LAPORAN AKHIR BAB II TINJAUAN UMUM KABUPATEN BANDUNG BARAT 2.1 KONDISI UMUM KABUPATEN BANDUNG BARAT Kabupaten Bandung Barat (KBB) merupakan hasil pemekaran daerah Kabupaten Bandung yang disahkan berdasar Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat Di Provinsi Jawa Barat. KBB menjadi wilayah otonom ke-26 di propinsi Jawa Barat yang mewarisi sekitar 1,4 juta penduduk dari 42,9% wilayah lama Kabupaten Bandung. Berdasar Pasal 5 ayat (1) yang tertuang dalam UU No.12 Tahun 2007 Kabupaten Bandung Barat mempunyai batas-batas wilayah : a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Cikalong Kulon Kabupaten Cianjur, Kecamatan Maniis, Kecamatan Darangdan, Kecamatan Bojong, Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Sagalaherang, Kecamatan Jalancagak, Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang; b. Sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Cilengkrang, Kecamatan Cimenyan, Kecamatan Margaasih, Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, Kecamatan Cidadap, Kecamatan Sukasari Kota Bandung, Kecamatan Cimahi Utara, Kecamatan Tengah dan Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi; c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Ciwidey dan Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung dan Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur; dan d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Campaka, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Sebagai daerah pemekaran yang baru dibanding dengan daerah kabupaten/kota lainnya yang ada di Jawa Barat, KBB hingga saat ini terus berbenah mengejar ketertinggalan pembangunannya. Ibu kota pemerintahan KBB berlokasi di Kecamatan Ngamprah dengan cakupan wilayah yang saat ini sudah berkembang menjadi 16 kecamatan (awalnya 15) yang terdiri dari : KAJIAN ASURANSI KESEHATAN MASYARAKAT MANDIRI 2018 Part-II | 11
LAPORAN AKHIR Tabel 2.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan No 1 Rongga Kecamatan Luas (km2) 113,12 2 Gununghalu 160,64 3 Sindangkerta 120,47 4 Cililin 77,79 5 Cihampelas 46,99 6 Cipongkor 79,96 7 Batujajar 32,04 8 Saguling 51,46 9 Cipatat 126,05 10 Padalarang 51,4 11 Ngamprah (Ibukota KBB) 36,01 12 Parongpong 45,15 13 Lembang 95,56 14 Cisarua 55,11 15 Cikalongwetan 112,93 16 Cipeundeuy 101,09 Total Luas 1.305,77 Sumber: diolah dari Kbb dalam angka 2016 Kecamatan terluas di Kabupaten Bandung Barat adalah kecamatan Gununghalu dan terkecil wilayahnya adalah kecamatan Batujajar. Persentase luas per kecamatan di Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat seperti gambar di bawah ini. KAJIAN ASURANSI KESEHATAN MASYARAKAT MANDIRI 2018 Part-II | 12
LAPORAN AKHIR Gambar 2.1 Kecamatan di KBB dan Persentase Luas Wilayah Sumber: KBB Dalam Angka 2017 Sementara jarak ibukota kecamatan ke ibukota kabupaten, dapat dilihat pada tabel di bawah ini: KAJIAN ASURANSI KESEHATAN MASYARAKAT MANDIRI 2018 Part-II | 13
LAPORAN AKHIR Tabel 2.2 Jarak Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten No 1 Rongga Kecamatan Jarak (km) 61.8 2 Gununghalu 49.7 3 Sindangkerta 39.1 4 Cililin 25.7 5 Cihampelas 15.7 6 Cipongkor 42.9 7 Batujajar 18.1 8 Saguling 32.8 9 Cipatat 30.1 10 Padalarang 7.2 11 Ngamprah (Ibukota KBB) 0 12 Parongpong 13.5 13 Lembang 22 14 Cisarua 9.1 15 Cikalongwetan 23.5 16 Cipeundeuy 25 Sumber: diolah dari Kbb dalam angka 2016 Pada awal pemerintahan KBB terbentuk penjabat Sementara Bupati adalah Drs.H.Tjatja Kuswara,SH.MH dan selesai menjalankan tugasnya pada tanggal 17 Juli 2008. Sementara Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat pertama adalah Drs.H. Abubakar, M.Si dan Drs.Ernawan Natasaputra (Wakil Bupati) sebagai hasil pemilihan langsung yang dilantik pada tanggal 17 juli 2008 oleh Gubernur Jawa Barat Achmad Heriawan, Lc atas nama Presiden. 2.1.1. Letak Geografis Secara geografis KBB terletak antara 60º 41' s/d 70º 19' lintang Selatan dan 107º 22' s/d 108º 05' Bujur Timur dengan luas wilayah Kabupaten Bandung Barat yaitu KAJIAN ASURANSI KESEHATAN MASYARAKAT MANDIRI 2018 Part-II | 14
LAPORAN AKHIR 1.305,77 KM². Mempunyai rata-rata ketinggian 110 M dan Maksimum 2.2429 M dari permukaan laut. Kemiringa wilayah yang bervariasi antara 0 - 8%, 8 - 15% hingga diatas 45%, dengan batas wilayah sebagai berikut : Sebelah barat : berbatasan dengan kabupaten Cianjur; Sebelah utara : berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang. Selebah timur : berbatasan dengan Kabupaten bandung dan Kota Cimahi. Sebelah selatan : berbatasan dengan Selatan Kabupaten Badung dan Kabupaten Cianjur. Gambar 2.2 Peta Wilayah Kabupaten Bandung Barat Sumber: Bappeda KBB KAJIAN ASURANSI KESEHATAN MASYARAKAT MANDIRI 2018 Part-II | 15
LAPORAN AKHIR Letak geogafis KBB dengan luas wilayah sekitar 130 577,40 Hektar dikelilingi beberapa daerah otonom lainnya seperti Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Purwakarta, Kota Cimahi dan Bandung serta Kabupaten Subang ini sangatlah strategis. Kondisi geografis strategis ini merupakan keuntungan bagi Kabupaten Bandung Barat terutama dari segi komunikasi dan perhubungan. 2.1.2 Iklim dan Keadaan Fisik Iklim. Iklim di Kabupaten Bandung Barat adalah hangat dan sedang. Curah hujan di Bandung Barat adalah signifikan, dengan presipitasi bahkan selama bulan terkering. Menurut Köppen dan Geiger, iklim ini diklasifikasikan sebagai Cfb. Sementara suhu rata-rata di Bandung Barat adalah 17.6 °C dengan curah hujan tahunan rata-rata adalah 2049 mm. Bulan terkering adalah Juli, dengan 79 mm hujan. Pada April, presipitasi mencapai puncaknya, dengan rata-rata 266 mm. April adalah bulan terhangat sepanjang tahun. Terdapat perbedaan dalam 187 mm dari presipitasi antara bulan terkering dan bulan terbasah. Variasi dalam suhu tahunan adalah sekitar 1.0 °C. Suhu di April rata-rata 18.2 °C. Di 17.2 °C rata-rata, Juli adalah bulan terdingin sepanjang tahun. Semenatra zona agroklimat di Kabupaten Bandung Barat termasuk ke dalam zone agroklimat B1, B2, dan B3. Zone agroklimat B1, B2 dan B3 mempunyai bulan-bulan basah (> 250 mm/bl) selama 7 sampai 9 bulan berturut-turut dan bulan kering, 3 bulan atau masuk Zone B3 (RPJMD-KBB 2013 -2018). Tabel 2.3 Iklim di Kabupaten Bandung Barat Sumber: KAJIAN ASURANSI KESEHATAN MASYARAKAT MANDIRI 2018 Part-II | 16
LAPORAN AKHIR Tanah. Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Bandung Barat adalah: aluvial coklat kelabu; aluvial kelabu dan merah; andosol coklat; andosol coklat dan regosol coklat; glei humus dan aluvial; glei humus dan aluvial kelabu; latosol coklat; latosol merah dan coklat; latosol merah kekuningan; latosol tua kemerahan; regosol kelabu dan litosol. Jenis tanah yang paling luas di Kabupaten Bandung Barat adalah glei humus dan alluvial sekitar 28.938,40 ha atau 23,84% dari luas Kabupaten Bandung Barat (RPJMD 2013-2018). Kemiringan Lereng. Kabupaten Bandung Barat didominasi oleh kemiringan lereng yang sangat terjal >40 (46,5%). Hal ini tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Bandung Barat wilayahnya didominasi oleh kawasan yang berfungsi lindung. Sedangkan kawasan yang wilayahnya bertopografi datar dan bergelombang sampai berbukit relatif kecil dan diusahakan sebagian besar untuk lahan pertanian (RPJMD 2013-2018). Ketinggian. Ketinggian di Kabupaten Bandung Barat secara umum berkisar antara 0 - 2000 mdpl. Persentase ketinggian terbesar adalah 500 - 1000 mdpl, yaitu seluas 59.614,15 ha atau sebesar 46,68%, 1000-1500 mdpl (8,10%), sisanya terletak pada ketinggian. Morfologi. Berdasarkan kemiringan lereng dan beda tinggi serta kenampakan di lapangan morfologi Kabupaten Bandung Barat dikelompokkan menjadi 4 (empat) satuan morfologi, yaitu morfologi pedataran, landai, perbukitan dan morfologi pegunungan. Sumberdaya Air. Sumber daya air merupakan kunci bagi kelangsungan hidup manusia. Keterbatasan air dapat menimbulkan berbagai konflik antar kepentingan dalam masyarakat. Baik untuk kebutuhan rumah tangga, industri, pertanian atau lainnya. Sumber daya air harus dikelola dengan bijak yang melibatkan berbagai kelompok kepentingan. Kabupaten Bandung Barat memiliki ± 90 sungai, dengan sungai utama adalah Sungai Citarum, Sungai Cimahi, Sungai Cibeureum, Sungai Citarum Hulu, dan Sungai Cikarial, yang melewati Kecamatan Cipongkor, Kecamatan Cililin, Kecamatan Cihampelas, dan Kecamatan Batujajar. Selain itu di KBB terdapat 2 Danau/Situ Alam dan 2 Waduk/Danau Buatan. Danau/Situ Alam terdiri dari Situ Lembang dan Situ Ciburuy. Situ-situ ini selama ini dimanfaatkan sebagai lokasi tujuan wisata. Waduk/danau buatan yang terdapat di daerah kajian yaitu Waduk Saguling dan Cirata yang merupakan sumber tenaga listrik (PLTA). KAJIAN ASURANSI KESEHATAN MASYARAKAT MANDIRI 2018 Part-II | 17
