____________________________________________Magister Ilmu Hukum -Fakults Hukum Universitas Diponegoro HUKUM PIDANA ADAT BADUY DAN RELEVANSINYA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA Ferry Fathurokhman SH Hukum pidana adat Baduy merupakan hukum yang tidak tertulis yang mengorientasikan penyelesaian perkara pidana secara integral yang meliputi pemulihan kepentingan korban, kepentingan pelaku dan kepentingan masyarakat. Hukum pidana adat Baduy mengenal berbagai jenis tindak pidana berikut konsep pertanggungjawaban dan sanksi hukumnya. Hukum pidana adat Baduy juga mengenal tindak pidana santet, konsep pertanggungjawaban pelaku yang menderita kelainan jiwa, dan pidana ganti rugi dengan berbagai karakteristiknya yang perlu dipertimbangkan untuk diakomodir dalam konteks pembaharuan hukum pidana nasional Kata kunci: Hukum pidana adat Baduy, pembaharuan hukum pidana, penyelesaian perkara integral . BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pada dasarnya, KUHP yang diber- lakukan untuk seluruh wilayah Indonesia merupakan warisan kolonial yang berasal voor van dari Wetboek Nederlandsch Indie (Staatsblad 1915 No 732), sehingga dapat dipahami jika asas- asas dan dasar-dasar tata hukum pidana dan hukum pidana kolonial masih tetap bertahan dengan selimut dan wajah Indonesia. 1 Pemberlakuan KUHP tersebut menjadi keunikan tersendiri manakala se- benarnya Indonesia telah memiliki hukum sendiri, jauh sebelum Belanda datang dan mengenalkan KUHP di Indonesia. Strafrecht Usaha untuk menggali hukum adat yang nota bene hukum tak tertulis di Indonesia ini tak berhenti di masa-masa para ahli hukum (akademisi) pasca ke- merdekaan melainkan terus dilakukan berkesinambungan dalam rangka pem- baharuan hukum pidana. Hal ini dapat terlihat misalnya dalam pidato pengu- kuhan Guru Besar Barda Nawawi Arief, menurutnya salah satu kajian alternatif yang sangat mendesak dan sesuai dengan ide pembaharuan hukum nasional adalah kajian terhadap sistem hukum yang hidup di dalam masyarakat. Hal tersebut di- dasarkan pada beberapa rekomendasi dan amanat hasil Seminar Hukum Nasional, simposium, undang-undang dan berbagai kongres PBB mengenai The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders.2 1Barda Nawawi Arif. RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi dan Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia. Semarang. Penerbit Pustaka Magister. 2008. Hal. 6. 2 Barda Nawawi Arief. Beberapa Aspek Pengembangan Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Ilmu Hukum 1 1
Jurnal Law reform April 2010. Vol. 5. No.1_______________________________________________________ Diantara beragam hukum adat yang tersebar di Indonesia, hukum adat Baduy adalah salah satu hukum adat yang ada di Indonesia dan berlaku mengatur masya- rakat adat Baduy selama ratusan tahun dari generasi ke generasi. Bahkan hingga kini hukum adat Baduy masih berlaku mengikat bagi masyarakat adat Baduy. komunitas Baduy masyarakat terasing 3 di Desa Kanekes KecamatanLeuwidamarKabupaten Lebak, Banten. Sebagaimana masyarakat adat pa- da umumnya, merekapun memiliki hukum adat sendiri yang berlaku mengikat pada masing-masing anggota masyarakatnya, termasuk hukum pidana adat, yang merupakan subsistem dari hukum adat Baduy. Rekomendasi nasional dan global (Seminar Hukum Nasional dan Kongres adalah sebuah 3 Indonesia). (Pidato Pengukuhan Guru Besar). Semarang. Badan Penerbit Undip. 2007. Hal.39- 42. istilah masyarakat terasing bagi masyarakat Baduy terasing adalah sebagai Sosial didefinisikan Departemen yang masyarakat terisolasi dan memiliki kemampuan terbatas untuk berkomunikasi dengan masyarakat-masyarakat lain yang lebih maju, sehingga karena itu bersifat terbelakang tertinggal dengan proses mengem- serta bangkan kehidupan ekonomi, politik, sosial budaya, keagaman dan ideologi. Masyarakat Baduy, menurut Suhada lebih tepat dikatakan sebagai masyarakat yang mengasingkan diri. intensitas Masyarakat Baduy menjalin luar melalui komunikasi dengan masyarakat kunjungan. Mereka memiliki sistem sendiri dalam pemenuhan sandang, pangan dan papan sehari-hari yang telah dijalani lama turun temurun. Mereka memilih hidup dengan memegang teguh hukum adat yang mereka miliki. Lihat dalam Suhada. Masyarakat Baduy dalam Rentang Sejarah. Dinas Pendidikan Propinsi Banten. 2003. Hal.16. Suhada menuliskan penggunaan keliru. Masyarakat PBB), usaha dan saran para ahli hukum serta peristiwa pertemuan dua sistem hukum yang pernah terjadi tersebut itulah yang kemudian mengusik rasa ingin tahu peneliti, untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai sistem hukum adat Baduy, khususnya sistem hukum pidana adat Baduy. Mengingat kenyataan bahwa hukum pidana adat Baduy masih ada dan berlaku mengikat bagi masyarakat Baduy dan juga masyarakat luar Baduy yang berada di kawasan Baduy, sementara pengetahuan mengenai hal tersebut masih sangat minim. BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Hukum Adat 1. Urgensi Kajian Hukum Adat Pentingnya penggalian hukum adat oleh sebelumnya Cornelis Van Vollenhoven dalam mengakhiri bukunya yang berjudul pe- nemuan hukum adat: pernah diingatkan Jadi, tugas untuk melanjutkan pe- nemuan hukum adat, khususnya me- ngenai orang Indonesia untuk se- mentara waktu harus ditanggung oleh mereka (orang Indonesia) yang bertempat tinggal di Hindia Belanda. Hal ini masuk akal, bukan saja mereka merupakan 49.000.000 dari 66.000.000 yang mendiami wilayah sampai Indonesia dari Formosa Madagascar, tetapi pekerjaan pen- dahuluan sebagian besar telah di- 2
____________________________________________Magister Ilmu Hukum -Fakults Hukum Universitas Diponegoro lakukan. Papan untuk meloncat telah tersedia bagi mereka. 4 Barda Nawawi Arief dalam pidato pengukuhan guru besarnya menyatakan bahwa penggalian dan pengembangan nilai-nilai hukum pidana yang hidup di dalam masyarakat bertumpu pada dunia akademik/keilmuan. Barda Nawawi Arief menyebut nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai "batang teran- dam" yang belum banyak terangkat ke permukaan. Upaya mengangkat batang terandam ini penting dilakukan untuk dikaji secara mendalam sebagai bahan penyusunan hukum nasional. 5 2. Adat, Hukum Adat dan Hukum Kebiasaan (Customary Law). a. Adat. Dalam beberapa literatur, terminologi adat ditengarai berasal dari kata Adah yang dalam bahasa Arab merujuk pada ragam perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang. 6 Ragam perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang tersebut kemudian yang menjadikan peristilahan Adat sering diasosiasikan dengan ke- biasaan. Maka adat kemudian diartikan sebagai perilaku masyarakat yang bersifat ajeg, selalu dikerjakan atau perilaku ma - selalu dilakukan atau syarakat yang dengan kata lain bahwa kebiasaan adalah perilaku masyarakat (anggota-anggota masyarakat secara bersama-sama) yang ajeg atau yang selalu dikerjakan, dan oleh karena itu bersifat wajib. 7 I Gede AB Wiranata memberikan penegasan makna yang lebih atas penger- tian adat. Menurutnya adat diartikan sebagai kebiasaan yang menurut asumsi masyarakat telah terbentuk, baik sebelum maupun sesudah adanya masyarakat. 8 b. Hukum Adat. Sebagaimana halnya dengan Adat, kata Hukum juga berasal dari bahasa Arab hukm, bentuk jamaknya ahkam yang berarti perintah, suruhan atau ketentuan. 9 Cristian Snouck Hurgronje adalah ahli hukum yang mengenalkan istilah hukum (Adatrecht). Hurgronje meng- adat istilah hukum adat pertama gunakan kalinya dalam buku De Aceher's (Orang- orang Aceh) tahun 1894. Istilah hukum adat digunakannya untuk menyebut sis- tem pengendalian sosial (social control) yang bersanksi (disebut hukum adat), istilah adat yang dibedakan dengan lain sebagai sistem pengendali sosial yang tidak memiliki sanksi. 10 c. Hukum Kebiasaan (Customary Law) 4 Cornelis Van Vollenhoven. Penemuan Hukum (De ontdekking van het adatrecht). Adat Terjemahan Koninklijk Instituut voor Taal-, Land-en Volkenkunde (KITLV) bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Jakarta. Jambatan.1981. Hlm.160 5 Barda Nawawi Arief. Beberapa Aspek Pengembangan Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia). Semarang. Badan Penerbit Undip. 2007. Hlm.50. Ilmu Hukum 6 I Gede AB Wiranata. Hukum Adat Indonesia, Perkembangnya dari Masa ke Masa. Bandung. Citra Aditya Bakti. 2005. Hlm.3. 7 Dominikus Rato. Pengantar Hukum Adat. Yogyakarta. LaksBang Pressindo. 2009. Hlm 5. 8 Opcit. 9 Dominikus Rato.Pengantar Hukum Adat. Yogyakarta. LaksBang Pressindo. 2009. Hlm 4. 10 I Gede AB Wiranata. Hukum Adat Indonesia, Perkembangnya dari Masa ke Masa. Bandung. Citra Aditya Bakti. 2005. Hlm.9. 3
Jurnal Law reform April 2010. Vol. 5. No.1_______________________________________________________ Penyamaan hukum adat dan hukum kebiasaan ini tidak dapat diterima semua pihak. Salah satu tokoh yang berke- beratan berkaitan hal ini adalah Van Dijk: "Tidaklah tepat menerjemahkan adatrecht menjadi hukum kebiasaan untuk menggantikan hukum adat, oleh karena yang dimaksud dengan hukum kebiasaan adalah "kompleks peraturan-peraturan yang timbul karena kebiasaan", artinya karena lamanya telah demikian orang biasa bertingkahlaku menurut suatu cara tertentu sehingga timbu- lah suatu peraturan kelakuan yang diterima dan juga yang diinginkan masyarakat, sedang apabila orang mencari sumber yang nyata dari mana peraturan itu berasal, hampir senantiasa akan ditemukan suatu alat tertentu perlengkapan masyarakat dalam lingkungan besar atau kecil sebagai pangkalnya." hukum Black"s Law Dictionary, mengartikan kebiasaan) law customary sebagai berikut: 11 (hukum Law consisting of customs that are accepted as legal requirement or obligatory rules of conduct; Practise and beliefs that are so vital and intrinsic a part of a social and economic system that they are treated as if they were laws. Mencermati uraian di atas, pada dasarnya customary law adalah hukum yang ber- sumber dari kebiasaan yang kemudian di- terima sebagai kebutuhan hukum atau ke - wajiban dalam bertingkah laku. Jadi se- nada dengan Van Dijk, customary law memiliki penekanan yang lebih pada ke - biasaan yang berulang sehingga menjadi sebuah hukum, sementara pada hukum adat meskipun terdapat unsur kebiasaan namun berpangkal pada suatu pranata ma - syarakat yang memiliki otoritas untuk menetapkannya sebagai sebuah hukum. Meskipun kemudian hukum adat sering diterjemahkan menjadi customary law dan banyak penulis secara sederhana menyamakannya namun perbedaan men- dasar antara keduanya perlu diketahui. Sebagaimana Roelof H Haveman yang menggunakan istilah customary law un- tuk menerjemahkan hukum adat, namun lebih lanjut Haveman menjelaskan per- bedaan keduanya. Dalam bukunya Ia menuliskan: Adat law is customary law. More specifically: adat law is a type of customary law.12 Jadi meskipun Haveman menyatakan hukum adat adalah hukum kebiasaan/customary law, namun lebih lanjut Haveman menegaskan bahwa hu- kum adat adalah salah satu jenis hukum kebiasaan/ customary law. Penjelasan Haveman tersebut selaras dengan pendapat Van Vollenhoven. Me- nurut Van Vollenhoven, hukum adat 11 Bryan A Garner. Black's Law Dictionary. ST.Paul Minn. 1999 (seventh edition). P.391. 12 Roelof H Haveman. The Legality of Adat Criminal Law in Modern Indonesia. Jakarta. Tatanusa. 2002. Hlm.5. 4
