The Renewal of Islamic Economic Law Volume 1 No 1, Desember 2020, 1-11 HES INSTITUT DAARUL QUR'AN ISSN 2797-4324 EISSN 2776-1045 ANALISIS PERKAWINAN KONTRAK MENURUT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG (Studi Kasus Perkawinan Kontrak Kecamatan Cisarua Bogor) Zikran Amnar Prodi HES, FEBI Institut Daarul Qur'an, Indonesia Korespondensi. E-mail: ABSTRACT Tujuan penelitian ini menganalisis perkawinan kontrak berdasarkan undang-undang dan praktik kawin kontrak yang terjadi di daerah Cisarua Bogor. Metode yang digunakan deskriptif kualitatif desain penelitian studi kasus, sumber data dilakukan secara purposive sampling, pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Pengujian data mengunakan trianggulasi teknik dan sumber. Teknik analisis data kualitatif model Milles and Huberman. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kahwin kontrak tidak diakui dan tidak diatur dalam sistem hukum perkahwinan di Indonesia, amalan ini bercanggah dengan UU yang berlaku dan merupakan pelanggaran pidana, sama ada menurut UU. No. 1 Tahun 1974, PP. No. 9 Tahun 1975 maupun menurut KUHP; Kawin kontrak membawa kesan negatif bagi masyarakat, khususnya bagi wanita yang melakukan kahwin kontrak kerana tidak adanya perlindungan hukum bagi wanita tersebut maupun anak yang dilahirkan dari aqad tersebut; Kawin kontrak yang berlaku di kawasan puncak - cisarua dinikahkan oleh amil/penghulu yang tidak rasmi yang dapat bercakap bahasa asing, kahwin kontrak di daerah ini ada yang dihadiri oleh wali rasmi pihak perempauan dan ada yang tidak ada sama sekali. Kata Kunci: Perkawinan kotrak, Undang-Undang ABSTRACT The purpose of this study was to analyze the contract marriage based on the law and the practice of contract marriage that occurred in the Cisarua Bogor area. The method used was descriptive qualitative case study research design, data sources were carried out by purposive sampling, data collection using observation, semi-structured interviews and documentation. Testing data using triangulation techniques and sources. The qualitative data analysis technique is the Milles and Huberman model. The results of this study explain that contract marriage is not recognized and regulated in the legal system of marriage in Indonesia, this practice is incompatible with the applicable law and is a criminal offense, just as it exists according to the law. No. 1 of 1974, PP. No. 9 of 1975 and according to the Criminal Code; The Kahwin contract brings a negative impression on society, especially for women who are married on a contract because there is no legal protection for the woman or the child born from that aqad; Kahwin contracts that apply in the Puncak-Cisarua area are married by unofficial amil / pengulu who can speak foreign languages, some contract kahwin in this area are attended by the official guardian of the female party and some are not present at all. Keywords: contract marriage, law 1 | Zikran Amnar | The Renewal of Islamic Economic Law
Analisis Perkawinan Kontrak Menurut Perspektif Undang-Undang (Studi Kasus Perkawinan Kontrak Kecamatan Cisarua Bogor) PENDAHULUAN Perkawinan menurut UU. No. 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin diantara seorang lelaki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga perkawinan merupakan salah satu matlamat hidup manusia untuk mencapai kebahagian lahir dan batin, khususnya dalam rangka meneruskan keturunan dan diharapkan pula dengan adanya perkawinan mampu menciptakan masyarakat yang sejahtera baik lahir maupun batin. Pada ajaran islam terdapat Nikah Mut"ah, ini menjadi varian dalam pernikahan yang diatur oleh Islam yang diperdebatkan keabsahannya antara kaum Sunni dan Syi"ah (May, 2012). Nikah mut'ah di Indonesia dikenal juga dengan istilah kawin kontrak (Ridwan, 