Integritas: Jurnal Antikorupsi Vol 8, No. 1, 2022, pp. 1-12 ©Komisi Pemberantasan Korupsi Penjatuhan pidana mati bagi koruptor di Indonesia dalam perspektif utilitarianisme Ahmad Mukhlish Fariduddin* 1, a, Nicolaus Yudistira Dwi Tetono 2, b 1 Universitas Katolik Parahyangan. Margajaya Dalam II Street, No.2, Bandung, 40224, Indonesia 2 Universitas Katolik Parahyangan. Kelapa Lilin Utara 7 Street, No.DF 9, Tangerang, 15811, Indonesia a b * Corresponding Author Abstrak: Perdebatan mengenai penerapan pidana mati di Indonesia memang tidak kunjung berakhir, termasuk pula dalam ranah pidana mati bagi koruptor. Penelitian ini menawarkan analisis reflektif berdasarkan aliran utilitarianisme yang melihat unsur kemanfaatan sebagai justifikasi dari pemberlakuan sebuah hukum. Sudut pandang utilitarianisme digunakan sebagai alat analisis karena kejahatan korupsi sangat berhubungan erat dengan keuangan negara, sehingga sanksi hukum harus dipastikan dapat menghasilkan manfaat bagi keuangan negara tersebut. Hasil penelitian menunjukan kemanfaatan yang dihasilkan sangat kecil, sedangkan harga yang harus dibayar sangat tinggi dalam penjatuhan pidana mati bagi koruptor ini. Dalam perspektif utilitarianisme penjatuhan pidana mati bagi koruptor tidak mencapai kesebandingan dalam kalkulasi cost and benefit. Kata Kunci: pidana mati, utilitarianisme. How to Cite: Fariduddin, A. M. ., & Tetono, N. Y. D. (2022). Imposition of the death penalty for corruptors in Indonesia from a utilitarian perspective. Integritas : Jurnal Antikorupsi, 8(1), 1-12. Pendahuluan Hukuman atau sanksi hukum menurut R. Soesilo adalah perasaan sengsara yang dijatuhkan oleh hakim dengan suatu vonis kepada orang yang telah melanggar hukum (Kusumo, 2015). Ada yang berpendapat bahwa sanksi hukum ditujukan untuk membalas suatu perbuatan, bahwa seseorang harus dihukum dengan cara yang sesuai dengan apa yang ia perbuat (Kholiq & Wibowo, 2016). Seseorang perlu dihukum sesuai dengan apa yang ia perbuat agar ia mendapatkan rasa jera dan berakhir pada ketakutan akan mendapatkan sanksi hukum tersebut bilamana seseorang yang lain hendak melanggar hukum (Mertha, 2014). Ada pula pendapat lain yang menyatakan bahwa sanksi hukum diterapkan demi menjadikan seseorang lebih baik dari pribadi yang sebelumnya (Syatar, 2018). Pendapat yang disebut pertama merupakan pandangan penjatuhan pidana berdasarkan teori retributif, sedangkan yang disebut kedua adalah pandangan penjatuhan pidana berdasarkan teori utilitas (Mastalia, 2017). Seiring perkembangan zaman, teori utilitas-lah yang kerap dipandang lebih unggul dalam mendefinisikan tujuan diberikannya sanksi hukum, khususnya dalam ranah hukum pidana, dibandingkan teori retributif (Kania, 2014). Demikian karena teori utilitas lebih mengedepankan aspek kemanfaatan dari sanksi hukum, ketimbang aspek pembalasan diri manusia terhadap si terpidana (Irmawanti & Arief, 2021). Sanksi hukum, dalam hal ini sanksi pidana, memiliki berbagai jenis sanksi. Satu di antara jenis sanksi itu adalah pidana mati yang hingga saat ini penerapannya masih menjadi polemik (Kusumo, 2015). Terlepas dari penerapan hukuman mati yang meninggalkan perdebatan itu, Indonesia sendiri merupakan satu dari 58 negara yang masih mempertahankan pemberlakuan pidana mati sebagai ketentuan yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana tertentu, ter- masuk terhadap tindak pidana korupsi (ICJR, 2017). Adanya polemik dan kontroversi mengenai pidana mati juga menjurus pada perdebatan yang lebih sempit mengenai perlu-tidaknya terpidana korupsi untuk dijatuhi pidana mati. Sebagaimana diketahui secara umum, bahwa tindak pidana korupsi adalah tindak pidana khusus karena dianggap sebagai tindak pidana luar biasa, mengingat tindak pidana tersebut menimbulkan kerugian yang meluas serta berdampak sistemik terhadap kehidupan masyarakat (Wijayanti & Kasim, 2022). Misalnya saja, kerugian di Indonesia 10.32697/integritas.v8i1.903 e-mail: jurnal.integritas@kpk.go.id
2 -Imposition of death penalty for corruptors in Indonesia from a utilitarian perspective yang diakibatkan oleh korupsi sepanjang tahun 2020 adalah sebesar Rp. 56,7 T (Aslam & Khan, 2021). Padahal, kerugian sebesar itu pada tahun 2020 sudah dibarengi dengan penurunan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia sebanyak 3 poin dari satu tahun sebelum-nya. Karena kekhususannya ini, terdapat berbagai pandangan yang menyatakan bahwa hukuman mati bagi terpidana korupsi perlu untuk dijatuhkan di bawah kondisi-kondisi yang spesifik. Secara normatif, penjatuhan pidana mati di Indonesia dimungkinkan terjadi dalam keadaan tertentu berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberan- tasan Tindak Pidana Korupsi. Penjelasan terhadap pasal tersebut telah diubah berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa yang dimaksud keadaan ter- tentu ialah: (1) dana yang dikorupsi merupakan dana yang diperuntukkan untuk penanggulangan bahaya, penanggulangan bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, serta penanggulangan krisis ekonomi dan moneter; dan, (2) pengulangan tindak pidana korupsi. Pertimbangan dilakukannya pengaturan seperti ini adalah karena beberapa orang me- mang sudah tidak mungkin lagi untuk diperbaiki lewat pidana penjara yang memakan biaya besar. Maka, pidana mati menjadi opsi terakhir bagi beberapa orang yang sudah tiada harapan untuk diperbaiki lagi, dan hilang pula kewajiban memelihara kehidupannya di penjara (Suud, 2020). Penjatuhan pidana mati juga akan menimbulkan perasaan puas bagi korban, karena kejahatan yang telah dilakukan terhadapnya dapat terbalaskan (Yuhermansyah & Fariza, 2017). Sejauh ini, pidana mati terhadap koruptor di Indonesia belum pernah dijatuhkan. Sanksi ter- berat yang pernah dijatuhkan di Indonesia terhadap para koruptor adalah pidana penjara se- umur hidup (Andryanto, 2021), walaupun sebetulnya beberapa dakwaan terhadap tindak pidana korupsi pernah