PIYAGĔM SUKAPURA (1641 M): GEOPOLITIK KERAJAAN MATARAM ISLAM DI PRIANGAN Muhamad Alnoza Niskala Institute, Jl. Citra II, No. 7. Babakan Surabaya, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia Abstract, Piyagĕm Sukapura (1641 Ad): Geopolitics of Islamic Mataram Kingdom in Priangan, Piyagĕm is epigraphic evidence of the hegemony establishment of the Islamic Mataram Kingdom in the Priangan area. The period of the Islamic Mataram Kingdom's power began with the suwer of the King of Sumedang, Raden Suriadiwangsa, to Sultan Agung in 1620. One of the piyagĕm issued by Sultan Agung while reigning in Priangan was Piyagĕm Sukapura. This metal inscription with the New Javanese script outlines the information on the three regencies' establishment in Priangan in 1641 AD. This research further seeks to answer the problem regarding the relationship between the establishment of the three regencies in Priangan and geopolitical phenomena in the Islamic Mataram Kingdom. The research steps taken included data collection and analysis, in which the primary data source of this study was the transliteration of Piyagĕm Sukapura, while the secondary sources used as comparisons included the Sajarah Sukapura and Sajarah Cikundul manuscripts. In the end, this research concludes that Piyagĕm Sukapura is closely related to Sultan Agung's geopolitical strategy after the rebellion of Dipati Ukur and the failure of the conquest of Batavia. Keyword: Geopolitic, Piyagĕm Sukapura; Priangan; Sultan Agung Abstrak, Piyagĕm merupakan bukti epigrafis dari berdirinya hegemoni kuasa Kerajaan Mataram Islam di daerah Priangan, Rentang waktu kekuasaan Kerajaan Mataram Islam dimulai sejak menyerahnya Raja Sumedang, Raden Suriadiwangsa, kepada Sultan Agung di tahun 1620. Salah satu piyagĕm yang dikeluarkan Sultan Agung selama memerintah di Priangan adalah Piyagĕm Sukapura. Prasasti logam beraksara dan berbahasa Jawa Baru ini, menguraikan keterangan pendirian tiga kabupaten di Priangan pada tahun 1641 M. Penelitian ini lebih lanjut berusaha untuk menjawab permasalahan soal kaitan antara pendirian tiga kabupaten di Priangan tersebut dan fenomena geopolitik di Kerajaan Mataram Islam. Adapun langkah-langkah penelitian yang diambil meliputi pengumpulan data dan analisis. Sumber data primer penelitian ini adalah transliterasi Piyagĕm Sukapura, sedangkan sumber sekunder yang dijadikan pembanding di antaranya manuskrip Sajarah Sukapura dan Sajarah Cikundul. Penelitian ini di akhir menghasilkan simpulan bahwa Piyagĕm Sukapura berkaitan erat dengan strategi geopolitik Sultan Agung pasca pemberontakan Dipati Ukur dan kegagalan penaklukan Batavia. Kata Kunci: Geopolitik; Piyagĕm Sukapura; Priangan; Sultan Agung. 1. Pendahuluan Prasasti merupakan sumber primer dalam penyusunan historiografi masa kuno di Indonesia. Tingkat keabsahan prasasti dianggap yang paling orisinil dalam merepresentasikan masa pembuatannya, karena kemungkinan sumber teks ini disalin ulang lebih kecil daripada sumber teks lain. Sifat tersebutlah yang menyebabkan keterangan pada prasasti lebih mendekati pada konteks waktu penulisannya, dibandingkan dengan sumber teks lain seperti manuskrip pada daun lontar, kertas, dan benda lain yang mudah hancur. Prasasti dalam hal ini ditulis pada media berbahan keras, seperti batu atau logam (Trigangga 2015, 2-3) Prasasti di masa Hindu-Buddha (abad ke-5 sampai dengan abad ke-16 M) merupakan tulisan yang berisi kebijakan raja-raja. Sebagian besar di antaranya berisi soal ketetapan tanah perdikan yang disebut simā, sedangkan sebagian kecilnya berisi soal keputusan hukum (jayapatra), hutang piutang (suddhapatra), mantra-mantra keagamaan, dan tanda kemenangan atas musuh DOI: 10.55981/amt.2022.119 Diterima: 2023-01-22 Diperiksa: 2023-02- 16 Disetujui: 2023-03-13 179
(jayastambha). Di antara ketetapan pada masa Hindu-Buddha tersebut, para ahli epigrafi dapat merekonstruksi peristiwa sekaligus pula fenomena kebudayaan pada masa lalu. Fenomena kebudayaan yang dimaksud bisa berupa keadaan ekonomi, sosial, politik, keagamaan, dan lain sebagainya (Boechari 2012, 3-4). Prasasti pada masa Islam lebih banyak ditemukan dalam bentuk lempengan logam, walaupun isinya tidak jauh berbeda dengan masa Hindu-Buddha. Oleh masyarakat Nusantara pada masa Islam, prasasti-prasasti ini dikenal dalam beberapa nama. Di kalangan masyarakat Aceh, prasasti lempengan logam disebut sebagai sarakata, sedangkan di Banten disebut sebagai dalung. Prasasti logam masa Islam di kalangan masyarakat yang berada di bawah pengaruh kebudayaan Kerajaan Mataram Islam seperti Palembang, Sunda, dan Jawa, disebut sebagai piyagĕm (Damais 1995, 167-69). Menurut Louis-Charles Damais (1995) piyagĕm yang dikeluarkan oleh Kerajaan Mataram Islam, khususnya pada masa Sultan Agung, paling banyak ditemukan di daerah Jawa Barat, Fenomena unik ini ditunjukkan dari kuantitas piyagĕm Mataram Islam di Jawa Barat, yang mencapai 12 piyagĕm. Piyagĕm Kerajaan Mataram Islam di Jawa Barat paling tua yang pernah ditemukan adalah Piyagĕm Cikeruh dari wilayah Garut, yang isinya berkaitan dengan penetapan daerah lungguh dan hak otonom kepada Ki Mukarab oleh Sultan Agung pada 1631 M. Prasasti tersebut diketahui ditulis dalam aksara dan bahasa Jawa Baru (Holle 1864, 492-95). Salah satu piyagĕm yang sering disinggung oleh para peneliti adalah Piyagĕm Sukapura. Piyagĕm Sukapura (1641 M) dalam hal ini seringkali menjadi acuan "akta" pendirian tiga kabupaten di Jawa Barat, yaitu Bandung, Parakan Muncang (sekarang sebagian termasuk Kabupaten Bandung dan sebagian lain Kabupaten Sumedang), serta Sukapura (sekarang menjadi Kabupaten Tasikmalaya). Beberapa sumber hasil kajian sebelumnya menyebut prasasti ini sebagai Serat Piyagem, sedangkan sebagian lain menyebutnya sebagai Piyagem Sultan Agung, Penggunaan nama Piyagem Sukapura disesuaikan dengan pengaturan nama prasasti dalam kaidah epigrafi Indonesia, yang salah satu indikator penamaannya mempertimbangkan tempat ditemukannya prasasti tersebut. Prasasti tersebut dalam uraiannya secara garis besar berisi ketetapan Susuhunan Mataram dalam mendirikan tiga kabupaten yang disebut di atas. Adapun dari angka tahunnya, Susuhunan Mataram yang dimaksud di dalam prasasti tersebut adalah Sultan Agung Hanyakrakusuma (1613-1645) (Hardjasaputra 2013, 183). Menurut Lasmiyati (2016, 393), Piyagĕm Sukapura selain dipandang sebagai bukti teks tertua mengenai berdirinya tiga kabupaten di Jawa Barat, Piyagĕm Sukapura dipandang sebagai bentuk reorganisasi wilayah di Priangan oleh Mataram pasca pemberontakan Dipati Ukur. Berdasarkan hasil pembacaan peneliti terdahulu terhadap Piyagĕm Sukapura, muncul beberapa gejala unik yang sejauh ini ditemui belum pernah dibahas oleh para peneliti sebelumnya. Gejala yang unik dari isi prasasti ini adalah banyaknya dijumpai nama daerah di Priangan dan sebagian lain nama-nama daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Selain itu, juga dijumpai nama-nama penguasa di daerah Priangan ataupun di daerah luar Priangan (Lubis 2003, 16-17). Dalam hal ini gejala-gejala tersebut belum pernah menjadi bagian dari pembahasan mendalam para peneliti sebelumnya. Gejala yang muncul pada Piyagĕm Sukapura dalam kajian ini dipandang berkaitan dengan fenomena geopolitik. Diskursus geopolitik dalam ranah ilmu sosial muncul sebagai salah satu jawaban dalam memandang korelasi antara supremasi suatu pemerintahan atas wilayahnya dan unsur geografis di negara tersebut. Bentang alam dalam pandangan para pengkaji geopolitik dipandang sebagai bagian dari kepentingan penguasa, dimana hal ini berimplikasi pada permasalahan ruang lingkup kekuasaan mereka. Kondisi geografis dalam hal ini dipandang sebagai serangkaian peluang atau kendala dari berjalannya kekuasaan. Geopolitik berguna sebagai landasan teori mengenai hubungan sebab akibat yang utamanya berkaitan dengan kondisi geografis (Scholvin 2016, 6). Atas dasar kerangka teori yang disebutkan di atas, penelitian ini dilakukan dalam rangka 180
menjawab permasalahan mengenai penelusuran hubungan isi Piyagĕm Sukapura dengan kondisi geopolitik Kerajaan Mataram Islam pada era Sultan Agung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui representasi geopolitik dalam prasasti pada masa Islam, khususnya di daerah Priangan pada masa pendudukan Kerajaan Mataram Islam. tersebut didasarkan pada penentuan fenomena geopolitik berdasarkan indikator fenomena tersebut menurut Hu Zhiding & Lu Dadao (2016, 1775). Indikator yang dimaksud meliputi distribusi spasial akan kepentingan nasional, konflik spasial antarnegara, perubahan kekuatan antarnegara, dan pengaruh jangka pendek dari fenomena geopolitik pada suatu negara dalam dimensi temporal tertentu. 2. Metode Penelitian ini dilakukan dengan studi kualitatif, yang prosesnya meliputi tahapan pengumpulan data dan analisis. Proses pengumpulan data dilakukan dengan metode studi kepustakaan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil transliterasi peneliti terdahulu terhadap Piyagĕm Sukapura. Hasil penelitian yang dimaksud adalah artikel karya K.F. Holle (1869) yang berjudul Geschiedenis der Preanger-Regentschaapen. Proses pengumpulan data yang dimaksud juga termasuk memberi konteks terhadap hasil alih aksara dan alih bahasa peneliti sebelumnya, dengan membandingkan bagian-bagian pada Piyagĕm Sukapura dan prasasti lain. Oleh karena belum adanya kajian yang membicarakan soal struktur prasasti masa Islam, maka model struktur prasasti yang digunakan sebagai pembanding adalah prasasti masa Hindu-Buddha. 3. Hasil dan Pembahasan 3.1 Hasil Penelitian 3.1.1 Priangan pada masa Rangga Gempol sampai Dipati Ukur (1620-1633 M) Eksistensi Priangan sebagai daerah vasal Kerajaan Mataram Islam bermula dari peristiwa kunjungan perwakilan VOC untuk menghadap Sultan Agung pada 1614. Melalui kunjungan tersebut, Sultan Agung mendeklarasikan pretensinya (pengakuan kepemilikan) atas wilayah Jawa bagian barat. Klaim sepihak dari Sultan Agung ini lantas terdengar sampai ke telinga salah satu penguasa di Tatar Sunda, yaitu Raden Suriadiwangsa I dari Kerajaan Sumedang Larang (Zakaria 2008b, 4). Raden Suriadiwangsa I sendiri merupakan penerus Prabu Geusan Ulun yang menjadi suksesi Kerajaan Sunda pasca penggempuran Kesultanan Banten (Zakaria 2008a, 3). Sebagai sumber data pembanding, penelitian ini juga menggunakan keterangan sejarah pada manuskrip, di antaranya Sajarah Sukapura yang telah ditransliterasikan oleh Emuch Hermansoemantri (1979), Sajarah Cikundul yang ditransliterasikan oleh Y. Sigit Widiyanto et al. (1999), dan Babad Tanah Jawi yang ditransliterasikan oleh Willem Remmelink (2022). Kedua sumber manuskrip ini dipilih karena dianggap memberikan gambaran akan kondisi Priangan pada masa dikeluarkannya Piyagĕm Sukapura. Sumber data pembanding lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil kajian sejarah para sejarawan Priangan pada periode abad ke-17, misalnya Bayu Surianingrat (1982), Nina Herlina Lubis (1998), Mumuh Muhsin Zakaria (2011), Sobana Hardjasaputra (2013), H.J. de Graaf (2020) dan lain sebagainya. Peristiwa pretensi Sultan Agung atas wilayah Jawa bagian barat ini ternyata membawa dampak bagi Kerajaan Sumedang Larang, yang mana Raden Suriadiwangsa kemudian memutuskan untuk menyerahkan diri pada Sultan Agung di tahun 1620. Pasca penyerahan diri itu seluruh wilayah Kerajaan Sumedang Larang, yang membentang dari daerah Kabupaten Bandung Barat di sebelah barat sampai ke daerah Tasikmalaya di sebelah timur di masa sekarang ini, kemudian disebut sebagai Priangan. Raden Suriadiwangsa pun diturunkan jabatannya dari yang sebelumnya seorang raja berdaulat, menjadi bupati wedana yang tugas pokoknya mengkoordinir bupati-bupati lain di daerah Priangan. Sejak saat itu pula Raden Suriadiwangsa digelari dengan Rangga Gempol Kusumahdinata (Zakaria 2008b, 3-4). Setelah semua data terkumpul, kemudian dilakukan analisis deskriptif. Adapun analisis 181
