Membangun Partisipasi Inklusif, Menguatkan Keterlibatan Sipil: Tinjauan Literatur untuk Memahami Program Partisipasi Kaum Muda di Indonesia Laporan Teknis Penulis: Ryan Fajar Febrianto, Nadira Irdiana, Putri Kusuma Amanda, Siti Ainun Nisa, Santi Kusumaningrum; Pengulas: Andrea Andjaringtyas Adhi, Harriz Jati, Marsha Habib, Santi Kusumaningrum, Widi Laras Sari; Tim Desain dan Publikasi: Faddy Ravydera, Anastasie Di Gobi, Marsha Habib Penerbit: Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA) Alamat Penerbit: Gedung Nusantara II FISIP, Lantai 1 Kampus UI, Depok, 16424 ISBN: 978-623-6543-xxx 1
Dipublikasikan oleh Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA) Hak Cipta © PUSKAPA, Oktober 2022 ISBN: [menunggu detil/barcode ISBN, mungkin selesai di pertengahan Oktober] Dukungan untuk studi dan publikasi ini disediakan oleh PUSKAPA. Anda bebas untuk menyalin, menyebarkan, dan mengirimkan laporan ini kepada pihak lain untuk tujuan non-komersial. Untuk meminta salinan dari laporan atau informasi lainnya mengenai laporan ini, silakan hubungi PUSKAPA melalui surat elektronik (puskapa@puskapa.org). Laporan ini juga tersedia di situs web PUSKAPA Laporan ini memuat materi hak cipta dari pihak ketiga yang dikutip oleh PUSKAPA. Anda mungkin perlu untuk membuat permohonan kepada pihak ketiga jika menggunakan ulang materi tersebut. 2
Informasi Kepengarangan Penulis laporan* Ryan Fajar Febrianto ● Nadira Irdiana ● Putri Kusuma Amanda ● Siti Ainun Nisa ● Santi Kusumaningrum Penulis pertama, kedua, ketiga, dan keempat diurutkan berdasarkan peran mereka dalam menyusun, mengelola proyek, dan menyelesaikan laporan ini. Penulis kelima adalah peneliti utama PUSKAPA yang memimpin proses konseptualisasi, membimbing pembahasan dan penulisan hasil, dan bertanggung jawab atas pendanaan laporan ini. Principal Investigator: Santi Kusumaningrum Tim Pengulas (sesuai urutan alfabet) ● Andrea Andjaringtyas Adhi ● Harriz Jati ● Marsha Habib ● Santi Kusumaningrum ● Widi Laras Sari Tim Desain dan publikasi ● Faddy Ravydera ● Anastasie Di Gobi ● Marsha Habib Saran pengutipan: Febrianto, R. F., Irdiana, N., Amanda, P.K., Nisa, S. A., Kusumaningrum, S. (2022). Membangun Partisipasi Inklusif, Menguatkan Keterlibatan Sipil: Tinjauan Literatur untuk Memahami Program Partisipasi Kaum Muda di Indonesia. Depok: PUSKAPA. PUSKAPA. (2022). Membangun Partisipasi Inklusif, Menguatkan Keterlibatan Sipil: Tinjauan Literatur untuk Memahami Program Partisipasi Kaum Muda di Indonesia. Depok: PUSKAPA. 3
Kata Pengantar Dalam beberapa tahun terakhir, kami di PUSKAPA mengamati riuh rendahnya kaum muda dibicarakan dalam ranah kebijakan, kehidupan sosial, dan politik praktis. Dalam kebijakan, kaum muda diposisikan strategis terkait dengan jumlahnya yang semakin banyak dan perannya secara demografi, sosial, dan ekonomi. Di kehidupan sosial, diskusi tentang kaum muda luas spektrumnya, mulai dari gaya hidupnya, pola konsumsinya, asupan informasinya, minat aktivismenya, dan masih banyak lagi. Di politik praktis, kaum muda disasar sebagai kantong suara potensial atau dijadikan simbol kemajuan saat orang muda menduduki jabatan publik. Pola serupa kami amati di lingkungan tempat kami banyak berkegiatan, yaitu advokasi kebijakan. Secara anekdotal, kami merasakan minat yang semakin besar dari lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah untuk melibatkan partisipasi kaum muda dalam program- program mereka. Kami melihat benang merah. Kaum muda tiba-tiba didambakan karena potensinya dan ditawari berbagai dukungan (atau dikritik) disertai harapan yang besar agar mereka ikut mendorong perubahan. Sementara, sejumlah data dan penelitian mulai mengungkap hambatan yang kaum muda Indonesia hadapi. Hambatan-hambatan tersebut kemungkinan besar merintangi mereka dari mencapai potensi optimal yang diidamkan banyak pihak di luar mereka, atau yang menyumbang pada terbatasnya ruang gerak mereka untuk mewujudkan perubahan. Kami ingin menyelidiki lebih lanjut. Bagaimana program partisipasi kaum muda bisa ikut mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi kaum muda dan, secara bersamaan, tidak sekedar menjadi tempat di mana kaum muda hanya dimanfaatkan untuk kepentingan pihak lain? Model-model apa yang bisa digunakan untuk membantu kita melihat dan menguatkan partisipasi kaum muda secara setara dan berkeadilan? Apa pembelajaran yang bisa dipetik dari menelaah literatur tentang partisipasi kaum muda di Indonesia? Berdasarkan itu, dimulailah perjalanan kami menelusuri literatur, menganalisisnya, dan menyusun laporan ini selama satu setengah tahun terakhir. Kami menulisnya untuk kaum muda dan orang-orang yang ingin bekerja bersama kaum muda. Ada salah satu masa yang tidak bisa kami lupakan dalam proses menuliskan hasil kajian, yaitu munculnya "Citayam Fashion Week." Yang kami lihat saat itu adalah dominannya reaksi orang-orang dewasa yang terburu-buru melabel dan pengambil kebijakan yang ingin 4
meregulasi kaum muda yang mempraktikkan daya dirinya (agency) dan mengekspresikan diri dalam segala keragaman. Belajar dari itu, laporan teknis "Membangun Partisipasi Inklusif, Menguatkan Keterlibatan Sipil" ini merupakan salah satu upaya awal kami untuk terus memahami keterlibatan kaum muda dengan mawas, tanpa menghakimi. Selamat membaca, mendiskusikan, dan menggunakan laporan ini. Dr. Santi Kusumaningrum Direktur PUSKAPA 5
Daftar Isi Ringkasan Eksekutif Latar Belakang Tujuan Tinjauan Literatur Metode Bagian 1: Definisi dan Model Partisipasi Kaum Muda Memahami kaum muda lebih dari sekadar usia Berbagai cara pandang dalam memahami dan memposisikan kaum muda Potensi kaum muda dalam pembangunan Memaknai 'partisipasi' dan 'keterlibatan' Model konseptual mengenai partisipasi kaum muda Prinsip kerja dan kondisi untuk mendorong partisipasi Bagian 2: Tantangan dan Dilema Partisipasi Kaum Muda Pandangan mengenai usia dan apatisme kaum muda Eksklusi dan ruang partisipasi yang terbatas Tantangan keberlanjutan partisipasi Akses sumber dana yang terbatas Kebijakan yang belum efektif Minim growth mindset dan kemampuan berpikir kritis Bagian 3: Praktik Baik Partisipasi Kaum Muda Komponen kunci yang menjanjikan dari program dan intervensi yang melibatkan Kaum Muda Bagian 4: Rekomendasi Untuk Menguatkan Partisipasi Kaum Muda Penutup Daftar Pustaka Lampiran 6
Daftar Tabel [halaman masih menunggu hasil desain] Tabel 1. Lensa Kebijakan dan Implementasi Layanan yang biasa dipakai Lembaga Pembangunan Tabel 2. Dokumen yang dikaji pada tahap 1 Tabel 3. Dokumen yang dikaji pada tahap 2 Daftar Gambar [halaman masih menunggu hasil desain] Gambar 1. Model Tangga Partisipasi Gambar 2. Model Jalur Partisipasi Gambar 3. Model Lensa Partisipasi Gambar 4. Model P7 Gambar 5. Model Bunga Partisipasi Gambar 6. Partisipasi kaum muda sebagai gunung es Daftar Boks [halaman masih menunggu hasil desain] Boks 1. Pemantauan dan Evaluasi yang melibatkan kaum muda di program ASK 7
Daftar Istilah ADB: Asian Development Bank AIDS: Acquired Immune Deficiency Syndrome AIESEC: Association Internationale des Étudiants en Sciences Économiques et Commerciales ASEAN: The Association of Southeast Asian Nations ASK: Access, Services and Knowledge AYF: ASEAN Youth Forum DFID: Department for International Development GEAS: Global Early Adolescent Study HIV: Human Immunodeficiency Virus HKSR: Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi ICRH: International Center for Reproductive Rights IPP: Indeks Pembangunan Pemuda Komnas HAM: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia KPK: Komisi Pemberantasan Korupsi LOLIPOP: Linkages of Quality Care for Young Key Populations LSM: Lembaga Swadaya Masyarakat Musrembang: Musyawarah Perencanaan Pembangunan OPD: Organisasi Perangkat Daerah PKBI: Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia PPA: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PMNCH: The Partnership for Maternal, Newborn & Child Health UNICEF: United Nations Children's Fund UNFPA: United Nations Population Fund UN HABITAT: United Nations Human Settlement Programme DRR: Disaster Risk Reduction USAID: The United States Agency for International Development UU: Undang-Undang YID: Yes I Do Permen: Peraturan Menteri PUSKAPA: Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak RPJMD: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMN: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional SALTO-Youth: Support, Advanced Learning and Training Opportunities for Youth SETARA: Semangat Dunia Remaja 8
WHO: World Health Organization 9
Ringkasan Eksekutif Ketika membicarakan mengenai populasi muda, usia seringkali dijadikan sebagai acuan utama dalam mendefinisikan dan mengkategorisasi kelompok tersebut. Berbagai organisasi global dan nasional mencoba melakukan konseptualisasi terhadap kelompok muda, meski didefinisikan secara berbeda-beda. Hal ini memunculkan perdebatan di kalangan praktisi dan ilmuwan sosial yang mengkritik konseptualisasi kaum muda yang terbatas pada usia biologis semata. Sementara itu, berbagai kebijakan dan program muncul sebagai bentuk perhatian terhadap kaum muda, yang kemudian memposisikan kaum muda sebagai penerima manfaat hingga pelaku aktif dari intervensi yang dilakukan. Melihat strategisnya kaum muda dan segala potensi yang mereka miliki, PUSKAPA kemudian menyusun tinjauan literatur untuk mendokumentasikan berbagai model, tantangan dan pembelajaran keterlibatan kaum muda dalam pembangunan. Tinjauan literatur ini dilakukan untuk menjawab empat pertanyaan kunci, yakni: 1) Bagaimana konsep partisipasi kaum muda didiskusikan dalam literatur?, 2) Apa saja dilema dan tangan terkait konsep dan praktik partisipasi kaum muda?, 3) Bagaimana praktik dan program partisipasi dijelaskan? serta 4) Apa saja rekomendasi yang ditawarkan, khususnya terkait penguatan partisipasi kaum muda? Kajian literatur yang dilakukan pada tahun 2020 ini terlaksana melalui dua tahap. Tahap pertama berfokus pada identifikasi definisi, model, tantangan, dan rekomendasi terkait partisipasi kaum muda. Sementara tahap kedua berfokus pada identifikasi metode, praktik baik, dan pembelajaran dari berbagai kegiatan partisipasi kaum muda. Secara total, kajian ini menelusuri 32 dokumen berbahasa Inggris dan Indonesia dalam bentuk laporan penelitian dan program terkait partisipasi kaum muda, baik di tingkat nasional maupun internasional. Laporan ini menguraikan temuan tinjauan literatur dalam empat bagian: (1) Definisi dan model partisipasi kaum muda; (2) Tantangan dan dilema partisipasi kaum muda; (3) Praktik baik partisipasi kaum muda; dan (4) Rekomendasi terkait penguatan partisipasi kaum muda. Pada bagian pertama, kajian ini menemukan banyak literatur mengkritik kebijakan yang mendefinisikan kaum muda hanya terbatas pada usia saja. Membatasi definisi berdasarkan usia dapat mengeliminasi konteks kaum muda sebagai kelompok yang heterogen dengan berbagai karakteristik yang menyertai mereka (seperti: gender, kondisi disabilitas, kelas sosial dan ekonomi). Kajian ini juga mengidentifikasi berbagai cara pandang memahami dan menempatkan kaum muda di Indonesia yang dipengaruhi oleh konteks struktural, global, dan 10
juga konteks perencanaan pembangunan. Beberapa kebijakan di Indonesia menempatkan kaum muda sebagai investasi masa depan sehingga perlu memaksimalkan "bonus demografi" negara. Beberapa literatur mengaitkan perubahan cara pandang tentang kaum muda dengan konteks politik negara. Sebagai contoh, pada rezim orde baru di Indonesia, kaum muda diposisikan sebagai "anak" yang harus menghormati dan patuh pada pemerintah/pimpinan yang dipandang sebagai "orang tua yang mengayomi". Pada masa reformasi, kaum muda dipandang berperan dalam mengubah tata pemerintahan yang lebih transparan dan demokratis. Secara konseptual, kajian ini mengidentifikasi empat model partisipasi kaum muda dengan berbagai perkembangan, kekuatan dan kritik masing-masing. Roger Hart pada 1992 mengembangkan model "Tangga Partisipasi" yang menggambarkan partisipasi dalam delapan tingkatan/hierarki. Model ini kemudian menjadi acuan bagi model lainnya karena dapat memberikan gambaran terkait spektrum agensi kaum muda, meski juga mendapatkan kritik karena dipandang terlalu linear mengkategorisasikan bentuk-bentuk partisipasi kaum muda. Kemudian Shier pada 2001 menawarkan model "Jalur Partisipasi" yang menekankan pada hubungan antara partisipasi dan pemberdayaan. Oleh Shier, partisipasi anak digambarkan dalam lima tingkatan: i) anak didengarkan, ii) anak didukung untuk mengekspresikan pandangannya, iii) pandangan anak dipertimbangkan, iv) anak terlibat dalam proses pengambilan keputusan, dan v) anak berbagi kuasa dan tanggung jawab untuk pengambilan keputusan. Model ini juga mendapatkan kritik karena terlalu fokus pada aspek partisipasi yang formal dan struktural. Model lain yang mengemuka adalah "Lensa Partisipasi" atau "Three-lens approach" oleh DFID-CSO Youth Working Group pada 2010. Dalam pendekatan ini, keterlibatan kaum muda mengacu pada tiga peran, yaitu sebagai kelompok sasaran (target groups), kolaborator (collaborators) dan pemrakarsa muda (youth initiators). Model terakhir yang teridentifikasi adalah "Model P7" yang dikembangkan oleh Cahill dan Dadvand pada 2018. Model ini berfokus pada tujuh aspek yang saling terkait, yaitu: Purpose (tujuan), Positioning (posisi), Perspektif (cara pandang), Power Relations (relasi kuasa), Protection (perlindungan), Place (tempat), dan Process (proses). Mengetahui empat model ini akan membantu pemangku kepentingan dan organisasi untuk merefleksi dan menilai implementasi keterlibatan kaum muda dalam program dan pengambilan kebijakan. Bagian 2 kajian ini mengidentifikasi tantangan dan dilema yang dihadapi oleh organisasi ataupun oleh kaum muda dalam berpartisipasi secara bermakna. Pandangan umum mengenai usia dan apatisme kaum muda kerap muncul, sehingga kaum muda lebih sering dilihat sebagai "pembelajar" pada berbagai forum. Hal ini berdampak pada pendapat kaum 11
