Renncana Kerja Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pembangunan Indonesia sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2021 - 2024 telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup; Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi. Pembangunan Sumber Daya Manusia sebagai salahsatu arahan pembangunan nasional memiliki tantangan pada perwujudan pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global, dimana salah satunya dilaksanakan melalui strategi meningkatkan Layanan Dasar dan Perlindungan Sosial dengan sasaran peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda. Hal ini juga menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan nasional yang salah satunya adalah Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Dalam RPJMN 2021-2024 juga telah ditetapkan 4 (empat) pengarusutamaan (mainstreaming) sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Keempat mainstreaming ini akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif. Selain mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan, pengarusutamaan ini juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan yang keseluruhannya akan dilaksanakan dengan prinsip keberlanjutan (suistanability). Pembangunan yang berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan tiga dimensi (sosial, ekonomi dan lingkungan). Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya merupakan alat dan sarana untuk mencapai agenda pembangunan nasional yang mensyaratkan partisipasi dan kolaborasi semua pihak. Pembangunan 1
Renncana Kerja Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara berkelanjutan mencakup 17 (tujuh belas) tujuan, yang saling terkait termasuk: kerentanan bencana dan perubahan iklim, serta tata kelola pemerintahan yang baik. RPJMN 2021-2024 telah mengarusutamakan 118 target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Diantara point penting dalam pelaksanaan SDG's adalah pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. PUG bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan. Dalam rangka mempedomani dan mengacu apa yang menjadi agenda pembangunan nasional dengan fokus pada agenda pembangunan nasional Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing, Provinsi Sumatera Utara telah menjadikan agenda peningkatan kualitas SDM dengan sasaran pada perempuan, anak dan pemuda sebagai salah satu agenda pembangunan yang telah tertuang di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 - 2023 yang kemudian dijabarkan ke dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra)/Rencana Kerja (Renja) Dinas terkait dan Renstra/Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara. 1.2. Landasan Hukum Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 antara lain : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 - 2025; 2
Renncana Kerja Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 8. Intruksi Presiden Nomor Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional; 9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 - 2019; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera UtaraNomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara; 15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 - 2025; 16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 3
Renncana Kerja Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 - 2023; 17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023. 18. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah; 19. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. 1.3. Maksud dan Tujuan 1.3.1 Maksud Maksud penyusunan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 adalah : 1. Menjadi acuan / dasar dalam merencanakan dan menentukan langkah-langkah strategis guna meningkatkan dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara; 2. Menyediakan dokumen resmi bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara dalam rangka menyusun perencanaan, menentukan prioritas dan menyusun program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2023 yang dibiayai dengan APBD Provinsi maupun APBN; 3. Memuat pengukuran kinerja DPPPA sebagai pelaksanaan akuntabilitas dan integritas organisasi. 2.3.1 Tujuan Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 adalah adalah sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang pada akhirnya diarahkan untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023. 4
Renncana Kerja Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara 1.4. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Rencana Kerja DPPPA Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 adalah sebagai berikut : BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 2.4 Review Terhadap RKPD / Renstra OPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III. TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 4.1 Program dan Kegiatan BAB V. PENUTUP 5
Renncana Kerja Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Dalam rangkan mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil maka dibuat perjanjian kinerja pada awal tahun 2021 antara Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara dengan Gubernur Provinsi Sumatera Utara. Adapun hal-hal yang termuat dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebagai berikut : No 1 SASARAN STRATEGIS 2 INDIKATOR KINERJA 3 TARGET 2021 -4 1 Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan dan Penganggaran bagi Perangkat Daerah Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG 66% 2 Meningkatnya layanan dan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan 6/100.000 Rasio Kekerasan Terhadap Anak 3/10.000 3 Meningkatnya Implementasi Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak (Menuju) 58% Perjanjian Kinerja tersebut di atas adalah wujud penjabaran lebih lanjut dari Rencana Srategis Tahun 2019-2023. Perjanjian Kinerja tahun 2021 ini merupakan penjabaran target kinerja tahunan dan merupakan kontrak kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Perjanjian Kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, serta merupakan perbandingan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir priode pelaksanaan. Selain itu hal ini merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja sebaik-baiknya dan sebagai upaya memenuhi visi organisasi. 6
Renncana Kerja Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara A. INDIKATOR KINERJA UTAMA Penetapan Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi OPD, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak. Prestasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara lima tahun kedepan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (outcome/hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (output/keluaran). Penetapan Indikator Kinerja adalah ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atas keberhasilan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja DPPPA ke depan baik pengaruh dari luar (eksternal) maupun dari dalam (internal) DPPPA Provinsi Sumatera Utara, karena itu penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023. Dari 5 (lima) misi pembangunan Sumatera Utara yang sudah dituangkan sebagai agenda pembangunan selama 5 tahun yaitu : 1. Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan, karena memilikii man dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, sertaharga-harga yang terjangkau; 2. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik, dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesisosial yang kuat serta harmonis; 7
Renncana Kerja Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara 3. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan, karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri; 4. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan, karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyeludupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia; 5. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan, karena ekologinya yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab. Pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terdapat pada penjelasan misi ke 1 yaitu; Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan, sehingga pada tahun 2023 disusunlah Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan beberapa penyesuaian target sbb : No PERMASALAH AN 1 Belum optimalnya kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan 2 Masih rendahnya perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan termasuk TPPO 3 Belum optimalnya perlindungan terhadap Pemenuhan Hak Anak ISU STRATEGIS Kesetaraan dan keadilan gender Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Pemenuhan hak anak TUJUAN Meningkat kan pelaksanaa n PUG dan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang pembangu nan Meningkat kan perlindung an terhadap hak perempuan dan perlindung an khusus anak serta optimalisas i kualitas layanan Meningkat kan pemenuha n hak anak SASARAN Meningkatn ya implementas i PUG dalam Perencanaan dan Penganggara n bagi Perangkat Daerah Meningkatn ya perlindunga n terhadap hak perempuan dan perlindunga n khusus anak serta optimalisasi kualitas layanan Meningkatn ya implementas i kabupaten/ kota layak anak INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase Perangkat Daerah yang melaksana kan PPRG Rasio kekerasan terhadap perempua n (per 100.000) Rasio kekerasan terahadap anak (per 10.000) Persentase Perangkat Daerah Berkontrib usi dalam Perwujuda n KLA 2019 49% 10 20 19% 2021 59% 11 19 44% TARGET 2021 66% 10 18 58% 2022 85% 9 17 76% 8 2023 100% 8 16 100%
