MANTAP: Journal of Management Accounting, Tax and Production E-ISSN: XXXX-XXXX P-ISSN: XXXX-XXXX Vol. 1 No. 1 September 2023 Sistem Pembagian Tanah Lingko Lodok Ditinjau dari Hukum Adat dan Hukum Agraria Iqra Muliayati Bayna1 Armansyah Prasakti2 Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta1,2 Email: Abstrak Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui sistematika pembagian tanah dalam bentuk Lingko Lodok berdasarkan hukum adat manggarai, 2) untuk mengetahui alur pembagian tanah menurut hukum adat Manggarai, 3) untuk mengetahui bagaimana keberadaan hukum adat dalam pembagian tanah ditinjau dari hukum agraria pertanahan. Pembahasan a. Sistem pembagian tanah lingko lodok di tinjauh dari hukum adat: Sistem pembagian tanah lingko lodok di laksanakan dengan hukum adat manggarai yaitu; 1. Lilik compang,teing hang, lilik compang yang dilanjutkan dengan teing hang merupakan ritual yang dilakukan untuk mengundang kehadiran tuhan dan para leluhur dalam upacara pembagian tanah selain itu teing hang juga merupakan sebuah ungkapan rasa syukur serta memohon perlindungan tuhan dal leluhur agar proses pembagian tanah berjalan dengan lancar sesuai keinginan. tente teno, merupakan upacara penentuan lodok pada suatu lingko yang akan dibagi, ukur moso, werus langang : penentuan garis batas kepemilikan tanah. B. sistem pembagian tanah lingko lodok ditinjau dari hukum agrarian pertanahan. Kata Kunci: Sistem Pembagian Tanah Lingko Lodok This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. PENDAHULUAN Kebiasaan yang sering dilakukan sekelompok orang pada lingkungan masyarakat secara turun temurun akan menjadi kebiasaan dan membudaya pada kelompok masyatakat tersebut sehingga setiap kelompok masyarakat bisa memiliki budaya yang berbeda-beda hal tersebut berlaku juga bagi masyarakat manggarai yang mana masyarakat manggarai memiliki ke budayaan nya sendiri hal tersebut berlaku bagi masyarakat manggarai, dalam pembagian hak kuasa atas tana bagi masyarakat manggarai dibagi dalam bentuk lingko lodok Pada masyarakat Nggorang dan Manggarai pada umumnya terdapat penerapan sistem lodok dalam pembagian lahan sawah dan ladang dengan sebutan lingko. Lingko adalah tanah pertanian yang merupakan hak komunal dari masing-masing wa'u (suku). Pola perladangan lingko berbentuk lingkaran pada titik pusat seperti "jaring laba-laba" (Antar: 2010: 255). Setiap lingko yang dibuka menjadi ladang dibagi oleh tua teno (penjabat kampung yang mengurusi pemakaian tanah) dalam bentuk lodok dan tiap pembagian disebut moso (jari tangan). Lingko yang telah dibagi atas moso-moso itu, jika sudah digarap secara keseluruhan bentuk sawah tersebut seperti jaring laba-laba (Anonim,1991: 22). Tanah bagi kehidupan manusia sangatlah penting. Hal ini dikarenakan hampir seluruh aspek kehidupan terlebih lagi bagi masyarakat Indonesia yang agraris. Tanah tidak hanya dipahami sebagai sumber ekonomi saja. Namun bagi pihak lain memandang tanah sebagai sesuatu yang sakral dan harus dijaga. Salah satunya adalah masyarakat adat. Sebagai tindak lanjut dari pasal 33 ayat (3) undang-undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan bumi atau tanah, maka dikeluarkanlah Undang-Undang no 5 Tahun 1960 tentang peraturan Pokok Dasar Agraria yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria Iqra Muliayati Bayna & Armansyah Prasakti - Universitas PGRI Yogyakarta 35