LAPORAN AKHIR Daerah tanggkapan Air yang menjadi penyedia air tanah maupun air permukaan di Kabupaten Bandung Barat yaitu :1) Sub DAS Cikapundung (Lembang, Cisarua, Parongpong); 2) Sub DAS Citarum (Cililin, Ngamprah, Batujajar, Padalarang). Tabel 3.4 di bawah ini menunjukkan potensi sumber mata air yang ada di wiliyah kabupaten Bandung Barat. Tabel 2.4 Sebaran Sumber Mata Air di Kabupaten Bandung Barat No 1 Rongga Kecamatan Jumlah Mata Air
Kisaran Debit (Liter Per detik) - 2 Gununghalu 4 2,0-200 3 Sindangkerta 6 2,0-4,0 4 Cililin 12 5,0-60 5 Cihampelas
6 Cipongkor 1
2,0
4,0 7 Batujajar 1
2 8
Saguling
9 Cipatat 8 3,0-10 10 Padalarang 1 30 11 Ngamprah (Ibukota KBB) 20 3,0-50 12 Parongpong 20 1,5-40 13 Lembang 35 2,5-125 14 Cisarua 38 3,0-100 15 Cikalongwetan 53 3,0-500 16 Cipeundeuy
Sumber: Dinas KIMTAWIL Kab. Bandung (2004) Dari hasil studi Direktorat Geologi Tata Lingkungan (RPJMD 2013-2018), sumber air bawah tanah di Wilayah Kabupaten Bandung dibagi ke dalam beberapa zona: 1. Zona kritis untuk pengambilan air bawah tanah hanya diperuntukan untuk keperluan air minum dan rumah tangga dengan pengambilan maksimum 100 m3 per bulan. Penyebaran zona kritis pengambilan air bawah tanah di Kabupaten Bandung Barat berada di Kecamatan Batujajar. KAJIAN ASURANSI KESEHATAN MASYARAKAT MANDIRI 2018 Part-II | 18
LAPORAN AKHIR 2. Zona rawan untuk pengambilan air bawah tanah hanya diperuntukan bagi keperluan air minum dan rumah tangga dengan debit maksimum 100 m3 per bulan. Zona rawan untuk pengambilan air bawah tanah penyebarannya ada di Kecamatan Batujajar. Daerah resapan air bawah tanah penyebarannya ada di Kecamatan Lembang dan Cisarua. Daerah aman pengambilan air bawah tanah, pengambilan baru diperbolehkan dengan debit 170 m3 per hari dengan jumlah sumur terbatas. 3. Daerah aman untuk pengambilan air bawah tanah penyebarannya ada di Kecamatan Cikalongwetan, Padalarang, Ngamprah, dan Parongpong. 4. Daerah resapan, tidak dikembangkan bagi peruntukan kawasan terbangun, kecuali untuk air minum dan rumah tangga dengan pengambilan maksimum 100 m3 per bulan. Daerah resapan ini meliputi Kecamatan Lembang, Parongpong, dan Cisarua 2.1.3 Demografis A. Jumlah Penduduk Per kecamatan dan Berdasar Jenis Kelamin Pada awal berdiri sebagai daerah otonom pada tahun 2007 KBB mewarisi sekitar 1,4 juta jiwa dari total penduduk Kabupaten Bandung. Saat ini berdasarkan data statistik jumlah tersebut terus bertambah menjadi 1.691.691 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 860.394 jiwa dan perempuan 831.297 jiwa dengan rasio jenis kelamin mencapai 104. Hal ini berarti banyaknya penduduk yang berjenis kelamin laki-laki lebih besar dibanding dengan jumlah penduduk perempuan. Secara umum banyaknya penduduk di KBB berdasarkan kecamatan dan jenis kelamin dapat di lihat pada tabel di bawah ini. KAJIAN ASURANSI KESEHATAN MASYARAKAT MANDIRI 2018 Part-II | 19
LAPORAN AKHIR Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Berdasar Kecamatan dan Jenis Kelamin No Kecamatan Laki- laki 28288 39550 34371 46230 58400 46325 48246 15834 66755 89976 89336 56693 100036 37230 61704 41420 JUMLAH 860394 1 Rongga 2 Gununghalu 3 Sindangkerta 4 Cililin 5 Cihampelas 6 Cipongkor 7 Batujajar 8 Saguling 9 Cipatat 10 Padalarang 11 Ngamprah 12 Parongpong 13 Lembang 14 Cisarua 15 Cikalongweta 16 Cipeundeuy Penduduk Perempuan Jumlah 55567 75862 69004 89966 114938 90245 96960 30692 131798 176732 174872 111590 194561 74156 122656 82092 831297 1691691 27279 36312 34633 43736 56538 43920 48714 14858 65043 86756 85536 54897 94525 36926 60952 40672 Rasio Jenis kelamin 104 109 99 106 103 105 99 107 103 104 104 103 106 101 101 102 104 Sumber: KBB Dalam Angka 2017 Apabila dilihat per kecamatan, jumlah penduduk KBB 3 (tiga) tertinggi secara berurutan berada di kecamatan: Lembang, Padalarang dan Parongpong. Sementara jumlah penduduk 3 (tiga) terendah secara berurutan berada di kecamatan Saguling, Rongga dan Sindangkerta. B. Distribusi dan Kepadatan Penduduk Berdasrkan data BPS 206, distribusi dan kepadatan penduduk (population density) di KBB mencapai rata-rata 1.626 jiwa/km2 (2015). Apabila dilihat per kecamatan tingkat kepadatan berada di kecamatan Ngamprah sebesar 4639 jiwa/km2 dan kecamatan Padalarang dengan kepadatan sebesar 3.279 jiwa/km2. Kepadatan terendah berada di kematan Rongga dan kecamatan Gununghalu. Distribusi kepadatan penduduk dan persentasi dari total populasi per kecamatan di KBB dapat dilihat pada tabel di bawah ini: KAJIAN ASURANSI KESEHATAN MASYARAKAT MANDIRI 2018 Part-II | 20
LAPORAN AKHIR Tabel 2.6 Persentase Penduduk dari Total Populasi dan Kepadatan Per Kecamatan No Kecamatan Persentase Penduduk Kepadatan Penduduk 1 Rongga 2 Gununghalu 3 Sindangkerta 4 Cililin 5 Cihampelas 6 Cipongkor 7 Batujajar 8 Saguling 9 Cipatat 10 Padalarang 11 Ngamprah 12 Parongpong 13 Lembang 14 Cisarua 15 Cikalongweta 16 Cipeundeuy 3.41 4.53 4.06 5.31 6.79 5.42 5.73 1.83 7.9 10.3 10.21 6.47 11.48 4.42 7.18 4.95 100 493 462 551 1117 2364 1109 2929 582 1026 3279 4639 2345 1965 1314 1041 801 1626 JUMLAH Sumber: BPS 2016 Dari total populasi penduduk di KBB sebaran terendah berada di kecamatan Saguling sebesar 1.83% dari total populasi dan tertinggi berada di kecamatan Lembang dengan persentase mencapai 11.48% dari total populasi penduduk KBB. C. Penduduk Miskin Dalam periode tahun 2013-2016 persentase penduduk miskin di Kabupaten Bandung Barat mengalami penurunan. Pada tahun 2014 penduduk miskin Kabupaten Bandung Barat berada di angka persentase 13,35%, turun menjadi 12,92% pada tahun berikutnya (2014). Pada tahun 2015 persentase ini kembali menurun menjadi 12,67% dan pada tahun 2016 penduduk miskin menjadi 11,71% (KBB dalam Angka 2017). Perkembangan garis kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini: KAJIAN ASURANSI KESEHATAN MASYARAKAT MANDIRI 2018 Part-II | 21