2014). Perkembangan masyarakat sekarang ini, istilah kawin kontrak sudah menjadi peristiwa umum di kalangan masyarakat. Para pelaku kawin kontrak memiliki harga diri, karena mendapat banyak pengaruh dari pengalaman nikah siri yang dilakukan (Stevani & Bahri, 2017). Kawin kontrak tidak diatur di dalam UU No. 1 Tahun 1974 maupun KHI (Kompilasi Hukum Islam), kerana kawin kontrak tersebut merupakan sebuah fenomena baru dalam masyarakat Indonesia. Kawin kontrak itu sendiri memberi makna bahawa perkawinan yang didasarkan pada kontrak atau kesepakatan-kesepakatan tertentu seperti batas waktu, bayaran atau upah bagi salah satu pihak serta hak-hak dan kewajipan masing- masing pihak. Pelaksanaan akad nikah termasuk penyimpangan sosial, karena pelaksanaannya tidak sesuai dengan agama dan hukum (Maripah, 2016). Sehingga banyak masyarakat yang memprotes dan menganggapnya sebagai perilaku menyimpang atau diharamka (Rais, 2014) Matlamat dari perkawinan kontrak ini hanya untuk menyalurkan kebutuhan biologis (Hariati, 2017), tanpa disertai dengan adanya keinginan untuk membentuk rumah tangga yang kekal, serta terkadang juga tidak mengharapkan adanya keturunan atau zuriat. Perkawinan ini bersifat sementara, dan sangat menonjol-nonjolkan nilai ekonomi semata, sehingga perkawinan semacam ini sangat bercanggah dengan norma, budaya dan asas-asas perkawinan. Menurut UU. No. Tahun 1974, sekali perkawinan dilangsungkan maknanya perkawinan tersebut berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu sahaja tanpa ada alasan-alasan yang sesuai yang diatur UU. Perkawinan yang kekal dan tidak mengenal batas waktu. Perkawinan sementara ini sangat bercanggah dengan UU dan jika perkawinan tersebut tetap dilangsungkan maka perkawinan tersebut tidak sah dan dianggap batal secara hukum. Pada penelitian ini akan mengkaji dan menganalisis perkawinan kontrak dengan menghubung kaitkan dengan undang-undang no.1 tahun 1974, walaupun sebelum adanya 2 | Zikran Amnar | The Renewal of Islamic Economic Law
| Zikran Amnar undang-undang no 1 tahun 1974 dan KHI banyak undang-undang yang mengatur tentang perkawinan, penyidik lebih mengkhususkan UU. No. 1 tahun 1974 dan KHI kerana UU ini adalah yang diguna pakai di Indonesia sekarang ini dan merupakan penyempurnaan dari UU Sebelumnya serta pengungkapan praktek kawin kontrak yang terjadi di Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor. Peraturan perundang-undangan Negara yang mengatur tentang perkawinan selepas Indonesia merdeka yiatu: 1.) Undang-undang No. 32 Tahun 1954 tentang penetapan berlakunya undang-undang republik Indonesia tanggal 21 november 1946 No. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh daerah luar jawa dan Madura. Sebagaimana bunyinya UU ini hanya mengatur tata cara pencatatan nikah, talak dan rujuk, tidak materi perkawinan secara keseluruhan; 2.) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang merupakan hukum materil dari perkawinan; 3.) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan. PP ini hanya memuat pelaksanaan dari beberapa ketentuan yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974; 4.) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sebagian dari undang-undang ini memuat aturan yang berkenaan dengan tata cara (hukum formil) penyelesaian sengketa perkawinan di pengadilan agama (Syarifuddin, 2009). UU Perkawinan ini disahkan oleh DPR-RI (Dewan Perwakilan Rakyat - Republik Indonesia) dalam sidang Paripurna tanggal 22 Desember 1973, setelah mengalami sidang selama tiga bulan. Sehingga UU Perkawinan ini dinamai UU. Nomor 1 Tahun 1974 dan ditetapkan pada tanggal 2 januari 1974. UU Nomor 1 Tahun 1974 ini juga disahkan dan ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI Soeharto dan ditandatangani juga oleh Menteri Sekretaris Negara Mayor