PERMASALAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMPANG TAHUN 2018 DALAM PERSPEKTIF INTEGRITAS PEMILU Dina Lestari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur E-mail: ABSTRAK Pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2018 menyisakan permasalahan yang menyebabkan Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan pemungutan suara ulang pada sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan oleh salah satu pasangan calon. Mahkamah menilai bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan KPU Kabupaten Sampang logis, apabila dibandingkan dengan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) yang diterima KPU semester I tahun 2017 berjumlah 844.872, sedangkan DPT sebanyak 803.499, berarti jumlah pemilih tetap sebanyak 95% dari jumlah penduduk. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan KPU Kabupaten Sampang, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sampang. Hasil penelitian menunjukkan problema pemutakhiran data pemilih di Kabupaten Sampang terjadi karena: 1) tidak sinkronnya peraturan yang mengatur sumber data pemilih, 2) Patugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) tidak profesional dalam pelaksanaan tugasnya karena mendapatkan tekanan atau pengaruh elit lokal, 3) kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengecek data pemilih, 4) petugas pemutakhiran masih belum memahami perpindahan basis data pemilih dari de facto menjadi de jure yang menyebabkan munculnya data ganda antar TPS, Desa, maupun Kecamatan, 5) kurangnya supervisi dan monitoring dalam proses pemutakhiran data pemilih karena ketidakakuratan data pemilih namun ditetapkan hingga DPT. Implikasinya adalah rendahnya integritas pemilu. invalid dan tidak Kata Kunci: pendaftaran pemilih, pemutakhiran data pemilih, integritas pemilu PROBLEMS OF PERMANENT VOTER LIST ON SAMPANG REGENCY ELECTION 2018 FROM ELECTORAL INTEGRITY PERSPECTIVE ABSTRACT Updating voter data in the 2018 Sampang Regency Election leaves a problem that caused the Constitutional Court decision ordering the General Election Commission (KPU) to conduct a re-voting at all polling stations in Sampang. The Court considered that the Permanent Voter List (DPT) determined by the Sampang Regency KPU was invalid and illogical when compared to the DAK2 received by the KPU in the first semester of 2017, amounting to 844,872 while the DPT was 803,499, this meant that the number of permanent voters was 95% of the population.The type of research is descriptive qualitative and data collected through in-depth interviews with the Sampang Regency KPU, PPK and Sampang Regency Dispendukcapil. The results of the study showed that the voter data updating problem in Sampang District was 23
Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol. 1 No. 1, November 2019 due : 1) the problem of voter registration in Sampang are unsynchronous regulations governing the source of voter data, 2) PPDP is not professional in carrying out their duties due to pressure or influence from the local elite, 3) lack of community participation in checking voter data, 4) the updating officer still does not understand the shifting of the voter database from de facto to de jure which causes the emergence of double data between polling stations, villages, and districts, 5) the lack of supervision and monitoring in the voter data updatingprocess due to the inaccurate voter data.The implication is the low integrity of elections. Keywords: voter registration, updating voter list, electoral integrity PENDAHULUAN Pemilihan umum merupakan sarana dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta 5 (lima) tahun sekali dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), namun setelah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disahkan maka rakyat dapat memilih kepala daerah secara langsung. Setiap daerah menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pemilihan Umum Kepala Daerah) ketika menjelang akhir masa jabatan kepala daerah. Hal ini berlangsung hingga pengesahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, maka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan secara serentak mulai tahun 2015, 2017, 2018, kemudian tahun 2019 dijadikan tahun pelaksanaan. Provinsi Jawa Timur pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta (delapan belas) Kabupaten/Kota. Pemilihan Bupati/Walikota di 18 Kabupaten Sampang merupakan salah satu daerah yang melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon yaitu H. Slamet Junaidi dan H. Abdullah Hidayat (nomor urut 1), Drh. H. Hermanto Subaidi, M.Si dan H. Suparto (nomor urut 2), serta H. Hisan, SE dan H. Abdullah, SE (nomor urut 3). Hasil pemungutan suara yang dilaksanakan serentak pada tanggal 27 Juni 2018 adalah sebagai berikut : Diagram 1. Perolehan Suara Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang 2018 24
Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol. 1 No. 1, November 2019 Sumber: Komisi Pemilihan Umum, 2018 Dari diagram diatas dapat dilihat bahwa perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 2 hanya terpaut 0.65% dari jumlah total suara sah yang masuk. Tim dari pasangan calon nomor urut 2 menolak menandatangani hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang tahun 2018 karena mereka menemukan indikasi kecurangan di kecamatan Omben, Camplong, Ketapang dan Kedungdung. Tim pasangan calon nomor urut 2 kemudian melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 38/PHHP.BUP-XVI/2018 dengan beberapa dalil, antara lain : Kehadiran di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kecamatan Ketapang mencapai 100%; Di Desa Ketapang Daya dan Desa Ketapang Barat wilayah Kecamatan Ketapang tidak ada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, form C-6 tidak diberikan ke