PEMETAAN PERMASALAHAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGANAN COVID-19 DI INDONESIA Wildan Rahmansyah1), Resi Ariyasa Qadri2), RTS Ressa Anggia Sakti3), Syaiful Ikhsan4) 1,3,4) Universitas Padjadjaran Bandung 2)Politeknik Keuangan Negara STAN Alamat Korespondensi: resi.ariyasa@pknstan.ac.id INFORMASI ARTIKEL ABSTRAK Diterima Pertama [24 September 2020] Dinyatakan Diterima [29 September 2020] KATA KUNCI: Permasalahan, Ekonomi, Bantuan Sosial, COVID-19, Pemerintah Indonesia. KLASIFIKASI JEL: [Untuk klasifikasi keywords menggunakan standard JEL codes yang dapat diakses pada This study aims to investigate the problem mapping on social aid distribution in Indonesia for COVID-19 handling. The administration of social assistance program by the Government has been executed for 6 months yet confusing and slow to be accepted by the society. This research implemented the literature and social media review as methodology of research by giving a meaning towards secondary data. The result of this study provided a problem mapping and unveiling the problem root cause cause regarding various social assistance programs conducted by the Government. The result of this study suggested that there are several social assistance problems identified consisting of the issues of budget allocation in different ministries, unintegrated recipient data issues, and problems of the social assistance distribution system. This study implies that the government should take cooperation, coordination and harmonization between the central government, the district, and private institutions to be precise, effective and efficient and supported by a good system, integrated, transparent and accountability in the distribution of the social aid. . Penelitian ini dilakukan untuk melakukan pemetaan permasalahan penyaluran bantuan sosial oleh pemerintah. Pemberian bantuan sosial tersebut sudah dilakukan selama 6 bulan tetapi terkesan membingungkan, lambat diterima oleh masyarakat dan tidak tepat sasaran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis studi literatur, yaitu metode riset yang berorientasi pada pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber untuk dikembangkan menjadi suatu pengetahuan baru. Hasil dari penelitian ini berupaya memberikan gambaran mengenai peta permasalahan dan penyebab utama dari berbagai carut marut permasalahan program bantuan sosial pemerintah dalam rangka penanganan COVID-19. Permasalahan peyaluran bantuan sosial yang terjadi antara lain yaitu masalah alokasi anggaran ditiap kementerian berbeda, masalah data penerima bantuan yang tidak terintegrasi, dan masalah sistem penyaluran bantuan sosial tersebut. Implikasi dari peneltian ini adalah dibutuhkan kerjasama, koordinasi dan harmonisasi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga swasta agar tepat sasaran, efektif dan efisien serta didukung oleh sistem yang baik, terintegrasi, transparan dan akuntabilitas dalam penyaluran bansos tersebut.
PEMETAAN PERMASALAHAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGANAN COVID-19 DI INDONESIA Wildan Rahmansyah, Resi Ariyasa Qadri, RTS Ressa Anggia Sakti, Syaiful Ikhsan 1. PENDAHULUAN Pada awal tahun 2020, dunia dihebohkan dengan kejadian luar biasa, karena sebuah virus misterius yang merebak di Tiongkok China yang kemudian diketahui ilmiah sebagai virus corona atau dalam bahasa kedokterannya disebut virus corona disease 2019. Penyakit virus corona disease 2019 pertama kali diketahui keberadaanya pada bulan Desember 2019 di Wuhan, Tiongkok China (Li et al., 2020). Pemerintah Tiongkok China pada tanggal 31 Desember 2019 menyampaikan beberapa kasus pneumonia yang terjadi di negaranya kepada Badan Organisasi Kesehatan Dunia, yaitu World Health Organization (WHO). Kemudian, WHO menetapkan kejadian ini sebagai pandemi setelah 114 negara tercatat memiliki kasus virus ini (Wawan et al., 2020). Berdasarkan data WHO, perkembangan kasus terkonfirmasi di seluruh dunia terus mengalami lonjakan yang cukup tinggi. Tercatat per 4 september 2020, 26 juta orang terinfeksi virus corona 2019, seperti terlihat dalam tabel dan grafik dibawah ini: Tabel 1. Jumlah kasus terkonfirmasi virus corona disease 2019 di seluruh dunia No 1 Amerika 2 Asia Tenggara 3 4 Mediterania Timur 5 Afrika 6 Negara Eropa Pasific Barat Total Jumlah Terinfeksi 13.725.652 4.499.788 4.353.514 1.967.073 1.066.906 508.325 26.121.999 Sumber: WHO, 2020 (Data diolah) Grafik 1. Perkembangan Kasus Terinfeksi virus corona disease 2019 di seluruh dunia Amerika Asia Tenggara Eropa Mediterania Timur Afrika Pasific Barat Sumber: WHO, 2020 (Data diolah) Penyebaran virus ini sangat cepat dan meluas tidak hanya di China, tetapi juga sudah menyebar ke sejumlah negara termasuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kasus virus corona 2019 pertama kali diumumkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 2 Maret 2020 (Bernie, 2020). Diketahui bahwa pasien pertama di Indonesia ada 2 (dua) orang, yaitu Ibu dan anaknya yang tinggal di daerah Depok, Jawa Barat (Ihsanuddin, 2020). Berdasarkan data yang diperoleh dari situs pada tanggal 4 September Jurnal Pajak dan Keuangan Negara Vol. II, No.1, (2020), Hal. 90-102 P a g e | 91 2020, pukul 09.00 WIB, jumlah pasien yang terkonfirmasi positif terkena COVID-19 di Indonesia adalah 187.537 pasien dan yang meninggal sebanyak 7.832 orang atau 4,1% dari total yang terfinfeksi. Perkembangan kasus terkonfirmasi ini terlihat dari grafik dibawah ini: Grafik 2. Perkembangan Kasus virus corona disease 2019 di Indonesia 187.537 Sumber: covid.19.go.id, 2020 itu, sebagai upaya untuk mengatasi penyebaran virus, pemerintah telah melakukan beberapa kebijakan antara lain seperti menetapkan wabah virus COVID-19 ini sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran corona virus disease 2019 (COVID-19) juga nasional. sebagai menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk daerah-daerah yang termasuk ke dalam zona merah melalui peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman PSBB (Arifin, 2020). Untuk bencana Pemerintah Setelah Wabah COVID-19 dinyatakan sebagai bencana nasional dan pandemi, beberapa wilayah melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) guna mencegah penyebaran yang lebih banyak (Gorbiano et al, 2020). Hal ini menyebabkan dampak kelangsungan yang sosial kehidupan masyarakat, karena masyarakat terbatasi yang akhirnya membuat aktivtas ekonomi terganggu, pekerjaan harian menjadi tidak bisa dilakukan, dan banyaknya gelombang PHK oleh perusahaan karena ketidakmampuan perusahaan mempertahankan karyawan dalam situasi pandemi. Belum lagi akibat penurunan penghasilan tersebut, angka kriminalitas bertambah sehingga pemerintah akhirnya memilih kebijakan untuk memberikan bantuan sosial sebagai bentuk tanggung jawab negara kepada masyarakat untuk mengantisipasi semua permasalahan sosial ekonomi terkait COVID-19. cukup signifikan terhadap interaksi Pemerintah pun tidak tinggal diam menghadapi kondisi miris ini. Penanganan dampak kemunduruan ekonomi segera dilakukan oleh pemerintah, seperti pemberian bantuan sosial kepada masyarakat dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan keuangan luar biasa dalam sebagai menghadapi COVID-19. Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang (Permendagri) Nomor 20 langkah cepat dan tahun 2020