Jenderal TNI Sudarmono, SH, serta dimuat dalam lembaran Negara republik Indonesia tahun 1974 No. 1 dan penjelasannya dimuat dalam tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 3019. UU ini berisi 14 bab dan 67 pasal. Didalamnya diatur tentang dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami isteri, harta benda dalam perkawinan, putusnya perkawinan serta akibatnya, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, Perwalian dan ketentuan- ketentuan lain. Sebelum adanya UU Nomor 1 Tahun 1974 di Indonesia berlaku pelbagai hukum perkawinan dari berbagai golongan warga Negara dan berbagai daerah, lihat penjelasan umum (2) dari UU Nomor 1 Tahun 1974, dan ingat pula didalam Indiesche Staats Regelling (ISR) iatu, Peraturan Ketatanegaraan Hindia pasal 163 yang membedakan golongan penduduk dalam tiga macam, iatu Golongan Eropah (termasuk Jepun), 3 | Zikran Amnar | The Renewal of Islamic Economic Law
Analisis Perkawinan Kontrak Menurut Perspektif Undang-Undang (Studi Kasus Perkawinan Kontrak Kecamatan Cisarua Bogor) Golongan Pribumi (indonesia) dan Golongan Timur Asing, kecuali yang beragama kristen (Hadikusuma, H. 2007). Disamping UU Nomor 1 Tahun 1974, ada suatu aturan dan ketentuan lain yang dijadikan oleh hakim di pengadilan agama sebagai pedoman yang harus diikuti dalam penyelesaian cabaran perkawinan, iatu Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, KHI ini disahkan melalui INPRES (Instruksi Presiden) RI No. 1 Tahun 1991 tantang Kompilasi Hukum Islam. Adapun yang menjadi sumber rujukan bagi penyusunan KHI dibagi tiga, yiatu: 1.) Hukum perundang-undangan berkenaan dengan perkawinan; UU No. 32 Tahun 1954; UU No. 1 Tahun 1974; PP No. 9 Tahun 1975 dan PP No. 7 Tahun 1989. 2.) Kitab-kitab fiqh dari berbagai mazhab, meskipun mazhab yang terbanyak diguna pakai adalah mazhab asy- syafii'ah. 3.) Sebahagian dari hukum adat yang berlaku di Indonesia, seperti permasalahan harta bersama dalam perkawinan. Fenomena kawin kontrak di puncak - Cisarua Bogor meskipun sudah dilarang, namun masih saja berlanjut bahkan pemerintah sendiri kesusahan mencegahnya karena praktik kawin kontrak yang berlangsung di Kawasan Puncak tidak sesuai dengan ketentuan nikah mut'ah dan undang-undang perkawinan yang berlaku (Aidatussholihah, 2016; arifin, 2019). Hal ini disebabkan ekonomi masyarakat yang masih rendah, bahkan baru-baru ini sebahagian masyarakat cisarua dan sekitarnya pernah melakukan demonstrasi menuntut pemerintah untuk tidak menutup villa-villa yang ada dikawasan puncak tersebut, hal ini dikeranakan tempat-tempat prostitusi dan villa-villa tersebut merupakan ladang bagi mencari nafkah bagi warga sekitar terlebih untuk membantu ekonomi keluarganya yang masih sangat miskin. Kawasan puncak merupakan salah satu tempat favorit. Menikmati udara sejuk dan menyewa vila-vila adalah salah satu kepuasan yang mereka cari. Bahkan banyak pelancong arab menyebutnya dengan sebutan "hadiqah zay jannah" (taman seperti surga). Pelancong arab di kawasan ini sering diistilahkan dengan panggilan onta, dan ini merupakan gelaran untuk pelancong arab yang telah melekat dikalangan masyarakat Cisarua dan sekitarannya. METODE Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian berada di Kecamatan Cosarua, Kabupaten Bogor. Subyek penelitian praktek kawin kontrak yang dilakukan. Data kualitatif berupa wawancara mendalam untuk mengetahui praktek kawin kontrak yang dilakukan, hasil lembar observasi selama proses kawin kontrak, dan dokumentasi Hukum perundang-undangan berkenaan dengan perkawinan. Keabsahan data 4 | Zikran Amnar | The Renewal of Islamic Economic Law