masyarakat tetapi pengguna hak pilih 100%, serta saksi pasangan calon nomor urut dua tidak bisa masuk; Adanya pemilih ganda di beberapa TPS di Kecamatan Kedungdung; Penyelenggara dianggap tidak netral karena KPU Kabupaten Sampang memberikan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2018 yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2018, namun baru diserahkan ke tim pasangan calon nomor 2 pada tanggal 9 Juli 2018 karena diminta (yang merupakan batas akhir pengajuan gugatan perselisihan hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi). Sedangkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sampang yang telah menerima laporan terkait kecurangan dari tim pasangan calon nomor urut 2 menindaklanjuti dengan membuat surat permohonan untuk membuka form C-7 (daftar hadir pemilih) di beberapa TPS di Kecamatan Omben, Camplong, Ketapang dan Kedungdung namun dianulir dengan surat yang dilayangkan pada hari yang sama kepada pelapor yang menerangkan bahwa bukti tidak cukup. 25
Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol. 1 No. 1, November 2019 Setelah dilaksanakan pemeriksaan dan beberapa persidangan, Mahkamah Konstitusi memutuskan agar KPU Kabupaten Sampang melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2018 dengan mendasarkan pada DPT yang telah diperbaiki. Dalam pertimbangan keputusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa terdapat permasalahan yang mendasar adalah berkaitan dengan DPT pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang 2018 yang menurut Mahkamah terdapat ketidakwajaran. Penilaian tersebut didasari dengan bukti jumlah DAK2 (Data Agregat Kependudukan per Kecamatan) Semester I Tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk Kabupaten Sampang sejumlah 844.872. Berdasarkan data tersebut, Kemendagri menentukan DP4 (Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) sejumlah 662.673. Namun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang menetapkan DPT berdasarkan data terakhir pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sejumlah 805.459 yang disesuaikan dengan perkembangan kependudukan terkini sehingga jumlah DPT menjadi 803.499 yang berarti bahwa jumlah pemilih tetap Kabupaten Sampang adalah 95% dari jumlah penduduk Kabupaten Sampang. Hal itu sulit diterima akal apabila dikaitkan dengan rasio jumlah penduduk dalam suatu daerah antara yang berusia dewasa dan belum dewasa tidak sesuai dengan struktur demografi penduduk Indonesia pada umumnya. Menurut Pasal 58 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan bahwa DPT Pemilu terakhir digunakan sebagai sumber pemutakhiran data pemilihan dengan mempertimbangkan DP4 dari Dispendukcapil Kabupaten/Kota yang telah dikonsolidasikan, diverifikasi, dan divalidasi oleh Menteri. Data pemilih tersebut kemudian dimutakhirkan oleh PPS (Panitia Pemungutan Suara) berdasarkan perbaikan dari RT atau RW dan tambahan pemilih yang telah memenuhi syarat namun belum terdaftar untuk ditetapkan menjadi DPS oleh KPU Kabupaten/Kota. DPS kemudian diumumkan kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan dan tanggapan. DPS yang telah diperbaiki kemudian ditetapkan menjadi DPT oleh KPU Kabupaten/Kota. Pemutakhiran data pemilih yang bertahap tersebut dimaksudkan agar dapat menjamin setiap warga negara yang berhak untuk memilih dapat terdaftar di DPT. Namun kenyataannya pemutakhiran daftar pemilih masih menyimpan banyak masalah baik dari hulu atau sumber data, maupun hilir yaitu petugas pemutakhiran sebagai ujung tombak penyempurnaan data. Permasalahan yang ada pada sumber data dapat berupa data kependudukan yang tidak valid, tanpa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan data ganda. Penelitian tentang permasalahan pemutakhiran data pemilih pernah dilakukan oleh Alexsander Yandra tentang penyelamatan hak pilih warga perbatasan jelang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Penelitian ini menghasilkan temuan adanya perbaikan upaya KPUD Riau dalam penyelamatan hak pilih warga di daerah perbatasan meskipun masih kurang efektif serta respon warga masyarakat di wilayah tersebut sangat beragam dan terbelah berdasarkan kepentingan politik masing-masing. Selanjutnya penelitian yang berjudul Manipulasi Pendaftaran Pemilih pada 26
Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol. 1 No. 1, November 2019 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Tahun 2015 : Suatu Studi tentang Malpraktik dalam Pemutakhiran Data Pemilih Perspektif Pemilu Berintegritas oleh Josep Hasiholan Sianturi. Penulis meneliti Daftar Pemilih Tetap di Kabupaten Toba Samosir yang bermasalah karena masih terdapat pemilih ganda, meninggal dunia, dan pindah domisili. Temuan dari penelitian ini adalah adanya malpraktik yang terjadi dalam pemutakhiran data pemilih yang disebabkan oleh kualitas Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang tidak valid, kelemahan petunjuk rendahnya profesionalitas penyelenggara. teknis yang digunakan dan ini mencoba mengungkap permasalahan pemutakhiran data pemilih di Kabupaten Sampang. Pemutahiran data tersebut berimplikasi pada jumlah DPT yang ditetapkan sebanyak 95% dari jumlah DAK2 yang secara resmi diserahkan oleh Departemen Dalam Negeri. Hal ini dianggap tidak wajar oleh Mahkamah Konstitusi. Berpijak pada munculnya problem tersebut, tulisan ini berupaya mengkaji apakah problem yang muncul di KPU Kabupaten Sampang dalam melakukan pemutakhiran data pemilih dan apa saja faktor penyebab permasalahan tersebut. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, kajian METODE PENELITIAN ini menggunakan metode deskripsi kualitatif yang merupakan studi untuk menggambarkan permasalahan dalam pemutakhiran data pemilih di Kabupaten Sampang dengan menggunakan data yang didukung oleh wawancara secara mendalam terhadap narasumber. Metode ini digunakan dengan tujuan agar dapat menggali lebih dalam informasi dari responden yang dipilih. Penelitian HASIL DAN PEMBAHASAN Pendaftaran Pemilih dan Pemilu Berintegritas : Pendekatan Teoritik Hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan melalui pemilu yang bebas dan adil merupakan salah satu pilar dari demokrasi. Untuk dapat menggunakan haknya, penyelenggara pemilihan harus menyusun daftar pemilih yang komprehensif dan inklusif, serta harus dipastikan bahwa tiap warga yang berhak memilih telah didaftar sekali dalam setiap pemilihan. Terdapat beberapa prinsip pendaftaran pemilih yang dapat dijabarkan sebagai berikut (Evrensel, 2010): 1. Integritas Proses pendaftaran pemilih harus jujur dan adil, bebas dari manipulasi dan intimidasi manapun. 2. Inklusif Pendaftaran pemilih harus memastikan bahwa seluruh warga yang berhak memilih mendapatkan kesempatan yang sama untuk dimasukkan dalam daftar pemilih. 3. Komprehensif Pendaftaran pemilih harus bertujuan untuk dapat mendaftarkan 100% warga yang berhak memilih termasuk kelompok sosial yang cenderung 27
Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol. 1 No. 1, November 2019 pasif seperti perempuan, pemilih pemula, maupun orang-orang yang kurang memiliki akses. 4. Akurasi Seluruh informasi data pemilih harus dicatat secara akurat dan dimutakhirkan agar daftar pemilih yang digunakan dalam pemilu up to date. 5. Mudah diakses Proses pendaftaran pemilih harus mudah diakses dan mudah dipahami oleh semua orang yang berhak untuk memilih. 6. Transparansi Transparansi dapat meningkatkan integritas dalam proses dan hasil pendaftaran pemilih. 7. Keamanan Petugas pendaftaran pemilih harus dipastikan keselamatan dan keamanannya. Mereka harus diawasi dan dilindungi dari tindakan atau ancaman sehingga dapat bekerja secara jujur, profesional dan tidak memihak. 8. Akuntabilitas Penyelenggara harus memastikan bahwa tujuan pendaftaran pemilih tercapai dan prinsip-prinsipnya telah diterapkan. 9. Kredibilitas Partai politik dan publik membutuhkan keyakinan bahwa pendaftaran pemilih telah dilaksanakan dengan berintegritas, adil, akurat dan efektif. Dalam penelitian ini, konsep integritas pemilu yang digunakan sebagai alat untuk menganalisa permasalahan menggunakan 4 indikator yang dikemukakan oleh Ramlan Surbakti (2016) yaitu transparan, akuntabel, jujur dan akurat. Transparansi merupakan dasar dalam setiap kegiatan penyelenggara pemilu yang bertujuan agar dapat mencegah persepsi dan finansial, kecurangan pemilu atau identifikasi adanya kecurangan keberpihakan pada kepentingan politik tertentu. Indikator kedua adalah akuntabel yang berarti bahwa penyelenggara pemilu bertanggung jawab atas kegiatannya dan secara berkala memberikan bukti kepada pemangku kepentingan dan publik bahwa kegiatan telah berjalan efektif dan memenuhi standar hukum yang berlaku. Indikator ketiga adalah jujur yang menurut kamus besar bahasa Indonesia artinya lurus hati, tidak berbohong dengan berkata apa adanya, tidak curang dalam mengikuti peraturan yang berlaku, serta tulus dan ikhlas. Indikator terakhir adalah akurat, KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu dan pemilihan harus bekerja dengan cermat, teliti dan seksama agar hasil pemilu sesuai dengan sebenarnya. Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang 2018 KPU Kabupaten Sampang merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di wilayah Kabupaten yang memiliki struktur hirarkis terhadap penyelenggara di tingkatan yang lebih luas yaitu KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU RI. Sehingga seluruh pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 diwajibkan untuk mengacu kepada Undang- Undang dan Peraturan yang berlaku khususnya Peraturan Komisi 28
Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol. 1 No. 1, November 2019 Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang digunakan sebagai dasar pemutakhiran data pemilih oleh KPU Kabupaten Sampang. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018. Serta Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor: 3/PP.02.3-Kpt/35/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2018. Sesuai dengan peraturan yang berlaku diatas, bahan pemutakhiran data Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2018 berasal dari DPT Pemilu terakhir yang diadakan di Sampang yaitu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 dengan jumlah pemilih sebanyak 806.340 orang dengan mempertimbangkan DP4 dari Kementerian Dalam Negeri. Kewajiban bagi KPU Kabupaten Sampang untuk patuh pada peraturan yang berlaku dalam pemutakhiran data pemilih pad Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2018 dijelaskan oleh Anggota KPU Kabupaten Sampang yaitu bapak Addy Imansyah selaku Divisi Perencanaan dan Data sebagai berikut: "...kalau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2018 dasarnya DPT pemilu terakhir dengan mempertimbangkan DP4. Jumlah DPT Pilpres 2014 adalah sebanyak 805.459 pemilih, artinya mereka yang memenuhi syarat sebagai pemilih sesuai dengan ketentuan minimal berumur 17 tahun pada hari pemungutan atau sudah menikah, sepanjang tidak hilang ingatan dan sebagainya..." Dari hasil sinkronisasi data DP4 dengan DPT pemilu terakhir yang dilakukan oleh KPU RI kemudian dibagikan kepada KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Tahun 2018 untuk dijadikan bahan pemutakhiran data pemilih oleh Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Seperti yang disampaikan oleh Bapak Addy sebagai berikut : "...jadi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sampang termasuk juga KPU Kab/Kota se Jawa Timur adalah apa yang diterima itu kita petakan ke dalam TPS-TPS yang sudah kami alokasikan, kurang lebih ada 1.450 TPS untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2018. Kemudian kita cetak dalam form model A yang ada di lampiran PKPU Nomor 2. Kita tidak punya kewenangan untuk mengubah, menambah, mengurangi, mencoret dan lain sebagainya sebelum dilakukan proses coklit, dilakukan proses verifikasi ke lapangan..." Setelah data hasil sinkronisasi dicetak, PPDP mulai menjalankan tugasnya untuk melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) ke lapangan dengan mendatangi pemilih secara langsung, seperti yang dituturkan oleh Bapak Addy : "...proses coklit menemui langsung, mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat kemudian menambahkan pemilih dalam form model khusus yang disediakan. Secara teknis PPDP membawa dokumen yang sudah kita berikan 29
Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol. 1 No. 1, November 2019 sebagai bahan coklit itu, jadi bukan softfile ya tapi hardcopy. Kemudian ada form lain kosongan untuk menambahkan pemilih yang belum masuk pada form model A itu, kemudian ada juga buku panduan coklit dan dilengkapi dengan tanda pengenal dan stiker tanda sudah tercoklit di rumah-rumah yang sudah dilakukan proses coklit termasuk juga bukti sudah dicoklit yang itu diberikan kepada pemilih dan satu lagi dipegang petugas..." Pada masa coklit (pencocokan dan penelitian), KPU Kabupaten Sampang melakukan pengawasan dengan cara monitoring bersama dengan PPK dan PPS. Selain itu ada laporan berkala 3(tiga) kali selama coklit dengan disertai bukti foto pemutakhiran. Kemudian metode lain yang digunakan untuk pengawasan pemutakhiran data pemilih adalah dengan cara multistage random sampling sekitar 5% dari populasi data yang dicoklit. Hal ini sesuai dengan keterangan dari Bapak Addy berikut : "...ada laporan berkala ada tahap pertama tahap kedua kita minta untuk melaksanakan pengawasan kan, monitoring dan itu harus melampirkan foto. Kemudian kita sampling, kalo tidak salah kita sampling sekian persen dari populasi yang dicoklit itu dengan cara multistage random sampling. Kita sampling dengan pertimbangan daerah yang dengan geografis jauh, kemudian dengan pertimbangan kepadatan penduduk, kemudian tingkat kerawanan dan lain sebagainya. Sampling kurang lebih sekitar 5% dari seluruh data yang dilakukan coklit..." Proses pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sampang melibatkan stakeholder terutama Dispendukcapil Kabupaten Sampang yang berwenang dalam pencatatan data penduduk di wilayah tersebut. Sebagaimana penuturan dari Bapak Addy sebagai berikut : terkait "...pada intensif melakukan kita monitoring...bahkan menemui langsung pemilih yang dicoklit oleh PPDP bersama dengan Dispendukcapil. Dispendukcapil itu juga masuk bagian dari KPU karena masuk dalam Pokja pemutakhiran data pemilih. Bahkan sejak proses 2016 sebelum masuk pada tahapan coklit, kita sudah libatkan Dispendukcapil dalam penyusunan daftar pemilih berkelanjutan. Ada pertemuan berkala stakeholder misalnya yang itu didalamnya ada Dispendukcapil. Kita berikan softcopy setiap tahapan bukan hanya Dispendukcapil tetapi apa namanya Pemkab ya, Kesbangpol kita berikan karena mereka bagian dari stakeholder..." proses coklit itu secara Setelah coklit selesai dilaksanakan Panitita Pemungutan Suara (PPS) menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk disampaikan ke KPU Kabupaten Sampang melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). DPS tersebut kemudian diumumkan di tempat strategis agar mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat yang harus ditindaklanjuti oleh PPS, PPK maupun KPU Kabupaten Sampang. Setelah coklit selesai, KPU Kabupaten Sampang melakukan pengecekan secara manual dengan menggunakan excel karena Sistem Informasi daftar Pemilih (Sidalih) belum ada fitur untuk mengecek kegandaan pada saat itu, seperti yang disampaikan oleh Bapak Addy sebagai berikut : "...pada saat Sidalih belum membaca itu (ganda) semua masuk... proses perbaikan sistem sidalih itu dilakukan pada saat pelaksanaan tahapan juga 30
Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol. 1 No. 1, November 2019 kan. Malah pada saat penetapan DPS ini yang seharusnya pakai Sidalih karena suatu hal itu Jawa Timur tidak menggunakannya. Tapi untuk siasati itu kita bikin sistem tool excel sederhana untuk detect ganda antar TPS, antar desa maupun antar kecamatan...terus terang seperti yang disampaikan oleh admin Sidalih fitur ngecek kegandaan hanya beberapa hari sebelum penetapan DPT..." KPU Kabupaten Sampang telah memerintahkan kepada PPK dan PPS agar tetap melakukan pemutakhiran data pemilih hingga hari pelaksanaan pemungutan suara. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Addy sebagai berikut : "...pasca penetapan DPT ... kita keluarkan surat edaran internal untuk ... tetap melakukan pemutakhiran sampai hari H. Jadi dengan mekanisme ketika ada TMS tapi masih tercatat di DPT itu ditandai, dicoret manual, diarsir. C6 nya dikembalikan dengan bagian belakangnya ditulis sebab TMS nya. Kemudian bagi yang tidak masuk itu disampaikan mekanisme penggunaan KTP elektronik untuk digunakan pada saat datang ke TPS tanggal 27 Juni..." Alur pemutakhiran data pemilih di Kabupaten Sampang dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dilihat pada gambar berikut : Diagram 2. Alur Proses Pemutakhiran Data Pemilih DP4 Sinkronisasi DP4 dengan DPT Pemilu Terakhir Coklit Penetapan DPS Pengumuman DPS, Masukan dan Tanggapan Masyarakat Penetapan DPT Sumber : Diolah Dari Komisi Pemilihan Umum, 2017 Permasalahan pada Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang 2018 Permasalahan pemungutan suara yang muncul pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang antara lain: Pertama, peraturan tentang sumber data pemutakhiran tidak sinkron. Ketidaksinkronan peraturan tentang sumber data pemutakhiran dapat dilihat dalam UU Nomor 24 31
Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol. 1 No. 1, November 2019 Tahun 2013 menyatakan bahwa data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan adalah data kpendudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan: a. pelayanan publik; b. perencanaan pembangunan; c. alokasi anggaran; d. pembangunan demokrasi; dan e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal. Sehingga berdasarkan aturan ini Kementerian dalam mengeluarkan data DP4 yang dijadikan data awal dalam pemutakhiran data pemilih. Namun apabila mengacu pada Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan bahwa pemerintah melalui Kemendagri menyampaikan DP4 yang telah dikonsolidasi, diverifikasi dan divalidasi kepada KPU. Kedua, data mutasi pemilih kurang akurat, masih ada data pemilih yang telah meninggal dunia namun masih terdaftar dalam DPT. Ketiga, perpindahan basis data pemilih dari de facto menjadi de jure. Pada pemilu yang dilaksanakan sebelumnya, sistem pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih terhadap warga yang dilakukan berdasarkan domisili de facto dimana pendaftaran data pemilih di desa/kelurahan tempat tinggalnya secara faktual sepanjang memiliki identitas yang jelas berupa salah satu dari beberapa bukti identitas seperti KTP, KK, akta kelahiran, akta kawin, paspor, atau surat keterangan domisili lurah/kepala desa. Sedangkan pada Pemilihan Serentak Tahun 2018 berubah menjadi de jure yang mengacu kepada penggunaan alamat yang terdapat di Kartu Keluarga atau KTP sebagai dasar tempat pendaftaran pemilih. Keempat, adanya data ganda dalam DPT. Salah satu penyebab adanya data ganda dalam DPT adalah PPDP (Panitia Pemutakhiran Data Pemilih) tidak memahami aturan yang berlaku. PPDP masih mencatat beberapa pemilih baru berdasarkan data de facto, bukan de jure sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kelima, adanya kepentingan tokoh lokal dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati seperti klebun (kepala desa) dan blater. Keenam, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pendaftaran pemilih meskipun telah dilakukan sosialisasi oleh KPU Kabupaten Sampang melalui media massa dan media sosial. Kabupaten Sampang sebagai Troublespot Pemilu di Indonesia Sejarah kecurangan yang terjadi di Sampang dimulai sejak tahun 1997 dimana terdapat rekayasa dan manipulasi suara oleh penguasa untuk memenangkan partai Golkar. Praktek-praktek kecurangan yang terjadi meliputi mencoblos surat suara sendiri, banyak warga yang tidak terdaftar sebagai pemilih merupakan penyebab kemarahan dari para kyai dan masyarakat Sampang. Kecurangan tersebut menyulut kerusuhan massal yang terjadi pada tanggal 29 Mei 1997 di kota maupun desa, massa membakar kotak suara dan beberapa tempat untuk menuntut pemungutan suara ulang di Sampang. Setelah terjadinya kerusuhan tersebut akhirnya pemerintah menggelar pemilu ulang pada tanggal 4 Juni 1997 meskipun dalam pelaksanannya masih ada kecurangan. Pada Pemilu 2004, terdapat penghitungan ulang terhadap hasil penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara dalam dokumen- dokumen model C yang dibuat oleh KPPS dan model D yang dibuat oleh PPS (Panitia Pemungutan Suara) di 6 (enam) kecamatan yaitu Kecamatan Sampang (khusus Desa Gunung Maddah), Kecamatan Sokobanah, 32
Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol. 1 No. 1, November 2019 Kecamatan Robatal, Kecamatan Kedungdung, Kecamatan Ketapang, dan Kecamatan Banyuates. Hal ini terjadi karena adanya laporan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bahwa terdapat kesalahan dalam hasil penghitungan suara yang mengakibatkan berkurangnya perolehan jumlah kursi pada Dapil X Jawa Timur. Dalam amar putusan nomor 031/PHPU.C1-II/2004, Mahkamah memerintahkan kepada KPU untuk mengecek ulang agar memperoleh kepastian hasil penghitungan suara yang diperselisihkan. Selanjutnya pada tahun 2008, Sampang bersama dengan Bangkalan mencatat rekor baru dalam kepemiluan di Indonesia dengan diadakannya pemungutan suara putaran ketiga pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Menurut keterangan para saksi, telah terjadi beberapa kecurangan pada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur putaran kedua, antara lain surat suara dicoblos oleh oknum KPPS, beberapa saksi diancam akan dibunuh di Desa Omben Kecamatan Omben, penggelembungan suara di TPS 2 Desa Kedundung Kecamatan Kedungdung, sehingga rekap saksi tidak sesuai dengan di TPS atau di PPK, serta banyaknya kartu undangan untuk memilih yang tidak diberikan kepada warga. Setahun berikutnya, pada pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) Tahun 2009 terdapat kasus yang mengemuka karena adanya gugatan dari calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yaitu Abdul Jalil Latuconsina yang menyatakan bahwa terdapat jual beli suara di Kabupaten Sampang, hal ini dibuktikan dengan adanya SMS dari salah seorang PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) di Sampang menawarinya jika ingin mendapatkan suara maka harus membeli. Pernyataan tersebut diperkuat oleh kesaksian dari seorang Caleg dari Partai Persatuan Pembangunan yang diminta oleh oknum PPK untuk membayar 25 juta rupiah untuk mendapatkan suara. Meskipun gugatan tersebut akhirnya ditolak oleh Mahkamah, namun keterangan dari penggugat dan para saksi dapat menjadi catatan mengenai manipulasi pemungutan dan penghitungan suara di Sampang. Selanjutnya pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2013 terulang kembali permasalahan masih banyak masyarakat yang tidak mendapatkan formulir model C-6 yang digunakan sebagai undangan untuk mencoblos. Selain itu menurut saksi terdapat manipulasi pemungutan suara oleh KPPS terkait jumlah pemilih yang datang dengan perolehan suara tidak sinkron, terdapat penggelembungan suara. Namun gugatan tersebut akhirnya kandas setelah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Pada Pemilu Legislatif tahun 2014 yang lalu, terdapat beberapa praktek manipulasi yang terjadi antara lain: pertama, TPS Fiktif dimana sebanyak 17 TPS di Desa Bira Barat Kecamatan Ketapang tidak ada seorang pun yang menggunakan hak pilihnya namun dalam formulir C1 tercantum seratus persen surat suara telah tercoblos untuk calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPD. Kedua, saksi tidak dilibatkan dalam pembukaan kotak suara di Desa Pandiyangan Kecamatan Robatal. Menurut keterangan saksi menyatakan bahwa kotak suara sudah dalam kondisi terbuka ketika saksi tersebut datang ke TPS 13. Ketiga, 33
Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol. 1 No. 1, November 2019 pencoblosan dilakukan tidak langsung, ada oknum yang mencobloskan surat suara satu keluarga yang sedang keluar kota. Keempat, petugas mengarahkan pemilih untuk mencoblos caleg tertentu di TPS 12 Desa Pandiyangan Kecamatan Robatal. Kelima, politik uang dimana seorang kandidat membeli dukungan parpol tertentu atau berusaha membeli suara agar pemilih mencoblos dengan imbalan yang bersifat finansial. Pada pelaksanaan pemilu legislatif tersebut, Panwaslu Kabupaten Sampang menemukan pelanggaran di TPS 8 dan TPS 10 Desa Bira Barat Kecamatan Ketapang dimana proses pemungutan suara tidak dilakukan sesuai tata cara dalam PKPU Nomor 26 Tahun 2013 tentang pemungutan dan penghitungan suara di TPS dalam Pemilu Legislatif. Bawaslu Provinsi Jawa Timur mengambil alih temuan tersebut dan menindaklanjuti dengan merekomendasikan pemungutan suara ulang di 17 TPS di Desa Bira Barat Kecamatan Ketapang. juga menemukan pelanggaran di TPS 12 dan TPS 13 Desa Pandiyangan Kecamatan Robatal yang direkomendasikan untuk melakukan pemungutan suara ulang pada tanggal 19 April 2014. Namun pemungutan suara ulang tersebut tidak dapat dilaksanakan karena petugas KPPS dan PPS mengundurkan diri satu hari sebelum tanggal pelaksanaan. Hal ini ditindaklanjuti oleh KPU RI dengan melaksanakan pemungutan suara ulang kembali pada tanggal 27 April 2014 dengan petugas KPPS diambilkan dari PPK se-Kabupaten Sampang ditambah relawan demokrasi. Meskipun telah diadakan pemungutan suara ulang namun tidak ada satu pun pemilih yang menggunakan hak pilihnya sehingga perolehan suara nihil. Selain itu, Panwaslu Kabupaten Sampang Permasalahan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang 2018 ini merupakan hal yang baru, karena gugatan kecurangan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi serupa dengan permasalahan pada pemilu-pemilu sebelumnya, yaitu seputar manipulasi pemungutan dan penghitungan suara pada beberapa TPS. Namun dalam putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Sampang dengan syarat perbaikan DPT harus dilakukan sebelumnya. Mahkamah menilai bahwa DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sampang tidak logis apabila dibandingkan dengan DAK2 semester 1 Tahun 2017 adalah sebesar 95% dari total jumlah penduduk. Analisis Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih cenderung Penyelenggara pemilu dituntut agar bekerja secara profesional dan akurat, bebas dari kesalahan dan manipulasi, dengan demikian penyusunan daftar pemilih harus sesuai dengan standar kualitas yang dilihat dari tiga aspek, yaitu : 1. cakupan (comprehensiveness), yaitu jumlah warga negara yang berhak memilih baik di dalam negeri ataupun di luar negeri tercantum dalam DPT; 2. kemutahiran, yaitu DPT disusun sesuai dengan berdasarkan informasi terakhir mengenai pemilih, meliputi umur 17 tahun pada hari pemungutan suara, status telah/pernah kawin, status pekerjaan bukan anggota TNI/Polri, pindah alamat sebelum hari pemungutan suara, dan meninggal; 34
Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol. 1 No. 1, November 2019 3. akurasi, daftar pemilih diharapkan mampu memuat informasi tentang pemilih, meliputi nama, umur/tanggal lahir, status kawin, status bukan anggota TNI/Polri, dan alamat, tanpa kesalahan penulisan, tidak ganda, dan tidak memuat nama yang tidak berhak. Pada kenyataannya, terjadi kesenjangan antara standar kualitas pemutakhiran data pemilih dengan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih di Kabupaten Sampang, terutama pada aspek akurat dan mutakhir. Dua aspek ini saling terkait karena data pemilih yang akurat maka akan semakin mendekati mutakhir. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya data ganda dan orang yang telah lama meninggal dunia dalam DPT meskipun telah melalui proses coklit data pemilih menjadi DPS, perbaikan DPS menjadi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) hingga penetapan DPT. Selain pada proses pemutakhiran data, sumber data yang digunakan sebagai bahan turut menentukan kualitas dari data pemilih tersebut. Ketidaksinkronan aturan mengenai sumber data pemilih antara satu undang-undang dengan yang lain menimbulkan ambigu di kalangan dengan stakeholder. membandingkan data pemilih dengan data kependudukan. Padahal kedua data tersebut sifatnya berbeda karena tujuan penggunaannya juga berbeda. Akibatnya timbul berbagai penafsiran Data kependudukan bertujuan untuk mencatat data warna negara Indonesia berdasarkan domisilinya untuk digunakan sebagai bahan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal. Sifat data kependudukan adalah pasif, menunggu warga untuk melaporkan kelahiran, kematian dan pindah domisili. Sedangkan data pemilih digunakan sebagai dasar pelaksanaan mulai dari alokasi anggaran, penentuan jumlah TPS dan KPPS, hingga untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan Pemilu di suatu wilayah. Sifat data pemilih adalah aktif, dimana penyelenggara diwajibkan untuk mendaftar semua warga yang berhak untuk memilih dalam DPT. Karena hak pilih merupakan salah