KATA PENGANTAR Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan Kinerja juga merupakan komponen dari prinsip "good governance" yang menjadi persyaratan bagi setiap instansi, dalam upaya mewujudkan visi dan misi lembaga yang selaras dengan visi dan misi Presiden. Sejalan dengan itu, penyusunan Laporan Kinerja Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2021 dimaksudkan untuk melaporkan secara transparan penggunaan seluruh sumber daya yang menjadi kewenangan Badan Standardisasi Nasional (BSN) kepada semua pihak yang berkepentingan. Laporan Kinerja Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2021 merupakan Laporan Kinerja tahun kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2021 telah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Surat Keputusan Sekretaris Utama BSN Nomor 22/KEP/SESTAMA/11/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan BSN, serta Rencana Strategis BSN Tahun 2020-2024. Laporan Kinerja Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2021 ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja ke depan yang lebih baik lagi bagi organisasi dan unit kerja di lingkungan BSN. Jakarta, Januari 2022 Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Dr. Zakiyah, MM 2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 2
RINGKASAN EKSEKUTIF Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2021 telah menetapkan 5 (lima) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator kinerja. Sasaran dan indikator kinerja tersebut merupakan perwujudan pelaksanaan Program Pengembangan Standardisasi Nasional yang diamanatkan kepada Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Berikut disajikan tabel capaian perjanjian kinerja Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2021 menurut Sasaran: TABEL SASARAN, INDIKATOR KINERJA, TARGET DAN CAPAIAN TAHUN 2021 Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi 1. Meningkatnya kepatuhan 1. Persentase produk ber SNI 10% 11,57% produk terhadap SNI 2. Persentase peningkatan 55% 64% produk yang sesuai dengan SNI 2. Memastikan kebijakan SPK 3. Persentase kebijakan 65% 96% dapat memfasilitasi penerapan SNI dan penerapan SPK yang menjadi acuan stakeholder penilaian kesesuaian secara efektif 4. Persentase rekomendasi kebijakan penerapan SPK 85% 88 % yang ditindaklanjuti stakeholder 3. Meningkatnya SNI yang 5. Persentase SNI yang 40% 41,02 % diterapkan untuk daya saing produk, penetrasi diterapkan oleh pelaku usaha, organisasi dan LPK pasar dan perlindungan masyarakat dari aspek K3L 4. Meningkatnya keteraturan 6. Rata-rata tingkat maturitas 2,1 rata- 2,1 penerapan tata kelola standardisasi dan penilaian kesesuaian yang baik di penerapan tata Kelola SPK di instansi pemerintah rata tingkat maturitas organisasi pemerintah secara optimal 2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 3 Capaian % 115,7% 116% 148% 103 % 102 % 100 %
Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi 5. Terwujudnya penguatan akuntabilitas BSN 7. Predikat akuntabilitas Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 72 nilai (BB) 75,75 Rata-rata capaian ) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 100%. Dari 7 (tujuh) indikator kinerja di Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian semua indikator kinerja mencapai target (capaian 100%), Untuk itu, rata-rata capaian indikator kinerja Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian tahun 2021 adalah 112 %. Capaian yang melebihi target tersebut perlu dipertahankan secara berkelanjutan. Dengan adanya refocusing anggaran akibat pandemic, Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuain dan unit kerja di bawahnya melakukan berbagai inovasi dan kolaborasi dengan mitra yang menghasilkan banyak kegiatan meskipun dana mengalami pemotongan yang cukup besar (70%). Kolaborasi dengan berbagai mitra baik Kementerian, Lembaga, Bank Indonesia, BUMN, Perguruan Tinggi dan Komunitas menjadikan capaian unit kerja di bawah Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian melampaui dari target yang diharapkan. Pada tahun 2021, sebagai perwujudan amanah Undang-Undang No 11 tahun 2020 mengenai Cipta Kerja dan peraturan turunannya salah satunya mengenai perijinan tunggal, dimana pelaku UMK dengan Risiko Rendah diberi kemudahan berupa perizinan tunggal. NIB berlaku sebagai legalitas, Standar Nasional Indonesia (SNI). Untuk melaksanakan peraturan ini, BSN menetapkan kebijakan dan program SNI Bina UMK untuk pembinaan penerapan SNI kepada UMK kategori usaha risiko rendah yang diharpkan dapat mempercepat transformasi UMK. UMK kategori risiko rendah yang mengajukan perijinan usaha melalu aplikasi One SInggle Submission (OSS) akan memperoleh NIB sekaligus tanda SNI Bina UMK, yang selanjutnya dilaksanakan pembinaan penerapan SNI hingga memenuhi persyaratan SNI. SIstem pembinaan penerapan SNI kepada UMK dilakukan melalui aplikasi SNI Bina UMK berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan daerah ini terus dikembangkan 2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 4 Capaian % 105,2% 112%
sehingga para UMKM akan mendapatkan pembinaan dari pemerintah pusat dan daerah sampai mereka siap sertifikasi SNI. Untuk meningkatkan akses pasar produk UMKM berSNI, pada tahun 2021 juga telah dikembangkan Etalase Digital Produk UMKM berSNI, yang dinamakan TOKO MUTU. Etalase ini merupakan sarana promosi dan pemasaran secara digital bagi UMKM baik binaan BSN maupun lainnya. Etalase ini juga dapat menjadi acuan bagi masyarakat, konsumen, BUMN atau Lembaga pemerintah dalam pembelian barang yang aman dan terjamin mutunya sesuai SNI. Ke depan website TOKO MUTU ini akan dikembangkan lebih luas lagi agar bisa menjadi sarana pemasaran yang strategis bagi UMKM baik untuk pasar nasional maupun global. Inovasi juga dikembangkan dalam pelaksanaan uji petik dalam rangka melihat efektifitas penerapan SNI. Selain terhadap produk barang bertanda SNI, uji petik 2021 dikembangkan ke penerapan SNI jasa dan SNI bidang sistem. Selain itu Optimasi penggunaan ICT dalam kegiatan diseminasi SPK dan pelaksanaan SNI Award juga meningkatkan kesadaran dan keterlibatan stakeholder dalam penerapan standar. Untuk membangun komunikasi antara peserta SNI award dan menyebarkan perkembangan pengetahuan di bidang standar dan implementasinya Deputi Bidang PSPK juga menerbitkan News Letter SNI Award secara rutin. Pada tahun 2021, Kebijakan dan rekomendasi yang diterbitkan terkait pelaksanaan tupoksi Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian adalah sebanyak 329. 2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 5
DAFTAR ISI Halaman Cover ... Kata Pengantar ... Ringkasan Eksekutif ... Daftar Isi ... Daftar Gambar ... .. Daftar Tabel ... BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang ... I.2 Maksud dan Tujuan ... I.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ... I.4 Sumber Daya Manusia ... I.5 Peran Strategis ... BAB II PERENCANAAN KINERJA II.1 Perencanaan Strategis ... II.1.1 Visi dan Misi ... II.1.2 Tujuan dan Sasaran ... II.2 Perjanjian Kinerja ... BAB III AKUNTABILITAS KINERJA III.1 Capaian Kinerja ... III.2 Realisasi Anggaran ... BAB IV PENUTUP Penutup ... LAMPIRAN Perjanjian Kinerja Tahun 2021 ... .. 2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 6 1 2 3 6 8 10 12 12 13 15 18 25 25 27 29 33 87 89 90
PNRT 2022 ... .. PNRT 2020-2021... . Tabel Rekomendasi pada perundingan/kesepakatan Internasional bidang SPK ... . 2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 7 92 101 108
DAFTAR GAMBAR Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Deputi Bidang Penerapan Standar Dan Penilaian Kesesuaian ... 14 Gambar 1. 2 Diagram Personel ASN deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Berdasarkan Jenjang Pendidikan... 15 Gambar 1. 3 Diagram Personel ASN Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Berdasarkan Rentang Usia ... 17 Gambar 1. 4 Komposisi Tim Evaluator SNI Award 2021 ... 18 Gambar 3. 1 Tahapan Pelaksanaan Monitoring Dan Uji Petik SNI Barang Tahun 2021 ... 38 Gambar 3. 2 Tahapan Pelaksanaan Monitoring Dan Uji Petik SNI Jasa Dan Sistem Tahun 2021 ... 40 Gambar 3. 3 Mekanisme PNRT Sesuai PBSN No.7 Tahun 2020 ... 47 Gambar 3. 4 Perkembangan Data SNI Revisi s.d Tahun 2021 ... 50 Gambar 3. 5 Grafik Rasio Daya Dukung LPK Terhadap Produk Unggulan Daerah ... 57 Gambar 3. 6 Grafik rasio daya dukung LPK terhadap sektor usaha ... 58 Gambar 3. 7 Sebaran Wilayah Fasilitasi LPK Tahun 2021 ... 58 Gambar 3. 8 Progres PNRT dan Regulasi Yang Ditetapkan Periode 2015-2021 ... 64 Gambar 3. 9 Persentase PNRT yang Ditetapkan Menjadi Regulasi Teknis Periode 2015-2021... 64 Gambar 3. 10 Jumlah Notifikasi Indonesia Periode 2011-2021 ... 65 Gambar 3. 11 Tahapan Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan ... 66 Gambar 3. 12 Struktur Komnas dan KK Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan ... 67 Gambar 3. 13 Pertumbuhan Jumlah Organisasi Penerap SNI Dari Tahun 2016-2021 .. 75 Gambar 3. 14 Peta Sebaran Pembinaan Penerapan SNI Kepada Organisasi di 19 Propinsi ... 77 Gambar 3. 15 Peta Sebaran Pembinaan Penerapan SNI Kepada UMKM DI 25 Propinsi ... 78 2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 8
Gambar 3. 16 Jumlah Pelaku Usaha Yang Fasilitasi Sertifikasi SNI 2015-2021 ... 79 Gambar 3. 17 Perkembangan Fasilitasi LPK Dari Tahun 2017-2021 ... 80 Gambar 3. 18 Aplikasi Pembinaan UMKM - SNI Bina UMK ... 81 Gambar 3. 19 Tampilan Etalase Digital Produk UMKM BerSNI ... 82 2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 9
DAFTAR TABEL Tabel 1. 1 Personel Asn Deputi Bidang Penerapan Standar Dan Penilaian Kesesuaian Berdasarkan Jenjang Pendidikan... 15 Tabel 1. 2 Personel ASN deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian berdasarkan Jenis Kelamin ... 16 Tabel 1. 3 Personel ASN Kedeputian Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian berdasarkan Rentang Usia ... 16 Tabel 1. 4 Potensi dan Permasalahan di Organisasi Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian ... 21 Tabel 2. 1 Tujuan dan Indikator Tujuan Deputi Bidang PSPK 2020-2024 ... 28 Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2021 ... 29 Tabel 3. 1 Pencapaian Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2020 ... 34 Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Sasaran 1 ... 35 Tabel 3. 3 Capaian Kinerja Sasaran 2 ... 42 Tabel 3. 4 Daftar PBSN Skema Penerapan SNI yang DitetaPkan Tahun 2021 ... 43 Tabel 3. 5 Daftar keputusan Kepala BSN Mengenai Penunjukkan LSPro Pada Tahun 2021 ... 45 Tabel 3. 6 Rencana PNRT 2022 ... 48 Tabel 3. 7 Kebijakan Berbasi Penelitian ... 51 Tabel 3. 8 Daftar Fasilitasi Kepada UMK Dalam Penerapan dan Sertifikasi SNI ... 52 Tabel 3. 9 Daftar Fasilitasi Kepada Organisasi dan Industri Dalam Penerapan SNI ... 55 Tabel 3. 10 LPK Binaan BSN yang Telah Selesai Proses Fasilitasi Tahun 2021 ... 59 Tabel 3. 11 LPK binaan BSN yang Tengah Dalam Proses Pengajuan Akreditasi KAN .. 59 Tabel 3. 12 Jumlah Kebijakan Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan Yang Ditindaklanjuti ... 65 2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 10
Tabel 3. 13 Capaian Kinerja Sasaran 2 ... 72 Tabel 3. 14 Rincian Jumlah SNI yang Diterapkan ... 73 Tabel 3. 15 Jumlah Organisasi Penerap SNI Sesuai Dengan Skema Akreditasi KAN .... 75 Tabel 3. 16 Capaian Kinerja Sasaran 4 ... 82 Tabel 3. 17 Elemen dan Sub Elemen Evaluasi Penerapan Tata Kelola SPK ... 84 Tabel 3. 18 Lokus Penerapan Tata Kelola SPK Pada Organisasi Pemerintah ... 85 Tabel 3. 19 Capaian Kinerja Sasaran 5 ... 86 Tabel 3. 20 Pagu dan Realisasi Anggaran Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian TA 2021 ... 88 2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 11
BAB I PENDAHULUAN I.1 LATAR BELAKANG S etiap instansi Pemerintah mempunyai kewajiban menyusun Laporan Kinerja pada akhir periode anggaran. Hal ini telah diatur dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi. Laporan Kinerja tersebut merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) tersebut juga menjadi kewajiban Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Badan Standardisasi Nasional (BSN). Capaian kinerja Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian memberikan kontribusi khususnya pada kinerja BSN. Oleh karena itu, penyusunan Laporan Kinerja Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian merupakan bahan masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN Tahun 2021. I.2 MAKSUD DAN TUJUAN Maksud penyusunan Laporan Kinerja Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan program/kegiatan serta akuntabilitas kinerja dalam rangka mencapai visi dan misi Lembaga yang selaras dengan visi dan misi Presiden, dengan tujuan sebagai berikut : 1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; 2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. 2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 12
Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar penyusunan beberapa rekomendasi untuk menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Unit Kerja. I.3 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI Berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, tugas Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penerapan standar dan penilaian kesesuaian Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian menyelenggarakan fungsi: 1. Penyusunan kebijakan di bidang pengembangan sistem, konsultasi, diseminasi, dan pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem, konsultasi, diseminasi, dan pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian ; 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sistem, konsultasi, diseminasi, dan pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian. 4. Pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan sistem, konsultasi, diseminasi, dan pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Struktur Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian dapat dilihat pada Gambar I.1 berikut. 2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 13
GAMBAR 1. 1 STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDANG PENERAPAN STANDAR DAN PENILAIAN KESESUAIAN Berdasarkan struktur organisasi tersebut, Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian mempunyai tata kerja yang didukung oleh: 1. Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian dengan tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan sistem dan pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian 2. Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian dengan tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang konsultasi dan diseminasi penerapan standar dan penilaian kesesuaian 2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 14
I.4 SUMBER DAYA MANUSIA Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai dengan 31 Desember 2021 Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian memiliki personel berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) orang, dengan rincian sesuai tabel I.1 berikut: TABEL 1. 1 PERSONEL ASN DEPUTI BIDANG PENERAPAN STANDAR DAN PENILAIAN KESESUAIAN BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN No Uraian Jenjang Pendidikan SMA D3 S1 S2 S3 Jumlah Orang 1. Deputi PSPK
2. Direktorat SPSPK
21 14
1 36
3. Direktorat PPSPK 1
1 22
36 Jumlah 1 1 43 26 2 73 Strata Pendidikan 50 45 43 40 35 30 26 25 20 15 10 5 1 1 2 0 SMA D3 S1 S2 S3 GAMBAR 1. 2 DIAGRAM PERSONEL ASN DEPUTI BIDANG PENERAPAN STANDAR DAN PENILAIAN KESESUAIAN BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN 2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 15
Berdasarkan Tabel 1.1 dan Gambar 1.2 terlihat bahwa Deputi PSPK mempunyai sumber daya manusia dengan jenjang pendidikan S1 sebanyak 43 orang (59 %) dan S2 sebanyak 26 orang ( 36 %) dan jenjang S3 sebanyak 2 orang (2,5 %) dan 2,5 % sedang menyelesaikan Pendidikan ke jenjang S1. Terjadi peningkatan prosentasi untuk jenjang S2 dari 23 % tahun 2020 menjadi 36 % pada tahun 2021. Peningkatan komptensi SDM di lingkungan Deputi PSPK terus dikembangkan tidak hanya dari tingkat Pendidikan formal, namun juga soft kompetensi maupun kemampuan teknis lainnya yang menunjang pekerjaan di masing-masing unit kerja. Sedangkan Tabel 1.2 menunjukkan jumlah pegawai laki-laki dan perempuan di Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian yang memperlihatkan keseimbangan. TABEL 1. 2 PERSONEL ASN DEPUTI BIDANG PENERAPAN STANDAR DAN PENILAIAN KESESUAIAN BERDASARKAN JENIS KELAMIN No 1. Deputi PSPK Uraian Jenis Kelamin L - P 1 Jumlah 1 2. Direktorat SPSPK 13 23 36 3. Direktorat PPSPK 22 14 36 Jumlah 35 38 73 Selain itu, Tabel 1.3 dan Gambar 1.3 menunjukkan ketersediaan pegawai di Deputi Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian berdasarkan rentang usia. Terlihat bahwa SDM di lingkungan PSPK didominasi oleh SDM dengan rentang usia 31-35 tahun. TABEL 1. 3 PERSONEL ASN KEDEPUTIAN BIDANG PENERAPAN STANDAR DAN PENILAIAN KESESUAIAN BERDASARKAN RENTANG USIA No Rentang Usia PNS Jumlah 1. 20 - 25 4 2. 26 - 30 10 3. 31 - 35 32 4. 36 - 40 13 2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 16
5. 41 - 45 6 6. 46 - 50 4 7. 51 - 55 1 8. >55 3 TOTAL 73 GAMBAR 1. 3 DIAGRAM PERSONEL ASN DEPUTI BIDANG PENERAPAN STANDAR DAN PENILAIAN KESESUAIAN BERDASARKAN RENTANG USIA Selain SDM internal, Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian juga didukung oleh stakeholder sebagai partner/mitra dalam penerapan standar dan penilaian kesesuaian dimana kontribusi mereka sangat besar. Mitra tersebut terdiri dari: 1. Anggota Komite Kebijakan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Badan Standardisasi Nasional yang melibatkan 15 institusi ; 2. Dewan Juri SNI Award sebanyak 20 orang yang terdiri dari unsur industri, regulator, akademisi, media dan dari lembaga penilaian kesesuaian. 3. Komite Nasional Hambatan Teknis Perdagangan (HTP) yang terdiri dari 13 Kelompok Kerja dengan melibatkan 12 institusi; 4. Kelompok Kerja ISO COPOLCO yang terdiri dari 4 institusi baik dari pemerintah, professional, maupun NGO yang bergerak di bidang perlindungan konsumen ; 2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 17
5. Evaluator SNI Award sebanyak 69 orang yang terdiri dari Calon Asisten Evaluator, Asisten Evaluator, Evaluator dan Lead Evaluator dengan komposisi masing- masing seperti dalam Gambar 1.4 GAMBAR 1. 4 KOMPOSISI TIM EVALUATOR SNI AWARD 2021 6. Pembina UMKM dan LPK yang tersebar di pusat maupun daerah; 7. Verifikator tata Kelola SPK melibatkan 15 institusi; 8. Koordinator Sektor lingkup ACCSQ melibatkan 6 institusi; 9. Keanggotaan kelompok kerja pengelola penilaian kesesuaian I.5 PERAN STRATEGIS Sejalan dengan perkembangan nasional di bidang standardisasi dan dalam mengantisipasi era globlalisasi perdagangan dunia, kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian perlu terus dikembangkan secara berkelanjutan khususnya dalam memantapkan dan meningkatkan daya saing produk nasional, memperlancar arus perdagangan yang sehat dan transparan serta melindungi kepentingan umum. Badan standardisasi Nasional mempunyai tugas melakukan koordinasi dan pembinaan di bidang standardisasi nasional. 2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 18