| Zikran Amnar menggunakan triangulasi dan teknik analisis yang digunakan berupa reduksi data, pemaparan data, dan penarikan kesimpulan. HASIL DAN PEMBAHASAN Analisis Dasar-dasar perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Dalam kaitannya dengan pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974, terdapat asas-asas yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan perkawinan bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana dijelaskan di dalam penjelasan undang-undang nomor 1 tahun 1974, bahwa: 1.) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia (Dharmabrata, W & Sjarif, S.A. 2004). Pada perkawinan kontrak di Cisarua tujuan ini tidak ada, hanya untuk bersenang-senang dalam tempoh waktu sementara; 2.) Suatu perkawinan harus dicatat menurut perundangan yang berlaku. Proses perkawinan kontrak yang dipraktekkan di Cisarua unsur agama tidak menjadi rujukan daripada berlangsungnya perkawinan kontrak, disamping itu juga perkawinan ini jelas tidak tercatat secara rasmi melalui institusi rasmi iatu KUA (Kantor Urusan Agama). Sehingga banyak juga anggota masyarakat yang dengan sengaja tidak mendaftarkan perkawinannya demi kepentingan pribad (Lathifah, 2015); 3.) Undang-undang ini mencatat asas monogami, namun perkawinan kontrak tidak mengenal asas monogami (Djubaidah, 2010), perkawinan kontrak dapat dilakukan tanpa batas dan ini tentu bertentangan dengan UU. Perkawinan Tahun 1974; 4.) Undang-undang menentukan batas umur untuk melangsungkan perkawinan. Pada perkawinan kontrak di Cisarua tidak adanya batasan umur bahkan sebahagian orangtua sengaja mengahwinkan anaknya dibawah umur kepada para pelancong hanya semata-mata untuk mencukupi kebutuhan ekonomi mereka, dan berakhir sesui kesepakatan. 5.) Tujuan perkawinan untuk mempersulit terjadinya perceraian. Perkawinan kontrak tidak mempunyai tujuan seperti ini dan perkawinan ini sangat bertentangan dengan UU. No.1 Tahun 1974 dan KHI dikarenakan perkawinan kontrak para pelaku di Cisarua hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis, serta di lain pihak hanya mengharapkan keuntungan secara ekonomi semata-mata terlebih lagi perkawinan semacam ini tidak mengharapkan adanya keturunan dari hubungan kedua belah pihak; 6.) Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami, namun pada perkawinan kontrak biasanya suami tidak memberikan kebebasan kepada isteri dan suami dapat memperlakukannya sekehendaknya dikeranakan isteri telah mendapat imbalan sesuai dengan tempoh yang disepakati dan hal ini tentu sahaja bertentangan dengan matlamat perkawinan secara normal. Analisis Syarat-syarat Perkawinan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 5 | Zikran Amnar | The Renewal of Islamic Economic Law
Analisis Perkawinan Kontrak Menurut Perspektif Undang-Undang (Studi Kasus Perkawinan Kontrak Kecamatan Cisarua Bogor) UU. No 1 tahun 1974 mengatur tentang syarat-syarat untuk dapat sahnya perkawinan iatu pada Bab II pasal 6 sampai 12, yang dimaksud syarat ialah segala hal yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan undang-undang. Syarat perkawinan ialah segala hal mengenai perkawinan yang harus dipenuhi berdasarkan perundang-undangan sebelum perkawinan itu dilangsungkan. Ada dua macam syarat-syarat perkawinan iatu syarat-syarat material dan syarat- syarat formal. Syarat-syarat material ialah syarat-syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, syarat ini dinamai juga syarat subjektif. Sedangkan syarat-syarat formal ialah tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang, syarat ini dinamai juga syarat objektif. Dengan demikian adapun syarat-syarat agar perkawinan dapat dilangsungkan ialah: 1). Persetujuan kedua calon mempelai ketentuan pasal 6 ayat 1 UU. No 1 Tahun 1974. Namun pada perkawinan kontrak tidak disyaratkan adanya persetujuan antara kedua calon mempelai, bahkan sebahagian orangtua sengaja memaksa anaknya melakukan perkawinan kontrak dengan para pelancong demi kepentingan