.29 Terlepas dari hal tersebut, apabila dilihat dari tata caranya yaitu ketika ada pernikahan di Baduy maka mempelai laki-laki harus membawa perkakas dapur seperti dandang, sepan (panci pengukus), tempat nasi yang disebut baris, dan uang yang jumlahnya tidak ditentukan. Peralatan dapur yang dibawa oleh mempelai laki-laki harus dibeli dari hasil keringat sendiri atau dari keluarganya. Peralatan ini akan diserahkan kepada keluarga perempuan dan jika sudah menjadi keluarga baru, mereka harus mampu memenuhi kebutuhannya sendiri.30 Pernikahan masyarakat Baduy memang dikenal dengan pernikahan monogami. Pernikahan di sana dilakukan dengan sistem perjodohan yang ditentukan oleh pihak bapak 28Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, "Kompilasi Hukum Islam", dalam Dirjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001, hal. 8. Diakses pada 25 April 2019, pukul 03:05 WIB. 29Feri Prihantoro, "Kehidupan Berkelanjutan Masyarakat Suku Baduy", dalam Jurnal Asia Good ESD Practice Project, BINTARI (Bina Karta Lestari) Foundation, 2006, hal. 2. 30Cecep Eka Permana, Kesetaraan Gender dan Adat Inti Jagad Baduy, Wedatama Widya Sastra, Jakarta, 2005, hal. 23. Centre of Islam and Islamic Law Studies Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam Faculty of Law, Universitas Indonesia 10
Journal of Islamic Law Studies (JILS) Volume 3 No. 2 (2020) karena menurut mereka pernikahan yang baik adalah pernikahan yang terlaksana antara laki- laki dan perempuan dengan hubungan kekerabatan yang dekat.31 Kemudian selanjutnya tentang masalah perceraian telah diatur pada Kompilasi Hukum Islam bab XVI tentang Putusnya Perkawinan di bagian kesatu Pasal 113 yang menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan. Lalu Pasal 114 menyebutkan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian yang dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. 32 Bagi warga Baduy Dalam, pernikahan adalah sekali untuk seumur hidup sehingga mereka tidak mengenal perceraian kecuali karena kematian. Rumah panggung dengan satu pintu memiliki makna yang dalam. Satu pintu melambangkan kesetiaan sehingga mereka hanya boleh memiliki satu istri. Apabila terjadi pernikahan antara Baduy Dalam dengan Baduy Luar, maka hukum adat Baduy Dalam mengharuskan mereka untuk mengikuti hukum adat Baduy Dalam. Perceraian merupakan suatu hal yang dilarang oleh adat mereka. Jika terjadi perceraian maka mereka harus keluar dari Baduy Dalam dengan sanksi yang sangat berat bagi mereka yaitu dikeluarkan dari wilayah Baduy.33 Jika di Baduy Dalam pernikahan dilakukan sekali dalam seumur hidup dan perceraian hanya terjadi karena kematian, akan tetapi berbeda keadaannya dengan di Baduy Luar, perceraian bukan karena kematian itu sekarang diperbolehkan. Hal ini dikarenakan Baduy Luar pemikirannya sudah mulai dipengaruhi oleh masyarakat modernsekitar Baduy yang memperbolehkan perceraian tanpa disebabkan oleh kematian. Terlepas dari hal tersebut ada penamaan yang khusus bagi pernikahan di adat Baduy yang dilakukan di depan Puun, yaitu disebut dengan istilah kawin batin.34 Sebenarnya perceraian dalam Perkawinan merupakan hal yang diperbolehkan ketika memang terjadi alasan-alasan yang kuat. Demikian pula pada hukum Islam, meskipun sangat dibenci oleh Allah SWT, namun perceraian merupakan hal yang diperbolehkan. Akan tetapi 31Septiana Dwiputri Maharani, "Perempuan dalam Kearifan Lokal Suku Baduy", dalam Jurnal Filsafat, Volume 19, Nomor 3, Desember 2009, hal. 213. Diakses pada 5 Agustus 2019, pukul 10:55 WIB. 32Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, "Kompilasi Hukum Islam", dalam Dirjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001, hal. 10. Diakses pada 25 April 2019, pukul 03:05 WIB. 33Septiana Dwiputri Maharani, "Perempuan dalam Kearifan Lokal Suku Baduy", dalam Jurnal Filsafat, Volume 19, Nomor 3, Desember 2009, hal. 206. Diakses pada 5 Agustus 2019, pukul 10:55 WIB. 34Cecep Eka Permana, Kesetaraan Gender dan Adat Inti Jagad Baduy, Wedatama Widya Sastra, Jakarta, 2005, hal. 23. Centre of Islam and Islamic Law Studies Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam Faculty of Law, Universitas Indonesia 11
