BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Desa sebagai ujung tombak pemerintahan dalam hierarki susunan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia juga mengemban amanat otonomi sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah yang mulai diberlakukan semenjak tahun 1999. Olehnya itu diharuskan sebuah desa mampu mandiri termasuk dalam hal pengelolaan anggaran desa. Menurut UU No. 5 Tahun 1979, desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakt dan hokum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bwah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Untoro, 2010: 335). Dalam upaya agar roda pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan lancar maka, pemerintahan desa perlu di dukung dana dalam melaksanakan tugas- tugasnya, baik dibidang pemerintahan maupun dibidang pembangunan agar prinsip dari rakyat untuk rakyat juga berlaku pada tataran otonomi desa ini. Menurut Adi Sasmita (2006: 11) menyatakan pembangunan pedesaaan mempunyai peranan penting dalam konteks pembangunan nasional karena mencakup bagian terbesar wilayah nasional. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan juga telah banyak bertujuan pada pemberdayaan dan pembangunan usaha kecil dan menengah dalam masyarakat pedesaan, hal tersebut 1
ditandai dengan semakin meningkatnya anggaran pembagunan yang dialokasikan untuk kegiatan pembangunan pelaksanaan, baik menyangkut pembangunan sarana dan prasarana maupun pemberdayaan masyarakat pedesaan . Salah satu bentuk kepedulian negara dalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No.43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang- Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 1 ayat 8 : dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelengaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatran, dan pembadayaan masyarakat. Dalam peraturan menteri desa pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi No 5 Tahun 2015, tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa Tahun 2015 pasal 5 yang menyatakan : prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan dana desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui : a. pemenuhan kebutuhan dasar; b.pembangunan sarana dan perasarana desa; c.pengembangan potensi local; dan d. pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Bertolak dari Peraturan Menteri diatas tidak semua desa mampu memprioritaskan ketiganya sebab pasti ada aspek-aspek penting yang tentunya proporsi anggaran yang juga di gelontorkan akan berbeda hal ini karena ada pertimbangan tersendiri bagi para pengambil kebijakan di desa termasuk di desa Belimbing Baru. 2
Berdasarkan latar belakang diatas selanjutnya penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh mengenai permasalahan tersebut untuk kemudian hasilnya di tuangkan dalam bentuk laporan penelitian dengan mengambil judul "Realisasi Penggunaan Angaran Dana Pembangunan di Desa Belimbing Baru. B. Permasalahan Berdasarkan identifikasi masalah diatas dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui "Realisasi Penggunaan Angaran Dana Pembangunan di Desa Belimbing Baru". Penelitian ini untuk melihat apa saja sarana dan prasarana yang telah terealiasi menggunakan dana desa. C. Tujuan Penelitian dan Hasil Penelitian Secara khusus, tujuan penelitian ini maksudkan untuk mengetahui bagaimana realisasi penggunaan anggaran dana pembangunan di desa belimbing baru sehingga hasil dari penelitian ini tidak berupa uraian data-data kuantitatif, akan tetapi diuraikan secara kualitatif deskriptif. Secara umum Tujuan adalah : 1. Mendeskripsikan penggunaan anggaran dana desa untuk pembangunan 2. Menganalisa penggunaan anggaran dana desa untuk pembangunan D. Manfaat Penelitian 1. Peneliti dapat diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti tentang realisasi anggaran untuk pembangunan desa. 2. Bagi akademisi hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan bagi kemajuan akademisi dan dapat dijadikan acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya. 3