____________________________________________Magister Ilmu Hukum -Fakults Hukum Universitas Diponegoro perdata). 16 Penjelasan Soepomo tersebut memberikan pemahaman bahwa sebe- narnya terminologi hukum pidana dan hukum perdata didalam hukum adat pada dasarnya tidak dikenal. 4. Sifat Melawan Hukum Komariah Emong Sapardjaja mengon- sepsikan suatu tindak pidana secara umum dapat terjadi jika perbuatan ter- sebut memenuhi perumusan delik (lega - litas formil), melawan hukum dan pem- buat bersalah melakukan perbuatan itu. 17 Jadi kekakuan dan keberlakuan asas lega- litas formil sebenarnya dibatasi dan di- mungkinkan untuk dikesampingkan de- ngan melihat apakah si pelakunya ber- salah dan melihat ada tidaknya sifat me - lawan hukum (wederrechtelijk). Konsepsi tersebut menjelaskan bahwa salah satu unsur dari tindak pidana adalah unsur sifat melawan hukum. Menurut Soedarto unsur ini merupakan penilaian objektif terhadap perbuatan, dan bukan terhadap si pembuat. 18 5. Asas adalah hal lain dari pada hukum ke- biasaan (gewoontenrecht) karena terma- suk sebagai sumber-sumbernya adalah: peraturan-peraturan desa, peraturan-per- aturan dari raja-raja bumi putra, dan peraturan-peraturan fiqh. 13 3. Hukum Pidana Adat Hukum Pidana Adat atau hukum pidana yang tidak tertulis dalam bahasa Belanda dikenal sebagai ongeschreven strafrecht.14 Menurut Soerojo Wignjo- dipuro diantara bidang hukum adat, hukum pidana adat adalah bidang hukum adat yang eksistensinya terdesak oleh keberadaan hukum kolonial. 15 Soepomo kemudian menjelaskan lebih lanjut bahwa hukum adat tidak memisahkan antara pelanggaran (perkosaan) hukum yang me- wajibkan tuntutan memperbaiki kembali hukum di dalam lapangan hukum pidana (di muka hakim pidana) dan pelanggaran hukum yang hanya dapat dituntut di lapangan hukum perdata (di muka hakim 13 Djojodiguno tidak sependapat dengan Van Vollenhoven, penyebutan menurutnya peraturan desa dan peraturan raja ke dalam bilangan hukum adat adalah keliru, sebab menurutnya adalah termasuk kedalam hukum peraturan. Lihat lebih lanjut dalam I Gusti Ketut Sutha. Bunga Rampai Beberapa Aspekta Hukum Adat. Yogyakarta. Liberty.1987.Hlm.11. kedua hal tersebut Legalitas Materil dan Kedudukannya dalam Peraturan Perundang-undangan. Selain pengakuan asas legalitas mate- ril dalam ajaran hukum pidana. Kedudu- kan juga legalitas materil sebenarnya telah diakui keberadaan dan keberlaku- 14 E.Utrecht. Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I. Surabaya. Pustaka Tinta Mas. 1994. Hlm.7. 15 Soerojo Wignjodipuro. Pengantar dan Asas- asas Hukum Adat. Jakarta. Gunung Agung.1982. Hlm. 18. Pada umumnya hukum lokal biasanya terdesak oleh hukum kolonial, seperti halnya Indonesia, keberadaan hukum adat Afrika juga terdesak Eropa melalui hukum kolonialisasi. Lihat lebih lanjut dalam Lawrence Meir Society. London.Yale University Press. 1999. Pag.128. oleh Friedman.The Horizontal 16 Soepomo. Bab-bab Tentang Hukum Adat. Jakarta. Pradnya Paramita.1982.Hlm.110. 17 Komariah Emong Sapardjaja. Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia. Bandung. Alumni. 2002. Hlm.22. 18 Sudarto. Hukum Pidana I. Semarang. Yayasan Sudarto. 1980. Hlm.76. 5
Jurnal Law reform April 2010. Vol. 5. No.1_______________________________________________________ annya pasca kemerdekaan Indonesia da- lam peraturan perundang-undangan. Berbagai ketentuan peraturan per- undang-undangan menjelaskan bahwa ke- dudukan asas legalitas materil dalam per- aturan perundang-undangan diakui ke- beradaan dan keberlakuannya. Terlebih dalam pasal 24 (amandemen ke-3) UUD 1945 ditegaskan bahwa kekuasaan ke- hakiman merupakan kekuasaan yang mer- deka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Maka pada hakikatnya peradilan di- selenggarakan untuk menegakan hukum (recht/ius) dan keadilan, bukan menega- kan hukum secara sempit yang sering di- reduksi menjadi undang-undang (wet- /lege). Hukum memiliki makna yang lebih luas dari undang undang, sebab hukum berarti meliputi hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis. 6. Hukum Adat dalam Konsep KUHP Sebagaimana diketahui, dalam Se- minar Hukum Nasional I Tahun 1963, di- rekomendasikan agar rancangan kodi- fikasi hukum pidana nasional selekas mungkin diselesaikan. Maka tahun 1964 dibicarakan konsep KUHP yang pertama. Berturut-turut kemudian ada pula konsep 1971/1972, Konsep 1982/1983 yang ke- mudian menjadi konsep 1987/1988, Konsep 1991/1992, Konsep 1997/1998 Konsep 2004 sampai dengan 2006/2007. 19 19Barda Nawawi Arif. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta. Kencana Prenada Media. 2008. Hlm. 96. Asas legalitas dalam Konsep KUHP ditempatkan dalam Buku Kesatu Ke- tentuan Umum. 20 Sama halnya dengan KUHP, asas legalitas dalam Konsep KUHP juga dirumuskan dalam pasal 1. 21 Dalam penerapannya, pidana tam- bahan tersebut (termasuk point e tentang hukum adat/hukum yang hidup) dapat di- jatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok, sebagai pidana yang berdiri sen- diri atau dapat dijatuhkan dengan pidana tambahan lainnya. 22 Selanjutnya dalam pasal 67 ayat (3), ditegaskan bahwa pe- menuhan kewajiban adat atau hukum yang hidup juga dapat dijatuhkan ter- hadap korporasi meskipun ter- cantum dalam perumusan tindak pidana. 23 7. Sekilas Mengenai Hukum Pidana tidak Adat Baduy 20 Kecuali Konsep KUHP awal, Konsep KUHP hanya membagi KUHP ke dalam dua buku: Ketentuan Umum (Buku I) dan Tindak Pidana (Buku II). legalitas konsep 1997/1998 asas ditempatkan dalam pasal 2, hal ini disebabkan pengertian-pengertian yang bersifat umum ditempatkan dalam pasal 1. 21 Pada 22 Pasal 67 ayat 2 Konsep KUHP 2006. 23 Perumusan ini mengakomodir keresahan yang masyarakat hukum adat selama seringkali harus berhadapan dengan korporasi yang menggunakan hukum formal dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya terjadi dalam kasus sengketa tanah adat yang dirambah. Seperti yang dialami oleh Loir Botor Dingit, Kepala Suku Dayak Bentian Jato Rempangan Jelmu Sibak, Kecamatan Bentian, Kabupaten Kutai, harus menghadapi PT Kalhold Utama milik Bob Hasan yang menggusur tanah adat, tanaman dan makam leluhur Jelmu Sibak. Lihat lebih lanjut dalam Loir Botor Dingit. Kasus Sengketa Tanah Adat di Jelmu Sibak, Pertarungan Hukum Adat versus Hukum Formal dalam Sandra Kartika dan Candra Posisi Masyarakat Adat Terhadap Negara (Prosiding Sarasehan Masyarakat Adat Nusantara, Jakarta 15-16 Maret 1999). Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 1999. Hlm. 7. ini Kalimantan yang Timur Gautama. Menggugat 6
____________________________________________Magister Ilmu Hukum -Fakults Hukum Universitas Diponegoro Secara adminstratif, masyarakat Ba- duy berada di Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten. 24 Kabupaten Lebak sendiri terle - tak di sebelah selatan Banten sehingga la- zim juga disebut sebagai Banten Selatan. Sebagaimana disampaikan Marc Ancel bahwa tiap masyarakat ter- organisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari: peraturan-peraturan hu- kum pidana dan sanksinya, prosedur hukum pidana, mekanisme pelaksanaan pidana, 25 maka demikian halnya dengan masyarakat adat Baduy, mereka memiliki sistem hukum pidana tersendiri beserta tiga komponen sebagaimana disampaikan Marc Ancel. Beberapa peraturan-peraturan hukum pidana adat Baduy yang bersifat umum bahkan telah dikenal luas seperti larangan mengambil gambar (baik foto maupun video) di wilayah Baduy Dalam, meng- gunakan alat mandi (sabun, sabun dll). 26 Berbagai peraturan tersebut berlaku bagi warga Baduy dan wisatawan yang ber- kunjung ke Baduy. Hukum pidana adat Baduy tidak banyak dikaji secara spesifik sebagai se- buah sistem hukum pidana substantif pernah (dalam pengertian hukum materil, hukum formil dan hukum pelaksanaan pidana). Pada dasarnya beberapa literatur hanya menggambarkan sekilas larangan/ pan- tangan dalam masyarakat adat Baduy dibalik tema besar kajian budaya Baduy. Terbatasnya pencantuman perbuatan yang dilarang/"tindak pidana" tersebut dapat dimaklumi mengingat hukum pi- dana adat Baduy tidak dibuat secara ter- tulis. Menurut Ayah Mursyid, wakil jaro (kepala kampung) Cibeo, Baduy tidak memiliki larangan- kitab mengenai larangan dalam adat Baduy. 27 Namun hal ini tak berarti bahwa tetua adat Baduy dan masyarakatnya tak mengetahui la- rangan-larangan dalam adat Baduy. Pe- ngetahuan mengenai larangan adat di- peroleh masyarakat secara turun temurun berdasarkan budaya lisan dan kebiasaan. Perbuatan-perbuatan lainnya seperti zina, sengketa tanah, perkelahian dan perbuat- an terlarang lainnya juga diatur dalam hukum pidana adat Baduy berikut prose- dural persidangan, sanksi dan pelaksana- annya. Penelitian yang dilakukan ini akan lebih memfokuskan pada hukum pidana adat Baduy dalam pengertian hukum substantif adat Baduy dengan menitik- beratkan kajian pada hukum pidana materil adat Baduy. 24 Dinas Informasi, Komunikasi, Seni Budaya dan Pariwisata Kabupaten Lebak. Membuka Tabir Kehidupan Tradisi Budaya Masyarakat Baduy dan Cisungsang Serta Peninggalan Sejarah Situs Lebak Sibedug. 2004. Hlm.7 25 Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta. Kencana Prenada Media. 2008. Hlm. 24. 26 Pada dasarnya larangan yang bersifat umum tersebut telah diketahui oleh wisatawan yang berkunjung ke Baduy. 27Wawancara pra penelitian dengan Ayah Mursyid tanggal 8 Desember 2009. Dalam wawancara tersebut Ayah Mursyid menyiratkan perlunya yang mengatur mengenai larangan-larangan adat Baduy, sebab ini hanya berdasarkan menurutnya selama ingatan yang bisa saja ada yang terlupa saat penelitian berlangsung. semacam kitab 7
Jurnal Law reform April 2010. Vol. 5. No.1_______________________________________________________ BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Sistem Hukum Pidana Substantif Adat Baduy 1. Asal Usul Baduy Secara geografis lokasi masyarakat 6°27'27"-6°30' pada terletak Baduy Lintang Utara (LU) dan 108°3'9"- 106°4'55" Bujur Timur (BT). Masyarakat Baduy berada pada wilayah bagian barat Pulau Jawa, pada daerah yang merupakan bagian dari pegunungan Kendeng (900 mdpl).28 Secara administratif masyarakat Baduy tinggal di Desa Kanekes Kecamat- an Leuwidamar Kabupaten Lebak Propin- si Banten. Menurut Jaro Dainah, Kepala Desa Kanekes, Desa Kanekes terdiri dari 59 kampung yang terdiri dari tiga kampung Baduy Dalam, 55 kampung Baduy Luar dan satu kampung luar Baduy. 29 Jumlah kampung Baduy Dalam tidak akan meng- alami perubahan hingga kapanpun, selalu (Cibeo, Cikartawana, berjumlah Cikeusik). Sementara jumlah kampung Baduy Luar dapat berubah sesuai dengan pemekaran wilayah. 30 Satu kampung yang tiga 28 R. Cecep Eka Permana. Tata Ruang Masyarakat Baduy. Jakarta. Wedatama Widya Sastra. 2006. Hlm. 17. disebut Jaro Dainah sebagai luar Baduy adalah Cicakal Girang. Cicakal Girang tidak dikategorikan sebagai Baduy Luar karena kebanyakan warga Cicakal Girang mulai menjadi pemeluk agama Islam, sementara warga Baduy Dalam dan Baduy Luar adalah pemeluk agama sunda wiwitan. 2. Perbedaan Baduy Dalam dan Baduy Luar. Baduy Dalam memiliki berbagai ciri dan aturan yang berbeda dengan Baduy Luar. Namun secara prinsipil perbedaan mereka terletak pada ketat longgarnya aturan adat yang harus mereka jalani. Masyarakat Baduy Dalam memiliki atur- an adat yang lebih ketat dibandingkan masyarakat Baduy Luar. Namun demi- kian, dalam konsep hukum adat Baduy, keduanya memiliki perannya masing- masing. Menurut Jaro Dainah, masya- rakat Baduy Dalam berkewajiban dalam hal bertapa. Tapa yang dimaksud bukan diartikan sebagai bersemedi, namun tapa dalam pengertian meneguhkan/melestari- kan adat Baduy, meneguhkan agama sun- da wiwitan. Sementara masyarakat Baduy Luar bertugas sebagai panamping, untuk menjaga masyarakat Baduy Dalam yang sedang bertapa, sehingga turut juga mem- bantu meneguhkan adat. Karena perbedaan prinsipil tersebut maka Baduy Dalam memiliki aturan yang lebih ketat dalam menjalankan hukum adat dan melestarikan adat Baduy, se- 29 Wawancara dengan Jaro Dainah, 24-25 April 2010. 30 Pada tahun 1985 jumlah kampung di Desa Kanekes sebanyak 30 kampung. Pada 1996 meningkat menjadi 49, lalu tahun 2005 jumlah lagi kampung di Desa Kanekes meningkat menjadi 52 kampung. Lihat dalam Suhada. Masyarakat Baduy dalam Rentang Sejarah. Serang. Dinas Pendidikan Propinsi Banten. 2003. Hlm.11 8
