Vol 8, No. 2 (July-December), 2021 Dilema Suku Baduy: Antara Kewajiban Ngahuma dan Keterbatasan Lahan Huma Misnoi*,Asep Kurniaii Kholil Lur Rochman3 Institut Agama Islam Bogor1,3 Baduylogi: Pusat Study Baduy Banten2 Abstract The Baduy are an indigenous Indonesian tribe that dwell in the province of Banten and are fierce protectors of pikukuh karuhun (ancestral traditions). The responsibility to ngahuma (growing rice in the fields) is one of their customary rules; this practice is worship and one of the foundations of wiwitan. The issues that occur are that their population grows but the land area remains the same, resulting in a narrowing of arable land, a pattern of land management that is not ideal, and crop yields that are insufficient to fulfill the demands. Will the ngahuma adat legislation continue to operate in the face of this conundrum? What options are available to ensure that their customary law is preserved while their economic requirements are met? This study uses qualitative data, data obtained through observation, interviews and document review. Data obtained through interviews and inductive analysis to produce credible data. Triangulation of data is used to ensure that the data can be accounted for so that the conclusions from this research are beneficial to stakeholders. The conclusion of this research is that the number of Baduy tribes is increasing even though the land for ngahuma remains. Whereas for them ngahuma is a customary obligation that cannot be violated. Several solutions have been implemented, buying or renting land outside the ulayat land, limiting fallow, dividing the land among family members. However, a new problem has arisen, the condition of the land is less fertile and the need for rice is not being 58
met. the solutions that researchers offer are; expect the district government. Lebak to provide human land for the Baduy tribe. Keywords: Baduy tribe, ngahuma adat, human land Abstrak Baduy adalah adalah salah satu dari suku asli Indonesia yang tinggal di provinsi Banten, mereka sangat kuat memegang teguh pikukuh karuhun (tradisi leluhur). Salah satu dari hukum adat mereka adalah kewajiban untuk ngahuma (menaman padi di ladang), aktifitas ini adalah ibadah dan rukun wiwitan. Permasalahan yang muncul adalah jumlah mereka bertambah namun luas lahan tetap, dampaknya luas tanah garapan menyempit, pola pengolahan lahan tidak optimal, sehingga berdampak pada hasil panen yang tidak dapat memenuhi kebutuhan. Akankah hukum adat ngahuma akan tetap berjalan dalam menghadapi dilema ini? Solusi apa yang bisa dilakukan agar hukum adat mereka tetap lestari, serta kebutuhan ekonomi mereka juga tetap terpenuhi? Penelitian ini menggunakan data kualitatif, data diperoleh melalui observasi, wawancara dan kajian dokumen. Data diperoleh melalui wawancara dan analisa induktif sehingga menghasilkan data yang kredibel. Triangulasi data digunakan untuk memastikan data bisa dipertanggungjawabkan sehingga kesimpulan dari riset ini bermanfaat bagi stake holder. Kesimpulan dari riset ini adalah bahwa jumlah Suku Baduy semakin bertambah padahal lahan untuk ngahuma tetap. Padahal bagi mereka ngahuma adalah suatu kewajiban adat yang tidak bisa dilanggar. Beberapa solusi sudah dilakukan, membeli atau menyewa lahan di luar Tanah Ulayat, membatasi bera, membagi lahan kepada anggota keluarga. Namun justru muncul masalah baru, kondisi lahan yang kurang subur dan kebutuhan beras tawarkan adalah; yang mengharapkan kepada pemerintah Kab. Lebak untuk memberikan lahan huma bagi suku Baduy tida terpenuhi. Maka solusi yang peneliti Kata kunci: Suku baduy, adat ngahuma, lahan manusia 59
Pendahuluan Baduy adalah adalah salah satu dari suku asli Indonesia yang tinggal di provinsi Banten, mereka sangat kuat memegang teguh pikukuh karuhun (tradisi leluhur). Hingga saat ini, khususnya Baduy Dalam masih konsisten dengan adat-istiadatnya, menolak segala bentuk modernisasi, tidak menggunakan peralatan modern, menolak segala jenis alat transportasi serta menolak semua media informasi dan komunikasi serta tabu untuk belajar di lembaga pendidikan formal. Ketaatan pada adat tercermin adalah amanat wiwitan dengan filosofi "Lojor teu meunang dipotong, pondok teu meunang disambung, Gunung teu meunang dilebur, lebak teu meunang dirakrak, buyut teu meunang dirobah. mun ngadek kudu saclekna mun neukteuk kudu sateukna, mun nilas kudu saplasna, mun ngomong kudu sapokna, nu lain dilainkeun nu enya dienyakeun ulah gorok ulahlinyok, ulah monteng kanu koneng ulah cuet kanu hideung, ulah mihak." artinya: Panjang tidak boleh dipotong, Pendek tidak boleh disambung, gunung tidak boleh dihancurkan, lembah tidak boleh dirusak. Buyut tidak boleh dirubah, Kalau menyabet/menebang harus se-pasnya kalau memotong harus sesuai ukurannya kalau mengelupaskan harus se-pasnya, kalau bicara apa adanya, yang salah nyatakan salah yang benar nyatakan benar, tidak boleh menipu dan berbohong, tidak boleh memihak" Selanjutnya dipertegas dengan tugas utama mereka yaitu "Ngasuh Ratu Nyayak Menak, Ngukus nyapu, Nyara muja ngalanyak kapundayan, ngajaga kasaimbangan Alam, ngabaratapakeun ngabaratanghikeun, neguhkeun wiwitan teu ka amanatan milu ngaramekeun Nagara". Artinya: mengasuh dan membimbing ratu/raja serta pemimpin, membersihkan 60
dan mendoakan serta menjaga keseimbangan alam, meneguhkan dan menegaskan wiwitan tidak diberi tugas ikut meramaikan Negara. Salah satu dari hukum adat yang menjadi kewajiban ibadah bagi mereka adalah ngahuma yaitu menanam padi di ladang. Jaro Sami sebagai tokoh adat dari kampung Cibeo Baduy Dalam menyebutkan ".... ngahuma teh hiji kawajiban adat anu kudu dilaksanakeun nepika kiamat" Ngahuma adalah salah satu dari kewajiban adat yang harus dilaksanakan sampai hari kiamat (Jaro Tangtu Sami Cibeo, 19 April 2019). Maknanya bahwa tidak boleh satu orangpun anggota komunitas Baduy untuk tidak ngahuma, sehingga muncul dalam istilah mereka "...sanajan nepika ngan SABATOK BINIH oge ngahuma tetap wajib dilakukeun....", Walaupun hanya satu batok (tempurung kelapa) benih tetap harus dilakukan. Tentu saja ini adalah istilah saja, karena apabila dianalisis lebih mendalam bahwa ngahuma sangat terkait erat dengan pemenuhan kebutuhan hidup mereka khususnya beras. Sehingga ketika panen mereka sedikit tentu saja tidak akan dapat memenuhi kebutuhannya. Padahal sistem hukum adat lainnya, khususnya untuk Baduy Dalam mereka tidak boleh berdagang, karena menurut mereka aktifitas berdagang banyak memunculkan kebohongan. Sehingga sampai saat ini di tiga kampung Baduy dalam tidak ada satu pun yang membuka warung untuk berdagang, kalaupun ada yang jualan mereka adalah orang dari Baduy Luar. Permasalahan yang muncul adalah bahwa jumlah mereka semakin bertambah sementara luas lahan tetap, dampaknya jumlah tanah garapan setiap keluarga semakin menyempit, pola pengolahan lahan dengan sistem bera (mengistirahatkan lahan sebelum ditanami kembali) hanya satu tahun sehingga mengakibatkan kesuburan tanah berkurang, 61