BSN m empunyai peran strategis m engkoordinasikan kem enterian/ Lem baga dal am pem bahasan isu strategis terkait standardisasi dal am Undang Undang Cipta Kerja (UUCK) tahun 2020. Sesuai am anah UUCK ini, pem erintah pusat dan daerah mempunyai kewajiban m el akukan pem binaan dan fasil itasi sertifikasi SNI kepada UMK. Untuk m emberikan kem udahan berusaha dan pem berdayaan pel aku usaha m ikro, kecil , dan menengah (UMKM), Pem erintah tel ah resm i menetapkan P eraturan Pem erintah Nom or 5 tahun 2021 tentang Penyel enggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan PP Nom or 7 tahun 2021 tentang Kemudahan , Perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Dal am peraturan perijinan berusaha berbasis risiko atau Risk Based Approach (RBA) ini, SNI menjadi sal ah satu isu strategis khususnya dim ana Nom or Induk Berusaha (NIB) untuk kegiatan usaha m ikro kecil dengan tingkat risiko rendah, berl aku juga sebagai SNI . Dengan ketentuan tersebut, Deputi bidang Penerapan Standar dan Penil aian Kesesuaian m em punyai peran strateg is dal am Pem binaan UMK dal am konteks perijinan tunggal m elalui Kebijakan SNI Bina UMK. Lebih l anjut kebijakan ini diturunkan kedal am program dan kegiatan disem inasi, edukasi, dan pem bim bingan penerapan SNI, serta pengem bangan skem a sertiifkasi khusus UMK risko rendah secara terintegrasi. Untuk m emudahkan pel aksanakan kebijakan ini, BSN tel ah meluncurkan apl ikasi SNI Bina UMK yang dapat m enjadi sarana kem enterian, Lem baga dan pem erintah daerah untuk m el akukan pendam pingan penerapan SNI sam pai fasil itasi sertifikasi SNI. Dengan adanya kebijakan dan program terintegrasi ini diharapkan m am pu mem percepat UMK naik kel as dan berdaya saing. Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian juga mempunyai peran strategis dalam meningkatkan keberterimaan dan daya saing produk nasional melalui kegiatan pengembangan skema penilaian kesesuaian sesuai dengan prinsip penilaian kesesuaian yang diakui global. Skema PK ini menjadi acuan LPK untuk menjalankan kegiatan sertifikasi dan bisa dijadikan referensi bagi regulator saat 2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 19
menetapkan regulasi teknis. Agar SPK dipahami dan atau diterapkan, Deputi bidang PSPK melaksanakan diseminasi Standar SNI yabg ditetapkan kepada stakeholder baik melalui kegiatan tatap muka dan Online dengan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian dilanjutkan dengan memberikan fasilitasi pendampingan penerapan SNI kepada pelaku usaha dan organisasi. Beberapa Pelaku UMKM yang telah difasilitasi BSN telah sukses masuk ke pasar ekspor. Untuk mendukung penerapan SNI produk unggulan daerah dan meningkatkan ketersediaan Lembaga Penilaian Kesuaian (LPK) di berbagai wilayah, Deputi PSPK juga melakukan pemetaan dukungan LPK dan memberi fasilitasi pembinaan kepada LPK. Dengan semakin banyaknya LPK untuk mendukung penerapan SNI di berbagai wilayah, akan memudahkan pelaku usaha dalam melakukan proses penilaian kesesuaian terhadap produk dan jasanya. Untuk memastikan pemenuhan produk bertanda SNI terhadap persyaratan/ketentuan yang berlaku dan melihat keefektivitas penerapan SNI, BSN melakukan uji petik produk bertanda SNI terhadap barang yang beredar dilapangan, uji petik penerapan SNI sektor jasa dan sektor sistem manajemen yang telah disertifikasi oleh Lembaga penilaian kesesuaian terakreditasi KAN. Atas dasar hasil uji petik, BSN menyampaikan rekomendasi kepada stakeholder terkait untuk ditindaklanjuti dan menjadi salah satu input bahan evaluasi stakeholder untuk melihat konstribusi mereka dalam menunjang tingkat efektifitas penerapan SNI yang berkelanjutan. Peran strategis Deputi PSPK dalam forum internasional adalah melakukan notifikasi rancangan regulasi teknis kepada anggota WTO melalui sekretariat komite Technical barrier to Trade - TBT WTO sesuai tugas BSN sebagai notification body and enquiry point sebagimana tertuang dalam PP 34 2018. Hal ini dilaksanakan untuk memberi kesempatan bagi negara partner untuk memberikan masukan terhadap rancangan regulasi teknis dan memberi waktu bagi industri dalam mempersiapkan produknya memenuhi persyaratan yang terdapat dalam rancangan tersebut. Selain hal tersebut Deputi PSPK menjadi Ketua Komite Nasional Hambatan Teknis Perdagangan yang beranggotakan semua Kementerian dan Lembaga pemerintah yang terkait untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia di forum internasional 2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 20
sehingga dapat meningkatkan akses pasar dan memastikan bahwa kebijakan yg ditetapkan oleh Indonesia efektif dalam memfasilitasi perdagangan. Selain itu juga memperkuat pentingnya Standar, Technical Regulation and Conformuty assessment procedure (STRACAP) dalam perundingan bilateral dan global. Untuk itu, sesuai dengan tugas dan fungsinya Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian telah mengidentifikasi potensi, permasalahan yang dihadapi, dan tindak lanjut yang akan dilakukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN. TABEL 1. 4 POTENSI DAN PERMASALAHAN DI ORGANISASI DEPUTI BIDANG PENERAPAN STANDAR DAN PENILAIAN KESESUAIAN POTENSI PERMASALAHAN TINDAK LANJUT 1.Tersedianya SNI sebagai 1.1. Efektifitas penerapan SNI 1.1.1 Memperkuat forum persyaratan sesuai belum optimal, Terlihat dari KKPRs untuk peningkatan kepentingan nasional dan adanya beberapa produk efektivitas penerapan SNI selaras dengan standar bertanda SNI yang beredar dan pemantauannya internasional, di pasar yang tidak konsisten memenuhi persyaratan SNI. 1.1.2 Penguatan komunikasi dengan KAN untuk pemeliharaan building trust kegiatan PK . 2. Ditetapkannya 2.1 Aturan penerapan SNI 2.1.1 Pengembangan UU No 11 tahun 2020 belum tersedia untuk kebijakan /sistem /program tentang Cipta Kerja, PP 5 mendukung implementasi pembinaan dan penerapan tahun 2021, PP 7 tahun perizinan tunggal untuk risiko SNI UMK risiko rendah - SNI 2021, dan kebijakan OSS rendah sebagaimana Bina UMK . memperkuat pentingnya diamanahkan PP 5/2021 2.1.2. pengembangan penerapan SNI. dan PP 7 tahun 2021 aplikasi layanan SPP SNI terutaman . berbasis OSS 3. Kolaborasi antar K/L/D 3.1 Anggaran pembinaan 3.1.1 Perlu Pendekatan untuk dalam Pembinaan UMK UMK dan fasilitasi sertifikasi pemanfaatan dana alokasi melalui aplikasi SNI Bina SNI belum mendapat forsi khusus (DAK) di Kementerian UMK sebagai amanah UU yang cukup di K/L/D. untuk pembinaan Cipta Kerja penerapan dan fasilitasi sertiifkasi SNI di daerah. 2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 21
4.Meningkatnya minat 4.Terbatasnya saluran 4.1.1 Optimalisasi Kantor KLT masyarakat terhadap SPK komunikasi yang kontinu di sebagai rumah mutu/SPK dan penerapannya dalam masyarakat bagi masyarakat. 4.1.2. Membangun sinergi dengan informal leader maupun opinion leader untuk mengkomunikasi peran dan signifikansi SPK dalam aktvitas masyarakat. 4.1.3. Pengembangan Model komunikasi SPK berbasis sosiologi 5.Meningkatnya 5.1 Industri (terutama pelaku 5.1.1 Kolaborasi permintaan penerapan usaha mikro dan kecil) masih Pengembangan panduan dan sertifikasi SNI oleh kesulitan dalam memenuhi penerapan SNI dan program pelaku usaha. SNI pendampingan UMKM 5.2. Masih terbatasnya 5.2. 1 Capacity building bagi Pembina penerapan SNI i pembina UMKM 5.2.2 Pengembangan jejaring pembina UMKM 5.3 Akses pasar produk 5.3.1 Penguatan keberadaan tersertifikasi SNI masih Etalase Digital Produk UMKM rendah ber SNI "Toko Mutu". 5.3.2 Pemanfaatan akses Kerjasama bilateral 6. Adanya Kebijakan 6.1 Kolaborasi dengan 6.1.1 Perlu ada pendekatan dan kewajiban untuk beberapa BUMN baru kepada Kementerian BUMN melaksanakan bersifat parsial, belum massif. untuk mengeluarkan tanggungjawab social dan Belum ada landasan kebijakan bagi BUMN dalam lingkungan pada BUMN kebijakan Kementerian BUMN program TJSL untuk untuk memperkuat daya memfasilitasi penerapan SNI saiang UMKM melalui pada UMKM binaannya penerapan SNI dalam kegiatan TJSL . 2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 22
7. Meningkatnya jumlah 7.1 Ruang lingkup akreditasi 7.1.1 Penguatan Kerjasama lembaga penilaian belum sepenuhnya dengan pemerintah daerah kesesuaian yang mendukung produk daerah & perguruan tinggi dalam diakreditasi KAN untuk dan pertumbuhan jenis pengembangan LPK di mendukung kegiatan usaha daerah penerapan standar 7.2 Skema sertifikasi produk 7.2.1 Akselerasi Penyusunan begitu beragam, dan penetapan skema sertifikasi untuk penerapan SNI sukarela , bekerjasama dengan LPK, pelaku usaha, dan ahli sesuai bidang . 8. BSN selaku notification 8.1 Rendahnya 8.1.1 Audiensi ke Regulator body and enquiry TBT WTO pemenuhan prinsip mendorong pemenuhan sehingga Kepentingan transparansi oleh regulator prinsip transparansi oleh Indonesia di forum TBT WTO regulator dan dapat terakomodasi pemanfaatan forum high policy dialogue (national task force for NTMS) 8.2 Regulasi yang 8.2.1 Pemastian PBSN 7 dan dinotifikasi sering PBSN 8 tahun 2020 dan mendapat concern dari pemenuhan perjanjian TBT yg negara anggota lain akan dinotifikasi 8.3 Rendahnya awareness 8.3.1 Sosialisasi ePing ke dan partisipasi stakeholder industri untuk optimalisasi (industri ) dalam peran Enquiry Point mengakses rancangan 8.3.2 Dialog secara intensif regulasi teknis negara lain dan FGD rancangan RT nasional dengan KADIN dan APINDO serta para asosiasi. 8.4 Kurangnya 8.4.1 Penguatan fungsi penyediaan data dalam Analis Standardisasi BSN dan memperjuangkan posisi kerjasama research (Riset nasional termasuk isu Pro, LPDP, Insinas,dll) untuk lingkungan dan mendukung posisi Indonesia kesehatan termasuk penanganan dispute. 2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 23
9. Meningkatnya 9.1 Kurangnya 9.1.1 Capacity building pemanfaatan SPK dan GRP pemahaman regulator penyusunan analisis dalam penyusunan Regulasi dalam penyusunan dampak regulasi teknis, teknis Analisis dampak regulasi skema penilaian teknis dan tata cara kesesuaian dan Regulasi pengusulan PNRT teknis berbasis SPK 9.2. Dukungan 9.2.1 Kolaborasi program ketersediaan LPK yang Penguatan kompetensi terbatas dalam hal LPK guna mendukung pengujian penerapan Regulasi Teknis. 9.3 Masih banyaknya 9.3.1 Penyusunan FAQ kebingungan stakeholder informasi penerapan SPK terkait informasi status bagi stakeholder penerapan SNI dan ketentuan pemberlakuan SNI wajib 10. Penguatan Peran 10.1. Masih terbatasnya 10.1.1 Peningkatan (STRACAP) dalam perjanjian kompetensi SDM SPK capacity building SDM SPK perdagangan bebas dalam penyiapan dan terkait perjanjian dengan negara mitra analisi data untuk perdagangan dan aturan (bilateral, regional, memperkuat posisi terkait lainnya. multilateral) Indonesia 10.2 lemahnya 10.2.1 Pemanfaatan ICT komunikasi data dan dalam penyiapan, informasi penunjang pengelolaan data dan antar unit di BSN maupun informasi perjanjian lintas K/L dalam perdagangan perumusan posisi DELRI 10.2.2 Pembentukan Tim bidang SPK Internal BSN Penanganan Pemenuhan Kewajiban Internasional Bidang SPK 2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 24
BAB II PERENCANAAN KINERJA II.1 PERENCANAAN STRATEGIS II.1.1 VISI DAN MISI B adan Standardisasi Nasional (BSN) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari satu kesatuan pemerintah Republik Indonesia yang harus bekerja secara bersama-sama dan saling bersinergi dengan seluruh Kementerian/Lembaga sesuai dengan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam mewujudkan visi Presiden Republik Indonesia yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia, Kementerian/Lembaga (K/L) hanya memiliki 1 (satu) visi, yaitu visi Presiden Republik Indonesia 2020-2024 yaitu "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Hal ini berarti bahwa visi BSN harus selaras dengan visi Presiden Republik Indonesia, sehingga visi BSN sebagaimana yang tertuang dalam Renstra BSN Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut: VISI "Badan Standardisasi Nasional yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong." Secara umum, visi ini bermakna bahwa 5 (lima) tahun ke depan, semua upaya strategis yang dilakukan BSN harus bermuara untuk menggerakkan sektor pembangunan nasional melalui penerapan standardisasi dan penilaian kesesuaian secara komprehensif dan terintegrasi untuk menciptakan produk Indonesia terstandardisasi nasional dan berdaya saing global sehingga dapat turut serta dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan mandiri. 2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 25
Presiden Republik Indonesia memiliki 9 (sembilan) misi yang dikenal dengan Nawacita Kedua yang harus dilakukan dalam pembangunan Indonesia 5 (lima) tahun (2020-2024) yaitu: 1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia. 2. Penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing. 3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan. 4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan. 5. Memajukan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa. 6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 7. Perlindungan bagi segenap bangasa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. 8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. 9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan. Dalam konteks standardisasi dan penilaian kesesuaian, BSN berkontribusi secara langsung terhadap misi nomor 2, yaitu Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing. Oleh karena itu, misi Badan Standardisasi Nasional yang tertuang dalam Renstra BSN Tahun 2020-2024 yaitu: MISI "Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing melalui Pengelolaan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian" Pengelolaan standardisasi dan penilaian kesesuaian ini meliputi tahapan : 1. Mengembangkan Standar Nasional Indonesia yang berkualitas dan responsif terhadap perubahan, 2. Menyelenggarakan tata kelola penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara komprehensif dan menyeluruh, 3. Mengelola sistem akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian dengan berorientasi pada kompetensi, konsistensi dan imparsialitas serta keberterimaan global. 2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 26
4. Mengelola standar nasional satuan ukuran untuk menjamin ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional. 5. Mengelola sumber daya manusia di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian berbasis modal manusia. 6. Menerapkan reformasi birokrasi BSN sesuai roadmap reformasi birokrasi nasional. Mengacu pada misi BSN sebagaimana dijabarkan di atas, maka Deputi PSPK menjalankan misi yang difokuskan pada Menyelenggarakan tata kelola penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara komprehensif dan menyeluruh, yang meliputi : 1. Mengembangkan kebijakan dan skema penerapan standar dan penilaian kesesuaian selaras dengan kepentingan nasional dan ketentuan internasional; 2. Memastikan ketersediaan lembaga penilaian kesesuaian untuk mendukung penerapan standar dan daya saing nasional; 3. Meningkatkan keterlibatan organisasi dan pelaku usaha untuk penerapan standar dan penilaian kesesuaian dalam rangka penguatan daya saing nasional; 4. Menguatkan peran dan keberterimaan standar dan penilaian kesesuaian di forum nasional dan internasional; 5. Memastikan efektifitas penerapan standar dan penilaian kesesuaian 6. Meningkatkan tata kelola penerapan standar dan penilaian kesesuaian 7. Mengembangkan budaya standar dan penilaian kesesuaian; 8. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan budaya organisasi kedeputian. II.1.2 TUJUAN DAN SASARAN Tujuan merupakan sesuatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, serta mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasi misi. Tujuan yang dirumuskan berfungsi juga untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan 2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 27
dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Tujuan Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian mengacu pada tujuan BSN pada Renstra BSN Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut: TUJUAN Tujuan Indikator Tujuan 1. Ratio produk Indonesia ber-SNI yang Terwujudnya produk Indonesia diterima di negara tujuan ekspor, dengan terstandardisasi nasional dan target sd 2024 sebesar 20%. berdaya saing global 2. Ratio standardisasi produk Indonesia, dengan target sd 2024 sebesar 20%. Dengan tujuan BSN tersebut kemudian diturunkan ke tujuan Deputi Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian sebagai berikut : TABEL 2. 1 TUJUAN DAN INDIKATOR TUJUAN DEPUTI BIDANG PSPK 2020-2024 Tujuan Indikator Tujuan Meningkatkan pemenuhan Indeks pemenuhan produk terhadap SNI (rata- produk terhadap SNI rata), dengan target sd 2024 sebesar 70%. Terlaksananya tata kelola SPK Index Penerapan Tata Kelola SPK dengan di organisasi pemerintah target sd 2024 sebesar 2,4 Sasaran disini merupakan sasaran di lingkungan Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian selaku Unit Teknis di lingkungan BSN. Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian dituntut agar dapat mengikuti perkembangan dan dinamika di lingkungan BSN untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja pelaksanaan fungsi BSN. Untuk itu, pencapaian kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian harus dapat dinilai dari aspek ketepatan penentuan sasaran strategis, indikator kinerja, ketepatan target dan keselarasan antara kinerja output dan kinerja outcome. 2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 28
Sasaran Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian mengacu pada sasaran yang tertuang dalam Renstra BSN Tahun 2020-2024 dan Indikator Kinerja Utama BSN adalah sebagai berikut: SASARAN Sasaran Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian sesuai Renstra BSN Tahun 2020-2024: 1. Meningkatnya daya saing produk Indonesia 2. Meningkatnya pemenuhan produk terhadap SNI 3. Tersedianya kebijakan SPK berbasis penelitian atau pengkajian 4. Diterapkannya SNI sesuai persyaratan penerapan 5. Diterapkannya tata Kelola SPK 6. Tersedianya SDM SPK yang kompeten 7. Terselenggaranya Reformasi Birokrasi BSN Menuju Birokrasi professional II.2 PERJANJIAN KINERJA Perjanjian Kinerja merupakan Pernyataan Kinerja atau Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk menilai keberhasilan organisasi pada akhir tahun. Berikut adalah Perjanjian Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2021 berdasarkan sasaran, indikator kinerja dan target (Tabel 2.2). TABEL 2. 2 PERJANJIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PENERAPAN STANDAR DAN PENILAIAN KESESUAIAN TAHUN 2021 Sasaran Indikator Kinerja Target 2021 1. Meningkatnya Persentase produk ber SNI 10% kepatuhan produk Persentase peningkatan produk yang 55% terhadap SNI sesuai dengan SNI 2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 29
Sasaran Indikator Kinerja Target 2021 2. Memastikan kebijakan Persentase kebijakan penerapan SPK 65% SPK dapat yang menjadi acuan stakeholder memfasilitasi Persentase rekomendasi kebijakan 85% penerapan SNI dan penerapan SPK yang ditindaklanjuti penilaian kesesuaian stakeholders secara efektif 3. Meningkatnya SNI Persentase SNI yang diterapkan oleh 40% yang diterapkan untuk pelaku usaha, organisasi, dan LPK daya saing produk, penetrasi pasar dan perlindungan masyarakat dari aspek K3L 4. Meningkatnya Rata-rata tingkat maturitas penerapan 2,1 Rata- keteraturan tata kelola SPK di instansi pemerintah rata tingkat penerapan tata kelola maturitas Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang baik di organisasi pemerintah secara optimal 5. Terwujudnya Predikat akuntabilitas Deputi Bidang 72 nilai (BB) penguatan Penerapan Standar dan Penilaian akuntabilitas BSN Kesesuaian Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian pada tahun 2021 menetapkan sebanyak 5 (lima) sasaran dimana setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada setiap pelaksanaannya. Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian melaksanakan 2 (dua) kegiatan dalam 1 (satu) program. Adapun keseluruhan program dan kegiatan tersebut termasuk output yang akan dihasilkan adalah sebagai berikut: 2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 30