____________________________________________Magister Ilmu Hukum -Fakults Hukum Universitas Diponegoro mentara Baduy Luar memiliki aturan yang lebih longgar namun memiliki kon- sekwensi untuk turut membantu Baduy Dalam dalam hal melestarikan adat. larangan-larangan pada masyarakat Baduy dilandaskan pada filosofi dasar Baduy, lojor teu meunang dipotong, pondok teu meunang disam- bung (panjang tak boleh dipotong, pen- dek tak boleh disambung). Menurut Jaro Dainah, konsep dasar ajaran di Baduy alam, adalah keseimbangan tersebut kelestarian alam, maka dengan demikian Baduy mempunyai kewajiban untuk me- tidak menentang lestarikan alam dan hukum alam. Pada prinsipnya 3. Hukum Pidana Formil Adat Baduy Hukum Pidana Adat Baduy mengenal semacam asas ultimum remedium atau asas subsidiaritas. Hukum pidana formal adat Baduy menerapkan asas ultimum remedium sehingga sistem peradilan pi- dana adat Baduy baru dipakai jika penye - lesaian perkara tingkat keluarga para pihak (pelaku dan korban) tidak berjalan. Tahap awal selalu diusahakan diselesai- kan di pihak keluarga. Secara skematik prosedur penyelesaian tindak pidana da - lam hukum pidana adat Baduy dapat digambarkan sebagai berikut : Skema 3: Alur penyelesaian perkara dalam Hukum Pidana Adat Baduy Tindak Pidana Penyelesaian antara keluarga korban dan pelaku Selesai Silih ngahampura Ganti rugi Tidak Selesai Tidak Bersalah Jaro Tangtu Bersalah Proses pembuktian Jaro Tangtu Jaro 7/Jaro Dangka Dalam kondisi tertentu dilakukan sumpah adat Diasingkan/'dirutankan' 40 hari: Silih 1. Warga Cibeo ke Cihulu 2. Warga Cikartawana Sarokokod/Panyaweyan 3. Warga Cikeusik ke Cibengkung ke Puun Jaro Tangtu Jaro 7/Jaro Dangka ngahampura Ganti rugi Ditegor Dipapatahan Dikaluarkeun Ngabokoran Serah pati Sumber: Wawancara Jaro Sami dan Ayah Mursyid 9
Jurnal Law reform April 2010. Vol. 5. No.1_______________________________________________________ Skema di atas dibedakan pula ber- dasarkan berat dan ringannya perbuatan. Terhadap perbuatan yang berat semisal di pembunuhan maka "Dirutankan" dalam skema tersebut mengandung pengertian yang berbeda dengan rumah tahanan sebagaimana di- kenal dalam hukum acara pidana. Mes- kipun keduanya memiliki kesamaan yakni menunggu persidangan hingga penghukuman yang harus diterima pelaku. "Rutan" adalah istilah Baduy yang mucul belakangan sebagai tempat dimana si pelaku harus dikeluarkan selama empat puluh hari sambil menunggu persidangan. Istilah rutan tersebut jelas diintrodusir dari rutan (rumah tahanan) dalam ter- minologi hukum acara pidana. Dalam masa menunggu sidang tersebut si pelaku oleh Jaro Dangka/Jaro 7 ditempatkan di kampung yang disesuaikan dengan jalur "rumah tahanannya" (sebagaimana tertera dalam skema). penyelesaian demikian Menurut Jaro Sami, dalam masa pe- tersebut, si nahanan selama 40 hari pelaku yang berada dalam masa peng- awasan Jaro Dangka ditempatkan dalam sebuah rumah yang ditentukan oleh Jaro Dangka. Pelaku kemudian melakukan semacam kerja sosial mencari kayu bakar, atau mengambil air tanpa diupah. Jika kemudian si pelaku lari maka Jaro Dangka/Jaro 7 yang bertanggungjawab mencari. Masa karantina selama 40 hari tersebut mengandung pembinaan mental si pelaku. tingkat keluarga dapat dilangkahi lang- sung menuju penyelesaian oleh Jaro 7/Jaro Dangka. Tangtu dan Jaro 4. Hukum Pidana Materil Adat Baduy Sebagaimana umumnya sebuah ko- munitas masyarakat, masyarakat Baduy memiliki sistem hukum yang mengatur kehidupan mereka sehari-hari, termasuk di dalamnya hukum pidana adat Baduy. Hukum pidana adat Baduy tidak di- kodifikasikan dalam sebuah kitab, hukum pidana adat Baduy tidak dibuat tertulis. Menurut Jaro Sami, untuk melestarikan pengetahuan hukum pidana adat Baduy tersebut maka setiap dua bulan sekali semua warga dikumpulkan di lapangan di masing-masing kampung Baduy Dalam (Cibeo, Cikartawana, Cikeusik). Dalam forum tersebut diberitahukan setiap lar- angan yang ada di Baduy beserta anca- man hukumannya. Selain forum tersebut, pengetahuan mengenai hukum pidana adat Baduy diperoleh melalui budaya lisan/tutur dalam kehidupan sehari-hari, sehingga setiap generasi di Baduy me - ngenal akan hukumnya. Sebagaimana halnya adat Baduy, hukum pidana adat Baduy juga berfilosofi pada keseimbangan alam, filosofi yang dipakaipun sama, lojor teu meunang di- potong, pondok teu meunang disambung (panjang tak boleh dipotong, pendek tak boleh disambung). Falsafah hidup ter- sebut kemudian dijabarkan dalam norma - 10
____________________________________________Magister Ilmu Hukum -Fakults Hukum Universitas Diponegoro norma hukum di Baduy, termasuk norma hukum pidana adat Baduy. Pada prinsipnya dalam hukum pidana adat Baduy, seorang pelaku tindak pidana lahir dan batinnya. harus dibersihkan Pembersihan tersebut merupakan wujud dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Pembersihan lahiriah berupa per- tanggungjawaban pelaku pada korban yang mewujud dalam sanksi yang dite- rimanya. Sanksi tersebut berupa ditegor- silih /ditegur, dipapatahan/dinasehati, ngahampura, ganti rugi, hingga dike- luarkan dari warga Baduy Dalam men- jadi warga Baduy Luar. Pembersihan batiniah si pelaku di- wujudkan dalam upacara ngabokoran atau serah pati. Ngabokoran adalah upacara pembersihan batiniah atas tindak pidana yang tidak terlalu berat. Serah pati adalah upacara pembersihan batiniah atas tindak pidana berat. Ngabokoran dan serah pati secara integral juga merupakan pembersihan desa atas tindak pidana yang telah terjadi dengan memohonkan maaf pada leluhur yang dipimpin oleh puun. Untuk lebih jelasnya penjelasaan di atas dapat digambarkan dalam skema berikut ini: Skema 4: Konsep Bentuk Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana Adat Baduy Pertanggungjawaban lahiriah Siih ngahampura, Ganti rugi, Pelaku Pertanggungjawaban batiniah Ngabokoran Serah pati Sumber: Wawancara Jaro Sami, Ayah Mursyid, dan Jaro Dainah. Dalam upacara ngabokoran beberapa bahan untuk ngabokoran disediakan oleh keluarga pelaku diantaranya perangkat sepaheun: sereh, gambir, pinang. Jika si pelaku sudah meninggal namun belum sempat ngabokoran, maka bahan ngabo- koran ditambahkan dengan menyan. memohon maaf pada leluhur karena si pelaku dan desa telah tercemar dengan tindak pidana. Namun upacara serah pati dilakukan atas tindak pidana yang di- anggap berat misalnya pembunuhan, se- bab dalam pembunuhan si pelaku telah menghilangkan nyawa/ngalengitkeun jiwa yang merupakan hak yang maha kuasa. serah pati pada prinsipnya sama dengan ngabokoran, Dalam upacara 11
____________________________________________Magister Ilmu Hukum -Fakults Hukum Universitas Diponegoro 1) Aturan Umum dalam Hukum Pidana Adat Baduy Dari penelitian yang dilakukan oleh pe- neliti didapatkan berbagai aturan umum mengenai hukum pidana substansi adat Baduy sebagai berikut: a. Asas Ultimum Remedium Baduy mengenal asas yang identik remedium dan dengan asas ultimum diterapkan integral dalam penyelesaian tindak pidana. Artinya jika ada suatu tindak pidana, maka penyelesaian dalam tahap keluarga sedapat mungkin dila- kukan. Jika para pihak tidak puas barulah sistem kemudian peradilan adat Baduy. Adanya asas ultimum remedium di Baduy terungkap dalam jawaban Ayah Mursid dalam men- tindak jelaskan proses penyelesaian pidana di Baduy sebagai berikut : 31 Dasarna musyawarah, rembugan keluarga, silih ngahampura. Lamun teu puas diteruskeun ka kokolot lembur, lamun teu puas diteruskeun ka jaro tujuh, lamun teu puas terus (Dasarnya musyawarah, ka desa rembugan keluarga, saling me- maafkan. Kalau tidak puas di- teruskan ke sesepuh desa, kalau ti- dak puas diteruskan ke jaro tujuh, kalau tidak puas diteruskan ke desa). diserahkan pada b. Musyawarah Menurut Ayah Mursyid, dasar dari penyelesaian tindak pidana di Baduy adalah musyawarah/ dasarna musya- warah. Apa yang diinginkan oleh si korban dan keluarganya yang sekiranya dapat memulihkan kondisi korban atas tindak pidana yang terjadi, de- mikian halnya dengan pelaku, apa yang dapat dilakukan agar si pelaku dan keluarganya dapat terbebas dari perasaan bersalah dan menyelesaikan tindak pida- na yang telah dilakukan. Jika kemudian tindak pidana tersebut menimbulkan ke- guncangan yang mengganggu keseimba- ngan masyarakat maka harus diadakan upacara ngabokoran agar keseimbangan kampung kembali pulih. telah Konsep musyawarah dalam penye- lesaian perkara pidana tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan dengan model restorative justice dalam menye- lesaikan perkara pidana. Dalam pe- lajaran audio visualnya, John Braithwaite menjelaskan konsep restorative justice sebagai berikut: 32 Restorative Justice adalah cara yang lebih produktif dalam mena- ngani kejahatan dibandingkan de- ngan memasukan orang lagi dan lagi ke dalam penjara. Ide utamanya adalah memulihkan korban, memu- lihkan pelaku dan memulihkan ma- syarakat (community), keadilan ha- rus dipulihkan. Dalam restorative justice pihak korban dan pihak pelaku difasilitasi duduk bersama dalam lingkaran. Pertama mem- bicarakan tentang apa yang telah 31 Wawancara dengan Ayah Mursyid di Cibeo tanggal 24 April 2010. 32 ctures/index.php 12
____________________________________________Magister Ilmu Hukum -Fakults Hukum Universitas Diponegoro terjadi, siapa yang telah disakiti- /dirugikan dari kejadian tersebut, dan apa kiranya yang dapat dilaku- kan untuk memperbaiki keadaan yang ditimbulkan dari suatu kejadi- an beserta diikuti oleh rencana aksinya. Kita (mediator) menindak- lanjuti dengan memeriksa rencana aksi untuk dapat diterapkan untuk kepuasan terkait semua (stakeholders). pihak c. Asas Personalitas/Nasional Aktif33 Penerapan asas personalitas pernah terjadi di Baduy pada pertengahan Agustus di tahun 2005. Saat itu Sadim seorang warga Cikeusik Baduy Dalam, melakukan pembunuhan atas Kamsina dan melukai Yadi dan Aisah. Peristiwa tersebut terjadi di Kampung Citebang Desa Sukajaya Kecamatan Sobang Kabu- paten Lebak. Tempat terjadinya tindak pidana (locus delicti) tersebut berada di luar wilayah Baduy Dalam, namun Sadim tetap dimintakan pertanggung- jawaban dan diadili dengan mengguna- kan hukum pidana adat Baduy setelah divonis penjara 7 bulan 8 hari oleh Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang didasarkan pada dakwaan pasal 351 ayat 3 (penganiayaan yang mengakibatkan kematian). 34 Menurut Ayah Mursyid, hukum pi- dana adat Baduy Dalam berlaku bagi setiap warga Baduy Dalam. Jika seorang Baduy Dalam diketahui melakukan pe- langgaran di luar wilayah Baduy Dalam misalnya menaiki kendaraan, mencuri dan sebagainya maka perbuatan tersebut harus dalam dipertanggungjawabkan proses persidangan Baduy Dalam. Bah- wa kemudian ada persoalan ne bis in idem karena telah diproses menurut hu- kum negara, maka hal itu diabaikan karena masyarakat Baduy telah memiliki sistem hukum tersendiri yang pada hakikatnya si pelaku harus dibersihkan lahir dan batinnya untuk memulihkan ke- seimbangan dalam masyarakat Baduy. Ketentuan asas personalitas pada Baduy Dalam juga berlaku bagi warga Baduy Luar. Bagi warga Baduy Luar yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Baduy Luar diserahkan pada Jaro Dainah, Kepala Desa Kanekes, kebanyakan kemudian diserahkan pada hukum pidana nasional, namun dalam hal pembersihan batinnya diserahkan pada struktur adat Baduy Dalam. d. Asas Perlindungan/ Nasional Pasif35 Dalam hukum pidana adat Baduy, ke - pentingan adat Baduy juga mendapatkan 33Asas ini juga dikenal sebagai asas kebangasaan/nationaliteits beginsel/actieve beginsel/personaliteits nationaliteits beginsel lihat dalam PAF Lamintang. Dasar- dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung. Sinar Baru. 1984. Hlm 85. 34Lihat lebih lanjut dalam lampiran mengenai kronologis perkara Sadim bin Samin dan PN Putusan 210/PidB/2005/PNRKB. lain asas Rangkasbitung 35Nama ini beschermingsbeginsel/ passief beteiligten der schutzprinzip/ rechtsordnung. PAF Lamintang. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung. Sinar Baru. 1984. Hlm 85. prinzip No 13
Jurnal Law reform April 2010. Vol. 5. No.1_______________________________________________________ perlidungan, sehingga bagi siapapun yang adat merugikan kepentingan hukum Baduy harus dimintakan pertanggung- jawaban. Penerapan asas ini pernah ter- jadi saat stasiun televisi swasta Trans TV membuat liputan mengenai Baduy. Seba- gaimana diketahui, di wilayah Baduy Dalam (Cibeo, Cikartawana, Cikeusik) terlarang untuk dipublikasikan, baik be - rupa foto maupun gambar audio visual. Kru Trans TV dengan diam-diam meng- ambil gambar di wilayah Baduy Dalam, kemudian disiarkan dalam sebuah acara peliputan. Penyiaran wilayah Baduy Da - lam ini kemudian diketahui luas hingga ke masyarakat Baduy Dalam sendiri. Pe - nyiaran tersebut segera menuai protes yang meluas hingga akhirnya pihak Trans TV datang meminta maaf dimediatori Taufikurahman Ruki, mantan Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang merupakan tokoh masyarakat Kabupaten Lebak. 36 Menurut Jaro Sami, paska ke - jadian tersebut mereka harus ngabokoran yang merupakan upacara adat untuk me- minta maaf pada leluhur (karuhun), pem- bersihan, agar keseimbangan kembali ter- jaga. Asas perlindungan dalam KUHP di- atur dalam Pasal 4 dan Pasal 8. Kepentingan hukum negara yang diatur dalam pasal ini meliputi: 37 a. Terjaminnya keamanan negara dan keselamatan serta martabat kepala negara dan wakilnya. b. Terjaminnya kepercayaan terha- dap mata uang, materai-materai, dan merek-merek yang telah di- keluarkan pemerintah oleh Indonesia c. Terjaminnya kepercayaan terha- dap surat-surat atau sertifikat- sertifikat utang yang telah dike- pemerintah luarkan Indonesia oleh d. Terjaminnya alat-alat pelayaran Indonesia terhadap kemungkinan dibawa ke dalam kekuasaan-ke- kuasaan bajak laut. e. Asas Teritorial Andi Hamzah mengemukakan bahwa landasan asas teritorial adalah kedaulatan negara di wilayahnya sendiri. Bertitik tolak dari landasan tersebut, maka hukum pidana berlaku bagi siapapun juga yang melakukan delik di wilayah negara ter- sebut.38 Pada prinsipnya hukum pidana adat Baduy menganut pula asas teritorial, namun demikian, keberlakuannya tidak penuh pada setiap delik dalam hukum pidana adat Baduy. Dengan demikian hukum pidana adat Baduy dapat dikata- kan menganut asas teritorial yang bersifat quasi. Keberlakuan asas teritorial bagi warga di luar Baduy hanya pada delik- delik yang bersifat umum berlaku bagi 36 Wawancara dengan Suhada, Jaro Dainah dan Jaro Sami. 37 PAF Lamintang. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung. Sinar baru. 1984.Hlm.105. 38 Andi Hamzah. Asas-asas Hukum Pidana.Jakarta. Rineka Cipta. 1994.Hlm.64. 14