Renncana Kerja Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan selama satu tahun yang telah disesuaikan dengan adanya refocusing anggaran sebagai dampak dari pandemi Covid 19 di Sumatera Utara, maka dapat digambarkan evaluasi capaian kinerja dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut : 1. Sasaran Strategis; Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan dan Penganggaran bagi Perangkat Daerah, dengan hasil pengukuran kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut : No 1. Indikator Kinerja Utama Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG Target 85% 2022 Realisasi 94% Capaian kinerja Sasaran Strategis : Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan dan Penganggaran bagi Perangkat Daerah dengan indikator capaian sasaran strategis yaitu Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG. Pada tahun 2022 indikator Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG diberikan target sebesar 40 OPD atau sebesar 85 persen dari total jumlah OPD Provinsi Sumatera Utara potensial sebanyak 47 unit perangkat daerah yang sudah melaksanakan PPRG dengan variabel pendukung berupa adanya dokumen pendukung seperti Renstra, Renja, RKA dan DPA Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah responsive Gender. Target ini tidak mengalami perubahan meskipun adanya refocusing anggaran, karena adanya komitmen yang kuat dari setiap OPD untuk mendukung penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. Capaian indikator ini pada tahun 2022 adalah sebesar 94 persen atau sebanyak 44 OPD yang telah memiliki dokumen pendukung yang responsif gender. Adapun ke 40 OPD yang telah memiliki dokumen responsif gender tersebut adalah : 1. Badan Penelitian dan Pengembangan 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 9
Renncana Kerja Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara 4. Badan Kepegawaian Daerah 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 7. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 8. Badan Pengelolaan Pendapatan dan Retribusi Daerah 9. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 10. Dinas Kesehatan 11. Dinas Bina Marga Dan Bina Kontruksi 12. Inspektorat 13. Dinas Kehutanan 14. Dinas Perhubungan 15. Dinas Perikanan Dan Kelautan 16. Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan 17. Dinas Lingkungan Hidup 18. Dinas Koperasi Dan UKM 19. Dinas Komunikasi dan Informatika 20. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipi 21. Dinas Perpustakaan dan Arsip 22. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 23. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 24. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 25. Dinas Perkebunan 26. Dinas Pemuda dan Olahraga 27. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 28. Dinas Pendidikan 29. Dinas Perizinan Satu Pintu 30. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 31. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 32. Dinas Sumberdaya Air Cipta Karya dan Tata Ruang 33. Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura 34. Satpol PP 35. Dinas Tenaga Kerja 36. Dinas Sosial 37. Rsu Haji Medan 38. Biro Perekonomian 39. Biro Umum 40. Biro Administrasi Pembangunan 41. Biro Organisasi 10
Renncana Kerja Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara 42. Biro Pengadaan Barang Dan Jasa 43. Biro Administrasi Pimpinan 44. Biro Hukum Capaian sebanyak 44 OPD dari target sebanyak 47 OPD yang mendukung perencanaan dan penganggaran responsif gender, mengindikasikan bahwa perencanaan pembangunan yang berkesetaraan dan berkeadilan gender di Sumatera Utara sudah cukup baik, yang didukung oleh beberapa kegiatan penguatan diantaranya : NO NAMA KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA REALISASI KINERJA I A 1 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Jumlah pelaku IR yang mendapatkan pelatihan Market Place 120 orang 100 orang Jumlah kelompok perempuan yang mendapatkan Pendampingan Kelas Perempuan Mandiri Berbudaya (KELAPA MUDA) 130 orang 120 orang Jumlah perempuan yang mengikuti advokasi pendidikan politik perempuan 100 orang 98 orang II PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA E Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak % 83% 92% 98% 11
Renncana Kerja Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Anak Kewenangan Provinsi 2 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi Jumlah peserta yang mengikuti Talkshow rangkaian kegiatan Hari Ibu dengan tema "Ibu Pilar Kemajuan Bangsa"(OPD, siswa, organisasi/LM perempuan, BUMN/D) 150 orang 140 orang Jumlah ADHA yang menerima bantuan sembako dalam Bakti Sosial Pemberian Sembako kepada Anak Dengan HIV Aids (ADHA) 100 orang 100 orang Secara umum, capaian beberapa kegiatan penguatan untuk mendukung sasaran strategis meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan pada tahun 2022 belum optimal dan mengalami beberapa hambatan, diantaranya : a. Draft regulasi yang sudah masuk ke dalam agenda pembahasan Bapemperda mengalami penundaan pembahasan; b. Beberapa OPD belum melakukan pembaharuan SK Focal Point di masing masing instansinya; c. Dilakukannya penyesuaian target IR yang mengikuti pelatihan Market Place mengikuti penyesuaian anggaran; d. Dilakukan penyesuaian target IR yang mengikuti pelatihan Penguatan Keuangan mengikuti penyesuaian anggaran. Upaya dan solusi dalam mengatasi hambatan dalam pencapaian pada indikator sasaran Meningkatnya Kesetaraan gender dalam pembangunan adalah : a. Menyusun jadwal baru untuk pembahasan draft Perda PUG pada jadwal Bapemperda Sumut Tahun 2023; b. Akan dilakukan inventarisir SK Focal Point di seluruh OPD sekaligus penguatan FP yang sudah ada; c. Akan mengoptimalkan anggaran yang disediakan untuk pencapaian target yang lebih besar. 93% 100% 12
Renncana Kerja Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara 2. Sasaran Strategis, Meningkatnya layanan dan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, dengan hasil pengukuran kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut : No 2. Indikator Kinerja Utama Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan per 100.000 penduduk perempuan Target 9 202 Realisasi 11 3. Rasio Kekerasan Terhadap Anak per 100.000 penduduk usia anak 17 19 Capaian kinerja Sasaran Strategis: Meningkatnya layanan dan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dengan indikator capaian sasaran strategis yaitu meningkatnya layanan dan upaya perlindungan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk perdagangan orang adalah Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dan Rasio Kekerasan Terhadap Anak. Meningkatnya layanan dan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dengan indikator capaian sasaran strategis yaitu meningkatnya layanan dan upaya perlindungan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk perdagangan orang adalah Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dan Rasio Kekerasan Terhadap Anak. Pada tahun 2022, target pencapaian indikator Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dari setiap 100.000 penduduk perempuan dewasa sebanyak 9 perempuan mengalami kekerasan. Berdasarkan data laporan kekerasan yang tersaji pada aplikasi kekerasan, pada tahun 2022 terdapat 469 perempuan yang menjadi korban kekerasan dari total jumlah penduduk perempuan di Provinsi Sumatera Utara yaitu sebanyak 4.960.637. Sehingga realisasi rasio kekerasan terhadap perempuan dari setiap 100.000 penduduk perempuan adalah sebanyak 11 perempuan mengalami kekerasan di Provinsi Sumatera Utara Sedangkan untuk rasio kekerasan terhadap anak di Sumatera Utara, pada tahun 2022 memiliki target sebesar 17 orang anak dari setiap 100.000 penduduk usia anak. Berdasarkan data yang tersaji pada aplikasi laporan kekerasan, pada tahun 2022 terdapat 950 anak yang menjadi korban kekerasan dari total jumlah penduduk usia anak di Provinsi Sumatera Utara yaitu sebanyak 5.085.034. Sehingga realisasi rasion kekerasan terhadap anak 13