A. Program Pengembangan Standardisasi Nasional melalui : 1. Kegiatan Peningkatan Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian (3561), yang terdiri dari KRO dan RO sebagai berikut: a. Klasifikasi Rincian Output (KRO): Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM (3561.PBK) dengan Rincian Output (RO) antara lain : 1) Skema Penerapan Standar (3561.PBK.001) 2) Harmonisasi Regulasi Berbasis SPK (3561.PBK.002) 3) Pengendalian Penerapan Standar (3561.PBK.003) b. Klasifikasi Rincian Output (KRO): Forum (3561.PEB) dengan RIncian Output (RO) : Sidang Komite TBT WTO (3561.PEB.001) c. Klasifikasi Rincian Output (KRO): Konferensi dan Event (3561.PEG) dengan Rincian Output (RO) antara lain : 1) Sidang ACCSQ, APWG dan Plenary (3561.PEG.001) 2) Sidang WG2 (3561.PEG.002) 3) Sidang RCEP, APEC/JRAC, FTA, dan Bilateral Indonesia (3561.PEG.003) d. Klasifikasi Rincian Output (KRO) : Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan (3561.UAI) dengan RIncian Output (RO) : Tata Kelola SPK pada Organisasi Pemerintah (3561.UAI.001) 2. Kegiatan Peningkatan Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian (3558) dengan yang terdiri dari KRO dan RO, sebagai berikut a. Sosialisasi dan Diseminasi ( 3558.PEF) dengan rincian output (RO) : 1) Promosi Standar dan Penilaian Kesesuaian (3558.PEF.001) 2) Sosialisasi kepada Penerap Standar Nasional Indonesia (3558.PEF.002) B. Pelayanan Publik Lainnya (3558.QAH) dengan rincian RO : 1) Layanan Pembinaan UKM, Pelaku Usaha, dan Organisasi di Surabaya (3558.QAH.001) 2) Pelayanan Publik Lainnya di Surabaya (3558.QAH.002) 3) Layanan Pembinaan UKM, Pelaku Usaha, dan Organisasi di Jawa Barat (3558.QAH.003) 2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 31
4) Pelayanan Publik Lainnya di Jawa Barat (3558.QAH.004) 5) Layanan Pembinaan UKM, Pelaku Usaha, dan Organisasi di Riau (3558.QAH.005) 6) Layanan Pembinaan UKM, Pelaku Usaha, dan Organisasi di Palembang (3558.QAH.007) 7) Layanan Pembinaan UKM, Pelaku Usaha, dan Organisasi di Makassar (3558.QAH.009) C. Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (3558.QDB) dengan RO : 1) Bimbingan teknis kepada Lembaga Penilaian Kesesuaian (3558.QDB.001) D. Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (3558.QDD) 1) Bimbingan teknis kepada Kelompok Masyarakat (3558.QDD.001) E. Fasilitasi dan Pembinaan UMKM (3558.QDG) 1) Bimbingan teknis kepada UMKM (3558.QDG.001) 2) Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha (3558.QDH.001) 2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A kuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi dan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga. Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja. Laporan Kinerja tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan selama kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Untuk mendukung pencapaian kinerjanya, Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian telah melaksanakan beberapa aktivitas kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan aktivitas kegiatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2021. III.1 CAPAIAN KINERJA Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Untuk mewujudkan visi dan misi Lembaga yang mendukung visi dan misi presiden, maka telah ditetapkan sasaran dan target kinerja. Sasaran dan target kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta aktivitas kegiatan sebagaimana telah disampaikan pada Bab II. Pencapaian masing-masing sasaran dan target yang terkait Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian yang direncanakan dalam Tahun 2021 berdasarkan Perjanjian Kinerja, dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut. 2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 33
TABEL 3. 1 PENCAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PENERAPAN STANDAR DAN PENILAIAN KESESUAIAN TAHUN 2020 Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi 1. Meningkatnya Persentase produk ber SNI 10 % 11,57% kepatuhan produk terhadap SNI Persentase peningkatan produk yang sesuai dengan 55% 64% SNI 2. Memastikan Persentase kebijakan 65% 96% kebijakan SPK dapat memfasilitasi penerapan SPK yang menjadi acuan stakeholder penerapan SNI dan Persentase rekomendasi 85% 88 % penilaian kesesuaian secara efektif kebijakan penerapan SPK yang ditindaklanjuti stakeholders 3. Meningkatnya SNI Persentase SNI yang 40% 41,02% yang diterapkan untuk daya saing diterapkan oleh pelaku usaha, organisasi, dan LPK produk, penetrasi pasar dan perlindungan masyarakat dari aspek K3L 4. Meningkatnya Rata-rata tingkat maturitas 2,1 2,1 keteraturan penerapan tata penerapan tata kelola SPK di instansi pemerintah kelola Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang baik di organisasi pemerintah secara optimal 5. Terwujudnya penguatan akuntabilitas BSN Predikat akuntabilitas Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 72 nilai (BB) 75,75 Rata-rata capaian 2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 34 Capaian % 115,7% 116% 148% 103% 102 % 100 % 105,2% 112%
Berdasarkan tabel 3.1 di atas, berikut diuraikan capaian kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian untuk masing-masing sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pencapaian sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut: SASARAN 1 Meningkatnya kepatuhan produk terhadap SNI TABEL 3. 2 CAPAIAN KINERJA SASARAN 1 Capaian 2020 Capaian 2021 Capaian s.d 2024 (kumulatif) Indikator Kinerja Satuan % Target Realiasi % *) Target % capaian Persentase produk %
10 11,57 115,7 20 100 ber SNI Persentase % 52 55 64,3 116 70 100 peningkatan produk yang sesuai dengan SNI Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Meningkatnya pemenuhan produk terhadap SNI terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase peningkatan produk yang sesuai dengan SNI. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut sebesar 116 %, dengan target 55 % dan tercapai 64,3%. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, BSN melakukan uji petik kesesuaian untuk memastikan efektivitas penerapan SNI serta mengetahui manfaat dan kendala penerapan SNI bagi penerap. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, BSN berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian. Dari pengamatan terhadap penggunaan Tanda SNI, pencantuman Tanda SNI pada barang yang beredar di pasar dapat digolongkan menjadi 4 kelompok: 2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 35
1. Pencantuman Tanda SNI pada produk oleh pelaku usaha sesuai SPPT SNI yang diberikan oleh BSN. Penerbitan SPPT SNI dengan memperhatikan hasil verifikasi BSN terhadap sertifikat kesesuaian yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang telah diakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) sesuai dengan ruang lingkup akreditasinya. 2. Pencantuman Tanda SNI pada produk oleh pelaku usaha berdasarkan SPPT SNI yang diberikan oleh BSN. Penerbitan SPPT SNI dengan memperhatikan hasil verifikasi BSN terhadap sertifikat kesesuaian yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang telah ditunjuk oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN). 3. Pencantuman Tanda SNI pada produk oleh pelaku usaha berdasarkan SPPT SNI yang diberikan oleh regulator melalui LSPro yang diakreditasi KAN sesuai ruang lingkup akreditasinya dan ditunjuk oleh regulator. 4. Pencantuman Tanda SNI pada produk oleh pelaku usaha berdasarkan SPPT SNI yang diberikan oleh regulator melalui LSPro ditunjuk olehnya. Untuk melihat efektivitas penerapan SNI pada barang yang beredar di pasar, maka dilakukan kegiatan uji petik . Pada tahun 2021, BSN berkoordinasi dan bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional melakukan kegiatan uji petik di beberapa kota di Indonesia. Hasil Koordinasi menetapkan 8 (delapan) kelompok produk yang akan disampling dan 2 (dua) SNI bidang jasa dan sistem. Pengambilan sample dilakukan pada produk yang beredar di pasar dan e- commerce. Sedangkan uji petik sistem dan jasa dilakukan dengan penyebaran survey. Pelaksanakan Uji petik mengacu pada panduan pelaksanaan kegiatan uji petik tahun 2021. Panduan ini dimaksudkan agar pelaksana uji petik memiliki persepsi yang sama dalam pelaksanaan monitoring produk beredar, teknik pengambilan sampel, jenis sampel yang diambil, pengemasan dan pengiriman sampel. Oleh karena itu sebelum pelaksanaan uji petik, BSN melakukan pembekalan kepada 2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 36
pelaksana untuk menginformasikan mengenai panduan pelaksanaan dan persiapan pelaksanaannya. Panduan monitoring dan uji petik penerapan standar dan penilaian kesesuaian yang disusun mencakup: a. produk yang SNI-nya telah diberlakukan wajib, yaitu: tepung terigu, dan b. produk yang SNI-nya diterapkan secara sukarela dan telah mendapatkan sertifikat/Tanda SNI atau mencantumkan tanda SNI pada produk, yaitu: beras, mi instan, abon ikan, cat tembok emulsi, cookware, masker medis, dan masker kain. Kegiatan monitoring produk dan pengambilan sampel produk dilaksanakan pada bulan Maret hingga Mei 2021 di 28 kota dan 12 kabupaten di Indonesia, dengan total pengambilan sampel sebanyak 140 merek. Pada tahun 2021 uji petik dilakukan dengan mengambil sanple secara langsung di pasar tradisional, pasar modern, dan secara daring dengan melakukan pembelian sampel produk melalui produsen dan e-commerce. Sampel produk uji petik berasal dari Kota Banda Aceh, Kota Medan, Kota Bukittinggi, Kota Palembang, Kabupaten Ogan Ilir, Kota Pekanbaru, Kota Jambi, Kabupaten Pringsewu, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Selatan, Kota Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kota Semarang, Kabupaten Ungaran, Kota Yogyakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sleman, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, Kota Malang, Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo, Kota Pontianak, Kota Banjarmasin, Kota Bontang, Kota Banjarbaru, Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kota Mataram, dan Kota Ambon. Tahapan pelaksanaan monitoring dan uji petik untuk SNI barang digambarkan pada gambar 3.1 2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 37
GAMBAR 3. 1 TAHAPAN PELAKSANAAN MONITORING DAN UJI PETIK SNI BARANG TAHUN 2021 Berdasarkan hasil uji petik barang tahun 2021 tingkat pemenuhan produk terhadap persyaratan mutu dan penandaan SNI mencapai 64,3%, dimana target di tahun 2021 sebesar 55% sehingga capaian dibandingkan dengan target sebesar 116%. Rekomendasi hasil uji petik 2021 telah disampaikan kepada stakeholder terkait sebagai berikut : 1. Rekomendasi kepada Kementerian/Lembaga yang memiliki tupoksi pengawasan untuk meningkatkan pengawasan Produk tepung terigu, masker medis, dan masker kain 2. Rekomendasi kepada Kementerian/Lembaga terkait untuk melakukan pembinaan kepada pelaku usaha produk tepung terigu. 3. Rekomendasi kepada unit kerja BSN terkait untuk melakukan kaji ulang SNI untuk produk abon ikan, masker medis, dan masker kain, cookware dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan yg dihadapi oleh pelaku usaha, 4. Rekomendasi kepada KAN untuk mengevalusi kredibilitas dan kinerja LSPro yg diakreditasinya dan mengambil tindakan lain yg diperlukan untuk memastikan kredibilitas sertifikat yang diterbitkan terutama untuk ruang lingkup akreditasi SNI produk beras, mi instan, abon ikan, cat tembok emulsi, cookware terhadap SNI. 5. Rekomendasi kepada Unit kerja BSN terkait untuk meningkatkan pembinaan penerapan SNI bagi pelaku usaha terutama pelaku usaha yang 2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 38
memproduksi beras, mi instan, abon ikan, cat tembok emulsi, cookware, masker medis, dan masker kain. 6. Rekomendasi kepada unit kerja BSN yang terkait untuk menganalisis kesulitan pemenuhan persyaratan SNI beras, abon ikan, cat tembok emulsi, masker medis, dan masker kain Meminta Bersama pelaku usaha terkait. 7. Peningkatan sosialisasi mengenai penandaan SNI ke pelaku usaha terutama untuk produk tepung terigu, beras, mi instan, abon ikan, cat tembok emulsi, cookware, masker medis, dan masker kain. 8. Pemberian apresiasi kepada penerap SNI yang produknya memenuhi SNI melalui surat dan promosi produk tepung terigu, beras, mi instan, abon ikan, cat tembok emulsi, cookware, masker medis, dan masker kain. 9. Penyempurnaan perluasan pengambilan sample pelaksanaan uji petik untuk SNI sektor jasa dan SNI Sistem manajemen, yang mencakup penerap standar dan stakeholder penerima dampak dan manfaat penerapan standar jasa dan sistem manajemen. Dalam rangka peningkatan kinerja kegiatan uji petik, terdapat beberapa pengembangan dan inovasi yang dilakukan pada tahun 2021, adalah: 7. Efisiensi dan efektifitas penyampaian rekomendasi hasil uji petik per produk. Pelaksanaan Analisa tingkat efektifikas penerapan SNI per produk yang diambil samplenya tanpa menunggu semua sample selesai diuji, dilanjutkan dengan penyusunan dan penyampaian rekomendasi untuk disampaikan kepada stakeholder untuk ditindaklanjuti. 8. Pemberian apresiasi kepada penerap SNI yang produknya memenuhi SNI melalui surat dan promosi produk yang memenuhi SNI di media sosial BSN. Uji petik penerapan SNI untuk bidang jasa dilakukan terhadap penerapan SNI 8152:2015 Pasar Rakyat dan untuk bidang sistem manajemen terhadap penerapan SNI ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) oleh organisasi/pelaku usaha. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui efektivitas penerapan SNI 8152:2015 Pasar Rakyat dan SNI ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan 2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 39
(SMAP) dengan menggali manfaat penerapan SNI yang diperoleh organisasi/pelaku usaha. Selain itu uji petik bidang jasa dan sistem ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala penerapannya untuk penyusunan rekomendasi perbaikan yang diperlukan kepda bagi stakeholder terkait. Pelaksanaannya dilakukan pada bulan Juni sampai dengan Desember 2021. Kegiatan ini diawali dengan sharing knowledge aturan dan penerapan pasar rakyat SNI 8152:2015 dan SNI ISO 37001 yang dihadiri perwakilan Kementerian/Lembaga, KAN, dan narasumber ahli. Metode yang digunakan dalam uji petik SNI bidang sistem dan jasa bersifat cross sectional, dengan pengumpulan data melalui pengisian survei atau kuisioner oleh penerap SNI pasar rakyat dan SMAP dengan media google form. Selanjutnya dilaksanakan penyebaran kuesioner ke para penerap SNI pasar rakyat dan SMAP. Jumlah responden pasar rakyat sebanyak 4 penerap, sedangkan responden SMAP sebanyak 115 responden. Tahapan pelaksanaan monitoring dan uji petik untuk SNI jasa dan sistem digambarkan pada gambar 3.2. GAMBAR 3. 2 TAHAPAN PELAKSANAAN MONITORING DAN UJI PETIK SNI JASA DAN SISTEM TAHUN 2021 Hasil survei Uji petik terhadap penerapan terdapat manfaat yang dirasakan oleh penerap SNI sebagai berikut : 2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 40
Manfaat Penerapan SNI Sistem Manajemen Anti Suap Manfaat Penerapan SNI pasar Rakyat Kemampuan yang lebih baik dalam melakukan mitigasi risiko penyuapan. Pasar lebih bersih dan tertata dengan baik,, Tindak penyuapan ditangani dengan baik Mampu penyuapan Jumlah laporan penyuapan mengalami penurunan Siap diaudit oleh badan pemeriksa setelah keuangan yang mendapatkan sertifikat SNI ISO 37001 lanjut laporan yang diterima dapat terhadap untuk mendeteksi praktek independen Kemudahan pengelolaan pengelolaan parkir; Peningkatan jumlah pengunjung; dalam administrasi termasuk pasar, Peningkatan pengelola pasar Peningkatan omset penjualan pedagang jumlah pendapatan Sedangkan kendala yang masih dirasakan baik oleh penerap SNI SMAP maupun SNI Pasar rakyat secara umum : 1. Masih rendahnya keterlibatan dan kompetensi SDM dalam penerapan kebijakan dan informasi terdokumentasi ; 2. Terbatasnya sumberdaya baik sumberdaya keuangan, jumlah SDM dan infrastruktur; 3. Belum memadainya turunan Sistem dan peraturan perundangan terkait ; 4. Masih kurangnya kesadaran pihak eksternal yang terkait untuk mengikuti aturan/sistem yang ditetapkan penerap SNI. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerapan SNI bidang jasa dan sistem yang lebih komprehensif kedepan akan dilakukan improvement pelaksanaan uji petik dengan : 1) Pemantaan klarifikasi pengisian survey dengan zoom meeting 2) Perluasan responden survey yang terdiri atas penerap SNI, stakeholder penerima dampak atau manfaat dari penerapan SNI 3) Penguatan basis data dan responden surevi melalui pengembangan aplikasi bangbeni. 2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 41
SASARAN 2 Memastikan kebijakan SPK dapat memfasilitasi penerapan SNI dan penilaian kesesuaian secara efektif TABEL 3. 3 CAPAIAN KINERJA SASARAN 2 Capaian 2020 Capaian 2021 Capaian s.d 2020 (kumulatif) Indikator Kinerja Satuan % Target Realiasi % *) Target % capaian Persentase kebijakan % 40 65 97 149 90 100 penerapan SPK yang menjadi acuan stakeholder Persentase %
85 88 103 95 100 rekomendasi kebijakan penerapan SPK yang ditindaklanjuti stakeholders Jumlah Rata-rata 75 92,5 126 92,5 100 Pada tahun 2021 terdapat perubahan sasaran dan indicator dari tahun sebelumnya. Sasaran dan indicator tahun 2020 adalah "tersedianya kebijakan SPK berbasis penelitian atau pengkajian dengan indikator jumlah kebijakan". Pada tahun 2021 sasaran berubah menjadi memastikan kebijakan SPK dapat memfasilitasi penerapan SNI dan Penilaian Kesesuaian secara efektif. Sasaran mengarah kepada outcome yang ingin dicapai dan terdapat 2 (dua) indikator sasaran: yaitu : 1) Indikator 1 : Persentase kebijakan penerapan SPK yang menjadi acuan stakeholder. Capaian indikator ini sebesar 149 % atau dari dari target yang ditetapkan sebesar 65 % , realisasinya mencapai 97 %. 2) Indikator 2 : Persentase rekomendasi kebijakan penerapan SPK yang ditindaklanjuti stakeholders. Capaian Indikator ini sebasar 105% atau dari target yang ditetapkan sebesar 85 % realisasinya mencapai 90%. Adapun kebijakan di lingkup Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian terdiri dari : 2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 42
2.1 Persentase kebijakan penerapan SPK yang menjadi acuan stakeholder Kebijakan penerapan SPK adalah kebijakan SPK yang ditetapkan BSN dalan Perka BSN dan Keputusan Kepala BSN dan Keputusan Deputi PSPK. Deputi Bidang PSPK telah menetapkan kebijakan yang menjadi acuan stakeholder Pada Tahun 2021 sebanyak 76 kebijakan, dimana 74 kebijakan telah digunakan (acuan) oleh stakeholder terkait (capaian 97%), sehingga perbandingan capaian dengan target 2021 (65%) adalah 149%. Kebijakan yang telah ditetapkan dan telah menjadi acuan stakeholder adalah sebagai berikut: a. Kebijakan Skema Penilaian Kesesuaian Pada tahun 2021 telah dikembangkan 30 skema untuk 67 SNI. Skema Penerapan SNI yang telah ditetapkan menjadi PBSN dan menjadi acuan dalam lingkup akreditasi Lembaga Penilaian kesesuaian adalah 28 skema untuk 61 SNI (Tabel 3.4), TABEL 3. 4 DAFTAR PBSN SKEMA PENERAPAN SNI YANG DITETAPKAN TAHUN 2021 No. PBSN Tentang Jumlah Skema 1 PBSN 20/2021 Perubahan PBSN 1/2019 tentang Skema 1 penilaian kesesuaian terhadap SNI sektor Produk Karet dan Plastik 2 PBSN 26/2021 Perubahan Kedua PBSN 1/2019 tentang 1 Skema penilaian kesesuaian terhadap SNI sektor Produk Karet dan Plastik 3 PBSN 18/2021 Perubahan PBSN 4/2019 tentang Skema 2 penilaian kesesuaian terhadap SNI sektor Peralatan Penanganan Material 4 PBSN 16/2021 Perubahan atas PBSN 7/2019 tentang Skema 1 penilaian kesesuaian terhadap SNI sektor Kimia 2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 43 Jumlah SNI 1 2 2 6
5 PBSN 2/2021 Perubahan PBSN 11/2019 tentang Skema 1 penilaian kesesuaian terhadap SNI sektor kaca dan keramik 6 PBSN 3/2021 Perubahan PBSN 1/2020 tentang skema 1 penilaian kesesuaian terhadap SNI sektor makanan dan minuman 7 PBSN 14/2021 Perubahan atas PBSN 4/2020 tentang Skema 1 penilaian kesesuaian terhadap SNI sektor Jasa 8 PBSN 24/2021 Perubahan Kedua atas PBSN 4/2020 tentang 2 Skema penilaian kesesuaian terhadap SNI sektor Jasa 9 PBSN 13/2021 Perubahan atas PBSN 5/2020 tentang Skema 1 penilaian kesesuaian terhadap SNI sektor Keantariksaan 10 PBSN 19/2021 Perubahan PBSN 13/2020 tentang Skema 2 penilaian kesesuaian terhadap SNI sektor Logam dan Produk Logam 11 PBSN 27/2021 Perubahan Kedua PBSN 13/2020 tentang 1 Skema penilaian kesesuaian terhadap SNI sektor Logam dan Produk Logam 12 PBSN 5/2021 Skema penilaian kesesuaian terhadap SNI 7 sektor peralatan dan produk penanganan kesehatan 13 PBSN 6/2021 Skema penilaian kesesuaian terhadap SNI 5 sektor elektroteknika, telekomunikasi dan produk optik 14 PBSN 17/2021 Perubahan PBSN 6/2021 tentang Skema 1 penilaian kesesuaian terhadap SNI sektor Elektroteknika, Telekomunikasi, dan Produk Optik 15 PBSN 15/2021 Skema penilaian kesesuaian terhadap SNI 1 sektor Peralatan dan Permesinan JUMLAH 28 b. Kebijakan Penunjukkan Lembaga Penilaian Kesesuaian Penunjukkan Lembaga Sertifikasi Produk pada tahun 2021 sebanyak 11 LSPro berdasarkan Surat Keputusan Kepala BSN. Kebijakan penunjukkan LSPro dapat 2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 44 1 1 1 2 1 5 18 8 10 1 2 61