memuat tuntutan hukuman mati seperti dalam kasus Heru Hidayat. Kendati demikian, dengan adanya peluang bagi koruptor di Indonesia untuk dijatuhi hukuman mati, kiranya layak dipersoalkan "apakah hukuman mati itu akan membawa manfaat atau tidak?". Perlu juga dipertanyakan "apakah penjatuhan pidana mati itu pada akhirnya akan menghasilkan keba- hagiaan bagi masyarakat atau tidak?". Jika memang tidak bermanfaat sehingga tidak menghasil- kan kebahagiaan bagi masyarakat, maka apa perlunya pidana mati dijatuhkan kepada koruptor? Tulisan ini disusun untuk membahas persoalan-persoalan tersebut bukan hanya dari segi efektivitas penerapan hukuman mati bagi koruptor, tapi juga secara lebih reflektif-filosofis meng- gunakan pisau analisis utilitarianisme dari Jeremy Bentham. Berdasarkan penjelasan dan persoalan-persoalan yang telah dikemukakan, maka masalah yang akan dibahas dalam makalah ini dapat dirumuskan menjadi: (1) Bagaimana kesebandingan harga yang harus dibayar dengan manfaat yang dihasilkan oleh penjatuhan pidana mati bagi koruptor di Indonesia?; (2) Bagaimana masyarakat bisa merasa bahagia dengan dijatuhkannya pidana mati bagi koruptor di Indonesia? Metode Penelitian ini melibatkan dua metode penelitian, yaitu secara yuridis-empiris dan secara kom- paratif. Metode yuridis-empiris ialah penelitian hukum mengenai pemberlakuan suatu norma hukum (law in action) pada setiap peristiwa hukum dalam suatu masyarakat (Benuf & Azhar, 2020). Objek yang akan diteliti adalah efektivitas penerapan pidana mati terhadap koruptor di Indonesia. Berhubung sampai saat ini sanksi tersebut belum pernah dijatuhkan terhadap koruptor di Indonesia, maka, digunakanlah pendekatan komparatif untuk melihat bagaimana efektivitas penerapan pidana mati bagi koruptor di negara-negara lain yang pernah menjatuhkan sanksi ter- sebut. Pembandingan juga dilakukan terhadap bagaimana efektivitas penjatuhan pidana mati bagi kejahatan narkotika dan terorisme di Indonesia. Apabila penerapan pidana mati bagi koruptor di negara lain menghasilkan Indeks Persepsi Korupsi ("IPK") atau dalam Bahasa Inggris Corruption Perception Index ("CPI") yang baik, dan apabila penerapan pidana mati bagi tindak pidana narko- tika dan terorisme di Indonesia mengakibatkan turunnya dua kejahatan tersebut, maka terdapat indikasi sangat kuat bahwa penerapan pidana mati bagi koruptor di Indonesia akan efektif. Sebaliknya, apabila penerapan pidana mati bagi koruptor di negara lain menghasilkan CPI yang buruk, juga penerapan pidana mati bagi tindak pidana narkotika dan terorisme di Indonesia tidak Copyright © 2022, Integritas: Jurnal Antikorupsi 2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)
Ahmad Mukhlish Fariduddin, Nicolaus Yudistira Dwi Tetono - 3 menurunkan tingkat kejahatan tersebut, maka penerapan pidana mati bagi koruptor di Indonesia punya indikasi kuat untuk tidak efektif. Penelitian ini tidak berhenti pada kesimpulan tersebut, melainkan dilanjutkan dengan melihat efektivitas tersebut berdasarkan pandangan utilitarianisme. Efektivitas tersebut akan direfleksi- kan menggunakan kalkulasi cost and benefit, serta dihubungkan dengan segi kemanfaatan hukum guna membawa kebahagiaan bagi masyarakat. Harga apa yang harus dibayar, manfaat apa yang akan didapat, juga dampaknya terhadap kebahagiaan masyarakat, seluruhnya akan dijelaskan pa- da penelitian ini. Maka dari itu, penelitian ini tidak hanya memberikan analisis deskriptif mengenai penerapan pidana mati bagi koruptor di Indonesia, tapi juga menawarkan pandangan reflektif- filosofis dari sudut pandang utilitarianisme. Penulis juga menyinggung metode cost and benefit analysis dalam tulisan ini. Namun demikian, makna cost and benefit analysis ini tidak penulis batasi pada pengertian sempitnya yang hanya me- nilai kuantifikasinya berdasarkan uang (Rahmiyati et al., 2019). Cost yang dimaksud penulis dalam artikel ini adalah segala hal yang terasosiasi dengan pain, sedangkan yang dimaksud dengan benefit adalah segala hal yang terasosiasi dengan pleasure, keduanya berdasarkan teori utilitas. Cost and benefit analysis dalam penelitian ini juga tidak akan ditemukan rumus-rumus kalkulasi yang biasa ditemukan dalam penelitian berbasis cost and benefit analysis lainnya, misalnya seperti dalam Neto dan Ferreira (2020) dan Rahman et al. (2021). Metode cost and benefit analysis dalam tulisan ini dilakukan dengan menempuh langkah-langkah berikut: (1) Menganalisis manfaat (benefit) apa saja yang dapat timbul dari diterapkannya hukuman mati bagi koruptor di Indonesia. Dengan kata lain, penulis menganalisis pleasure apa yang dapat dirasakan oleh masyarakat dengan terapkan- nya hukuman demikian; (2) Menganalisis biaya (cost) apa saja yang harus dikeluarkan dalam menerapkan hukuman mati bagi koruptor di Indonesia, dalam hal ini yang dibahas adalah pain apa saja yang timbul dari penerapan hukuman tersebut; (4) Membandingkan antara biaya dengan manfaat yang telah dianalisis pada poin 1 dan 2; dan (5) Menjawab pertanyaan apakah penerapan hukuman mati terhadap koruptor itu sebanding dalam cost and benefit atau tidak. Hasil dan Pembahasan Kerangka Teori: Utilitarianisme Utilitarianisme pada mulanya digagas dari pemahaman bahwa pada dasarnya manusia dapat merasakan dua rasa utama, yakni kebahagiaan (pleasure) dan penderitaan (pain) (Mill, 2016). Menurut Bentham (1996), terdapat beberapa bangunan kebehagiaan utama yang merupakan kod- rat manusia untuk merasakannya, antara lain: (1) Pleasures of sense, yaitu kebahagiaan yang diha- silkan oleh panca indera, misalnya bahagia karena bisa melihat sesuatu yang indah atau bahagia karena bisa mengecap makanan yang lezat; (2) Pleasures of wealth, yaitu kebahagiaan karena memiliki sesuatu, misalnya bahagia karena memiliki harta kekayaan; (3) Pleasure of skill, yaitu kebahagiaan karena memiliki suatu kemampuan dalam hal tertentu, misalnya bahagia karena memiliki keahlian hukum; (4) Pleasure of