muda yang cenderung tidak dianggap penting. Ketidakmampuan organisasi untuk melihat karakteristik kaum muda yang beragam identitasnya (seperti agama, gender, etnis, kondisi disabilitas, status sosial dan ekonomi) membuat program atau kegiatan menjadi tidak inklusif. Situasi ini dapat mengekslusi kaum muda yang berasal dari kelompok tertentu, utamanya kelompok rentan dengan keterbatasan literasi dan akses informasi, yang justru lebih membutuhkan daya dukung untuk berpartisipasi. Partisipasi kaum muda juga seringnya sebatas pada ruang-ruang formal, sementara bentuk partisipasi lain yang justru lebih penting seperti keterlibatan memengaruhi tata kelola organisasi, pengumpulan data dan bukti, dan membangun lingkungan yang mendukung partisipasi, masih belum banyak nampak. Beberapa tantangan lain yang terelaborasi pada kajian ini adalah: sulitnya memastikan keberlanjutan organisasi kaum muda, akses terhadap sumber dana yang terbatas, kebijakan yang berhubungan dengan kaum muda yang tidak saling terhubung, serta minimnya daya dukung untuk meningkatkan kapasitas kaum muda dalam mengembangkan diri (growth mindset) dan berpikir kritis. Pada bagian 3, terdapat penjabaran berbagai bentuk intervensi dan praktik baik mendorong partisipasi kaum muda di Indonesia dan di negara-negara lain. Literatur menunjukkan manfaat dari program yang melibatkan kaum muda, khususnya dalam memastikan layanan yang lebih tepat sasaran, serta investasi terhadap pemberdayaan kaum muda untuk pembangunan jangka panjang. Salah satu literatur yang melakukan analisis terhadap 20 studi kasus program memperlihatkan bahwa organisasi yang bekerja dengan kaum muda melaporkan hasil yang lebih baik dari intervensi dan kesadaran yang lebih mengenai kebutuhan, kapasitas dan aspirasi kaum muda. Kajian ini juga mengkategorisasikan komponen kunci yang dapat mendukung program dan intervensi yang melibatkan kaum muda yang menjanjikan sebagai berikut: (1) tata kelola organisasi yang inklusif dan didukung dengan pendampingan kepada kaum muda; (2) kebutuhan pelibatan kaum muda sejak tahap awal perencanaan kebijakan atau program; (3) mendorong peran kaum muda ynag lebih stategis dalam pelaksanaan program; serta (4) pemantauan dan evaluasi yang melibatkan kaum muda. Terakhir, kajian literatur ini kemudian merangkumkan rekomendasi yang tersebar di berbagai literatur sebagai dasar pertimbangan kerja-kerja melibatkan kaum muda ke depannya (Bagian 4). Setidaknya terdapat 5 aspek yang perlu diwujudkan untuk menguatkan partisipasi kaum muda, yaitu pada aspek tata kelola organisasi, penyusunan kebijakan, perencanaan program, implementasi program, serta pemantauan dan evaluasi. Partisipasi kaum muda sejak awal desain, implementasi hingga evaluasi program dapat meningkatkan relevansi program terhadap kebutuhan kaum muda dan mengidentifikasi kesenjangan (gap) yang mungkin terlewatkan oleh orang dewasa. Aspek inklusi juga menjadi 12
komponen penting melalui ketersediaan metode dari masing-masing program untuk memastikan tidak ada kelompok kaum muda yang tersisih, tentunya dengan mempertimbangkan kebutuhan dan tujuan dari partisipasi program tersebut. Dukungan partisipasi kaum muda juga perlu mencakup aspek sumber daya finansial, pelembagaan, serta peningkatan kapasitas untuk kaum muda dan pihak-pihak yang melibatkan kaum muda. Poin lain yang tidak kalah penting adalah memastikan instrumen untuk dapat mengukur dampak partisipasi kaum muda terhadap keberhasilan program. 13
Latar Belakang Pembahasan mengenai partisipasi kaum muda (sering juga disebut sebagai "kalangan muda" atau "pemuda") biasanya dimulai dari siapa yang kita sebut sebagai kaum muda dan apakah mereka memiliki kapasitas untuk melakukan perubahan. Usia seringkali menjadi karakteristik umum dalam mendefinisikan kaum muda yang kemudian berakhir pada perdebatan mengenai kategorisasi usia sebagai indikator satu-satunya dalam mendefinisikan kaum muda. Secara internasional, misalnya, pemuda (youth) didefinisikan sebagai mereka yang berusia 15-24 tahun (UNFPA, 2014; Asian Development Bank and Plan International UK, 2018). Pemerintah Indonesia, melalui Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan mendefinisikan "pemuda" sebagai mereka yang berusia 16 hingga 30 tahun (Pemerintah Republik Indonesia, 2009). Terdapat pula literatur yang menggunakan pendekatan generasi, seperti milenial atau Gen-Z (IDN Research Institute & IDN Research Media, 2019; 2020). Sementara itu, selama beberapa dekade terakhir, ilmuwan sosial berpendapat bahwa kategori kaum muda merupakan kategori sosial yang pemaknaannya dibentuk berdasarkan konteks dan situasi politik, budaya, ekonomi, gender, kelas, kasta, ras, tingkat pendidikan, atau etnis seseorang (Angelina, 2011; Wyn dan White, 1997). Berbagai perbedaan definisi setidaknya menunjukkan bahwa usia saja tidak cukup digunakan sebagai karakteristik utama dalam mendefinisikan kaum muda. Pentingnya memahami partisipasi kaum muda juga tidak terlepas dari pengakuan terhadap kelompok kaum muda di dalam perencanaan pembangunan nasional. Untuk mendorong sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, peningkatan kualitas pemuda Indonesia sudah masuk ke dalam kegiatan prioritas Pemerintah Indonesia melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Beberapa target sudah tercantum dalam tiga prioritas, yaitu (1) Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Koordinasi Lintas Sektor Layanan Kepemudaan, (2) Pencegahan Perilaku Berisiko, dan (3) Partisipasi Aktif Sosial dan Politik Pemuda. Secara global, partisipasi kaum muda seringkali menjadi indikator untuk menilai kualitas intervensi atau program yang melibatkan kaum muda, terutama dalam kerangka mendorong keadilan sosial, pembangunan, kewarganegaraan aktif, hak asasi manusia, serta strategi dalam membangun negara-bangsa (Zeldin et. al., 2014 dalam Cahill & Davdand, 2018). 14
Melihat strategisnya kaum muda1 dan segala potensi yang mereka miliki, PUSKAPA kemudian menyusun tinjauan literatur ini untuk mendokumentasikan berbagai model, tantangan dan pembelajaran keterlibatan kaum muda dalam pembangunan. PUSKAPA melihat pentingnya partisipasi kaum muda dalam mendorong perubahan untuk kesentosaan anak dan kelompok rentan di Indonesia. Juga, pentingnya keterlibatan bermakna kaum muda dalam menjaga kebebasan sipil dan demokrasi yang akan meleluasakan kesentosaan tersebut. Tinjauan literatur ini kami harapkan dapat menjadi bahan pendukung untuk pemangku kepentingan, pembuat kebijakan, organisasi masyarakat sipil, termasuk kaum muda dalam mengembangkan strategi partisipasi dan keterlibatan kaum muda ke depan. Tujuan Tinjauan Literatur Tinjauan literatur ini dilakukan untuk mendokumentasikan berbagai definisi, model, tantangan serta praktik baik mengenai partisipasi kaum muda. Secara khusus, tinjauan literatur ini ingin menjawab beberapa pertanyaan utama dan turunan sebagai berikut: 1) Bagaimana konsep partisipasi kaum muda didiskusikan dalam literatur? a. Apa saja konsep dan faktor-faktor pendukung terjadinya partisipasi kaum muda? 2) Apa saja dilema dan tantangan terkait konsep dan praktik partisipasi kaum muda yang muncul dalam literatur? a. Apa saja pertimbangan etika dan risiko dalam partisipasi kaum muda? 3) Bagaimana praktik dan program yang melibatkan kaum muda dijelaskan di dalam literatur? a. b. Apa saja yang sudah dilakukan dengan dan oleh kaum muda untuk meningkatkan Isu atau permasalahan apa yang hendak dijawab oleh program tersebut? partisipasi kaum muda? c. Apa saja metode yang digunakan dalam meningkatkan partisipasi kaum muda? 4) Apa rekomendasi yang ditawarkan dalam literatur, khususnya terkait penguatan partisipasi kaum muda? Laporan ini menguraikan temuan tinjauan literatur dalam empat bagian: (1) Definisi dan model partisipasi kaum muda; (2) Tantangan dan dilema partisipasi kaum muda; (3) Praktik baik partisipasi kaum muda; dan (4) Rekomendasi terkait penguatan partisipasi kaum muda. Pada akhirnya, laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran awal mengenai partisipasi kaum muda untuk didiskusikan, diperdebatkan, dan diinvestigasi lebih lanjut oleh pemangku kepentingan. 1 PUSKAPA memilih istilah 'kaum muda' (plural) dan 'orang muda' (singular) dibanding 'pemuda' dan 'anak muda'. 15
Metode Selama tahun 2020, tim peneliti melakukan tinjauan literatur dalam dua tahapan. Tahap pertama berfokus untuk mengidentifikasi definisi, model, tantangan, dan rekomendasi terkait partisipasi kaum muda. Setelah itu, tahap kedua berfokus pada identifikasi metode dan praktik baik partisipasi kaum muda. Secara total, Tim Peneliti mengidentifikasi sebanyak 32 dokumen berbahasa Inggris dan Indonesia berupa laporan penelitian dan program terkait partisipasi kaum muda, baik di tingkat nasional maupun internasional yang menjadi sumber dalam kajian literatur ini (daftar dokumen tercantum di lampiran). Beberapa literatur lain digunakan untuk memperkuat analisis dalam penulisan laporan tinjauan literatur ini. Pemilihan literatur mengacu pada muatan dokumen yang membahas partisipasi kaum muda baik secara teoritis, konseptual, maupun praktik, baik yang dilakukan oleh lembaga kemanusiaan, individu (khususnya peneliti), pemerintah, dan kaum muda sendiri. Penelusuran tinjauan literatur untuk laporan ini dilakukan secara terfokus (targeted) melalui pencarian secara digital di pangkalan Google, JSTOR, dan Taylor & Francis Online. Tim Peneliti juga melakukan penelusuran pada situs lembaga-lembaga non-pemerintah yang memiliki pengalaman dan reputasi dalam inisiatif atau program kelompok muda ataupun bekerja bersama kaum muda, seperti UNFPA, UNICEF, Women Deliver, Amnesty International, CHOICE, Plan International dan ADB. Penelusuran literatur ini menggunakan kata kunci: "Partisipasi/ Keterlibatan Kaum Muda", "Partisipasi/ Keterlibatan Orang Muda", "Partisipasi/ Keterlibatan Anak Muda", "Partisipasi Remaja", "Partisipasi Anak", "Partisipasi/ Keterlibatan Kaum Muda Indonesia", "Partisipasi/ Keterlibatan Orang Muda Indonesia", "Partisipasi/ Keterlibatan Anak Muda Indonesia", "Partisipasi Remaja Indonesia", "Partisipasi Anak Indonesia", "Youth Participation/ Engagement", "Adolescent Participation", "Child Participation", "Youth Participation/ Engagement Indonesia", "Adolescent Participation Indonesia", "Child Participation Indonesia." Setelah 32 dokumen terkumpul, Tim Peneliti meninjau seluruh dokumen tahap pertama dengan mengacu pada lima pertanyaan utama: (1) bagaimana partisipasi kaum muda didiskusikan dalam literatur ini (termasuk konsep dan faktor-faktor pendukung terjadinya partisipasi)?, (2) apa saja dilema dan/atau tantangan terkait konsep dan praktik partisipasi/ keterlibatan yang muncul dalam literatur (termasuk dilema etik dan risiko dalam berpartisipasi)?, (3) permasalahan/ isu kaum muda di Indonesia apa saja yang didiskusikan dalam literatur ini?, (4) apa saja yang sudah dilakukan dengan/ oleh kaum muda (termasuk metode yang digunakan, jika ada) dan 16
(5) apa rekomendasi yang ditawarkan dari literatur ini, khususnya terkait penguatan partisipasi kaum muda? Dalam proses mengkaji praktik baik (tahap kedua), Tim Peneliti menelaah/mengidentifikasi beragam studi kasus program atau intervensi yang dipimpin atau melibatkan kaum muda di Indonesia dan dunia dengan berbagai kriteria untuk dikatakan sebagai praktik baik, di antaranya: 1. Intervensi/program dipimpin, dikelola bersama, atau ditujukan untuk kaum muda berusia 17-25 tahun, 2. Intervensi/program berupa (namun tidak terbatas pada) penyediaan layanan, advokasi, pelatihan, edukasi dan peningkatan kesadaran, 3. Intervensi/program dengan dokumentasi tertulis, baik berupa laporan evaluasi atau profil program, 4. Intervensi/program disarankan untuk dapat diterapkan pada program pemberdayaan kaum muda dan penguatan lingkungan pendukung partisipasi kaum muda2 5. Intervensi/program dilakukan dalam kurun waktu antara 2010-2020, dengan mempertimbangkan keragaman representasi geografis serta memprioritaskan pada target untuk kelompok rentan dan marjinal. Tim peneliti meninjau dokumen di tahap kedua dengan dua pertanyaan utama: (1) apa intervensi terkait partisipasi kaum muda yang dipaparkan dalam literatur? dan (2) apa yang dinilai menjanjikan, termasuk pembelajaran baik dari intervensi partisipasi kaum muda yang dijelaskan dalam literatur? Informasi yang dikumpulkan berdasarkan pencarian tersebut dikumpulkan ke dalam satu pangkalan data (matriks) yang dipilih berdasarkan jenis literatur dan pertanyaan kajian, untuk selanjutnya dianalisis dan dituliskan ke dalam laporan. Meski demikian, Tim Peneliti mengakui bahwa dokumentasi mengenai praktik baik partisipasi kaum muda masih terbatas di Indonesia, khususnya dokumentasi yang aksesnya dapat dibaca secara terbuka atau publik. Dengan demikian, mungkin terdapat program atau dokumentasi yang tidak tercakup dalam kajian ini. Selain itu, mengingat kajian diselesaikan pada tahun 2020, 2 Kajian analisis dampak bukan merupakan fokus dari penelitian yang dilakukan melalui proyek ini. Dalam prosesnya, tidak banyak laporan evaluasi dampak dari pemangku program yang tim PUSKAPA temukan. Dengan demikian, intervensi yang 'disarankan' ditentukan melalui deskripsi yang ditemukan dari publikasi dengan mempertimbangkan (namun tidak terbatas pada): perubahan norma dan tingkah laku yang menghargai potensi dan partisipasi kaum muda, proses atau hasil perubahan kebijakan atau keputusan yang melibatkan kaum muda, akses terhadap kesempatan, serta penguatan kapasitas berupa pengetahuan dan kemampuan individu untuk mendukung partisipasi dan kesentosaan kaum muda. 17
Tim Peneliti tidak mengkaji artikel atau dokumentasi yang dipublikasi setelah tahun 2020. Hal ini perlu disikapi pembaca sebagai keterbatasan kajian ini. 18
Bagian 1: Definisi dan Model Partisipasi Kaum Muda Memahami kaum muda lebih dari sekadar usia Tidak ada definisi yang disepakati secara global tentang "kaum muda." PBB mendefinisikan pemuda (youth) bagi mereka yang berusia 15-24 tahun, dan orang muda (young people) berusia 10-24 tahun (UNFPA, n.d; United Nations, 1981). United Nations Population Fund (UNFPA) membedakan konsep remaja dan orang muda melalui 'Framework for Action on Adolescents and Youth: Opening Doors with Young People' sebagai mereka yang berusia 10-19 tahun, juga menyesuaikan dengan definisi WHO (UNFPA, 2007). Berbagai organisasi pembangunan internasional juga memiliki definisi kaum muda yang berbeda-beda menyesuaikan dengan kebutuhan program. Plan International, misalnya, menggunakan "orang muda" untuk merujuk pada individu-individu berusia 15-24 tahun, sedangkan AIESEC dan ADB berfokus pada 18-30 tahun (Asian Development Bank dan Plan International, 2018). Amnesty International menggunakan definisi orang muda secara global sebagai individu di bawah usia 25 tahun, dan memungkinkan untuk disesuaikan berdasarkan dengan konteks lokal (Amnesty International, 2018). Di Indonesia, secara usia, juga terdapat tumpang tindih dalam mendefinisikan anak dan kaum muda. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan mendefinisikan "pemuda" sebagai mereka yang berusia di antara 16 hingga 30 tahun (Pemerintah Republik Indonesia, 2009). Sedangkan Pasal 1 Konvensi Hak Anak yang disahkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 mendefinisikan "anak" sebagai individu berusia di bawah 18 tahun. Dengan demikian, tumpang tindih tersebut menunjukkan bahwa batasan usia tidak cukup untuk mendefinisikan anak muda, seperti yang juga telah diakui oleh banyak pembuat kebijakan (Angelina, 2011). Penggunaan kategori usia sebagai indikator satu-satunya dalam mendefinisikan kaum muda dapat bermasalah mengingat kaum muda adalah kelompok yang heterogen. Ketika tidak diimbangi dengan analisis yang mempertimbangkan faktor-faktor lain (misal: gender, status disabilitas, kelas sosial, dan faktor lainnya yang membentuk identitas kaum muda), definisi berdasarkan usia dapat menyembunyikan narasi kaum muda dari situasi khusus yang mereka alami (Huijsmans, 2016). Studi-studi yang mencoba menggambarkan situasi kaum muda tanpa mempertimbangkan keragaman konteks dan karakteristik seperti gender dan lokasi geografis dapat menyembunyikan kerentanan dan kebutuhan khusus kaum muda marjinal. Naafs & 19