BAB II KERANGKA KONSEP PENELITIAN A. Desa Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri dikepalai oleh seorang kepala desa . Menurut UU No. 5 Tahun 1979, desa adalh suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakt dan hokum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bwah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Untoro, 2010: 335). Ciri-ciri Desa ((Untoro, 2010: 335): 1) Wilayahnya tidak luas 2) Jumlah penduduk tidak begitu besar 3) Lapangan kerja bercorak agraris 4) Warga desa umumnya berpebdidikan rendah 5) Jaringan jalan belum begitu padat 6) Minimnya sarana dan prasarana sehingga pembangunan berjalan lambat 7) Kepercayaan dan tradisi di pegang teguh 8) Hubungan kekerabatan antar masyarakat terjalin kuat 4
Unsur-unsur Desa (Untoro, 2010: 335): 1) Daerah Meliputi lokasi, luas dan batas yang merupaka kesatuan lingkungan geografis 2) Penduduk. Meliputi jumlah, pertumbuhan, persebaran dan mata pencaharian 3) Tata Kehudupan. Merupakan wujud kehidupan masyarakat desa secara utama berupa tata pergaulan masyarakat desa. B. Pengertian Realisasi Anggaran Realisasi anggaaran merupakan suatu rangkaian aktifitas dalam menggunakan sumber daya ekonomi yang dikelola dan diukur dalam satuan rupiah, disusun melalui menurut klasifikasi tertentu secara sitematis untuk satu priode. Realisasi merupakan proses menjadikan nyata, perwujudan, pelaksanaan yang nyata. "menurut Nurdiawan, Deddi dan Ayuningtyas (2010:115) realisasi adalah "proses yang harus diwujudkan untuk jadi kenyataan dan pelaksanaan yang nyata agar realisasi dapaat sesuai harapan diinginkan". Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi suatu proses yang harus diwujudkan untuk menjadi kenyataan dan dalam proses tersebut diperlukan adanya tindakan dan pelaksanaan yang nyata agar realisasi tersebut dapat sesuai dengan harapan yang diinginkan. 5
C. Pengertian Anggaran Anggaran adalah alat-alat akuntabilitas, amanjemen dan kebijakan ekonomi sebagai instrument kebijakan ekonomi. Anggran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan pemerintah (Sugianto, 2008: 16). Anggaran dapat diangap sebagai alat pengendali untuk membandingkan sampai sejauh mana hasil yang dicapai dengan rencana yang telah dicapai. Disamping itu anggaran merupakan hal yang dicapai. Dan anggaran merupakan hal penting bagi pemerintahan karena menjadi dasar pelaksanaan kegiatan. Menurut Abdul Hafiz Tanjung (2009:81) menyatakan bahwa "anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan perusahaan atau organisasi mengikuti rencana pendapatan, belajar, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan uang yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk suatu priode." Menurut Dedi Nurdiawan, Iswahyudi, Maulida Rachmawati dalam buku "Akuntansi Pemerintahan" (2007:48) menyatakan bahwa Anggaran sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya alam yang dimiliki pada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas "(The process of allocating resources to unlimitied demand)". Selain itu menurut "government Accounting Standard Board (GABS)" bahwa anggaran adalah rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk pembiayaannya dalam periode waktu tertentu". 6
D. Maksud, tujuan, dan sasaran realisasi dana desa Pada Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa disebutkan bahwa desa memiliki kewajiban diantarnya yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa, mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa,serta memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarkat desa. Pembangunan desa merupakan upaya yang dilakukan oleh semua lapisan masyarakat desa dalam rangka mencapai tujuan desa. Seiring dengan pesatnya perkembangan pelaksanaan otonomi daerah, maka desa pun memiliki peran besar disini. Menurut Sakinah Nadir (2013) bahwa kebijakan otonomi daerah merupakan hal yang wajar sebagai proses perkembangan demokratisi bagi bangsa Indonesia, pemberlakuan kebijakan otonomi