Renncana Kerja Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara dari setiap 100.000 penduduk usia anak, sebanyak 19 orang anak mengalami kekerasan kekerasan.kemenpppa.go.id). Capaian dari rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak selama pandemi Covid 19, memperlihatkan bahwa upaya penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumatera Utara masih perlu terus ditingkatkan, serta diperkuat dengan optimalisasi koordinasi dan regulasi yang akan mendukung percepatan penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumatera Utara. Upaya penurunan rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumatera Utara pada tahun 2022 didukung oleh beberapa kegiatan sbb : NO NAMA KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA REALISASI KINERJA % I A PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi Jumlah peserta yang mengikuti Rapat Koordinasi dan Sosialisasi upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan kepada aparat pemerintah dan masyarakat (DAK NF Tahun 2022) 275 orang 270 orang 98% B 2 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah korban yang mendapatkan Layanan 100 orang 100 orang 100% 14
3 C 4 5 II A 1 B Renncana Kerja Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan (DAK NF 2022) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi Jumlah korban yang mendapatkan Layanan 50 orang 50 orang 100% Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Jumlah perempuan korban kekerasan dan bencana yang mendapatkan kebutuhan spesifik 550 orang 500 orang 92% Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten Kota Jumlah SDM yang mendapatkan penguatan Edukasi dan advokasi pencegahan KDRT/TPPO dan Bina Keluarga Pekerja Migran Indonesia (bekerjasama dengan dinas PPPA Kab/Kota) 150 orang 150 orang 100% PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi Jumlah peserta yang mendapatkan Advokasi dan Sosialisasi pencegahan tindak kekerasan terhadap anak 250 orang 200 orang 80% 15
Renncana Kerja Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara 2 3 Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi Jumlah SDM yang terlibat dalam monitoring dan evaluasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Aktivis PATBM di kabupaten/kota yang mendapat pelatihan manajemen penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 165 orang 100 orang 150 orang 84 orang 91% 84% C Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab Kota 4 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan LM peduli anak dan masyarakat (DAK NF 2022) 100 orang 84 orang 84% Secara umum, capaian beberapa kegiatan pendukung sasaran strategis Menurunnya rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dikatakan baik, namun masih mengalami beberapa hambatan, diantaranya : a. Belum tersedianya basis data yang memetakan kekerasan di 33 kabupaten/kota; b. Belum semua kabupaten/kota memiliki kebijakan terkait dengan pencegahan kekerasan terhadap perempuan; c. Belum tersedianya layanan pengaduan rujukan berbasis aplikasi online untuk mempermudah laporan pengaduan; d. Belum tersedianya basis data daerah berpotensi terjadinya kondisi khusus terhadap perempuan; e. Belum tersedianya data potensi SDM layanan yang tersebar di Kabupaten/Kota; f. Terjadinya penyesuaian anggaran; g. Belum adanya data lokus yang menjadi fokus intervensi; 16
Renncana Kerja Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara h. Belum meluasnya jejaring penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus di level provinsi; i. Terjadinya penyesuaian anggaran Upaya dan solusi dalam mengatasi hambatan dalam pencapaian pada indikator sasaran Menurunnya kuantitas perempuan dan anak korban kekerasan termasuk perdagangan orang adalah : a. Pemetaan kekerasan perempuan di 33 kabupaten/kota; b. Fasilitasi dan pendampingan penyusunan kebijakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan; c. Penyediaan akses layanan pengaduan berbasis laporan online tahun 2023; d. Pemetaan daerah berpotensi terjadinya kondisi khusus bagi perempuan; e. Identifikasi potensi SDM layanan di 33 kabupaten/kota; f. Akan disusun daerah yang akan menjadi lokus distribusi KIE perlindungan anak bagi keluarga; g. Akan dibangun kerjasama dengan struktur kecamatan dan desa dalam membangun layanan edukasi keluarga berbasis potensi lembaga tersedia; h. Optimalisasi anggaran dengan melihat lokus intervensi; i. Menyusun pemetaan lokus intervensi; j. Menyusun pemetaan jejaring potensial dalam penyediaan layanan anak yang memerlukan perindungan khusus di wilayah provinsi 3. Sasaran strategis, Meningkatnya Implementasi Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak dengan hasil pengukuran kinerja sasaran tersebut adalah : No Indikator Kinerja Utama 202 Target Realisasi 4. Persentase Perangkat Daerah Berkontribusi Mewujudkan Kabupaten/Kota (menuju) Layak Anak 76% 70% Capaian kinerja Sasaran Strategis: Meningkatnya Implementasi Kabupaten/ Kota Menuju Layak Anak dengan indikator capaian sasaran strategis yaitu Persentase Perangkat Daerah Berkontribusi Mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak (Menuju) yang mana pada tahun 2022 memiliki target sebanyak 25 perangkat daerah berkontribusi atau sebesar 17
Renncana Kerja Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara 76 persen dari total keseluruh perangkat daerah potensial (33 OPD), dengan realisasi target kinerja sebanyak 23 perangkat daerah yang telah berkontribusi dalam upaya mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak di Sumatera Utara atau sebesar 70 persen dari total keseluruh perangkat daerah, dengan rincian sebagai berikut : 1. Bapppeda 2. Inspektorat 3. Dinas Sosial 4. Dinas Kesehatan 5. Dinas Pendidikan 6. Dinas Perhubungan 7. Dinas Pariwisata 8. Dinas Perpustakaan dan Arsip 9. Dinas Lingkungan Hidup 10. Dinas Kelautan dan Perikanan 11. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 12. Dinas Kominfo 13. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan 14. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura 15. Dinas Pemuda dan Olahraga 16. Dinas Perkebunan 17. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 18. Dinas Perindsutrian dan Perdagangan 19. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 20. Dinas Tenaga Kerja 21. Dinas Sumberdaya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang 22. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 23. Satpol PP Pencapaian hasil dari yang ditargetkan ini, memberikan gambaran bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui beberapa perangkat daerah terkhusus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara sebagai koordinasi KLA di Sumatera Utara tetap berkomitmen untuk mewujudkan Provinsi Sumatera Utara sebagai Provinsi Layak Anak, beberapa kegiatan pendukung, diantaranya : 18
NO I A 1 B 2 Renncana Kerja Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara NAMA KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA REALISASI KINERJA PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi Jumlah SDM mengikuti Rapat Koordinasi Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) 50 orang 40 orang Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi Jumlah anak panti, disabilitas, marginal bersama dengan Gubernur Sumatera Utara 350 orang 300 orang Jumla peserta mengikut bimbingan Teknis Sekolah Ramah Anak 100 orang 100 orang Jumlah peserta mengikuti Peringatan Hari Anak Nasional 500 orang 400 orang Jumlah peserta yang mengikuti evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak 30 orang 26 orang Jumlah peserta mengikuti Sosialisasi percepatan kepemilikan Akte Kelahiran 60 orang 60 orang Jumlah peserta forum anak daerah yang mendapatkan pembinaan 60 orang 60 orang % 80% 86% 100% 80% 87% 100% 100% 19
Renncana Kerja Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Namun demikian masih banyaknya kendala dan kekurangan dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Layak anak di seluruh wilayah Sumatera Utara ini diantaranya adalah : a. Belum adanya data basis distribusi KIE perlindungan anak bagi keluarga; b. Belum tersedianya layanan edukasi keluarga pada lembaga potensial di kabupaten/kota; c. Draft regulasi belum masuk ke dalam agenda pembahasan Bapemperda; d. Belum terpetakannya penyedia layanan kualitas hidup anak di level Provinsi; e. Munculnya penyesuaian bentuk kegiatan sebagai dampak dari Covid 19; f. Belum terpetakannya penyedia layanan kualitas hidup anak di kabupaten/kota. Upaya dan solusi dalam mengatasi hambatan dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Layak anak di seluruh wilayah Sumatera Utara ini adalah : a. Pemetaan lokus distribusi KIE perlindungan anak bagi keluarga; b. Pelaksanaan kerjasama dengan struktur kecamatan dan desa dalam membangun layanan edukasi keluarga berbasis potensi lembaga tersedia; c. Optimalisasi koordinasi dan pengusulan kembali regulasi yang akan mendukung perwujudan KLA (Perda KLA) pada tahun 2023; d. Pemetaan penyedia layanan kualitas hidup anak di level Provinsi; e. Penyusunan rencana kerja peningkatan kualitas hidup anak yang melibatkan Forum Anak Daerah dan lembaga lainnya di tingkat Kabupaten/Kota. 20