ekonomi semata; 2). Pria sudah berumur 19 tahun, wanita 16 tahun ketentuan pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 namun pada perkawinan kontrak tidak ditentukan batasan umur, kerana perkawinan ini hanya berlaku apabila kedua belah pihak telah bersetuju samada pihak lelaki dan perempuan atau yang mewakilinya (wali) tanpa melihat batasan-batasan umur yang wajar kedua belah pihak; 3). Izin orangtua atau pengadilan jika belum berumur 21 tahun ketentuan pasal 6 ayat 2 UU. No 1 Tahun 1974, pada perkawinan kontrak tidak dijumpai syarat-syarat kerana perkawinan ini tidak mengenal perkawinan dibawah umur dengan demikian perkawinan ini tidak mengenal batasan umur dan izin orangtua atau wali bagi mereka yang belum dewasa untuk melangsungkan perkawinan; 4). Tidak masih terikat dalam satu perkawinan ketentuan pasal 9 UU. No 1 tahun 1974, namun perkawinan kontrak tidak dicatat, dalam prakteknya beberapa wanita yang sudah kawin secara normal melakukan kawin kontrak dengan pelancong asing semata-mata untuk mencukupi kebutuhan keluarganya; 5). Tidak bercerai untuk kedua kalinya dengan suami/istri yang sama yang hendak dikawini sesui ketentuan pasal 10 UU. No. 1 tahun 1974, namun tidak ada aturan suami maupun istri karena selesaikontrak lepas kewajiban; 6). Bagi janda, sudah lewat masa tunggu. Menurut ketentuan pasal 11 ayat 1 bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Menurut ketentuan pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 masa tunggu perkawinan putus karena perceraian berdasarkan kontrak yang disepakati; 8). Tidak ada yang mengajukan pencegahan. Menurut ketentuan pasal 13 UU perkawinan (Sudarsono. 1991), pasal 14 ayat 1 UU. Perkawinan, pasal 17 UU Perkawinan pada perkawinan kontrak tidak di terapkan karena proses yang dilakukan dengan kehendak masing-masing; 9). Tidak ada larangan 6 | Zikran Amnar | The Renewal of Islamic Economic Law
| Zikran Amnar perkawinan. Larangan perkawinan diatur dalam pasal 8 UU. Perkawinan yang terdiri dari sembilan syarat namun peraturan ini juga tidak diterapkan pada perkawinan kontrak. Analisis Perjanjian perkawinan Sebelum melangsungkan perkawinan kedua belah pihak dapat membuat perjanjian perkawinan. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 29 UU. No 1 Tahun 1974. Perjanjian tidak termasuk ta'lik thalaq. Ta'lik thalaq adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah aqad nikah berupa janji thalaq yang digantungkan pada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang. Isi perjanjian perkawinan dapat mengenai segala hal sebatas tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Perkawinan kontrak juga terdapat perjanjian perkawinan. Namun perjanjian perkawinan dalam perkawinan kontrak sangat bertentangan dengan perjanjian perkawinan dalm UU No. 1 Tahun 1974. Menurut UU perkawinan ini, perjanjian perkawinan diperbolehkan selama tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Perjanjian perkawinan dalam perkawinan kontrak yang terjadi di Cisarua sangat bertentangan dengan batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. karena isi dalam perjanjian perkawinan kontrak tersebut menyebutkan batas waktu dan sangat menonjolkan nilai ekonomi, dan hal seperti ini tentu sangat bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan, karena perkawinan yang diinginkan sesuai dengan UU adalah perkawinan yang bersifat kekal serta mewujudkan rumah tangga bahagia serta untuk memiliki keturunan. Dengan demikian perjanjian yang dimuat dalam perkawinan kontrak dianggap tidak sah dan batal dari sisi hukum. Analisis Harta Benda dalam Perkawinan Menurut UU. No. 1 Tahun 1974 Adanya harta kekayaan dalam perkawinan merupakan salah satu akibat dari adanya perkawinan, dimana selama dalam perkawinan harta yang diperoleh adalah merupakan