White (2012), misalnya, berpendapat bahwa kajian mengenai kepemudaan di Indonesia masih terfokus pada pemuda urban di kota-kota besar, dan terkadang secara implisit menyamakan "pemuda" dengan "laki-laki muda". Selain itu, mendefinisikan kaum muda berdasarkan kategori usia juga perlu mempertimbangkan konteks di mana nilai dan norma sosial tertentu melekat pada suatu kategori usia (Ansell, 2016). Sebagai contoh, perempuan muda berusia 19 tahun yang sudah menikah dan memiliki anak bisa saja dianggap tidak lagi dipandang sebagai orang muda di masyarakat tempat ia tinggal. Sebagai kritik terhadap pembatasan definisi berdasarkan kategori usia, ilmuwan sosial kemudian banyak memakai pendekatan generasi (generational) dalam studi-studi terkait kaum muda. Penggunaan perspektif generasi dapat membantu memahami bagaimana masyarakat terstruktur berdasarkan pengelompokan usia serta mengaitkannya dengan proses- proses lebih luas dalam perubahan sosial (Thorne, 2004). Perspektif generasi dapat digunakan melalui berbagai cara analisis, misalnya analisis relasi kaum muda dengan kerabat dan orang tuanya (kinship descent), atau melihat kaum muda dalam fase hidupnya (life phase) (Huijsmans, 2016). Pendekatan generasi juga seringkali dipakai untuk menganalisis relasi yang terjadi antara individu atau kelompok di suatu generasi dengan generasi lainnya dan bagaimana pengaruh hal tersebut dengan kehidupan sosial. Naafs & White (2012) menyoroti bahwa pendekatan generasi memahami kaum muda secara demografis berdasarkan kelompok usia, namun juga terkait dengan hal-hal yang bersifat relasional. Situasi yang dialami dan karakteristik yang melekat pada kaum muda yang tergabung di generasi Z (umum dikenal sebagai kaum muda yang lahir setelah tahun 1996), misalnya, merupakan hasil interaksinya dengan generasi terdahulu. Berbagai cara pandang dalam memahami dan memposisikan kaum muda Lanjut, Naafs & White (2012), mencatat bahwa literatur yang ada mengenai kaum muda di Indonesia sering memposisikan kaum muda melalui lima cara pandang: 1) kaum muda sebagai generasi (relasi antara kaum muda-orang dewasa, kaum muda dan perubahan sosial/politik, kaum muda dan negara); 2) kaum muda sebagai identitas; 3) kaum muda sebagai pembuat dan konsumen budaya (termasuk diantaranya bahasa, gaya hidup, media baru, 20
identitas budaya dan praktik); 4) kaum muda sebagai transisi (dari sekolah menuju kerja, dependensi menuju otonomi, kaum muda yang berpindah, hingga kaum muda yang merespons 'masalah-masalah' transisi); dan 5) kaum muda dan perilaku berisiko (kesehatan, seksualitas, obat-obatan, kriminalitas, kekerasan). Bank Dunia dalam satu publikasinya kemudian menekankan kaum muda dan transisinya yang memiliki dampak besar dalam pembangunan sosial di jangka panjang. Kaum muda merupakan transisi dari proses belajar, bekerja, mengembangkan gaya hidup sehat, memulai keluarga, dan melatih keterlibatan dalam kewarganegaraan (The World Bank, 2006). Posisi kaum muda dalam lanskap sosial budaya juga dipengaruhi oleh isu-isu struktural, yang disebut Comaroff & Comaroff (2005) terjadi akibat kebangkitan kapitalisme neoliberal. Hal ini menyebabkan banyak kaum muda mengalami marjinalisasi meski perhatian dan investasi khusus telah diberikan kepada kaum muda (Comaroff & Comaroff, 2005). Dengan demikian, memandang usia muda sebagai fase transisi (misal dari kanak-kanak, bersekolah lalu bekerja dan menikah atau dewasa), tidak selalu terjadi pada setiap kaum muda secara linear. Faktor-faktor struktural seperti berbagai kebijakan ekonomi dan politik makro dapat memengaruhi kesejahteraan dan transisi mereka di fase hidup selanjutnya. Dalam konteks perencanaan pembangunan, kebijakan Pemerintah Indonesia seringkali menempatkan kaum muda sebagai 'investasi masa depan', khususnya dalam konteks memaksimalkan bonus demografi Indonesia (GEAS, 2019; Bappenas, 2017). Hal ini juga tidak terlepas pada potensi kaum muda sebagai kelompok masyarakat yang memiliki akses dan kemampuan menguasai teknologi digital (UNICEF East Asia and Pacific Regional Office, 2020). Studi latar belakang RPJMN 2020-2024 menyatakan bahwa proporsi usia produktif Indonesia cukup besar sehingga berpeluang mengisi kebutuhan tenaga kerja di tingkat regional, serta menampung industri padat kerja. Atas dasar itu, RPJMN mencantumkan berbagai arah kebijakan yang tujuannya untuk meningkatkan kapasitas, kepemimpinan dan kepeloporan pemuda (Pemerintah Republik Indonesia, 2020a). Namun, implikasi dari cara pandang kaum muda sebagai aset pembangunan berisiko menjauhkan kaum muda dari hak-hak fundamental yang mereka miliki. Cara pandang ini merupakan salah satu bentuk dari lima lensa yang biasa ditemukan dalam kebijakan tentang kaum muda menurut identifikasi British Council dan SALTO-Youth (2017). Meski perlu dicatat bahwa lensa-lensa ini bisa jadi tidak digunakan secara tunggal karena sifatnya yang saling terkait. Lima lensa tersebut adalah: (1) kapabilitas dan pemberdayaan (berbasis aset); (2) keadilan dan kesejahteraan; (3) pelanggan dan bagian dari pengembangan produk; (4) instrumentalis; dan (5) defisit dan ancaman. 21
Tabel 1. Lensa Kebijakan dan Implementasi Layanan yang biasa dipakai Lembaga Pembangunan Lensa Penjelasan dan implikasi penggunaan Kapabilitas dan pemberdayaan (berbasis aset) Lensa ini melihat rasa kepemilikan terhadap layanan seringkali tidak dapat tercapai kecuali kaum muda bersifat aktif mentransformasi situasi-situasi mereka sendiri. Istilah "co-creation", suara kaum muda, hak-hak sipil, politik, kolektif, budaya, adalah hal-hal yang lekat dengan lensa ini. Agensi kaum muda berjalan beriringan dengan pemahaman terhadap kesejahteraan dan keadilan yang bersifat relatif berdasarkan konteks dimana kaum muda tinggal. Efek praktis dari pendekatan ini adalah program atau inisiatif yang dilakukan dapat jauh berekspansi ketika kaum muda memobilisasi teman sebaya mereka di luar cakupan intervensi yang dilakukan. Keadilan dan kesejahteraan Lensa ini berfokus pada cara pandang melihat kebutuhan manusia, keadilan, dan hak-hak ekonomi sosial yang dimiliki. Biasanya fokus pada peran lintas-sektor, juga mengakui adanya hambatan struktural (ekonomi politik) yang menghambat perkembangan kaum muda. Efek praktis dari lensa ini adalah teridentifikasinya faktor-faktor struktural yang lebih luas, namun tidak spesifik mengidentifikasi faktor kontekstual langsung yang berdampak. Misalnya, minimnya partisipasi anak perempuan di sekolah bisa jadi karena dampak dari kekerasan yang dialami di sekolah. Pelanggan dan bagian dari pengembangan produk atau layanan Kaum muda sebagai konsumen dari produk dan layanan yang dikhususkan untuk kaum muda. Layanan disediakan dan kaum muda ditempatkan hanya sebagai penerima manfaat dari produk atau layanan yang diberikan. Hal ini dapat mengabaikan peran dari kaum muda dalam membentuk dan menentukan layanan-layanan yang tepat bagi mereka sendiri. Instrumentalis Kaum muda sebagai "sumber daya manusia" untuk pertumbuhan ekonomi. Fokus terletak pada kaum muda dipandang sebagai aset secara individu, dibandingkan perlunya memobilisasi aset-aset di masyarakat untuk kepentingan kaum muda sebagai warga negara dengan hak-haknya. Kaum muda dianggap terpisah dari warga negara pada umumnya. Hal ini dapat menyebabkan ketercerabutan kaum muda dengan generasi lainnya, dan potensi bobroknya kohesi sosial di masyarakat. Defisit atau ancaman Kaum muda sebagai ancaman biasanya bermuara pada masalah- masalah kaum muda yang dihadapi, seperti penggunaan zat adiktif, kriminalitas, dan literasi. Biasanya tidak begitu fokus pada masalah- masalah struktural yang menyebabkan masalah sosial, dan menggaungkan narasi mengenai kegagalan dan kesuksesan pribadi. Juga, secara signifikan mengabaikan agensi kaum muda sebagai bagian 22
dari solusi atau agen perubahan. Sumber: British Council dan SALTO-Youth, (2017) 'Young people and extremism: a resource pack for youth workers'. Selain itu, konteks politik juga tidak dapat dipisahkan dari bagaimana negara mengkonsepsi kaum muda yang terefleksi dari ragam kebijakan di Indonesia. Pada rezim orde baru, Indonesia dibayangkan sebagai keluarga besar atau keluarga bangsa, dan kaum muda diposisikan sebagai 'anak' yang harus menghormati dan patuh pada pimpinan yang lebih tua (Ramadhan, 2013). Hal ini banyak terwujud dalam sistem pemerintahan, pendidikan, dan militer yang diatur dalam struktur kekeluargaan, seperti peran guru sebagai orang tua di rumah untuk mendidik anak-anaknya (peserta didik). Lanjut, Raviola (2013) juga mencatat bahwa dalam dekade-dekade sebelumnya, kaum muda berperan sebagai mesin perubahan yang mengubah tata pemerintahan dari masa orde baru ke masa Reformasi yang dipandang lebih transparan dan demokratis. Banyak peristiwa sejarah yang didorong oleh kaum muda menyiratkan bahwa peran kaum muda juga memengaruhi atau menyesuaikan situasi politik yang terjadi (Raviola, 2013). Konsepsi terkait kaum muda juga tercermin dalam pemakaian istilah yang digunakan untuk mendefinisikan 'generasi muda'. Istilah 'pemuda' identik dengan generasi muda di era perjuangan kemerdekaan, di mana Presiden Soekarno mengasosiasikan Pemuda sebagai pejuang revolusi dan penggerak mobilisasi politik. Namun, pemakaian istilah 'pemuda' di era orde baru lebih erat kaitannya dengan pembangunan yang berpedoman pada Pancasila (Ramadhan, 2013). Di sisi lain, dalam berbagai literatur global, istilah remaja (adolescent), sering dikaitkan dengan transisi psikologis dan fisik seseorang. Di konteks Indonesia,khususnya di era 2000-an, remaja dianggap sebagai kelompok yang acuh tak acuh terhadap politik dengan semangat nasionalisme rendah (Nugroho & Tumenggung, n.d), serta target pasar dan individu yang konsumtif (Ramadhan, 2013). Selanjutnya, penggunaan istilah 'anak muda' kerap populer dalam pemakaian sehari-hari. Menurut Hilmar Farid (2011), pemakaian 'anak muda' lebih memberi agensi kepada kelompok muda dibandingkan dengan istilah lain. Berdasarkan berbagai pertimbangan di atas, PUSKAPA, melalui laporan tinjauan literatur ini, mengusulkan penggunaan istilah 'orang muda' untuk merujuk pada individu muda yang setara dengan 'orang dewasa', serta 'kaum muda' dengan merujuk pada heterogenitas kelompok muda. 23
Potensi kaum muda dalam pembangunan Terlepas dari pandangan terhadap kaum muda dalam konteks permasalahan yang mereka hadapi, berbagai literatur juga memperlihatkan potensi dan kapabilitas kaum muda dalam pembangunan. Penelitian IDN Research Institute & IDN Media (2020) memetakan potensi generasi muda milenial ke dalam tujuh tipe. Tipe tersebut antara lain Pengembara (terkait dengan karakter enerjik, keinginan mengeksplorasi hal baru), Visioner (karismatik, ekspresif, bersemangat), Seniman (keunikan cara pandang), Pemimpin (fokus pada tujuan dan keinginan untuk memimpin), Socializer (bijak, mudah bersosialisasi dan membangun kekerabatan), Konservatif (sederhana, vokal berpendapat), dan Kolaborator (penuh dengan ide, senang bekerjasama) (IDN Research Institute & IDN Media, 2020). Sebagai konsumen dan pembentuk budaya dan sub-budaya, ragam literatur menunjukkan kaum muda Indonesia dikelilingi nilai gotong royong, demokrasi, dan kekerabatan, serta masih memegang erat nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian Sihombing (2014) mengidentifikasi nilai gotong royong, demokrasi, kekerabatan sebagai beberapa nilai yang masih dianut kaum muda. Laksana & Wood (2019) membahas khusus mengenai aspek agama yang masih sangat dekat dengan pembentukan kewarganegaraan kaum muda di Indonesia, di mana banyak kaum muda masih merasa sepakat tentang perlunya agama dalam tatanan hidup. Meskipun demikian, beberapa kaum muda juga kritis terhadap perspektif agama tunggal dalam memahami religiusitas. Hal ini dapat berpengaruh pada kesadaran aktif dan keterlibatan lebih jauh kaum muda dengan isu-isu sosial dan politik yang terkait dengan keragaman agama di Indonesia. Memaknai 'partisipasi' dan 'keterlibatan' Sebagian besar literatur mendefinisikan partisipasi kaum muda mengacu pada relasi, khususnya kemitraan antara kaum muda dengan orang dewasa. USAID (2014) mendefinisikan partisipasi kaum muda sebagai "kemitraan yang bersifat aktif, memberdayakan, dan disengaja bersama kaum muda sebagai pemangku kepentingan, pemecah masalah, dan agen perubahan di komunitas mereka". Seperti halnya USAID (2014), CHOICE (2017) juga mendefinisikan partisipasi dengan penekanan terhadap kesetaraan dalam bekerja antara kaum muda dan orang dewasa dalam setiap proses pembuatan dan implementasi kebijakan dan program (desain, implementasi, pemantauan, dan evaluasi). 24
Partisipasi dan keterlibatan kaum muda secara definisi seringkali dimaknai sebagai hal yang serupa dan dipakai secara bergantian. Meski demikian, UNICEF (2017) membedakan kedua istilah tersebut, di mana partisipasi adalah istilah yang lebih melekat dan terasosiasi dengan hak asasi, yang berfungsi untuk membangun kewarganegaraan, memperkuat kapasitas dan kepercayaan diri, mempromosikan keterlibatan legal dan pembuatan kebijakan. Sedangkan, keterlibatan (engagement) dimaknai sebagai proses-proses dimana kaum muda bergabung untuk memengaruhi keputusan dan hal-hal yang memengaruhi hidup mereka. Fungsi keterlibatan adalah agar kaum muda: 1) mampu menyuarakan pendapat mereka, 2) aktif dalam kegiatan dan norma positif, serta 3) aktif dalam proses pengambilan keputusan. UNICEF (2020) juga membedakan istilah Keterlibatan (Engagement) dengan "Keterlibatan Sipil" (Civic Engagement), dimana keterlibatan terkait erat dengan proses yang diikuti seperti dialog, pengambilan keputusan, kegiatan, serta menekankan aspek tindakan baik individu maupun kolektif untuk mencapai kepentingan bersama. Merujuk pada definisi-definisi partisipasi dan keterlibatan kaum muda pada paragraf sebelumnya, serta penjelasan pada bagian selanjutnya, partisipasi juga bersifat relasional, bukan hanya melibatkan individu kaum muda semata, namun juga melibatkan orang dewasa dan relasi antar keduanya. Hal ini sejalan dengan pandangan Biesta et al. (2009: 9) yang menyerukan bahwa partisipasi sebaiknya dipahami sebagai "sebuah proses yang tersituasi, relasional, dan secara khusus terhubung dengan trayektori hidup individu kaum muda". Model konseptual mengenai partisipasi kaum muda Bagian ini memetakan beberapa model konseptual terkait partisipasi anak dan kaum muda yang tersedia berdasarkan literatur dan bagaimana model-model tersebut mengalami perkembangan. Misalnya, terdapat model yang awalnya menempatkan fokus pada peran kaum muda dalam mewujudkan partisipasi yang 'bermakna', lalu kemudian berkembang menjadi relasi antara kaum muda dan peran orang dewasa dalam mewujudkannya. Berbagai model yang teridentifikasi memiliki kekuatan dan kritiknya tersendiri, sehingga dapat menjadi bahan untuk pengembangan model-model baru ke depannya. Model 1: Tangga Partisipasi (Roger Hart) Model pertama adalah "Tangga Partisipasi" yang dikembangkan oleh Roger Hart (1992) berdasarkan tipologi partisipasi kewarganegaraan orang dewasa yang dikembangkan oleh Arnstein (1969). Layaknya tangga, Hart (1992) menggambarkan partisipasi dalam delapan tingkatan/hierarki, atau yang juga disebut 'rongga partisipasi'. Di bagian tangga bawah 25