PEMETAAN PERMASALAHAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGANAN COVID-19 DI INDONESIA Wildan Rahmansyah, Resi Ariyasa Qadri, RTS Ressa Anggia Sakti, Syaiful Ikhsan Penanganan COVID-19. Bagi pemerintah daerah, peraturan tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden yang menginstruksikan Menteri Dalam Negeri untuk mengambil langkah lebih lanjut dalam rangka mempercepat penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Peraturan ini landasan hukum kepada pemerintah memberikan daerah untuk mengubah peraturan kepala daerah mengenai elaborasi APBD untuk mempercepat penanganan COVID-19. Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah perlu memprioritaskan penggunaan APBD untuk mengantisipasi dan mengelola dampak transmisi COVID-19 khususnya pemberian bantuan sosial kepada masyarakat terdampak. Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat sebenarnya bukan hal yang baru dilakukan oleh pemerintah. Dalam kondisi adanya bencana disuatu daerah, misalnya, bantuan sosial ini kerap dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tetapi respon masyarakat atas realisasi yang terjadi masih banyak menimbulkan kekecewaan atas penyalurannya. Bahkan, kegiatan rutin yang diberikan kepada masyarakat dilakukan sesuai dengan tingkat kemiskinan masyakarat sebagai penerima bantuan sosial dalam bentuk yang beragam. Di masa pandemi COVID-19, pemerintah, baik pusat maupun daerah, kelimpungan dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat (Ihsanuddin, 2020). Sebagai contoh, di beberapa pemberitaan, diketahui bahwa terdapat warga di Jakarta yang mengembalikan bantuan sosial, karena mereka merasa bantuan tersebut tidak tepat sasaran. Sementara itu, di beberapa wilayah di Jakarta, terdapat warga yang tidak terdata yang mestinya berhak menerima bantuan. kemudian di Bali, ada warga yang telah meninggal dunia, teteapi tetap tercatat sebagai penerima bantuan. Adapun di Padang, terjadi kerumitan terkait basis data penerima bantuan, bahkan setelah diperbaiki, terjadi kesalahan data penerima bantuan (Dewi, 2020). tetap masih Pemberian bantuan oleh Pemerintah, yaitu Pemerintah terkesan dan membingungkan, lambat d4iterima oleh masyarakat yang terdampak dan tidak tepat sasaran. Apakah permasalahan bantuan sosial ini sudah menjadi turun temurun dalam alur pemerintahan di Indonesia atau karena jarak Pemerintah dengan masyarakat sangat jauh dan sistem penyalurannya atau pemberian bantuan yang terdiri dari berbagai pintu. Banyaknya pintu bantuan sosial inilah yang membuat jadwal dan perspektif yang berbeda dan terkadang data yang diberikan tidak valid. Pusat Daerah Terdapat beberapa penelitian terkait penyaluran bantuan sosial baik di masa pandemi COVID-19 maupun sebelum terjaid pandemi. Dari beberapa terdapat perbedaan dalam penelitian variabel dan hasil penelitian, yaitu tumpang tindih kebijakan pemerintahan terkait bansos COVID-19 yang dikeluarkan sehingga menyebabkan kebingungan dan kekisruhan dalam pelaksanaannya (Mufida, 2020). Di sisi lain, penerapan kebijakan bantuan langsung tunai ternyata banyak ditolak oleh masyarakat (Joharudin, Septiadi, Maharani, Aisi, & Nurwahyuningsih, 2020). tersebut, Jurnal Pajak dan Keuangan Negara Vol. II, No.1, (2020), Hal. 90-102 P a g e | 92 Hirawan (2020) menambahkan bahwa distribusi bantuan social kepada masayarakat kurang optimal karena ketidaksiapan pemerintah serta belum siapnya sistem pendukung keputusan untuk menentukan keluarga miskin mana yang seharusnya diberikan bantuan (Santoso, Informatika, & Kisaran, 2019). Dari seluruh penelitian tersebut dapat ditarik benang merah bahwa penelitian-penelitian sebelumnya hanya menitikberatkan pada pembahasan di satu sisi saja, sehingga belum ada penelitian yang merangkum semua permasalahan bansos COVID-19 di Indonesia yang memberikan peta dan gambaran menyeluruh terhadap permasalahan tersebut. Bantuan sosial merupakan bagian dari jaring pengaman sosial di masa pandemi COVID-19 yang dalam penyalurannya masih belum menjangkau semua pihak yang terdampak. Hal ini disebabkan oleh ketidakakuratan data yang dimiliki oleh pemerintah. itu, diperlukan suatu sistem yang dapat Untuk membantu pemerintah dalam melakukan pembaruan data dengan harapan agar kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat berjalan dengan efektif. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk memetakan permasalahan penyaluran bantuan sosial dimasa pandemi COVID-19. Dua pertanyaan utama yang akan dijawab melalui penelitian ini adalah: (1) bagaimana peta permasalahan atas penyaluran bantuan sosial Pemerintah selama masa pandemi COVID-19 di Indonesia? faktor utama yang saja menyebabkan terjadinya masalah ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan social COVID-19 di Indonesia? (2) apa ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait masalah utama yang berhubungan dengan penyaluran bantuan sosial COVID-19 sehingga penelitian selanjutnya dapat mengelaborasi lanjut mengenai alternatif solusinya. Hasil dari penelitian lebih 2. KERANGKA TEORI 2.1. Program Bantuan Sosial Pemerintah di Indonesia Menurut Kementerian Sosial (2011), bantuan sosial adalah bantuan yang sifatnya sementara yang diberikan kepada masyarakat miskin, dengan maksud agar mereka dapat meningkatkan kehidupannya secara wajar. Program bantuan sosial merupakan salah satu komponen program jaminan sosial yang menjadi bentuk realisasi tanggung jawab pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang sangat peduli terhadap kondisi masyarakat miskin dan terlantar di tingkat bawah. Program ini merupakan implementasi Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 1 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Selain itu pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah sesuai dengan martabat dan kemanusiaan. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu tidak mampu
PEMETAAN PERMASALAHAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGANAN COVID-19 DI INDONESIA Wildan Rahmansyah, Resi Ariyasa Qadri, RTS Ressa Anggia Sakti, Syaiful Ikhsan mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Indonesia Tahun 1945 Dasar Negara Republik mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Daerah Pemerintah dan memberikan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu. Pusat rehabilitasi Pemerintah sosial, jaminan Sebab permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. rehabilitasi sosial, jaminan Kesejahteraan Sosial diatur dengan Undang- Undang. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial disahkan Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2009. UU Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 16 Januari 2009 oleh Menkumham Andi Lembaran Negara Republik Mattalatta dalam Indonesia Tahun 2009 Nomor 12. Dan Penjelasan Atas UU Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967 agar seluruh rakyat Indoensia mengetahuinya. Untuk menangani covid-19 dengan kondisi mendesak/tidak dapat ditunda dilakukan hanya untuk kegiatan penanganan pandemi covid-19 berupa obat- obatan, alat kesehatan, sarana prasarana kesehatan, sumber daya manusia, baik tenaga kesehatan maupun non kesehatan, dan kegiatan lain berkaitan dengan penanganan pandemi covid-19 ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/ 2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Angaran Belanja Negara dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (PMK 43/2020). Pertimbangan ditetapkannya PMK 43/2020 yaitu bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf d dan huruf k Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, pemerintah berwenang untuk melakukan berakibat pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan tindakan yang Jurnal Pajak dan Keuangan Negara Vol. II, No.1, (2020), Hal. 90-102 P a g e | 93 Belanja Negara, yang anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut belum tersedia atau tidak cukup tersedia, serta menentukan proses dan metode melakukan pengadaan penyederhanaan mekanisme simplifikasi dokumen di bidang keuangan negara. barang/jasa serta dan Dasar hukum ditetapkannya PMK 43/2020 adalah (1) Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); (4) Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Indonesia Keuangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 51); dan (5) Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 382). Ancaman Nomor 38/PMK.02/2020 lingkup materi muatan dalam PMK 43/2020 yaitu mengenai: (1) mekanisme pelaksanaan anggaran belanja atas beban APBN dalam penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19); (2) alokasi dana untuk penanganan pandemi covid-19 Kementerian dialokasikan Negara/Lembaga; memudahkan perencanaan kegiatan, koordinasi pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi kinerja penanganan pandemi covid-19, alokasi dana penanganan pandemi covid-19 dikelompokkan dalam klasifikasi akun khusus covid-19; dan (4) Berlakunya PMK 43/2020 dalam masa penanganan pandemi covid-19. Ruang dalam (3) DIPA dalam Pencatatan transaksi belanja atas beban APBN dalam penanganan pandemi COVID-19 dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Pusat yaitu: (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; dan (2) Peraturan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Menteri Keuangan Pelaksanaan penyaluran belanja bansos pada Kementerian Negara/Lembaga dalam bentuk uang dapat dilakukan melalui Bank/Pos penyalur kepada penerima bansos sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai belanja bansos pada Kementerian (1) Peraturan Menteri Negara/Lembaga yaitu:
PEMETAAN PERMASALAHAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGANAN COVID-19 DI INDONESIA Wildan Rahmansyah, Resi Ariyasa Qadri, RTS Ressa Anggia Sakti, Syaiful Ikhsan Keuangan Nomor tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga; dan (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Kementerian Sosial Negara/Lembaga dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga. 228/PMK.05/2016 Bantuan Pada Pelaksanaan penyaluran belanja bansos pada Kementerian Negara/Lembaga dalam bentuk uang dapat dilakukan melalui Bank/Pos penyalur kepada penerima bansos sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai belanja bansos pada Kementerian (1) Peraturan Menteri Negara/Lembaga yaitu: Keuangan Nomor tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga; dan (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Kementerian Sosial Negara/Lembaga dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga. 228/PMK.05/2016 Bantuan Pada 2.2. Penelitian Terdahulu Terkait Penyaluran Bantuan Sosial di Indonesia Penelitian mengenai permasalahan bantuan sosial yang dilakukan pemerintahan di Indonesia sebelumnya tetapi pernah kebanyakan tidak membahas secara spesifik tentang bantuan sosial di era pandemi COVID-19 ini. Beberapa penelitian terkait permasalahan dalam penyaluran bantuan sosial baik dimasa pandemi COVID-19 maupun sebelum pandemi. Mufida (2020) dalam artikelnya tentang "Polemik pemberian bantuan sosial di tengah pandemi COVID-19", studi kasus atau metode penelitian yang dilakukan di khususkan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan pembahasan bahwa dengan banyaknya jenis bantuan sosial yang dikeluarkan Pemerintah Pusat dan alur birokrasi penyaluran bantuan sosial di DKI Jakarta menyebabkan kekisruhan seperti kebingungan masyarakat akan pintu bantuan sosial yang mereka dapat, pendataan yang tidak tepat sasaran dan jangka waktu penyaluran bansos yang tidak serentak. Kemudian Joharudin et al. (2020) dalam artikelnya yang berjudul "Panic Syndrom COVID-19": Penekanan Terhadap Kebijakan Yang Diberikan Pemerintah" menyebutkan bahwa kebijakan lain yang diberikan Pemerintah yakni memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk setiap kepala rumah tangga yang dinilai kurang mampu. Tidak hanya itu, masyarakat juga berbondong-bondong untuk mengumpulkan dana bantuan yang nantinya akan dikumpulkan dan ditukar dengan bahan pokok. Bahan pokok ini akan diberikan untuk masyarakat yang kurang mampu juga mulai membagikan bantuan sosial kepada masyarakat. Namun, pelaksanaan terjadinya penolakan di beberapa wilayah. Bagi wilayah yang menolak, mereka beralasan memiliki kekhawatiran banyak masyarakat yang tidak tercatat sebagai penerima Bantuan Sosial ini. sudah dilakukan, juga. Pemerintah ini membuat Jurnal Pajak dan Keuangan Negara Vol. II, No.1, (2020), Hal. 90-102 P a g e | 94 Sementara Joharudin et al. (2020) dalam artikelnya "Bantuan Sosial Ekonomi Di Tengah Pandemi Covid-19: Sudahkah Menjaring Sesuai Sasaran?" menjelaskan Pemerintah meningkatkan alokasi anggaran untuk masing-masing program bantuan sosial, seiring dengan meningkatnya rumah tangga golongan miskin. Oleh karenanya timbul pertanyaan, apakah peningkatan tersebut sudah tepat menyasar seluruh kelompok masyarakat yang rentan? Seberapa efektif program JPS dalam membantu mereka? Ternyata permasalahan penyaluran bantuan sosial (2020) pada artikelnya "Optimizing The Distribution Of The Sosial Assistance Program During The COVID-19 Pandemic". Dia menjelaskan bahwa distribusi program bantuan sosial tidak pernah mudah. Ini umumnya disebabkan oleh kurangnya kesiapan partai yang mendistribusikan bantuan, yaitu Pemerintah. Masalah dapat mulai dari pengumpulan data sampai penerima bantuan sosial, yaitu keluarga penerima manfaat (Keluarga Penerima Manfaat). Barany & Simanjuntak (2020) berpendapat bahwa setidaknya ada empat aspek utama yang perlu diperhatikan dipertimbangkan sehingga distribusi program bantuan sosial dapat berjalan secara efektif dan efisien: cakupan bantuan sosial, skema bantuan sosial, durasi pandemi, dan kesiapan Pemerintah, dan mekanisme distribusi bantuan sosial. bahwa juga dibahas oleh Hirawan Selanjutnya Santoso et al. (2019), dalam artikelnya "Sistem pendukung keputusan seleksi penerima bantuan sosial untuk keluarga miskin dengan metoda simple additve weighting (SAW)" menjelaskan bahwa penyaluran bantuan sering mengalami kendala yang berulang, yaitu pemberian bantuan yang tidak tepat sasaran. Pengelolaan data yang masih menggunakan Microsoft Excel menyulitkan beberapa pihak dalam pengambilan keputusan. Untuk itu dibuatlah rancangan sistem pendukung keputusan yang dapat mengolah data dengan lebih efektif, dengan bahasa pemrograman Java dan database MySQL serta analisa penjumlahan menggunakan Metode SAW diharapkan dapat membantu aktivitas kelurahan, sehingga mendapatkan pencapaian yang efektif dan efisien. Tabel 2 menjelaskan tentang ikhtisar hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik permasalahan bansos COVID-19.