Journal of Islamic Law Studies (JILS) Volume 3 No. 2 (2020) tidak demikian halnya pada hukum adat karena tidak semua hukum adat yang ada di Indonesia memperbolehkan masyarakatnya untuk melakukan perceraian termasuk salah satunya pada masyarakat Baduy yang dikenal dengan istilah perkawinan kebal cerai. Aturan kebal cerai tersebut pada awalnya berlaku bagi seluruh masyarakat Baduy baik Baduy Dalam (Baduy Tangtu) maupun Baduy Luar (Baduy Panamping). Kendati demikian, ternyata ada beberapa pasangan masyarakat Baduy Luar yang memutus ikatan perkawinannya dengan jalan perceraian dan tidak dikenakan sanksi. Padahal salah satu ciri dari hukum adat adalah adanya akibat hukum berupa sanksi adat bagi yang melanggar aturan-aturan adatnya. Hal ini menunjukan bahwa terdapat hambatan dalam pelaksanaan aturan perkawinan kebal cerai sehingga aturan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik dan pelaku perceraian tidak dikenakan sanksi sebagaimana mestinya. Pelaksanaan aturan kebal cerai secara keseluruhan di Baduy memang tidak berjalan secara optimal karena faktanya masih ada beberapa pasangan dari Baduy Luar yang melakukan perceraian dan tidak dikenakan sanksi secara adat, sedangkan untuk masyarakat Baduy Dalam hingga kini belum ada satupun yang melakukan perceraian.35 Perkawinan masyarakat Baduy Luar dapat dikatakan sah jika sesuai dengan hukum adat walaupun proses perkawinan dalam masyarakat Baduy Luar mempunyai dua proses perkawinan yang berbeda, akan tetapi keduanya harus tetap dilaksanakan. Perceraian masyarakat Baduy Luar hanya dapat dilontarkan kepada sabah-nya dan tidak ada bukti perceraian. Perkawinan dan perceraian masyarakat Baduy Luar lebih kepada hukum adat istiadat kebudayaannya dan hanya ada izin dari tokoh adat serta lembaga kantor Desa Kanekes. Akan tetapi yang lebih kuat dan dapat mengesahkan secara lahiriah itu hanya tokoh adat itu sendiri sesuai dengan hukum adat yang ada di Baduy Luar.36 Berlanjut dari hal di atas, setelah bercerai biasanya muncul pada diri setiap masyarakat Baduy Luar yaitu rasa ketidakpuasan terhadap pernikahan. Rasa kecewa terhadap pernikahan merupakan hal yang paling lumrah bagi mereka yang sudah mengalami kegagalan dalam pernikahan. Biasanya mereka akan mencari pelapisan hasrat kepada pekerjaan yang membuat mereka akan lupa dengan rasa sakit hatinya. Dengan begitu mereka yang sudah merasa kecewa dengan rumah tangganya akan memilih bekerja dan mengurusi anak dari hasil dari pernikahannya. Mereka yang tidak tahan dengan kejenuhan akan keluar dari kawasan Baduy 35Depit Triyeni, Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Dan Perceraian Masyarakat Suku Baduy Luar Ditinjau Menurut Hukum Adat, 2016, hal. 2. 36Fauziyah Tsamrotul Fuadah, Pelaksanaan Aturan Kebal Cerai Pada Perkawinan Masyarakat Hukum Adat Baduy (Studi di Suku Baduy, Kecamatan Leuwidamar, Provinsi Banten), Thesis, Universitas Brawijaya, 2017, hal. 2. Centre of Islam and Islamic Law Studies Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam Faculty of Law, Universitas Indonesia 12