Priangan dapat dipahami sebagai sebagian wilayah di Jawa Barat, yang secara historis berada di bawah pengaruh Kerajaan Mataram Islam. Priangan konon berasal dari kata 'prayangan', yang artinya memasrahkan diri. Kata ini mulai dipergunakan secara umum setelah Rangga Gempol I dari Sumedang, menyatakan kesediaan dirinya untuk menggabungkan diri dengan Sultan Agung dan Kerajaan Mataram Islam Di masa kolonial, nama Priangan digunakan sebagai nama karesidenan oleh Pemerintah kolonial Hindia-Belanda. Wilayah karesidenan ini meliputi beberapa kabupaten, yaitu Cianjur, Sumedang, Bandung, Tasikmalaya, dan Garut (Zakaria 2011, 15-16). Sultan Agung di tahun 1624 kemudian menitahkan tugas kepada Rangga Gempol untuk menyerang wilayah Sampang di Madura. Kampanye ini rupanya menuai sukses besar, mengingat Rangga Gempol pada dasarnya masih memiliki darah Madura dari ibunya (Ratu Harisbaya) sehingga upaya penaklukan itu tidak memakan banyak korban jiwa. Sultan Agung lantas menganugrahi hak bagi Rangga Gempol untuk menetap di Mataram, namun ternyata keputusan itu yang menyebabkan Rangga Gempol dieksekusi oleh Sultan Agung lantaran dianggap sombong pasca kemenangannya di Madura (Zakaria 2008b, 4). Pasca wafatnya Rangga Gempol di tahun 1624, posisi bupati wedana diserahkan pada adik tiri Rangga Gempol, yaitu Rangga Gede. Pergantian suksesi ini selanjutnya menjadi permasalahan, karena Raden Suriadiwangsa II (anak Rangga Gempol) merasa lebih berhak atas posisi tersebut. Atas keinginan itulah, Raden Suriadiwangsa II kemudian meminta bantuan Kesultanan Banten untuk menggempur Sumedang yang berada di bawah kekuasaan Mataram. Menurut beberapa sumber historis, Banten ketika itu telah berhasil menaklukan beberapa wilayah di pesisir utara Jawa Barat, meliputi Karawang, Ciasem, dan Cimanuk. Melihat kenyataan ini, Sultan Agung lantas mencopot jabatan Rangga Gede atas kelalaiannya dalam mengendalikan situasi politik di Priangan. Posisi Rangga Gede kemudian dilimpahkan pada Dipati Ukur (Dipati Wangsanata), yang mana pusat Priangan kemudian dipindahkan ke daerah Ukur (sekarang masuk wilayah selatan Bandung) (Zakaria 2008b, 6). Nasib Dipati Ukur pun tidak begitu jauh berbeda dengan para bupati wedana pendahulunya. Dipati Ukur dikenal akan pemberontakannya terhadap Sultan Agung, akibat kesalahpahaman koordinasi dengan Kerajaan Mataram Islam selama penggempuran Kota Batavia. Kisah heroisme Dipati Ukur direkam oleh orang Sunda dalam manuskrip kuno berjudul Carita Dipati Ukur dan folklor turun temurun lainnya. Dipati Ukur beserta gerombolannya diceritakan menjadi buronan bagi para bupati- bupati Priangan pro-Mataram dan Sultan Agung, karena melakukan tindakan desersi selama penyerangan Kota Batavia di tahun 1628. Ia dikatakan menjalin hubungan dengan Banten dan VOC untuk mencari bantuan melawan Sultan Agung. Dipati Ukur kemudian mangkat di tahun 1633 di Citepus dan dimakamkan di tepian Ci Peles, Sumedang (Hakim 2010, 156; Zakaria 2008b, 7). Keterangan mengenai pemberontakan Dipati Ukur juga tercatat dalam sumber daghregister (catatan harian) VOC dan juga manuskrip-manuskrip Mataram. Di dalam daghregister VOC di bulan-bulan awal menuju pertengahan 1631. Gerombolan Dipati Ukur dikatakan mencari suaka ke Kota Batavia dan Kesultanan Banten di bulan Juli 1631, pasca mereka disersi dari penggempuran Batavia yang pertama. Rombongan Dipati Ukur kemudian melarikan diri setelah Sultan Agung memerintahkan untuk menghukum Dipati Ukur. Uniknya, di dalam Babad Tanah Jawi penggempuran Dipati Ukur dikatakan sebagai penyerangan terhadap "Sumedhang" dan "Ukur" di 1630. Keterangan dalam manuskrip tersebut menyiratkan bahwa Mataram ketika itu bukan hanya menyerang wilayah Ukur, melainkan juga wilayah Sumedang. Perintah penyerbuan tentara Mataram tersebut oleh Sultan Agung diturunkan kepada Tumenggung Singaranu yang menetap di Banyumas, sedangkan dalam daghregister (Februari 1631) VOC Raja Anom Cirebon juga ikut serta dalam penyerbuan itu. Berdasarkan dua keterangan itu, dapat dipastikan 182
bahwa penyerangan ke Sumedang dan Ukur dilaksanakan melalui Sungai Cimanuk dan Citanduy (Remmelink 2022, 97; de Graaf 2020, 300-305). 3.1.2 Piyagĕm Sukapura Keterangan secara fisik Piyagĕm Sukapura tidak banyak dijelaskan dalam riwayat penelitian terdahulu. Peneliti pertama yang menemukan kembali serta membuat kajian epigrafis terhadap Piyagĕm Sukapura adalah K.F. Holle sendiri. Di dalam tulisannya, Holle hanya menyebut bahwa Piyagĕm Sukapura ia temukan bersama dengan piyagĕm lainnya, yaitu Piyagĕm Sukakarta (9 Muharam tahun Jim Akhir). Kedua piyagĕm beraksara dan berbahasa Jawa Baru itu ia dapatkan dari Bupati Sukapura di medio abad ke-19 (Holle 1869, 341). Mengenai isi Piyagĕm Sukapura, hasil pembacaan Holle adalah sebagai berikut: Agung Wiraangun-angun (di) Bandung, (dan) Tumenggung Tanubaya (di) Parakanmuncang, yang sama-sama setia kepadaku. Berdirilah Kanjeng Sultan sambil mengangkat tangan dan bertitah: "biarlah semua orang agung bergembira, bersoraklah tujuh kali, bunyikanlah gamelan". (Adapun) yang diberikan raja: kain belongsong (kain bermotif berulang) Ratna Kumambang, Keris Sampana Kinjeng, baju, kotak kenegaraan, tikar, Payung Bawat (?), dan tunggangan (kuda), serta abdi-abdi raja, dua belas Wedana, serta desa (yang berisi) tiga ratus warga yang dibebaskan dari pajak selama tiga tahun oleh pembesar Mataram. Yang disebut di dalam surat: Panembahan Ratu Cirebon, Pangeran Kajoran, Pangeran Balitar, Pangeran Madiun, Panembahan Surabaya, keempat patih Mataram: Tumenggung Wiraguna, Tumenggung Tanpasisingan, Tumenggung Saloran, (dan) Tumenggung Singaranu. Waktu penulisan (piyagĕm) pada Sabtu, tanggal 9, bulan Muharam, tahun Alip (20 April 1641). Yang menulis adalah abdi raja. Juru tulis." "Pĕngĕt sĕrat piyagĕm Sulthan Mataram, kagaduhakĕn dĕning ki Ngabehi Wirawangsa kang prasĕtya datĕng ingsun, sun jĕnĕngakĕn Tumĕnggung Wiradadaha Sukapura, sun jĕnĕngakĕn Mantri Agung Wiraangun- angun Bandung, Tumĕnggung Tanubaya Parakanmuncang, kang sami prasĕtya maring ingsun. Angadĕg kanjĕng Sulthan angurawat kang tĕngĕn angandika den pada suka wong agung sadaya, asurak pitung pangkattan sarta anglilirakĕn gamĕlan; Lan pasihan ratu: kampuh bĕlongsong ratna kumambang, duhung sampana kinjĕng, lan rasukan, kandaga, lante, payung bawat, lan titihan, sarta titiyang kawulaning ratu, wĕdana kalih welas, sĕrta desane wong tigang atus den pĕrdikakĕn tigang taun dĕning wong agung Mataram. Kang kalĕbĕtakĕn ing sĕrat: panĕmbahan ratu Cirĕbon, Pangeran Kajoran, Pangeran Balitar, Pangeran Madiun, Panĕmbahan Surabaya, Papatih Mataram sakawan, Tumĕnggung Wiraguna, Tumĕnggung Tanpasisingan, Tumĕnggung Saloran, Tumenggung Singaranu. Kala anurat ing dina Saptu ping sanga wulan Muharam tahun Alip, kang anurat abdining ratu, pun carik" (Holle 1869, 341-43) Alih bahasa: Surat Piyagĕm (dari) Sultan Mataram dianugrahkan kepada Ki Ngabehi Wirawangsa yang setia kepadaku. Aku lantik Tumenggung Wiradadaha (di) Sukapura, saya lantik Mantri Berdasarkan transliterasi yang disajikan di atas, Piyagĕm