NO 1 I PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN 2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Perencanaan, 1 Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan 1 Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2 3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Hingga Tahun 2021 INDIKATOR Target Kinerja Capaian Program Renstra PD pada Tahun 2023 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 Target Renja OPD Tahun 2021 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 Tingkat Realisasi Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2021 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 Tingkat Capaia n Realisa si Target Renstr a 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/ 4) K Rp. K Rp . K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 0 0 100 % 11.498.170. 600 58 % 10.228.356. 665 58% 89% 100 11.225.252. 356 952.520.5 82 18%
55.720.000 15.767.500 28% 26.921.000 0 Jumlah dokumen yang disusun 30 dok 33.651.250 0 0 10 dok 55.720.000 3 dok 15.767.500 30% 28% 10 dok 26.921.000 0 dok
9.129.574.3 03 8.524.221.8 35 93% 8.337.718.5 44 627.476.3 11 Gaji dan tunjangan tersedia Jumlah jasa yang disediakan 12 12 bulan bulan 10.132.648. 180 289.500.000 0 0 0 0 14 12 bulan bulan 8.668.874.3 03 460.700.000 13 12 bulan bulan 8.077.951.8 35 446.270.000 93% 100 % 93% 97% 14 kali 12 bulan 8.106.118.5 44 231.600.000 3 bulan 2 bulan 598.296.3 11 29.180.00 0 25% 17%
3.850.000 1.650.000 43%
17.000.000
Jumlah pendidikan dan pelatihan yang diikuti 9 org 21.250.000 0 0 2 kali 3.850.000 1 kali 1.650.000 50% 43% 3 orang 17.000.000 0 orang
Tugas dan Fungsi 4 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah komponen instalasi / penerangan bangunan kantor yang disediakan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Jumlah bahan bacaan yang disediakan Jumlah koordinasi yang dilaksanakan Perlengkapan gedung/kantor yang disediakan 12 21 12 12 2000 0 12 25 bulan unit bulan bulan eks bulan unit 14.067.000 5.875.000 110.723.150 39.039.438 7.590.000 511.805.000
0 12 7 12 12 132 0 12 31 bulan unit bulan bulan eks bulan unit 1.125.644.5 85 17.537.300 24.500.000 140.994.635 67.999.650 4.488.000 870.125.000 117.550.000 117.550.000 Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara 644.060.258 57% 551.279.670 127.698.3 00 12 bulan 17.830.800 100 % 102 % 12 bulan 11.253.600 0 bulan
7 unit 24.500.000 100 % 100 % 15 unit 4.700.000 0 unit
12 bulan 144.126.220 100 % 102 % 12 bulan 88.578.520 2 bulan 2.625.000 10 bulan 53.456.800 83% 79% 12 bulan 31.231.550 2 bulan 600.000 115 0 eks 3.910.000 87% 87% 12 bulan 6.072.000 2 bulan 790.000 7 bulan 400.236.438 58% 46% 12 bulan 409.444.000 4 bulan 123.683.3 00 118.342.500 101 % 31 unit 118.342.500 100 % 101 % 17% 17% 17% 33% 22
II 6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa 1 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa 1 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2 3 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan Jasa pemeliharaan kendaraan dinas yang disediakan Jasa pemeliharaan sarpras gedung yang mendapatkan pemeliharaan Jasa pemeliharaan sarpras pendukung gedung yang mendapatkan pemeliharaan 12 12 42 11 30 bulan bulan unit unit unit 725.594.995 580.113.000 790.325.444 749.976.739 19.406.250
0 0 0 0 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100 % 802.588.662 552.988.662 249.600.000 263.243.050 181.102.850 22.215.200 59.925.000 299.769.000 Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara 707.343.564 88% 1.044.566.3 96 181.703.4 59 12 bulan 510.843.564 100 % 92% 12 bulan 580.475.996 2 bulan 113.032.2 59 10 bulan 196.500.000 83% 79% 13 kali 464.090.400 2 bulan 68.671.20 0 216.971.008 82% 1.247.766.7 46 15.642.51 2 10 bulan 163.401.008 83% 90% 10 unit 632.260.355 3 unit 15.642.51 2 12 bulan 22.245.000 100 % 100 % 2 unit 599.981.391 0 unit
5 bulan 31.325.000 42% 52% 10 unit 15.525.000 0 unit
33 %
154.223.500 ,00 33%
51%
251.941.000 3.000.000 17%
17%
7%
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 1 2 3 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi Koordinasi dan 1 Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi Advokasi 1 Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan 2 Kebijakan yang mendukung pemberdayaan perempuan dan peran perempuandal am politik Jumlah focal point PD yang mendapatkan pelatihan penyusunan PPRG Jumlah pelaku IR yang mendapatkan pelatihan Market Place 3 350 250 dok orang orang 39.981.250 76.656.250 123.843.750 0 0 % 0 1 135 100 dok orang IR 103.599.000 42.965.000 60.634.000 93.810.000 93.810.000 102.360.000 Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara 60.700.000 59% 93.310.000
dok
1 dok 31.985.000
135 orang
60.700.000 100 %
100 %
75 orang 61.325.000
66.323.500 71% 99.075.000 3.000.000 71 IR 66.323.500 71% 71% 105 orang 99.075.000 50 orang 3.000.000 27.200.000 27% 59.556.000
20%
III Perempuan Kewenangan Provinsi 1 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 1 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 1 2 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi Jumlah pelaku IR yang mengikuti penguatan keuangan Jumlah peserta yang mendapatkan Advokasi Perempuan dan Anak dari TindakKekeras an Jumlah peserta yang mengikuti koordinasi dan sinkronisasi 300 300 300 orang orang orang 74.445.000 187.500.000
250 IR 100 % 165 orang 100 orang 102.360.000 1.556.674.2 00 152.389.500 98.469.500 53.920.000 Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara 66 IR 27.200.000 26% 27% 100 orang 59.556.000
29 % 694.386.929 29% 45% 879.439.294 88.228.10 0 103.307.000 68% 82 orang 49.307.000 50% 50% 100 orang 150.000.000
100 orang
54.000.000 100 %
100 %
2 3 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah KabupatenKota 1 2 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi Penyediaan 1 Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi Layanan yang diberikan Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yangmendapat kan penguatan 3600 3000 layana n paket 527.639.286 333.748.125 1.15 0 300 layana n layana n orang 1.040.432.8 00 613.452.800 426.980.000 363.851.900 226.692.400 Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara 288.442.929 28% 6.793.100 280 layana n 253.805.279 41% 1200 layana n 422.111.429 50 layana n 6.793.100 28% 39 layana n 34.637.650 8%
302.637.000 83% 81.435.00 0 255 orang 192.950.000 85% 85% 1000 paket 266.998.500 250 paket 80.310.00 0 1% 8% 26
IV V 2 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten Kota PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 1 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi 1 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi 2 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Jumlah pemenuhan kebutuhan spesifik dalam kondisi khusus dan kondisi darurat Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan KIE KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan penguatan mengenai layanan kualitas keluarga 350 250 60 orang orang lembag a 237.911.706
55.236.875 0 0 0 0 300 orang 100 % 100 orang 200 lemba ga 100 % 137.159.500 137.168.000 137.168.000 51.801.000 85.367.000 546.270.500 Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara 239 orang 109.687.000 80% 80% 150 orang 190.329.365 50 orang 1.125.000 5 % 6.000.000 5% 4% 6.000.000 4% 12 orang 6.000.000 12% 12%
lemba ga
20 lembag a 44.189.500
38 %
260.600.000 38%
48%
1%
2.350.000 14%
VI 1 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi 1 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi 2 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 1 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi Advokasi 1 Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi 2 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi Jumlah variabel data gender dan anak yang disediakan Jumlah variabel data gender dan anak yang dimanfaatkan Jumlah Kebijakan Pemenuhan Hak Anak yang disusun 18 18 3 variabe l variabe l dok 182.260.813 22.050.000 41.512.500 0 0 70 % 100 variab el 100 % 1 dok 546.270.500 90.358.750 455.911.750 769.743.000 27.500.000 27.500.000 742.243.000 Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara 260.600.000 ,00 48% 2.350.000 39 % 51.100.000 56% 57% 6 variabe l 145.808.650 2 variab el 2.350.000 47 variab el 209.500.000 47% 46% 6 variabe l 17.640.000