hal ini berdampak pada pendapatan mereka yang semakin berkurang. Akankah hukum adat mereka akan tetap berjalan dalam menghadapi dilema ini? Solusi apa yang bisa dilakukan agar hukum adat mereka tetap lestari, serta kebutuhan ekonomi mereka juga tetap terpenuhi? Sekilas Sejarah Suku Baduy Banyak versi mengenai asal-usul dari Suku Baduy, versi pertama menyatakan bahwa ereka berasal dari perian Kerajaan Pajajaran di wilayah Bogor karena kalah oleh serangan Banten. Versi kedua menyebutkan bahwa mereka adalah keturunan dari Pucuk Umun yang kalah dalam adu kesaktian dengan penguasa Banten. Ada juga yang menyatakan bahwa mereka adalah orang asli Banten yang kalah oleh pasukan Sultan Hasanudin yang kemudian masuk ke dalam hutan dan tidak mau masuk Islam. Lepas dari semua pendapat tersebut maka, menurut Tokoh Adat Baduy bahwa Masyarakat Baduy merupakan keturunan langsung dari manusia pertama yang diciptakan Tuhan di muka bumi ini yang bernama ADAM TUNGGAL, mereka meyakini bahwa suku-suku bangsa lain di dunia ini adalah merupakan bagian atau keturunan- keturunan lanjutan dari masa lalu mereka yang mengemban tugas berbeda-beda sesuai dengan hasil musyawarah awal di Sawargaloka waktu penciptaan Buana Panca Tengah (Dunia ini). Tanah ulayat mereka diyakini pula sebagai Inti Jagat. Ayah Mursid seorang tokoh dari Baduy Dalam menjelaskan bahwa Mereka adalah kelompok keturunan Adam Tunggal yang menyanggupi untuk meneguhkan mempatuhkan wiwitan, menghayati dan mengamalkan amanat awal (Ngabaratapakeun ngabaratanghikeun 62
wiwitian/Piukuh Karuhun) dari Adam Tunggal dengan berpatokan pada aturan adat nenek moyang (karuhun). Pada kesempatan khusus Jaro Alim sesepuh Jaro Tangtu Cikeusik memberikan batasan bahwa kesukuan mereka tidak ditugaskan untuk meramaikan dunia tapi lebih pada kewajiban untuk memelihara keharmonisan dan keseimbangan Alam Semesta dengan tidak merubah kontur tanah sehingga kehidupannya bergitu sederhana dengan ajaran hukum adat yang seragam satu keyakinan. Lain halnya dengan kelompok manusia lainnya yang bertugas dan diberi tugas untuk meramaikan negara dan dunia. Oleh karenanya tidaklah harus kaget bila suku Baduy selalu menjaga dan menolak budaya modern yang tidak selaras dengan tugas Suku Baduy seperti dijelaskan di atas demi menjaga mempatuhkan tugas dan kewajiban kesukuannya. Jaro Tanggungan 12 sepuh bapak Saidi dan Ayah Mursid memberikan suatu perbandingan tentang perbedaan tugas antara Wiwitan dengan yang bertugas meramaikan dunia dan membangun Negara (sifatna Pamarentah) dengan 3 pasangan kata yang berkaitan dengan perbedaan tersebut. "Antara wiwitan jeung nu arek ngabangun nagara waktu babagi disawargaloka dibere atawa dibekelan tugas masing- masing nyaeta Di wiwitan aya carek - diluar wiwitan aya coret, di wiwitan aya lisan - diluar wiwitan aya tulisan, di wiwitan aya khabar - di luar wiwitan aya gambar" Carek-lisan-khabar (Perintah- ucapan- berita) merupakan tugas kesukuan mereka (wiwitan), Coret-tulisan- gambar adalah hal-hal yang selalu dilakukan oleh manusia-manusia modern sehingga dengan 3 kata tadi Negara dan Dunia menjadi ramai. 63
Mereka lebih memandang tugas dan kewajiban kesukuan mereka dilahirkan ke dunia ini adalah untuk bertapa dengan pengertian bukan bertapa tidak makan, tidak minum atau tidak tidur akan tetapi bertapa untuk tidak merubah dan merusak alam agar tetap terjaga keseimbangan fungsi dan manfaatnya demi kesejahteraan dan keharmonisan kehidupan seluruh manusia. Bila tugas dan kewajiban itu tidak dipatuhkan dan diteguhkan maka akan mengakibatkan hapusnya wiwitan terpengaruh oleh zaman, akan timbul kesenggangan, tidak akan bisa lama bertahan, akan merusak tatanan Negara sehingga Baduy kecil pengaruh dan wibawanya dalam membantu memberi arahan dan petunjuk dalam proses membangun Negara dan bangsa. Mengingat tugas dan kewajiban ini berat maka mereka membagi tugas itu menjadi dua garapan yaitu orang Baduy Dalam untuk bertapa di wiwitan dan orang Baduy Luar bertugas menjaga orang yang sedang bertapa. Sedangkan keturunan / kelompok suku bangsa lainnya (baca: Luar Baduy) menurut mereka bertugas untuk meramaikan, memajukan dan membangun Bangsa, Negara dan Agama yang tidak dititipkan pada mereka. Lokasi dan Demografi Suku Baduy Suku Baduy tinggal di wilayah Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten dengan Kondisi alamnya berbukit-bukit, curah hujan cukup, kondisi jalan adalah jalan setapak berbelok-belok, turun naik, curam dan menyisir tebing. Rata- rata turun naiknya sekitar 60 - 90 derajat. Jarak dari kampung ke kampung cukup jauh dan harus ditempuh hanya dengan satu cara yaitu jalan kaki ini dikarenakan ketentuan hukum adat yang melarang tanah 64
ulayat adat Baduy dibangun secara modern termasuk dilalui kendaraan bermotor. Jarak dari Leuwidamar sebagai ibu kota Kecamatan ± 17 KM, dari Rangkasbitung Ibu kota kabupaten sekitar 40 KM, dari kota Serang ibu kotanya Provinsi Banten ± 95 KM dan dari Jakarta sebagai Ibu Kota Negara sekitar 150 KM. Desa Kanekes dibatasi dan diapit oleh 11 Desa dari 6 Kecamatan. Batas ini dinamakan Batas Wilayah Administratif, yaitu: ➢ Sebelah Utara dibatasi oleh: Desa Bojongmenteng, Desa Cisimeut Raya, Desa Nayagati kecamatan leuwidamar. ➢ Sebelah Barat dibatasi oleh: Desa Parakan Besi, Desa Kebon Cau Kecamatan Bojongmanik dan Desa Karangnunggal Kecamatan Cirinten ➢ Sebelah Selatan dibatasi oleh: Desa Cikate Desa Mangunjaya Kecamatan Cigemblong ➢ Sebelah Timur dibatasi oleh: Desa Karangcombong Kecamatan Muncang, Desa Hariang dan Desa Cicalebang Kecamatan Sobang Desa Kanekes ini berada di kawasan Gunung Kendeng pada ketinggian berkisar antara 300 - 1200 meter di atas permukaan laut dengan suhu berkisar anatar 16 ° C - 30 ° C. Berikut adalah Peta terbaru wilayah Tanah Ulayat Suku Baduy: 65