dilakukan apabila belum ada LSPro terakreditasi KAN memiliki ruang lingkup untuk SNI tertentu. Selain itu LSPro yang ditunjuk harus memiliki komitmen dan kemampuan dapat diakreditasi dalam waktu maksimum 2 tahun. Apabila memenuhi syarat ini, maka LSPro yang ditunjuk dapat melakukan sertifikasi SNI tertentu yang ditetapkan. Berikut daftar SK Kepala BSN untuk Penunjukkan LS Pro pada Tabel. 3.5 TABEL 3. 5 DAFTAR KEPUTUSAN KEPALA BSN MENGENAI PENUNJUKKAN LSPRO PADA TAHUN 2021 No. LSPro Ruang Lingkup SK Ka. BSN (Penunjukkan LSPro) Masa berlaku (2 tahun) 1 LSPro Balai Teknologi SNI 19-4377-1996, Plastik SK No. 15 Februari Polimer (STP) - BPPT polietilena untuk 22/KEP/BSN/2/ 2021 s/d 14 mengemas 2021 Februari 2023 (LSPr-044-IDN) 2 LSPro Balai Teknologi SNI ISO 10282:2017, SK No. 6 Mei 2021 Polimer (STP) - BPPT Sarung tangan karet steril 152/KEP/BSN/5 s/d 5 Mei untuk keperluan bedah /2021 2023 (LSPr-044-IDN) sekali pakai - Spesifikasi SNI ISO 11193-1:2010, Sarung tangan untuk pemeriksaan medis sekali pakai - Bagian 1: Spesifikasi untuk sarung tangan terbuat dari lateks atau larutan karet SNI ISO 11193-2:2010, Spesifikasi untuk sarung tangan terbuat dari PVC untuk pemeriksaan medis sekali pakai. 3 LSPro PT Sucofindo SNI 8679-1:2018, Sarana SK No. 5 Mei 2021s/d ICS kincir pada budidaya 148C/KEP/BSN 4 Mei 2023 ikan - Bagian 1: Kincir 1 /5/2021 (LSPr-022-IDN) phase 2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 45
No. LSPro Ruang Lingkup SK Ka. BSN (Penunjukkan LSPro) Masa berlaku (2 tahun) SNI 8679-2:2018, Sarana kincir pada budidaya ikan - Bagian 2: Kincir berangkai 4 LSPro Balai Teknologi SNI 8887:2020, SK No. 9 juli 2021 s/d Polimer (STP) - BPPT Polietilena massa jenis 234/KEP/BSN/7 8 Juli 2023 tinggi dengan klasifikasi /2021 (LSPr-044-IDN) PE 100 untuk aplikasi pipa penyaluran bahan bakar gas 5 LSPro PT IAPMO SNI 7033:2020, SK No. 19 Juli 2021 Group Indonesia Spesifikasi galvanisasi 263/KEP/BSN/7 s/d 18 Juli celup panas (Hot dip /2021 2023 (LSPr-054-IDN) galvanized) pada produk besi dan baja 6 LSPro PT IAPMO SNI 7531:2009, SK No. 19 Juli 2021 Group Indonesia Alat pengolah air 264/KEP/BSN/7 s/d 18 Juli dengan membran ultra /2021 2023 (LSPr-054-IDN) 7 LSPro Balai Besar SNI 8906:2020, Remah roti SK No. 16 Agustus Industri Agro - 332/KEP/BSN/8 2021 s/d 15 Kementerian SNI 01-3723-1995, Sohun /2021 Agustus 2023 Perindustrian (LSPr-010-IDN) 8 LSPro PT IAPMO SNI 8679-1:2018, Sarana SK No. 11 Oktober Group Indonesia kincir pada budidaya 459/KEP/BSN/1 2021 s/d 10 ikan - Bagian 1: Kincir 1 0/2021 Oktober 2023 (LSPr-054-IDN) phase SNI 8679-2:2018, Sarana kincir pada budidaya 2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 46
No. LSPro Ruang Lingkup SK Ka. BSN (Penunjukkan LSPro) Masa berlaku (2 tahun) ikan - Bagian 2: Kincir berangkai 9 LSPro PT IAPMO SNI 7504:2011, Spesifikasi SK No. 11 Oktober Group Indonesia material fiberglass 460/KEP/BSN/1 2021 s/d 10 reinforce plastic unit 0/2021 Oktober 2023 (LSPr-054-IDN) instalasi pengolahan air 10 LSPro Balai Besar SNI 8370:2018, Keripik SK No. 15 November Industri Agro - buah 506/KEP/BSN/1 2021 s/d 14 Kementerian 1/2021 November Perindustrian 2023 (LSPr-010-IDN) 11 LSPro PT IAPMO SNI 8640:2018, Spesifikasi SK No. 19 November Group Indonesia bata ringan untuk 529/KEP/BSN/1 2021 s/d 22 pasangan dinding 1/2021 November (LSPr-054-IDN) 2023 c) Kebijakan Program Regulasi Teknis (PNRT) Program Nasional Regulasi Teknis (PNRT) diusulkan oleh Kementerian/Lembaga yang memiliki kewenangan dalam pemberlakuan SNI secara wajib. Mekanisme PNRT sesuai PBSN No 7 Tahun 2020 diuraikan pada Gambar 3.3. Pengajuan Rencana PNRT Penelaahan PNBRT Konsuktasi Publik rencana PNRT Penetapan & Publikasi PNRT GAMBAR 3. 3 MEKANISME PNRT SESUAI PBSN NO.7 TAHUN 2020 Pada tahun 2021, BSN menerima 155 usulan rencana PNRT terdiri dari 152 SNI dan 3 non SNI untuk dapat ditetapkan menjadi wajib pada tahun 2022. Berdasarkan Penelaahan terhadap validitas SNI, kesiapan Lembaga penilaian 2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 47
kesesuaian, pelaku usaha, potensi duplikasi dengan regulasi yang telah berlaku dan pertimbangan analisis dampak regulasi, maka diterbitkan 25 Rekomendasi untuk diusulkan masuk kedalam PNRT 2022, yaitu usulan PNRT dari Batan-Brin, BIG dan Kementerian Perindustrian. Sementara 127 usulan PNRT (18 usulan ESDM dan 109 usulan kementerian Pertanian) masing masing masih dalam tahap koordinasi dan konfirmasi. Rencana pemberlakuan SNI secara wajib tahun 2022 tersebut telah ditayangkan pada website BSN untuk memperoleh masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan, terhitung tanggal 28 Oktober sampai 28 November 2021. Kemudian diperpanjang sampai dengan 24 Desember 2021 karena adanya usulan tambahan dari Kementerian Pertanian . Rincian PNRT dapat dilihat pada tabel 3.6 dan Penetapan 25 SNI dalam PNRT 2022 dapat dilihat pada Lampiran 3. TABEL 3. 6 RENCANA PNRT 2022 No. K/L Pengusul Jumlah PNRT 2022 Usulan PNRT Rencana PNRT PNRT(lanjutan) 2020-2021 Keterangan 1 BATAN-BRIN 1 SNI 1 SNI
2 BIG
1 SNI 1 SNI
3 Kementerian ESDM 18 SNI Tahap koordinasi 7 SNI telah diberlakukan wajib melalui Permenprin no 25/2018 11 dalam tahap koordinasi ESDM dan kemenprin 4 Kementerian perindustrian 23 SNI 3 Non SNI 23 5 Non SNI = CPPOB, GMP Produk kemasan Plastik daur Ulang san Ban Vulkanisir 5 Kementerian Pertanian 109 Tahap konfirmasi Usulan pada masa tanggapan Rencana PNRT, perpanjanagan s.d 24-12-2021 Total 155 25 5 PNRT 2022 ditetapkan akhir Desember 2021 2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 48
Dalam tahap konsultasi publik terdapat beberapa masukan dari stakeholder terkait pelumas; kualifikasi dan sertifikasi personil UTR (Uji Tak Rusak) Level I dan II dan telah dilakukan koordinasi dengan pihak terkait. Hasil koordinasi terkait PNRT terkait produk pelumas melihat adanya potensi duplikasi regulasi, mengingat dalam aturan UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa penerbitan Nomor Pelumas Terdaftar (NPT) pelumas berada dalam kewenangan ESDM untuk), sedangkan persyaratan pemenuhan standar terdapat dalam Peraturan Menteri Perindustrian No 9 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian. Selain itu saat ini sekretariat komite teknis pengembangan SNI pelumas ada di Kementerian ESDM. Kedua, Kementerian Perindustrian telah memberlakuan SNI secara wajib telah dilakukan untuk 7 SNI pelumas kendaraan bermotor melalui Permenperin No. 25 Tahun 2018. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, BSN menyiapkan legal brief yang akan digunakan dalam koordinasi lebih lanjut di tahun 2022. Usulan PNRT non SNI dari Kementerian Perindustrian tidak dapat masuk dalam PNRT karena diluar cakupan dalam PBSN 7 tahun 2020. Usulan PNRT hanya berlaku untuk SNI yang akan diberlakukan secara wajib. Terkait usulan Kementerian Pertanian terhadap 109 SNI diberlakukan secara wajib dalam rangka pelaksanaan UU No 22 tahun 2019 tentang pertanian berkelanjutan, namun berdasarkan analisis yang dilakukan bahwa ada beberapa SNI yang diusulkan bukan merupakan SNI termutakhir dan ruang lingkup akreditasi Lembaga penilaian kesesuaian (LPK) saat ini masih sedikit untuk mendukung kegiatan penilaian kesesuaian SNI yang diusulkan. BSN telah menyampaikan analisis tindak lanjut terhadap usulan PNRT tersebut. Selanjutnya, Kementerian Pertanian akan melakukan koordinasi pada tahun 2022 dan akan mengajukan judul SNI segera setelah penetapan prioritas SNI alat mesin pertanian yang akan diwajibkan. d) Kebijakan masa Transisi SNI Untuk memastikan bahwa SNI sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, maka minimal setiap 5 (lima) tahun sekali dilakukan kegiatan pemeliharaan SNI melalui kaji ulang. Rekomendasi Hasil kaji ulang berupa perlunya SNI baru, revisi SNI dan Abolisi SNI. Terkait dengan SNI revisi 2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 49
maka perlu ditetapkan masa transisi penerapannya guna untuk memberikan ruang kepada penerap SNI untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan persyaratan SNI. Pertimbangan Penentuan masa transisi pada SNI revisi didasarkan pada jumlah penerap SNI, signifikansi perbedaan SNI lama dan SNI baru, serta kesiapan sarana prasarana dari penerap SNI. Tahapan penetapan masa transisi SNI sebagai berikut : Identifikasi SNI Pemetaan jumlah penerap SNI Analisis signifikasi perubahan SNI Pembahasan (rapat koordinasi) Penetapan masa transisi Sampai dengan tahun 2021, total SNI revisi yang dibahas sebanyak 579 SNI, terdiri dari SNI revisi penetapan tahun 2017 sebanyak 148 SNI, tahun 2018 sebanyak 106 SNI, tahun 2019 sebanyak 145 SNI, tahun 2020 sebanyak 110 SNI dan SNI tahun 2021 sebanyak 70 SNI. Adapun gambaran dari hasil pembahasan masa transisi serta jumlah SNI yang belum dibahas, dapat dilihat pada gambar Perkembangan Data SNI Revisi s.d Tahun 2021. SNI Revisi Tahun Penetapan : 2017 : 148 SNI 2018 : 106 SNI 37 579 2019 : 145 SNI 2020 : 110 SNI SNI yang belum dilakukan pembahasan 2021 : 70 SNI GAMBAR 3. 4 PERKEMBANGAN DATA SNI REVISI S.D TAHUN 2021 Pada tahun 2021 diterbitkan 10 (sepuluh) keputusan kepala BSN tentang Penetapan Masa Transisi SNI Revisi Tahun 2021. Hal ini sesuai dengan target yang diharapkan yaitu adanya 10 kebijakan berbasis penelitian dalam rangka penetapan masa transisi SNI sukarela, sehingga seluruh capaian di tahun 2021 untuk kegiatan masa transisi SNI revisi 100% terpenuhi. 2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 50
TABEL 3. 7 KEBIJAKAN BERBASI PENELITIAN No. Kepka BSN Penetapan masa transisi SNI Tahun Ruang Lingkup 2021 1. 287/KEP/BSN/7/2021 - Penetapan 8( delapan) Uji tak rusak, Manajemen SNI Revisi Tidak memiliki masa transisi Tahun 2021 lingkungan, Pompa air 2. 397/KEP/BSN/9/2021 - Pencabutan 10 (sepuluh) Perikanan Tangkap SNI yang direvisi 3. 398/KEP/BSN/9/2021 - Penetapan 19 (Sembilan Kimia Pembersih, Tekstil, belas) Masa Transisi SNI revisi Tahun 2021 Makanan, Produk Perikanan 4. 400/KEP/BSN/9/2021 - Penetapan 4(empat) Kelistrikan , Furniture Masa Transisi SNI Revisi Tahun 2021 5. 401/KEP/BSN/9/2021 - Pencabutan 3 (tiga) SNI Kimia Pembersih, Tekstil, yang direvisi Produk Perikanan non Pangan 6. 402/KEP/BSN/9/2021 - Pencabutan 6 (enam) SNI Perikanan Tangkap yang direvisi 7. 462/KEP/BSN/10/2021 - Penetapan 21 (dua Kimia Bahan, Konstruksi, puluh satu) Masa Transisi SNI Revisi tahun 2021 kelistrikan, Geografi, Permesinan 8. 470/KEP/BSN/10/2021 - Penetapan 8 (delapan) Minuman, Tekstil Masa Transisi SNI Revisi tahun 2021 9. 468/KEP/BSN/10/2021 - Pencabutan 6 (enam) Peternakan, Geografi, SNI Fotovoltaik 10. 507/KEP/BSN/11/2021 - Penetapan 9 (Sembilan) Peternakan, Permesinan, Masa Transisi SNI Revisi Tahun 2021 Alat Kesehatan, material, Kelistrikan, Kimia Lingkungan 2.2 Persentase ditindaklanjuti stakeholders rekomendasi kebijakan penerapan SPK yang Rekomendasi kebijakan penerapan SPK adalah rekomendasi hasil kajian penerapan SPK yang mencakup fasilitasi penerapan SNI oleh organisasi, pelaku usaha dan LPK, pengendalian penerapan SPK, regulasi teknis berbasis SPK dan Spesifik Trade Concern (STC) , serta ketentuan STRACAP dalam perjanjian dan atau perundingan internasional 2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 51
Target rekomendasi kebijakan SPK yang di tindaklanjuti adalah 85% dengan realisasi 88 % persen atau 105% tercapai. Rekomendasi kebijakan penerapan SPK yang ditindaklanjuti stakeholder adalah sebagai berikut: 1. Rekomendasi hasil fasilitasi penerapan SNI yang dilakukan BSN yang ditindaklanjuti oleh organisasi dan pelaku usaha termasuk UMKM. Dalam meningkatkan penerapan SNI oleh pelaku usaha, Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian mempunyai kebijakan dalam pendekatan fasilitasi untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), industri dan organisasi. Untuk UMKM dan industri, fasilitasi penerapan SNI berorientasi kepada penerapan SNI Produk. Pada tahun 2021, dari 150 UMKM yang dibina, terdapat 61 UMKM yang direkomendasikan untuk diberikan fasilitasi dalam sertifikasi SNI. Rekomendasi kebijakan fasilitasi sertifikasi SNI dengan mempertimbangkan komitmen UMKM dan kebutuhan pasar yang mempersyaratkan SNI dalam transaksi pasarnya. Daftar UMKM yang difasilitasi sertiifkasi SNI tahun 2021 seperti dalam Tabel 3.8. TABEL 3. 8 DAFTAR FASILITASI KEPADA UMK DALAM PENERAPAN DAN SERTIFIKASI SNI No Nama 1 CV Zanada Corporation 2 3 Batik Jambi Zhorif PT Top Tekno Indo Produk Keripik tempe Batik Cap Insinerator Propinsi Jawa Barat Jambi Jawa Barat 4 CV Be Clean 5 CV Armet Agro 6 PT Bala Adity Pakuaty Deterjen cuci cair untuk pakaian sari buah mengkudu Keripik tempe Rendang Daging Sapi Sulawesi Selatan Jawa Timur Jawa Timur Sumatera barat 7 CV Kuliner Makmur Sejahtera 8 CV Bolu Ketan Mendut 9 10 PT Tatuis Cahaya Internasional PT. Teddy Nem Family CV Putra Mataram CV Putra Mataram 11 12 UMKM Pawon Narasa Biskuit Masker dari Kain Tipe A Air Mineral Cocoa powder Cocoa powder Eggroll gluten free Jawa Timur Jawa Barat Jawa Timur Sulawesi Barat Sulawesi Barat Jawa Barat 2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 52
13 Baby Fynsass 14 UMK Kawah Dempo 15 CV Bola Dunia 16 CV Kusuma Karya Sejahtera 17 CV Sundoro Indonesia 18 PT Radiator Spring Indonesia 19 CV. Wilbi Masker dari Kain Tipe A Kopi bubuk Kopi bubuk Pakaian bayi Mi basah speedometer panel Madu Jawa Barat Sumatera Selatan Sumatera Selatan Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Riau 20 Koperasi Rumbio Jaya Stel Koperasi Rumbio Jaya Stel 21 UD Muji Jaya Alat panen kelapa sawit dodos Egrek minyak goreng sawit Riau Riau Jawa Timur 22 PT Relev Global Teknologi PT Relev Global Teknologi Sepeda Listrik (modul kits) Sepeda Listrik (modul kits) DI Yogyakarta DI Yogyakarta 23 24 PT Kampung COKLAT Blitar Unit Pengolahan Ikan Pempek Syamil 25 CV Mutiara Madu Kuansing 26 UD Bawadi Foods Coklat Pempek ikan rebus beku Madu Kopi bubuk Jawa Timur Sumatera Selatan Riau Aceh UKM Torani Sumber Makmur 27 UKM Torani Sumber Makmur UKM Torani Sumber Makmur 28 Unit Pengolahan Ikan Cek Molek 29 Bumdes Gattareng Matinggi Otak-otak Ikan Siomay ikan Bakso ikan Pempek ikan rebus beku Pempek ikan rebus beku Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Sumatera Selatan Sulawesi Selatan 30 31 UD SANG BAYU PT Siki Coffee Berkah Alam Kopi bubuk Kerajinan Tangan Jawa Barat Sulawesi Utara 32 PT. Emasindo Tirta Berjaya 33 CV. Tirta Dewi Kuningan Air Demineral Minuman Serbuk Jahe Kopi dan Jahe Merah Kep. Riau Jawa Barat 34 PT. Citra Roepa Rasa Bumbu Instan Jawa Barat 35 CV. Rumah Mesin CV. Rumah Mesin Mesin Pertanian Mesin Pertanian DI Yogyakarta DI Yogyakarta 36 37 CV. Berkah Mujahid 38 GOMBARA PT. Entri Jaya Makmur Tempat tidur pasien Air Demineral Bakso ikan Jawa Tengah Maluku Utara Sulawesi Selatan 39 Koperasi Produsen petani kopi tana toraja Koperasi Produsen petani kopi tana toraja Kopi bubuk Kopi bubuk Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan 40 41 PT. Dharma Mitra Mandiri PT Menuju Warga Raharja Garam konsumsi beryodium Air Mineral Riau Surabaya 2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 53
Unit Pengolahan Ikan Rafins Snack Perkumpulan Wanoja 42 43 44 CV. RATU LUWAK Abon Ikan Biji Kopi Kopi bubuk Lampung Jawa Barat Lampung 45 Koperasi Bina Masyarakat Batik Tegalan Masker dari Kain Tipe A Jawa Tengah 46 UMKM Nasa Boga 47 PT. Trooper Andalan Hebat Sejahtera Siomay ikan Bakso Ikan Helm Jawa Barat Jawa Tengah 48 Alishamarsya Konveksi sarung bantal dari kain songket palembang Sumatera Selatan 49 CV. INA NDAO 50 CV. Sentosa Andalan Wurmb 51 PT. Lankah Hijau Bersama 52 PT. PRIMERA PANCA DWIMA Kain Tenun Ikat dan Tenun Buna NTT Gula Aren Mie basah, mie kering, granola Remah Roti NTT Jawa Barat Riau Jawa Barat 53 UD. Sumatra Jaya 54 IR & IR Songket Melayu Deli 55 CV Jaya Maju Mandiri 56 CV. Katong Punya 57 CV Jasmine minyak goreng sawit Kain Songket Deli minyak goreng sawit Minyak Kayu Putih Gula Aren Sulawesi Selatan Sumatera Selatan Sumatera Selatan Maluku Sumatera Selatan Jawa Timur 58 CV Bio Smiley Fiberindo 59 Rumah Batik Andalan 60 CV Jogja Mastercraft 61 Puta Dino Kayangan Spesifikasi material fiberglass reinforced plastic unit instalasi pengolahan air Batik Cap Jam tangan kayu Produk Tekstil dan Pakaian - Kain Tenun Tradisional Tidore Riau DI Yogyakarta Ternate Selain kepada UMK, kebijakan fasilitasi pendampingan penerapan SNI juga diberikan kepada organisasi. Fasilitasi penerapan SNI pada organisasi diutamakan pada SNI yang dapat membantu organisasi memberikan pelayanan publik secara prima dan berintegritas. Pada tahun 2021, SNI yang diterapkan oleh organisasi meliputi SNI ISO 37001, SNI ISO 9001, SNI Pengelolaan Pariwisata Alam, SNI ISO 35001, SNI ISO 21001 dan SNI Pasar Rakyat. Ada 20 organisasi dan industri yang didampingi BSN berhasil memperoleh sertiifkasi SNI. Daftar 20 organisasi dan industri yang berhasil menerapkan SNI seperti dalam Tabel 3.9. 2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 54
TABEL 3. 9 DAFTAR FASILITASI KEPADA ORGANISASI DAN INDUSTRI DALAM PENERAPAN SNI No 1 2 3 4 5 Nama Organisasi/Industri BBKB Yogyakarta PT Pos Indonesia Universitas Marwadewa Inspektorat Bogor BKKBN Jatim SNI Yang Tersertifikasi SNI ISO 37001-2016 : SMAP SNI ISO 37001-2016 : SMAP SNI ISO 21001-2018 : SMOP SNI ISO 37001-2016 : SMAP SNI ISO 37001-2016 : SMAP Provinsi DIY Jawa Barat Bali Jawa Barat Jawa Timur 6 KJRI Sydney SNI ISO 37001-2016 : SMAP dan SNI ISO 9001:2015 : SMM Australia 7 8 BBLM OJK SNI ISO 37001-2016 : SMAP SNI ISO 37001-2016 : SMAP Jawa Barat DKI Jakarta 9 10 Stikes Al Insyirah Pasar Gunung Batu SNI ISO 21001-2018 : SMOP SNI 8152-2021 : Pasar Rakyat Riau Jawa Barat 11 12 Pasar Cisalak Pasar Sukatani SNI 8152-2021 : Pasar Rakyat SNI 8152-2021 : Pasar Rakyat Jawa Barat Jawa Barat 13 14 15 Pasar Tugu Balitvet BPSDM SNI 8152-2021 : Pasar Rakyat SNI ISO 35001-2019: SMBL SNI ISO 37001-2016 : SMAP, SNI ISO 21001-2018 : SMOP dan SNI ISO 21001-2018 : SMOP Jawa Barat Lampung Maluku 16 DPMPTSP SNI ISO 37001-2016 : SMAP dan SNI ISO 9001:2015 : SMM Maluku 17 18 19 PT Krakatau Daya Listrik PT. Krakatau Hoogovens Internasional Pipes (KHI) PT Maesindo SNI ISO 37001-2016 : SMAP SNI ISO 37001-2016 : SMAP SNI EN 14683+AC-2019 (2020) : Masker Medis Banten Banten DIY 20 21 22 PT Sansan Saudaratex Jaya PT MSI PT Primera Panca SNI 8914-2020 : Masker Kain SNI EN 12806-2015 : Komponen otomotif untuk penggunaan bahan bakar LPG SNI 8906-2020 : Produk remah roti (Breadcrumbs) Jawa Barat Banten Jawa Barat 23 24 PT Kilang Nabati Terpadu PT Multi Klin Nusantara SNI 7709-2019 : Minyak Goreng SNI 4594-2017 : Detergen Serbuk Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Untuk mendukung UU Cipta Kerja, Deputi bidang PSPK menetapkan kebijakan untuk melakukan Pembinaan SNI Bina UMK kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk kategori risiko rendah melalui aplikasi SNI Bina UMK, sehingga UMK Indonesia bisa naik kelas dan berdaya saing. Dalam melakukan pembinaan ini, Deputi bidang PSPK juga menetapkan Kebijakan untuk 2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 55