33 %
376.418.000 33%
49%
5%
23.600.00 0
dok
1 dok 33.210.000
376.418.000 51%
23.600.00 0 33%
VI I 1 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi 2 3 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten Kota PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 1 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten Kota Jumlah SDM yang mendapatkan advokasi layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Jumlah Forum Anak yang mendapatkan edukasi Peningkatan Kualitas Hidup Anak Jumlah kab/kota yang mendapatkan penguatan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak 300 33 33 orang fad kab/ko ta 523.899.250
71.125.000 0 0 0 250 orang 33 Fad 33 kab 100 % 264.360.000 351.498.000 126.385.000 480.410.700 135.919.200 Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara 243 orang 256.043.000 97% 97% 100 orang 419.119.400 50 orang 23.600.00 0 2 Fad 23.100.000 6% 7%
43 kab
97.275.000 130 %
77%
33 kab/ko ta 56.900.000
32 %
385.152.800 ,00 32%
80%
72.251.500 53%
17%
2 3 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi 1 1 2 Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Jumlah peserta yang mendapatkan Advokasi Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan Jumlah SDM yang mendapatkan pengembanga n KIE anak yang memerlukan perlindungan khusus Aktivis PATBM di kabupaten/kot a yang mendapat pelatihan 300 450 300 orang orang orang 169.899.000
70.843.750 262.980.625 226 200 355 orang orang orang 135.919.200 267.059.500 56.675.000 210.384.500 77.432.000 Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara 120 orang 72.251.500 53% 53% 100 orang 135.919.200
248.294.900 93%
189 orang
53.180.000 95%
94%
250 oang 56.675.000
334 orang
195.114.900 94%
93%
100 orang 210.384.500
64.606.400 83%
Provinsi dan Lintas Daerah Kab Kota 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi Jumlah peserta penyedia layanan yang mendapatkan advokasi peningkatan kapasitas 300 orang
20 orang 77.432.000 Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara 17 orang 64.606.400 85% 83%
No 1 2 3 Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Analisa kinerja pelayanan berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai target indikator sasaran dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan serta untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan. Untuk manganalisis kinerja pelayanan atau tingkat capaian kinerja sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara maka dituangkanlah kinerja tersebut ke dalam beberapa Indikator Kinerja yaitu : 1. Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG 2. Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan 3. Rasio Kekerasan Terhadap Anak 4. Persentase Perangkat Daerah Berkontribusi Mewujudkan Kabupaten / Kota Layak Anak (Menuju) Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2021 memperlihatkan adanya perlambatan kenaikan target kinerja walaupun tidak keseluruhan target yang disebabkan adanya penyesuaian kebijakan dan anggaran sebagai respon atas kondisi yang terjadi di Sumatera Utara terkhusus pada upaya pencegahan dan penanganan pandemi Covid 19 baik itu oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun dari Pemerintah melalui Kementerian terkait, sebagaimana tabel berikut : Tabel 4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara Indikator Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Proyeksi Catatan 2019 2020 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2024 Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG Rasio kekerasan terhadap Perempuan 100.000 per 49% 10 59% 11 66% 10 85% 9 100% 8 64% 9 94% 10 100% 9 100% 8 Rasio kekerasan terhadap Anak per 10.000 20 19 18 17 16 18 19 17 16 32
4 Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Persentase Perangkat Daerah berkontribusi mewujudkan Kabupaten/Kota Layak (Menuju) Anak 19% 44% 58% 76% 100% 52% 70% 100% 100% 2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Isu-isu penting adalah merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah. Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan dan hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan OPD. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, guna pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana yang dituangkan pada RPJMD, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara senantiasa dipengaruhi oleh isu-isu penting yang bersifat strategis, baik berupa kondisi, keadaan, atau peristiwa yang dampaknya dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Meskipun tingkat pencapaian kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran serta target Renstra periode yang lalu hasilnya cukup baik, namun berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara yang diharmonisasikan dengan kebijakan Pemerintah melalui Kementerian PPPA RI, maka terdapat beberapa isu penting pembangunan PPPA yang telah diarahkan oleh Presiden Republik Indonesia untuk tahun 2023 yaitu : 1. Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan; 2. Peningkatan peran ibu dalam pendidikan anak; 3. Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak; 4. Penurunan pekerja anak; 5. Pencegahan perkawinan anak. 2.4 Review terhadap awal RKPD Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPD adalah Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun untuk menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 merupakan 33
Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara penjabaran dari RPJMD yang disusun berpedoman kepada RPJMD tahun rencana, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan memperhatikan sistematika penyusunan RKPD Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 dilaksanakan melalui pendekatan : a. Top-down, yaitu pendekatan dengan memperhatikan Program Prioritas dan kebijakan Pusat di daerah. b. Bottom-up, yaitu pendekatan yang dilakukan untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui Musrenbang Desa, Kecamatan dan Kabupaten/Kota. Hasil dari Musrenbang Desa, Kecamatan dan Kabupaten/Kota akan diakomodir dan disampaikan pada Pra Musrenbang dan Musrenbang Provinsi Sumatera Utara. c. Teknokratik, yaitu pendekatan perencanaan yang mengedepankan pengetahuan, ilmu dan teknologi, berupa saran dan pendapat dari akademisi dan praktisi pembangunan. d. Politik, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodir pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara. e. Partisipatif, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodir hak masyarakat yang bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan melalui jalur khusus komunikasi yang gunanya untuk menampung segala aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan. f. Kompetitif, yaitu pendekatan perencanaan yang dilaksanakan melalui usulan proposal. Proposal akan diseleksi melalui beberapa tahapan yang telah ditentukan. Berdasarkan beberapa pendekatan diatas, maka proses penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 dilaksanakan sesuai ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dan disusun dengan tahapan: a. Penyusunan Awal RKPD b. Penyusunan RKPD 34
Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara c. Pelaksanaan Musrenbang RKPD d. Perumusan Akhir RKPD e. Penetapan RKPD Kedudukan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 merupakan RKPD tahun ke-3 selama periode RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023. Keterkaitan antara dokumen RKPD dengan RPJMD sesuai Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004, menyatakan bahwa fungsi dan kedudukan RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD. RKPD merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD dan berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) yang tetap mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA). RENSTRA menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun RENJA tahunan yang selanjutnya menjadi bahan dalam penyusunan anggaran per kegiatan. Selain itu Rencana Kerja (RENJA) juga menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam perumusan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Derah dan tentu saja akan memperhatikan dan menyesuaikan rencana kerja prioritas daerah dalam satu tahun anggaran (RKPD). Sebelum ditetapkan RAPBD, RKPD menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Kedua dokumen ini sangat penting dibahas I-3 RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 lebih tajam sebelum sampai kepada rincian APBD. KUA memberikan suatu gambaran umum tentang kemampuan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran ke depan. Berdasarkan KUA, PPAS menetapkan prioritas plafon anggaran untuk setiap perangkat daerah berdasarkan fungsinya, plafon anggaran akan menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menentukan anggaran per program per kegiatan sesuai dengan rencana kerja tahunannya. Atas dasar itu, perangkat daerah menyusun rencana kerja dan anggaran. Akumulasi dari semua rencana kerja dan anggaran bagi seluruh Perangkat Daerah akan melahirkan RAPBD. Dengan demikian RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat: a. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun; b. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama 35
Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD); c. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing- masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renca Perangkat Daerah; dan d. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa hal yang menjadi permasalahan terkait pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak, yaitu: a. Lemahnya kelembagaan PUG (Pokja/Focal Point) serta rendahnya pemahaman perencana dalam menyusun PPRG membuat komitmen pengambil kebijakan dalam pembangunan yang Responsive Gender belum maksimal; b. Masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak dan belum tersedianya pusat informasi layanan terhadap anak c. Belum Optimalnya pencegahan dan penanganan tindak perdagangan orang (TPPO) terhadap perempuan dan belum optimalnya penanganan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dan bencana d. Belum optimalnya inventarisasi dan pemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan pembangunan. Di dalam rancangan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 juga diharapkan dapat memuat isu gender yang telah menjadi isu Nasional dan Trans Nasional, dengan Arah kebijakan Pengarusutamaan Gender sebagai berikut: 1. Mempercepat pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di semua bidang pembangunan di tingkat pusat, daerah, dan desa melalui : a. Penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan; b. Penguatan koordinasi dalam pelaksanaan PUG di semua bidang pembangunan; c. Penguatan pelaksanaan perencanaan dan Penganggaran yang responsif gender (PPRG) di semua jenjang pemerintahan; d. Penguatan kebijakan dan regulasi yang responsive gender; e. Penyediaan dan pemanfaatan data terpilah. 36
Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara 2. Meningkatkan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan melalui : a. Peningkatan kapasitas perempuan untuk mengurangi kesenjangan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi, serta menerima manfaat pembangunan; b. Peningkatan koordinasi dengan stakeholder terkait untuk mendorong peran perempuan di berbagai bidang pembangunan. 37
No I I.1 I.1.1 Program/Kegiatan PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi RANWAL RKPD Indikator Lokasi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi Sumut Target Capaian Kinerja 20 dok Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Review terhadap Rancangan RKPD tahun 2023 ANALISIS KEBUTUHAN Pagu Indikatif Program/Kegiatan Indikator Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana 1.541.000.000 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 1.695.100.000 400.000.000 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi 440.000.000 250.000.000 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi Sumut 20 dok 275.000.000 Catatan Penting 38
I.1.2 I.2 I.2.1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasukPerencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mengikuti Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat di Kabuputaen/Kota Sumut Sumut 47 OPD 20 organisasi 150.000.000 991.000.000 991.000.000 Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasukPerencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi Sumut 47 OPD 165.000.000 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi 1.090.100.000 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mengikuti Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat di Kabuputaen/Kota Sumut 20 organisasi 1.090.100.000 39
I.3 I.3.1 II II.1 II.1.1 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi Sumut Sumut 300 org 10 dok 150.000.000 150.000.000 2.650.000.000 150.000.000 150.000.000 Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi 165.000.000 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas Sumut 300 org 165.000.000 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 2.915.000.000 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 165.000.000 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi Sumut 10 dok 165.000.000 40
II.2 II.2.1 II.2.2 II.3 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi Sumut Sumut 50 org 20 layanan 1.250.000.000 1.000.000.000 250.000.000 1.250.000.000 Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 1.375.000.000 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat Sumut 50 org 1.100.000.000 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi Sumut 20 layanan 275.000.000 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi 1.375.000.000 41
II.3.1 II.3.2 II.3.3 III III.1 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Sumut Sumut Sumut 150 org 500 org 10 dok 150.000.000 600.000.000 500.000.000 212.500.000 212.500.000 Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas Sumut 150 org 165.000.000 Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik Sumut 500 org 660.000.000 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Sumut 10 dok 550.000.000 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 233.750.000 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi 233.750.000 42
III.1.1 IV IV.1 IV.1.1 IV.1.2 V Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi Sumut Sumut Sumut 10 lap 31 dok 10 dok 212.500.000 200.000.000 200.000.000 100.000.000 100.000.000 550.000.000 Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi Sumut 10 lap 233.750.000 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 220.000.000 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi 220.000.000 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia Sumut 31 dok 110.000.000 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi Sumut 10 dok 110.000.000 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 605.000.000 43
V.1 V.1.1 V.2 V.2.1 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Usaha Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi Sumut Sumut 44 organisasi 142 orang 200.000.000 200.000.000 350.000.000 200.000.000 Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi 220.000.000 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Usaha Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Sumut 44 organisasi 220.000.000 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi 385.000.000 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi Sumut 142 orang 220.000.000 44
V.2.2 VI VI.1 VI.1.1 VI.1.2 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi Jumlah Dokumen Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Organisasi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi Sumut Sumut Sumut 5 dok 30 organisasi 20 dok 150.000.000 1.030.000.000 380.000.000 230.000.000 150.000.000 Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Sumut 5 dok 165.000.000 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 1.133.000.000 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 418.000.000 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi Jumlah Organisasi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi Sumut Sumut 30 organisasi 20 dok 253.000.000 165.000.000 45
VI.2 VI.2.1 VI.2.2 VI.2.3 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi Jumlah Layanan tindak lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi Sumut Sumut Sumut 15 layanan 10 dok 5 dok 500.000.000 150.000.000 150.000.000 200.000.000 Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi 550.000.000 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi Jumlah Layanan tindak lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi Sumut 15 layanan 165.000.000 Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi Sumut 10 dok 165.000.000 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi Sumut 5 dok 220.000.000 46
VI.3 VI.3.1 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Usaha Kewenangan Provinsi Sumut 150 dok 150.000.000 150.000.000 Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 165.000.000 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Usaha Kewenangan Provinsi Sumut 150 dok 165.000.000 47
Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Rencana kerja Dinas PPPA Sumatera Utara didiskusikan dalam pembahasan berbagai ruang dan forum diskusi, baik secara online maupun secara offline yang mana diskusi dan pembahasan dilakukan untuk menjaring dan mengidentifikasi kebutuhan di tengah masyarakat terkait dengan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang melibatkan seluruh stakeholder terkait, baik dari Pemerintah Daerah, maupun dari Lembaga non Pemerintah dengan tujuan untuk menyelaraskan seluruh target kinerja urusan PPPA yang tercantum di dalam Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta isu strategis yang sudah tertuang di dalam RKPD Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana tabel berikut : NO PROGRAM KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA VOLUME CATATAN 1 2 3 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Pembentukan unit Kelas Perempuan PembentukanToko Online bagi Pelaku Industri Rumahan Pembentukan Layanan Konseling Keluarga Pembentukan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Dairi, Pakpak Bharat, Langkat, Nias, Nias Utara, Nias Selatan, Binjai, Karo, Tebing Tinggi dan Serdang Bedagai Medan Mandailing Natal, P. Sidempuan dan Tapanuli Selatan Karo dan Deli Serdang Unit kelas perempuan yang dibentuk untuk peningkatan peran perempuan dalam pembangunan Meningkatnya kemampuan ekonomi perempuan marginal Layanan Konseling Keluarga yan dibentuk Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak yang dibentuk 11 unit 300 unit 3 unit 2 desa 48
Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah Berdasarkan amanat yang tercantum dalam dokumen RPJMN tahun 2021-2024, dalam pelaksanaan pembangunan nasional harus memiliki perspektif gender untuk mendukung tercapainya pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan. Arah kebijakan dan strategi nasional yang tercantum dalam RPJMN tahun 2021-2024 adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, mencakup: (a) penguatan kebijakan dan regulasi, (b) percepatan pelaksanaan PUG di kementerian/lembaga, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan pemerintah desa melalui penguatan pelembagaan PUG dan penguatan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), (c) peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu baik perempuan maupun laki-laki, keluarga, komunitas, lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha; d) peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, terutama dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, tenaga kerja, serta politik, jabatan publik, dan pengambilan keputusan; dan e) peningkatan jejaring dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, media massa, dunia usaha, dan lembaga masyarakat. 2. Peningkatan perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran dari kekerasan dan TPPO, mencakup: a) penguatan kebijakan dan regulasi pencegahan, penanganan, rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi; b) peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu baik perempuan maupun laki-laki, keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya tentang KtP dan TPPO; c) peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan penyelenggara pemerintahan tentang KtP dan TPPO; d) penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan melalui peningkatan kapasitas SDM penyedia layanan, koordinasi antarunit penyedia layanan, penguatan data dan informasi, serta pengawasan; e) pengembangan sistem data terpadu KtP dan TPPO; f) pengembangan sistem layanan terpadu penanganan KtP dan TPPO; g) penguatan jejaring dan kerja sama antara pemerintah (pusat dan daerah), komunitas, media massa, dunia usaha dan lembaga 49
Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara bantuan hukum; dan h) pengembangan inovasi dalam upaya pencegahan KtP dan TPPO. 3. Perwujudan Indonesia Layak Anak melalui penguatan Sistem Perlindungan Anak yang responsif terhadap keragaman dan karakteristik wilayah anak untuk memastikan anak menikmati haknya, mencakup: a) penguatan regulasi dan penegakkan hukum yang proporsional terhadap kepentingan terbaik anak; b) penguatan efektivitas kelembagaan melalui peningkatan kapasitas SDM, penyedia layanan, koordinasi, sistem data dan informasi, serta fungsi pembinaan dan pengawasan; c) peningkatan pemahaman tentang perlindungan anak bagi para pemangku kepentingan, masyarakat, keluarga, dan anak; d) penguatan jejaring antara pemerintah dengan komunitas, media massa, dunia usaha, dan lembaga masyarakat; e) peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan sesuai dengan tingkat kematangan usianya; f) penguatan upaya pencegahan dan penanganan berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, termasuk isu pekerja anak, dan penelantaran pada anak; g) penguatan koordinasi dan sinergi upaya pencegahan perkawinan anak dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan; h) penguatan pengasuhan di lingkungan keluarga dan pengasuhan sementara di institusi lainnya; i) peningkatan akses layanan dasar yang terpadu, ramah dan inklusif bagi seluruh anak terutama bagi anak yang berada pada situasi dan kondisi khusus, dan j) peningkatan layanan dan rehabilitasi bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Arah kebijakan dan strategi nasional yang tercantum dalam RPJMN tahun 2021-2024 untuk pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini sesuai dengan RPJMD Sumatera Utara tahun 2019 - 2023 yang mempunyai visi "Sumatera Utara yang Maju, Aman, dan Bermartabat". Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Sumatera Utara telah terintegrasi ke dalam prioritas pembangunan Sumatera Utara pada Misi ke -1 yaitu Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan dengan prioritas pembangunan pada Peningkatan Pelayanan Sektor Sosial Kemasyarakatan dan Olahraga, meliputi : a. Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam Kewirausahaan b. Peningkatan Peran Ibu dalam Pendidikan Anak c. Penurunan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak d. Penurunan Pekerja Anak 50
Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara e. Pencegahan Perkawinan Anak. 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Secara Umum Tujuan Rencana Strategis Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 - 2023 adalah : 1. Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan; 2. Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan perlindungan anak; 3. Meningkatkan pemenuhan hak anak Adapun sasaran pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 - 2023 adalah : 1. Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan; 2. Meningkatnya perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak; 3. Meningkatnya kualitas layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan; 4. Meningkatnya kualitas hidup anak; 3.3 Program dan Kegiatan Adapun rencana program dan kegiatan yang akan diimplementasikan sesuai dengan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023, yang selaras dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Tahun 2019-2023 dalam rangka mendukung pencapaian Misi ke 1 Pembangunan di Sumatera Utara yaitu Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan, karena memilikii man dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, sertaharga-harga yang terjangkau, dengan rincian program/kegiatan sebagai berikut : NO PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI I.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 51
I.1.1 I.2 I.2.1 I.2.2 I.3 I.3.1 I.4 I.4.1 I.4.2 I.4.3 I.4.4 I.4.5 I.4.6 I.5 I.5.1 I.5.2 I.6 I.6.1 I.6.2 I.6.3 II II.1 II.1.1 II.1.2 II.2 Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi 52
Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara II.2.1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi II.3 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi II.3.1 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi III PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN III.1 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota III.1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi III.2 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota III.2.1 III.2.2 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi III.3 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi III.3.1 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi III.3.2 Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi III.3.3 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota IV PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA IV.1 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi IV.1.1 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi V PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK V.1 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi V.1.1 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi 53