____________________________________________Magister Ilmu Hukum -Fakults Hukum Universitas Diponegoro masyarakat Baduy seperti penganiayaan, foto, mencuri, penipuan, mengambil menggunakan alat mandi seperti sabun, shampo dan sebagainya. Sementara ter- hadap delik yang bersifat lebih khusus seperti larangan mengenakan pakaian mo- dern, alat elektronik dan sebagainya hanya berlaku bagi warga Baduy Dalam. tersebut diberlakukan pada Larangan warga Baduy Dalam namun tidak di- berlakukan pada warga luar Baduy. Bagi para pelanggarnya dikenakan sanksi yang berjenjang mulai sanksi verbal (ditegur, dinasehati/ dipapatahan) hingga dikeluar- kan dari komunitas Baduy Dalam yang berdiri sendiri yang tidak ada hubungannya satu sama lain. Hal ini juga berlaku pada satu peristiwa yang me- nimbulkan dua akibat seperti tabrakan karena sebuah kelalaian yang meng- akibatkan kematian (Pasal 359 KUHP) dan luka badan (Pasal 360 KUHP). 41 Syarat yang harus diperhatikan dalam perbuatan berlanjut adalah: (1) harus ada kesatuan kehendak peristiwa-peristiwa yang disebabkan oleh putusan kehendak yang sama; (2) peristiwa-peristiwa harus sama atau serupa; (3) jangka waktu yang ada antara berbagai bagian (perbuatan berlanjut) tidak boleh terlalu lama. 42 . 2) Bentuk-Bentuk Tindak Pidana a. Perbarengan J.E.Jonkers menjelaskan concurcus idealis (kebersamaan dalam peraturan) terjadi apabila suatu peristiwa pidana terkena oleh lebih dari satu peraturan pidana, maka hanya diperlakukan salah satu peraturan pidana, yaitu yang me- nentukan hukuman pokok yang paling berat. 39 Sistem penjatuhan pidana ini oleh Jonkers disebut sebagai sistem absorbsi (peraturan yang paling berat menutupi ringan). 40 Dalam KUHP yang concursus idealis diatur dengan Pasal 63. Menurut Jonkers, beberapa peraturan yang terkena pada sebuah peristiwa ter- sebut haruslah peristiwa yang berhubu- ngan satu sama lain, bukan peristiwa lebih Selain kedua hal di atas (concursus idealis dan perbuatan berlanjut), KUHP juga mengenal concursus realis (perbare- ngan perbuatan).43 Konsep concursus realis adalah adanya perbarengan be- berapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri- sendiri sehingga merupakan beberapa ke - jahatan. Terhadapnya dijatuhi satu pidana jika diancam dengan pidana pokok se- jenis yang merupakan jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap per- buatan itu dengan catatan tidak melebihi terberat dari maksimum pidana yang ditambah sepertiga. 44 Jika perbarengan tersebut diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhi pidana 39 J.E.Jonkers. Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda. Jakarta. Bina Aksara. 1987. Hlm.207 40 Ibid. Hlm. 206. 41 Ibid. Hlm.208 42 Ibid. Hlm. 219-221. 43 Pasal 65 KUHP 44 Pasal 65 ayat 2 KUHP. Sistem pemidanaan ini dinamakan sistem absorbsi yang dipertajam, peraturan pidana yang paling berat yang dijalankan ditambahi (diperberat) sepertiga diatas hukuman yang seberat-beratnya. 15
Jurnal Law reform April 2010. Vol. 5. No.1_______________________________________________________ atas tiap-tiap kejahatan tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiga. b. Percobaan Niat dalam hukum pidana adat Baduy harus sesuatu dipertanggunjawabkan. Sehingga jika ada seseorang yang telah berniat mencuri maka niat yang telah ada menjadi pe- nilaian tersendiri mengingat niat tersebut tidak baik. Maka dalam hukum pidana adat Baduy tidak dipandang apakah suatu tindak pidana selesai atau tidak selesai dilakukan. Ayah Mursyid menjelaskan bahwa misalnya dalam hal pembunuhan, karena niatnya sudah tidak baik, tidak dipisahkan meninggal atau tidak me- ninggalnya seseorang (niatna geus teu hade, teu dipisahkeun paeh teu paeh, jelasna kudu diberikeun sanksi, geus mungkar). Hukum pidana adat Baduy dalam hal ini terfokus pada niat yang tidak baik yang harus dibersihkan, harus diberi sanksi, bahwa kemudian menim- adalah yang bulkan kematian sesuai dengan niatnya lagi. Jika maka kemudian deliknya selesai berakhir pada tujuan yakni kematian, maka pertang- gungjawabannya disesuaikan dengan a- turan mengenai pembunuhan. Namun jika tidak selesai, niatnya tersebut telah men - jadi sesuatu hal yang luar biasa dalam masyarakat Baduy, harus diwaspadai di- selidiki kenapa bisa timbul niat tersebut. c. Pengulangan itu hal yang lain Dalam hukum pidana adat Baduy tidak dikenal adanya pemberatan huku- man terhadap pengulangan tindak pidana (residivisme) sebagaimana dalam KUHP. Namun terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan pengulangan tin-dak pidana, maka proses penyelesaiannya ditingkatkan satu tingkatan setiap terjadi pengulangan. Secara skematik, tahap penyelesaian tindak pidana dalam hal pengulangan dapat dilihat sebagai berikut: Skema 5: Alur penyelesaian bentuk tindak pidana pengulangan Tindak Pidana Musyawarah antar pihak keluarga pelaku dan keluarga korban Selesai Selesai Jaro Tangtu Mengulang Mengulang Jaro Tujuh Selesai Sumber: Wawancara Ayah Mursyid 16
____________________________________________Magister Ilmu Hukum -Fakults Hukum Universitas Diponegoro d. Penyertaan Dalam hukum pidana adat Baduy, tidak dibedakan bobot hukuman peran dalam suatu tindak pidana. Maka pelaku turut (dader); penyuruh (doenpleger); serta melakukan (mededader/ mede- pleger); pembujuk (uitlokker); dan pem- bantu (medeplichtige)45 tidak dibedakan dalam hal bobot hukumannya. Namun berbagai peran sebagaimana di atas juga dikenal dalam hukum pidana adat Baduy hanya sekadar membedakan peran yang dilakukan dalam suatu tindak pidana tetapi hukumannya disamaratakan sesuai tindak pidana yang dituju. dengan Mengenai hal ini Ayah Mursyid menu- turkan sebagai berikut: Sama, di kami semua yang turut juga ada, serta dalam kejahatan misalnya si pelaku ada yang nitah (menyuruh), titahan saha (suruhan siapa)? sakabehna hatena geus teu endah (semuanya hatinya/niatnya sudah tidak bagus). Dalam Hukum pidana adat Baduy niat merupakan cerminan perilaku hati, maka semua yang terkait dengan suatu tindak pidana harus bertanggungjawab dan di- bersihkan lahir dan batinnya. e. Permufakatan Jahat jahat dalam KUHP Permufakatan dijelaskan dalam Bab IX Pasal 88. Permufakatan jahat dikatakan ada jika dua orang atau lebih telah sepakat akan 45 Lihat lebih lanjut konsep penyertaan dalam Topo Santoso. Menggagas Hukum Pidana Islam, Penerapan Syariat Islam dalam Konteks Modernitas. Bandung. Assyamil.2000.Hlm. 156. melakukan halnya dengan KUHP, 46 dalam hukum pidana adat Baduy permufakatan jahat adalah bentuk tindak pidana yang harus dimin- takan pertanggungjawabannya sekiranya permufakatan tersebut diketahui. Menurut Ayah Mursyid, sekalipun tindak pidananya tidak jadi dilakukan karena salah seorang ataupun semuanya menarik diri namun jika diketahui ada per- mufakatan jahat maka semua pelaku yang kejahatan telah tersebut dimintakan pertanggung-jawab- annya. Sebab niatnya sudah tidak baik, maka si pelaku akan dipanggil ditelusuri kenapa punya niat yang tidak baik terhadap seseorang. Hukum pidana adat Baduy diorientasikan pada penyelesaian perkara secara tuntas, sehingga jika ada dua orang atau lebih yang berniat jahat pada seseorang diselesaikan hingga ter- capai silih ngahampura, sekiranya ter- dapat motif dendam pada calon korban. Niat awal yang telah ada dalam hukum pidana adat Baduy dilihat sebagai potensi tindak pidana yang harus dibersihkan/ di- selesaikan. kejahatan. Sama jahat berniat melakukan 3) Dasar-dasar Penghapus Pidana. dasar-dasar penghapusan pidana dalam ketentuan Pasal 44 KUHP (gangguan psikis), Pasal KUHP merumuskan 46 Dalam KUHP ancaman hukuman dalam permufakatan jahat tidak diatur dalam aturan umum (buku I) , tetapi tersebar dalam buku II (kejahatan) misalnya 125 dalam dalam memberikan jahat (permufakatan bantuan kepada musuh pada masa perang), dan Pasal 139c terhadap kejahatan makar). Pasal (permufakatan jahat 17 17
Jurnal Law reform April 2010. Vol. 5. No.1_______________________________________________________ 45 (belum cukup umur/minderjaring), Pasal 48 KUHP (daya paksa/overmacht), Pasal 49 KUHP (bela paksa/noodweer), Pasal 50 KUHP (kewajiban undang- undang), Pasal 51 (perintah jabatan). 47 a. Gangguan psikis. Gangguan psikis di Baduy tidak di- kategorikan sebagaimana di KUHP (jiwa- nya cacat dalam tumbuhnya/ gebrekkige ontwikkeling, karena penyakit/ziekelijke storing), secara seder- hana mereka menamakan gangguan psikis sebagai edan/gila. Dalam hukum pidana adat Baduy, orang gila yang melakukan tindak pidana tidak dapat dimintakan per- tanggungjawaban. Namun demikian bu- kan berarti pertanggungjawaban pidana menjadi tidak ada. Pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan orang gila tersebut kemudian dialihkan kepada keluarganya, dengan demikian korban te- tap mendapatkan hak pemulihan atau ganti rugi atas tindak pidana yang telah dialaminya. Menurut Ayah Mursyid, ke- tentuan pengalihan pertanggung-jawaban tersebut harus melalui persyaratan pe - nyelidikan dan pembuktian bahwa pelaku tersebut benar-benar edan bukan hanya pura-pura untuk menghindari hukuman. b. Belum cukup umur. dan terganggu tindak pidana yang belum cukup umur48 dalam hukum pidana adat Baduy dipertimbangkan untuk tidak di- pidana. Umumnya terhadap pelaku ter- sebut dikembalikan pada orang tuanya kecuali jika orang tuanya menyerah, tidak sanggup untuk mendidik anak tersebut dan diserahkan ke hukum pidana adat Baduy. Sama halnya dengan pelaku yang gila, akibat yang tindak pidana dialihkan kepada orang tua untuk diselesaikan. Hal yang perlu diperhatikan dari tindak pidana yang dilakukan kedua jenis pelaku diatas (gila dan belum cukup umur) adalah bahwa perbuatannya tetap merupakan tindak pidana tetapi karena terdapat semacam alasan pemaaf maka pembuat tindak pidana tidak dipidana. Pelaku timbul dari tersebut di atas terdapat persamaan dan perbedaan antara hukum pidana adat Baduy dan KUHP. Persamaannya terletak pada adanya alas- an pemaaf dan adanya tindakan (di- kembalikan pada orang tua atau adat- /negara untuk dibina). Pada dasarnya upaya ini merupakan bagian dari ke- bijakan perlindungan masyarakat (social defence policy). Perbedaannya kemudian terletak pada pertanggung jawaban atas tindak pidana yang terjadi. Hukum pidana adat Baduy menyadari bahwa keseim- bangan telah terganggu dengan adanya suatu tindak pidana, ada korban yang timbul akibat suatu tindak pidana se- hingga keseimbangan tersebut harus di- Dalam konteks 47 Jan Remmelink. Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang- dan Undang Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama. 2003. Hlm.202. Hukum Pidana Belanda 48 Batas usia pertanggungjawaban anak di Baduy adalah di atas 10 tahun, wawancara dengan Jaro Dainah tanggal 25 April 2010. 18