LAPORAN AKHIR Tabel 2.7 Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin Kabupaten Bandung Barat 2013 - 2016 Tahun 2013 2014 2015 2016 Garis Kemiskinan penduduk Miskin Jumlah 209.9 197.9 205.69 192.48 Persentase 13.35 12.92 12.67 11.71 241892 263244 275327 294823 Sumber: BPS KBB 2016 2.1.4 Pendidikan Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembangunan. Pendidikan dapat mengantarkan pembangunan mencapai tujuan-tujuannya. Sektor pendidikan merupakan penunjang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selain kesehatan. IPM di kabupaten Bandung Barat pada tahun 2015 berada di angka 65.23. angka ini tidak cukup tinggi di banding daerah lainnya yang ada di Jawa Barat. Keberhasilan satu daerah dalam melaksanakan pembangunan di bidang pendidikan salah satunya dapat dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah yang ada di daerah tersebut. Berdasarkan data statistik (2017) di Kabupaten Bandung Barat, Angka Partisipasi Sekolah (APS) formal yang didasarkan pada kelompok umur, untuk usia 7-12 tahun laki-laki mencapai 99,31 % dan bahkan untuk jenis kelamin perempuan mencapai 100%. Untuk usia 13-15 tahun persentase APS untuk anak laki-laki mencapai 90,11% dan perempuan mencapai 96,13% dari jumlah total APS yang seharusnya. Angka partisipasi di atas berbeda jauh dengan angkatan usia 16-18 tahun. APS di usia anak SMA tersebut baru mencapai 59,93% untuk laki-laki dan 60,94% untuk anak perempuan. Sementara jika dilihat dari persentase dan status pendidikannya, penduduk Kabupaten Bandung Barat untuk rentang usia 7-24 tahun masih menyisakan 0,25% yang tidak/belum pernah bersekolah. Yang masih dalam status Sekolah Dasar atau sederajat 35,33% (laki-laki) dan 35,86% (perempuan). Untuk tingkat Sekolah Mengah Pertama (SMP) atau sederajat 15,93% (laki-laki) dan 16,38% (perempuan). Pada jenjang Sekolah Menengah Atas atau sederajat laki-laki mencapai 14,26% dan perempaun 15,41%. Selain angka-angka tersebut, pada rentang usia tersebut Kabupaten Bandung Barat masih KAJIAN ASURANSI KESEHATAN MASYARAKAT MANDIRI 2018 Part-II | 22
LAPORAN AKHIR menyisakan 34,24% anak laki-laki yang tidak bersekolah lagi dan 32,35% untuk anak perempuan. Angka tersebut menimbulkan pertanyaan, karena faktor-faktor apa yang kemudian menyebabkan mereka tidak lagi di bangku sekolah. Apabila dilihat dari proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut (APM, Angka Partisipasi Murni) formal dan menurut jenjang pendidikan dan jenis kelamin untuk usia SD 95,65% (laki-laki) dan 97,92% (perempuan). Untuk jenjang SMP laki-laki sebesar 74,65% dan perempuan 76,19%. APM di jenjang SMA untuk jenis kelamin laki-laki mencapai 48,69% dan perempuan sebesar 54,93%. Tinggi-rendahnya APS juga dipengaruhi oleh faktor sarana dan prasarana pendidikan yang ada di daerah tersebut. Jumlah sekolah menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Bandung Barat untuk tahun 2016 adalah sebagai berikut: 1) untuk jenjang sekolah SD/sederajat sekolah negeri berjumlah 673 sekolah dan swasta 27 sekolah. SMP atau sederajat 65 sekolah negeri dan 89 sekolah swasta. Sementara untuk tingkat atas atau SMA dan serajat ada 8 sekolah berstatus negeri dan 82 sekolah berstatus swasta. Selain itu ada 1 Sekolah Luar Biasa (SLB) berstatus negeri dan 17 SLB swasta (BPS, 2017). 2.1.5 Pemerintahan Permerintah merupakan organisasi yang memegang kuasa untuk membuat dan menerapkan kebijakan serta hukum serta undang-undang yang berlaku di wilayah tertentu. Sebagai sebuah organisasi yang mewadahi keseluruhan komponen masyarakat, pemerintah tentu berikan orang-orang pilihan yang dianggap memiliki kompetensi yang memadai mulai dari tingkat yang paling bawah hingga pada pucuk pimpinan. Sejak lahirnya UU desentralisai pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam turut serta dalam menentukan kebutuhan dalam pemerintahannya. Salah satu yang dapat menjadi sarat dalam penerimaan pegawai adalah tingkat pendidikan seseorang. Tingkat Pendidikan Pegawai. Berdasarkan tingkat pendidikan (ijazah) persentase pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut (KBBDA 2017) : Pegawai dengan ijazah Sekolah Dasar KAJIAN ASURANSI KESEHATAN MASYARAKAT MANDIRI 2018 Part-II | 23
LAPORAN AKHIR 2,2%, tingkat SMP 5,9% pegawai, tingkat SMA 9,6%, tingkat Diploma 9,4%, tingkat D4-S1 sebesar 58,1% dan pegawai dengan ijazah S2-S3 sebesar 14,8%. Banyaknya pegawai negeri sipil menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan adalah: 1) sampai SD/sederajat 180 orang; 2) SMP/sederajat 487 orang; 3) SMA/sederajat 785 orang; 4) Sarjana muad/D3 772 orang; 5) DIV-S1 sebanyak 4.775 orang dan 6) S2-S3 sebanyak 1.214 orang. Jumlah Desa. Jumlah desa di daerah Kabupaten Bandung Barat sebanyak 165 desa yang tersebar dalam 16 kecamatan. Desa terbanyak berada di kecamatan Lembang (16 desa) dan Cipongkor (14 desa), sementara yang paling sedikit adalah kecamatan Saguling (6 desa) dan Batujajar serta Parongpong sama-sama sebanyak 7 desa. Banyaknya Desa dan RW di Kabupaten Bandung Barat darpat dilihat di Tabel di bawah ini. Tabel 2.8 Jumlah Desa, RW dan RT Kabupaten Bandung Barat No Kecamatan Jumlah Desa RW RT 1 Rongga 8 127 455 2 Gununghalu 9 158 546 3 Sindangkerta 11 122 513 4 Cililin 11 126 526 5 Cihampelas 10 101 482 6 Cipongkor 14 119 460 7 Batujajar 7 112 374 8 Saguling 6 52 188 9 Cipatat 12 225 740 10 Padalarang 10 208 776 11 Ngamprah 11 160 745 12 Parongpong 7 118 435 13 Lembang 16 222 868 14 Cisarua 8 104 395 15 Cikalongweta 13 198 720 16 Cipeundeuy 12 168 525 165 2320 8748 Sumber: KBBDA 2017 2.1.6 Pertanian dan Peternakan Pertanian. Untuk jenis pertanian sawah di Kabupaten Bandung Barat terbagi atas dua jenis, yakni Padi Ladang yang mencakup 3% dari luas lahan sawah dan pada sawah KAJIAN ASURANSI KESEHATAN MASYARAKAT MANDIRI 2018 Part-II | 24
LAPORAN AKHIR yang mencapai 97% dari luas pertanian sawah. Menurut data dari Kabupaten Bandung Barat dalam Angka 2017, luas panen padi sawah terbesar berada di kecamatan Gununghalu (6,179 Ha) dengan produksi mencapai 38,928 Ton serta tingkat produktivitas 63.00 kuintal/Ha. Yang kedua berada di kecamatan Cipongkor yang mencapai luas panen sebesar 6,201 Ha dengan kapasitas produksi mencapai 40,431 ton serta produktivitas 65.20 kuintal/Ha. Secara keseluruhan luas panen padi sawah di kabupaten Bandung Barat berjumlah 46.454 Ha dengan produksi 297.187 ton, dengan rata-rata produktivitasnya mencapai 64.00 kuintal per Ha. Selain padi komoditas pangan yang juga dikembangkan di Kabupaten Bandung Barat adalah jagung dan kedelai, termasuk juga ubi jalar, ubi kayu, sayuran dan buah- buahan. Untuk komoditas jagung luas panen mencapai 5.532 Ha dengan tingkat produksi mencapai 34.145 ton dengan rata-rata produktivitas mencapai 60.09 kuintal/Ha. Sementara kedelai dengan luas panen mencapai 1.564 Ha dengan produksi 2.269 ton serta tingka produktivitas mencapai 14.22 kuintal/Ha. Komoditas Ubi Jalar total luas panen 324 Ha menghasilkan produk sebesar 3.907 ton dengan produktivitas 128.68 kuintal/Ha. Sedangkan Ubi Kayu dengan produktivitas 187.92 kuintal/Ha berada di luas panen 2.478 Ha dengan jumlah produksi 43.041 ton. Selain komoditas di atas, hampir semua komoditas sayuran dan buah-buahan yang ada di Indonesia juga ditanam di Kabupaten Bandung Barat dengan luas lahan yang berbeda beda-beda. Selain itu juga diproduksi tanaman hias seperti anggrek, Kuping Gajah, Anyelir, Heliconia, Krisant, Mawar dan tanaman obat-obatan seperti Jahe, Laos, Kencur, Kunyit, Temulawak, Kapulaga, Tamukunci, Mengkudu, Sambiloto dan Lempuyang. Peternakan. Ada beberapa hewan ternak yang dikembangkan di sektor peternakan Kabupaten Bandung Barat peternakan sapi, kambing, kuda, unggas dan budidaya perikanan. Berdasarkan data tahun 2016 (KBBDA, 2017), populasi ternak sapi perah mencapai 37.998 ekor. Populasi sapi potong mencapai 6.572 ekor, kuda populasinya berjumkah 3.426 ekor dan kambing populasinya mencapai 36.140 ekor. Populasi sapi perah terbesar berada di kecamatan Lembang yang mencapai 21.599 ekor dan kecamatan Cisarua sebesar 9.367 ekor. Untuk ternak sapi potong terbanyak populasinya berada di kecamayan Cikalongwetan sebesar 3.243 ekor. KAJIAN ASURANSI KESEHATAN MASYARAKAT MANDIRI 2018 Part-II | 25