power, yaitu kebahagiaan karena memiliki kekuatan dalam diri manusia untuk mempengaruhi orang lain, menekan orang lain, memberikan harapan atau ancaman kepada orang lain; (5) Pleasure of benevolence, yaitu kebahagiaan karena melihat subjek lain berbahagia, misalnya bahagia karena melihat orang lain atau seekor hewan berbahagia; dan, (6) Pleasure of malevolence, yaitu kebahagiaan karena melihat subjek lain menderita, misalnya bahagia karena melihat orang lain atau seekor hewan menderita. Sedangkan penderitaan juga memiliki beberapa bangunan utama, di antaranya adalah: (1) Pains of privation, yaitu penderitaan karena tidak memiliki apa-apa, misalnya menderita karena tidak memiliki harta kekayaan; (2) Pains of awkwardness, yaitu penderitaan karena gagal untuk meng- aplikasikan sesuatu terhadap sesuatu, misalnya menderita karena gagal mendapatkan pekerjaan; (3) Pains of enmity, yaitu penderitaan karena mengidap penyakit, dalam kondisi tidak sehat, atau meskipun sehat tapi hidup dalam lingkungan yang berpenyakit; (4) Pains of piety, yaitu penderita- an karena ketidakpuasan atau kekecewaan terhadap keputusan Tuhan (Supreme Being), misalnya menderita karena kecewa kepada Tuhan yang mengambil nyawa anggota keluarganya; (5) Pains of benevolence, yaitu penderitaan karena melihat subjek lain bahagia, misalnya menderita karena melihat orang lain atau seekor hewan berbahagia; dan (6) Pains of malevolence, yaitu penderitaan Copyright © 2022, Integritas: Jurnal Antikorupsi 2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)
4 -Imposition of death penalty for corruptors in Indonesia from a utilitarian perspective karena melihat subjek lain menderita, misalnya menderita karena melihat orang lain atau seekor hewan menderita. Contoh-contoh tersebut dinyatakan Bentham untuk memperjelas fakta bahwa manusia hidup dalam kebahagiaan dan penderitaan. Dalam bertindak, manusia pasti akan menilai-nilai dan menimbang-nimbang apakah perbuatan yang akan ia lakukan menimbulkan kebahagiaan atau menimbulkan penderitaan (Wibowo, 2019). Gagasan terpenting dalam aliran utilitarianisme adalah The Greatest Happiness Principle, yaitu prinsip yang menyatakan bahwa yang benar adalah yang bermanfaat bagi manusia supaya dapat membawa kebahagiaan sebesar-besarnya bagi manusia (Hamudy, 2019). Sisi kemanfaatan itu menjadi justifikasi bagi pembentukan dan/atau penerapan suatu kebijakan hukum. Sebagai ilustrasi, negara demokrasi diasosiasikan dengan kemanfaatan dari segi perlindungan terhadap hak asasi manusia dan penegakkan rule of law. Dengan membawa banyak manfaat itu, masyarakat yang hidup di negara demokrasi akan merasakan kebahagiaan. Maka berdasarkan aliran utilitarianisme, sistem demokrasi menjadi sistem yang ideal bagi suatu negara (Kalu & Attamah, 2020). Hukum yang benar adalah hukum yang bisa membawa kebahagiaan besar melalui manfaatnya, karena pada dasarnya dan secara naluriah manusia akan mencari-cari kebahagiaan dan menghin- dari diri dari penderitaan (Karnouskos, 2021). Oleh karena itu, tujuan hukum yang sesungguhnya menurut Bentham adalah kemanfaatan dari hukum itu sendiri. Jika hukum itu bermanfaat dan menimbulkan banyak kebahagiaan, maka tujuan hukum telah tercapai. Sebaliknya, jika hukum itu tidak bermanfaat sehingga tidak menimbulkan kebahagiaan, bahkan mungkin menimbulkan penderitaan, maka tujuan hukum belum tercapai. Pemikiran semacam ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan humanisme pada zaman ber- kembangnya aliran utilitarianisme yang mengedepankan nilai intrinsik harkat martabat manusia sebagai sebuah entitas individu-personal. Maka, menjadi masuk akal apabila kebahagiaan dijadikan indikator dari kemanfaatan sebuah hukum. Begitu pula terhadap penerapan sanksi hukum, bahwa penerapan sanksi hukum yang benar adalah penerapan yang dapat menimbulkan banyak manfaat sehingga dapat menciptakan kebahagiaan sebesar mungkin. Setiap perbuatan manusia pasti memiliki sisi baik dan sisi buruk. Kita sebutlah sisi baik sebagai "manfaat" (benefit) dan sisi buruk sebagai "harga" (cost). Secara kodrati, setiap tindak-tanduk ma- nusia akan didasarkan kepada perhitungan cost and benefit, yaitu mengukur apa yang harus dibayar untuk menghasilkan manfaat apa. Semakin tinggi manfaat dan semakin rendah harga dari suatu perbuatan, maka semakin besar kebahagiaan yang dihasilkan dan semakin kecil penderita- annya. Sebaliknya, semakin rendah manfaat dan semakin tinggi harga dari suatu perbuatan, maka semakin kecil kebahagiaan yang dihasilkan dan semakin besar penderitaannya (Varkey, 2021). Kalkulasi cost and benefit demikian dapat disebut sebagai principle of beneficence (Savulescu et al., 2020). Maka dari itu, refleksi berdasarkan utilitarianisme tidak dapat terlepas dari cost and benefit analysis (Katsourides, 2020). Pandangan utilitarianisme klasik menentukan indikator kemanfaatan berupa kebahagiaan. Menurut Bentham, terdapat empat parameter kebahagiaan, yaitu (Bentham, 1996): (1) Intensi- tasnya; (2) Durasinya; (3) Kepastiannya; dan (4) Familiaritasnya. Intensitas suatu produk hukum adalah substansi apa yang diatur dalam produk itu, sejauh mana pengaturannya, dan sedalam apa akan mempengaruhi kebahagiaan masyarakat. Durasinya berarti seberapa lama produk hukum ini akan berlaku dan seberapa lama akan mempengaruhi kebahagiaan atau penderitaan masyarakat. Kepastiannya merujuk kepada kepastian hukum dari produk hukum terkait, bagaimana harmonisasinya dengan keberadaan peraturan yang sudah ada, dan bagaimana kepastiannya dalam hal penegakan hukum dari produk hukum dimaksud. Familiaritasnya adalah seberapa cocok produk hukum itu dengan pengetahuan masyarakat akan hal-hal yang terkait dengan produk hukum tersebut (Bentham, 1996). Dalam perkembangannya, utilitarianisme mengalami pergeseran sedikit demi sedikit dalam mengukur kemanfaatan dari sesuatu. Menurut pandangan utilitarianisme modern, mengukur ke- bahagiaan dengan parameter-parameter utilitarianisme klasik tidaklah mudah, karena seringkali ukuran-ukuran itu ternyata abstrak. Maka, yang dijadikan ukuran adalah preferensi manusia. Preferensi manusia dalam memilih mana yang paling memuaskan dirinya dapat dengan jelas menentukan apakah sesuatu itu bermanfaat baginya atau tidak (Savulescu et al., 2020). Copyright © 2022, Integritas: Jurnal Antikorupsi 2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)
