PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, BEKASI, PUNCAK, DAN CIANJUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Pasal 123 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, perlu menetapkan Peraturan Pre siden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur; Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 3. Peraturan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 2- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042); MEMUTUSKAN: Menetapkan
PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, BEKASI, PUNCAK, DAN CIANJUR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan: 1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. 2. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. 3. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. 4. Pola ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 3- 4. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. 5. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 6. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. 7. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/ atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. 8. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 9. Kawasan Metropolitan adalah Kawasan Perkotaan yang terdiri atas sebuah Kawasan Perkotaan yang berdiri sendiri atau Kawasan Perkotaan Inti dengan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa. 10. Kawasan Perkotaan Inti adalah Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian dari Kawasan Metropolitan dengan fungsi sebagai pusat kegiatan-kegiatan utama dan pendorong pengembangan kawasan perkotaan di sekitarnya. 11. Kawasan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 4- 11. Kawasan Perkotaan di Sekitarnya adalah Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian dari Kawasan Metropolitan dengan fungsi sebagai pusat kegiatan- kegiatan yang menjadi penyeimbang (counter magnet) perkembangan Kawasan Perkotaan Inti. 12. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. 13. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. 14. Kawasan Hutan adalah suatu wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. 15. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa Kawasan Perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. 16. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan Kawasan Industri. 17. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung. 18. Wilayah ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 5- 18 Wilayah Sungai yang selanjutnya disebut WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/ atau pulau- pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilo meter persegi). 19. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. 20. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. 21. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum. 22. Instalasi Pengolahan Air yang selanjutnya disingkat IPA adalah suatu kesatuan bangunan yang berfungsi mengolah air baku menjadi air bersih atau air minum. 23. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah sistem yang berfungsi untuk mengolah air limbah yang dikumpulkan melalui sistem perpipaan. 24. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ketempat pendauran ulang, pengolahan, dan/ atau tempat pengolahan sampah terpadu. 25. Tempat ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 6- 25 Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. 26. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. 27. Situ adalah wadah genangan air di atas permukaan tanah terbentuk secara alami ataupun buatan, airnya berasal dari tanah atau air permukaan sebagai siklus hidrologis. 28. Danau adalah bagian dari sungai yang lebar dan kedalamannya secara alamiah jauh melebihi ruas-ruas lain dari sungai yang bersangkutan. 29. Waduk adalah wadah buatan yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bendungan. 30. Bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, dan beton, yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang, atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk. 31. Daerah Irigasi yang selanjutnya disingkat DI adalah kesatuan wilayah atau hamparan tanah yang mendapatkan air dari satu jaringan irigasi, terdiri dari areal (hamparan tanah yang akan diberi air); bangunan utama jaringan irigasi (saluran dan bagunannya). 32. Zona Lindung yang selanjutnya disebut Zona L adalah zona yang ditetapkan karakteristik pemanfaatan ruangnya berdasarkan dominasi fungsi kegiatan masing- masing zona pada kawasan lindung. 33. Zona ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 7- 33. Zona Budi Daya yang selanjutnya disebut Zona B adalah zona yang ditetapkan karakteristik pemanfaatan ruangnya berdasarkan dominasi fungsi kegiatan masing- masing zona pada kawasan budi daya. 34. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan, atau drainase. 35. Koefisien Wilayah Terbangun yang selanjutnya disingkat KWT adalah angka persentase luas kawasan atau blok peruntukan yang terbangun terhadap luas kawasan atau luas kawasan blok peruntukan seluruhnya di dalam suatu kawasan atau blok peruntukan yang direncanakan. 36. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/ daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. 37. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/ daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. 38. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/ penghijauan dan luas tanah perpetakan/ daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. 39. Koefisien
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 8- 39. Koefisien Tapak Basemen yang selanjutnya disingkat KTB adalah penetapan besar maksimum tapak basemen didasarkan pada batas KDH minimum yang ditetapkan. 40. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang tidak boleh dilampaui oleh denah bangunan ke arah garis sempadan jalan. 41. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi. 42. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/ kota. 43. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan. 44. Jaringan Jalan Arteri Primer adalah jaringan jalan yang menghubungkan secara berdayaguna antar-PKN, antara PKN dan PKW, dan/atau PKN dan/atau PKW dengan bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primer/ sekunder/ tersier dan pelabuhan internasional/ nasional. 45. Jaringan Jalan Kolektor Primer adalah jaringan jalan yang menghubungkan secara berdayaguna antar-PKW dan antara PKW dengan PKL. 46. Jaringan Jalan Arteri Sekunder adalah jaringan jalan yang menghubungkan antara pusat kegiatan di Kawasan Perkotaan Inti dan pusat kegiatan di Kawasan Perkotaan di Sekitarnya. 47. Jalan ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 9- 47. Jalan Bebas Hambatan adalah jalan yang ditetapkan dalam rangka memperlancar arus lalu lintas dengan cara mengendalikan jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang jalan. 48. Prinsip Zero Delta Q adalah keharusan agar tiap bangunan tidak boleh mengakibatkan bertambahnya debit air ke sistem saluran drainase atau sistem aliran sungai. 49. Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit (Transit Oriented Development) adalah konsep pengembangan kawasan di dalam dan di sekitar simpul transit agar bernilai tambah yang menitikberatkan pada integrasi antarjaringan angkutan umum massal, dan antara jaringan angkutan umum massal dengan jaringan moda transportasi tidak bermotor, serta pengurangan penggunaan kendaraan bermotor yang disertai pengembangan kawasan campuran dan padat dengan intensitas pemanfaatan ruang sedang hingga tinggi. 50. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang. 51. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam penataan ruang. 52. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 53. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 54. Menteri ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 10- 54. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang. 55. Gubernur adalah Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gubernur Banten, dan Gubernur Jawa Barat. 56. Bupati atau Walikota adalah Walikota Jakarta Selatan, Walikota Jakarta Utara, Walikota Jakarta Barat, Walikota Jakarta Timur, Walikota Jakarta Pusat, Bupati Kepulauan Seribu, Bupati Tangerang, Walikota Tangerang, Walikota Tangerang Selatan, Walikota Depok, Bupati Bogor, Walikota Bogor, Bupati Bekasi, Walikota Bekasi, dan Bupati Cianjur. Pasal 2 (1) Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur yang selanjutnya disebut Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur merupakan Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan ekonomi yang terdiri atas Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya yang membentuk Kawasan Metropolitan. (2) Kawasan Perkotaan Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut DKI Jakarta. (3) Kawasan Perkotaan di Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Kawasan Perkotaan Bogor di Kota Bogor; b. Kawasan Perkotaan Cibinong dan Kawasan Perkotaan Cileungsi di Kabupaten Bogor; c. Kawasan Perkotaan Depok dan Kawasan Perkotaan Cinere di Kota Depok; d. Kawasan Perkotaan Tangerang di Kota Tangerang; e. Kawasan ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 11- e. Kawasan Perkotaan Balaraja dan Kawasan Perkotaan Tigaraksa di Kabupaten Tangerang; f. Kawasan Perkotaan Ciputat di Kota Tangerang Selatan; g. Kawasan Perkotaan Bekasi di Kota Bekasi; dan h. Kawasan Perkotaan Cikarang di Kabupaten Bekasi. Pasal 3 Ruang lingkup pengaturan Peraturan Presiden ini meliputi: a. peran dan fungsi Rencana Tata Ruang serta cakupan Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur; b. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur; c. rencana Struktur Ruang, rencana Pola Ruang, arahan pemanfaatan Ruang, dan arahan pengendalian pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek- Punjur; d. pengelolaan Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur; dan e. Peran Masyarakat di Kawasan Perkotaan Jabodetabek- Punjur. BAB II PERAN DAN FUNGSI RENCANA TATA RUANG SERTA CAKUPAN KAWASAN PERKOTAAN JABODETABEK-PUNJUR Bagian Kesatu Peran dan Fungsi Rencana Tata Ruang Pasal 4 ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 12- Pasal 4 Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek- Punjur berperan sebagai alat operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan sebagai alat koordinasi pelaksanaan pembangunan di Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur. Pasal 5 Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek- Punjur berfungsi sebagai pedoman untuk: a. penyusunan rencana pembangunan di Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur; b. pemanfaatan Ruang dan pengendalian pemanfaatan Ruang di Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur; c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah Kabupaten / Kota, serta keserasian antarsektor di Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur; d. penetapan lokasi dan fungsi Ruang untuk investasi di Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur; e. Penataan Ruang wilayah Provinsi dan Kabupaten/ Kota di Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur; f. pengelolaan Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur; g. perwujudan keterpaduan rencana pengembangan Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur dengan kawasan sekitarnya; h. perwujudan pengembangan Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan i. pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan di Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur. Bagian Kedua ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 13- Bagian Kedua Cakupan Kawasan Pasal 6 (1) Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur mencakup wilayah daratan dan wilayah perairan. (2) Wilayah daratan Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur mencakup 189 (seratus delapan puluh sembilan) kecamatan, yang terdiri atas: a. seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta yang mencakup Kecamatan Jagakarsa, Kecamatan Pasar Minggu, Kecamatan Cilandak, Kecamatan Pesanggrahan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kecamatan Kebayoran Baru, Kecamatan Mampang Prapatan, Kecamatan Pancoran, Kecamatan Tebet, Kecamatan Setia Budi, Kecamatan Pasar Rebo, Kecamatan Ciracas, Kecamatan Cipayung, Kecamatan Makasar, Kecamatan Kramatjati, Kecamatan Jatinegara, Kecamatan Duren Sawit, Kecamatan Cakung, Kecamatan Pulogadung, Kecamatan Matraman, Kecamatan Tanah Abang, Kecamatan Menteng, Kecamatan Senen, Kecamatan Johar Baru, Kecamatan Cempaka Putih, Kecamatan Kemayoran, Kecamatan Sawah Besar, Kecamatan Gambir, Kecamatan Kembangan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kecamatan Pal Merah, Kecamatan Grogol Petamburan, Kecamatan Tambora, Kecamatan Taman Sari, Kecamatan Cengkareng, Kecamatan Kali Deres, Kecamatan Penjaringan, Kecamatan Pademangan, Kecamatan Tanjung Priok, Kecamatan Koja, Kecamatan Kelapa Gading, Kecamatan Cilincing, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, dan Kecamatan Kepulauan Seribu Utara; b. seluruh
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 14- b. seluruh wilayah Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat yang mencakup Kecamatan Bogor Barat, Kecamatan Bogor Selatan, Kecamatan Bogor Tengah, Kecamatan Bogor Timur, Kecamatan Bogor Utara, dan Kecamatan Tanah Sareal; c. seluruh wilayah Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat yang mencakup Kecamatan Babakanmadang, Kecamatan Bojonggede , Kecamatan Caringin, Kecamatan Cariu, Kecamatan Ciampea, Kecamatan Ciawi, Kecamatan Cibinong, Kecamatan Cibungbulang, Kecamatan Cigombong, Kecamatan Cigudeg, Kecamatan Cijeruk, Kecamatan Cileungsi, Kecamatan Ciomas, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Ciseeng, Kecamatan Citeureup, Kecamatan Dramaga, Kecamatan Gunungputri, Kecamatan Gunung Sindur, Kecamatan Jasinga, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Kemang, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Leuwiliang, Kecamatan Leuwisadeng, Kecamatan Megamendung, Kecamatan Nanggung, Kecamatan Pamijahan, Kecamatan Parung, Kecamatan Parungpanjang, Kecamatan Rancabungur, Kecamatan Rumpin, Kecamatan Sukajaya, Kecamatan Sukamakmur, Kecamatan Sukaraj a, Kecamatan Tajurhalang, Kecamatan Taman sari, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Tenjo , dan Kecamatan Tenjolaya; d. seluruh wilayah Kota Depok, Provinsi Jawa Barat yang mencakup Kecamatan Beji, Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Cilodong, Kecamatan Cinere, Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Cipayung, Kecamatan Limo, Kecamatan Pancoran Mas, Kecamatan Sawangan, Kecamatan Sukmajaya, dan Kecamatan Tapos; e. seluruh ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 15- e. seluruh wilayah Kota Tangerang, Provinsi Banten yang mencakup Kecamatan Batuceper, Kecamatan Benda, Kecamatan Cibodas, Kecamatan Ciledug, Kecamatan Cipondoh, Kecamatan Jatiuwung, Kecamatan Karang Tengah, Kecamatan Karawaci, Kecamatan Larangan, Kecamatan Neglasari, Kecamatan Periuk, Kecamatan Pinang, dan Kecamatan Tangerang; f. seluruh wilayah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten yang mencakup Kecamatan Balaraja, Kecamatan Cikupa, Kecamatan Cisauk, Kecamatan Cisoka, Kecamatan Curug, Kecamatan Gunung Kaler, Kecamatan Jambe, Kecamatan Jayanti, Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan Kemiri, Kecamatan Kosambi, Kecamatan Kresek, Kecamatan Kronjo, Kecamatan Legok, Kecamatan Mauk, Kecamatan Mekar Baru, Kecamatan Pagedangan, Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Panongan, Kecamatan Pasar Kemis, Kecamatan Rajeg, Kecamatan Sepatan, Kecamatan Sepatan Timur, Kecamatan Sindang Jaya, Kecamatan Solear, Kecamatan Sukadiri, Kecamatan Sukamulya, Kecamatan Teluknaga, dan Kecamatan Tigaraksa; g. seluruh wilayah Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten yang mencakup Kecamatan Ciputat, Kecamatan Ciputat Timur, Kecamatan Pamulang, Kecamatan Pondok Aren, Kecamatan Serpong, Kecamatan Serpong Utara, dan Kecamatan Setu; h. seluruh wilayah Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat yang mencakup Kecamatan Bantar Gebang, Kecamatan Bekasi Barat, Kecamatan Bekasi Selatan, Kecamatan Bekasi Timur, Kecamatan Bekasi Utara, Kecamatan Jatiasih, Kecamatan Jati Sampurna, Kecamatan Medan Satria, Kecamatan Mustika Jaya, Kecamatan Pondok Gede, Kecamatan Pondok Melati, dan Kecamatan Rawa Lumbu; i. seluruh ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 16- i. seluruh wilayah Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat yang mencakup Kecamatan Babelan, Kecamatan Bojongmangu, Kecamatan Cabangbungin, Kecamatan Cibarusah, Kecamatan Cibitung, Kecamatan Cikarang Barat, Kecamatan Cikarang Pusat, Kecamatan Cikarang Selatan, Kecamatan Cikarang Timur, Kecamatan Cikarang Utara, Kecamatan Karang Bahagia, Kecamatan Kedungwaringin, Kecamatan Muara Gembong, Kecamatan Pebayuran, Kecamatan Serang Baru, Kecamatan Setu, Kecamatan Sukakarya, Kecamatan Sukatani, Kecamatan Sukawangi, Kecamatan Tambelang, Kecamatan Tambun Selatan, Kecamatan Tambun Utara, dan Kecamatan Tarumajaya; dan j. sebagian wilayah Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat yang mencakup Kecamatan Cipanas, Kecamatan Cugenang, Kecamatan Pacet, dan Kecamatan Sukaresmi. (3) Wilayah perairan Kawasan Perkotaan Jabodetabek- Punjur meliputi sebagian perairan Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Jawa Barat sejauh 12 (dua belas) mil dari garis pantai Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur. (4) Wilayah perairan Kawasan Perkotaan Jabodetabek- Punjur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG KAWASAN PERKOTAAN JABODETABEK-PUNJUR Bagian Kesatu ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 17- Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang Pasal 7 Penataan ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur bertujuan untuk mewujudkan Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur sebagai Kawasan Perkotaan yang merupakan pusat kegiatan perekonomian berskala internasional, nasional, maupun regional yang terintegrasi antara satu kawasan dengan kawasan lainnya, berbasis daya dukung lingkungan dan memiliki keterpaduan dalam pengelolaan kawasan. Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang Pasal 8 Kebijakan penataan ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur meliputi: a. pengembangan dan pemantapan sistem kota-kota secara hierarki dan terintegrasi dalam bentuk Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya sesuai dengan fungsi dan perannya; b. pengendalian perkembangan Kawasan Perkotaan Inti untuk membatasi penjalaran pertumbuhan ke kawasan sekitarnya; c. pengembangan sistem prasarana untuk meningkatkan keterkaitan antara Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya, serta meningkatkan keterhubungan dalam konteks internasional dan nasional; d. penetapan dan pemantapan fungsi Kawasan Lindung dan RTH dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan yang dapat menjamin tetap berlangsungnya penyediaan air tanah dan air permukaan, konservasi air dan tanah, serta menanggulangi banjir; e. pengembangan ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 18- e. pengembangan dan pemantapan Kawasan Budidaya dengan tetap memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta aspek keberlanjutan ekologis; f. pemantapan fungsi pemerintahan skala nasional dan pengembangan ekonomi berskala internasional dan nasional berbasis industri serta perdagangan dan jasa; g. pengembangan sistem prasarana serta penerapan dan pemantapan program-program pengendalian banjir dan rob di Kawasan Jabodetabek-Punjur secara komprehensif; h. penerapan dan pemantapan konsep pengembangan Kawasan Budidaya dan pembangunan sarana prasarananya di kawasan pesisir pantai utara sebagai upaya antisipasi pemenuhan kebutuhan ruang perkotaan dengan memperhatikan keberlanjutan ekologis dan keberlanjutan ekosistem perairan, serta mempertimbangkan upaya pengendalian terhadap ancaman bencana banjir dan/ atau rob dan kenaikan muka air laut; i. pengembangan sistem prasarana dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimum perkotaan yang mendukung fungsi kawasan; dan j. peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan keterpaduan pembangunan melalui kerjasama antardaerah, kemitraan pemangku kepentingan, dan penguatan Peran Masyarakat. Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang Pasal 9 Strategi pengembangan dan pemantapan sistem kota-kota secara hierarki dan terintegrasi dalam bentuk Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya sesuai dengan fungsi dan perannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas: a. mengembangkan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 19- a. mengembangkan DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan nasional, pusat perekonomian dan jasa skala internasional, nasional, dan regional, serta mendorong perkotaan sekitarnya yang berada dalam Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur untuk mendukung kegiatan perkotaan inti; b. mendorong pengembangan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya sesuai peran dan fungsinya masing-masing; c. meningkatkan keterkaitan Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya dalam rangka mendukung keterpaduan peran dan fungsi antara kota inti dan kota sekitarnya melalui penyediaan infrastruktur yang terintegrasi; dan d. mendorong terselenggaranya pengembangan kawasan yang berdasar atas keterpaduan antardaerah sebagai satu kesatuan wilayah perencanaan. Pasal 10 Strategi pengendalian perkembangan Kawasan Perkotaan Inti untuk membatasi penjalaran pertumbuhan ke kawasan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas: a. mengembangkan konsep kota kompak (compact city) di Kawasan Perkotaan Inti; b. meningkatkan pembangunan perumahan vertikal di Kawasan Perkotaan Inti; dan c. menyebarkan beberapa fungsi dan peran lain ke Kawasan Perkotaan di Sekitarnya sesuai potensi yang dimiliki. Pasal 11 Strategi pengembangan sistem prasarana untuk meningkatkan keterkaitan antara Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya, serta meningkatkan keterhubungan dalam konteks internasional dan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c terdiri atas: a. meningkatkan ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 20- a. meningkatkan keterpaduan dalam penyediaan sistem prasarana dan aksesibilitas antara Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya untuk mendukung terwujudnya Struktur Ruang yang efektif dan efisien; b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan dan memantapkan manajemen dan rekayasa lalu lintas; c. mengembangkan sistem transportasi massal melalui pengembangan jalur komuter berbasis jalan dan rel, serta pengembangan prasarana transportasi berbasis air; d. mengembangkan keterpaduan sistem transportasi kawasan perkotaan melalui konsep Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit (Transit Oriented Development); dan e. mengembangkan keterpaduan sistem jaringan transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara, untuk menjamin aksesibilitas yang tinggi antar-PKN dan antarnegara. Pasal 12 Strategi penetapan dan pemantapan fungsi Kawasan Lindung dan RTH dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan yang dapat menjamin tetap berlangsungnya penyediaan air tanah dan air permukaan, konservasi air dan tanah, serta menanggulangi banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d terdiri atas: a. menetapkan dan memantapkan Kawasan Lindung di Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur; b. menetapkan rencana Pola Ruang di kawasan hulu sungai sebagai kawasan lindung; c. merehabilitasi hutan dan lahan serta penghijauan kawasan tangkapan air; d. menata kawasan sempadan sungai dan anak-anak sungainya, termasuk pengendalian pembangunan di sempadan sungai; e. mengembalikan ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 21- e. mengembalikan fungsi Kawasan Lindung bagi kawasan- kawasan lindung yang telah beralih fungsi menjadi Kawasan Budi Daya dan merehabilitasi Kawasan Lindung dari kerusakan fungsi lindung; f. mengendalikan secara ketat kegiatan pembangunan di Kawasan Budi Daya yang berbatasan dengan kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Lindung; g. menetapkan aturan prinsip Zero Delta Q Policy terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun; dan h. menetapkan luas RTH minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas keseluruhan Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur. Pasal 13 Strategi pengembangan dan pemantapan Kawasan Budidaya dengan tetap memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta aspek keberlanjutan ekologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e terdiri atas: a. menetapkan arah pengembangan Kawasan Budidaya sebagai Kawasan Perkotaan ke arah barat-timur Kawasan Jabodetabek-Punjur, serta mengendalikan pengembangan Kawasan Budidaya terbangun ke arah selatan; b. menetapkan lokasi dan arahan pemanfataan kegiatan budi daya sesuai kriteria teknis dengan mempertimbangkan faktor fisik lingkungan, ekonomi, dan sosial-budaya; c. mengembangkan kegiatan budi daya di Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya secara terpadu, serasi, dan selaras sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan; d. mengendalikan pengembangan Kawasan Perkotaan khususnya pada daerah wilayah sungai dan resapan air; e. mempertahankan ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 22- e. mempertahankan Kawasan Budi Daya hutan produksi yang ada untuk menjaga fungsi hidro-orologis dan hidrogeologis daerah tangkapan air; f. mendorong terselenggaranya pembangunan kawasan yang dapat menjamin tetap berlangsungnya konservasi air dan tanah, menjamin tersedianya air tanah dan air permukaan, serta menanggulangi banjir dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan; dan g. menetapkan aturan prinsip Zero Delta Q Policy terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun. Pasal 14 Strategi pemantapan fungsi pemerintahan skala nasional dan pengembangan ekonomi berskala internasional dan nasional berbasis industri serta perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f terdiri atas: a. memantapkan fungsi kegiatan pemerintahan skala nasional; b. mengembangkan kegiatan ekonomi skala internasional dan nasional; c. mendorong pengembangan sektor perdagangan dan jasa, serta industri baik di Kawasan Perkotaan Inti maupun Kawasan Perkotaan di Sekitarnya secara terpadu; dan d. menciptakan keterhubungan distribusi dalam aktivitas perdagangan dan jasa, baik keterhubungan ke dalam maupun ke luar melalui penyediaan prasarana transportasi. Pasal 15 Strategi pengembangan sistem prasarana serta penerapan dan pemantapan program-program pengendalian banjir dan rob di Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur secara komprehensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g terdiri atas: a. memperhatikan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 23- a. memperhatikan pengembangan Pola Ruang hulu-tengah-hilir- pesisir, terutama pengembangan Kawasan Budi Daya; b. menetapkan aturan ketat terhadap pembangunan di sepanjang sempadan sungai; c. meningkatkan fungsi situ, danau, embung, dan waduk; d. melakukan pengendalian banjir di sungai; dan e. mengendalikan debit air sungai dan peningkatan kapasitas sungai. Pasal 16 Strategi penerapan dan pemantapan konsep pengembangan Kawasan Budi Daya dan pembangunan sarana prasarananya di kawasan pesisir pantai utara sebagai upaya antisipasi pemenuhan kebutuhan ruang perkotaan dengan memperhatikan keberlanjutan ekologis dan keberlanjutan ekosistem perairan, serta mempertimbangkan upaya pengendalian terhadap ancaman bencana banjir dan/ atau rob dan kenaikan muka air laut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h terdiri atas: a. mengembangkan kegiatan budi daya darat dan laut yang berbasis mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim global; b. memanfaatkan wilayah pesisir serta perairan pantai untuk pemanfaatan kegiatan transportasi, pariwisata, perikanan, permukiman secara terpadu serta memperhatikan ancaman bahaya rob di kawasan pantai utara Jabodetabek-Punjur; c. rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Budi Daya di kawasan pesisir pantai utara Jabodetabek-Punjur yang telah mengalami kerusakan dalam rangka optimalisasi fungsi Kawasan Budi Daya; dan d. mengembangkan sistem pengendalian banjir terpadu di pesisir utara Jabodetabek-Punjur. Pasal 17 ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 24- Pasal 17 Strategi pengembangan sistem prasarana dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimum perkotaan yang mendukung fungsi kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i terdiri atas: a. mengembangkan SPAM regional terpadu; b. mengembangkan instalasi pengelolaan limbah terpadu; c. mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan; dan d. mengembangkan sistem jaringan drainase regional. Pasal 18 Strategi peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan keterpaduan pembangunan melalui kerjasama antardaerah, kemitraan pemangku kepentingan, dan penguatan Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf j terdiri atas: a. memperkuat lembaga kerjasama antardaerah yang berfungsi untuk melakukan koordinasi, fasilitasi kerjasama, dan kemitraan dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pembangunan Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur; b. meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan c. mendorong penguatan Peran Masyarakat. BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG KAWASAN PERKOTAAN JABODETABEK-PUNJUR Bagian Kesatu ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 25- Bagian Kesatu Umum Pasal 19 (1) Rencana Struktur Ruang ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan pusat kegiatan, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana, serta meningkatkan fungsi Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya dengan memperhatikan keberlanjutan ekologis hulu-tengah-hilir-pesisir. (2) Rencana Struktur Ruang berfungsi sebagai penunjang dan penggerak kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional. (3) Rencana Struktur Ruang terdiri atas rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana. Bagian Kedua Rencana Sistem Pusat Permukiman Pasal 20 Rencana sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) terdiri atas pusat kegiatan di Kawasan Perkotaan Inti dan pusat kegiatan di Kawasan Perkotaan di Sekitarnya. Pasal 21 (1) Pusat kegiatan di Kawasan Perkotaan Inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan sebagai pusat kegiatan- kegiatan utama dan pendorong pengembangan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya. (2) Pusat kegiatan di Kawasan Perkotaan Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di DKI Jakarta, meliputi: a. pusat ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 26- a. pusat pemerintahan dan kawasan diplomatik; b. pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional; c. pusat pelayanan pendidikan tinggi; d. pusat pelayanan olahraga skala internasional, nasional, dan regional; e. pusat pelayanan kesehatan skala internasional, nasional, dan regional; f. pusat kegiatan industri kreatif; g. pusat pelayanan transportasi laut internasional dan nasional; h. pusat pelayanan transportasi udara internasional dan nasional; i. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional; j. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara; k. pusat kegiatan pariwisata; dan 1. pusat kegiatan pertemuan, pameran, serta sosial dan budaya. Pasal 22 (1) Pusat kegiatan di Kawasan Perkotaan di Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan sebagai penyeimbang (counter magnet) perkembangan Kawasan Perkotaan Inti. (2) Pusat kegiatan di Kawasan Perkotaan di Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Kawasan Perkotaan Bogor memiliki fungsi utama sebagai: 1. pusat pemerintahan kota dan/atau kecamatan; 2. pusat perdagangan dan jasa skala nasional dan regional; 3. pusat ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 27- 3. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional; 4. pusat pelayanan pendidikan tinggi; 5. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara; 6. pusat kegiatan pariwisata; dan 7. pusat kegiatan pertemuan, pameran, serta sosial dan budaya. b. Kawasan Perkotaan Cibinong memiliki fungsi utama sebagai: 1. pusat pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan; 2. pusat perdagangan dan jasa skala regional; 3. pusat pendidikan dan penelitian; 4. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional; dan 5. pusat pelayanan olahraga skala nasional dan regional. c. Kawasan Perkotaan Cileungsi memiliki fungsi utama sebagai: 1. pusat pemerintahan kecamatan; 2. pusat kegiatan industri; 3. pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala regional; 4. pusat kegiatan pariwisata; dan 5. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional. d. Kawasan Perkotaan Depok memiliki fungsi utama sebagai: 1. pusat pemerintahan kota dan/atau kecamatan; 2. pusat perdagangan dan jasa skala regional; 3. pusat pelayanan pendidikan tinggi; 4. pusat pelayanan kesehatan; 5. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional; dan 6. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara. e. Kawasan Perkotaan Cinere memiliki fungsi utama sebagai: 1. pusat ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 28- 1. pusat pelayanan pendidikan tinggi; 2. pusat perdagangan dan jasa skala regional; 3. pusat pelayanan kesehatan; dan 4. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara. f. Kawasan Perkotaan Tangerang memiliki fungsi utama sebagai: 1. pusat pemerintahan kota dan/atau kecamatan; 2. pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala regional; 3. pusat kegiatan industri; 4. pusat pelayanan pendidikan tinggi; 5. pusat pelayanan transportasi udara internasional dan nasional; 6. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara; 7. pusat kegiatan pertemuan, pameran, serta sosial dan budaya; dan 8. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional. g. Kawasan Perkotaan Ciputat memiliki fungsi utama sebagai: 1. pusat pemerintahan kota dan/ atau kecamatan; 2. pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala regional; dan 3. pusat pelayanan pendidikan tinggi. h. Kawasan Perkotaan Balaraja memiliki fungsi utama sebagai: 1. pusat pemerintahan kecamatan; 2. pusat kegiatan industri; 3. pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala regional; dan 4. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional. i. Kawasan ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 29- i. Kawasan Perkotaan Tigaraksa memiliki fungsi utama sebagai: 1. pusat pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan; 2. pusat kegiatan industri; dan 3. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang regional. Kawasan Perkotaan Bekasi memiliki fungsi utama sebagai: 1. pusat pemerintahan kota dan/atau kecamatan; 2. pusat perdagangan dan jasa skala regional; 3. pusat pelayanan kesehatan; 4. pusat pelayanan pendidikan tinggi; 5. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional; dan 6. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara. k. Kawasan Perkotaan Cikarang memiliki fungsi utama sebagai: 1. pusat pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan; 2. pusat perdagangan dan jasa skala regional; 3. pusat kegiatan industri; 4. pusat kegiatan pariwisata; 5. pusat pelayanan kesehatan; 6. pusat pelayanan olahraga skala internasional; 7. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional; 8. pusat pelayanan pendidikan tinggi; dan 9. pusat kegiatan pertemuan, pameran, serta sosial dan budaya. Bagian Ketiga ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 30- Bagian Ketiga Rencana Sistem Jaringan Prasarana Pasal 23 Rencana sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) meliputi: a. sistem jaringan transportasi; b. sistem jaringan energi; c. sistem jaringan telekomunikasi; d. sistem jaringan sumber daya air; dan e. sistem jaringan prasarana perkotaan. Pasal 24 (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a ditetapkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan pergerakan orang dan barang serta memfungsikannya sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. (2) Penyediaan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan prasarana dan sarana transportasi massal antarwilayah. (3) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. sistem jaringan transportasi darat; b. sistem jaringan perkeretaapian; c. sistem jaringan transportasi laut; dan d. sistem jaringan transportasi udara. (4) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas: a. sistem jaringan jalan; dan b. sistem jaringan transportasi sungai dan penyeberangan. (5) Sistem ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 31- (5) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas: a. jaringan jalan; dan b. lalu lintas dan angkutan jalan. (6) Sistem jaringan transportasi sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas: a. jaringan transportasi sungai; dan b. jaringan transportasi penyeberangan. (7) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas: a. jaringan jalur kereta api; b. stasiun kereta api; dan c. fasilitas operasi kereta api. (8) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas: a. tatanan kepelabuhanan nasional; dan b. alur pelayaran. (9) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri atas: a. tatanan kebandarudaraan nasional; dan b. ruang udara untuk penerbangan. Pasal 25 Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) huruf a terdiri atas: a. jaringan jalan Arteri Primer; b. jaringan jalan Kolektor Primer; dan c. jaringan jalan Bebas Hambatan. Pasal 26 Jaringan Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a meliputi: a. Jalan ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 32- a. Jalan Daan Mogot; b. Jalan Bekasi Raya; c. Jalan Raya Pelabuhan; d. Jalan Jampea; e. Jalan Cilincing Raya; f. Jalan Lingkar Barat; g. Jalan Lingkar Luar Bagian Barat; h. Jalan Lingkar Luar Bagian Timur; i. Jalan Kartini; j. Jalan TB. Simatupang; k. Jalan Bogor Raya; 1. Jalan Cakung-Cilincing; m. Jalan Akses Marunda; n. Bts. Kota Serang-Bts. Kota Tangerang; o. Jalan Raya Serang (Tangerang); p. Jalan Otista (Tangerang); q. Jalan KS. Tubun (Tangerang); r. Jalan Daan Mogot (Tangerang-Batas DKI Jakarta); s. Jalan Sultan Agung (Bekasi); t. Jalan Sudirman (Bekasi); u. Jalan A Yani (Bekasi); v. Jalan Cut Mutia (Bekasi); w. Jalan Juanda (Bekasi); x. Jalan Diponegoro (Tambun); y. Jalan Hasanudin (Tambun); z. Jalan Raya Bitung (Cikarang); aa. Jalan Fatahillah (Cikarang); bb. Jalan RE. Martadinata(Cikarang); cc. Jalan Flyover Cikarang (Cikarang); dd. Jalan Gatot Subroto (Cikarang); ee. Jalan Urip Sumoharjo (Cikarang); ff. Jalan HOS Cokroaminoto (Cikarang); gg. Jalan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 33- gg. Jalan YOS Sudarso (Cikarang); hh. Batas Kota Cikarang-Batas Kota Karawang; ii. Bogor-Ciawi (Jalan Raya Tajur); jj. Ciawi-Benda; kk. Gandaria-Cilodong/ Batas Depok; 11. Cilodong/ Batas Depok-Batas Kota Bogor; mm. Jalan Pajajaran (Bogor); dan nn. Jalan Raya Kedunghalang (Bogor). Pasal 27 Jaringan Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b terdiri atas: a. Jalan Pasar Jum'at; b. Jalan Ciputat Raya; c. Batas DKI Jakarta/Banten-Gandaria/Batas Depok/Tangerang (Ciputat-Bogor); d. Jalan Otista (Ciputat); e. Jalan Rambutan (Ciputat); f. Jalan Cigelung (Batas Provinsi Banten-Batas Jasinga); g. Jalan Raya Jasinga; h. Jalan Cigelung Baru; i. Batas Jasinga-Batas Kota Leuwiliang; j. Jalan Raya Leuwiliang; k. Batas Kota Leuwiliang-Batas Kota Bogor; 1. Jalan Abdullah bin Nuh (Bogor); m. Jalan Raya Dramaga (Bogor); n. Jalan Dramaga II (Bogor); o. Gandaria/Batas Depok/Tangerang-Batas Depok/Bogor (Ciputat-Bogor); p. Batas Depok/Bogor-Bogor; q. Jalan KH. Sholeh Iskandar; r. Ciawi ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 34- r. Ciawi-Puncak; s. Puncak-Batas Kota Cianjur; t. Jalan Ciloto (Puncak); u. Jalan Trans Yogi (Depok); v. Jalan Letda Natsir (Cikeas); w. Cimanggis-Nagrak; x. Jalan Ir. H. Juanda (Depok); y. Jalan Margonda Raya (Depok); z. Jalan Arif Rahman Hakim (Depok); aa. Jalan Teratai Raya (Depok); bb. Jalan Nusantara (Depok); cc. Jalan Raya Sawangan (Depok); dd. Jalan Muchtar Raya (Depok); ee. Jalan Sawangan Raya (Depok); dan ff. Jalan Raya Ciawi (Ciawi). Pasal 28 Jaringan Jalan Bebas Hambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c meliputi: a. Jaringan Jalan Bebas Hambatan antara Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur dengan kota-kota di luar Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur ditetapkan di: 1. Jakarta-Cikampek; 2. Jakarta-Cikampek II elevated; 3. Tangerang-Merak; 4. Jatiasih-Setu-Purwakarta (koridor Jatiasih-Cipularang- Sadang); dan 5. Ciawi-Sukabumi; b. Jaringan Jalan Bebas Hambatan dalam Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur ditetapkan di: 1. Cawang-Tomang-Pluit; 2. Cawang-Tanjung Priok-Ancol Timur-Jembatan Tiga/ Pluit; 3. Prof....
