DPRD Sahkan Prolegda Labuhanbatu 2021 Sumber gambar: LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO-Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kabupaten Labuhanbatu menetapkan persetujuan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) atau Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kabupaten Labuhanbatu tahun 2021, di ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Labuhanbatu, Senin (18/1). Kepala Dinas Kominfo Labuhanbatu, Rajid Yuliawan, mengatakan penetapan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Labuhanbatu tahun 2021, menandakan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu telah mentaati pasal 15 ayat 1 dan pasal 16 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah. "Pengesahan Prolegda oleh legislatif menandakan penyusunan program daerah Kabupaten Labuhanbatu tersebut telah sesuai Permendagri dan ditetapkan dalam Rapat paripurna DPRD Kabupaten," jelasnya. Hasil rapat yang dipimpin Ketua DPRD Labuhanbatu, Meika Riyanti Siregar dihadiri Wakil Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu, anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu, para unsur Forkopimda, Para asisten, Para kepala OPD, para Kabag dan Insan pers.(fdh) Sumber Berita: 1. DPRD Sahkan Prolegda Labuhanbatu 2021, tanggal 20 Januari 2021. 2. DPRD Labuhanbatu Setuju 20 Program Rancangan Peraturan Daerah, tanggal 19 Januari 2021.
Catatan: Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Pasal 1 Angka 1 s.d. 6, 16, 17 1. Daerah adalah provinsi dan kabupaten/kota. 2. Kepala Daerah adalah gubernur dan bupati/wali kota. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4. Perda Provinsi atau nama lainnya dan Perda Kabupaten/Kota atau nama lainnya yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang 5. dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan/atau peraturan bupati/wali kota. Pimpinan DPRD adalah ketua DPRD dan wakil ketua DPRD. 6. 16. Pembentukan Perda adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan. 17. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Perda atau nama lainnya, Perkada, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD. Pasal 2 Produk hukum daerah berbentuk: a. peraturan; dan b. penetapan. Pasal 3 Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas: a. Perda;
b. Perkada; c. dihapus; dan d. Peraturan DPRD. Pasal 10 Perencanaan Rancangan Perda Provinsi meliputi kegiatan: a. penyusunan Propemperda; b. perencanaan penyusunan rancangan perda kumulatif terbuka; dan c. perencanaan penyusunan rancangan perda di luar Propemperda. Pasal 11 Gubernur menugaskan pimpinan perangkat daerah dalam penyusunan Propemperda di lingkungan pemerintah daerah provinsi. Pasal 13 Gubernur menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD Provinsi. Pasal 15 (1) Penyusunan Propemperda provinsi dilaksanakan oleh DPRD provinsi dan gubernur. (2) Penyusunan Propemperda provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda Provinsi. (3) Penetapan skala prioritas pembentukan rancangan Perda Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Bapemperda dan biro hukum provinsi atau nama lainnya. (4) Penyusunan Propemperda provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat daftar rancangan Perda Provinsi yang didasarkan atas: a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; b. rencana pembangunan daerah; c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan d. aspirasi masyarakat daerah. (5) Penyusunan dan penetapan Propemperda provinsi dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD provinsi. (6) Penyusunan dan penetapan Propemperda provinsi mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan
paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya. Pasal 16 (1) Hasil penyusunan Propemperda provinsi antara DPRD provinsi dan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), disepakati menjadi Propemperda provinsi dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD provinsi. (2) Propemperda provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan DPRD provinsi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propemperda provinsi diatur dengan Perda Provinsi. (4) Dalam Propemperda provinsi dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas: a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan b. APBD. (5) Dalam keadaan tertentu, DPRD provinsi atau gubernur dapat mengajukan rancangan Perda di luar Propemperda karena alasan: a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaaan konflik, atau bencana alam; b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain; c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang Pembentukan Perda dan unit yang menangani bidang hukum pada pemerintahan daerah; dan d. dihapus; e. perintah dari ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan. Pasal 20 Penyusunan produk hukum daerah berbentuk peraturan berupa perda atau nama lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan berdasarkan Propemperda. Pasal 21 Penyusunan rancangan perda dapat berasal dari DPRD atau kepala Daerah. Pasal 25 (1) Gubernur memerintahkan perangkat daerah pemrakarsa untuk menyusun rancangan perda provinsi berdasarkan Propemperda provinsi.
(2) Dalam menyusun rancangan perda provinsi, gubernur membentuk tim penyusun rancangan perda provinsi yang ditetapkan dengan keputusan gubernur. (3) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. gubernur; b. sekretaris daerah; c. perangkat daerah pemrakarsa; d. perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi; e. perangkat daerah terkait; dan f. perancang peraturan perundang-undangan. (4) Gubernur dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh perangkat daerah pemrakarsa. (6) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan perangkat daerah pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan perda yang disusun. Pasal 26 Dalam penyusunan rancangan perda provinsi, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan. Pasal 27 Ketua tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) melaporkan kepada sekretaris daerah provinsi mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan rancangan perda provinsi untuk mendapatkan arahan atau keputusan. Pasal 28 Rancangan perda provinsi yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh ketua tim penyusun dan perangkat daerah pemrakarsa Pasal 29 Ketua tim penyusun menyampaikan hasil rancangan perda provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 kepada gubernur melalui sekretaris daerah provinsi untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.
Pasal 30 (1) Sekretaris daerah provinsi menugaskan kepala perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29. (2) Dalam mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Pasal 31 (1) Sekretaris daerah provinsi menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 kepada pemrakarsa dan pimpinan perangkat daerah provinsi terkait untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan perda provinsi. (2) Sekretaris daerah provinsi menyampaikan rancangan perda provinsi yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur. (3) Setiap rancangan perda yang merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan ketua tim kepada gubernur. Pasal 32 Ketentuan mengenai penyusunan rancangan Perda Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 31, berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan rancangan Perda Kabupaten/Kota.