Journal of Islamic Law Studies (JILS) Volume 3 No. 2 (2020) untuk mencari pekerjaan di kota-kota baik itu sebagai pembantu rumah tangga atau juga sebagai pelayan toko yang terpenting bagi mereka adalah bagaimana mereka agar tetap bisa mendapatkan uang. Hal ini sudah lumrah sehingga sering sekali kita lihat beberapa masyarakat Baduy yang bekerja di perkotaan. Untuk mencapainya pun kadang mereka berjalan kaki dengan jarak yang sangat jauh, tapi hal ini tidak berlaku bagi masyarakat Baduy Luar yang sudah diperbolehkan untuk menggunakan kendaraan dalam perjalanannya.37 Kemudian mengenai batas umur menikah telah disebutkan pada Pasal 15 ayat 1 yang menyatakan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, maka perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu calon suami sekurang- kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Lalu ayat 2 menyebutkan bahwa calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapati izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat 2, 3, 4, dan 5 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.38 Terkait batas umur menikah ini, ada persamaan dan perbedaan tradisi antara Baduy Dalam dan Baduy Luar. Sistem pernikahan yang ada di suku Baduy Dalam masih menerapkan model perjodohan dan rata-rata gadis di sana menikah pada usia belasan. Tidak aneh rasanya apabila kita melihat perempuan Baduy Dalam yang masih sangat muda telah menggendong anak sambil beraktifitas di depan rumah. Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan masyarakat Baduy Luar yang sudah diperbolehkan untuk menikah di usia yang masih muda. Salah satu sebabnya adalah karena tidak ada kewajiban bagi mereka untuk sekolah dan menduduki dunia pendidikan sehingga bagi mereka umur tidak menjadi penghalang untuk melakukan pernikahan.39 Kemudian terkait kebolehan masyarakat Baduy untuk mengelola sendiri hukum adatnya bisa dilihat dalam pasal 18B ayat 1 Undang-undang Dasar tahun 1945 menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat 37Nazia Maulia Amini. "Interaksi Sosial Wanita Pekerja Baduy", dalam Jurnal Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan, Volume XIX, Nomor 1, Maret 2018, hal. 38. Diakses pada 5 Agustus 2019, pukul 10:44 WIB. 38Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, "Kompilasi Hukum Islam", dalam Dirjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001, hal. 11. Diakses pada 25 April 2019, pukul 03:05 WIB. 39Septiana Dwiputri Maharani, "Perempuan dalam Kearifan Lokal Suku Baduy", dalam Jurnal Filsafat, Volume 19, Nomor 3, Desember 2009, hal. 200. Diakses pada 5 Agustus 2019, pukul 10:55 WIB. Centre of Islam and Islamic Law Studies Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam Faculty of Law, Universitas Indonesia 13
Journal of Islamic Law Studies (JILS) Volume 3 No. 2 (2020) khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Dengan demikian perkataan "khusus" di sini memiliki cakupan yang luas,40 karena dimungkinkan untuk membentuk pemerintahan daerah dengan otonomi khusus (seperti halnya Daerah Istimewa Aceh dan Irian Jaya).41 Berhubungan dengan hal di atas, disebutkan pula dalam Pasal 18B ayat 2 Undang- undang Dasar tahun 1945 pada amandemen ke-4 yang menyatakan bahwa negara mengakui serta menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ditetapkannya undang-undang tersebut sangat cocok dengan prinsip dasar nilai-nilai demokrasi dan good governance. Secara historis sebuah daerah merupakan cikal bakal dari terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara ini terbentuk. Sebuah daerah merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat-istiadat sendiri. Oleh karena alasan tersebut maka wilayah Baduy yang terletak di desa Kanekes42 diakui oleh Negara sebagai sebuah daerah atau desa dan diberi wewenang untuk menjalankan kehidupan beserta hak-hak tradisional aturan leluhurnya dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip dasar Negara Indonesia.43 Sebenarnya ada beberapa daerah yang diberi wewenang untuk menjalankan hak-hak tradisionalnya seperti UU nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang telah disebutkan di atas tadi. Undang-undang ini dibuat untuk Pemerintah Aceh sebagai pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang disahkan untuk menindaklanjuti hasil dari perjanjian damai antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka. Kemudian Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam nomor 11 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam dalam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam; Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam nomor 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh nomor 5 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat 40Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2001, hal. 15. 41Setya Retnani, Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, Makalah, Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2000, hal. 1. 42Kusnaka Adimihardja, Orang Baduy di Banten Selatan Manusia air Pemelihara Sungai, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2000, hal. 49. 43Rudy, Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia, Indepth Publishing, Bandar Lampung, 2012, hal. 93. Centre of Islam and Islamic Law Studies Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam Faculty of Law, Universitas Indonesia 14
Journal of Islamic Law Studies (JILS) Volume 3 No. 2 (2020) Islam.44 Selain itu juga ada Peraturan Daerah Kabupaten Malinau nomor 10 tahun 2012 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat di Kabupaten Malinau, Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah, dan Peraturan Daerah lainnya.45 Berhubungan dengan hal di atas, Baduy sampai saat ini hanya memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Lebak nomor 32 tahun 2001 tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy46 dan Peraturan Desa tentang peraturan adat baduy yaitu Peraturan Desa Kanekes nomor 1 tahun 2007 tentang Saba Budaya dan Perlindungan Masyarakat Adat Tatar Kanekes (Baduy). Sehingga pada acara seba Baduy yang dilaksanakan di bulan Mei 2019, masyarakat Baduy meminta untuk dibuatkan Perda Adat. Usulan untuk pembuatan Peraturan Daerah Adat (Perda Adat) ini disampaikan oleh puun sebagai pemimpin adat tertinggi warga Kanekes kepada Gubernur Banten Wahidin Halim pada acara tradisi seba Baduy di Museum Negeri Banten pada tanggal 5 Mei 2019. Pada acara seba Baduy ini sebanyak 1.037 warga desa Kanekes atau yang biasa dikenal sebagai masyarakat Baduy melakukan tradisi seba Baduy yaitu mempersembahkan hasil panen kepada kepala daerah setempat sebagai ungkapan rasa syukur setelah melakukan prosesi puasa tiga bulan atau biasa disebut dengan istilah kawaluh. Pada puncak prosesi seba ini juga dilakukan penyampaian amanat puun yang merupakan pemimpin adat tertinggi warga Kanekes yaitu pertama, untuk menjaga lingkungan yang ada di Provinsi Banten dengan baik. Lalu kedua, untuk diberikan perlindungan hukum atas masyarakat dan desa adat dengan Perda Adat. Kemudian ketiga, meminta pemerintah agar terus menjaga persatuan dan kesatuan. Kemudian Wahidin Halim pun menyatakan akan merealisasikan pembuatan Peraturan Daerah Desa Adat ini karena memang Provinsi Banten diperbolehkan untuk membuatnya sehingga tidak perlu lagi untuk menunggu Pemerintah Pusat karena memang seorang Gubernur mempunyai kewajiban untuk menjaga adat dan budaya masyarakat Baduy tersebut.47 44Husni Jalil, T. Ahmad Yani, Mohd. Daud Yoesoef, Implementasi Otonomi Khusus Di Provinsi Aceh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 (Special Autonomy Implementation in Province Aceh based on the act Number 11 of 2006)", dalam Jurnal KANUN, No. 51 (Edisi Agustus), 2010, 206 - 233, hal. 209. 