Pengukuhan dan pengakuan secara resmi bahwa Desa Kanekes merupakan Tanah Ulayat Masyarakat Baduy adalah dengan lahirnya PERDA Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy (Lembaran daerah Kabupaten lebak nomor 65 seri D tahun 2001) yang kemudian diperkuat dengan SK Bupati Lebak nomor 590 / Kep.233/ Huk / 2002 tentang Penetapan Batas-Batas Detail Hak Ulayat Masyarakat Adat Baduy di Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak tertanggal 16 Juli 2002 atas dasar hasil pengukuran dan pemetaan serta mengacu pada batas wilayah administratif, batas khusus dan batas alam yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) maka secara resmi luas Tanah Ulayat Baduy adalah 5.136,58 hektar yang terbagi menjadi dua bagian yaitu ± 3.000 hektar berupa hutan tutupan / lindung dan ± 2.136,58 hektar merupakan tanah garapan dan pemukiman. Terdiri dari 67 kampung, 3 kampung yaitu Cibeo, Cikartawana dan Cikeusik adalah termasuk wilayah Baduy Dalam dan 64 kampung lainnya adalah di wilayah Baduy Luar termasuk didalamnya Kampung Cicakal Girang. Ada satu perkampungan khusus Suku Baduy yang 66
berada di luar Tanah Ulayat Baduy yang diakui sebagai bagian dari kesukuan mereka yaitu di daerah Kompol Desa Sangkanwangi Kecamatan Leuwidamar yang sering disebut Baduy Kompol. Pertumbuhan dan perkembangan jumlah penduduk Suku Baduy termasuk pada katagori cepat dan tinggi dengan ditandai atau diiringi bertambahnya jumlah kampung dari tahun ke tahun. Angka Kelahiran (fertilitas) dan angka kematian (mortalitas) sangat tidak seimbang, lebih tinggi jumlah kelahiran. Berikut adalah data pertumbuhan penduduk Suku Baduy: NAMA TAHUN JUMLA KELOMP H 198 199 200 200 2010 2015 OK 5 4 0 8 Pendud 4.47 6.48 6.75 9,79 11.17 10.41 uk 4 3 5 7 2 2 BADUY KK 690 1.53 1.53 2.46 2.948 3.087 LUAR 3 5 6 Kampu 30 49 52 58 58 64 ng Pendud 562 1.14 1.208 uk 4 BADUY DALAM KK 152 260 308 Kampu 3 3 3 3 3 3 ng 67
Menurut data statistik hasil pendataan tahun 1985, menunjukan bahwa jumlah penduduk Desa Kanekes adalah 4,474 jiwa yang terbagi 2,247 jiwa laki-laki dan 2.227 jiwa perempuan dengan jumlah KK sekitar 690, jumlah kampung yang ada 30 kampung. Sembilan tahun kemudian (1994) pada saat Kepemimpinan Jaro Asrap jumlah penduduk yang tercatat di Desa adalah 6.483 jiwa terdiri dari 3.339 jiwa laki-laki dan 3.144 jiwa perempuan, jumlah KK sekitar 1.533. Kampung bertambah menjadi 49 kampung. (data tertulis pada tanggal 20 Desember 1994) Selang enam tahun pada saat Jaro Pamarentah dijabat oleh Jaro Dainah berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2000 maka jumlah penduduk Desa Kanekes bertambah menjadi 7.317 jiwa dengan rincian 3.580 jiwa laki-laki dan 3.737 jiwa perempuan dengan jumalah KK 1.687. kampung bertambah menjadi 52. Jumlah Penduduk di Baduy Dalam 562 jiwa, di Cibeo 268 jiwa, di Cikartawana 88 jiwa dan di Cikeusik 206 jiwa jumlah KK 152. (data dari BKKBN Kemantren Cisimeut dan Puskesmas Cisimeut, tertanggal 1 April 2000). Pada Tahun 2008 jumlah kampung bertambah menjadi 58 kampung, Jumlah penduduk bertambah menjadi 10.941 jiwa terdiri dari 5.500 Laki-laki dan 5.441 Perempuan jumlah KK sebanyak 2.726, Jumlah khusus di Baduy Dalam 1.144 jiwa terbagi 595 jiwa Laki-laki dan 549 Perempuan (Cibeo 516 jiwa,Cikartawana 177 jiwa dan Cikeusik 451 jiwa) jumlah KK di Baduy Dalam 260, angka kesakitan 40 jiwa / bulan, 90% tidak bersekolah formal tetapi secara khusus sampai akhir 2008 di Cicakal Girang tercatat 210 jiwa bersekolah di Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Masyarikul Huda. Pada tahun 2009 kampung bertambah satu lagi menjadi 59 kampung, tahun 2012 menjadi 62 68
kampung, tahun 2015 bertambah jadi 64 kampung dan tahun 2019 menjadi 67 kampung. Berdasarkan data di atas dapat kita hitung ESTIMASI prosentase pertambahan penduduk dan KK Suku Baduy dari tahun 2000 - 2015 adalah sebagai berikut: Baduy Dalam: 1.208 - 562 = 646 , maka prosentase pertambahan selama 15 tahun adalah 646 /1.208 x 100 % = 53,5 %. berarti pertahun , 53,5 % dibagi 15 = 3,6 %/tahun. Baduy Luar: 10.412 - 6.755 = 3.657, maka prosentase pertambahan selama 15 tahun adalah 3.657/10.412 x 100 % = 35% , berarti pertahun , 35 % : 15 = 2,3 % pertahun. Merujuk pada data tersebut maka bisa dsimpulkan bahwa pertumbuhan anggota komunitas Suku Baduy sangat cepat. Apabila hal ini tidak diimbangi denngan pertambahan luas wilayah maka akan menjadi permasalahan serius di kemudian hari. Ngahuma Sebagai Sistem Hukum Adat Suku Baduy Baduy Dalam adalah living culture masyarakat Baduy masa lalu yang mendekati pada pewaris Asli Budaya dan amanat leluhur kesukuan mereka. Istilah pewaris asli hanya menunjuk pada tingkat ketaatan dan kesadaran komunitas mereka dalam mempertahankan Adat istiadatnya dan kekonsistenan menutup dirinya dari pengaruh-pengaruh kebudayaan asing yang dianggap negatif. Argumen yang memperkuat asumsi ini adalah dengan adanya penetapan secara khusus wilayah perkampungan Baduy Dalam yang hanya dilokasikan pada 3 kampung yaitu Cibeo, Cikartawana dan Cikeusik dengan batasan hukum yang tetap, tegas serta mengikat ke semua pihak dan semua aspek 69
kehidupannya. Termasuk batas dan kubikasi wilayah yang menjadi otoritas kekuasaan antara ketiga kampung tersebut. Sedangkan Baduy Luar adalah komunitas Baduy yang dipersiapkan sebagai penjaga, penyangga, penyaring, pelindung dan sekaligus penyambung silaturahmi yang intensif dengan pihak luar Baduy sebagai bentuk penghargaan, kerjasama dan partsisipasi aktif dalam kegiatan kenegaraan untuk menunjukan bahwa mereka adalah salah satu suku bangsa yang sama-sama memiliki hak dan kewajiban setara dengan warga Negara Indonesia lainnya. Suku Baduy sangat memegang teguh PIKUKUH KARUHUN, yakni suatu doktrin yang mewajibkan mereka melakukan berbagai hal sebagai amanat leluhurnya. Pikukuh Karuhun tersebut antara lain mewajibkan mereka untuk : 1. Bertapa bagi Kesejahteraan dan Keselamatan Pusat Dunia dan Alam Semesta (Ngabaratapakeun - ngabaratanghikeun) 2. Memelihara Sasaka Pusaka Buana (Sasaka Domas) 3. Mengasuh Ratu membimbing menak (Ngasuh Ratu Nyayak Menak) 4. Menghormati Guriang (arawah leleuhur) dan melaksanakan Muja. 5. Mempertahankan dan menjaga Adat Bulan Kawalu. 6. Menyelenggarakan dan menghormati upacara adat Ngalaksa 7. Melakukan Ritual Seba setahun sekali diawal tahun Kalender Adat. 8. Melaksanakan berladang (Ngahuma) 70