MANTAP: Journal of Management Accounting, Tax and Production E-ISSN: XXXX-XXXX P-ISSN: XXXX-XXXX Vol. 1 No. 1 September 2023 (UUPA) adalah merupakan contoh sebuah undang undang yang paling unik dalam menetapkan hubungan antara masalah pertanahan dengan hukum adat.Berikut ini dikemukan (Dewi Wulansari 2012:116- 117). Beberapa pasal dalam UndangUndang Pokok Agraria (UUPA) Yang apabila diperhatikan memberi beberapa penegasan yang berkenan dengan kedudukan hukum adat, yakni: Pasal 2 ayat (4) menegaskan bahwa hak menguasai dari negara (atas bumi, air, ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya) pelaksanaanya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah dan masyarakat masyarakat hukum adat sekedar diperlukan dan tidak bertentang dengan kepentingan nasional menurut ketentuan ketentuan Peraturan Pemerintah. Pasal 3 dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak- hak yang serupa dari masyarakat-masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataanya masih ada, harus sedemikian rupa hingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan UU dan Peraturan Pemerintah. Pasal 5 hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat sepanjang tidak bertentang dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme indonesia serta dengan peraturan peraturan yang tercantum dalam undang undang ini dan dengan peraturan perundangan lainya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama dan Pasal 22 ayat (1) Terjadinya hak milik menurut hukum adat dengan Peraturan Pemerintah. Rumusan Masalah: Bagaimana sistem pembagian tanah dalam bentuk lingko lodok berdasarkan hukum adat Bagaimana sistem pembagian tanah lingko lodok ditinjau dari hukum agraria pertanahan Landasan Teori Pengertian Lodok adalah titik awal membagi tanah ulayat (lingko). Hanya satu lodokuntuk tanah ulayat, diharapkanpanjang/luas ukuran tanah pembagian setiap orang diupayakan sama ukurannya atau hampir sama. Bisa berbeda apabila bentuk tanahnya tak simetris. Lodok mestinya dikosongkan (tidak diolah) untuk dijadikan sebagai tempat sesajian. Pengertian Moso adalah lokasi pembagian tanah yang dimiliki secara perorangan. Lodok adalah titik awal membagi tanah ulayat (lingko). Hanya satu lodok untuk satu tanah ulayat. Lodok letaknya di tengah area tanah ulayat, diharapkan panjang/luas ukuran tanah pembagian setiap orang diupayakan sama ukurannya atau hampir sama. Bisa berbeda apabila bentuk tanahnya tak simetris. Lodok mestinya dikosongkan (tidak diolah) untuk dijadikan sebagai tempat sesajian. Pengertian Cicing adalah batas ujung, luar tanah. Pada batas terluar tanah yang dimaksud yakni dibatasi oleh tanah milik pribadi atau tanah ulayat lain. Oleh karena itu, agar tidak terjadi perebutan batas cicing, dan agar tak masuk binatang yang merusak tanaman, maka bagian cicing tanah ulayat harus dibatasi dengan pagar (kena) dan atau got (ngali). Pengertian Banta artinya pematang yang berfungsi untuk menahan erosi, sehingga tanah tetap humus dan subur. Galong artinya petak. Galong ialah pecahan-pecahan dari pembagian tanah. Ukuran satu galong hampir sama ukuran atau kapling tanah. Batas antara galong yang satu dengan galong yang lain disebut banta/pematang. Pengertian Langang artinya batas. Langang adalah batas area tanah pembagian antara seorang demi orang dalam satu tanah ulayat dan bantara seorang/tanah ulayat dengan tanah ulayat lainnya. satu tanah ulayat. Lodok letaknya di tengah area Pengertian Hukum Adat Secara etimologi (bahasa) kata adat berasal dari bahasa Arab yakni "Adah" Yang berarti sebuah kebiasaan yaitu sebuah tingkah laku masyarakat yang sering terjadi sedangkan kata hukum secara etimologi berasal dari bahasa arab kata, "Huk" yang artinya ketentuan atau suruhan, jadi bila digabung antara hukum dan adat yang berarti suatu perilaku masyarakat yang selalu terjadi secara terus menerus dan lebih tepatnya lagi Iqra Muliayati Bayna & Armansyah Prasakti - Universitas PGRI Yogyakarta 36
