Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi - Elsa R.M. Toule EKSISTENSI ANCAMAN PIDANA MATI DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI Elsa R. M. Toule1 ABSTRAK ebagai upaya penanggulangan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa, pembuat Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memformulasikan beberapa hal penting, yang dianggap dapat dipakai sebagai alat untuk menjerat dan mendatangkan efek jera kepada pelaku, yakni asas pembuktian terbalik dan sanksi yang berat, termasuk pidana mati. Kebijakan formulasi pasal-pasal yang berkaitan dengan kedua hal ini tentu didasarkan pada pemikiran dan dilatarbelakangi oleh keinginan untuk memberantas tindak pidana korupsi. Namun, kebijakan formulasi ini tidak diikuti oleh kebijakan aplikasi. Sebagaimana asas pembuktian terbalik enggan untuk diterapkan dalam persidangan tindak pidana korupsi, maka hakim tindak pidana korupsi juga enggan untuk menerapkan ancaman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana, meskipun nyata-nyata negara telah dirugikan milyaran, bahkan trilyunan rupiah, dan banyak anggota masyarakat kehilangan kesempatan untuk menikmati kesejahteraan akibat dari tindak pidana tersebut. Kata Kunci: Korupsi, hukuman mati. A. Pengantar Dalam Rencana Pembangunan Jangka memperkuat daya saing bangsa, Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dirumuskan bahwa kemampuan bangsa untuk berdaya saing tinggi adalah kunci bagi tercapainya kemajuan dan kemakmuran bangsa. Daya saing yang tinggi, akan menjadikan Indonesia siap menghadapi tantangan-tantangan globalisasi dan mampu memanfaatkan peluang yang ada.2 Untuk pembangunan nasional dalam jangka panjang diarahkan antara lain untuk melakukan reformasi di bidang hukum dan aparatur negara. Pembangunan hukum juga diarahkan untuk menghilangkan kemung- kinan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait 1 Dosen Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025. Jurnal Hukum PRIORIS, Vol. 3 No. 3, Tahun 2013 103
Elsa R.M. Toule - Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi kolusi, korupsi, nepotisme (KKN). berbeda dengan undang-undang Pembangunan hukum dilaksanakan melalui sebelumnya, diantaranya ancaman pidana pembaruan materi hukum dengan tetap mati yang merupakan pemberatan pidana. memerhatikan kemajemukan tatanan hukum Perumusan ancaman pidana mati yang berlaku dan pengaruh globalisasi dalam peraturan perundang-undangan di In- sebagai upaya untuk meningkatkan donesia selalu menjadi polemik yang menuai kepastian dan perlindungan hukum, pro dan kontra dari berbagai kalangan penegakan hukum dan hak-hak asasi masyarakat. Terlepas dari hal tersebut, manusia (HAM), kesadaran hukum, serta ancaman pidana mati dalam Undang- pelayanan hukum yang berintikan keadilan undang Tindak Pidana Korupsi sepertinya dan kebenaran, ketertiban dan tidak bermakna apapun karena kesejahteraan dalam rangka penyeleng- penerapannya diabaikan oleh aparat garaan negara yang makin tertib, teratur, penegak hukum. lancar, serta berdaya saing global. Perumusan yang demikian mengin- B. Perkembangan Tindak Pidana dikasikan bahwa korupsi merupakan Korupsi di Indonesia masalah nasional yang proses penang- gulangannya terus diupayakan, dan salah Korupsi sudah sangat meluas secara satu upaya yang dilakukan adalah melalui sistemik merasuk ke semua sektor di pembaruan materi hukum, dalam hal ini berbagai tingkatan pusat dan daerah, di peraturan undang-undangan. Hal ini semua lembaga negara, baik eksekutif, menjadi penting mengingat dampak dari legislatif maupun yudikatif. Oleh karenanya, tindak pidana korupsi yang merusak sendi- korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar sendi kehidupan bangsa dalam berbagai biasa (extra ordinary crime). Di Indone- aspek, dan proses penanggulangannya telah sia, secara kasat mata, kasus korupsi dilakukan berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan tentang Tindak Pidana Korupsi, antara lain Undang-undang 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Nomor 20 Tahun 2001. Dalam Penjelasan Umum undang-undang ini dinyatakan bahwa dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan merupakan konsumsi publik yang dapat diperoleh melalui berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik. Hampir tidak ada hari yang terlewatkan tanpa berita tentang kasus korupsi. Secara tegas hal tersebut diakui dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa korupsi di Indone- sia terjadi secara sistematik dan meluas memberantas tindak pidana korupsi, undang sehingga tidak hanya merugikan keuangan undang ini memuat ketentuan pidana yang negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak 104 Jurnal Hukum PRIORIS, Vol. 3 No. 3, Tahun 2013
Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi - Elsa R.M. Toule sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Diperkirakan Angka Kemiskinan di Indo- Kondisi ini yang menjadi dasar bagi nesia menurut BPS, Maret 2012 adalah pemerintah untuk mengupayakan berbagai sebesar 29, 13 juta orang atau 11,96%; upaya pemberantasan korupsi. jumlah pengangguran adalah sebanyak 7,6 Transparancy International mengung- juta orang; Hutang luar negeri berdasarkan kapkan bahwa Indeks Persepsi Korupsi data Kementerian Keuangan tahun 2012 (Corruption Perception Index/ CPI) di adalah 1.937 triliun. Pinjaman sebesar 615 tahun 2010 adalah sebesar 2,8 dan triliun, dan surat hutang sebesar 1.322 triliun. menduduki ranking 110 dari 178 negara, Sedangkan kerusakan hutan adalah seluas Tahun 2011 mencapai 3,0 dan menduduki 3.8 juta hektar, yakni yang dibabat dan ranking 100 dari 183 negara. Sedangkan dieksploitasi secara illegal. Kondisi ini di tahun 2012, CPI Indonesia mencapai 3,2 dengan sendirinya menempatkan tindak namun turun peringkat menjadi 118 dari 182 negara.3 Korupsi dilakukan dalam berbagai sektor, yakni dalam penerimaan pajak, pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang harus ditanggulangi dengan cara-cara yang ekstra. penerimaan non pajak, belanja barang dan jasa, bantuan sosial, APBN/APBD, DAU/ C. Eksistensi Ancaman Pidana Mati DAK/Dekonsentrasi. Beberapa kasus dalam UU Pemberantasan TP menonjol (celebrity case) yang mendapat Korupsi perhatian besar masyarakat, dan membutuhkan upaya dan kerja keras aparat penegak hukum untuk mengungkapkannya adalah antara lain kasus korupsi pajak, proyek Hambalang, simulator SIM, dan import daging sapi, yang melibatkan pegawai pajak, anggota DPR, pejabat Polri, petinggi partai politik, bahkan menteri. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan bahwa tindak pidana korupsi menimbulkan akibat yang luar biasa dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti angka kemiskinan yang tinggi penggangguran, meningkatnya hutang luar negeri, serta kerusakan alam. Sebagai upaya penanggulangan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa, pembuat undang-undang mem- formulasikan beberapa hal penting, yang dianggap dapat dipakai sebagai alat untuk menjerat dan mendatangkan efek jera kepada pelaku, yakni asas pembuktian terbalik dan sanksi yang berat, termasuk pidana mati. Kebijakan formulasi pasal- pasal yang berkaitan dengan kedua hal ini tentu didasarkan pada pemikiran dan dilatarbelakangi oleh keinginan untuk memberantas tindak pidana korupsi. Namun, kebijakan formulasi ini tidak diikuti 3 Abraham Samad, Grand Design Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Makalah, Simposium Nasional Rekonseptialisasi Politik Kriminal dan Perspektif Kriminologi dalam Penegakan Hukum di Indonesia, MAHUPIKI- FH UNHAS, Makassar, Maret 2013 Jurnal Hukum PRIORIS, Vol. 3 No. 3, Tahun 2013 105
Elsa R.M. Toule - Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi oleh kebijakan aplikasi. Sebagaimana asas waktu terjadi bencana alam nasional, pembuktian terbalik enggan untuk sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, diterapkan dalam persidangan tindak pidana atau pada waktu negara dalam keadaan korupsi, maka hakim tindak pidana korupsi krisis ekonomi dan moneter. juga enggan untuk menerapkan ancaman Ketentuan tersebut di atas mendapat pidana mati terhadap pelaku tindak pidana, tanggapan dari Artidjo Alkostar, yang meskipun nyata-nyata negara telah dirugikan menyatakan ketentuan korupsi yang milyaran, bahkan trilyunan rupiah, dan dilakukan pada waktu negara dalam banyak anggota masyarakat kehilangan keadaan bahaya, terjadi bencana alam kesempatan untuk menikmati kesejahteraan nasional, pengulangan tindak pidana akibat dari tindak pidana tersebut. korupsi, atau negara dalam keadaan krisis Menurut Ketua Komisi