LAPORAN AKHIR Untuk hewan unggus dibagi ke dalam 4 jenis hewan ternak: ayam kampung, ayam negeri, ayam petelur dan iti/itik manila. Untuk populasi ayam kampung mencapai 1.886.794 ekor dan terbanyak berada di kecamatan Gnunghalu (190.537). Populasi jenis ayam negeri mecapai 4.459.738 ekor yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Bandung Barat. Sementara ayam petelur populasinya menpai 186.079 ekor dan itik/itik Manila berjumlah 245.753 ekor. Perikanan. Ada 3 (tiga) jenis budidaya perikanan di Kabupaten Bandung Barat, yakni bubidaya kolam air tenang, Kola jaring apung dan Minapadi. Berdasarkan data tahun 2015 luas budidaya perikanan kolam air tenang mecapai 254.16 Ha dengan jumlah produksi mencapai 1638.61 Ton. Untuk kolam jaring apung luasnya mencapai 33.046 petak dengan jumlah produksi sebesar 40.398.03 Ton. Yang ketiga luas budidaya perikanan Minapadi mencapai 59.93 Ha dengan jumlah produksi 11.11 ton. 2.1.7 Industri dan Energi Industri. Berdasarkan Kabupaten Bandung Barat dalam Angka 2017, ada dua jenis usaha yang berkembang berkembang berdasarkan skalanya, yakni Usaha Menengah Besar (UMB) dan UMK (Usaha Menengah Kecil). Untuk skala UMB jumlah usaha pada tahun 2016 sebanyak 1.246 dengan jumlah tenaga kerja mencapai 69.296 ribu. Sementara untuk skala UMK berjumlah 155.041 usaha dengan jumlah tenaga kerja mencapai 277.183 ribu. Energi. Sumber mata air merupakan salah satu sumber energi yang ada di kabupaten Bandung Barat. Berdsarkan produski air PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) ada 6 (enam) kecamatan yang memasok air bersih yakni Cililin, Batujajar, Padalarang, Lembang, Cisarua dan Cikalongwetan dengan total produksi mencapai 3,369,835.00. Dari keenam kecamatan tersebut, produksi air bersih terbesar ada di kecamatan Cisarua dengan kapasitas produksi 1.098.014.40. 2.1.8 Perdagangan Perlakuan pemerintah daerah terhadap faktor-faktor pendukung peningkatan perdagangan dapat mencerminkan arah kebijakan yang berpihak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Pembenahan pasar tradisional dapat menjadi satu faktor KAJIAN ASURANSI KESEHATAN MASYARAKAT MANDIRI 2018 Part-II | 26
LAPORAN AKHIR bagaimana sektor perdagangan lebih bergairah. Pemerintah kabupaten Bandung Barat pada tahun 2016 lalu misalkan, membenahi tiga pasar tradisional yakni Pasar Sindangkerta, Cililin, dan Pasar Buah Lembang. Total anggaran pembenahan ketiga pasar tersebut mencapai Rp 4,9 miliar Kepala Dinas Koperasi Perindustrian, dan Perdagangan, Kabupaten Bandung Barat Wetty Lembanawati (kala itu) mengatakan, anggaran pembenahan Pasar Sindangkerta yaitu Rp 829 juta, Pasar Cililin Rp 2,5 miliar, dan Pasar Buah Lembang Rp 1,6 miliar. Pembenahan pasar tradisional dilakukan untuk menata areal pasar menjadi nyaman dan tidak kumuh. Anggaran penataan pasar desa ini berasal dari APBD Bandung Barat untuk menggenjot perekonomian warga desa. Penataan pasar ini sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan para pedagang. Keadaan pasar di kabupaten Bandung Barat sendiri berdasarkan statistik perdagangan yang dikeluarkan oleh BPS (KBBDA, 2017) dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yakni pasar non permanen, toko dan kios. BPS Bandung Barat merilis ada 1000 pasar non permanen yang tersebar di 13 kecamatan. Bahkan 515 heberadaan pasar non permanen berada di satu kecamatan, yakni kecamatan Ngamprah yang merupakan ibukota pemerintahan. Peringkat kedua ada di kecamatan Cipeundeuy yang mencapai 333 pasar non permanen. Selain keberadaan pasar non permanen, ada sekitar 46.858 Toko yang tersebar hampir seluruh kecamatan yang ada dan 7.903 kios yang juga berkembang di seluruh kecamatan yang ada. Keberadaan pasar sebagai tempat pertemuan demand and supply barang harus menjadi perhatian dalam pembangunan ekonomi daerah. Selain membenahi pasar-pasar tradisional, Pemkab Bandung Barat saat ini juga sedang membangun kembali Pasar Panorama Lembang pascakebakaran 2015 lalu. Pembangunan pasar dengan investasi Rp 100 miliar lebih itu ditargetkan rampung dalam dua puluh bulan sejak pemasangan tiang pancang akhir September lalu 2.1.9 Transportasi Keberadaan infrastruktur jalan sangat membantu dalam memperlancar distribusi barang dan jasa dalam satu kawasan tertentu. Sehingga jalan yang laik merupakan KAJIAN ASURANSI KESEHATAN MASYARAKAT MANDIRI 2018 Part-II | 27
LAPORAN AKHIR keharusan dalam menunjang aktifitas masyarakat, khususnya bagi kegiatan-kegiatan ekonomi dan perdagangan. Ada 3 (tiga) klasifikasi jalan yang ada di kabupaten Bandung Barat, yakni jenis jalan yang beraspal dengan panjang 114 km (2015), jenis jalan Kerikil dengan panjang 39 km (2015) dan jalan Tanah sepanjang 2 km (2015). Jadi pada tahun 2015 berdasarkan hitungan BPS kabupaten Bandung Barat, panjang jalan mencapai 155 km. Berdasarkan kondisinya jenis jalan (2015) dengan kondisi baik 213.67, sedang 127.66, rusak 169.70 dan rusak berat mencapai 42.62. Selain kondisi jalan, faktor keberadaan terminal juga sangat membantu kelancaran arus transportasi baik untuk kebutuhan perdagangan maupun untuk meningkatkan pelayan publik khususnya dalam penyediaan layanan transportasi yang laik dan memadai. Tidak semua kecamatan di Bandung Barat memiliki terminal, seperti Cisarua, Rongga, Cihampelas, Cipongkor, Batujajar, Saguling dan Cipatat. Pada tahun 2016 total terminal yang ada di Bandung Barat berjumlah 24 terminal, yakni Cipeundeuy 6 terminal, Cikalongwetan dan Lembang 4 terminal, padalarang 3 terminal, Gununghalu dan Cililin masing-masing 2 terminal dan Parongpong, Ngamprah, Sindangkerta masing- masing 1 terminal. 2.1.10 Perhubungan, Komunikasi dan Pariwisata Perhubungan. Pada tahun 2012 lalu ada 16 trayek angkutan wilayah di Bandung Barat. Trayek angkutan wilayah kabupaten Bandung barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini. KAJIAN ASURANSI KESEHATAN MASYARAKAT MANDIRI 2018 Part-II | 28
LAPORAN AKHIR Tabel 2.9 Banyaknya Trayek Angkutan di Kabupaten Bandung Barat (2012) No Trayek Angkutan Wilayah Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Padalarang - Cikalong Paralarang - Gunung Padalarang - Pangheotan Padalarang - Parongpong Padalarang - Rajamandala Rajamandala - Cibitung Lembang Maribaya - Cibodas Lembang - Cikawari Lemabnga - Cikole Lembang - Cijengkol Lembang - Cibeusi Lembang - Cisarua Cikole - Tangkuban Perahu Cililin - Cijenuk - Baranangsiang Cipeundeuy - Cirata - Plered Cililin - Sindangkerta - Gununghalu 173 54 21 16 171 4 36 8 51 9 1 67 1 36 3 37 Sumber: Pada tahun 2016 ada 13 trayek batal beroperasi lantaran minimnya kantong penumpang. Minimnya penumpang ini juga ditambah dengan semakin mudahnya masyarakat memiliki kendaraan pribadi jenis roda dua. Hal ini kemudian menjadikan perusahaan angkutan umum enggan mengambil jalur trayek tersebut. erdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Bandung Barat nomor 550/Kep 5 - dishub/2010 tentang Penetapan Jaringan Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Bandung Barat, ada 33 trayek angkutan umum yang telah disahkan untuk beroperasi. Dari jumlah itu, trayek angkutan umum yang saat ini sudah beroperasi 20 trayek saja. Trayek- trayek yang dibatalkan itu yakni, jalur Rajamandala-Saguling-Cijenuk, Rajamandala-Cipeundeuy, Cipeundeuy-Cirata, Cisarua-Pangheotan, Padalarang-Cipada, Sindangkerta-Pongkor-Cijenuk, Gununghalu- Bunijaya-Cilangari dan Gunughalu- Rongga-Cibenda. Sementara untuk jumlah angkutan umum yang beroperasi di KBB saat ini berjumlah 900 unit angkutan umum dari yang sebelumnya berjumlah 800 unit sejak KBB berdiri. Penambahan tersebut lantaran adanya tambahan jumlah kuota dibeberapa trayek seiring dengan dinamika pertambahan jumlah penduduk. KAJIAN ASURANSI KESEHATAN MASYARAKAT MANDIRI 2018 Part-II | 29