V.1.2 VI VI.1 VI.1.1 VI.2 VI.2.1 VI.2.2 VII VII.1 VII.1.1 VII.1.2 VII.2 VII.2.1 VII.2.2 VII.2.3 VIII.3 VIII.3.1 Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi 54
Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH Dalam kaitan dengan keselarasan antara program dan kegiatan yang tertuang di dalam Rencana Kerja Dinas PPPA Sumatera Utara Tahun 2023 yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, maka telah disusun program dan kegiatan DPPPA Sumatera Utara untuk Tahun 2023 sebagai berikut : 55
Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana) Catatan Penting Rencana Tahun 2024 Sumber Dana No Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 20.160.500.000 22.176.550.000 APBD I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 13.977.000.000 15.374.700.000 APBD I.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 250.000.000 275.000.000 APBD I.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun Medan 12 dokumen 250.000.000 275.000.000 APBD I.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.300.000.000 10.230.000.000 APBD I.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah gaji dan tunjangan yang disediakan Medan 12 bulan 9.000.000.000 12 bulan 9.900.000.000 APBD I.2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah penatausahaan dan pengujian keuangan yang dilaksanakan Medan 12 bulan 300.000.000 12 bulan 330.000.000 APBD I.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 25.000.000 27.500.000 APBD 56
I.3.1 I.4 I.4.1 I.4.2 I.4.3 I.4.4 I.4.5 I.4.6 I.5 I.5.1 I.5.2 I.6 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Komponen instalasi listrik dan penerangan yang disediakan Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Bahan Logistik Kantor yang disediakan Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Bahan bacaan yang disediakan Rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan Medan Medan Medan Medan Medan Sumut Medan Medan Medan 3 orang 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara 25.000.000 3 orang 27.500.000 1.322.000.000 1.454.200.000 15.000.000 12 bulan 16.500.000 150.000.000 12 bulan 165.000.000 250.000.000 12 bulan 275.000.000 50.000.000 12 bulan 55.000.000 7.000.000 12 bulan 7.700.000 850.000.000 12 bulan 935.000.000 1.330.000.000 1.463.000.000 780.000.000 12 bulan 858.000.000 550.000.000 12 bulan 605.000.000 1.750.000.000 1.925.000.000 APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD 57
I.6.1 I.6.2 I.6.3 II II.1 II.1.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi Gedung kantor dan bangunan lainnya yang mendapatkan pemeliharaan Sarpras pendukung yang mendapatkan pemeliharaan Kendaraan dinas atau lapangan yang mendapatkan pemeliharaan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi Medan Medan Medan Sumut 3 unit 6 bulan 12 bulan 20 dok Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara 800.000.000 3 unit 880.000.000 600.000.000 6 bulan 660.000.000 350.000.000 12 bulan 385.000.000 1.541.000.000 1.695.100.000 400.000.000 440.000.000 250.000.000 20 dok 275.000.000 APBD APBD APBD APBD APBD APBD 58
II.1.2 II.2 II.2.1 II.3 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasukPerencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mengikuti Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat di Kabuputaen/Kota Sumut Sumut 47 OPD 20 organisasi Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara 150.000.000 47 OPD 165.000.000 991.000.000 1.090.100.000 991.000.000 20 organisasi 1.090.100.000 150.000.000 165.000.000 APBD APBD APBD APBD 59
II.3.1 III III.1 III.1.1 III.2 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi Sumut Sumut 300 org 10 dok Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara 150.000.000 300 org 165.000.000 2.650.000.000 2.915.000.000 150.000.000 165.000.000 150.000.000 10 dok 165.000.000 1.250.000.000 1.375.000.000 APBD APBD APBD APBD APBD 60
III.2.1 III.2.2 III.3 III.3.1 III.3.2 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik Sumut Sumut Sumut Sumut 50 org 20 layanan 150 org 500 org Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara 1.000.000.000 50 org 1.100.000.000 250.000.000 20 layanan 275.000.000 1.250.000.000 1.375.000.000 150.000.000 150 org 165.000.000 600.000.000 500 org 660.000.000 APBD APBD APBD APBD APBD 61
III.3.3 IV IV.1 IV.1.1 V V.1 V.1.1 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia Sumut Sumut Sumut 10 dok 10 lap 31 dok Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara 500.000.000 10 dok 550.000.000 212.500.000 233.750.000 212.500.000 233.750.000 212.500.000 10 lap 233.750.000 200.000.000 220.000.000 200.000.000 220.000.000 100.000.000 31 dok 110.000.000 APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD 62
V.1.2 VI VI.1 VI.1.1 VI.2 VI.2.1 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Usaha Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi Sumut Sumut Sumut 10 dok 44 organisasi 142 orang Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara 100.000.000 10 dok 110.000.000 550.000.000 605.000.000 200.000.000 220.000.000 200.000.000 44 organisasi 220.000.000 350.000.000 385.000.000 200.000.000 142 orang 220.000.000 APBD APBD APBD APBD APBD APBD 63
VI.2.2 VII VII.1 VII.1.1 VII.1.2 VII.2 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi Jumlah Dokumen Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Organisasi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi Sumut Sumut Sumut 5 dok 30 organisasi 20 dok Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara 150.000.000 5 dok 165.000.000 1.030.000.000 1.133.000.000 380.000.000 418.000.000 230.000.000 30 organisasi 253.000.000 150.000.000 20 dok 165.000.000 500.000.000 715.000.000 APBD APBD APBD APBD APBD APBD 64
VII.2.1 VII.2.2 VII.2.3 VIII.3 VIII.3.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi Jumlah Layanan tindak lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Usaha Kewenangan Provinsi Sumut Sumut Sumut Sumut 15 layanan 10 dok 5 dok 150 dok Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara 150.000.000 15 layanan 165.000.000 150.000.000 10 dok 165.000.000 200.000.000 5 dok 220.000.000 150.000.000 165.000.000 150.000.000 150 dok 165.000.000 APBD APBD APBD APBD APBD 65
Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara BAB V PENUTUP Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 ini mempedomani Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 dan diharapkan menjadi perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada kurun waktu satu tahun dengan memperhatikan skala prioritas kebutuhan dan perkembangan situasi serta kondisi, terutama untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya peningkatan layanan dan kondisi lain yang tidak dapat diantisipasi seperti kebencanaan.. Proses penyusunan rencana kerja ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari semua komponen masyarakat, Akademisi, tenaga ahli, Lembaga Masyarakat yang fokus dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Sumatera Utara serta seluruh pengampu urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di 33 kabupaten/kota se Sumatera Utara yang selanjutnya dikoordinasikan dengan pemangku kepentingan dalam penentuan anggaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah sehingga hasilnya diharapkan akan lebih optimal. Rencana Kerja Tahun 2023 ini nantinya akan menjadi dasar pijakan untuk menyusun kebijakan umum anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 yang akan datang. Selain itu juga digunakan sebagai tolok ukur dalam pertanggungjawaban kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara yang diimplementasikan melalui akuntabilitas penyelenggaraan tugas yang mengandung pengertian bahwa setiap program kegiatan dan hasil akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Program dan kegiatan yang sudah menjadi prioritas diharapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai perencanaan dan target sasaran yang telah ditetapkan serta berprinsip pada asas efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitas. Permasalahan yang mungkin terjadi pada pelaksanaan kegiatan perlu diantisipasi dengan baik agar tidak terulang lagi. Terutama penjadwalan waktu pelaksanaan kegiatan harus dilakukan secara cermat, dan senantiasa melakukan koordinasi dengan semua komponen yang ada di 66
Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara secara intensif. Medan, Juli 2022 KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA dto Dra. MANNA WASALWA LUBIS, M. AP PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19651111 198603 2 003 67