Seminar Nasional Sistem Informasi 2020, 20 Oktober 2020 Fakultas Teknologi Informasi - UNMER Malang IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI KABUPATEN MERANGIN TENTANG SUKU ANAK DALAM Riswanto Bakhtiar1, Henny Puspita Sari2, Annisa Fitri3, Zumiarti4, Sayid Anshar5 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Ekasakti Padang 5Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Ekasakti e-mail: ABSTRAK Keberadaan Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960, telah mencoba mewujudkan pengakuan hukum pengaturan hukum tanah, dan Undang-Undang Kehutanan No: 41 Tahun 1999 mengenai hak ulayat serta hak- hak individu atas sumber daya alamnya dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, yang artinya hukum adat mendapat kedudukan penting dalam sistem nasional. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan pemerintah Provinsi Jambi Kabupaten Merangin tentang Suku Anak Dalam. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Jambi, yaitu Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin pada bulan Juni sampai dengan Juli tahun 2020. Pendekatan yang digunakan pendekatan deskriptif analitis sebagai upaya pengambaran bentuk kebijakan pemerintah dalam pengaturan serta pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Berdasarkan hasil penelitian bahwa permasalah yang kerap dihadapi oleh SAD, yaitu belum adanya regulasi atau kebijakan dari perda Provinsi Jambi khususnya Kabupaten Merangin tentang pengakuan dan perlindungan SAD, sehingga aparatur desa tidak memiliki konsep yang baik dalam memberikan hak-hak yang layak kehidupan bagi SAD. Implikasi dari produk perundang- undangan yang lahir karena ketidaksesuaian dinamika dan kondisi sosial-ekonomi-politik masyarakat Indonesia menimbulkan berbagai konflik kepentingan. Kata Kunci: Implementasi, Kebjakan, Suku Anak Dalam, Perda, Kabupaten Merangin. ABSTRACT The existence of the Basic Agrarian Law of 1960, has tried to realize legal recognition of land law regulations, and Forestry Law No: 41 of 1999 regarding customary rights and individual rights over natural resources and Regulation of the Minister of Home Affairs Number 52 of 2014 concerning Guidelines for the Recognition and Protection of Customary Law Communities, which means that customary law has an important position in the national system. The problem in this research is how the implementation of government policies in Jambi Province, Merangin Regency, about Suku Anak Dalam. This research is a sociological juridical research. This research was conducted in Jambi Province, namely Tabir Selatan District, Merangin Regency, from June to July 2020. The approach used is a descriptive analytical approach as an effort to describe the form of government policy in regulating and recognizing and protecting indigenous peoples. Collecting data using interview, observation, and document review methods. Based on the results of the study, the problem often faced by SAD, namely the absence of regulations or policies from the Jambi Province regional regulations, especially Merangin Regency, regarding the recognition and protection of SAD, so that village officials do not have a good concept in providing rights that are worthy of life for SAD. The implication of the legislation product that was born due to the mismatch of the dynamics and socio-economic-political conditions of the Indonesian people created various conflicts of interest. Keywords: Implementation, Policy, Tribe of Inner Children, Perda, Merangin Regency. Copyright © SENASIF 2020 2359 ISSN: 2598-0076
Seminar Nasional Sistem Informasi 2020, 20 Oktober 2020 Fakultas Teknologi Informasi - UNMER Malang PENDAHULUAN UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa Hutan merupakan sumber daya alam dan harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Berbagai tempat di Indonesia berlaku hukum adat yang dilakukan oleh masyarakat-masyarakat yang berkelompok dengan mempertahankan kebiasaan dari nenek moyang tanpa menambahkan segala peraturan modern dan tidak terpengaruh oleh perubahan zaman yang lebih dikenal dengan masyarakat adat (Indigenous Peoples), seperti halnya Suku Anak Dalam atau disebut Orang Rimba. Orang Rimba