Sukapura dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Di bagian awal piyagĕm disebut "...kagaduhakĕn dĕning ki Ngabehi Wirawangsa...", yang menyiratkan bahwa prasasti ini diturunkan oleh raja yang mengeluarkan prasasti (Sultan Agung) kepada Ki Ngabehi Wirawangsa. Kemungkinan tokoh inilah yang menyalurkan Piyagĕm Sukapura kepada penguasa yang disebutkan pada bagian berikutnya. Bagian berikutnya merupakan pokok dari uraian yang disampaikan dalam Piyagĕm Sukapura atau yang di dalam istilah prasasti masa Hindu-Buddha dikenal sebagai sambandha (sebab dikeluarkannya perintah pada prasasti) (Trigangga 2015, 26). Pokok dari isi Piyagĕm Sukapura adalah dilantiknya tiga penguasa yang bertakhta di tiga daerah, yaitu Tumenggung Wiradadaha di Sukapura, Mantri Agung Wiraangun-angun di Bandung, dan Tumenggung Tanubaya di Parakanmuncang. Adapun dalam bagian sambandha, penulis Piyagĕm Sukapura juga menarasikan ujaran yang disampaikan Sultan Agung, dalam mengekspresikan kegembiraannya ketika memberi perintah pengangkatan tiga penguasa yang disebut pada bagian sebelumnya. Bagian ini kemudian disusul dengan pemberian 183
hadiah berupa benda-benda, abdi kerajaan, dan juga hak bebas pajak selama tiga tahun. Seluruh hadiah ini dapat ditafsirkan sebagai pemberian Sultan Agung kepada Tumenggung Wiradadaha, Tumenggung Tanubaya, dan Mantri Agung Wiraangun-angun sebagai penerima piyagĕm. Sambandha semacam ini serupa dengan apa yang terjadi pada masa Hindu-Buddha, di mana raja memberikan hak istimewa dan tanah perdikan pada orang-orang yang berjasa pada dirinya. Pemberian hak istimewa dan tanah perdikan pada pejabat kerajaan, di masa Hindu-Buddha di Jawa lebih dikenal sebagai sīma kepatihan. Kasus yang mirip dengan yang muncul pada Piyagĕm Sukapura, misalnya terjadi pada Prasasti Poḥ (827 Ś/ 905 M). Prasasti tersebut menceritakan pemberian tanah perdikan oleh Raja Dyah Balitung kepada empat patih dari Mantyasih, yang berjasa dalam mengamankan pernikahan sang raja (Haryono 1999, 16). Oleh karena itulah, bisa ditafsirkan bahwa pemberian hadiah dan pengangkatan tiga pejabat yang disebut dalam Piyagĕm Sukapura berhubungan dengan jasa mereka kepada Sultan Agung. Bagian terakhir dari Piyagĕm Sukapura dalam hal ini dapat diidentifikasikan sebagai penyebutan nama-nama saksi, sebagaimana dijumpai pada prasasti masa Hindu-Buddha. Kelompok saksi yang awal-awal disebut, antara lain Panembahan Ratu Cirebon, Pangeran Kajoran, Pangeran Balitar, Pangeran Madiun, dan Panembahan Surabaya. Penyebutan saksi kemudian disusul dengan empat patih Mataram, yaitu Tumenggung Wiraguna, Tumenggung Tanpasisingan, Tumenggung Saloran, dan Tumenggung Singaranu. Urutan penyebutan gelar-gelar ini umumnya diurutkan dari yang jabatannya paling tinggi sampai dengan yang paling rendah (Trigangga 2015, 28). Apabila diperhatikan, nama-nama yang disebut paling awal memanglah nama-nama penguasa daerah di bawah kekuasaan Kerajaan Mataram Islam, yang sebagian besar masih berkerabat dengan Sultan Agung, misalnya nama "Panembahan Surabaya" pada Piyagĕm Sukapura yang diperkirakan adalah Pangeran Pekik (Raja vasal Surabaya sekaligus ipar Sultan Agung) (de Graaf 2020, 19). Nama- nama yang dikelompokkan dalam pepatih mataram sakawan dalam hal ini memiliki jabatan yang lebih rendah, karena berkedudukan sebagai pejabat kerajaan biasa. 3.1.3 Sejarah Priangan Pasca Dipati Ukur abad ke-17 menurut Sajarah Sukapura dan Sajarah Cikundul Keterangan sejarah mengenai akhir dari pemberontakan Dipati Ukur, disebutkan hampir di semua sumber tertulis pembanding yang digunakan dalam penelitian ini. Manuskrip Sajarah Sukapura misalnya, menggambarkan secara dramatis pengejaran Dipati Ukur oleh Tumenggung Bahureksa. Gambaran akan cerita ini dijelaskan dalam Pupuh VI sampai dengan Pupuh VII. Puncak dari pemberontakan Dipati Ukur, digambarkan dalam titah Sultan Agung yang disebut dalam Pupuh VII bait ke-16 sampai dengan bait ke-31. Bunyi kutipan titah Sultan Agung pada manuskrip Sajarah Sukapura adalah sebagai berikut: Alih aksara: "Dawuh Ratu: nya bĕnĕr kuduna kitu, samangsa anu prihatin, nya kudu menta pitulung, nu nyĕri sasambat ceurik, anu suka seuri atoh/ anu sieun menta dianteur ka batur, nu salah misti diadil, nu dosa kudu dihukum, nu wani lawan ku budi, nu lĕngus lawan bĕdĕgong/ anu mere kudu diwalonan nuhun, anu haat balĕs asih, nu ti luhur kudu gunggung, anu ti handap piabdi, anu nineung lawan sono/ eta kitu adat talarina sĕpuh, susah mun diowah deui, sok jadi omongan batur, tĕmah jadi cacad diri, sok disĕbut anu gelo/ saibarat lampahna ieu si Ukur, sabaturna jadi hiji, mancilad sakabeh laku, ngowahan adat talari, teu nĕtĕpan lampah kolot/ sĕpĕrĕti ku aing ĕnggeus dijungjung, disĕbut nama Dipati, sarta dipasihan untung ngukup pangasilan bumi, bĕnĕrna malĕs ku ngesto/ sarta nuhun kana sihna nu ti luhur, tuluy balĕs asih deui, tatapi ieu si Ukur, jeung umbulna jadi hiji, kongkol kana pada gelo/ pamalĕsna hanteu aya anu patut, pangasih dibalĕs sengit, nu ngajungjung dipimusuh, nu ti luhur dipikuring, dipisono nyolowedor/ Dijĕnĕngkeun dina lembur anu patut, si Ukur milih nu laip, ngadon jĕnĕng jor ka gunung, dibere kamulyan sugih, ditinggal mantog rarampog/ eta lampah si Ukur reujeung si umbul, kabeh taya nu prayogi, teu pantĕs lamun dimalum, eta dihukuman misti, bisi diparako conto/ ku nu loba niru lampahna si Ukur. Ayeuna timbalan aing, kabeh kudu meunang hukum. Hukumna si Ukur misti dipeuncit, huluna potong/ dĕmi Dĕmang Saunggatang kudu bungkus, ku ijuk buntĕl sing buni, tuluy huru masing tutung. 184