____________________________________________Magister Ilmu Hukum -Fakults Hukum Universitas Diponegoro pulihkan kembali. Maka pertanggung- jawaban tersebut kemudian dialihkan pa - da orang tua untuk memulihkan keseim- bangan yang telah terusik. Pada KUHP pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan orang gila atau orang yang belum cukup umur dihapus- kan, hal ini disebabkan karena orientasi hukum pidana lebih terarah pada pelaku (offender oriented), korban bukan me- rupakan bagian integral penyelesaian per- kara dalam KUHP. c. Pembelaan Terpaksa. Hukum pidana adat Baduy mengenal pengaturan mengenai pembelaan terpaksa (noodwer) sebagaimana dikenal dalam KUHP. Kesamaan adanya pengaturan me- ngenai pembelaan terpaksa tersebut juga termasuk mengenai pembelaan terpaksa yang melampaui (noodweer exces).49 Meskipun kedua aturan tersebut juga ada dalam hukum pidana adat Baduy, namun terdapat perbedaan dalam pelaksanaannya. Jika dalam pembelaan terpaksa yang melampaui batas tersebut kemudian mengakibatkan kematian pada si pelaku (pada awalnya) yang kemudian menjadi korban, maka meskipun orang yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas tersebut tidak dipidana karena terdapat alasan pemaaf, tetapi ia tetap harus dibersihkan batinnya karena batas telah ngalengitkeun jiwa (menghilangkan nyawa) dengan cara diadakan upacara serah pati. 4) Kualifikasi Tindak Pidana50 Hukum Pidana Adat Baduy tidak me- namakan dan memisahkan secara tegas antara kejahatan dan pelanggaran. Namun jika perbedaan diatas didasarkan pada persoalan berat dan ringannya perbuatan, maka hukum pidana adat Baduypun me- ngenal tindak pidana berdasarkan berat dan ringannya perbuatan. Untuk tindak pidana yang bersifat berat maka pem- serah besihan batinnya menggunakan pati, sedangkan untuk tindak pidana yang bersifat ringan pembersihan batinnya me - nggunakan ngabokoran. Kendati demi- kian tidak ada pemisahan tegas mana yang merupakan tindak pidana ringan dan tindak pidana berat, ukuran berat ringan- nya perbuatan nampaknya didasarkan pada seberapa besar tindak pidana ter- sebut mengguncangkan perasan kema- nusiaan dan masyarakat Baduy (Shocking to the conscience of humanity and Baduy community). Adapun berbagai tindak pidana yang diatur dalam hukum pidana Baduy adalah sebagai berikut 49 Noodwer merupakan alasan pembenar (faits noodweer'exces sementara justificatifs) merupakan (faits alasan d'excuse).Lebih lanjut mengenai ketentuan ini lihat dalam Ch.J.Enschede dan A. Heijder (terjemahan R Achmad Soema di Pradja). Asas- Asas Hukum Pidana. Bandung. Almuni. 1982. Hlm. 249. pemaaf 50 Disarikan dari wawancara dengan Jaro Dainah dan Jaro Sami tanggal 25 April 2010, Ayah Mursyid tanggal 8 Desember 2009 dan 24 April 2010, Haji Sapin dan Sarpin tanggal 8 Desember 2009, Aman Sukarso 23 Juli 2009, Devi Naufal Michrob medio 2009, Firman Venayaksa medio 2009, Suhada akhir 2009. Saidam, 24 April-10 Juni 2010. Abdul Hamid medio 2009. Asep tanggal 7 Juni 2010. 19
Jurnal Law reform April 2010. Vol. 5. No.1_______________________________________________________ a. Fitnah/Pencemaran Nama Baik. c. Perkosaan Derajat tindak pidana fitnah dalam hukum pidana adat Baduy dibedakan pada sasaran fitnah. Fitnah terhadap pe - tinggi derajatnya jabat dibandingkan fitnah pada warga Baduy biasa. Hal ini menurut Ayah Mursyid disebabkan karena pejabat adat sebagai pimpinan harus dihargai bersama, maka jika ada orang yang tidak menghargai pimpinan dibedakan dengan fitnah pada orang biasa. Fitnah pada orang biasa dapat diselesaikan antara pihak keluarga, sementara fitnah terhadap pimpinan harus diselesaikan secara adat (sistem peradilan adat Baduy) karena pimpinan adat merupakan simbol adat. b. Zina adat lebih Zina dalam Baduy dibedakan pe- nanganannya, persidangan untuk perkara zina tidak segera dilangsungkan seba- gaimana seharusnya sesuai hukum pidana formal adat Baduy. Pelaku segera di- kirimkan ke "rutan" selama 40 hari, pro- ses persidangan baru dilakukan setelah masa karantina selesai. Hal ini disebab- kan zina dianggap aib yang memalukan semua pihak, baik korban, pelaku maupun masyarakat Baduy. Perkosaan dalam hukum pidana adat Baduy merupakan bagian dari zina. Tetapi perbedaan utama dari perkosaan adalah dilakukan dengan paksaan, tidak didasari suka sama suka. Terhadap tindak pidana semacam ini, maka umumnya di- nikahkan jika pihak korban meng- hendaki, namun jika tidak, pada umum- nya pelaku dikenai sanksi dikeluarkan dari Baduy Dalam. d. Pencurian Sebagaimana ditulis sebelumnya, hu- kum pidana adat Baduy memandang kor- ban sebagai bagian integral dari sistem penyelesaian perkara pidana. Maka dalam tindak pidana pencurian, pelaku pen- curian diwajibkan mengganti kerugian pihak korban dan silih ngahampura. Jika pelaku meninggal sebelum ganti rugi terjadi, maka ganti rugi diserahkan pada sabah (keluarga bapak/ibunya). Pelaku juga akan ditanya kesanggupan untuk ti- dak mengulangi perbuatan, tidak sanggup maka ia akan dikeluarkan dari Baduy Dalam. Dalam tindak pidana pen- curian pelaku diwajibkan membiayai upacara ngabo-koran. e. Penipuan jika Zina juga dibedakan bobotnya antara suka sama suka tanpa ada perikatan per- nikahan, dengan zina yang melibatkan hak batur/hak orang lain, misalnya ber- hubungan badan dengan pacar atau istri orang lain. Bobot hukuman terhadap jenis zina yang terakhir lebih berat dari jenis yang pertama. Proses penegakan hukum pidana adat Baduy dalam hal penipuan bermula dari adanya pengaduan dari korban. Namun hal ini tidak diartikan penipuan sebagai delik aduan (klacht delicten). Adanya pe- ngaduan korban lebih merupakan per- wujudan dari asas ultimum remedium tidak mau ber- manakala si pelaku 20
____________________________________________Magister Ilmu Hukum -Fakults Hukum Universitas Diponegoro tanggungjawab atau tidak menemukan ke - sepakatan dalam hal ganti rugi sehingga penyelesaian pada tahap keluarga tidak tercapai. tindak pidana penipuan, pada Dalam prinsipnya pertanggungjawaban pidana lebih diarahkan pada ganti rugi. Biasanya pelaku diminta membuat perjanjian untuk mengganti rugi, jika pelaku tak punya uang maka harus menjual hartanya (misalnya menjual huma/padi). Jika pe- tak punya harta, maka pertang- laku gungjawaban dibebankan pada keluarga si pelaku. Pertanggungjawaban pidana pada tin- dak pidana penipuan dalam hukum pidana adat Baduy tidak hanya berorientasi pada kepentingan pelaku (offender oriented) untuk diberi kesempatan memperbaiki diri dan membebaskan perasaan bersalah- nya tetapi juga diorientasikan pada ke- pentingan korban (victim oriented) se- hingga korban merupakan bagian integral dari proses penyelesaian perkara pidana. f. Penganiayaan Penganiayaan dalam Hukum Pidana Adat Baduy dibedakan berdasarkan berat dan ringannya penganiayaan. Jika peng- aniayaan tersebut bersifat ringan (mukul leutik/mukul sedikit) maka cukup di- selesaikan silih ngahampura/saling memaafkan yang di- mediatori jaro tangtu. Namun jika peng- aniayaan tersebut bersifat berat maka penyelesaiannya melibatkan sistem hu- kum pidana adat Baduy dengan mem- remedium. asas ultimum perhatikan antara para pihak, Meski demikian, menurut Saidam, tokoh pemuda Kampung Kadu Ketug III (Baduy Luar) penganiayaan ataupun perkelahian jarang sekali terjadi di Baduy. Jika ada indikasi seseorang membenci orang lain karena suatu hal, maka selalu ada pihak ketiga yang segera memfasilitasi untuk ini menurut mendamaikan. Selama terjadi penga- Saidam belum pernah niayaan di Baduy. g. Pembunuhan Setiap orang Baduy yang dengan se- ngaja melakukan pembunuhan dalam hu- kum pidana adat Baduy diharuskan me- lakukan pertobatan selama 40 kali, me - laksanakan dikeluarkan beserta keluarganya dari Baduy Dalam selama tidak di- ikutsertakan dalam acara-acara adat. h. Santet (Julid) serah pati, tujuh turunan dan Menurut Jaro Sami, Julid ka papada (menyantet orang lain) adalah dosa yang sangat besar, menurut riwayat Baduy (budaya lisan yang disampaikan turun temurun) matinya pelaku julid ka papada tidak akan diterima di akhirat. Ancaman sanksi pelaku julid ka papada sama de- ngan pelaku incest, ditalian dibalang- keun ka laut (diikat dilemparkan ke laut). i. Sengketa Tanah Menurut Haji Sapin, Sekretaris Desa Kanekes, sengketa tanah adalah perkara yang paling sering terjadi di Baduy. Hal ini disebabkan karena lahan garapan di Baduy berlangsung turun temurun pada tak masing-masing keluarga sehingga 21
Jurnal Law reform April 2010. Vol. 5. No.1_______________________________________________________ jarang terjadi sengketa mengenai batas- batas tanah. 5) Beberapa Tindak Pidana (Lara- ngan) lain dalam Wilayah Baduy Dalam dan Baduy Luar Setiap warga Baduy dilarang me- miliki istri atau suami lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan. e. Larangan Minuman Alkohol ini merupakan larangan yang hingga kini masih berlaku di Baduy khususnya Baduy Dalam sebagai aturan adat. Terhadap pelakunya telah melewati proses sistem peradilan pidana adat Baduy na - mun kemudian tetap tidak dapat meles- tarikan aturan adat tersebut maka di- persilahkan untuk keluar dari Baduy Dalam. a. Larangan foto dan gambar audio Berbagai aturan di bawah jika visual. Setiap orang yang berada di wilayah Baduy Dalam (Cibeo, Cikartawana, dan Cikeusik) dilarang untuk mengambil foto ataupun bentuk gambar audio visual tempat, peman- dengan objek orang, dangan, rumah adat dan yang lainnya yang masih dalam wilayah Baduy Dalam. b. Larangan Merokok Setiap warga Baduy dilarang memi- num minuman yang mengandung alkohol atau sejenisnya yang dapat memabukan baik di dalam wilayah Baduy Dalam maupun di luar wilayah Baduy Dalam. f. Larangan Menggunakan Pakaian modern Setiap warga Baduy Dalam dilarang menggunakan pakaian modern sejenis kaos, kemeja dan yang lainnya yang di- asosiasikan sebagai pakaian modern baik di dalam wilayah Baduy Dalam maupun di luar wilayah Baduy Dalam. g. Larangan Menggunakan Alat Mandi Setiap orang dilarang menggunakan alat mandi sejenis sabun, pasta gigi dan shampo di dalam wilayah Baduy Dalam. h. Larangan Menggunakan Kenda- Setiap warga Baduy Dalam dilarang merokok baik di dalam wilayah Baduy Dalam maupun di luar wilayah Baduy Dalam. c. Larangan Menggunakan Emas raan Setiap warga Baduy Dalam dilarang menggunakan kendaraan baik di dalam wilayah Baduy Dalam maupun di luar wilayah Baduy Dalam. i. Larangan Orang asing Memasuki Setiap warga Baduy Dalam dilarang memakai, menyimpan dan memiliki emas baik di dalam wilayah Baduy Dalam maupun di luar wilayah Baduy Dalam. d. Larangan Poligami dan Poliandri Wilayah Baduy Dalam Setiap orang asing (luar Indonesia) dilarang memasuki wilayah Baduy Dalam. 22
____________________________________________Magister Ilmu Hukum -Fakults Hukum Universitas Diponegoro j. Larangan Bersekolah51 larangan huruf i (orang asing), jika orang asing tersebut telah sempat masuk ke wilayah Baduy Dalam, maka wilayah Baduy Dalam tersebut harus dibersihkan dengan upacara nyapuan. Dalam hal pernikahan (larangan huruf d, poli- gami/poliandri) warga Baduy dilarang memiliki istri atau suami lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan. Bagi warga Baduy luar jika ingin menikahi perempuan istrinya maka istrinya yang terdahulu harus diceraikan. Sementara pada warga Baduy Dalam pernikahan merupakan ikatan suami istri hingga kematian yang hanya dapat memisahkan ikatan tersebut. Jika salah telah meninggal maka satu pasangan dibolehkan tersebut menikah lagi. 52 (1) Setiap warga Baduy Dalam di- larang mengenyam pendidikan sekolah formal di manapun war- ga Baduy berada. (2) Setiap orang dilarang mendirikan sekolah di wilayah Baduy Dalam dan Baduy Luar. k. Larangan Mendirikan Masjid Setiap orang dilarang mendirikan masjid baik di dalam wilayah Baduy Dalam maupun di wilayah Baduy Luar. l. Larangan Mengolah lain selain Tanah Menjadi Sawah Setiap orang dilarang mengolah tanah menjadi sawah baik di dalam wilayah Baduy Dalam maupun di wilayah Baduy Luar. janda atau duda Ancaman hukuman bagi setiap orang yang melanggar ketentuan di atas ber- tahap mulai dari ditegor/ditegur, dipapa- tahan/dinasehati hingga dikeluarkan dari komunitas Baduy Dalam. Khusus untuk B. Peran Hukum Pidana Substantif Adat Baduy dalam Memberikan Kontribusi Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. pada 51 Menurut Aman Sukarso, mantan Sekretaris Daerah Serang, setiap Seba Baduy (kunjungan warga Baduy ke pemerintahan tiap tahun) ada tiga hal yang disampaikan saat seba: minta diakui keberadaan masyarakat Baduy; minta dilindungi; minta untuk tidak boleh ada masjid, sekolah dan kawasan Baduy berdasarkan perjanjian dari dahulu. Menurut Aman Sukarso kalimat yang diucapkan selalu sama "Da Parjangjiana oge teu menang aya masigit, teu menang aya sakola, teu menang aya sawah", wawancara dengan Aman Sukarso, tanggal 23 Juli 2009. Perjanjian yang dimaksud oleh warga Baduy tersebut diduga mempunyai korelasi historis dengan perjanjian antara Kesultanan yang memiliki misi menyebarkan Islam di wilayah Banten dengan warga Baduy yang diduga pelarian Kerajaan Pajajaran yang beragama Hindu. Namun demikian, perlu penelitian lebih lanjut untuk menelusuri korelasi sejarah tersebut. sawah di Banten 1. Perkembangan Pembaharuan Hu- kum Pidana Nasional Sebagaimana diuraikan dalam bab II, pembaharuan (reform) mengandung arti memperbaiki sebuah sistem dengan cara tehadap sistem melakukan perubahan 52 Wawancara dengan Asep tanggal 7 Juni 2010 di Kadu Ketug III, Baduy Luar. Asep adalah penyusun buku "Saatnya Baduy Bicara" yang didasarkan pada penuturan Ayah Mursyid. Buku tersebut merupakan yang mengoreksi beberapa buku yang ditulis para peneliti mengenai masyarakat Baduy. Saat wawancara berlangsung naskah buku tersebut dalam proses editing di penerbit Bumi Aksara. 