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 35- 3. Prof. Dr. Ir. Sedyatmo; 4. Prof. Dr. Ir. Sedyatmo elevated; 5. Akses Tanjung Priok; 6. Jakarta Outer Ring Road I: Pondok Pinang-Taman Mini, Taman Mini IC-Hankam Raya, Hankam Raya-Cikunir, Cikunir-Cakung, Pondok Pinang-Ulujami, Ulujami-Kebon Jeruk, Cakung-Cilincing, Kebon Jeruk-Penjaringan; 7. Semanan-Sunter; 8. Sunter-Pulo Gebang; 9. Ulujami-Tanah Abang; 10. Pasar Minggu-Casablanca; 11. Kemayoran-Kampung Melayu; 12. Duni Pulo-Kampung Melayu; 13. Jakarta Outer Ring Road II: Cengkareng-Batu Ceper- Kunciran, Kunciran-Serpong, Serpong-Cinere, Cinere- Cimanggis, Cimanggis-Cibitung, Cibitung-Cilincing; 14. Jakarta-Tangerang; 15. Jakarta-Tangerang II elevated; 16. Pondok Aren-Serpong; 17. Serpong-Balaraja; 18. Semanan-Rajeg-Balaraja; 19. Kamal-Teluk Naga-Rajeg; 20. Jakarta-Bogor-Ciawi (Jagorawi); 21. Bekasi-Cawang-Kampung Melayu; 22. Depok-Antasari; 23. Bogor Ring Road; 24. Bojong Gede-Dramaga-Ciawi; 25. Pakuhaji - Sepatan Timur - Kecamatan Neglasari (Kota Tangerang) - Bandara Soetta; dan 26. Pondok Aren - Ulujami. Pasal 29 ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 36- Pasal 29 (1) Lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) huruf b ditetapkan dalam rangka mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional dan kesej ahteraan masyarakat. (2) Lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal; b. terminal; dan c. fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan. Pasal 30 (1) Lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a ditetapkan dalam rangka mengembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran berlalu lintas, dan mendukung kebutuhan angkutan massal. (2) Lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. koridor yang menghubungkan Blok M-Kota; b. koridor yang menghubungkan Harmoni-Pulogadung; c. koridor yang menghubungkan Kalideres-Pasar Baru; d. koridor yang menghubungkan Pulogadung-Dukuh Atas; e. koridor yang menghubungkan Ancol-Kampung Melayu; f. koridor yang menghubungkan Ragunan-Dukuh Atas; g. koridor yang menghubungkan Kampung Rambutan- Kampung Melayu; h. koridor yang menghubungkan Lebak Bulus-Harmoni; i. koridor yang menghubungkan Pinang Ranti-Pluit; j. Koridor ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 37- j. koridor yang menghubungkan Tanjung Priok-PGC 2 (Cililitan); k. koridor yang menghubungkan Kampung Melayu- Pulogebang; 1. koridor yang menghubungkan Pluit-Tanjung Priok; m. koridor yang menghubungkan Blok M-Kalimalang-Pondok Kelapa (elevated); n. koridor yang menghubungkan Manggarai-Pasar Minggu- Lenteng Agung-Depok (elevated); o. koridor yang menghubungkan Ciledug-Blok M-Tendean (elevated); dan p. koridor yang menghubungkan Ciledug-Poris Plawad (elevated). (3) Lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal di Kawasan Perkotaan di Sekitarnya terintegrasi dengan Kawasan Perkotaan Inti. Pasal 31 (1) Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (2) huruf b ditetapkan dalam rangka menunjang kelancaran perpindahan orang dan/ atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda. (2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi terminal penumpang dan terminal barang. (3) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi melayani keterpaduan terminal dengan pusat-pusat kegiatan dan moda transportasi lainnya. (4) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. terminal ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 38- a. terminal penumpang tipe A yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota antarprovinsi, antarkota dalam provinsi, angkutan kota, dan/ atau angkutan perdesaan meliputi: 1) Terminal Kalideres di Kecamatan Kalideres pada Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta; 2) Terminal Kampung Rambutan di Kecamatan Ciracas dan Terminal Pulo Gebang di Kecamatan Cakung pada Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta; 3) Terminal Baranangsiang di Kecamatan Bogor Timur dan Terminal Tanah Baru di Kecamatan Bogor Utara pada Kota Bogor Provinsi Jawa Barat; 4) Terminal Cibinong Baru di Kecamatan Cibinong pada Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat; 5) Terminal Jatijajar di Kecamatan Tapos pada Kota Depok Provinsi Jawa Barat; 6) Terminal Poris Plawad di Kecamatan Cipondoh pada Kota Tangerang Provinsi Banten; 7) Terminal Balaraja di Kecamatan Balaraja pada Kabupaten Tangerang Provinsi Banten; 8) Terminal Pondok Cabe di Kecamatan Pamulang pada Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten; 9) Terminal Jatiasih di Kecamatan Jatiasih pada Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat; dan 10) Terminal Cikarang di Kecamatan Cikarang Barat pada Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. b. terminal penumpang tipe B yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan kota, dan/atau angkutan perdesaan meliputi: 1) Terminal Grogol di Kecamatan Grogol Petamburan pada Kota Administrasi Jakarta Barat provinsi DKI Jakarta; 2) Terminal ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 39-- 2) Terminal Tanjung Priok di Kecamatan Tanjung Priok pada Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta; 3) Terminal Pulogadung di Kecamatan Cakung, Terminal Cililitan di Kecamatan Kramatjati, Terminal Kampung Melayu di Kecamatan Jatinegara, Terminal Pinang Ranti di Kecamatan Makasar, dan Terminal Rawamangun di Kecamatan Pulogadung pada Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta; 4) Terminal Blok M di Kecamatan Kebayoran Baru dan Terminal Pasar Minggu di Kecamatan Pasar Minggu pada Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta; 5) Terminal Senen di Kecamatan Senen pada Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta; 6) Terminal Cileungsi di Kecamatan Cileungsi pada Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat; 7) Terminal Depok di Kecamatan Pancoran Mas pada Kota Depok Provinsi Jawa Barat; 8) Terminal Cimone di Kecamatan Karawaci dan Terminal Ciledug di Kecamatan Ciledug pada Kota Tangerang Provinsi Banten; 9) Terminal Teluk Naga di Kecamatan Teluk Naga pada Kabupaten Tangerang Provinsi Banten; 10) Terminal Ciputat di Kecamatan Ciputat pada Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten; dan 11) Terminal Pondok Gede di Kecamatan Pondok Gede dan Terminal Bekasi di Kecamatan Bekasi Timur pada Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat. Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. Terminal ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 40- a. Terminal Barang KCN Marunda di Kecamatan Cilincing pada Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta; b. Terminal Barang Pulo Gadung di Kecamatan Cakung pada Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta; c. Teriminal Barang Rancamaya di Kecamatan Bogor Selatan pada Kota Bogor Provinsi Jawa Barat; d. Terminal Barang Tangerang di Kecamatan Pasar Kemis pada Kabupaten Tangerang Provinsi Banten; e. Terminal Barang Rawa Pasung di Kecamatan Medan Satria dan Terminal Barang Bantar Gebang di Kecamatan Bantar Gebang pada Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat; dan f. Terminal Barang Marunda di Kecamatan Tarumajaya, dan Terminal Barang Setu di Kecamatan Setu pada Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. Pasal 32 Fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 33 (1) Jaringan transportasi sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a dikembangkan untuk kegiatan transportasi air dan pariwisata air yang menghubungkan kawasan tepian sungai dengan pesisir. (2) Jaringan transportasi sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pelabuhan sungai; dan b. alur pelayaran untuk kegiatan angkutan sungai. (3) Pelabuhan ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 4 I - (3) Pelabuhan sungai di Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Alur pelayaran untuk kegiatan angkutan sungai di Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Alur pelayaran sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan di Cikarang-Bekasi-Laut Jawa sebagai bagian terintegrasi dengan Sistem Pelabuhan Tanjung Priok. Pasal 34 (1) Jaringan transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf b dikembangkan untuk melayani pergerakan keluar masuk arus penumpang dan kendaraan antara Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur dengan pusat permukiman di pulau/ kepulauan lainnya dan pusat kegiatan pariwisata bahari di pulau-pulau kecil lainnya. (2) Jaringan transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pelabuhan penyeberangan; dan b. lintas angkutan penyeberangan. (3) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan di: a. Pelabuhan Kali Adem Muara Angke di Kecamatan Penjaringan dan Pelabuhan Marina Ancol di Kecamatan Pademangan pada Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta; b. Pelabuhan Pulau Pramuka di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta; dan c. Pelabuhan ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 42- c. Pelabuhan Cituis di Kecamatan Pakuhaji dan Pelabuhan Tanjung Pasir di Kecamatan Teluk Naga pada Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. (4) Lintas angkutan penyeberangan di Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas: a. lintas angkutan penyeberangan dari Pelabuhan Kali Adem di dalam dan/atau ke luar Kawasan Jabodetabek-Punjur; b. lintas angkutan penyeberangan dari Pelabuhan Marina Ancol di dalam dan/atau ke luar Kawasan Jabodetabek- Punjur; c. lintas angkutan penyeberangan dari Pelabuhan Cituis di dalam dan/atau ke luar Kawasan Jabodetabek-Punjur; dan d. lintas angkutan penyeberangan dari Pelabuhan Tanjung Pasir ke luar Kawasan Jabodetabek-Punjur. Pasal 35 (1) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (7) huruf a ditetapkan dalam rangka mengembangkan interkoneksi dengan sistem jaringan jalur wilayah nasional, Pulau Jawa, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten. (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jaringan jalur kereta api umum dan jaringan jalur kereta api khusus. (3) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. jaringan jalur kereta api antarkota; dan b. jaringan jalur kereta api perkotaan. (4) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang menghubungkan Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur dengan kawasan di luar Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur terdiri atas: a. jalur ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 43- a. jalur kereta api yang menghubungkan DKI Jakarta-Merak; b. jalur kereta api yang menghubungkan DKI Jakarta- Bandung; c. jalur kereta api Cileungsi-Jonggol-Cianjur; d. jalur kereta api yang menghubungkan DKI Jakarta- Cirebon-Semarang-Surabaya; e. jalur kereta api yang menghubungkan DKI Jakarta- Purwokerto-Yogyakarta- Surakarta- Madiun- Surabaya; f. jalur kereta api yang menghubungkan Bogor-Sukabumi; g. jalur kereta api Bogor-Rangkasbitung; h. jalur kereta api cepat yang menghubungkan Jakarta- Bandung; dan i. jalur kereta api cepat/ semi cepat yang menghubungkan Jakarta-Surabaya. Jaringan jalur kereta api perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dalam bentuk moda angkutan massal berbasis rel, diantaranya berupa Commuter Line, Light Rapid Transit dan Mass Rapid Transit di Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur terdiri atas: a. jalur kereta api Tangerang-Duri; b. jalur kereta api Tanah Abang-Serpong-Parung Panjang- Cikoya; c. jalur kereta api Bogor-Citayam-Depok-Manggarai; d. jalur kereta api Manggarai-Tanah Abang-Duri-Kampung Bandan; e. jalur kereta api Manggarai-Gambir-Jakarta Kota; f. jalur kereta api (Manggarai-Cikarang); g. jalur kereta api Kampung Bandan-Pasar Senen-Jatinegara; h. jalur kereta api Jakarta Kota-Kampung Bandan-Tanjung Priok; i. jalur ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 44- i. kereta api Parung Panjang-Citayam-Nambo-Cikarang- Tanjung Priok; j. jalur kereta api Kamal Muara-Rawa Buaya-Lebak Bulus- Margonda-Cibubur-Cakung-Pulo Gebang-Tanjung Priok (Kamal Muara-Tanjung Priok); k. jalur kereta api Ancol-Rajawali; 1. jalur angkutan massal berbasis rel Cawang-Cibubur; m. jalur angkutan massal berbasis rel Cawang-Kuningan- Dukuh Atas; n. jalur angkutan massal berbasis rel Cawang-Bekasi Timur; o. jalur angkutan massal berbasis rel Dukuh Atas-Palmerah- Senayan; p. jalur angkutan massal berbasis rel Cibubur-Bogor; q. jalur angkutan massal berbasis rel Palmerah-Grogol; r. jalur angkutan massal berbasis rel Kebayoran Lama-Kelapa Gading; s. jalur angkutan massal berbasis rel Pulo Mas-Tanah Abang; t. jalur angkutan massal berbasis rel Joglo-Tanah Abang; u. jalur angkutan massal berbasis rel Puri Kembangan-Tanah Abang; v. jalur angkutan massal berbasis rel Pesing-Kelapa Gading; w. jalur angkutan massal berbasis rel Jalur Utara-Selatan Kampung Bandan-Bundaran HI-Lebak Bulus; x. jalur angkutan massal berbasis rel Lebak Bulus-Ciputat- Pamulang-Rawa Buntu; y. jalur angkutan massal berbasis rel Jalur Timur-Barat Cikarang-Ujung Menteng-Kalideres-Balaraja (Cikarang- B al araj a) ; z. jalur angkutan massal berbasis rel Jalur Bandara Soetta- Ancol-Kemayoran-Cempaka Putih (Bandara Soetta- Cempaka Putih); aa. jalur angkutan massal berbasis rel Cadas-Tangerang; bb.jalur
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 45- bb. jalur angkutan massal berbasis rel Batuceper-Serpong; cc. jalur angkutan massal berbasis rel Express Line Bandara Soekarno Hatta (Manggarai-Sudirman-Tanah Abang- Angke-Pluit-Bandara Soekarno Hatta); dd. jalur angkutan massal berbasis rel Palmerah-Bandar Udara Soekarno Hatta; dan ee. jalur kereta Soekarno-Hatta. (6) Jaringan jalur kereta api perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dikembangkan di Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur untuk mewujudkan konektivitas pusat- pusat kegiatan di dalam Kawasan Perkotaan Inti, serta antara Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (7) Jaringan jalur kereta api khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jalur kereta api barang. (8) Jalur kereta api barang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a terdiri atas jalur kereta api Cikarang-Pelabuhan Tanjung Priok. (9) Jaringan jalur kereta api khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) secara lebih lanjut diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 36 (1) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (7) huruf b ditetapkan dalam rangka memberikan pelayanan kepada pengguna transportasi kereta api melalui konektivitas pelayanan dengan moda transportasi lain. (2) Stasiun kereta api berfungsi melayani keterpaduan stasiun dengan pusat-pusat kegiatan, pusat permukiman, dan moda transportasi lainnya. (3) Stasiun ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 46- (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi stasiun kereta api antarkota dan stasiun kereta api perkotaan. (4) Stasiun kereta api antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a. Stasiun Gambir di Kecamatan Gambir, Stasiun Tanah Abang di Kecamatan Tanah Abang, dan Stasiun Pasar Senen di Kecamatan Senen pada Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta; b. Stasiun Jatinegara di Kecamatan Jatinegara pada Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta; c. Stasiun Manggarai di Kecamatan Tebet pada Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta; d. Stasiun Bekasi di Kecamatan Bekasi Utara pada Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat; e. Stasiun Paledang di Kecamatan Bogor Tengah dan Stasiun Batutulis di Kecamatan Bogor Selatan pada Kota Bogor Provinsi Jawa Barat; f. Stasiun Maseng di Kecamatan Cijeruk dan Stasiun Cigombong di Kecamatan Cigombong pada Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat; dan g. Stasiun Kereta Api Cepat Halim di Kecamatan Makasar pada Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta. (5) Stasiun kereta api perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a. Stasiun Commuter Line; b. Stasiun Light Rapid Transit; c. Stasiun Mass Rapid Transit; dan d. Stasiun Kereta Api Bandara. (6) Stasiun ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 47- (6) Stasiun Commuter Line sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi: a. Stasiun Kalideres di Kecamatan Kalideres, Stasiun Rawa Buaya, Stasiun Bojong Indah dan Stasiun Taman Kota di Kecamatan Cengkareng, Stasiun Pesing dan Stasiun Grogol di Kecamatan Grogol Petamburan, Stasiun Duni dan Stasiun Angke di Kecamatan Tambora, serta Stasiun Jakarta Kota di Kecamatan Taman Sari pada Kota Administrasi Jakarta Barat Provinisi DKI Jakarta; b. Stasiun Kampung Bandan dan Stasiun Ancol di Kecamatan Pademangan dan Stasiun Tanjung Priok di Kecamatan Tanjung Priok pada Kota Administrasi Jakarta Utara Provinisi DKI Jakarta; c. Stasiun Pondok Jati di Kecamatan Matraman, Stasiun Jatinegara di Kecamatan Jatinegara, Stasiun Buaran dan Stasiun Klender Baru di Kecamatan Duren Sawit, Stasiun Cakung di Kecamatan Cakung, serta Stasiun Cipinang dan Stasiun Klender di Kecamatan Pulogadung pada Kota Administrasi Jakarta Timur Provinisi DKI Jakarta; d. Stasiun Kebayoran di Kecamatan Kebayoran Lama, Stasiun Manggarai, Stasiun Tebet dan Stasiun Cawang di Kecamatan Tebet, Stasiun Duren Kalibata di Kecamatan Pancoran, Stasiun Pasar Minggu Baru dan Stasiun Pasar Minggu di Kecamatan Pasar Minggu, serta Stasiun Tanjung Barat, Stasiun Lenteng Agung dan Stasiun Universitas Pancasila di Kecamatan Jagakarsa pada Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinisi DKI Jakarta; e. Stasiun Tanah Abang, Stasiun Karet, dan Stasiun Palmerah di Kecamatan Tanah Abang, Stasiun Sudirman, Stasiun Mampang, Stasiun Cikini, dan Stasiun Gondangdia di Kecamatan Menteng, Stasiun Gambir di Kecamatan Gambir, Stasiun Juanda, Stasiun Sawah Besar, Stasiun Mangga Besar, Stasiun Jayakarta, dan Stasiun Rajawali ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 48- Rajawali di Kecamatan Sawah Besar, Stasiun Kemayoran di Kecamatan Kemayoran, Stasiun Pasar Senen dan Stasiun Gang Sentiong di Kecamatan Senen, serta Stasiun Kramat di Kecamatan Cempaka Putih pada Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinisi DKI Jakarta; f. Stasiun Bogor di Kecamatan Bogor Tengah dan Stasiun Sukaresmi di Kecamatan Tanah Sareal pada Kota Bogor Provinsi Jawa Barat; g. Stasiun Tenjo dan Stasiun Cilejit di Kecamatan Tenjo, Stasiun Parung Panjang di Kecamatan Parung Panjang, Stasiun Cibinong di Kecamatan Cibinong, Stasiun Gunung Putri di Kecamatan Gunung Putri, Stasiun Nambo di Kecamatan Klapanunggal, Stasiun Citayam dan Stasiun Bojonggede di Kecamatan Bojonggede, serta Stasiun Cilebut di Kecamatan Sukaraja pada Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat; h. Stasiun Universitas Indonesia dan Stasiun Pondok Cina di Kecamatan Beji, Stasiun Depok Baru dan Stasiun Depok di Kecamatan Pancoran Mas, dan Stasiun Pondok Rajeg di Kecamatan Cilodong pada Kota Depok Provinsi Jawa Barat; i. Stasiun Tangerang dan Stasiun Tanah Tinggi di Kecamatan Tangerang, Stasiun Batuceper di Kecamatan Cipondoh, serta Stasiun Poris di Kecamatan Batuceper pada Kota Tangerang Provinsi Banten; j. Stasiun Cikoya dan Stasiun Tigaraksa di Kecamatan Solear, Stasiun Daru di Kecamatan Jambe, serta Stasiun Cicayur dan Stasiun Cisauk di Kecamatan Cisauk pada Kabupaten Tangerang Provinsi Banten; k. Stasiun Serpong dan Stasiun Rawa Buntu di Kecamatan Serpong, Stasiun Sudimara dan Stasiun Jurang Mangu di Kecamatan Ciputat, serta Stasiun Pondok Ranji di Kecamatan Ciputat Timur pada Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten; 1. Stasiun ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 49- 1. Stasiun Rawa Bebek dan Stasiun Kranji di Kecamatan Bekasi Barat, serta Stasiun Bekasi di Kecamatan Bekasi Utara pada Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat; dan m. Stasiun Tambun di Kecamatan Tambun Selatan, Stasiun Cibitung di Kecamatan Cibitung, Stasiun Telaga Murni di Kecamatan Cikarang Barat, Stasiun Cikarang dan Stasiun Lemahabang di Kecamatan Cikarang Utara, serta Stasiun Kedunggedeh di Kecamatan Kedungwaringin pada Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat; Stasiun Light Rapid Transit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi: a. Stasiun Tomang di Kecamatan Pal Merah, Stasiun Grogol dan Stasiun Pesing di Kecamatan Grogol Petamburan, Stasiun Rawa Buaya dan Stasiun Kamal Raya di Kecamatan Cengkareng, serta Stasiun Dadap di Kecamatan Kalideres pada Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta; b. Stasiun Ciracas dan Stasiun Kampung Rambutan di Kecamatan Ciracas, Stasiun Taman Mini, Stasiun Cawang 1, dan Stasiun Cawang 2 di Kecamatan Makasar, Stasiun Cikoko di Kecamatan Kramat Jati, serta Stasiun Velodrome, Stasiun Equestrian, dan Stasiun Pulomas di Kecamatan Pulogadung pada Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta; c. Stasiun Pancoran di Kecamatan Pancoran, Stasiun Kuningan, Stasiun Rasuna Said, Stasiun Setiabudi dan Stasiun Dukuh Atas di Kecamatan Setiabudi pada Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta; d. Stasiun Boulevard Utara, Stasiun Boulevard Selatan, dan Stasiun Pegangsaan Dua di Kecamatan Kelapa Gading pada Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta; e. Stasiun ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 50- e. Stasiun Plaza Senayan dan Stasiun Gelora di Kecamatan Tanah Abang pada Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta; f. Stasiun Baranangsiang di Kecamatan Bogor Timur pada Kota Bogor Provinsi Jawa Barat; g. Stasiun Cibinong di Kecamatan Citeureup, Stasiun Sirkuit Sentul di Kecamatan Babakanmadang, dan Stasiun Sentul City di Kecamatan Sukaraja pada Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat; h. Stasiun Cibubur di Kecamatan Cimanggis pada Kota Depok Provinsi Jawa Barat; i. Stasiun Bandara Soekarno-Hatta di Kecamatan Benda pada Kota Tangerang Provinsi Banten; j. Stasiun Jatibening dan Stasiun Cikunir di Kecamatan Pondok Gede, serta Stasiun Bekasi Barat di Kecamatan Bekasi Selatan pada Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat; dan k. Stasiun Bekasi Timur di Kecamatan Rawalumbu di Kota Bekasi dan Kecamatan Tambun Selatan pada Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat; (8) Stasiun Mass Rapid Transit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c meliputi: a. Stasiun Lebak Bulus, Stasiun Fatmawati, Stasiun Cipete Raya, dan Stasiun Haji Nawi di Kecamatan Cilandak, Stasiun Blok A, Stasiun Blok M, dan Stasiun ASEAN di Kecamatan Kebayoran Baru, serta Stasiun Setiabudi di Kecamatan Setiabudi pada Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta; b. Stasiun Senayan, Stasiun Istora, Stasiun Bendungan Hilir, dan Stasiun Dukuh Atas di Kecamatan Tanah Abang, Stasiun Bundaran Hotel Indonesia dan Stasiun Sarinah di Kecamatan Menteng, serta Stasiun Monas, Stasiun Harmoni, dan Stasiun Sawah Besar di Kecamatan Gambir pada Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta; dan c. Stasiun
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 51- c. Stasiun Mangga Besar, Stasiun Glodok, dan Stasiun Kota di Kecamatan Taman Sari pada Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta. (9) Stasiun Kereta Api Bandara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d meliputi: a. Stasiun BNI City di Kecamatan Tanah Abang pada Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta; b. Stasiun Duni di Kecamatan Tambora pada Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta; dan c. Stasiun Batuceper di Kecamatan Cipondoh dan Stasiun Bandara Soekarno-Hatta di Kecamatan Benda pada Kota Tangerang Provinsi Banten. (10) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan dengan konsep Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit (Transit Oriented Development) dengan tipologi kawasan pengembangan berorientasi transit kota. (11) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (10) meliputi: a. Stasiun Cawang di Kecamatan Tebet, Stasiun Blok M di Kecamatan Kebayoran Baru, dan Stasiun Lebak Bulus di Kecamatan Cilandak pada Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta; b. Stasiun Rawa Buaya di Kecamatan Cengkareng, Stasiun Jakarta Kota di Kecamatan Tamansari, dan Stasiun Grogol di Kecamatan Grogol Petamburan pada Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta; c. Stasiun Tanjung Priok di Kecamatan Tanjung Priok pada Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta; d. Stasiun Kampung Rambutan di Kecamatan Ciracas pada Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta; e. Stasiun Dukuh Atas di Kecamatan Tanah Abang, Stasiun Tanah Abang di Kecamatan Pal Merah, serta Stasiun Pasar Senen di Kecamatan Senen pada Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta; f. Stasiun ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 52- f. Stasiun Bogor di Kecamatan Bogor Tengah dan Stasiun Baranangsiang di Kecamatan Bogor Timur pada Kota Bogor Provinsi Jawa Barat; g. Stasiun Cibinong di Kecamatan Cibinong pada Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat; h. Stasiun Depok Baru di Kecamatan Pancoran Mas dan Stasiun Cinere di Kecamatan Limo pada Kota Depok Provinsi Jawa Barat; i. Stasiun Poris Plawad-Tangerang di Kecamatan Batuceper pada Kota Tangerang Provinsi Banten; j. Stasiun Balaraja di Kecamatan Balaraja dan Stasiun Tigaraksa di Kecamatan Solear, serta Stasiun Cisauk di Kecamatan Cisauk pada Kabupaten Tangerang Provinsi Banten; k. Stasiun Ciputat-Jurang Mangu di Kecamatan Ciputat dan Stasiun Rawa Buntu di Kecamatan Serpong pada Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten; 1. Stasiun Bekasi di Kecamatan Bekasi Selatan pada Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat; m. Stasiun Bekasi Timur di Kecamatan Rawalumbu pada Kota Bekasi, dan Kecamatan Tambun Selatan pada Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat; dan n. Stasiun Cikarang di Kecamatan Cikarang Utara pada Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. Pasal 37 (1) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dapat dikembangkan di Kawasan Perkotaan Jabodetabek- Punjur untuk mewujudkan konektivitas pusat-pusat kegiatan di dalam Kawasan Perkotaan Inti, serta antara Kawasan Perkotaan Inti dengan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Fasilitas ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 53- (2) Fasilitas operasi kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (7) huruf c diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 38 (1) Tatanan Kepelabuhanan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (8) huruf a merupakan suatu sistem kepelabuhanan yang memuat peran, fungsi, jenis, hierarki pelabuhan, Rencana Induk Pelabuhan Nasional, dan lokasi pelabuhan serta keterpaduan intra dan antarmoda serta keterpaduan dengan sektor lainnya. (2) Tatanan Kepelabuhanan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pelabuhan utama yaitu Pelabuhan Tanjung Priok di Kecamatan Tanjung Priok pada Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai satu sistem dengan Terminal Peti Kemas Kalibaru di Kecamatan Cilincing pada Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta; dan b. pelabuhan pengumpul yaitu: 1) Pelabuhan Sunda Kelapa di Kecamatan Pademangan pada Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta; 2) Pelabuhan Muara Baru di Kecamatan Penjaringan pada Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta; 3) Pelabuhan Kronjo di Kecamatan Kemiri pada Kabupaten Tangerang Provinsi Banten; 4) Pelabuhan Muara Gembong di Kecamatan Muara Gembong pada Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat; dan 5) Pelabuhan Marunda sebagai satu sistem dengan Terminal KCN Marunda dan Pelabuhan Marunda Center (Pelabuhan Tegar Indonesia) di Kecamatan Cilincing pada ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 54- pada Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta, serta Terminal Tarumanegara di Kecamatan Tarumajaya pada Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. (3) Selain Tatananan Kepelabuhanan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibangun pelabuhan lain meliputi: a. Pangkalan Utama TNI AL; b. pelabuhan perikanan; dan c. terminal khusus. (4) pelabuhan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur se suai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 39 (1) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (8) huruf b ditetapkan dalam rangka mewujudkan perairan yang aman dan selamat untuk dilayari. (2) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi alur pelayaran di laut. (3) Alur pelayaran di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. alur pelayaran umum dan perlintasan; dan b. alur pelayaran masuk pelabuhan. (4) Alur pelayaran di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga memiliki Alur Laut Kepulauan Indonesia; (5) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan bersama untuk kepentingan transportasi dan kepentingan pertahanan dan keamanan negara. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai alur pelayaran diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 40 ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 55- Pasal 40 (1) Tatanan kebandarudaraan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (9) huruf a ditetapkan dalam rangka melaksanakan fungsi bandar udara untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/ atau pos keselamatan penerbangan, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda, serta mendorong perekonomian nasional dan daerah. (2) Tatanan kebandarudaraan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. bandar udara umum; dan b. bandar udara khusus. (3) Bandar udara umum sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a meliputi: a. Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta di Kecamatan Benda di Kota Tangerang, serta Kecamatan Kosambi dan Teluk Naga di Kabupaten Tangerang, yang berfungsi sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer untuk pelayanan pesawat udara dengan rute penerbangan dalam negeri dan luar negeri; b. Bandar Udara Halim Perdana Kusuma di Kecamatan Makasar pada Kota Administrasi Jakarta Timur yang berfungsi sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer untuk pelayanan pesawat udara dengan rute penerbangan dalam negeri dan luar negeri, serta berfungsi sebagai pangkalan angkatan udara (LANUD); dan c. Bandar Udara Budiarto di Kecamatan Legok pada Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. (4) Bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal 41 ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 56- Pasal 41 (1) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (9) huruf b digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan. (2) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. ruang udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara; b. ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan; dan c. ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan. (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimanfaatkan bersama untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara. (4) Ruang udara untuk penerbangan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 42 (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b ditetapkan dalam rangka memenuhi kebutuhan energi dalam jumlah cukup dan menyediakan akses berbagai jenis energi bagi masyarakat untuk kebutuhan sekarang dan masa datang. (2) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari sistem jaringan energi pada sistem interkoneksi Pulau Sumatera meliputi: a. jaringan pipa minyak dan gas bumi; b. pembangkitan tenaga listrik; dan c. jaringan transmisi tenaga listrik. (3) Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. fasilitas ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 57- a. fasilitas penyimpanan berupa depo bahan bakar minyak meliputi Depo Bahan Bakar Minyak Plumpang dan Depo Bahan Bakar Minyak Pelabuhan New Priok di Kecamatan Koja pada Kota Administrasi Jakarta Utara; dan b. jaringan pipa gas bumi terinterkoneksi dengan sistem perpipaan gas bumi bawah tanah Jawa. (4) jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. Pembangkitan Listrik Tenaga Gas dan Uap Muara Karang di Kecamatan Penjaringan, Pembangkitan Listrik Tenaga Gas dan Uap Priok, serta Pembangkitan Listrik Tenaga Gas dan Uap Jawa-2 di Kecamatan Tanjung Priok pada Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta; b. Pembangkitan Listrik Tenaga Uap Lontar di Kecamatan Kemiri pada Kabupaten Tangerang Provinsi Banten; c. Pembangkitan Listrik Tenaga Panas Bumi Salak/Awi Bengkok dan Pembangkitan Listrik Tenaga Panas Bumi Gunung Salak Binary di Kecamatan Pamijahan pada Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat; d. Pembangkitan Listrik Tenaga Air Karacak di Kecamatan Leuwiliang dan Kecamatan Cibungbulang pada Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat; e. Pembangkitan Listrik Tenaga Diesel Cibogo di Kecamatan Megamendung pada Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat; f. Pembangkitan Listrik Tenaga Gas dan Uap Cikarang Listrindo di Kecamatan Cikarang Utara pada Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat; g. Pembangkitan ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 58- g. Pembangkitan Listrik Tenaga Gas dan Uap Muara Tawar di Kecamatan Tarumajaya pada Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat; dan h. Pembangkitan Listrik Tenaga Gas dan Uap Bekasi Power di Kecamatan Cikarang Utara pada Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. (6) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas: a. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi; b. Saluran Udara Tegangan Tinggi; dan c. Sebaran Gardu Induk. (7) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a ditetapkan di: a. Jalur yang menghubungkan Balaraj a-Serpong-Gandul; b. Jalur yang menghubungkan Cibinong-Bogor X; c. Jalur yang menghubungkan Muara Tawar-Bekasi; d. Jalur yang menghubungkan Bekasi-Cawang; e. Jalur yang menghubungkan Bekasi-Cibinong; f. Jalur yang menghubungkan Muara Tawar-Cibatu; g. Jalur yang menghubungkan Cibatu-Jui Shin; h. Jalur yang menghubungkan Cibinong-SGLNG 1; i. Jalur yang menghubungkan Cibinong-SGLNG 2; j. Jalur yang menghubungkan Depok-Bogor X-Tasik; k. Jalur yang menghubungkan Cikupa-Balaraja; I. Jalur yang menghubungkan PLTU Lontar-Teluk Naga; m. Jalur yang menghubungkan Cawang Baru-Gandul; n. Jalur yang menghubungkan Tambun-inc (Bekasi- Cibinong); o. Jalur yang menghubungkan Cawang Lama-Cawang Baru; p. Jalur yang menghubungkan Kembangan-Duri Kosambi; q. Jalur yang menghubungkan Muara Karang-Duri Kosambi; r. Jalur ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 59- r. Jalur yang menghubungkan Priok-Muara Tawar; s. Jalur yang menghubungkan Priok-Muara Karang; t. Jalur yang menghubungkan Balaraja-Kembangan; dan u. Jalur yang menghubungkan Teluk Naga-Muara Karang. (8) Saluran Udara Tegangan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b ditetapkan membentang antar provinsi/kabupaten/kota di Kawasan Perkotaan Jabodetabek- Punjur. (9) Sebaran Gardu Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c dengan kapasitas di atas atau sama dengan (__) 150 kV, meliputi: a. Gardu Induk Duni Kosambi dan Gardu Induk Duni Kosambi II di Kecamatan Cengkareng, Gardu Induk Grogol dan Gardu Induk Tomang di Kecamatan Grogol Petamburan, Gardu Induk Kebon Jeruk dan Gardu Induk Kebon Jeruk II di Kecamatan Kebon Jeruk, Gardu Induk Kembangan dan Gardu Induk Kembangan II di Kecamatan Kembangan, serta Gardu Induk Ketapang dan Gardu Induk Mangga Besar di Kecamatan Taman Sari pada Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta; b. Gardu Induk Tanah Tinggi di Kecamatan Cempaka Putih, Gardu Induk Budi Kemuliaan dan Gardu Induk Gambir Lama di Kecamatan Gambir, Gardu Induk Gambir Baru di Kecamatan Kemayoran, Gardu Induk Kebun Sirih, Gardu Induk Semanggi Barat II, dan Gardu Induk Gedung Pola di Kecamatan Menteng, serta Gardu Induk Karet Baru dan Gardu Induk Karet Lama di Kecamatan Tanah Abang pada Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta; c. Gardu Induk Pondok Indah di Kecamatan Cilandak, Gardu Induk Danayasa dan Gardu Induk CSW di Kecamatan Kebayoran Baru, Gardu Induk New Senayan, Gardu Induk Senayan, dan Gardu Induk PLTD Senayan di Kecamatan Kebayoran Lama, Gardu Induk Mampang di Kecamatan Mampang ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 60- Mampang Prapatan, Gardu Induk Duren Tiga dan Gardu Induk Duren Tiga II di Kecamatan Pancoran, Gardu Induk Kemang di Kecamatan Pasar Minggu, Gardu Induk Semanggi Barat, Gardu Induk Abadi Guna Papan, Gardu Induk Dukuh Atas, dan Gardu Induk Setiabudi di Kecamatan Setiabudi, serta Gardu Induk Taman Rasuna dan Gardu Induk Manggarai di Kecamatan Tebet pada Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta; d. Gardu Induk Penggilingan, Gardu Induk Pulogadung Lama, Gardu Induk Pulogadung Baru, Gardu Induk Jakarta Garden City, Gardu Induk Wahana Garuda Lestari, dan Gardu Induk Tosan Prima di Kecamatan Cakung, Gardu Induk Miniatur di Kecamatan Cipayung, Gardu Induk Gandaria di Kecamatan Ciracas, Gardu Induk Cipinang di Kecamatan Jatinegara, Gardu Induk Cawang Lama, Gardu Induk Cawang Baru, dan Gardu Induk Cawang di Kecamatan Kramatjati, Gardu Induk Jatinegara di Kecamatan Matraman, serta Gardu Induk Pulomas di Kecamatan Pulogadung pada Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta; e. Gardu Induk Kandang Sapi, Gardu Induk Kandang Sapi II, dan Gardu Induk Marunda di kecamatan Cilincing, Gardu Induk Kelapa Gading, Gardu Induk Pegangsaan, dan Gardu Induk Pangeran Karang di Kecamatan Kelapa Gading, Gardu Induk Plumpang di Kecamatan Koja, Gardu Induk Kemayoran, Gardu Induk Kemayoran II, Gardu Induk Gunung Sahari, Gardu Induk Ancol, dan Gardu Induk Priok Timur di Kecamatan Pademangan, serta Gardu Induk PIK, Gardu Induk Angke, Gardu Induk Kapuk, Gardu Induk Kapuk II, Gardu Induk Muara Karang Lama, dan Gardu Induk Muara Karang Baru di Kecamatan Penjaringan pada Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta; f. Gardu
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 61- f. Gardu Induk Babakan di Kecamatan Bogor Barat, Gardu Induk Bogor Baru di Kecamatan Bogor Utara, serta Gardu Induk Kedung Badak di Kecamatan Tanah Sareal pada Kota Bogor Provinsi Jawa Barat; g. Gardu Induk Sentul di Kecamatan Babakan Madang, Gardu Induk Ciawi di Kecamatan Ciawi, Gardu Induk Bunar di Kecamatan Cigudeg, Gardu Induk Cibinong di Kecamatan Gunung Putri, Gardu Induk Cileungsi 2/Jonggol di Kecamatan Jonggol, Gardu Induk Semen Baru di Kecamatan Klapanunggal, serta Gardu Induk Gunung Salak Baru di Kecamatan Pamijahan pada Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat; h. Gardu Induk Gandul di Kecamatan Cinere, Gardu Induk Depok dan Gardu Induk Rawadenok di Kecamatan Pancoran Mas, Gardu Induk Bogor X dan Gardu Induk Sawangan di Kecamatan Sawangan, serta Gardu Induk Cimanggis di Kecamatan Tapos pada Kota Depok Provinsi Jawa Barat; i. Gardu Induk Cengkareng di Kecamatan Batuceper, Gardu Induk Jatake dan Gardu Induk Maximangando di Kecamatan Jatiuwung, Gardu Induk Tangerang Baru di Kecamatan Periuk, Gardu Induk Ciledug dan Gardu Induk Alam Sutera di Kecamatan Pinang, serta Gardu Induk Tangerang di Kecamatan Tangerang pada Kota Tangerang Provinsi Banten; j. Gardu Induk Bintaro, Gardu Induk Bintaro 2, Gardu Induk Petukangan, dan Gardu Induk Petukangan II di Kecamatan Pondok Aren, Gardu Induk Lengkong di Kecamatan Serpong, serta Gardu Induk Serpong di Kecamatan Setu pada Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten; k. Gardu ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 62- k. Gardu Induk New Balaraja di Kecamatan Balaraja, Gardu Induk Lippo Curug II dan Gardu Induk Cikupa di Kecamatan Cikupa, Gardu Induk Lippo Curug di Kecamatan Kelapa Dua, Gardu Induk Lontar di Kecamatan Kemiri, Gardu Induk BSD dan Gardu Induk Legok di Kecamatan Pagedangan, Gardu Induk Milinium, Gardu Induk Sinar Sahabat, dan Gardu Induk Citra Habitat di Kecamatan Panongan, Gardu Induk Pasar Kemis dan Gardu Induk Gajah Tunggal di Kecamatan Pasar Kemis, Gardu Induk Sepatan di Kecamatan Sepatan, Gardu Induk Balaraja di Kecamatan Sukamulya, Gardu Induk Teluk Naga di Kecamatan Teluk Naga, serta Gardu Induk Lautan Steel dan Gardu Induk Tigaraksa di Kecamatan Tigaraksa pada Kabupaten Tangerang Provinsi Banten; 1. Gardu Induk Pondok Kelapa di Kecamatan Bekasi Barat, Gardu Induk Poncol di Kecamatan Bekasi Timur, Gardu Induk Sukatani, Gardu Induk Halim, dan Gardu Induk Bekasi di Kecamatan Bekasi Utara, Gardu Induk Bekasi II/ Summarecon di Kecamatan Medan Satria, Gardu Induk Tambun di Kecamatan Mustika Jaya, Gardu Induk Jatirangon dan Gardu Induk Jatirangon II di Kecamatan Pondok Melati, serta Gardu Induk Jatiwaringin II di Kecamatan Rawa Lumbu pada Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat; m. Gardu Induk Harapan Indah dan Gardu Induk Muara Tawar di Kecamatan Tarumajaya, Gardu Induk Jui Shin dan Gardu Induk Cibatu Baru/ Deltamas di Kecamatan Bojongmangu, Gardu Induk Gandamekar II / Cibuntu, Gardu Induk Cikarang, dan Gardu Induk Fajar di Kecamatan Cikarang Barat, Gardu Induk Cikarang Baru Lippo II di Kecamatan Cikarang Selatan, Gardu Induk Jababeka di Kecamatan Cikarang Utara, serta Gardu Induk Cibatu, ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 63- Cibatu, Gardu Induk Suzuki, dan Gardu Induk Hankook di Kecamatan Cikarang Pusat pada Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat; dan n. Gardu Induk Cianjur di Kecamatan Cugenang di Kabupaten Cianjur pada Provinsi Jawa Barat. (10) Selain sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan Pembangkitan listrik berbasis sampah yang ditetapkan di Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan pada Provinsi Banten, seta Kota Bekasi pada Provinsi Jawa Barat. (11) Sistem jaringan energi lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 43 (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c ditetapkan untuk meningkatkan aksesibilitas Masyarakat dan dunia usaha terhadap layanan telekomunikasi. (2) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. jaringan tetap; dan b. jaringan bergerak. (3) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilayani oleh Sentral Telepon Otomat (STO). (4) STO sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi: a. STO di Kota Administrasi Jakarta Utara; b. STO di Kota Administrasi Jakarta Selatan; c. STO di Kota Administrasi Jakarta Pusat; d. STO di Kota Administrasi Jakarta Barat; e. STO di Kota Administrasi Jakarta Timur; f. STO di Kabupaten Bogor; g. STO di Kota Bogor; h. STO ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 64- h. STO di Kota Depok; i. STO di Kota Tangerang; j. STO di Kota Tangerang Selatan; k. STO di Kabupaten Tangerang; 1. STO di Kabupaten Bekasi; m. STO di Kota Bekasi; dan n. STO di Kabupaten Cianjur. (5) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas: a. jaringan teresterial; b. jaringan satelit; dan c. jaringan selular. (6) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilayani oleh menara Base Transceiver Station telekomunikasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Sistem Jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 44 (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d ditetapkan untuk menjamin tetap berlangsungnya penyediaan air tanah dan air permukaan, konservasi air dan tanah, serta penanggulangan banjir. (2) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. sumber air; dan b. prasarana sumber daya air. (3) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas: a. sumber air permukaan; dan b. sumber ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 65- b. sumber air tanah. (4) Sumber air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas: a. sumber air berupa mata air terdiri atas: 1. mata air di Kecamatan Ciawi, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Megamendung, Kecamatan Caringin, Kecamatan Cijeruk, Kecamatan Cigombong, Kecamatan Tamansari, Kecamatan Ciomas, Kecamatan Dramaga, Kecamatan Pamijahan, Kecamatan Tenjolaya, Kecamatan Cibungbulang, Kecamatan Leuwiliang, Kecamatan Sukajaya, Kecamatan Parung Panjang, Kecamatan Cigudeg, Kecamatan Rumpin, Kecamatan Tenjo, Kecamatan Cileungsi, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Jonggol, dan Kecamatan Sukamakmur pada Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat; dan 2. mata air di Kecamatan Cugenang, Kecamatan Cipanas, dan Kecamatan Pacet pada Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat. b. sumber air berupa air permukaan pada sungai terdiri atas: 1. WS lintas provinsi WS Cidanau-Ciujung-Cidurian meliputi DAS Cidurian, DAS Cirumpak, dan DAS Cipayeun; 2. WS lintas provinsi WS Ciliwung-Cisadane meliputi DAS Ciranggon, DAS Cimanceuri, DAS Cileleus, DAS Cimauk, DAS Cirarab, DAS Ciasin, DAS Cisadane, DAS Cikapadilan, DAS Angke, DAS Krukut, DAS Ciliwung, DAS Sunter, DAS Cakung, DAS Blencong, dan DAS Bekasi; dan 3. WS Strategis Nasional Citarum meliputi DAS Citarum. c. sumber ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 66- c. sumber air berupa air permukaan pada situ, danau, embung atau waduk berada di dalam dan di luar Kawasan Jabodetabek-Punjur yang terdiri atas: 1. Waduk Bojong Indah, Waduk KFT, dan Waduk Semanan di Kecamatan Cengkareng, Waduk Grogol, Waduk Rawa Kepa, Waduk Tomang, dan Waduk Wijaya Kusuma di Kecamatan Grogol Petamburan, Waduk Citra VI, Waduk Tegal Alur dan Waduk Kalideres di Kecamatan Kalideres, Waduk Hutan Kota Srengseng di Kecamatan Kebon Jeruk dan Kecamatan Kembangan, serta Waduk Pondok Bandung, Waduk Hankam dan Waduk Hankam II di Kecamatan Pal Merah pada Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta; 2. Situ Rawa Kendal dan Situ Rawa Rorotan di Kecamatan Cilincing pada Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta; 3. Waduk Marunda di Kecamatan Cilincing, Waduk Don Bosco, Waduk Sunter Timur 1 Kodamar, dan Waduk Pegangsaaan Dua di Kecamatan Kelapa Gading, Waduk Sunter Timur 3 di Kecamatan Koja, Waduk Kemayoran di Kecamatan Pademangan, Waduk Muara Angke, Waduk Pluit, Waduk Kapuk 1, Waduk Kapuk 2, Waduk Kamal, Waduk Tol Sedyatmo, dan Waduk Teluk Gong di Kecamatan Penjaringan, serta Waduk Sunter Selatan dan Waduk Sunter Utara di Kecamatan Tanjung Priok pada Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta; 4. Situ Rawa Badung, Situ Rawa Gelam, dan Situ Rawa Penggilingan di Kecamatan Cakung, Situ Ceger Bambu Apus di Kecamatan Cipayung, Situ Rawa Babon/Kelapa Dua Wetan, Situ Taman Modern di Kecamatan Makasar, serta Situ Rawa Dongkal di Kecamatan ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 67- Kecamatan Ciracas pada Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta; 5. Embung Jalan Pekayon di Kecamatan Pasar Rebo, Embung Pulo Gebang 1, Embung Pulo Gebang 2, Embung Pulo Gebang 3, dan Embung Jalan Cakung Cilincing di Kecamatan Cakung, Embung Jl. Sejuk di Kecamatan Cipayung, Embung Jalan Penganten Ali dan Embung Jalan Kaja II di Kecamatan Ciracas, Embung Kelurahan Kramat Jati di Kecamatan Kramatjati, serta Embung RPTRA Kebon Pala di Kecamatan Makasar pada Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta; 6. Waduk Aneka Elok dan Waduk Taman Modern di Kecamatan Cakung, Waduk Cilangkap Giri Kencana, Waduk Cipayung, Waduk Pondok Ranggon I, Waduk Pondok Ranggon II, Waduk Pondok Ranggon III, Waduk J1 Raya Pondok Ranggon, Waduk Ceger, Waduk Sunter Hulu, Waduk TMII, Waduk Munjul, Waduk Cilangkap 1, dan Waduk Cilangkap 2 di Kecamatan Cipayung, Waduk Cimanggis, Waduk Kampung Dukuh di Kecamatan Kramatjati, Waduk Kampung Rambutan 1 dan Waduk Kampung Rambutan Jalan Bungur 12 di Kecamatan Ciracas, Waduk Haji Dogol di Kecamatan Duren Sawit, Waduk Halim I, Waduk Halim II, Waduk Halim III, Waduk Halim IV, Waduk Halim V, Waduk Halim VI, dan Waduk Jalan Pondok Gede Raya di Kecamatan Makasar, Waduk Surilang di Kecamatan Pasar Rebo, Waduk Bojana Tirta, serta Waduk Pacuan Kuda Pulomas dan Waduk Pulomas/Waduk Ria Rio di Kecamatan Pulogadung pada Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta; 7. Situ ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 68- 7. Situ Babakan, Situ UI, dan Situ Mangga Bolong di Kecamatan Jagakarsa, Situ Pancoran dan Situ TMP Kalibata di Kecamatan Pancoran, Situ Rawa Minyak di Kecamatan Pasar Minggu, serta Situ Rawa Lindung dan Situ Rawa Ulujami di Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta; 8. Embung Jalan Aselih dan Embung Jalan Lapangan Merah di Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta; 9. Waduk Cilandak Marinir di Kecamatan Cilandak, Waduk Brigif dan Waduk Jagakarsa di Kecamatan Jagakarsa, Waduk Bintaro Kelurahan Bintaro di Kecamatan Pesanggrahan, Waduk Bintaro Kelurahan Pondok Pinang di Kecamatan Kebayoran Lama, Waduk Sigura-gura di Kecamatan Pancoran, Waduk Ragunan I, Waduk Ragunan II, dan Waduk Bonbin Ragunan di Kecamatan Pasar Minggu, serta Waduk Setiabudi di Kecamatan Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta; 10. Situ Lembang di Kecamatan Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta; 11. Waduk Melati dan Waduk Taman Ria Senayan di Kecamatan Tanah Abang Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta; 12. Situ Gede, Situ Leutik, Situ Kecil, dan Situ Panjang di Kecamatan Bogor Barat dan Situ Anggalena di Kecamatan Bogor Utara pada Kota Bogor Provinsi Jawa Barat; 13. Situ Cipambuan Hilir dan Situ Cipambuan Udik di Kecamatan Babakanmadang, Situ Cibeureum, Situ Cimanggis, Situ Kandang Babi, Situ Kemuning, dan Situ ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 69- Situ Lojokondang di Kecamatan Bojonggede, Situ Cibanteng di Kecamatan Ciampea, Situ Cibuntu, Situ Cijantung/Kibing, Situ Cikaret, Situ Citatah/Ciriung, Situ Gedong/Cibinong, Situ Kebantenan, dan Situ Baru/ Pemda di Kecamatan Cibinong, Situ Sela di Kecamatan Cibinong dan Kecamatan Sukaraja, Situ Lido di Kecamatan Cigombong, Situ Cigudeg dan Situ Cinyiru di Kecamatan Cigudeg, Situ Rawa Jejer, Situ Cipicung, dan Situ Tunggilis di Kecamatan Cileungsi, Situ Ciburial, Situ Telaga Warna, dan Situ Cisaat di Kecamatan Cisarua, Situ Balekambang, Situ Larangan, dan Situ Malangnengah di Kecamatan Ciseeng, Situ Leuwinutug di Kecamatan Citeureup, Situ Babakan/Dramaga, Situ Burung, Situ Ciranji, Situ Kecil, dan Situ Tengah di Kecamatan Dramaga, Situ Curug di Kecamatan Gunung Sindur, Situ Rawa Sudat, Situ Babakan, Situ Ciangsana, Situ Cicadas, Situ Gunung Putri, Situ Sanding, Situ Tlanjung Udik, dan Situ Tlanjung Hilir di Kecamatan Gunung Putri, Situ Cibolang, Situ Cijantungan Hilir, Situ Cijantungeun Girang, Situ Cipayung, Situ Ciseungit, Situ Jenggot/Cikopomayak, Situ Kadongdong, dan Situ Pangadegan di Kecamatan Jasinga, Situ Rawa Bangke di Kecamatan Jonggol, Situ Jampang, Situ Lengkong Barang, Situ Selabenda, dan Situ Kemang di Kecamatan Kemang, Situ Rawa Jejed dan Situ Cicau Cigadung di Kecamatan Klapanunggal, Situ Kolam Tando di Kecamatan Leuwiliang, Situ Malasari, Situ Nyangkowek, dan Situ Saat di Kecamatan Nanggung, Situ Cogreg, Situ Iwul, Situ Jeletreng, dan Situ Lebak Wangi/Jati di Kecamatan Parung, Situ Asmiin, Situ Tengsan, Situ Cijapar, Situ Cikuda, Situ Ranca Yuda, Situ ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 70- Situ Terate, Situ Wedana/ Cinangsi, Situ Gunung Cabe, dan Situ Pasir Maung di Kecamatan Parung Panjang, Situ Babakan, Situ Bantar Kambing, Situ Cibaju, Situ Ciminggir, Situ Moyan, dan Situ Cilimus di Kecamatan Rancabungur, Situ Cekdam, Situ Cibodas, Situ Cigorongsong, Situ Ciumbuleuit, Situ Gunung Nyuncung, Situ Jampang Bulu, Situ Leuwibatu, Situ Nurdin, Situ Pabrik, Situ Pasir Nangka, Situ Siyang, Situ Sukasari/Rancasaat, Situ Tamansari, Situ Tarogong, dan Situ Pagam di Kecamatan Rumpin, Situ Rawagede di Kecamatan Sukamakmur, Situ Cijujung di Kecamatan Sukaraja, Situ Nanggerang di Kecamatan Tajurhalang, Situ Tonjong di Kecamatan Tajurhalang dan Kecamatan Bojonggede, Situ Taman di Kecamatan Tamansari, serta Situ Lame dan Situ Singa Bangsa di Kecamatan Tenjo pada Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat; 14. Waduk Cibeet di Kecamatan Tanjungsari, Waduk Cipamingkis di Kecamatan Jonggol, Waduk Citeureup di Kecamatan Citeureup, serta Waduk Ciawi dan Waduk Sukamahi di Kecamatan Megamendung pada Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat; 15. Situ Pladen, Situ Pladen 2, Situ Pondok Cina, dan Situ UI di Kecamatan Beji, Situ Bahar, Situ Cilodong, Situ Sukamaju 4, dan Situ Kostrad Cilodong di Kecamatan Cilodong, Situ Pedongkelan, Situ Gadog, Situ Jambore Cibubur, Situ Rawa Kalong, Situ Tipar/Cidadas, dan Situ Gemblung di Kecamatan Cimanggis, Situ Cinere di Kecamatan Cinere, Situ Citayam di Kecamatan Cipayung, Situ Krukut di Kecamatan Limo, Situ Pitara, Situ Asih Pulo, Situ Rawa Besar, Situ Lembah Gurame, dan Situ Telaga Subur di Kecamatan Pancoran ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 71- Pancoran Mas, Situ Pasir Putih dan Situ Pengasinan di Kecamatan Sawangan, Situ Bojongsari di Kecamatan Sawangan dan Kecamatan Bojongsari, Situ Cilangkap, Situ Jatijajar, dan Situ Patinggi di Kecamatan Tapos, serta Situ Ciming, Situ Pangarengan/Telaga RRI, Situ Pengarengan, Situ Sidomukti/Baru, dan Situ Bunder di Kecamatan Sukmajaya pada Kota Depok Provinsi Jawa Barat; 16. Waduk Limo di Kecamatan Cinere pada Kota Depok Provinsi Jawa Barat dan Kecamatan Ciputat Timur pada Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten; 17. Situ Cipondoh di Kecamatan Cipondoh dan Kecamatan Pinang, Situ Bojong di Kecamatan Pinang, Situ Bulakan dan Situ Cangkring di Kecamatan Periuk, Situ Gede di Kecamatan Tangerang, serta Situ Serpong di Kecamatan Cibodas pada Kota Tangerang Provinsi Banten; 18. Situ Bungur, Situ Gintung, Situ Legoso dan Situ Rompang di Kecamatan Ciputat Timur, Situ Parigi di Kecamatan Pondok Aren, Situ Pondok Jagung dan Kolam Tandon Air Telaga Biru Alam Sutera di Kecamatan Serpong Utara, Situ Ciledug/Tujuh Muara dan Situ Pamulang di Kecamatan Pamulang, serta Tandon Puspitek di Kecamatan Setu pada Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten; 19. Situ Cilongok di Kecamatan Cikupa, Situ Pasir Gadung dan Situ Bojong di Kecamatan Cikupa dan Kecamatan Sindangjaya, Situ Genggong dan Situ Gabus di Kecamatan Gunung Kaler, Situ Waluh di Kecamatan Gunung Kaler dan Kecamatan Mekarbaru, Situ Kelapa Dua di Kecamatan Kelapa Dua, Situ Garukgak dan Situ Patrasana di Kecamatan Kresek, Situ ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 72- Situ Cihuni di Kecamatan Pagedangan, Situ Kepuh di Kecamatan Pakuhaji, Situ Panggang/ Gelam, Situ Dadap, dan Situ Pangodokan di Kecamatan Pasar Kemis, Situ Pondok, Situ Kwaron, dan Situ Warungrebo di Kecamatan Sindang Jaya, Situ Gede di Kecamatan Sukadiri, Situ Sulang dan Situ Koja di Kecamatan Sepatan, Situ Rawa Setingin di Kecamatan Kemiri, Situ Rancailat di Kecamatan Kronjo, Situ Jambu di Kecamatan Rajeg, Situ Jengkol di Kecamatan Solear, serta Situ Kemuning di Kecamatan Sukamulya pada Kabupaten Tangerang Provinsi Banten; 20. Situ Rawa Pulo di Kecamatan Jatisampurna, serta Situ Rawa Gede dan Situ Rawa Lumbu di Kecamatan Rawa Lumbu pada Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat; 21. Situ Bojongmangu/Rawa Bedeng, Situ Tegal Abidin, dan Situ Cibungur di Kecamatan Bojongmangu, Situ Liang Maung dan Situ Cipalahar di Kecamatan Cibarusah, Situ Been di Kecamatan Cikarang Barat, Situ Ciantra di Kecamatan Cikarang Selatan, Situ Binong di Kecamatan Cikarang Pusat, Situ Ceper, Situ Leungsir dan Situ Pegadungan di Kecamatan Serang Baru, Situ Burangkeng dan Situ Taman di Kecamatan Setu, serta Situ Cibeureum di Kecamatan Tambun Selatan pada Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat; 22. Waduk Karian di Kecamatan Pasir Tanjung pada Kabupaten Lebak Provinsi Banten yang berada di luar Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur; dan 23. Waduk Jatiluhur di Kecamatan Kutamanah dan Kecamatan Sukasari pada Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat yang berada di luar Kawasan Perkotaan Jabdetabek-Punjur. (5) Sumber ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 73- (5) Sumber air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa air tanah pada CAT, terdiri atas: a. CAT Serang-Tangerang mencakup sebagian wilayah Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten serta sebagian wilayah Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat; b. CAT Jakarta mencakup wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan Kota Administrasi Jakarta Pusat di Provinsi DKI Jakarta, sebagian wilayah Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten, serta sebagian wilayah Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi di Provinsi Jawa Barat; c. CAT Bogor mencakup wilayah Kota Bogor, sebagian wilayah Kabupaten Bogor, dan Kota Depok di Provinsi Jawa Barat; d. CAT Bekasi-Karawang mencakup sebagian wilayah Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat; dan e. CAT Cianjur mencakup sebagian wilayah Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat. (6) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas sistem pengendalian banjir, sistem jaringan irigasi, dan sistem pengamanan pantai. (7) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas: a. sistem pengendalian banjir dapat dikembangkan dengan memanfaatkan situ, danau, embung, atau waduk yang ditetapkan di: 1. Waduk Bojong Indah, Waduk KFT, dan Waduk Semanan di Kecamatan Cengkareng, Waduk Grogol, Waduk Rawa Kepa, Waduk Tomang, dan Waduk Wijaya Kusuma di Kecamatan Grogol Petamburan, Waduk ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 74- Waduk Citra VI, Waduk Tegal Alur dan Waduk Kalideres di Kecamatan Kalideres, Waduk Hutan Kota Srengseng di Kecamatan Kebon Jeruk dan Kecamatan Kembangan, serta Waduk Pondok Bandung, Waduk Hankam dan Waduk Hankam II di Kecamatan Pal Merah pada Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta; 2. Situ Rawa Kendal dan Situ Rawa Rorotan di Kecamatan Cilincing pada Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta; 3. Waduk Marunda di Kecamatan Cilincing, Waduk Don Bosco, Waduk Sunter Timur 1 Kodamar, dan Waduk Pegangsaaan Dua di Kecamatan Kelapa Gading, Waduk Sunter Timur 3 di Kecamatan Koja, Waduk Kemayoran di Kecamatan Pademangan, Waduk Muara Angke, Waduk Pluit, Waduk Kapuk 1, Waduk Kapuk 2, Waduk Kamal, Waduk Tol Sedyatmo, dan Waduk Teluk Gong di Kecamatan Penjaringan, serta Waduk Sunter Selatan dan Waduk Sunter Utara di Kecamatan Tanjung Priok pada Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta; 4. Situ Rawa Badung, Situ Rawa Gelam, dan Situ Rawa Penggilingan di Kecamatan Cakung, Situ Ceger Bambu Apus di Kecamatan Cipayung, Situ Rawa Babon/ Kelapa Dua Wetan, Situ Taman Modern di Kecamatan Makasar, serta Situ Rawa Dongkal di Kecamatan Ciracas pada Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta; 5. Embung Jalan Pekayon di Kecamatan Pasar Rebo, Embung Pulo Gebang 1, Embung Pulo Gebang 2, Embung Pulo Gebang 3, dan Embung Jalan Cakung Cilincing di Kecamatan Cakung, Embung J1. Sejuk di Kecamatan Cipayung, Embung Jalan Penganten Ali dan ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 75- dan Embung Jalan Kaja II di Kecamatan Ciracas, Embung Kelurahan Kramat Jati di Kecamatan Kramatjati, serta Embung RPTRA Kebon Pala di Kecamatan Makasar pada Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta; 6. Waduk Aneka Elok dan Waduk Taman Modern di Kecamatan Cakung, Waduk Cilangkap Giri Kencana, Waduk Cipayung, Waduk Pondok Ranggon I, Waduk Pondok Ranggon II, Waduk Pondok Ranggon III, Waduk Jl Raya Pondok Ranggon, Waduk Ceger, Waduk Sunter Hulu, Waduk TMII, Waduk Munjul, Waduk Cilangkap 1, dan Waduk Cilangkap 2 di Kecamatan Cipayung, Waduk Cimanggis, Waduk Kampung Dukuh di Kecamatan Kramatjati, Waduk Kampung Rambutan 1 dan Waduk Kampung Rambutan Jalan Bungur 12 di Kecamatan Ciracas, Waduk Haji Dogol di Kecamatan Duren Sawit, Waduk Halim I, Waduk Halim II, Waduk Halim III, Waduk Halim IV, Waduk Halim V, Waduk Halim VI, dan Waduk Jalan Pondok Gede Raya di Kecamatan Makasar, Waduk Surilang di Kecamatan Pasar Rebo, Waduk Bojana Tirta, serta Waduk Pacuan Kuda Pulomas dan Waduk Pulomas/Waduk Ria Rio di Kecamatan Pulogadung pada Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta; 7. Situ Babakan, Situ UI, dan Situ Mangga Bolong di Kecamatan Jagakarsa, Situ Pancoran dan Situ TMP Kalibata di Kecamatan Pancoran, Situ Rawa Minyak di Kecamatan Pasar Minggu, serta Situ Rawa Lindung dan Situ Rawa Ulujami di Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta; 8. Embung ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 76-- 8. Embung Jalan Aselih dan Embung Jalan Lapangan Merah di Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta; 9. Waduk Cilandak Marinir di Kecamatan Cilandak, Waduk Brigif dan Waduk Jagakarsa di Kecamatan Jagakarsa, Waduk Bintaro Kelurahan Bintaro di Kecamatan Pesanggrahan, Waduk Bintaro Kelurahan Pondok Pinang di Kecamatan Kebayoran Lama, Waduk Sigura-gura di Kecamatan Pancoran, Waduk Ragunan I, Waduk Ragunan II, dan Waduk Bonbin Ragunan di Kecamatan Pasar Minggu, serta Waduk Setiabudi di Kecamatan Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta; 10. Situ Lembang di Kecamatan Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta; 11. Waduk Melati dan Waduk Taman Ria Senayan di Kecamatan Tanah Abang Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta; 12. Situ Gede, Situ Leutik, Situ Kecil, dan Situ Panjang di Kecamatan Bogor Barat dan Situ Anggalena di Kecamatan Bogor Utara pada Kota Bogor Provinsi Jawa Barat; 13. Situ Cipambuan Hilir dan Situ Cipambuan Udik di Kecamatan Babakanmadang, Situ Cibeureum, Situ Cimanggis, Situ Kandang Babi, Situ Kemuning, dan Situ Lojokondang di Kecamatan Bojonggede, Situ Cibanteng di Kecamatan Ciampea, Situ Cibuntu, Situ Cijantung/Kibing, Situ Cikaret, Situ Citatah/Ciriung, Situ Gedong/Cibinong, Situ Kebantenan, dan Situ Baru/ Pemda di Kecamatan Cibinong, Situ Sela di Kecamatan Cibinong dan Kecamatan Sukaraja, Situ Lido di Kecamatan Cigombong, Situ Cigudeg dan Situ Cinyiru