Penguatan Kolaborasi dengan berbagai institusi Pembina UMK dalam pendampingan penerapan SNI Bina UMK berbasis OSS RBA. Kolaborasi dengan instituasi Pembina UMK ini mencakup fasilitasi sertifikasi SNI, pemanfaatan tenaga penyuluh/pendamping UMK di masing-masing wilayah baik dari pemerintah daerah, komunitas Pembina UMK, perguruan tinggi dan BUMN. Untuk lebih meningkatkan awareness pemerintah daerah, organisasi dan pelaku usaha pada Standar dan penilaian kesesuaian, Deputi bidang PSPK menetapkan kebijakan Penguatan Kantor Layanan Teknis (KLT) berorientasi kebutuhan pemerintah daerah dan produk unggulan di wilayah KLT dan daerah sekitar. Kebijakan ini diharapkan signifikansi SKP dapat dipahami pemerintah daerah, dan produk unggulan daerah serta produk UMK mampu bersaing di pasar nasional dan global. Salah satu upaya untuk memasarkan produk UMK yang sudah berSNI, Deputi bidang PSPK memperkuat Platform digital etalase digital produk UMK berSNI. Platform digital ini diharapkan dapat memberikan ruang sebagai sarana promosi bagi UMKM sehingga dapat meningkatkan akses pasarnya lebih luas lagi. 2. Rekomendasi penerapan SNI bidang PK yang ditindaklanjuti Lembaga Penilaian Kesesuaian. Untuk memperkuat ketersediaan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) dalam mendukung kegiatan penilaian kesesuaian terhadap barang/jasa di wilayah Indonesia, Deputi Bidang PSPK menetapkan kebijakan Fasilitasi LPK berbasis produk unggulan daerah dan Sektor Usaha . Agar program fasilitasi LPK dapat dilaksanakan tepat sasaran, Deputi PSPK melakukan identifikasi dan memetakan dukungan ruang lingkup Lembaga Penilaian Kesesuaian terhadap produk unggulan daerah dan pengembangan usaha di 24 Provinsi di Indonesia mengacu pada dokumen Rencana Pengembangan Induk Provinsi (RPIP). Analisis Dukungan LPK dilakukan : 2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 56
Pertama, Analisis dukungan LPK untuk mendukung produk unggulan daerah dilakukan dengan membandingkan ketersediaan ruang lingkup LPK di suatu provinsi dengan produk unggulan daerah pada setiap Provinsi. Kedua, Analisis dukungan LPK dalam mendukung pengembangan usah di setiap provinsi dilakukan melakukan identifikasi dukungan ruang lingkup LPK terhadap sektor usaha sesuai RPIP daerah. Adapun hasil analisis penghitungan dukungan LPK terhadap produk unggulan daerah diperoleh rasio 0,57 (Gambar 3.5). Sementara rasio dukungan ruang lingkup LPK terhadap sektor usaha berdasarkan data Rencana Pengembangan Induk Provinsi (RPIP) di 24 Provinsi sebesar 0,5 (Gambar 3.6). Hal ini menunjukkan belum seluruh provinsi memiliki dukungan LPK, baik LS Produk maupun Laboratorium penguji untuk melakukan penilaian kesesuaian terhadap produk unggulan daerah maupun untuk mengantisipasi pengembangan usaha sesuai RPIP daerah. RASIO 0.57 GAMBAR 3. 5 GRAFIK RASIO DAYA DUKUNG LPK TERHADAP PRODUK UNGGULAN DAERAH 2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 57
RASIO 0.5 GAMBAR 3. 6 GRAFIK RASIO DAYA DUKUNG LPK TERHADAP SEKTOR USAHA Pada tahun 2021 Deputi Bidang PSPK BSN memberikan fasilitasi pada 29 (dua puluh sembilan) Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), baik milik pemerintah maupun swasta baik wilayah barat Indonesia maupun Timur Indonesia. Sebaran wilayah fasilitasi LPK dapat dilihat pada Gambar 3.7. GAMBAR 3. 7 SEBARAN WILAYAH FASILITASI LPK TAHUN 2021 Target kebijakan fasilitasi LPK adalah LPK siap diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Pada tahun 2021 terdapat 7 (tujuh) LPK binaan yang telah selesai 2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 58
dilakukan fasilitasi dan direkomendasikan untuk segera mengajukan akreditasi KAN, sebagaimana Tabel 3. 10. TABEL 3. 10 LPK BINAAN BSN YANG TELAH SELESAI PROSES FASILITASI TAHUN 2021 No. Nama LPK Skema Akreditasi Referensi Standar 1 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung Lembaga Organik Sertifikasi SNI ISO/IEC 17065:2012 2 Dinas Ketahanan Provinsi Jawa Tengah Pangan Lembaga Organik Sertifikasi SNI ISO/IEC 17065:2012 3. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bali Lembaga Organik Sertifikasi SNI ISO/IEC 17065:2012 4. UPT. PSMB Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Lembaga Produk Sertifikasi SNI ISO/IEC 17065:2012 5. BPSMB Dinas Perindustrian dan Provinsi Perdagangan Gorontalo Lembaga Produk Sertifikasi SNI ISO/IEC 17065:2012 6. Lembaga Sertifikasi Produk - Universitas Sebelas Maret Surakarta Lembaga Produk Sertifikasi SNI ISO/IEC 17065:2012 7. Laboratorium Badan Narkotika Nasional Laboratorium Penguji SNI ISO/IEC 17025:2018 Sementara itu, sampai dengan akhir tahun 2021 terdapat 5 (lima) LPK dalam proses akreditasi ke Komite Akreditasi Nasional sebagaimana terlihat pada tabel 3.11 berikut : TABEL 3. 11 LPK BINAAN BSN YANG TENGAH DALAM PROSES PENGAJUAN AKREDITASI KAN No. Nama LPK Skema Akreditasi Referensi Standar 1. Lembaga Sertifikasi Produk Universitas Sebelas Maret - Surakarta Lembaga Sertifikasi Produk SNI ISO/IEC 17065:2012 2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 59
2. UPT PSMB Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Lembaga Sertifikasi Produk SNI ISO/IEC 17065:2012 3. Laboratorium Badan Narkotika Nasional Laboratorium Penguji SNI ISO/IEC 17025:2018 4. Laboratorium Poltekkes Kupang Laboratorium Penguji SNI ISO/IEC 17025:2018 5. Laboratorium Universitas Negeri Padang Laboratorium Penguji SNI ISO/IEC 17025:2018 Berdasarkan data yang tertera pada Table 3.10 dan Tabel 3.11 di atas, bahwa LPK yang proses fasilitasinya telah selesai maupun siap mengajukan aplikasi akreditasi ke KAN didominasi oleh LPK penerap SNI ISO/IEC 17065:2012. Penyiapan akreditasi sesuai SNI ISO/IEC 17065:2012, dinilai tidak serumit seperti proses persiapan akreditasi dalam rangka penerapan SNI ISO/IEC 17025:2018. Penerapan SNI ISO/IEC 17025:2018 memerlukan kesiapan infrastruktur pendukung, seperti ruangan laboratorium, peralatan serta kalibrasi peralatan, disamping penyiapan kompetensi sumber daya manusianya. Tentu hal ini berdampak terhadap waktu yang dibutuhkan oleh LPK, baik selama proses fasilitasi, maupun saat pengajuan aplikasi akreditasi ke KAN. Setiap LPK yang telah difasilitasi serta dinyatakan cukup siap berdasarkan hasil penilaian kompetensi LPK, BSN memberikan rekomendasi agar LPK tersebut mengajukan permohonan akreditasi kepada Komite Akreditasi Nasional. Memperhatikan rasio ketersediaan ruang lingkup LPK terhadap Produk Unggulan daerah maupun sektor usaha di 24 Provinsi, maka Deputi Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian akan melakukan langkah perbaikan sebagai berikut: (1) Melakukan kerjasama dan koordinasi intensif dengan Pemerintah Daerah (Provinsi dan kabupaten/kota) terutama di Kawasan Timur Indonesia guna mendukung pengembangan infrastruktur mutu penilaian kesesuaian (LPK), baik untuk sektor usaha maupun produk unggulan daerah. 2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 60
(2) Berkoordinasi dengan Komite Akreditasi Nasional untuk efektfitas waktu proses akreditasi dalam rangka meniingkatkan rasio LPK provinsi terutama di wilayah timur Indonesia; (3) Berkoordinasi dengan unit kerja di BSN yang memiliki tupoksi untuk melakukan pengembangan SNI dan skema sertifikasi, guna menutup kesenjangan ketersediaan dukungan SNI maupun skema sertifikasi terhadap produk unggulan daerah 3. Rekomendasi hasil pengendalian penerapan standar berdasarkan uji petik produk ber-SNI yang ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga terkait, KAN, LPK terakreditasi KAN, dan pelaku usaha. Kegiatan Uji petik tahun 2021 untuk mengetahui tingkat eektivitas penerapan SNI pada barang yang beredar di pasar dilakukan di beberapa kota di Indonesia oleh BSN berkoordinasi dan bekerja sama dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait. Produk bertanda SNI yang diambil sampelnya yang diberlakukan wajib yaitu tepung terigu dan Produk bertanda SNI yang diterapkan secara sukarela yaitu beras, mi instan, abon ikan, cat tembok emulsi, cookware, masker medis, dan masker kain. Selain itu uji petik dilakukan terhadap SNI sektor jasa yaitu penerapan SNI 8152:2015 pasar rakyat dan SNI sektor sistem yaitu penerapan SNI ISO 37001 Sistem manajemen anti penyuapan. Rekomendasi dari kegiatan uji petik 2021 telah disampaikan kepada stakeholder terkait untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya masing-masing dan dapat menjadi input untuk perbaikan penerapan SNI oleh pelaku usaha agar berdaya saing dan peningkatan konstribusi mereka dalam perlindungan terhadap kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup bagi masyarakat. Adapun rekomendasi yang telah ditindaklanjuti ke stakeholder terkait sebagai berikut: 2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 61
1. Kementerian Perindustrian telah meminta hasil uji petik tepung terigu secara detil, untuk dilakukan pembinaan ke pelaku usaha terkait. 2. Direktorat PPSPK melakukan pembinaan bagi pelaku usaha dalam menerapkan SNI untuk produk abon ikan, masker kain 3. KAN berkoordinasi dengan LSPro untuk menindaklanjuti hasil uji petik produk abon ikan, cat tembok emulsi, cookware 4. Kementerian Perdagangan telah meminta hasil uji petik tepung terigu secara detil, untuk dilakukan koordinasi dan pengawasan ke pelaku usaha terkait 5. Kementerian Kesehatan telah meminta hasil uji petik masker medis secara detil, untuk dilakukan koordinasi dan pengawasan ke pelaku usaha terkait 6. Lembaga sertifikasi produk Texpa sudah mengirimkan laporan klarifikasi dari produsen masker kain terkait adanya ketidak sesuai pada produk masker kain, dan hal ini sudah ditindak lanjuti dengan dilakukannya perbaikan pada sistem pelabelan produk dan penerimaan bahan baku. 7. Lembaga sertifikasi produk perikanan sudah mengirimkan laporan klarifikasi dari produsen masker kain terkait adanya ketidak sesuai pada produk masker kain, dan hal ini sudah ditindak lanjuti dengan dilakukannya perbaikan pada sistem penerimaan bahan baku dari supplier. 8. Lembaga sertifikasi produk B4T sudah mengirimkan laporan klarifikasi dari produsen cat tembok terkait adanya ketidak sesuai pada produk cat tembok dimana produk beberapa cat tembok yang tersedia di pasaran masih menggunakan kemasan lama dan ketidak sesuain produk disebabkan oleh penenganan produk saat distribusi yang kurang baik. 9. Lembaga sertifikasi produk cookware sudah mengirimkan laporan klarifikasi dari produsen cookware terkait adanya ketidak sesuai pada produk cookware dimana produk beberapa cookware yang tersedia di pasaran masih menggunakan kemasan lama. 10. Kementerian Pertanian sudah berkoordinasi dengan Lembaga sertifikasi produk terkait penerapan SNI beras. 2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 62
4. Rekomendasi hasil kajian penerapan regulasi teknis berbasis SNI yang ditindaklanjuti oleh stakeholder. PNRT tahun 2021 telah ditindaklanjuti oleh K/L sebanyak 25 SNI dari 36 judul SNI yang ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut : a) 6 (enam) SNI melalui penetapan Peraturan Permenperin Nomor 58 Tahun 2021 terkait Peralatan Dapur dan Peralatan Pemanas Cairan Untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga secara Wajib dan Permenperin Nomor 2 Tahun 2021 terkait Busbar Tembaga. b) 15 (lima belas) SNI melalui penetapan Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2021 terkait Pemberlakuan Fotovoltaik Silikon Kristalin dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2021 tentang Produk Ketenagalistrikan. c) 4 (empat) SNI Pembahasan untuk Bahan Isolasi dari Bahan Isolasi Panas; Penyerap Suara dan Tahan Api dari Mineral Wool dan SNI amademennya; Garam Konsumsi; dan Profil Rangka Baja Ringan. Selain itu telah dilakukan pembahasan Kajian RIA untuk perumusan regulasi teknis dan/atau evaluasi pemberlakuan SNI sesuai Perka BSN Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Analisis Dampak Regulasi dan Pelaksanaan Kewajiban Internasional, yaitu untuk : 1. Baja/besi 14. Skema sertifikasi SNI Sektor Pangan. 2. Pusat data 15. Rencana SNI wajib sektor BIG 3. Karet alam spesifikasi teknis 16. skema batang dan kawat baja 4. Bejana tekan 17. Life jacket 5. Biometric 18. Cookware dan flatware 6. Pipa hydrogen dan Pipa gas 19. Alat pemadam api portable 7. Kartu dan perangkat pembaca kartu 20. Evaluasi Pemberlakuan SNI cerdas ketenagalistrikan 8. Minyak goreng sawit 21. Tim binwas FV 9. Kalsium karbida, bahan baku plastic 22. SIR 10. mainan anak 23. Layanan informasi SDPP 11. kawat tembaga enamel 24. Label hemat energi 12. SNI sektor perhubungan 25. Masa transisi pemberlakuan FV 13. Standar terkait Ketentuan Silo Komoditas 26. SNI wajib kertas dan kemasan karton, Pertanian dan Gudang Komoditas pupuk anorganik, kaca isolasi bangunan, Pertanian pelumas, pakaian bayi, produk refraktori, 2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 63
sepeda, sodium tripoliphosphat, informasi geospasial Penetapan Regulasi teknis meningkat pada tahun 2021 yaitu sebesar 58,3 % dibandingkan tahun 2020 hanya mencapai 8,7 %. Progres PNRT dan Regulasi Yang Ditetapkan dan Persentase PNRT yang ditetapkan menjadi Regulasi Teknis Periode 2015-2021 masing masing dapat dilihat pada Gambar 3.8 dan Gambar 3.9. 150 111 100 50 5 57 2 61 0 57 11 46 4 36 21 0 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 PNRT Ditetapkan menjadi Regulasi GAMBAR 3. 8 PROGRES PNRT DAN REGULASI YANG DITETAPKAN PERIODE 2015-2021 58.3 60.0 40.0 19.3 20.0 4.5 3.5 0.0 8.7 0.0 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 Persentase PNRT yang ditetapkan menjadi Regulasi Teknis GAMBAR 3. 9 PERSENTASE PNRT YANG DITETAPKAN MENJADI REGULASI TEKNIS PERIODE 2015- 2021 5. Rekomendasi notifikasi regulasi di TBT WTO dan STC Indonesia dan negara anggota WTO yang ditindaklanjuti Penanganan hambatan teknis perdagangan dimaksudkan untuk meningkatkan akses pasar pelaku usaha melalui pemenuhan terhadap standar, regulasi teknis dan prosedur penilaian kesesuaian (STRACAP). 2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 64
Penanganan TBT mencakup pelaksanaan notifikasi rancangan dan regulasi teknis, analisis tanggapan dan pengajuan enquiry, serta pengajuan specific trade concern dalam forum TBT WTO. Pada tahun 2021 rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti dapat dilihat dalam tabel 3.12 berikut: Tabel 3. 12 Jumlah Kebijakan Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan Yang ditindaklanjuti Kebijakan Jumlah Notifikasi Regulasi Teknis 25 Analisis Tanggapan dan pengajuan enquiry 89 Pengajuan Specific Trade Concern 5 Naiknya jumlah notifikasi regulasi teknis Indonesia pada tahun 2021 dibandingkan jumlah notifikasi tahun 2020 (Gambar 3.11) menunjukkan bahwa K/L telah menyadari (aware) pada prinsip transparansi sebagaimana ketentuan internasional dan PBSN Nomor 8 Tahun 2020. Selalin itu sosialisasi dan koordinasi yang dilakukan Deputi Bidang PSPK kepada K/L telah memberikan dampak yang positif. GAMBAR 3. 10 JUMLAH NOTIFIKASI INDONESIA PERIODE 2011-2021 Kegiatan pemberian tanggapan dan pemantauan terhadap ketentuan negara lain yang mempengaruhi perdagangan juga meningkat termasuk yang diajukan dalam sidang regular TBT WTO, bilateral maupun penyampaian kepada negara yang bersangkutan, yaitu sebanyak 89 enquiry. 2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 65
Pemantauan regulasi atau kebijakan yang berpotensi menghambat perdagangan dianalisis dalam perspektif standar, regulasi dan penilaian kesesuaian, dan nilai ekspor impor barang/jasa yang akan diatur/diregulasi. Hasil analisis harian/mingguan dibahas dalam Kelompok Kerja (KK), selanjutnya dibahas dalam rapat Komite Nasional (KOMNAS) PHTP untuk penetapan posisi Indonesia. Lebih lanjut kesepakatan Posisi Indonesia disampaikan ke enquiry point, sidang bilateral dan/atau sidang regular TBT WTO. Adapun tahapan penanganan hambatan Teknis perdagangan dapat dilihat pada Gambar 3.11. GAMBAR 3. 11 TAHAPAN PENANGANAN HAMBATAN TEKNIS PERDAGANGAN Komite Nasional Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan (Komnas PHTP) yang diketuai oleh Deputi PSPK BSN, terdiri dari wakil-wakil K/L dan stakeholder terkait. Komnas didukung oleh 13 (tiga belas ) Kelompok Kerja dengan tugas membahas isu hambatan teknis perdagangan. Struktur Komnas PHTP dan KK dapat dilihat pada Gambar 3.12. 2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 66
GAMBAR 3. 12 STRUKTUR KOMNAS DAN KK PENANGANAN HAMBATAN TEKNIS PERDAGANGAN Pada tahun 2021 Indonesia mengajukan Specific Trade Concern (STC) dalam sidang TBT WTO yang dilakukan pada regular meeting ke-1 (24-26 Februari 2021), Reguler meeting ke- 2 (2-4 Juno 2021), dan Reguler meeting ke-3 (10-12 November 2021). Isu ofensif yang dibawa Indonesia dalam siding tersebut adalah: 1. Kebijakan India terkait plain copier paper, wheel rims dan pneumatic tyre, 2. Kebijakan Srilanka terkait dengan impor CPO, 3. Kebijakan Tajikistan terkait CPO serta 4. Kebijakan China terkait registrasi impor produk pangan (GACC). Sedangkan Isu defensive mencakup Kebijakan halal Indonesia yang banyak dianggat oleh beberapa negara lainnya. List STC yang diajukan Indonesia sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Pesticides Residue Limit : EU, Thailand Organic Agriculture : Philippines GACC Food Import Registration : China Agriculture Products, Organic Farming : Korea, Malaysia Food Safety , Labbelling : Usa, India Halal Product : Uae, Saudi Arabia, Gulf Countries Due Diligence : Inggris Coffe : Vietnam Product Of Hydrobiological Origin : Chile 9. 10. Country Of Origin Labelling ( COOL) : New Zealand 11. Red Ii. Iluc Certification, Palm Oil Free Label : EU 2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 67
12. Fatty Acid, Mycotoxin Plm Oil : Tajikistan, Ukraina , Srilanka, India 13. Waod Technology : Philippines 14. Wood Adhesive : Vietnam 15. Formaldehyde Emissions, Composite Wood Product : USA 16. Wiood -Based Panels : Malaysia 17. Automotive, Pulp And Paper Product ( Certification Scheme, Single Conformity Assessment Body, Conformity Marking And Licensing : India 18. Business Requirements For Manufacturing Assesmbly And Imports Of Automobile, Automobile Warranty And Maintenance Services : Vietnam 19. Automotive Product _ Certification Scheme,Single Conformity Assessment Body , Conformity Marking And Licensing : Philippine 20. Product Labelling (Shoes, Consumer Product, etc) : Rusia 21. G Mark - Mandatory Requirements for Low Voltage Electrical Prfoduct And Children's Toys Being Exported : UAE 6. Rekomendasi Pemenuhan Kewajiban Pelaksanaan Perjanjian/ perundingan Internasional yang ditindaklanjuti. Perundingan perdagangan internasional selama tahun 2021 telah dilakukan melalui partisipasi aktif dalam forum bilateral, regional dan multilateral. Perundingan yang dilakukan merupakan satu kesatuan perjanjian yang komprehensif di berbagai bidang yang membentuk satu Trade Agreement (TA) dimana isu SPK menjadi salah satu Chapter/Article dalam TA tersebut dan BSN bertindak sebagai lead negotiatornya. Rangkaian perundingan dilakukan, yaitu pada: a) Forum bilateral (IEUCEPA, IUAECEPA, IETO TETO Taiwan), b) Forum regional (ACCSQ), dan c) Forum multilateral (UNFSS). Sebagian besar perundingan tersebut merupakan rangkaian kegiatan lanjutan dari tahun sebelumnya dan ditargetkan selesai di tahun 2022. Sehingga rekomendasi dan masukan BSN difokusikan pada penguatan posisi yang berkaitan dengan Isu di bidang SPK yang dinegosiasikan meliputi standar, regulasi teknis dan penilaian kesesuaian, serta isu-isu pendukung lain yang dipandang penting seperti transparansi, kerjasama, konsultasi/penyelesaian sengketa, contact point, dan isu lain berdasarkan kesepakatan bersama. Permasalahan yang timbul adalah adanya 2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 68
kesenjangan (gap/level of playing field) dalam infrastruktur mutu yang ada yang diharapkan dapat terjembatani melalui kesepakatan perundingan ini. Selain perundingan yang masih intensif berlangsung, Indonesia juga telah menyelesaikan perundingan dengan negara mitra dan sekarang dalam tahap implementasi antara lain: a) Forum bilateral (Indonesia-Australia/IACEPA), b) Forum regional (ASEAN-China/ACFTA, ASEAN-Australia New Zealand/ AANZFTA, Regional Comprehensive Economic Partnership/RCEP) c) Forum multilateral (Trade Policy Review/WTO-TPR dan Trade Facilitation Agreement/WTO TFA). Pemanfaatan perundingan di bidang SPK tersebut telah dilakukan melalui perumusan program kerja bersama dengan K/L terkait dan asosiasi termasuk Kantor Layanan Teknis BSN dengan mempertimbangkan kondisi dan ketersediaan infrastruktur mutu yang ada agar program kerja yang diusulkan tepat guna dan tepat sasaran. Rekomendasi BSN atas Implementasi IACEPA dilakukan melalui koordinasi dengan BAPPENAS - institusi yang bertanggung jawab di bidang cooperation -, meliputi bidang Agrifood, Advanced Manufacturing dan Services. Khusus terkait SPK, bidang kerjasama meliputi pangan, obat2an, herbal, kosmetik, smart city dan juga standard mapping. Secara umum sasaran kerjasama tersebut adalah : a. pembukaan akses pasar yang lebih luas (greater market access), b. pasar terintegrasi lebih baik (better integrated markets), dan c. penguatan keterampilan (enhanced skills). Sementara itu, Implementasi ACFTA dan AANZFTA dikoordinasikan oleh BSN dengan institusi teknis (BPOM, KEMENPERIN, KEMDAG, KOMINFO, KEMTAN). Khusus untuk ACFTA bidang yang disepakati meliputi Healthcare (Cosmetics, Traditional Medicines, Health Supplements), Prepared Foodstuff, Electrical and Electronic Equipment, Wood-based, dan Automotives. Selanjutnya, untuk AAZFTA bidang yang disepakati meliputi Good Regulatory Practices (GRP), 2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 69