Si Ngabehi Yudakarti, Umbul Taraju barogod/ tuluy kelat deukeut lawang sing ngagantung, kabeh awewe lalaki sakur nu ngaliwat kudu pada ngeureut kop saeutik, masingna nĕpi ka maot/ Si Tumĕnggung Batulayang kudu kulub, mangka lempur jadi cai. Dĕmi eta para umbul, anu lima siki deui, sahiji Umbul Malangbong/ reujeung Umbul Cihaur Mananggol kudu, pada ngarojok ku kĕris. Sagaraherang nya kitu, dalah Kahuripan sami, jeung Medangsasigar ongkoh." (Hermansoemantri 1979, 391-92) sampai hangus. Si Ngabehi Yudakarti, Umbul Taraju, ikat kedua tangannya, lalu gantung di gerbang. Semua laki-laki ataupun perempuan yang lewat, harus mengirisnya bersama-sama sampai dia mati. Si Tumenggung Batulayang harus direbus sampai menjadi air. Adapun lima umbul lainnya, yang lima lagi, yaitu Umbul Malangbong dan Umbul Cihaur Mananggel harus ditikam beramai-ramai dengan keris. Demikian pula hukuman Umbul Sagaraherang, Kahuripan, dan begitu pun Medangsasigar ..." Alih bahasa: "Sabda sang raja: ya benar memang harusnya begitu! Ketika sedang kesulitan, harusnya meminta pertolongan, yang kesakitan serta mengeluh menangis, yang merasa senang tentu tertawa girang, yang ketakutan harusnya meminta diantar oleh orang lain, yang salah harus diadili, yang berdosa harus dihukum, yang berani melawan wajib dihadapi dengan kekerasan, yang tinggi hati harus dilawan dengan berbesar hati, yang berbuat kebaikan balas dengan welas asih. Atasan haruslah dihormati, bawahan wajib dilindungi, yang menanggung rindu haruslah dibalas dengan curahan kerinduan. Begitu adat kebiasaan para tetua. Sulit hal itu diubah lagi karena akan mendapat kecaman dari orang lain, yang akan menjadi kecacatan bagi dirinya, dan akan disebut sebagai orang gila. Seperti kelakuan Si Ukur dan gerombolannya adalah suatu dosa, karena semua perilakunya telah mengacaukan adat, tidak mengikuti adat para sesepuh. Misalnya, telah kujunjung namanya sebagai "Dipati", sudah diberikan keuntungan mengambil hasil bumi, sudah seharusnya membalas dengan kesetiaan dan berterima kasih atas belas kasih atasan yang harusnya dibalas dengan kecintaan pula, tetapi Si Ukur sekalian para Umbul-nya malah bersekongkol, sama gilanya. Pembalasannya sama sekali tidak ada yang layak, yang sayang dibalas benci, yang memuliakan dijadikan musuh, atasan dianggap sebagai pelayan, dan yang merindukan dibalas dengan sikap tak acuh. Sudah kuberikan kedudukan yang mulia, ia malah memilih yang hina, pergi mencari takhta dan kedudukan di gunung. Kuberikan pula kekayaan dan kemuliaan, ia malah pergi meninggalkannya dan merampok. Semua kelakukan Si Ukur dan Si Umbul itu tidak ada satu pun yang pantas, maka dari itu sangat tidak layak kuampuni. Mereka haruslah mendapat hukuman, takutnya perilaku mereka menjadi contoh ditiru orang banyak. Sekarang perintahku, mereka semua mendapat hukuman. Hukumannya Si Ukur adalah harus dipenggal, dipotong kepalanya. Adapun Demang Saunggatang harus dibungkus dengan ijuk yang rapat, lalu dibakar Penumpasan pemberontakan Dipati Ukur ini dalam Sajarah Sukapura digambarkan dalam keadaan yang mengenaskan. Dipati Ukur berakhir dengan dieksekusi oleh Sultan Agung, di mana dalam manuskrip diceritakan bahwa Sultan Agung begitu kecewa dengan tindakan memberontak Dipati Ukur. Imbas dari pemberontakan ini rupanya tidak hanya meliputi Dipati Ukur seorang, namun juga melibatkan beberapa pengikutnya yang ikut dalam pemberontakan. Uraian mengenai hukuman Dipati Ukur dan gerombolannya ini, pada hakikatnya memberikan gambaran mengenai daerah-daerah mana saja yang ikut mendukung Dipati Ukur dalam membangkang pada Kerajaan Mataram. Nama-nama umbul yang disebutkan dalam uraian Sajarah Sukapura di atas, di antaranya masih dapat diidentifikasi lokasinya sekarang. Saunggatang misalnya, diperkirakan merupakan nama lama dari Desa Cibanarik, Kabupaten Tasikmalaya, sedangkan nama Taraju masih menjadi nama desa dan kecamatan di kabupaten tersebut. Batulayang sekarang terletak di sekitar Kabupaten Bandung Barat, Malangbong di Kabupaten Garut, Cihaur Manenggel-Medang Sasigar di perbatasan Kabupaten Bandung dan Sumedang sekarang, dan Sagaraherang di wilayah Kabupaten Subang. Adapun nama daerah yang masih belum diidentifikasi secara pasti adalah wilayah Kahuripan, namun apabila mengikuti pola dari penyebutan nama-nama daerah di atas, seharusnya lokasi daerah tersebut tidak jauh dari wilayah Bandung Raya. Adapun dalam hal ini, Carita Dipati Ukur sebagaimana disebut Hakim (2010, 155) menjelaskan bahwa di luar nama- nama umbul yang telah dijelaskan sebelumnya, daerah lain yang mendukung perjuangan Dipati 185
Ukur adalah wilayah Talaga yang terletak di wilayah Kabupaten Majalengka sekarang Pemberitaan mengenai hukuman Sultan Agung kepada Dipati Ukur pada manuskrip seperti yang disebut dalam Sajarah Sukapura, juga muncul pada manuskrip sezaman lain dari luar Priangan. Hanya saja pencatatan terhadap hukuman Sultan Agung terhadap Dipati Ukur tidak begitu mendalam seperti digambarkan dalam Sajarah Sukapura. Manuskrip Sajarah Cikundul dari Cianjur dalam Pupuh III bait ke-5 misalnya, menggambarkan peristiwa berdarah ini dengan uraian yang lebih singkat dan relatif tidak mendalam. Berikut uraian Sajarah Cikundul mengenai kondisi Priangan pasca padamnya pemberontakan Dipati Ukur: Alih aksara: "Kongas gagah pĕrkosa tanah wetan leumpang Pati Kĕdiri Bangil Duana Madiun tepi ka Surabaya Pasuruan Madura kabeh geus taluk ngadĕg kuta di Mataram panĕmbahan senapati. Giris-giris ratu Sunda rea nu gĕwat caol upĕti hanteu ngadago dirurup asma sĕrat diwangkokan malah Dalem Ukur sok murujul harita teu aya dayana geuwat nyadapan upeti" (Widiyanto et al. 1999, 25) apa yang disampaikan dalam Sajarah Sukapura pada Pupuh VIII bait ke-16 sampai dengan ke- 28. Berikut bunyi dari kutipan dalam Sajarah Sukapura tersebut: "Sinuhun lajĕng ngandika, ka sakabeh anu kumpul, sareh kĕrsa kangjĕng Sultan. Eta nu tilu priyayi, Wirawangsa Samahita, jeung Astramanggala ongkoh, karsa dijungjung lungguhna, tina kasatyanana, dileler nama tumĕnggung, jumĕnĕng bopati Sunda. Sadaya para bopati, atawa para ponggawa, mantri-mantri sĕpuh anom, geus puguh Patih Mataram, sarĕng Kangjĕng Panĕmbahan, sadaya matur jumurung, ngiring sakarsana Sultan. Kacatur isukna deui, lajĕng sami diistrenan, sarĕng dipisalin kabeh, sinjang kampuh parang rusak, bolongsong ratna-kumambang, duhung sampana jeung payung, kuluk lampit jeung kandaga. Miwah kuda tunggang hiji, sarawuh abah-abahna, calakatak jeung borongsong, rungkup beureum nganggo suat, ebegna garuda ngĕrab, andong sarĕng apis-buntut, nganggo gomyong tabur perak. Sarta namana diganti, Ki Ngabehi Wirawangsa, dipasihan nama raden, Tumĕnggung Wiradadaha, bopatina Sukapura, ngabawah abdining ratu saeusina Sukapura. Ki Samahita dilandi, den Tumĕnggung Tanubaya, Parakanmuncang nu kareh. Dĕmi Ki Astramanggala, sami dipasihan nama, Tumĕnggung Wiraangun Angun, Tanah Bandung ka bawah/ (Hermansoemantri 1979, 394-95) Alih bahasa: "Tampak gagah perkasa, tanah sebelah timur terus hingga Pati, Kediri, Bangil, Juana, Madiun, sampai dengan Surabaya, Pasuruan, (dan) Madura semuanya telah