LAPORAN AKHIR Komunikasi. Komunikasi merupakan perangkat atau media yang cukp sigfikan dalam perkembangan saat ini, kemajuan teknologi informasi memberikan kemudahan hampir "tanpa batas" bagi pengguna produk revolusi teknologi informasi. Namun demikian keberadaan media "penghubung" seperti kantor pos tetap menjadi alat yang menyumbang pembangunan di sektor komunikasi. Di Bandung Barat sampai tahun 2016 berdiri 20 kantor pos yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada dengan jumlah yang berbeda-beda. Misalkan di kecamatan Lembang kantor pos berjumlah 26 titik. Hal ini berbeda dengan kecamatan Rongga yang hanya ada satu kantor pos. Pariwisata. Sepanjang tahun 2016, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mencatat 1,7 juta wisatawan domestik dan mancanegara datang ke sejumlah obyek wisata, hotel dan restoran Kabupaten Bandung Barat. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) KBB, Rahmat Syafe'i mengatakan jumlah hitungan kunjungan wisatawan itu mengacu pada asumsi jumlah penjualan tiket semua destinasi wisata yang ada di KBB. Pasalnya, hingga saat ini KBB belum memiliki gerbang wisata yang bisa menghitung secara akurat jumlah wisatawan yang masuk ke KBB Untuk menunjang pembangunan pariwisata, perlu penunjang fasilitas yang mumpuni seperti hotel, penginapan dan restoran serta sarana dan prasarana lainnya terutama di daerah-daerah yang memiliki potensi besar wisata. Berdasar data statistik (KBBDA, 2017) hotel yang berdiri berjumlah 44 dan tersebar di 3 (tiga) kecamatan, yakni Lembang 37 Hotel, Parongpong 6 hotel dan Padalarang 1 hotel. Sementara penginapan Padalarang 2, Parongpong 10 penginapan, Lembang 49 dan Cisarua 5 penginapan. Selain itu ada restoran berjumlah 377 dan tersebar di seluruh kecamatan. 2.1.11 Keuangan Berdasarkan ringkasan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2017, pendapatan daerah adalah Rp. 2.342.283.099.623,00. Pendapatan ini terbagi atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai Rp. 342.874.181.789, Dana perimbangan sebesar Rp. 1.591.649.338.000 dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 407.759.579.834. Sementara pada tahun sebelumnya (periode 2015-2016) realisasi pendapatan pemerintah Kabupaten Bandung Barat menurut jenis pendapatan (ribu rupaih) adalah RP. 2.231.065.027 KAJIAN ASURANSI KESEHATAN MASYARAKAT MANDIRI 2018 Part-II | 30
LAPORAN AKHIR (kbbda,2017). Dalam periode yang sama realisasi pengeluaran untuk belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.520.728.235 dan belanja langsung Rp. 935.436.791. ditambah dengan pembiayaan daerah sebesar 35.000.000. 2.1.12 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) PDRB merupakan indikator tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat pendapatan per kapita, kemakmuran, kenaikan dan penurunan daya beli masyarakat, menggambarkan struktur ekonomi dan potensi ekonomi daerah dan lainnya. PDRB dapat memperlihatkan bagaimana angka-angka statistik mengarahkan apakah suatu daerah mengalami pertumbuhan ekonomi atau tidak. Ada beberapa hal yang dapat diperlihatkan dengan angka-angka statistik PDRB, antara lain: (a) Tingkat Pertumbuhan ekonomi; (b) Tingkat kemakmuran suatu daerah; (c) Tingkat inflasi dan deflasi; (d) Gambaran struktur perekonomian. PDRB Kabupaten Bandung Barat atas dasar harga Konstan 2010 menurut lapangan usaha (Juta Rupiah); pada tahun 2014 mencapai 24.264.922,45 dan pada tahun berikutnya mengalami kenaikan mencapai 25.486.170,75 (angka sementara) serta di tahun 2016 mencapai pertumbuhan 26.922.633,22 (angka sangat sementara). Sementara berdasarkan data yang dikeluarkan BPS (2017) untuk tahun 2016 PDRB Kabupaten Bandung Barat berkontribusi sebesar 0,49 persen dengan laju pertumbuhan sebesar 9,52 persen. Dalam kurun waktu 2012-2016 peranannya relatif stabil dengan menunjukkan sedikit peningkatan yaitu pada kisaran 0,42 - 0,49 persen. Sedangkan laju pertumbuhannya mengalami fluktuasi selama periode 2012 - 2016, yakni 9,03 persen, 9,75 persen, 8,12 persen, 10,91 persen dan 9,52 persen untuk tahun 2016. Perlambatan pertumbuhan terjadi pada tahun 2014 yakni 8,12 persen. Jika dilihat secara umum dari angka-angka tersebut menunjukkan kabupaten Bandung Barat berada pada tren positif dalam pertumbuhan ekonomi. Sementara untuk PDRB per kapita yang seringkali dipakai untuk menjelaskan tingkat kemakmuran penduduk di suatu wilayah untuk kabupaten Bandung Barat bisa dilihat seperti gambar berikut 2014-2016. KAJIAN ASURANSI KESEHATAN MASYARAKAT MANDIRI 2018 Part-II | 31
Gambar 2.3 PDRB Per Kapita Per Tahun Kabupaten Bandung Barat Tahun 2014 - 2016 (rupiah) angka perbaikan **angka sangat sementara Dengan laju inflasi PDRB pada tahun seperti tabel di bawah ini. Tabel 2.10 Laju inflasi PDRB Kabupaten Bandung Barat Tahun 2014 -2016 KAJIAN ASURANSI KESEHATAN MASYARAKAT MANDIRI 2018 LAPORAN AKHIR Part-II | 32
LAPORAN AKHIR 2.2 PEMBANGUNAN KESEHATAN DI KABUPATEN BANDUNG BARAT Kesehatan merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam menentukan IPM (Indeks Pembangunan Manusia/Human Development Index - HDI). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 yang dipublikasikan secara berkala. Ada tiga indikator yang secara umum dipakai untuk menentukan IPM yakni, pendidikan, kesehatan dan ekonomi (pengeluaran). Sejak awal rencana pembangunan sektor kesehatan di kabupaten Bandung Barat sudah tertuang dalam visi-misi RPJMD 2013-2018, yakni "CERMAT": Yang Mewujudkan Masyarakat Bandung Barat Cerdas, Rasional, Maju, Agamis dan Sehat. Berdasarkan visi inilah maka Dinas Kesehatan Kabuapten Bandung Barat menetapkan Visi yang tertuang dalam Rencana strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun 20013-2018 yaitu "Terwujudnya Kemandirian Masyarakat Bandung Barat Untuk Hidup Sehat". Untuk mewujudkan Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat yang Mandiri untuk Hidup Sehat maka ditetapkan 3 (tiga) misi Dinas Kesehatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) tersebut yaitu: 1) Memantapkan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan khusus yang merata; 2) Terjangkau dan berkualitas memantapkan penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian penyebaran penyakit menular & tidak menular serta masalah kesehatan lainnya; 3) Memantapkan perencanaan, akuntabilitas dan layanan perkantoran lain penyelenggaraan pembangunan bidang kesehatan. 2.2.1 Tenaga Medis Sampai tahun 2018 ini Pemkab Bandung Barat masih kekurangan tenaga medis berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang terdiri dari dokter, perawat dan bidan. Hal ini mengakibatkan jumlah tenaga medis berstatus kontrak (Tenaga Kerja Kontrak) membludak di 3 (tiga) RSUD dan Puskesmas yang ada di KBB. Berdasarkan edisi Maret 2018 bahwa "Tenaga medis berstatus PNS totalnya KAJIAN ASURANSI KESEHATAN MASYARAKAT MANDIRI 2018 Part-II | 33
LAPORAN AKHIR ada 836 orang termasuk yang bekerja di lingkungan Dinas Kesehatan. Sementara, untuk jumlah tenaga medis berstatus TKK mencapai 1.300 orang. Jelas, perbandingannya memang jauh sekali, lebih banyak TKK. Idealnya, 1.300 TKK itu bisa diangkat menjadi PNS," kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, Hermawan Widjajanto di Ngamprah, Kamis (8/3/2018). Menurut Hermawan, kekurangan itu terjadi sejak pemerintah pusat melakukan moratorium terhadap penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS), sementara setiap tahun tenaga medis berstatus PNS di Kabupaten Bandung Barat yang memasuki masa pensiun mencapai 20 orang. Hermawan menjelaskan, perbedaan tenaga medis berstatus PNS dan non PNS hanya soal tunjangan dan gaji yang diterima. Adapun, untuk pelayanan dan kompetensi dipastikan sama lantaran mengacu pada standar kompetensi tenaga medis. Lebih lanjut kepala Dinkes Kabupaten Bandung Barat mengatakan, saat ini pemerintah daerah telah menyiapkan sarana prasarana kesehatan. Mulai dari 3 RSUD yang berada di Kecamatan Cililin, Lembang dan Cikalongwetan. Ditambah dengan hadirnya 32 puskesmas dengan 6 puskesmas di antaranya memiliki tempat perawatan dan sisanya 26 puskesmas tanpa tempat perawatan 2.2.2 Sarana Kesehatan Upaya kesehatan hanya dapat diwujudkan jika dan hanya jika ada wadah pelanannya. Dalam konteks pelayanan kesehatan dan dilihat dari sifat penyelenggaranya,tempat atau sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yakni: 1) Sarana Pelayanan Kesehatan Primer (primary care). Sarana pelayanan tingkat pertama ini merupakan pelayanan kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat dan hanya bisa menangani kasus-kasus ringan. Sarana kesehatan ini mencakup puskesmas, politik, dokter praktek. 2) Sarana Pelayanan Kesehatan Tingkat Dua (secondary care). Sarana pelayanan tingkat dua merupakan pelayanan kesehatan rujukan bagi kasus- kasus atau penyakit-penyakit dari pelayanan kesehatan primer. Sarana kesehatan ini mencakup Puskesmas Rawat Inap, RS Kabupaten, RS tipe C atau RS tipe D serta RS Bersalin. KAJIAN ASURANSI KESEHATAN MASYARAKAT MANDIRI 2018 Part-II | 34