'buku putih' 23
Jurnal Law reform April 2010. Vol. 5. No.1_______________________________________________________ tersebut. 53 Pembaharuan hukum pidana nasional dalam sudut normasubstantif di Indonesia secara umum meliputi pemba- haruan hukum pidana yang terdiri dari KUHP dan berbagai undang-undang khusus yang berada di luar KUHP. Pem- baharuan hukum pidana nasional yang dimaksud dalam sub bab ini lebih diarah- kan kepada pembaharuan hukum pidana dalam lingkup KUHP sebagai sebuah sistem hukum pidana dari sudut norma substantif. 54 Pada dasarnya pembaharuan hukum pidana dalam lingkup KUHP sebagai se- buah sistem di Indonesia dilakukan de- ngan 2 cara: parsial dan integral. Barda Nawawi Arief mengidentifikasi pemba- haruan KUHP secara parsial dilakukan dengan cara "menambal sulam" KUHP melalui oleh perubahan-perubahan undang-undang sebagai berikut: 55 Pembaharuan KUHP secara integral sebagai sebuah sistem dilakukan dengan cara memperbaiki KUHP tersebut melalui perubahan-perubahan sistem (KUHP) tersebut secara integral/kompre- hensif. Hal ini berarti perbaikan tersebut meliputi perbaikan KUHP secara utuh menyeluruh yang tidak bersifat parsial. rancangan Tahun undang-undang (RUU) terbentuk dengan nama Asas-asas dan Dasar Pokok Tata tersebut pada Hukum Pidana. RUU dasarnya merupakan tindak lanjut dan langkah kongkret dari amanat Seminar Hukum Nasional tahun 1963. RUU ter- sebut merupakan embrio RUU KUHP (selanjutnya disebut konsep KUHP) yang hanya mengatur bagian umum KUHP yang direncanakan menggantikan Pasal 1 sampai dengan Pasal 103 buku I KUHP (tidak termasuk buku II dan III KUHP). Selanjutnya kemudian berturut-turut ada konsep KUHP 1971/1972, konsep KUHP 1982/1983 kemudian menjadi konsep 1987/1988, konsep 1991/1992, konsep 1997/1998, konsep 2004 sampai dengan 2006/2007 hingga konsep yang terakhir konsep 2008. 56 2. Konsep KUHP yang Berkaitan dengan Hukum Pidana Adat Baduy. terhadap 1964 sebuah a. Mencabut/menyatakan tidak ber- laku lagi beberapa rumusan delik dalam KUHP. yang b. Mengubah perumusan delik da- lam KUHP. c. Menambah/memasukan delik baru ke dalam KUHP. d. Membuat perumusan delik diluar KUHP. 53Oxford Learner's Pocket Dictionary. UK. Oxford University Press.2005.Pag. 360. 54Lihat lebih lanjut dalam Barda Nawawi Arief. RUU KUHP Baru, Sebuah Restruktirisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia. Semarang. Pustaka Magister 2008. Hlm.3. 55 Lihat lebih lanjut dalam Barda Nawawi Arief. RUU KUHP Baru, Sebuah Restruktirisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia. Semarang. Pustaka Magister 2008. Hlm. 10. 56Barda Nawawi Arif. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta. Kencana Prenada Media. 2008. Hlm. 96. Lihat juga Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 2008. Jakarta. 2008. 24
____________________________________________Magister Ilmu Hukum -Fakults Hukum Universitas Diponegoro Selain beberapa pasal tersebut, pasal lain yang berkaitan dengan hukum pidana adat Baduy adalah sebagai berikut: Pasal 55 ayat 1 huruf j dan k (1) Dalam pemidanaan wajib diper- timbangkan : j.Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan /atau k.Pandangan masyarakat ter 57 hadap tindak pidana yang dilakukan mengenai pedoman pemidanaan. Pasal 55 ayat 1 huruf j dan k adalah hal-hal yang wajib diperhatikan hakim dalam menjatuhkan pidana (pedoman pe- midanaan). Pemaafan dalam formulasi pasal 55 ayat 1 huruf j identik dengan konsep silih ngahampura (saling me- maafkan) dalam hukum pidana adat Baduy yang merupakan bagian dari sistem penyelesaian perkara di Baduy. 58 Perbedaannya adalah pemaafan dalam Pasal 55 ayat 1 j hanya sebagai hal yang wajib diperhatikan hakim dalam mela- kukan pemidanaan sehingga dimungkin- kan untuk tidak menjatuhkan pidana (rechterlijke pardon). Dalam hukum pidana silih ngahampura selain dapat dijadikan per- timbangan untuk Jaro Tangtu tidak men- jatuhkan tindak pidana yang bersifat ringan) juga sebagai hal yang wajib dicapai (dipenuhi) dalam penyelesaian perkara sehingga keharmo- nisan kembali terjaga. Dalam konteks ini kesimpulan Artidjo Alkotsar yang ter- muat peryataannya menjadi relevan: 59 adat Baduy konsep hukuman (terhadap dalam Penyelesaian perkara dalam hukum adat senantiasa bertumpu pada penyelesaian perkara, bukan pada memutus perkara sebagaimana yang terjadi dalam acara hukum Eropa atau Barat. Dengan demikian, se- telah ada penyelesaian dalam per- kara adat maka hubungan personal, kekeluargaan pada masyarakat adat tetap terjaga. Se- dangkan dalam hukum Eropa atau Barat, setelah diputusnya sengketa oleh pengadilan, maka putus pula hubungan keluarga mereka yang bersengketa tersebut. komunitas 57Menurut Saidam, warga Baduy Luar yang menjadi guide mengantar peneliti ke Cibeo Baduy Dalam, pada umumnya orang asing mengerti dan menghormati larangan tersebut. Hal ini misalnya dialami Saidam saat bertemu orang Perancis satu bulan lalu (Maret 2010), dan kemudian hanya mengunjugi Kampung Gajeboh Baduy Luar. Namun menurut Devi (Alm. Halwany Naufal Halwany, ayahnya Michrob, pernah mengantarkan orang asing ke wilayah Baduy Dalam. sejarawan Banten) Salah satu wujud dari penyelesaian tindak pidana yang juga berorientasi pada kepentingan korban (victim oriented) dalam hukum pidana adat Baduy adalah kewajiban dicapainya silih ngahampura. Pasal 55 ayat 2 58 Konsep silih ngahampura ini identik dengan ritus mela sareka di masyarakat Lamaholot, Flores Nusa Tenggara Timur. Mela sareka adalah suatu ritus perdamaian dalam adat Lamaholot kasus sengketa. Lihat dalam pemarapan Bab I. dalam menyelesaikan 59Artidjo Alkostar dalam Anto Soemarman. Hukum Adat, dan Perspektif Mendatang. Yogyakarta. Adicita Karya Nusa. 2003. Hlm v-vii. Sekarang 25
Jurnal Law reform April 2010. Vol. 5. No.1_______________________________________________________ (2) Ringannya perbuatan, keadaan pri- badi pembuat atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan da- sar pertimbangan untuk tidak men- jatuhkan pidana atau mengenakan tin- dakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Penjelasan pasal ini menyatakan bahwa ketentuan asas rechterlijke pardon yang memberi ke- wenangan kepada hakim untuk memberi maaf pada seorang yang bersalah me- tindak pidana yang sifatnya lakukan ringan (tidak serius). Ketentuan mengenai rechterlijke pardon (permaafan hakim) juga terdapat di Baduy. Menurut Ayah Mursyid, ter- hadap perbuatan-perbuatan yang ringan yang bisa diselesaikan antara pihak ke- luarga yang melibatkan Jaro Tangtu dalam penyelesaiannya, jika kemudian kedua pihak sudah saling memaafkan (silih ngahampura) maka Jaro Tangtu tidak menjatuhkan hukuman apa-apa. Na- mun ketentuan tidak berlaku tersebut pada tindak pidana yang memerlukan pembersihan batiniah ngabokoran atau serah pati. Maka dengan demikian konsep mengenai rechterlijke pardon di Baduy dan konsep KUHP sama, yakni dilakukan terhadap tindak pidana yang bersifat ringan. di atas merupakan larang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hu- kum masyarakat. Pasal 11 tersebut merupakan ke- tentuan untuk mengukur dan menentukan suatu perbuatan disebut sebagai tindak tersebut merupakan pidana. Ketentuan implementasi asas sifat melawan hukum (baik formil maupun materil). Ukuran sifat melawan hukum formil ditentukan dengan suatu perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan. Sementara ukuran sifat melawan hukum materil adalah ber- sifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Pada dasarnya perumusan pasal diatas bertitik tolak dari asas tiada pertang- gungjawaban tanpa sifat melawan hokum- /no liability without unlawfullness yang kemudian mempunyai turunan asas ke- tiadaan sama sekali sifat melawan hukum secara materiel/Afwezigheid van alle materiele wederrechtelijkheid (AVAW). 60 Penegasan asas AVAW yang me- wujud dalam Pasal 11 tersebut membuat penegak hukum khususnya hakim harus melihat apakah suatu perbuatan ber- tentangan dengan sifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hu- selain bertentangan kum masyarakat Pasal 11 (1) Untuk dinyatakan tindak pidana, selain perbuatan tersebut di- sebagai 60 Lihat dalam paparan bab II dan Barda Nawawi Sebuah KUHP Baru Arief. Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia. Semarang: Badan Penerbit Undip. 2008, hlm.30. RUU 26
____________________________________________Magister Ilmu Hukum -Fakults Hukum Universitas Diponegoro dengan peraturan perundang-undangan. tindak Adanya AVAW dalam pidana menjadi alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana. 61 Sifat me- lawan hukum materil sebagaimana di- paparkan dalam Bab II memiliki fungsi, yang salah satunya berfungsi negatif. Hal ini berarti sekalipun jika suatu perbuatan per- bertentangan undang-undangan namun tidak bertenta- ngan dengan sifat melawan hukum (materil), maka dalam konteks fungsinya yang negatif sifat melawan hukum formil menjadi hapus oleh tidak adanya sifat melawan hukum materil (AVAW). 62 Dalam hukum pidana adat Baduy keberadaan AVAWpun diakui. Hal ini diketahui dalam paparan Jaro Dainah saat menjelaskan tindak pidana pencurian se- bagai berikut : suatu dengan peraturan Dalam pencurian dilihat alasan dia mencuri, kalau karena kelaparan nggak papa, mengambil mangga saliwat (selewat) 1 atau 2 buah gak papa, jadi 61 AVAW dibedakan dengan AVAS (Afwezigheid van Alle Schuld/ketiadaan kesalahan) yang merupakan alasan pemaaf dalam suatu tindak pidana. AVAS adalah turunan dari asas kesalahan Geen Straf zonder schuld (tiada pidana tanpa kesalahan) (Belanda); "Keine straf ohne schuld" (Jerman); No Liability without blameworthiness (Inggris); dalam bahasa latin dikenal sebagai Actus non facit, nisi mens sit rea (An act doesn't make a person guilty, unless the mind is guilty); asas ini kemudian memiliki turunan asas Afwezigheids van alle schuld (AVAS)Lihat Ferry lebih Fathurokhman. Pengakuan Asas Legalitas Materil dalam Rancangan Undang-Undang KUHP sebagai Ius Constituendum. Jurnal Ilmu Hukum Litigasi. Fakultas Hukum Universitas Pasundan.Volume 10 Nomor 3.Oktober 2009. 62 Mengenai konsep dasar AVAW lihat dalam lanjut dalam dilihat faktor pencuriannya. Beda dengan ngambil mangganya sekilo dua kilo. Pasal selanjutnya yang berkaitan dengan hukum pidana adat Baduy adalah Pasal 116 ayat 1 huruf a mengenai pidana verbal sebagai salah satu pidana pokok bagi anak dan Pasal 116 ayat 2 huruf c mengenai pemenuhan kewajiban adat sebagai salah satu pidana tambahan bagi anak. Redaksional lengkap pasal 116 ayat 1 huruf a tersebut adalah sebagai berikut: Pasal 116 (1) Pidana pokok bagi anak terdiri atas: a. Pidana verbal. 