satu hak asasi manusia yang diakui secara universal (universal suffrage) sehingga penyelenggara tidak boleh menghalangi atau menghilangkan hak pilih seseorang dalam pemilu. Pemutakhiran data Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2018 apabila dikaitkan dengan empat indikator integritas pemilu yaitu transparan, akuntabel, jujur dan akurat, maka dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Transparan Pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang dapat disebut transparan karena beberapa hal, antara lain adanya inisiatif dari KPU Kabupaten Sampang yang memerintahkan PPK dan PPS untuk menemui opinion leader lokal yang ada di tingkat desa maupun kecamatan dengan tujuan agar mau mengajak warganya untuk berpartisipasi dan mensukseskan kegiatan coklit. Selain itu, KPU Kabupaten Sampang melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat agar mencermati, menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap DPS melalui media massa baik cetak maupun radio. 35
Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol. 1 No. 1, November 2019 Selanjutnya, salinan DPS diumumkan di balai desa atau kelurahan atau tempat strategis lainnya yang dipilih oleh PPS seperti pasar supaya memudahkan masyarakat untuk mengecek daftar pemilih. 2. Akuntabel KPU Kabupaten Sampang menyampaikan laporan secara berkala yaitu pada tahap awal, pertengahan, dan akhir coklit. Laporan dilengkapi dengan dokumentasi proses coklit yang dilakukan oleh PPDP. Laporan tersebut merupakan bukti bahwa KPU Kabupaten Sampang telah melaksanakan fungsi supervisi dan monitoring dalam tahapan coklit di lapangan. 3. Jujur Dalam ini, ditemukan ketidakjujuran dalam proses pemutakhiran data pemilih karena adanya kepentingan dari tokoh elit lokal seperti Klebun dan Blater yang berafiliasi dengan salah satu pasangan calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang 2018. Hal ini mengakibatkan PPDP tidak dapat bekerja secara profesional karena adanya tekanan dari tokoh-tokoh tersebut. indikator 4. Akurat Data pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang 2018 terbukti tidak akurat karena masih ada data ganda dalam DPT contohnya di TPS 2 Desa Angsokah Kecamatan Omben dan TPS 08 Desa Ketapang Timur Kecamatan Ketapang. Serta masih ada warga yang telah lama meninggal dunia tetapi terdaftar dalam DPT di TPS 08 Desa Ketapang Timur Kecamatan Ketapang. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Sampang telah merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Sampang dengan Nomor Surat 148/BAWASLU- PROV.Jl-23/VI/2018, untuk melakukan pencermatan kembali terhadap data DPT yang disahkan pada tanggal 19 April 2018. Karena berdasarkan hasil penilitian dari Bawaslu Kabupaten Sampang, masih ditemukan data pemilih ganda identik, baik dalam satu TPS maupun di lain TPS, terdapat data pemilih ganda non identik di semua Kecamatan, data pemilih ganda non identik yang dimaksud adalah kesamaan data NIK atau NKK, atau Nama, atau Alamat dalam satu TPS maupun lain TPS. Kemudian masih ada data pemilih yang tidak lengkap seperti NIK kosong, dan NKK kosong. Jumlah Data Pemilih yang harus diperbaiki oleh KPU Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut: 1. NIK dan Nama Ganda dalam Desa Laki laki Perempuan Jumlah : 704 Orang : 781 Orang : 1485 Orang 2. NIK dan Nama Ganda Antar Desa Laki laki Perempuan Jumlah : 120 Orang : 111 Orang : 231 Orang 3. Nama dan NIK Ganda Antar Kecamatan Laki laki Perempuan Jumlah : 16 Orang : 4 Orang : 20 Orang 4. NIK Ganda Dalam Desa 36
Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol. 1 No. 1, November 2019 Laki laki Perempuan Jumlah : 2253 Orang : 2513 Orang : 4766 Orang 5. NIK Ganda Antar Desa Laki laki Perempuan Jumlah : 1192 Orang : 1124 Orang : 2316 Orang 6. NIK Ganda Antar Kecamatan Laki laki Perempuan Jumlah Jumlah Total : 8914 Orang Adanya ribuan data ganda yang ditemukan oleh Bawaslu Kabupaten Sampang tersebut mengindikasikan bahwa data pemilih yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sampang masih belum akurat, sehingga apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk dalam DAK2 dianggap invalid dan tidak logis. : 68 Orang : 28 Orang : 96 Orang KESIMPULAN Berdasarkan prinsip integritas pemilu yang telah diuraikan sebelumnya, maka pemutakhiran data pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2018 termasuk tidak memenuhi indikator jujur dan akurat. Dari temuan hasil penelitian dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang menyebabkan tidak akuratnya data pemilih antara lain : 1. Tidak sinkronnya peraturan yang mengatur sumber data pemilih, dimana pada Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Kementerian Dalam Negeri salah satu kewenangan dalam penggunaan data kependudukan adalah untuk pembangunan demokrasi yaitu pemilu. Sedangkan dalam Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan bahwa sumber data pemilih adalah DP4 dari Kementerian Dalam Negeri yang telah dikonsolidasi, diverifikasi dan divalidasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU); 2. PPDP tugasnya karena mendapatkan tekanan atau pengaruh dari elit lokal seperti Klebun dan Blater; tidak profesional dalam pelaksanaan 3. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengecek data pemilih, apakah dirinya dan keluarga sudah terdaftar atau belum; 4. Petugas PPDP, PPS dan PPK masih belum memahami perpindahan basis data pemilih dari de facto menjadi de jure yang menyebabkan munculnya data ganda antar TPS, Desa, maupun Kecamatan; 5. KPU Kabupaten Sampang yang berperan dalam penetapan DPT pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2018 dianggap turut bertanggung jawab atas ketidakakuratan data tersebut, sesuai dengan keputusan MK Nomor 38/PHHP.BUP-XVI/2018 dan keputusan DKPP nomor 272/DKPP-PKE-VII/2018. 37
Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol. 1 No. 1, November 2019 Rekomendasi Berdasarkan hasil penelitian dalam pemutakhiran data pemilih di Kabupaten Sampang 2018, maka peneliti mengajukan rekomendasi sebagai berikut : 1. Untuk mendorong kejujuran dalam penyusunan data pemilih, maka Rekrutmen PPDP di Kabupaten Sampang sebagai ujung tombak pemutakhiran harus dengan mengumumkan daftar nama calon PPDP kepada masyarakat pada periode waktu tertentu untuk mendapat masukan dan tanggapan dari masyarakat. Sehingga diharapkan calon PPDP yang memiliki rekam jejak tidak profesional pada pelaksanaan pemilihan sebelumnya dapat tersaring; dilakukan secara transparan 2. Untuk meningkatkan akurasi data pemilih pada pemilihan di Kabupaten Sampang, maka pengumuman DPS perlu metode lain yang lebih ampuh dalam mendapatkan perhatian masyarakat. Peneliti merekomendasikan agar PPS melakukan kerjasama dengan RT/RW, terutama dalam forum pengajian dapat dimanfaatkan untuk melakukan sosialisasi sekaligus pengamatan terhadap data pemilih sehingga diharapkan masukan dan tanggapan dari masyarakat lebih maksimal. 3. Agar tidak ada kerancuan dalam acuan penentuan sumber data pemilih, maka seyogyanya KPU mengusulkan kepada DPR agar ketentuan yang mengatur tentang sumber data pemilih disinkronkan, sehingga tidak ada lagi penafsiran yang berbeda mengenai hal tersebut. Apabila disepakati bahwa sumber data pemilih adalah murni dari Kementerian Dalam Negeri, maka aturan yang setara atau di bawahnya juga mengatur bahwa DP4 yang digunakan untuk data awal pemutakhiran. Demikian pula apabila disepakati sumber data dari KPU, maka semua aturan tentang pemutahiran data pemilih juga mengatur demikian. Sehingga jelas tanggung jawab data pemilih ada pada institusi KPU; 4. KPU perlu melakukan studi kasus di Kabupaten Sampang karena selalu ada masalah dalam tiap pelaksanaan pemilu. Terdapat suatu hal yang perlu diteliti lebih mendalam dengan melibatkan universitas atau LSM Independen agar menghasilkan rekomendasi tepat untuk penyelesaian akar permasalahan yang ada. Berdasarkan rekomendasi diatas, peneliti menawarkan alur pemutakhiran data pemilih yang dapat digunakan untuk meminimalisir data pemilih yang kurang akurat sebagai berikut : 38
Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol. 1 No. 1, November 2019 Diagram 3. Rekomendasi Alur Proses Pemutakhiran Data Pemilih DP4 Pengumuman Data Pemilih Sinkronisasi DP4 dengan DPT Pemilu Terakhir Coklit Kerjasama dengan Kantor Desa/Kelurahan Penetapan DPS Pengumuman DPS, Masukan dan Tanggapan Masyarakat DPPH Penetapan DPT DPTb Dari diagram diatas dapat dijelaskan bahwa data DP4 yang telah disinkronisasi dengan DPT Pemilu terakhir langsung diumumkan kepada masyarakat untuk mendapat masukan dan tanggapan di tahap awal sebelum coklit dilaksanakan. Masukan dan tanggapan tersebut dicatat oleh PPS sebagai bahan catatan khusus dalam melaksanakan coklit. Selanjutnya pada tahapan coklit hingga pengumuman DPS, PPS bekerjasama dengan kantor desa atau kelurahan dalam pencatatan informasi kematian dan perpindahan penduduk baik yang masuk ataupun keluar daerah. Dengan demikian diharapkan kualitas data pemilih yang dihasilkan dapat lebih akurat dan mutakhir. DAFTAR PUSTAKA Buku ACE-Electoral Knowledge Network (2012). The ACE Encyclopaedia: Voter Registration. ACE Project Catt, Helena, et al (2014). Electoral Management Design: The International IDEA Handbook. Stockholm: International IDEA Evrensel, Astrid (2010). Voter Registration in Africa: A Comparative Analysis. Johannesburg: EISA Rahayu, Paramita (2018). Manipulasi Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Sampang, Studi tentang Malapraktik Pemilu dari Perspektif Asas-Asas Pemilu Demokratis". Tesis.Surabaya: Universitas Airlangga 39
Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol. 1 No. 1, November 2019 Rozaki, Abdur (2004). Menabur Kharisma Menuai Kuasa; Kiprah Kyai dan Blater Sebagai Rezim Kembar di Madura. Yogyakarta; Pustaka Marwa Sianturi, Josep Hasiholan (2018). Manipulasi Pendaftaran Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Tahun 2015 : Suatu Studi tentang Malpraktik dalam Pemutakhiran Data Pemilih Perspektif Pemilu Berintegritas. Tesis.Surabaya: Universitas Airlangga Surbakti, Ramlan dkk. (2011). Meningkatkan Akurasi Daftar Pemilih: Mengatur Kembali Sistem Pemilih Pemutakhiran Daftar. Jakarta: Kemitraan Jurnal Yandra, Alexsander. (2017). Penyelamatan Hak Pilih Warga Perbatasan Jelang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Jurnal Politik Universitas Nasional, Vol. 13 No. 1 hal. 1943 Artikel Online Faisol Ramdhoni. (2014). Melihat Tradisi Kecurangan Pemilu di Sampang. dari: Diakses Juli 21 2019, Artikel dalam Konferensi Ramlan Surbakti (2016). Tata Kelola Pemilu Sebagai Subkajian Pemilu Terapan. Makalahdisampaikan inagurasi Anggota Baru Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), tanggal 26 Desember 2016 di Universitas Airlangga. Risalah Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Putusan Perkara Nomor 272/DKPP-PKE-VII/2018, tanggal 16 Januari 2019 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Sampang : Acara Pemeriksaan Pendahuluan.Risalah Sidang Perkara Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018, Jakarta : 2018 Mahkamah Konstitusi, Putusan Perkara Nomor 031/PHPU.C1-II/2004, tanggal 17 Juni 2004 Mahkamah Konstitusi, Putusan Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, tanggal 2 Desember 2008 40
Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol. 1 No. 1, November 2019 Mahkamah Konstitusi, Putusan Perkara Nomor 96/PHPU.A-VII/2009, tanggal 11 Juni 2009 Mahkamah Konstitusi, Putusan Perkara Nomor 117/PHPU.D-XI/2013, tanggal 7 Oktober 2013 Mahkamah Konstitusi, Putusan Perkara Nomor 10-07-16/PHPU.DPR- DPRD/XII/2014, tanggal 30 Juni 2014 41