Ahmad Mukhlish Fariduddin, Nicolaus Yudistira Dwi Tetono - 5 Menurut hemat penulis, masing-masing pandangan tersebut memiliki kelebihan dan keku- rangan. Utilitarianisme klasik memang cenderung abstrak dalam mengukur kebahagiaan, namun kelebihannya adalah ia dapat menerawang perbuatan apa akan menghasilkan manfaat apa. Dalam utilitarianisme modern, justru preferensi itu hanya akan timbul apabila subjek telah memiliki pengalaman terlebih dahulu yang berkaitan dengan perbuatan yang hendak ia lakukan. Artinya, walaupun utilitarianisme modern punya ukuran yang lebih jelas, tapi kelemahannya adalah ia harus didahului dengan pengalaman awal. Karena kedua pandangan tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-msaing, maka penulis beropini, bahwa keduanya bisa diupayakan untuk saling menyulam-tambal dalam menentukan aspek kemanfaatan dari suatu perbuatan, dalam hal ini mengukur aspek kemanfaatan penerapan hukuman mati bagi koruptor. Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa Peradaban di dunia semakin hari semakin berkembang ke arah modernisasi yang dapat mem- pengaruhi pola hidup dan perilaku manusia. Salah satu kejahatan yang berkembang seiring dengan perkembangan zaman adalah kejahatan luar biasa atau extra ordinary crime. Disebut sebagai "luar biasa" karena pada awalnya kejahatan ini ditafsirkan sebagai kejahatan yang meng- ancam ketertiban dunia dan berdampak sangat buruk bagi kemanusiaan. Dengan disepakatinya Statuta Roma pada tahun 1998, pengertian kejahatan luar biasa dibatasi terhadap empat jenis kejahatan, yaitu: (1) genosida; (2) kejahatan terhadap kemanusiaan; (3) kejahatan perang; dan. (4) kejahatan agresi (Hobbs, 2020). Namun demikian, batasan mengenai kejahatan luar biasa itu semakin hari semakin meluas mengikuti perkembangan zaman. Kejahatan apapun yang membawa dampak signifikan terhadap stabilitas politik dan ketertiban-keamanan negara juga dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (Siswadi, 2015). Di Indonesia, beberapa kejahatan secara khusus digolongkan ke dalam kejahatan luar biasa, sekalipun kejahatan demikian tidak disebutkan dalam Statuta Roma. Kejahatan khusus tersebut termasuk kejahatan korupsi (Binaji & Hartanti, 2019), narkotika dan psikotropika, serta pencemaran lingkungan berat (Prahassacitta, 2016). Ciri tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa di Indonesia tampak pada: (1) Dampak merugikan yang bersifat sis- temik, endemik, dan luas, yang tidak hanya merugikan keuangan negara semata, tetapi juga melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat luas; (2) Lembaga yang berwenang memberantas tindak pidana korupsi adalah lembaga yang independen, bebas dari pengaruh kekuasaan mana- pun mengingat kompleksitas objek yang hendak diberantasnya sangatlah tinggi; (4) Beban pem- buktian yang beralih secara terbatas kepada terdakwa tindak pidana korupsi (pemindahan beban pembuktian semi terbalik) (Samosir, 2017); (5) Ancaman pidana minimum, pidana denda, dan uang pengganti yang lebih tinggi dari pidana umum lainnya; dan (6) Kemungkinan penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam kondisi tertentu. Dengan demikian, tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan kejahatan luar biasa yang mendapat perhatian khusus dari berbagai aspek, utamanya aspek hukum. Data Melihat penerapan pidana mati bagi koruptor di luar Indonesia, penulis mengumpulkan bebe- rapa negara yang dapat dijadikan pembanding yaitu Iran, Kuba, Vietnam, Korea Utara, dan Cina. Di bawah ini akan dijelaskan mengenai penerapan hukuman mati bagi koruptor di lima negara tersebut, serta CPI pada masing-masing negara sejak tahun 2017 sampai dengan 2021. Seluruh data CPI tersebut dikumpulkan dari situs resmi Transparency International yang dapat diakses lewat alamat CPI tersebut akan dihubungkan dengan penerapan pidana mati di tiap-tiap negara yang dikaji, kemudian dianalisis bagaimana efektifitas penerapan pidana mati di kelima negara itu dihubungkan dengan CPI yang diraih oleh masing-masing negara. Dilansir dari Amnesty International, pada tahun 2018 Iran menghukum mati Vahid Mazloumin dan Mohammad Esmail Ghasemi karena tindak pidana korupsi. Amnesty International juga me- nyebutkan bahwa Pemerintah Iran telah melanggar norma-norma internasional karena Penghu- kuman tersebut (Amnesty International, 2018). CPI Iran sejak tahun 2017 sampai dengan 2021 secara berurutan adalah 30, 28, 26, 25 dan 25. Copyright © 2022, Integritas: Jurnal Antikorupsi 2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)
6 -Imposition of death penalty for corruptors in Indonesia from a utilitarian perspective 30 28 26 25 25 2017 2018 2019 2020 2021 Gambar 1. CPI Iran Dalam berita berjudul 'Cuba Sentences Officers to Death for Corruption', Washington Post me- nyatakan bahwa pidana mati sempat dijatuhkan di Kuba mundur ke tahun 1989. Hukuman terse- but dijatuhkan bagi Arnaldo Ochoa Sanchez dan empat pejabat negara lainnya karena tindak pida- na korupsi dan penyelundupan narkotika. CPI Kuba sejak tahun 2017 hingga 2021 secara berurutan adalah 47, 47, 48, 47, dan 46. 47 47 48 47 46 2017 2018 2019 2020 2021 Gambar 2. CPI Kuba Di Vietnam, penjatuhan pidana mati bagi koruptor pernah dijatuhkan terakhir pada tahun 2017. Berdasarkan berita berjudul 'Terbukti Korupsi, Mantan Dirut PeroVietnam divonis Mati' dari Merdeka, pidana mati dijatuhkan terhadap Nguyen Xuan Son, mantan direktur Petro Vietnam dalam kasus penggelapan yang mengakibatkan kerugian negara. Tahun 2017-2021, CPI Vietnam adalah 35, 33, 37, 36, dan 39. 35 33 37 36 39 2017 2018 2019 2020 2021 Gambar 3. CPI Vietnam Korea Utara yang sering menjatuhkan pidana mati, pernah juga menjatuhkan pidana mati bagi koruptor. Salah satunya merupakan penjatuhan pidana mati terhadap Ri Yong pada tahun 2016, dilansir dari dalam beritanya berjudul 'North Korea executes military chief for corruption'. CPI Korea Utara tahun 2017-2021 berturut-turut adalah 17, 14, 17, 18, dan 16. 17 14 17 18 16 2017 2018 2019 2020 2021 Gambar 3. CPI Korea Utara Copyright © 2022, Integritas: Jurnal Antikorupsi 2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)