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 77- Cinyiru di Kecamatan Cigudeg, Situ Rawa Jejer, Situ Cipicung, dan Situ Tunggilis di Kecamatan Cileungsi, Situ Ciburial, Situ Telaga Warna, dan Situ Cisaat di Kecamatan Cisarua, Situ Balekambang, Situ Larangan, dan Situ Malangnengah di Kecamatan Ciseeng, Situ Leuwinutug di Kecamatan Citeureup, Situ Babakan/Dramaga, Situ Burung, Situ Ciranji, Situ Kecil, dan Situ Tengah di Kecamatan Dramaga, Situ Curug di Kecamatan Gunung Sindur, Situ Rawa Sudat, Situ Babakan, Situ Ciangsana, Situ Cicadas, Situ Gunung Putri, Situ Sanding, Situ Tlanjung Udik, dan Situ Tlanjung Hilir di Kecamatan Gunung Putri, Situ Cibolang, Situ Cijantungan Hilir, Situ Cijantungeun Girang, Situ Cipayung, Situ Ciseungit, Situ Jenggot/Cikopomayak, Situ Kadongdong, dan Situ Pangadegan di Kecamatan Jasinga, Situ Rawa Bangke di Kecamatan Jonggol, Situ Jampang, Situ Lengkong Barang, Situ Selabenda, dan Situ Kemang di Kecamatan Kemang, Situ Rawa Jejed dan Situ Cicau Cigadung di Kecamatan Klapanunggal, Situ Kolam Tando di Kecamatan Leuwiliang, Situ Malasari, Situ Nyangkowek, dan Situ Saat di Kecamatan Nanggung, Situ Cogreg, Situ Iwul, Situ Jeletreng, dan Situ Lebak Wangi/Jati di Kecamatan Parung, Situ Asmiin, Situ Tengsan, Situ Cijapar, Situ Cikuda, Situ Ranca Yuda, Situ Terate, Situ Wedana/Cinangsi, Situ Gunung Cabe, dan Situ Pasir Maung di Kecamatan Parung Panjang, Situ Babakan, Situ Bantar Kambing, Situ Cibaju, Situ Ciminggir, Situ Moyan, dan Situ Cilimus di Kecamatan Rancabungur, Situ Cekdam, Situ Cibodas, Situ Cigorongsong, Situ Ciumbuleuit, Situ Gunung Nyuncung, Situ Jampang Bulu, Situ Leuwibatu, ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 78- Leuwibatu, Situ Nurdin, Situ Pabrik, Situ Pasir Nangka, Situ Siyang, Situ Sukasari/Rancasaat, Situ Tamansari, Situ Tarogong, dan Situ Pagam di Kecamatan Rumpin, Situ Rawagede di Kecamatan Sukamakmur, Situ Cijujung di Kecamatan Sukaraja, Situ Nanggerang di Kecamatan Tajurhalang, Situ Tonjong di Kecamatan Tajurhalang dan Kecamatan Bojonggede, Situ Taman di Kecamatan Tamansari, serta Situ Lame dan Situ Singa Bangsa di Kecamatan Tenjo pada Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat; 14. Waduk Cibeet di Kecamatan Tanjungsari, Waduk Cipamingkis di Kecamatan Jonggol, Waduk Citeureup di Kecamatan Citeureup, serta Waduk Ciawi dan Waduk Sukamahi di Kecamatan Megamendung pada Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat; 15. Situ Pladen, Situ Pladen 2, Situ Pondok Cina, dan Situ UI di Kecamatan Beji, Situ Bahar, Situ Cilodong, Situ Sukamaju 4, dan Situ Kostrad Cilodong di Kecamatan Cilodong, Situ Pedongkelan, Situ Gadog, Situ Jambore Cibubur, Situ Rawa Kalong, Situ Tipar/Cidadas, dan Situ Gemblung di Kecamatan Cimanggis, Situ Cinere di Kecamatan Cinere, Situ Citayam di Kecamatan Cipayung, Situ Krukut di Kecamatan Limo, Situ Pitara, Situ Asih Pulo, Situ Rawa Besar, Situ Lembah Gurame, dan Situ Telaga Subur di Kecamatan Pancoran Mas, Situ Pasir Putih dan Situ Pengasinan di Kecamatan Sawangan, Situ Bojongsari di Kecamatan Sawangan dan Kecamatan Bojongsari, Situ Cilangkap, Situ Jatijajar, dan Situ Patinggi di Kecamatan Tapos, serta Situ Ciming, Situ Pangarengan/Telaga RRI, Situ Pengarengan, Situ Sidomukti/ Baru, ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 79- Sidomukti/Baru, dan Situ Bunder di Kecamatan Sukmajaya pada Kota Depok Provinsi Jawa Barat; 16. Waduk Limo di Kecamatan Cinere pada Kota Depok Provinsi Jawa Barat dan Kecamatan Ciputat Timur pada Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten; 17. Situ Cipondoh di Kecamatan Cipondoh dan Kecamatan Pinang, Situ Bojong di Kecamatan Pinang, Situ Bulakan dan Situ Cangkring di Kecamatan Periuk, Situ Gede di Kecamatan Tangerang, serta Situ Serpong di Kecamatan Cibodas pada Kota Tangerang Provinsi Banten; 18. Situ Bungur, Situ Gintung, Situ Legoso dan Situ Rompang di Kecamatan Ciputat Timur, Situ Parigi di Kecamatan Pondok Aren, Situ Pondok Jagung dan Kolam Tandon Air Telaga Biru Alam Sutera di Kecamatan Serpong Utara, Situ Ciledug/Tujuh Muara dan Situ Pamulang di Kecamatan Pamulang, serta Tandon Puspitek di Kecamatan Setu pada Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten; 19. Situ Cilongok di Kecamatan Cikupa, Situ Pasir Gadung dan Situ Bojong di Kecamatan Cikupa dan Kecamatan Sindangjaya, Situ Genggong dan Situ Gabus di Kecamatan Gunung Kaler, Situ Waluh di Kecamatan Gunung Kaler dan Kecamatan Mekarbaru, Situ Kelapa Dua di Kecamatan Kelapa Dua, Situ Garukgak dan Situ Patrasana di Kecamatan Kresek, Situ Cihuni di Kecamatan Pagedangan, Situ Kepuh di Kecamatan Pakuhaji, Situ Panggang/Gelam, Situ Dadap, dan Situ Pangodokan di Kecamatan Pasar Kemis, Situ Pondok, Situ Kwaron, dan Situ Warungrebo di Kecamatan Sindang Jaya, Situ Gede di Kecamatan Sukadiri, Situ Sulang dan Situ Koja di Kecamatan ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 80- Kecamatan Sepatan, Situ Rawa Setingin di Kecamatan Kemiri, Situ Rancailat di Kecamatan Kronjo, Situ Jambu di Kecamatan Rajeg, Situ Jengkol di Kecamatan Solear, serta Situ Kemuning di Kecamatan Sukamulya pada Kabupaten Tangerang Provinsi Banten; 20. Situ Rawa Pulo di Kecamatan Jatisampurna, serta Situ Rawa Gede dan Situ Rawa Lumbu di Kecamatan Rawa Lumbu pada Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat; dan 21. Situ Bojongmangu/ Rawa Bedeng, Situ Tegal Abidin, dan Situ Cibungur di Kecamatan Bojongmangu, Situ Liang Maung dan Situ Cipalahar di Kecamatan Cibarusah, Situ Been di Kecamatan Cikarang Barat, Situ Ciantra di Kecamatan Cikarang Selatan, Situ Binong di Kecamatan Cikarang Pusat, Situ Ceper, Situ Leungsir dan Situ Pegadungan di Kecamatan Serang Baru, Situ Burangkeng dan Situ Taman di Kecamatan Setu, serta Situ Cibeureum di Kecamatan Tambun Selatan pada Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat; b. sistem pengendalian banjir dan rob berupa kanal ditetapkan di: 1. Banjir Kanal Barat di DAS Ciliwung dan DAS Krukut pada Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Barat, dan Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta; 2. Cengkareng Drain di DAS Angke pada Kota Administrasi Jakarta Barat dan Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta; 3. Banjir Kanal Timur di DAS Sunter, DAS Cakung dan DAS Blencong pada Kota Administrasi Jakarta Timur dan Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta; 4. Cakung ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 81- 4. Cakung Drain di DAS Cakung pada Kota Administrasi Jakarta Timur dan Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta; dan 5. Kanal Cikarang-Bekasi-Laut Jawa di DAS Bekasi pada Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. c. sistem pengendalian banjir dan rob berupa kolam retensi ditetapkan di kawasan dataran tinggi yang dilalui arus banjir dan di kawasan pesisir; d. sistem pengendalian banjir pada sungai ditetapkan di: 1. Sungai Sunter di DAS Sunter pada Kota Administrasi Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta dan Kota Depok Provinsi Jawa Barat; 2. Sungai Krukut di DAS Krukut pada Kota Administrasi Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta dan Kota Depok Provinsi Jawa Barat; 3. Sungai Cakung di DAS Cakung pada Kota Administrasi Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta dan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat; 4. Sungai Blencong di DAS Blencong pada Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat; 5. Sungai Bekasi di DAS Bekasi pada Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi dan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat; 6. Sungai Angke di DAS Angke pada Kota Administrasi Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, Kota Depok, Kabupaten Bogor dan Kota Bogor Provinsi Jawa Barat; 7. Sungai ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 82- 7. Sungai Citarum di DAS Citarum pada Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat; 8. Sungai Cisadane di DAS Cisadane pada Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, serta Kabupaten Bogor dan Kota Bogor Provinsi Jawa Barat; 9. Sungai Cirumpak di DAS Cirumpak pada Kabupaten Tangerang Provinsi Banten; 10. Sungai Cirarab di DAS Cirarab pada Kabupaten Tangerang Provinsi Banten; 11. Sungai Ciranggon di DAS Ciranggon pada Kabupaten Tangerang Provinsi Banten; 12. Sungai Cipayeun di DAS Cipayeun dan DAS Cidurian pada Kabupaten Tangerang Provinsi Banten; 13. Sungai Cimauk di DAS Cimauk pada Kabupaten Tangerang Provinsi Banten; 14. Sungai Cimanceuri di DAS Cimanceuri pada Kabupaten Tangerang Provinsi Banten dan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat; 15. Sungai Ciliwung di DAS Ciliwung pada Kota Administrasi Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, serta Kota Depok, Kabupaten Bogor dan Kota Bogor Provinsi Jawa Barat; 16. Sungai Cileuleus di DAS Cileuleus pada Kabupaten Tangerang Provinsi Banten; 17. Sungai Cikapadilan di DAS Cikapadilan dan DAS Cisadane pada Kabupaten Tangerang Provinsi Banten; 18. Sungai Cidurian di DAS Cidurian pada Kabupaten Tangerang Provinsi Banten dan Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat; dan 19. Sungai ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 83- 19. Sungai Ciasin di DAS Ciasin pada Kabupaten Tangerang Provinsi Banten; e. sistem pengendalian banjir dan rob berupa tanggul pantai ditetapkan di seluruh pantai Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur yang terintegrasi dengan sistem pengaman pantai, serta pengembangan tanggul laut di lepas pantai; dan f. sistem pengendalian banjir dan rob berupa jaringan drainase ditetapkan di seluruh Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur. (8) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melayani DI kewenangan Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, dan DI lainnya terdiri atas: a. DI kewenangan Pemerintah Pusat meliputi: 1) DI Cipamingkis di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi pada Provinsi Jawa Barat; 2) DI Cisadane dan DI Cidurian di Kabupaten Tangerang pada Provinsi Banten; dan 3) DI Jatiluhur di Kabupaten Bekasi pada Provinsi Jawa Barat. b. DI kewenangan pemerintah provinsi meliputi: 1) DI Sasak dan DI Cisadane Empang di Kabupaten Bogor pada Provinsi Jawa Barat; dan 2) DI Cihoe Cikumpeni di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi pada Provinsi Jawa Barat. c. penetapan DI lainnya dan kewenangan pengelolaan DI diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (9) Sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan untuk mengurangi abrasi pantai melalui pengurangan energi gelombang yang mengenai pantai, dan/atau penguatan tebing pantai. (10) Sistem ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 84- (10) Sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan di seluruh pantai di Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur. (11) Pembangunan situ, danau, embung, atau waduk selain situ, danau, embung, atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan ayat (7) huruf a dapat dilakukan sebagai upaya penyediaan sumber air dan pengendali banjir di Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur yang dilaksanakan se suai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 45 (1) Sistem jaringan prasarana perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e ditetapkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan perkotaan yang dikembangkan secara terintegrasi dan disesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur. (2) Sistem jaringan prasarana perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. SPAM; b. sistem jaringan drainase; c. sistem jaringan air limbah; dan d. sistem pengelolaan persampahan. Pasal 46 (1) SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a ditetapkan untuk menjamin kuantitas, kualitas, dan kontinuitas penyediaan air minum bagi penduduk dan kegiatan ekonomi serta meningkatkan efisiensi dan cakupan pelayanan. (2) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan. (3) SPAM ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 85- (3) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan, dengan kapasitas produksi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur. (4) SPAM bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi sumur dangkal, sumur pompa, bak penampungan air hujan, terminal air, dan bangunan penangkap mata air diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipadukan dengan sistem jaringan sumber daya air untuk menjamin ketersediaan air baku. (6) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a. unit air baku yang bersumber dari sumber air permukaan, danau/waduk, situ, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum, meliputi: 1. IPA Taman Kota di Kecamatan Cengkareng pada Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta; 2. IPA Buaran II dan IPA Buaran III di Kecamatan Duren Sawit, IPA Condet di Kecamatan Kramatjati, serta IPA Pulo Gadung di Kecamatan Cakung pada Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta; 3. IPA Cilandak I dan IPA Cilandak II di Kecamatan Pasar Minggu pada Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta; 4. IPA Pejompongan dan IPA Pejompongan II di Kecamatan Tanah Abang pada Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta; 5. IPA...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 86- 5. IPA Cikereteg, IPA Cipaku dan IPA Dekeng di Kecamatan Bogor Selatan pada Kota Bogor Provinsi Jawa Barat; 6. IPA di Kecamatan Ciawi, IPA di Kecamatan Cibinong, IPA di Kecamatan Cigombong, IPA di Kecamatan Ciomas, IPA di Kecamatan Dramaga, IPA di Kecamatan Gunung Putri, IPA di Kecamatan Gunung Sindur, IPA di Kecamatan Leuwiliang, IPA di Kecamatan Parung Panjang, IPA di Kecamatan Rumpin, serta IPA di Kecamatan Tajur Halang pada Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat; 7. IPA Angke di Kecamatan Bojongsari, IPA Cikeas di Kecamatan Tapos, IPA Ciliwung di Kecamatan Cimanggis, IPA Citayam dan IPA Pancoran Mas di Kecamatan Pancoran Mas, IPA Legong di Kecamatan Beji, IPA Sukmajaya di Kecamatan Sukmajaya, serta IPA Pesanggrahan di Kecamatan Limo pada Kota Depok Provinsi Jawa Barat; 8. IPA Benda di Kecamatan Benda, IPA Karawaci di Kecamatan Karawaci, IPA Neglasari di Kecamatan Neglasari, IPA Tangerang di Kecamatan Tangerang, serta IPA Pinang I dan IPA Pinang II di Kecamatan Pinang pada Kota Tangerang Provinsi Banten; 9. IPA Bojong Renged di Kecamatan Teluk Naga, IPA Cihuni di Kecamatan Pagedangan, IPA Cisauk di Kecamatan Ciasuk, IPA Pakuhaji di Kecamatan Pakuhaji, IPA Sepatan di Kecamatan Sepatan Timur, serta IPA Solear dan IPA Swasta di Kecamatan Solear pada Kabupaten Tangerang Provinsi Banten; 10. IPA di Kecamatan Serpong, IPA di Kecamatan Pamulang, IPA di Kecamatan Ciputat Timur, dan IPA di Kecamatan Pondok Aren pada Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten; 11. IPA ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 87- 11. IPA Cikeas di Kecamatan Jatisampurna, IPA Jatibening Baru di Kecamatan Pondok Gede, IPA Mustikajaya di Kecamatan Mustika Jaya, IPA Poncol dan IPA Tambun Utara di Kecamatan Bekasi Timur, IPA Pondok Ungu di Kecamatan Medan Satria, IPA Rawalumbu di Kecamatan Rawalumbu, serta IPA Teluk Buyung di Kecamatan Bekasi Utara pada Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat; dan 12. IPA Babelan di Kecamatan Babelan, IPA Cabangbungin di Kecamatan Cabangbungin, IPA Cibarusah di Kecamatan Serang Baru, IPA Cikarang Barat di Kecamatan Cikarang Barat, IPA Cikarang Baru dan IPA Lemahabang di Kecamatan Cikarang Utara, IPA Cikarang Selatan (Lippo), IPA Tegal Gede, dan IPA Cikarang Selatan di Kecamatan Cikarang Selatan, IPA Tegaldanas di Kecamatan Cikarang Pusat, IPA Bojongmangu di Kecamatan Bojongmangu, IPA Kedungwaringin di Kecamatan Kedungwaringin, IPA Sukatani di Kecamatan Sukatani, IPA Tambelang di Kecamatan Tambelang, IPA Tarumajaya di Kecamatan Tarumajaya, serta IPA Tambun Selatan di Kecamatan Tambun Selatan pada Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat; b. unit produksi air minum yang melayani Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur ditetapkan di dalam maupun di luar Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur meliputi: 1. SPAM Regional Cisadane pada Kota Bogor Provinsi Jawa Barat; 2. SPAM Regional Ciawi pada Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat; 3. SPAM ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 88- 3. SPAM Regional Jatiluhur 1 dan 2 di Kecamatan Jatiluhur pada Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat; dan 4. SPAM Regional Karian pada Kabupaten Lebak Provinsi Banten. c. unit distribusi air minum ditetapkan di Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan Kota Administrasi Jakarta Pusat di Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat, serta Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten; dan d. unit pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal 47 (1) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b yaitu saluran drainase primer ditetapkan untuk mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir, terutama di kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan perdagangan, kawasan perkantoran, kawasan pertanian, dan kawasan pariwisata. (2) Saluran drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui saluran pembuangan utama, meliputi: a. Sungai Sunter di DAS Sunter pada Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta, serta Kota Depok Provinsi Jawa Barat; b. Sungai ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 89- b. Sungai Krukut di DAS Krukut pada Kota Administrasi Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Barat, dan Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, serta Kota Depok Provinsi Jawa Barat; c. Sungai Cakung di DAS Cakung pada Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta, serta Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat; d. Sungai Blencong di DAS Blencong pada Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta, serta Kabupaten Bekasi clan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat; e. Sungai Bekasi di DAS Bekasi pada Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi, serta Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat; f. Sungai Angke di DAS Angke pada Kota Administrasi Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, Kota Depok, serta Kabupaten Bogor dan Kota Bogor Provinsi Jawa Barat; g. Sungai Citarum di DAS Citarum pada Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat; h. Sungai Cisadane di DAS Cisadane pada Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, serta Kabupaten Bogor dan Kota Bogor Provinsi Jawa Barat; i. Sungai Cirumpak di DAS Cirumpak pada Kabupaten Tangerang Provinsi Banten; j. Sungai Cirarab di DAS Cirarab pada Kabupaten Tangerang Provinsi Banten; k. Sungai Ciranggon di DAS Ciranggon pada Kabupaten Tangerang Provinsi Banten; 1. Sungai ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 90- 1. Sungai Cipayeun di DAS Cipayeun dan DAS Cidurian pada Kabupaten Tangerang Provinsi Banten; m. Sungai Cimauk di DAS Cimauk pada Kabupaten Tangerang Provinsi Banten; n. Sungai Cimanceuri di DAS Cimanceuri pada Kabupaten Tangerang Provinsi Banten dan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat; o. Sungai Ciliwung di DAS Ciliwung pada Kota Administrasi Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Timur, dan Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, serta Kota Depok, Kabupaten Bogor dan Kota Bogor Provinsi Jawa Barat; p. Sungai Cileuleus di DAS Cileuleus pada Kabupaten Tangerang Provinsi Banten; q. Sungai Cikapadilan di DAS Cikapadilan dan DAS Cisadane pada Kabupaten Tangerang Provinsi Banten; r. Sungai Cidurian di DAS Cidurian pada Kabupaten Tangerang Provinsi Banten dan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat; dan s. Sungai Ciasin di DAS Ciasin pada Kabupaten Tangerang Provinsi Banten (3) Saluran drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terpadu dengan sistem pengendalian banjir. Pasal 48 (1) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c ditetapkan untuk pengurangan, pemanfaatan kembali, dan pengolahan air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Sistem ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 91- (2) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem pembuangan air limbah domestik dan sistem pengelolaan air limbah industri. Pasal 49 (1) Sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) terdiri atas: a. sistem pengolahan air limbah terpusat skala perkotaan; b. sistem pengolahan air limbah terpusat skala permukiman; c. sistem pengolahan air limbah terpusat skala kawasan tertentu; dan d. sistem pengolahan air limbah setempat. (2) Sistem pengelolaan air limbah terpusat skala perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi layanan untuk lingkup kota atau regional. (3) Sistem pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi layanan untuk lingkup permukiman. (4) Sistem pengelolaan air limbah terpusat skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi layanan untuk lingkup kawasan komersial dan/atau bangunan tertentu seperti rumah susun, hotel, pertokoan, dan pusat perbelanjaan. (5) Sistem pengelolaan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat serta dikembangkan pada kawasan yang belum memiliki sistem pembuangan air limbah terpusat. (6) Sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 50 ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 92- Pasal 50 (1) Sistem pengelolaan air limbah industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpulan air limbah, pengolahan, serta pembuangan air limbah secara terpusat, terutama pada kawasan permukiman padat dan Kawasan Industri. (2) Sistem pengelolaan air limbah industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup IPAL beserta jaringan pengumpul air limbah. (3) IPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. IPAL Pluit dan IPAL Duni Kosambi pada Provinsi DKI Jakarta; b. IPAL Kayumanis di Kecamatan Tanah Sareal dan IPAL Tegal Gundil di Kecamatan Bogor Utara pada Kota Bogor Provinsi Jawa Barat; c. IPAL Ciawi dan IPAL Cipayung di Kecamatan Megamendung, IPAL Ciawi II di Kecamatan Ciawi, IPAL Cisarua, IPAL Leuwimalang, serta IPAL Kopo di Kecamatan Cisarua pada Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat; d. IPAL Neglasari di Kecamatan Neglasari dan IPAL Karawaci di Kecamatan Karawaci pada Kota Tangerang Provinsi Banten; e. IPAL Ciputat Timur di Kecamatan Ciputat Timur, IPAL Pamulang di Kecamatan Pamulang, IPAL Pondok Aren di Kecamatan Pondok Aren, dan IPAL Serpong Utara di Kecamatan Serpong Utara pada Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten; f. IPAL Bekasi Utara di Kecamatan Bekasi Utara dan IPAL Bantar Gebang di Kecamatan Bantar Gebang pada Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat; g. IPAL ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 93- g. IPAL Muktiwari di Kecamatan Cibitung dan IPAL Bojongmangu di Kecamatan Bojongmangu pada Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat; h. IPAL yang terletak di muara sungai; dan i. IPAL pada Kawasan Industri. (4) Sistem pengelolaan air limbah industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan aspek teknis, lingkungan, dan sosial budaya Masyarakat setempat. (5) Sistem pengelolaan air limbah industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 51 (1) Sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf d ditetapkan dalam rangka mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah guna meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. (2) Sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas TPS, Fasilitas Pengolahan Sampah Antara, TPA, TPA regional, dan TPST. (3) Lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direncanakan pada unit lingkungan permukiman dan pusat-pusat kegiatan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota. (4) Lokasi Fasilitas Pengolahan Sampah Antara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di Kecamatan Cakung pada Kota Administrasi Jakarta Timur, Kecamatan Cengkareng pada Kota Administrasi Jakarta Barat, dan Kecamatan Tanjung Priok dan Kecamatan Cilincing pada Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta. (5) Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di: a. TPA...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 94-- a. TPA Cipayung di Kecamatan Cipayung dan TPA Pasir Putih di Kecamatan Sawangan pada Kota Depok Provinsi Jawa Barat; b. TPA Rawa Kucing di Kecamatan Neglasari pada Kota Tangerang Provinsi Banten; c. TPA Jatiwaringin di Kecamatan Mauk pada Kabupaten Tangerang Provinsi Banten; d. TPA Cipeucang di Kecamatan Serpong pada Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten; e. TPA Sumur Batu di Kecamatan Bantar Gebang pada Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat; dan f. TPA Burangkeng di Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. (5) Lokasi TPA regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di: a. TPA regional Nambo di Kecamatan Klapanunggal pada Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat; dan b. TPA regional Bantar Gebang di Kecamatan Bantar Gebang pada Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat. (6) Lokasi TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Pengelolaan persampahan di Kawasan Perkotaan Jabodetabek- Punjur diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal 52 Rencana Struktur Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur sebagaimana dimaksud dalam Bab IV digambarkan dalam Peta Rencana Struktur Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur dengan menggunakan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. BAB V ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 95- BAB V RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERKOTAAN JABODETABEK-PUNJUR Bagian Kesatu Umum Pasal 53 (1) Rencana Pola Ruang ditetapkan dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya sebagai Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya. (3) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan mitigasi bencana sebagai upaya pencegahan terhadap bencana alam dengan tujuan untuk memberikan perlindungan semaksimal mungkin atas kemungkinan bencana terhadap fungsi lingkungan hidup dan kegiatan lainnya. Bagian Kedua Kawasan Lindung Pasal 54 Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) dikelompokkan ke dalam Zona L terdiri atas: a. Zona Ll yang merupakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; b. Zona L2 yang merupakan kawasan perlindungan setempat; c. Zona L3 yang merupakan kawasan konservasi; d. Zona ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 96- d. Zona L4 yang merupakan kawasan lindung geologi; dan e. Zona L5 yang merupakan kawasan lindung lainnya. Pasal 55 (1) Zona Ll yang merupakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a ditetapkan dengan tujuan: a. mencegah terjadinya erosi dan sedimentasi; b. menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan; dan c. memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan. (2) Zona L 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Zona L 1 yang merupakan Kawasan Hutan Lindung; dan b. Zona L1 yang merupakan kawasan resapan air. Pasal 56 (1) Zona Ll yang merupakan Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan kriteria: a. Kawasan Hutan dengan faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan yang jumlah hasil perkalian bobotnya sama dengan 175 (seratus tujuh puluh lima) atau lebih; b. Kawasan Hutan yang mempunyai kemiringan lereng paling sedikit 40% (empat puluh persen); c. Kawasan Hutan yang mempunyai ketinggian paling sedikit 2.000 (dua ribu) meter di atas permukaan laut; atau d. Kawasan ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 97- d. Kawasan Hutan yang mempunyai tanah sangat peka terhadap erosi dengan kelerengan di atas lebih dari 15% (lima belas persen). (2) Zona Ll yang merupakan Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di sebagian wilayah: a. Kecamatan Penjaringan di Kota Administrasi Jakarta Utara pada Provinsi DKI Jakarta; b. Kecamatan Leuwiliang, Kecamatan Nanggung, dan Kecamatan Sukajaya di Kabupaten Bogor pada Provinsi Jawa Barat; c. Kecamatan Kemiri, Kecamatan Kosambi, Kecamatan Kronjo, Kecamatan Mauk, Kecamatan Pakuhaji, dan Kecamatan Teluknaga di Kabupaten Tangerang pada Provinsi Banten; dan d. Kecamatan Tarumajaya, Kecamatan Babelan, dan Kecamatan Muaragembong di Kabupaten Bekasi pada Provinsi Jawa Barat. (3) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan lindung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal 57 (1) Zona L 1 yang merupakan kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan kriteria kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan dan sebagai pengontrol tata air permukaan. (2) Zona L1 yang merupakan kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di bagian hulu DAS Cidurian, bagian hulu DAS Ciujung, bagian hulu DAS Cibareo, bagian hulu DAS Cimanceuri di Kabupaten Tangerang pada Provinsi Banten, bagian hulu DAS Cisadang, bagian hulu DAS Ciliwung ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 98- Ciliwung di Kabupaten Bogor, bagian hulu DAS Bekasi, dan bagian hulu DAS Citarum di Kabupaten Bekasi pada Provinsi Jawa Barat. Pasal 58 (1) Zona L2 yang merupakan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b ditetapkan dengan tujuan melindungi pantai, sungai, waduk, situ, kolam retensi, dan RTH kota dari kegiatan budi daya yang dapat mengganggu kelestarian fungsinya. (2) Zona L2 yang merupakan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Zona L2 yang merupakan sempadan pantai; b. Zona L2 yang merupakan sempadan sungai; c. Zona L2 yang merupakan kawasan sekitar situ, danau, embung, atau waduk; dan d. Zona L2 yang merupakan RTH kota. Pasal 59 (1) Zona L2 yang merupakan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan kriteria: a. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau b. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai. (2) Zona L2 yang merupakan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di sebagian wilayah: a. Kecamatan Penjaringan, Kecamatan Pademangan, Kecamatan Tanjung Priok, Kecamatan Koj a, dan Kecamatan ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 99- Kecamatan Cilincing di Kota Administrasi Jakarta Utara pada Provinsi DKI Jakarta; b. Kecamatan Kronjo, Kecamatan Kemiri, Kecamatan Mauk, Kecamatan Sukadiri, Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Teluknaga, dan Kecamatan Kosambi di Kabupaten Tangerang pada Provinsi Banten; dan c. Kecamatan Tarumajaya, Kecamatan Babelan, dan Kecamatan Muaragembong di Kabupaten Bekasi pada Provinsi Jawa Barat. (3) Batas Zona L2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan se suai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 60 (1) Zona L2 yang merupakan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf b ditetapkan pada: a. Sungai tidak bertanggul di dalam Kawasan Perkotaan; b. Sungai tidak bertanggul di luar Kawasan Perkotaan; c. Sungai bertanggul di dalam Kawasan Perkotaan; dan d. Sungai bertanggul di luar Kawasan Perkotaan. (2) Zona L2 yang merupakan sempadan sungai tidak bertanggul di dalam Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan kriteria: a. paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter; b. paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan c. paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter. (3) Zona ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 100- (3) Zona L2 yang merupakan sempadan sungai tidak bertanggul di luar Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan kriteria: a. paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai pada sungai besar dengan luas DAS lebih besar dari 500 (lima ratus) kilometer persegi; dan b. paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai pada sungai kecil dengan luas DAS kurang dari atau sama dengan 500 (lima ratus) kilometer persegi. (4) Zona L2 yang merupakan sempadan sungai bertanggul di dalam Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai. (5) Zona L2 yang merupakan sempadan sungai bertanggul di luar Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditentukan paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai. (6) Zona L2 yang merupakan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di: a. Sungai Cikapadilan, Sungai Angke, Sungai Krukut, Sungai Ciliwung, Sungai Sunter, Sungai Cakung, dan Sungai Blencong di Provinsi DKI Jakarta; b. Sungai Cidurian, Sungai Cimanceuri, Sungai Cisadane, Sungai Angke, Sungai Ciliwung, Sungai Bekasi, Sungai Citarum, Sungai Ciujung, dan Sungai Cibareo di Kabupaten Bogor pada Provinsi Jawa Barat; c. Sungai Krukut, Sungai Ciliwung, Sungai Sunter, dan Sungai Bekasi di Kota Depok pada Provinsi Jawa Barat; d. Sungai Cidurian, Sungai Cirumpak, Sungai Cipayeun, Sungai Cimanceuri, Sungai Ciranggon, Sungai Cileleus, Sungai ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 101- Sungai Cimauk, Sungai Cirarab, Sungai Ciasin, Sungai Cisadane, dan Sungai Cikapadilan di Kabupaten Tangerang pada Provinsi Banten; e. Sungai Cirarab, Sungai Ciasin, Sungai Cisadane, Sungai Cikapadilan, dan Sungai Angke di Kota Tangerang pada Provinsi Banten; f. Sungai Cisadane dan Sungai Angke di Kota Tangerang Selatan pada Provinsi Banten; g. Sungai Sunter, Sungai Cakung, Sungai Blencong, dan Sungai Bekasi di Kota Bekasi pada Provinsi Jawa Barat; h. Sungai Blencong, Sungai Bekasi, dan Sungai Citarum di Kabupaten Bekasi pada Provinsi Jawa Barat; dan i. Sungai Citarum di Kabupaten Cianjur pada Provinsi Jawa Barat. (7) Batas Zona L2 sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan se suai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 61 (1) Zona L2 yang merupakan kawasan sekitar situ, danau, embung, atau waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan kriteria: a. daratan dengan jarak 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air situ, danau, embung, atau waduk; atau b. daratan sepanjang tepian situ, danau, embung, atau waduk yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik situ, danau, embung, atau waduk. (2) Zona L2 yang merupakan kawasan sekitar situ, danau, embung, atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Situ ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 102- a. Situ Rawa Kendal dan Situ Rawa Rorotan di Kecamatan Cilincing pada Kota Administrasi Jakarta Utara, Situ Rawa Badung, Situ Rawa Gelam, dan Situ Rawa Penggilingan di Kecamatan Cakung, Situ Ceger Bambu Apus di Kecamatan Cipayung, Situ Rawa Babon/Kelapa Dua Wetan dan Situ Taman Modern di Kecamatan Makasar, serta Situ Rawa Dongkal di Kecamatan Ciracas pada Kota Administrasi Jakarta Timur, Situ Babakan, Situ UI, dan Situ Mangga Bolong di Kecamatan Jagakarsa, Situ Pancoran dan Situ TMP Kalibata di Kecamatan Pancoran, Situ Rawa Minyak di Kecamatan Pasar Minggu, serta Situ Rawa Lindung dan Situ Rawa Ulujami di Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Situ Lembang di Kecamatan Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, Situ Gede, Situ Leutik, Situ Kecil, dan Situ Panjang di Kecamatan Bogor Barat serta Situ Anggalena di Kecamatan Bogor Utara pada Kota Bogor, Situ Cipambuan Hilir dan Situ Cipambuan Udik di Kecamatan Babakanmadang, Situ Cibeureum, Situ Cimanggis, Situ Kandang Babi, Situ Kemuning, dan Situ Lojokondang di Kecamatan Bojonggede, Situ Cibanteng di Kecamatan Ciampea, Situ Cibuntu, Situ Cijantung/Kibing, Situ Cikaret, Situ Citatah/ Ciriung, Situ Gedong/ Cibinong, Situ Kebantenan, dan Situ Baru/ Pemda di Kecamatan Cibinong, Situ Sela di Kecamatan Cibinong dan Kecamatan Sukaraja, Situ Lido di Kecamatan Cigombong, Situ Cigudeg dan Situ Cinyiru di Kecamatan Cigudeg, Situ Rawa Jejer, Situ Cipicung, dan Situ Tunggilis di Kecamatan Cileungsi, Situ Ciburial, Situ Telaga Warna, dan Situ Cisaat di Kecamatan Cisarua, Situ Balekambang, Situ Larangan dan Situ Malangnengah di Kecamatan Ciseeng, Situ Leuwinutug di Kecamatan Citeureup, Situ Babakan/Dramaga,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 103- Babakan/Dramaga, Situ Burung, Situ Ciranji, Situ Kecil, dan Situ Tengah di Kecamatan Dramaga, Situ Curug di Kecamatan Gunung Sindur, Situ Rawa Sudat, Situ Babakan, Situ Ciangsana, Situ Cicadas, Situ Gunung Putri, Situ Sanding, Situ Tlanjung Udik dan Situ Tlanjung Hilir di Kecamatan Gunung Putri, Situ Cibolang, Situ Cijantungan Hilir, Situ Cijantungeun Girang, Situ Cipayung, Situ Ciseungit, Situ Jenggot/Cikopomayak, Situ Kadongdong, dan Situ Pangadegan di Kecamatan Jasinga, Situ Rawa Bangke di Kecamatan Jonggol, Situ Jampang, Situ Lengkong Barang, Situ Selabenda dan Situ Kemang di Kecamatan Kemang, Situ Rawa Jejed, dan Situ Cicau Cigadung di Kecamatan Klapanunggal, Situ Kolam Tando di Kecamatan Leuwiliang, Situ Malasari, Situ Nyangkowek, dan Situ Saat di Kecamatan Nanggung, Situ Cogreg, Situ Iwul, Situ Jeletreng, dan Situ Lebak Wangi/Jati di Kecamatan Parung, Situ Asmiin, Situ Tengsan, Situ Cijapar, Situ Cikuda, Situ Ranca Yuda, Situ Terate, Situ Wedana/Cinangsi, Situ Gunung Cabe dan Situ Pasir Maung di Kecamatan Parung Panjang, Situ Babakan, Situ Bantar Kambing, Situ Cibaju, Situ Ciminggir, Situ Moyan, dan Situ Cilimus di Kecamatan Rancabungur, Situ Cekdam, Situ Cibodas, Situ Cigorongsong, Situ Ciumbuleuit, Situ Gunung Nyuncung, Situ Jampang Bulu, Situ Leuwibatu, Situ Nurdin, Situ Pabrik, Situ Pasir Nangka, Situ Siyang, Situ Sukasari/Rancasaat, Situ Tamansari, Situ Tarogong, dan Situ Pagam di Kecamatan Rumpin, Situ Rawagede di Kecamatan Sukamakmur, Situ Cijujung di Kecamatan Sukaraja, Situ Nanggerang di Kecamatan Tajurhalang, Situ Tonjong di Kecamatan Tajurhalang dan Kecamatan Bojonggede, Situ Taman di Kecamatan Tamansari, serta Situ Lame dan Situ Singa Bangsa ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 104- Bangsa di Kecamatan Tenjo pada Kabupaten Bogor, Situ Pladen, Situ Pladen 2, Situ Pondok Cina, dan Situ UI di Kecamatan Beji, Situ Bahar, Situ Cilodong, Situ Sukamaju 4, dan Situ Kostrad Cilodong di Kecamatan Cilodong, Situ Pedongkelan, Situ Gadog, Situ Jambore Cibubur, Situ Rawa Kalong, Situ Tipar/Cidadas, dan Situ Gemblung di Kecamatan Cimanggis, Situ Cinere di Kecamatan Cinere, Situ Citayam di Kecamatan Cipayung, Situ Krukut di Kecamatan Limo, Situ Pitara, Situ Asih Pulo, Situ Rawa Besar, Situ Lembah Gurame, dan Situ Telaga Subur di Kecamatan Pancoran Mas, Situ Pasir Putih dan Situ Pengasinan di Kecamatan Sawangan, Situ Bojongsari di Kecamatan Sawangan dan Kecamatan Bojongsari, Situ Cilangkap, Situ Jatijajar, dan Situ Patinggi di Kecamatan Tapos, serta Situ Ciming, Situ Pangarengan/Telaga RRI, Situ Pengarengan, Situ Sidomukti/Baru, dan Situ Bunder di Kecamatan Sukmajaya pada Kota Depok, Situ Rawa Pulo di Kecamatan Jatisampurna, serta Situ Rawa Gede dan Situ Rawa Lumbu di Kecamatan Rawa Lumbu pada Kota Bekasi, Situ Bojongmangu/Rawa Bedeng, Situ Tegal Abidin, dan Situ Cibungur di Kecamatan Bojongmangu, Situ Liang Maung dan Situ Cipalahar di Kecamatan Cibarusah, Situ Been di Kecamatan Cikarang Barat, Situ Ciantra di Kecamatan Cikarang Selatan, Situ Binong di Kecamatan Cikarang Pusat, Situ Ceper, Situ Leungsir dan Situ Pegadungan di Kecamatan Serang Baru, Situ Burangkeng dan Situ Taman di Kecamatan Setu, serta Situ Cibeureum di Kecamatan Tambun Selatan pada Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, Situ Cipondoh di Kecamatan Cipondoh dan Kecamatan Pinang, Situ Bojong di Kecamatan Pinang, Situ Bulakan dan Situ Cangkring di Kecamatan Periuk, Situ Gede di Kecamatan Tangerang, serta ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 105- serta Situ Serpong di Kecamatan Cibodas pada Kota Tangerang, Situ Bungur, Situ Gintung, Situ Legoso dan Situ Rompang di Kecamatan Ciputat Timur, Situ Parigi di Kecamatan Pondok Aren, Situ Pondok Jagung dan Kolam Tandon Air Telaga Biru Alam Sutera di Kecamatan Serpong Utara, Situ Ciledug/Tujuh Muara dan Situ Pamulang di Kecamatan Pamulang, serta Tandon Puspitek di Kecamatan Setu pada Kota Tangerang Selatan, Situ Cilongok di Kecamatan Cikupa, Situ Pasir Gadung dan Situ Bojong di Kecamatan Cikupa dan Kecamatan Sindangjaya, Situ Genggong dan Situ Gabus di Kecamatan Gunung Kaler, Situ Waluh di Kecamatan Gunung Kaler dan Kecamatan Mekarbaru, Situ Kelapa Dua di Kecamatan Kelapa Dua, Situ Garukgak, Situ Patrasana di Kecamatan Kresek, Situ Cihuni di Kecamatan Pagedangan, Situ Kepuh di Kecamatan Pakuhaji, Situ Panggang/ Gelam, Situ Dadap, dan Situ Pangodokan di Kecamatan Pasar Kemis, Situ Pondok, Situ Kwaron, dan Situ Warungrebo di Kecamatan Sindang Jaya, Situ Gede di Kecamatan Sukadiri, Situ Sulang dan Situ Koja di Kecamatan Sepatan, Situ Rawa Setingin di Kecamatan Kemiri, Situ Rancailat di Kecamatan Kronjo, Situ Jambu di Kecamatan Rajeg, Situ Jengkol di Kecamatan Solear, serta Situ Kemuning di Kecamatan Sukamulya pada Kabupaten Tangerang Provinsi Banten; b. Waduk Bojong Indah, Waduk KFT, dan Waduk Semanan di Kecamatan Cengkareng, Waduk Grogol, Waduk Rawa Kepa, Waduk Tomang dan Waduk Wijaya Kusuma di Kecamatan Grogol Petamburan, Waduk Citra VI, Waduk Tegal Alur, Waduk Kalideres di Kecamatan Kalideres, Waduk Hutan Kota Srengseng di Kecamatan Kebon Jeruk dan Kecamatan Kembangan, Waduk Pondok Bandung, Waduk Hankam, dan Waduk Hankam II di Kecamatan Pal Merah pada Kota Administrasi ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 106- Administrasi Jakarta Barat, Waduk Marunda di Kecamatan Cilincing, Waduk Don Bosco, Waduk Sunter Timur I Kodamar, dan Waduk Pegangsaaan Dua, di Kecamatan Kelapa Gading, Waduk Sunter Timur 3 di Kecamatan Koja, Waduk Kemayoran di Kecamatan Pademangan, Waduk Muara Angke, Waduk Pluit, Waduk Kapuk I, Waduk Kapuk 2, Waduk Kamal, Waduk Teluk Gong, dan Waduk Tol Sedyatmo di Kecamatan Penjaringan, Waduk Sunter Selatan dan Waduk Sunter Utara di Kecamatan Tanjung Priok pada Kota Administrasi Jakarta Utara, Waduk Aneka Elok dan Waduk Taman Modern di Kecamatan Cakung, Waduk Cilangkap Giri Kencana, Waduk Cipayung, Waduk Pondok Ranggon I, Waduk Pondok Ranggon II, Waduk Pondok Ranggon III, Waduk J1 Raya Pondok Ranggon, Waduk Ceger, Waduk Sunter Hulu, Waduk TMII, Waduk Munjul, Waduk Cilangkap 1, dan Waduk Cilangkap 2 di Kecamatan Cipayung, Waduk Cimanggis, Waduk Kampung Dukuh di Kecamatan Kramatjati, Waduk Kampung Rambutan 1 dan Waduk Kampung Rambutan Jalan Bungur 12 di Kecamatan Ciracas, Waduk Haji Dogol di Kecamatan Duren Sawit, Waduk Halim I, Waduk Halim II, Waduk Halim III, Waduk Halim IV, Waduk Halim V, Waduk Halim VI, dan Waduk Jalan Pondok Gede Raya di Kecamatan Makasar, Waduk Surilang di Kecamatan Pasar Rebo, Waduk Bojana Tirta, Waduk Pacuan Kuda Pulomas, dan Waduk Pulomas/Waduk Ria Rio di Kecamatan Pulogadung pada Kota Administrasi Jakarta Timur, Waduk Cilandak Marinir di Kecamatan Cilandak, Waduk Brigif dan Waduk Jagakarsa di Kecamatan Jagakarsa, Waduk Bintaro Kelurahan Bintaro dan Waduk Bintaro Kelurahan Pondok Pinang di Kecamatan Kebayoran Lama, Waduk Sigura- gura di Kecamatan Pancoran, Waduk Ragunan I, Waduk Ragunan II, ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 107- Ragunan II, dan Waduk Bonbin Ragunan di Kecamatan Pasar Minggu, Waduk Setiabudi di Kecamatan Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan, Waduk Melati dan Waduk Taman Ria Senayan di Kecamatan Tanah Abang Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, Waduk Cibeet di Kecamatan Tanjungsari, Waduk Cipamingkis di Kecamatan Jonggol, Waduk Citeureup di Kecamatan Citeureup, dan Waduk Ciawi dan Waduk Sukamahi di Kecamatan Megamendung pada Kabupaten Bogor, serta Waduk Limo di Kecamatan Cinere pada Kota Depok Provinsi Jawa Barat dan Kecamatan Ciputat Timur pada Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten; dan c. Embung Jalan Pekayon di Kecamatan Pasar Rebo, Embung Pulo Gebang 1, Embung Pulo Gebang 2, Embung Pulo Gebang 3, dan Embung Jalan Cakung Cilincing di Kecamatan Cakung, Embung Jalan Sejuk di Kecamatan Cipayung, Embung Jalan Penganten Ali, Embung Jalan Kaja II, Embung Kelurahan Kramat Jati di Kecamatan Kramatjati, Embung RPTRA Kebon Pala di Kecamatan Makasar pada Kota Administrasi Jakarta Timur, serta Embung Jalan Aselih dan Embung Jalan Lapangan Merah di Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta. Tata cara penetapan garis sempadan situ, danau, embung, atau waduk dan pemanfaatan daerah sempadan situ, danau, embung, atau waduk termasuk sabuk hijau situ, danau, embung, atau waduk dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 62 ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 108- Pasal 62 (1) Zona L2 yang merupakan RTH kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf d terdiri atas: a. RTH publik; dan b. RTH privat. (2) Zona L2 yang merupakan RTH kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan kriteria: a. lahan dengan luas paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi; b. berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur; dan c. didominasi komunitas tumbuhan. (3) Zona L2 yang merupakan RTH kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan RTH publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan RTH privat paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas kota yang berada di Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur, yang menyebar dan seimbang dengan memperhatikan fungsi ekologis, so sial-budaya, estetika, dan ekonomi. Pasal 63 (1) Zona L3 yang merupakan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c ditetapkan untuk melindungi keanekaragaman tumbuhan dan satwa guna mencegah kepunahan spesies, melindungi sistem penyangga kehidupan, dan/atau pemanfaatan keanekaragaman hayati secara le stari. (2) Zona L3 yang merupakan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Zona L3 yang merupakan kawasan suaka alam meliputi suaka margasatwa dan cagar alam; b. Zona ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 109- b. Zona L3 yang merupakan kawasan pelestarian alam meliputi taman nasional dan taman nasional laut, taman hutan raya, dan taman wisata alam; dan c. Zona L3 yang merupakan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pasal 64 (1) Zona L3 yang merupakan suaka margasatwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan kriteria: a. merupakan tempat hidup dan perkembangbiakan dari suatu jenis satwa langka dan/ atau hampir punah; b. memiliki keanekaragaman satwa yang tinggi; c. merupakan tempat dan kehidupan bagi jenis satwa migran tertentu; dan/ atau d. memiliki luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan. (2) Zona L3 yang merupakan suaka margasatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan di: a. Suaka Margasatwa Muara Angke di sebagian wilayah Kecamatan Penjaringan pada Kota Administratif Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta; dan b. Suaka Margasatwa Pulau Rambut dan Perairan di sebagian wilayah Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan pada Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta. Pasal 65 (1) Zona L3 yang merupakan cagar alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan kriteria: a. memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan, satwa, dan tipe ekosistemnya; b. memiliki ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 110- b. memiliki formasi biota tertentu dan/ atau unit-unit penyusunnya; c. memiliki kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli atau belum diganggu manusia; d. memiliki luas dan bentuk tertentu; dan/ atau e. memiliki ciri khas yang merupakan satu-satunya contoh di suatu daerah serta keberadaannya memerlukan konservasi. (2) Zona L3 yang merupakan cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di: a. Cagar Alam Telaga Warna di sebagian wilayah Kecamatan Cisarua pada Kabupaten Bogor dan sebagian wilayah Kecamatan Cipanas pada Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat; b. Cagar Alam Dungus Iwul di sebagian wilayah Kecamatan Jasinga pada Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat; c. Cagar Alam Pulau Bokor di sebagian wilayah Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan pada Kabupaten Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta; d. Cagar Alam Pulau Lancang Kecil di sebagian wilayah Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan pada Kabupaten Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta; e. Cagar Alam Yanlapa di sebagian wilayah Kecamatan Tenjo pada Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat; dan f. Cagar Alam Arca Domas di sebagian wilayah Kecamatan Megamendung pada Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Pasal 66 ( 1) Zona L3 yang merupakan taman nasional dan taman nasional laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan kriteria: a. berhutan ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 111- a. berhutan atau bervegetasi tetap yang memiliki tumbuhan dan / atau satwa yang beragam; b. memiliki luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologi secara alami; c. memiliki sumber daya alam yang khas dan unik baik berupa jenis tumbuhan maupun jenis satwa dan ekosistemnya serta gejala alam yang masih utuh; d. memiliki paling sedikit satu ekosistem yang terdapat di dalamnya yang secara materi atau fisik tidak boleh diubah baik oleh eksploitasi maupun pendudukan manusia; dan/ atau e. memiliki keadaan alam yang asli untuk dikembangkan sebagai pariwisata alam. (2) Zona L3 yang merupakan taman nasional dan taman nasional laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di: a. Taman Nasional Gunung Halimun - Salak di sebagian wilayah Kecamatan Cigombong, Kecamatan Cigudeg, Kecamatan Cijeruk, Kecamatan Tamansari, Kecamatan Tenjolaya, Kecamatan Jasinga, Kecamatan Sukajaya, Kecamatan Nanggung, Kecamatan Leuwiliang, dan sebagian wilayah Kecamatan Pamijahan di Kabupaten Bogor pada Provinsi Jawa Barat; b. Taman Nasional Gunung Gede - Pangrango di sebagian wilayah Kecamatan Cigombong, Kecamatan Caringin, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Ciawi, dan Kecamatan Megamendung di Kabupaten Bogor, serta sebagian wilayah Kecamatan Cipanas, Kecamatan Pacet, dan sebagian wilayah Kecamatan Cugenang pada Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat; dan c. Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dan Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta. Pasal 67 ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 112- Pasal 67 (1) Zona L3 yang merupakan taman hutan raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan kriteria: a. berhutan atau bervegetasi tetap yang memiliki tumbuhan dan/atau satwa yang beragam; b. memiliki arsitektur bentang alam yang baik; c. memiliki akses yang baik untuk keperluan pariwisata; d. merupakan kawasan dengan ciri khas baik asli maupun buatan, baik pada kawasan yang ekosistemnya masih utuh maupun kawasan yang sudah berubah; e. memiliki keindahan alam dan/ atau gejala alam; dan/atau f. memiliki luas yang memungkinkan untuk pengembangan koleksi tumbuhan dan/atau satwa jenis asli dan/ atau bukan asli. (2) Zona L3 yang merupakan taman hutan raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Taman Hutan Raya Pancoran Mas di sebagian wilayah Kecamatan Pancoran Mas pada Kota Depok dan Kebun Raya Cibodas di sebagian wilayah Kecamatan Pacet pada Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat. (3) Zona L3 yang merupakan taman hutan raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga merupakan kawasan bernilai konservasi tinggi. Pasal 68 (1) Zona L3 yang merupakan taman wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan kriteria: a. memiliki
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 113- a. memiliki daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa dan ekosistemnya yang masih ash serta formasi geologi yang indah, unik, dan langka; b. memiliki akses yang baik untuk keperluan pariwisata; c. memiliki luas yang cukup untuk menjamin pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya untuk dimanfaatkan bagi kegiatan wisata alam; dan d. kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan kegiatan wisata alam. (2) Zona L3 yang merupakan taman wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di: a. Taman Wisata Alam Telaga Warna di sebagian wilayah Kecamatan Cisarua di Kabupaten Bogor dan sebagian wilayah Kecamatan Cipanas pada Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat; b. Taman Wisata Alam Jember di sebagian wilayah Kecamatan Cipanas pada Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat; c. Taman Wisata Alam Gunung Pancar di sebagian wilayah Kecamatan Babakan Madang pada Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat; d. Taman Wisata Alam Angke Kapuk di sebagian wilayah Kecamatan Penjaringan pada Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta; dan e. Kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) Rumpin di sebagian wilayah Kecamatan Rumpin pada Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Pasal 69 (1) Zona L3 yang merupakan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan kriteria: a. merupakan ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 114- a. merupakan wilayah pesisir yang menjadi tempat hidup dan berkembangbiaknya (habitat) suatu jenis atau sumberdaya alam hayati yang khas, unik, langka dan dikhawatirkan akan punah, dan/ atau merupakan tempat kehidupan bagi jenis-jenis biota migrasi tertentu yang keberadaannya memerlukan upaya perlindungan, dan/atau pelestarian; b. mempunyai keterwakilan dari satu atau beberapa ekosistem di wilayah pesisir yang masih asli dan/atau alami; c. mempunyai luas wilayah pesisir yang cukup untuk menjamin kelangsungan habitat jenis sumberdaya ikan yang perlu dilakukan upaya konservasi dan dapat dikelola secara efektif; dan d. mempunyai kondisi fisik wilayah pesisir yang rentan terhadap perubahan dan/atau mampu mengurangi dampak bencana. (2) Zona L3 yang merupakan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di: a. Suaka Margasatwa Muara Angke di Kecamatan Penjaringan pada Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta; b. Suaka Margasatwa di Pulau Rambut pada Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta; c. Kawasan Konservasi di Pulau Damar Be sar pada Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta; d. Kawasan Konservasi di Pulau Kongsi Timur, Pulau Tikus, Pulau Gosong Gundul, Pulau Burung, Pulau Tengah dan Pulau Pari pada Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta; e. Kawasan ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 115- e. Kawasan di Konservasi Pulau Tidung Kecil, Pulau Tidung Besar, Pulau Payung Kecil, dan Pulau Payung Besar pada Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta; f. Taman Wisata Alam Angke Kapuk di sebagian wilayah Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara pada Provinsi DKI Jakarta; g. Cagar Alam di Pulau Bokor dan Cagar Alam di Pulau Lancang Kecil pada Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta; h. Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dan Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta; dan i. Kawasan konservasi lainnya yang ditetapkan se suai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 70 (1) Zona L4 yang merupakan kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d ditetapkan untuk memberikan perlindungan semaksimal mungkin atas kemungkinan bencana alam geologi dan perlindungan terhadap air tanah. (2) Zona L4 yang merupakan kawasan lindung geologi terdiri atas: a. kawasan cagar alam geologi; dan b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah. (3) Zona L4 yang merupakan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan di: a. Kawasan Geopark Pongkor yang ditetapkan di Kecamatan Nanggung pada Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat; b. Kawasan ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 116- b. Kawasan Karst Gunung Kapur (Air Panas) di Kecamatan Parung pada Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat; c. Kawasan Karst Gunung Cibodas di Kecamatan Ciampea pada Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat; dan d. Kawasan Karst Gunung Rengganis (Gua Gudawang) di Kecamatan Cigudeg pada Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. (4) Zona L4 yang merupakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. kawasan imbuhan air tanah; dan b. sempadan mata air. (5) Zona L4 yang merupakan kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi: a. Kawasan imbuhan air tanah Serang-Tangerang mencakup sebagian wilayah Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang Povinsi Banten, dan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat; b. Kawasan imbuhan air tanah Jakarta mencakup wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, sebagian wilayah Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, sebagian wilayah Kota Depok, serta Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat; c. Kawasan imbuhan air tanah Bogor mencakup wilayah Kota Bogor dan sebagian wilayah Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat; d. Kawasan imbuhan air tanah Bekasi-Karawang mencakup wilayah Kabupaten Bekasi dan sebagian wilayah Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat; dan e. Kawasan ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 117- e. Kawasan imbuhan air tanah Cianjur mencakup sebagian wilayah Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat. (6) Zona L4 yang merupakan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi: a. daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi mata air; dan b. wilayah dengan jarak paling sedikit 200 (dua ratus) meter dari mata air. (7) Zona L4 yang merupakan kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan di mata air yang berada di: a. Kecamatan Ciawi, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Megamendung, Kecamatan Caringin, Kecamatan Cijeruk, Kecamatan Cigombong, Kecamatan Tamansari, Kecamatan Ciomas, Kecamatan Dramaga, Kecamatan Pamijahan, Kecamatan Tenjolaya, kecamatan Cibungbulang, Kecamatan Leuwiliang, Kecamatan Sukajaya, Kecamatan Parung Panjang, Kecamatan Cigudeg, Kecamatan Rumpin, Kecamatan Tenjo, Kecamatan Cileungsi, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Jonggol, dan Kecamatan Sukamakmur di Kabupaten Bogor pada Provinsi Jawa Barat; dan b. Kabupaten Cianjur meliputi Kecamatan Cugenang, Kecamatan Cipanas, dan Kecamatan Pacet di Kabupaten Cianjur pada Provinsi Jawa Barat. Pasal 71 (1) Zona L5 yang merupakan kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf e yang ditetapkan untuk melindungi keanekaragaman biota dan tipe ekosistem bagi kepentingan perlindungan plasma nutfah, ilmu pengetahuan, dan pembangunan pada umumnya. (2) Zona ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 118- (2) Zona L5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan b. kawasan ekosistem mangrove. (3) Zona L5 yang merupakan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan kriteria sebagai hasil budaya manusia yang bernilai tinggi yang dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan berupa benda, bangunan, struktur, dan situs. (4) Zona L5 yang merupakan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan di: a. Masjid dan Makam Keramat Luar Batang, Museum Bahari, Kompleks Menara Syahbandar, Kompleks Gedung Palang, Masjid Kampung Bandan, Sisa - sisa Benteng - Ancol, Binaria, Pasar Heksagon, Yacht Club, Gereja Tugu, Makam Kapitein Jongker, Masjid Al'Alam Marunda - Kampung Marunda Besar, Rumah Tinggi/ Rumah Si Pitung - Kampung Marunda Pulo, dan Stasiun Kereta Api Tanjung Priok di Kota Administratif Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta; b. Bangunan Langgam Cina, Masjid Pekojan (Masjid Jami'annawier), Langgar Tinggi, Jembatan Kota Intan, Masjid Jami'Al Anwar, Masjid Jami'Al-Mansyur, Masjid Jami'Al-Anshor, Masjid Jami'Tambora, Gedung Arsip Nasional, Bank Indonesia, Gedung Bank Dagang Negara, Museum Wayang, Gedung Bank Ekspor Impor, Museum Sejarah Jakarta, Stasiun Kereta Api Jakarta-Kota, dan Museum Tekstil di Kota Administratif Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta; c. Istana Merdeka, Istana Negara, Balaikota Jakarta, Gedung Pertamina, Museum Nasional, Gedung Perusahaan Listrik Negara (PLN), Kedutaan Besar Amerika Serikat, Gereja Immanuel, ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 119- Immanuel, Istana Wakil Presiden, Gedung Bank Indonesia, Perpustakaan Nasional, Monumen Nasional, Museum Joang '45, Rumah Sakit Cikini, Hotel Indonesia, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Stasiun Kereta Api Pasar Senen, Gereja Kristen Indonesia, Gereja Katedral, Gedung Kesenian Pasar Baru, Kantor Pos & Giro Pasar Baru, Masjid Istiqlal, Gedung MPR-DPR RI, dan Kompleks Gelora Senayan di Kota Administratif Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta; d. Kompleks Makam Pangeran Jayakarta, Gedung Kodim 0505 dan Lobang Buaya di Kota Administratif Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta; e. Masjid Al-Azhar, Makam Kramat Wiraguna, Stasiun Kereta Api Manggarai, Prasasti Pintu Air Manggarai, Gedung SD Negeri Manggarai, Museum ABRI Satriamandala di Kota Administratif Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta; f. Istana Bogor, Stasiun Bogor, dan Kebun Raya Bogor di sebagian wilayah Kecamatan Bogor Tengah pada Kota Bogor Provinsi Jawa Barat; g. Makam Kramat Garisul, Tree House Pabangbon, Tomb Van Motman, Situs Sejarah Prasasti Jambu Batu 'Tiflis Raja Tarumanegara Purnawarman, Taman Wisata Pasir, Kiarasari, Kampung Urug, Yanlapa, dan Kawasan Pusat Teknologi Satelit dan Pusat Teknologi Penerbangan Rumpin dan Rancabungur di Kabupaten Bogor; dan h. benda, bangunan, struktur, atau situs lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal 72 (1) Zona L5 yang merupakan kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf b meliputi
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 120- meliputi koridor di sepanjang pantai dengan lebar paling sedikit 130 (seratus tiga puluh) kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan, diukur dari garis air surut terendah ke arah darat. (2) Zona L5 yang merupakan kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di kawasan yang ditumbuhi mangrove di sepanjang pantai utara Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur. Bagian Ketiga Kawasan Budi Daya Pasal 73 Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) dikelompokkan ke dalam Zona B terdiri atas Zona Budi Daya 1 (Zona B1), Zona Budi Daya 2 (Zona B2), Zona Budi Daya 3 (Zona B3), Zona Budi Daya 4 (Zona B4), Zona Budi Daya 5 (Zona B5), Zona Budi Daya 6 (Zona B6), Zona Budi Daya 7 (Zona B7), dan Zona Budi Daya 8 (Zona B8). Pasal 74 (1) Zona B1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 merupakan zona dengan karakteristik sebagai kawasan yang mempunyai daya dukung lingkungan tinggi, tingkat pelayanan prasarana dan sarana tinggi, berpotensi dikembangkan untuk bangunan gedung dengan intensitas tinggi baik vertikal maupun horizontal. (2) Zona B1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kawasan peruntukan permukiman teratur dengan kepadatan tinggi dan/ atau permukirnan dengan kepadatan yang dikendalikan; b. kawasan ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 12 1 - b. kawasan peruntukan pemerintahan nasional; c. kawasan peruntukan pemerintahan provinsi; d. kawasan peruntukan pemerintahan kabupaten, kota, dan/atau kecamatan; e. kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional; f. kawasan peruntukan kantor perwakilan diplomatik dan kantor perwakilan pada organisasi internasional; g. kawasan peruntukan pelayanan pendidikan tinggi; h. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara; i. kawasan peruntukan pelayanan olahraga skala internasional, nasional, regional, dan lokal; J. kawasan peruntukan pelayanan kesehatan skala internasional, nasional, dan regional; k. kawasan peruntukan pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang skala nasional dan regional; 1. kawasan peruntukan pelayanan transportasi udara skala internasional, nasional, dan regional; m. kawasan peruntukan pelayanan transportasi laut skala internasional, nasional, dan regional; n. kawasan peruntukan industri; o. kawasan peruntukan pengembangan sistem logistik terpadu (multimoda); p. kawasan peruntukan pertemuan, pameran, dan sosial budaya; dan/ atau q. kawasan peruntukan budi daya perikanan skala nasional dan regional. Zona B1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di sebagian wilayah: a. Kecamatan Cengkareng, Kecamatan Kalideres, Kecamatan Kebon Jeruk, Kecamatan Kembangan, Kecamatan Pal Merah, ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 122- Merah, Kecamatan Taman Sari, Kecamatan Tambora, dan Kecamatan Grogol Petamburan pada Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta; b. Kecamatan Cempaka Putih, Kecamatan Gambir, Kecamatan Johar Baru, Kecamatan Kemayoran, Kecamatan Menteng, Kecamatan Sawah Besar, Kecamatan Senen, dan Kecamatan Tanah Abang pada Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta; c. Kecamatan Jagakarsa, Kecamatan Cilandak, Kecamatan Kebayoran Baru, Kecamatan Kebayoran Lama, Kecamatan Mampang Prapatan, Kecamatan Pancoran, Kecamatan Pasar Minggu, Kecamatan Pe sanggrahan, Kecamatan Setiabudi, dan Kecamatan Tebet pada Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta; d. Kecamatan Cakung, Kecamatan Cipayung, Kecamatan Ciracas, Kecamatan Duren Sawit, Kecamatan Jatinegara, Kecamatan Kramatjati, Kecamatan Makasar, Kecamatan Matraman, Kecamatan Pasar Rebo, dan Kecamatan Pulogadung pada Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta; e. Kecamatan Cilincing, Kecamatan Kelapa Gading, Kecamatan Koja, Kecamatan Pademangan, Kecamatan Penjaringan, dan Kecamatan Tanjung Priok pada Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta; f. Kecamatan Bogor Tengah, Kecamatan Bogor Timur, Kecamatan Bogor Utara, Kecamatan Tanah Sareal, Kecamatan Bogor Barat, dan Kecamatan Bogor Selatan pada Kota Bogor Provinsi Jawa Barat; g. Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Babakan Madang, Kecamatan Bojong Gede, Kecamatan Caringin, Kecamatan Cariu, Kecamatan Ciawi, Kecamatan Cibinong, Kecamatan Cigudeg, Kecamatan Cileungsi, Kecamatan Ciomas, Kecamatan ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 123- Kecamatan Cisarua, Kecamatan Citereup, Kecamatan Dramaga, Kecamatan Gunung Sindur, Kecamatan Jasinga, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Kemang, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Leuwiliang, Kecamatan Leuwisadeng, Kecamatan Megamendung, Kecamatan Nanggung, Kecamatan Parung, Kecamatan Parung Panjang, Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Tajurhalang, dan Kecamatan Tenjo pada Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat; h. Kecamatan Beji, Kecamatan Cinere, Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Cilodong, Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Limo, Kecamatan Cipayung, Kecamatan Pancoran Mas, Kecamatan Sawangan, Kecamatan Tapos, dan Kecamatan Sukmajaya pada Kota Depok Provinsi Jawa Barat; i. Kecamatan Cibodas, Kecamatan Ciledug, Kecamatan Karawaci, Kecamatan Larangan, Kecamatan Batu Ceper, Kecamatan Benda, Kecamatan Cipondoh, Kecamatan Jatiuwung, Kecamatan Karang Tengah, Kecamatan Neglasari, Kecamatan Periuk, Kecamatan Pinang, dan Kecamatan Tangerang pada Kota Tangerang Provinsi Banten; j. Kecamatan Ciputat Timur, Kecamatan Ciputat, Kecamatan Pondok Aren, Kecamatan Serpong, Kecamatan Serpong Utara, Kecamatan Setu, dan Kecamatan Pamulang pada Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten; k. Kecamatan Balaraja, Kecamatan Cikupa, Kecamatan Cisauk, Kecamatan Cisoka, Kecamatan Curug, Kecamatan Jambe, Kecamatan Jayanti, Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan Kosambi, Kecamatan Legok, Kecamatan Pagedangan, Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Panongan, Kecamatan Pasar Kemis, Kecamatan Rajeg, Kecamatan Sepatan, Kecamatan Sepatan Timur, Kecamatan Sindang Jaya, ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 124- Jaya, Kecamatan Solear, Kecamatan Sukadiri, Kecamatan Sukamulya, Kecamatan Teluknaga, dan Kecamatan Tigaraksa pada Kabupaten Tangerang Provinsi Banten; 1. Kecamatan Bekasi Barat, Kecamatan Bekasi Selatan, Kecamatan Bekasi Timur, Kecamatan Bekasi Utara, Kecamatan Medan Satria, Kecamatan Pondok Gede, Kecamatan Bantar Gebang, Kecamatan Jati Asih, Kecamatan Jati Sampurna, Kecamatan Mustika Jaya, Kecamatan Pondok Melati, dan Kecamatan Rawa Lumbu pada Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat; m. Kecamatan Tarumajaya, Kecamatan Babelan, Kecamatan Bojongmangu, Kecamatan Cabang Bungin, Kecamatan Cibarusah, Kecamatan Cibitung, Kecamatan Cikarang Barat, Kecamatan Cikarang Selatan, Kecamatan Cikarang Timur, Kecamatan Cikarang Utara, Kecamatan Cikarang Pusat, Kecamatan Karang Bahagia, Kecamatan Kedung Waringin, Kecamatan Muara Gembong, Kecamatan Setu, Kecamatan Sukakarya, Kecamatan Sukatani, Kecamatan Sukawangi, Kecamatan Tambelang, Kecamatan Tambun Selatan, Kecamatan Serangbaru, dan Kecamatan Tambun Utara pada Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat; dan n. Kecamatan Cipanas, Kecamatan Cugenang, Kecamatan Pacet, dan Kecamatan Sukaresmi pada Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat. Pasal 75 (1) Zona B2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 merupakan zona dengan karakteristik sebagai kawasan yang mempunyai daya dukung lingkungan sedang dan tingkat pelayanan prasarana dan sarana sedang. (2) Zona B2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kawasan ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 125- a. kawasan peruntukan permukiman teratur dengan kepadatan sedang; b. kawasan peruntukan pemerintahan kabupaten, kota, dan/ atau kecamatan; c. kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala nasional dan regional; d. kawasan peruntukan industri; e. kawasan peruntukan pelayanan pendidikan tinggi; f. kawasan peruntukan pelayanan olahraga skala internasional, nasional, regional, dan lokal; g. kawasan peruntukan pelayanan kesehatan skala internasional, nasional, regional, dan lokal; h. kawasan peruntukan pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang skala nasional dan regional; i. kawasan peruntukan pelayanan transportasi udara internasional dan nasional; J. kawasan peruntukan pelayanan transportasi laut internasional dan nasional; k. kawasan peruntukan pengembangan sistem logistik terpadu (multimoda); 1. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara; m. kawasan peruntukan kegiatan pariwisata; dan/ atau n. kawasan peruntukan kegiatan pertemuan, pameran, dan so sial budaya. Zona B2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di sebagian wilayah: a. Kecamatan Kalideres pada Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta; b. Kecamatan Jagakarsa, Kecamatan Pasar Minggu, dan Kecamatan Cilandak pada Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta; c. Kecamatan ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 126- c. Kecamatan Ciracas dan Kecamatan Cipayung pada Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta; d. Kecamatan Bogor Barat pada Kota Bogor Provinsi Jawa Barat; e. Kecamatan Babakan Madang, Kecamatan Bojong Gede, Kecamatan Caringin, Kecamatan Cariu, Kecamatan Ciampea, Kecamatan Ciawi, Kecamatan Cibinong, Kecamatan Cibungbulang, Kecamatan Cigombong, Kecamatan Cigudeg, Kecamatan Cijeruk, Kecamatan Cileungsi, Kecamatan Ciomas, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Ciseeng, Kecamatan Citeureup, Kecamatan Dramaga, Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Gunung Sindur, Kecamatan Jasinga, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Kemang, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Leuwiliang, Kecamatan Leuwisadeng, Kecamatan Megamendung, Kecamatan Nanggung, Kecamatan Pamijahan, Kecamatan Parung, Kecamatan Parung Panjang, Kecamatan Rancabungur, Kecamatan Rumpin, Kecamatan Sukajaya, Kecamatan Sukamakmur, Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Tajur Halang, Kecamatan Tamansari, Kecamatan Tanjungsari, dan Kecamatan Tenjo pada Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat; f. Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Cilodong, Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Cipayung, Kecamatan Pancoran M as , Kecamatan Sawangan, Kecamatan Tapos , dan Kecamatan Sukmajaya pada Kota Depok Provinsi Jawa Barat; g. Kecamatan Benda, Kecamatan Cibodas, Kecamatan Jatiuwung, Kecamatan Neglasari, dan Kecamatan Periuk pada Kota Tangerang Provinsi Banten; h. Kecamatan Ciputat, Kecamatan Pondok Aren, Kecamatan Serpong, Kecamatan Serpong Utara, Kecamatan Setu, dan Kecamatan Pamulang pada Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten; i. Kecamatan ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 127- i. Kecamatan Balaraj a, Kecamatan Cikupa, Kecamatan Cisauk, Kecamatan Cisoka, Kecamatan Curug, Kecamatan Gunung Kaler, Kecamatan Jambe, Kecamatan Jayanti, Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan Kemiri, Kecamatan Kosambi, Kecamatan Kresek, Kecamatan Kronjo, Kecamatan Legok, Kecamatan M auk, Kecamatan Mekarbaru, Kecamatan Pagedangan, Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Panongan, Kecamatan Pasar Kemis, Kecamatan Rajeg, Kecamatan Sepatan, Kecamatan Sepatan Timur, Kecamatan Sindang Jaya, Kecamatan Solear, Kecamatan Sukadiri, Kecamatan Sukamulya, Kecamatan Teluknaga, dan Kecamatan Tigaraksa pada Kabupaten Tangerang Provinsi Banten; i • Kecamatan Bantar Gebang, Kecamatan Jati Asih, Kecamatan Jati Sampurna, Kecamatan Mustika Jaya, dan Kecamatan Pondok Melati pada Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat; dan k. Kecamatan Tarumajaya, Kecamatan Babelan, Kecamatan Cibitung, Kecamatan Setu, Kecamatan Sukatani, Kecamatan Sukawangi, Kecamatan Cabangbungin, Kecamatan Bojongmangu, Kecamatan Cibarusah, Kecamatan Cikarang Selatan, Kecamatan Cikarang Timur, Kecamatan Cikarang Pusat, Kecamatan Kedungwaringin, Kecamatan Muara Gembong, Kecamatan Serang Baru, Kecamatan Tambun Selatan, dan Kecamatan Tambun Utara pada Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. Pasal 76 (1) Zona B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 merupakan zona dengan karakteristik sebagai kawasan yang mempunyai daya dukung lingkungan sedang hingga rendah, tingkat pelayanan ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 128- pelayanan prasarana dan sarana rendah, dan merupakan kawasan potensial resapan air. (2) Zona B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kawasan peruntukan permukiman dengan kepadatan sedang hingga rendah; b. kawasan peruntukan agro industri; c. kawasan peruntukan pariwisata; dan/ atau d. kawasan peruntukan kegiatan pertahanan dan keamanan negara. (3) Zona B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di sebagian wilayah: a. Kecamatan Jagakarsa, Kecamatan Pasar Minggu, dan Kecamatan Cilandak pada Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta; b. Kecamatan Ciracas dan Kecamatan Pasar Rebo pada Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta; c. Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan dan Kecamatan Kepulauan Seribu Utara pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta; d. Kecamatan Bogor Barat dan Kecamatan Bogor Selatan pada Kota Bogor Provinsi Jawa Barat; e. Kecamatan Babakanmadang, Kecamatan Bojong Gede, Kecamatan Caringin, Kecamatan Cariu, Kecamatan Ciampea, Kecamatan Ciawi, Kecamatan Cibinong, Kecamatan Cibungbulang, Kecamatan Cigombong, Kecamatan Cigudeg, Kecamatan Cijeruk, Kecamatan Ciomas, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Ciseeng, Kecamatan Citeureup, Kecamatan Dramaga, Kecamatan Gunung Sindur, Kecamatan Jasinga, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Kemang, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Leuwiliang, Kecamatan Leuwisadeng, Kecamatan Megamendung, Kecamatan Nanggung, Kecamatan Pamijahan, ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 129- Pamijahan, Kecamatan Parung Panjang, Kecamatan Rancabungur, Kecamatan Rumpin, Kecamatan Sukajaya, Kecamatan Sukamakmur, Kecamatan Sukaraja, dan Kecamatan Tajur Halang, Kecamatan Tamansari, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Tenjo, dan Kecamatan Tenjolaya pada Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat; f. Kecamatan Sawangan, Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Cipayung, Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Pancoran Mas, Kecamatan Tapos, dan Kecamatan Cilodong pada Kota Depok Provinsi Jawa Barat; g. Kecamatan Cisoka, Kecamatan Gunung Kaler, Kecamatan Jayanti, Kecamatan Kemiri, Kecamatan Kosambi, Kecamatan Kresek, Kecamatan Kronjo, Kecamatan M auk, Kecamatan Mekarbaru, Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Pasar Kemis, Kecamatan Rajeg, Kecamatan Sepatan, Kecamatan Sepatan Timur, Kecamatan Sindangjaya, Kecamatan Solear, Kecamatan Sukadiri, Kecamatan Sukamulya, dan Kecamatan Teluknaga pada Kabupaten Tangerang Provinsi Banten; h. Kecamatan Bantar Gebang, Kecamatan Jati Asih, dan Kecamatan Jati Sampurna pada Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat; i. Kecamatan Bojongmangu, Kecamatan Cabangbungin, Kecamatan Cibarusah, Kecamatan Cikarang Pusat, Kecamatan Muaragembong, Kecamatan Serangbaru, dan Kecamatan Setu pada Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat; dan i • Kecamatan Cipanas, Kecamatan Cugenang, Kecamatan Pacet, dan Kecamatan Sukaresmi pada Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat. Pasal 77 ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 130- Pasal 77 (1) Zona B4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ditetapkan dengan kriteria merupakan zona dengan karakteristik sebagai kawasan yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan rendah tetapi subur dan merupakan kawasan resapan air berupa kawasan pertanian lahan kering dan/ atau perkebunan. (2) Zona B4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kawasan peruntukan permukiman kepadatan rendah; b. kawasan peruntukan perkebunan; c. kawasan peruntukan agroindustri; d. kawasan peruntukan pertanian; e. kawasan peruntukan pariwisata; dan/ atau f. kawasan hutan produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Zona B4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di sebagian wilayah: a. Kecamatan Penjaringan pada Kota Administrasi Jakarta Utara pada Provinsi DKI Jakarta; b. Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan dan Kecamatan Kepulauan Seribu Utara pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta; c. Kecamatan Babakan Madang, Kecamatan Caringin, Kecamatan Cariu, Kecamatan Ciampea, Kecamatan Ciawi, Kecamatan Cibungbulang, Kecamatan Cigombong, Kecamatan Cigudeg, Kecamatan Cijeruk, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Ciseeng, Kecamatan Citeureup, Kecamatan Jasinga, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Leuwiliang, Kecamatan Leuwisadeng, Kecamatan Megamendung, Kecamatan Nanggung, Kecamatan Pamijahan, Kecamatan Parung Panjang, Kecamatan Rancabungur, Kecamatan Rumpin, Kecamatan ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 131- Kecamatan Sukajaya, Kecamatan Sukamakmur, Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Tamansari, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Tenjo, dan Kecamatan Tenjolaya pada Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat; d. Kecamatan Muara Gembong pada Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat; dan e. Kecamatan Cipanas, Kecamatan Cugenang, Kecamatan Pacet, dan Kecamatan Sukaresmi pada Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat. Pasal 78 (1) Zona B5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 merupakan zona dengan karakteristik sebagai kawasan yang memiliki kesesuaian lingkungan untuk budi daya pertanian. (2) Zona B5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan peruntukan pertanian dengan irigasi teknis maupun irigasi non teknis. (3) Zona B5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di sebagian wilayah: a. Kecamatan Caringin, Kecamatan Cariu, Kecamatan Ciampea, Kecamatan Ciawi, Kecamatan Cibungbulang, Kecamatan Cigombong, Kecamatan Cigudeg, Kecamatan Cijeruk, Kecamatan Ciomas, Kecamatan Ciseeng, Kecamatan Citeureup, Kecamatan Dramaga, Kecamatan Jasinga, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Gunungsindur, Kecamatan Kemang, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Leuwiliang, Kecamatan Leuwisadeng, Kecamatan Nanggung, Kecamatan Pamijahan, Kecamatan Parung Panjang, Kecamatan Parung, Kecamatan Rancabungur, Kecamatan Rumpin, Kecamatan Sukajaya, Kecamatan Sukamakmur, Kecamatan Tamansari, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Tenjo, dan Kecamatan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 132- Kecamatan Tenjolaya pada Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat; b. Kecamatan Balaraja, Kecamatan Jambe, Kecamatan Kemiri, Kecamatan Kronjo, Kecamatan Gunung Kaler, Kecamatan Kresek, Kecamatan Mauk, Kecamatan Mekarbaru, Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Rajeg, Kecamatan Sindangjaya, Kecamatan Sukadiri, Kecamatan Sukamulya, dan Kecamatan Legok pada Kabupaten Tangerang Provinsi Banten; c. Kecamatan Bojongmangu, Kecamatan Cibarusah, Kecamatan Pebayuran, Kecamatan Serang Baru, Kecamatan Setu, Cabangbungin, Kecamatan Cibitung, Kecamatan Cikarang Timur, Kecamatan Karang Bahagia, Kecamatan Kedung Waringin, Kecamatan Sukakarya, Kecamatan Sukatani, Kecamatan Sukawangi, Kecamatan Tambelang, dan Kecamatan Tambun Utara pada Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat; dan d. Kecamatan Cipanas, Kecamatan Cugenang, Kecamatan Pacet, dan Kecamatan Sukaresmi pada Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat. Pasal 79 (1) Zona B6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 merupakan zona dengan karakteristik sebagai kawasan yang mempunyai daya dukung lingkungan rendah dengan kesesuaian untuk budi daya sebagai penyangga zona L 1. (2) Zona B6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kawasan hutan produksi; dan b. kawasan peruntukan kegiatan pariwisata alam di sekitar Zona L 1. (3) Zona B6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di sebagian wilayah: a. Kecamatan ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 133- a. Kecamatan Cisarua dan Kecamatan Sukamakmur pada Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat; b. Kecamatan Babelan, Kecamatan Cabangbungin, dan Kecamatan Muara Gembong pada Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat; dan c. Kecamatan Cipanas pada Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat. Pasal 80 (1) Zona B7 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 merupakan zona dengan karakteristik daya dukung lingkungan rendah, rawan intrusi air laut, dan rawan abrasi, dengan kesesuaian untuk budi daya penyangga Zona L2 yang merupakan sempadan pantai. (2) Zona B7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kawasan peruntukan permukiman dan fasilitasnya di kawasan pesisir; b. kawasan peruntukan kegiatan budi daya perikanan skala regional; c. kawasan peruntukan kegiatan transportasi laut; d. kawasan peruntukan kegiatan pariwisata; dan/ atau e. kawasan peruntukan kegiatan riset dan pendidikan. (3) Zona B7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di sebagian wilayah pesisir pantai Utara Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur. Pasal 81 (1) Zona B8 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 merupakan zona dengan karakteristik daya dukung lingkungan rendah, prasarana lingkungan sedang hingga rendah yang berada pada kawasan reklamasi dengan rawan intrusi air laut dan rawan abrasi. (2) Zona ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 134- (2) Zona B8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kawasan peruntukan permukiman dan fasilitasnya; b. kawasan peruntukan perdagangan dan jasa; c. kawasan peruntukan industri dan pergudangan; d. kawasan pendukung fungsi pusat pembangkit tenaga listrik; dan/ atau e. kawasan peruntukan kegiatan pariwisata. (3) Zona B8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Pulau Reklamasi C, D, G, N di pesisir pantai Utara Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur. Pasal 82 Rencana Pola Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur sebagaimana dimaksud dalam Bab V digambarkan dalam Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. Bagian Keempat Mitigasi Bencana Pada Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya Pasal 83 (1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (3) dilakukan pada: a. Zona Ll, Zona L2, Zona L3, Zona B1, Zona B2, Zona B3, Zona B4, Zona B5, Zona B6, dan Zona B7 yang berada pada kawasan berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran yang berpotensi mengalami gerakan tanah sedang hingga tinggi; b. Zona ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 135- b. Zona Ll, Zona L2, Zona L3, Zona B1, Zona B2, Zona B3, Zona B4, Zona B5, Zona B6, dan Zona B7 yang berada pada daerah yang berpotensi dan/ atau pernah mengalami bencana alam banjir; dan c. Zona B7 dan Zona B8 yang berada pada kawasan sekitar pantai yang rawan terhadap gelombang pasang dengan kecepatan antara 10 (sepuluh) sampai dengan 100 (seratus) kilometer per jam yang timbul akibat angin kencang atau gravitasi bulan atau matahari, merupakan kawasan rawan bencana alam gelombang pasang. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN PERKOTAAN JABODETABEK-PUNJUR Bagian Kesatu Umum Pasal 84 (1) Arahan pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek- Punjur merupakan acuan dalam mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur. (2) Arahan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. indikasi program utama; b. indikasi sumber pendanaan; c. indikasi instansi pelaksana; dan d. indikasi
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 136- d. indikasi waktu pelaksanaan. (3) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang; dan b. indikasi program utama perwujudan pola ruang. (4) Indikasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Indikasi instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan/atau Masyarakat. (6) Indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas 4 (empat) tahapan, sebagai dasar bagi instansi pelaksana, baik pusat maupun daerah, dalam menetapkan prioritas pembangunan pada Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur, yang meliputi: a. tahap pertama pada periode tahun 2020-2024; b. tahap kedua pada periode tahun 2025-2029; c. tahap ketiga pada periode tahun 2030-2034; dan d. tahap keempat pada periode tahun 2035-2039. (7) Rincian indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi instansi pelaksana, dan indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. Bagian Kedua Indikasi Program Utama Perwujudan Struktur Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur Pasal 85 ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 137- Pasal 85 Indikasi program utama perwujudan struktur ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) huruf a diprioritaskan pada: a. pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan fungsi Kawasan Perkotaan Inti sebagai pusat pemerintahan dan kawasan diplomatik, pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional, pusat pelayanan pendidikan tinggi, pusat pelayanan olahraga skala internasional, nasional, dan regional, pusat pelayanan kesehatan skala internasional, nasional, dan regional, pusat kegiatan industri kreatif, pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara, pusat kegiatan pariwisata, serta pusat kegiatan pertemuan, pameran, serta sosial dan budaya; b. pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan fungsi Kawasan Perkotaan di Sekitarnya sebagai pusat pemerintahan kabupaten, kota, dan/atau kecamatan, pusat perdagangan dan jasa skala regional, pusat pelayanan pendidikan tinggi, pusat pendidikan dan penelitian, pusat pelayanan olahraga skala internasional, nasional, dan lokal, pusat pelayanan kesehatan pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara, pusat kegiatan pariwisata, serta pusat kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya; c. pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan kualitas sistem jaringan transportasi yang meliputi sistem jaringan jalan, sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional, sistem jaringan transportasi sungai dan penyeberangan, sistem jaringan perkeretaapian, sistem jaringan transportasi laut, dan sistem jaringan transportasi udara; d. pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan sistem jaringan energi yang meliputi jaringan pipa minyak dan gas bumi, pembangkit tenaga listrik, dan jaringan transmisi tenaga listrik; e. pembangunan, ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 138- e. pembangunan, peningkatan, dan/ atau pemantapan sistem jaringan telekomunikasi yang meliputi jaringan tetap dan bergerak; f. pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan sistem jaringan sumber daya air yang meliputi sungai, waduk, CAT, sistem pengendalian banjir dan rob, sistem jaringan irigasi, dan sistem pengamanan pantai; g. pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan sistem jaringan prasarana perkotaan yang meliputi SPAM, sistem jaringan drainase, sistem jaringan air limbah, dan sistem pengelolaan persampahan; dan h. pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan jalur evakuasi untuk kawasan rawan bencana. Bagian Ketiga Indikasi Program Utama Perwujudan Pola Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur Pasal 86 (1) Indikasi program utama perwujudan pola ruang kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) huruf b pada Zona L diprioritaskan untuk pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi lindung pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan konservasi, kawasan lindung geologi, dan kawasan lindung lainnya. (2) Indikasi program utama perwujudan pola ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) huruf b pada Zona B diprioritaskan untuk: a. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan permukiman teratur dengan kepadatan ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 139- kepadatan tinggi dan/atau permukiman dengan kepadatan yang dikendalikan, kepadatan sedang, kepadatan sedang hingga rendah, dan kepadatan rendah; b. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan pemerintahan nasional, provinsi, kabupaten, kota dan/atau kecamatan; c. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional; d. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan kantor perwakilan diplomatik dan kantor perwakilan pada organisasi internasional; e. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan pendidikan tinggi; f. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara; g. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan pelayanan olahraga skala internasional, nasional, regional, dan lokal; h. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan pelayanan kesehatan skala internasional, nasional, dan regional; i. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan pelayanan transportasi skala internasional, nasional, dan regional; j. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan industri dan agro industri; k. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan budi daya perikanan skala nasional dan regional; 1. pengembangan, ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 140- 1. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional; m. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan pelayanan transportasi laut internasional dan nasional; n. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan kegiatan pariwisata; o. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya; p. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan perkebunan; q. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan pertanian; r. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan pertanian dengan irigasi teknis maupun irigasi non teknis; s. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan hutan produksi; t. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan kegiatan pariwisata alam di sekitar Zona L I.; u. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan permukiman dan fasilitasnya di kawasan pesisir; v. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan kegiatan transportasi laut; dan w. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan pendukung fungsi pusat pembangkit tenaga listrik. BAB VII ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 141- BAB VII ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN PERKOTAAN JABODETABEK-PUNJUR Bagian Kesatu Umum Pasal 87 (1) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur. (2) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. arahan peraturan zonasi; b. arahan perizinan; c. arahan insentif dan disinsentif; dan d. arahan sanksi. Bagian Kedua Arahan Peraturan Zonasi Pasal 88 (1) Arahan peraturan zonasi Kawasan Perkotaan Jabodetabek- Punjur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf a digunakan sebagai acuan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun ketentuan umum peraturan zonasi dan peraturan zonasi. (2) Arahan peraturan zonasi Kawasan Perkotaan Jabodetabek- Punjur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang; dan b. arahan ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 142- b. arahan peraturan zonasi untuk pola ruang. (3 ) Muatan arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang dan pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. jenis kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan; b. intensitas pemanfaatan ruang; c. prasarana dan sarana minimum; dan/atau d. ketentuan lain yang dibutuhkan. Pasal 89 Arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf a terdiri atas: a. arahan peraturan zonasi untuk sistem pusat permukiman; b. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi; c. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi; d. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi; e. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan cumber daya air; dan f. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana perkotaan. Pasal 90 Arahan peraturan zonasi untuk sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a terdiri atas: a. arahan peraturan zonasi untuk Kawasan Perkotaan Inti; dan b. arahan peraturan zonasi untuk Kawasan Perkotaan di Sekitarnya. Pasal 91 ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 143- Pasal 91 Arahan peraturan zonasi untuk Kawasan Perkotaan Inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemerintahan nasional dan kawasan diplomatik, kegiatan pemerintahan provinsi, kegiatan pemerintahan kota dan/ atau kecamatan, kegiatan perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional, kegiatan pelayanan pendidikan tinggi, kegiatan pelayanan olahraga skala internasional, nasional, dan regional, kegiatan pelayanan kesehatan skala internasional, nasional, dan regional, kegiatan industri kreatif, kegiatan pelayanan transportasi laut internasional dan nasional, kegiatan pelayanan transportasi udara internasional dan nasional, kegiatan pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional, kegiatan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan pariwisata, serta kegiatan pertemuan, pameran, dan social budaya; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan industri pada kawasan industri, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi Kawasan Perkotaan Inti; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pertambangan, kegiatan industri yang tidak mengantisipasi penanganan polutan, dan kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan Kawasan Perkotaan Inti; d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi: 1. pemanfaatan ruang untuk bangunan gedung dengan intensitas tinggi baik ke arah horizontal maupun vertikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait keselamatan penerbangan; dan 2. penyediaan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 144- 2. penyediaan RTH kota paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan Inti; e. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi: 1. kebutuhan dasar antara lain listrik, telekomunikasi, air bersih, serta pengolahan sampah dan limbah; 2. prasarana dan sarana pendukung aksesibilitas berupa jaringan jalan, terminal, serta angkutan penumpang dan angkutan barang; dan 3. prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan negara; dan f. ketentuan lain meliputi: 1. pengembangan Kawasan Perkotaan Inti diarahkan sesuai dengan karakteristik kawasan yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan tinggi serta kualitas pelayanan prasarana dan sarana tinggi; dan 2. alokasi penambahan kegiatan karena adanya perubahan atau penambahan kebijakan yang bersifat strategis nasional dapat ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang memenuhi kriteria: a. sesuai daya dukung dan daya tampung, yang didukung dengan kajian aspek lingkungan; b. bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda pelaksanaannya; c. tidak berpengaruh negatif terhadap fungsi utama Kawasan Perkotaan Inti; dan d. penetapan lokasinya tidak dapat dialihkan ke lokasi lain. Pasal 92 Arahan peraturan zonasi untuk Kawasan Perkotaan di Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf b meliputi: a. kegiatan ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 145- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pusat pemerintahan kabupaten, kota, dan/atau kecamatan, kegiatan perdagangan dan jasa skala nasional dan regional, kegiatan pelayanan pendidikan tinggi, kegiatan pendidikan dan penelitian, pelayanan olahraga skala internasional, nasional, dan lokal, kegiatan pelayanan kesehatan skala nasional dan regional, kegiatan industri manufaktur, kegiatan pertanian, kegiatan industri hulu maupun hilir, kegiatan pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional, kegiatan pelayanan transportasi udara internasional dan nasional, kegiatan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan pariwisata, serta kegiatan pertemuan, pameran, dan so sial budaya; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi Kawasan Perkotaan di Sekitarnya; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan industri yang tidak mengantisipasi penanganan polutan dan kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya; d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan di Sekitarnya; e. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi: 1. kebutuhan dasar antara lain listrik, telekomunikasi, air bersih, serta pengolahan sampah dan limbah; 2. prasarana dan sarana pendukung aksesibilitas berupa jaringan jalan, terminal, serta angkutan penumpang dan angkutan barang; dan 3. prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan negara; dan f. Ketentuan ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 146- f. Ketentuan lain meliputi: 1. pengembangan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya diarahkan sebagai kawasan yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan, tinggi, sedang, dan rendah serta kualitas pelayanan prasarana dan sarana tinggi, sedang, dan rendah; 2. alokasi penambahan kegiatan karena adanya perubahan atau penambahan kebijakan yang bersifat strategis nasional dapat ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sepanj ang memenuhi kriteria: a. sesuai daya dukung dan daya tampung, yang didukung dengan kajian aspek lingkungan; b. bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda pelaksanaannya; c. tidak berpengaruh negatif terhadap fungsi utama Kawasan Perkotaan di Sekitarnya; dan d. penetapan lokasinya tidak dapat dialihkan ke lokasi lain. Pasal 93 (1) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b terdiri atas: a. arahan peraturan zonasi jaringan jalan yang terdiri atas arahan peraturan zonasi untuk kawasan di sepanjang sisi jalan arteri primer, jalan kolektor primer, dan jalan bebas hambatan; b. arahan peraturan zonasi lalu lintas dan angkutan jalan yang terdiri atas arahan peraturan zonasi untuk lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal dan kawasan peruntukan terminal penumpang tipe A, terminal penumpang tipe B, dan terminal barang; c. arahan ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 147- c. arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi sungai yang terdiri atas arahan peraturan zonasi untuk pelabuhan sungai dan alur pelayaran untuk kegiatan angkutan sungai; d. arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi penyeberangan yang terdiri atas arahan peraturan zonasi untuk pelabuhan penyeberangan dan lintas angkutan penyeberangan; e. arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi perkeretaapian yang terdiri atas arahan peraturan zonasi untuk kawasan di sepanjang sisi jalur kereta api dan untuk kawasan peruntukan stasiun kereta api; f. arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi laut yang terdiri atas arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pelabuhan dan untuk alur pelayaran; dan g. arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi udara yang terdiri atas arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan bandar udara dan ruang udara untuk penerbangan. (2) Arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan yang telah sesuai dengan ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan utilitas kota termasuk kelengkapan jalan (street furniture), penanaman pohon, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: 1. pemanfaatan ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 148- 1. pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan 2. alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional; d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi: 1. penetapan GSB di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan; dan 2. pemanfaatan ruang pengawasan jalan dengan KDH paling rendah 30% (tiga puluh persen); dan e. ketentuan lain meliputi: 1. pemanfaatan ruang sisi jalan bebas hambatan untuk ruang terbuka harus bebas pandang bagi pengemudi dan memiliki pengamanan fungsi jalan; 2. penyediaan ruang milik jalan diperuntukan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas serta kebutuhan ruang untuk pengamanan jalan; 3. penyediaan ruang manfaat jalan diperuntukan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, lereng, ambang pengaman, trotoar, badan jalan, saluran tepi jalan, dan jaringan utilitas dalam tanah; 4. penyediaan fasilitas pengaturan lalu lintas dan marka jalan yang disesuaian dengan fungsi jalan; dan 5. penyediaan prasarana dan sarana jalan yang mampu mendukung kegiatan pertahanan dan keamanan negara. Arahan peraturan zonasi untuk lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (b) meliputi: a. kegiatan ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 149- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan angkutan massal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan angkutan massal; dan c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan angkutan massal. (4) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan terminal penumpang tipe A dan terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan terminal penumpang tipe A dan terminal penumpang tipe B untuk mendukung pergerakan orang; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal penumpang tipe A dan terminal penumpang tipe B; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional terminal, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta keamanan dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal penumpang tipe A dan terminal penumpang tipe B; d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi terminal penumpang tipe A dan terminal penumpang tipe B dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya diserasikan dengan luasan terminal; dan e. ketentuan ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 150- e. ketentuan penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk terminal tipe A dan terminal tipe B meliputi: 1 fasilitas utama meliputi jalur pemberangkatan kendaraan umum, jalur kedatangan kendaraan umum, tempat parkir kendaraan umum, bangunan kantor terminal, tempat tunggu penumpang dan/ atau pengantar, menara pengawas, loket penjualan karcis, rambu-rambu dan papan informasi, dan pelataran parkir kendaraan pengantar dan/ atau taksi; dan 2. fasilitas penunjang meliputi fasilitas penyandang cacat, kamar kecil/ toilet, musholla, kios/ kantin, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang, alat pemadaman kebakaran, dan taman. Arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan terminal barang; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal barang; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal barang; d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang terminal barang meliputi perlunya melengkapi dengan RTH yang penyediaannya diserasikan dengan luasan terminal; dan e. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi: 1. fasilitas utama berupa jalur pemberangkatan kendaraan angkutan barang, jalur kedatangan kendaraan ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 151- kendaraan angkutan barang, tempat parkir kendaraan angkutan barang, bangunan kantor terminal, menara pengawas, rambu-rambu, serta papan informasi; dan 2. fasilitas penunjang berupa kamar kecil/ toilet, tempat ibadah, kios/ kantin, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, alat pemadaman kebakaran, dan taman. (6) Arahan peraturan zonasi untuk jaringan transportasi sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Arahan peraturan zonasi untuk jaringan transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (8) Arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu konstruksi jalan rel dan fasilitas operasi kereta api, serta keselamatan pengguna kereta api; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api yang mengakibatkan terganggunya kelancaran operasi kereta api dan keselamatan pengguna kereta api; d. ketentuan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 152- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi pengawasan jalur kereta api dengan KDH paling rendah 30% (tiga puluh persen); dan e. ketentuan lain meliputi: 1. pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 2. pemanfaatan ruang sisi jalur kereta api untuk ruang terbuka harus memenuhi aspek keamanan dan keselamatan bagi pengguna kereta api. (9) Arahan peraturan zonasi untuk stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, kegiatan penunjang operasional, dan kegiatan pengembangan stasiun kereta api, antara lain kegiatan naik turun penumpang dan kegiatan bongkar muat barang; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan operasi kereta api, serta fungsi stasiun kereta api; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan operasi kereta api, serta fungsi stasiun kereta api; dan d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi RTH yang penyediaannya diserasikan dengan luasan stasiun kereta api. (10) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional pelabuhan utama, kegiatan penunjang operasional pelabuhan utama, kegiatan pengembangan kawasan peruntukan ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 153- peruntukan pelabuhan utama, dan kegiatan pertahanan dan keamanan negara secara terbatas; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKrP) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP), dan jalur transportasi laut dengan mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan di DLKrP, DLKP, jalur transportasi laut, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan peruntukan pelabuhan utama. (11) Arahan peraturan zonasi untuk alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penyelenggaraan alur pelayaran dan kegiatan penyediaan fasilitas alur pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi alur pelayaran; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi alur pelayaran; d. prasarana dan sarana minimum meliputi prasarana dan sarana penanda alur pelayaran di laut pada wilayah perairan yang merupakan kawasan terumbu karang dan kawasan koridor bagi jenis biota laut yang dilindungi; dan e. ketentuan lain meliputi penyusunan peraturan zonasi untuk alur pelayaran di laut dilakukan dengan memperhatikan jaringan energi dan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (12) Arahan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 154- (12) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional kebandarudaraan, kegiatan penunjang pelayanan jasa kebandarudaraan, kegiatan penunjang keselamatan operasi penerbangan, kegiatan pengembangan bandar udara, kegiatan pelayanan kepabeanan, karantina, imigrasi, dan keamanan, serta kegiatan pertahanan dan keamanan negara; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi ruang darat, perairan dan/ atau udara di sekitar bandar udara umum serta kegiatan lain yang tidak mengganggu keselamatan operasi penerbangan dan fungsi bandar udara umum; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan keamanan dan keselamatan operasional penerbangan, membuat halangan (obstacle), dan/ atau kegiatan lain yang mengganggu fungsi bandar udara umum; dan d. prasarana dan sarana minimum meliputi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (13) Arahan peraturan zonasi untuk ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pemanfaatan bersama ruang udara untuk penerbangan guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budi daya terbatas di sekitar bandar udara yang tidak mengganggu fungsi ruang udara untuk penerbangan se suai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. kegiatan ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 155- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi ruang udara untuk penerbangan; dan d. ketentuan lain meliputi penyusunan peraturan zonasi untuk ruang udara untuk penerbangan dilakukan dengan memperhatikan pembatasan pemanfaatan ruang udara yang digunakan untuk penerbangan agar tidak mengganggu sistem operasional penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 94 (1) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf c terdiri atas: a. arahan peraturan zonasi untuk jaringan pipa minyak dan gas bumi; b. arahan peraturan zonasi untuk pembangkitan tenaga listrik; dan c. arahan peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik. (2) Arahan peraturan zonasi untuk jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional dan kegiatan penunjang jaringan pipa minyak dan gas bumi; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang aman bagi instalasi jaringan pipa minyak dan gas bumi serta tidak mengganggu fungsi jaringan pipa minyak dan gas bumi; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan instalasi jaringan pipa minyak dan gas bumi serta mengganggu fungsi jaringan pipa minyak dan gas bumi; d. prasarana ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 156- d. prasarana dan sarana minimum meliputi jalan khusus untuk akses pemeliharaan dan pengawasan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi, peralatan pencegah pencemaran lingkungan, marka, dan papan informasi keterangan teknis pipa yang dilindungi dengan pagar pengaman; dan e. ketentuan lain meliputi penyusunan peraturan zonasi dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Arahan peraturan zonasi untuk pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional dan kegiatan penunjang pembangkitan tenaga listrik; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang aman bagi instalasi pembangkitan tenaga listrik serta tidak mengganggu fungsi pembangkitan tenaga listrik; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan instalasi pembangkitan tenaga listrik serta mengganggu fungsi pembangkitan tenaga listrik; dan d. prasarana dan sarana minimum meliputi jalan khusus untuk akses pemeliharaan dan pengawasan pembangkitan tenaga listrik dan papan informasi keterangan teknis jaringan listrik yang dilindungi dengan pagar pengaman. (4) Arahan peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang jaringan transmisi tenaga listrik; b. kegiatan ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 157- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan penghijauan, pemakaman, pertanian, perparkiran, dan kegiatan yang tidak menimbulkan bahaya kebakaran, serta kegiatan lain yang bersifat sementara dan tidak mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan bahaya kebakaran dan mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik; dan d. prasarana dan sarana minimum meliputi papan informasi keterangan teknis jaringan transmisi tenaga listrik. Pasal 95 (1) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf d meliputi: a. arahan peraturan zonasi untuk jaringan tetap; dan b. arahan peraturan zonasi untuk jaringan bergerak. (2) Arahan peraturan zonasi untuk jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional dan kegiatan penunjang jaringan tetap; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang aman bagi jaringan tetap dan tidak mengganggu fungsi jaringan tetap; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan jaringan tetap dan mengganggu fungsi jaringan tetap; dan d. ketentuan lain meliputi pembangunan, jarak antarmenara, tinggi menara, ketentuan lokasi, dan menara bersama telekomunikasi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Arahan ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 158- (3) Arahan peraturan zonasi untuk jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional dan kegiatan penunjang jaringan bergerak; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang aman bagi jaringan bergerak dan tidak mengganggu fungsi jaringan bergerak; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan jaringan satelit dan mengganggu fungsi jaringan bergerak; dan d. ketentuan lain meliputi pembangunan, jarak antarmenara, tinggi menara, ketentuan lokasi, dan menara bersama telekomunikasi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 96 (1) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf e meliputi: a. arahan peraturan zonasi untuk sumber air; dan b. arahan peraturan zonasi untuk prasarana sumber daya air. (2) Arahan peraturan zonasi untuk sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi ketentuan: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. kegiatan pendayagunaan sumber air pada mata air, sungai, danau, embung, atau waduk guna mendukung pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat; dan 2. kegiatan pengelolaan imbuhan air tanah pada CAT di Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur guna mendukung ketersediaan air di Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur. b. kegiatan ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 159- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, dan fungsi jaringan sumber air; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi sumber air permukaan dan sumber air tanah; dan d. prasarana dan sarana minimum meliputi jalan inspeksi pengairan dan pos pemantau ketinggian permukaan air. (3) Arahan peraturan zonasi untuk prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. arahan peraturan zonasi untuk sistem pengendalian banjir; dan b. arahan peraturan zonasi untuk sistem pengamanan pantai. (4) Arahan peraturan zonasi untuk sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi ketentuan: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengembangan sarana dan prasarana sistem pengendalian banjir, termasuk penangkap sedimen (sediment trap) pada badan sungai, serta reboisasi di sepanjang sempadan sungai dan kawasan sekitar situ, danau, embung, dan waduk; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu sistem pengendalian banjir; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi lokasi dan jalur evakuasi serta bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana; dan d. penyediaan ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 160- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi struktur alami dan/ atau struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana banjir. (5) Arahan peraturan zonasi untuk sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi ketentuan: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengembangan sistem pengamanan pantai; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu sistem pengamanan pantai; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi lokasi dan jalur evakuasi serta bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana; dan d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi struktur alami dan/atau struktur buatan yang dapat mengurangi dampak gelombang pasang. Pasal 97 (1) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf f terdiri atas: a. arahan peraturan zonasi untuk SPAM; b. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase; c. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan air limbah; dan d. arahan peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan persampahan. (2) Arahan peraturan zonasi untuk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. kegiatan ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 161- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengembangan SPAM dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang SPAM; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi SPAM; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pengambilan air tanah di sekitar SPAM dan kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah serta mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum; dan d. prasarana dan sarana minimum meliputi: 1. unit air baku meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/ penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana penyediaan air minum; dan 2. unit produksi meliputi bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum. Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana sistem jaringan drainase dalam rangka mengurangi genangan air, mendukung pengendalian banjir, dan pembangunan prasarana penunjangnya; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan drainase; c. kegiatan ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 162- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan drainase; d. prasarana dan sarana minimum untuk sistem jaringan drainase meliputi jalan khusus untuk akses pemeliharaan, serta alat penjaring sampah; dan e. ketentuan lain meliputi pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase dilakukan selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan ruang milik jalan. (4) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengembangan, operasi, dan pemeliharaan sistem jaringan air limbah dan jaringan prasarana penunjangnya; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), pembuangan limbah B3, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah; d. prasarana dan sarana minimum meliputi peralatan kontrol baku mutu air buangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e. ketentuan lain meliputi jarak aman sistem jaringan air limbah dengan kawasan peruntukan permukiman. (5) Arahan peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan TPA sampah terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengoperasian TPA sampah berupa pemilahan, pengumpulan, ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 163- pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah, pengurugan berlapis bersih (sanitary landfill), pemeliharaan TPA sampah, dan industri terkait pengolahan sampah, serta kegiatan penunjang operasional TPA sampah, serta kegiatan penghijauan; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertanian non pangan, kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan persampahan, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan TPA sampah; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan sosial ekonomi yang mengganggu fungsi kawasan TPA sampah; d. prasarana dan sarana minimum meliputi fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasi, dan fasilitas penunjang; dan e. ketentuan lain meliputi jarak aman TPA dengan kawasan peruntukan permukiman, sumber air baku, dan kawasan di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 98 (1) Arahan peraturan zonasi untuk pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf b terdiri atas: a. arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung; dan b. arahan peraturan zonasi untuk kawasan budi daya. (2) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. arahan peraturan zonasi untuk Zona L 1; b. arahan peraturan zonasi untuk Zona L2; c. arahan peraturan zonasi untuk Zona L3; d. arahan peraturan zonasi untuk Zona L4; e. arahan ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 164- e. arahan peraturan zonasi untuk Zona L5; dan f. arahan peraturan zonasi untuk Zona L6. (3) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. arahan peraturan zonasi untuk Zona B 1; b. arahan peraturan zonasi untuk Zona B2; c. arahan peraturan zonasi untuk Zona B3; d. arahan peraturan zonasi untuk Zona B4; e. arahan peraturan zonasi untuk Zona B5; f. arahan peraturan zonasi untuk Zona B6; g. arahan peraturan zonasi untuk Zona B7; dan h. arahan peraturan zonasi untuk Zona B8. Pasal 99 (1) Arahan peraturan zonasi untuk Zona Ll sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf a terdiri atas: a. arahan peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung; dan b. arahan peraturan zonasi untuk kawasan resapan air. (2) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan kawasan resapan air; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budi daya terbangun secara terbatas yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 165- huruf a yang tidak mengganggu fungsi resapan air sebagai Kawasan Lindung; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengurangi daya serap tanah terhadap air dan kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air sebagai kawasan lindung; d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi penyediaan sumur resapan, kolam retensi, situ, danau, embung, dan/ atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan e. ketentuan lain meliputi penerapan prinsip Zero Delta Q Policy terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya. Pasal 100 Arahan peraturan zonasi untuk Zona L2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf b terdiri atas: a. arahan peraturan zonasi untuk sempadan pantai; b. arahan peraturan zonasi untuk sempadan sungai; c. arahan peraturan zonasi untuk kawasan sekitar situ, danau, waduk, atau embung; dan d. arahan peraturan zonasi untuk RTH Kota. Pasal 101 Arahan peraturan zonasi untuk sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf a meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan rekreasi pantai, pengamanan pesisir, kegiatan nelayan, kegiatan pelabuhan, landing point kabel dan/ atau pipa bawah laut, kegiatan pengendalian kualitas perairan, konservasi lingkungan pesisir, pengembangan struktur alami dan struktur buatan pencegah abrasi pada sempadan pantai, pengamanan sempadan pantai sebagai ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 166- sebagai ruang publik, kegiatan pengamatan cuaca dan iklim, kepentingan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan penentuan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana rob; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi sempadan pantai sebagai kawasan perlindungan setempat; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana dan kegiatan yang mengganggu fungsi sempadan pantai sebagai kawasan perlindungan setempat; dan d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi: 1. perlindungan dan pembuatan struktur alami serta pembuatan struktur buatan untuk mencegah abrasi; dan 2. penyediaan jalur evakuasi bencana. Pasal 102 Arahan peraturan zonasi untuk sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan sempadan sungai untuk RTH, pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik, kabel telepon, pipa air minum, pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan dan pembuangan air, bangunan penunjang sistem prasarana kota, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budi daya pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah dan kegiatan selain sebagaimana ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 167- sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat antara lain kegiatan pemasangan reklame dan papan pengumuman, pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan transportasi sungai, kegiatan rekreasi air, serta jalan inspeksi dan bangunan pengawas ketinggian air sungai; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah bentang alam, kegiatan yang mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi dan hidraulis, kelestarian flora dan fauna, kelestarian fungsi lingkungan hidup, kegiatan pemanfaatan hasil tegakan, kegiatan yang menghalangi dan/ atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana, kegiatan pembuangan sampah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat; dan d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi jalan inspeksi dan bangunan pengawas ketinggian air sungai. Pasal 103 Arahan peraturan zonasi untuk kawasan sekitar situ, danau, waduk, atau embung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf c meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengelolaan badan air dan/ atau pemanfaatan air, taman rekreasi beserta kegiatan penunjangnya, RTH, dan kegiatan sosial budaya; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan sekitar situ, danau, embung, atau waduk sebagai kawasan perlindungan setempat antara lain kegiatan pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi air, jalan inspeksi, bangunan ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 168- bangunan pengawas ketinggian air, dan bangunan pengolahan air baku; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan kegiatan pemanfaatan hasil tegakan, serta kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak kelestarian fungsi kawasan sekitar situ, danau, embung, atau waduk sebagai kawasan perlindungan setempat; dan d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi jalan inspeksi dan akses publik. Pasal 104 Arahan peraturan zonasi untuk RTH kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf d meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk fungsi resapan air, pemakaman, olahraga di ruang terbuka, dan evakuasi bencana; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan rekreasi, pembibitan tanaman, pendirian bangunan fasilitas umum, dan selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi RTH kota sebagai kawasan perlindungan setempat; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian stasiun pengisian bahan bakar umum dan kegiatan sosial dan ekonomi lainnya yang mengganggu fungsi RTH kota sebagai kawasan perlindungan setempat; dan d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi: 1. tempat sampah dan toilet umum; dan 2. sarana perawatan dan pemeliharaan RTH kota. Pasal 105 ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 169- Pasal 105 Arahan peraturan zonasi untuk Zona L3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) huruf c meliputi: a. arahan peraturan zonasi untuk suaka alam meliputi suaka margasatwa dan cagar alam; b. arahan peraturan zonasi untuk kawasan pelestarian alam meliputi taman nasional dan taman nasional laut, taman hutan raya, dan taman wisata alam; dan c. arahan peraturan zonasi untuk konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pasal 106 Arahan peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam meliputi suaka margasatwa, dan cagar alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, penyimpanan dan/ atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, panas, dan angin, serta pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pariwisata terbatas dan pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan suaka alam; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasan, perburuan terhadap satwa yang berada di dalam kawasan, dan kegiatan lain yang mengganggu kawasan fungsi suaka alam; dan d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi sarana pengawasan perlindungan populasi satwa liar dan habitatnya. Pasal 107 ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 170- Pasal 107 Arahan peraturan zonasi untuk kawasan pelestarian alam yang merupakan taman nasional dan taman nasional laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 108 Arahan peraturan zonasi untuk kawasan pelestarian alam yang merupakan taman hutan raya dan taman wisata alam, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf b meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kegiatan pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi, kegiatan untuk koleksi kekayaan keanekaragaman hayati, kegiatan penyimpanan dan/ atau penyerapan karbon, kegiatan pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam, kegiatan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dalam rangka menunjang budi daya dalam bentuk penyediaan plasma nutfah, kegiatan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat, dan kegiatan penangkaran dalam rangka pengembangbiakan satwa atau perbanyakan tumbuhan secara buatan dalam lingkungan yang terkontrol; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a, kegiatan pemanfaatan tradisional dapat berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budi daya tradisional, serta perburuan tradisional terbatas untuk jenis satwa liar yang tidak dilindung dan tidak termasuk dalam Appendix Cites, serta kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi taman hutan raya dan taman wisata alam sebagai kawasan pelestarian alam; c. kegiatan ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 171- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan selain bangunan penunjang kegiatan penelitian, pendidikan, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang mengganggu fungsi taman hutan raya dan taman wisata alam sebagai kawasan pelestarian alam; dan d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi sarana perawatan serta fasilitas penunjang kegiatan penelitian, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, rekreasi dan pariwisata, serta pengembangan plasma nutfah endemik. Pasal 109 Arahan peraturan zonasi untuk kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf c meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi penelitian, kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan, kegiatan konservasi, pengamanan abrasi pantai, pariwisata alam, penyimpanan dan/ atau penyerapan karbon, serta pemanfaatan air, energi air, panas, dan angin; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengubah atau mengurangi luas dan/atau mencemari, melakukan perusakan, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi sarana pembibitan dan perawatan untuk perlindungan dan pelestarian kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil. Pasal 110 ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 172- Pasal 110 (1) Arahan peraturan zonasi untuk Zona L4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf d meliputi: a. arahan peraturan zonasi kawasan cagar alam geologi