MANTAP: Journal of Management Accounting, Tax and Production E-ISSN: XXXX-XXXX P-ISSN: XXXX-XXXX Vol. 1 No. 1 September 2023 bisa dinamakan sebuah hukum kebiasaan. Namun sejauh ini perundang-undangan di Indonesia membedakan antara istilah "adat" dan "kebiasaan" , sehingga "hukum adat" tidak sama dengan "hukum kebiasaan". "Kebiasaan" yang diakui di dalam perundangan merupakan "Hukum Kebiasaan", sedangkan "Hukum Adat" adalah hukum kebiasaan di luar perundangan. Istilah hukum adat dikemukakan pertama kali oleh Prof. Dr. Christian Snouck. Hurgronye dalam bukunya yang berjudul "De Accheers" (Orang-orang Aceh), yang kemudian diikuti oleh Prof. Mr. Cornelis Van Vollen Hoven dalam bukunya yang berjudul "Het Adat Recht Van Nederland Indie". Dengan adanya istilah ini, maka pemerintah kolonial Belanda pada akhir tahun 1929 mulai menggunakan secara resmi dalam peraturan perundangan Belanda. Hukum adat pada dasarnya merupakan sebagian dari adat istiadat masyarakat. Adat istiadat mencakup konsep yang sangat luas. Hukum Adat adalah Hukum Non Statuir yang berarti Hukum Adat pada umumnya memang belum/ tidak tertulis. Oleh karena itu dilihat dari mata seorang ahli hukum memperdalam pengetahuan hukum adatnya dengan pikiran juga dengan perasaan pula. Jika dibuka dan dikaji lebih lanjut maka akan ditemukan peraturan-peraturan dalam hukum adat yang mempunyai sanksi dimana ada kaidah yang tidak boleh dilanggar dan apabila dilanggar maka akan dapat dituntut dan kemudian dihukum. Definisi dari hukum adat sendiri adalah suatu hukum yang hidup karena dia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri. Pengertian Hukum Agraria Ilmu hukum sebenarnya memiliki pengertian yang lebih luas. Dalam bahasa latin, agraria yang sering di sebut dengan ager mempunyai arti tanah atau sebidang tanah. Dalam bahasa latin pula kata agrarius berarti persawahan atau perladangan atau bisa juga pertanian. Jika kita buka dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan bahwa "Agraria" berarti urusan pertanahan dan atau tanah pertanahan serta urusan pemilikan atas tanah. Sedangkan dalam bahasa Inggris istilah agraria atau sering disebut dengan "agrarian" yang berarti tanah dan sering dihubungkan dengan berbagai usaha pertanian. Menurut Subekti; hukum agraria adalah keseluruhan ketentuan- ketentuan hukum, baik hukum perdata , maupun hukum tata negara maupun pula hukum tata usaha negara yang mengatur hubungan-hubungan antara orang termasuk badan hukum, dengan bumi, air, dan ruang angkasa dalam seluruh wilayah negara dan mengatur pula wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan hubungan tertentu. Menurut Soedikno dan R. Tjitrosoedibio, hukum agrarian (Agrarisch recht), adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan hukum, baik Hukum Perdata maupun Hukum Tata Negara (Staatsrecht) maupun pula Hukum Tata Usaha Negara (Administratifrecht) yang mengatur hubungan antara orang termasuk badan hukum dengan bumi, air, dan ruang angkasa dalam seluruh wilayah negara dan mengatur pula wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan-hubungan tersebut. Boedi Harsono menyatakan hukum agraria bukan hanya merupakan satu perangkat bidang hukum. Hukum agraria merupakan satu kelompok berbagai bidang hukum yang masing-masing mengatur hak-hak penguasaan atas sumber-sumber daya alam tertentu yang termasuk pengertian agraria. Menurut Boedi Harsono, pengertian hukum agraria adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum, baik itu tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur mengenai agraria. Agraria ini meliputi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya bahkan dalam batas- batas yang ditentukan, serta mengenai ruang angkasa. Menurut Bachsan Mustafa: Hukum Agraria sebagai sebuah himpunan peraturan yang mengatur tentang bagaimana para pejabat pemerintah menjalankan tugas mereka di bidang keagrarian. Menurut E. Uterecht: pengertian hukum agraria adalah sebuah hukum yang istimewa dimana memberikan kewajiban kepada Iqra Muliayati Bayna & Armansyah Prasakti - Universitas PGRI Yogyakarta 37