Ngahuma atau berladang dengan menanam padi adalah salah satu dari rukun Wiwitan, sehingga dalam keadaan apapun mereka harus melakukannya. Jaro Sami salah satu dari tokoh Baduy Dalam menyatakan "".... ngahuma teh hiji kawajiban adat anu kudu dilaksanakeun nepika kiamat, ari tanah di Baduy eta memang.. samingkin penduduk nambah berati tanah samingkin berkurang soalna saeutik-saeutik oge kudu wajib eta ngahuma dilaksanakeun teu meunang ditinggalkeun nepi kakiamat oge, Terjemahan: ..Ngahuma satu kewajiban adat yang wajib dilaksanakan sampai kiamatpun, emang benar kalau tanah di Baduy semakin penduduk bertambah berarti tanah semakin berkurang soalnya walau sedikit juga harus dan wajib ngahuma tidak boleh ditinggalkan walau sampai kiamat pun. Pendapat ini dikuatkan oleh tokoh Baduy lainnya, yang menyatakan "... padahal ceuk hukum adat di kami mah sanajan nepika ngan SABATOK BINIH oge ngahuma tetap wajib dilakukeun teu bisa ditinggalkeun nepika dunia ieu kiamat oge...ku saking wajibna eta aturan keur warga sabab asup kana RUKUN ADAT WIWITAN...", Artinya "...padahal menurut hukum adat di kami walaupun hanya sampai SEBATOK BENIH yang dipakai ngahuma tetap wajib dilaksanakan dan tidak bisa ditinggalkan walau sampai dunia ini kiamat... oleh karena saking wajibnya aturan tersebut bagi warga sebab masuk pada RUKUN ADAT WIWITAN. (Wawancara Jumat, 19 April 2019). Merujuk kepada hukum adat tersebut maka wajib bagi seluruh anggota suku Baduy untuk ngahuma yaitu menanam padi di ladang. Sebagai sebuah ritual ibadah ngahuma adalah manifestasi dari penyembahan kepada Nyi Pohaci sebagai Dewi penjaga padi. Suku Baduy adalah suku yang sangat menghormati padi, hingga hampir 71
seluruh ritual mereka selalu berhubungan dengan padi. Begitu sakralnya padi bagi mereka sehingga dalam setiap proses menanam, memelihara, memanen, menyimpan hingga mengonsumsinya syarat dengan ritual penyembahan kepada dewi penjaga padi. Sehingga tidak heran jika ngahuma menjadi bagian dari rukun wiwitan, karena jika tidak ada lagi penanaman padi maka tidak ada lagi penyembahan kepada Dewi Sri. Alasan ini pula yang menjadikan adanya larangan khususnya bagi Baduy Dalam untuk berdagang. Alasan logis yang sering mereka sampaikan adalah bahwa aktifitas berdagang banyak mengandung unsur kebohongan sehingga mereka dilarang untuk berjualan atau berdagang. Larangan ini agak lebih longgar bagi Baduy Luar, karena faktanya saat ini hampir setiap kampung Baduy Luar di antara mereka ada yang membuka warung di rumahnya. Permasalahan yang muncul adalah lahan mereka tidak pernah bertambah, sementara jumlah penduduk terus bertambah, sehingga memaksa mereka untuk merubah sistem pertanian mereka. Jika pada masa lalu mereka akan berladang secara berpindah-pindah dan jeda waktu untuk kembali menggarap lahan adalah 5 tahun, saat ini karena lahan mereka semakin sempit maka jeda waktu tersebut hanya satu tahun, bahkan pada beberapa lokasi huma digarap terus-menerus. Dampaknya adalah tingkat kesuburan padi yang rendah sehingga hasil panen juga rendah. Bahkan pada beberapa tahun terakhir terjadi gagal panen. Ini tentu saja akan membuat tidak terpenuhinya kebutuhan beras mereka, sehingga kemudian dalam beberapa tahun terakhir mereka sudah membeli beras dari luar atau dari bantuan pemerintah berupa raskin (beras untuk orang miskin). 72
Dilema Suku Baduy: Antara Kewajiban Ngahuma dengan Keterbatasan Lahan Huma Dilema suku Baduy yang dihadapi saat ini adalah bertambahnya jumlah mereka, namun lahan tetap. Padahal mereka memiliki kewajiban untuk ngahuma (menanam padi di adang), apakah hukum adat ini akan terus bertahan atau perlahan dimodifikasi atau dilanggar? Menurut ahli bahwa ketika satu hukum sudah tidak dapat mengadopsi kebutuhan masyarakat maka hukum tersebut akan ditinggalkan atau dimodifikasi. Inilah yang terjadi pada suku Baduy, Kewajiban ngahuma menjadikan masyarakat Baduy Luar berbondong-bondong membeli tanah di luar tanah ulayat yang menurut informasi di tahun 2019 secara kumulatif sudah hampir mencapai 1.200 hektar. Lebih dari setengah KK warga Baduy-Luar berladang di luar tanah ulayat tersebar di sekitar 10 kecamatan yaitu Kecamatan Leuwidamar, Muncang, Sobang. Bojongmanik, Cirinten, Gunungkencana, Cimarga bahkan ada yang sampai Sajira, Cijaku dan Malingping. Rata-rata mereka menyewa tanah atau join bagi hasil, sedangkan bagi masyarakat Baduy-Dalam terpaksa mulai memperpendek masa istirahat (bera) lahannya dan secara bersamaan memperkecil luas garapannya karena dibagi secara adil akibat bertambahnya keluarga yang wajib berladang. Di Baduy-Dalam Dulu tanah 1 hektar masih longgar digarap oleh satu keluarga, sekarang digarap oleh 4 - 6 keluarga, dampaknya cukup luar biasa dan memperihatinkan terhadap HASIL PANEN yang semakin sedikit dan sering GAGAL PANEN karena tanah makin berkurang kesuburannya, sementara lahan tanah garapan tetap tidak bertambah bahkan makin berkurang karena bergeser diklaim menjadai tanah kawasan Baduy-Luar, disisi lain hukum adat mereka tetap tegas 73
tidak memperbolehkan warga Baduy-Dalam berladang di luar kawasan tanah Ulayat Baduy Dalam, dan berladang (NGAHUMA) adalah kewajiban pokok dan merupakan kegiatan adat yang mengikat pada setiap keluarga. Komunitas Baduy Dalam khususnya dari Kampung Cibeo sudah memiliki tanah pemberdayaan 4 hektar di sekitar Kadujangkung. Semua itu mereka lakukan karena terdesak oleh situasi dan kebutuhan, dan jika mereka tidak mengambil sikap tersebut akan menjadi lebih rumit. Sementara mata pencaharian lain sebagai alternatif untuk menambah penghasilan juga dibatasi termasuk berdagang secara terbuka di wilayah pemukiman mereka tetap dilarang. Polemik dan dilema ini cukup mengerikan sekali terhadap kelangsungan hidup mereka kedepannya bila tidak ada solusi dari pemerintah dan perubahan paradigma dari mereka sendiri !!! ??? sebutan Baduy Dalam swasembada pangan dan Baduy sejahtera dengan pilihan adatnya kini menjadi tidak relevan lagi. Sebenarnya dilema ini sudah mulai terjadi sejak 2015, para tokoh adat mulai aktif memusyawarahkan tentang kebutuhan tambahan lahan untuk kebutuhan mereka yang disampaikan pada acara-acara tertentu baik pada peduliawan Baduy maupun pada Negara, dan pada acara SEBA GEDE 28 Mei 2017 di pendopo Multatuli Kabupaten Lebak, Jaro Saija dan Tanggungan 12 mewakili pihak Baduy secara terbuka dan terang-terangan mengusulkan kembali secara resmi ke pemerintah daerah dan pusat tentang penambahan 1000 hektar bagi wilayah tanah ulayat mereka " Akar permasalahannya adalah bahwa setiap keluarga di suku Baduy DIWAJIBKAN TANPA KECUALI untuk berladang (NGAHUMA). 74
