PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 38 TAHUN 2019 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2023 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH, Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperoleh informasi kinerja dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan, guna perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, perlu ditetapkan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi; b. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/ M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor tentang 10 Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan- Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92 ); Tahun 1950 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem (Lembaran Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor tentang 23 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); Tahun 2014
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Pelaporan Keuangan Dan Kinerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); tentang Instansi Pemerintah 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi (Lembaran Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80 ); 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 8 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14); 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85); 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal; 15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; 17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Penyusunan Indikator Kinerja Utama; PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk 18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018- 2023. BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Umum Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah. 2. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Pemprov Jateng adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah. 5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perangda adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 6. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada tingkat pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023. 8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangda adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023. 9. Kinerja Pemerintah Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi sebagai penjabaran dari visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan. 10. Kinerja Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran Perangda sebagai penjabaran dari visi dan misi yang tertuang dalam Tahun 2018-2023, yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan. 11. Pengukuran khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Kinerja adalah kegiatan manajemen 12. Pemantauan Kinerja pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan identifikasi, analisis serta antisipasi masalah yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. adalah serangkaian kegiatan informasi hasil pengukuran kinerja, dan 13. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. 14. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut IKU Pemprov Jateng adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pemerintah provinsi, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. 15. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut IKU Perangda adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangda, sebagaimana tertuang dalam Renstra Perangda Tahun 2018-2023. 16. Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat Tujuan RPJMD adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. 17. Tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Tujuan Renstra Perangda adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. 18. Sasaran Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut Sasaran Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. 19. Sasaran Strategis Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Sasaran Strategis Renstra Perangda adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
20. Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat Program RPJMD adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 21. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut. 22. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada tujuan dan sasaran strategis organisasi. 23. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis pada setiap program dan kegiatan. 24. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. Bagian Kedua Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup Pasal 2 Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman bagi Pemprov Jateng dan Perangda dalam menyusun dokumen SAKIP. Pasal 3 Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini meliputi : a. memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik ; dan b. memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemprov Jateng dan Perangda yang selanjutnya digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Pasal 4 Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi : a. pemilihan dan pengembangan penetapan IKU; b. penggunaan IKU; dan c. pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengawasan. BAB II PEMILIHAN DAN PENGEMBANGAN PENETAPAN IKU Pasal 5 (1) IKU yang disusun Perangda harus sesuai dan selaras dengan IKU Pemprov Jateng.
(2) IKU pada setiap tingkatan organisasi meliputi indikator kinerja keluaran dan hasil dengan ketentuan sebagai berikut : a. IKU Pemprov Jateng sekurang-kurangnya merupakan indikator hasil; dan b. IKU Perangda sekurang-kurangnya merupakan indikator hasil. (3) IKU Pemprov Jateng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. (4) IKU Perangda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal 6 Pemilihan dan penetapan IKU mempertimbangkan: a. dokumen RPJMD dan atau Renstra Perangda, kebijakan umum dan/atau dokumen strategis lainnya yang relevan; b. bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta fungsi peran lainnya; c. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja; d. kebutuhan data statistik pemerintah; dan e. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan. BAB III PENGGUNAAN IKU Pasal 7 IKU digunakan untuk : a. perencanaan jangka menengah; b. perencanaan tahunan; c. penganggaran; d. menyusun dokumen penetapan kinerja; e. pelaporan akuntabilitas kinerja; f. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan g. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan. Pasal 8 Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemprov Jateng dan Perangda sebagaimana termuat dalam dokumen RPJMD dan Renstra Perangda harus dinyatakan dengan IKU. Pasal 9 (1) Pemprov Jateng dan Perangda melakukan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian IKU guna melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. (2) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala, singkat dan jelas dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.
BAB IV PEMBINAAN, KOORDINASI, MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN Pasal 10 (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengembangan pelaksanaan IKU. (2) Guna kelancaran tugas pembinaan dan pengembangan Gubernur menugaskan Sekretaris Daerah atau Perangda yang membidangi pengembangan akuntabilitas kinerja. (3) Koordinasi pengintegrasian sistem perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi capaian program, serta pelaporan pertanggungjawaban program dan kegiatan dilaksanakan oleh Perangda yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan. IKU ke dalam (4) Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan pelaksanaan IKU dilaksanakan oleh Perangda yang melaksanakan fungsi pengawasan. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah. Ditetapkan di Semarang pada tanggal 17 Oktober 2019 GUBERNUR JAWA TENGAH, ttd GANJAR PRANOWO Diundangkan di Semarang pada tanggal 17 Oktober 2019 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, ttd SRI PURYONO KARTO SOEDARMO BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 38
LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2023 INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2023 Visi Visi pembangunan Jawa Tengah tahun 2018-2023 merupakan implementasi dari visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode Tahun 2018-2023 yaitu: "Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari" Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi Misi 1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia 2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintahan Kabupaten/Kota 3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran 4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkung MISI DAN TUJUAN (11 INDIKATOR KINERJA (2) SATUAN (3) PENJELASAN {Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) Ml Misi 1 : Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia Membangun masyarakat Jawa Tengah semakin religius, toleran, dan guyup Persentase penurunan konflik SARA % Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengetahui seberapa besar penurunan konflik sara di masyarakat. Formulasi Pengukuran : Jumlah konflik sara yg ditangani dlm 1 tahun Jml seluruh konflik SARA Tipe Perhitungan : Non Komulatif Perangda Penanggungjawab : Badan Kesbangpol Sumber Data : Pengadilan Negeri/Kepolisian Misi 2 : Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih {goodgovemance and clean govemment) Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengetahui tingkat implementasi Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Indeks Reformasi Birokrasi Angka
MISI DAN TUJUAN (U INDIKATOR KINERJA (2) SATUAN (3) PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) (4) Tengah Formulasi Pengukuran : Realisasi Capaian ...... . Indeks RB = - - - - - Nilai Maks/ Bobot x 100% . ~ Tipe Perhitungan : Non Komulatif Perangda Penanggungjawab Inspektorat, Bappeda, BKD, Diskominfo, BPSDMD, Biro Organisasi Sumber Data : Kemenpan dan RB Misi 3 : Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran 1. Menurunkan kemiskinan di Jawa Tengah secara merata 1) Angka Kemiskinan Angka po = 4 t z - n j r J Dimana : PO = Rasio Kesenjangan Kemiskinan (Proverty Gap) 2) Indeks Gini Angka Z = Garis Kemiskinan Q =Jumlah Penduduk Miskin Y1 = Pendapatan individu penduduk miskin n = Jumlah Penduduk • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ditujukan untuk meng­ evaluasi apakah pelaksanaan pembangunan sedang dilaksanakan memberikan pada pengaruh penurunan kesenjangan pembangunan Antar Wilayah di Jawa Tengah. • Formulasi Pengukuran : yang n k-i di mana: Xk = kumulatif proporsi populasi Yk - kumulatif proporsi income/pendapatan Yk diurutkan dari kecil ke besar Nilai G1 di sini adalah peikiraan dari nilai G. Tipe Perhitungan : Non Komulatif Perangda Penanggungjawab Bappeda Sumber Data : 3) Tingkat Penganggur an Terbuka % BPS Provinsi Jawa Tengah. • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ditujukan untuk meng­ evaluasi apakah pelaksanaan pembangunan sedang dilaksanakan memberikan penurunan pengaruh pengangguran, mengingat pembangunan di Jawa Tengah pada prioritasnya penurunan pengangguran dengan memperhatikan seberapa banyak jumlah penduduk yang memasuki usia keija dan menjadi pencari yang pada diarahkan 2
MISI DAN TUJUAN (D 2. Menciptakan stabilitas ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar, dan inklusif berbasis potensi unggulan INDIKATOR KINERJA (2) 1) Pertumbuh an Ekonomi 2) Inflasi 3 SATUAN (3) % % PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) W kerja. Formulasi Pengukuran : Jumlah pengangguran yinn Jumlah angkatan kerja • Tipe Perhitungan : Non Komulatif Perangda Penanggungjawab Dinas Tenaga Keija, Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Sumber Data : BPS Provinsi Jawa Tengah. • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ditujukan untuk meng­ evaluasi apakah pelaksanaan pembangunan sedang dilaksanakan memberikan pengaruh pada pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mengingat Pertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu indikator yang selalu dipakai dalam mengukur keberhasilan pembangunan. yang Formulasi Pengukuran : PDBi = PDBo (1+R)1 Keterangan: PDB(t) = Produk domestik bruto periode t PDB(o) " Produk domestik bruto periode awal r = Tingkat pertumbuhan t = Jarak periode Tipe Perhitungan : Non Komulatif Perangda Penanggungjawab Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Bappeda, UMKM, Disperindag Provinsi Jawa Tengah Dinkop Sumber Data : BPS Provinsi Jawa Tengah. • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk kecenderungan mengevaluasi meningkatnya harga-harga secara umum terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebih-nya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Hal ini penting dikendalikan agar terhadap berpengaruh tidak petumbuhan ekonomi daerah. • Formulasi Pengukuran : dan .. r .nnn, A Inf = - ^-77---- - x 100% i"} Keterangan : lnfn = nilai inflasi pada tahun n
MISI DAN TUJUAN (11 INDIKATOR KINERJA (2) 3) PDRB per kapita 4) Indeks Williamson 4 SATUAN (3) Juta Rupiah Angka PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) W in£B+1j= nilai pada 1 tahun berikutnya n= tahun ... Tipe Perhitungan : Kumulatif SKPD Penanggungjawab : Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah Sumber Data : BPS Provinsi Jawa Tengah • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengeva-luasi apakah program- program pemba-ngunan yang dilaksanakan berpenga-ruh terhadap tingkat pendapatan masyarakat di Jawa Tengah, dengan adanya data tersebut akan sangat membantu pengambil kebijakan dalam perencanaan dan evaluasi sehingga pembangunan tidak akan salah arah. Formulasi Pengukuran : PDRB " S penduduk X 100 /o Tipe Perhitungan : Kumulatif SKPD Penanggungjawab : Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah Sumber Data : BPS Provinsi Jawa Tengah • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipasang untuk mengukur kesenjangan pendapatan, antar wilayah dalam satu provinsi sehingga dalam mempermudah menentukan arah kebijakan pembangunan dan akan tepat sasaran. Formulasi Pengukuran : IW='V(Yi-Y)2fi 1 n Y ---------Y-------- Dimana: Untuk kabupaten/kota: Yi = PDRB perkapita di kecamatan I Y = PDRB perkapita rata-rata kab/kota Fi = jumlah penduduk di kecamatan n = jumlah penduduk di kab/kota Untuk provinsi Yi = PDRB perkapita di kab/kota i Y = PDRB perkapita rata-rata provinsi fi = jumlah penduduk di kab/kota i n = jumlah penduduk di provinsi Tipe Perhitungan : Kumulatif SKPD Penanggungjawab :
MISI DAN TUJUAN (11 INDIKATOR KINERJA (2) SATUAN (3) PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) (4) Bappeda Sumber Data: 5) Nilai Tukar Petani 5) Nilai Tukar Petani BPS Provinsi Jawa Tengah • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengetahui tingkat kesejahteraan petani sebagai pekerjaan mayoritas penduduk Jawa Tengah. • Formulasi Pengukuran : NT P = A x 100% 'b lt : Indeks harga yang diterima petani Ib ■ Indeks harga yang dibayar petani NTP : Nilai Tukar Petani • Tipe Perhitungan : Kumulatif SKPD Penanggungjawab : Bappeda Sumber Data: BPS Provinsi Jawa Tengah Misi 4 : Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan 1. Membangun sumberdaya manusia yang berkualitas danberdaya saing Angka Alasan Pemilihan Indikator : 1) Indeks Indikator ini dipilih untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan sumberdaya manusia, hal ini penting bagi perumus kebijakan dan para pengambil keputusan untuk mene-ntukan langkah-langkah pemba-ngunan perlu dilakukan di masa mendatang. IPM merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar yaitu Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata-rata Lama Sekolah dan Rata-rata Pendapatan. Pembangun an Manusia (IPM) yang Formulasi Pengukuran : IPM = 1/3 E Indeks (i,j) Keterangan : Indeks X (i, J) = Indeks komponen IPM ke i untuk wil. Ke j I = 1,2,3 j =1,2,........k wilayah Tipe Perhitungan : Non Komulatif SKPD Penanggungjawab : Biro Kesra Setda Provinsi Jawa Tengah Sumber Data: 2) Indeks Angka BPS Provinsi Jawa Tengah • Alasan Pemilihan Indikator : Pembangun an Gender (IPG) Indikator ini dipilih untuk mengukur kesenjangan gender pada kesehatan, ekonomi, pendidikan mengingat IPG Jawa Tengah masih perlu ditingkatkan. • Formulasi Pengukuran : dengan diukur bidang dan IPG cara membandingkan Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata-rata Lama Sekolah 5
MISI DAN TUJUAN (1) 2. Mewujudkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup Jawa Tengah yang lestari dan berkelanjutan INDIKATOR KINERJA (2) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 6 SATUAN (3) Angka PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) (4) dan Rata-rata pendapatan antara Laki-laki dan Perempuan Tipe Perhitungan : Komulatif. • Sumber Data : Badan Pemberdayaan Perem­ puan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah. Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi secara umum kualitas lingkungan hidup dan tujuan tren pembangunan berkelanjutan di Indonesia. pencapai Formulasi Pengukuran: i iKLH.Provinsi =(IPAx30%)+(lPUx30%)t(ITHx4Q%) : FA RJ r H 'i - ir.g<jr-}3n togft = MKUj"® Tipe Perhitungan : Komulatif SKPD Penanggungjawab : Bappeda Sumber Data: BPS Provinsi Jawa Tengah
LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2023 INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2023 INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2023 URUSAN PEMERINTAH : Urusan Pendidikan dan Urusan Kebudayaan YANG DILAKSANAKAN TUGAS POKOK : Membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. FUNGSI : a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan sekolah menengah atas, pembinaan sekolah menengah kejuruan, pembinaan pendidikan khusus, pembinaan kebudayaan, ketenagaan pendidikan dan kebudayaan; b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah menengah atas, pembinaan sekolah menengah kejuruan, pembinaan pendidikan khusus, pembinaan kebudayaan, ketenagaan pendidikan dan kebudayaan; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan sekolah menengah atas, pembinaan sekolah menengah kejuruan, pembinaan pendidikan khusus, pembinaan kebudayaan, ketenagaan pendidikan dan kebudayaan; d. pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.
TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS (1) Tujuan 1 : Perluasan Akses dan peningkatan mutu layanan pendidikan SMA/SMK/SLB Sasaran: Meningkatnya layanan pendidikan berkualitas, pembinaan potensi siswa, distribusi guru yang merata, dan pemenuhan sarana prasarana yang memadai serta standarisasi lulusan dengan dinamika kebutuhan pasar kerja INDIKATOR KINERJA (2) Disparitas APK SMA/SMK/SL B Persentase Sarpras SMA/SMK/S LB sesuai standar Rasio Guru terhadap Rombongan Belajar pada SMA/SMK/S LB Persentase Guru SMA/SMK/S LB memenuhi kualifikasi Akademik SATUAN % % Angka % 2 PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) (3) Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah capaian sasaran pembangunan pendidikan di Jawa Tengah sesuai dengan target yang telah ditentukan, khususnya pada peningkatan pemerataan akses layanan SMA/ SMK dan SLB Formulasi Pengukuran : APK SMA/SMK/SLB kab/kota tertinggi - APK SMA/SMK/SLB kab/kota terendah Tipe Perhitungan : Analitik komulatif Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah capaian sasaran pembangunan pendidikan di Jawa Tengah sesuai dengan target yang telah ditentukan, khususnya pada peningkatan sarpras SMA/SMK/SLB sesuai standar mutu Formulasi Pengukuran (Jumlah sarpras SMA/SMK/SLB sesuai standar/ Jumlah sarpras SMA/SMK/SLB di Jawa Tengah)X100% • Tipe Perhitungan : Analitik komulatif Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah capaian sasaran pembangunan pendidikan di Jawa Tengah sesuai dengan target yang telah ditentukan, khususnya pada ketercukupan guru yang ideal. Formulasi Pengukuran: (Jumlah Guru SMA/SMK/SLB)/(Jumlah rata - rata rombel ideal pertahun) Tipe Perhitungan : Analitik komulatif Sumber Data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah capaian sasaran pembangunan pendidikan di Jawa Tengah sesuai dengan target yang telah ditentukan, khususnya pada peningkatan mutuguru SMA/ SMK dan SLB yang memenuhi kualifikasi akademik Formulasi Pengukuran : (Jumlah Guru SMA/SMK/SLB berkualifikasi S1/D4)/(Jumlah Guru SMA/SMK/SLB) Tipe Perhitungan : Analitik komulatif Sumber Data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS (1) Tujuan 2 : Penguatan karakter dan ketahanan budaya Sasaran : Peningkatan pendidikan karakter dalam rangka penguatan diri daerah (kearifan lokal) dan ketahanan budaya, Meningkatnya internalisasi nilai-nilai budaya, pelestarian dan pengembangan kebudayaan, pengembangan, pembinaan, perlindungan bahasa dan sastra, serta registrasi, apresiasi dan konservasi produk budaya. jati melalui INDIKATOR KINERJA (2) Angka Partisipasi Seni dan Budaya Persentase Jenis seni budaya yang terlayani SATUAN PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) (3) Angka • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah capaian sasaran pembangunan kebudayaan di Jawa Tengah sesuai dengan target yang telah ditentukan, khususnya pada peningkatanpartisipasi pelaku seni dan budaya di Jawa Tengah • Formulasi Pengukuran : (Jumlah pelaku seni dan budaya yang aktif)/ (Jumlah pelaku seni dan budaya) X 100% Tipe Perhitungan: Kumulatif Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah % Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah capaian sasaran pembangunan kebudayaandi Jawa Tengah sesuai dengan target yang telah ditentukan, khususnya pada peningkatanfasilitasi seni budaya Formulasi Pengukuran : (jumlah fasilitasi seni, budaya dan bahasa) / (jumlah dan jenis seni budaya dan bahasa) x 100% • Tipe Perhitungan : Analitik komulatif Sumber Data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah 3
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2023 URUSAN PEMERINTAH YANG DILAKSANAKAN TUGAS POKOK Urusan Wajib Kesehatan Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. FUNGSI : 1) Perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesehatan 3) Pembinaan dan fasilitasi bidang kesehatan lingkup provinsi dan kabupaten/kota 4) Pelaksanaan tugas di bidang pembinaan dan pengendalian kemitraan kesehatan dan promosi kesehatan, pembinaan dan pengendalian penyakit, dan penyehatan lingkungan, pembinaan dan pengendalian pelayanan kesehatan, pembinaan dan pengendalian sumber daya kesehatan 5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan 6) Pelaksanaan kesekretariatan Dinas 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN PENJELASAN [Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Penghitungan, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) w (2) (3) Tujuan: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Angka Harapan Hidup Angka Alasan pemilihan : Menggambarkan kualitas hidup manusia Formulasi penghitungan : Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu Tipe Perhitungan : Non Komulatif • Sumber data: Badan Pusat Statistik (BPS) Sasaran : Menurunnya Angka Kesakitan dan kematian Angka kematian ibu. Angka Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan program pelayanan kesehatan ibu yang sedang dilaksanakan, dapat memberikan pada peningkatan status kesehatan ibu (maternal) terutama ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas, karena mengingat setiap kehamilan itu beresiko dan pembangunan kesehat an di Jawa Tengah prioritasnya diarahkan pada peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita. pengaruh Formulasi Penghitungan : Jml Kematian ibu x 100.000 Kelahiran Hidup dlm satu tahun. • Tipe Penghitungan : Non Komulatif. • Sumber Data : Dinas Kesehatan Kab/ Kota dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. 4
Angka kematian bayi Angka Kematian Balita Persentase Ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular Persentase Ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan Kesehatan Jiwa Persentase pelayanan Angka Angka % % % 5 Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk meng-evaluasi apakah pelaksanaan program pelayanan kesehatan bayi yang sedang dilaksanakan memberi kan pengaruh pada peningkatan kesehatan bayi yang merupakan usia rentan terhadap permasalahan keseha- tan, mengingat pembangunan kesehatan di Jawa Tengah prioritasnya diarahkan pada pening katan kesehatan ibu, bayi, balita. Formulasi Penghitungan : Jml Kematian Bavi x 1.000 Jml Kelahiran Hidup dlm satu tahun Tipe Penghitungan: Non Komulatif • Sumber Data : Dinas Kesehatan Prov. Jateng • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk meng evaluasi apakah pelaksanaan program pelayanan kesehatan balita yang sedang dilaksanakan memberi kan pengaruh pada peningkatan kesehatan balita yang merupakan usia rentan terhadap permasalahan kesehat-an, pembangunan kesehatan di mengingat Jawa Tengah prio ritasnya diarahkan pada peningkat an kesehatan ibu, bayi, balita & KB. Formulasi Penghitungan : Jumlah Kematian Balita x 1.000 Jumlah Kelahiran Hidup dlm satu tahun • Tipe Penghitungan : Non Komulatif • Sumber Data: Dinas Kesehatan Prov. Jateng • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk meng evaluasi upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular (TB, HIV, Malaria, dan DBD), gambaran ketercapaian target dari kinerja program TB, HIV, Malaria dan DBD yang telah dilaksanakan dalam satu tahun. dengan melihat Formulasi Penghitungan : Capaian kinerja program (TB, HIV, Malaria, ■^5)------------------- ------------ X 100% 4 Tipe Penghitungan : Non Komulatif. • Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Alasan Pemilihan Indikator : PTM merupakan penyebab kematian kasus tertinggi di masyarakat (Hipertensi, DM) dan dapat dikendalikan faktor risikonya. Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular (Hipertensi, Diabetus mellitus, Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat/ODGJ), dengan melihat gambaran ketercapaian target dari kinerja program Hipertensi, Diabetus mellitus, Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat/ODGJ yang telah dilaksanakan dalam satu tahun. Formulasi Penghitungan : Capaian kinerja program (Hipertensi, DM, 22°^----------3-------------- X 100% Tipe Penghitungan : Non Komulatif. • Sumber Data: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi pelayanan kesehatan bagi penduduk
kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan Indeks Keluarga Sehat Wilayah Provinsi % Angka 6 terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi. Indikator ini merupakan indikator Standar pelayanan Minimal Provinsi. • Formulasi Penghitungan : Jml pelayanan bagi pdd terdampak krisis kesehatan akibat bencana atau berpotensi bencana Provinsi jumlah pdd terdampak kris x 100% kesehatan akibat bencana i berpotensi bencana Provinsi Tipe Penghitungan : Non Komulatif • Sumber Data: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini untuk melihat mutu fasilitas pelayanan kesehatan primer (Puskesmas) dan rujukan (RSUD) yang sudah sesuai ketentuan (diakreditasi) yang merupakan legalisasi pelayanan kesehatan. Formulasi Penghitungan : Jumlah fayankes primer dan sekunder vang sesuai ketentuan .. innn/ Jumlah seluruh fasyan Kes Primer ( X UU/o rujukan • Tipe Penghitungan: Non Komulatif. • Sumber Data: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini untuk melihat/ mengevaluasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Dalam rangka pelaksanaaan Program Indonesia Sehat telah disepakati adanya 12 indikator utama untuk penanda status kesehatan sebuah keluarga. Formulasi Penghitungan : Jumlah keluarga dengan kategori "sehat" jumlah seluruh keluarga yang didata • Tipe Penghitungan : Non Komulatif • Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH URUSAN PEMERINTAH YANG DILAKSANAKAN TUGAS POKOK : Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum sub urusan jalan, air minum, air limbah, drainase pemukiman,bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya dan jasa konstruksi yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah FUNGSI : a Perumusan, Pengoordinasian dan Pelaksanaan di bidang rancang bangun dan pengawasan, pelaksana jalan serta sarana prasarana permukiman dan bangunan gedung. b Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang rancang bangun dan pengawasan, pelaksana jalan serta sarana prasarana permukiman dan bangunan gedung. c Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas. d Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugasnya TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS (U Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Sesuai Standar Provinsi Sebagai Jalan Kolektor Jalan INDIKATOR KINERJA (2) Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor SATUAN % PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) (31 Alasan Pemilihan indikator : Mengetahui kondisi jalan dalam kondisi sesuai standar Jalan Provinsi sebagai Jalan Kolektor dengan Lebar Jalan minimal 7,00 meter Formulasi Pengukuran : Panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor th - n Panjang jalan provinsi seluruhnya Tipe Perhitungan : Komulatif Sumber Data : Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Sasaran : Mempertahankan kondisi permukaan jalan bangunan dan pelengkap jalan baik. Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Baik % Alasan Pemilihan indikator : Mengetahui kondisi jalan dalam kondisi baik untuk melayani pengguna jalan dan meningkatkan konektifitas jaringan jalan di Provinsi Jawa Tengah • Formulasi Pengukuran : Panjang jalan kondisi permukaan baik rh- n Panjang jalan provinsi seluruhnya Tipe Perhitungan : Komulatif Sumber Data : Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah M eningkatkan panjang kualitas Persentase Panjang Jalan % Alasan Pemilihan indikator : Mengetahui kondisi jalan dalam kondisi sesuai standar Jalan Provinsi sebagai 7
TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS (D struktur kapasitas dan sesuai jalan provinsi dan jalan jembatan standar Tujuan 2 : Meningkatkan Pelayanan Keciptakaryaan : Air Minum, Sanitasi dan Bangunan Gedung Milik Daerah Sasaran : Meningkatnya akses aman air bagi minum masyarakat di perkotaan dan perdesaan serta sanitasi layak bagi masyarakat. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung Daerah Hasil Milik INDIKATOR KINERJA (2) provinsi sesuai standar jalan kolektor Baik Persentase akses aman air minum perkotaan dan perdesaan 1. Persentase akses aman air minum perkotaan; 2. Persentase akses aman air minum perdesaan. Persentase Jumlah Komplek Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD) Prov. Jateng dalam kondisi menuju berfungsi dengan sesuai Standard baik SATUAN % % % 8 PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) (3) Jalan Kolektor dengan Lebar Jalan minimal 7,00 meter Formulasi Pengukuran : Panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor th-n Panjang jalan provinsi seluruhnya Tipe Perhitungan : Komulatif Sumber Data: Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Alasan Pemilihan indikator : Untuk mengetahui pemenuhan dasar kondisi air minum. Formulasi Pengukuran : jumlah penduduk Jawa Tengah yang suda mempunyai akses aman air minum perkotaan jumlah penduduk perkotaan di Provinsi Jat Jumlah penduduk Jawa Tengah yang sudc mempunyai akses aman air minum perdesaan Jumlah penduduk perdesaan di Provinsi Jat Tipe Perhitungan : Komulatif Sumber Data : Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah. Alasan Pemilihan indikator : untuk mengetahui pemenuhan dasar kondisi air minum. Formulasi Pengukuran : Jumlah penduduk Jawa Tengah yang sudah mempunyai akses aman air minum perkotaan t h Jumlah penduduk perkotaan di Provinsi Jaten Jumlah penduduk Jawa Tengah yang sudah mempunyai akses aman air minum perdesaan th Jumlah penduduk perdesaan di Provinsi Jaten Tipe Perhitungan : Komulatif Sumber Data: Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah. Alasan Pemilihan indikator : Untuk mengetahui bantuan teknis bagi daerah bangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. gedung milik Formulasi Pengukuran : Jumlah Komplek BGMD Pro.Jateng dalam Kondii menuju berfungsi baik sesuai standar th - n Jumlah total Komplek BGMD Prov.Jateng Tipe Perhitungan : Komulatif Sumber Data : Dinas PU Bina Marga dan Cipta Kaiya Provinsi Jawa Tengah.
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2018-2023 URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN TUGAS : Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar) : Melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum sub urusan sumber daya air dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. FUNGSI : 1). perumusan kebijakan di Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis, Irigasi dan Air Baku, Sungai, Bendungan dan Pantai serta Penataan Ruang; 2) . pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis, Irigasi dan Air Baku, Sungai, Bendungan dan Pantai serta Penataan Ruang; 3) . pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis, Irigasi dan Air Baku, Sungai, Bendungan dan Pantai serta Penataan Ruang; 4) . pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan 5) . pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugasnya. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS (U INDIKATOR KINERJA (2) PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) (3) Tujuan Meningkatkan Sumber pelayanan Daya Air dan penataan ruang. Tingkat pelayanan Sumber Daya Air dan penataan ruang Alasan Pemilihan Indikator : ini dipilih Indikator untuk mengevaluasi tingkat pelayanan sarana dan prasarana Sumber Daya Air dan Penataan Ruang di Provinsi Jawa Tengah. Formulasi Pengukuran : Rata-rata dari (persentase kualitas sarana dan prasarana SDA + persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTR). Tipe Perhitungan : Komulatif. • Sumber Data : Dinas PU SDA TARU. • Penanggungjawab : Dinas PU SDA TARU. Sasaran 9
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana sumber daya air. Terwujudnya kese­ suaian pemanfaat-an ruang terhadap RTR. Persentase Kualitas sarana dan prasara­ na sumber daya air. Persentase kesesu­ aian pemanfaatan ru-ang terhadap Tata Renca-na Ruang (RTR). 10 Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kualitas sarana dan prasarana sumber daya air. Formulasi Pengukuran : rata-rata dari (Persentase kondisi baik sarana dan prasarana jaringan irigasi + persentase pemenuhan kebutuhan air baku + persentase sungai dalam kondisi baik + persentase luas daerah bebas genangan banjir) • Tipe Perhitungan : Komulatif. Sumber Data : Dinas PU SDA TARU. Alasan pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kesesuaian ruang terhadap Rencana Tata Ruang (RTR). pe-manfaatan Formulasi Pengukuran : £ pen-.cn/ccrcn rucn,g y_g sesuci jRTJ? i nftn/, . Spemcn/oatanruanj Tipe Perhitungan : Komulatif. Sumber Data: Dinas PU SDA TARU.
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2023 URUSAN PEMERINTAH : 1. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman YANG DILAKSANAKAN 2. Pertanahan TUGAS POKOK : Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah FUNGSI : a. Perumusan kebijakan di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman; b. Pengoordinasian kebijakan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman; c. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman; d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman e. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugasnya. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) (1) (2) (3) Tujuan 1 : Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan kawasan permukiman yang berkualitas Persentase rumah tangga memiliki akses terhadap hunian yang layak yang Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi perbandingan antara rumah layak huni dengan Jumlah rumah di Provinsi Jawa Tengah Formulasi Pengukuran : (Jumlah rumah layak huni + capaian jumlah penganan rumah tidak layak huni)/ dengan Jumlah rumah x 100% Tipe Penghitungan : Kumulatif. Sumber Data : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Persentase kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan. Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa kawasan permukiman kumuh yang ada di Provinsi Jawa Tengah. besar penanganan Formulasi Pengukuran : (Luas Kawasan Permukiman yang tertangani dibagi Luas Kawasan Permukiman) x 100% Tipe Penghitungan: Kumulatif. Sumber Data : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah 11
TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS (1) Sasaran: Meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi masyarakat miskin dan masyarakat yang memiliki keterbatasan akses pembiayaan perumahan Meningkatnya kualitas kawasan permukiman Tujuan 2 : Meningkatkan kepastian hukum atas bidang tanah bagi Masyarakat dan pembangunan Untuk Kepentingan Umum Meningkatnya kepastian hukum atas bidang tanah bagi masyarakat dan pembangunan Untuk Kepentingan Umum INDIKATOR KINERJA (2) Prosentase Peningkatan Jumlah Rumah Layak Huni Prosentase penurunan kawasan kumuh Prosentase kepastian hukum atas bidang tanah Prosentase penyediaan tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 12 PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) (3) Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa banyak peningkatan jumlah rumah layak huni di Provinsi Jawa Tengah Formulasi Pengukuran : {Jumlah rumah rumah layak huni (N-l)) dikurangi Jumlah Rumah Layak Huni (N)) / {(jumlah rumah layak huni (N) kumulatif N+(N+l)}x 100% • Tipe Penghitungan: Kumulatif. • Sumber Data : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa kawasan permukiman kumuh yang ada di Provinsi Jawa Tengah. besar penurunan Formulasi Pengukuran : (Luasan kawasan kumuh dikurangi luasan dibagi Luasan kumuh yang tertangani kawasan kumuh) x 100% Tipe Penghitungan: Kumulatif. Sumber Data : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Alasan Pemilihan Indikator: Indikator dipilih untuk memaksimalkan pengelolaan dan pengendalian pertanahan Formulasi Pengukuran : (Jumlah bidang tanah yang tertangani dibagi Jumlah bidang tanah yang teridentifikasi) x 100% Tipe Penghitungan : Non Kumulatif • Sumber Data: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah; Alasan Pemilihan Indikator: Indikator dipilih untuk memaksimalkan pengelolaan dan pengendalian pertanahan Formulasi Pengukuran : (Jumlah bidang tanah yang terfasilitasi dibagi Jumlah bidang tanah yang teridentifikasi) x 100% Tipe Penghitungan: Non Kumulatif. • Sumber Data : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2023 URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN TUGAS POKOK FUNGSI Sosial Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. a. Perumusan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitas Sosial serta Penanganan Fakir Miskin ; b. Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitas Sosial serta Penanganan Fakir Miskin ; c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pemberdayaan Sosial , Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitas Sosial serta Penanganan Fakir Miskin ; d. Pelaksanaan, Pembinaan administrasi dan Kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas ; dan e. Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Gubernur Sesuai Dengan Tugas dan Fungsinya. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Penghitungan, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) (1) (2) (3) Tujuan : Menurunkan Populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Prosentase PMKS Alasan Pemilihan : Untuk mengetahui populasi PMKS di Jawa Tengah Formulasi Perhitungan : Jumlah PMKS dibagi jumlah Penduduk x 100% Tipe Penghitungan: Kumulatif. Sumber Data : Dinas Sosial Prov.Jateng Sasaran : Menurunnya Populasi PMKS Prosentase PMKS yang dientaskan Alasan Pemilihan : Untuk mengetahui PMKS yang dientaskan Formulasi Perhitungan : jumlah PMKS yang dientaskan dibagi Jumlah PMKS yang menjadi kewenangan x 100% Tipe Penghitungan: Kumulatif. Sumber Data : Dinas Sosial Prov.Jateng Tujuan : Meningkatkan peran Potensi Sumber Sosial Kesejahteraan (PSKS) dalam Usaha Kesejahteraan Sosial Prosentase PSKS Alasan Pemilihan : Untuk mengetahui populasi PSKS di Jawa Tengah Formulasi Perhitungan : Populasi PSKS dibagi Populasi Penduduk x 100% Tipe Penghitungan: Kumulatif. Sumber Data : 13
TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS (1) Sasaran : Meningkatnya Potensi Kesejahteraan dalam Kesejahteraan Sosial peran Sumber Sosial Usaha INDIKATOR KINERJA (2) Prosentase PSKS yang berperan serta dalam Usaha Kesejahteraan Sosial 14 PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Penghitungan, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) (3) Dinas Sosial Prov.Jateng Alasan Pemilihan : Untuk mengetahui populasi PSKS yang berperan sereta dalam usaha kesejahteraan sosial Formulasi Perhitungan : Populasi PSKS yang berperan serta dalam Usaha Kesejahteraan Sosial dibagi Populasi PSKS x100% Tipe Penghitungan: Kumulatif. Sumber Data : Dinas Sosial Prov.jateng