Yudisial ekonomi dan moneter, malah kontradiksi Busyro Muqodas, ada 3 kriteria utama yang dengan pemberantasan korupsi sebab tidak membuat seorang pelaku tindak pidana jelas parameternya. Pernyataan demikian korupsi layak dijatuhi hukuman mati; tentunya akan terbantahkan jika 1. Nilai uang negara yang dikorupsi lebih diperhadapkan dengan keharusan seorang dari Rp 100 miliar dan secara massif hakim untuk bertindak kreatif sesuai dengan telah merugikan rakyat; makna ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang- 2. Pelaku tindak pidana korupsi tersebut undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang adalah pejabat negara; Kekuasaan Kehakiman, di mana hakim 3. Pelaku korupsi sudah berulang-ulang wajib menggali, mengikuti dan memahami kali melakukan korupsi. nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang Salah satu penyebab tidak diterapkannya ancaman pidana mati kepada koruptor karena perumusan ancaman pidana mati diikuti dengan syarat dalam "keadaan tertentu" (Pasal 2 ayat (2). Dalam penjelasan Pasal ini dirumuskan bahwa, yang dimaksud dengan keadaan dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, ketidakjelasan pa- rameter seperti dikemukakan di atas bukanlah merupakan alasan yang menyebabkan hingga kini belum ada hukuman mati bagi koruptor di Indonesia. Hukuman terberat yang pernah dikenakan terhadap koruptor di Indonesia adalah hukuman seumur hidup yang pernah dikenai terhadap Dicky Iskandar Dinata yang waktu terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara berulang, terhadap Bank Duta dan dengan undang-undang yang berlaku, pada Bank BNI. 106 Jurnal Hukum PRIORIS, Vol. 3 No. 3, Tahun 2013
Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi - Elsa R.M. Toule D. Pidana Mati bagi Koruptor dalam dipertahankan dalam Rancangan Undang- Ius Constituendum Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur tentang dapat dipidana matinya seorang koruptor, secara faktual tidak pernah diterapkan karena syarat keadaan tertentu tidak terpenuhi oleh koruptor. Hal ini mengindikasikan bahwa, terlepas dari pengulangan tindak pidana, penjatuhan pidana mati terhadap koruptor, hanya dapat dilakukan jika negara sedang berada dalam keadaan "luar biasa," yakni negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sedang terjadi bencana alam nasional, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Suatu kondisi yang tidak biasa, yang parameternya membutuhkan perdebatan yang panjang. Berdasarkan realita tersebut, pertanyaan yang kemudian muncul adalah, masih relevankah merumuskan ancaman undang KUHP dengan sifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif.4 Pertanyaan ini tidak akan terjawab hanya dengan menentukan secara jelas syarat-syarat yang menyebabkan seorang koruptor dapat dipidana mati, melainkan pengkajian terhadap pentingnya menjatuhkan pidana mati bagi koruptor dari sudut pandang tujuan pemidanaan. Dari aspek Hak Asasi Manusia, Mahkamah Konstitusi melalui putusan MK Nomor 3/PUU-V/2007 pada intinya menyatakan hukuman mati terhadap kejahatan yang serius merupakan bentuk pembatasan hak asasi manusia. Catatan: Pelanggaran HAM. Selain itu, Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa Tentang Hukuman Mati Dalam Tindak Pidana Tertentu menegaskan bahwa Islam mengakui eksistensi hukuman mati, dan negara boleh melaksanakan hukuman mati kepada pelaku kejahatan pidana tertentu.5 MUI tidak menerangkan juga bahwa dalam pidana mati dalam tindak pidana korupsi di masa yang akan datang? Hal ini didasarkan pada wacana perlunya merevisi Undang- undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena masih memiliki kelemahan, antara lain belum ada ketentuan yang mengatur tentang grativikasi seksual, dan ketentuan pembuktian terbalik yang hampir tidak pernah digunakan oleh penegak hukum. Selain itu, pidana mati masih tetap hukum Djinayah (hukum syariah) terdakwa yang diancam pidana mati dapat membayar diyat (uang santunan) dan memperoleh ampunan dari keluarga korban, tidak dipidana mati. Kedua pernyataan di atas secara tegas mengindikasikan bahwa penjatuhan pidana mati bukanlah sesuatu yang secara dikotomi harus dipertentangkan dengan hak untuk 4 Rancangan undang-undang KUHP yang diserahkan oleh Pemerintah kepada DPR RI, 11 Desember 2012 5 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10/MUNAS VII/MUI/14/2005, tentang Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Tertentu, Jakarta, 28 Juli 2005 Jurnal Hukum PRIORIS, Vol. 3 No. 3, Tahun 2013 107