merupakan warga negara yang mempunyai hak untuk tetap bertahan hidup di tanah yang telah sejak dulu mereka tempati. Hanya membutuhkan dukungan dari berbagi pihak untuk mendorong mereka bertahan dan menjalani hidup layak, seperti yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 281 ayat (1). Sejak pihak swasta padat modal dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diberi kesempatan untuk memanfaatkan hutan oleh pemerintah pusat dalam bentuk Hak Pengusaha Hutan (HPH), Hutan Tanaman Industri (HTI), Hutan Produksi Terbatas (HPT), dan Hak Guna Usaha (HGU) membuat masyarakat adat yang ada di dalam hutan (bertempat tinggal) khususnya masyarakat hukum adat sangat dirugikan, sehingga menyebabkan konflik dengan masyarakat setempat (masyarakat adat) yang berkepanjangan (Warsi, 2010). Walaupun keberadaan Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960, telah mencoba mewujudkan pengakuan hukum pengaturan hukum tanah, dan Undang-Undang Kehutanan No: 41 Tahun 1999 mengenai hak ulayat serta hak-hak individu atas sumber daya alamnya. Serta dalam deklrasi PBB "United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP)" pada tahun 2007 juga telah dijelaskan bahwa masyarakat pribumi setara dengan orang lain meskipun pengakuan hak dari semua orang berbeda-beda, melihat diri sendiri berbeda, dan di hormati secara berbeda pula dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, yang artinya hukum adat mendapat kedudukan penting dalam sistem nasional. Akan tetapi, pada praktek penerapan maupun peraturan turunnannya, jauh dari apa yang tercantum dalam peraturan tersebut atau bisa juga dikatakan kurangnya keberpihakkan pemerintah terhadap masyarakat adat. Dan jauh lagi, peraturan dari menteri belum dapat di implementasikan, sebelum ada kebijakan tersendiri dari masing-masing kepala daerah dengan melibatkan sebesar-besarnya kelompok masyarkat adat yang berkepentingan. Hal ini dapat dilihat dari data yang dicatat oleh Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) WARSI (Warung Informasi Konservasi) pada tahun 2018, setidaknya masih ada 600-an Keluarga Orang Rimba yang hidupnya termarjinalkan karena kehilangan hutan dan masih berkonflik dengan konsesi perkebunan sawit dan hutan tanaman industri (HTI) di beberapa kabupaten dalam Provinsi Jambi. Permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimanakah Implementasi kebijakan pemerintahan Provinsi Jambi dalam pengaturan hak kehidupan yang layak bagi suku rimba, serta penerapan 2360 Copyright © SENASIF 2020 ISSN: 2598-0076
Seminar Nasional Sistem Informasi 2020, 20 Oktober 2020 Fakultas Teknologi Informasi - UNMER Malang kebijakan tersebut. Tujuan khusus dari penelitian ini adalah menemukan bentuk kebijakan pemerintahan Provinsi Jambi dalam pengaturan hak kehidupan yang layak bagi suku rimba dan implementasinya. Urgensi penelitian yang akan dilakukan adalah memberikan masukan kepada pemertintah daerah dalam melakukan kebijakan pengaturan hak kehidupan yang layak bagi suku rimba serta penerapan kebijakan tersebut. Spesifikasi khusus penelitian ini adalah merupakan penelitian dasar yang mencari sebuah tesa dari persoalan yang diteliti. METODE Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan studi lapangan dan didukung dengan studi dokumen. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Jambi, yaitu Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin pada bulan Juni sampai dengan Juli tahun 2020. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif analitis sebagai upaya pengambaran bentuk kebijakan pemerintah dalam pengaturan serta pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat. Pengumpulan data penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Wawancara dilakukan dengan Ibu Camat Tabir Selatan, Guru SAD dari Dinas Pendidikan, anggota Yayasan Warung Informasi Konservasi (Warsi), Relawan SAD dan Kepala SADTumenggung SAD. Observasi dilaksanakan dalam meninjau kelompok SAD di lapangan yang menjadi subyek penelitian. Telaah dokumen didapatkan dari Kebijakaan-kebijakan pemerintah mengenai SAD/komunitas suku terpencil. HASIL DAN PEMBAHASAN Merangin sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jambi, terbentuk dari pemekaran Kabupaten Sarko (Sarolangun Bangko). Terbentuknya Kabupaten Merangin berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 (Mardiyati & Gutomo, 2018). Wilayah Kabupaten Merangin seluas 7.769 km2, kabupaten ini memiliki penduduk sebanyak 388.928 jiwa. Dibandingkan tahun sebelumnya, penduduk Kabupaten Merangin meningkat sebesar 1,42 persen. Dilihat dari segi kepadatan penduduk tahun 2019, maka rata-rata kepadatan penduduk di Kabupaten Merangin per km2 adalah 51 yang berarti bahwa terdapat 51 penduduk untuk setiap kilometer persegi di wilayah Kabupaten Merangin (Statistik, 2020). Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin Propinsi Jambi, dengan luas wilayah Kecamatan : 124,66 Km2 terdri dari 8 desa. Batas-batas Kecamatan Tabir Selatan di sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tabir Ilir, Margo Tabir, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Tebo, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pemenang Barat dan Pamenang, sedangkan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Margo Tabir. Daerah tersebut sebagian besar berupa hutan, kebun karet, dan kebun kelapa sawit, 2361 Copyright © SENASIF 2020 ISSN: 2598-0076
Seminar Nasional Sistem Informasi 2020, 20 Oktober 2020 Fakultas Teknologi Informasi - UNMER Malang hanya sebagian kecil sebagai hunian penduduk termasuk warga Komunitas Adat Terpencil (KAT). Komunitas Adat Terpencil merupakan konsep bagi masyarakat yang tinggal di daerah-daerah secara berpindah kemudian direlokasi diantaranya adalah Suku Anak Dalam (SAD) atau lebih sering disubt dengan Orang Rimba. Suku Anak Dalam merupakan warga negara yang mempunyai hak untuk tetap bertahan hidup di tanah yang telah sejak dulu mereka tempati. Hanya membutuhkan dukungan dari berbagi pihak untuk mendorong mereka bertahan dan menjalani hidup layak, seperti yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 281 ayat (1). Sejak pihak swasta padat modal dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diberi kesempatan untuk memanfaatkan hutan oleh pemerintah pusat dalam bentuk Hak Pengusaha Hutan (HPH), Hutan Tanaman Industri (HTI), Hutan Produksi Terbatas (HPT), dan Hak Guna Usaha (HGU) membuat masyarakat adat yang ada di dalam hutan (bertempat tinggal) khususnya masyarakat hukum adat sangat dirugikan, sehingga menyebabkan konflik dengan masyarakat setempat (masyarakat adat) yang berkepanjangan (Warsi, 2020) Produktivitas di dalam menghasilkan berbagai produk hukum dan perundang-undangan di Indonesia tidak perlu diragukan. Ratusan, bahkan bisa ribuan, produk hukum dalam bentuk undang- undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, perda provinsi, perda kabupaten bahkan peraturan desa ditandatangani tiap tahunnya. Idealnya, berbagai persoalan berbangsa dan bernegara bisa diselesaikan. Namun faktanya tidak demikian. Berbagai persoalan terus mencuat dengan segala variasinya, sementara kebijakan di sisi lainnya terus muncul bagai mata air. Seakan-akan sebuah kebijakan yang telah dirumuskan hanya sekedar dijadikan dokumen yang tersimpan rapi dalam arsip, yang seharusnya pada setiap kebijakan haruslah di implementasikan, karena tanpa implementasi yang efektif maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Deskripsi sederhana tentang konsep implementasi bahwa Implementasi merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (output) maupun sebagai suatu dampak (outcome) (Ginting, Sumaryana, & Susanti, 2020). Formula implementasi merupakan fungsi yang terdiri dari maksud dan tujuan, hasil sebagai produk, dan hasil dari akibat. Selanjutnya, implementasi merupakan persamaan fungsi dari kebijakan, formator, implementor, inisiator, dan waktu (Lane, 2000). Menurut Winarno (2005) implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh suatu organisasi yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usah-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi kebijakan terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut. Copyright © SENASIF 2020 2362 ISSN: 2598-0076