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2023 URUSAN PEMERINTAH : Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian YANG DILAKSANAKAN TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. FUNGSI : a. Perumusan Kebijakan bidang pelatihan kerja dan produktivitas, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, hubungan industrial dan jaminan sosial, dan pengawasan ketenagakerjaan; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelatihan kerja dan produktivitas, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, hubungan industrial dan jaminan sosial, dan pengawasan ketenagakerjaan; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pelatihan kerja dan produktivitas, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, hubungan industrial, jaminan sosial, dan pengawasan ketenagakerjaan; d. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan e. Pelaksanaan fungsi kedinasan yang lain diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS (1) Tujuan: INDIKATOR KINERJA (2) PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) (3) Mengurangi jumlah pengangguran Persentase pengangguran yang ditangani Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa besar jumlah pengangguran di Jawa Tengah yang ditangani/ ditempatkan /bekerja Formulasi Pengukuran : (Jumlah pencari kerja yang ditempatkan) / (jumlah pengangguran terbuka atau perkiraan jumlah pengangguran terbuka) x 100% Tipe Perhitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : Dinas Nakertrans Prov. Jateng Sasaran : Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja Persentase peningkatan tenaga keija yang kompeten Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi dan meningkatkan jumlah tenaga kerja yang kompeten sebagai persediaan tenaga kerja di pasar kerja Formulasi Pengukuran : (Jumlah tenaga kerja yang kompeten pada tahun berjalan (n) dikurangi jumlah tenaga kerja tahun lalu (n-1) dibagi jumlah tenaga kerja yang kompeten tahun lalu (n- 1) ) dikali 100% • Tipe Perhitungan : Non Kumulatif 15
Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan keija Meningkatnya per lindungan tenaga keija dalam hubungan Industrial dan jaminan sosial Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja di Jawa Tengah Persentase pencari kerja yang ditempatkan Persentase Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja Baru di Sektor Informal Persentase penyelesaian perselisihan Hubungan industrial (HI) Persentase pekerja / buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerj aan 16 Sumber Data: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk melihat dalam produktivitas menghasilkan nilai tambah ekonomi tenaga kerja Formulasi Pengukuran : (Jumlah total PDRB Jawa Tengah atas dasar harga konstan pada tahun n dibagi jumlah orang yang bekerja pada tahun n ) dikalikan 100%. • Tipe Perhitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : BPS Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk me-ngevaluasi jumlah pencari ker-ja yang ditempatkan dengan lowongan kerja yang tersedia. Formulasi Pengukuran : (Jumlah pencari kerja yang ditempatkan dibagi jumlah pencari kerja terdaftar ) dikali 100% Tipe Perhitungan : Non Kumulatif • Sumber Data: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengetahui penciptaan lapangan keija yang layak melalui peningkatan penyerapan tenaga dengan kerja memanfaatkan teknologi tepat guna dalam perluasan kesempatan kerja. di sektor informal Formulasi Pengukuran : (Jumlah penyerapan tenaga kerja baru di sektor informal dibagi jumlah tenaga kerja di sektor informal yang dibina ) dikali 100 % Tipe Perhitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk meningkatkan hubungan industrial yang harmonis di perusahan Formulasi Pengukuran : (Jumlah perselisihan kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan dibagi jumlah perselisihan terdaftar) dikali 100% Tipe Perhitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk memberikan dan meningkatkan perlindungan pada pekerja melalui kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan di Jawa Tengah . Formulasi Pengukuran : (Jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan pada tahun n di Jawa Tengah dibagi jumlah tenaga kerja di Jawa Tengah) dikali 100% Tipe Perhitungan : Non Kumulatif • Sumber Data :
Meningkatnya kepatuhan terhadap norma ketenagakerj aan (Norma Kerja, Norma K3) dan lingkungan kerja Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerj aan 17 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi BPJS Penanggungjawab : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk meningkatkan kepatuhan peru-sahaan terhadap pelaksanaan norma ketenagakerjaan Formulasi Pengukuran : (Jumlah pelanggaran norma ketenagakerjaan dibagi jumlah perusahaan yang diperiksa ) x 100% Tipe Perhitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Penanggungjawab : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2023 URUSAN PEMERINTAH YANG DILAKSANAKAN 1. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 2. Administrasi Kependudukandan Pencatatan Sipil. TUGAS POKOK Melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat, desa, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah FUNGSI 1. Perumusan kebijakan bidang penataan desa, administrasi pemerintahan desa, pengembangan dan kerjasama desa, pemberdayaan masyarakat desa dan fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan; 2. Pelaksanaan kebijakan bidang penataan desa, administrasi pemerintahan desa, pengembangan dan kerjasama desa, pemberdayaan masyarakat desa dan fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan; 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penataan desa, administrasi pemerintahan desa, pengembangan dan kerjasama desa, pemberdayaan masyarakat desa dan fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan; 4. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan 5. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS (1) INDIKATOR KINERJA (2) PENJELASAN (3) Tujuan : Meningkatkan Desa mandiri Jawa Tengah di Tingkat Kemandirian Desa Alasan Pemilihan Indikator : Tingkat kemandirian Desa merupakan tolok ukur dari keberhasilan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat dan Desa di Jawa Tengah Formulasi Pengukuran : JumlahDesamandiri X 100 JumlahDesa di Jateng • Jenis Data : Kumulatif Sumber Data : KementerianDesa, PDTT dan KPW Prov. Jateng Unit Kerja Penanggungjawab : Dispermadesdukcapil Prov. Jateng. Sasaran : Meningkatnya Desa Mandiri di Jawa Tengah Persentase peningkatan Desa Mandiri Alasan Pemilihan Indikator : Meningkatkan klasifikasi Desa Sangat tertinggal, Tertinggal, Berkembang, dan Maju menjadi Desa Mandiri, mengingat 18
TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS (1) Tujuan : Mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Jawa Tengah Sasaran: Terwujudnya Masyarakat Tertib Administrasi Kependudukan INDIKATOR KINERJA Persentase penduduk tertib administrasi kependudukan Cakupan masyarakat yang terlayani administrasi kependudukan 19 PENJELASAN (3) jumlah Desa Mandiri di Jawa Tengah masih sangat kecil. O Formulasi Pengukuran : JumlahDesamandiri tahun n dikurangitahun n-1 ... -... - -X 100 JumlahDesaMandiri Jenis Data : Kumulatif Sumber Data : Kementerian Desa, PDTT dan KPW Prov. Jateng Unit KerjaPenanggungjawab : Dispermadesdukcapil Prov. Jateng Alasan Pemilihan Indikator : Semakin meningkatnya penduduk yang tertib mengurus kepemilikan dokumen kependudukan, akan semakin valid data kependudukan untuk data perencanaan pembangunan. Formulasi Pengukuran : Jumlahpenduduk yang memilikidokumenkependudukan ... X 100 Jumlahpenduduktotal di Jawa Tengah Jenis Data : Non Kumulatif • Sumber Data : Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri dan Disdukcapil Kab./Kota Di Jateng Unit KerjaPenanggungjawab : Dispermades dukcapil Prov. Jateng Alasan Pemilihan Indikator : Semakin meningkatnya masyarakat yang terlayani dalam mengurus kepemilikan dokumen kependudukan, maka kesadaran tertib masyarakat administrasi kependudukan dapat terwujud akan pentingnya Formulasi Pengukuran : Jumlahpenduduk yang terlayani dokumen kependudukan ... X 100 Jumlah penduduk total Jawa Tengah Jenis Data : Non Kumulatif • Sumber Data: Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri dan Disdukcapil Kab./Kota Di Jateng Unit Kerja Penanggungjawab : Dispermadesdukcapil Prov. Jateng
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALAIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA URUSAN PEMERINTAH YANG DILAKSANAKAN : 1. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana TUGAS POKOK : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan bidang pemberdayaan kebijakan daerah di perempuan, perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana FUNGSI : 1. perumusan kebijakan bidang kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera, keluarga berencana, advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi, data dan partisipasi masyarakat; 2. pelaksanaan kebijakan bidang kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera, keluarga berencana, advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi, data dan partisipasi masyarakat; 3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera, keluarga berencana, advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi, data dan partisipasi masyarakat; 4. pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas; dan 5. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya PENJELASAN TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) (1) (2) (3) Tujuan Meningkatkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta kualitas perlindungan perempuan dan anak Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengukur proses keberdayaan pengambilan keputusan dan sumbangan pendapatan, mengingat IDG Jawa Tengah masih perlu ditingkatkan • Formulasi Pengukuran : perempuan dalam Menjumlahkan Keterwakilan Indeks perempuan Pengambilan Keputusan dan Indeks Distribusi Pendapatan dibagi tiga Indeks dalam Parlemen, 21
Sasaran Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan dan hak anak Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan dan hak anak Meningkatkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta kualitas perlindungan perempuan dan anak Meningkatkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta kualitas perlindungan perempuan dan anak Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja Persentase kabupaten / kota yang menerapkan kebijakan afirmatif pemenuhan hak anak Persentase Kab/Kota Menuju Layak Anak Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak 22 Tipe Perhitungan : Komulatif • Sumber Data : Badan Pusat Statistik Alasan Pemilihan Indikator : Indikator pendapatan kerja perempuan di Jawa Tengah ini dipilih untuk mengukur Formulasi Pengukuran : (Proporsi penduduk perempuan dibagi proporsi sumbangan pendapatan perempuan) ditambah (Proporsi penduduk laki-laki dibagi proporsi sumbangan pendapatan laki-laki) dikuadrat -1) dikalikan pengeluaran per kapita yang disesuaikan) dikurangi 360) dibagi (732,72 dikurangi 300) Tipe Perhitungan : Non Komulatif • Sumber Data : Badan Pusat Statistik RI Penanggung Jawab: DPPPA DALDUK KB Prov. Jateng Alasan Pemilihan Indikator : dipilih untuk mengukur Indikator Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang telah menerapkan kebijakan afirmatif pemenuhan hak anak melalui perolehan penghargaan KLA Tingkat Nindya dan Tingkat Utama ini Formulasi Pengukuran : (Jumlah kab/kota yang telah memperoleh penghargaan Kab/Kota Layak Anak Tingkat Nindya dan Tingkat Utama dibagi Jumlah seluruh kab/kota) dikalikan 100% Tipe Perhitungan : Non Komulatif • Sumber Data : Kementerian PPPA RI • Penanggung Jawab: • DPPPA DALDUK KB Prov. Jateng • Alasan Pemilihan Indikator : dipilih Indikator sebagai Implementasi pemenuhan hak anak berdasarkan Peraturan Menteri PPPA No. 11 Tahun 2011 Kebijakan Pengembangan KLA yang menunjukan komitmen Pemda danstakeholder memenuhi hak anak dan membangun lingkungan yang layak bagi anak ini tentang untuk Formulasi Pengukuran : Jumlah Kabupaten/Kota yang launching/deklarasi sudah menuju Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) 35 Kabupaten/Kota • Tipe Perhitungan : jqqo/o Komulatif • Sumber Data : • Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Alasan Pemilihan Indikator : Untuk mengevaluasi Rasio Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Jawa Tengah Formulasi Pengukuran : Jumlah korban kekerasan thdp perempuan dewasa dan anak dibagi jumlah penduduk perempuan dewasa dan anak dikalikan 100.000 Tipe Perhitungan : Komulatif Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Sasaran Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Tujuan Mewujudkan keluarga kecil berkualitas Sasaran Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) Angka pemakaian kontrasepsi/ CPR Persentase Keluarga Pra Sejahtera 23 Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengukur kasus Kekerasan yang dialami perempuan dan anak di Jawa Tengah pada tiap 100.000 penduduk perempuan dewasa dan anak Formulasi Pengukuran : (Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa dan anak tingkat provinsi dibagi Jumlah seluruh penduduk perempuan dewasa dan anak tingkat provinsi) dikalikan 100.000 Tipe Perhitungan : Non Komulatif • Sumber Data : SIMFONI PPA Kementerian PPPA RI Penanggungjawab: DPPPA DALDUK KB Prov. Jateng Alasan Pemilihan Indikator : ini Indikator angka kelahiran total di Jawa Tengah dipilih untuk mengukur Formulasi Pengukuran : 5£7 dikalikan ((Jumlah kelahiran dari perempuan umur 15-49 tahun pada tahun tertentu dibagi Jumlah penduduk perempuan umur 15-49 tahun pada pertengahan tahun yang sama) dikalikan 1.000) Tipe Perhitungan : Non Komulatif • Sumber Data : BKKBN RI Penanggung Jawab : DPPPA DALDUK KB Prov. Jateng Alasan Pemilihan Indikator : Untuk mengukur tingkat kesertaan ber-KB dari seluruh Pasangan Usia Subur (PUS) Formulasi Pengukuran : (Jumlah peserta KB aktif dibagi Jumlah pasangan usia subur) dikalikan 100% Tipe Perhitungan : Non Komulatif • Sumber Data : BKKBN RI Penanggung Jawab : DPPPA DALDUK KB Prov. Jateng Alasan Pemilihan Indikator : Untuk mengukur banyaknya Keluarga Pra Sejahtera di Provinsi Jawa Tengah Formulasi Pengukuran : (Jumlah keluarga pra sejahtera tingkat provinsi dibagi jumlah seluruh keluarga tingkat provinsi) dikalikan 100% Tipe Perhitungan : Non Komulatif • Sumber Data : BKKBN RI Penanggung Jawab : DPPPA DALDUK KB Prov. Jateng
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2023 1. URUSAN Pangan PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN 2. TUGAS POKOK 3. FUNGSI Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang di tugaskan kepada Daerah a. perumusan kebijakan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan dan keamanan pangan; b. pelaksanaan kebijakan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan dan keamanan pangan; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan dan keamanan pangan; d. pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit keija di lingkungan dinas; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS m INDIKATOR KINERJA (2) PENJELASAN (AlasanPemilihanlndikator, FormulasiPengukuran, TipePenghitungandanSumber Data) (3) Tujuan: Meningkatkan Ketahanan Pangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengetahui tingkat keberagaman konsumsi kelompok bahan pangan Formulasi Pengukuran: % Angka Kecukupan Gizi (AKG) x Bobot masing-masing kelompok pangan yang dikonsumsi Tipe Penghitungan: Non komulatif • Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Penanggungjawab: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Sasaran : 1.1 Sasaran PPH Ketersediaan Alasan Pemilihan Indikator: Meningkatnya ketersediaan dan keterj angkauan pangan yang Indikator ini dipilih untuk mengetahui tingkat keberagaman ketersediaan kelompok bahan pangan Formulasi Pengukuran: % Angka Kecukupan Gizi (AKG) x Bobot masing-masing kelompok pangan yang tersedia. 24
TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS (1) berkualitas INDIKATOR KINERJA (2) Angka Kecukupan Gizi (Angka Konsumsi Energi dan Angka Konsumsi Protein) 25 PENJELASAN (AlasanPemilihanlndikator, FormulasiPengukuran, TipePenghitungandanSumber Data) (3) Tipe Penghitungan: Non komulatif. • Sumber Data: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. Penanggungjawab: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengetahui jumlah energi dan protein yang dikonsumsi rata-rata per orang di suatu wilayah • Formulasi Pengukuran: Jumlah energi dan jumlah protein 9 kelompok bahan pangan yang dikonsumsi TipePenghitungan: Non Komulatif • Sumber Data: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. Penanggungjawab: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2023 1. URUSAN PEMERINTAH YG DILAKSANAKAN 2. TUGAS POKOK 3. FUNGSI PERTANIAN Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pertanian Sub Urusan Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah a Perumusan kebijakan Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, Budidaya dan Veteriner; b Pelaksanaan kebijakan Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, Budidaya dan Veteriner; c Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, Budidaya dan Veteriner; d Pelaksanaan administrasi dinas Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, Budidaya dan Veteriner; dan e Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS (1) INDIKATOR KINERJA (2) PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Penghitungan, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) (3) Tujuan: Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Sub Sektor Peternakan Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Sub Sektor Peternakan Alasan Pemilihan Indikator: indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja Sub Sektor Peternakan terhadap perekonomian Jawa Tengah karena menunjukkan tren produksi peternakan dari tahun ketahun tanpa dipengaruhi faktor harga. • FormulasiPengukuran: (%)= (PDRB (th n) - PDRB (th n-1)1 X 100 % PDRB (th n-1) TipePerhitungan: Non Komulatif • Sumber Data: Badan Pusat Statistik (BPS) Prov. Jawa Tengah Sasaran : Meningkatnya Produksi : a. Daging b. Susu c. Telur JumlahProduksi a. Daging b. Susu c. Telur AlasanPemilihanlndikator: indikator ini dipilih karena produksi daging, susu dan telur merupakan salah satu aspek penyuplai PDRB Sub Sektor Peternakan. FormulasiPengukuran: Jumlah produksi daging pada tahun berjalan; Jumlah produksi susu pada tahun berjalan; Jumlah produksi telur pada tahun berjalan. TipePerhitungan: Non Komulatif • Sumber Data: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Jawa Tengah 26
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2023 1. URUSAN Kelautan dan Perikanan PEMERINTAH YANG DILAKSANAKAN 2. TUGASPOKOK Melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan 3. FUNGSI a perumusan kebijakan Bidang PerikananTangkap, Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan Perikanan, Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas; b pelaksanaan Bidang PerikananTangkap, Kelautan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil, Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan Perikanan, Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas; kebijakan c pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Perikanan Tangkap, Kelautan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil, Bidang Pengawasan Sumber daya Kelautan Perikanan, Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas; d pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS (D INDIKATOR KINERJA (2) PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Penghitungan, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) (3) Tujuan: Meningkatnya Laju Pertumbuhan PDRB ADHK sub sektor Perikanan Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sub sektor perikanan (%) Alasan Pemilihan Indikator Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja sub sektor perikanan terhadap perekonomian Jawa Tengah Formulasi Pengukuran : " D x ~100% X :PDRB atasdasarhargakonstan sub sektorperikanan (tahun n) Y : PDRB atasdasarhargakonstan sub sektorperikanan (tahun n-1) Tipe Penghitungan : Komulatif Sumber Data : BPS Provinsi Jawa Tengah Penanggungjawab : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Sasaran: Terwujudnya kedaulatan pangan sektor kelautan dan perikanan 1) Produksi Perikanan (Ton/Tahun) Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengukur produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya selama satu tahun guna menunjukkan produktivitas dan ketersediaan bahan pangan hewani Formulasi Pengukuran : 27
2) Angka Konsumsi Ikan Jawa Tengah (Kg/Kap/Thn) 28 y Tangkopan ikan dan Produksi ffudidaya Tipe Penghitungan : Komulatif • Sumber Data: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Penanggungjawab : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah AlasanPemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengukur jumlah konsumsi ikan di Jawa Tengah, mengingat angka konsumsi ikan di Jawa Tengah masih rendah. Formulasi Pengukuran : AKI = A + B + C AKI = AngkaKonsumsilkan A :konsumsi dalam rumah tangga, angka berdasarkan hasil susenas B :perhitungan konsumsi ikan di luar RT (horeka, asrama, rs, ponpesdsb) C :penghitungan konsumsi ikan yang tidakterduga, di luar hitungan A, • Tipe Penghitungan : Komulatif • Sumber Data : BPS ProvinsiJawa Tengahdan KKP Penanggungjawab : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018 - 2023 1. URUSAN PEMERINTAH : Perindustrian dan Perdagangan YANG DILAKSANAKAN 2. TUGAS POKOK : Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. 3. FUNGSI : a. Perumusan kebijakan bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, standardisasi dan perlindungan konsumen, industri agro dan industri non agro; b. Pengkoordinasian kebijakan bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, standardisasi dan perlindungan konsumen, industri agro dan industri non agro; c. Pelaksanaan kebijakan bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, standardisasi dan perlindungan konsumen, industri agro dan industri non agro; d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, standardisasi dan perlindungan konsumen, industri agro dan industri non agro; e. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja dilingkungan dinas; dan f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS (1) Tujuan 1 : INDIKATOR KINERJA (2) PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) (3) Meningkatkan kontribusi sektor industri dalam perekonomian daerah. Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB. Alasan pemilihan indikator : Indikator ini dipilih untuk mengukur seberapa besar peran sektor industri terhadap total PDRB Jawa Tengah Formulasi pengukuran : PDRB industri ... - x 100 Total PDRB Tipe penghitungan : Non komulatif • Sumber data : BPS, Disperindag Sasaran : Meningkatnya laju pertumbuhan sektor industri. Persentase laju sektor industri. Alasan pemilihan indikator : Indikator ini dipilih untuk mengukur pertumbuhan sektor industri di Jawa Tengah. Formulasi pengukuran : Z PDRB industrii - Z PDRB industrit-i ... x 100% EPDRB industrit-i Tipe penghitungan : Non komulatif • Sumber data : 29
TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS (1) Tujuan 2 : Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan dalam perekonomian daerah. Sasaran: Meningkatnya laju pertumbuhan sektor perdagangan. INDIKATOR KINERJA (2) Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB. Persentase laju sektor perdagangan. 30 PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) (3) BPS, Disperindag.