Ahmad Mukhlish Fariduddin, Nicolaus Yudistira Dwi Tetono - 7 Sedangkan Cina, juga sempat menjatuhkan pidana mati bagi koruptor terhadap Xiaomin, dalam kasus penyuapan sebagai anggota legislatif pada tahun 2021 silam (walaupun mayoritas masyara- kat tidak mendukung penerapan hukuman mati ini(Liu, 2021). Sejak tahun 2017 sampai dengan 2021, CPI Cina berturut-turut adalah 41, 39, 41, 42, dan 45. 45 41 39 41 42 2017 2018 2019 2020 2021 Gambar 4. CPI Cina Dari kelima data tersebut, dapat dianalisis bahwa sejak tahun 2017 sampai saat ini, Iran meng- alami penurunan CPI yang konstan, sampai terakhir tetap di skor 25. Kuba, Vietnam, dan Korea Utara memiliki CPI yang kadang naik, kadang turun, dan kadang tetap. Sedangkan Cina meraih CPI yang naik secara konstan, kecuali pada tahun 2017 ke 2018. Penulis menggolongkannya menjadi tiga kelompok: (1) Memburuk (Iran); (2) Membaik (Cina); dan (3) Tidak menentu (Kuba, Vietnam, and Korea Utara). Dengan demikian, penjatuhan pidana mati tidak terbukti efektivitasnya dalam menekan kasus korupsi. Pula, karena standar CPI yang dapat dikatakan cukup adalah 50 (Transparency, 2021), maka meskipun ada negara yang CPI-nya membaik dari tahun ke tahun, tetap saja negara-negara yang disebutkan di atas seluruhnya memiliki CPI di bawah standar. Berdasarkan Transparency International, jenis-jenis korupsi yang dikaji CPI diukur dari beberapa hal, yakni (Transparency, 2021): (1) Penyuapan; (2) Penyalahgunaan dana publik; (3) Pihak yang berwenang menggunakan fasilitas yang didapat dari jabatannya, tanpa menghadapi konsekuensi; (4) Kemampuan pemerintah menanggulangi korupsi; (5) Birokrasi dalam berbagai sektor yang rentan memunculkan tindak pidana korupsi; (6) Nepotisme; (7) Peraturan yang me- mastikan bahwa pejabat publik harus membuka laporan keuangan mereka serta konflik kepen- tingan; (8) Perlindungan hukum bagi pelapor kasus korupsi; (9) Akses terhadap informasi menge- nai urusan publik atau kegiatan pemerintahan. Berdasarkan daftar tersebut, penulis memutuskan untuk melihat poin ketiga, karena menying- gung langsung masalah konsekuensi yang dihadapi oleh pejabat. Penulis menganggap aspek tersebut sebagai aspek integral dari penjatuhan pidana mati. Selain poin ketiga, poin-poin lain kurang memiliki relevansi dengan penjatuhan pidana mati, meskipun poin-poin tersebut jelas mempengaruhi pula pengukuran CPI. Berangkat dari data tersebut, maka penulis mencoba mengungkap metodologi yang digunakan oleh sumber tersebut. Laporan dari Bertelsmann Stiftung Sustainable Governance Indicators 2020 memuat pertanyaan: Sejauh mana pejabat publik dicegah menyalahgunakan posisinya untuk kepentingan pribadi? Tindakan pencegahan dimaksudkan agar pejabat negara dan jajarannya tidak menerima suap, dengan cara menerapkan mekanisme sedemikian rupa untuk menjamin integritas mereka. Bebe- rapa indikator yang digunakan adalah: (1) Audit pengeluaran negara; (2) Pengaturan pembiaya- an; (3) Akses masyarakat terhadap media informasi; (4) Akuntabilitas para pejabat; (5) Sistem yang transparan; (6) Penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang efektif. Penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang efektif' mengantarkan kita kepada sanksi pidana, dalam hal ini adalah pidana mati. Meskipun pidana mati berlaku bagi koruptor di negara- negara di atas, namun tidak terlihat peningkatan signifikan CPI ketika hukuman mati tersebut dijatuhkan kepada pelaku korupsi. CPI suatu negara tidak bertumbuh beriringan dengan banyak- nya hukuman mati yang diterapkan pada koruptor, sehingga tidaklah akurat untuk mengatakan bahwa hukuman mati mengarah pada peningkatan CPI. Copyright © 2022, Integritas: Jurnal Antikorupsi 2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)
8 -Imposition of death penalty for corruptors in Indonesia from a utilitarian perspective Indikator selanjutnya yang digunakan Transparency International adalah Bertelsmann Stiftung Transformation Index 2022, yang memuat pertanyaan mengenai 'sejauh mana seorang pejabat publik yang menyalahgunakan posisinya, dituntut atau dihukum?' Metriks berikut diterapkan: 1a. Nilai 1 sebagai poin terendah, di mana pejabat yang melanggar hukum dan melakukan korupsi dapat melakukannya tanpa takut akan konsekuensi hukum yang dihadapinya, serta tidak menarik sorotan negatif dari publik; sampai dengan, 2a. Nilai 10 sebagai poin tertinggi, di mana pejabat yang melanggar hukum dan melakukan korupsi dituntut secara ketat oleh hukum yang diterapkan secara tegas, serta selalu menarik sorotan negatif dari publik. Dapat diasumsikan, bahwa parameter pada poin di atas adalah seberapa ketat hukum untuk tindak pidana korupsi diterapkan. Pertanyaan selanjutnya dari indeks tersebut adalah mengenai 'sejauh mana pemerintah berhasil menanggulangi korupsi?'