45Joanita Jalianery, "Kewenangan Lembaga Dewan Adat Dayak (DAD) dalam Melindungi Hak Atas Tanah Adat di Provinsi Kalimantan Tengah," dalam Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER, Vol. 3, No. 1, 2017, 135-154, hal. 137. 46Gunggung Senoaji, "Masyarakat Baduy, Hutan, dan Lingkungan (Baduy Community, Forest, and Environment)", dalam Jurnal Wacana, Universitas Bengkulu, Vol, 17, No., 2, Juli 2010, hal. 115. 47Tony. (2019, Mei 07). Seba Baduy Berikan Amanat Puun Kepada Gubernur Banten. Retrieved Agustus 08, 2019, from REPUBLIKA.co.id: seba- Centre of Islam and Islamic Law Studies Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam Faculty of Law, Universitas Indonesia 15
Journal of Islamic Law Studies (JILS) Volume 3 No. 2 (2020) Dengan melihat realita di atas, masyarakat Baduy sebenarnya tidak terlalu menutup diri terhadap kontak dengan masyarakat di sekitar mereka, ini terbukti dengan adanya kegiatan rutin yang setahun sekali mereka lakukan yaitu mereka akan mendatangi pemerintah Provinsi untuk membawa upeti berupa hasil bumi mereka kepada Gubernur Banten yang disebut dengan acara seba Baduy tadi.48 Masyarakat Baduy memang sampai saat ini belum memiliki peraturan formal yang tertulis secara jelas yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan dalam bidang hukum Islam dan yang ada hanyalah hukum tidak tertulis berupa hukum Adat yang turun-temurun diwariskan dari leluhur. Meskipun saat ini Baduy masih memegang teguh pikukuh adat leluhur dan hampir semua permasalahan bisa terselesaikan, akan tetapi karena semakin lama Baduy semakin berkembang dari sisi jumlah masyarakat, tingkat pemikiran masyarakat (karena semakin banyak masyarakat Baduy yang bekerja keluar dari daerah Baduy), modernisasi yang semakin berkembang, dan beberapa pelanggaran hukum adat yang terjadi. Maka tidak menutup kemungkinan lama-kelamaan hal tersebut bisa mengikis keaslian hukum adat yang selama ini menjadi ciri khas masyarakat Baduy. Oleh karena itu untuk menjaga keaslian hukum adat Baduy terutama dalam bidang permasalahan hukum Islam khususnya dalam bidang perkawinan, maka pembentukan Peraturan Daerah terkait hukum perkawinan ini penting untuk dibentuk dengan disesuaikan dengan hukum adat Baduy dan Kompilasi Hukum Islam bagi masyarakat Baduy Muslim. E. PENUTUP 1. KESIMPULAN Kompilasi Hukum Islam telah mengatur dan memfasilitasi poligami, perceraian,, menentukan batas umur menikah, dan pencatatan perkawinan. Hal tersebut berbeda dengan apa yang ada dalam pikukuh adat leluhur masyarakat Baduy Dalam karena mereka tidak membolehkan poligami serta poliandri, tidak memfasilitasi perceraian, tidak membatasi umur dalam pernikahan, meskipun beberapa dari masyarakat Baduy ini mencatatakan perkawinannya. 48Dewi Widowati dan Rahmi Mulyasih, "Perubahan perilaku sosial masyarakat Baduy Terhadap Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi", dalam Jurnal Komunikasi Universitas Serang Raya, Vol. 3 (Septqmber-Desember), 2014, hal. 4. Centre of Islam and Islamic Law Studies Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam Faculty of Law, Universitas Indonesia 16