MANTAP: Journal of Management Accounting, Tax and Production E-ISSN: XXXX-XXXX P-ISSN: XXXX-XXXX Vol. 1 No. 1 September 2023 pejabat administrasi untuk bertugas dalam mengurus berbagai macam permasalahan mengenai agraria dalam memenuhi tugas mereka. Menurut Gouw Giok Siong:Pengertian Hukum Agraria adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai agraria secara lebih luas, tidak hanya mengenai tanah saja. Misalnya persoalan jaminan tanah untuk hutang, seperti ikatan kredit atau ikatan panen, sewa menyewa antar golongan, METODE PENELITIAN Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan yang dimaksud adalah penelitian yang langsung terjun ke lapangan (lokasi penelitian). Lokasinya terletak di wilayah Desa nggorang Kecamatan komodo Kabupaten manggarai Barat Data dikumpulkan dengan pendekatan kuantitatif, melalui metode wawancara langsung dengan responden. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data secara gabungan (Moleong, 2013:3). Sedangkan penelitian deskriptif mempelajari tentang masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi tertentu termasuk tentang hubungan, kegiatan, sikap, pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena (Nazir, 2013:16). Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2022- selesai, lokasi penelitian di Desa ngorang Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat. Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui persoalan atau masalah tertentu yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pelayanan, keterangan hingga dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan (Suryono, 2015:171). Adapun informan pada penelitian ini adalah tua adat dan masyarakat yang memiliki peran dalam sistem pembagian tanah dalam bentuk Lingko lodok. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Sistem Pembagian Tanah Dalam Bentuk Lingko Lodok Berdasarkan Hukum Adat 1. Ritual Barong Boa (Penghormatan kepada leluhur). Warga mayarakat adat nggorang mempercayai roh parah leluhur akan ikut berperan dalam kehidupan mereka termasuk dalam kegiatan pembagian tanah lodok lingko.karena itu, hala yang pertama di lakukan adalah mendatangi pekuburan umum nggorang untuk mengundang arwah para leluhur hadir ikut serta pada seluruh rangkaian acara pembagian tanah dalam bentuk lingko lodok. Ritual ini di namai dengan barong boa. 2. Ritual Teing Hang(Pemberian Sesajian kepada Leluhur). Setelah barong boa yang dilakukan di pekuburan umum, para tu'a adat menghadirkan masyarakat adat di mbaru tembong (rumah adat) untuk melaksanakan ritus teing hang. Acara teing hang dengan kapu (acara penerimaan) leluhur oleh tua adat dengan menggunakan sebutir telur ayam kampung yang diletakan diatas compang (mesbah) kemudian dilanjutkan dengan pemberian sesajian atau teing hang kepada roh leluhur dengan menyembelih seekor ayam jantan warna merah (manuk cepang dalam bahasa manggarai) sebagai kurbannya. Yang didoakan oleh orqng yang dipandang memiliki kapasitas dalam ritual teing hang empo dalam bahasa manggarai disebut dengan tudak manuk (tudak = doa, manuk = ayam). Melalui media ayam ini, orang yang dipercayai sebagai penutur permohonan kepada leluhur agar merestui seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kaitan pembagian tanah dalam bentuk lingko lodok Kemudian ayam tersebut disembeli lalu dibakar, hati serta beberapa bagian dagingnya diambil untuk dijadikan helang (sesajian) yang disajikan bersama dengan nasi dan air untuk para leluhur. Acara ini sebagai bentuk Iqra Muliayati Bayna & Armansyah Prasakti - Universitas PGRI Yogyakarta 38