LAPORAN AKHIR 3) Sarana Pelayanan Kesehatan Tingkat Tiga (tertiary care). Sarana pelayanan tingkat tiga merupakan pelayanan kesehatan rujukan bagi kasus-kasus atau penyakit-penyakit dari pelayanan kesehatan tingkat dua. Sarana kesehatan ini mencakup RS Provinsi, RS tipe A atau RS tipe B. Berdasarkan basis data pembangunan tahun 2016 sarana kesehatan di kabupaten Bandung Barat seperti tabel berikut. Tabel 2.11 Sarana Kesehatan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 No Kecamatan Rumah Sakit (RS) RS Bersalin Poliklinik Puskesmas Puskesmas Pembantu 1 Rongga 2 Gununghalu 3 Sindangkerta 4 Cililin 5 Cihampelas 6 Cipongkor 7 Batujajar 8 Saguling 9 Cipatat 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 1 8 5 2 0 4 4 0 4 0 2 5 8 6 6 0 0 2 48 3 1 0 1 3 5 9 3 7 12 8 10 10 2 13 3 90 5 5 6 5 1 1 1 1 9 3 5 6 7 7 2 8 72 2 2 2 2 2 2 1 2 3 4 3 2 4 2 2 2 37 10 Padalarang 11 Ngamprah 12 Parongpong 13 Lembang 14 Cisarua 15 Cikalongwetan 16 Cipeundeuy JUMLAH Sumber: diolah dari basis data pembangunan di Kabupaten Bandung Barat, Bps kbb, 2016 Dari tabel di atas terlihat ada beberapa kecamatan yang belum memiliki RS Bersalin, yakni Kecamatan Sindangkerta, Cipongkor, Saguling, Cisarua dan Cikalong Wetan. Namun untuk kasus Cikalong Wetan saat ini sudah berdiri RSUD. Bahkan untuk kasus di kecamatan Sindangkerta hanya memiliki 2 puskesmas dan 6 puskesmas pembantu dan tidak ada satu pun poliklinik yang berdiri di sana. Hal ini akan membuat warga kesulitan jika membutuhkan tindakan medis yang tidak terfasilitasi oleh KAJIAN ASURANSI KESEHATAN MASYARAKAT MANDIRI 2018 Part-II | 35
LAPORAN AKHIR Puskesmas yang ada, karena harus menempuh jarak ke kecamatan yang lain atau menuju RSUD yang ada. Saat ini pemerintah Kabupaten Bandung Barat memiliki 3 (tiga) RSUD setelah pada tahun 2017 lalu RSUD Cikalong Wetan diresmikan dan mulai beroperasi pada tanggal 5 Agustus 2017. Sebelumnya Pemkab Bandung Barat sudah memiliki RSUD Lembang dan RSUD Cililin (beroperasi tahun 2012) yang sudah lebih dulu berdiri. Di RSUD Cikalong Wetan misalkan, selain fasilitas IGD 24 Jam, fasilitas rawat jalan, juga sudah dilengkapi dengan fasilitas rawat inap mulai dari fasilitas modern sampai pelayanan yang tidak tertandingi, fasilitas yang rancang untuk memberikan pelayanan yang lebih dari yang diinginkan pasien. Fasilitas rawat inap di RSUD Cikalong Wetan dalam beberapa kategori sebagai berikut : 1) Ruang isolasi; 2) Ruang burangrang kelas III a , ruang ini dikhususkan untuk balita dan anak; 3) Ruang burangrang kelas III b, ruang ini dikhususkan untuk wanita; 4) Ruang burangrang kelas III c,ruang ini dikhususkan untuk pria; 5) Ruang burangrang kelas III d, ruang yang di perlukan untuk penyakit menular; dan 6) Ruang burangrang kelas III e, ruang ini dikhususkan untuk wanita setelah melahirkan; Fasilitas kesehatan yang mumpuni dengan fasilitas yang memadai akan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan rujukan tindakan medis. 2.3 POTENSI-POTENSI DI KABUPATEN BANDUNG BARAT Kabupaten Bandung Barat merupakan wilayah yang masih didominasi oleh lanskap alam yang luas. Lanskap alam ini memiliki daya tarik tersendiri bagi perkembangan Kabupaten Bandung Barat ke depan. Sebut saja seperti Gunung Tangkuban Perahu, Maribaya dan beberapa danau (situ), waduk yang ada di wilayah Bandung Barat. Sebagai daya tarik tentu hal ini akan membentuk akumulasi ekonomi dalam pembangunan daerah. Selain itu, secara letak geografis yang dekat dengan perkembangan Kota Bandung sebagai kota Metropolitan akan menghadirkan kebutuhan- kebutuhan akan barang dan jasa di sektor pariwisata. Yang pada akhirnya apabila KAJIAN ASURANSI KESEHATAN MASYARAKAT MANDIRI 2018 Part-II | 36
LAPORAN AKHIR dikelola dengan baik dan terarah dapat meningkatkan perekonomian bagi warga Kabupaten Bandung Barat. Dalam konteks ini ada 2 (dua) perspektif yang selanjutnya menarik untuk ditelusuri, yaitu (1) bagaimana faktor internal Kabupaten Bandung Barat melihat dirinya sebagai bagian inti dalam pengembangan perekonomian dan (2) bagaimana Kabupaten Bandung Barat mampu mendistribusikan potensi (daya tarik) daerah menjadi kekuatan ekonomi bagi seleuruh warganya. 2.3.1 Potensi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat dengan luas 130.577,40 Ha merupakan potensi dalam penyediaan ruang dan pemanfaatan lahan untuk kesejahteraan penduduk. Sebagian besar penggunaan lahan adalah untuk pertanian, perkebunan, kehutanan dan kawasan lindung. Sehingga kegiatan budidaya dan usaha berbasis pertanian sangat sesuai dikembangkan di Kabupaten Bandung Barat. Selain kesuburan tanahnya, juga secara agroklimat sangat sesuai untuk berbagai komoditas pertanian dan perkebunan. Beberapa komoditas unggulan komparatif maupun kompetitif di bidang pertanian tanaman hortikultura yaitu sayuran, buah-buahan yang terdiri dari alpukat, jambu biji, pisang, dan bunga yang terdiri dari krisan, gladiola, anggrek. Selain komoditas tersebut, Kabupaten Bandung Barat juga mempunyai komoditas yang cukup strategis untuk dikembangkan di sebelah selatan Kabupaten Bandung Barat yaitu padi sawah, jagung, dan kacang-kacangan. Berdasarkan data rekapitulasi, komoditas perkebunan yang memberi paling banyak kontribusi produksi di 16 Kecamatan yaitu: teh, kelapa, karet dan kopi. Area perkebunan terluas berada di 3 Kecamatan yaitu: Cipatat, Cipeundeuy, dan Cikalongwetan. Di sub sektor peternakan, sapi perah merupakan salah satu ternak unggulan Kabupaten Bandung Barat, yang banyak terdapat di Kecamatan Lembang, Cisarua dan Parongpong. Selain faktor ketersediaan pakan, wilayah tersebut juga merupakan wilayah dataran tinggi dengan suhu yang sejuk dan cocok bagi perkembangan optimal sapi perah. Kecamatan yang merupakan sentra domba diantarannya kecamatan: Rongga, Gununghalu dan Padalarang, sedangkan Sentra populasi kambing terdapat di Kecamatan Clililin dan Cipongkor. KAJIAN ASURANSI KESEHATAN MASYARAKAT MANDIRI 2018 Part-II | 37
LAPORAN AKHIR Pada tahun 2016 kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberi kontribusi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 13,99 persen. Pada tahun 2012 kontribusi kategori ini mencapai 14,90 persen dan terus mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya. Dari laju pertumbuhan ekonomi, tahun 2016 mengalami percepatan sebesar 5,69 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2012 kategori ini mengalami percepatan sebesar 1,95 persen, dan terjadi percepatan kembali pada tahun 2016 sebesar 5,69 persen (BPS KBB, 2017). Permasalahan utama di sektor pertanian, perkebunan dan peternakan adalah: 1) Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil pertanian; 2) Ketersediaan dan kondisi infrastruktur, sarana prasarana, lahan dan air pertanian; 3) Peningkatan tingkat kesejahteraan dan pendapatan petani; 4) Ketahanan pangan dan mempertahankan swasembada beras berkelanjutan; 5) Kualitas sumber daya manusia pertanian (petani dan aparatur pertanian); 6) Meningkatkan sarana prasarana dan daya saing produk pertanian (RPJMD KBB 2013-2018). Fenomena yang terjadi di lapangan, terlihat ada kecenderungan terjadinya alih fungsi lahan produktif (sawah) menjadi wilayah perumahan pada beberapa wilayah. Namun demikian, potensi wilayah lahan yang masih cukup luas terutama untuk tanaman pangan, horikultura dan peternakan harus tetap dipertahankan dan ditumbuhkembangkan menjadi agribisnis yang memilki nilai tambah yang lebih besar. Demikian juga dengan potensi perikanan, terutama pada wilayah yang berada di kecamatan yang berdekatan dengan waduk saguling memiliki prospek yang sangat menjanjikan untuk ditumbuhkembangkan. 2.3.2 Potensi Industri Kategori Industri pengolahan merupakan kategori yang menjadi engine of growth perekonomian Kabupaten Bandung Barat. Dengan kontribusi sebesar 39,48 persen terhadap pembentukan PDRB tahun 2016, kategori lapangan usaha ini memberi andil yang cukup besar terhadap penyerapan tenaga kerja, selain kategori lapangan usaha pertanian. Nilai tambah aktivitas ekonomi industri pengolahan ini disumbang oleh nilai KAJIAN ASURANSI KESEHATAN MASYARAKAT MANDIRI 2018 Part-II | 38