daerah membawa pengharapan yang besar bagi perbaikan tingkat kesejahteraan hidup masyarakat. Bukan merupakan rahasia umum lagi, bahwa dengan adanya pengaturan tentang disentralisasi untuk pemerintah desa, maka seluruh desa bebas untuk menentukan sumber pendapatannya asal tetap berada pada peraturan perundang-undangan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 21014 tentang Desa diharapkan dapat mensejahterakan desa melalui empat aspek utama yaitu pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pembangunan potensi ekonomi local, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan. Dengan adanya anggaran dana desa dari pemerintah pusat untuk menjadikan desa yang lebih maju dengan upaya pemberdayaan desa. Agar suatu pembangunan (dengan alokasi dana paling sdikit 10% dari dana transfer daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara) dapat sampai pada tujuan yang mensejahterakan maka diperlukan suatu 7
arah kebijakan yang baik dan besarnya suatu dana tidak akan berfungsi bila ditengah perjalanan pembangunan terjadi konflik akibat tidak adanya suatu perencanaan yang komprehensif dan terpadu (Widodo, 2016:3). Tercapainya realisasi pembangunan desa ini tentunya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan desa. Masyarakat yang sejahtera akan menjadikan negara kuat dan mampu bersaing dengan negara-negara lain. E. Pengelolaan Anggaran Dana Desa APBN merupakan sumber pembiayaan bagi dana desa untuk desa yang dapat ditransfer melalui APBD kabupaten atau kota dan penggunaan dalam melakukaan pendanaan bagi penyelenggaraan pemerintahan, melaksanakan penggunaan, serta pembinaan dana dan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan keuangan, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 mengatur tentang pengelolaan keuangan desa yang meliputi seluruh kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan. Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa. Maka kebijakan prioritas umum dana desa dipergunakan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar, pengembangan ekonomi local yang potensial, dan pembangunan sarana dan prasarana desa ( Meutina dan Liliana, 2017:15 ). Pengelolaan keuangan desa menurut UU Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan dan kewajiban Desa, hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu di atur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. 8
Pemerintahan desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintahan pusat yang memiliki peran strategis dalam pengaturan masyarakat desa atau kelurahan dan keberhasilan pembangunan. Dana desa merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan kesejahteraan, maka dari itu harus dikelola dengan baik agar efektif dan efesien. Serta pengelolaan dana desa haruslah sesuai dengan regulasi yang ada agar tujuan dari dana desa tersebut dapat tepat sasaran dan tidak menimbulkan perkara hukum. Jika pengelolaan dana desa tidak mematuhi ketentuan dalam PP Nomor 8 tahun 2016, dapat mengakibatkan tindak pidana yang harus dipertanggung jawabkan oleh pihak-pihak terkait lebih-lebih kepala desa selaku penanggug jawab (Winarni, 2018:273). 9
BAB III METODE PENELITIAN A. Research Kualitatif Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian ini aspek utama yang diamati adalah Realisasi Penggunaan Angaran Dana Pembangunan di Desa Belimbing Baru. Peneliti memilih informan dengan menggunakan teknik purposive sampling, dimana peneliti sudah menentukan informan yang mengetahui masalah tersebut. Kriteria informan antara lain mereka yang dianggap mengetahui mengenai Realisasi Penggunaan Angaran Dana Pembangunan di Desa Belimbing Baru. B. Tempat Penelitian Penelitian ini dilakukan di wiilayah desa Belimbing Baru, salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Indonesia. Desa ini dihuni oleh masyarakat yang beranekaragaman mata pencaharian. Secara administratif Desa Belimbing Baru mempunyai 7 RT. Jumlah penduduk yang ada di Belimbing Baru kira-kira 1.244 jiwa yang terdiri dari jumlah laki-laki 641 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 603 jiwa. Data ini didapat berdasarkan dari profil desa Belimbing Baru pada Agustus 2017. Berdasarkan data statistik desa yang peneliti peroleh mayoritas penduduk di Belimbing Baru bermata pencaharian sebagai petani artinya hampir 80% masyarakatnya bergantung pada hasil alam , dan sisanya lagi ada yang belum bekerja. Desa Belimbing Baru adalah sebuah desa yang terletak di kecamatan 10