International Standard Engagement dan Technical Capacity Building di bidang Food and Beverages, Cosmetics dan Health Supplement. Penyampaian masukan atas Implementasi WTO TPR dilakukan dengan melakukan analisis terhadap kebijakan bidang SPK yang diterapkan oleh anggota WTO yang sedang di-review guna melihat apakah kebijakan tersebut sejalan dengan aturan WTO atau menciptakan hambatan teknis perdagangan (TBT) kepada negara anggota terkait melalui Kementerian Perdagangan. Sedangkan, Implementasi WTO TFA di tahun 2021 fokus pada penguatan kesekretariatan Komite Nasional Fasilitasi Perdagangan yang merupakan salah satu syarat implementasi TFA serta penunjukan focal point pada K/L terkait. 7. Rekomendasi Komite Kebijakan Penerapan Standar (KKPrS ) Komite Kebijakan penerapan standar dan penilaian kesesuaian (KKPrS) yang didukung oleh wakil K/L, asosiasi dan stakehokder terkait bertugas untuk menelaah dan membahas isu strategis mengenai penerapan standar secara nasional maupun internasional, serta menyampaikan rekomendasi kepada Kepala BSN sebagai input dalam penyusunan kebijakan. Pada tahun 2021 terdapat (2) dua penting yang diterbitkan KKPrS dan telah ditindaklanjuti yaitu : 1. penyusunan kebijakan pembinaan SNI Bina UMK dalam bentuk peraturan Badan Standardisasi Nasional untuk mendukung pelaksanaan UU 11 Tahun 2020, PP 5 tahun 2021 Penyelenggaraan Perizinan Usaha berbasis Resiko, dan PP 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, Pemberdayaan KUKM 2. Revisi dan perbaikan terhadap Peraturan BSN terkait Tata Cara Pemberian Persetujuan Penggunaan Tanda SNI agar sejalan dengan pelaksanaan UU 11 Tahun 2020. 2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 70
8. Rekomendasi Kelompok Kerja Pengelolaan Penilaian Kesesuaian (KKPPK) Kelompok Kerja Pengelolaan Penilaian Kesesuaian KKPPK yang beranggotakan seluruh stakeholder terkait telah merumuskan satu rekomendasi yaitu disepakati perlunya penguatan penggunaan NCB/CBTL serta dukungan instansi pembina industri untuk mempromosikan penggunaan NCB/CBTL Indonesia serta pengakuan saling keberterimaan produk IECEE. Rekomendasi l tersebut sudah disampaikan kepada Kementerian Perindustrian dan Kementerian ESDM. Kementerian ESDM telah menindaklanjuti melalui Permen ESDM no 7 tahun 2021 tentang Standardisasi dibidang Tenaga Kelistrikan dan Pembubuhan Tanda SNI dan atau Tanda Keselamatan bagi produksi dalam negeri, produksi dari negara ASEAN atau produk impor dari negara lain sesuai kode HS nya. NCB saat ini hanya PPMB untuk lingkup produk battery dan selft ballast lamp. Berdasakan kajian produk ekspor impor untuk sektor Elektronika, KKPPK mengusulkan NCB PPMB untuk menambah lingkup produk Indonesia yang berpotensi/banyak di ekspor dan juga untuk produk impor. 9. Rekomendasi Apresiasi kepada organisasi yang konsisten dalam menerapkan SNI, berkinerja Unggul dan berkelanjutan. Apresiasi tertinggi kepada organisasi organisasi yang menerapkan SNI secara konsisten dan memiliki kinerja unggul dan berkelanjutan diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia skala nasional melalui BSN dalam bentuk penganugerahan SNI Award. Framework penilaian SNI award didasarkan pada 7 (tujuh) kriteria yaitu (1) kepemimpinan; (2) Strategi; (3) Focus kepada pelanggan; (4) Manajemen sumberdaya; (5) operasi; (6) Pengukuran, analisis dan peningkatan kinerja; (7) hasil bisnis. Penghargaan diberikan atas dasar hasil eview proses (kriteria 1s.d 6) dengan pendekatan approach, deployment, learning dan integration (ADLI) dan revieu hasil bisnis (kriteria 7) dengan pendekatan Level, Tren, comparion and integration (LeTCI) . Tahun 2021 merupakan penganugerahan SNI award ke-16 dimana Dewan Juri SNI Award yang beranggotakan 20 orang ahli di bidangnya 2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 71
merekomendasikan untuk memberikan kepada 98 organisasi (1 level platinum, 14 level emas, 57 level perunggu ) pada 12 kategori yaitu : 1. Organisasi skala besar barang sektor kimia, farmasi, ttekstil dan pertambangan 2. Organisasi skala besar barang sektor logam, mesin, alat transfortasi dan elektronika 3. Organisasi skala besar sektor agro 4. Organisasi skala besar sektor jasa . 5. Organisasi skala menengah barang sektor kimia, farmasi, ttekstil dan pertambangan 6. Organisasi skala menengah barang sektor logam, mesin, alat transfortasi dan elektronika 7. Organisasi skala menengah sektor agro 8. Organisasi skala menengah sektor jasa . 9. Organisasi skala kecil sektor Barang 10. Organisasi skala kecil sektor jasa 11. Organisasi Pendidikan tinggi 12. Organisasi Pendidikan menengah. Kebijakan penting lain dalam pelaksanakan SNI award ke - 16 adalah remote evaluation pelaksanaan penilaian desk evaluasi dan site evaluasi dengan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi (ICT). Pelaksanaannya mengacu Panduan Pelaksanaan Evaluasi SNI Award Jarak Jauh. SASARAN 3 Meningkatnya SNI yang diterapkan untuk daya saing produk, penetrasi pasar dan perlindungan masyarakat dari aspek K3L TABEL 3. 13 CAPAIAN KINERJA SASARAN 2 2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 72
Capaian 2020 Capaian 2021 Capaian s.d 2020 (kumulatif) Indikator Kinerja Satuan % Target Realiasi % *) Target % capaian Persentase SNI yang % 29,87 40 41,02 102 60 100 diterapkan oleh pelaku usaha, organisasi dan LPK Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Meningkatnya SNI yang diterapkan untuk daya saing produk, penetrasi pasar dan perlindungan masyarakat dari aspek K3L terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Persentase SNI yang diterapkan oleh pelaku usaha, organisasi dan LPK. Capaian kinerja untuk indikator kinerja "Persentase SNI yang diterapkan oleh pelaku usaha, organisasi dan LPK" sebesar 41,02 % dengan target 40 % sehingga capaian indikator ini terealisasi 102 %. Capaian tersebut dihitung dari jumlah SNI yang diterapkan pada tahun 2021 yaitu sebanyak 4.362 SNI dibandingkan dengan jumlah SNI base line Renstra 2020-2024, sebanyak 11.119 SNI. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian kinerja tersebut mengalami peningkatan dan mencapai target 68,36% bila dibandingkan dengan rencana tahun 2024. Rincian jumlah SNI yang diterapkan ditunjukkan pada Tabel 3.14 TABEL 3. 14 RINCIAN JUMLAH SNI YANG DITERAPKAN No 1 2 3 4 5 6 7 9 Sumber data Aplikasi Bang Beni Lingkup Akreditasi LSPro Skema Lembaga Sertifikasi Regulasi K/L Lingkup Penunjukan LPK Peserta SNI Award Lingkup akreditasi Laboratorium Bina UMK Jumlah SNI diterapkan Jumlah 409 981 24 416 14 95 1.684 739 4.362 2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 73
Berdasarkan hasil capaian, beberapa upaya sudah dilakukan oleh BSN agar SNI yang ditetapkan BSN dapat diterapkan oleh pelaku usaha. Upaya tersebut antara lain diseminasi SNI yang terus menerus dan masif kepada pelaku usaha, mengkomunikasikan kebutuhan SNI kepada produsen atau pelaku usaha lain, sehingga SNI yang ditetapkan memang sudah sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha. Untuk peningkatan kinerja ke depan, BSN akan lmeningkatkan kegiatan pembinaan penerapan SNI, melalui program SNI Bina UMK berbasis OSS yang diharapkan akan semakin banyak SNI yang diterapkan oleh pelaku usaha. Sampai 31 Desember 2021, SNI yang diterapkan sebanyak 3.995 SNI yang terdiri dari SNI yang diterapkan sebagai lingkup LSPro, lingkup Lembaga Sertifikasi, lingkup penunjukan, Lingkup laboratorium, Lembaga inspeksi, SNI yang diterapkan oleh peserta SNI Award di luar lingkup LS, dan SNI yang dipakai sebagai acuan kebijakan Kementerian Lembaga. Meskipun dalam masa pandemic, jumlah Penerap SNI pada tahun 2021 mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 jumlah penerap SNI yang menjadi klien Lembaga sertifikasi (Gambar 3.13) mencapai 32.728 organisasi, dan tahun 2021 telah mencapai 39.048 organisasi atau naik sebesar 19,3 %. Bila dilihat dari skema sertifikasi, 18 dari 21 (85%) skema sertifikasi mengalami kenaikan jumlah klien penerap SNI. dan hanya 3 dari 11 skema mengalami penurunan yaitu untuk penerap SNI ISO 9001, SNI sistem pertanian organik dan SHACCP. Penurunan penerap SNI ISO 9001 (sebanyak 162 organisasi), dimungkinkan karena munculnya standar sistem manajemen mutu yang lebih spesifik untuk organisasi, seperti SNI ISO 21001 untuk organisasi Pendidikan, SNI ISO 35001 untuk laboratorium bio risk. Disamping itu juga dimungkinkan karena dampak pandemic sehingga organisasi tidak memperpanjang sertifikasi. Disisi lain, jumlah penerap SNI ISO 21001 dan SNI ISO 35001 mengalami kenaikan . Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian terus secara gencar melakukan diseminasi, edukasi dan pendampingan penerapan SNI kepada pelaku usaha untuk meningkatkan penerapan SNI di kalangan usaha dan juga penyediaan 292 skema penilaian kesesuaian yang pada tahun 2021. Meskipun di masa pandemik, pelaksanaan Diseminasi dan promosi SPK juga tetap gencar baik melalui kegiatan sosialisasi, webinar, podcast dan media social dan pemanfaatan 2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 74
ICT, Dalam mendukung penerapan SNI, Deputi bidang PSPK juga melakukan fasilitasi peningkatan ruang lingkup LPK untuk mendukung produk daerah dengan bekerjasama dengan stakeholder yang ikut berkontribusi dalam pencapaian ini. Pertumbuhan Jumlah Organisasi Penerap SNI tahun 2016-2021 45,000 40,000 35,000 32,728 30,000 25,000 19,398 20,000 15,000 13,819 10,108 10,353 10,000 5,000 0 2016 2017 2018 2019 2020 GAMBAR 3. 13 PERTUMBUHAN JUMLAH ORGANISASI PENERAP SNI DARI TAHUN 2016-2021 Secara detil jumlah organisasi penerap SNI sesuai dengan skema akreditasi terdapat dalam Tabel 3.15 TABEL 3. 15 JUMLAH ORGANISASI PENERAP SNI SESUAI DENGAN SKEMA AKREDITASI KAN No Organisasi/pelaku usaha 2016 2017 2018 2019 1 2 Penerap SNI Produk Penerap standar pertanian organic 2982 355 3082 319 1560 288 2221 316 3 Penerap standar jaminan produk halal
3314 3270 2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 75 39,048 2021 2020 10.345 596 10.300 2021 10.474 567 14.972
4 5 Penerap standar sistem mananjemen lingkungan (SNI ISO 14001) Penerap pengelolaan hutan produksi lestari 438
775
650 223 1944 251 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Penerap standar ekolabel Penerap standar Gas Rumah Kaca Penerap standar system manajemen energi Penerap standar verifikasi Legalitasi Kayu Penerap standar system manajemen mutu (SNI ISO 9001) Penerap system manajemen keamanan pangan (SNI ISO 22001) Penerap system Hazzard Analytical Critical Control Point (HACCP) Penerap Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SNI ISO 27001) Penerap Sistem Manajemen Alat Kesehatan Penerap Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SNI ISO 37001) Penerap Sistem Manajemen Keamanan Rantai Pasokan (SNI ISO 28001) Penerap standar Usaha Pariwisata 7
5990 196
91 39
5691 198
157 113
9 5
6 2257
4961 198
171 88
17 72
8 5
57 2941
5714 380
225 163
33 96
2 17
1801 18 19 20 21 Penerap Sistem Manajemen Biorisiko Laboratorium Penerap Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Penerap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh Penerap Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan TOTAL
1 71
10.108 10.353 13.819 19.398 Meningkatnya jumlah organisasi penerap SNI, merupakan salah satu kontribusi dari kegiatan yang dilakukan di Deputi Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian. Sesuai dengan amanah UU No 20 tahun 2014, BSN melakukan pembinaan 2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 76 804 288 9 5 35 3.047 4.635 235 244 386 36 255 5 1.279 1 51 172 32.728 831 288 9 6 35 3.051 4.473 288 225 421 40 360 5 2.572 2 62 364 3 39.048
penerapan SNI kepada pelaku usaha dan masyarakat. Setiap tahun pelaku usaha baik itu organisasi maupun usaha mikro kecil yang dilakukan pembinaan penerapan SNI semakin meningkat. Selain itu Kebutuhan pelaku usaha untuk meningkatkan daya saingnya melalui penerapan SNI semakin meningkat. Hal ini bisa dilihat minat pelaku usaha khususnya UMKM agar produknya memenuhi persyaratan SNI dengan meningkat. Gambar III.14 memperlihatkan peta sebaran organisasi yang dibina BSN dan Gambar III. 15 memperlihatkan peta sebaran UMK yang dibina BSN tahun 2021. GAMBAR 3. 14 PETA SEBARAN PEMBINAAN PENERAPAN SNI KEPADA ORGANISASI DI 19 PROPINSI 2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 77
GAMBAR 3. 15 PETA SEBARAN PEMBINAAN PENERAPAN SNI KEPADA UMKM DI 25 PROPINSI Dibandingkan dengan capaian tahun lalu, pelaku usaha yang dibina pada tahun 2021 meningkat dan sebaran propinsinya juga meningkat meskipun terjadi refocusing anggaran kegiatan yang mencapai lebih dari 50%. Sedangkan pelaku usaha yang dibina yang produknya memenuhi SNI pada tahun 2021 juga meningkat dari tahun sebelumnya seperti dalam Gambar III.16. Capaian ini tidak lain karena kolaborasi yang dilakukan dalam pendampingan penerapan dan fasilitasi sertifikasi SNI. Kolaborasi pendampingan penerapan SNI dilakukan dengan Bank Indonesia, yang pada tahun 2021 ini terdapat 15 UMKM yang dibantu dalam sertifikasi baik untuk produk Kopi, Handicraft, Tenun dengan sertifikasi tidak hanya untuk SNI produk namun juga sertiifkasi HACCP dan SNI ISO 9001. Kolaborasi lainnya dilakukan dengan BUMN seperti PT Pupuk Kaltim, PT Petrokomia Gresik, PT Pusri dan PT Amartha Karya yang akan dilakukan secara intensif di tahun 2022. Untuk tahun ke depan, sinergi fasilitasi sertifikasi SNI akan lebih baik lagi untuk terus dikembangkan dengan kerjasama dengan Kementerian BUMN dan Kementerian/lembaga lainnya. 2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 78
: 80 74 70 60 50 44 40 30 20 10 17 8 9 27 33 0 1 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 GAMBAR 3. 16 JUMLAH PELAKU USAHA YANG FASILITASI SERTIFIKASI SNI 2015-2021 Dalam meningkatkan penerapan SNI oleh pelaku usaha, Deputi bidang PSPK juga melakukan fasilitasi pembinaan penerapan SNI kepada LPK. selama tahun 2021, BSN telah melakukan fasilitasi kepada 29 institusi Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), baik pemerintah maupun swasta, dengan total pelaksanaan fasilitasi sejumlah 73 bimbingan teknis. Perkembangan fasilitasi LPK dari tahun ke tahun mengalami peningkatan sebagaimana Gambar 3.17 2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 79
Rekapitulasi Fasilitasi LPK 2017-2021 36 24 15 15 16 14 15 4 9 7 2017 2018 2019 2020 2021 LSLI Lab GAMBAR 3. 17 PERKEMBANGAN FASILITASI LPK DARI TAHUN 2017-2021 Menindaklanjuti amanah Undang-Undang Cipta Kerja No 11 tahun 2020 dan aturan turunannya dalam perijinan tunggal terutama untuk usaha dengan kategori risiko rendah, BSN membangun aplikasi SNI Bina UMK. Melalui perijinan tunggal ini, UMK dengan risko rendah akan mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sekaligus tanda SNI Bina UMK. Dengan aplikasi yang terhubung oleh OSS, BSN menindaklanjuti pembinaan penerapan SNI kepada pelaku UMK melalui aplikasi SNI Bina UMK (gambar 3.18) untuk melakukan pendampingan menerapkan SNI. Aplikasi ini juga dimanfaatkan untuk kolaborasi antar lembaga/kementerian/pemerintah daerah dalam pendampingan penerapan SNI kepada UMK. Untuk memudahkan penerapan SNI, BSN melalui Deputi bidang PSPK juga membuat panduan penerapan SNI yang memudahkan UMK untuk menerapkan SNI. Pada tahun 2021 telah tersedia 26 Panduan penerapan SNI untuk UMK yang penyusunannya melibatkan pembina UMKM yang ada di BSN. Untuk lebih memudahkan dalam membantu UMK menerapkan SNI. Panduan dikembangkan dalam bentuk video tutorial penerapan SNI. Panduan tutorial dalam bentuk video akan diteruskan penyusunannya Pada tahun 2022 yang sekaligus menjadi salah satu bahan pendampingan di aplikasi SNI bina UMK. 2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 80 juga
GAMBAR 3. 18 APLIKASI PEMBINAAN UMKM - SNI BINA UMK Dalam memberikan dorongan dan apresiasi kepada para penerap SNI, Deputi bidang PSPK juga menyelenggarakan kegiatan apresiasi penerap SN, SNI Award. Pada tahun 2021 merupakan penyelenggaraan yang ke-16. Proses penilaian dilakukan secara remote dan didukung oleh kesiapan 110 peserta SNI Award Apresiasi kepada organisasi penerima anugerah SNI award diharpkan menjadi role model penerap SNI yang memiliki kinerja unggul dan berkelanjutan dan mampu mengelola perubahan sehingga berdaya saing nasional dan global. Peran evaluator dalam melihat keunggulan dan opportunity of improvement kepada peserta menjadi hal yang tidak dipisahkan dalam memperkuat penyelenggaraan evaluasi SNI Award yang semakin kredibel. Peningktan kompetensi terus dilakukan kurun waktu tahun 2020 s.d 2021 telah dilaksanakan capacity building yang 15 kegiatan capacity building yang diikuti 920 orang evaluator. Pelaksanaan capacity building difokuskan kepada peningkatan kompetensi pemahaman standar, kemampuan audit, strategic management dan penilaian SNI Award. Beberapa capacity building yang dilaksanakan adalah ISO 45001 Internal Auditor Training Course, SNI ISO 21001 tentang Sistem Manajemen untuk organisasi pendidikan, SNI ISO 26000 tentang Social Responsibility Concept, Stategy and Tools for Excellent Business Performance, SNI ISO 9004 tentang Manajemen Mutu - Mutu Organisasi Panduan mencapai sukses berkelanjutan, SNI ISO 45001 tentang Sistem 2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 81
manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) - Persyaratan dan pedoman penggunaan (ISO 45001:2018, IDT). Sementara untuk topik strategic management di antaranya adalah Analisa Manajemen Keuangan Organisasi dan Perkembangan Kerjasama Multilateral Terkait SPK dalam TBT WTO dan FTA. Pada tahun 2021, untuk memberikan dorongan dan motivasi bagi pelaku usaha khususnya UMKM dalam penerapan SNI, BSN meluncurkan etalase digital produk UMKM ber-SNI yang dihadiri Menteri Koordinator Maritim dan Investasi. Etalase ini dapat dimanfaatkan oleh UMKM untuk memasarkan dan mempromosikan produknya di pasar dalam negeri maupun luar negeri; menjadi acuan konsumen, pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam alternatif memilih produk yang aman dan sehat sesuai SNI; dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan rkolaborasi dengan Pasar Digital (PADI) untuk pengadaan barang dan jasa BUMN. Gamabr 3.19 merupakan contoh tampilan etalase digital produk UMKM ber-SNI . GAMBAR 3. 19 TAMPILAN ETALASE DIGITAL PRODUK UMKM BERSNI Meningkatnya keteraturan penerapan tata kelola Standardisasi SASARAN 4 dan Penilaian Kesesuaian yang baik di organisasi pemerintah secara optimal TABEL 3. 16 CAPAIAN KINERJA SASARAN 4 2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 82
Capaian 2020 Capaian 2021 Capaian s.d 2021(kumulatif) Indikator Kinerja Satuan % Target Realiasi % *) Target % capaian Rata rata tingkat Rata rata