harta bersama, dalam perjalanan hidup berumah tangga tentunya tidak akan selalu berjalan mulus, tentunya akibat terburuknya adalah perceraian. Akibat dari perceraian sendiri akan membawa dampak terhadap harta benda sepanjang perkawinan, maka akan terjadi pembagian harta benda antara suami dan istri serta anak-anak sebagai ahli warisnya. Pembagian tersebut dapat dilaksanakan melalui sidang di pengadilan agama atau dapat juga dilaksanakan di luar persidangan pengadilan agama yang diatur dalam pasal 35, yakni dengan musyawarah para pihak (Dharmabrata, W & Sjarif, S.A. 2004). Atas dasar pasal tersebut diatas yang dimaksud harta bersama adalah harta bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diperoleh suami-istri semenjak mereka terikat ke dalam suatu perkawinan yang sah dan apabila perkawinan putus, maka harta 7 | Zikran Amnar | The Renewal of Islamic Economic Law
Analisis Perkawinan Kontrak Menurut Perspektif Undang-Undang (Studi Kasus Perkawinan Kontrak Kecamatan Cisarua Bogor) perkawinan diatur menurut hukumnya masing-masing yaitu menurut hukum agama atau hukum adat atau hukum lainnya. Seperti halnya dalam kawin kontrak, berakhirnya perkawinan akan berakibat terhadap harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung, akan tetapi biasanya penyelesaiannya tidak rumit, karena ada perjanjian yang telah mengikat untuk menyelesaikannya karena isteri yang dikontrak hanya memiliki jatah bulanan yang diberikan sesuai dengan kesepakatan. Analisis Perceraian Menurut UU. Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI Putusnya perkawinan yang dalam kitab fiqh disebut thalaq diatur secara cermat dalam UU Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 (Sudarsono, 1991) sebagai aturan pelaksanaan dari UU perkawinan dan juga secara panjang lebar diatur dalam KHI. Thalaq Pasal 38 UU Perkawinan menjelaskan bentuk putusnya perkawinan melalui kematian, perceraian, dan c. atas keputusan pengadilan. Pasal ini ditegaskan lagi dengan bunyi yang sama dalam KHI pasal 113 dan kemudian dihuraikan dalam pasal 114. Pengertian thalaq dalam pasal 114 ini dijelaskan dalam KHI dalam pasal 117, 129, 130, 131. Fiqh membicarakan bentuk-bentuk putusnya perkawinan itu disamping sebab kematian adalah dengan nama thalaq, khulu' dan fasakh. Thalaq dan khulu' termasuk dalam kelompok perceraian, sedangkan fasakh sama maksudnya dengan perceraian atas putusan pengadilan, karena pelaksanaan fasakh dalam fiqh pada dasarnya dilakukan oleh hakim di pengadilan; disamping itu juga termasuk dalam perceraian berdasarkan gugatan perceraian yang disebutkan diatas. Dengan begitu baik UU atau KHI sejalan dengan fiqh. Pasal 39 UU Perkawinan disebutkan pula dalam rumusan yang sama dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam pasal 65 dan begitu pula disebutkan dengan rumusan yang sama dalam KHI (Hadikusuma, 2007) dalam satu pasal tersendiri iatu pasal 115. Ketentuan tentang keharusan perceraian di pengadilan ini memang tidak diatur dalam fiqh mazhab apapun, termasuk syiah imamiyah, dengan pertimbangan bahwa perceraian khususnya yang bernama thalaq adalah hak mutlak seorang suami dan dia dapat menggunakannya dimana saja dan kapan saja; dan untuk itu tak perlu memberi tahu apalagi minta izin kepada siapa saja. Dalam pandangan fiqh perceraian itu sebagaimana keadaannya perkawinan adalah urusan pribadi dan karenanya tidak perlu diatur oleh ketentuan publik. Fiqh memang secara khusus tidak mengatur alasan untuk boleh terjadinya perceraian dengan nama thalaq, karena sebagaimana dikatakan sebelumnya bahwa thalaq itu merupakan hak suami dan dia dapat melakukannya meskipun tanpa alasan apa-apa. 8 | Zikran Amnar | The Renewal of Islamic Economic Law