Pada bulan April 2015 jumlah KK sudah mencapai 3.395, di Baduy Dalam ada 308 KK, Jika sedikitnya setiap KK memerlukan setengah Hektar untuk berladang maka tahun 2015 ini memerlukan tanah kosong 1.697,5 Hektar, di Baduy dalam memerlukan 154 Hektar. Saat ini 2016 jumlah KK sudah 3.500 lebih, artinya tahun ini memerlukan tanah kosong untuk digarap menjadi HUMA adalah 1.750 hektar...selisih kebutuhan tanah kosong satu tahun saja sudah 53 hektar. Bagaimana untuk 5 tahun kedepan? Secara bersamaan Tanah garapan seluas 2.136,58 Hektar yang ada dikawasan Tanah Ulayat terus digunakan menjadi pemukiman baru dan saat ini (2019) sudah mencapai 67 kampung. Warga Baduy Dalam dilarang berladang di luar tanah ulayat Baduy Dalam, luas tanah garapan dan untuk pemukiman warga Baduy dalam menurut pengakuan mereka tidak lebih dari 700 hektar untuk 3 kampung, karena tanah seluas 3000 hektar sudah dipatok sebagai "Leuweung Kolot" yang tidak boleh digunakan untuk berladang. Merujuk pada fakta ini maka ada beberapa aspek kajian permasalahan utama dalam dilema Suku Baduy, khususnya aspek hukum KEWAJIBAN NGAHUMA DI SUKU BADUY: 1. Kebutuhan akan tanah kosong yang subur makin meningkat sejalan dengan pertambahan penduduk dan KK 2. Ketersedian tanah kosong di luar tanah ulayat makin hari makin sulit apalagi di dalam tanah ulayat yang tidak mungkin UNTUK bertambah luas. 3. Makin sempit tanah yang digunakan untuk berladang, maka hasil panen pasti makin sedikit. 75
4. Makin pendek masa istirahat (bera) lahannya, maka makin berkurang tingkat kesuburannya. 5. Biaya untuk menggarap HUMA besar tapi penghasilan makin berkurang karena faktor kesuburan tanah makin hilang dan makin sempitnya lahan tambah musim yang tidak menentu. 6. Kebutuhan untuk makan meningkat, penghasilan menurun karena warga bertambah, ditambah larangan lain yang melarang warga Baduy dalam berdagang. Kekhawatiran tentang alam dan perubahan zaman menurut Ayah Karmain salah satu tokoh Baduy Dalam yang mempengaruhi kesukuan mereka begitu dahsyat sehingga memojokan mereka harus berhadapan dengan PROBLEMATIKA & DILEMA, maju kena mundur kena bagaikan buah simalakama (maju asup jurang mundur asup jungkrang). Faktor pemenuhan kebutuhan pokok hidup terutama pangan makin meningkat tapi secara bersamaan makin sulit didapat karena persaingan begitu ketat (baca: penduduk bertambah) sementara tanah yang menyediakan hasil bumi di wilayah tanah ulayatnya semakin sempit dan berkurang kesuburannya, di lain pihak keketatan, kekakuan dan kebakuan hukum adat pun menjadi penyumbang terjadinya dilema dan problematika bagi mereka, ditambah gaung modernisasi & globalisasi melalui kemajuan teknologi komunikasi (internetisasi) yang makin ovensif menusuk ke wilayah mereka. Ke-multykomplek-an permasalahan hidup dan kehidupan yang mereka hadapi telah membawa mereka pada kesulitan memilih sikap, mau tidak mau, suka tidak suka akhirnya memaksa mereka untuk ikut melarutkan diri pada proses dinamisasi, hibridisasi budaya dan adopsi pola hidup modern walaupun mereka sadar bahwa lambat laun tapi 76
pasti akan menggerus tatanan sosial dan kultur mereka bahkan tanpa terasa menggeser tahap demi tahap keajegan hukum adat mereka mengikuti hukum positif & pola hidup modern. Sudah banyak larangan adat dan buyut pamali yang mereka amandemen sendiri dengan cara melakukan apa yang dilarang & terlarang secara adat kini sudah menjadi pembiasaan & kebiasaan yang diterapkan dalam kehidupan sehari hari mereka. Resistensi antara pemenuhan kebutuhan hidup yang mudah dengan kebakuan aturan adat yang secara leterlek mempersempit kemudahan untuk memenuhinya menjadi kisah unik tersendiri yang berkepanjangan dan turun temurun terutama di komunitas adat Baduy Dalam. Jika stagnanisasi dan kekakuan hukum adat tidak memberi kelonggaran adanya rekayasa sosial, maka prediksi dan ramalan bencana kekurangan pangan akan melanda kesukuan mereka tinggal menunggu hitungan jari, bahkan penulis berani berspekulasi & memprediksi kepunahan budaya dan hukum adat Baduy bisa terjadi lebih cepat dan dahsyat sesuai dengan kekhawatiran pak Jaro Tangtu Sami dengan kalimat bijaknya bahwa di tahun-tahun ke depan akan ditemukan: "Baduy tapi lain Baduy". Prediksi pertumbuhan penduduk berdasarkan rata-rata pertumbuhan penduduk dalam 15 tahun ke depan adalah sebagai berikut: Tabel 1 Estimasi Pertambahan Penduduk Suku Baduy 2015 - 2030 77
TAHU No N 1 2015 2 2016 3 2017 4 2018 5 2019 6 2020 7 2021 8 2022 9 2023 10 2024 11 2025 12 2026 13 2027 14 2028 15 2029 16 2030 BADUY DALAM Jml Pertam Pendudu bahan ( k 3,6 %/tahu n) 1.208 44 1.252 45 1.297 47 1.344 48 1.392 50 1.442 52 1.494 54 1.548 56 1.604 58 1.662 60 1.722 62 1.784 64 1.848 67 1.915 69 1.984 71 2.055 74 BADUY LUAR Jml Pertamba Pendudu han ( 2,3 k %/tahun ) 10.412 239 10.651 245 10.896 251 11.147 256 11.403 262 11.665 268 11.933 274 12.207 281 12.488 287 12.775 294 13.069 301 13.370 308 13.678 315 13.993 322 14.315 329 14.644 337 JUMLA H TOTAL 11.620 11.903 12.193 12.491 12.795 13.107 13.427 13.755 14.092 14.437 14.791 14.954 15.526 15.908 16.299 16.699 78
Merujuk pada tabel estimasi ini maka, pada Baduy Dalam : 308 - 152 = 166, maka prosentase pertambahan selama 15 tahun adalah 166 /308 x 100 % = 53,9 %. berarti pertahun , 53,9 % dibagi 15 = 3,6 %/tahun. Sementara Baduy Luar : 3.087 - 1.535 = 1.552, maka prosentase pertambahan selama 15 tahun adalah 1.552/3.087 x 100 % = 50,3 % , bararti pertahun , 50,3 % : 15 = 3,4 % pertahun. Estimasi pertambahan KK pada suku Baduy dalam 15 tahun ke depan adalah sebagai berikut: Tabel 2 Estimasi Pertambahan KK Suku Baduy 2015 - 2030 BADUY DALAM BADUY LUAR JUML N TAHU Jml KK Pertambah Jml Pertambah AH o N an ( 3,6 KK an ( 3,4 TOTA %/tahun ) %/tahun) L 1 2015 308 11 3.087 105 3.395 2 2016 319 11 3.192 109 3.511 3 2017 330 12 3.301 112 3.631 4 2018 342 12 3.413 116 3.755 5 2019 354 13 3.529 120 3.883 6 2020 367 13 3.649 124 4.016 7 2021 380 14 3.773 128 4.153 8 2022 394 14 3.901 133 4.295 9 2023 408 15 4.034 137 4.442 10 2024 423 15 4.171 142 4.594 11 2025 438 16 4.313 147 4.751 12 2026 454 16 4.460 152 4.914 79