MANTAP: Journal of Management Accounting, Tax and Production E-ISSN: XXXX-XXXX P-ISSN: XXXX-XXXX Vol. 1 No. 1 September 2023 respek kepada para leluhur sekaligus meminta keberhasilan dan perlindungan selama kegiatan pembagian tanah dalam bentuk lingko lodok berlangsung. 3. Reke Lodok. Reke Lodok merupakan sebuah rapat awal yang berlangsung di mbaru tembing (rumah adat) yang dipimpin tu'a teno (pemimpin adat yang memimpin pembagian tanah dalam bentuk (lingko lodok) dan dihadiri oleh seluruh warga kampung terutama paralelaki dewasa. Dalam rapat ini tua adat ( tua teno ) mengutarakan rencana pembagian lingko, tanggal dan waktu pelaksanaan pembagian serta sejumlah perelengkapan yang diperlukakan untuk dibawa saat pembagian lahan. Rapat ini sekaligus menentukan jumlah anggota suku yang akan mendapat bagian dalam pembagian tanah. Kemudian tu'a tu'a kilo dan tu'a panga berembuk. Tu'a kilo = pimpinan keluarga yang terdiri dari beberapa kepala keluarga/ satu kakek dan menjadi unsur dari panga/clan. Sedangkan tu'a panga = tua kilo/tua suku atau yang memimpin satu garis keturunan ayah dan berperan memimpin tu'a tu'a kilo. Pertemuan tu'a-tua kilo dan tu'a panga untuk menentukan anggota keluarga yang bakal memperoleh pembagian tanah dan, ada juga orang luar yang ingin mendapat bagian seperti : suku yang sudah tinggal menetap dengan suku pemilik lingko disebut sebagai ata long. Ada juga Warga lain suku yang secara khusus datang untuk meminta agar mendapat bagian tanah disebut sebagai ata kapu manuk lele tuak hal tersebut berlaku juga terhadap keturunan anak perempuan yang menetap dalam suku atau tidak menetap pada suku suami. Keturunan rempian harus masuk melalui kilo/sub clan atau panga/clan di dalam suku. 4. Ritual Wuat Wa'i dan Lilik Compang. Ritual ini bertujuan memohon restu, bimbingan dan lindungan dari Tuhan Sang Pencipta dan para leluhur agar rangkaian kegiatan pembagian tanah berjalan dengan lancar. Kurban pada ritus ini adalah seekor ayam jantan berwarna merah. Melalui media seekor ayam jantan ini dilakukan tudak (doa) i orang yang suda di pilih. Ayam kemudian disembelih dan darahnya ditancapkan pada kayu teno ) yang sudah dibuat menyerupai mangka dalam bahasa Manggarai yang diberi sejenis tanaman merambat yang dibuat lengker atau berbentuk lingkaran kecil. Selanjutnya ayam dibakar untuk dijadikan helang (sesajian) untuk para leluhur, sama serti pada ritual teing hang empo. 5. Pelaksanaan Pembagian Lingko Dengan Sistem Lodok. Setibanya di lingko yang hendak di bagi, Tu'a Teno duduk di seputar titik pusat lingko. Sementara warga yang akan menerima bagian bersama Tu 'a-Tu'a kilo dan panga duduk membentuk sebuah lingkaran yang besar. Ritual dimulai dengan tente arong yaitu membuat lubang tempat kayu teno akan ditancapkan. Tua teno kemudian meletakan telur di lubang/arong. Namun, sebelum telur diletakan, Tu'a Teno mengucapkan tudak (doa), harapan kepada Tuhan dan nenek moyang agar memberikan rejeki yang melimpah kepada masyarakat yang menggunakan lahan tersebut nantinya. Selanjutnya masuk pada puncak acara dimana Tua Teno melakukan tente Teno yaitu menancapakan kayu teno pada pusat lingko. Di sekeliling kayu teno kemudian diletakan tali berbentuk lingkaran. Di