1.Pidana peringatan; atau 2. Pidana teguran keras Hukum pidana adat Baduy mengenal sebagai ditegor jenis pidana verbal (ditegur) dan dipapatahan (dinasehati). Pidana verbal dalam hukum pidana adat Baduy berlaku sebagai jenis pidana yang dapat diberlakukan umum (tidak hanya pada anak). Hal ini dirasakan efektif mengingat masyarakat adat Baduy yang masih bersifat guyub, komunal, sehingga jenis pidana verbal masih efektif dan relevan diberlakukan pada orang dewasa. Pasal 116 (2) Pidana tambahan (bagi anak.pen) terdiri atas : a....... b...... c. pemenuhan kewajiban adat. paparan Bab II. 27
Jurnal Law reform April 2010. Vol. 5. No.1_______________________________________________________ Perumusan pemenuhan kewajiban (baik adat sebagai pidana tambahan khusus bagi anak;Pasal 116 ayat 2 c, maupun sebagai jenis pidana tambahan umum; Pasal 67 ayat 1 e) merupakan wujud dari pengakomodiran hukum adat dalam Konsep KUHP sebagaimana di- amanahkan berbagai seminar hukum nasional. Selanjutnya bentuk pengakomodiran hukum adat juga terlihat dalam Pasal 145 Konsep KUHP 2008 mengenai gugurnya kewenangan penuntutan sebagai berikut: Pasal 145 berbeda dengan beberapa ketentuan lain mengenai gugurnya kewenangan penuntu- tan yang beberapanya telah ada peng- aturan lebih lanjutnya seperti daluwarsa ditentukan lebih lanjut dalam Pasal 149, Pasal 145a ditentukan lebih lanjut dalam Pasal 147. 63 Menurut Barda Nawawi Arief, ketentuan lebih rinci mengenai penyelesaian di luar proses sebagai dasar yang menggugurkan kewenangan penun- tutan seyogyanya akan diatur lebih lanjut (Rancangan dalam Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). 64 RUU KUHAP Kewenangan penuntutan gugur, jika: a. telah yang memperoleh kekuatan hukum tetap; terdakwa meninggal dunia; putusan ada b. c. daluwarsa; d. penyelesaian di luar proses; e. f. g. .... (cetak tebal dari peneliti) .... .... .... Dengan adanya pengaturan penye- lesaian di luar proses sebagai salah satu syarat gugurnya kewenangan penuntutan, maka kepentingan hukum adat di seluruh Indonesia dapat dimungkinkan terako- modir ke dalam Pasal 145d. Dikatakan dapat dimungkinkan terakomodir karena ketentuan lebih lanjut mengenai penye- lesaian di luar proses tersebut belum ada, demikian halnya dalam bagian pen- jelasan, tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai ketentuan Pasal 145d. Hal ini 3. Kontribusi Hukum Pidana Adat Pembaharuan Baduy Hukum Pidana (Konsep KUHP) terhadap Pembahasan dalam permasalahan pertama mengenai hukum pidana adat Baduy memberikan beberapa gambaran yang patut dipertimbangkan untuk "di- angkat" menjadi hukum pidana nasional, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut: a. Santet (Julid) Konsep KUHP 2008 telah meng- akomodir tindak pidana yang berkaitan tindak pidana (bukan dengan santet santet) dalam Pasal 293 65 sebagai berikut : Pasal 293 63 Lihat lebih lanjut dalam Konsep KUHP 2006 64 atau Konsep KUHP 2008. Penal, Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan. Semarang. Pustaka Magister. 2008.Hlm 49. Barda Nawawi Arief. Mediasi 65 Pasal 292 dalam Konsep KUHP 2004. 28
____________________________________________Magister Ilmu Hukum -Fakults Hukum Universitas Diponegoro (1) Setiap orang yang menyatakan diri- nya mempunyai kekuatan gaib, mem- beritahukan, menimbulkan harapan, menawarkan atau memberikan bantu- an jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menim- bulkan penyakit, kematian, penderi- taan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan tindak pidana pen- jara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak kategori IV 66 uraiannya meragukan keampuhan santet. 68 Menurut Barda Nawawi Arief, pe- rumusan pasal yang berkaitan dengan santet dalam Konsep KUHP diatas (Pasal 293), merupakan perluasan jangkauan dari Pasal 162 dalam KUHP yang saat ini berlaku bantuan penawaran untuk (keterangan/kesempatan/sarana) melakukan tindak pidana 69 yang redak- sional sebagai lengkapnya berbunyi berikut : lebih lanjut Sahetapy juga tentang (2) Jika pembuat se- bagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau ke- biasaan, maka pidananya dapat dit- ambah dengan 1/3 (satu per tiga) tindak pidana Perumusan tindak pidana yang berkaitan dengan santet ini pernah dan masih men- dapat kritikan dari beberapa kalangan. setuju dengan tidak Diantara yang perumusan tindak pidana ini adalah J.E Sahetapy. Pada dasarnya ketidaksetujuan Sahetapy dilandaskan pada kesulitan pembuktian dan anggapan perumusan ini merupakan kemunduran berpikir kembali ke abad pertengahan di Eropa. 67 Dalam 66 Rp 75.000.000,00 juta rupiah), lihat dalam Pasal 80 Konsep KUHP 2008. (tujuh puluh lima 67 J.E.Sahetapy. KUHP, Santet, dan Zina. Jawa Pos edisi Selasa, 18 November 2003. Diunduh dari 91103.htm, diakses tanggal 30 Mei 2010. Lebih lanjut Sahetapy menuliskan agar dicantumkan pro memorie sikap bertalian penolaknnya terhadap santet. dengan Pasal 162 Barangsiapa di muka umum, dengan lisan atau tulisan menawarkan untuk memberi keterangan, kesempatan atau sarana guna melakukan perbuatan pidana, diancam dengan pidana pen- jara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah Dalam Konsep KUHP 2008, Pasal 162 KUHP tersebut mejadi Pasal 291 dan 68Dalam artikel yang sama, Sahetapy menuliskan sebagai berikut: "Lagi pula, kalau santet itu ampuh, mengapa para koruptor tidak disantet saja?" 69 Dalam KUHP bentuk bantuan yang lebih khusus dan berdiri sendiri secara tersebar diatur dalam berbagai pasal seperti Pasal 333 (4) Memberi perampasan kemerdekaan yang melawan hukum; Pasal 345 memberi sarana untuk bunuh diri; Pasal 349 tabib, dokter/bidan, juru obat yang melakukan atau membantu melakukan delik-delik abortus provocatus; Pasal 415 menolong/membantu seorang pejabat yang menggelapkan uang atau surat 417 menolong/membantu seorang pejabat yang menggelapkan, menghancurkan, merusak atau membuat tidak dapat dipakai barang-barang bukti. Lihat lebih lanjut dalam Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta. Kencana Prenada Media. 2008. Hlm 297. tempat untuk berharga; dan Pasal 29
Jurnal Law reform April 2010. Vol. 5. No.1_______________________________________________________ 29270 mengenai Penawaran untuk Me - lakukan Tindak Pidana sebagai berikut: Vicarious is common in some areas of the law, refers to legal responsibility for the actions of another. If a law holds X responsible for Y's actions, then X's liability is said to be vicarious. liability, which Pasal 291 Setiap orang dimuka umum dengan lisan atau tulisan menawarkan untuk memberi keterangan, kesempatan, atau sarana untuk melakukan tindak pi- dana, dipidana dengan pidana penjara lama 1(satu) tahun atau paling denda paling banyak kategori III. 71 Pasal 292 (1) Setiap orang yang menyiarkan, mem- pertunjukan, atau menempelkan tulis- an atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan re- kaman sehingga sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penawaran untuk keterangan, kesempatan atau sarana guna melakukan tindak pidana dengan maksud agar penawaran ter- sebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak kategori III. b. Konsep liability menurut Alan pertanggungjawaban menunjuk hukum atas perbuatan orang lain. Jika ke - tentuan hukum menetapkan X bertang- gungjawab atas perbuatan Y, maka per- tanggungjawaban X tersebut dikatakan- /disebut sebagai vicarious. Lebih lanjut Alan mengemukakan bahwa terkadang terminologi vicarious liability sengaja ditujukan hanya pada kasus-kasus yang menentukan pertanggungjawaban pidana berdasarkan X hubungan antara X dan Y. Alan kemudian menegaskan bahwa X pada dasarnya tidak memiliki kesalahan, X menanggung kesalahan Y karena adanya hubungan (relationship) antara X dan Y. c. Ganti Rugi Konsep ganti rugi dalam hukum pidana adat Baduy melekat pada setiap tindak pidana yang pada hakikatnya menimbul- kan korban. Ganti rugi (kepada pihak korban) dalam hukum pidana adat Baduy menjadi semacam pidana pokok yang wajib dipenuhi oleh pihak pelaku se- hingga silih ngahampura dapat tercapai. Hal ini dikecualikan jika korban me - lepaskan haknya dalam mendapatkan Vicarious pada perbuatan Y atas Pertanggungjawaban Pelaku yang Menderita Kelainan Jiwa Penjelasan lebih sederhana mengenai liability dikemukakan oleh vicarious Alan C. Michaels sebagai berikut: 72 70 Pasal 221 dan 222 dalam Konsep KUHP 1991/1992 71 Pidana denda kategori III adalah Rp. 30.000.000,00, lihat lebih lanjut dalam Pasal 80 Konsep KUHP 2008. 72 Alan C Michaels dalam Liability.html 30
____________________________________________Magister Ilmu Hukum -Fakults Hukum Universitas Diponegoro ganti silih ngahampura tanpa permintaan ganti rugi ataupun menolak menerima ganti rugi. rugi karena tercapainya (community oriented) sehingga kese- imbangan dalam masyarakat kembali terjaga. BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan Pembahasan pada permasalahan yang disajikan dalam bagian hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan beberapa kesimpulan sebagai berikut: A.1 Sistem Hukum Pidana Substantif Adat Baduy 1. Sebagaimana sebuah sistem hukum substantif pada umumnya, pidana hukum pidana adat Baduy memiliki sistem hukum pidana substantif yang meliputi hukum formil/prosedural, hukum materiel/susbtantif dan hukum pelaksanaan pidana. A.2. Peran Hukum Pidana Substantif Adat Baduy dalam Memberikan Kontribusi pada Pembaharuan Hukum Pidana Nasional 1. Konsep KUHP 2008 dalam konteks pembaharuan hukum pidana pada dasarnya telah mengakomodir ber- bagai nilai-nilai universal dalam hu- kum adat sebagaimana amanah ber- bagai seminar hukum nasional, do- internasional dan para ahli kumen hukum. Konsep KUHP 2008 selain diorientasikan pada pelaku (offender oriented) telah mengakomodir kepentingan korban (victim oriented) pada beberapa bagiannya. juga 2. Perumusan tindak pidana, pertang- gungjawaban dan sanksi dalam hukum pidana substantif adat Baduy dirumus- kan secara tidak tertulis dan tidak di- kodifikasikan dalam sebuah kitab. Pengetahuan dan pemahaman hukum pidana substantif adat Baduy diles tarikan melalui budaya tutur secara turun temurun. lisan 3. Konsep pertanggungjawaban sanksi hukum pidana substantif adat Baduy diorientasikan pada penyelesaian perkara secara inte - gral yang meliputi pemulihan ke- pentingan korban (victim oriented), (offender kepentingan oriented) dan kepentingan masyarakat pelaku dalam Hukum 2. Hukum Pidana Substantif Adat Baduy memiliki ketentuan mengenai konsep pelaku santet, konsep pertanggung jawaban pelaku berkelainan jiwa dan konsep ganti rugi yang diorientasikan pada kepentingan hukum korban dan masyarakat yang belum diakomodir dalam Konsep KUHP 2008. B. Saran Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, beberapa saran yang patut dipertimbangkan berkaitan dengan hukum pidana adat Baduy dan pembaharuan hukum pidana nasional adalah sebagai berikut: 1. Hukum pidana adat Baduy perlu di- pertimbangkan untuk dibuat dalam 31
Jurnal Law reform April 2010. Vol. 5. No.1_______________________________________________________ bentuk tertulis sehingga konsistensi pengetahuan dan pemahaman menge- nai hukum pidana adat Baduy dapat merata dalam kalangan masyarakat Baduy. 2. Sebagaimana hukum pidana adat Baduy, pembaharuan hukum pidana nasional hendaknya mengorientasikan penyelesaian perkara pidana secara in- tegral yang meliputi pengakomodiran kepentingan korban, kepentingan pe- laku dan kepentingan masyarakat. 3. Tindak pidana yang berkaitan dengan santet sebagaimana terdapat dalam hukum pidana adat Baduy dan konsep KUHP 2008 hendaknya tetap diper- tahankan keberadaannya dan memper- timbangkan untuk mengkriminalisasi- kan dan memformulasikan tindak pi- dana santet yang dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan santet atas inisiatif sendiri mengingat eksistensi dan fenomena santet yang menimbul- kan keresahan dalam masyarakat. 4. Konsep pertanggungjawaban pelaku yang menderita kelainan jiwa se- bagaimana dalam hukum pidana adat Baduy hendaknya diadopsi Konsep KUHP dalam konteks pembaharuan hukum pidana. 5. Konsep ganti rugi sebagaimana ada dalam hukum pidana adat Baduy yang melekat kepada setiap tindak pidana hendaknya diadopsi Konsep KUHP dan selalu diperhatikan hakim se- hingga penyelesaian perkara pidana secara integral dapat terlaksana. 6. Nilai-nilai universal hukum adat yang telah diakomodir dalam pembaharuan hukum pidana nasional hendaknya di- pertahankan dengan berdasarkan pada kajian-kajian hukum adat secara ber- kesinambungan. DAFTAR PUSTAKA Ali, Achmad. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Teori dan Undang- Interpretasi (Volume 1, undang Legisprudence), Pemahaman Jakarta. Awal). Kencana Prenada Media Group. 2009. Amirudin dan Zainal Asikin. Pengantar Hukum. Metode Jakarta. PTRaja Grafindo. 2004. Penelitian Arief, Barda Nawawi. Pelengkap Bahan Kuliah Hukum Pidana I. Semarang. Yayasan Sudarto. 1990. -------------. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung. Citra Aditya Bakti.2002. -------------. Sari Kuliah Perbandingan Jakarta. Pidana. Hukum Raja Grafindo. 2002. Penal, Penyelesaian Luar Pengadilan. ------------.Mediasi Perkara Semarang. Pustaka Magister. 2008. di 32