13 2027 470 17 4.612 157 5.082 14 2028 487 17 4.769 162 5.256 15 2029 504 18 4.931 168 5.435 16 2030 522 18 5.099 173 5.621 Pada bulan April 2015 jumlah KK sudah mencapai 3.395, di Baduy Dalam ada 308 KK, Jika sedikitnya setiap KK memerlukan setengah Hektar untuk berladang maka tahun 2015 ini memerlukan tanah kosong 1.697,5 Hektar, di Baduy dalam memerlukan 154 Hektar. Saat ini 2016 jumlah KK sudah 3.500 lebih, artinya tahun ini memerlukan tanah kosong untuk digarap menjadi HUMA adalah 1.750 hektar...selisih kebutuhan tanah kosong satu tahun saja sudah 53 hektar. Secara bersamaan Tanah garapan seluas ± 2.136,58 Hektar yang ada di kawasan Tanah Ulayat terus digunakan menjadi pemukiman baru dan saat ini (2019) sudah mencapai 67 kampung. Warga Baduy Dalam dilarang berladang di luar tanah ulayat Baduy Dalam, luas tanah garapan dan untuk pemukiman warga Baduy dalam menurut pengakuan mereka tidak lebih dari 700 hektar untuk 3 kampung, karena tanah seluas 3000 hektar sudah dipatok sebagai "Leuweung Kolot" yang tidak boleh digunakan untuk berladang. Keterbatasan lahan menjadikan warga Suku Baduy tidak lagi menggunakan sistem bera (mengistirahatkan lahan yang telah dihgarap), ini terjadi mulai tahun 2016. Efeknya adalah lahan digarap terus- menerus sehingga tingakt kesuburan tanah semakin berkurang dan kemungkinan gagal panen semakin tinggi. Tabel berikut menunjukan prediksi sistem bera yang akan berakhir pada tahun 2022 jika tidak ada 80
tambahan lahan. Kalaupun ada tambahan lahan namun tidak signifikan tetap menjadikan sistem ini tidak terkontrol. Tabel 4 Kebutuhan Tanah Untuk Berladang Warga Baduy Jika Satu Kk Membutuhkan ½ Hektar ( LuasTanah Ulayat untuk pemukiman & garapan berladang 2.136,58 hektar ) Masa N Tahu JUMLA Kebutuhan Pertambahan Iistirahat tanah/tahu kebutuhan o n H KK tanah ( n tanah /tahun BERA ) 1 2015 3.395 1.697,5
hektar 2 2016 3.511 1.755,5 58 hektar BERA mulai hektar tak stabil 3 2017 3.631 1.815,5 60 hektar BERA mulai hektar tak stabil 4 2018 3.755 1.877,5 62 hektar BERA makin hektar tak stabil 5 2019 3.883 1.941,5 64 hektar BERA makin hektar tak stabil 6 2020 4.016 2.008 hektar 66,5 hektar BERA tidak terkontrol 7 2021 4.153 2.076,5 68,5 hektar BERA tidak hektar terkontrol 81
8 2022 4.295 2.147,5 71 hektar SUDAH hektar tidak bisa BERA 9 2023 4.442 2.221 hektar 74 hektar Zona krisis tanah 1 2024 4.594 2.297 hektar 76 hektar Zona krisis 0 tanah 1 2025 4.751 2.375,5 78,5 hektar Zona krisis 1 hektar tanah 1 2026 4.914 2.457 hektar 81,5 hektar Zona krisis 2 tanah 1 2027 5.082 2.541 hektar 84 hektar Zona krisis 3 tanah 1 2028 5.256 2.628 hektar 87 hektar Zona krisis 4 tanah 1 2029 5.435 2.717,5 89,5 hektar Zona krisis 5 hektar tanah 1 2030 5.621 2.810,5 93 hektar Zona krisis 6 hektar tanah Berikutnya adalah kebutuhan tanah untuk berladang (huma) bagi komunitas Baduy Dalam: Tabel 5 Kebutuhan Tanah Untuk Berladang Khusus Warga Baduy Dalam Jika Satu KK Membutuhkan Setengah Hektar (Luas Tanah Ulayat untuk pemukiman & garapan berladang ± 700 hektar) 82
N o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 Tahu n 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 JUMLA H KK 308 319 330 342 354 367 380 394 408 423 438 454 470 487 Kebutuha n tanah/tah un 154 hektar 159,5 hektar 165 hektar 171 hektar 177 hektar 183,5 hektar 190 hektar 197 hektar 204 hektar 211,5 hektar 219 hektar 227 hektar 235 hektar 243,5 hektar Pertambahan kebutuhan tanah /tahun
58 hektar 60 hektar 62 hektar 64 hektar 66,5 hektar 68,5 hektar 71 hektar 74 hektar 76 hektar 78,5 hektar 81,5 hektar 84 hektar 87 hektar Masa Iistirahat tanah ( BERA ) 4 tahun 4 tahun 4 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 1 tahun 1 tahun BERA mulai tak stabil BERA mulai tak stabil 83
1 2029 504 252 hektar 89,5 hektar BERA makin 5 tak stabil 1 2030 522 261 hektar 93 hektar BERA makin 6 tak stabil Berdasarkan tabel 4 nampak jelas bahwa 3 tahun ke depan dari tahun 2019 persediaan tanah kosong untuk kebutuhan NGAHUMA bagi warga Baduy di tanah ulayat sudah TIDAK TERSEDIA, berdasar pada data tahun 2022 secara estimasi kebutuhan tanah/tahun untuk ngahuma meningkat mencapai angka 2.147,5 hektar sedangkan tanah yang tersedia hanya ± 2.136,58 hektar itupun untuk pemukiman dan tanah garapan, kemudian jumlah penduduk mencapai 13.755 jiwa, jumlah KK 4.295. Dampaknya tanah tidak bisa diberi waktu istirahat (BERA) sehingga kesuburan tanah menurun dan akibat fatalnya adalah GAGAL PANEN. Dengan situasi seperti itu, maka amat sangat jelas bahwa mereka akan berhadapan dengan multykrisis yang amat sangat mendasar & prinsipil sebab ditahun berikutnya jumlah penduduk dan KK bukan berkurang tetapi makin bertambah dan situasi ini menuntut kebutuhan penambahan kubikasi tanah lebih luas lagi sekitar 74 hektar sehingga tahun 2023 kebutuhan menjadi 2.221 hektar dan sudah masuk pada Zona Krisis minus puluhan hektar dan setiap tahun terus bertambah minusnya. Gagal Panen artinya pendapatan padi berkurang bahkan nihil dan situasi ini menandakan bahwa bencana kekurangan pangan (padi) sudah, sedang dan akan terus terjadi dengan intensitas yang makin meningkat. 84
Solusi Alternatif bagi Suku Baduy Berdasarkan kajian di lapangan dan estimasi kebutuhan lahan maka terbukti dan pasti angka kebutuhan terhadap tanah tetap meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan KK, artinya jika berbasis statistik hanya ada satu solusi yaitu WAJIB AIN ADANYA PENAMBAHAN KUBIKASI TANAH bagi kesukuan mereka, celah solusi yang lain amat sangat sulit ditemukan. Tetapi bila dikaji dengan teori rekayasa sosial dan intervensi sosial, beberapa solusi masih memungkinkan untuk dilakukan demi memperlambat datangnya bencana kekurangan pangan dan kepunahan budaya (luntur keadatan). Solusi pertama adalah yang sudah diberlakukan untuk warga Baduy Luar adalah dengan diperbolehkannya NGAHUMA di luar tanah ulayat dengan sistem sewa atau membeli tanah milik pribadi dan ini sudah berjalan sejak lama, jadi jangan kaget kalau warga Baduy Luar ditemukan bertebaran berladang bahkan menetap hidup berkeluarga di wilayah luar Baduy dengan nyaung-nyaung membuat SAUNG HUMA di tempat mereka berladang. Ternyata solusi inipun dihadapkan pada hambatan dan tantangannya yaitu di wilayah luar pendamping Baduy pun tanah makin menyempit juga karena dipakai pemukiman penduduk dan proyek pemanfaatan dan penggalian sumber alam, dan tidak semua warga Baduy Luar memiliki kemampuan untuk membeli tanah. Solusi kedua yang ditawarkan adat adalah dengan memperkecil luas tanah garapan ngahuma misal, per keluarga dari setengah hektar menjadi seperempat hektar dan seterusnya. Solusi ini lebih umum dilakukan oleh warga Baduy Dalam dengan azas keadilan demi menghindari resistensi dan kegaduhan atau percekcokan antar warga 85