sekeliling lingkaran tersebut lalu ditancapkan kayu-kayu kecil yang disebut lance koe. Jarak antara satu lance koe dengan lance koe lainnya tergantung pada besarnya moso atau jari tangan Tua teno yang di tempelkan ke tanah. Ada jarak sebesar lima jari yang disebut moso rembo. Jarak tiga jari yang disebut lide serta jarak dua jari dan satu jari disebut koret yakni bagian yang diberikan kepada para pendatang atau bukan warga asli. Penduduk yang bukan warga asli kampung mendapat bagian pembagian lingko dengan persetujuan tua teno biasanya dengan persyaratan membawa tuak dan satu ekor ayam. Mereka inilah yang disebut ata long atau ata kapu manuk lele tuak. Tindakan mengulur jari sebagai dasar jarak antara lance disebut sor moso. Sor berarti mengulur. Sor moso berarti hak untuk memperoleh Iqra Muliayati Bayna & Armansyah Prasakti - Universitas PGRI Yogyakarta 39
MANTAP: Journal of Management Accounting, Tax and Production E-ISSN: XXXX-XXXX P-ISSN: XXXX-XXXX Vol. 1 No. 1 September 2023 bagian tanah yang besarnya tergantung pada banyaknya jari yang dipakai untuk mengukur jarak antara kedua lance koe. Banyaknya jumlah jari itu tergantung status dalam suatu gendang seperti status, Tu'a golo, Tu'a teno, Tu'a panga, tu'a kilo, warga biasa dan pendatang. Kemudian di luar lance-lance tersebut kembali diletakkan tali berbentuk lingkaran dan ditancapkan lance-lance kembali, tegak lurus dengan lance pada lingkaran pertama dan tegak lurus dengan kayu Teno di pusat lodok. Lance atau patok kemudian ditancapkan sampai pada batas terluar lodok yang disebut Setelah itu dibuat langang atau batas samping atau batas antar moso dengan menghubungkan lance yang satu dengan lainnya menggunakan tali yang direntangkan lurus keluar membentuk garis jari-jari yang simetris, maka kemudian terciptalah bentuk lodok atau seperti sarang laba-laba raksasa. Disaat ini masyarakat perlu bersyukur atas terselenggaranya proses pembaguan tanah dalam bentuk lingko lodok, hal tersebut disyukuri dengan adanya persembahan kepada tuhan dan leluhur yang ditandai dengan disembelinha seekor babi yang didoakan oleh orang yang berwewenang yang memiliki kemampuan dan suda dipersiapkan sebelum disembeli babinya didoakan (torok/tudak) kemudian babinya disembeli dan hati dan beberapa bagian dari babi tersebut diambil kemudian dibakar dan dipersembahkan kepada tuhan dan leluhur (teing helang) hal tersebut sama dengan upacara yang dilakukan pada saat teing hang kemudian babinya dijadikan dibakar dan dimakan bersama orang orang yang mengikuti acara pembagian lingko lodok tersebut. Sistem Pembagian Tanah Lingko Lodok Ditinjau Dari Hukum Agraria Pertanahan Sebelum dan setelah reformasi tahun 1998 banyak peraturan perundang-undangan yang lahir berguna bagi pengakuan akan keberadaan hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah, sumber daya alam dan hak-hak dasar lainnya.berbagai produk pelegalan tersebut menyentuh segala tingkatan hukum dari konstitusi hingga peraturan desa. Seperti pada konstitusi Negara republik Indonesia (UUD 1945) Pasal 18 B ayat 2 Kemudian beberapa pasal lain serta sejumlah khusus yang berkaitan dengan sumberdaya alam yang berisi pengakuan atas hak -hak masyarakat hukum adat. Dalam kebijakan tentang hutan adat terdapat peraturan yang mengayomi penyusunan regulasi produk hukum adat diantaranya: 1. UUD 1945 pasal 18 B ayat (2), Pasal 28 1 ayat (3), Dan pasal 33 ayat (3) Terkait dengan masyarakat Hukum Adat (MHA), Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional, serta bumi dan air dan kekayaan alam di kuasai oleh Negara untuk di pergunakan sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. 