Sungai Pinang kabupaten Banjar. Letak Geografis Kabupaten Banjar terletak pada koordinat 1115,31179 BT Lintang Selatan dan Bujur Timur dengan luas wilayah 0514362 LU/LS. C. Sumber Data Sumber data adalah objek dari mana data dapat diperoleh (Arikunto, 2006:129). Data yang dikumpulkan adalah mengenai Realisasi pengunaan anggaran pembangunan dana desa Belimbing Baru. Sumber data dipilih secara purposive sampling dan aksidental sampling. Sugiyono (2013:54) menjelaskan purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Alasan peneliti memilih purposive sampling karena peneliti sudah memiliki target informan yang akan memberikan informasi berkaitan. Informan dalam penelitian ini adalah perangkat Desa. Data yang diperoleh adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung yang diperoleh melalui wawancara secara mendalam kepada informan. Sedangkan Sumber data aksindental sampling yaitu informan dalam penelitian ini dipilih secara Aksidental. Sampling aksidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2014:60). Menurut Margono (2005:127) menyatakan bahwa dalam teknik ini pengambilan sampel tidak ditetapkan lebih dahulu. Peneliti langsung mengumpulkan data dari unit sampling yang ditemui. Teknik sampel aksidental 11
tidak mempunyai suatu tujuan atau dilakukan dengan tidak sengaja atau secara kebetulan. D. Teknik Pengumpulan Data Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut: 1. Observasi Observasi adalah suatu metode pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai fenomena-fenomena yang diselidiki atau diteliti baik itu secara langsung maupun tidak langsung (Mulyana dan Deddy 2004:189). Teknik observasi ini merupakan proses yang kompleks dan tersistematis. Observasi yang akan digunakan peneliti adalah observasi secara langsung. Sehingga dalam pengumpulan data, peneliti bisa mengamati secara langsung. Dalam menggunakan teknik observasi ini yang diamati peneliti adalah Realisasi pengunaan anggaran pembangunan dana desa Belimbing Baru. 2. Wawancara Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden secara langsung (Siswanto, 2012:58). Wawancara juga berarti tanya jawab secara lisan yang dilakukan antara 2 orang atau lebih guna mendapatkan informasi. Pewawancara disebut (interviewer) dan orang yang diwawancarai disebut (responden). Dalam melakukan wawancara peneliti berusaha untuk menghindari wawancara yang bersifat formal, agar tidak membuat informan atau narasumber merasa tidak nyaman. Peneliti akan memberikan kesempatan yang 12
seluas-luasnya kepada informan untuk menyampaikan pengalaman- pengalamannya. Yang di jadikan informan pada penelitian ini adalah perangkat Desa dan masyarakat setempat, guna mengetahui objek yang ingin diteliti yaitu proses Realisasi pengunaan anggaran pembangunan dana desa Belimbing Baru. 3. Dokumentasi Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang di peroleh melalui dokumen-dokumen. Keuntungan menggunakan dokumentasi adalah biaya relatif murah, waktu dan tenaga lebih efisien sedangkan kelemahanya adalah data yang diambil dari dokumen cenderung sudah lama dan kalau ada salah cetak. Menurut Sugiyono (2013: 240), dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya- karya monumental dari seseorang. Hasil data yang diperoleh saat wawancara terhadap informan yang telah ditentukan langsung di dokumentasikan ke dalam bentuk catatan. 13