tunduk pada Kota Mataram (dan) Panembahan Senapati (Sultan Agung). Raja-raja (bupati-bupati) Sunda merasa was-was, banyak yang memberikan upeti, tidak menunggu (untuk) diserbu. Banyak surat yang berdatangan, malah Dalem Ukur yang suka memberontak ketika itu pun tidak ada dayanya dan segera menyerahkan upeti" Berdasarkan keterangan di atas, rupanya para penguasa di Cianjur pun memiliki pandangan yang sama terhadap Dipati Ukur yang dianggap sebagai pemberontak. Pernyataan mengenai kegagalan Dipati Ukur dalam pemberontakannya, diceriterakan sebagai suatu titik balik ketika para penguasa di Tatar Sunda benar-benar memberikan kesetiaan absolut mereka terhadap penguasa Kerajaan Mataram. Penggambaran yang demikian agaknya berhubungan dengan Alih bahasa: "Paduka lalu bersabda, kepada semua yang berkumpul, mengenai keinginan Kangjeng Sultan. Ketiga priyayi itu; Wirawangsa, Samahita, dan begitu pun Astramanggala, dikehendaki kenaikan pangkatnya. Oleh karena kesetiaannya, diberi nama Tumenggung, diangkat menjadi bupati (di) Sunda. Seluruh para bupati ataupun punggawa, mantri-mantri sepuh (tua) dan anom (muda), sudah pasti Patih Mataram dan Kangjeng Panembahan, bersama-sama memberi hormat, seraya menyetujui kehendak Sultan. Tidak lama setelah itu, besoknya lagi, (para bupati) diberikan perempuan sebagai istri, disalin bajunya semua (dengan menggunakan) Sinjang Kampuh (bermotif) Parang Rusak, Bolongsong Ratna Kumambang, (dilengkapi dengan) Keris Sampana dan Payung, dan Topi Kuluk Lampit dan tempayan logam. Bersama dengan itu (diberikan pula) satu kuda tunggangan, beserta pula perabotnya, calakatak (?) dan keranjang, penutup badan berwarna merah bersulam, kain alas untuk pelana kuda bermotif garuda terbang, tali temali 186
pada dada dan hiasan kepala serta tali ekor yang berhiaskan rumbai-rumbai dengan bertaburkan perak. Demikian pula nama mereka masing- masing diganti, yaitu Ki Ngabehi Wirawangsa diberi nama Raden Tumenggung Wiradadaha selaku bupati dan penguasa rakyat Sukapura. Ki Samahita diganti namanya menjadi Tumenggung Tanubaya, memerintah di derah Parakanmuncang, dan Ki Astramanggala dinamakan Tumenggung Wira Angunangun, memerintah daerah Bandung" Sebagaimana dijumpai pada Sajarah Sukapura dan secara sekilas disinggung dalam Sajarah Cikundul, pada dasarnya dapat dipahami bahwa Piyagĕm Sukapura merupakan bagian dari resolusi Sultan Agung pasca konflik pemberontakan Dipati Ukur. Piyagĕm Sukapura merupakan bagian tidak terlepaskan dari konteks politik "balas budi" Sultan Agung terhadap pihak-pihak yang kontra dengan Dipati Ukur di Priangan. Mengenai konteks peristiwa pada Piyagĕm Sukapura ini dengan keadaan geopolitik Mataram di Priangan, dibahas lebih lanjut pada subbab berikutnya. 3.2 Pembahasan Hasil perbandingan antara keterangan pada Piyagĕm Sukapura dan sumber-sumber historis lain yang terkait dengan prasasti tersebut telah menimbulkan suatu postulat baru. Postulat dalam penelitian ini hakikatnya adalah pokok utama uraian Piyagĕm Sukapura, yang dianggap sebagai representasi upaya Sultan Agung untuk mendistribusikan kuasanya di Priangan. Proses distribusi kuasa ini diperlihatkan melalui adanya penyerahan simbol-simbol kuasa yang khas, sebagaimana digambarkan pada Piyagĕm Sukapura dan Sajarah Sukapura. Simbol- simbol yang dimaksud itu berupa pemberian regalia-regalia dan juga gelar baru. Menurut M. Nugroho dan F. La Kahija (2016, 521), gelar kebangsawanan (yang dalam hal ini termasuk pula regalia) bagi orang Jawa memiliki dua dimensi. Di satu sisi, gelar kebangsawanan merupakan bagian dari identitas dan kebanggaan diri seseorang (penghargaan), namun di sisi yang lain gelar kebangsawanan merupakan pemosisian diri seseorang atas suatu struktur masyarakat oleh penguasa yang berwenang. Oleh karena itu, pada dimensi kedua inilah, gelar kebangsawanan juga merupakan alat pengendali penguasa atas subjek kuasanya agar mereka memenuhi hak serta kewajibannya secara proporsional. Distribusi kuasa yang disebut-sebut ini segaris lurus dengan sistem kerajawian Jawa, sebagaimana disebut oleh P.M. Laksono (1985, 17). Di dalam tesisnya yang membahas ketidakstabilan konsep kekuasaan di Jawa (khususnya pada periode Mataram), Laksono menyebut bahwa konsep kuasa di Jawa berakar dari tradisi Hindu-Buddha. Penguasa bagi orang Jawa berbudaya Mataraman merupakan perwujudan dewa di dunia, oleh karena itu sistem yang sang penguasa aplikasikan bagi subjek kuasanya pun mengimitasi kehidupan pemerintahan para dewa. Proses imitasi ini secara religi-magis dianggap sebagai bagian dari tugas yang diemban sang penguasa dalam menjaga tata tentrem (mikrokosmos). Implikasi konkrit dari pengimitasian sistem pemerintahan para dewa ini, menimbulkan apa yang dikenal luas sebagai sistem mandala. Menurut Kobkua Suwannathat- Pian (2003, 32), mandala adalah suatu sistem politik yang berkembang di Asia Tenggara yang menekankan adanya lingkaran kekuasaan raja-raja yang mengedepankan seorang raja terunggung sebagai maharaja tertinggi (paramount leader). Mandala sifatnya tidak stabil karena selalu berhubungan dengan kepentingan si penguasa tertinggi dan kemungkinan-kemungkinan tertentu yang menyebabkan apakah jangkauan mandala bisa berkembang atau tidak. Sang maharaja yang paling unggul ini tidak benar-benar mengontrol langsung wilayah mandala-nya, namun raja-raja vasal yang berada di bawah pengawasannyalah yang memiliki fungsi kontrol tersebut. Sampai pada tataran ini bisa dikatakan bahwa ketiga daerah yang disebut dalam Piyagĕm Sukapura ini adalah bagian dari mandala Kerajaan Mataram Islam, sebagaimana para bupati yang diceritakan dinaikkan pangkatnya oleh Sultan Agung ialah alat kontrol Sultan Agung di Priangan sebagai bagian dari mandala-nya. Namun demikian, pertanyaan mengenai mengapa ketiga daerah ini yang dijadikan titik-titik pengawasan Sultan Agung masih belum terjawab pada tataran ini. Oleh karena itulah analisis dengan pendekatan geopolitik menjadi penting sebagai media untuk mencapai jawaban dari pertanyaan 187