Seminar Nasional Sistem Informasi 2020, 20 Oktober 2020 Fakultas Teknologi Informasi - UNMER Malang Dalam penelitian ini peneliti ingin mengkaji apakah pemerintahan provinsi Jambi telah mengimplementansi kebijakan dalam memperjuangkan hak hidup yang layak untuk Suku Anak Dalam (SAD) atau lebih dikenal dengan sebutan Orang Rimba. Implementasi dalam penelitian ini merupakan suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan oleh pemerintah Provins Jambi dengan serius dengan mengacu pada norma-norma seperti kebijakan-kebijkan daerah, peraturan pemerintah, peraturan menteri dan undang-undang, apakah kebijakan dan peraturan tersebut dijalankan dengan baik dan apasaja yang menjadi kendalanya dalam mengimplementasikan kebijakan dan peraturan tersebut. Penelitian ini menganalisis produk hukum yaitu berupa regulasi Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Keputusan Menteri Sosial Nomor. 187/Huk/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil Tahun 2019. Jika dilihat dari regulasi di atas bahwa kehidupan SAD seharusnya sudah bisa dikatakan layak sebagaimana masyarakat pada umumnya, yaitu dengan memiliki tempat tinggal dan memiliki tanah hak ulayat yang telah di akui oleh negara. Didalam Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960, sebenarnya telah terdapat sebuah pengakuan hukum tentang pengaturan hukum tanah dapat dilakukan dengan hukum adat dimana hukum adat mendapat kedudukan penting dalam sistem nasional. Akan tetapi, pada implementasi kebijakannya jauh dari apa yang tercantum dalam peraturan tersebut atau bisa juga dikatakan kurangnya keberpihakkan pemerintah terhadap masyarakat adat. Permasalah yang kerap dihadapi oleh SAD, yaitu belum adanya regulasi atau kebijakan dari perda Provinsi Jambi khususnya Kabupaten Merangin tentang pengakuan dan perlindungan SAD, sehingga aparatur desa tidak memiliki konsep yang baik dalam memberikan hak-hak yang layak kehidupan bagi SAD. Implikasi dari produk perundang-undangan yang lahir karena ketidaksesuaian dinamika dan kondisi sosial-ekonomi-politik masyarakat Indonesia menimbulkan berbagai konflik kepentingan antara masyarakat dengan pemerintah (negara) atau dengan swasta/perusahaan yang diberikan hak pemanfaatan/pengelolaan oleh pemerintah, dan suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya, terutama dalam hal pemanfaatan atau pengelolaan sumber daya alam. Berdasarkan wawancara peneliti dengan salah satu SAD yaitu Tumenggung Roni, yang bertempat di Kecamatan Tabir Selatan menyatakan bahwa kelompok SAD yang dipimpin oleh Tumenggung Roni belum memiliki tanah yang menjadi hak ulayat mereka. Tumenggung Roni pernah beberapa kali mengajukan kepada perangkat desa pada awal tahun 2018 untuk meminta pemerintah menyediakan tanah serta rumah tempat tinggal kelompoknya sebanyak 24 KK/98 jiwa. Hal ini karena Tumenggung Roni merasa kelompoknya tidak lagi ingin hidup berpindah- pindah/nomaden sehingga kelompok yang di pimpin oleh Tumenggung Roni meminta hak tanah ulayat untuk tempat tinggalnya. Namun sampai pada tahun 2020 belum tanggpaan yang serius dari perangkat desa ataupun pemerintah daerah. Copyright © SENASIF 2020 2363 ISSN: 2598-0076
Seminar Nasional Sistem Informasi 2020, 20 Oktober 2020 Fakultas Teknologi Informasi - UNMER Malang Karena merasa tidak ada penyelesaian dari pemeritah desa, Tumenggung Roni dan kelompoknya berusaha untuk menemui salah satu pemilik tanah di Kecamatan Tabir Selatan dan meminta agar mereka diberikan sebidang tanah untuk dibagun rumah sebagai tempat tinggal kelompoknya, dengan syarat mereka harus membeli tanah tersebut. Berkat kerja keras kelompok SAD yang d pimpin oleh Tumenggung Roni dengan mengumpulkan uang hasil menjual hewan buruan, Tumenggung Roni dan kelompoknya dapat membangun 15 (lima belas) rumah untuk dihuni oleh 15 KK, dan masih ada 9 (sembilan) KK lagi yang belum mendapatkan rumah yang layak untuk dihuni. Menanggapi hal tersebut dapat dlihat bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah beserta perangkatnya belum di implementasikan secara optimal. Hal ini dibuktikan dengan keadaan dan kondisi di lapangan, dimana perilaku birokrasi lokal masih kurang mendukung, komitmen yang rendah dari aparatur pelaksana, dan partisipasi masyarakat yang rendah dalam menanggapi permasalahan ini.Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Eliza, Ridwan, & Noerjoedianto (2018) menyatakan bahwa keberhasilan dari sebuah kebjakan dipengaruhi secara langsung oleh tingkat partisipasi masyarakat di dalam ruang lingkup itu sendiri. Jika tingkat partisipasi masyarakat itu tinggi maka dapat dipastikan tingkat keberhasilan program tersebut akan tinggi pula, begitu pula sebaliknya. Tanggapan dari Ibu Kiki Yanita Budi Utama selaku Camat Tabir Selatan dalam wawancara yang di lakukan oleh peneliti menjelaskan bahwa Kami sebagai apatatur desa memang sudah melakukan pemekaran dan pemberdayaan SAD di wilayah Kecamatan Tabir Selatan, namun pemekaran dan pemberdayaan itu baru mencakup beberapa wilayah. Lebih lanjut Ibu Kiki Yanita Budi Utama selaku Camat Tabir Selatan menjelaskan bahwa untuk permasalahan yang di alami oleh Tumenggung Roni dan kelompoknya, memang belum mendapatkan informasi dikarenakan ibu Ibu Kiki Yanita Budi Utama baru beberapa bulan menjabat menjadi Camat di Kecamatan Tabir Selatan. Untuk hal ini akan kami proses lebih lanjut dan sebagai tindaklanjutnya akan dimintakan anggaran pada tahun mendatang. Pemerintah Provinsi Jambi telah berupaya dalam memberdayakan Komunitas Adat Terpencil SAD, Hal ini dapat dilihat berdasarkan jumlah Komunitas Adat Terpencil SAD yang telah diberdayakan sebanyak 3.229 KK yang tersebar di 8 Kabupaten dan untuk Kabupaten Merangin jumlah Komunitas Adat Terpencil SAD yang telah diberdayakan sebanyak 297 KK. Menurut Sujarwani, Dewi Wulandari, Husni, Rianto, & Sarinah, (2018) Umumnya pemekaran dan pemberdayaan yang dlakukan berada pada daerah-daerah yang sulit dijangkau dimana jalan menuju desa hanya dapat ditempuh dengan kenderaan roda dua dan berjalankaki. Selain itu Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) juga menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi 1.135 Kader Pembangunan Manusia (KPM) penerima BST yang tersebar di 32 kelurahan/desa bagi Suku Anak Dalam (SAD) provinsi Jambi pada pertengahan Juli tahun 2020. Selain itu Kementerian Sosial sekaligus memberikan bantuan sosial dari dana hibah 2364 Copyright © SENASIF 2020 ISSN: 2598-0076
Seminar Nasional Sistem Informasi 2020, 20 Oktober 2020 Fakultas Teknologi Informasi - UNMER Malang senilai Rp. 251.200.000,- bagi warga Suku Anak Dalam Jambi KAT melalui koordinator percepatan layanan Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Yayasan Warung Informasi Konservasi (Warsi). Implementasi dalam sebuah kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam suatu proses kebijakan, agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan dan dampaknya dapat dirasakan oleh target group. Proses implementasi kebijakan tersebut dimulai dari tahapan pengesahan peraturan perundangan; pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana; kesediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan; dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki atau tidak; dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana; dan upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan. Menurut M. Viqy Saputra Misya (2019) menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah melalui instansi-instansi terkait harus saling berkoordinasi dan melakukan pengawasan disetiap program dalam mengimplementasikan kebijakan yang telah dibuat agar menemukan solusi yang tepat. Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Ini sesuai dengan pandangan Van Meter dan van Horn bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (Grindle, 2017). Menurut Kurniawan, Ratna Kusuma, and Idris (2015) dalam implementasi kebijakan ada 6 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni: 1. Standar dan sasaran kebijakan. 2. Sumberdaya. 3. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas. 4. Karakteristik agen pelaksana. 5. Disposisi implementor. 6. Lingkungan kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Pemberdayaan (empowerment) pada awalnya muncul dari adanya paradigma pembangunan yang menempatkan negara terlalu dominan dalam melaksanakan pembangunan, posisi sentral negara terlihat mulai dari perencanaan sampai pada pelaksanaan pembangunan (Soetrisno, 1995). Paradigma ini banyak mendapat kecaman dari para ahli dan pengamat pembangunan negara-negara yang sedang berkembang, khususnya dari kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM ). Salah satu kritik yang dikemukakan adalah paradigma ini sangat tidak mempercayai kemampuan masyarakat dalam membangun diri dan kelompok mereka sendiri, disamping itu paradigma ini menghambat timbulnya kearifan lokal sebagai unsur sentral dalam perencanaan pembangunan masyarakat yang berkesinambungan. Paradigma pemberdayaan ini mempunyai asumsi bahwa "pembangunan akan berjalan dengan sendirinya apabila masyarakat diberi hak untuk mengelola sumberdaya alam yang mereka milik dan menggunakannya untuk pembangunan masyarakat". Copyright © SENASIF 2020 2365 ISSN: 2598-0076