PEMETAAN PERMASALAHAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGANAN COVID-19 DI INDONESIA Wildan Rahmansyah, Resi Ariyasa Qadri, RTS Ressa Anggia Sakti, Syaiful Ikhsan No 1. 2. Tabel 2. Ikhtisar Hasil Penelitian Terdahulu Objek Penelitian Kebijakan Pemerintah Judul Penelitian Polemik pemberian bantuan sosial di tengah pandemic covid-19 Nama Peneliti Hasil Penelitian Banyaknya kebijakan yang dikeluarkan terkait dengan jenis bantuan sosial menyebabkan kebingungan dan kekisruhan Kebijakan pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial berupa Bantuan langsung sosial (BLT) banyak ditolak oleh masyarakat. Mufida (2020) Panic Syndrom Covid-19: Penekanan Terhadap Kebijakan Yang Diberikan Pemerintah . Kebijakan Pemerintah Joharudin, Septiadi, Maharani, Aisi, & Nurwahyu ningsih (2020) 3. 4. 5. Jaring pengaman sosial Distribusi Bantuan Sosial Sistem pendukung pengolahan data Bantuan Sosial Ekonomi Di Tengah Pandemi Covid-19: Sudahkah Menjaring Sesuai Sasaran? Optimizing The Distribution Of The Sosial Assistance Program During The Covid-19 Pandemik Sistem pendukung keputusan seleksi penerima bantuan sosial untuk keluarga miskin dengan metoda simple additve weighting (SAW) Joharudin et (2020) al. Hirawan (2020) Santoso, Informatik & Kisaran (2019) Cakupan bantuan belum menjangkau semua yang rentan, skema bantuan masih dapat dirancang lebih optimal, mekanisme distribusi masih rentan kebocoran. Distribusi bantuan sosial belum optimal karena kurangnya kesiapan Pemerintah dalam mendistribusikan bantuan. Rancangan sistem pendukung keputusan yang dapat mengolah data dengan lebih efektif, dengan bahasa pemrograman Java dan database MySQL serta analisa penjumlahan menggunakan Metode SAW diharapkan dapat membantu aktivitas kelurahan, sehingga mendapatkan pencapaian yang efektif dan efisien. Berdasarkan Tabel 2, dapat dipahami bahwa seluruh penelitian tersebut hanya terdahulu menjelaskan bahwa banyaknya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait bantuan sosial COVID- 19 menyebabkan kebingungan di tengah masyarakat sehingga hal tersebut membuat masyarakat tidak mau Jurnal Pajak dan Keuangan Negara Vol. II, No.1, (2020), Hal. 90-102 P a g e | 95 menerima bantuan sosial dari Pemerintah. Sementara lebih menitikebratkan pada itu, penelitian jenis pemetaan permasalahan penyaluran semua bantuan sosial COVID-19 yang terjadi di lapangan. ini 3. METODE PENELITIAN Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode riset studi literatur. Metode ini biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun kelembagaan untuk menjawab pertanyaan penelitian sudah dirancang sebelumnya (Qadri, 2019; Sanusi, 2013). Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari media elektronik berbasis web yaitu berita-berita terkait penyaluran bansos covid-19 di Indonesia. yang Data yang dikumpulkan bersifat empiris, artinya kami hanya mengumpulkan data-data yang berupa fakta. Fakta dimaksud tentu berasal dari suatu penelitian yang telah dilakukan maupun dari fakta yang disiarkan di media massa. Data yang berasal dari suatu penelitian akan kami kutip dan menjadikannya sebagai data sumber utama. Adapun fakta yang berasal dari media massa merupakan data pendukug untuk memperkuat diskursus yang dibahas. Setelah itu, kami akan mengembangkan data-data tersebut dengan asumsi-asumsi yang sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan dan hasil pemaknaan dari beberapa peraturan Tabel 3 menunjukkan tentang resume metode pengumpulan data yang kami lakukan. Tabel 3. Sumber Data Sekunder dan Tema Wacana tentang bantuan sosial. Tema Wacana Bantuan Tunai Dana Desa Bantuan Sembako untuk Wilayah Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi Bantuan Sosial Tunai Pembebasan Listrik Kartu Prakerja Penambahan Program Harapan Kartu Sembako Langsung Biaya Peserta Keluarga Sumber Data (Novika, 2020; Tanjung, 2020) (Aminullah, 2020; Lova) (Mustofa, 2020) (Arnani, 2020; Pradita, 2020) (Thomas, 2020) (Rolly, 2020) (Syarifudin, 2020) Hasil pengumpulan data kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis wacana untuk membedah peta permasalahan yang terjadi terkait penyaluran dana bantuan sosial dalam rangka penanganan COVID-19 di Indonesia. Selanjutnya, kami melakukan clustering terhadap permasalahan tersebut untuk dianalisis lebih jauh untuk memetakan faktor utama yang menyebabkan permasalahan tersebut.
PEMETAAN PERMASALAHAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGANAN COVID-19 DI INDONESIA Wildan Rahmansyah, Resi Ariyasa Qadri, RTS Ressa Anggia Sakti, Syaiful Ikhsan 4. HASIL PENELITIAN 4.1. Problem Mapping Jenis Bantuan Sosial Pemerintah Selama Masa Pandemi COVID-19 Pelaksanaan penyaluran bantuan sosial bukan hal baru bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. dalam Namun, penyalurannya. penyaluran bantuan sosial yang terjadi saat Pandemi ini. Bantuan sosial tahap satu dari pemerintah sudah berjalan dan saat ini sedang memasuki penyaluran tahap kedua. Beberapa permasalahan yang muncul dari penyaluran bantuan satu disampaikan oleh masyarakat kepada Ombudsman, diketahui terdapat warga di Jakarta mengembalikan bantuan sosial, karena ketidaktepatan sasaran pemberian bantuan, sementara terdapat warga yang tidak terdata yang mestinya berhak menerima bantuan, kemudian di Bali juga terindikasi warga yang telah meninggal dunia, namun tercatat sebagai penerima bantuan dan di Padang terjadi kerumitan data penerima bantuan, bahkan setelah diperbaiki, terjadi kesalahan data penerima bantuan (Ratna Sari Dewi, 2020). selalu terjadi Begitupun permasalahan dengan sosial tahap tetap masih Melihat permasalahan bansos yang terjadi hingga saat ini di Pemerintah Pusat maupun daerah yang sudah cukup banyak, dapat terlihat dari kritikan yang terjadi terkait proses penyaluran bantuan sosial. Kritikan tersebut tidak hanya datang dari masyarakat saja melainkan dari para Pejabat Pemerintah Pusat maupun Daerah, seperti halnya yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan kritik kepada Pemerintah Pusat dalam penyaluran bantuan sosial ini. Kritik terkait dengan data yang tidak terintegrasi di Pemerintah Pusat. (CNBC, 2020) Beliau mengatakan bahwa setiap Kementrian memiliki survey data masing-masing yang mengakibatkan data yang dimiliki Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak sinkron. Ketidaksinkronan data inilah yang berakibat penolakan bantuan sosial di Pemerintah Provinsi Jawa Barat oleh sejumlah Kepala Desa di Sukabumi. Mereka menolak bansos dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat lantaran belum ada data yang valid dan dinilai tumpang tindih dengan data warga yang terdaftar sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dari Pemerintah Pusat. Hal lain yang juga bisa menjadi pemicu kekacauan dalam penyaluran bantuan sosial adalah banyaknya jenis bantuan yang di berikan oleh Pemerintah diantaranya Bansos Presiden, Bansos Provinsi, Bansos Kabupaten/Kota, hingga dana desa. Jenis bantuan sosial yang banyak inilah yang mampu memunculkan kebingungan diantara masyarakat, apalagi bantuan yang datang tidak bersamaan. Kemudian, persoalan pendataan juga disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. seharusnya Beliau menyatakan memperbarui kualifikasi data penerima bansos, jangan manggunakan data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos yang verifikasi data terakhir seiring dilakukan pada berjalannya waktu dapat dipastikan bahwa banyak data penerima yang berubah (CNBC, 2020). Pemerintah tahun 2015. Karena, Jurnal Pajak dan Keuangan Negara Vol. II, No.1, (2020), Hal. 90-102 P a g e | 96 Jika dilihat dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi masalah dari penyaluran bantuan sosial dari Pemerintah Pusat adalah data penerima bantuan. Data Penerima bantuan sosial seharusnya setiap tahun dilakukan update dan verifikasi data, sehingga jika terjadi bencana ataupun tidak terjadi bencana, Pemerintah sudah siap dengan data