2,1 2,1 100 2,1 100 maturitas penerapan tingkat tata Kelola SPK di maturitas instansi pemerintah Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Meningkatnya keteraturan penerapan tata kelola Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang baik di organisasi pemerintah secara optimal terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja indeks penerapan tata kelola SPK sebesar 100 %. Sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian nasional merupakan sistem yang bersifat horizontal, yang menjadi landasan penerapan SPK bagi kementerian dan lembaga sesuai dengan kepentingan sektor dan regulasi di masing-masing sektor, termasuk dalam kerangka penerapan dan pelayanan SPK oleh pihak pemerintah maupun swasta. Tata Kelola Standardisasi dan Penilaian Kessuaian (SPK) merupakan cara kerja (kerangka) terbaik dalam penerapan sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian nasional, yang bertujuan untuk memastikan Kementerian /Lembaga/stakeholder untuk menerapkan kegiatan SPK secara efektif dan efisien sesuai tata kelola SPK di sektornya masing masing. Dalam rencana strategis BSN tahun 2020-2024, tata kelola SPK ditetapkan sebagai strategi ke-3 yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola SPK secara komprehensif dan menyeluruh, Strategi ini merupakan upaya dalam membangun dan memperbaiki tata kelola SPK di K/L sesuai dengan ketentuan, lebih lanjut dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap SPK, serta penguatan infrastruktur mutu. 4 (empat) elemen utama dalam Tata kelola SPK yang membentuk rantai nilai SPK sehingga dapat dilihat tingkat maturitas penerapan SPK di K/L, yaitu elemen pengembangan standar, elemen penerapan SPK, elemen akreditasi dan ketertelusuran pengukuran, dan elemen learning and growth. Untuk membantu 2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 83
pelaksanaan tata kelola SPK di K/L atau oleh stakeholder berjalan secara efektif maka dikembangkan "Panduan, kriteria dan evaluasi tata kelola SPK". Panduan ini juga digunakan sebagai alat dignostik tingkat maturitas tata kelola SPK di K/L. Isi panduan memuat elemen, diantaranya: TABEL 3. 17 ELEMEN DAN SUB ELEMEN EVALUASI PENERAPAN TATA KELOLA SPK Elemen Sub elemen Pegembangan standar 1. Kebijakan 2. Pengembangan standar regional/ internasional 3. Perumusan SNI 4. Pemeliharaan SNI Penerapan Standar 1. Kebijakan dan Perencanaan Strategis 2. Penerapan Sukarela 3. Penerapan Wajib 4. Fasilitasi Penerapan Standar Learning and Growth 1. Sumber Daya Manusia SPK 2. Organisasi SPK 3. Sistem Informasi SPK a) Penilaian Kesesuaian dan 1. Kebijakan ketertelusuran pengukuran 2. Penggunaan LPK yang diakreditasi oleh KAN 3. Pengembangan LPK 4. Saling Pengakuan/MRA 5. Ketertelusuran Pengukuran Beberapa kegiatan dalam kegiatan Tata kelola SPK pada tahun 2021 adalah : 1) Pengembangan panduan, kriteria dan evaluasi tata kelola SPK yang dilakukan terhadap perubahan kriteria dan indikator khususnya untuk organisasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 2) Sosialisasi dan pembimbingan pengisian krietria dan indikator penilaian tata Kelola SPK di K/L dan pemerintah daerah 2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 84
3) Fasilitasi pelaksanaan swa asesmen penerapan tata kelola SPK pada organisasi pemerintah. 4) Penilaian internal sekretariat Deputi PSPK terhadap swa asesmen/penilaian mandiri yang dilakukan oleh unit organisasi Pada tahun 2021, Pelaksanaan evaluasi penerapan Tata Kelola SPK dilakukan dalam terhadap 15 (lima) organisasi pemerintah baik pusat dan daerah, pada unit kerja tingkat Eselon 2 sebagai berikut : TABEL 3. 18 LOKUS PENERAPAN TATA KELOLA SPK PADA ORGANISASI PEMERINTAH No Pemerintah Pusat/Daerah 1 Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, KKP 2 Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Kementerian Perdagangan 3 Direktorat Sumber Daya Air, Kementerian PUPR 4 Direktorat Jalan dan Jembatan, Kementerian PUPR 5 Badan Informasi Geospasial (BIG) 6 BSSN 7 BATAN 8 Dit. Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan-ESDM 9 Direktorat. Teknik dan Linkungan Mineral dan Batubara, ESDM 10 Pemerintah Provinsi Riau 11 Pemerintah Provinsi Jawa Barat 12 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 13 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 85
14 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 15 Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pada tahun 2021 ini penilaian dilakukan melalui verifikasi internal atas penyampaian penilaian mandiri yang dilakukan unit organisasi pemerintah. Hal ini karena adanya refocussing anggaran. Pelaksanaan penilaian tim verifiaktor yang terdiri dari K/L terkait - peserta penerapan tata kelola SPK sesuai panduan akan dilaksanakan pada tahun 2022. SASARAN 5 Terwujudnya Penguatan Akuntabilitas BSN TABEL 3. 19 CAPAIAN KINERJA SASARAN 5 Capaian 2020 Capaian 2021 Capaian s.d 2020 (kumulatif) Indikator Kinerja Satuan % Target Realiasi % *) Target % capaian Predikat akuntabilitas Nilai 75,64 72 nilai 75,75 105,2% Deputi bidang (BB) Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Terwujudnya Penguatan Akuntabilitas BSN terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Predikat akuntabilitas Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian. Capaian kinerja untuk indikator kinerja Tingkat akuntabilitas kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian sebesar 100 % yang terealisasi 75,75 dari target 72. Upaya BSN dalam meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi dari 8 (delapan) komponen Pengungkit dan 3 (tiga) komponen hasil telah dilakukan maksimal ini terlihat dari capaian periode Renstra 2015 - 2019 terjadi kenaikan yang cukup signifikan di tiap 2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 86
pelaksanaan butir komponen penilaian. Untuk penilaian pada penguatan akuntabilitas BSN di Deputi bidang Penguatan dan Penerapan Standar telah melakukan upaya untuk meningkatkan nilainya rencana aksi antara lain : 1. Reviu Penyusunan Renstra Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 2020-2024 2. Reviu IKU Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 2020-2024 3. Penyusunan Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian dan unit kerja di bawahnya untuk tahun 2021 4. Implementasi e-performance 5. Reward dan Punishment 6. Inovasi dalam layanan di Deputi bidang Penerapan Standar dan Penialain Kesesuaian untuk memudahkan stakeholder 7. Penyederhanaan program, kegiatan dan output kegiatan BSN Diawal tahun 2020 penilaian akuntabilitas dilakukan berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2014. Namun saat penilaian acuan yang digunakan adalah Permen PAN RB Nomor 26 Tahun 2020. Hasil penguatan akuntabilitas kinerja yang diperoleh sebsar 3,75 (Tiga Koma Tujuh Puluh Lima) atau 75,75 dengan hasil BB. III.2 REALISASI ANGGARAN Berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA-084.01-0/2020 tanggal 12 November 2019, pagu anggaran TA 2021 Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian adalah sebesar Rp 4.590.275.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 4.583.133.885 atau 99,85%. 2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 87
TABEL 3. 20 PAGU DAN REALISASI ANGGARAN DEPUTI BIDANG PENERAPAN STANDAR DAN PENILAIAN KESESUAIAN TA 2021 Dalam rupiah 2021 Kode Kegiatan/Output/Komponen % Pagu Realisasi Peningkatan Sistem Penerapan 3561 Standar dan Penilaian Kesesuaian 1.744.565.000 1.741.666.471 99.83 Peningkatan Penguatan 3558 Penerapan Standar dan 2.845.710.000 2.841.467.414 99.85 Penilaian Kesesuaian 2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 88
BAB IV PENUTUP L aporan Kinerja Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2021 menyajikan pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2021 dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2021, seluruh kinerja kegiatan telah terlaksana sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yaitu seluruh capaian terealisasi 100% dengan rerata capaian sebesar 112 %. Capaian ini mengindikasikan bahwa Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian mempunyai kontribusi yang besar dalam mencapai visi misi BSN dalam mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Meskipun pada tahun 2021, BSN mengalami refocusing anggaran untuk penangan dampak pandemik, namun capaian pembinaan penerapan SNI di Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesusian mengalami kenaikan, dan melebihi target yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena kolaborasi yang baik dengan mitra standardisasi, baik dengan Kementerian, Bank Indonesia, BUMN, Dinas dan perguruan tinggi. Di samping itu, pembinaan penerapan SNI juga sudah melibatkan pembina eksternal yang ada di beberapa daerah, sehingga kegiatan pendampingan penerapan SNI lebih efisien. Ke depan Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian perlu terus meningkatkan kinerjanya agar capaian 100% dapat dipertahankan dan dapat lebih baik lagi. Untuk itu dengan kerja sinergi dan kolaborasi untuk meningkatkan penerapan SNI dan pemenuhan persyaratan SNI pada produk, Deputi Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian akan akan terus membumikan SNI untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di tingkat nasional maupun global. Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2021 ini diharapkan dapat memenuhi akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Kedeputian bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian di masa mendatang melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih optimal 2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 89
LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 90
2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 91
No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. LAMPIRAN 2 Produk/Jasa/Proses /Sistem Garam Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara dan Tahan Api dari Mineral Wool Pompa air sentrifugal untuk irigasi Aki untuk Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih Aki untuk Kendaraan Bermotor Kategori L Peranti listrik rumah tangga dan sejenis Electrical Blenders, Electrical Juicer, Electrical Mixers Program Nasional Regulasi Teknis (PNRT) tahun 2020 - 2021 Progres Rencana Penyusunan Regulasi Teknis/ Pemberlakuan SNI secara wajib (update Desember 2021) Nomor SNI Judul SNI Sejak Tahun Instansi SNI 3556:2016 Garam Konsumsi beriodium 2019-2021 Kementerian Perindustrian SNI 8421:2017 Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara dan Tahan Api dari Mineral Wool 2020-2021 Kementerian Perindustrian SNI 0141:2009/Amd2:2015 Pompa air sentrifugal untuk irigasi - Unjuk kerja dan cara uji Amandemen 2. 2019-2021 Kementerian Perindustrian SNI 0038:2009 Aki untuk Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih 2020-2021 Kementerian Perindustrian SNI 4326:2013 Aki untuk Kendaraan Bermotor Kategori L 2020-2021 Kementerian Perindustrian SNI 7859:2013 Peranti listrik rumah tangga dan sejenis - Keselamatan - Bagian 1: Persyaratan umum 2020-2021 Kementerian Perindustrian SNI IEC 60335-2-14-2011 Peralatan listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa - Keselamatan - Bagian 2-14: Persyaratan khusus untuk peralatan dapur 2019-2021 Kementerian Perindustrian Keterangan Pembahasan Rancangan Permenperin Pemberlakuan SNI Garam Konsumsi Beriodium Secara Wajib, 3 Maret 2021 1. Rancangan peraturan telah dinotifikasikan ke TBT WTO, G/TBT/N/IDN/130 2. Pembahasan Draft Peraturan Menteri, tanggal 5,10, 25 Mei dan 15 Juni 2021 Terdapat SNI termutakhir, yaitu SNI 141:2020, Pompa air sentrifugal untuk irigasi - Unjuk kerja dan metode uji Sesuai SK kepala BSN No. 182/KEP/BSN/6/2020
Telah ditetapkan menjadi SNI Wajib melalui Peraturan Menteri Perindustrian no. 58 tahun 2020 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Peralatan Dapur dan Peralatan Pemanas
No 8. 9. 10. 11. 12. 13. Produk/Jasa/Proses /Sistem Penanak nasi (Rice Cooker), Ketel listrik (Electric Kettle) dan Water Dispenser Pemanas rendam portabel (pemanas air celup) Water Dispenser Baja lembaran lapis seng yang diberi lapisan cat berwarna Baja lembaran dan gulungan lapis paduan aluminium seng dan lapis paduan aluminium-magnesium lapis cat warna Kawat Ban Progres Rencana Penyusunan Regulasi Teknis/ Pemberlakuan SNI secara wajib (update Desember 2021) Keterangan Nomor SNI Judul SNI Sejak Tahun Instansi SNI IEC 60335-2-15:2011 SNI IEC 60335-2-74-2010 Peralatan listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa - Keselamatan - Bagian 2-15: Persyaratan khusus untuk peralatan pemanas cairan Peranti listrik rumah tangga dan sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-74: Persyaratan khusus untuk pemanas rendam portabel 2019-2021 2020-2021 Kementerian Perindustrian Kementerian Perindustrian Cairan Untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga secara Wajib Peraturan telah di Notifikasikan Kembali ke TBT WTO, G/TBT/N/IDN/122/Add.1 SNI IEC 60335-2-24:2009 Peralatan listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa - Keselamatan - Bagian 2-24: Persyaratan khusus untuk peralatan pendingin, peralatan es krim dan pembuat es 2020-2021 Kementerian Perindustrian SNI 66:2019 Baja lembaran lapis seng warna (Bj LS warna) 2019-2021 Kementerian Perindustrian
SNI 8305:2019 Baja lembaran dan gulungan lapis paduan aluminium seng dan lapis paduan aluminium- magnesium lapis cat warna (Bj LAS Warna - Bj LAM Warna) 2019-2021 Kementerian Perindustrian
SNI 8347:2016 Kawat Ban (Bead Wire/KB) 2019-2021 Kementerian Perindustrian
2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 93
No 14. 15. 16. 17. Produk/Jasa/Proses /Sistem Profil rangka baja ringan Bus bar tembaga (copper bus bars) Baja lembaran, pelat, dan gulungan canai panas untuk aplikasi struktur umum dan struktur las (Bj PS) Baja lembaran, pelat, dan gulungan canai panas lunak (Bj PL) Progres Rencana Penyusunan Regulasi Teknis/ Pemberlakuan SNI secara wajib (update Desember 2021) Keterangan Nomor SNI Judul SNI Sejak Tahun Instansi SNI 8399:2017 Profil rangka baja ringan 2019-2021 Kementerian Perindustrian Terdapat Amandemen terhadap SNI tersebut, yaitu SNI 8399:2017/Amd1:2019, Profil rangka baja ringan Sesuai SK Kepala BSN No. 514/KEP/BSN/11/2019 SNI 8760:2019 Bus bar tembaga (copper bus bars) 2019-2021 Kementerian Perindustrian Telah ditetapkan menjadi SNI Wajib melalui Peraturan Menteri Perindustrian no. 2 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Batang Konduktor dari Tembaga (Copper Bus Bars) Secara Wajib SNI 8522:2018 Baja lembaran, pelat, dan gulungan canai panas untuk aplikasi struktur umum dan struktur las (Bj PS) 2020-2021 Kementerian Perindustrian Peraturan telah di Notifikasikan ke TBT WTO, G/TBT/N/IDN/132. Terdapat SNI termutakhir yaitu SNI 8522:2020, Baja lembaran, pelat, dan gulungan canai panas untuk aplikasi struktur umum dan struktur las (Bj PS) Sesuai SK Kepala BSN No, 19/KEP/BSN/2/2020 SNI 8784:2019 Baja lembaran, pelat, dan gulungan canai panas lunak (Bj PL) 2020-2021 Kementerian Perindustrian
2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 94
No 18. 19. 20. 21. 22. Produk/Jasa/Proses /Sistem Photovoltaics cells assembled in modules or made up into panels Photovoltaics cells assembled in modules or made up into panels Photovoltaics cells assembled in modules or made up into panels Luminer Rantai Cahaya Luminer Lampu Tidur Progres Rencana Penyusunan Regulasi Teknis/ Pemberlakuan SNI secara wajib (update Desember 2021) Keterangan Nomor SNI Judul SNI Sejak Tahun Instansi SNI IEC 61215-1:2016 SNI IEC 61215-1-1:2016 SNI IEC 61215-2:2016 Modul fotovoltaik (FV) terrestrial - Kualifikasi desain dan pengesahan jenis - Bagian 1: Persyaratan uji (IEC 61215-1:2016, IDT) Modul fotovoltaik (FV) terestrial- Kualifikasi desain dan pengesahan jenis - Bagian 1-1: Persyaratan khusus untuk pengujian modul fotovoltaik (FV) silikon kristalin (IEC 61215-1- 1:2016, IDT) Modul fotovoltaik (FV) terestrial - Kualifikasi desain dan pengesahan jenis - Bagian 2: Prosedur uji (IEC 61215-2:2016, IDT) 2019-2021 2019-2021 2019-2021 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Telah ditetapkan menjadi SNI Wajib melalui Peraturan Menteri ESDM no.2 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Kualitas Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin Peraturan telah di Notifikasikan Kembali ke TBT WTO, G/TBT/N/IDN/126/Add.1 SNI IEC 60598-2-20:2012 Luminer-Bagian 2-20: Persyaratan khusus - Rantai Cahaya (IEC 60598-2-20:2010 IDT) 2019-2021 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Telah ditetapkan menjadi SNI Wajib melalui Permen ESDM No 7 Tahun 2021 tentang Standardisasi Di Bidang Ketenagalistrikan dan Pembubuhan Tanda Standar Nasional Indonesia dan/atau Tanda Keselamatan SNI IEC 60598-2-12:2016 Luminer - Bagian 2-12: Persyaratan khusus - Lampu Tidur dipasang pada kotak kontak instalasi listrik (IEC 60598-2-12:2013, IDT, Eng) 2019-2021 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Telah ditetapkan menjadi SNI Wajib melalui Permen ESDM No 7 Tahun 2021 tentang Standardisasi Di Bidang Ketenagalistrikan dan Pembubuhan Tanda Standar Nasional Indonesia dan/atau Tanda Keselamatan 2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 95
No 23. 24. 25. 26. Produk/Jasa/Proses /Sistem Sakelar Tunda Waktu Papan Hubung Bagi (PHB) Papan Hubung Bagi (PHB) Papan Hubung Bagi (PHB) Progres Rencana Penyusunan Regulasi Teknis/ Pemberlakuan SNI secara wajib (update Desember 2021) Keterangan Nomor SNI Judul SNI Sejak Tahun Instansi SNI IEC 60669-2-3:2012 Sakelar untuk Instalasi Listrik Magun Rumah Tangga dan Sejenis -Bagian 2-3: Persyaratan Khusus -Sakelar Tunda Waktu 2019-2021 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
SNI IEC 60670-1:2015 SNI IEC 60670-22:2017 SNI IEC 60670-23:2012 Kotak dan selungkup untuk lengkapan listrik pada instalasi listrik magun untuk rumah tangga dan sejenis- Bagian 1: Persyaratan umum (IEC 60670-1:2011, IDT) Kotak dan selungkup untuk lengkapan listrik pada instalasi listrik magun rumah tangga dan sejenis - Bagian 22: Persyaratan khusus untuk kotak dan selungkup hubung (IEC 60670-22: 2015, IDT) Kotak dan selungkup untuk lengkapan listrik pada instalasi listrik magun rumah tangga dan sejenis-Bagian 23: Persyaratan khusus untuk kotak dan selungkup lantai 2019-2021 2019-2021 2019-2021 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Telah ditetapkan menjadi SNI Wajib melalui Permen ESDM No 7 Tahun 2021 tentang Standardisasi Di Bidang Ketenagalistrikan dan Pembubuhan Tanda Standar Nasional Indonesia dan/atau Tanda Keselamatan Telah ditetapkan menjadi SNI Wajib melalui Permen ESDM No 7 Tahun 2021 tentang Standardisasi Di Bidang Ketenagalistrikan dan Pembubuhan Tanda Standar Nasional Indonesia dan/atau Tanda Keselamatan Telah ditetapkan menjadi SNI Wajib melalui Permen ESDM No 7 Tahun 2021 tentang Standardisasi Di Bidang Ketenagalistrikan dan Pembubuhan Tanda Standar Nasional Indonesia dan/atau Tanda Keselamatan 2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 96
No 27. 28. 29. Produk/Jasa/Proses /Sistem Konduit Konduit Konduit Progres Rencana Penyusunan Regulasi Teknis/ Pemberlakuan SNI secara wajib (update Desember 2021) Keterangan Nomor SNI Judul SNI Sejak Tahun Instansi SNI IEC 61386-1:2017 "Sistem konduit untuk manajemen kabel - Bagian 1: Persyaratan umum (IEC 61386- 1:2008+AMD1:2017, IDT) 2019-2021 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Telah ditetapkan menjadi SNI Wajib melalui Permen ESDM No 7 Tahun 2021 tentang Standardisasi Di Bidang Ketenagalistrikan dan Pembubuhan Tanda Standar Nasional Indonesia dan/atau Tanda Keselamatan SNI IEC 61386-21:2012 Sistem konduit untuk manajemen kabel - Bagian 21: Persyaratan khusus - Sistem konduit kaku 2019-2021 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Telah ditetapkan menjadi SNI Wajib melalui Permen ESDM No 7 Tahun 2021 tentang Standardisasi Di Bidang Ketenagalistrikan dan Pembubuhan Tanda Standar Nasional Indonesia dan/atau Tanda Keselamatan SNI IEC 61386-22:2012 Sistem konduit untuk manajemen kabel - Bagian 22: Persyaratan khusus - Sistem konduit semifleksibel 2019-2021 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Telah ditetapkan menjadi SNI Wajib melalui Permen ESDM No 7 Tahun 2021 tentang Standardisasi Di Bidang Ketenagalistrikan dan Pembubuhan Tanda Standar Nasional Indonesia dan/atau Tanda Keselamatan 2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 97