Alasan pemilihan indikator : Indikator ini dipilih untuk mengukur seberapa besar peran sektor perdagangan terhadap total PDRB Jawa Tengah
Formulasi pengukuran : PDRB perdagangan - -... x 100 Total PDRB Tipe penghitungan : Non komulatif • Sumber data : BPS, Disperindag. Alasan pemilihan indikator : Indikator ini dipilih untuk mengukur pertumbuhan sektor pertambangan di Jawa Tengah. Formulasi pengukuran : ZPDRB dagi - ZPDRB dagt-i ... x 100% ZPDRB dagt-i Tipe penghitungan : Non komulatif • Sumber data: BPS, Disperindag.
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2023 1. URUSAN PEMERINTAH YG DILAKSANAKAN URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 1. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika. 2. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik. 3. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian. 2. TUGAS POKOK membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. 3. FUNGSI : a. Perumusan kebijakan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Pengelolaan E-Government, Domain Instansi Penyelenggara Negara, Persandian, Penetapan PolaHubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah; b. Pelaksanaan kebijakan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Pengelolaan E-Government, Domain Instansi Penyelenggara Negara, Persandian, Penetapan PolaHubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah; c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Pengelolaan E- Government, Domain Instansi Penyelenggara Negara, Persandian, Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah; d. pelaksanaan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) (1) (2) (3) Tujuan : Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Jawa Tengah. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Alasan Pemilihan Indikator : Untuk mengukur perwujudan dari digitalisasi tata kelola Pemerintahan Jawa Tengah. Formulasi Pengukuran : Rata-rata dari penjumlah Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE, Indeks Domain Tata Kelola SPBE dan Indeks Domain Layanan SPBE. Tipe Perhitungan : Komulatif Sumber Data : Kemenpan dan RB. • Penanggungjawab : Diskominfo 31
Sasaran : M eningkatny atekno logiinformasidanko munikasiPemerinta hProvinsiJawa Tengah. Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral. Terwujud nya aplikasi yang aman. 1) Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE. 2) Indeks Domain Tata Kelola SPBE. 3) Indeks Domain Layanan SPBE. Laju pemanfaatan data sektoral. Persentase Aplikasi yang aman. 32 Alasan Pemilihan Indikator : Mewujudkan Sistem Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Berbasis Elektronik. Formulasi Pengukuran : 1. Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE rata-rata tingkat merupakan kematangan aspek 1 danaspek 2 SPBE; dari 2. Indeks Domain Tata Kelola SPBE rata-rata merupakan tingkat kematangan aspek 3, aspek 4 dan aspek 5 SPBE; dari 3. Indeks Domain Layanan SPBE merupakan rata-rata dari tingkat kematangan aspek 6 dan aspek 7 SPBE. Tipe Perhitungan : Komulatif Sumber Data : Kemenpan dan RB • Penanggungjawab : Diskominfo Alasan Pemilihan Indikator : Urusan Pemerintahan Statistik Sektoral pada PemerintahanProvinsi Jawa Tengah selain bertanggungjawab pada ketersediaan data statistic sektoral harus dapat termanfaatkan. Formulasi Pengukuran : Laju pemanfaatan merupakan perbandingan antara selisih jumlah visitor tahun n dan n-1 dengan n-1 dikalikan 100%. r - v x 100 n c Dengan: Vn adalah jumlah visitor tahunberjalan. Cadalah konstanta jumlah visitor tahun dasar Tipe Perhitungan : Laju pemanfaatan data per tahun. Sumber Data : Diskominfo Penanggungjawab : Diskominfo Alasan Pemilihan Indikator : Mewujudkan keamanan informasi berbasis elekronik untuk mendukung digitalisasi tatakelola Pemerintahan Jawa Tengah. Formulasi Pengukuran : Persentase perbandingan jumlah aplikasi yang diamankan terhadap total aplikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. - xl00 Dengan: Ai adalah jumlah aplikasi yang diamankan; At adalah jumlah seluruh aplikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang ada. Tipe Perhitungan : Komulatif Sumber Data : Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOPERASI UKM PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2023 1. URUSAN : Koperasi dan UKM PEMERINTAHAN YG DILAKSANAKAN 2. TUGAS POKOK : Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. 3. FUNGSI : a Perumusan kebijakan bidang kelembagaan, pengawasan, bina usaha dan pemasaran, restrukturisasi dan pembiayaan; b Pelaksanaan kebijakan bidang kelembagaan, pengawasan, bina usaha dan pemasaran, restrukturisasi dan pembiayaan; c Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kelembagaan, pengawasan, bina usaha dan pemasaran, restrukturisasi dan pembiayaan; d Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas; dan e Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas danfungsinya. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Penghitungan, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) (1) (2) (3) Tujuan: Meningkatkan peran Koperasi & UKM dalam perekonomian Jateng % kontribusi Koperasi & UKM terhadap PDRB Jateng Alasan pemilihan : Indikator ini dipilih untuk melihat seberapa besar kontribusi koperasi dan UKM dalam perekonomian Jawa Tengah yang diukur dengan pendekatan pendapatan/omzet (koperasi dan UKM) terhadap PDRB Jawa Tengah. Formulasi penghitungan : (Omzet Koperasi Provinsi+ Omzet UKM yang dibina /PDRB Jateng) x 100%) Tipe Penghitungan : Non Kumulatif • Sumber data : 1) Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah 2) BPS Jawa Tengah Unit Kerja Penanggung Jawab : Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah Sasaran :_____ • Meningkatnya persentase pertumbuhan omset koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah % pertumbuhan omset Koperasi & UKM Jawa Tengah. Alasan Pemilihan : Indikator ini dipilih untuk melihat seberapa besar pertumbuhan omset Koperasi & UKM Jawa Tengah untuk mendukung kontribusi KUKM terhadapa Perekonomian Jawa Tengah Formulasi Penghitungan (Omzet KUKM Th N- Omzet KUKM Th N-lx 33
TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS m Meningkatnya persentase pertumbuhan tenaga kerja koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah INDIKATOR KINERJA (2) % pertumbuhan tenaga kerja Koperasi & UKM Jawa Tengah. PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Penghitungan, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) (3) 100% Tipe Penghitungan: Kumulatif. • Sumber Data : Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah Unit Kerja Penanggung jawab: Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah Alasan Pemilihan : Indikator ini dipilih untuk melihat seberapa besar pertumbuhan tenaga kerja Koperasi & UKM Jawa Tengah untuk mendukung kontribusi KUKM terhadapa Perekonomian Jawa Tengah Formulasi Penghitungan (naker KUKM Th N- naker KUKM Th N-lx 100% Tipe Penghitungan : Kumulatif. Sumber Data : Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah Unit Kerja Penanggungjawab : Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah 34
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH URUSAN PEMERINTAHAN : Pertanian YANG DILAKSANAKAN TUGAS POKOK : Melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Sub urusan Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang menjadi kewenangan Daerah FUNGSI : a. Perumusan kebijakan bidang prasarana pangan, dan dan hortikultura, penyuluhan, pasca panen bina usaha; b. Pelaksanaan kebijakan bidang prasarana pangan, dan sarana, tanaman perkebunan dan hortikultura, penyuluhan, pasca panen bina usaha; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan penyuluhan, pasca panen bina usaha; d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan penyuluhan, pasca panen bina usaha; e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura; sarana, tanaman perkebunan f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PENJELASAN (Alasan Pemilihan indikator, Formulasi Pengukuran, Tgpe Perhitungan, Sumber Data) Tujuan: Memantapkan Produksi Komoditas Pertanian dan Perkebunan sebagai Kontribusi wujud Kedaulatan Pangan di Jawa Tengah Kontribusi sub sektor pertanian dan perkebunan komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR :
Indikator dipilih sebagai bahan evaluasi capaian sasaran pembangunan di Jawa Tengah dalam peningkatan produksi pertanian dan perkebunan FORMULASI PENGUKURAN : 1) Jumlah Produksi Padi pada tahun berjalan. 2) Jumlah Produksi jagung pada tahun berjalan. 3) Jumlah Produksi kedelai pada tahun berjalan. 4) Jumlah Produksi bawang merah pada tahun berjalan. 5) Jumlah Produksi cabe besar pada tahun berjalan 6) Jumlah Produksi Tebu pada tahun berjalan 7) Jumlah Produksi Kelapa pada tahun berjalan 8) Jumlah Produksi Kopi pada tahun berjalan
JENIS DATA : Data Sekunder : Data Produksi Pertanian BPS. SUMBER DATA : BPS 35
Sasaran : Terwujudnya peningkatan produksi dan Pertanian perkebunan 1) Produksi Pangan • Padi • Jagung • Kedelai 2) Hortikultura : Tanaman Bawang merah • Cabe besar 3) Perkebunan : Tebu • Kelapa • Kopi ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR :
Indikator dipilih sebagai bahan evaluasi capaian sasaran pembangunan di Jawa Tengah dalam peningkatan produksi pertanian dan perkebunan FORMULASI PENGUKURAN : 1) Jumlah Produksi Padi pada tahun berjalan. 2) Jumlah Produksi jagung pada tahun berjalan. 3) Jumlah Produksi kedelai pada tahun berjalan. 4) Jumlah Produksi bawang merah pada tahun berjalan. 5) Jumlah Produksi cabe besar pada tahun berjalan 6) Jumlah Produksi Tebu pada tahun berjalan 7) Jumlah Produksi Kelapa pada tahun berjalan 8) Jumlah Produksi Kopi pada tahun berjalan
JENIS DATA : Data Sekunder : Data Produksi Pertanian BPS SUMBER DATA : BPS 36
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2023 Urusan Pemerintahan Yang Dilaksanakan Energi dan Sumber Daya Mineral Tugas Pokok Melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Fungsi 1. Perumusan kebijakan bidang geologi dan air tanah, mineral dan batubara, ketenagalistrikan, energi baru terbarukan; 2. Pelaksanaan kebijakan bidang geologi dan air tanah, mineral dan batubara, ketenagalistrikan, energi baru terbarukan; 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang geologi dan air tanah, mineral dan batubara; ketenagalistrikan, energi baru terbarukan; 4. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan 5. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya. PENJELASAN TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) (1) (2) (3) Tujuan Optimalisasi pengelolaan sumber energi berkelanjutan Konsumsi listrik per kapita Alasan Pemilihan Indikator:
Indikator ini dipilih untuk melakukan evaluasi seberapa banyak konsumsi listrik Jawa Tengah per penduduk Jawa Tengah. Formulasi Pengukuran: Jumlah konsumsi listrik dibagi jumlah penduduk Jawa Tengah Tipe Penghitungan: Non Kumulatif Sumber Data: Dinas ESDM Prov. Jateng dan PT. PLN Sasaran Terpenuhinya kebutuhan energi listrik berkelanjutan bagi masyarakat Rasio ketersediaan daya listrik Alasan Pemilihan Indikator:
Indikator ini dipilih untuk melakukan evaluasi seberapa banyak daya listrik yang terpasang terhadap jumlah kebutuhan daya listrik. Formulasi Pengukuran: Daya listrik terpasang dibagi jumlah kebutuhan daya listrik Tipe Penghitungan: Non Kumulatif Sumber Data: Dinas ESDM Prov. Jateng dan PT. PLN Meningkatkan pemanfaatan sumber Persentase Pemanfaatan Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk melakukan evaluasi seberapa besar pemanfaatan Energi 37
energi baru terbarukan yang berkelanjutan dalam Bauran Energi Tujuan Terwujudnya pengelolaan air tanah dan pertambangan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan Sasaran Meningkatnya produktifitas pemanfaatan pertambangan sesuai peraturan Perundang- Undangan Meningkatnya konservasi air tanah Energi Baru Terbarukan dalam Bauran Energi Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Persentase Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Indeks Ketersediaan air tanah
Baru Terbarukan (EBT) di masyarakat Formulasi Pengukuran: (Jumlah pemanfaatan EBT dibagi Total kebutuhan energi) x 100% Tipe Penghitungan:
Kumulatif Sumber Data: Dinas ESDM Prov. Jateng, PT. PLN dan PT. Pertamina Alasan Pemilihan Indikator:
Indikator ini dipilih untuk melakukan evaluasi seberapa besar kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB Formulasi Pengukuran: (Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pertambangan dibagi jumlah PDRB) x 100% Tipe Penghitungan: Non Kumulatif Sumber Data: BPS Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mendorong kegiatan usaha pertambangan berizin Formulasi Pengukuran: (Jumlah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dibagi Jumlah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi) x 100% Tipe Penghitungan: Kumulatif Sumber Data: Dinas ESDM Prov. Jateng • Alasan Pemilihan Indikator:
Indikator ini dipilih untuk mengetahui konservasi tingkat dari pemanfaatan air tanah Formulasi Pengukuran: Potensi aman pengambilan air tanah dibagi Jumlah pengambilan air tanah air tanah Tipe Penghitungan:
Kumulatif Sumber Data: Dinas ESDM Prov. Jateng 38
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2023 URUSAN : LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PEMERINTAH YANG DILAKSANAKAN TUGAS POKOK : Melaksanakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada daerah urusan pemerintahan FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan di Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Penataan dan Pemanfaatan Hutan, Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi Hutan/ Lahan dan Konservasi Sumber Daya Alam, Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan; Berbahaya Beracun, 2. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Penataan dan Pemanfaatan Hutan, Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi Hutan/ Lahan dan Konservasi Sumber Daya Alam, Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan; Dampak Pengkajian Berbahaya Beracun, 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Penataan, dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Penataan dan Pemanfaatan Hutan, Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi Hutan/ Lahan dan Konservasi Sumber Daya Alam, Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan; Pencemaran Pengendalian 4. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya. 39
TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS Tujuan : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup berkelanjutan di Jawa Tengah Sasaran : Menurunnya Pencemaran Air Permukaan INDIKATOR KINERJA Indeks Kualitas Air Indeks Pencemaran Air Indeks Kualitas Udara 40 PENJELASAN (Alasan Pemilihan indikator, Formulasi Pengukuran, Type Perhitungan, Sumber Data) Alasan pemilihan indikator : untuk menilai kualitas badan air, dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut. Informasi indeks pencemaran juga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas badan air apabila terjadi penurunan kualitas dikarenakan kehadiran senyawa pencemar. Formulasi Pengukuran
IKA = (Z IP Kondisi Baik x bobot 70) + (Z IP Cemar Ringan x bobot 50) + (Z IP Cemar Sedang x bobot 30) + (Z IP Cemar Berat x bobot 10)
Tipe Penghitungan Non kumulatif Sumberdata DLHK Prov. Jateng Alasan pemilihan indikator :
untuk menilai kualitas badan air, dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut. Informasi indeks pencemaran juga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas badan air apabila terjadi penurunan kualitas dikarenakan kehadiran senyawa pencemar. Formulasi Pengukuran Nilai relatif = - J Rumus metode IP: "N 2 IP: Indeks Pencemaran Ci: menyatakan konsentrasi parameter kualitas air ke i dan Lij menyatakan konsentrasi parameter
kualitas air i yang dicantumkan dalam baku mutu peruntukan air j- Dalam hal ini peruntukan yang digunakan adalah klasifikasi baku mutu air kelas I berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 82 Tahun 2001. Tipe Penghitungan Non kumulatif
Sumber data DLHK Prov. Jateng Alasan pemilihan indikator : a. untuk memberikan informasi yang mudah dipahami kepada masyarakat tentang kondisi kualitas udara; dan b. sebagai dasar dalam penyusunan pengelolaan kualitas udara yang tujuannya melindungi manusia dan ekosistem.