siapa saja yang harus diberikan bantuan sosial sesuai dengan kriteria pemberian bantuan sosial sesuai peraturan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, sebagaimana dijelaskan pada pasal 8 bahwa penetapan kriteria fakir miskin dilakukan oleh Menteri. Setelah itu Menteri melakukan proses verifikasi dan validasi data fakir miskin yang dilakukan secara berkala minimal dua tahun sekali. Hasil verifikasi dan validasi pendataan itu kepada Bupati/Walikota. kemudian Bupati/Walikota kepada kepada Menteri. Gubernur untuk diteruskan Sementara bagi fakir miskin yang belum terdata dapat mendaftarkan diri kepada Lurah atau Kepala Desa. Bagi keluarga yang terdaftar sebagai fakir miskin wajib melapor ke Lurah atau Kepala Desa jika terjadi perubahan data pada anggota keluarganya. Nantinya data itu yang akan diverifikasi dan validasi kembali oleh Bupati/Walikota sebelum disampaikan ke Menteri. dilaporkan kemudian melaporkan sosial penyaluran ternyata bukan hanya masalah data. Dari ulasan berita yang 2020), Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dalam konferensi pers usai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo, Selasa (19/5/2020) mengatakan terdapat tiga masalah dalam penyaluran bantuan sosial yaitu: (1) masalah alokasi anggaran ditiap Kementrian berbeda. Pada Kementrian sosial tidak ada masalah anggaran namun terdapat masalah alokasi anggaran di Kementerian Desa dan Transmigrasi. Berdasarkan data terakhir, penyaluran dana desa udah diterima oleh 53.156 desa atau 70,9 persen, sisanya, 21.797 belum menerima dana. Kemudian dari 53.156 desa, dana desa yang telah disalurkan sebagai BLT kepada keluarga penerima manfaat, sebanyak 12.829 desa atau sekitar 17 persen. (2) Masalah data, dibutuhkan pendataan yang hati hati agar tidak salah sasaran sehingga penyaluran menjadi agak lambat. (3) Masalah sistem penyaluran, selama ini data yang sudah dihimpun RT/RW harus mendapatkan verifikasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota sebelum diturunkan menjadi data penerima bantuan sosial. Hal itu telah diperbaiki dengan meniadakan untuk percepatan penyaluran. Permasalahan bantuan disampaikan (Khadafi, proses verifikasi juga mengalami banyak permasalahan dalam penyaluran bantuan sosial baik penyaluran bantuan tunai maupun penyaluran bantuan non tunai. Ketidatepatan sasaran, double data penerima yang menjadi permasalahan utama dalam penyaluran bantuan sosial di daerah juga adalah masalah data yang tidak update sementara itu bantuan harus segera di salurkan. diperlukan pengetahuan para petugas pendataan ditiap daerah untuk memahami syarat dan ketentuan penerima bantuan sosial baik tunai maupun non tunai. Pemerintah Daerah langsung Untuk
PEMETAAN PERMASALAHAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGANAN COVID-19 DI INDONESIA Wildan Rahmansyah, Resi Ariyasa Qadri, RTS Ressa Anggia Sakti, Syaiful Ikhsan Ada beberapa kendala yang ditemukan di Pemerintah Daerah antara lain: (1) Data penerima bantuan sosial yang masih timpang tindih dengan penerima bantuan lainnya seperti data penerima Bansos Tunai yang namanya juga tercantum pada program BLT Desa atau program bantuan lainnya seperti Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai. (2) Data yang digunakan bersumber pada data DTKS yang diperoleh dari kewilayahan melalui RT/RW. Namun ada kemungkinan pihak RT/RW lupa memasukkan data terbaru yang terkena dampak covid-19, dan warga yang terdampak pun tidak melaporkan data mereka ke pihak RT/RW. (3) Permasalahan data yang seringkali menjadi masalah dimasyarakat adalah kurangnya kesadaran di masyarakat akan perubahan tingkat perekonomian yang terjadi pada dirinya dan keluarganya. Contohnya ketika dulu terdata sebagai penerima bantuan namun seiring berjalannya waktu, tingkat yang bersangkutan memiliki perubahan ekonomi dari yang tidak mampu menjadi mampu tetapi tidak melaporkan perubahan data tersebut kepada pihak RT/RW atau kewilayahan sehingga masih terdata sebagai warga tidak mampu yang harus mendapat bantuan sedangkan warga yang dulunya mampu namun sekarang terdampak covid-19 tidak melaporkan datanya. Hal inilah yang menjadi permasalahan dalam penyaluran bantuan sosial. (4) Permasalahan lain, sangat kurangnya pemahaman masyarakat tentang jenis-jenis dan kriteria bantuan sosial dari pemerintah yang memang banyak sekali jenisnya. Sehingga dimasyarakat sering terdengar tetangganya keluhan mendapatkan nilai atau bentuk bantuan yang berbeda padahal mereka merasa memiliki kesulitan yang sama. Disinilah perlunya penyampaian informasi yang lengkap, jelas dan lebih luas lagi kepada seluruh masyarakat tentang jenis dan kriteria bantuan sosial agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berakibat tersendatnya penyaluran bantuan sosial. kenapa mereka dan Dalam mengahadapi segala kendala dan permasalahan yang terjadi disinilah sangat dibutuhkan kerjasama, koordinasi dan harmonisasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kewilayahan, RT/RW yang berperan penting dalam penyaluran bangtuan sosial agar tepat sasaran, efektif dan efisien. Berbagai program bantuan sosial yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Bansos Sembako untuk Jabodetabek (Program Nonreguler), Bansos (Program Nonreguler), Pembebasan Biaya Listrik (Program Nonreguler), Kartu Prakerja (Program Reguler), Penambahan Peserta Program Keluarga Harapan (Program Reguler), dan Kartu Sembako (Program Reguler). Sosial Tunai 4.1.1. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pemerintah merestui penggunaan dana desa sebagai sumber bantuan langsung tunai. Hal tersebut disahkan melalui Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Atas Peraturan Menteri Jurnal Pajak dan Keuangan Negara Vol. II, No.1, (2020), Hal. 90-102 P a g e | 97 Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Penerima bantuan ini merupakan warga desa yang masuk dalam pendataan RT/RW di desa. Sementara bagi mereka yang terdaftar sebagai Keluarga Harapan Program Kementerian Sosial, Bantuan Pangan Non Tunai, Kartu Prakerja, serta anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis, tidak bisa mendapatkan bantuan ini. Besaran bantuan yang diterima mencapai Rp 600 ribu. Bantuan akan diterima selama tiga bulan, terhitung sejak April hingga Juni. Cara penyaluran dana dapat dilaksanakan dengan dua cara. Bagi mereka yang memiliki rekening bank, uang akan ditransfer ke rekening. Sementara, uang akan dikirim secara door to door bagi calon penerima yang tak memiliki rekening bank. peserta Permasalahan yang terjadi dari jenis bansos ini kurang lebih dari kurun 2 bulan setelah pemerintah menetapkan program ini antara lain terjadi di Provinsi Riau yaitu penerima BLT COVID-19 dipotong sehingga tidak menerima seluruh bansos yang diberikan oleh pemerintah. Setelah diselidiki ternyata pemotongan bukanlah pemotongan langsung yang dilakukan oleh pemerintah daerah tetapi diakibatkan oleh skema pencairan BLT melalui pembuatan rekening bank dimana dana BLT tersebut tidak dapat diambil seluruhnya karena sistem bank yang mengharuskan menyisakan saldo minimum pada rekening tersebut (Tanjung, 2020). Kemudian yang terjadi di beberapa daerah pelosok nusantara mengalami keterlambatan dalam penyaluran bansos BLT tersebut hingga masih adanya unsur politik masa lalu didalam pendataan dan penyaluran BLT seperti pejabat yang pilah pilih terhadap warganya yang diketahui tidak memilihnya saat pemilu (Novika, 2020). Mengacu pada permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program bantuan langsung tunai desa, dapat disimpulkan bahwa pemerintah sejatinya telah berusaha untuk memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan implementasi UUD 1945 Pasal 34 ayat 1. Sejatinya, upaya yang dilakukan oleh pemerintah tersebut selaras dengan peraturan konstitusi terkait bantuan sosial. Pemerintah telah merencanakan berbagai program serta merealisasikannya dengan tujuan untuk membantu mensejahterakan rakyat yang terkena dampak pandemi COVID-19. Namun demikian, pengawasan yang dilakukan masih belum optimal jarang sehingga ketidakoptimalan tersebut tidak malah menimbulkan permasalahan lain yang lebih besar. 4.1.2. Bantuan Sembako untuk Wilayah Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi Presiden memberikan bantuan pangan khusus untuk warga di Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi (Jabodetabek). Penerima manfaat yakni warga yang tercatat di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang berada di wilayah Jabodetabek. Rencananya, bantuan yang sudah dikerahkan sejak April ini akan berlangsung sampai Juni 2020. Paket sembako yang diberikan senilai Rp600 ribu per keluarga. Permasalahan yang terjadi dalam bantuan sembako ini antara lain masih adanya penyaluran