berupa kawasan geopark dan kawasan karst; dan b. arahan peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan air tanah terdiri atas: 1. arahan peraturan zonasi kawasan imbuhan air tanah; dan 2. arahan peraturan zonasi kawasan sempadan mata air. (2) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan cagar alam geologi berupa kawasan geopark dan kawasan karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pemanfaatan untuk pariwisata tanpa mengubah bentang alam kawasan geopark dan kawasan karst; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan penggalian dibatasi hanya untuk penelitian arkeologi dan geologi; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah bentang alam dan fungsi kawasan geopark dan kawasan karst; dan d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi: 1) penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan 2) sarana perlindungan kawasan keunikan bentang alam. (3) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan kawasan imbuhan air tanah terutama pada daerah kelerengan lebih besar dari 40% (empat puluh persen); b. kegiatan ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 173- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budi daya terbangun secara terbatas yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi imbuhan air tanah sebagai Kawasan Lindung; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengurangi daya serap tanah terhadap air dan kegiatan yang mengganggu fungsi imbuhan air tanah sebagai Kawasan Lindung; d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi: 1. sarana perlindungan kawasan imbuhan air tanah; dan 2. penyediaan sumur resapan kolam retensi, situ, danau, embung, dan/ atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan e. Ketentuan lain meliputi penerapan prinsip Zero Delta Q Policy terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya. (4) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan sekitar mata air untuk RTH dan kegiatan mempertahankan fungsi kawasan mata air; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pariwisata, pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan mata air; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan pencemaran mata air serta kegiatan yang dapat mengganggu dan/ atau merusak kelestarian fungsi kawasan mata air; dan d. penyediaan ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 174- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi sarana perlindungan dan pelestarian air tanah. Pasal 111 Arahan peraturan zonasi untuk Zona L5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf e meliputi: a. arahan peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan b. arahan peraturan zonasi untuk kawasan ekosistem mangrove. Pasal 112 Arahan peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf a meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pelestarian, penyelamatan, pengamanan, serta penelitian cagar budaya dan ilmu pengetahuan; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pariwisata, sosial budaya, keagamaan, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan, kegiatan yang merusak kekayaan budaya bangsa yang berupa benda, bangunan, struktur, dan situs peninggalan sejarah, wilayah dengan bentukan geologi tertentu, serta kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya Masyarakat setempat; dan d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi sarana perlindungan benda, bangunan, struktur, dan situs peninggalan sejarah untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Pasal 113 ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 175- Pasal 113 Arahan peraturan zonasi untuk kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf b meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penelitian, kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan, kegiatan konservasi, pengamanan abrasi pantai, pariwisata alam, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, serta pemanfaatan air, energi air, panas, dan angin; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan ekosistem mangrove sebagai pelindung pantai dari pengikisan air laut; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengubah atau mengurangi luas dan/ atau mencemari ekosistem mangrove, perusakan ekosistem mangrove, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan ekosistem mangrove; dan d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi sarana pembibitan dan perawatan untuk perlindungan dan pelestarian ekosistem mangrove. Pasal 114 Arahan peraturan zonasi untuk Zona B1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) huruf a terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan permukiman teratur dengan kepadatan tinggi dan/atau permukiman dengan kepadatan yang dikendalikan, kegiatan pemerintahan nasional, provinsi, kabupaten, kota, dan/atau kecamatan, kegiatan perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional, kegiatan diplomatik dan organisasi internasional, kegiatan pelayanan pendidikan tinggi, kegiatan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan pelayanan olahraga skala internasional ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 176- internasional, nasional, regional, dan lokal, kegiatan pelayanan kesehatan skala internasional, nasional, dan regional, kegiatan pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang skala nasional dan regional, kegiatan pelayanan transportasi udara skala internasional, nasional, dan regional, kegiatan pelayanan transportasi laut skala internasional, nasional, dan regional, kegiatan industri, kegiatan pengembangan sistem logistik terpadu, kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya, dan/atau kegiatan budi daya perikanan skala nasional dan regional; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan industri manufaktur dan kegiatan pemanfaatan ruang untuk fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta tidak mengganggu fungsi kawasan pada Zona B 1; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pada Zona Bl; d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi: 1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, serta ketinggian bangunan dan GSB terhadap jalan; 2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana; 3. penerapan rekayasa teknik dengan KWT paling tinggi 70% (tujuh puluh persen); 4. intensitas pemanfaatan ruang pada kawasan keselamatan operasi penerbangan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 5. penyediaan RTH kota paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan; e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi: 1. fasilitas
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 177- 1. fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi bertaraf internasional; 2. prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, serta ruang dan jalur evakuasi bencana; 3. penyediaan sumur resapan air hujan; 4. tempat parkir untuk pengembangan zona dengan fungsi perdagangan dan jasa, pariwisata, kesehatan, pendidikan, serta perkantoran pemerintah dan swasta; 5. penyediaan sistem drainase yang antisipatif terhadap kemungkinan bahaya banjir; 6. penanggulangan banjir melalui penyediaan sistem penanganan banjir baik struktural maupun non struktural; dan 7. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana; dan f. ketentuan lain meliputi: 1. kegiatan industri, termasuk industri manufaktur diarahkan pada Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. kegiatan industri harus memenuhi AMDAL; dan 3. ketentuan lain untuk kegiatan industri dan permukiman skala besar antara lain: a) penyediaan air baku melalui sistem jaringan perpipaan dengan memanfaatkan potensi air permukaan, dan tidak menggunakan air tanah sebagai sumber air; b) penerapan prinsip zero delta Q policy terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun; c) konstruksi bangunan mempertimbangkan dan memenuhi standar keselamatan bangunan gedung dari ancaman bencana gempa bumi, gerakan tanah, dan aspek kebencanaan lainnya; d) fasilitas
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 178- d) fasilitas dan infrastruktur limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) secara mandiri dalam rangka dukungan pelayanan kesehatan; dan e) fasilitas dan infrastruktur pengelolaan sampah secara mandiri, dengan penentuan lokasi yang mempertimbangkan aspek kegeologian. Pasal 115 Arahan peraturan zonasi untuk Zona B2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) huruf b terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan permukiman teratur kepadatan sedang, kegiatan pemerintahan kabupaten, kota, dan/ atau kecamatan, kegiatan perdagangan dan jasa skala nasional dan regional, kegiatan industri, kegiatan pelayanan pendidikan tinggi, kegiatan pelayanan olahraga skala internasional, nasional, regional, dan lokal, kegiatan pelayanan kesehatan skala internasional, nasional, regional, dan lokal, kegiatan pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional, kegiatan pelayanan transportasi udara internasional dan nasional, kegiatan pelayanan transportasi laut internasional dan nasional, kegiatan pengembangan sistem logistik terpadu, kegiatan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan pariwisata, kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan tidak mengganggu fungsi kawasan pada Zona B2; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/ atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pada Zona B2; d. penerapan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 179- d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi: 1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan; 2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana; dan 3. penerapan rekayasa teknik dengan KWT paling tinggi 60% (enam puluh persen); e. penyediaan RTH perkotaan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan; dan f. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi: 1. fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi; 2. prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, 3. penyediaan sumur resapan air hujan; 4. penyediaan sistem drainase yang antisipatif terhadap kemungkinan bahaya banjir; 5. penanggulangan banjir melalui penyediaan sistem penanganan banjir baik struktural maupun non struktural; 6. tempat parkir untuk pengembangan zona dengan fungsi perdagangan dan jasa, pariwisata, kesehatan, pendidikan, serta perkantoran pemerintah dan swasta; dan 7. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana. Pasal 116 Arahan peraturan zonasi untuk Zona B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) huruf c terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan permukiman kepadatan sedang hingga rendah, kegiatan agro industri, kegiatan pariwisata, kegiatan pertahanan dan keamanan negara ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 180- negara, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertanian yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan pada Zona B3; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: 1. pengambilan air tanah untuk kegiatan industri yang mengakibatkan intrusi air laut bawah tanah; dan 2. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pada Zona B3; d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi: 1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan; 2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana; 3. penerapan rekayasa teknik dengan KWT paling tinggi 50% (lima puluh persen); dan 4. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan; dan e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi: 1. prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, serta ruang dan jalur evakuasi bencana; 2. jalan akses yang baik dari dan ke semua kawasan yang dikembangkan terutama akses ke zona perdagangan dan jasa serta pelabuhan; 3. penyediaan sumur resapan air hujan; 4. tempat ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 181- 4. tempat parkir untuk pengembangan zona dengan fungsi perdagangan dan jasa, pariwisata, kesehatan, pendidikan, serta perkantoran pemerintah dan swasta; dan 5. kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana. Pasal 117 Arahan peraturan zonasi untuk Zona B4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) huruf d terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perumahan kepadatan rendah, kegiatan perkebunan, kegiatan agroindustri, kegiatan pertanian, kegiatan pariwisata, kegiatan hutan produksi sesuai dengan ketentuan perturan perundang- undangan, kegiatan budi daya perikanan, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan pada Zona B4; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pada Zona B4; d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi: 1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan; dan 2. penerapan rekayasa teknik dengan KWT paling tinggi 40% (empat puluh persen); dan e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi: 1. fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan pertanian; 2. prasarana dan sarana pelayanan umum; 3. ruang dan jalur evakuasi bencana; dan 4. fasilitas
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 182- 4. fasilitas parkir bagi setiap bangunan untuk kegiatan usaha. Pasal 118 Arahan peraturan zonasi untuk Zona B5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) huruf e terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pertanian dan/ atau kegiatan pertanian dengan irigasi teknis dan/atau lahan basah; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan industri pengolahan hasil pertanian secara terbatas dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengubah fungsi lahan pertanian tanaman pangan beririgasi teknis dan tidak mengganggu fungsi kawasan pada Zona B5; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pada Zona B5 dan alih fungsi lahan menjadi kawasan peruntukan lain yang mengancam keberlanjutan lahan pertanian irigasi teknis; d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi: 1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan; dan 2. penerapan rekayasa teknik dengan KWT paling tinggi 10% (sepuluh persen); dan e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi: 1. fasilitas dan infrastruktur pendukung pertanian; 2. prasarana dan sarana pelayanan umum; dan 3. ruang dan jalur evakuasi bencana. Pasal 119 ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 183- Pasal 119 Arahan peraturan zonasi untuk Zona B6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) huruf f terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengelolaan hutan produksi dan kegiatan pariwisata alam; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan pada Zona B6; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan limbah padat dan cair, limbah bahan berbahaya dan beracun, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan pada Zona B6; d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan hutan produksi serta ruang dan jalur evakuasi bencana; dan e. ketentuan lain meliputi alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 120 Arahan peraturan zonasi untuk Zona B7 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) huruf g terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan permukiman dan fasilitasnya di kawasan pesisir, budi daya perikanan, kegiatan transportasi laut, kegiatan pariwisata, kegiatan riset dan pendidikan, dan pendirian fasilitas untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan pada Zona B7; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan limbah padat dan cair, limbah bahan berbahaya dan ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 184- dan beracun, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pada Zona B7; d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi: 1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan; dan 2. penerapan rekayasa teknik dengan KWT paling tinggi 40% (empat puluh persen); dan e. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa: 1. penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung; 2. ruang dan jalur evakuasi bencana; dan 3. sistem polder sebagai pengendali banjir. Pasal 121 Arahan peraturan zonasi untuk Zona B8 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) huruf h terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan permukiman dan fasilitasnya, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan pendukung pusat pembangkit tenaga listrik, kegiatan pariwisata, kegiatan industri dan pergudangan, kegiatan pendukung transportasi laut, dan pendirian fasilitas untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan pada Zona B8; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan limbah padat dan cair, limbah bahan berbahaya dan beracun, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pada Zona B8 serta mengganggu muara sungai, jalur lalu lintas laut dan pelayaran, serta usaha perikanan laut; d. penyediaan ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 185- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan serta ruang dan jalur evakuasi bencana: dan e. Ketentuan lain meliputi: 1) peruntukan kegiatan pada setiap pulau mempertimbangkan peruntukkan pada pulau utama didepannya; 2) pengaturan intensitas ruang di Pulau Reklamasi dengan koefisien zona terbangun paling tinggi 40% sesuai dengan hasil kajian; 3) meminimalisir timbulnya bangkitan dan tarikan yang membebani daratan utama (mainland); dan 4) mempertimbangkan karakteristik lingkungan. Pasal 122 (1) Apabila terdapat kebijakan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dan menuntut penambahan kegiatan dalam Zona Lindung dan Zona Budidaya, penambahan kegiatan tersebut dilakukan dengan kriteria: a. bersifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Nasional; b. bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda pelaksanaannya; c. pelaksanaannya tidak dapat dialihkan ke lokasi lain; d. mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung; e. mendukung pencapaian tujuan Rencana Tata Ruang; dan f. melalui rekayasa dan/atau pemanfaatan teknologi untuk tetap menjaga fungsi utama kawasan di sekitarnya apabila kegiatan yang bersifat strategis tersebut tidak mengubah seluruh fungsi zona. (2) Dalam ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 186- (2) Dalam hal kebijakan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan perubahan pemanfaatan ruang, perubahan rencana tata ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 123 (1) Arahan peraturan zonasi dalam upaya mitigasi bencana pada Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya meliputi: a. arahan peraturan zonasi dalam rangka mitigasi bencana di kawasan rawan bencana yang berpotensi mengalami gerakan tanah sedang hingga tinggi; b. arahan peraturan zonasi dalam rangka mitigasi bencana di kawasan rawan bencana alam banjir; dan c. arahan peraturan zonasi dalam rangka mitigasi bencana di kawasan rawan bencana alam gelombang pasang. (2) Arahan peraturan zonasi untuk mitigasi kawasan rawan bencana yang berpotensi mengalami gerakan tanah sedang hingga tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. kegiatan dalam rangka memperkecil kerugian akibat bencana tanah longsor antara lain membuat terasering, talud atau turap, rehabilitasi, dan reboisasi; 2. kegiatan dengan potensi kerugian kecil akibat bencana tanah longsor dengan mempertimbangkan kondisi, jenis, dan ancaman bencana; 3. penentuan dan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan 4. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana. b. kegiatan ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 187- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak berpotensi menyebabkan terjadinya bencana alam tanah longsor; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/ atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana tanah longsor; dan d. ketentuan penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi: 1. penyediaan terasering, turap, dan talud; dan 2. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana tanah longsor. Arahan peraturan zonasi untuk mitigasi kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penghijauan, reboisasi, pendirian bangunan tanggul, drainase, pintu air, sumur resapan dan lubang biopori, serta penentuan lokasi dan jalur evakuasi bencana; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak berpotensi menyebabkan terjadinya bencana banjir; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan mengubah aliran sungai antara lain memindahkan, mempersempit, dan menutup aliran sungai, kegiatan menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana alam banjir; dan d. ketentuan penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi: 1. penyediaan ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 188- 1. penyediaan saluran drainase yang memperhatikan kemiringan dasar saluran dan sistem/ sub sistem daerah pengaliran; 2. penanganan sedimentasi di muara saluran/ sungai yang bermuara di laut melalui proses pengerukan; dan 3. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana banjir. (4) Arahan peraturan zonasi untuk mitigasi kawasan rawan bencana alam gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penanaman mangrove dan terumbu karang, pembuatan pemecah gelombang dan pelindung pantai, pembuatan tanggul pelindung atau sistem polder yang dilengkapi dengan pintu dan pompa sesuai dengan elevasi lahan terhadap pasang surut, dan kegiatan pendirian bangunan dalam rangka mitigasi dan adaptasi terhadap ancaman bencana rob dan gelombang pasang; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pariwisata, olahraga, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan potensi kerugian kecil akibat bencana gelombang pasang; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pengambilan terumbu karang, pengrusakan mangrove, dan kegiatan yang dapat mengubah pola arus laut; dan d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi penyediaan jalur evakuasi bencana gelombang pasang serta pemasangan sistem peringatan dini. Pasal 124 (1) Arahan peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang di dalam bumi terdiri atas: a. arahan ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 189- a. arahan peraturan zonasi di dalam bumi untuk sistem jaringan sarana dan prasarana; dan b. arahan peraturan zonasi di dalam bumi untuk bangunan gedung. (2) Arahan peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang di dalam bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 125 Arahan peraturan zonasi diatur lebih lanjut di dalam rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten/ kota, dan/atau rencana rincinya. Bagian Ketiga Arahan Perizinan Pasal 126 (1) Arahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf b merupakan acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang. (2) Setiap pemanfaatan ruang harus mendapatkan izin pemanfaatan ruang dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota sesuai peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota be serta rencana rinci dan peraturan zonasinya yang didasarkan pada rencana tata ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pre siden ini. (3) Setiap pemanfaatan ruang harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan masing-masing sektor atau bidang yang mengatur jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sektor atau bidang terkait. Bagian ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 190- Bagian Keempat Arahan Insentif dan Disinsentif Pasal 127 Arahan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi Pemerintah dan pemerintah daerah sebagai upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur. Pasal 128 Pemberian insentif dan disinsentif diberikan oleh: a. Pemerintah kepada pemerintah daerah; b. pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan c. Pemerintah dan/ atau pemerintah daerah kepada masyarakat. Pasal 129 (1) Pemberian insentif dari Pemerintah kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf a dapat berupa: a. subsidi silang; b. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah; c. penyediaan prasarana dan sarana di daerah; d. pemberian kompensasi; e. penghargaan dan fasilitasi; dan/ atau f. publikasi atau promosi daerah. (2) Pemberian insentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf b dapat berupa: a. pemberian kompensasi dari pemerintah daerah penerima manfaat kepada pemerintah daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima oleh daerah penerima manfaat; b. kompensasi ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 191- b. kompensasi pemberian penyediaan prasarana dan sarana; c. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah penerima manfaat kepada investor yang berasal dari daerah pemberi manfaat; dan/ atau d. publikasi atau promosi daerah. (3) Insentif dari Pemerintah dan/ atau pemerintah daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf c dapat berupa: a. pemberian keringanan pajak; b. pemberian kompensasi; c. pengurangan retribusi; d. imbalan; e. sewa ruang; f. urun saham; g. penyediaan prasarana dan sarana; dan/ atau h. kemudahan perizinan. Pasal 130 (1) Disinsentif dari Pemerintah kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf a dapat diberikan dalam bentuk: a. pensyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah; b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana di daerah; dan/ atau c. pemberian status tertentu dari Pemerintah. (2) Disinsentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf b dapat berupa: a. pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah daerah pemberi manfaat kepada daerah penerima manfaat; b. pembatasan ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 192- b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/ atau c. pensyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat. (3) Disinsentif dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf c dapat berupa: a. pengenaan kompensasi; b. pensyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah; c. kewajiban memberi imbalan; d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/ atau e. pensyaratan khusus dalam perizinan. Pasal 131 (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya. (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 132 Bentuk serta tata cara pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Bagian Kelima Arahan Sanksi Pasal 133 ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 193- Pasal 133 (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf d diberikan dalam bentuk sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan bidang penataan ruang. (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta dan peraturan daerah tentang rencana tata ruang kabupaten/kota beserta rencana rinci tata ruang dan peraturan zonasinya yang didasarkan pada Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur. BAB VIII PENGELOLAAN KAWASAN PERKOTAAN JABODETABEK-PUNJUR Pasal 134 (1) Dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur dilakukan pengelolaan Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur. (2) Pengelolaan Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri, menteri/kepala lembaga, Gubernur, dan Bupati/Walikota se suai dengan kewenangannya. Pasal 135 (1) Dalam rangka mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (2), dibentuk suatu kelembagaan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kelembagaan ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 194- (2) Kelembagaan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Menteri, yang beranggotakan paling sedikit Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Perhubungan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencana Pembangunan Nasional, dan Menteri Keuangan, serta para gubernur di Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur. (3) Tugas pokok dan kewenangan kelembagaan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencakup: a. pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang di Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur sesuai dengan kewenangannya; dan b. pengoordinasian penyelenggaraan penataan ruang lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan di Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur sesuai dengan kewenangannya. (4) Pengaturan lebih lanjut terkait susunan organisasi, keanggotaan, kewenangan, uraian tugas dan fungsi, dan tata kerja, serta pembiayaan kelembagaan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Menteri. BAB IX PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG KAWASAN PERKOTAAN JABODETABEK-PUNJUR Pasal 136 ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 195- Pasal 136 (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur dilakukan pada tahap: a. perencanaan tata ruang; b. pemanfaatan ruang; dan c. pengendalian pemanfaatan ruang. (2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai bentuk dan tata cara peran Masyarakat dalam Penataan Ruang. BAB X JANGKA WAKTU DAN PENINJAUAN KEMBALI Pasal 137 (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur adalah selama 20 (dua puluh tahun) sejak diundangkannya Peraturan Presiden ini. (2) Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. (3) Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis tertentu berupa: a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; atau b. perubahan batas teritorial negara atau batas wilayah daerah. (4) Ketentuan ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 196- (4) Ketentuan dan tata cara peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 138 Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini maka: a. izin pemanfaatan ruang pada masing-masing daerah yang telah dikeluarkan, dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden ini, tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden ini dilakukan penyesuaian izin terhadap Peraturan Presiden ini, dengan ketentuan: 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin terkait disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Presiden ini; 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya: a. dilakukan penyesuaian dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Presiden ini; b. dalam hal tidak dimungkinkan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Presiden ini, atas izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 197- terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden ini dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Presiden ini; dan d. pemanfaatan ruang di Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut: 1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Presiden ini; dan 2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan. BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 139 (1) Pada saat Peraturan Presiden ini berlaku, peraturan daerah mengenai rencana tata ruang wilayah provinsi, peraturan daerah ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 198- daerah mengenai rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan peraturan daerah mengenai rencana rinci tata ruang beserta peraturan zonasi yang bertentangan dengan Peraturan Presiden ini harus disesuaikan pada saat revisi peraturan daerah mengenai rencana tata ruang wilayah provinsi, peraturan daerah mengenai rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan peraturan daerah mengenai rencana rinci tata ruang beserta peraturan zonasinya. (2) Sepanjang rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana rinci tata ruang berikut peraturan zonasi Provinsi dan Kabupaten/ Kota di Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur bertentangan dan belum disesuaikan dengan Peraturan Presiden ini, digunakan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur sebagai acuan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 140 Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Pasal 141 Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 199- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 April 2020 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 16 April 2020 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 101 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Bidang Perekonon'iian atya Bhakti Parikesit