terdapat tiga rongga tangga yang teridentifikasi sebagai 'non-partisipasi', yaitu manipulasi, dekorasi, dan tokenisme. Di atas tiga rongga itu, terdapat 5 rongga lainnya, yaitu 'ditugaskan namun terinformasi', 'terkonsultasi dan terinformasi', 'diinisiasi orang dewasa, berbagi keputusan bersama anak', 'diinisiasi dan dipimpin oleh anak', dan yang terakhir, 'diinisiasi anak dan berbagi keputusan bersama orang dewasa', yang menggambarkan bentuk partisipasi yang paling direkomendasikan. Model tangga partisipasi menjadi acuan bagi model lainnya karena kontribusinya dalam memberikan gambaran terkait spektrum agensi kaum muda (Cahill dan Dadvand, 2018). Model ini juga menjadi acuan di dalam Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan (Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011). Gambar 1. Model Tangga Partisipasi Sumber: Diterjemahkan dan diilustrasikan ulang dari Hart (1992) Meski demikian, karena terkesan bahwa partisipasi itu bersifat linear (dari non-partisipasi menuju partisipasi), kritik bergulir bahwa model ini mengabaikan konteks dimana partisipasi terjadi (Malone dan Hartung, 2010). Cahill dan Dadvand (2018: 244) memberi contoh, bahwa dalam sebuah forum di mana bentuk partisipasi dikatakan sebagai 'tokenisme' (non- partisipasi), namun menurut kaum muda itu merupakan bentuk kepemimpinan simbolik, terutama dalam konteks kaum muda marginal yang kehadirannya sering diabaikan. Kritik 26
serupa mengatakan bahwa bentuk partisipasi di bagian rongga tengah, misalnya 'ditugaskan namun terinformasi' seolah dipandang kurang bermakna dan otentik, padahal dalam berbagai konteks mungkin inilah bentuk yang paling memungkinkan untuk partisipasi terjadi (Mathur, Mehta, dan Malhotra, 2004). Model Tangga Partisipasi banyak dikembangkan menjadi beragam model-model serupa, seperti model 'Lima Derajat Partisipasi' oleh Treseder (1997), 'Bunga Partisipasi' oleh CHOICE for Youth and Sexuality (2017), dan Moda Partisipasi oleh UNICEF (UNICEF, 2020). CHOICE (2017) mendefinisikan partisipasi ideal sebagai Partisipasi Kaum Muda yang Bermakna, di mana "Kaum muda dapat berpartisipasi secara setara dengan orang dewasa, bekerja secara independen melalui organisasi serta di seluruh tahapan program dan perumusan kebijakan: perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi. Untuk itu, suatu mekanisme diperlukan untuk menempatkan kaum muda dalam peran aktif, dimana suara mereka didengarkan dan dihargai. Ketika partisipasi kaum muda benar-benar bermakna, hal ini akan menguntungkan kaum muda, program, kebijakan atau organisasi, serta masyarakat secara keseluruhan" Serupa dengan definisi ini, WHO dan PMNCH (2018) juga mendefinisikan keterlibatan remaja dan kaum muda sebagai kemitraan yang inklusif, terencana, saling menghargai antara kaum muda dan orang dewasa. Hal ini termasuk kondisi di mana kekuasaan saling terbagi, terdapat penghargaan terhadap kontribusi, serta ide, perspektif, kemampuan, dan kekuatan masing- masing terintegrasi dalam berbagai proses penyusunan dan implementasi kebijakan program. Proses-proses yang dimaksud antara lain perencanaan dan implementasi program, strategi, kebijakan, tata kelola organisasi pelaksana, hingga mekanisme pendanaan. Model 2: Jalur Partisipasi (Shier) Shier (2001) menawarkan model yang menekankan pada hubungan antara partisipasi dan pemberdayaan, serta banyak menjelaskan mengenai efek dari partisipasi. Partisipasi anak digambarkan dalam lima tingkatan, yakni: i) anak didengarkan, ii) anak didukung untuk mengekspresikan pandangannya, iii) pandangan anak dipertimbangkan, iv) anak terlibat dalam proses pengambilan keputusan, dan v) anak berbagi kuasa dan tanggung jawab untuk pengambilan keputusan. Jika banyak model berfokus pada bagaimana anak perlu ditempatkan dalam bentuk-bentuk partisipasi ideal, model Shier menggambarkan peran orang dewasa dan institusi dalam membentuk 'jalur' menuju partisipasi. Untuk mencapai situasi berdaya, komitmen perlu 27
diwujudkan dalam tiga aspek, yakni (1) Pembukaan (opening) yang berarti keinginan untuk melakukan partisipasi anak diwujudkan dalam kebijakan sebuah organisasi, (2) Kesempatan (opportunities) yang melibatkan penyediaan ragam sumber daya untuk mewujudkan partisipasi, serta (3) Kewajiban (obligation) dalam bentuk respons aktif dari organisasi agar partisipasi terwujud. Gambar 2. Model Jalur Partisipasi Sumber: Diterjemahkan dan diilustrasikan ulang dari Shier (2001) Model dari Shier ini mendapatkan kritik karena terlalu fokus pada bentuk dan aspek partisipasi formal dan struktural (Cahill dan Dadvand, 2018). Selain itu, terdapat anggapan bahwa model ini memberikan ruang yang sedikit untuk partisipasi yang diinisiasi langsung oleh kaum muda, mengingat fokusnya pada peran orang dewasa dalam membentuk partisipasi kaum muda (Malone dan Hartung, 2010). 28
Model 3: Lensa Partisipasi (DFID-CSO Youth Working Group) Banyak model juga berkembang untuk membantu organisasi pembangunan yang berfokus pada cara pandang orang dewasa terhadap kaum muda. Salah satunya adalah model lensa partisipasi atau 'three-lens approach' yang dikembangkan oleh Bank Dunia dan DFID bersama mitra (World Bank, 2007; DFID-CSO Youth Working Group, 2010). Dalam pendekatan ini, pelibatan kaum muda mengacu pada tiga peran, yaitu sebagai kelompok sasaran (target groups), kolaborator (collaborators) dan pemrakarsa muda (youth initiators) (World Bank, 2007; DFID- CSO Youth Working Group, 2010). Pada saat orang yang bekerja dalam program pembangunan melihat kaum muda sebagai kelompok sasaran, mereka bekerja untuk kaum muda dan menganggapnya sebagai penerima bantuan/ layanan/ kegiatan. Kaum muda menjadi kolaborator apabila orang yang bekerja dalam program pembangunan terlibat dengan kaum muda (bermitra). Selanjutnya, kaum muda menjadi pemrakarsa muda ketika mereka mendapatkan dukungan untuk menjadi pemimpin. Partisipasi kaum muda dalam pembangunan seringkali menggabungkan ketiga peran di atas dengan tujuan untuk membangun kaum muda sebagai mitra dan pemimpin. Dengan agensi (agency) yang dimiliki kaum muda, mereka memiliki kapasitas untuk bertindak serta keterampilan, kapabilitas dan kemampuan untuk mengubah kehidupan mereka sendiri (DFID- CSO Youth Working Group, 2010). Gambar 3. Model Lensa Partisipasi 29
Sumber: Diterjemahkan dan diilustrasikan ulang dari DFID-CSO Youth Working Group (2010), mengadaptasi dari World Bank Development report (2007) Model 4: P7 (Cahill dan Dadvand) Selanjutnya, yang juga melengkapi model-model sebelumnya, adalah Model P7 yang dikembangkan oleh Cahill dan Dadvand (2018). Model ini disusun sebagai 'alat berpikir', untuk digunakan dalam menanggapi berbagai kompleksitas dari partisipasi kaum muda. Model P7 ini berfokus pada tujuh hal yang saling terkait: Purpose (tujuan), Positioning (posisi), Perspektif (cara pandang), Power Relations (relasi kuasa), Protection (perlindungan), Place (tempat), dan Process (proses). Gambar 4. Model P7 Sumber: Diterjemahkan dan diilustrasikan ulang dari Cahill dan Davdand (2018) Purpose (tujuan) ditempatkan sebagai pusat dari perhatian ketika membahas partisipasi kaum muda. Gerigi yang terdapat dalam gambar juga menggambarkan bagaimana aktivitas di satu domain terhubung dengan domain yang lain.Pertimbangan untuk dipikirkan ketika berbicara mengenai Purpose (Tujuan): 30
Apa yang ingin program ini capai? ● Kesempatan apa yang dapat dibentuk yang memungkinkan kaum muda memegang peran aktif dalam membentuk, mengembangkan, dan mencapai tujuan program? Positioning (posisi) melibatkan analisis mengenai bagaimana kaum muda dipahami secara sosial dan budaya. Beberapa pertanyaan yang dapat dipertimbangkan antara lain: Bagaimana kaum muda ditempatkan di dalam diskursus budaya secara luas dan bagaimana hal ini membatasi imajinasi yang kita pikirkan mengenai kaum muda? ● Bagaimana kaum muda ditempatkan di dalam program, dan bagaimana kaum muda memposisikan diri dengan yang lain? Asumsi apa saja yang kita miliki dan mungkin membatasi kapasitas kaum muda untuk berpartisipasi? (Misal: asumsi terkait kemampuan atau pengalaman yang dimiliki) Perspective (cara berpikir) mendorong pemangku program untuk menghindari pendekatan 'kaum muda sebagai kategori sosial homogen' dan justru mempertimbangkan perbedaan dan keberagaman yang terdapat pada individu dan kelompok kaum muda. Hal ini termasuk bagaimana faktor sosial lain, seperti gender, status disabilitas, status sosial dan ekonomi, dan norma budaya membentuk cara berpikir atau asumsi kita tentang kaum muda. Pertanyaan yang dapat dipertimbangkan dalam ranah perspektif ini antara lain: Perspektif dan suara siapa yang dipertimbangkan, disisihkan, atau mendapatkan hak khusus atau privilese lebih dalam program? Metode apa yang digunakan untuk mendorong perspektif yang beragam? ● Siapa yang masih termarjinalisasi atau tidak memiliki suara (voiceless) dalam proses yang dilakukan? Power Relations (relasi kuasa) juga terkait dengan bagaimana individu memposisikan diri dalam relasinya dengan individu lain. Dalam relasi yang terjadi dengan kaum muda, beberapa orang mungkin menduduki posisi yang lebih dominan dan memiliki kuasa lebih besar. Relasi kuasa dapat terjadi di dalam relasi orang dewasa dengan kaum muda, tapi juga dapat terjadi di antara kaum muda sendiri. Beberapa pertanyaan terkait relasi kuasa antara lain: Bagaimana peran dan tanggung jawab dibagi dan dijalankan dalam program? ● Bagaimana relasi yang dibangun dapat memastikan penghargaan dan keadilan bagi semua pihak? Protection (perlindungan) berhubungan dengan pertanyaan tentang tujuan, posisi, perspektif dan relasi kuasa. Perlindungan dapat berarti lensa yang dipakai untuk memahami kerentanan di dalam kapabilitas seseorang, juga dapat dilihat sebagai 'hak' yang melekat pada individu. 31
Perlu diperhatikan bahwa seringkali kebutuhan untuk 'melindungi' dapat menjadi justifikasi untuk membatasi aktivitas kaum muda.Dengan demikian, penting untuk memiliki pemahaman seimbang antara perlindungan dan partisipasi, dan secara khusus mempertanyakan bagaimana relasi kuasa, struktur, lingkungan fisik dan sosial berperan dalam menciptakan berbagai kemungkinan yang dapat muncul dalam keterlibatan kaum muda. Misalnya, ketika mengidentifikasi risiko serta merencanakan mitigasi dari partisipasi kaum muda dalam sebuah kegiatan, perlu ditinjau lebih lanjut siapa yang melakukan identifikasi risiko dan perencanaan perlindungan terhadap kaum muda, apakah hal tersebut semata-mata merefleksikan ketakutan orang dewasa atau risiko dan penanganan yang berfokus pada kebutuhan dan situasi kaum muda? Hal ini memerlukan pemahaman terkait kapasitas yang dimiliki kaum muda, risiko yang mungkin muncul, dukungan apa yang tersedia, serta pemahaman anak dan kaum muda sendiri terkait risiko dan kapasitasnya. Beberapa pertanyaan terkait perlindungan: Seperti apa keseimbangan yang perlu dicapai antara upaya menyeimbangkan perlindungan dan partisipasi? Apa yang dapat dilakukan untuk melindungi akses dan keselamatan kaum muda secara politik, sosial, dan material? Bagaimana kaum muda dapat melakukan peran aktif dalam memastikan keselamatan dirinya dan kaum muda lain dalam program yang dilakukan? Place (tempat) dapat berfokus pada beberapa pertanyaan: Apa saja ruang-ruang sosial, fisik, dan virtual dimana partisipasi dapat dilakukan? ● Bagaimana tempat atau konteks yang memungkinkan dan yang diinginkan untuk kaum muda berpartisipasi? Apa yang mendorong dipilihnya ruang dan tempat partisipasi yang ditentukan? ● Strategi apa yang diperlukan untuk dapat menciptakan dan memperluas kesempatan bagi kaum muda dalam mengakses ruang-ruang partisipasi? Process (proses) dapat dipahami sebagai keterhubungan antara niat dan metode, atau antara hasil akhir dan sumber daya yang dimiliki. Partisipasi perlu dipahami sebagai sesuatu yang perlu terus menerus dilakukan dan tidak hanya terbatas pada satu aktivitas. Beberapa pertanyaan yang dapat dipertimbangkan yakni: 32
Bagaimana metode yang dipakai mampu memungkinkan pertukaran yang sifatnya partisipatoris, kritis, dan kreatif? Metode apa yang paling baik dalam mendorong praktik inklusi, penghargaan, dan dukungan bagi yang lain? Prinsip kerja dan kondisi untuk mendorong partisipasi Tim peneliti mengidentifikasi lima prinsip kunci dalam melibatkan kaum muda secara bermakna, menghargai keahlian, pekerjaan, masukan, serta mengelola bakat mereka untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki (UNICEF, 2020; UNICEF, n.d; WHO dan PMNCH, 2018): 1. Berbasis Hak. Kaum muda perlu terinformasi dan teredukasi tentang hak-haknya dan berdaya untuk memastikan pemangku hak akuntabel dalam menghargai, melindungi, dan memenuhi hak-hak yang mereka miliki. 2. Transparan dan informatif. Kaum muda diberikan informasi yang penuh, berbasis- bukti, dapat diakses dengan mudah, patut usia, yang mengakui keberagaman pengalaman dan mempromosikan, serta melindungi hak-hak mereka dalam mengekspresikan pandangannya secara bebas. Perlu terdapat pemahaman bersama bagaimana informasi, kemampuan, dan pengetahuan kaum muda akan dibagikan dengan siapa, dan untuk tujuan apa. 3. Sukarela dan bebas dari paksaan. Kaum muda tidak dipaksa untuk berpartisipasi atau untuk mengekspresikan pandangan yang berlawanan dengan keyakinan dan keinginannya, serta kaum muda harus menyadari bahwa mereka dapat berhenti dari partisipasi mereka sewaktu-waktu. 4. Menghargai pandangan, latar belakang, dan identitas. Kaum muda akan didorong untuk menyampaikan ide dan menginisiasi tindakan yang relevan dengan hidupnya, dan membagikan pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dimiliki. Keterlibatan yang dilakukan perlu secara aktif menyertakan ragam karakteristik kaum muda disesuaikan dengan kebutuhan yang relevan. Keterlibatan perlu dilakukan secara sensitif budaya di mana kaum muda berada dari seluruh latar belakang, mengakui bahwa kaum muda merupakan kelompok heterogen di mana kebutuhannya perlu diapresiasi, serta mereka perlu bebas dari stigma. Metode dan medium partisipasi pun perlu disesuaikan dengan keinginan, kapasitas, dan kemampuan kaum muda dalam berpartisipasi. 5. Aman. Seluruh orang dewasa dan siapapun yang berada dalam posisi pemegang kuasa perlu bekerja secara langsung maupun tidak langsung dengan kaum muda terkait dengan permasalahan di semua tingkatan yang dapat memberikan risiko buruk kepada kaum muda. Tindakan perlu dilakukan untuk menghilangkan dan meminimalisasi 33
risiko terhadap kekerasan, eksploitasi, tokenisme, dan konsekuensi negatif apapun yang mungkin muncul dari partisipasi yang dilakukan. 6. Relevan. Kaum muda perlu memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangan, keahlian, dan kemampuan terkait hak-hak yang memiliki relevansi langsung terhadap hidupnya. Jika diperlukan, pelatihan perlu diadakan baik kepada kaum muda dan orang dewasa untuk mempersiapkan mereka berinteraksi antar satu dengan yang lain. Untuk mencapai partisipasi yang bermakna, CHOICE (2017) menyatakan bahwa sebuah organisasi atau program juga membutuhkan pra-kondisi yang perlu dipenuhi, yakni: (i) Penguatan kapasitas, seperti menyediakan mentorship untuk kaum muda, menciptakan lingkungan yang aman, serta kapasitas orang dewasa juga perlu diperkuat, serta (ii) Lingkungan yang mendukung, berarti komitmen dari orang dewasa untuk mewujudkan partisipasi yang bermakna, kesiapan finansial, keramahan kepada kaum muda, ruang aman, fleksibilitas, dan kebijakan pendukung. Hal tersebut tercermin pada model 'bunga partisipasi kaum muda yang bermakna' yang disusun CHOICE (2017): 34