BAB IV PEMBAHASAN A. Gambaran Umum Desa (Gambar 4.1 desa Belimbing Baru) Penelitian ini dilakukan di desa Belimbing Baru Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. Sebelah utara desa ini berbatasan dengan Kecamatan Telaga Bauntung, sebelah barat desa ini berbatasan dengan Kecamatan Rantau Bakula, sebelah timur desa ini berbatasan dengan Kecamatan Pramasan, sebelah selatan desa ini berbatasan dengan desa Belimbing Lama. Luas desa Belimbing baru yaitu 5700 km2. Jumlah penduduk yang ada di desa Belimbing baru sebanyak 1344 jiwa. Masyarakat di desa ini mayoritas mata pencaharian petani. Petani yang hanya menanam padi saja, dan ada juga petani yang sambil berkebun tanaman lain. Karena desa ini merupakan daerah perbukitan jadi untuk menanam hanya satu kali dalam setahun yaitu pada musim hujan. Desa ini memiliki sekolah yaitu 1 SD, 1 Madrasah Ibtidaiyah, dan 1 SMP. 14
B. Realisasi penggunaan anggaran dana pembangunan di desa Belimbing Baru Berdasarkan hasil wawancara penulis di Desa Belimbing Baru maka di temukan hasil penelitian yang mana anggaran dana yang masuk di desa Belimbing Baru. Total pendapatan dana desa APBDes tahun 2018 sebanyak Rp.1.061.272.857,93 yang terdiri dari dana desa sebanyak Rp.1.061.272.857,93 dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebanyak Rp. 15.898.137 serta untuk alokasi dana desa sebanyak Rp. 334.236.721. Total dana yang digunakan desa sebanyak Rp.1.062.155.105,00 dana tersebut dialokasikan ke berbagai bidang diantaranya yaitu : 1. Bidang penyelengaraan pemerintah desa sebanyak Rp. 287.317.105,00 yang mana dana tersebut direalisasikan untuk penghasilan tetap dan tunjangan sebanyak Rp. 220.560.000,00 dan operasional Pemdes sebanyak Rp.66.757.105,00. 2. Bidang pembinaan kemasyarakatan desa sebanyak Rp.503.700.000,00 yang mana dana tersebut direalisasikan yaitu untuk : No Sasaran Anggaran (Rp) 1 Insentif kaum masjid dan langgar 9.600.000,00 2 Insentif guru madrasah insentif 21.600.000,00 3 Linmas 12.300.000,00 4 PHBI 7.700.000,00 5 Operasional PKK 2.500.000,00 6 Operasional LPM 2.400.000,00 15
7 Operasional karang taruna 2.400.000,00 3. Bidang pemberdayaan masyarakat desa sebanyak Rp.86.200.000,00 yang mana dana tersebut direalisaskan sebagai berikut : No Sasaran Anggaran (Rp) 1 Insentif kader posyandu 3.000.000,00 2 Insentif kader posbindu 3.000.000,00 3 Insentif guru paud 7.200.000,00 4 Insentif guru TKA 6.000.000,00 5 Pembentukan BUMDes 1.000.000,00 6 Penyertaan modal BUMDes 45.000.000,00 7 Pelatihan Aparat 10.000.000,00 8 PMT balita 6.000.000,00 9 Kegiatan profil desa 5.000.000,00 4. Bidang pembangunan desa sebanyak Rp.634.938.000,00 yang mana dana tersebut direalisasikan sebagai berikut : No Sasaran Anggaran (Rp) 1 Air Bersiah 344.000.000,00 2 Pengarasan Jalan Usaha Tani 90.000.000,00 3 Cor jalan Usaha Tani 54.438.000,00 4 Pelebaran Jalan Usaha Tani 90.000.000,00 16
5 Rehab Madrasah 5.000.000,00 6 Gedung Serba Guna 31.000.000,00 7 Operasional Poskesdes 10.000.000,00 8 Perlengkapan PAUD 5.500.000,00 Dari hasil wawancara kami kepada warga tentang sarana prasana yang dibangun dari anggaran dana desa yang diketahui warga menurut ibu Mardaniah, ibu Sutar dan ibu Niki yaitu: Air bersih, Tk PAUD Butanul Arifh dan sekolah Madrasah Diniyah Awaliyah (TPA), Mushala di RT 1, dan tempat pengilingan padi serta Operasional Poskesdes, sedangkan untuk harapannya dikemukkan oleh Muji dan Ibu Erma mereka berharap untuk dibangun Tower sinyal dan pos kamling. Menurut ibu Sutar beliau adalah salah satu guru yang mengajar di TK PAUD Butanul Arifh dan beliau juga salah satu warga di desa belimbing baru. Kata beliau sarana prasarana yang dibangun melalui anggaran dana desa di desa ini adalah TK PAUD Butanul Arifh dan Madrasah Diniyah awaliyah (TPA) yang mana kedua sekolah tersebut di bangun melalui dana desa dan swadaya masyarakat. Sekolah tersebut digunakan tiap hari, kalo untuk TK PAUD digunakan pagi dan TPA pada sore hari yang mana kedua sekolah menggunakan satu bangunan yang sama yang waktu beroperaasinya bergantian antara TPA dan TK PAUD. Sekolah tersebut mulai aktif pada tahun 2014. dan pada tahun 2016 bangunan sekolah tersebut di renovasi kembali. Untuk honor guru di TK PAUD katanya Rp.300000 per3bulan, untuk honor tersebut berasal dari anggaran dana desa, selain 17