| Zikran Amnar Sebagian ulama mengatakan yang demikinan hukumnya adalah makruh, namun tidak terlarang untuk dilakukan. Dalam prinsipnya alqur'an mensyaratkan mesti adanya alasan yang cukup bagi suami untuk menthalaq istrinya dan menjadikannya sebagai langkah terakhir yang tidak dapat dihindar. Alasan-alasan perceraian sebagaimana dirinci diatas dapat ditemukan dalam alasan perceraian dalam bentuk fasakh sebagaimana diuraikan diatas, karena menurt pandangan fiqh fasakh itu terjadinya bukan semata atas permintaan suami, bahkan dilaksanakan didepan hakim, oleh itu harus memenuhi alasan-alasan yang ditentukan. PP mengatur apa yang dikehendaki pasal 40 tersebut diatas dalam pasal 20 sampai dengan pasal 36. Selanjutnya UU. Perkawinan mengatur tata cara perceraian itu dalam pasal-pasal 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; sedangkan KHI mengatur lebih lengkap tentang tata cara perceraian itu pada pasal- pasal 131; 132; 133; 134; 135; 136; 137; 138; 139; 140; 141; 142; 143; 144; 145; 146; dan 147. Fiqh hanya mengatur hal-hal yang berkenaan dengan perceraian dalam bentuk hukum materil dan semua kitab fiqh tidak melibatkan diri mengatur hukum acaranya. Adanya aturan yang mengatur acara di luar fiqh tidak menyalahi apa yang ditetapkan fiqh, tetapi melengkapi aturan fiqh. Aturan-aturan fiqh diluar ketentuan acara disusun secara lengkap dalam KHI dengan rumusan sebagai berikut: Pasal 118 (Thalak raj'i), Pasal 119 (Talak bain sughra), Pasal 120 (Talak Bain Kubra), Pasal 121 (Talak sunny), Pasal 122 (Talak bid'i), Pasal 123 (Perceraian di depan sidang pengadilan.) Ketentuan pasal ini memang tidak dimuat dalam kitab fiqh, kerana dalam pandangan fiqh perceraian itu terjadi terhitung mulai diucapkan suami, sedangkan suami yang mengucapkan talak itu tidak berada di pengadilan. Khulu' dan Fasakh Khulu' sebagai salah satu bentuk putusnya perkawinan tidak diatur sama sekali dalam UU. Perkawinan. Namun KHI ada mengaturnya dalam dua tempat, yaitu pada pasal 1 ayat (i) dan pasal 124 Khulu' harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 116. Fasakh disebabkan oleh dua hal: pertama, disebakan perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat atau terdapat padanya cabaran perkawinan, kedua, disebabkan terjadinya sesuatu dalam kehidupan rumah tangga yang tidak mungkin rumah tangga itu dilanjutkan. Fasakh dalam bentuk kedua dibincangkan dan diatur dalam UU. Perkawinan dalam bentuk putusnya perkawinan karena perceraian, khususnya perceraian melalui gugatan istri, sebagaimana telah dijelaskan dalam bahasan thalaq. Adapun fasakh dalam bentuk pertama diatur dalam UU dalam Batalnya Perkawinan. Perkawinan kontrak ini 9 | Zikran Amnar | The Renewal of Islamic Economic Law
Analisis Perkawinan Kontrak Menurut Perspektif Undang-Undang (Studi Kasus Perkawinan Kontrak Kecamatan Cisarua Bogor) berakhir dengan sendirinya secara automatik setelah masa yang ditentukan berakhir. Dengan demikian perceraian dalam perkawinan kontrak tidak dilangsungkan dalam pengadilan dan tidak dikenal juga istilah fasakh mahupun khulu'. Kesan Negatif Daripada Perkahwinan Kontrak Dilarangnya kahwin kontrak tidak terlepas dari kesan negatif yang terjangkit dari pelaksanaannya, adapun kesan negatif daripada kahwin kontrak diantaranya Anak hasil daripada kahwin kontrak tidak mendapat kasih sayang orang tua (ayah). Menyukarkan prosesi pengagihan harta warisan. Pencampuran Nasab. Memberi kesan buruk dalam pandangan masyarakat. Kahwin kontrak amat merugikan pihak wanita. Kahwin Kontrak dapat menimbulkan penyakit kelamin kedua belah pihak. Dampak yang ditimbulkan kepada istri kontrak berupa dampak sosiologis, psikologis dan ekonomi baik positif maupun negatif (Nawati, 2018). Setelah perkawinan putus, dampak hukum yang ditimbulkan adalah mantan istri tidak dapat menuntut harta gono-gini dan warisan (Handoyo & Rohayuningsih, 2013). Ketika terjadi