. Penilaian tersebut dapat dijawab dengan metriks berikut: 1b. Nilai 1 sebagai poin terendah, di mana pemerintah gagal menanggulangi korupsi dan tidak ada mekanisme penanggulangan korupsi yang punya integritas; sampai dengan 2b. Nilai 10 sebagai poin tertinggi, di mana pemerintah berhasil menanggulangi korupsi dengan segala mekanisme yang efektif dan berintegritas. Selain data-data tersebut, penulis juga menyajikan data tiga negara dengan CPI terbesar pada tahun 2021 yang ternyata tidak lagi menerapkan pidana mati, bahkan telah mencabut peraturan penjatuhan pidana matinya sejak lama. Ketiga negara tersebut adalah Denmark, Finlandia, dan Selandia Baru. Penjatuhan pidana mati di Denmark terakhir terjadi pada tahun 1892, dan pada tahun 1933 penjatuhan pidana mati dihilangkan dari hukum positif Denmark. Pada saat ini, Denmark mendu- duki peringkat pertama yang meraih CPI tertinggi di dunia dengan skor 88. Begitu pula dengan Finlandia dan Selandia Baru yang telah menghilangkan penjatuhan pidana mati masing-masing pada tahun 1826 dan 1989 (Vourela, 2018). Data-data tersebut tidak digunakan untuk mengklaim bahwa jika suatu negara tidak menerap- kan pidana mati, khususnya bagi koruptor, maka niscaya negara tersebut akan memiliki CPI yang baik. Namun, dapat disimpulkan bahwa negara-negara dengan CPI yang baik ternyata tidak lagi memberlakukan pidana mati, bahkan sudah sejak lama dicabutnya. Penjatuhan pidana mati terhadap koruptor memang belum pernah terjadi di Indonesia, sekali- pun dibuka kemungkinan untuk dilakukannya berdasarkan undang-undang. Namun, penjatuhan pidana mati pernah dilakukan dalam mengadili kasus-kasus lain selain kasus korupsi, antara lain adalah kasus narkotika dan terorisme. Pada tahun 2014, Mahkamah Agung RI menjatuhkan pidana mati terhadap Freddy Budiman, seorang gembong narkoba, melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1093 K/Pid.Sus/2014 tanggal 8 September 2014. Eksekusi hukuman mati Budiman dilakukan pada tahun 2016. Sungguhpun pidana mati diberlakukan dalam kasus narkotika, tetap saja tingkat kejahatan pada sektor tersebut saat ini terus meningkat dan ada pada level yang mengkhawatirkan di Indonesia (Hartanto, 2017). Ini merupakan indikasi kuat, bahwa penjatuhan pidana mati terhadap gembong narkoba tidak efektif dalam menurunkan tingkat kejahatan narkotika. Pada tahun 2018, penjatuhan pidana mati dalam kasus terorisme penyerangan Mako Brimob diputuskan melalui Putusan Nomor 1034/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Tim, terhadap Anang Rachman dkk. Pada tahun yang sama, hukuman mati dijatuhkan dalam kasus terorisme Bom Sarinah terha- dap Aman Abdurrahman melalui Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, kejahatan terorisme terus meningkat hingga saat ini. (Windiani, 2018). Dari kedua bidang kejahatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan pidana mati telah gagal dalam mencapai kondisi yang ideal, yaitu penurunan tingkat kejahatan narkotika dan terorisme. Hingga saat ini, dua bidang kejahatan itu masih tetap tinggi, bahkan berdasarkan beberapa keterangan disebutkan bahwa tingkat kejahatannya meningkat. Copyright © 2022, Integritas: Jurnal Antikorupsi 2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)
Ahmad Mukhlish Fariduddin, Nicolaus Yudistira Dwi Tetono - 9 Analisis Berdasarkan utilitarianisme klasik versi Bentham, kebahagiaan dan penderitaan memiliki beberapa bangunan sederhana. Jika bangunan tersebut dikaitkan dengan penjatuhan pidana mati bagi koruptor, maka akan menghasilkan: Pertama, Pain of privation: karena penjatuhan pidana mati bagi koruptor terbukti gagal untuk mensejahterakan keuangan negara, atau setidaknya mengembalikan kondisi keuangan negara kepada kondisi sebelum kejahatan korupsi yang ber- sangkutan dilakukan. Ini terbukti dari CPI rendah yang diraih oleh negara-negara yang menerap- kan pidana mati bagi koruptor. Dari data-data CPI negara lain yang menerapkan hukuman mati, dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara penerapan hukuman mati dan kontribusi kenaikkan CPI. Penulis sepenuhnya menyadari bahwa CPI tidak hanya dipengaruhi oleh jenis sanksi yang diterapkan terhadap koruptor, melainkan ada beberapa faktor lain. Namun demikian, yang dapat terlihat jelas adalah bahwa di antara penerapan hukuman mati dan kenaikkan CPI itu tidak tergambar hubungan yang signifikan. Penjatuhan pidana mati yang mengorbankan nyawa seseorang akan menghasilkan manfaat yang belum jelas dan nyata dalam berkontribusi terhadap peningkatan CPI. Jadi, mengapa harus mengorbankan nyawa seorang manusia untuk suatu hasil yang tidak pasti? Kedua, Pain of awkwardness: penjatuhan pidana mati dalam bidang kejahatan non-korupsi, dalam hal ini kejahatan narkotika dan terorisme di Indonesia terbukti gagal mencapai efektivitas. Kejahatan narkotika dan terorisme saat ini masih tinggi, bahkan bisa dibilang meningkat. Dengan kata lain, dalam hal penjatuhan pidana mati bagi pelaku kejahatan narkotika dan terorisme pun tidak mempengaruhi tingkat dua jenis kejahatan tersebut di Indonesia. Maka terdapat indikasi, apabila jenis hukuman yang sama diterapkan terhadap tindak pidana korupsi, akan pula menghasilkan manfaat yang tidak jelas dengan cost nyawa seseorang yang merupakan hak absolut manusia. Ketiga, Pain of piety: bagi sebagian orang, adalah penderitaan untuk melihat hak hidup yang absolut pemberian Tuhan (Jatmiko, 2018), dicabut oleh hukum manusia yang tidak absolut. Dalam Goldstein-Greenwood et al. (2020), disebutkan bahwa orang cenderung akan menyesal bila terjebak dalam dilema pilihan antara membunuh seseorang demi kepentingan orang banyak atau tidak membunuh sama sekali, dan keputusan atas dilema tersebut adalah untuk membunuh orang walaupun dengan dasar utilitas. Analogi ini penulis tarik ke dalam penjatuhan hukuman mati yang dapat menyebabkan penyesalan karena melihat hak hidup orang dicabut, walaupun demi kepentingan banyak orang berdasarkan utilitas. Keempat, Pleasure of malevolence: karena manusia bahagia melihat penderitaan pelaku tindak pidana korupsi yang dijatuhi hukuman mati dan keluarganya; dan Kelima, Pleasure of power: karena memiliki pidana mati dalam aturan hukum sebagai ancaman bagi mereka yang hendak melakukan korupsi. Menganalisis dari poin-poin tersebut, justru tiga poin terpenting malah menjadi harga yang harus dibayar dalam menghasilkan kebahagiaan. Pertama adalah pain of privation, penting karena