Elsa R.M. Toule - Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi hidup sebagai non-derogable right dari sudut hak asasi manusia. Meskipun demikian, perdebatan tentang pidana mati menentang hukuman mati karena dianggap tidak mahusiawi dan tidak efektif.6 Perdebatan tentang efektivitas pidana mati, akan tetap dilakukan, karena secara khususnya bagi tindak pidana korupsi masih konstitusional, UUD RI 1945 secara tegas tetap terjadi. Perdebatan ini didasarkan memberikan perlindungan terhadap hak pada asumsi apakah penjatuhan pidana mati asasi manusia, dan karena itu, pengambilan efektif dalam menanggulangi kejahatan hak hidup seseorang, apapun bentuknya (korupsi)? Terdapat dua kelompok yang merupakan pelanggaran terhadap hak secara komprehensif mengajukan tersebut. argumentasi mereka, baik yang menentang Perdebatan tentang pidana mati juga (abolisionis) maupun yang mendukung tetap beralasan, karena realitanya, secara (retensionis) hukuman mati. internasional dan regional, negara-negara di Kelompok abolisionis mendasarkan dunia sedang digiring untuk berada dalam argumennya pada beberapa alasan. satu pemikiran dan kesepakatan bersama Pertama, hukuman mati merupakan bentuk untuk menghapus hukuman mati. hukuman yang merendahkan martabat Berdasarkan Resolusi 2857 tahun 1971 dan manusia dan bertentangan dengan hak asasi Resolusi 32/61 tahun 1977, PBB telah manusia. Atas dasar argumen inilah mengambil langkah mengumumkan kemudian banyak negara menghapuskan penghapusan pidana mati sebagai tujuan hukuman mati dalam sistem peradilan universal yang ingin dicapai, meskipun pidananya. Sampai sekarang ini sudah 97 secara terbatas diberlakukan untuk negara menghapuskan hukuman mati. beberapa kejahatan. Beberapa konvensi Negara-negara anggota Uni Eropa dilarang regional juga telah disepakati sebagai upaya menerapkan hukuman mati berdasarkan mendorong penghapusan pidana mati, Pasal 2 Charter of Fundamental Rights antara lain Konvensi Eropa tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar, dan Konvensi Amerika tentang hak-hak Asasi Manusia. Dengan kata lain, sistem hukum di dunia semakin menjauh dari hukuman mati. Perdebatan tentang hukuman mati telah ada sejak jaman Cesare Beccaria di sekitar tahun 1780, yang pernah menyatakan of the European Union tahun 2000. Majelis Umum PBB pada tahun 2007, 2008 dan 2010 mengadopsi resolusi tidak mengikat (non-binding resolutions) yang menghimbau moratorium global terhadap hukuman mati. Protokol Opsional II Inter- national Covenant on Civil and Politi- cal Rights/ICCPR akhirnya mewajibkan setiap negara mengambil langkah-langkah 6 Beccaria, Of Crime and Punishment, translated by Jane Grigson, Marsilio Publisher, New York, 1996, hal. 9. 108 Jurnal Hukum PRIORIS, Vol. 3 No. 3, Tahun 2013
Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi - Elsa R.M. Toule untuk menghapuskan pidana mati. Kelompok abolisionis juga menolak Bandingkan dengan Finlandia 2,2, Belgia 1,7 dan Russia 10,2.7 alasan kaum retensionis yang meyakini Kelompok retensionis juga menolak hukuman mati akan menimbulkan efek jera, pendapat kelompok abolisionis yang dan karenanya akan menurunkan tingkat mengatakan hukuman mati (terhadap kejahatan khususnya korupsi. Belum ada koruptor) bertentangan dengan bukti ilmiah konklusif yang membuktikan kemanusiaan. Menurut kelompok korelasi negatif antara hukuman mati dan retensionis, justru korupsi merupakan tingkat korupsi. Sebaliknya, berdasarkan kejahatan luar biasa yang menistakan Indeks Persepsi Korupsi Transparansi perikemanusiaan. Korupsi merupakan Internasional tahun 2011, justru negara- kejahatan kemanusiaan yang melanggar hak negara yang tidak menerapkan hukuman hidup dan hak asasi manusia tidak hanya mati menempati ranking tertinggi sebagai satu orang, namun jutaan manusia. Indone- negara yang relatif bersih dari korupsi, yaitu sia adalah salah satu negara retensionis yang Selandia Baru (ranking 1), Denmark (2), secara de yure maupun de facto mengakui dan Swedia (4). adanya pidana mati. Kelompok retensionis Sementara itu, kelompok retensionis di Indonesia berpendapat, hukuman