karena alasan primer ya warga Baduy Dalam dilarang ngahuma di luar tanah ulayat Baduy. Jaro Sami dalam wawancara menyatakan " .. anu jadi pikiran kakhawatiran kami mah nyaeta krisis tanah anu tetep teu nambahan malahan beuki dieu beuki nyempitan jeung leungit kasuburanana alatan jumlah warga nu ngagarap pihumaeun terus nambahan , baheula mah saurang bisa ngagarap sahektaran ayeuna mah sahektar geus nepi di bagi ku dalapanan, kusabab luasna ngaleutikan atuh hasil panena oge mingkin leutik bae malahanan mah geus loba anu paceklik ku gagal panen bisa bisa kahareupna loba jalma GAREBLEG KU TEU GABLEG... " Artinya: "...yang menjadi pikiran dan ke khawatiran kami yaitu krisis tanah yang tetap tidak bertambah justru makin kesini makin menyempit dan hilang kesuburannya akibat jumlah penduduk yang menggarap tanah untuk ngahuma terus bertambah, dahulu seorang/satu keluarga bisa menggarap satu hektar sekarang satu hektar sudah sampai dibagi delapan penggarap, sebab luas mengecil atuh hasil panennya juga makin mengecil saja bahkan sudah banyak yang mengalami paceklik akibat gagal panen, bisa bisa kedepannya banyak warga GILA KARENA TIDAK PUNYA (kufur nikmat karena miskin). Solusi ketiga adalah solusi eksternal melalui rekayasa sosial dan intervensi sosial oleh pihak luar Baduy yaitu kelompok para pemerhati Baduy baik peduliawan maupun para akademisi juga peneliti yang konsen pada Baduy termasuk yang paling kompeten dan primer adalah pihak pemerintah / negara yang menaungi nasib masa depan mereka serta pelindung rakyat dan masyarakat. Solusi Keempat adalah yang dikemukakan oleh Tokoh Baduy Dalam yang menyebutkan ".... samingkin penduduk nambah berati tanah samingkin berkurang soalna saeutik saeutik oge kudu wajib eta ngahuma 86
dilaksanakeun teu meunang ditinggalkeun nepi kakiamat oge, lamun bisa mah kudu ditulungan ku pamarentah sebagai jalan kaluarna , enya mun berupa tanah atuh tambahan tanah atawa naon bae anu bisa dimangfaatkeun, anu kadua bantuan nu lain lamun bisa mah digantian berupa duit atawa berupa beas atawa lauk ...bisa bisa jelema gebleg ku teu gableg lamun euweuh bantuan saeutik ti pamarentah mah... pangaruhna bisa ngalunturkeun ngalaksanakeun adat lamun terus kakurangan kakurangan pangan mah , bisa bae jadi parasea da butuh tea ari beuteung mah teu bisa di sampaykeun beuteung mah kudu di eusian eta mah fakta.. perkara aya anu nawaran solusi ngajukeun eta leuweung kolot bisa dipakai keur ngahuma ? ceuk tuturan kolot mah eta sama sakali teu beunang dirobah soal na engkena lamun eta diruksak bisa bencana kamana mana pan eta mah termasuk paru paru alam keur sakeliling dunya keseluruhan.. eta lain leuweung tutupan tapi leuwueng titipan ti nu maha kawasa. lamun tutupan mah bisa dibuka ari titipan mah sama sakali ti awal nepika akhir teu meunang dibuka, lamun sebutan kahutanan mah leuweung tutupan bisa dibuka buka ari leuweung anu aya di wiwitan mah leuweung titipan ti luluhur teu meunang diganggu gugat , bisa bisa meunang kutukan dampakna bisa ka negara bisa ka sasama bisa kamamana. ( sela pertanyaan ti penulis : dina 5 tahun aya laporan gagal panen eta kumaha ceuk pa jaro ? ) , gagal panen na kahiji kakurangan tanah kadua ku musim alam atawa cuaca , ari initina mah tetep ngurangan beubeunangan kulantaran pertanianana oge ngurangan lebaranana tadina urut sahektar terus jadi tiluparapat hekar terus jadi satengah hektar jadi saparapat hektar , pendudukna nambahan eta na oge bisa ngabukan lahan tanah ari tanah na samingkin kurang ... urang Baduy Dalam mah ngahumana kudu di jero tanah Baduy Dalam , meunang teu ngahumana pindah diluar ? teu meunang sama sakali eta mah moal aya kabijakan doang na mah sabab ngalangkahan 87
Baduy Luar ieuh jadi teu meunang... sadalah ngan sabatokeun istilah binih na oge tetep ngalaksanakeun di jero bae... ngeun eta jelema pastina mah lamun euweuh bantuan ti pamarentah pastina mah loba anu gelbeg ku teu gableg tea loba anu ngalunturkeun adat, teu taat kana aturan adat, kagotong royongan pasti pecah, akibat ku jauh lamun geus jauh mah gotong royong moal aktif lamun diantepkeun bae nu disebut kahancuran adat teh bisa wae tina kahancuran pangan.... ka prihatian jeung ka khahawatiran datangna bencana kakurangan pangan jeung kahancuran adat keur samentara 5 tahun ayeuna mah masih keneh bisa katangani tapi 5 tahun kahareup mah rasana makin kadesek.... " Terjemahan: ...semakin penduduk bertambah berarti tanah semakin berkurang soalnya walau sedikit juga harus dan wajib ngahuma tidak boleh ditinggalkan walau sampai kiamat pun, Kalau bisa mah wajib ditolong/dibantu oleh pemerintah sebagai jalan keluarnya, yaahh jika berupa tanah tambahin tanahnya atau bantuan apa saja yang bisa dimanfaatkan, yang kedua bantuan yang lain kalau bisa mah digantian berupa uang atau beras atau lauk pauk. ... bisa manusia jadi gila karena tidak punya kalau tidak ada bantuan sedikit saja dari pemerintah ,, akan berpengaruh banyak yang melunturkan pelaksanaan hukum adat jika terus kekurang pangan bahkan bisa saja terjadi percekcokan / perkelahian karena akibat kebutuhan, perut itu tidak bisa disimpan tapi perut itu perlu diisi makanan , itu kan fakta. Ketika ada yang menawarkan solusi mengajukan HUTAN KOLOT dibuka untuk ngahuma (berladang)... INGAT !! berdasarkan penuturan pini sepuh itu sama sekali tidak boleh dirubah apalagi dibuka.. soalnya nanti jika hutan diruksak bisa terjadi bencana kemana mana karena itu merupakan paru paru alam buat seluruh dunia , itu bukan hutan 88