kejahatan korupsi sangat berhubungan erat dengan keuangan negara. Pertanyaannya, untuk apa dijatuhkan hukuman mati jika itu tidak menjadi solusi perbaikan keuangan negara? Kedua adalah pain of awkwardness, penting karena Indonesia telah memiliki pengalaman mengenai kurangnya efektivitas penjatuhan pidana mati dalam bidang kejahatan narkotika dan terorisme. Ketiga adalah pain of piety, penting karena pengorbanan terhadap sesuatu yang absolut dilakukan untuk menghasilkan kemanfaatan yang relatif. Hak hidup sifatnya absolut (Jatmiko, 2018), sedangkan kemanfaatan dari pencabutan hak absolut itu sifatnya masih "belum tentu". Kebahagiaan melihat koruptor dihukum mati hanya akan bertahan sesaat, karena tidak diikuti dengan kesejahteraan ekonomi negara yang sifatnya lebih permanen. Kebahagiaan memiliki hukum yang mengancam hukuman mati juga tidak efektif. Buktinya, pidana mati yang secara normatif sudah menjadi ancaman bagi para koruptor di Indonesia, tidak menghasilkan rasa takut atas ancaman itu. Berdasarkan utilitarianisme modern yang lebih menyandar pada preferensi berdasarkan pengalaman, penjatuhan pidana mati bagi koruptor juga tidak akan membuahkan kemanfaatan yang jelas: Pertama, Negara-negara yang menerapkan pidana mati bagi koruptor, memiliki CPI yang rendah. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada dampak signifikan yang dihasilkan dari Copyright © 2022, Integritas: Jurnal Antikorupsi 2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)
10 -Imposition of death penalty for corruptors in Indonesia from a utilitarian perspective penerapan pidana mati. Perlu penulis tekankan kembali bahwa dampak penerapan pidana mati tidaklah sebanding dengan pencabutan nyawa manusia. Penulis tidak hendak menyatakan bahwa pidana mati pasti akan menurunkan CPI suatu negara, tapi dampak dari hukuman mati terhadap peningkatan CPI sudah tidak perlu lagi dipertanyakan ketidakefektifannya. Kedua, Negara-negara dengan CPI terbaik di dunia tidak memberlakukan pidana mati. Penulis menyadari bahwa konse- kuensi (hukuman) yang dihadapi para koruptor bukan satu-satunya indikator dalam mengukur CPI. Namun, data yang disajikan dalam bab sebelumnya cukup untuk menyimpulkan bahwa tiada manfaat yang berarti, yang dihasilkan dari penjatuhan pidana mati. Ketiga, Penjatuhan pidana mati di Indonesia pernah dijatuhkan dalam kejahatan narkotika dan terorisme, tapi dua kejahatan tersebut hingga saat ini masih menaik tingkatnya. Lagi-lagi, data ini menunjukkan ketidakefektif- an dari penerapan pidana mati. Dari pengalaman-pengalaman tersebut, seharusnya Indonesia dapat menentukan preferensi: apakah akan tetap memberlakukan pidana mati bagi koruptor secara normatif serta menerapkan- nya, atau akan mencabut norma penjatuhan pidana mati bagi koruptor. Dengan demikian, hasil analisis berdasarkan utilitarianisme terhadap penjatuhan hukuman mati bagi koruptor di Indonesia menghasilkan kesimpulan cost and benefit berupa: Pertama, Cost paling utama yang harus dibayarkan adalah nyawa manusia. Pengorbanan terhadap hak absolut yang diberikan oleh Tuhan merupakan harga yang harus dibayarkan dalam hal penegakkan hukuman mati bagi koruptor. Seburuk-buruknya koruptor, tetaplah dia seorang manusia yang memiliki hak-hak ab- solut. Kedua, Benefit yang dihasilkan tidaklah jelas dan terukur. Maksudnya adalah, dari data-data tersaji serta analisis terhadap data-data tersebut berdasarkan utilitarianisme, tidak tampak hasil yang pasti bahwa penjatuhan pidana mati bagi koruptor menghasilkan kontribusi yang besar bagi kenaikkan CPI. Harus ada suatu hukuman khusus yang diterapkan selain hukuman mati yang jelas dapat berkontribusi terhadap pemberantasan korupsi. Ketiga, Penjatuhan pidana mati terhadap koruptor menuntut cost yang terlalu tinggi, namun tidak diikuti oleh benefit yang sama tingginya dengan cost, bahkan benefit yang dihasilkan belumlah jelas. Maka dari itu, penulis menyimpulkan bahwa penjatuhan pidana mati bagi koruptor di Indone- sia tidak akan membawa kesebandingan antara cost dan benefit. Simpulan Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa biaya (cost) yang harus dikeluarkan lebih besar daripada manfaat (benefit) yang dihasilkan, yang mana manfaat itu masih belum jelas, dalam penjatuhan pidana mati bagi koruptor. Tidak ada bukti pula bahwa penerapan hukuman mati kepada koruptor berkaitan dengan pertumbuhan CPI suatu negara. Pengorbanan nyawa manusia tidak pernah dan tidak akan berkontribusi terhadap peningkatan CPI. Demikian pula kebahagiaan yang seharusnya diciptakan dari penerapan norma hukum, ternyata tidak dapat dicapai dengan penerapan hukuman mati bagi koruptor di Indonesia. Dengan demikian, penjatuhan pidana sema- cam itu tidak dapat dibenarkan berdasarkan pandangan utilitas. Meskipun pidana mati belum pernah dijatuhkan terhadap terpidana korupsi di Indonesia, namun masih ada norma hukum yang memungkinkan penjatuhan pidana mati terhadap koruptor. Oleh karena itu, penulis mengusulkan agar norma hukum tentang pidana mati dicabut dan diganti dengan hukuman lain yang lebih bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Sudah saatnya Indo- nesia merefleksikan rumusan sanksi hukum yang tepat untuk tindak pidana korupsi, yaitu hukuman yang mencapai kesebandingan antara biaya dan manfaatnya. Hal ini dilakukan agar kebahagiaan masyarakat dapat terjamin, misalnya: sanksi hukum berupa sanksi ekonomi yang berat dan pencabutan hak-hak politik tertentu. Referensi Amnesty International. (2018). Iran: Two people executed for corruption after unfair TV show trial. Amnesty International. Andryanto, S. D. (2021). Menakar hukuman mati bagi koruptor di UU No. 31/1999 tentang Tipikor. TEMPO.CO. Copyright © 2022, Integritas: Jurnal Antikorupsi 2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)