Journal of Islamic Law Studies (JILS) Volume 3 No. 2 (2020) Prosedur perkawinan yang ada di masyarakat Baduy terutama Baduy Dalam memang sederhana tetapi berjalan begitu efektif dan hampir tidak ada pelanggaran sama sekali dari masyarakatnya. Berbeda halnya dengan Kompilasi Hukum Islam yang disusun dengan begitu rumit tetapi masih belum efektif secara maksimal di masyarakat Indonesia dan masih ada saja masyarakat Indonesia yang tidak mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam. Kepatuhan Masyarakat Baduy ini bisa dijadikan contoh positif dalam kesadaran hukum masyarakat Muslim Indonesia agar lebih meningkatkan kesadaran hukum sehingga tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam terutama dalam bidang Perkawinan. Fenomena menarik yang dilakukan oleh beberapa masyarakat Baduy pada beberapa kasus perkawinan yaitu secara terpaksa melakukan pindah agama dengan memilih agama resmi yang sudah ditentukan oleh negara karena jika tidak demikian maka identitas keagamaan mereka tidak diakui oleh negara. Mereka secara berpura-pura memeluk agama Islam, akan tetapi sebenarnya mereka tidak beragama Islam. Ke-Islaman hanya sebagai sarana pengakuan atau mencari legalitas saja. Dalam praktik perkawinan Baduy mereka mengakui sebagai penganut agama Sunda Wiwitan akan tetapi dalam aturan adat, pasangan suami istri yang sudah disahkan secara adat, diwajibkan menikah secara Islam. Hal ini harus dilakukan karena mereka menyadari bahwa komunitas Baduy adalah bagian dari warga negara Indonesia. Oleh karena itu orang Baduy harus tunduk dan patuh pada berbagai aturan yang sudah ditetapkan termasuk dalam hal tata cara perkawinan yang sudah ditetapkan dalam Undang-undang Perkawinan yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia. Akan tetapi mereka hanya pura-pura saja dan tetap memeluk agama Sunda Wiwitan. 2. SARAN Selain karena faktor modernisasi dari pihak luar yang semakin lama semakin gencar dilakukan, masyarakat Baduy (baik baduy tangtu atau baduy dalam, baduy panamping atau baduy luar, dan baduy dangka) juga banyak diantara mereka yang bekerja di luar wilayah Baduy sehingga fikirannya lebih modern. Di samping itu hukum adat termasuk kepada bagian hukum yang tidak tertulis (apabila hukum digolongkan berdasarkan bentuknya yaitu berupa hukum tertulis dan tidak tertulis), sehingga hukum adat Baduy ini perlu rasanya untuk dijaga, difasilitasi, serta didukung demi kelestarian hukum adat Baduy di masa yang akan datang. Masyarakat luar Baduy harus menjaga keautentikan hukum Adat Baduy dari generasi ke Centre of Islam and Islamic Law Studies Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam Faculty of Law, Universitas Indonesia 17
Journal of Islamic Law Studies (JILS) Volume 3 No. 2 (2020) generasi demi terciptanya kelestarian hukum adat Baduy agar tidak sampai hilang ditelan oleh zaman. DAFTAR PUSTAKA Adimihardja, K. (2000) Orang Baduy di Banten Selatan Manusia air Pemelihara Sungai. Bandung: Universitas Padjadjaran. Amini, N., M. (2019) Interaksi Sosial Wanita Pekerja Baduy. Jurnal Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan. XIX (1), 38. Ayi Rukmana, A. (2016). Tradisi Perkawinan Baduy Luar Dengan Baduy Dalam (Studi Kasus di Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Banten). Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Bintari, R. (2012). Sejarah Perkembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Baduy Pasca Terbentuknya Provinsi Banten Tahun 2000. Pandecta Research Law Journal Universitas Negeri Semarang, 1(1). Danasasmita & Djatisunda, A. (1983). Masyarakat Kanekes. Bandung: Bappeda D.T. I Jabar. Danasasmita & Djatisunda, A. (1986). Kehidupan Masyarakat Kenekes. Bandung: Bagian Proyek Penelitian dan Pengkajian Sundanologi Dirjen Kebudayaan Depdikbud. Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam. (2001). Kompilasi Hukum Islam. Dirjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama. Diakses pada 7 Agustus 2019. Djoewisno. (1987). Potret Kehidupan Masyarakat Baduy: Orang-orang Baduy Bukan Suku Terasin, Tetapi Mereka yang Mengasingkan Diri. Cipta Pratama. Fajar, M. & Achmad, Y. (2010). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Farukhi. (2008). Mengenal 33 Provinsi Indonesia: Banten. Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia. Fuadah, F., T. (2017) Pelaksanaan Aturan Kebal Cerai Pada Perkawinan Masyarakat Hukum Adat Baduy (Studi di Suku Baduy, Kecamatan Leuwidamar, Provinsi Banten). Thesis. Universitas Brawijaya. Garna. (1974). Masyarakat dan Kebudayaan Baduy I. Bandung: Jurusan Antropologi Fakultas Sastra Universitas Padjajaran. Hakiki, K. M. (2015). Ke-Islaman Suku Baduy Banten: Antara Islam dan Slam Sunda Wiwitan. Jurnal Refleksi, 14 (1). Hasanah, A. (2012). Pengembangan Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal Pada Masyarakat Minoritas (Studi atas Kearifan lokal Masyarakat Adat suku Baduy Banten). Jurnal Wacana, XXI (1). Heirich, M. (1976). Change of Heart: A Test of Some Widely Held Theories about Religious Coersion. American Journal of Sociologi, 83 (3). Centre of Islam and Islamic Law Studies Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam Faculty of Law, Universitas Indonesia 18
Journal of Islamic Law Studies (JILS) Volume 3 No. 2 (2020) Jalianery, J. (2017). Kewenangan Lembaga Dewan Adat Dayak (DAD) dalam Melindungi Hak Atas Tanah Adat di Provinsi Kalimantan Tengah. Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER, 3 (1), 135-154. Jalil, H., Yani, A., & Yoesoef, M., D. (2010). Implementasi Otonomi Khusus Di Provinsi Aceh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 (Special Autonomy Implementation in Province Aceh based on the act Number 11 of 2006). Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 51 (Ed. Agustus), 206 - 233. Maharani, S., D. (2009). Perempuan dalam Kearifan Lokal Suku Baduy. Jurnal Filsafat. 19 (3). Manan, B. (2001). Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Mara & Kasnodihardjo, J., A. (2014). Balutan Pikukuh Persalinan Baduy. Pusat Humaniora Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Permana, C., E. (2005). Kesetaraan Gender dan Adat Inti Jagad Baduy. Jakarta: Wedatama Widya Sastra. Prihantoro, F. (2006). Kehidupan Berkelanjutan Masyarakat Suku Baduy. Jurnal Asia Good ESD Practice Project. BINTARI (Bina Karta Lestari) Foundation. Retnani, S. (2000). Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia. Makalah. Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia. Rudy. (2012). Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia. Bandar Lampung: Indepth Publishing. Rukmana, A., Tradisi Perkawinan Baduy Luar Dengan Baduy Dalam (Studi Kasus di Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Banten). Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Senoaji, G. (2010). Masyarakat Baduy, Hutan, dan Lingkungan (Baduy Community, Forest, and Environment). Jurnal Wacana Universitas Bengkulu. 17 ( 2). Soekanto, S. (1998). Metodologi Research. Yogyakarta: Andi Offset. Soemitro, R., H. (1990). Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia. Sulaiman. (2019). Diskursus Metodologi dalam Penelitian Hukum. Banda Aceh: Bandar Publishing. Tony. (2019, Mei 07). Seba Baduy Berikan Amanat Puun Kepada Gubernur Banten. Retrieved REPUBLIKA.co.id: Agustus 08, 2019, from Triyeni, D. (2016). Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Dan Perceraian Masyarakat Suku Baduy Luar Ditinjau Menurut Hukum Adat. Wahid, M. (2011). Sunda Wiwitan Baduy, Agama Penjaga Alam Lindung Desa Kanekes Banten. Jurnal Wacana, Banten: IAIN Sultan Maulana Hasanudin. Widowati, D. & Mulyasih, R. (2014). Perubahan perilaku sosial masyarakat Baduy Terhadap Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Jurnal Komunikasi Universitas Serang Raya, Vol. 3 (Sept-Des). Centre of Islam and Islamic Law Studies Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam Faculty of Law, Universitas Indonesia 19