Seminar Nasional Sistem Informasi 2020, 20 Oktober 2020 Fakultas Teknologi Informasi - UNMER Malang Selain itu evalusi dalam implementasi kebijakan juga harus dilakukan. Menurut Sirajuddin (2014) evaluasi dalam satu kebijakan harus dipahami sebagai kegiatan fungsional, dan memfokuskan pada bekerjanya kebijakan, serta melihat secara objektif program-program kebijakan yang ditujukan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan sejauh mana tujuan-tujuan yang ada telah inyatakan dicapai. SIMPULAN Permasalah yang kerap dihadapi oleh SAD, yaitu belum adanya regulasi atau kebijakan dari perda Provinsi Jambi khususnya Kabupaten Merangin tentang pengakuan dan perlindungan SAD, sehingga aparatur desa tidak memiliki konsep yang baik dalam memberikan hak-hak yang layak kehidupan bagi SAD. Implikasi dari produk perundang-undangan yang lahir karena ketidaksesuaian dinamika dan kondisi sosial-ekonomi-politik masyarakat Indonesia menimbulkan berbagai konflik kepentingan antara masyarakat dengan pemerintah (negara) atau dengan swasta/perusahaan yang diberikan hak pemanfaatan/pengelolaan oleh pemerintah, dan suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya, terutama dalam hal pemanfaatan atau pengelolaan sumber daya alam. DAFTAR RUJUKAN Eliza, F. R., Ridwan, M., & Noerjoedianto, D. (2018). Peran Pemerintah Terhadap Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Suku Anak Dalam (Sad) Di Provinsi Jambi Tahun 2018. Jurnal Kesmas Jambi, 2(1), 40-49. Ginting, L. M., Sumaryana, A., & Susanti, E. (2020). Implementasi Kebijakan Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Smpn Di Kota Bandung Tahun 2018. Responsive, 2(4), 199-211. Grindle, M. S. (2017). Politics and Policy Implementation in the Third World. United States: Princeton University Press. Kurniawan, E., Ratna Kusuma, A., & Idris, A. (2015). Implementasi Kebijakan Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Lokasi Sekulit Desa Munggu Kecamatan Longkali Kabupaten Paser. Jurnal Administrative Reform, 3(3), 374-385. Lane, J.-E. (2000). The Public Sector. Concepts, Model and Approaches. London: Sage Publication Inc. M. Viqy Saputra Misya. (2019). Upaya Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pendidikan Di Komunitas Adat Terpencil Desa Sesap Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011 ± 2014. Jom Fisip, 4(1), 1-13. Mardiyati, A., & Gutomo, T. (2018). Kemandirian dan pemberdayaan komunitas adat terpencil di kabupaten merangin. Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, 42(3), 263-274. Sirajuddin, I. A. (2014). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Dasar 2366 Copyright © SENASIF 2020 ISSN: 2598-0076
Seminar Nasional Sistem Informasi 2020, 20 Oktober 2020 Fakultas Teknologi Informasi - UNMER Malang Bidang Sosial Di Kota Makassar. Jurnal Administrasi Publik, 4(1), 1-14. Soetrisno, L. (1995). Menuju Masyarakat Partisipatif. Yogyakarta: Kanisius. Statistik, B. P. (2020). kabupaten merangin dalam angka 2020. Jambi: BPS Kabupaten Merangin. Sujarwani, R., Dewi Wulandari, F., Husni, A., Rianto, F., & Sarinah. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Komunitas Adat Terpencil (Kat) Oleh Pemerintah Kabupaten Lingga. Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya, 20(1), 17-31. Warsi. (2020). Buletin Alam Sumatera. In Alam Sumatera Edisi April 2020 (pp. 1-29). Jambi: KKI WARSI. Warsi, (2010). Catatan Pendampingan Orang Rimba Menantang Zaman. Jakarta: KKI warsi. Winarno, B. (2005). Teori dan proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Press. Copyright © SENASIF 2020 2367 ISSN: 2598-0076