Gambar 5. Model Bunga Partisipasi Sumber: Diterjemahkan dan diilustrasikan ulang dari CHOICE (2017) Beberapa artikel juga mengidentifikasi hal teknis untuk memastikan partisipasi yang bermakna, berdasarkan pembelajaran dari berbagai program, di antaranya: 1. Mendukung kepemimpinan kaum muda dengan memfasilitasi kesempatan secara inklusif bagi mereka untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di seluruh tahapan program dan inisiatif, termasuk menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk bekerja sama dengan organisasi kaum muda. 2. Membuat komitmen untuk mendiskusikan dan menyetujui peran, tanggung jawab, dan ekspektasi bersama kaum muda. Hal ini termasuk sensitif terhadap pembagian kekuasaan yang adil sehingga kaum muda tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, namun aktif menjadi aktor dalam ruang partisipasi yang dibangun. 3. Membangun metode yang jelas untuk menerima dan menanggapi umpan balik dari partisipasi yang dilakukan. 4. Menciptakan dan mengidentifikasi kesempatan-kesempatan untuk kaum muda dan mendukung mereka untuk mengadvokasikan hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan mereka. 5. Mendukung keterlibatan dan relasi yang berkelanjutan antara kaum muda dengan komunitas yang mereka wakili. 35
6. Mengidentifikasi dan membangun kemampuan dan pengetahuan kepada kaum muda serta orang dewasa untuk bekerja bersama. Hal ini termasuk akses kepada kegiatan peningkatan kapasitas yang relevan. 7. Menggunakan bahasa dan metode komunikasi yang dapat dipahami, penuh dengan penghormatan antar kedua belah pihak, dan dapat diakses oleh semua. 8. Menyediakan kaum muda dukungan dan sumber daya yang memadai, termasuk sumber daya finansial dan teknis. 9. Menyediakan lingkungan yang mendukung serta memastikan kecukupan waktu dan sumber daya yang diberikan kepada kaum muda sehingga mereka dapat mempersiapkan partisipasinya dengan baik. 10. Mempromosikan nilai-nilai penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya kesetaraan, keadilan, dan kemanusiaan di seluruh proses pelibatan. Hal ini termasuk mengidentifikasi dan sensitif terhadap kebutuhan kaum muda dengan situasi khusus. Secara teknis, hal ini sejalan dengan strategi kerja UNICEF terkait partisipasi dan keterlibatan sipil remaja (UNICEF, 2020) yang mengidentifikasi lima strategi utama: 1) Mengadvokasikan kebijakan, perundang-undangan, praktik dan pendanaan dalam memperkuat partisipasi, 2) Memperkuat norma sosial dan tindakan yang positif mendukung partisipasi, 3) Membangun kepedulian, kemampuan, dan kapasitas orang dewasa, 4) Membangun kesadaran, keahlian, dan kapasitas remaja, serta 5) Membuat dan mempertahankan ruang-ruang partisipasi remaja dan keterlibatan sipil. 36
Bagian 2: Tantangan dan Dilema Partisipasi Kaum Muda Mengidentifikasi tantangan dan dilema menjadi penting untuk membantu menyusun rekomendasi memperkuat partisipasi kaum muda. Tinjauan terhadap berbagai literatur menemukan bahwa kaum muda masih menghadapi berbagai tantangan terkait konsep dan praktik partisipasi kaum muda, diuraikan sebagai berikut. Pandangan mengenai usia dan apatisme kaum muda Tantangan pertama muncul karena usia yang masih muda. Dalam beberapa kegiatan yang melibatkan kaum muda, kelompok usia yang lebih muda sering diberikan peran sebagai "pembelajar" dari kelompok peserta yang lebih tua yang secara umum berperan sebagai mentor (Asian Development Bank dan Plan International UK, 2018). Hal ini membuat pendapat atau pandangan kaum muda cenderung tidak dianggap penting. Penelitian oleh Ndlaya et al (2016) yang dilakukan di Kenya menemukan bahwa kaum muda yang berpartisipasi dalam Community Health Committee seringkali merasa pendapatnya tidak dianggap serius oleh anggota komunitas yang lebih tua. Selain itu, Horschelmann dan Blerk (2012) menjelaskan bahwa dalam konteks keterlibatan kaum muda dalam penelitian, anak dan kaum muda sering tidak dilibatkan dengan baik dalam riset berbasis rumah tangga. Anak dan kaum muda tidak direpresentasikan dalam penelitian karena dianggap sudah terwakili oleh kepala rumah tangga/orang tuanya. Kedua, yang juga saling terkait, adalah anggapan mengenai ketidakpedulian kaum muda terhadap isu-isu kewarganegaraan. The World Bank (2006) mencatat bahwa terdapat anggapan umum lintas-generasi, bahwa setiap generasi lebih tidak terlibat dalam kewarganegaraan negara dibanding generasi sebelumnya. Di laporan yang sama, padahal, kaum muda berusia 18-29 tahun di Indonesia lebih peduli terhadap isu-isu politik (53,3%) dibandingkan generasi- generasi terdahulu yang berusia 30-44 tahun (41,7%), 45-64 tahun (28,4%) dan 65+ (18,9%). Kepedulian pada politik ini diukur berdasarkan persentase responden di setiap kelompok usia yang melaporkan sangat atau lebih tertarik pada politik. Eksklusi dan ruang partisipasi yang terbatas Aspek inklusi dalam keterlibatan kaum muda juga masih menjadi tantangan karena berbagai program partisipasi belum sensitif terhadap keragaman norma sosial, gender, etnis, hingga konteks geopolitik (UNICEF, 2017; DFID-CSO Youth Working Group, 2010). Atas 37
dasar itu, DFID-CSO Youth Working Group menekankan pentingnya mengidentifikasi kembali kelompok-kelompok kaum muda mana yang kemungkinan akan tereksklusi dari kesempatan untuk terlibat. Sebagai contoh, perempuan seringkali lebih terbatas pemenuhan haknya, sehingga perempuan muda berisiko menghadapi keterbatasan yang lebih karena statusnya sebagai kaum muda. The World Bank (2006) menyebutkan bahwa perempuan umur 18-29 tahun di Indonesia lebih kecil kemungkinannya untuk berdiskusi politik dengan temannya (77%) dibandingkan dengan laki-laki (88%). Selain itu, masih ada kecenderungan partisipasi kaum muda yang tidak representatif karena hanya mereka yang memiliki privilese atau hak istimewa yang bisa berpartisipasi (USAID, 2014). Sebagai contoh, Ennew, Hastadewi dan Plateau (2007) melihat seringkali anak yang terpilih untuk berpartisipasi di forum adalah yang sudah bekerja dengan organisasi masyarakat sipil. Tantangan yang serupa juga akan mungkin dihadapi oleh kaum muda yang berasal dari kelompok rentan lainnya, seperti penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan anak perempuan yang dinikahkan, serta kaum muda yang memiliki keterbatasan literasi atau akses informasi (DFID-CSO Youth Working Group, 2010). Tantangan lainnya adalah pada proses pemilihan kaum muda untuk terlibat dalam program atau ruang partisipasi. Dalam menyusun sebuah program/kegiatan yang melibatkan kaum muda, kaum muda cenderung dipilih oleh orang dewasa daripada mempertimbangkan saran dari rekan-rekan sesama kaum muda (Ennew, Hastadewi dan Plateau, 2007; Asian Development Bank dan Plan International UK, 2018). Pemilihan kaum muda oleh orang dewasa biasanya berdasarkan kriteria buram dan tidak sistematis yang kemudian berpotensi mengeliminasi kaum muda yang membutuhkan peluang dan dukungan baru sehingga belum inklusif. Pemilihan kaum muda juga terkadang dilakukan oleh pemerintah yang mendorong kemungkinan adanya politisasi pada proses pemilihan tersebut (USAID, 2014). Ekawati (2011) menambahkan bahwa iklim demokrasi penting sebagai fondasi kuat yang dibutuhkan untuk mendukung partisipasi publik yang bermakna. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang), misalnya, menjadi contoh ruang partisipasi publik untuk memengaruhi keputusan kebijakan pembangunan. Musrembang terdiri dari serangkaian forum konsultasi publik untuk perencanaan dan penganggaran pembangunan yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Ekawati, 2011). Secara bentuk, Musrembang mendukung desentralisasi dan demokrasi berdampak pada peningkatan partisipasi masyarakat, termasuk peningkatan partisipasi perempuan (Ekawati, 2011). Meski, pada praktiknya, berbagai kelompok masih belum banyak terlibat dalam perumusan kebijakan yang inklusif, seperti perempuan, kelompok miskin, termasuk didalamnya kelompok kaum muda (Ekawati, 2011). 38
Dalam gambar 5 di bawah (DFID-CSO Youth Working Group, 2010), partisipasi kaum muda digambarkan sebagai gunung es, di mana ada bagian yang lebih terlihat dan kurang terlihat. Bagian yang terlihat mewakili bentuk-bentuk atau ruang partisipasi yang biasa dibentuk dan dipromosikan untuk kaum muda, yakni partisipasi di ruang formal. Sementara itu, terdapat berbagai bentuk partisipasi lain yang penting namun belum banyak nampak dalam berbagai program yang menyasar kaum muda, seperti keterlibatan kaum muda dalam memengaruhi tata kelola organisasi, pengumpulan data dan bukti, dan membangun lingkungan yang mendukung partisipasi kaum muda. Gambar 6. Partisipasi kaum muda sebagai gunung es Sumber: Diterjemahkan dan diilustrasikan dari Andrew Robertson dalam DFID-CSO Youth Working Group (2010) 39
Tantangan keberlanjutan partisipasi Prinsip kesukarelaan dalam pengelolaan kegiatan organisasi kepemudaan menjadi peluang sekaligus tantangan untuk keberlanjutan organisasi (Raviola, 2013). Di satu sisi, kesukarelaan mendorong partisipasi yang bersifat fleksibel dari kaum muda. Di sisi lain, berpengaruh pada keberlangsungan organisasi untuk jangka panjang. Misalnya, dalam program PKBI dan Kisara Bali, remaja tidak selalu mengikuti terus semua aktivitas dalam program. USAID (2014) juga menjelaskan adanya kesulitan untuk memastikan kaum muda dapat memberikan komitmen untuk berpartisipasi dalam jangka waktu tertentu. Tantangan juga muncul pada forum-forum yang melibatkan kaum muda berupa kecenderungan peserta tidak dapat dihubungi kembali setelah forum tersebut berakhir (Ennew, Hastadewi dan Plateau, 2007). Karena itu, organisasi pemuda sebagian besar berjalan secara jangka pendek (atau bahkan berorientasi hanya pada proyek), bersifat sementara, dan dianggap tidak profesional (Raviola, 2013). Akses sumber dana yang terbatas Tantangan lain dalam melibatkan kaum muda adalah keterbatasan akses pada sumber pendanaan. Women Deliver (2016) menjelaskan adanya hambatan akses terhadap pendanaan untuk mendukung keterlibatan kaum muda. Ennew, Hastadewi dan Plateau (2007) lebih lanjut menjelaskan bahwa partisipasi anak seringkali dibiayai oleh dana yang sudah tersedia dibandingkan menggunakan sumber dana atau anggaran baru. Organisasi yang melibatkan kaum muda juga menghadapi keterbatasan yang berkaitan dengan masalah teknis untuk pengembangan kapasitas individu dan organisasi (Raviola, 2013). 40
Adanya hambatan akses terhadap pendanaan dapat menimbulkan hambatan pada partisipasi kaum muda baik secara individu maupun keberlangsungan organisasi. Sebuah penelitian di Kenya menyebutkan bahwa salah satu tantangan bagi kaum muda untuk berpartisipasi dalam program/kegiatan adalah kaum muda yang tidak memiliki uang transportasi untuk menghadiri kegiatan (CHOICE, n.d.). Selain itu, USAID (2014) juga menyebutkan mengenai tantangan partisipasi kaum muda di negara berkembang berupa keterbatasan akses terhadap internet. Dalam konteks organisasi atau komunitas kaum muda, keterbatasan pendanaan membuat jangkauan dan kesinambungan inisiatif yang dilakukan kaum muda semakin terbatas. Kebijakan yang belum efektif Tantangan untuk partisipasi kaum muda juga muncul dari sisi pemerintah dari aspek kebutuhan dan target kebijakan. Raviola (2013) menjelaskan mengenai tantangan yang muncul dari sisi pemerintah, yaitu minimnya pengakuan terhadap keberadaan dan hasil kerja organisasi-organisasi yang melibatkan kaum muda. Lanjut, Raviola (2013) juga menyatakan bahwa masih ada kecenderungan bias pada dukungan pemerintah, di mana pemerintah cenderung lebih mendukung organisasi yang hanya mengusung isu kepemimpinan dan wirausaha. Sementara itu, organisasi yang melibatkan kaum muda pada isu-isu sensitif seperti seksualitas, kebebasan beragama, dan keberagaman cenderung menghadapi tantangan berupa perlawanan masyarakat terhadap isu-isu yang mereka perjuangkan. Dalam RPJMN (Pemerintah Republik Indonesia, 2020b), program prioritas terkait kaum muda menyangkut beberapa isu seperti kepemimpinan, kesukarelawanan, pendidikan pramuka, wirausaha, penanggulangan dan penyalahgunaan narkoba. Hal ini tidak selaras dengan beragam isu-isu mendesak yang menjadi perhatian kaum muda secara langsung, di antaranya terkait pengangguran, HIV & AIDS, kemiskinan, rokok, perkawinan anak, kehamilan usia dini, ketidaksetaraan gender, konservatisme agama, perundungan daring dan perubahan iklim (ASEAN Secretariat, 2017; The World Bank, 2006; Asian Development Bank dan Plan International UK, 2018; Ramadhan, 2013; UNICEF, 2011). Selain itu, kebijakan di Indonesia yang berhubungan dengan kaum muda tersedia namun tidak saling terhubung (Ramadhan, 2013). Ada delapan kebijakan yang berhubungan dengan kaum muda tetapi semuanya mendefinisikan kaum muda secara berbeda dan hanya satu yang mendefinisikan secara spesifik kriteria kaum muda, yaitu UU no. 40/ 2009 tentang Kepemudaan (Ramadhan, 2013; Pemerintah Republik Indonesia, 2009). Apabila merujuk pada lensa kebijakan British Council dan SALTO Youth (Tabel 1), berbagai kebijakan yang tersedia cenderung menggunakan pendekatan instrumentalis. Kaum muda ditempatkan sebagai potensi sumber 41
daya, aset masa depan dan generasi penerus bangsa seperti yang tercantum di dalam UU 40/2009, Permen PPA 3/2011, dan RPJMN 2020-2024. Dengan pandangan ini, maka implementasi kebijakan akan berisiko menjauhkan keterkaitan kaum muda dengan isu kesejahteraan dan sosial-politik. Kalaupun terdapat program pemberdayaan, akan berisiko bersifat tokenistik karena masih menempatkan kaum muda sebagai obyek, bukan sebagai agen perubahan. Tantangan lainnya ada pada target khusus terhadap kaum muda pada kebijakan pemerintah. Kelompok adolescent (usia 10-19 tahun) terkadang masuk ke dalam kelompok anak atau remaja. Sehingga tidak banyak kebijakan dan forum yang secara khusus menyasar kelompok tersebut (UNICEF, 2017). Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) (2017) memiliki Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yang diluncurkan pada tahun 2017 namun belum terimplementasi dengan efektif (Febrinastri, 2019; Sukirman, 2019). IPP mengukur 5 ranah (domain) yang berhubungan dengan pembangunan kaum muda di Indonesia, yaitu (1) pendidikan, (2) kesehatan dan kesejahteraan, (3) lapangan dan kesempatan kerja, (4) partisipasi dan kepemimpinan dan (5) gender dan diskriminasi. IPP memiliki kerangka kerja yang dapat diintegrasikan di dalam agenda besar RPJMN dan RPJMD dalam wujud Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) dan Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD). Minim growth mindset dan kemampuan berpikir kritis Beberapa literatur menyebutkan partisipasi kaum muda untuk perubahan sosial dan kebijakan juga terkait dengan kemampuan kaum muda dalam berpikir kritis dan pola pikir untuk mengembangkan diri dan komunitasnya (growth mindset). Laporan PISA tahun 2018 (OECD, 2019) memperlihatkan bahwa growth mindset pelajar Indonesia yang berumur 15 tahun rendah. Growth mindset adalah kepercayaan bahwa kemampuan dan kecerdasan dapat berkembang dari waktu ke waktu (OECD, 2019). Setidaknya 60% siswa di Republik Dominika, Indonesia, Kosovo, Republik Makedonia Utara, Panama, dan Filipina setuju atau sangat setuju dengan pernyataan "kecerdasan Anda adalah sesuatu tentang Anda yang tidak dapat banyak berubah" (OECD, 2019). Apabila dibandingkan dengan rata-rata di seluruh negara OECD, mayoritas siswa/i mengatakan mereka tidak setuju atau sangat tidak setuju dengan pernyataan di atas. Rata-rata di seluruh negara OECD, memiliki growth mindset, khususnya di sektor pendidikan, secara positif dikaitkan dengan kemanjuran diri (self-efficacy) secara umum, motivasi siswa/i untuk menguasai tugas-tugas, memahami berharganya sekolah, dan menetapkan tujuan-tujuan pembelajaran. 42