No 30. 31. 32. 33. Produk/Jasa/Proses /Sistem Fitting Lampu Fitting Lampu Fitting Lampu RCBO Progres Rencana Penyusunan Regulasi Teknis/ Pemberlakuan SNI secara wajib (update Desember 2021) Keterangan Nomor SNI Judul SNI Sejak Tahun Instansi SNI IEC 60838-1:2017 Berbagai fiting lampu- Bagian 1: Persyaratan umum dan pengujian (IEC 60838-1:2016, lDT, Eng) 2019-2021 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Telah ditetapkan menjadi SNI Wajib melalui Permen ESDM No 7 Tahun 2021 tentang Standardisasi Di Bidang Ketenagalistrikan dan Pembubuhan Tanda Standar Nasional Indonesia dan/atau Tanda Keselamatan SNI IEC 60838-2-3:2017 Berbagai fiting lampu Bagian 2- 3: Persyaratan khusus-Fiting lampu untuk lampu LED linear berkaki dobel (IEC 60838- 2-3:2016, IDT, Eng) 2019-2021 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Telah ditetapkan menjadi SNI Wajib melalui Permen ESDM No 7 Tahun 2021 tentang Standardisasi Di Bidang Ketenagalistrikan dan Pembubuhan Tanda Standar Nasional Indonesia dan/atau Tanda Keselamatan SNI 04-0534-1989 Fitting lampu arus bolak-balik 2020-2021 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Telah ditetapkan menjadi SNI Wajib melalui Permen ESDM No 7 Tahun 2021 tentang Standardisasi Di Bidang Ketenagalistrikan dan Pembubuhan Tanda Standar Nasional Indonesia dan/atau Tanda Keselamatan SNI IEC 61009-1:2014 Pemutus sirkit dioperasikan arus sisa dengan proteksi arus lebih terpadu untuk pemakaian rumah tangga dan sejenis 2019-2021 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 98
No 34. 35. 36. Produk/Jasa/Proses /Sistem RCBO RCBO Kipas Angin Progres Rencana Penyusunan Regulasi Teknis/ Pemberlakuan SNI secara wajib (update Desember 2021) Keterangan Nomor SNI Judul SNI Sejak Tahun Instansi (RCBO)- Bagian 1: Aturan Umum (IEC 61009-1:2012, lDT) SNI IEC 61009-2-1:2014 Pemutus sirkit dioperasikan arus sisa dengan proteksi arus lebih terpadu untuk pemakaian rumah tangga dan sejenis (RCBO)- Bagian 2-1: Penerapan aturan umum untuk RCBO yang secara fungsi tak tergantung pada voltase lin (IEC 61009-2- 1:1991, IDT) 2019-2021 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
SNI IEC 61009-2-2:2014 Gawai proteksi arus sisa dengan proteksi arus lebih terpadu untuk pemakaian rumah tangga dan sejenis (RCBO's) - Bagian 2-2: Penerapan aturan umum untuk RCBO's yang berfungsi tergantung dari voltase lin (IEC 61009-2-2:1991, lDT) 2019-2021 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
SNI 7859:2013 Peranti listrik rumah tangga dan sejenis - Keselamatan - Bagian 1: Persyaratan umum 2020-2021 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Telah ditetapkan menjadi SNI Wajib melalui Permen ESDM No 7 Tahun 2021 tentang Standardisasi Di Bidang Ketenagalistrikan dan Pembubuhan Tanda Standar Nasional Indonesia dan/atau Tanda Keselamatan Revisi acuan persyaratan umum untuk Pemberlakuan SNI kipas angin 2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 99
No Produk/Jasa/Proses /Sistem Progres Rencana Penyusunan Regulasi Teknis/ Pemberlakuan SNI secara wajib (update Desember 2021) Keterangan Nomor SNI Judul SNI Sejak Tahun Instansi Untuk SNI 7609:2011 : Peranti listrik rumah tangga dan sejenis - Keselamatan - Bagian 2-80: Persyaratan khusus untuk kipas angin. 2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 100
Lampiran 3 No Produk/Jasa/Proses/ Sistem 1. Kualifikasi sertifikasi dan personil UTR (Uji Tak Rusak) Level I dan II 2. Profil metadata spasial 3. Indonesia Pati Jagung 4. Garam Konsumsi Beriodium 5. Kaca Isolasi - Kaca untuk Bangunan Program Nasional Regulasi Teknis (PNRT) tahun 2022 Rencana Penyusunan Regulasi Teknis/Pemberlakuan SNI secara wajib Keterangan Nomor SNI SNI ISO 9712:2014 Judul SNI Uji tak rusak - Kualifikasi dan sertifikasi personel UTR (ISO 9712:2012, IDT) Usulan sejak Tahun 2022 Instansi BATAN/BRIN
SNI 8843-1:2019 SNI 8523:2018 Profil metadata spasial Indonesia - Bagian 1: Fundamental (ISO 19115-1:2014,MOD) Pati Jagung 2022 2022 BIG Kementerian Perindustrian
SNI 3556:2016
Garam Konsumsi beriodium Kaca Isolasi - Kaca untuk Bangunan 2020-2022 2022 Kementerian Perindustrian Kementerian Perindustrian
Sesuai SISPK, database terdapat beberapa SNI terkait - kaca untuk kaca bangunan yaitu : isolasi 1. SNI ISO 20492-4:2014, Kaca - Kaca untuk bangunan isolasi - Bagian 4: Metode uji untuk sifat fisik segel tepi (ISO 20492-4: 2010, IDT), Sesuai SK kepala BSN No. 113/KEP/BSN/8/2014 2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 101
No 6. Produk/Jasa/Proses/ Sistem Bahan Tahan Api Kastabel Jenis Alumina dan Alumina Silikat Rencana Penyusunan Regulasi Teknis/Pemberlakuan SNI secara wajib Keterangan Nomor SNI Judul SNI Usulan sejak Tahun Instansi 2. SNI ISO 20492-3:2014, Kaca - Kaca untuk bangunan 3: isolasi - Konsentrasi dan kebocoran gas (ISO 20492- IDT) Sesuai SK 3:2010, kepala No. 113/KEP/BSN/8/2014 BSN Bagian gas 3. SNI ISO 20492-2:2014, Kaca - Kaca untuk bangunan - Bagian 2: Uji isolasi (ISO pengkabutan kimia 20492-2:2008, IDT) Sesuai SK BSN No. kepala 113/KEP/BSN/8/2014 SNI 809:2021 Bahan Tahan Api Kastabel Jenis Alumina dan Alumina Silikat 2022 Kementerian Perindustrian 4. SNI ISO 20492-1:2014, Kaca untuk bangunan - Kaca isolasi - Bagian 1: Daya tahan segel tepi dengan uji iklim (ISO 20492-1: 2008, IDT) Sesuai SK kepala BSN No. 113/KEP/BSN/8/2014 - 2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 102
No Produk/Jasa/Proses/ Sistem 7. Ramming Mix Jenis Samot dan Jenis Kadar Alumina Tinggi 8. Bahan Panas, Isolasi Penyerap Suara dan Tahan Api dari Mineral Wool 9. Baja Lembaran Lapis Seng (Bj LS) 10. Baja yang berwarna lembaran diberi lapis seng cat lapisan 11. Baja Lembaran dan Gulungan Lapis Paduan Alumunium- Seng (Bj LAS) 12. Kompor Gas dan LNG/NG Tekanan Rendah untuk Rumah Tangga LPG LPG 13. Kompor Gas dan LNG/NG untuk komersial Rencana Penyusunan Regulasi Teknis/Pemberlakuan SNI secara wajib Keterangan Nomor SNI SNI 600:2021 Judul SNI Ramming Mix Jenis Samot dan Jenis Kadar Alumina Tinggi Usulan sejak Tahun 2022 Instansi Kementerian Perindustrian
SNI 8421:2017 Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara dan Tahan Api dari Mineral Wool 2020-2022 Kementerian Perindustrian Terdapat amandemen SNI tersebut, yaitu SNI 8421:2017/ Amd.1:2020, Bahan isolasi panas, penyerap suara dan tahan api dari mineral wool Amendemen 1 Sesuai SK kepala BSN No. 598/KEP/BSN/12/2020 SNI 2053:2019 Baja Lembaran Lapis Seng (Bj LS) 2022 Kementerian Perindustrian
SNI 66:2019 Baja lembaran lapis seng warna (Bj LS warna) 2020-2022 Kementerian Perindustrian
SNI 4096:2019 Baja Lembaran dan Gulungan Lapis Paduan Alumunium-Seng (Bj LAS) 2022 Kementerian Perindustrian
SNI 8660:2018 Kompor Gas LPG dan LNG/NG Tekanan Rendah untuk Rumah Tangga 2022 Kementerian Perindustrian
SNI 7613:2019 Kompor Gas LPG dan LNG/NG untuk komersial 2022 Kementerian Perindustrian
2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 103
No Produk/Jasa/Proses/ Sistem 14. Rangka Atap Baja Ringan 15. Peralatan Masak (Cookware) dari Logam 15. Peralatan Masak (Cookware) dari Logam 16. Peralatan dan Perlengkapan Masak (Flatware) dari Baja Tahan Karat Makan 17. Pompa Air Sentrifugal untuk Irigasi 18. AC Rencana Penyusunan Regulasi Teknis/Pemberlakuan SNI secara wajib Keterangan Nomor SNI SNI 8399:2017 Judul SNI Profil rangka baja ringan Usulan sejak Tahun 2020-2022 Instansi Kementerian Perindustrian
SNI 8399:2017/ Amd1:2019 Profil rangka baja ringan SNI 8752:2020 Peralatan Masak (Cookware) dari Logam Kementerian Perindustrian
SNI 8753:2020 Peralatan makan dan perlengkapan masak dari baja (Stainless Steel Flatware) tahan karat 2022 Kementerian Perindustrian
SNI 0141:2009/ Amd2:2015 Pompa air sentrifugal untuk irigasi - Unjuk kerja dan cara uji Amandemen 2 2020-2022 Kementerian Perindustrian Terdapat SNI termutakhir, yaitu SNI 141:2020, Pompa air sentrifugal untuk irigasi - Unjuk kerja dan metode uji SNI IEC 60335-2- 40-2009 Peralatan listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa - Keselamatan - Bagian 2-40: Persyaratan khusus untuk pompa kalor listrik, pengkondisi udara dan pengering udara 2022 Kementerian Perindustrian Sesuai SK kepala BSN No. 182/KEP/BSN/6/2020 Terdapat SNI termutakhir pada SISPK yakni SNI IEC 60335-2- 40:2010, Peranti listrik rumah tangga dan - Keselamatan - Bagian 2-40: untuk Persyaratan listrik, pompa sejenisnya khusus bahang 2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 104
No Produk/Jasa/Proses/ Sistem 19. Kulkas 20. Mesin Cuci 21. Showcase 22. Baterai Primer Rencana Penyusunan Regulasi Teknis/Pemberlakuan SNI secara wajib Keterangan Nomor SNI Judul SNI Usulan sejak Tahun Instansi penyaman udara dan penurun lembab SNI IEC 60335-2- 24-2009 SNI IEC 60335-2-7- 2009 Peralatan listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa - Keselamatan - Bagian 2-24: Persyaratan peralatan pendingin, peralatan es krim dan pembuat es khusus untuk Piranti listrik rumah tangga dan sejenis - Keselamatan - Bagian 2-7: Persyaratan khusus untuk mesin cuci 2022 2022 Kementerian Perindustrian Kementerian Perindustrian Terdapat SNI termutakhir pada SISPK yakni SNI IEC 60335-2- 24:2010, Peranti listrik rumah tangga dan - Keselamatan - Bagian 2-24: untuk Persyaratan peranti pendingin, peranti es krim dan pembuat es Terdapat SNI termutakhir pada SISPK yakni SNI IEC 60335-2- 7:2010, Peranti listrik rumah tangga - sejenis - Bagian 2-7: Keselamatan untuk khusus Persyaratan mesin cuci sejenisnya khusus dan SNI IEC 60335-2- 89: 2015 SNI IEC 60086-2- 2015 Peralatan listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa - Keselamatan - Bagian 2-89: peralatan Persyaratan pendingin komersial dengan unit refrigeran atau kompresor tergabung atau terpisah (IEC 60335-2-89:2012, IDT) Baterai primer - Bagian 2: Spesifikasi fisik dan listrik (IEC 60086-2:2011, IDT) khusus untuk 2022 2022 Kementerian Perindustrian Kementerian Perindustrian
2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 105
No Produk/Jasa/Proses/ Sistem 23.
24. Pompa Submersible 25. Powerbank Rencana Penyusunan Regulasi Teknis/Pemberlakuan SNI secara wajib Keterangan Nomor SNI Judul SNI Usulan sejak Tahun Instansi SNI IEC 62610-1- 2015 *
Kementerian Perindustrian Nomor SNI tersedia SISPK tersebut tidak database dalam Berdasarkan data IEC IEC TS 62610-1:2009 Mechanical structures for electronic equipment - Thermal management for cabinets in accordance wit IEC 60297 and IEC 60917 series - Part 1: Design guide: Interface dimension and provision for thermoelectrical cooling systems (Peltier effect) SNI/IEC 60335-2- 41:2010 * SNI 8785:2019 Piranti listrik rumah tangga dan sejenis - Keselamatan - Bagian 2-41: Persyaratan khusus untuk pompa Bank daya (Power Bank) Ion Litium - Bagian 1: Persyaratan umum keselamatan 2022 2022 Kementerian Perindustrian Kementerian Perindustrian
2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 106
2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 107
Lampiran 4 Forum No 1 Bilateral 2 Tabel Rekomendasi pada perundingan/kesepakatan Internasional bidang SPK Nama Forum Status Isu Rekomendasi IACEPA Implementasi Proposal Australia kepada Indonesia terkait Mekanisme dan Kerjasama program tindaklanjut IACEPA Tahun 2021 BSN memberikan rekomendasi kepada Kementrian PPN/Bappenas terkait usulan Kerjasama dan mekanisme di bidang Standar, Regulasi Teknis dan Prosedur Penilaian Kesesuaian sebagai tindak lanjut IA CEPA, yaitu: 1. Kerjasama untuk menjajaki peluang dukungan kendaraan listrik melalui standar dan penilaian kesesuaian, fokus pada pengembangan keahlian pertambangan litium Australia dan pengembangan baterai lithium-ion teknologi. 2. mengusulkan program kerja Bersama untuk sektor potensial (tekstil, makanan, dan industry maju), dimana masing-masing K/L memiliki peran, seperti: - BSN ,: Melakukan fasilitasi penerapan dan sertifikasi - FTA Center : menyediakan pasar dan bina jalur perdagangan - LPK: melakukan PK dan koodinasi penyiapan persyaratan teknis - Pemda: menentukan lokus dan memfasiliasi infrastruktur daerah IEUCEPA On-Going negotiation 1. Penyelesaian Draft text TBT dan Annex pada Chapter IEUCEPA 1. Annex List of Organization - BSN menyampaikan posisi Indonesia untuk tidak memasukkan UNECE dan ILO dalam daftar organisasi pengembang standar yang disetujui, dengan pertimbangan bahwa Standar dari kedua organisasi tersebut tidak masuk dalam lingkup TBT. 2. Annex List of 2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 108
No 3 Forum Nama Forum IUAECEPA Status On-Going negotiation Isu Rekomendasi Organization 3. Supplier Declaration of Conformity (SDoC) 3. Annex Motor vehicle 2. Annex Supplier Declaration - BSN merekomendasikan untuk saat ini pengaturan terhadap SDoC tetap belum bisa dimasukkan dalam draft teks TBT IEU Cepa dengan pertimbangan : o Regulasi SPK yang ada saat ini (UU 20 tahun 2014 dan PP 34 Tahun 2018) belum mengatur penerapan SDoC secara eksplisit o Regulasi berbasis standar untuk produk high risk tetap menggunakan pihak ketiga dan belum ada yang menerapkan SDoC. Berbeda dengan regulasi EU, penerapan SDoC bisa untuk beberapa produk yang high risk 3. BSN menyampaikan rekomendasi untuk menjadikan ASEAN MRA automotive sebagai best pratice yg berfungsi menjadi poertimbangan menentukan posisi Indonesia menjadi anggota WP 29, mengingat brdasarkan kajian Bersama masih banyak kesulitan untuk menjadi anggota WP 29 (tidak siap menjadi pasar bagi product-product EU) Penyelesaian Draft text TBT dalam Working Group Trade in Goods BSN merekomendasikan kepada Kementrian Perdagangan utk TBT/STRACAP tetap pada bentuk article di bawah Chapter Trade in Goods dan bukan chapter tersendiri dengan pertimbangan hubungan Indonesia dengan UAE di forum TBT WTO tidak terlalu banyak permasalahan sehingga kesepakatan dalam draft teks TBT Indonesia UAE Cepa bisa mengacu ke artikel-artikel yang ada di TBT WTO Agreement. 2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 109
Forum No 4 5 Regional 6 Nama Forum IETO TETO Indonesia - Taiwan ACCSQ Plenary ACFTA Status On-Going negotiation On-Going negotiation Implementasi Isu Rekomendasi Pembahasan terkait article Intellectual Propoerty Right ( IPR) dalam MoU on Standardizationand Conformity Assessment Cooperation BSN merekomendasikan kepada Direktorat Perundingan Bilateral Kemendag agar menyetujui Article Intellectual Property Rights dalam MoU on Standardization and Conformity Assessment pada Joint Committee on Trade and Investment IETO-TETO. Circular 32 on Certificate of Pharmaceutical Product (CPP) by Viet Nam BSN memberikan rekomendasi untuk melakukan: 1. Evaluasi menyeluruh terhadap dossier obat yang diserahkan untuk registrasi sesuai dengan ACTD, dimana aspek mutu, khasiat dan keamanan suatu produk dapat dievaluasi melalui dossier sesuai ACTD. 2. Penyamaan persepsi bahwa CPP merupakan dokumen administratif yang menginformasikan suatu produk terdaftar di Negara asal, dimana untuk melihat apakah suatu produk sudah terdaftar atau belum, dapat melakukan pengecekan pada web site resmi NRA. 3. Penyampaian Inquiry terhadap notifkasi Circular 32/2018/TT-BYT kepada TBT WTO dengan substansi : Permintaan Rancangan dokumen yang dinotifikasikan oleh Viet Nam, termasuk ketentuan transisi (Transitional Provision) dalam bahasa Inggris. regulasi Klarifikasi pernyataan VietNam atas informasi tetang terdampak negatif dari belum adanya AMS yang penerapan regulasi tersebut. Further Liberalisation of Trade in Goods and BSN memberikan: 2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 110
No 7 Forum Nama Forum RCEP Status Ratifikasi Isu Rekomendasi Possible Areas of Cooperation between ASEAN and China under the ACFTA Upgrading Protocol 1. usulan transparency dan cooperation dalam chapter STRACAP/TBT dapat disepakati mengingat pembahasan sejenis telah umum dalam chapter STRACAP di ASEAN FTA lainnya. 2. Usulan mutual understanding bidang STRACAP antara ASEAN dan China untuk memfasilitasi perdagangan melalui pengakuan atas hasil uji laboratorium dan sertifikat kesesuaian produk oleh kedua belah pihak juga harus dapat diimplementasikan pada beberapa level standar (tingkat daerah dan nasional). terkait 3. Masukan bahwa dalam 5 kategori profuk dalam dialogue partner ACCSQ dengan ACFTA SC-STRACAP, yaitu Prepared Foodstuff, Healthcare (Cosmetics, Traditional Medicine, Health Suplement), Electrical and Electronic Equipment, Wood-Based, Automotives dan potensi area lain yang masih dalam penjajakan antara ASEAN dan China, dapat menjadi pintu liberalisasi dalam area STRACAP yang cukup terbuka diantara kedua pihak Proses pengesahan RCEP melalui Adopsi ke dalam instrumen hukum nasional BSN memberikan masukan dalam rencana aksi persiapan implementasi perjanjian RCEP, antara lain 7. Peningkatan awareness para pemangku kepentingan Internal dan Eksternal 8. Melakukan sosialisasi dan diseminasi untuk identifikasi peluang positif dalam pemanfaatan perjanjian dengan tujuan meningkatkan ekspor produk unggulan yang memenuhi standar (SNI harmonis) 9. Melakukan identifikasi SNI yang harmonis dengan Standar Internasional dan roadmap arah adopsi dengan SDO Internasional 10. Melakukan pemetaan kesiapan Skema SNI yang sudah/belum tersedia untuk SNI wajib maupun sukarela 11. Melakukan kajian kesiapan keberterimaan conformity assessment result baik untuk scope test report atau 2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 111
Forum Nama Forum No 8 AANZFTA 9 Multi-lateral WTO TPR Status Implementasi Implementasi Isu Rekomendasi certification untuk sektor produk prioritas dengan UMKM sebagai target utama 12. Mengembangkan kerjasama dengan SDO dan NSB yang berpotensi untuk meningkatkan kemampuan pengembangan Standar di tingkat Regional maupun Internasional 13. Mengembangkan kerja sama dengan K/L pembina sektor untuk mendukung kemampuan sektor produk nasional dalam pemenuhan standar untuk tujuan Capacity Building,seperti: - memusatkan Pelatihan kompetensi (bidang standar dan penilaian kesesuaian) yang berfokus pada produk prioritas nasional dan mengutamakan UMKM melakukan pelatihan teknis pada sektor-sektor produk yang berpotensi untuk di ekspor Upgrading AANZFTA framework agreement BSN merekomendasikan kepada delegasi Indonesia terkait: Proposed inclusion of 60- day timeline specified in the RCEP STRACAP Chapter to the AANZFTA STRACAP Chapter 1. Jangka waktu 60 hari yang terdapat dalam Bab STRACAP memberi keuntungan terutama peluang bagi Indonesia untuk memperoleh transparansi. 2. Ketentuan ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA), memerlukan penelaahan lebih dalam dengan ketentuan ASEAN NTMs telah disepakati AMS untuk tujuan konsusrensi Penyelengaraan TPR anggota WTO Periode Tahun 2021 BSN memberikan masukan / Inquiry pada masing-masing dokumen Secretariat Report TPR negara anggota WTO yang sedang berjalan, antara lain: Argentina, Turki, Republik Rakyat Tiongkok, & Vietnam sebagai evaluasi terhadap praktek pemenuhan TBT WTO Agreement (standar, regulasi teknis, penilaian kesesuaian dan mekanisme transparansi) agar tidak merugikan kepentingan nasional. 2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 112
No 10 11 Forum Nama Forum WTO TFA UNFSS Status Implementasi Kajian teknis Isu Rekomendasi 1. Penyusunan program kerja KNFP 2. Media Data, Informasi dan Komunikasi 1. BSN mengusulkan Keterlibatan perwakilan masing-masing K/L dalam menangani isu sectoral sebagai anggota Sekretariat KNFP yang sedang disusun, sesuai dengan Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 406 Tahun 2020 tentang Sekretariat Komite Nasional Fasilitasi Perdagangan dapat dilakukan secara periodik 2. BSN memberikan sambutan positif atas rencana pembentukan website KNFP untuk menampung Inquiry yang masuk ke Indonesia sebaagi program prioritas KNFP Tahun 2022 3. BSN menyampaikan masukan terhadap Indonesia's Trade And Trade-Related Measures (Periode of mid-October 2020 until mid-May 2021), bahwa Kebijakan BSN akan memiliki dampak bagi kebijakan K/L/LPK/stakeholder lain yang berkenaan dengan dukungan pemenuhan infrastruktur mutu nasional, namun tidak bersinggungan langsung konsumen/masyarakat. Pembentukan platform multi-stakeholder untuk VSS di tingkat nasional (NP-VSS) 1. BSN merekomendasikan untuk melakukan harmonisasi terhadap pandangan Voluntary Sustainability Standards (VSS) sebagai aturan khusus yang menjamin bahwa produk yang dibeli konsumen tidak membahayakan lingkungan dan orang yang memproduksinya 2. BSN memberikan usulan proposal Kajian Pembentukan National Platform VSS (NP VSS) dalam konteks standardisasi dan penilaian kesesuaian yang seklaigus dapat menjadi tindaklanjut Perjanjian IEFTACEPA dan program UNFSS. 2021| Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 113