itu juga desa memberikan fasilitas untuk TK paud dan TPA yang di antaranya Printer 2 buah, Buku-buku keperluan alat tulis , meja dan papan tulis. (Gambar 4.2 Sekolah TK PAUD dan TPA Menurut ibu Niki beliau adalah satu bidan di desa Belimbing Baru pembangunan Poskesdes di bangun juga melalui anggaran dana desa, kata ibu Niki dana yang masuk dari pembangunan desa di sini bukan hanya dari pemerintah tapi ada juga dari perusahaan yang ada di desa tersebut tapi perusahaan tadi adalah perusahaan yang tidak mempunyai izin dari pemerintah. (Gambar 4.3 Poskodes) 18
Menurut ibu Mardaniah kata beliau seekarang sedang proses pembangunan sumber air besih dan mushala dari anggaran dana desa tersebut, (Gambar 4.4 Proses Pembangunan Sumber Air Bersih) (Gambar 4.5 Mushola ) Kalau dari wawancara kami dengan Bapak ketua RT 2 nya realisasi pembangunan dana desa, dijelaskan beliau secara langsung sebagai berikut : maaf lah aku hanyar datang dari kabun, mun pembangunan disini ding ae betahap- tahap kada kawa langsung banyak. Nang kaya yang ada nih kaya jalan yang lebih diutamaakn, jalan nang handak kakabun soalnya disini kabanyakan masyarakat bakabun digunung. Sakira membari kesalamatan kemudahan 19
masyarakat kami dalam perjalannya menuju kekabun. Dana yang dipakai gasan jalan nih, ya gasan mangarasi ( disamini ), lawan jalan nya diganali (pelebaran jalan). Nang pacang dibangun nih pulang penampungan air bersih nang tahap pertama, kada kawa lagi dilanjutakan soalnya dana nya kada cukup lagi, lawan jua banyak lagi pembangunan yang lain dana nang pacang digunakan kelain. Nang kaya pembangunan rehab Madrasah, Gedung Serba Guna, operasiaonal Poskesdes, Perlengkapan PAUD. sebujur nya kami nih handak menuntungakn pembangunan air bersih sakira sumber air nya dapat diminum oleh masyarakat. dan jua sakira kesehatan anak-anak kami terjaga dengan adaya air bersih tadi. (Gambar 4.6 wawancara dengan ketua ) Dari paparan diatas dapat di ketahui anggaran realisasi pembangunan dana desa belimbing baru yang dinyatakan oleh ketua RT.2 lebih mengarah ke pembangunan jalan, yaitu jalan yang mengarahkan masyarakat dari desa ke kebun yang mana daerah perkebunanya berada di pegunungan. Pembangunanya seperti pengerasan dan pelebaran jalan tersebut. Yang mana jalan sebelumnya hanyalah jalan setapak dan sekarang di bangun menjadi jalan yang beraspal atau bersemin 20
dan jalanya di buat lebar agar bisa dua arah tidak setapak lagi. Dan pembangunan berikutnya berupa pengusahaan pengelolaan air bersih yang mana tahap pertama di bangun penampungan air bersih. Dan pembangunan lainya seperti rehab madrasah, pembangunan gudang serba guna, operasional Poskesdes, dan perlengkapan paud. (Gambar 4.7 proses pengerasan jalan menuju ke kebun) (Gambar 4.8 Jalan yang sudah mengalami pengerasan) 21
(4.9 Gambar Gedung Serba Guna) Untuk harapan dari Muji yang salah satu masyarakat di sana tentang penggunaan angaran dana desa yaitu dia berharap untuk dibangun Tower sinyal mengingat disana sulit untuk medapatkan sinyal karena di sana wilayah nya berada di atas gunung dan jauh dari pusat kota. dan untuk ibu Erma berharap agar aparat desa bisa membangun pos kamling untuk menjaga perkebunan warga mengingat pos kamling di sana hanya ada satu dan pos kamling tersebut berada di RT 2 saja sedangkan di RT lain tidak ada, dan untuk di RT lain tidak ada sehingga sering terjadi kemalingan dan yang bisa di curi adalah motor untuk berkebun dan beberapa hasil perkebunan dari beberapa warga yang ada di Rt tersebut. (Gambar 4.10 Pos kamling yang sudah ada di Rt.2) Di Desa Belimbing baru alokasi dana di fokuskan ke lima bidang yaitu Bidang penyelengaraan pemerintah desa, Bidang pembinaan kemasyarakatan desa, Bidang pemberdayaan masyarakat desa, dan Bidang pembangunan desa. Bidang Pembangunan desa yang paling banyak mendapat proporsi alokasi dana desa. Hal ini telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 mengatur tentang 22