PEMETAAN PERMASALAHAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGANAN COVID-19 DI INDONESIA Wildan Rahmansyah, Resi Ariyasa Qadri, RTS Ressa Anggia Sakti, Syaiful Ikhsan sembako yang double kepada masyarakat seperti kejadian di Desa Sukaluyu Kecamatan Ganeas yang tersebut stress karena membuat Kepala Desa protesnya dan disalahkan oleh masyarakat yang belum tetangganya menerima menerima dua yang kali bantuan mengakibatkan ketegangan dan kecemburuan sosial disana. Hal tersebut dikarenakan berupa sembako dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dikirim via PT Pos ini dianggap tidak tepat sasaran dan berbeda dengan data yang disampaikan Kepala Desa tersebut ke Bupati Sumedang (Aminullah, 2020). Kemudian kejadian yang serupa dialami oleh warga RW 011 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, penerimaan inisiatif dan yang belum merata disiasati oleh kepedulian warga setempat untuk bergotong royong membeli sembako dan memberikan voucher kepada warga yang belum menerima bantuan dari Pemerintah (Lova, 2020). sembako, sedangkan sembako bansos sembako, dapat disimpulkan bahwa pemerintah sejatinya telah melaksanakan amanat UUD 1945 Pasal 34. Terkait masalah yang ada berupa ketidaktepatan itu merupakan bagian dari evaluasi data, hal pelaksanaan program bansos COVID-19. Pengawasan pemerintah ke depannya harus lebih tepat sasaran dengan mengacu pada data yang terintegrasi. Di sisi lain, respon cepat pemerintah terkait akurasi data diharapkan implementasi dapat memperbaiki kebijakan pemberian bansos, mengingat hingga saat ini, pandemi masih terus berlangsung. Berdasarkan polemik penyaluran 4.1.3 Bantuan Sosial Tunai Kementerian Sosial mengeluarkan kebijakan pemberian bantuan nonreg tunai kepada 9 juta warga di luar Jabodetabek. Kebijakan ini dilandasi dengan penerbitan No. Keputusan Menteri 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Covid-19. Pendaftaran penerima dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang menginput data calon penerima kepada Kementerian Sosial. Bantuan senilai Rp600 ribu akan diterima penerima manfaat selama tiga bulan, terhitung dari April sampai Juni 2020. Bantuan akan ditransfer ke rekening bank penerima manfaat bagi pemilik rekening Bank HIMBARA (Himpunan Bank Milik Negara) seperti Bank Mandiri, BNI, BRI dan BTN. Bagi yang tidak memiliki rekening Bank HIMBARA, bantuan akan dikirim PT Pos Indonesia. Permasalahan yang terjadi antara lain di Kabupaten Jepara terdapat lebih dari 20 penerima bantuan nonreg dari pemerintah pusat (bantuan nonregular) yang sudah meninggal tetap menerima bansos tersebut, bahkan ada yang sudah meninggal pada 2013 tetap terdata sebagai penerima. Kemudian temuan lain juga terdapat di salah satu desa di Kecamatan Batealit, ternyata ada Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nama yang sama namun berbeda domisili. Hal ini membuat data tidak bisa dimasukkan dalam sistem atau ditolak sistem (Mustofa, 2020). Sosial Mengacu pada berbagai kendala yang terjadi dalam implementasi program bansos tunai, dapat Jurnal Pajak dan Keuangan Negara Vol. II, No.1, (2020), Hal. 90-102 P a g e | 98 disimpulkan bahwa pemerintah belum mampu sepenuhnya memenuhi amanah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Keputusan Menteri Sosial nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Covid-19. Meski demikian, upaya Pemerintah dalam menerapkan program bansos tunai tersebut sejatinya merupakan bentuk jawab pemerintah atas implementasi Undang Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 1. realisasi tanggung 4.1.4. Pembebasan Biaya Listrik Pemerintah membebaskan biaya listrik bagi 24 450 KV. listrik berkapasitas juta pengguna Pembebasan ini dimandatkan melalui Perppu 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona. Listrik gratis ini berlangsung selama tiga bulan, terhitung sejak April sampai Juni 2020. Keringanan biaya penggunaan di masa pandemi covid- 19 tidak hanya berlaku bagi para pengguna pengguna 450 KV. Pemerintah melalui Perppu 1 Tahun 2020 juga memberikan keringanan berupa potongan tarif sebesar 50 persen bagi pengguna listrik berkapasitas 900 VA. Permasalahan yang terjadi adalah banyak warga yang gagal mendapatkan subsidi listrik karena salah memasukkan format ID Pelanggan yang terdapat di meteran dan kurangnya sosialisasi cara pendaftaran yang dilakukan Pemerintah. Sehingga masyarakat yang belum mengerti akan teknologi sangat terdampak sekali dan tidak menjadi sasaran utama bansos ini (Pradita, 2020). terkait pelaksanaan bantuan sosial pembebasan biaya listrik, dapat disimpulkan bahwa pemerintah sudah berupaya mengurangi beban listrik masyarakat dan memenuhi kelayakan hidup warganya sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Namun demikian, respon cepat pemerintah untuk menyosialisasikan solusi atas kesalahan teknis yang terjadi harus segera dilakukan. Kemudian, pemerintah seyogyanya mendorong PLN tetap menjalankan program perpanjangan agar bantuan beban listrik di masa pandemic COVID-19 dalam rangka memberikan stimulus ekonomi (Arnani, 2020). Berdasarkan isu-isu yang terjadi 4.1.5. Kartu Prakerja Lewat Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja, Pemerintah memberikan pelatihan kerja serta insentif bagi mereka covid-19. pekerja terdampak Pemerintah membuka kesempatan bagi 5,6 juta pendaftar. Kriteria pelamar program adalah WNI berusia di atas 18 tahun dan tidak sedang menempuh program pendidikan. Jika syarat tersebut dipenuhi pelamar, proses pendaftaran dapat diakses melalui situs Setelah mengikuti pelatihan kerja, para peserta berhak mendapatkan dana insentif sebesar Rp 600 ribu. Dana itu akan cair setelah lima hari peserta menghabiskan masa pelatihan. Dana yang pandemi
PEMETAAN PERMASALAHAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGANAN COVID-19 DI INDONESIA Wildan Rahmansyah, Resi Ariyasa Qadri, RTS Ressa Anggia Sakti, Syaiful Ikhsan ditransfer langsung ke rekening perta selama empat bulan. Insentif tambahan bernama survei keberkerjaan juga akan diberikan kepada sebesar Rp150 ribu peserta. Permasalahan yang terjadi adalah sebagian peserta mengeluhkan insentif yang tak kunjung cair padahal telah menyelesaikan pelatihan. Keluhan juga terkait perkara teknis, yaitu mengenai sertifikat yang tidak kunjung muncul di dashboard akun peserta (Thomas, 2020). Dari berbagai kendala yang terjadi dalam pelaksanaan program insentif kartu prakerja, dapat disimpulkan bahwa pemerintah belum mampu mewujudkan tujuan utama dari kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja. Hal tersebut terjadi karena pemerintah tidak tepat waktu dalam melaksanakan pencairan insentif tersebut. 