tersebut. Dengan demikian, hal-hal yang perlu ditinjau kembali adalah kepentingan nasional, konflik spasial antarnegara, perubahan kekuatan antarnegara, dan pengaruh jangka pendek dari fenomena geopolitik pada suatu negara dalam dimensi temporal Kerajaan Mataram Islam abad ke-17. Dari segi kepentingan nasional, bisa dikatakan bahwa Sultan Agung pada sepanjang pemerintahannya berusaha membangun hegemoni politiknya di seluruh Pulau Jawa. H.J. de Graaf (2020) dengan jelas dalam bukunya menyebut bahwa Sultan Agung adalah "susuhunan agung" (yang dipertuan agung), sehingga hal ini berdampak dengan adanya tendensi klaim bahwa tidak ada yang lebih tinggi kuasanya di Pulau Jawa kecuali Sultan Agung. Tentu hal ini berimplikasi pada indikator kedua dalam meninjau fenomena geopolitik, yaitu konflik spasial antarnegara. Setelah berhasil menaklukan brang wetan (bagian timur Pulau Jawa), pada dasarnya Banten dan VOC merupakan duri dalam daging bagi Sultan Agung. Kedua entitas kekuasaan itu merupakan penghalang Sultan Agung dalam mencapai status penguasa absolut Pulau Jawa. Di luar kondisi yang lebih komperhensif mengenai kondisi geopolitik Kerajaan Mataram Islam pada pertengahan abad ke-17 sebagaimana dijelaskan di atas, pada dasarnya pengangkatan tiga bupati yang disebut dalam Piyagĕm Sukapura memiliki kesinambungan dengan indikator-indikator yang disebutkan sebelumnya. Dapat ditafsirkan bahwa pada dasarnya proses distribusi kuasa yang disinggung sebelumnya merupakan bagian dari pengaturan kembali sistem pemerintahan di Priangan oleh Sultan Agung. Seperti yang memang dijumpai pada keterangan sejarah yang telah disampaikan, sebelum terbitnya Piyagĕm Sukapura, kuasa Sultan Agung hanya didistribusikan pada seorang bupati wedana trah Bupati Sumedang. Pembagian kuasa terhadap tiga bupati Priangan bisa dianggap sebagai upaya Sultan Agung dalam memperkecil adanya kemungkinan pemberontakan kembali sebagaimana terjadi pada periode sebelumnya. Tiga bupati pada kasus pemberontakan Dipati Ukur telah terbukti memihak Sultan Agung, sehingga tepat untuk dijadikan alat kontrol yang baru bagi Sultan Agung di Priangan. Di ranah dinamika kekuatan Kerajaan Mataram Islam dan entitas penguasa lain di sekitarnya, pemberontakan Dipati Ukur dan kegagalan penaklukan Batavia oleh Sultan Agung merupakan suatu peristiwa titik balik. Sebagaimana disebut pula oleh H.J. de Graaf (2020), pasca kegagalan penaklukan Batavia (yang berbarengan dengan munculnya Dipati Ukur), Sultan Agung mulai melaksanakan siasat diplomatik dalam mengimbangi saingan-saingan politiknya. Seperti diketahui bahwa pada periode yang sama, Banten mulai merapatkan barisan dengan sekutunya Inggris. Oleh karena itu, Kerajaan Mataram pun ketika itu juga tidak mau kalah dengan mendirikan loji bagi Inggris di Jepara (bahkan konon gelar "sultan" yang dipakai Sultan Agung pun hadir sebagai bagian dari bantuan Inggris). Wilayah tributer Mataram di luar Pulau Jawa pun juga diperketat pengawasannya, agar tidak membelot dan mendekat pada VOC yang bertekad untuk membangun loji dagang di Sumatera dan Kalimantan. Adapun mengenai posisi daerah pusat kekuasaan "orang-orang kepercayaan" Sultan Agung ini, muncul suatu gejala baru yang secara tersirat terjawab dalam manuskrip Sajarah Sukapura. Penetapan Kabupaten Sukapura, Bandung, dan Parakanmuncang pada dasarnya menyebabkan wilayah dahulunya dikuasai Dipati Ukur menjadi semacam daerah tanpa tuan pasca padamnya pemberontakan Dipati Ukur. Wilayah tanpa tuan yang dimaksud ini utamanya di daerah yang berada di sebelah barat Sungai Citarum (sekarang masuk wilayah Kabupaten Cianjur). Sajarah Sukapura Pupuh VIII bait ke-2 menggambarkan daerah bekas pendudukan Dipati Ukur yang tidak masuk wilayah tiga kabupaten bentukan Mataram sebagai berikut: "saenggeus umbulna dibasmi, teu aya deui umbulna, jadi tanah suwung bae, eusina wungkul somahan, sesana tina boyongan..." (Hermansoemantri 1979, 393) Alih bahasa: 188
"setelah umbulnya (para pendukung Dipati Ukur) dibasmi, tidak ada lagi umbulnya, jadi tanah kosong saja, isinya hanya warga biasa, sisa dari rombongan" Melalui keterangan ini, dapat diperkirakan bahwa ketika itu Sultan Agung menyisakan beberapa bidang daerah di sebelah barat kabupaten-kabupaten yang ia dirikan sebagai lahan kosong. Lahan kosong ini sifatnya netral yang berfungsi sebagai daerah antisipasi dari terjadinya konflik terbuka antara wilayah-wilayah otoritas Sultan Agung dengan musuh-musuhnya di barat (dalam hal ini Banten dan VOC). Wilayah Bandung, Parakanmuncang dan Tasikmalaya yang bergunung-gunung juga memegang peranan penting, karena strategis sebagai benteng alami dalam membendung musuh-musuh Mataram yang ingin menginfiltrasi Mataram via Priangan. para penguasa Cianjur dengan pemberontakan Dipati Ukur, pemilihan daerah barat Sungai Citarum sebagai daerah netral pada akhirnya juga berkaitan dengan faktor pengendalian. Daerah yang dikuasai oleh seseorang yang pernah terlibat dalam pemberontakan tentu lebih sulit untuk dikendalikan. Wilayah yang bagi Sultan Agung sebagai wilayah tanpa tuan dan netral ternyata tidak benar- benar kosong seutuhnya. Daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah wilayah Cianjur. Menurut keteranganYudi Hilmawan Ependi (2017, 60) sesuai dengan manuskrip Sajarah Cikundul, di Cikundul (utara Cianjur sekarang) telah berdiri perkampungan yang mapan pada tahun 1640-an. Pendiri perkampungan itu ialah Raden Jayasasana (Wira Tanu I), yang sebelumnya bermigrasi dari Sagaraherang (salah satu daerah pendukung Dipati Ukur) di Subang. Tokoh inilah yang kemudian menurunkan bupati-bupati di Cianjur, yang dikenal sebagai pendiri Dinasti Wira Tanu. Mengingat adanya kedekatan antara Gambar 2. Peta Priangan dan Kerajaan Cirebon milik VOC dari tahun 1725, karya François Valentijn (Sumber: Gambar 1. Visualisasi kondisi geopolitik Mataram Islam di Priangan berdasarkan Piyagĕm Sukapura dan keterangan sum- ber historis lain pada medio abad ke-17. Warna biru menandakan wilayah otoritas Kerajaan Mataram, warna putih mewakili daerah netral, warna merah mewakili wilayah otoritas VOC, dan warna kuning mewakili wilayah otoritas Kesultanan Banten (Sumber: Alnoza 2023) 189