Ricci (2013) menjelaskan eratnya hubungan berpikir kritis dan growth mindset di mana berpikir kritis bukanlah suatu hal yang bisa dianggap selesai setelah seseorang sudah menguasainya. Berpikir kritis menjadi lebih kompleks karena siswa/i tumbuh secara intelektual dan berpikir kritis akan selalu berkembang. Selain latihan, berpikir kritis membutuhkan ketekunan (perseverance) dan ketahanan (resilience) yang sangat dibutuhkan dalam growth mindset. 43
Bagian 3: Praktik Baik Partisipasi Kaum Muda Tinjauan literatur menemukan berbagai bentuk intervensi dan praktik baik yang didanai atau dilakukan beberapa lembaga internasional untuk mendorong partisipasi kaum muda. Bentuk-bentuk program partisipasi yang teridentifikasi dalam literatur termasuk membangun ruang berpendapat kaum muda mengenai isu-isu pembangunan, kepemimpinan, edukasi, penguatan kapasitas serta keterlibatan kaum muda dalam penelitian. Partisipasi kaum muda lebih sering digunakan sebagai salah satu cara untuk memperkuat program dan advokasi mengenai isu yang berhubungan dengan kaum muda, seperti kesehatan seksual dan reproduksi, pendidikan, ketenagakerjaan, perkawinan anak dan pengurangan risiko bencana. Asian Development Bank dan Plan International UK (2018) membahas mengenai praktik baik untuk pelibatan kaum muda pada isu kesehatan seksual, keamanan, pengurangan risiko bencana, dan perkawinan anak. Beberapa literatur juga membahas mengenai isu kesetaraan gender pada praktik baik untuk pelibatan kaum muda (The World Bank, 2006; Wilopo, Pinandari, et al, 2019; Global Early Adolescent Study, 2019). UNICEF memiliki rencana strategis global untuk keterlibatan remaja dan kaum muda yang diberlakukan dari tahun 2018 sampai dengan 2020 (UNICEF, 2017). Sebagai bagian dari rencana strategis tersebut, UNICEF mendukung gerakan pencegahan perkawinan anak yang menempatkan kaum muda sebagai agent of change atau agen perubahan (UNICEF, 2017). UNICEF menciptakan platform publik yang dipimpin oleh aliansi kaum muda, aktivis, psikolog dan pengacara agar dapat membahas isu perkawinan anak secara terbuka (UNICEF, 2017). Di Asia Tenggara, ASEAN bersama UNFPA meluncurkan Youth Development Index (YDI) pada tahun 2017 (ASEAN Secretariat, 2017). YDI dibuat untuk merumuskan kebijakan berbasis bukti pada program atau kebijakan yang berhubungan dengan pengembangan kaum muda di level ASEAN dan negara-negara anggota ASEAN. YDI ini dibuat dengan data yang berasal dari WHO, UNDATA, World Bank dan lain-lain (ASEAN Secretariat, 2017). YDI melihat empat ranah (domain) yang relevan untuk semua negara ASEAN, yaitu (1) pendidikan, (2) kesehatan dan kesejahteraan, (3) lapangan kerja dan kesempatan, (4) partisipasi dan keterlibatan. Dalam setiap ranah ini, ada beberapa indikator yang diukur untuk melihat pembangunan kaum muda di semua negara anggota ASEAN. 44
ASEAN juga memiliki sebuah forum untuk para pemimpin muda yaitu ASEAN Youth Forum (AYF). AYF menjadi forum bagi pemimpin muda dari berbagai negara di ASEAN untuk membahas isu dan berdialog bersama pemangku kepentingan (ASEAN Secretariat, 2017). AYF berkomitmen untuk meningkatkan partisipasi kaum muda dengan mempertimbangkan pendapat dan suara kaum muda pada penyusunan program atau kebijakan yang melibatkan kaum muda (ASEAN Secretariat, 2017). Asian Development Bank dan Plan International UK (2018) membahas mengenai lima program di Filipina dan Indonesia yang berfokus atau dipimpin oleh kaum muda. Program Yes I Do (YID) merupakan salah satu program yang dilaksanakan di Indonesia. YID melibatkan kaum muda dengan menjadi fasilitator teman sebaya untuk mendukung kelompok yang terdampak oleh perkawinan anak dan kehamilan dini (Asian Development Bank dan Plan International UK, 2018). Selain YID, dua program lain yang dilakukan di Indonesia adalah Urban Disaster Risk Reduction (Urban DRR) dan Malala Project. Urban DRR melibatkan kaum muda di Jakarta pada pelatihan untuk pengurangan risiko bencana, sedangkan Malala Project bertujuan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat di daerah Bandung terhadap pendidikan anak. Beberapa praktik partisipasi kaum muda juga dilakukan melalui keterlibatan penelitian. Global Early Adolescent Study (GEAS) merupakan contoh proyek penelitian yang melibatkan kaum muda di usia 10-14 tahun di 15 negara untuk memahami proses sosialisasi gender dan faktor- faktor yang memengaruhinya (Wilopo, Pinandari, et al, 2019). Selain GEAS, Youth Voice Research juga merupakan penelitian yang melibatkan kaum muda sebagai fokus penelitian dan sebagai peneliti itu sendiri. Tinjauan literatur juga menemukan beberapa program atau intervensi yang melibatkan kaum muda pada isu kesehatan seksual dan reproduksi, seperti program Access, Services and Knowledge (ASK). ASK merupakan program untuk meningkatkan penggunaan layanan kesehatan seksual dan reproduksi yang didanai oleh Kementerian Luar Negeri Kerajaan Belanda (CHOICE, n.d.). Tujuan utama ASK adalah meningkatkan hak dan kesehatan seksual dan reproduksi (HKSR) pada kaum muda (berusia 10-24 tahun) di 7 negara yaitu, Uganda, Kenya, Pakistan, Ethiopia, Ghana, Senegal dan Indonesia. dengan meningkatkan penyerapan mereka terhadap layanan HKSR (Kaleidos Research dan ICRH, 2016). Kaleidos Research dan ICRH (2016) menjelaskan bahwa program ASK memiliki target untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan SRHR dan layanan untuk HKSR, serta meningkatkan lingkungan pendukung untuk SRHR pada kaum muda. Selain program ASK, Wilopo, Pinandari, et al (2019) juga membahas mengenai program yang melibatkan kaum muda pada isu kesehatan seksual dan reproduksi yaitu Semangat Dunia 45
Remaja (SETARA). SETARA merupakan intervensi dengan memberikan edukasi pada kaum muda berusia 12-15 tahun mengenai kesehatan seksual yang berdasarkan hak (Wilopo, Pinandari, et al, 2019). Program SETARA diadakan selama dua tahun dan memberikan konten pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tahap perkembangan anak dan remaja. Berbagai literatur menunjukkan manfaat dari program yang melibatkan kaum muda, khususnya dalam memastikan layanan yang lebih tepat sasaran serta investasi terhadap pemberdayaan kaum muda untuk pembangunan jangka panjang. Melalui analisis 20 studi kasus program yang dilakukan berbagai negara, DFID-CSO Youth Working Group (2010) melihat bahwa ada beberapa nilai tambah yang dihasilkan dengan bekerja dengan kaum muda. Perubahan sosial dan juga perubahan perilaku seringkali didorong oleh kaum muda. Organisasi yang bekerja dengan kaum muda melaporkan hasil yang lebih baik dari intervensi dan kesadaran yang lebih mengenai kebutuhan, kapasitas dan aspirasi kaum muda. Kaum muda sukses melakukan advokasi untuk menaikkan kesadaran mengenai hak mereka, seperti perkawinan anak, akses ke pendidikan dan mengakhiri praktik-praktik diskriminasi dan kondisi yang eksploitatif untuk pekerja. Kaum muda secara konsisten menyebutkan bahwa mereka memiliki keterampilan baru, kepercayaan diri yang meningkat dan kesadaran lebih mengenai hak-hak mereka. Kaum muda yang melakukan riset juga dapat membangun hubungan baik dengan peserta riset dan dapat mengungkap masalah yang tersembunyi bagi orang-orang dewasa. Sammon, dkk ( 2017) menerbitkan kajian terhadap praktik-praktik yang menjanjikan mengenai program kaum muda (adolescent programming) di Indonesia. Kajian ini memetakan indikator untuk menilai program apa yang bisa masuk ke dalam kategori praktik menjanjikan. Salah satu indikatornya adalah "keterlibatan dan pemberdayaan kaum muda". Salah satu program yang teridentifikasi baik melibatkan kaum muda adalah program LOLIPOP (Linkages of Quality Care for Young Key Populations) di Bandung, yang kemudian direplikasi ke tiga kota besar lainnya. Pada tahun 2015, UNICEF bersama dengan Kementerian Kesehatan dan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional menginisiasi program ini yang bergerak pada isu HIV dan AIDS. Program ini mendukung upaya untuk menutup kesenjangan program-program intervensi HIV untuk populasi kunci muda di Indonesia. Program ini dapat berjalan dengan baik karena memiliki desain program yang kuat sejak awal, termasuk dalam hal perencanaan keterlibatan kaum muda. Pada program ini, kelompok-kelompok kaum muda terlibat pada kegiatan peningkatan kapasitas untuk melawan stigma dan diskriminasi. Program ini juga menyediakan platform interaktif di mana kaum muda dapat mengekspresikan pendapat serta menjangkau layanan konseling. 46
Selain lembaga internasional, anak dan kaum muda sudah terlibat melalui mekanisme yang dimiliki pemerintah seperti Forum Anak dan Karang Taruna, begitu pula di dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) dari tingkat nasional sampai lokal. Forum Anak dibuat untuk memenuhi standar internasional Hak Anak dalam berpartisipasi dan mendukung partisipasi anak dalam pembangunan di Indonesia (Arifiani, 2015). Anak-anak yang terlibat dalam Forum Anak merasa mereka menjadi lebih percaya diri untuk berbicara, meskipun perspektif anak di Forum Anak masih didominasi oleh pandangan dan tujuan orang dewasa (Arifiani, 2015). Anak yang berasal dari kelompok rentan juga masih tereksklusi dari forum ini, seperti anak jalanan, anak yang bekerja, anak dengan disabilitas dan korban eksploitasi seksual komersial anak. Pada tahun 2011, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menyarankan untuk melibatkan forum anak di dalam Musrembang untuk memastikan partisipasi anak di dalam proses pembangunan. Karena ini, ruang partisipasi Forum Anak terbagi menjadi dua, satu di mana mereka memiliki ruang sendiri untuk melakukan aktivitas dengan teman sebayanya dan yang lainnya partisipasi yang lebih formal seperti Musrembang yang masih banyak mendapatkan intervensi orang dewasa (Arifiani, 2015). Sementara itu, Karang Taruna dapat diikuti oleh kaum muda usia 13-45 tahun dan dapat menjadi pengurus apabila berusia paling tidak 17 tahun (Menteri Sosial Republik Indonesia, 2019). Komponen kunci yang menjanjikan dari program dan intervensi yang melibatkan Kaum Muda DFID-CSO Working Group (2010) melakukan kompilasi dari praktik baik dari berbagai program partisipasi kaum muda dan menetapkan empat standar kualitas sebagai titik awal bagi lembaga pembangunan, khususnya donor, untuk mengembangkan pendekatan kebijakan dan strategi melibatkan kaum muda. Empat standar kualitas yang dimaksud meliputi (1) pembangunan organisasi, (2) kebijakan dan perencanaan, (3) implementasi, (4) pemantauan dan evaluasi. 1. Tata Kelola organisasi yang inklusif dan didukung dengan pendampingan kepada kaum muda Dalam konteks melibatkan kaum muda di suatu organisasi, pembangunan tata kelola organisasi yang inklusif dianggap sebagai langkah pertama yang harus dilakukan untuk dapat melakukan pengarusutamaan kaum muda (youth mainstreaming) baik di organisasi maupun program. Dalam membangun tata kelola, beberapa standar diberikan untuk memperbaiki struktur, sistem dan proses organisasi agar dapat bekerja dengan kaum muda sebagai penerima program, dapat melibatkan kaum muda sebagai mitra dan mendukung kaum 47
muda sebagai pemimpin. Untuk mewujudkan hal ini, organisasi dapat memulai dengan mengintegrasikan kemampuan bekerja dengan kaum muda di dalam sistem penilaian kompetensi staf dan menyesuaikan prosedur pelatihan dan pendanaan untuk mengintegrasikan komponen keterlibatan kaum muda. Kaum muda juga bisa dilibatkan dalam pembuatan kebijakan organisasi. Selain itu, kebijakan sumber daya manusia (human resources) perlu memastikan adanya manfaat dan perlindungan yang layak bagi kaum muda yang bekerja dalam organisasi. Proses-proses khusus di internal organisasi dapat diinisiasi langsung oleh kaum muda, seperti rekrutmen sebaya untuk terlibat dalam dewan organisasi ataupun menjangkau kaum muda untuk program organisasi. Meski demikian, pendampingan perlu dilakukan oleh staf dewasa, serta perlu adanya panduan yang jelas dan komunikasi yang bersifat dua arah dari orang dewasa dan kaum muda. Beberapa contoh pengarusutamaan kaum muda dalam pembangunan organisasi dapat dilihat dari berbagai studi kasus, di antaranya adalah kaum muda yang menjadi anggota dewan di UNICEF, the International Planned Parenthood Federation dan the Women's Refugee Commission. Selain itu, kaum muda juga memimpin alokasi pendanaan untuk inisiatif yang berfokus pada kaum muda di UN-HABITAT. 2. Melibatkan kaum muda sejak tahap perencanaan kebijakan atau program Kebijakan dan perencanaan adalah tahap yang penting di mana ada rencana untuk memberikan pengaruh untuk program dan layanan kaum muda, baik di tingkat daerah atau nasional (DFID-CSO Working Group, 2010). Sammon, dkk (2017) juga menyebutkan bahwa perangkat dan upaya melibatkan kaum muda seringkali disalahartikan sebagai sebuah program intervensi yang harus berdiri sendiri, sementara seharusnya perangkat tersebut menjadi satu kesatuan dalam program yang dapat mendukung tercapainya hasil yang baik untuk kaum muda. Artinya, melibatkan kaum muda perlu menjadi bagian yang tak terpisahkan pada tahap perencanaan program dan kebijakan. Beberapa elemen yang penting dalam melibatkan kaum muda sebagai penerima manfaat adalah mendengar pandangan dan pengalaman kaum muda untuk menjadi bagian dari dasar bukti dan dasar nilai dalam pembuatan kebijakan. Organisasi dapat mendukung kaum muda sebagai pemimpin di dalam perencanaan dengan memberikan peran lebih, seperti merencanakan konsultasi dan menentukan isu yang dianggap penting oleh kaum muda. Untuk melibatkan kaum muda sebagai mitra, organisasi perlu membuat mekanisme umpan balik yang dapat menjelaskan rekomendasi apa yang sudah, belum atau tidak dapat diadopsi dan mengapa keputusan tersebut dibuat. 48