Formulasi Pengukuran 50 iku = ioo - ( - x (iEU - o,n: 0,9
Sasaran : Menurunnya pencemaran udara Tujuan: Meningkatkan pengelolaan sumber daya hutan/lahan secara lestari Sasaran : Meningkatnya luasan tutupan lahan Indeks Pencemar SO2 dan NO2 Indeks Kualitas Tutupan Lahan Luas Tutupan Lahan 41 Ieu indeks udara model EU Tipe Penghitungan Non Kumulatif • Sumber data DLHK Prov. Jateng Alasan pemilihan indikator :
Parameter SO2 mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar sertabahan bakar yang mengandung sulfur lainnya dan NO2 mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin Formulasi Pengukuran SO2 :emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya NO2 : emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin Tipe Penghitungan Non kumulatif Sumber data DLHK Prov. Jateng
Alasan pemilihan indikator : sebagai dasar informasi tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati yang merupakan hasil pengaturan, aktivitas, dan perlakukan manusia yang dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan, ataupun perawatan pada penutupan tersebut Formulasi Pengukuran IKTL = 100 - ((84,3 -TV x 100)
50 \ X54,3^ IKTL : Indeks Kualitas Tutupan Lahan TV : Tutupan vegetasi
Tipe Penghitungan Non kumulatif Sumber data DLHK Prov. Jateng Alasan pemilihan indikator : indikator luas tutupan lahan merupakan parameter untuk mengukur Indeks Kualitas Tutupan lahan Formulasi Pengukuran TV= - 1 v LW TV :Tutupanvegetasi LTV :Luas Tutupan vegetasi (data Kawasan hutan + data luasan hutan hak + data luasan vegetasi hasil perhitungan/intepretasi) LW :Luas Wilayah Tipe Penghitungan Non kumulatif
Sumber data DLHK Prov. Jateng
Sasaran : Meningkatnya PDRB Subsektor kehutanan Kontribusi Subsektor Kehutanan terhadap PDRB Pertumbuhan PDRB Subsektor Kehutanan 42
Alasan pemilihan indikator : untuk mengetahui perkembangan kontribusi sub sektor kehutanan terhadap perkembangan perekonomian Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan Formulasi Pengukuran PDRB= 100 Total PIP.RBI
Tipe Penghitungan Non kumulatif Sumber data BPS Prov. Jateng Alasan pemilihan indikator :
untuk mengetahui pertumbuhan kontribusi sub sektor Kehutanan atas dasar harga konstan Formulasi Pengukuran Pertumbuhan PDRB = PDRBt - PDRB 100 PMBt
Tipe Penghitungan Non kumulatif Sumber data BPS Prov. Jateng
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL URUSAN PEMERINTAH YANG DILAKSANAKAN : Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. TUGAS : Melaksanakan urusan pemerintahan bidang desa, pemberdayaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah masyarakat, FUNGSI : 1. Perumusan desa, administrasi pemerintahan desa, pengembangan dan kerjasama desa, pemberdayaan masyarakat desa dan fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan; kebijakan bidang penataan 2. Pelaksanaan kebijakan bidang penataan desa, administrasi pemerintahan desa, pengembangan dan kerjasama desa, pemberdayaan masyarakat desa dan fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan; 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penataan desa, administrasi pemerintahan desa, pengembangan dan kerjasama desa, pemberdayaan masyarakat desa dan fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan; 4. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan 5. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS (1) INDIKATOR KINERJA (2) PENJELASAN (Alasan Pemilihan indikator, Formulasi Pengukuran, Type Perhitungan, Sumber Data) (3) Tujuan: Meningkatkan mandiri di Jawa Tengah Desa Tingkat Kemandirian Desa Alasan Pemilihan Indikator : kemandirian Alasan Pemilihan Indikator : kemandirian Tingkat Desa tolok merupakan dari keberhasilan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat dan Desa di Jawa Tengah Formulasi Pengukuran : Jumlah Desa mandiri - ... - X 100 Jumlah Desa di Jateng Jenis Data : Kumulatif Sumber Data : Kementerian Desa, PDTT dan KPW Prov. Jateng
Sasaran : Meningkatnya Desa Mandiri di Jawa Tengah Persentase peningkatan Desa Mandiri Alasan Pemilihan Indikator : klasifikasi tertinggal, Meningkatkan Desa Tertinggal, Sangat Berkembang, dan Maju menjadi Desa Mandiri, mengingat jumlah Desa Mandiri di Jawa Tengah masih sangat kecil. Formulasi Pengukuran : Jumlah Desa mandiri
TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS Tujuan: Mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Jawa Tengah Terwujudnya Masyarakat Tertib Administrasi Kependudukan INDIKATOR KINERJA Persentase penduduk tertib administrasi kependudukan Cakupan masyarakat yang terlayani administrasi kependudukan 44
PENJELASAN (Alasan Pemilihan indikator, Formulasi Pengukuran, Type Perhitungan, Sumber Data) tahun n dikurangi tahun n-1 ... X 100 Jumlah Desa Mandiri Jenis Data : Kumulatif Sumber Data : Kementerian Desa, PDTT dan KPW Prov. Jateng Alasan Pemilihan Indikator :
Semakin meningkatnya penduduk yang tertib mengurus kepemilikan dokumen kependudukan, akan semakin valid data kependudukan untuk perencanaan pembangunan. Formulasi Pengukuran : Jumlah penduduk yang memiliki dok kependudukan ... -... X 100 Jumlah penduduk total di Jawa Tengah Jenis Data : Non Kumulatif Sumber Data : Ditjen dan Pencatatan Sipil Kemendagri dan Disdukcapil Kab./Kota Di Jateng data Kependudukan Alasan Pemilihan Indikator :
Semakin meningkatnya masyarakat yang terlayani dalam mengurus dokumen kepemilikan kependudukan, maka kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib administrasi kependudukan dapat terwujud Formulasi Pengukuran : Jumlah penduduk yang terlayani dokumen kependudukan ------------ ------ --------------------- X 100 Jumlah penduduk total Jawa Tengah Jenis Data : Non Kumulatif Sumber Data : Ditjen Pencatatan Sipil Kemendagri dan Disdukcapil Kab./Kota Di Jateng Kependudukan dan
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2023 URUSAN PEMERINTAH YANG DILAKSANAKAN TUGAS POKOK : Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar/Penanaman Modal : Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. FUNGSI : a. Perumusan kebijakan Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal, Pengaduan dan Peningkatan Layanan, dan Pengelolaan Data dan Informasi; kebijakan b. Pengoordinasian Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal, Pengaduan dan Peningkatan Layanan, dan Pengelolaan Data dan Informasi; c. Pelaksanaan kebijakan Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal, Pengaduan dan Peningkatan Layanan, dan Pengelolaan Data dan Informasi; d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal, dan Peningkatan e. Layanan, dan Pengelolaan Data dan Pengaduan Informasi; f. Pelaksanaan dan Pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Penghitungan, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) 01 (2) 13) Tujuan : Meningkatkan Realisasi Penanaman Pertumbuhan Nilai Penanaman Alasan Pemilihan Indikator Indikator ini dipilih untuk mengetahui pertumbuhan nilai penyokong penanaman modal pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. sebagai 45
Modal dalam mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera. Sasaran : Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan Meningkatnya capaian realisasi PMA dan PMDN Modal Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase Realisasi PMA dan PMDN Formulasi Pengukuran : [Nilai PMA dan PMDN tahun n - Nilai PMA dan PMDN tahun (n-1) / Nilai PMA dan PMDN tahun (n-1)] x 100% Tipe Penghitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : BKPM RI dan DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengetahui kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan. Formulasi Pengukuran* : (Total nilai semua Unsur x 25 jumlah responden x jml Unsur ) berdasarkan Permen PAN& RB RI No. 14/2017 Penghitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengetahui tingkat capaian realisasi penanaman modal per tahun. Formulasi Pengukuran : Realisasi Investasi PMA dan PMDN Target Nilai Investasi PMA & PMDN x 100% Tipe Penghitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : Badan Koordinasi Penanaman Modal RI dan DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah 46
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2023 URUSAN PEMERINTAH YANG DILAKSANAKAN TUGAS Unsur pelaksana urusan pemerintahan Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah memiliki Tugas Pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. FUNGSI 1) Perumusan kebijakan Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian, dan Pelayaran; 2) Pelaksanaan kebijakan Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian, dan Pelayaran; 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian, dan Pelayaran; 4) Pelaksanaan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PENJELASAN (Alasan Pemilihan indikator, Formulasi Pengukuran, Type Perhitungan, Sumber Data) Tujuan : Memantapkan sistem transportasi yang berorientasi pada konektivitas antar kawasan pengembangan di Provinsi Jawa Tengah Prosentase pelayanan transportasi antar kawasan pengembangan di Jawa Tengah Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih sebagai suatu bentuk keterkaitan antara sarana prasarana transportasi, jaringan transportasi serta keselamatan transportasi dalam mendukung konektivitas antar Kawasan pengembangan di Provinsi jawa Tengah. Formulasi Pengukuran : Ratio capaian prosentase pelayanan transportasi di kali 100%Tipe Perhitungan : Komulatif • Sumber Data : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Sasaran : Meningkatnya layanan jaringan distribusi transportasi Prosentase layanan jaringan distribusi transportasi Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih sebagai upaya ketersediaan meningkatkan penyediaan penyelenggaraan jasa layanan distribusi angkutan serta simpul dan jaringan transportasi sebagai ruang pergerakan, dalam keseimbangan menjaga antara penyediaan (Supply) dan permintaan (Demand) transportasi. Formulasi Pengukuran : Ratio capaian prosentase layanan 47
TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS Meningkatnya ketersediaan fasilitas keselamatan transportasi Meningkatnya kualitas angkutan umum aglomerasi INDIKATOR KINERJA Prosentase Pemenuhan fasilitas keselamatan transportasi Prosentase operasional angkutan umum Aglomerasi yang nyaman dan handal 48 PENJELASAN (Alasan Pemilihan indikator, Formulasi Pengukuran, Type Perhitungan, Sumber Data) jaringan distribusi transportasi di kali 100% Tipe Perhitungan : Komulatif • Sumber Data : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih sebagai upaya keselamatan meningkatkan transportasi melalui pemenuhan kebutuhan fasilitas keselamatan transportasi. Formulasi Pengukuran : Ratio rata - rata capaian prosentase keterpenuhan fasilitas keselamatan transportasi dikali 100 % Tipe Perhitungan : Komulatif • Sumber Data : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih dalam upaya untuk meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan Angkutan umum dengan Aglomerasi, kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara. sesuai Formulasi Pengukuran : target headway dikurangi selisih headway eksisting dengan target headway dibagi target headway dikali 100% Tipe Perhitungan : Komulatif • Sumber Data : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2023 URUSAN PEMERINTAH : 1. Kearsipan YANG DILAKSANAKAN 2. Perpustakaan TUGAS POKOK : Dinas Arpus membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan perpustakaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah FUNGSI : 1) perumusan kebijakan bidang pembinaan, pengembangan dan pengawasan kearsipan, pengelolaan dan pelestarian arsip, layanan dan pemanfaatan arsip, pengelolaan perpustakaan, pengembangan perpustakaan 2) pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan, pengembangan dan pengawasan kearsipan, pengelolaan dan pelestarian arsip, layanan dan pemanfaatan arsip, pengelolaan perpustakaan, pengembangan perpustakaan 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan, pengembangan dan pengawasan kearsipan, pengelolaan dan pelestarian arsip, layanan dan pemanfaatan arsip, pengelolaan perpustakaan, pengembangan perpustakaan 4) pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas, dan 5) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) (1) (2) (3) Tujuan : Mewujudkan p enyelenggar aan kearsipan terintegrasi Persentase Sistem Kearsipan yang terintegrasi Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengetahui kuantitas dan kualitas lembaga yang dilakukan pengawasan terhadap pengelolaan arsip Formulasi Pengukuran : Jumlah dilaksanakan pengawasan arsip 5 tahun dikali 100% obyek pengawasan dibagi jumlah yang target obyek arsip Tipe Perhitungan : Kumulatif Sumber Data : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Sasaran: Meningkatnya pengelolaan sistem kearsipan menuju tertib arsip Persentase Sistem Pengelolaan Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengetahui kuantitas dan kualitas lembaga yang dilakukan pembinaan arsip sesuai dengan system pengelolaan kearsipan 49
TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS (1) Tujuan : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan perpustakaan di Jawa Tengah Sasaran : Meningkatnya pemanfaatan perpustakaan masyarakat bagi INDIKATOR KINERJA (2) Kearsipan yang terintegrasi Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perpustakaan. Standar Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) (3) Formulasi Pengukuran : Jumlah obyek Pembinaan arsip yang dilaksanakan dibagi jumlah target obyek pembinaan arsip 5 tahun dikali 100% Tipe Perhitungan : Kumulatif Sumber Data : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengetahui tingkat layanan kepuasan perpustakaan provinsi tiap tahunnya masyarakat terhadap Formulasi Pengukuran : Nilai Standar Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perpustakaan. Tipe Perhitungan : Kumulatif Sumber Data : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengetahui tingkat kunjungan perpustakaan provinsi tiap tahunnya Formulasi Pengukuran : Jumlah Pengunjung perpustakaan tahun N/ Jumlah Pengunjung perpustakaan 5 tahun dikali 100 % Tipe Perhitungan : Kumulatif Sumber Data : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah 50
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2023 URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN TUGAS POKOK FUNGSI Pemuda dan Olahraga (Wajib) Pariwisata (Pilihan) Melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah a. Perumusan kebijakan bidang kepemudaan, keolahragaan, pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan pengembangan sumberdaya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif; b. Pelaksanaan kepemudaan, pengembangan pemasaran pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif; kebijakan bidang keolahragaan, destinasi pariwisata, pariwisata dan sumberdaya manusia c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kepemudaan, keolahragaan, pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran dan pengembangan sumberdaya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif; pariwisata d. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas; dan e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) (1) (2) (3) Meningkatkan kualitas pemuda Indeks Pembangunan Pemuda Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengukur upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas dan kemandirian pemuda Formulasi Pengukuran : Domain Pendidikan + Kesehatan dan Kesejahteraan + Ketenagakerjaan dan Kesempatan + Partisipasi dan Kepemimpinan + Gender dan Diskriminasi / 5 Tipe Penghitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : BPS Meningkatnya kapasitas dan kemandirian pemuda Persentase Capaian Kapasitas Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengukur upaya pemerintah daerah dalam 51
TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS (1) Meningkatkan kualitas olahraga daerah Meningkatnya Pembinaan Olahraga Jawa Tengah Meningkatkan Pembangunan Kepariwisataan INDIKATOR KINERJA (2) Kepemudaan Persentase Capaian Kemandirian Ekonomi Pemuda IPK Peningkatan Prestasi Olahraga tingkat Nasional Kontribusi PDRB Bidang Pariwisata PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) (3) meningkatkan prestasi kepemudaan. Formulasi Pengukuran : Persentase Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan penyadaran + Persentase Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan pemberdayaan / 2 Tipe Penghitungan : Komulatif Sumber Data : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Prov. Jateng Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengukur upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kemandirian ekonomi pemuda Formulasi Pengukuran : Jumlah wirausaha muda yang mandiri dibagi jumlah pemuda yang dibina atau difasilitasi dikalikan 100% Tipe Penghitungan : Komulatif • Sumber Data : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Prov. Jateng • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengukur upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas olahraga daerah Formulasi Pengukuran : Index partisipasi + Ruang terbuka + Kebugaran + SDM olahraga / 4 Tipe Penghitungan : Non Komulatif • Sumber Data : Kemenpora Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengukur upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan prestasi olahraga tingkat nasional Formulasi Pengukuran : Prestasi Olahraga Jawa tengah di tingkat nasional th (n) Tipe Penghitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Prov. Jateng Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengukur upaya pemerintah daerah dalam menumbuhkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB • Formulasi Pengukuran : Perhitungan BPS Jawa Tengah : Tipe Penghitungan : Non Kumulatif Sumber Data : BPS 52
TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS (1) Meningkatnya Jumlah Pengeluaran Wisatawan INDIKATOR KINERJA (2) Jumlah Pengeluaran Wisatawan Mancanegara (Rp) dan Wisatawan Nusantara (Rp.) PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) (3) Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengukur upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan jumlah wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Daya Tarik Wisata serta potensi pasar Formulasi Pengukuran : Jumlah pengeluaran wisatawan nusantara (Rp/orang/ perjalanan) +Jumlah pengeluaran wisatawan mancanegara (Rp/orang/perjalanan) • Tipe Penghitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Prov. Jateng 53
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN TUGAS POKOK FUNGSI TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS (1) Tujuan : Terpeliharanya kondusivitas daerah di Jawa Tengah Sasaran: M eningkatkny a ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan produk hukum daerah serta kapasitas Linmas INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI JAWA TENGAH 2018-2023 Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. 1) perumusan kebijakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah, Pembinaan Masyarakat, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Dan Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat; 2) pelaksanaan kebijakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah, Pembinaan Masyarakat, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, dan Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat; 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah, Pembinaan Masyarakat, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Dan Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat; 4) pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja dilingkungan SATPOL PP; 5) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya. INDIKATOR KINERJA (2)■ PENJELASAN (alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) (3) Persentase kab/kota yang kondusif Alasan Pemilihan Indikator : ini dipilih untuk mengevaluasi Indikator apakah pencapaian sasaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan produk hukum daerah serta kapasitas Linmas untuk menciptakan kondusifitas kab/kota di Jawa Tengah dapat mencapai tujuan OPD Formulasi Pengukuran : Jml Kab/kota yang kondusif Jml kab/kota di Jawa Tengah X lOO.o Tipe Perhitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah Persentase kab/kota yang kondusif Alasan Pemilihan Indikator : ini dipilih untuk mengevaluasi Indikator apakah pencapaian sasaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan produk hukum daerah serta kapasitas Linmas untuk menciptakan kondusifitas kab/kota di Jawa Tengah dapat mencapai tujuan OPD 54
TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS (1) INDIKATOR KINERJA (2) 55 PENJELASAN (alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) (3) Formulasi Pengukuran : Jml Kab/kota yang kondusif Jml kab/kota di Jawa Tengah ■ ■ j- - Tipe Perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah
INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2023 URUSAN PEMERINTAH YANG DILAKSANAKAN TUGAS POKOK Penunjang Pemerintahan : membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah FUNGSI a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan; b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya; c. pelaksanaan pengawasan untuk tugas tertentu atas penugasan dari gubernur; d. penyusunan laporan hasil pengawasan; e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah provinsi; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Jenis Data, Sumber Data) (1) (2) (3) Tujuan : Terwujudnya Penguatan Peran Pengawasan Intern Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik 1. Level 3 Penuh Kapabilitas APIP 2. Nilai 3,5 Maturitas SPIP Sasaran : 1. Tercapainya Level 3 Penuh Kapabilitas APIP Kapabilitas APIP Level 3 pada Elemen: 1. "Peran dan Layanan" 2. "Praktik Profesional" Alasan Pemilihan Indikator : Peran APIP yang profesional, efektif dan optimal dapat diukur melalui level Kapabilitas APIP Formulasi Pengukuran: 1. Peningkatan Key Process Area (KPA) "Audit Kinerja/Evaluasi Program" dari In Progress menjadi Institutionalized; 2. Peningkatan KPA "Perencanaan Audit Berbasis Risiko" dan " Kerangka Kerja Mengelola menjadi Kualitas" Institutionalized; Progress dari In 3. Peningkatan KPA "Pengawasan Manajemen terhadap keg. APIP" dari In Progress menjadi 56
2. Tercapainya Nilai 3,5 Maturitas SPIP 3. "Struktur Tata Kelola" Maturitas SPIP Nilai 3,5 pada unsur : 1. Lingkungan Pengendalian 2. Penilaian Risiko 3. Kegiatan Pengendalian 4. Informasi dan Komunikasi 5. Pemantauan dan Pengendalian Intern Institutionalized. Jenis Data : Kumulatif Sumber Data: Hasil Quality Assesment dan verifikasi dari BPKP Alasan Pemilihan Indikator : SPIP merupakan salah satu bentuk pengendalian atas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dengan tujuan memberikan keyakinan memadai (reasonable assurance) bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan Perundang-Undangan Formulasi Pengukuran : 1. Peningkatan nilai pada 6 sub unsur yang ada dari 3 ke 3,5 2. Peningkatan nilai pada 2 sub unsur yang ada dari 3 ke 3,5 3. Peningkatan nilai pada 10 sub unsur yang ada dari 3 ke 3,5 4. Peningkatan nilai pada 2 sub unsur yang ada dari 3 ke 3,5 5. Peningkatan nilai pada 1 sub unsur yang ada dari 3 ke 3,5 • Tipe Penghitungan : Kumulatif Sumber Data: Hasil Quality Assesment dan verifikasi dari BPKP 57
INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA TENGAH Tahun 2018-2023 URUSAN PEMERINTAH : Fungsi lainnya. YANG DILAKSANAKAN TUGAS POKOK : Sekretariat DPRD mempunyai tugas membantu menyelenggarakan Gubernur administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD provinsi, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD provinsi dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. FUNGSI :1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; 2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; 3. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; 4. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan 5. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Jenis Data, Sumber Data) Tujuan: Kepuasan DPRD Atas Layanan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Jawa Tengah. Indeks Kepuasan Atas Kualitas Layanan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Jawa Tengah. Alasan pemilihan indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam melayani DPRD Provinsi Jawa Tengah. • Formulasi pengukuran : Hasil Survey Terhadap Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif • Sumber Data: Sekretariat DPRD Sasaran: Kepuasan Tingkat DPRD Atas Layanan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Jawa Tengah. persentase capaian kepuasan atas Layanan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Jawa Tengah. Alasan pemilihan indikator: Indikator ini dipilih untuk pelaksanaan mengevaluasi fungsi tugas dan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam melayani DPRD Provinsi Jawa Tengah. • Formulasi pengukuran : Alasan pemilihan indikator: Indikator ini dipilih untuk pelaksanaan mengevaluasi fungsi tugas dan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam melayani DPRD Provinsi Jawa Tengah. • Formulasi pengukuran : Hasil Survey Terhadap Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif. • Sumber Data : Sekretariat DPRD 58
INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2023 URUSAN PEMERINTAH YANG Penelitian dan Pengembangan). DILAKSANAKAN : Fungsi Penunjang Pemerintahan (Perencanaan & TUGAS POKOK : Membantu Gubernur melaksanakan pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, Bidang Perekonomian, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan, bidang riset dan pengembangan, dan bidang inovasi dan teknologi yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah serta tugas Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di bidang perencanaan pembangunan daerah. FUNGSI : a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan; b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan; c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan penelitian pengembangan; d. Pelaksanaan tugas Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; e. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan; dan f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur, sesuai tugas dan fungsinya. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS (1) INDIKATOR KINERJA (2) PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) (3) Tujuan : Mewujudkan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas Persentase perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengukur Capaian kinerja Perangkat Daerah agar perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas. Formulasi Pengukuran : ketercapaian Rata-rata sasaran. indikator Tipe Perhitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : Bappeda Provinsi Jawa Tengah 59
TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS (1) Sasaran: Meningkatnya keselarasan, konsistensi dan ketercapaian perencanaan pembangunan daerah Implementasi hasil kelitb angan iptekin sesuai dengan program pembangunan daerah INDIKATOR KINERJA (2) Persentase konsistensi keselarasan dan ketercapaian perencanaan pembangunan daerah Persentase hasil kelitbangan iptekin yang sesuai dengan program perencanaan pembangunan 60 PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) (3) Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mewujudkan Keselarasan, konsistensi dan ketercapaian perencanaan pembangunan daerah. • Formulasi Pengukuran : Diukur dari ketercapaian indikator kinerja program dibagi target indikator kinerja program dikali 100%. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : Bappeda Provinsi Jawa Tengah • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator agar terlaksananya Kelitbangan Iptekin program yang sesuai pembangunan daerah. • Formulasi Pengukuran : ini dipilih dengan Hasil kelitbangan iptekin yg sesuai perencanaan dengan pembangunan dibagi total hasil kelitbangan dikali 100%. program Tipe Perhitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : Bappeda Provinsi Jawa Tengah
INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2023 URUSAN PEMERINTAH : Penunjang / Pendapatan YANG DILAKSANAKAN TUGAS POKOK : Fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, sub fungsi pendapatan yang menjadi kewenangan daerah FUNGSI : a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengolahan pengembangan pendapatan, pajak kendaraan bermotor, retribusi dan pendapatan lain, dan evaluasi dan pembinanaan; data dan b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengolahan pengembangan pendapatan, pajak kendaraan bermotor, retribusi dan pendapatan lain, dan evaluasi dan pembinanaan; data dan c. Pemantauan, pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengolahan pengembangan pendapatan, pajak kendaraan bermotor, retribusi dan pendapatan lain, dan evaluasi dan pembinaan; evaluasi, dan data dan d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang pengolahan pengembangan pendapatan, pajak kendaraan bermotor, retribusi dan pendapatan lain, dan evaluasi dan pembinanaan; data dan e. Pelaksanaan dan Pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan; f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS (1) INDIKATOR KINERJA (2) PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) (3) Tujuan : Meningkatkan kontribusi penerimaan pendapatan Asli daerah terhadap APBD Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengukur tingkat capaian penerimaan PAD Provinsi Jawa Tengah Formulasi Pengukuran : ((PADt - PADt-l)/PADt-l) x 100%) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : Badan Pengelola Pendapatan Daerah. 61
TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS (1) Sasaran : Meningkatnya Pajak Daerah Meningkatnya Retribusi Daerah INDIKATOR KINERJA (2) Persentase Peningkatan Pajak Daerah Persentase Peningkatan Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Lain 62 PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) (3) Alasan Pemilihan Indikator : Mengukur dan sebagai salah satu sumber pendapatan utama BPPD dalam berkontribusi terhadap PAD Formulasi Pengukuran : ((PDt - PDt-l)/PDt-l) x 100%) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : BPPD Provinsi Jawa Tengah. Alasan Pemilihan Indikator : Mengukur dan merupakan salah satu sumber pendapatan utama BPPD dalam berkontribusi terhadap PAD Formulasi Pengukuran : Ret &Pendapatan Lain t - Ret &Pendapatan Lain 11-1 /Ret &Pendapatan Lain t Bt- 1x100%) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : BPPD Provinsi Jawa Tengah
INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2023 URUSAN PEMERINTAH : Penunjang / Keuangan YANG DILAKSANAKAN TUGAS POKOK : Membantu Gubernur melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan sub fungsi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi kewenangan Daerah. FUNGSI : a. Penyusunan Kebijakan Teknis di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah; b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah; c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah; d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah; e. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan; dan f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olehGubernur, sesuai tugas dan fungsinya. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS (1) INDIKATOR KINERJA (2) PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) (3) Tujuan : Mewujudkan Kelola Daerah yang baik Tata Keuangan Persentase Tata Kelola Keuangan yang Pemda sesuai kaidah Perundangan Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mewujudkan Tata Kelola Keuangan yang Transparan dan Akuntabel. Formulasi Pengukuran : Jumlah OPD yang mewujudkan Tata Kelola Keuangan yang sesuai kaidah perundangan dibagi Jumlah OPD dikali 100 %. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : BPKAD Provinsi Jawa Tengah Sasaran : Terwujudnya Kelola Daerah yang baik Tata Keuangan Persentase Tata Kelola Keuangan yang Pemda 63 Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mewujudkan Tata Kelola Keuangan yang Transparan
TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS (1) TUJUAN Mewujudkan Peningkatan Manajemen dan Administrasi Aset Daerah Sasaran : Terwujudnya Peningkatan Manajemen Administrasi Aset Daerah dan INDIKATOR KINERJA (2) sesuai Perundangan kaidah Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan dari Pemanfaatan Aset sebagai Kontribusi PAD Daerah Terwujudnya manajemen dan Administrasi Aset Daerah 64 PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) (3) dan Akuntabel. Formulasi Pengukuran : Jumlah OPD yang mewujudkan Tata Kelola Keuangan yang sesuai kaidah perundangan dibagi Jumlah OPD dikali 100%. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : BPKAD Provinsi Jawa Tengah Penanggungjawab : BPKAD Provinsi Jawa Tengah Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk memanfaatkan dan memberdayakan Aset Daerah agar dapat memberikan kontribusi Penerimaan Pendapatan. • Formulasi Pengukuran : Jumlah OPD yang telah mewujudkan manajemen Aset dengan baik/Jumlah OPDx100% Tipe Perhitungan : Non Kumulatif • Sumber Data: BPKAD Provinsi Jawa Tengah Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk memanfaatkan dan memberdayakan Aset Daerah agar memberikan kontribusi dapat Penerimaan Pendapatan. • Formulasi Pengukuran : Jumlah OPD yang telah mewujudkan manajemen Aset dengan baik/Jumlah OPD x 100% Tipe Perhitungan : Non Kumulatif • Sumber Data: BPKAD Provinsi Jawa Tengah
INDIKATOR KINERJA UTAMA BKD PROVINSI JAWA TENGAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2023 URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN : Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan TUGAS POKOK : Membantu Gubernur Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Dibidang Penunjang Urusan Kepegawaian yang Menjadi Kewenangan Daerah FUNGSI a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai, dan informasi kepegawaian; b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidangperencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai dan informasi kepegawaian; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan ke sej ah teran pegawai, dan informasi kepegawaian; d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai dan informasi kepegawaian; e. pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja dilingkungan badan; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS (D Tujuan 1 : Terwujudnya Penyelenggaraan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara INDIKATOR KINERJA PENJELASAN (2) Nilai Sistem Merit PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) (3) Alasan Pemilihan Indikator : Indikator dipilih untuk mengetahui tingkat perbaikan manajemen Aparatur Sipil Negara. Formulasi Pengukuran: Bobot Skor merit. • TipePenghitungan : Non Kumulatif • SumberData : BKD Prov Jateng Sasaran : Distribusi Penempatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Presentase Distribusi Penempatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Alasan Pemilihan Indikator : Indikator dipilih untuk mengetahui PNS telah didistribusikan penempatannya dalam jabatan Formulasi Pengukuran: Jumlah PNS yang didistribusikan penempatannya dalam jabatan DIBAGI Jumlah seluruh PNS x 100% Tipe Penghitungan : Kumulatif 65
TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS (D Pelayanan Kepegawaian Yang cepat dan terintegrasi INDIKATOR KINERJA PENJELASAN (2) Presentase Pengembangan layanan Kepegawaian dan yang cepat terintegrasi 66 PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) (3) Sumber Data : BKD Prov Jateng Alasan Pemilihan Indikator: Indikator dipilih untuk Mengetahui jumlah layanan Kepegawaian yang dikembangkan secara cepat dan terintegritasi FormulasiPengukuran : Jumlah Administrasi Kepegawaian yang terlayani dibagi Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian x 100% Tipe Penghitungan: Kumulatif Sumber Data: BKD Provinsi Jawa Tengah
INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2023 URUSAN PEMERINTAH : Kepegawaian dan Diklat. YANG DILAKSANAKAN TUGAS POKOK : Badan yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. FUNGSI : a. Penyusunan kebijakan teknis pengembangan sumber daya Aparatur Sipil Negara; b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pengembangan sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara; c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas dukungan teknis pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara; d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara; e. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan; dan f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS (1) INDIKATOR KINERJA (2) PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) (3) Tujuan : Mewujudkan Aparatur Negara kompeten menjalankan tugas jabatan Sipil yang Persentase Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi sesuai standar Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kompetensi ASN Provinsi Jawa Tengah (melalui sertifikasi kompetensi atau porofolio pengembangan kompetensi). Formulasi Pengukuran : Tipe Perhitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Sasaran : 67
TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS (1) Meningkatnya kompetensi Aparatur Sipil Negara Meningkatnya penjaminan kompetensi Pegawai Negeri Sipil INDIKATOR KINERJA (2) Persentase Aparatur Sipil Negara yang lulus pengembangan kompetensi sesuai dengan jabatannya Persentase ASN yang tersertifikasi kompetensi 68 PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) (3) Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa ASN Provinsi Jawa Tengah lulus pengembangan kompetensi (yang sesuai dengan jabatannya). Formulasi Pengukuran : T JSA' lulus PK sesuai dgn jabatan £ ASN y g mengikuti PK X100% Tipe Perhitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa banyak jumlah ASN yang disertifikasi kompetensinya (dibandingkan dengan ASN yang harus disertifikasi). Formulasi Pengukuran : S .4SA' lulus uji kompetensi £ ASN yg krs disertifikasi Tipe Perhitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
KINERJA UTAMA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA TENGAH TH, 2018-2023 URUSAN PEMERINTAH YANG DILAKSANAKAN TUGAS POKOK Keamanan dan Ketertiban Umum Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik FUNGSI a. perumusan Kebijakan Teknis Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; b. penyelenggara Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; c. pembinaan, Fasilitasi dan Pelaksanaan Tugas di Bidang Ideologi dan Kewaspadaan, Ketahanan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi dan Kabupaten / Kota; d. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; e. pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Gubernur Sesuai Dengan Tugas dan Fungsinya. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS (1) PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) (3) INDIKATOR KINERJA _______________________ Tujuan : Mewujudkan Masyarakat Jawa Tengah Yang Paham Dalam Menjaga Kesatuan Bangsa dan Politik Persentase masyarakat yang paham dalam menjaga kesatuan bangsa dan politik Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengukur tingkat kepahaman masyarakat dalam menjaga kesatuan bangsa dan politik Formulasi Pengukuran : • Jumlah masyarakat yang paham dibagi dengan jumlah masyarakat Jawa Tengah dikali 100% Type Perhitungan : Kumulatif Sumber Data : a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah b. BPS Provinsi Jawa Tengah c. Lemhanas RI d. Kemenag Provinsi Jawa Tengah Sasaran : Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa Persentase masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk memantau, mengevaluasi dan mengukur tingkat kerukunan masyarakat, pembangunan karakter Pancasila, dan pengembangan sosial ketahanan ekonomi masyarakat Jawa Tengah dan ideologi budaya Formulasi Pengukuran : Jumlah Masyarakat yang paham dibagi dengan yang mendapatkan pemahaman dikali 100% jumlah masyarakat Tipe Perhitungan : Kumulatif • Sumber Data : a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah 69
TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS (1) Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap politik INDIKATOR KINERJA (2) Persentase masyarakat yang paham terhadap politik 70 PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) (3J b. BPS Provinsi Jawa Tengah c. Lemhanas RI d. Kemenag Provinsi Jawa Tengah Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk me mantau dan mengevaluasi tingkat pemahaman dan pengamalan masyarakat terhadap aspek- aspek IDI. Formulasi Pengukuran : Jumlah masyarakat yang paham dibagi jumlah masyarakat yang mendapatkan pemahaman di kali 100% Tipe Perhitungan : Kumulatif Sumber Data : a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah. b. BPS Provinsi Jawa Tengah
INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2023 URUSAN PEMERINTAH YANG DILAKSANAKAN TUGAS POKOK FUNGSI : Urusan Pemerintahan Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di bidang pelayanan, penyelengaraan pemerintah daerah dan masyarakat Jawa Tengah di Jakarta. a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pelayanan penyelenggaraan pemerin tahan daerah dan masyarakat Jawa Te ngah di Jakarta. b. Pelayanan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan masyarakat Jawa Te ngah di c. Jakarta. d. Pelaksanaan dan fasilitasi hubungan antar lembaga Negara, lembaga pemerintah, lembaga lainnya dan masyarakat Jateng di e. Jakarta . f. Pelaksanaan pemberian dukungan dalam penyelenggaraan tugas pemerintah daerah di Jakarta. g. Penggelolaan Anjungan Jawa Tengah di TMII. h. Pengelolaan Wisma Pemerintah Daerah di Jakarta . i. Fasilitasi Informasi dan Promosi Jawa Tengah j. Pelaksanaan Ketatausahaan Kantor. k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS (1) INDIKATOR KINERJA (2) PENJELASAN [Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) (3) Tujuan: Meningkatkan Pelayanan Publik bagi Pejabat dan Masyarakat Jawa Tengah di Jakarta. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat . Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk menjembatani kualitas pelayanan terhadap pejabat dan masyarakat Jawa Tengah oleh Badan Penghubung. Formulasi Pengukuran : Nilai IKM yg didapat dikonversikan dengan nilai dasar • Tipe Perhitungan : Komulatif Sumber Data: Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah . 71
TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS (1) Sasaran : Meningkatnya pelayanan Publik bagi Pejabat dan Masyarakat Jawa Tengah di Jakarta. INDIKATOR KINERJA (2) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat . 72 PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) (3) Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi ketercapaian pelayanan terhadap pejabat dan masyarakat Jawa Tengah oleh Badan Penghubung. Formulasi Pengukuran : Nilai IKM yg didapat dikonversikan dengan nilai dasar 25. Tipe Perhitungan : Komulatif Sumber Data: Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah
INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2023 URUSAN PEMERINTAH YANG DILAKSANAKAN TUGAS POKOK Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat (TRANTIBUMLINMAS) : Melaksanakan penyusunan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah. FUNGSI : a. Merumuskan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana; b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana; c. Pembinaan, fasilitasi, dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, logistik dan peralatan lingkup provinsi dan kabupaten / kota; d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penanggulangan bencana; e. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS (1) INDIKATOR KINERJA (2) PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) (3) Tujuan : Meningkatkan Ketangguhan Masyarakat Jawa Tengah dalam PB Indeks Ketahanan Daerah Alasan Pemilihan Indikator : Sebagian besar wilayah di Jateng termasuk rawan bencana Formulasi Pengukuran : Indeks ketahanan daerah , Hasard (i£ix lruln#rabiliry Capa-dty (C) Tipe Penghitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : BPBD ProvJawa Tengah Sasaran: Meningkatnya upaya Mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana Persentase penambahan kapasitas wilayah Alasan Pemilihan Indikator : Sebagian besar wilayah di Jateng termasuk rawan bencana Mengukur sarprasa bencana yang harus disediakan bahan penyusunan kebijakan PB Formulasi Pengukuran : Jumlah kapasitasPB terbentuk Jumlah desa rawan bencana r x 100n? Tipe Penghitungan : Non komulatif • Sumber Data : BPBD ProvJawa Tengah 73
INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2023 URUSAN PEMERINTAH : Fungsi lainnya. YANG DILAKSANAKAN TUGAS POKOK : Pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan Daerah, evaluasi membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang organisasi, dan pembinaan sumber daya ASN di bidang administrasi pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama. pelaksanaan kebijakan pelayanan administratif FUNGSI : a. Pengoordinasian kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama; penyusunan b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama; c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama; d. Pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama; e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS (1) INDIKATOR KINERJA (2) PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) (3) Tujuan : Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengukur Capaian kinerja Perangkat Daerah agar terwujud kinerja perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah yang baik. Formulasi Pengukuran : Jumlah target IKU perangkat daerah yang tercapai dibagi Jumlah Target IKU perangkat daerah dikali 100%. • Tipe Perhitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : Biro Pemerintahan, Otda Dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah 74
TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS (1) Sasaran : Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah INDIKATOR KINERJA (2) Persentase kerjasama dalam negeri dan luar negeri yang efektif Persentase efektifitas p enyelenggaraan administrasi pemerintahan Kab/Kota Persentase pelaksanaan otonomi melalui p enyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kapasitas daerah, serta administrasi kepala daerah dan DPRD tertib daerah evaluasi PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) (3) Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa banyak Kerjasama Daerah yang efektif pelaksanaannya. • Formulasi Pengukuran : Jumlah kerjasama tahun berjalan yang efektif dibagi jumlah kerjasama yang terealisasi dikali 100%. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : • Biro Pemerintahan, Otda Dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi yang seberapa banyak Kabupaten/Kota administrasi pemerintahannya tertib di dengan fokus pada administrasi penataan wilayah, pemerintahan kecamatan dan kelurahan, trantibum dan pertanahan, serta penyelenggaraan urusan pemerintahan. penyelenggaraan Formulasi Pengukuran : Jumlah Kabupaten/Kota yang administrasi pemerintahannya tertib pada tahun berjalan dibagi Jumlah Kabupaten/Kota se Jateng dikali 100%. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : Biro Pemerintahan, Otda Dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa banyak Kabupaten/Kota yang pelaksanaan otonomi daerah nya tertib dengan fokus pada evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kapasitas daerah, serta administrasi kepala daerah dan DPRD. Formulasi Pengukuran : Jumlah Kabupaten/Kota yang pelaksanaan otonomi daerahnya tertib pada tahun berjalan dibagi Jumlah Kabupaten/Kota se Jateng dikali 100%. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : Biro Pemerintahan, Otda Dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah 75
INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2023 URUSAN PEMERINTAH YANG DILAKSANAKAN TUGAS POKOK FUNGSI Fungsi lainnya Melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaankebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat bidang hukum, pelayanan administrative dan pembinaan sumber daya ASN di bidang Perundang-Undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah dan jaringan dokumentasi serta informasi hukum. 1) Pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah di bidang Perundang- Undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah, serta jaringan dokumentasi dan informasi hukum; Daerah, 2) Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perang­ kat Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah serta jaringan dokumentasi dan informasi hukum; 3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perundang- undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah dan jaringan dokumentasi serta informasi hukum; 4) Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang hukum; 5) Pelaksanaan pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah, serta jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. 76
TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS (1) Tujuan Meningkatkan efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah. Sasaran 1. Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah 2. Meningkatnya Efektifitas Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan INDIKATOR KINERJA (2) 1. Prosentase Kebijakan yang Efektif 2. Prosentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Prosentase usulan rekomendasi kebijakan bidang hukum yang terealisasi Prosentase efektifitas rekomendasi hasil kajian produk hukum daerah kabupaten / kota 77 PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) (3) Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengukur capaian kinerja perangkat daerah agar terwujud kinerja perangkat daerah memberikan Provinsi rekomendasi penyusunan kebijakan dan ringkas kebijakan (Policy Brief). dalam Formulasi Pengukuran : Jumlah rekomendasi penyusunan kebijakan dan ringkas kebijakan (Policy Brief) yang direalisasi sebagai kebijakan rekomendasi dibagi penyusunan kebijakan dan ringkas kebijakan (Policy Brief) dikali 100 %. jumlah Tipe Perhitungan : Kumulatif • Sumber Data : Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengukur capaian kinerja perangkat daerah agar tercapai IKU perangkat daerah Provinsi rekomendasi dalam penyusunan kebijakan dan ringkas kebijakan (Policy Brief). • Formulasi Pengukuran : memberikan Jumlah target IKU perangkat daerah yang tercapai dibagi jumlah target IKU perangkat daerah dikali 100 % Tipe Perhitungan : Kumulatif • Sumber Data : Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk menghitung seberapa banyak jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah yang sesuai per-undang- kaidah undangan. pembentukan Formulasi Pengukuran : Jumlah Rancangan Produk Hukum yang diproses penetapannya dibagi jumlah rancangan produk hukum yang dihasilkan dikali 100 % Tipe Perhitungan : Kumulatif • Sumber Data : Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengkaji seberapa banyak jumlah produk hukum Kabupaten/Kota yang sesuai kaidah pembentukan Perundang-Undangan Formulasi Pengukuran :
TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS Daerah INDIKATOR KINERJA Peningkatan prosentase produk hukum daerah yang diinformasikan Prosentase efektivitas implementasi kebijakan bidang hukum 78 PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) yang Jumlah jumlah ditindaklanjuti rekomendasi yang dihasilkan dikali 100 % rekomendasi dibagi Tipe Perhitungan : Kumulatif • Sumber Data : Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa banyak jumlah produk hukum yang diinformasikan melalui website JDI Hukum Formulasi Pengukuran : Prosentase Produk Hukum yang diinformasikan sampai tahun ini dikurangi Prosentase Produk Hukum yang diinformasikan sampai tahun lalu Tipe Perhitungan : Kumulatif • Sumber Data : Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa banyak kebijakan Pemerintah yang Provinsi ditangani dan diselesaikan dibidang hukum Formulasi Pengukuran : Rerata ketercapaian target pelaksanaan kebijakan bidang hukum Tipe Perhitungan : Kumulatif. • Sumber Data : Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah
INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2023 URUSAN PEMERINTAH YANG DILAKSANAKAN : Fungsi lainnya TUGAS POKOK : Melaksanakan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang Kesejahteraan Rakyat, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang keagamaan, Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, dan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga. FUNGSI : a. Pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah di bidang keagamaan, Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, dan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga; b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perang­ kat Daerah di keagamaan, Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, dan Pemberdayaan Berencana, Masyarakat, Keluarga Kepemudaan dan Olahraga; c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di keagamaan, Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, dan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga; d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang Kesejahteraan Rakyat; e. Pelaksanaan pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang keagamaan, Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja Dan dan Pemberdayaan Transmigrasi, Masyarakat, Berencana, Kepemudaan dan Olahraga; dan Keluarga f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. 79
TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS (1) Tujuan : Meningkatkan efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah. Sasaran : Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah Meningkatnya efektifitas akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan INDIKATOR KINERJA (2) Prosentase Kebijakan Efektif yang Prosentase hasil rekomendasi kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang direalisasikan Persentase hasil rekomendasi kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang direalisasikan PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) (3) Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengukur capaian kinerja perangkat daerah agar terwujud kinerja perangkat daerah Provinsi dalam memberikan rekomendasi penyusunan kebijakan dan ringkas kebijakan (Policy Brief). Formulasi Pengukuran: Jumlah rekomendasi penyusunan kebijakan dan ringkas kebijakan (Policy Brief) yang direalisasi sebagai kebijakan dibagi jumlah rekomendasi penyusunan kebijakan dan ringkas kebijakan (Policy Brief) dikali 100 %. Tipe Perhitungan : Kumulatif Sumber Data: Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk menghitung seberapa banyak jumlah Rancangan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang d Formulasi Pengukuran : Jumlah Rancangan Rancangan kebijakan yang bidang dibagi jumlah Rancangan direalisasikan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat dikali 100 % kesejahteraan rakyat Tipe Perhitungan : Kumulatif Sumber Data : Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk menghitung seberapa bidang banyak kesejahteraan rakyat yang direalisasikan jumlah rekomendasi Formulasi Pengukuran : Jumlah rekomendasi bidang kesejahteraan dibagi jumlah rakyat yang direalisasikan rekomendasi bidang kesejahteraan rakyat dikali 100 % Tipe Perhitungan : Kumulatif Sumber Data : Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah 80
TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS (1) INDIKATOR KINERJA (2) Persentase Pelaksanaan Kebijakan Startegis Bidang Kesejahteraan rakyat Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dievaluasi PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) (3) Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk menghitung seberapa besar capaian kebijakan bidang kesejahteraan rakyat Formulasi Pengukuran : Jumlah kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang direalisasikan dibagi jumlah Rancangan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat dikali 100 % Tipe Perhitungan : Kumulatif Sumber Data : Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk menghitung seberapa besar capaian kinerja perangkat daerah bidang kesejahteraan rakyat Formulasi Pengukuran : Jumlah capaian kinerja kesejahteraan rakyat yang dievaluasi dibagi jumlah capaian kinerja bidang kesejahteraan rakyat dikali 100 % Tipe Perhitungan : Kumulatif Sumber Data : Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah 81
INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2023 URUSAN PEMERINTAH YANG DILAKSANAKAN TUGAS POKOK Fungsi lainnya. Pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang Administrasi Pembangunan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan Sumber Daya ASN bidang pengendalian administrasi pembangunan, administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan. pelaksanaan FUNGSI : a. Pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan, administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan; b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan, administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan; c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan, administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan; d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang Administrasi Pembangunan Daerah; e. Pelaksanaan pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan, administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan; f. Pelaksanaan Fungsi Lainnya yang diberikan oleh Asisten Administrasi. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS (1) INDIKATOR KINERJA (2) PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) (3) Tujuan : 82
TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS (1) Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah Sasaran : Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah Meningkatnya Efektifitas Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan INDIKATOR KINERJA (2) Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Persentase rekomendasi kebijakan bidang Pengendalian Administrasi Pembangunan Daerah, Wilayah, Pelaporan dan Analisis yang terealisasi Efektivitas Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah PENJELASAN [Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) (3) Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengukur Capaian kinerja Perangkat Daerah agar terwujud kinerja perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah yang baik. Formulasi Pengukuran : Jumlah target IKU perangkat daerah yang tercapai dibagi Jumlah Target IKU perangkat daerah dikali 100%. • Tipe Perhitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa banyak usulan kebijakan yang bidang pimpinan dimanfaatkan Pengendalian Administrasi Pembangunan Daerah, Wilayah, Pelaporan dan Analisis Formulasi Pengukuran : Jumlah usulan kebijakan yang dimanfaatkan pimpinan dibagi jumlah usulan kebijakan yang dihasilkan dikali 100% di Tipe Perhitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa banyak OPD yang capaian realisasi pelaksanaan APBD sesuai dengan target RKO. Indikator ini dibutuhkan untuk mengetahui tingkat tercapainya kesesuaian antara target dan realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan kegiatan APBD Provinsi Jateng. Formulasi Pengukuran : Jumlah Indikator kinerja kegiatan APBD yang tercapai dibagi jumlah seluruh Indikator kegiatan APBD dikali 100% Tipe Perhitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah 83
TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS (1) INDIKATOR KINERJA (2) Persentase tingkat ketercapaian pelaksanaan kegiatan bantuan pembangunan di Kabupaten / Kota Efektivitas Pelaporan Pelaksanaan APBD dan Bantuan Keuangan Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset yang dievaluasi PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) (3) Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi penyelesaian kegiatan pada kab/kota yang dibiayai melalui pengendalian bantuan keuangan. Indikator ini penting untuk pelaksanaan memantau perkembangan Bantuan Keuangan kepada kab/kota. Formulasi Pengukuran : Jumlah persentase ketercapaian pelaksanaan kegiatan di jumlah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota dikali 100%. bantuan pembangunan dibagi Tipe Perhitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi ketepatan melaporkan pelaksanaan APBD dan ketepatan kab/kota dalam melaporkan pelaksanaan bantuan keuangan. OPD dalam Formulasi Pengukuran : Jumlah OPD dan Kabupaten/Kota yang melakukan pelaporan pelaksanaan APBD dan Bantuan Keuangan sesuai kaedah dibagi Jumlah OPD dan Kabupaten/Kota dikali 100% Tipe Perhitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengukur Capaian Kinerja Bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset OPD dalam pelaksanaan APBD Perangkat Daerah Formulasi Pengukuran : Jumlah IKU Perangkat Daerah Bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset yang tercapai sesuai target dibagi seluruh Jumlah IKU Perangkat Daerah Bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset dikali 100% • Tipe Perhitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah 84
INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2023 URUSAN PEMERINTAH YANG DILAKSANAKAN TUGAS POKOK Fungsi lainnya Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang perekonomian, pelayanan administrasi dan pembinaan sumber daya ASN di bidang Perindusterian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Badan Usaha Milik Daerah serta Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata. FUNGSI 1. Pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan daerah di bidang perindusterian, perdagangan dan koperasi, usaha kecil dan menengah dan badan usaha milik daerah serta perhubungan, penanaman modal dan pariwisata; 2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas badan usaha milik daerah dan perangkat daerah di bidang perindusterian, perdagangan dan koperasi, usaha kecil dan menengah perhubungan, penanaman modal dan pariwisata; 3. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan badan usaha milik daerah dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perindusterian, perdagangan dan koperasi, usaha kecil dan menengah perhubungan, penanaman modal dan pariwisata; 4. Membantu pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang perekonomian; 5. Pelayanan administrasi dan pembinaan sumber daya asn di bidang perindusterian, perdagangan dan koperasi, usaha kecil dan menengah, perhubungan, penanaman modal dan pariwisata; 6. Pelayanan administrasi dan pembinaan sumber daya manusia badan usaha milik daerah; dan 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Type Pengukuran dan Sumber Data) Tujuan : 85
Meningkatkan Efektifitas Manajemen Pemerintahan Daerah Sasaran : Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah Meningkatnya efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah Persentase Kebijakan yang Efektif Porsentase rekomendasi bidang perekonomian yang terealisasi Persentase keberhasilan pelaksanaan kebijakan strategis bidang perekonomian Persentasen capaian kinerja perangkat daerah bidang perekonomian yang dievaluasi 86 Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengetahui tingkat efektifitas manajemen di Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang dikelola di Provinsi Jawa Tengah. • Formulasi Pengukuran : Jumlah Rekomendasi Penyusunan Kebijakan dan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang direalisasi sebagai kebijakan dibagi Jumlah Rekomendasi Penyusunan Kebijakan dan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) dikali 100% Tipe Perhitungan : Non Komulatif. • Sumber Data : Bagian Infrastruktur, Bagian Lingkungan Hidup, Kehutanan Dan ESDM serta Bagian Ketahanan Pangan, Kelautan, Perikanan Dan Pertanian Alasan Pemilihan Indikator : Agar diketahui jumlah Rekomendasi Penyusunan Kebijakan dan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang direalisasi sebagai kebijakan Formulasi Pengukuran : jumlah usualan kebijakan yang dimanfaatkan pimpinan dibagi dengan jumlah usualan kebijakan yang dihasilkan Type Pengukuran : Komulatif • Sumber Data : Biro Perekonomian Alasan Pemilihan Indikator : Agar diketahui keberhasilan pelaksanaan kebijakan strategis bidang perekonomian Formulasi Pengukuran : jumlah kebijakan strategis bidang perekonomian yang menjadi target dibagi dengan jumlah kebijakan strategis bidang perekonomian Type Pengukuran : Komulatif • Sumber Data : Biro Perekonomian Alasan Pemilihan Indikator : Agar diketahui capaian kinerja bidang perangkat perekonomian yang dievaluasi daerah Formulasi Pengukuran : Jumlah IKU perangkat daerah bidang perekonomian yang tercapai sesuai target dibagi dengan seluruh jumlah IKU perangkat daerah bidang perekonomian Type Pengukuran : Komulatif Sumber Data : Biro Perekonomian
INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM SETDA PROVINSI JAWA TENGAH 2018-2023 URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN Tugas : Fungsi lainnya : Melaksanakan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang infrastruktur dan sumber daya alam, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang infrastruktur, lingkungan hidup, kehutanan dan energi sumber daya mineral, ketahanan pangan, kelautan, perikanan dan pertanian tugas Perangkat Fungsi : a. pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah di bidang infrastruktur, lingkungan hidup, kehutanan dan energi sumber daya mineral, ketahanan pangan, kelautan, perikanan dan pertanian; b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat daerah di bidang infrastruktur, lingkungan hidup, kehutanan dan energi sumber daya mineral, kelautan, perikanan dan pertanian; ketahanan pangan, c. membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang infrastruktur dan sumber daya alam; d. pemantauan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang infrastruktur, lingkungan hidup, kehutanan dan energi sumber daya mineral, ketahanan pangan, kelautan, perikanan dan pertanian; dan evaluasi e. pelaksanaan pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang infrastruktur, lingkungan hidup, kehutanan dan energi sumber daya mineral, ketahanan pangan, kelautan, perikanan dan pertanian; f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Ekonomi Dan Pembangunan TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS (1) INDIKATOR KINERJA (2) PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) (3) Tujuan : 1. Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah Persentase Kebijakan yang Efektif Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengetahui tingkat efektifitas manajemen di Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang dikelola di Provinsi Jawa Tengah. • Formulasi Pengukuran : Jumlah Rekomendasi Penyusunan Kebijakan 87
TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS (1) Sasaran : Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah INDIKATOR KINERJA (2) Prosentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang terealisasi Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang dan Infrastruktur Sumber Daya Alam yang dievaluasi 88 PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) [3] dan Ringkas Kebijakan (Policy Briefj yang direalisasi sebagai kebijakan dibagi Jumlah Rekomendasi Penyusunan Kebijakan dan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) dikali 100% Tipe Perhitungan : Non Komulatif. • Sumber Data: Bagian Infrastruktur, Bagian Lingkungan Hidup, Kehutanan Dan ESDM serta Bagian Ketahanan Pangan, Kelautan, Perikanan Dan Pertanian Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi rekomendasi usulan kebijakan yang terealisasi di Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang dikelola di Provinsi Jawa Tengah. Formulasi Pengukuran : Jumlah usulan kebijakan yang dimanfaatkan pimpinan dibagi jumlah usulan kebijakan yang dihasilkan dikali 100%. Tipe Perhitungan : Non Komulatif. • Sumber Data : Bagian Infrastruktur, Bagian Lingkungan Hidup, Kehutanan Dan ESDM serta Bagian Ketahanan Pangan, Kelautan, Perikanan Dan Pertanian Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan strategis Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang dikelola di Provinsi Jawa Tengah. Formulasi Pengukuran : Jumlah Kebijakan Strategis Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang mencapai target dibagi jumlah Kebijakan Strategis Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam dikali 100%. Tipe Perhitungan : Non Komulatif • Sumber Data : Bagian Infrastruktur, Bagian Lingkungan Hidup, Kehutanan Dan ESDM serta Bagian Ketahanan Pangan, Kelautan, Perikanan Dan Pertanian Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang dikelola di Provinsi Jawa Tengah. Formulasi Pengukuran : Jumlah IKU Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang tercapai sesuai target dibagi seluruh Jumlah IKU Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam dikali 100%. Tipe Perhitungan : Non Komulatif • Sumber Data : Bagian Infrastruktur, Bagian Lingkungan Hidup, Kehutanan Dan ESDM serta Bagian Ketahanan Pangan, Kelautan, Perikanan Dan Pertanian
INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2023 URUSAN PEMERINTAH : Fungsi lainnya. YANG DILAKSANAKAN TUGAS POKOK : Pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan Daerah, evaluasi membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang dan organisasi, pembinaan sumber daya ASN di bidang kelembagaan, tata laksana dan pelayanan publik, dan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi. pelaksanaan kebijakan pelayanan administratif FUNGSI : a. Pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan daerah di bidang kelembagaan, tata laksana pelayanan dan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi; b. Pengoordinasian pelaksanaan pelaksanaan tugas bidang kelembagaan, tata laksana dan pelayanan publik, dan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi; dan publik, perangkat daerah di c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan, tata pelayanan dan laksana akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi; d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang organisasi; dan publik, e. Pelaksanaan pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang kelembagaan, tata laksana dan pelayanan publik,dan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS (1) INDIKATOR KINERJA (2) PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) (3) Tujuan : Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengukur Capaian kinerja Perangkat Daerah agar terwujud kinerja perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah yang baik. 89
TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS (1) Sasaran : Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah INDIKATOR KINERJA (2) Persentase OPD yang tugas dan fungsi nya optimal presentase UPP yang memperoleh nilai IKM baik Persentase pemenuhan sasaran dan area perubahan RB yang nilainya telah mencapai B Persentase kabupaten/ kota yang meningkat indeks Reformasi Birokrasi-nya 90 PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) (3) Formulasi Pengukuran : Jumlah target IKU perangkat daerah yang tercapai dibagi Jumlah Target IKU perangkat daerah dikali 100%. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Alasan Pemilihan Indikator : ini dipilih seberapa Indikator untuk banyak mengevaluasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang dikaji agar terwujud Perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah yang tugas dan fungsinya optimal berdasarkan Peraturan. Formulasi Pengukuran : Jumlah OPD yg optimal tusinya dibagi jumlah seluruh OPD dikalikan 100%. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif • Sumber Data: Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah Alasan Pemilihan Indikator : ini dipilih untuk Indikator mengevaluasi seberapa banyak UPP yang memperoleh nilai IKM baik untuk mengukur tingkat kepuasan pelayanan masyarakat. Formulasi Pengukuran : Jumlah UPP yang nilai IKM baik dibagi jumlah seluruh UPP dikalikan 100%. Tipe Perhitungan : Kumulatif Sumber Data : Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Alasan Pemilihan Indikator : ini dipilih Indikator untuk mengevaluasi pemenuhan sasaran dan area perubahan RB yang nilainya telah mencapai B pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah. • Formulasi Pengukuran : Jumlah OPD yang nilai Sasaran dan Area Perubahan RB telah mencapai B dibagi jumlah seluruh OPD dikali 100% Tipe Perhitungan : Kumulatif Sumber Data : Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa. Alasan Pemilihan Indikator : ini dipilih seberapa Alasan Pemilihan Indikator : ini dipilih seberapa Formulasi Pengukuran : Kabupaten/ Formulasi Pengukuran : Kabupaten/
TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS (1) INDIKATOR KINERJA (2) 91 PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) (3) nya dibagi jumlah kabupaten/kota se jawa tengah Tipe Perhitungan : Kumulatif Sumber Data : Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa
INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO UMUM SETDA PROV JATENG 2018-2023 URUSAN PEMERINTAH : Fungsi lainnya. YANG DILAKSANAKAN TUGAS POKOK : Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang rumah tangga SETDA, humas dan protokol, tata usaha dan rumah tangga pimpinan. FUNGSI : a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang rumah tangga SETDA, humas dan protokol, tata usaha dan rumah tangga pimpinan; b. Penggoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang rumah tangga SETDA, humas dan protokol, tata usaha dan rumah tangga pimpinan; c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang rumah tangga SETDA, humas dan protokol, tata usaha dan rumah tangga pimpinan; d. Pelaksanaan pelayanan administratif dan pem binaan sumber daya ASN di bidang rumah tangga SETDA, humas dan protokol, tata usaha dan rumah tangga pimpinan; dan e. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS (1) INDIKATOR KINERJA (2) PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) (3) Tujuan 1 : Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengukur Capaian kinerja Perangkat Daerah agar terwujud kinerja perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah yang baik. • Formulasi Pengukuran : Jumlah target IKU perangkat daerah yang tercapai dibagi Jumlah Target IKU perangkat daerah dikali 100%. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif • Sumber Data: Biro Umum Setda Provinsi Jawa 92
Sasaran: Meningkatnya Efektifitas Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administasi Umum, dan Pembinaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Umum yang dievaluasi Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan 93 Alasan Pemilihan Indikator : Indikator Ini Dipilih Untuk Mengukur Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Umum yang dievaluasi Formulasi Pengukuran : Jumlah IKU Perangkat Daerah Bidang Umum yang tercapai sesuai target dibagi seluruh Jumlah IKU Perangkat Daerah Bidang Umum dikali 100% Tipe Perhitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : Biro Umum Setda Provinsi Jawa Tengah Alasan Pemilihan Indikator : Indikator Ini Dipilih Untuk Mengukur Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan Formulasi Pengukuran : Hasil Survei IKM Pelayanan Umum, keprotokolan dan Kehumasan Tipe Perhitungan : Non Kumulatif • Sumber Data: Biro Umum Setda Provinsi Jawa Tengah
INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2023 URUSAN PEMERINTAH : Fungsi lainnya. YANG DILAKSANAKAN TUGAS POKOK : Menyusun pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang administrasi pengadaan barang/jasa, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang administrasi pengadaan barang/jasa. : a. pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah di bidang pengelolaan Pengadaan Barang/ Jasa, pengelolaan Sistem Pengadaan Barang/jasa, pembinaan dan advokasi Pengadaan Barang/ Jasa; FUNGSI b. penggoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan Pengadaan barang/jasa, pengelolaan Sistem Pengadaan barang/jasa dan pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa; c. membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang administrasi pengadaan barang/jasa; d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan Pengadaan barang/Jasa, pengelolaan Sistem Pengadaan barang/Jasa, dan pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa; e. pelaksanaan pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang pengelolaan Pengadaan barang/jasa, pengelolaan sistem pengadaan barang/jasa dan pembinaan dan advokasi Pengadaan barang/jasa; dan f. pelaksanaan tugas Jain yang diberikan oleh Asisten Administrasi sesuai tugas pokok dan fungsinya. 94
TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS (1) Tujuan : Meningkatkan Efektiiitas Manajemen Pemerintahan Daerah Sasaran : Meningkatnya efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaran pemerintahan daerah INDIKATOR KINERJA (2) Persentase capaian kinerja perangkat daerah Persentase efektifitas pelayanan pengadaan barang/jasa PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) (3) Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengukur Efektivitas Capaian kinerja Perangkat Daerah dalam memberikan Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa di Provinsi Jawa Tengah. Formulasi Pengukuran : Jumlah target IKU Perangda yang tercapai dibagi Jumlah Target IKU Perangda dikalikan 100% Tipe Perhitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : Biro Aministrasi Pengadaan Barang/Jasa Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengukur Capaian efektifitas pelayanan pengadaan barang/jasa. Formulasi Pengukuran : Jumlah paket pengadaan barang/jasa yang terlaksana sesuai SOP dibagi paket pengadaan barang/jasa yang difasilitasi Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa dikali 100%. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : Biro Aministrasi Pengadaan Barang/Jasa 95
INDIKATOR KINERJA UTAMA RSUD Dr. MOEWARDI TAHUN 2018 - 2023 URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN TUGAS POKOK : : Kesehatan : Menyelengarakan Pelayanan kesehatan dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, dan menyelenggarakan pendidikan & pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat FUNGSI : a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan; b. Pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pelayanan kesehatan; penunjang c. Penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan; d. Pelayanan medis; e. Pelayanan penunjang medis dan non medis; f. Pelayanan keperawatan; g. Pelayanan rujukan; h. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; i. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat; j. Pengelolaan keuangan dan akuntansi; k. Pengelongan urusan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, serta rumah tangga, perlengkapan dan umum. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS (1) INDIKATOR KINERJA (2) PENJELASAN (Alasan pemilihan Indikator, Formasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber data) (3) Tujuan : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Angka Harapan Hidup (AHH) Alasan pemilihan Indikator : Menggambarkan kualitas hidup manusia Formulasi Pengukuran : Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Tipe Perhitungan : Non Komulatif • Sumber data : BPS Sasaran : Menurunnya angka kesakitan dan kematian Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Alasan pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Mendukung mutu dan Keselamatan Formulasi Pengukuran : Jumlah capaian indiKator SPM dibagi total Indikator SPM yang diukur dikali 100% Tipe Perhitungan : Non Komulatif • Sumber data : RSUD Dr. Moewardi 96
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN TUGAS POKOK FUNGSI TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS (J Tujuan : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Sasaran: Menurunnya angka kesakitan dan kematian INDIKATOR KINERJA UTAMA RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO TAHUN 2018-2023 Urusan Kesehatan : Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan Upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat : a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan. b. Pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang pelayanan kesehatan. c. Penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan. d. Pelayanan Medis. e. Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis. f. Pelayanan Keperawatan. g. Pelayanan Rujukan. h. Pelaksanaan Pendidikan dan Penelitian. i. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat. j. Pengelolaan keuangan dan akuntansi. k. Pengelolaan urusan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, serta rumah tangga, perlengkapan dan umum INDIKATOR KINERJA (2) PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) (3) Angka Harapan Hidup (AHH) Alasan pemilihan Indikator : Menggambarkan kualitas hidup manusia Formulasi Pengukuran : Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Tipe Perhitungan : Non Komulatif • Sumber data : BPS Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Alasan pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Mendukung mutu dan Keselamatan Formulasi Pengukuran : 97
TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS (1) INDIKATOR KINERJA (2) 98 PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) (3) Jumlah capaian indiKator SPM dibagi total Indikator SPM yang diukur dikali 100% • Tipe Perhitungan : Non Komulatif • Sumber data : RSUD Prof. Dr. Margono Soekardjo
INDIKATOR KINERJA UTAMA RSUD TUGUREJO PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2023 URUSAN PEMERINTAH YANG DILAKSANAKAN TUGAS POKOK FUNGSI Urusan Kesehatan. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat. a. perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan; b. pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pelayanan kesehatan; c. penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan; d. pelayanan medis; e. pelayanan penunjang medis dan non medis; f. pelayanan keperawatan; g. pelayanan rujukan; h. pelaksanaan pendidikan dan penelitian; i. pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat; j. pengelolaan keuangan dan akuntansi; dan k. pengelolaan urusan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, serta rumah tangga, perlengkapan dan umum. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) (1) (2) (3) Tujuan: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Angka Harapan Hidup (AHH) Alasan pemilihan Indikator : Menggambarkan kualitas hidup manusia Formulasi Pengukuran : Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Tipe Perhitungan : Non Komulatif • Sumber data : BPS Sasaran: Menurunnya angka kesakitan dan kematian Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Alasan pemilihan Indikator Kinerja : Indikator ini dipilih untukmengevaluasi cakupan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mendukung pengelolaan keselamatan pasien Formulasi Pengukuran : Jumlah capaian indikator SPM Jumlah total indikator SPM yang diukur x 1 00 Tipe Penghitungan: Non Kumulatif • Sumber Data : RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah 99
INDIKATOR KINERJA UTAMA RSUD KELET PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2023 URUSAN PEMERINTAH YANG DILAKSANAKAN TUGAS POKOK FUNGSI : Urusan Kesehatan. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat. a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan; b. Pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pelayanan kesehatan; c. Penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan; d. Pelayanan medis; e. Pelayanan penunjang medis dan non medis; f. Pelayanan keperawatan; g. Pelayanan rujukan; h. Pelaksanaan pendidikan dan penelitian; i. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat; j. Pengelolaan keuangan dan akuntansi; dan k. Pengelolaan urusan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, serta rumah tangga, perlengkapan dan umum. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) (1) (2) (3) Tujuan : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Angka Harapan Hidup Alasan pemilihan Indikator Kinerja: Menggambarkan kualitas hidup manusia Formulasi Pengukuran : Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi baru lahir pada suatu tahun tertentu Tipe Penghitungan: Non Kumulatif • Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS) Sasaran: Menurunnya angka kesakitan dan kematian Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Alasan pemilihan Indikator Kinerja : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi cakupan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mendukung pengelolaan keselamatan pasien Formulasi Pengukuran : Jumlah capaian indikator SPM Jumlah total indikator SPM yang diukur x 100 Tipe Penghitungan: Non Kumulatif • Sumber Data : RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah 100
INDIKATOR KINERJA UTAMA RSJD Dr. AMINO GONDOHUTOMO TAHUN 2018-2023 PROVINSI JAWA TENGAH URUSAN PEMERINTAHAN : KESEHATAN YANG DILAKSANAKAN TUGAS POKOK : Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan khususnya usaha Pelayanan Kesehatan Jiwa dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat. FUNGSI : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Kesehatan Jiwa; b. Pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pelayanan Kesehatan Jiwa; c. Penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pelayanan Kesehatan Jiwa; d. Pelayanan medis Kesehatan Jiwa; e. Pelayanan penunjang medis dan non medis; f. Pelayanan keperawatan; g. Pelayanan rujukan; h. Pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan khususnya Kesehatan Jiwa; i. Penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat; j. Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, serta rumah tangga, perlengkapan dan umum. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan Penanggungjawab) (1) (2) (3) Tujuan : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Angka Harapan Hidup (AHH) Alasan pemilihan Indikator : Menggambarkan kualitas hidup manusia Formulasi Pengukuran : Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. • Tipe Perhitungan : Non Komulatif • Sumber data : BPS Sasaran : Menurunnya angka kesakitan dan kematian Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Alasan pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Mendukung mutu dan Keselamatan Formulasi Pengukuran : Jumlah capaian indikator SPM dibagi total Indikator SPM yang diukur dikali 100% Tipe Perhitungan : Non Komulatif • Sumber data : RSJD Dr Amino Gondohutomo 101
INDIKATOR KINERJA UTAMA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH 2018-2023 URUSAN PEMERINTAH YANG DILAKSANAKAN TUGAS POKOK : Bidang Kesehatan : Menyelenggarakan pelayanan kesehatan khususnya usaha pelayanan kesehatan jiwa dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat. FUNGSI : a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang Pelayanan Kesehatan Jiwa b. Pelayanan Penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan Kesehatan Jiwa. c. Penyusunan rencana dan Program, Monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pelayanan Kesehatan Jiwa d. Pelayanan Medis Kesehatan Jiwa e. Pelayanan Penunjang medis dan non medis f. Pelayanan keperawatan g. Pelayanan Rujukan h. Pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan khususnya Kesehatan jiwa i. Penelitian dan Pengembangan serta pengabdian masyarakat j. Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, serta rumah tangga, perlengkapan dan umum. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS JLL INDIKATOR KINERJA (2J PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) (4) Tujuan : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Angka Harapan Hidup (AHH) Alasan pemilihan Indikator : Menggambarkan kualitas hidup manusia Formulasi Pengukuran : Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Tipe Perhitungan : Non Komulatif • Sumber data : BPS Sasaran : Menurunnya angka kesakitan dan kematian Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Alasan pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengetahui dan mengevaluasi capaian pelayanan yang diberikan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan Formulasi Pengukuran : 102
TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS (D INDIKATOR KINERJA (2) PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) J (4) > Jml capaian indikator SPM Total indikator SPM yang diukur • Jenis Data : Non Komulatif • Sumber Data: Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta. 103
INDIKATOR KINERJA UTAMA RSJD DR. RM SOEDJARWADI PROV. JATENG TAHUN 2018-2023 URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN TUGAS POKOK : Kesehatan : Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan khususnya usaha Pelayanan Kesehatan Jiwa dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat. FUNGSI a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Kesehatan Jiwa; b. Pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pelayanan Kesehatan Jiwa; penunjang c. Penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pelayanan Kesehatan Jiwa; d. Pelayanan medis Kesehatan Jiwa; e. Pelayanan penunjang medis dan non medis; f. Pelayanan keperawatan; g. Pelayanan rujukan; h. Pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan khususnya Kesehatan Jiwa; i. Penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat; j. Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, serta rumah tangga, perlengkapan dan umum. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS (1) INDIKATOR KINERJA (2) PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) (3) Tujuan : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Angka Harapan Hidup (AHH) Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Formulasi pengukuran : Idealnya Angka Harapan Hidup dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur ( AgeSpecific Death Rate /ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secarabertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat Tabel Kematian. Tetapi karena sistem registrasi penduduk di Indonesia belum beijalan dengan baik maka untuk menghitung AngkaHarapan Hidup digunakan cara tidak langsung dengan program MortpakLite • Jenis Data : Non Kumulatif • Sumber Data : Badan Pusat Statistik 104
TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS (1) Sasaran : Menurunnya angka kesakitan dan kematian INDIKATOR KINERJA (2) Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) _ Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi ketercapaian standar pelayanan minial (SPM) apakah mutu pelayanan di RS sudah baik, karena Standar Pelayanan Minimal di RS merupakan indikator agregat dari mutu pelayanan RS Formulasi pengukuran : Jumlah capaian indikator SPM - ---- T . Tetal indikator SPM yang diukur ----- - - ------- -T - F - X 100% Jenis Data : Non Kumulatif • Sumber Data : RSJD Dr. RM. Soedjarwadi 105