Dampak pendek geopolitik Kerajaan Mataram Islam di Priangan pada pertengahan abad ke-17, pada akhirnya malah berbalik kepada Kerajaan Mataram Islam sendiri. Cianjur dikenal sebagai daerah di Priangan yang paling awal melakukan kontak dengan VOC di Batavia. Bisa dikatakan Cianjur merupakan kabupaten di Jawa Barat yang pertama kali diakui oleh VOC, sesuai dengan catatan VOC yang memberikan Wira Tanu III gelar regent dan melengkapi gelarnya dengan Raden Adipati Aria Wira Tanu Datar III di tahun 1703. Sajarah Cikundul menjelaskan bahwa pada dasarnya pendirian Cianjur bermula dari dikirimnya utusan dari Cianjur ke Mataram untuk memberikan upeti. Menurut Muhamad Alnoza (2022, 33), hal ini hanya klaim Cianjur semata. Keterangan mengenai sikap tunduk Cianjur pada Mataram di Sajarah Cikundul menurut Alnoza sarat akan adanya keterangan yang ahistoris. Kedekatan VOC dengan Cianjur tentu tidak bisa dilepaskan dari hasil penanaman kopi di Cianjur yang menguntungkan VOC. Sejak mengetahui potensi penanaman kopi di Cianjur, kultivasi kopi pun pada abad berikutnya di era penanaman kopi dan dominasi VOC di Priangan dimulai. Terutama setelah Kerajaan Mataram akhirnya bersepakat untuk menyerahkan Priangan pada tahun 1705 (Lasmiyati 2015, 220-21). abad ke-17 mulai melunak. Penafsiran tersebut dibuktikan dengan dimunculkannya zona netral oleh Sultan Agung di Priangan, sebagai upaya untuk mengantisipasi konflik terbuka dengan Banten dan VOC. Zona netral ini pada akhirnya malah menimbulkan entitas kuasa baru yang merugikan Mataram sendiri, yang dalam hal ini adalah Cianjur. Referensi Alnoza, Muhamad. 2022. "Sajarah Cikundul: Hubungan Patron-Klien"Semu" Cianjur Dan Kesultanan Mataram Pada Abad XVII- XVIII"Jumantara: Jurnal Manuskrip Nusantara 13 (1): 19-35. Boechari. 2012. "Epigrafi Dan Sejarah Kuno." In Melacak Sejarah Kuno Indonesia Lewat Prasasti, 3-28. Jakarta: Departemen Arkeologi FIB UI. Damais, Louis-Charles. 1995. "Epigrafi Islam Di Asia Tenggara." In Epigrafi Dan Sejarah Nusantara: Pilihan Karangan Louis- Charles Damais, 167-222. Jakara: EFEO. De Graaf, Hermannus Johannes. 2020. Puncak Kekuasaan Mataram: Politik Ekspansi Sultan Agung. Jakarta: Matabangsa. Ependi, Yudi Himawan. 2017. Raden Aria Wiratanu I: Islamisasi Dan Transfor- masi Sosial Di Cianjur Abad XVII. Jakarta: Yayasan Omah Aksoro. 4. Kesimpulan Piyagĕm Sukapura pada dasarnya adalah salah satu bukti tertulis yang mereprsentasikan strategi geopolitik Kerajaan Mataram Islam di Priangan dengan entitas kekuasaan di sekitarnya pada pertengahan abad ke-17. Peristiwa kegagalan penaklukan Batavia dan pemberontakan Dipati Ukur, menjadi dua peristiwa titik balik kondisi geopolitik Kerajaan Mataram Islam di Priangan. Keterangan pada Piyagĕm Sukapura pada dasarnya mencerminkan adanya upaya Sultan Agung untuk mereorganisasi sistem pemerintahan di Priangan yang dianggap gagal pada masa sebelumnya. Di sisi lain kondisi Kerajaan Mataram yang mulai mengubah strategi politik luar negeri, ikut menimbulkan efek "jaga jarak" Sultan Agung dengan para musuhnya. Alih-alih bersikap ganas dan ekspansif sebagaimana terjadi pada awal abad ke-17, Sultan Agung pada pertengahan Hakim, Zaenal. 2010. "Pribadi Dipati Ukur Pahlawan Sunda." Sawomanila 1 (4): 151-62. Hardjasaputra, A. Sobana. 2013. "Bandung." In Sejarah Kota-Kota Lama Di Jawa Barat, edited by Nina Herlina Lubis, 177-208. Bandung: Balai Pengelolaan Kepurbaka- laan, Sejarah,dan Nilai Tradisional. Haryono, Timbul. 1999. "Sang Hyang Watu Teas Dan Sang Hyang Watu Kulumpang: Per- lengkapan Ritual Upacara Penetapan Sima Pada Masa Kerajaan Mataram Kuna." Humaniora 12: 14-21. Hermansoemantri, Emuch. 1979. "Sajarah Suka- pura: Sebuah Telaah Filologis." Disertasi. Jakarta: Universitas Indonesia. Holle, Karel Frederik. 1864. "Pijagem van Den Vorst van Mataram." Tijdschrift Voor 190
Indische Taal-. Land-En Volkenkunde XIII: 492-96. - - - . 1869. "Geschiedenis Der Preanger- Regenstschaapen." Tijdschrift Voor Indische Taal-. Land-En Volkenkunde 17: 316-68. Hu, Zhiding, and Dadao Lu. 2016. "Re-Interpre- tation of the Classical Geopolitical Theo- ries in a Critical Geopolitical Perspective." Journal of Georgraphy Science 26 (12): 1769-84. Scholvin, Sören. 2016. Geopolitics: An Overview of Concepts and Empirical Examples From International Relations. Helsinki: The Finnish Institute of International Affairs. Surianingrat, Bayu. 1982. Sajarah Cianjur Sareng Raden Aria Wira Tanu Dalem Cikundul Cianjur. Jakarta: Rukun Warga Cianjur. Suwannathat-Pian, Kobkua. 2003. Asia Tenggara: Hubungan Tradisional Serantau. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Trigangga. 2015. Prasasti & Raja-Raja Nusan- Laksono, Paschalis Maria. 1985. Tradisi Dalam Struktur Masyarakat Jawa Kerajaan Dan Pedesaan: Alih Ubah Modal Berfikir Jawa. Yogyakarta: UGM Press. Lasmiyati, Lasmiyati. 2015. "Kopi Di Priangan Abad XVIII-XIX." Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya 7 (2): 217. Lasmiyati. 2016. "Dipati Ukur Dan Jejak Peninggalannya Di Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung." Patanjala: Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya 8 (3): 381-96. tara. Jakarta: Museum Nasional Jakarta. Widiyanto, Y. Sigit, S. Dloyana Kusumah, Eliza- beth T. Gurning, and Yusar Purnama. 1999. Sajarah Cikundul: Kajian Sejarah Dan Nilai Budaya. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Jakarta Direktorat sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departe- men Pendidikan dan Kebudayaan. Zakaria, Mumuh Muhsin. 2008a. "Kerajaan Sumedang Larang." In Disampaikan Dalam Diskusi Penulisan Buku Sejarah Sumedang Dari Masa Ke Masa Tanggal 5 Agustus 2008. Unpublish Work. Lubis, Nina Herlina. 1998. Kehidupan Kaum Menak Priangan 1800-1942. Bandung: Pusat Informasi Kebudayaan Sunda. - - - . 2003. Sejarah Kabupaten Bandung, Konsentrasi Kajian Kabupaten Bandung Dalam Perspektif Sejarah. Bandung: Lembaga Pengabdian Kepada Masyara- kat UNPAD bekerjasama dengan Badan Pengembangan Infomasi Daerah Kabu- paten Bandung. Nugroho, Mahendra Dwi Satrio, and Y. Franz La Kahija. 2016. "Makna Pemakaian Gelar Kebangsawanan Jawa." Jurnal Empati 5 (3): 518-23. - - - . 2008b. "Sumedang Pada Masa Pengaruh Kesultanan Mataram (1601-1706)." In Dis- kusi Penulisan Buku "Sejarah Sumedang Dari Masa Ke Masa." . Unpublish Work. - - - . 2011. Priangan Dalam Arus Dinamika Sejarah. Bandung: Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Jawa Barat Press. Sumber Internet Valentijn, François. 2023. Map showing part of the island of Java. Accessed January 22, 2023. island-of-java Remmelink, Willem. 2022. Babad Tanah Jawa: The Chronicle of Java. Leiden: Leiden University Press. 191
AMERTA: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Vol. 40 No. 2, Desember 2022 : 179-192 192