2. UU Nomor 41 Tahun 1999tentang kehutanan jo UU No 19 Tahun 2004 terkait dengan: hutan dan kawasan hutan,Hutan Negara, hutan Negara dapat berupa hutan adat, dan Masyarakat hukum Adat (MHA). 3. Putusan Mahkamah konstitusi No. 35/PUU-X/2012 Terkait dengan hutan Negara, hutan Negara tidak termasuk hutan adat,Dan masyarakat hukum adat (MHA). 4. Peraturan menteri lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor p32/Menlhk- setjen/2015 tentang hutan hak pasal 4 dan pasal 6 terkait dengan Hukum Adat. KESIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Nggorang Kecematan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, pada bulan April tahun2023 tentang sistem pembagian tanah lingko lodok yang ditinjau dari Hukum adat dan Hukum agraria,maka dapat di ambil beberapa kesimpulan. Adapun kesimpulan tersebut adalah sistem pembagian tanah dalam bentuk lingko Lodok di kabupaten manggarai dilaksanakan secara hukum adat manggarai, dalam pelaksanaannya pembagian tanah dilaksanakan oleh berbqgai komponen masyarakqt diantaranya: tua golo (tua adat dalam sekampung) tua teno ( pemimpin dalam sistem Iqra Muliayati Bayna & Armansyah Prasakti - Universitas PGRI Yogyakarta 40
MANTAP: Journal of Management Accounting, Tax and Production E-ISSN: XXXX-XXXX P-ISSN: XXXX-XXXX Vol. 1 No. 1 September 2023 pembagian tanah berdasarkan hukum adat manggarai) adapun rangkaian yang harus dijalankan dalam sistempembagian tanah lingko lodok diantaranya: kegiatna persiapan meliputi barong wae, barong compang, teing hang, rangkaian kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan kepercayaan masyarakat manggarai yang meyakini bahwa leluhur yang suda meninggal masi melindungi kita maka rangkain acara tersebut dilaksanakan untuk mengundang kehadiran para leluhur agar dilindungi sang kegiatan yang akan dilaksanakan berjalan dengan aman damai tanpa memunculkan permasalahan baru, hal tersebut juga dilaksanakan sebagai permohonan restu dari sang pencipta (mori kraeng ata jari dedek) .kemudian dilanjutkan dengan kegiatan inti yaitu pembagian tanah. lodok adalah titik tengah pada bidang tanah yang akan dibagikan pada lodok tersebut akan ditanamkan kayu teno sebagai lodok, namun sebelum ditanamnya kayu teno didahului pelaksanaan teing hang (pemberian sesaji kepada leluhur ) sekaligus meminta ijin kepada sang pejaga tana (ngara tana) agar direstui tanah tersebut untuk dibagi dengan harapan pembagiannya berjalan dengan lancar dan nantinya menghasilkan hasil pertanian yang melimpah. kemudian dilanjutkan dengan tente teno, yang dilanjutkan dengan ukur moso dan dilanjutkan dengan werus langang (menentukan batas-batas tanah yang menjadi milik perorangan), kemudian dilanjutkan dengan upacara penutup yaitu ucapan terimakasi kepada tuhan yang maha esa sang oencipta, kepada leluhur, serta kepada penjaga tanah (ngara tana) sekaligus dengan doa agar apa yang ditanam pada tanah tersebut memberikan penghasilan yang berlimpah. DAFTAR PUSTAKA Abdurrahman Fathoni, (2006), hal.105), Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, Jakarta: Rineka Cipta,. Abdurrahman Fatoni, (2011), hlm.104.) Metodologi Penelitian dan Teknik Penyususna Skripsi Jakarta: Depertemen Pendidikan dan (Jakarta: Rineka Cipta, Tenggara Timur. Kebudayaan Ahmad Fauzie Ridwan, (1982), Hukum Tanah Adat Multi Disiplin Pembudayaan Pancasila, DewarucPress, Jakarta, h.30 Anh, To Thi. (1984). "Nilai Budaya Timur dan Barat" Terjemahan John Yap Pareira. Jakarta: Gramedia Anonim, (1991 : 22). Peralatan Produksi Tradisional dan Perkembangannya di Daerah Nusa Antar, Yori, (2010). Pesan Dari Wae Rebo"Kelahiran Kembali Aritektur Nusantara Sebuah Pelajaran dari Masa Lalu untuk Masa Depan". Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama anggota IKAPI. Bagus, Lorens. (1990). Kamus Filsafat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Bahm, Archie J. (2003). "Filsafat Perbandingan" Terjemahan A. Widyamartaya. Yogyakarta: Kanisius BPS. (2003). Manggarai Dalam Angka. Ruteng: Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai Bungin, Burhan., (2007, hal. 115/117). Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Dagur, Anton Bagul. (1990). Kebudayaan Manggarai Sebagai Salah Satu Khazanah Kebudayaan Nasional. Surabaya: Ubhara Press Dagur, Antony Bagul, (2004). Prospek & Strategi Pembagunan Kabupaten Manggarai Dalam Perspektif Masa Depan. Jakarta: Indomedia. Deki, Kanisius Teobaldus, (2011). Tradisi Lisan Orang Manggarai-Membidik Persaudaraan Dalam Bingkai Sastra. Jakarta: Parrhesia Institute Dewi Wulansari (2012 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah/ Hukum Adat Indonesia Iqra Muliayati Bayna & Armansyah Prasakti - Universitas PGRI Yogyakarta 41
MANTAP: Journal of Management Accounting, Tax and Production E-ISSN: XXXX-XXXX P-ISSN: XXXX-XXXX Vol. 1 No. 1 September 2023 Do KoO, Fransiskus Xaverius. (1984). "Jiwa Sesuai Paham Manggarai Asli dan Pergeseran Fransiskus Sumardi (2017; Februari), Jurnal Humanis Makna dan Fungsi sawa lodok Di Kampung Meler Desa Meler kecematan Ruteng Kabupaten Manggarai Nusa tenggara Timur Vol 18.No 2 Gulo, (2002 hlm.116). Metodologi Penelitian (Jakarta: Grasindo,cet.1,), Israwati. (Desember 2018; hal 36-41), Peran tua Golo Dalam Pembagian Tanah Dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial ekonomi dan Budaya Masyarakat di Desa Macang Tanggar kecematan Komodo kabupaten manggarai barat NTTVol 3 .No 2, Jurnal kajian penelitian dan pengembangan pendidikan sejarah 2022 Janggur, Petrus. (2010), Butir-Butir Adat Manggarai, Ruteng: Yayasan Sir Bongkok Kristian Dahurandi, (2022), Jurnal Humanis Peran Tua golo Dalam konteks perubahan sosial Studi Etnografis Gendang di kecematan langke rembong kabupaten manggarai provinsi Nusa tenggara Timur. M.Nazirsalim. (Agustus 2022), Eksitensii Masyarakat Hukum Adat Dan Dinamika tanah Ulayat di Manggarai Timur. Vol 11.No 2 Jurnal: Ilmu sosial dan Humaniora. Moh. Nazir. Ph.D. (2013). Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia. Moleong, Lexy J. (2013). Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Pengaruh Pandangan Kristiani Skripsi. Maumere: STFK Ledalero Embu, Eman J dan Robert Mirsel [eds]. (2004). Gugat! Darah Petani Kopi Manggarai. Maumere: Ledalero Pengerttian obserfasi: usman (2011 halaman 52). repo.uinsatu.ac.id diakses pada 2 Agustus 2022. Putu Ronny Angga Mahendra (Februari 20202022) Sistem Pembagian Tanah ulayat pada masyarakat Manggarai suku langkas kelurahan carep Kecematan Langke Rembong Kabupaten Manggarai (Tinjauan Nilai-nilai Pancasila) Vol 8. No 1. Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha. R. Roestandi Ardiwilaga, (1960 h.25), Hukum Agraria Indonesia, Masa Baru, Bandung-Jakarta. Sutrisno Hadi, (2002), hlm.136), Metodologi Reserch, Yogyakarta:Andi Ofset,Edisi Refisi Undang-Undang Dasar Negara republic Indonesia tahun 1945 pasal 33 ayat 3 UndangUndang Pokok Agraria (UUPA) hukum adat, yakni: Pasal 2 ayat (4 UU dan Peraturan Pemerintah. Pasal 5 hukum agama dan Pasal 22 ayat (1) Terjadinya hak milik menurut hukum adat dengan Peraturan Pemerintah. Universitas Suryadarma | Volume 4 No. 2, Maret 2014 halaman 33. 21 juli 2023. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara - Fakultas Hukum Iqra Muliayati Bayna & Armansyah Prasakti - Universitas PGRI Yogyakarta 42