tutupan tapi hutan titipan dari yang Maha Kuasa, kalau hutan tutupan mah bisa dibuka buka kalau hutan titipan itu sejak awal sampai akhir tidak boleh dibuka buka buat apapun. kalau sebutan kehutanan mah itu sama dengan hutan tutupan dan bisa dibuka tetapi hutan yang ada di wiwitan adalah HUTAN TITIPAN dari leluhur yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun, bisa bisa dapat kutukan dampaknya bisa ke negara, ke sesama bahkan bisa kemana mana. (sela pertanyaan dari penulis : selama 5 tahun ada laporan tentang kegagalan panen bagaimana menurut pak Jaro ?). Gagal Panen nya pertama karena kekurangan lahan tanah kedua karena musim kondisi alam/ cuaca, intinya tetap berkurangnya penghasilan disebabkan oleh berkurangnya luas lahan, asalnya satu hektar terus jadi tigaperempat hektar kemudian setengah hektar sampai seperempat hektar dst, penduduk bertambah maka tanah yang dibukanya juga bertambah padahal tanah semakin menyempit. orang Baduy Dalam ngahuma harus di tanah ulayat Baduy Dalam, bisa gak ngahuma nya pindah ke luar ? tidak boleh sama sekali dan hal itu tidak mungkin ada kebijakan sedikitpun karena melangkahi Baduy Luar makanya tidak boleh. walaupun istilahnya hanya sabatok benih nya tetap dilaksanakan di wilayah Baduy Dalam saja. pastinya manusia tersebut jika tidak dibantu oleh pemerintah banyak yang jadi gila karena miskin, pasti akan banyak yang luntur menjalankan hukum adat, banyak yang tidak taat terhadap hukum adat, budaya gotong royong akan pecah/ancur, akibat terlalu jauh dan kalau sudah jauh maka gotong royong tidak akan aktif lagi dan jika situasi ini di biarkan maka yang namanya kehancuran adat bisa bermula dari kehancuran pangan ... keprihatinan dan kekhawatiran akan datangnya bencana kekurangan pangan dan kehancuran adat budaya untuk sementara di 5 89
tahun sekarang masih bisa teratasi, namun untuk 5 tahun kedepan dan seterusnya .. rasa rasanya kami ini makin terdesak... ". Merujuk kepada beberapa solusi yang ditawarkan maka, penulis cenderung pada pilihan solusi terakhir yaitu hendaknya pemerintah mengulurkan bantuan berupa hibah lahan yang akan dijadikan huma bagi komunitas Baduy. Tentu saja hal ini berefek pada sistem hukum Baduy yang harus mengalami modifikasi, jika sistem hukum mereka melarang untuk ngahuma di luar tanah ulayat maka sudah saatnya sistem hukum ini dimodifikasi. Adapun larangan bagi Baduy Dalam untuk ngahuma di luar tanah kajeroan maka ini pun perlu dimodifikasi dengan membolehkan mereka ngahuma di luar wilayah mereka. Konsekuensi ini sangat berat bagi Baduy yang telah berabad-abad hidup dengan sistem hukumnya. Namun di sisi lain, kewajiban ngahuma serta kebutuhan akan penghasilan dari padi juga menjadi permasalahan yang mereka hadapi. Apakah mereka akan bertahan dengan sistem hukum mereka atau memodifikasi untuk kemashlahatan yang lebih besar untuk anak cucu mereka? Inilah saatnya Suku Baduy untuk Dewasa dan memilih yang terbaik untuk keberlangsungan mereka. Daftar Pustaka: A Suhandi Sam, 1996. Tata Kehidupan Masyarakat Baduy Daerah Jawa Barat, Bandung: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Berthe, Louis. 2006. Aines et cadets L'alliance et la Hierarvhie chez les baduj (Java Occidentale, terj. Judistira K. Garna, Kakak Sulung Adik Bungsu: Kerabat Perkawinan dan Hirarki Pada orang Baduy Jawa Barat. Bandung: Primaco Akademika dan Judistira Garna Foundation. C.M. Pleyte. 2006. Arca Domas: Tanah Persemayaman Roh Orang Baduy, terj. Judistira K. Garna. Bandung: Primaco Akademika dan Judistira Garna Foundation. 90
Ekadjati, Edi S, 2009. Kebudayaan Sunda: Suatu Pendekatan Sejarah, Jakarta: Pustaka Jaya. Emzir. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. Fathurrahman, Ferry. 2010. Hukum Pidana Adat Baduy dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Pidana, Tesis, Semarang: Universitas Diponegoro. Garna, Judistira K. 1987. Orang Baduy, Malaysia: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Garna, Judistira K. 1988. "Tangtu Telu Jaro Tujuh: Kajian Struktural Masyarakat Baduy di Banten Selatan Jawa Barat Indonesia", Disertasi Ph.D. Malaysia: Universiti Kebangsaan Malaysia. Garna, Judistira K. 2011. Metoda Penelitian Kualitatif. Bandung: The Judistira Garna Foundation dan Primaco Akademika. Geise, NJ. 1952. Baduys en Moslems in Lebak Parahiangan, Zuid Banten, Belanda: Leiden University. Draft terjemah oleh Judistira K. Garna. 1989. Baduy dan Muslim di Lebak Parahiang, Bandung: Fakultas Pascasarjana Universitas Pajajaran. Hakiki, Kiki Muhammad. 2013. Makna Tradisi Seba Orang Baduy. Bandung: Disertasi pada Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati. Iskandar, Johan dan Budiawati S. Iskandar. 2011. Agroekosistem Orang Sunda. Bandung: PT. Kiblat Buku Utama. Jacobs, Julius. 2012, De Badoej's, terj. Judistira K. Garna, Orang Baduy dari Banten. Bandung: Primaco Akademika dan Judistira Garna Foundation. Jones, Pip. 2010. Pengantar Teori-teori Sosial. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Kurnia, Asep dan Ahmad Syihabudin. 2010. Saatnya Baduy Bicara. Jakarta: Bumi Aksara dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 2009. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI Press. Misno, Abdurrahman, Penyerapan Hukum Islam Pada Komunitas Adat: Studi Antropologi Hukum di Baduy, Kampung Naga dan Marunda Pulo, Disertasi, Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung. Mustapa, H. Hasan. 2010. Adat Istiadat Sunda. Bandung: Penerbit Alumni. Parsons, Talcott. 1975. Social Sistems and The Evolution of Action Theory. New York: The Free Press. 91
Permana, R. Cecep Eka. 2005. Kesetaraan Gender dalam Adat Inti Jagat Baduy. Jakarta: Wedatama Widya Sastra. Permana, R. Cecep Eka. 2006. Tata Ruang Masyarakat Baduy. Jakarta: Wedatama Widya Sastra. Permana, R. Cecep Eka. 2010. Kearifan Lokal Masyarakat Baduy dalam Mitigasi Bencana. Jakarta: Wedatama Widya Sastra. Peter Connolly (edit). 2011. Aneka Pendekatan Studi Agama. Yogyakarta: LKiS. Praja, Juhaya S. 2011. Teori Hukum dan Aplikasinya. Bandung: Pustaka Setia. Rahardjo, Djoko Mudji dan Yuke Sri Rahayu. 2002. Urang Kanekes di Banten Kidul, Jakarta: Proyek Pemanfaat Kebudayaan Direktorat Tradisi dan Kepercayaan Deputi Bidang Pelestarian dan Pengemangan Kebudayaan dan Pariwisata. Rahmat Subagya, 1981. Agama Asli Indonesia, Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka. Rosjidi, Ajip. 2010. Mencari Sosok Manusia Sunda. Jakarta: Pustaka Jaya. Sihabudin, Ahmad. 2009. Persepsi komunitas adat Baduy luar terhadap kebutuhan keluarga di Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Disertasi Ilmu Penyuluhan Pembangunan, Pascasarjana. Bogor: Institut Pertanian Bogor. Soekanto, Soerjono. 2003. Hukum Adat Indonesia. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. Soepomo, R. 2000. Bab-bab Tentang Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramitha. Sunanto, Musyrifah. 2010. Sejarah Peradaban Islam di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Suryani, Elis. 2008. Merumat Warisan Karuhun Orang Sunda. Bandung: Alqa Print Thalib, Sajuti. 1985. Receptio a Contrario: Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam. Jakarta: Bina Aksara. Turner, Jonathan H. 1974. The Structure of Sociological Theory, Illinois: The Dorsey Press. 92