Ahmad Mukhlish Fariduddin, Nicolaus Yudistira Dwi Tetono - 11 Aslam, R., & Khan, N. (2021). Secondary school teachers' knowledge and practices about constructive feedback: Evidence from karachi, pakistan. Cakrawala Pendidikan, 40(2), 532-543. Bentham, J. (1996). The collected works of Jeremy Bentham: An introduction to the principles of morals and legislation. Clarendon Press. Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Legal research methodology as an instrument to unravel contemporary legal problems. Echo Justice Journal, 7, 20-33. Binaji, S. H., & Hartanti, H. (2019). Korupsi sebagai extra ordinary crimes. Jurnal Kajian Hukum, 4(1), 157-174. Goldstein-Greenwood, J., Conway, P., Summerville, A., & Johnson, B. N. (2020). (How) Do you regret killing one to save five? Affective and cognitive regret differ after utilitarian and deontological decisions. Personality and Social Psychology Bulletin, 46(9), 1303-1317. Hamudy, N. (2019). Evictions in Jakarta from the view of utilitarianism. Jurnal Bina Praja, 11(1), 75-86. Hartanto, W. (2017). Penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika dan obat-obat terlarang dalam era perdagangan bebas internasional yang berdampak pada keamanan dan kedaulatan negara. Jurnal Legislasi Indonesia, 14(1), 1-16. Hobbs, P. (2020). The catalysing effect of the Rome statute in Africa: Positive complementarity and self-referrals. Criminal Law Forum, 31(3), 345-376. 020-09398-7 Irmawanti, N. D., & Arief, B. N. (2021). Urgensi tujuan dan pedoman pemidanaan dalam rangka pembaharuan sistem pemidanaan hukum pidana. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 3(2), 217-227. Jatmiko, B. J. (2018). Menelisik pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi politik pasca perubahan UUD 1945. Jurnal Panorama Hukum, 3(2), 217-246. Kalu, C. U., & Attamah, N. (2020). Globalization, democracy and inequality. In Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals book series (ENUNSDG) (pp. 1-10). Kania, D. (2014). Pidana penjara dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. Yustisia Jurnal Hukum, 3(2). Karnouskos, S. (2021). The role of utilitarianism, self-safety, and technology in the acceptance of self-driving cars. Cognition, Technology & Work, 23(4), 659-667. Katsourides, Y. (2020). Circumstantial and utilitarian euroscepticism: Bailed-in Cyprus during and after the Eurozone Crisis. South European Society and Politics, 1-28. Kholiq, M. A., & Wibowo, A. (2016). Penerapan teori tujuan pemidanaan dalam perkara kekerasan terhadap perempuan: Studi putusan hakim. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 23(2), 186-205. Kusumo, A. T. S. (2015). Hukuman mati ditinjau dari perspektif hukum dan hak asasi manusia internasional. In Elsam. Liu, J. Z. (2021). Public support for the death penalty in China: Less from the populace but more from elites. The China Quarterly, 246, 527-544. Copyright © 2022, Integritas: Jurnal Antikorupsi 2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)
12 -Imposition of death penalty for corruptors in Indonesia from a utilitarian perspective Mastalia, A. (2017). Kedudukan pidana mati sebagai sanksi terhadap tindak pidana korupsi. Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum, 15(1), 1-16. Mertha, I. K. (2014). Efek jera, pemiskinan koruptor, dan sanksi pidana. Udayana University Press. Mill, J. S. (2016). Utilitarianism. In Seven masterpieces of philosophy (pp. 337-383). Routledge. Neto, J. T., & Ferreira, T. M. (2020). Assessing and mitigating vulnerability and fire risk in historic centres: A cost-benefit analysis. Journal of Cultural Heritage, 45, 279-290. Prahassacitta, V. (2016). The concept of extraordinary crime in indonesia legal system: Is the concept an effective criminal policy? Humaniora, 7(4), 513. Rahman, M. S., Colbourne, B., & Khan, F. (2021). Risk-based cost benefit analysis of offshore resource centre to support remote offshore operations in harsh environment. Reliability Engineering & System Safety, 207, 107340. Rahmiyati, A. L., Abdillah, A. D., Susilowati, S., & Anggaraini, D. (2019). Cost Benefit Analysis (CBA) Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) susu pada karyawan di PT. Trisula Textile Industries Tbk Cimahi Tahun 2018. Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia, 3(1). Samosir, A. (2017). Pembuktian terbalik: Suatu kajian teoretis terhadap tindak pidana korupsi. PROGRESIF: Jurnal Hukum, 11(1). Savulescu, J., Persson, I., & Wilkinson, D. (2020). Utilitarianism and the pandemic. Bioethics, 34(6), 620-632. Siswadi, D. (2015). The legal framework of human right crime as an extraordinary crime. International Journal of Scientific and Technology Research, 4(8), 216-218. Suud, A. K. (2020). Optimization of the role of asset recovery center (PPA) of the attorney- general's office of the Republic of Indonesia in asset recovery of corruption crime results. Jurnal Hukum Dan Peradilan, 9(2), 211. Syatar, A. (2018). Relevansi antara pemidanaan indonesia dan sanksi pidana Islam. DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum, 16(1), 118-134. Varkey, B. (2021). Principles of clinical ethics and their application to practice. Medical Principles and Practice, 30(1), 17-28. Wibowo, D. E. (2019). Penerapan konsep utilitarianisme untuk mewujudkan perlindungan konsumen yang berkeadilan kajian peraturan otoritas jasa keuangan nomor: 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran, 19(1), 15. Wijayanti, A., & Kasim, A. (2022). Collaborative governance strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas-PK) di Indonesia: Sebuah studi literatur. Integritas : Jurnal Antikorupsi, 7(2), 291-310. Windiani, R. (2018). Peran Indonesia dalam memerangi terorisme. JURNAL ILMU SOSIAL, 16(2), 135. Yuhermansyah, E., & Fariza, Z. (2017). Pidana mati dalam undang-undang tindak pidana korupsi (kajian teori Zawajir dan Jawabir). LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum, 6(1). Copyright © 2022, Integritas: Jurnal Antikorupsi 2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)