____________________________________________Magister Ilmu Hukum -Fakults Hukum Universitas Diponegoro ------------. Kebijakan Legislastif dalam dengan Penanggulangan Kejahatan Pidana Penjara. Semarang. Badan Penerbit Undip. 2000. ------------. Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Pidana Baru Hukum Generasi Indonesia). Badan Semarang. Penerbit Undip. 2007. -------------. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Jakarta. Konsep Kencana Prenada Media. 2008. KUHP Baru. --------------. Kumpulan Hasil Seminar Hukum Nasional ke I s/d VIII dan Konvensi Hukum Nasional. Semarang. Pustaka Magister. 2008. Contemporary Southeast Asia Series. London. 2007. Dinas Informasi, Komunikasi, Seni Budaya dan Pariwisata Kabupaten Lebak. MembukaTabir Kehidupan Tradisi Baduydan Masyarakat Budaya Cisungsang Peninggalan Serta Sejarah Situs Lebak Sibedug. 2004. Enschede, Ch.J, dan A. Heijder (terjemahan R Achmad Soema Dipradja). Asas- Asas Hukum Pidana. Bandung. Almuni. 1982. Friedman, Lawrence Meir. The Legal System. A Social Science Perspective. Russel Sage Foundation. New York. 1975. ------------. The Horizontal Society. London.Yale University Press. 1999. --------------. Perkembangan Asas Hukum Pidana Indonesia. Semarang. Penerbit Pustaka Magister Undip. 2008 -------------. RUU KUHP Baru, Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Indonesia. Semarang. Magister. 2008. Tujuan Pidana Pustaka Pedoman Pemidanaan, Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan BP Beberapa Undip. 2009 -------------. dan Negara. Semarang. Braithwaite, John. Restorative Justice and Responsive Regulation. New York. Oxford University Press. 2002. Davidson, Jamie S, and David Henley. The Revival of Tradition in Indonesian Politics: The Deployment of Adat Colonialism to Indigenism. Routledge Gautama, Sudargo dan Robert N Hornick. An Introduction to IndonesianLaw, Unity in Diversity. Bandung. Alumni. 1983. Hadisuprapto, Paulus. Delinkuensi Anak, Penanggu- dan Pemahaman langannya. Malang. Bayu Media. 2008. Hamzah, Andi. Asas-asas Hukum Pidana.Jakarta. Rineka Cipta. 1994 Hartono, Soenaryati. Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar Adat. Bandung. Citra Aditya Bakti. 1981. ------------. Penelitian Hukum diIndonesia ke-20. Bandung. pada akhir abad Alumni. 1994. Haveman, Roelof H. The Legality of Adat Criminal Law in Modern Indonesia. Jakarta. Tatanusa. 2002. 33
Jurnal Law reform April 2010. Vol. 5. No.1_______________________________________________________ Hadikusumah, Hilman. Hukum Pengertian Bandung. Alumni. 1980. Pokok-pokok Adat. dan Dasar-dasar Pokok Tata Hukum Indonesia. Jakarta. Bina Aksara.1985. -------------. Asas-asas Hukum Pidana. Jonkers, J.E. Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda. Jakarta. Bina Aksara. 1987. Kanter, E.Y. dan S.R.Sianturi.Asas-asas Indonesia dan Storia Hukum Pidana di Penerapannya.Jakarta. Grafika.2002. Kartika, Sandra dan Candra Gautama. Menggugat Posisi Masyarakat Adat Terhadap Yogyakarta. Negara. Pustaka Pelajar. 1999. Ketut Sutha, I Gusti. Bunga Rampai Beberapa Aspekta Hukum Adat. Yogyakarta. Liberty.1987. Kelsen, Hans. Pengantar Teori Hukum. Bandung. Nusa Media. 2008. Lamintang, P.A.F. Dasar-dasar Hukum Indonesia. Bandung. Sinar Pidana Baru. 1984. Lembaga Informasi Nasional Republik Indonesia. Persandingan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2002. Mahadi. Uraian Singkat Tentang Hukum Adat Sejak RR Tahun 1854. Bandung. Alumni. 1991 Michrob, Halwany. The Way of Life: Suku Baduy Jakarta. Asean Writer Workshop. 1996. as a Cultural Interest. Moeljatno. Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Rencana Indonesia Undang-undang Tentang Asas-asas dan Jakarta. Rineka Cipta. 2002. Moloeng, Lexi J. Metodologi Penelitian Rosda Kualitatif. Karya.2007 Bandung. Morris, Allison and Gabrielle Maxwell. for Restorative Juveniles, Conferencing,Mediation and Circles. North America (US and Canada). Hart Publishing. 2001. Muhyidin, Mansyur. Banten Menuju Masa Depan. Cilegon. Yayasan Kiyai Haji Wasyid. 1999. Justice Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-teori Pidana. Bandung. dan Alumni. 2005. Kebijakan Nasution, S. Metode Research. Penerbit Jemars.tt. Nyoman Serikat Putra Jaya. Relevansi Adat Pidana Hukum dalam Pembaharuan Hukum Pidana. Bandung. Citra Aditya Bakti. 2005. . Kapita Selekta Hukum Pidana. Semarang. BP Undip. 2005. Gofar, Fajrimei A. Position Paper Advokasi RUU KUHP, Asas Legalitas dalam Rancangan KUHP 2005. Jakarta. ELSAM. 2005. Permana, R. Cecep Eka Tata Ruang Jakarta. Masyarakat Wedatama Widya Sastra. 2006. Baduy. 34
____________________________________________Magister Ilmu Hukum -Fakults Hukum Universitas Diponegoro Pujirahayu, Esmi Warassih. Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis. Semarang. Suryandaru Utama. 2005. Pujiyono. Kumpulan Tulisan Hukum Pidana. Bandung. Mandar Maju.2007. Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung. Citra Aditya Bakti. 2006. -------------------------. Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya. Yogyakarta.Genta 2008. -----------------------. Biarkan Mengalir. Kritis tentang Pergulatan Hukum. dan Kompas, 2007. Penerbit Press. Hukum Catatan Manusia Buku -----------------------. Hukum dalam Jagat Ketertiban. Jakarta. UKI Press. 2006. Rato, Dominikus. Pengantar Hukum Adat. Pressindo. Yogyakarta. 2009. LaksBang Soekanto. Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar untuk Mempelajari Hukum Adat. Jakarta. Rajawali Press. 1985. Adat --------------. Meninjau Pengantar Indonesia. Untuk Mempelajari Hukum Adat. Jakarta. Raja Grafindo Persada.1996. Soekanto dan Soerjono Soekanto. Pokok- Bandung. Hukum Suatu pokok Hukum Alumni. 1978. Adat. Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta. UI Press.2008. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Normatif, Hukum Penelitian Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.2007. Soemarman, Anto. Hukum Adat. Perspektif dan Adicita Sekarang Mendatang. Yogyakarta. Karya Nusa. 2003. Remmelink, Jan. Hukum Pidana, Komentar atas Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Pidana Undang-Undang Indonesia. Jakarta.Gramedia Pustaka Utama. 2003. Pasal-Pasal Hukum Santoso, Topo. Menggagas Hukum Pidana Islam, Penerapan Syariat Islam dalam Konteks Bandung. Modernitas. Assyamil.2000. Sapardjaja, Komariah Emong. Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia. Bandung. Penerbit Alumni. 2002. Soemitro, Ronny Hanitijo. Permasalahan dalam Hukum di Masyarakat. Bandung. Alumni.1980. Soepomo. Bab-bab Tentang Hukum Adat. Jakarta Pradnya Paramita. 1982. Sudarto. Hukum Pidana I. Semarang: Penerbit Yayasan Sudarto. 1980. Sudiyat, Iman. Hukum Adat, Sketsa Asas. Yogyakarta. Liberty. 1981. Suhada. Masyarakat Baduy dalam Rentang Sejarah. Dinas Pendidikan Propinsi Banten. 2003. Supomo, R. dan R. Djokosutono. Sejarah Politik (Djilid Hukum II). Jakarta. Djambatan. 1954. Adat 35
Jurnal Law reform April 2010. Vol. 5. No.1_______________________________________________________ Tabalujan, Benny Simon. Legal Development in Developing Countries (The Role of Legal Culture). Singapore. 2001. Ter Haar Bzn, B. Asas-asas dan Susunan (Beginselen en stelsel Hukum Adat van Adatrecht). Pradnya Paramita. 1981. Terjemahan K.Ng. Soebakti Poesponoto. Jakarta. Tjipian, Kaum. Evolusi Pemikiran Hukum Baru: Dari Kera ke Manusia, Dari Positivistik ke Hukum Progresif. Yogyakarta. Genta Press. 2009. Yani, Ahmad. Etnografi Suku Baduy. Banten. Pramuwisata Indonesia. Himpunan 2008 Makalah Barda Nawawi Arief. Pembaharuan Sistem Penegakan dengan Pendekatan Religius dalam Konteks Siskumnas dan Bangkumnas. Makalah "Menembus dalam Kebuntuan Legalitas Formal Menuju Pembangunan dengan Pendekatan Hukum Progresif", FH UNDIP, 19 Desember 2009 Hukum Seminar Hukum Utrecht, E. Pengantar Indonesia. Penerbitan Universitas.1966. --------------. Rangkaian Sari Kuliah Hukum I. Surabaya. Pustaka Tinta dalam Hukum PT Jakarta. Pidana Mas.1994. Van Apeldoorn. L.J. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta. Pradnya Paramita. 1981. Van Vollenhoven, Cornelis. Penemuan Hukum Adat (De ontdekking van het adatrecht). Terjemahan Koninklijk Land- Instituut bersama enVolkenkunde Pengetahuan Lembaga Indonesia (LIPI). Jakarta. Jambatan.1981. voor Taal-, (KITLV) Ilmu Wignjodipuro, Soerojo. Pengantar dan Asas- asas Hukum Adat. Jakarta. Gunung Agung.1982. Wiranata, I Gede AB. Hukum Adat dari Indonesia, Perkembangnya Masa ke Masa. Bandung. Citra Aditya Bakti. 2005. Jurnal I.G.N Sugangga. Peranan Hukum Adat dalam Pembangunan Hukum Nasional Indonesia. Jurnal Masalah- Masalah Majalah Hukum. Ilmia Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Vol.XXXII No.2 April- Juni 2003. Aroma Elmina Martha. Denda Adat dalam (Studi Kasus Penjatuhan di Pengadilan Negeri Kekerasan Ius Merauke Papua. Jurnal Hukum Quia Perkembangan Lembaga Peradilan diIndonesia. No 26 vol 11 2004. Fathurokhman. Pidana Iustum.UII. Ferry Asas Legalitas Materiil Dalam Rancangan Undang-Undang KUHP Sebagai Ius Constituendum. Jurnal Ilmu Hukum Litigasi. FH Unpas. Volume 10 Nomor 3. Oktober 2009. Pengakuan 36
____________________________________________Magister Ilmu Hukum -Fakults Hukum Universitas Diponegoro ------------------------------ . Menerebos Formil Kekakuan dalam Hukum Pidana. Jurnal Hukum Progresif. Ilmu Diponegoro Hukum Universitas Semarang. Volume 4/Nomor 1/April 2008. Legalitas Program Doktor Kamus Garner, Bryan A. Black's Law Dictionary. ST.Paul Minn. 1999 (seventh edition). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang- 1970 Undang Nomor 14 Tahun Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Oxford Learner"s Pocket Dictionary. UK. Oxford University Press.2005 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Propinsi Tentang Banten Pembentukan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Bahasa Indonesia. Kamus Jakarta. Balai Pustaka. 1994. Besar Dewan Redaksi Ensiklopedi Ikhtiar Baru Van Hoeve.1994 Ensiklopedi Islam. Jakarta. Islam. PT Undang-Undang Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan dan Kesatuan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil. Tentang Susunan Kekuasaan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Berlakunya Tentang Menyatakan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Tentang Indonesia Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Rancangan Republik Indonesia Tentang Kitab Undang- (KUHP) Undang Hukum Pidana 1997/1998. Departemen Kehakiman Republik Indonesia.Jakarta.1998. Undang-Undang Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). Konsep KUHP Baru 2006. Jakarta.ELSAM. 2006. Undang-Undang Rancangan Republik Indonesia Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) 2008. Jakarta. 2008. Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung No 210/Pid B/2005/PNRKB. 37
Jurnal Law reform April 2010. Vol. 5. No.1_______________________________________________________ Web Site ar-siregar/indeks Cairo, Egypt, 29 April- 8 Mei 1995). Jumat 30 Oktober 2009 Diakses Pukul 8.33 3/pembaharuan-sistem-penegakan- dalam-konteks-siskumnas-dan- bangkumnas/ ectures/index.php 9011/bukan-sekedar-revisi-yang- Kompas. Senin 27 September 2004. Tanah Baduy Merajalela. Senin 8 Mei 2006. Diakses 2 Januari 2009. f%20Crime/021%20ACONF.87.BP.5 %20Human%20Rights%20and%20Cri minal%20Justice%20%20Recent%20 (Sixth United Nations Congress on the Prevention of the Treatment of Offenders. Caracas, Vezuela, 25 August to 5 September 1980). Diakses Jumat 30 Oktober 2009, Pukul 8.28. Crime and rious+Liability,diakses tanggal 30 Mei 2010. - Liability.html 91103.htm, diakses tanggal 30 Mei 2010. Indosiar mengenai Kgo (Liputan Noorsyaidah) Kompas Minggu 13 Juli 2008, "Diagnosa Dokter, Noorsyaidah Alami Carpus Allenium (23)" f%20Crime/010%20ACONF.169.8%2 0Strengthening%20the % 20Rule%20 of%20Law.pdf (Ninth United Nations Congress on the Prevention of Crime the Treatment of Offenders. and 05551553/diagnosa.dokter.n oorsy aidah.alami.carpus.allenium.23, diakses 30 Mei 2010. Jawa Pos Selasa, 18 November 2003. KUHP, Santet, dan Zina. Oleh J.E. Sahetapy. 38