Dalam hal perumusan kebijakan, pemimpin muda berpartisipasi dalam dialog-dialog kebijakan yang membahas mengenai isu-isu yang bersifat lintas-sektor, seperti pendidikan, kesehatan dan perdagangan. Di Bahrain, UNDP mendukung dan membiayai pembuatan kebijakan kaum muda nasional pertama dengan proses partisipatif selama 18 bulan. Lebih dari 100 orang muda direkrut dan dilatih untuk melakukan koordinasi untuk Kampanye Youth Voice, mengambil peran aktif dalam melakukan dan mempromosikan penelitian untuk pembuatan kebijakan. Hasil dari intervensi ini adalah rencana aksi implementasi yang memasukkan 96 dari 136 rekomendasi yang dibuat dalam dokumen strategi. Rekomendasi tersebut termasuk perumusan parlemen pemuda nasional; komisi pemuda nasional; dana pembangunan pemuda nasional; dan komite antar kementerian untuk urusan pemuda. Di Uganda, 52 kaum muda mengikuti konsultasi agar dapat memberikan masukan untuk rencana pembangunan nasional tahun 2009 sampai 2014. Pembelajaran dari intervensi tersebut adalah kaum muda dari perdesaan dapat dijangkau melalui SMS, radio dan pengumuman di koran. Di Indonesia, partisipasi anak dan kaum muda dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti Forum Anak dan Karang Taruna yang berhubungan dengan proses Musrembang. 3. Mendorong peran kaum muda yang lebih strategis dalam pelaksanaan program Implementasi mengacu pada pelaksanaan intervensi pembangunan yang praktiknya banyak dilakukan organisasi masyarakat sipil, pemerintah atau mitra pembangunan lainnya. Kaum muda memiliki peran penting dalam pelaksanaan program pembangunan. Peran yang dapat dilakukan oleh kaum muda dalam implementasi beragam, seperti bertindak sebagai pendidik sebaya di berbagai bidang seperti hak dan kesehatan seksual dan reproduksi, kewarganegaraan dan demokrasi, dan dalam merancang program (DFID-CSO Youth Working Group, 2010). Kaum muda punya kapasitas untuk secara langsung mengimplementasikan program pembangunan yang dapat memperbaiki hidup mereka sendiri dan hidup orang lain di komunitasnya (DFID-CSO Youth Working Group, 2010). Ketika melihat kaum muda sebagai kelompok sasaran program (target group), organisasi perlu melakukan penilaian risiko (terutama untuk program atau isu pasca-konflik atau HKSR). Langkah-langkah diambil untuk menghindari potensi konflik dengan orang dewasa yang lebih tua. Pembangunan kapasitas perlu tersedia bagi kaum muda untuk dapat maju dari perannya sebagai penerima manfaat ke perannya sebagai mitra (misalnya dalam berbagai keputusan mengenai penganggaran). Dalam melibatkan kaum muda sebagai mitra di dalam implementasi, organisasi perlu memastikan kaum muda tidak dieksploitasi dan inisiatif yang dilakukan sesuai dengan kapasitas dan sistem kerja yang patut. Organisasi dapat juga mendukung kaum muda untuk dapat memimpin penyampaian program dengan bimbingan dan dukungan yang sesuai dan 49
yang mereka butuhkan untuk memenuhi peran mereka. Selain itu, organisasi perlu menyediakan akses kepada berbagai kesempatan bagi kaum muda untuk berpartisipasi dalam semua aspek siklus program, termasuk analisis situasi, perencanaan, dan pengelolaan program secara berkala. 4. Pemantauan dan Evaluasi yang melibatkan kaum muda Keterlibatan kaum muda dalam pemantauan dan evaluasi sangat penting untuk dapat memeriksa kemajuan (progress) dalam program dan advokasi (DFID-CSO Youth Working Group, 2010). Proses pemantauan dan evaluasi yang ada perlu dibuat untuk memastikan kebermanfaatan program dan advokasi pada target penerimanya dalam jangka panjang. Indikator yang disusun dapat berupa peninjauan terhadap pengalaman kaum muda dari proses pelaksanaan program, serta hasil dan dampak program tersebut. Sebagai mitra, kaum muda dapat memberikan ulasan terhadap program dan pengelola program dapat memberikan umpan balik terhadap ulasan tersebut. Di berbagai program, kaum muda dilatih untuk memahami sepenuhnya peran pemantauan dan evaluasi yang mereka lakukan (misalnya dalam hal pengumpulan data, pemilihan indikator, dan menceritakan pengalaman mereka untuk dipublikasikan di laporan atau media). Organisasi atau pengelola program dapat mendukung kaum muda menjadi pemimpin dalam pemantauan dan evaluasi dengan memastikan mereka dapat melatih yang lainnya (teman sebaya maupun orang-orang lain di komunitas) dalam hal metodologi pemantauan dan evaluasi (formal maupun informal). Kaum muda juga dapat memimpin analisis dan interpretasi data evaluasi dengan dukungan orang dewasa. Boks 1. Pemantauan dan Evaluasi yang melibatkan kaum muda di program ASK Kajian literatur ini menemukan beberapa laporan analisis terhadap dampak dari program dan advokasi yang melibatkan kaum muda. Kaleidos Research dan ICRH (2016) menjelaskan mengenai laporan evaluasi terhadap program ASK yang melibatkan kaum muda di isu kesehatan dan reproduksi. Laporan evaluasi tersebut menilai relevansi, keberlanjutan, dampak, efektivitas, dan efisiensi program ASK dengan menjawab tiga pertanyaan yaitu, (1) Menilai capaian hasil pada program ASK, (2) Memahami proses yang mendorong pencapaian hasil pada poin 1, (3) Mengajukan rekomendasi untuk masukan terhadap desain program selanjutnya. Evaluasi terhadap program ASK menggunakan berbagai sumber data termasuk analisis dokumen, survei daring, wawancara, kunjungan lapangan dan observasi, dan diskusi kelompok terarah. 50
Program ASK menganggap penting pelibatan kaum muda untuk memastikan implementasi program sejalan dengan kebutuhan mereka (Kaleidos Research dan ICRH, 2016). Secara umum, berdasarkan hasil studi lapangan dan dokumentasi program, evaluasi menunjukan bahwa pada akhir program, kaum muda cenderung lebih terlibat dalam desain dan implementasi program. Namun perlu digarisbawahi bahwa program ASK tidak menilai secara eksplisit proses pelibatan kaum muda, keterlibatan kaum muda dilihat sebagai salah satu strategi untuk mencapai tujuan program. Dalam laporan tersebut, Kaleidos Research dan ICRH (2016) membahas empat strategi utama untuk mendorong partisipasi kaum muda yang lebih bermakna pada implementasi program ASK, yaitu: Melibatkan organisasi kaum muda. Melalui organisasi-organisasi tersebut, ASK melibatkan kaum muda pada berbagai program. Secara umum, strategi ini terbukti sukses untuk menggunakan materi visual untuk mendiskusikan isu mengenai SRHR. Program ASK mendorong pembentukan youth centres (pusat kaum muda) atau youth corners (pojok kaum muda) yang turut melibatkan kaum muda pada proses pembentukannya. Di sebagian besar negara, metode ini terbukti sukses untuk menyediakan layanan kesehatan seksual dan reproduksi. ASK memosisikan kaum muda sebagai pelaksana utama program. Program ASK melibatkan kaum muda di setiap kegiatan selama berlangsungnya program. Di beberapa negara, program ASK melibatkan kaum muda sebagai dewan atau pada posisi manajemen organisasi. Program ASK juga menunjukan praktik baik pada keterlibatan teman sebaya atau kaum muda itu sendiri dalam program (Kaleidos Research dan ICRH, 2016). Salah satu pertanyaan dalam evaluasi terhadap program ASK melalui survei daring denganonline menanyakan "menurut anda, aktivitas apa yang paling berguna di setiap domain?". Hasil survei daringonline terhadap pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan tenaga pendidik oleh teman sebaya (sesama kaum muda) dinilai tinggi di tujuh negara tempat implementasi program ASK, termasuk Indonesia. Dari delapan pilihan jawaban, memanfaatkan tenaga pendidik oleh teman sebaya merupakan jawaban kedua yang paling banyak dipilih yaitu oleh 27% responden (Kaleidos Research dan ICRH, 2016). Pelibatan teman sebaya sebagai pelaksana program dapat menyediakan akses yang lebih mudah bagi kaum muda terhadap program yang dilakukan. Selain itu, program ASK juga melibatkan teman sebaya sebagai strategi untuk menyasar kaum muda dari kelompok rentan. Evaluasi melalui pengumpulan data kualitatif menunjukkan bahwa di Indonesia, Uganda, 51
dan Kenya, kaum muda merasa lebih mudah untuk berdiskusi dan terbuka mengenai seksualitas bersama teman sebaya. 52
Bagian 4: Rekomendasi Untuk Menguatkan Partisipasi Kaum Muda Kajian literatur ini merangkumkan rekomendasi yang tersebar di berbagai literatur sebagai dasar pertimbangan kerja-kerja melibatkan kaum muda ke depannya. Secara umum, laporan ini merekomendasikan agar strategi melibatkan kaum muda perlu diwujudkan dalam tata kelola organisasi, penyusunan kebijakan, perencanaan program, implementasi, hingga pemantauan dan evaluasi. Pertama, upaya menguatkan partisipasi kaum muda perlu terjadi sejak tahap perencanaan, implementasi dan evaluasi program USAID (2014) menjelaskan bahwa partisipasi kaum muda dalam desain, implementasi dan evaluasi program dapat meningkatkan relevansi program terhadap kebutuhan kaum muda dan mengidentifikasi kesenjangan (gap) yang mungkin terlewatkan oleh orang dewasa. Selain itu, dengan melibatkan kaum muda dalam tahap perencanaan dan implementasi program, ada potensi untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi dari kaum muda itu sendiri. Dalam tahap implementasi program, pelibatan kaum muda dapat meningkatkan kualitas layanan untuk kaum muda, termasuk kelompok rentan (Kaleidos Research dan ICRH, 2016). Untuk dapat melibatkan kaum muda dalam tahap perencanaan, implementasi dan evaluasi program (UNICEF, 2020), orang dewasa perlu mengubah pola pikir (mindset), nilai (value) dan pendekatan (approach) agar melihat kaum muda secara setara (equals). Kedua, penguatan partisipasi kaum muda perlu secara sensitif memastikan aspek inklusi, berpikir kritis, dan nilai-nilai demokrasi Partisipasi perlu mempertimbangkan aspek inklusi terhadap kaum muda dengan berbagai latar belakang, terutama terhadap kelompok rentan yang seringkali tersisih dalam program dan kebijakan pembangunan. Metode dan alat untuk melibatkan kaum muda rentan bisa jadi berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan tujuan dari partisipasi (DFID-CSO Youth Working Group, 2010). Mengimplementasikan prinsip inklusi juga perlu diawali dengan memahami kaum muda sebagai kelompok yang heterogen, sehingga mendefinisikan mereka berdasarkan usia saja tidak cukup. Identitas kaum muda dibentuk oleh berbagai faktor, termasuk gender, etnis, seksualitas, kelas sosial dan ekonomi, disabilitas, status kewarganegaraan, kepercayaan dan agama yang 53
dianut. Dengan demikian, upaya untuk menjadi inklusif memerlukan analisis terhadap situasi dan faktor-faktor terkait kehidupan kaum muda yang melingkupi dan saling terhubung. Beberapa artikel mengemukakan adanya respons represif dari berbagai pihak atas berbagai bentuk partisipasi kaum muda, misalnya pembela hak asasi manusia yang menyerukan pendapatnya di ruang publik (Aspinall, 2020; Amnesty International 2016). Ben Laksana (2020a) mengkritik pemahaman umum implementasi nilai demokrasi yang dipahami sebatas proses pemilihan pemimpin politik, padahal maknanya seharusnya dipahami secara luas sebagai keterlibatan politik warga, termasuk kaum muda, secara aktif. Dengan demikian, upaya memperkuat partisipasi kaum muda perlu didasari pada prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Hal tersebut termasuk kebebasan untuk berekspresi dan berpendapat secara aman dan terinformasi bagi seluruh kaum muda sebagai bagian dari pemenuhan hak kebebasan sipil dan politik. Promosi terhadap upaya berpikir kritis juga menjadi penting melalui kurikulum pembelajaran yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa keadilan sosial serta dukungan pendidik yang menjunjung nilai demokrasi (Laksana, 2020b). Ketiga, dukungan untuk partisipasi kaum muda perlu mencakup sumber daya finansial, pelembagaan, serta peningkatan kapasitas untuk kaum muda dan pihak-pihak yang melibatkan kaum muda Beberapa LSM mendukung partisipasi kaum muda untuk dapat menyampaikan pendapatnya dalam forum partisipasi formal di skala internasional, namun hal ini dipandang tidak mendorong keberlanjutan keterlibatan kaum muda pasca keterlibatan di forum (Ennew, Hastadewi dan Plateau, 2007). Selaras dengan hal ini, Raviola (2013) juga menyatakan pentingnya memperkuat komitmen anggota atau relawan dalam pelaksanaan berbagai kegiatan seperti sosialisasi dan kampanye, agar partisipasi dapat berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan dengan menyusun berbagai kegiatan rutin yang mempertemukan relawan atau anggota organisasi. Dalam the youth scorecard yang dibuat DFID-CSO Youth Working Group (2010), organisasi yang ingin melibatkan kaum muda dengan efektif perlu membuat sebuah sistem untuk dapat merekrut relawan muda dan mempromosikan partisipasi kaum muda dalam tata kelola dan pengambilan keputusan. Untuk dapat melakukan kegiatan-kegiatannya secara berkelanjutan, organisasi kaum muda juga memerlukan sumber daya teknis dan finansial (Frontline AIDS, 2016; Women Deliver, 2016). Organisasi yang melibatkan kaum muda perlu memberikan peningkatan keterampilan dan pengetahuan kaum muda agar mereka dapat secara percaya diri dan efektif terlibat dalam pengambilan keputusan dan implementasi (Frontline AIDS, 2016; CHOICE, 2017; USAID, 2014; 54
The World Bank, 2006). Kaum muda memerlukan berbagai peningkatan kapasitas, seperti pelatihan advokasi dan penyusunan kebijakan (CHOICE). Dukungan tidak hanya diberikan kepada kaum muda, namun juga kepada organisasi yang melibatkan kaum muda. Raviola (2013) berpendapat bahwa pemerintah perlu dibantu agar dapat membuat mekanisme terbuka untuk mendukung kaum muda terlibat dalam pembuatan kebijakan secara lebih bermakna. Women Deliver (2016) menuliskan pentingnya penerimaan dan kepercayaan pada peran kaum muda di meja pengambilan keputusan, dimulai dari proses pengambilan keputusan di tingkat lokal/akar rumput (Ennew, Hastadewi dan Plateau, 2007). Agar berkelanjutan, partisipasi kaum muda juga dapat dilembagakan melalui kebijakan organisasi maupun mendorong kaum muda melembagakan komunitasnya secara resmi (berbadan hukum). Institusionalisasi atau pelembagaan dianggap penting untuk memastikan hak-hak anak untuk dapat berpartisipasi secara penuh pada keputusan yang dibuat atas nama mereka, begitu juga kemampuan mereka untuk dapat mengakses hak-hak sipil dan politik yang lengkap (Ennew, Hastadewi dan Plateau, 2007). Institusionalisasi atau pelembagaan di atas perlu didukung dengan proses legalisasi, kebijakan internal, kegiatan dan anggaran yang memungkinkan partisipasi kaum muda yang berkelanjutan (UNICEF, 2020). Keempat, Program perlu memuat instrumen yang dapat mengukur dampak partisipasi kaum muda terhadap keberhasilan program Telah banyak dokumen yang mengidentifikasi praktik-praktik keterlibatan kaum muda. Namun, tidak banyak yang berhasil mengukur dampak atau efektivitas dari cara, metode, dan pendekatan terkait program partisipasi yang dilakukan. Kaleidos Research dan ICRH (2016) menjelaskan masih kurangnya bukti yang jelas tentang perubahan pada partisipasi kaum muda yang terjadi sebagai akibat dari program. Dengan demikian, untuk mendorong penyusunan program dan intervensi yang efektif, data dan bukti ilmiah mengenai metode, pendekatan, dan alat partisipasi perlu tersedia memandu penyusunan dan pemantauan program partisipasi. Sebisa mungkin, program yang melibatkan kaum muda perlu memasukkan komponen riset sebagai bentuk evaluasi dan mengukur dampak dari program yang dilakukan, dan area-area perbaikan untuk program serupa ke depannya. 55