perceraian Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa harta bersama akan dibagi dua setengah untuk suami dan setengah untuk istri (Sugiswati, 2014). KESIMPULAN Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, dapatlah disimpulkan bahwa kahwin kontrak tidak diakui dan tidak diatur dalam sistem hukum perkahwinan di Indonesia, amalan ini bercanggah dengan UU yang berlaku dan merupakan pelanggaran pidana, sama ada menurut UU. No. 1 Tahun 1974, PP. No. 9 Tahun 1975 maupun menurut KUHP. Kahwin kontrak membawa kesan negatif bagi masyarakat, khususnya bagi wanita yang melakukan kahwin kontrak kerana tidak adanya perlindungan hukum bagi wanita tersebut maupun anak yang dilahirkan dari aqad tersebut. Kahwin kontrak yang berlaku di kawasan puncak-cisarua dinikahkan oleh amil/penghulu yang tidak rasmi yang dapat bercakap bahasa asing, kahwin kontrak di daerah ini ada yang dihadiri oleh wali rasmi pihak perempauan dan ada yang tidak ada sama sekali. DAFTAR PUSTAKA Aidatussholihah, N. (2016). Kawin Kontrak Di Kawasan Puncak Antara Normatif, Yuridis dan Realita. Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 5(2), 31-56. Arifin, M. R. (2019). Tinjauan Hukum Islam terhadap Implikasi Fenomena Kawin Kontrak dalam Kehidupan Sosial, Ekonomi Masyarakat Desa. Khazanah Hukum, 1(1), 1- 12. 10 | Zikran Amnar | The Renewal of Islamic Economic Law
| Zikran Amnar Darmabrata, W. 2009. Hukum Perkawinan Perdata: Syarat Sahnya Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Isteri, Harta Benda Perkawinan. Jakarta: Rizkita. Dharmabrata, W & Sjarif, S.A. 2004. Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Djubaidah, N. 2010. Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat: Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam. Jakarta: Sinar Grafika. Hadikusuma, H. 2007. Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama. Bandung: Mandar Maju. Cet. III, 4 Handoyo, E., & Rohayuningsih, H. (2013). Kawin Kontrak: Latar Belakang, Keabsahan Hukum dan Dampaknya (Studi kasus di Kabupaten Jepara). In Forum Ilmu Sosial (Vol. 40, No. 2). Hariati, S. (2017). Kawin Kontrak Menurut Agama Islam, Hukum Dan Realita Dalam Masyarakat. Jatiswara, 30(1). Lathifah, I. (2015). Pencatatan perkawinan: melacak akar budaya hukum dan respon masyarakat Indonesia terhadap pencatatan perkawinan. Al-Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum, 3(1). Maripah, S. S. (2016). Fenomena kawin Kontrak di kawasan puncak Bogor. SOSIETAS, 6(2). Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta: Indonesia Legal Center. May, A. (2012). Kontroversi Status Hukum Nikah Mut'ah (Analisis terhadap Pendapat Para Ulama). Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 46(1). Nawati, A. (2018). Fenomena Kawin Kontrak Dalam Perspektif Gender di Kabupaten Jepara. IJTIMAIYA: Journal of Social Science Teaching, 2(2). Rais, I. (2014). Praktek Kawin Mut'Ah Di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan. AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah, 17(1). Ridwan, M. S. (2014). Perkawinan dalam perspektif hukum Islam dan hukum Nasional. Stevani, C., & Bahri, A. S. (2017). Fenomena Konsep Diri Perempuan Pelaku Kawin Kontrak di Kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Jurnal Hospitality dan Pariwisata, 2(01). Sudarsono. 1991. Hukum Perkawinan Nasional. Jakarta: Bineka Cipta. Sugiswati, B. (2014). Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat. Perspektif, 19(3), 201-211. Syarifuddin, A. 2009. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh munakahat dan Undang-undang Perkawinan. Jakarta: Kencana. Cet III UU RI No. 1 Tahun 1974, Hukum Perkawinan Indonesia., SL Media. hlm.27 Wirjono, P. 1990. Hukum Perkawinan di Indonesia. Jakarta: Bulan Bintang. 11 | Zikran Amnar | The Renewal of Islamic Economic Law