4.1.6. Penambahan Peserta Program Keluarga Harapan Keluarga Harapan merupakan rutin Kementerian Sosial yang sudah program diselenggarakan sejak 2007. Program ini didasari pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Di masa pandemi ini, jumlah peserta Program Pemerintah menambah Keluarga Harapan, dari yang tadinya 9,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM), menjadi 10 juta KPM. Penambahan ini didasari pada data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan pemutakhiran data KPM yang dilakukan Pemerintah Daerah. Bantuan yang diberikan sebesar Rp 250 ribu per bulan bagi ibu hamil dan anak usia 0-6 tahun, Rp 75 ribu per bulan bagi siswa-siswi SD, Rp 125 ribu bagi siswa-siswi SMP, dan Rp 125 ribu per bulan bagi siswa-siswi SMA. Sementara bagi penyandang disabilitas berat dan peserta program berusia 70 tahun ke atas mendapat Rp 200 ribu per bulan. Ada perbedaan frekuensi pemberian KPH di masa pandemi covid-19 ini. Jika biasanya bantuan diberikan empat bulan yang berbeda yakni Januari, April, Juli dan Oktober, kali ini pemberian diberikan setiap bulan dari April sampai Desember 2020. Bantuan akan ditransfer kepada Bank-Bank HIMBARA. Para peserta akan dibantu para pendamping PKH untuk mencairkan uang tersebut. Permasalahan yang terjadi adalah ketidaktepatan sasaran penerima PKH karena data base tidak akurat hal ini disebabkan data tidak diupdate rutin. Oleh karenanya, ditemukan fakta adanya penerima manfaat yang sudah meninggal dunia, sudah pindah domisili, sudah kawin muda, sudah cerai, tidak bersekolah, dan sudah berubah kondisi sesuai dengan kriteria komponen penerima. Adapula manipulasi data kriteria miskin atau adanya penerima fiktif yang direkayasa oleh Pendamping PKH, Aparat Pemerintah, maupun petugas bank penyalur di wilayah penerima manfaat. Ada contoh, si penerima manfaat selama dua tahun berjalan tidak pernah menerima dana PKH, belakangan terkuak uangnya ditarik oleh oknum yang bukan penerima manfaat (Rolly, 2020). Berdasarkan polemik Program secara tidak terjadi dalam implementasi program keluarga harapan, dapat yang Jurnal Pajak dan Keuangan Negara Vol. II, No.1, (2020), Hal. 90-102 P a g e | 99 disimpulkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya memenuhi amanat yang terkandung Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, karena banyak sekali manipulasi data yang ditemukan di lapangan terkait pelaksanaan program tersebut. Hal ini menyebabkan banyak penerima bantuan sosial sehingga banyak masyarakat yang yang seharusnya menjadi penerima manfaat menjadi luput dari perhatian pemerintah. fiktif 4.1.7. Kartu Sembako Program ini dulunya disebut Bantuan Pangan Non Tunai dan sudah dilaksanakan sejak 2017. Program ini dilandaskan pada Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Namun, sejak Februari 2020 ini program tersebut berganti nama mejadi Kartu Sembako Murah. Pada masa pandemi ini, Pemerintah menambah jumlah penerima manfaat menjadi 20 juta orang dari semula 15 juta. Untuk bisa menjadi penerima manfaat, warga perlu melapor kepada RT/RW atau Aparatur Kelurahan. Calon penerima manfaat akan mendapat nomor registrasi. Setelah itu, penerima manfaat akan didaftarkan untuk mendapat rekening bank himbara. Setelah proses verifikasi data dan registrasi di Bank HIMBARA, peserta akan mendapat kartu berisi saldo. Di masa pandemi ini, pemerintah menambah nilai saldo penerima manfaat. Dari yang awalnya Rp 150 ribu per bulan menjadi Rp 200 ribu per bulan. Tambahan nilai saldo ini berlaku mulai April sampai September bisa membelanjakan uang bantuan tersebut di e-Warong yang telah bekerja sama dengan pihak bank penyalur. Namun dalam penyalurannya tidak berjalan mulus, beberapa masyarakat mengeluh tidak menerima bantuan tersebut. Pengamat Sosial UGM, Hempri Suyatna mengatakan, akar masalah dari permasalahan tersebut berada pada validasi data. Dari hasil pengamatannya, kebanyakan bansos salah sasaran karena proses pendataan di tingkat daerah belum valid. Misalnya, warga meninggal masih terdata, penduduk yang tidak memiliki NIK terdata, warga mampu terdata, dan sebagainya. Selain itu, alur juga menjadi masalah tersendiri dalam birokrasi pendistribusian bansos antar stakeholder masih lemah. Beberapa program bantuan yang diberikan pemerintah, seperti Kartu Pra Kerja, BLT, Jaminan hidup dan program alokasi desa ditanggung oleh induk kementerian yang berbeda- beda. Belum lagi ada bantuan sembako langsung dari Presiden dan bantuan dari stakeholder lain, seperti komunitas, partai politik, organisasi sosial keagamaan, serta perusahaan. Permasalahan yang terjadi antara lain terdapat di Desa Srigading, Sanden, Bantul Warga Dusun Gokerten, RT 039, warga tidak bisa mencairkan bantuan dari Kartu Sembako tersebut. Penyebabnya, saldo yang diterima di dalam rekening ternyata tidak sampai Rp 200 ribu. Ia hanya mendapatkan Rp 000.002. Alhasil, saat dibawa ke agen, kartu sembako tidak bisa dicairkan (Syarifudin, 2020). 2020. Penerima manfaat ini. Sinkronisasi Mengacu pada kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan Program Kartu Sembako, dapat disimpulkan bahwa pemerintah belum mampu
PEMETAAN PERMASALAHAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGANAN COVID-19 DI INDONESIA Wildan Rahmansyah, Resi Ariyasa Qadri, RTS Ressa Anggia Sakti, Syaiful Ikhsan mengatasi masalah ketidaksesuaian data, sehingga hal tersebut menyebabkan penyaluran bansos masih belum tepat sasaran. Oleh karena itu, implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Apabila hal ini dibiarkan oleh pemerintah, permasalahan tersebut akan berpotensi menimbulkan ketimpangan social yang lebih besar. 4.2. Refleksi Permasalahan: Penyebab Ketidaktepatan Sasaran Penyaluran Bantuan Sosial COVID-19 Dari berbagai macam program bansos covid-19 dan permasalahan yang terjadi kita bisa melihat ternyata masih sama permasalahan yang timbul seperti dijelaskan oleh peneliti sebelumnya yaitu, (Mufida, 2020) "Banyaknya regulasi dan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang tidak harmonis dan sejalan dengan masyarakat menimbulkan problematika baru di tengah masyarakat yang panik akibat wabah covid 19 ini". Masyarakat diwajibkan dan harus taat kepada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, tetapi kebijakan atau aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak sinkron antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, sehingga membuat masyarakat menjadi bingung harus bertindak. Seharusnya kebijakan yang dikeluarkan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus satu pintu dan saling sinkron antara satu sama dengan yang lain, agar masyarakat tidak bingung dan tidak banyak menuai protes. Kekisruhan dalam pemberian bantuan sosial bisa diselesaikan apabila satu pintu dan satu waktu. Selama tidak satu pintu dan tidak satu waktu maka mengakibatkan perspektif yang berbeda dan tidak sama. Karena kita sekarang ini sedang mengalami emergency dimana tidak semua orang bersikap sabar. Banyak orang meluapkan amarah emosinya, akhirnya akan menimbulkan kekisruhan di tengah masyarakat. Namun demikian, ada beberapa upaya yang dapat pemerintah lakukan untuk memperbaiki pelaksanaan penyaluran bansos COVID-19. Pertama, pemerintah sebaiknya mempertimbangkan mekanisme self- reporting bagi yang terdampak dan membutuhkan bantuan. Pemerintah juga bisa bekerja sama dengan lembaga lain atau pihak swasta, terutama start-up yang memberdayakan kelompok-kelompok yang rentan. Kedua, sisi suplai seperti produksi pangan dalam negeri harus diperhatikan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Ketiga, persyaratan untuk memperoleh bansos perlu dilonggarkan sesuai dengan kondisi terkini. Bahkan bila perlu, bantuan sosial Keempat, diubah menjadi diperlukan komunikasi publik yang jelas dan reguler agar masyarakat paham mengenai bantuan yang akan diberikan serta mekanismenya. Kelima, sebagaimana pelaksanaan program bantuan sosial berada di bawah Koordinator Kementerian Koordinator Perekonomian, Pembangunan Kebudayaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, hingga Pemerintah Daerah, sinergi antar Kementerian dan Lembaga (K/L) diperlukan. Meskipun anggaran dan bantuan sosial sudah dialokasikan, kunci tidak kondisional. Sosial, Kementerian Kementerian Manusia dan Jurnal Pajak dan Keuangan Negara Vol. II, No.1, (2020), Hal. 90-102 P a g e | 100 kesuksesan program ini berada pada komunikasi, kerja sama dan koordinasi multi-stakeholder. 