LAPORAN AKHIR aktivitas berbagai kegiatan industri. Sebagai kontributor terbesar adalah sub kategori industri makanan/minuman dan sub kategori industri tekstil. Pelaku ekonomi sub kategori tersebut menyebar pada tingkat industri besar sedang maupun industri kecil dan mikro. Sebagian besar industri adalah industri skala menengah - kecil. Mayoritas tenaga kerja bekerja pada UKM seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Gambar 2.4 Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Menurut Skala Usaha Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Menurut Skala Usaha 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 Jumlah Usaha Jumlah Tenaga Kerja Menengah - Besar Menengah - Kecil Sumber : BPS KBB, 2017 Kinerja industri pengolahan masih relatif bagus, dengan melakukan efisiensi dan membidik pangsa pasar domestik. Kinerja kategori ini juga cukup di support pendanaan oleh aktivitas perbankan, dimana kredit investasi modal perbankan yang dikucurkan pada kategori ini cukup besar. Dalam hal potensi sektor industri, lokasi-lokasi industri hanya terdapat di beberapa kecamatan yang menjadi lokasi berkumpulnya industri. Kawasan industri dan sentra industri hanya terdapat di Kecamatan Padalarang, baik besar maupun kecil. Beberapa jenis industri kecil yang paling banyak terdapat di Kabupaten Bandung Barat adalah anyaman dan makanan. Adapun jenis industri menengah-besar terbanyak adalah industri tekstil sebesar 30,32%. Industri menengah-besar yang tergolong agroindustri adalah industri makanan dan minuman, karet dan barang dari karet, kulit dan barang dari kulit, serta jenis lainnya yang dipasok oleh sektor pertanian dengan persentase kurang dari 20% (RPJMD KBB 2013-2018). KAJIAN ASURANSI KESEHATAN MASYARAKAT MANDIRI 2018 Part-II | 39
LAPORAN AKHIR 2.3.3 Potensi Perdagangan Barang Selama 5 tahun terakhir, Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menyumbang di atas 13 persen. Pada tahun 2015 kontribusi kategori ini sebesar 14,34 persen, andilnya terus mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2010 yang mencapai 13,47 persen. Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2016 mencapai 5,68 persen, atau mengalami percepatan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 5,15 persen. Selain itu, sebagian besar tenaga kerja di Kabupaten Bandung Barat terserap di sektor ini, yaitu sebanyak 131.581 jiwa pada tahun 2016 (BPS KBB, 2017). Hal ini menggambarkan bahwa kategori ini merupakan salah satu leading sector untuk perekonomian Kabupaten Bandung Barat sehingga banyak masyarakat yang bekerja di sektor ini. Jumlah pelaku usaha perdagangan juga cukup banyak. Tercatat di wilayah Kabupaten Bandung Barat terdapat sebanyak 46.858 toko, 7.903 kios dan 1.000 pasar non-permanen. Tabel 2.12 Jumlah Pasar non permanen, Toko, dan Kios Menurut Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat tahun 2016 Sumber : BPS KBB, 2017 Permasalahan utama dalam pengembangan sektor perdagangan adalah : 1) Akses pasar tradisional masih rendah; KAJIAN ASURANSI KESEHATAN MASYARAKAT MANDIRI 2018 Part-II | 40
LAPORAN AKHIR 2) Jaringan pemasaran dan pemberian fasilitas permodalan masih kurang mendukung; 3) Kesadaran produsen dan konsumen tentang tertib niaga dan perlindungan konsumen masih kurang; 4) Terbatasnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor; 5) Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan produk dalam negeri; 6) Belum optimalnya pengamanan dan penguatan pasar tradisional. 2.3.4 Potensi Perdagangan Jasa dan Pariwisata Selama 5 tahun terakhir, kontribusi kegiatan ekonomi pada kategori jasa perusahaan relatif tidak banyak berubah, yaitu dari pada kisaran 0,41 -0,45 persen. Hal ini menunjukkan pula peranan kategori ini relatif kecil dibandingkan peranan kategori- kategori lainnya pada perekonomian Kabupaten Bandung Barat. Laju pertumbuhannya mencapai 8,11 persen pada tahun 2016, mengalami sedikit perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 8,55 persen. Namun selama periode 2012 - 2016 pertumbuhan kategori relatif stabil yaitu berkisar 6 - 8 persen (BPS KBB, 2017). Kegiatan ekonomi kategori jasa keuangan dan asuransi masih memberikan kontribusi yang relatif kecil selama tahun 2012-2016, yaitu di bawah 1 persen. Pada tahun 2016 kontribusinya mencapai 0,84 persen atau meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 0,83 persen. Namun dari sisi pertumbuhan ekonomi, kategori ini menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan sepanjang tahun 2012 - 2016 yaitu diatas 8 persen. Pada tahun 2016, kategori ini mengalami sedikit perlambatan menjadi 8,21 persen, setelah tahun sebelumnya mencapai pertumbuhan sebesar 8,63 persen. Sebagaimana beberapa kategori lainnya yang mengalami perlambatan pertumbuhan di tahun ini, kategori jasa keuangan dan asuransi ini juga mengalami imbas/dampak dari ekonomi global yang juga membaik. Selain potensi daerah di sektor agro baik pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan, Kabupaten Bandung Barat juga memiliki beberapa potensi di bidang pariwisata baik wisata alam, wisata minat khusus maupun jenis wisata lainnya. Kawasan wisata KBB dibagi dalam 3 zona wisata utama, yaitu Zona Bandung Utara, KAJIAN ASURANSI KESEHATAN MASYARAKAT MANDIRI 2018 Part-II | 41
LAPORAN AKHIR Bandung Selatan, dan Bandung Barat. Kecamatan Lembang merupakan kecamatan yang mempunyai obyek wisata alam terbanyak dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Terdapat beberapa obyek wisata yang sudah terkelola oleh pemerintah; beberapa dikelola oleh pihak lainnya. Wisata merupakan salah satu kunci pengembangan Kabupaten Bandung Barat jika merujuk pada Visi yang ada. Oleh karena itu, pengembangannya menjadi hal yang sangat penting. Berdasarkan karekteristiknya, objek wisata dapat dikelompokan menjadi objek Wisata Agro, Wisata Alam, dan Wisata Minat Khusus. Beberapa contoh obyek wisata agro di antaranya adalah Wisata Panglejar (perkebunan teh) di Kecamatan Cikalongwetan, serta Cibodas Lembang (pertanian palawija dan strawberry). Obyek wisata alam di wilayah KBB sangat banyak dan telah dikenal luas sebagai salah satu destinasi wisata bagi para turis mancanegara maupun lokal. Beberapa obyek wisata alam di antaranya adalah Gunung Tangkuban Perahu, Bumi Perkemahan Cikole, Situ Lembang, Jayagiri, Taman Bunga Cihideung, Gua Pawon, Situ Ciburuy, Waduk Saguling, Waduk Cirata, Maribaya dan Taman Bunga Cihideung. 2.3.5 Potensi Kawasan Budidaya Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan. Kawasan Budidaya terdiri dari : 1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi; Kawasan yang diperuntukan untuk kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Kegiatan yang diarahkan meliputi: a) Pengembangan kegiatan diarahkan pada lahan-lahan yang memiliki kesesuaian lahan; dan b) Peningkatan produktifitas hutan produksi dengan prioritas arahan pengembangan per jenis komoditi berdasarkan produktifitas lahan, akumulasi produksi, dan kondisi penggunaan lahan. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi: a) Aktivitas pengembangan hutan secara berkelanjutan; KAJIAN ASURANSI KESEHATAN MASYARAKAT MANDIRI 2018 Part-II | 42