mati mengajukan argumen yang mendukung terhadap koruptor tidak melanggar konstitusi hukuman mati. Alasan utama adalah sebagaimana telah dinyatakan oleh hukuman mati memberikan efek cegah Mahkamah Konstitusi. Modderman seorang terhadap pejabat publik yang akan sarjana yang pro pidana mati berpendapat melakukan korupsi. Bila menyadari akan bahwa demi ketertiban umum pidana mati dihukum mati, pejabat demikian setidaknya dapat dan harus diterapkan, namun akan berpikir seribu kali untuk melakukan penerapan ini hanya sebagai sasaran terakhir korupsi. Fakta membuktikan, bila dan harus dilihat sebagai wewenang darurat dibandingkan dengan negara-negara maju yang tidak menerapkan hukuman mati, Arab Saudi yang memberlakukan hukum Islam dan hukuman mati memiliki tingkat kejahatan yang rendah. Berdasarkan data United Nations Office on Drugs and Crime pada tahun 2012, misalnya, tingkat kejahatan pembunuhan hanya 1,0 per 100.000 orang. yang dalam keadaan luar biasa dapat diterapkan.8 Dasar argumentasi dari kedua kelompok ini dapat dijadikan bahan acuan untuk menentukan kebijakan penggunaan pidana mati dalam tindak pidana korupsi di masa yang akan datang. Dengan melihat realita bahwa Indonesia sekarang berada 7 United Nations, World Drug Report. 2012. United Nations Office On Drugs And Crime. Vienna, New York, 2012. 8 Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, , Pidana Mati di Indonesia di Masa lain, Kini dan di Masa Depan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal. 24 Jurnal Hukum PRIORIS, Vol. 3 No. 3, Tahun 2013 109
Elsa R.M. Toule - Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi dalam masa darurat korupsi karena telah membutuhkan kemauan dan keseriusan menyebabkan kemiskinan dan karenanya semua pihak, baik eksekutif, legislatif merusak hak hidup jutaan manusia Indone- maupun yudikatif. Suatu peraturan sia, maka berdasarkan pertimbangan rasa perundang-undangan tentang Penang- keadilan yang hidup dalam masyarakat, gulangan Tindak Pidana Korupsi yang baik hukuman mati masih perlu untuk tetap hanya akan menjadi kata-kata mati jika dirumuskan dalam undang-undang aparat penegak hukum tidak memiliki pemberantasan tindak pidana korupsi di integritas moral yang baik untuk masa mendatang. Hukuman mati dapat menanggulangi tindak pidana korupsi. memberikan peringatan keras pada para (RAS - SIL) pejabat publik untuk tidak melakukan korupsi. Namun, hukuman mati hendaknya DAFTAR PUSTAKA hanya dijatuhkan pada bentuk korupsi yang paling jahat dan berdampak luas, dan perumusannya harus jelas dan tegas sehingga tidak menimbulkan multitafsir dan keragu-raguan dalam penerapannya. Selain itu, hukuman mati harus sangat hati-hati Abraham Samad, Grand Design Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Makalah, Simposium Nasional Rekonseptialisasi Politik Kriminal dan Perspektif Kriminologi dalam Penegakan Hukum di Indonesia, MAHUPIKI-FH UNHAS, Makassar, Maret 2013 untuk dijatuhkan. Dalam sistem peradilan pidana In- donesia yang aparat penegak hukumnya Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, , Pidana Mati di Indonesia di Masa lain, Kini dan di Masa Depan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985. sering terlibat korupsi seperti sekarang ini, seseorang sangat mungkin menjadi korban peradilan sesat (miscarriage of justice). Beccaria, Of Crime and Punishment, translated by Jane Grigson, Marsilio Publisher, New York, 1996. Karena itu, untuk mencegah miscarriage of justice terdakwa korupsi harus diberikan hak melakukan upaya hukum yang adil. Dan jika akhirnya dipidana mati, terpidana korupsi masih memiliki kesempatan untuk mengajukan grasi atau mendapatkan pemberlakuan sifat khusus dari pidana mati tersebut, seperti yang dirumuskan dalam konsep KUHP nasional. Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Nomor 10/ MUNAS VII/MUI/14/2005, tentang Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Tertentu, Jakarta, 28 Juli 2005 Rancangan undang-undang KUHP yang diserahkan oleh Pemerintah kepada DPR RI, 11 Desember 2012 United Nations, World Drug Report. 2012. United Nations Office On Drugs And Crime. Vienna, New York, 2012. E. Penutup Penanggulangan tindak pidana korupsi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025. 110 Jurnal Hukum PRIORIS, Vol. 3 No. 3, Tahun 2013