pengelolaan keuangan desa yang meliputi seluruh kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan. Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa. Maka kebijakan prioritas umum dana desa dipergunakan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar, pengembangan ekonomi local yang potensial, dan pembangunan sarana dan prasarana desa ( Meutina dan Liliana, 2017:15 ). 23
BAB V KESIMPULAN A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa alokasi dana di desa Belimbing Baru di fokuskan ke lima bidang yaitu Bidang penyelengaraan pemerintah desa, Bidang pembinaan kemasyarakatan desa, Bidang pemberdayaan masyarakat desa, dan Bidang pembangunan desa. Bidang Pembangunan desa yang paling banyak mendapat proporsi alokasi dana desa. Mengenai realiasasi anggaran dalam pembangunan di desa Belimbing Baru sudah banyak yang terrealisasi dan beberapa masih dalam proses tahap pengerjaan. Pembangunan yang sudah terealisasi yaitu TK Paud dan Madrasah Diniyah Awaliyah (TPA), Poskodes, Poskamling, dan gedung serbaguna sedangkan yang masih dalam tahap pengerjaan adalah jalan untuk usaha tani, mushala di RT 1, dan Pembangunan Air bersih. B. Saran Dengan adanya hasil penelitian diatas diharapkan dapat dijadikan sebagai patokan kebijakan pemerintah untuk pembangunan di Desa Belimbing Baru serta dapat mensejahterakan masyarakat dengan terrealisasinya dana desa dari pemerintah. 24
Daftar Pustaka Abdul, Hafiz Tanjung 2009. Akuntansi Pemerintahan Daerah. Bandung: Alfabeta Adisasmita, Rahardjo,2006. Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan. Yogyakarta: Graha Ilmu Arikunto, S, 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta : Bumi Aksara Dedi Nurdiawan, Iswahyudi Sondri Piutra, Maulidah Rahmawati, 2007. Akuntansi Pemerintahan Daerah. Jakarta: Selemba Empat Margono.2005.Metodologi Penelitian Pendidikan.Jakarta: Rineka Cipta Meutiana Inten dan Lililana, 2017. Pengelolaaan Keuangan dana Desa. Jurnal Akuntansi Multiparadigma. Vol.8 No. 2 Mulyana, Deddy, 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bndung:PT Remaja Rosdakarya Nadir Sakinah, 2013. Otonomi Derah dan Desentralisasi Desa Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jurnal Politik dan Profertik. Vol.1 No. 1 Nordiawan, Deddy dan Ayuningtyas Hertianti, 2010. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta : Selemba Empat Siswanto, Aries. 2012. Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian. Yogyakarta: Graha Ilmu. Sugiyono.2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung:Alfabeta. Sugianto. 2008. Pajak dan Retribusi Daerah: Cikal Sakti. Untoro, Joko. 2010. Buku Pintar Pelajaran SMA/MA IPS 6 in 1. Jakarta: Wahyumedia. Widodo Ibnu Sam, 201/6. Badan Usaha Milik Desa Sebagai Salah Satu Alternatif Sumber Pendapatan Desa Bewrdasarkan Undang-Undang NO 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jurnal Panorama Hukum. Vol.1 No. 1 Winarni Endah Dwi, 2018. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan PP 8 Tahun 2016. Jurnal Daulat Hukum. Vol.1. No.1 25
ANGGARAN BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN 7.1. Anggaran Biaya No Komponen 1 2 3 Tenaga Enumerator (Max 30%) Perjalanan (Max 40%) Bahan Habis pakai (30%) Jumlah Usulan Biaya (Rp) 1.500.000,00 1.400.000,00 2.100.000,00 5.000.000,00 Rician Penggunaan Anggaran : I Honorarium 1 Item Koordinator Tim Volume Biaya Satuan 700.000,00 2 Enumerator 400.000,00 4 Pengolah Data 400.000,00 Jumlah 1.500.000,00 II Transportasi 1 Banjarmasin-Ds. 1 700.000,00 Belimbing Baru 2 Ds.Belimbing 1 700.000,00 Baru-Banjarmasin Jumlah 1.400.000,00 III Bahan habis Pakai 1 Konsumsi 5 Org (15.000x9x5) 675.000,00 2 Penginapan 2 250.000x2x3 1.500.000 Rumah 375.000,00 Jumlah 2.100.000,00 Total 5.000.000,00 26
7.2. JADWAL KEGIATAN No. Kegiatan 1 Persiapan a. Pembuatan Proposal b. Administrasi, dan perizinan c. Pengadaan bahan dan alat 2 Pelaksanaan a. Survai lokasi/gedung b. Pembentukan Panitia c. Sosialisasi 3 Pelaporan a. Laporan akhir 4- 5 Bulan Ke- 6-7 8 27