LAPORAN AKHIR b) Penebangan dengan sistem tebang pilih, tebang gilir, rotasi tanaman dan pemilihan tanaman yang mendukung keseimbangan alam serta keberlanjutan sumber daya tanah dan air; dan c) Aktivitas reboisasi atau penghijauan dan rehabilitasi hutan. 2. Kawasan Hutan Rakyat; Kawasan hutan yang kepemilikan lahannya serta pengelolaannya dikuasai oleh masyarakat. Pada kawasan ini aktivitas yang diperbolehkan meliputi: a) Aktivitas pengembangan hutan secara berkelanjutan; b) Aktivitas penebangan dengan sistem tebang pilih, tebang gilir, rotasi tanaman dan pemilihan tanaman yang mendukung keseimbangan alam serta keberlanjutan sumber daya tanah dan air; dan c) Aktivitas reboisasi atau penghijauan dan rehabilitasi hutan 3. Kawasan Peruntukan Pertanian; Kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan budidaya pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Untuk Kawasan Pertanian Tanaman Pangan, Kegiatan yang diperbolehkan meliputi: a) Pembangunan prasarana wilayah dan bangunan pendukung kegiatan pertanian; b) Kegiatan peningkatan produktivitas lahan meliputi pengembangan jaringan irigasi dan pengolahan lahan secara organik; dan c) Kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian, dan pendidikan. Untuk Kawasan Budidaya Hortikultura, kegiatan yang diperbolehkan meliputi: a) Peningkatan produktivitas pertanian hortikultura; b) Pengembangan produksi komoditas andalan; dan c) Aktivitas pendukung pertanian hortikultura. Pada Kawasan Budidaya Perkebunan, Kegiatan yang diperbolehkan meliputi: a) kegiatan tumpang sari dengan tanaman keras pada perkebunan- perkebunan di kawasan lindung dan resapan air; b) diharuskan melakukan konservasi lahan untuk jenis tanaman perkebunan tertentu; KAJIAN ASURANSI KESEHATAN MASYARAKAT MANDIRI 2018 Part-II | 43
LAPORAN AKHIR c) alih fungsi lahan perkebunan besar terlantar secara selektif sesuai peraturan perundang-undangan dengan tetap mengindahkan kaidah konservasi; d) permukiman perdesaan bagi penduduk bekerja disektor perkebunan; e) kegiatan pariwisata secara terbatas; dan f) bangunan pendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah. Pada Kawasan Pertanian Lahan Tanaman Pangan Berkelanjutan (LP2B), Kegiatan yang diperbolehkan meliputi: a) perlindungan dan pelestarian sumber daya lahan dan air; dan b) pengendalian pencemaran dan pengelolaan kualitas lahan dan air. c) penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian; 4. Kawasan Peruntukan Perikanan; Kawasan yang secara fungsional mendukung potensi perikanan budidaya. Kegiatan yang diperbolehkan berupa mendirikan bangunan untuk mendukung sarana budidaya perikanan. 5. Kawasan Peruntukan Pertambangan; Adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertambangan bagi wilayah yang sedang maupun yang akan segera dilakukan kegiatan pertambangan, meliputi pertambangan Mineral Bukan Logam dan pertambangan Mineral Logam. Pada kawasan ini Kegiatan yang diperbolehkan berupa mendirikan bangunan untuk mendukung sarana pertambangan. 6. Kawasan Peruntukan Industri; Adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi: a) Kegiatan industri mikro/kecil pada area permukiman untuk memiliki pengelolaan limbahnya sehingga tidak mencemari lingkungan sekitarnya; b) Kegiatan industri menengah dan besar dengan syarat memiliki sistem pengelolaan limbah terpadu sehingga tidak mencemari lingkungan sekitar; KAJIAN ASURANSI KESEHATAN MASYARAKAT MANDIRI 2018 Part-II | 44
LAPORAN AKHIR c) Pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri baik yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya; 7. Kawasan Peruntukan Pariwisata; Merupakan kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi: a) Pengembangan aktivitas komersial sesuai dengan skala daya tarik pariwisatanya; dan b) Perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau. 8. Kawasan Peruntukan Permukiman; Dan Kawasan peruntukan permukiman terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu : a) Kawasan Permukiman Perkotaan Kawasan yang diperuntukkan untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian yang ada di kawasan perkotaan. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi: Pemanfaatan untuk kawasan permukiman dengan KDB maksimal 60%; dan Penggunaan lahan permukiman baru disesuaikan dengan karakteristik serta daya dukung lingkungan untuk kawasan perkotaan. b) Kawasan peruntukan permukiman khusus di wilayah Kawasan Bandung Utara (KBU). Kegiatan yang diperbolehkan meliputi: Pemanfaatan untuk kegiatan permukiman, pemerintahan, sosial dan ekonomi; Membangun bangunan penunjang kegiatan permukiman, pemerintahan, sosial dan ekonom; dan Ruang terbuka hijau dan hutan kota Pertanian, perkebunan, wisata ramah lingkungan c) Kawasan Permukiman Perdesaan KAJIAN ASURANSI KESEHATAN MASYARAKAT MANDIRI 2018 Part-II | 45
LAPORAN AKHIR Kawasan yang diperuntukkan untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian yang ada di kawasan perdesaan. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi : Pemanfaatan untuk kawasan permukiman dengan kepadatan rendah hingga sedang; Kegiatan pertanian lahan kering, tanaman pangan, bunga- bungaan, holtikultura, perkebunan dengan tanaman yang berfungsi hidroorologis, peternakan dan perikanan; Membangun bangunan penunjang kegiatan pertanian (pertanian lahan basah dan kering, perkebunan dan peternakan); 9. Kawasan Peruntukan Lainnya. Merupakan kawasan yang memiliki fungsi strategis bagi pertahanan dan keamanan negara yang meliputi kawasan TNI dan Polri. Berikut adalah luasan wilayah dalam Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya berdasarkan kecamatan di Kabupaten Bandung Barat: KAJIAN ASURANSI KESEHATAN MASYARAKAT MANDIRI 2018 Part-II | 46
LAPORAN PENDAHULUAN Tabel 2.13 Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya Kabupaten Bandung Barat (Ha) 2009 - 2029 Kecamat an s T e r b a t a i P r o d u k s i H u t a n T e t a p P r o d u k s H u t a n T a n a m a P a n g a n R a k y a t H u t a n n P e r t a n a H o l t i k u t u r a n i l n P e r t a n a i L P 2 B n a n P e r k e b u b a n g a n P e r t a m I P e r d e s a n d u s t r i a n P e r m u k i P e r k o t a m a n a n m a n P e r m u k i a n K C e i s a o m k a a n n n W a n a d d u a k n P e r a t n a h a G e n a n g a R e n c a n Total (Ha) Batujajar Cihampel as Cikalongw etan Cililin Cipatat Cipeunde uy cipongko r Cisarua Gunungh alu Lembang Ngampra h Padalara ng Parongpo ng
16 1,05
54 13
823
27 68 172 490 154 1,301 521 1,955 158 1,207 784 676 471 37 4 754 231
15 288
722 47
63 2
14 1
80 5
144 367
144 1,085 166 559
73 53
166 12
57 1
293
272 222
490 467
767 62
387
179 1
51 91
94 27
18 274
949 218
44 1,338 31
27 1,958 706
979 69
4 1,752
1,195 1,786
591
165
338
168 26 156 418 1,002 566 1,367 771 461
2 171
3,187 4,693 11,29 5 7,778 12,56 6 10,11 1 7,999 5,514 16,06 2 9,607 3,601 5,140 13 41 11 21 30
542
4,512 Rongga Saguling Sindangk erta Total (Ha) % dari Luas Total 1,09 454
3,521 2.70 3,667 293
367
729 18
84 492
365 3
300
27 6 146
199 34
705 1,13 7 10,214 3,441 1,731 2,822 1,026 3,701 223 2,266 14,92 2,823 7.8 2 2.6 4 1.33 2.1 6 0.79 2.8 3 0.17 1.7 4 11.43
2.1 6
215
943 0.72 504
504 0.39 11,31 7 5,146 12,04 9 130,58 100 Sumber : RTRW Kabupaten Bandung Barat, 2009-2029 KAJIAN ASURANSI KESEHATAN MASYARAKAT MANDIRI 2018 Part-II | 47