5. KESIMPULAN Penelitian ini membahas tentang permasalahan yang terjadi dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat baik penyaluran dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Daerah. Program bantuan rangka social yang pemerintah penanggulangan pandemi COVID-19, antara lain bantuan langsung tunai dana desa, bantuan sosial tunai, pembebasan biaya listrik, kartu prakerja, dan penambahan peserta program keluarga harapan. Berdasarkan hasil pemetaan terhadap literatur, berita terkait permasalahan penyaluran dan bantuan social di masa pandemic COVID-19, inti dari semua permasalahan terkait penyaluran bantuan sosial tersebut adalah ketidakandalan basis data penerima bantuan sosial. Di masa pandemi ini, semua bantuan sosial harus disalurkan segera dengan menggunakan data yang ada. Namun, data yang digunakan sehingga menyebabkan menimbulkan banyak permasalahan di lapangan sebagaimana telah dijelaskan dalam bab pembahasan. Informasi dan pengetahuan tentang jenis-jenis dan syarat penerima bantuan sosial sudah semestinya diinformasikan secara terus menerus kepada petugas kewilayahan dan masyarakat. Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga sangat diperlukan. Transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan sosial serta kesadaran masyarakat dalam memberikan informasi dan pembaruan data tentang dirinya dan tetangga sekitarnya menjadi hal yang penting dalam suksesnya penyaluran bantuan social di masa pandemic COVID- 19. lakukan dalam informasi seringkali tidak akurat 6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN ini adalah bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, diperlukan sinergi dan kerjasama, harmonisasi mulai dari penganggaran, pendataan sampai dengan penyaluran kepada penerima bantuan sosial. Sinergi antara pemerintah dan pihak swasta sebagai penyedia barang dan jasa pun harus diperkuat. Jangan sampai penyaluran barang bantuan sosial tersendat karena kendala ketidaktersediaan barang. Hal terpenting dalam penyaluran bantuan sosial adalah data penerima bantuan sosial yang akurat dan tepat sasaran sesuai fakta di lapangan, kemudian tentang besaran bantuan yang akan informasi diterima, jenis bantuan dan syarat penerima bantuan juga harus di sosialisasikan secara terus menerus agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Penelitian ini juga memberikan implikasi bagi masyarakat untuk dapat berkontribusi dalam bentuk kesadaran memberikan informasi update data kondisi ekonomi dirinya dan tetangga di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Dengan pola ini, diharapkan akan memberikan dampak perbaikan Implikasi dari penelitian berupa kooordinasi, saling bersinergi
PEMETAAN PERMASALAHAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGANAN COVID-19 DI INDONESIA Wildan Rahmansyah, Resi Ariyasa Qadri, RTS Ressa Anggia Sakti, Syaiful Ikhsan dalam penyaluran bantuan sosial baik itu dimasa pandemi COVID-19 maupun di masa yang akan datang. Untuk mengurangi permasalahan penyaluran bantuan sosial di Indonesia, pemerintah selaku pengelola bantuan sosial sebaiknya melakukan: (1) Pemutakhiran data penerima bantuan sosial, (2) Harmonisasi kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah dalam penentuan bantuan social, (3) Koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Swasta dalam menentukan bantuan sosial, dan (4) Sosialisasi secara masif dan detail kepada masyarakat tentang bantuan sosial. Penelitian ini merupakan penelitian awal dengan menggunakan data sekunder. Oleh karenanya, terdapat beberapa literatur keterbatasan dalam penelitian pendukung yang digunakan masih terbatas pada beberapa berita yang ditriangulasi dengan beberapa sumber data sekunder lainnya. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan data primer hasil wawancara terhadap masyarakat penerima bansos sehingga hasil yang diperoleh akan lebih mendalam untuk memperkuat konteks pemaknaan dari data sekunder yang dikumpulkan. ini, yaitu DAFTAR PUSTAKA Aminullah, A. (2020). Bantuan Sembako Dampak Covid-19 Tak Sesuai Data, Kepala Desa Stres Halaman all - Retrieved July 2, 2020, from 19392321/bantuan-sembako-dampak-covid-19- Arifin, D. (2020). Presiden Tetapkan COVID-19 Sebagai Bencana Nasional - BNPB. Retrieved June 24, 2020, from BNPB website: Arnani, M. (2020). Bantuan Listrik Stimulus Covid-19 Dilanjut, PLN Pastikan Tetap Sasaran - Ekonomi Retrieved September 28, 2020, from website: 1260504/bantuan-listrik-stimulus-covid-19- Barany, L. J., & Simanjuntak, I. (2020). Bantuan Sosial Ekonomi di Tengah Pandemi COVID-19 : Sudahkah Menjaring Sesuai Sasaran ? (April), 1- 11. CNBC. (2020). Kekacauan Bansos Corona, Masalah Klasik Big Data. Retrieved June 26, 2020, from 508133813-20-501305/kekacauan-bansos- corona-masalah-klasik-big-data Dewi, R. S. (2020). Berita - Ombudsman RI. Retrieved June 24, 2020, from Ombudsman RI website: tahap-satu-covid-19- Hirawan, F. B. (2020). Optimizing the Distribution of the Social Assistance Program during the COVID- 19 Pandemic. (June), 1-7. Ihsanuddin. (2020). Fakta Lengkap Kasus Pertama Virus Corona di Indonesia. Retrieved June 24, 2020, Jurnal Pajak dan Keuangan Negara Vol. II, No.1, (2020), Hal. 90-102 P a g e | 101 from nasional.kompas website: corona-di-indonesia Joharudin, A., Septiadi, M. A., Maharani, S., Aisi, T. D., & Nurwahyuningsih, N. (2020). Panic Syndrom Covid-19 : Penekanan Terhadap Kebijakan Yang Diberikan. Jurnal Perspektif, 4(1), 44-53. Kemensos. (2011). Pedoman Umum Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Tahun 2011. Jakarta: Pemerintah Indonesia. Khadafi, M. (2020). Penyaluran Bansos Lambat, Begini Penjelasan Pemerintah - Kabar24 Retrieved June 26, 2020, from website: penjelasan-pemerintah Li, Q., Guan, X., Wu, P., Wang, X., Zhou, L., Tong, Y., ... Feng, Z. (2020). Early transmission dynamics in Wuhan, China, of novel coronavirus-infected pneumonia. New England Journal of Medicine, 382(13), 1199-1207. Lova, C. (2020). Bantuan Pemerintah Belum Merata, Warga Bintara Bagikan Voucher Sembako ke Tetangga Terdampak Covid-19 Halaman all - Retrieved July 2, 2020, from website: /15/10100851/bantuan-pemerintah-belum- sembako-ke?page=all Mufida, A. (2020). Polemik Pemberian Bantuan Sosial Di Tengah Pandemic Covid 19. ADALAH Buletin Hukum & Keadilan, 4(1), 159-166. Mustofa, A. (2020). Bantuan Sosial Tunai Banyak Salah Sasaran, Kenapa Bisa Begitu? Retrieved July 2, 2020, from sasaran-kenapa-bisa-begitu Novika, S. (2020). Segudang Masalah "Macet" BLT Dana Desa: Dari Teknis hingga Politik. Retrieved July 2, 2020, from Pradita, F. (2020). Apa Masalahnya ya? Banyak yang Gagal Terima Subsidi Listrik 900 VA dan 1.300 VA dari YCAB - Halaman all - Tribun cirebon. Retrieved July 2, 2020, from ycab?page=all Qadri, R. A. (2019). Menakar model pembelian langsung rumah negara di indonesia. Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara, 1(1), 1-20. Rolly, Y. R. (2020). PKH, PHK DAN SETUMPUK MASALAH | Manadopost.id. Retrieved July 2, 2020, from
PEMETAAN PERMASALAHAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGANAN COVID-19 DI INDONESIA Wildan Rahmansyah, Resi Ariyasa Qadri, RTS Ressa Anggia Sakti, Syaiful Ikhsan 020/pkh-phk-dan-setumpuk-masalah/ Santoso, S., Informatika, M., & Kisaran, A. R. (2019). Sosial Untuk Keluarga Miskin Dengan Metoda Simple Additve Weighting ( Saw ). 4307(February), 21-28. Sanusi. (2013). Metodologi Penelitian Bisnis (Ketiga; Cetakan, Ed.). Jakarta: Salemba Empat. Syarifudin, A. (2020). Penerima Kartu Sembako di Bantul Tak Bisa Cairkan Bantuan - Halaman all. - Tribun Jogja. Retrieved July 2, 2020, from bantuan?page=all. Tanjung, C. A. (2020). Warga Lapor Dana BLT Corona Dipotong, Pemprov Riau: Tidak Ada Pemotongan. Retrieved July 2, 2020, from Thomas, V. F. (2020). Masalah Kartu Prakerja: Gelombang IV Ditunda, Insentif Dievaluasi - Tirto.ID. Retrieved July 2, 2020, from Jurnal Pajak dan Keuangan Negara Vol. II, No.1, (2020), Hal. 90-102 P a g e | 102