Penutup Kajian literatur ini memperlihatkan bagaimana kaum muda ditempatkan oleh pemangku kepentingan sebagai salah satu aktor penting dalam pembangunan, namun juga di sisi lain banyak dikritisi dan dipandang subordinat. Berbagai bentuk keterlibatan kaum muda seperti yang tercantum dalam kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan yang strategis kepada setiap lembaga untuk menilai sudah sejauh mana dan sebaik apa sebuah organisasi telah melibatkan kaum muda dalam kerja-kerja mereka. Pembelajaran yang bisa diambil dari literatur yang ada bisa menginformasikan strategi organisasi untuk melibatkan kaum muda dalam perencanaan, implementasi, serta pemantauan dan evaluasi. Dalam kerja-kerja melibatkan kaum muda, organisasi perlu memastikan bahwa kerja tersebut merefleksikan partisipasi yang bermakna dan didukung dengan upaya peningkatan kapasitas, strategi keberlanjutan organisasi, dan, yang tidak kalah penting, ketersediaan instrumen yang dapat mengukur dampak pelibatan kaum muda terhadap keberhasilan program. Keterlibatan kaum muda juga perlu dilihat secara menyeluruh dalam tiga peran mereka di dalam program dan advokasi: sebagai penerima manfaat, mitra, serta pemimpin. Dengan berbagai strategi dan praktik baik keterlibatan kaum muda, kajian ini juga mengidentifikasi risiko-risiko yang perlu selalu diantisipasi dengan sebaik-baiknya oleh organisasi. Beberapa risiko yang dimaksud antara lain seperti iklim politik yang masih menempatkan kaum muda sebagai pihak yang subordinat, atau terbatasnya budaya demokrasi karena kebijakan yang terlalu mudah memenjarakan mereka yang bersuara. Dengan berbagai keterbatasan literatur dan dokumentasi di Indonesia, kajian literatur ini juga diharapkan dapat memicu pendokumentasian lanjutan terhadap berbagai praktik baik dan pembelajaran keterlibatan kaum muda dalam berbagai program dan kebijakan. 56
Daftar Pustaka Angelina, Maesy. (2011). Siapa 'Anak Muda' dalam gerakan anak muda?. Diakses melalui: Youth_in_Youth_Movements Ansell, Nicola. (2016). Age and generation in the service of development? in Generationing Development, London: Palgrave Macmillan, pp. 315-330. Ansell, Nicola. (2005). Children, Youth, and Development. New York: Routledge. Amnesty International. (2016). Youth Power Action! International Youth Strategy 2017-2020. Diakses melalui: Amnesty International. (2018). Youth Power for youth rights: An interactive toolkit for national youth strategy. Diakses melalui: Arifiani, S.D. (2015). Bumping into the 'Glass ceiling' of Child Participation in Indonesia [Master Thesis, Institute of Social Studies, The Netherlands]. Erasmus University Thesis Repository. Arnstein, S. (1969). A ladder of citizen participation. Journal of American Institute of Planners, 35(4), 216-224. ASEAN Secretariat. (2017). First ASEAN Youth Development Index. Diakses melalui: Asian Development Bank dan Plan International UK. (2018). What's the Evidence? Youth Engagement and the Sustainable Development Goals. Diakses melalui: sustainable-development-goals Aspinall, E. (2020). Indonesian protests point to old patterns. New Mandala. Diakses melalui: Biesta, G., Lawy, R, & Kelly, N. (2009). Understanding young people's citizenship learning in everyday life: The role of contexts, relationships, and dispositions in Education, Citizen, and Social Justice, 4(1), 5-24 British Council and SALTO-Youth. (2017). Young people and extremism: a resource pack for youth workers. Diakses melalui: Cahill, Helen and Babak Davdand. (2018). Re-conceptualising youth participation: A framework to inform action. Children and Youth Services Review 95 (2018) 243-253. 57
Comaroff, J. & Comaroff, J. (2005). Children & Youth in the Global Era. Reflections on Youth. In Makers & Breakers: Children and Youth in Postcolonial Africa. ed. by Alcinda Honwana and Filip de Boeck., Trenton, NJ: Africa World Press, pp. 19 - 30. CHOICE. (n.d.). Meaningful Youth Participation. Diakses melalui: CHOICE. (2017). The Flower of Participation. Diakses melalui: DFID-CSO Youth Working Group. (2010). Youth Participation in Development: A Guide for Development Agencies and Policy Makers. Diakses melalui: _Development.pdf Driscoll, Catherine. (2008). Girls today-Girls, Girl Culture, and Girl Studies. Girlhood Studies 1(1):13-32. Ekawati, R.E. (2011). Public Participation in Development Planning: A Case Study of Indonesian Musrembang. The International Journal of Interdisciplinary Social Sciences Volume 5, Number 12, 2011. Ennew, J., Hastadewi, Y. and Plateau, D.P. (2007). Seen, Heard - and Forgotten? Participation of Children and Young People in Southeast, East Asia and the Pacific in Events and Forums Leading to and Following up on the United Nations General Assembly Special Session for Children, 2002. Children, Youth and Environments 17(1): 33-42, DOI: 10.7721/chilyoutenvi.17.1.0033 Farid, Hilmar. (2011). Meronta dan Berontak, Pemuda dalam Sastra Indonesia. Prisma Vol.30 (Jakarta: LP3ES, 2011), hal. 73 Febrinastri, F. (2019). Ini Evaluasi Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga. Diakses melalui: pemuda-dan-olahraga Frontline AIDS. (2016). Aiming High: 10 Strategies for Meaningful Youth Engagement. Diakses melalui: Global Early Adolescence Study (GEAS). (2019). Lembar Fakta Kesetaraan Gender Remaja di Indonesia. Diakses melalui: 58
Hart, R. A. (1992) Children's Participation: from tokenism to citizenship. Florence, Italy: UNICEF International Child Development Centre. Horschelmann & Blerk. (2012). The Causes and Effects of Social Inequalities on Children and Youth in the City in Children, Youth and the City (pp. 41 - 65). New York: Routledge. Huijsmans, Roy. (2016). Generationing Development: An Introduction in Generationing Development. London: Palgrave Macmillan. IDN Research Institute & IDN Media. (2020). Indonesia Millennial Report 2020. Jakarta: IDN Research Institute & IDN Research Media. (2019). Indonesia Millennial Report 2019. Jakarta: IDN Research Institute & IDN Research Media. Kaleidos Research & ICRH. (2012). Access, Services, Knowledge (ASK)- Youth Empowerment Alliance (YEA): End of Programme Evaluation Synthesis Report. Diakses melalui: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2017). Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia 2017. Diakses melalui: Laksana, Ben K. C. (2020a). Prinsip-prinsip dasar pendidikan kritis (1): Terbuka terhadap kelemahan. IndoProgress. Diakses melalui: --------------------(2020b). Prinsip-prinsip dasar pendidikan kritis (2): Komitmen mendalam terhadap demokrasi. IndoProgress. Diakses melalui: --------------------(2020c). Prinsip-prinsip dasar pendidikan kritis (3): Demokrasi yang radikal membutuhkan harapan. IndoProgress. Diakses melalui: Malone, K., & Hartung, C. (2010). Challenges of participatory practice with children". In B. Percy-Smith, & N. Thomas (Eds.). A handbook of children and young people's participation: Perspectives from theory and practice (pp. 24-38). Abingdon: Routledge. Mathur, S., Mehta, M., & Malhotra, A. (2004). Youth Reproductive Health in Nepal: Is participation the answer? Nepal: Engender Health. 59
Menteri Sosial Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna. Naafs, Suzanne & Ben White. (2012). Intermediate Generations: Reflections on Indonesian Youth Studies. The Asia Pacific Journal of Anthropology Vol. 13, No. 1, February 2012, pp. 3-20 Nilan, P., Parker, L., Bennett, L., & Robinson, K. (2011). Indonesian youth looking towards the future, Journal of Youth Studies, 14:6, 709-728, DOI:10.1080/13676261.2011.580523 Nugroho, Yanuar & Tumenggung, Adeline M. (n.d). Marooned in The Junction: Indonesian Youth Participation in Politics. Part of Go! Young Progressives in Southeast Asia. Friedrich Ebert Stifftung. Diakses melalui: OECD. (2019). PISA 2018 Results: Combined Executive Summaries. Diakses melalui: Pemerintah Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2009. Diakses melalui: Pemerintah Republik Indonesia. (2020a). Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Pemerintah Republik Indonesia. (2020b). Lampiran III: Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Ramadhan, Afra S. (2013). Youth Policies in Indonesia: Activating the Role of Youth. Diakses melalui: Raviola, M. (2013). Typology of Contemporary Indonesian Youth Organization. Part of Report Series: Capacity Building for the Empowerment and Involvement of Youth in Indonesia Ricci, M.C. (2013). Mindsets in the Classroom: Building a Growth Mindset Learning Community. Waco, Texas: Prufrock Press Inc. Robet, R. (2020). Civil Society after #ReformasiDikorupsi. The University of Melbourne: Indonesia at Melbourne. Diakses melalui: reformasidikorupsi/ Sammon, E,M., Martinez, M., Jagmag, M. dan Wahyudi, R. (2017). Overview of Promising Practices in Adolescent Programming in Indonesia by UNICEF (and other partners): Document Review. Diakses melalui: 60
Scott, J. C. (1998). Seeing like a state: How certain schemes to improve the human condition have failed. New Haven: Yale University Press. Shier, H. (2001). Pathways to participation: Openings, opportunities and obligations. Children & Society, 15(2), 107-117. Sihombing, S. O. (2014). Identifying current values of Indonesian youth. A Paper presented for The 9th International Conference on Business and Management Research "International Market Integration" 24th-25th October 2014, Kyoto University, JAPAN. Sukirman, E. (2019). Indeks Pembangunan Pemuda di Jawa Barat Paling Bontot se-Indonesia. Diakses melalui: paling-bontot-se-indonesia The World Bank. (2006). World Development Report 2007: Development and the Next Generation. Washington, D.C.: The World Bank. Diakses melalui: Thorne, B. (2004). Editorial: Theorizing age and other differences. Childhood, 11 (4), 403-408. Treseder, P. (1997). Empowering children and young people. London: Save the Children. UNFPA (n.d). Adolescent and Youth Demographics: A Brief Overview. Diakses melalui: UNFPA (2007). UNFPA Framework for Action on Adolescents and Youth: Opening Doors with Young People: 4 Keys. New York: UNFPA. Diakses melalui: pdf/framework_youth.pdf UNICEF. (2011). Indonesian Youth Online: An Exploratory Study of the Indonesian Digital Landscape. UNICEF. (2017). Adolescent and Youth Engagement Strategic Framework. Diakses melalui: UNICEF. (2020). Engaged and Heard! Guidelines on Adolescent Participation and Civic Engagement. New York: UNICEF. Diakses melalui: Participation.pdf 61
United Nations. (1981). United Nations General Assembly Report of the Advisory Committee for the International Youth Year (A/36/215 annex). Diakses melalui: USAID. (2014). Youth Engagement in Development Effective Approaches and Action-Oriented Recommendations for the Field. Diakses melalui: WHO and PMNCH (2018) Global Consensus Statement Meaningful Adolescent & Youth Engagement, Diakses melalui: Wilopo, Pinandari, et al. (2019). Explore 4 Action: Norma Gender dan Perkembangan, Kesehatan, serta Kesejahteraan Remaja di Indonesia. Diakses melalui: Women Deliver. (2016). Engage Youth: A Discussion Paper on Meaningful Youth Engagement. Diakses melalui: Wyn, Johanna & Rob White. (1997). Rethinking Youth. London: SAGE Publications. Youth Development Resource Center (2020). Impact. Diakses melalui: Zeldin, S., Krauss, S. E., Collura, J., Lucchesi, M., & Sulaiman, A. H. (2014). Conceptualizing and measuring youth-adult partnership in community programs: A cross national study. American Journal of Community Psychology, 54(3-4), 337-347. Lampiran Tabel 2. Dokumen yang Dikaji pada Tahap 1 No Judul Tahun Terbit Penulis Cakupan 1 Aiming High: 10 Strategies for Meaningful Youth Engagement n.d LINKUP (Frontline AIDS) Global 2 The Flower of Participation 2017 CHOICE Global 62
3 Meaningful Youth Participation 4 Youth Participation in Development: A Guide for Development Agencies and Policy Makers 5 Adolescent and Youth Engagement Strategic Framework 6 Youth Engagement in Development: Effective Approaches and Action- Oriented Recommendations for the Field 7 Engage Youth: A Discussion Paper on Meaningful Youth Engagement 8 First ASEAN Youth Development Index 9 Reflections on Youth: from the Past and to the Postcolony. Children & Youth in a Global Era 10 PISA 2018 Results: Combined Executive Summaries 11 World Development Report 2007: Development and the Next Generation 12 "Seen, Heard - and Forgotten? Participation by Young People in Southeast Asia, East Asia and the Pacific in Events and Forums Preceding and Following the United Nations General Assembly Special Session for Children" 13 The Causes and Effects of Social Inequalities on Children and Youth in the City 14 What's the evidence? Youth Engagement and the Sustainable Development Goals n.d 2010 2017 2014 2016 2017 2005 2019 2006 2007 2012 2018 CHOICE Global (termasuk Indonesia) DFID-CSO Youth Working Group Global UNICEF Global (termasuk Indonesia) USAID Global Women Deliver Global ASEAN Secretariat Regional (ASEAN) Comaroff & Comaroff Global OECD Global (termasuk Indonesia) The World Bank Global (termasuk Indonesia) Ennew, Hastadewi and Plateau Regional Horschelmann & Blerk Global Asian Development Bank and Plan International UK Global (termasuk Indonesia) 63
15 Youth Power for Youth Rights 16 UNFPA Monograph Series No. 2: Youth in Indonesia 17 Identifying current values of Indonesian Youth 18 Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia 2017 19 Youth Policies in Indonesia: Activating the Role of Youth 20 Civic Engagement and Social Inclusion of Youth in Indonesia 21 Indonesia Millennial Report 2019 22 Indonesia Millennial Report 2020 23 Indonesian youth looking towards the future 24 Indonesian Youth in the 21st Century 25 Typology of Contemporary Indonesian Youth Organization 26 Our Lives Online: Use of social media by children and adolescents in East Asia - opportunities, risks and harms 2018 2014 2014 2017 2013 2013 2019 2020 2011 2014 2013 2020 Amnesty International Global UNFPA Nasional Sabrina O. Sihombing Nasional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Nasional Afra Suci Ramadhan Nasional UNESCO Nasional IDN Research Institute & IDN Research Media Nasional IDN Research Institute & IDN Research Media Nasional Nilan, Parker, Bennet & Robinson Nasional UNFPA Nasional Maulida Raviola Nasional UNICEF East Asia and the Pacific Regional Office and the Centre for Justice and Crime Regional (Asia Timur) 64
27 "Explore 4 Action: Norma Gender dan Perkembangan, Kesehatan, serta Kesejahteraan Remaja di Indonesia" 28 Lembar Fakta Kesetaraan Gender Remaja di Indonesia 29 Indonesian Youth Online: An Exploratory Study of the Indonesian Digital Landscape 30 Navigating religious diversity: exploring young people's lived religious citizenship in Indonesia Tabel 3. Dokumen yang Dikaji pada Tahap 2 No Judul 1 Overview of promising practices of adolescent programming in Indonesia 2 Youth Participation in Development: A Guide for Development Agencies and Policy Maker 3 Access, Services, Knowledge (ASK)- Youth Empowerment Alliance (YEA): End of Programme Evaluation Synthesis Report 2019 2019 2011 2019 Tahun Terbit 2017 2010 2016 Prevention Wilopo, Pinandari, et al. Global Early Adolescent Study (GEAS) UNICEF Ben K. C. Laksana & Bronwyn E Wood Penulis Elayn M. Sammon, Monica Martinez, Mehjabeen Jagmag, Revita Wahyudi DFID-CSO Youth Working Group Kaleidos Research dan ICRH Nasional Nasional Nasional Nasional Cakupan Nasional Global Uganda, Kenya, Indonesia, Pakistan, Ethiopia, Ghana and Senegal 65