Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar KOTAK KOSONG PILWALI KOTA MAKASSAR (Perspektif Demokrasi, Konstitusi, Kelembagaan Politik dan Hukum) A Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar A
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar Sanksi Pelanggaran Hak Cipta Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun tentang Hak Cipta Lingkup Hak Cipta Pasal 2 : 1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta dan pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan Pidana Pasal 72 : 1. Barang siapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat satu (1) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) 2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). B Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar B
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar Dr. Muhammad Idris Patarai, M.Si. KOTAK KOSONG PILWALI KOTA MAKASSAR (Perspektif Demokrasi, Konstitusi, Kelembagaan Politik dan Hukum) Pengantar Prof. Amir Imbaruddin, MDA,Ph. D. Dr. Djouhari Kansil, M.Pd Penerbit De La Macca Makassar C Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar C
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar KOTAK KOSONG PILWALI KOTA MAKASSAR (Perspektif Demokrasi, Konstitusi, Kelembagaan Politik dan Hukum) © Dr. H. Muhammad Idris Patarai, M. Si. Penulis Dr. H. Muhammad Idris Patarai, M. Si. Pengantar Prof. Amir Imbaruddin, MDA,Ph. D. Dr. Djouhari Kansil, M.Pd Desain Sampul / Penata Huruf Festa Goenawan Cetakan pertama 2019 Penerbit De La Macca (Anggota IKAPI) Jln. Borong Raya No. 75 A Lt. 2 Makassar 90222 Telp. 08114125721 -08114124721 Email : Hak cipta dilindungi oleh Undang - Undang. Dilarang mengutip isi buku ini tanpa izin tertulis dari penulis dan Penerbit. ISBN: 978-602-263-158-3 D Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar D
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar PENGANTAR Prof. Amir Imbaruddin, MDA,Ph. D. Semenjak abad ke-19 muncul dua alternatif dalam hal organisasi kekuasaan (Lubis, 1983); apakah kekuasaan itu di-concentrated atau dispersed. Apapun pilihannya, dasar pertimbangannya didasarkan pada minimal dua hal; maksudnya dan manfaatnya. Tetapi pada buku ini, pertimbangan berikutnya adalah segi politis, ditulis biasanya untuk menghindar dari tirani atau diktatur.Dari sini ahli menyamakan desentralisasi sebagai democtratiseering, memberi kesempatan "orang daerah" terlibat, minimal pada hal-hal yang berhubungan daerahnya. Dari demokrasi, desentralisasi masuk wilayah pemerintahan,untuk efisiensi pemerintahan. sering aspek mattersuntuk diajarkan aspek doelmating dan mencapai effect positive. Rasionalisasi mengenai pandangan ini adalah bahwa rakyat di daerah berkewajiban memajukan daerahnya, lebih erat hubungannya dan lebih kenal dengan kepentingan-kepentingannya. Penyelesaian masalah dapat dilakukan melalui pendekatan local wisdom. Dalam pelatihan-pelatihan pemerintahan The Liang Gie (1986), lima puluh tahun yang lalu sudah menulis bahwa secara politik, desentralisasi adalah permainan kekuasaan. Dalam hal ini adalah pendemokrasian, yang dari segi pemerintahan adalah pertimbangan efisiensi. Karya Huntington yang terbaru mengenai demokrasi, sebagai salah satu karya ilmu politik positivistis merupakan contoh yang tepat untuk dibahas. i Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar i
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar Dalam buku Teori-Teori Politik Dewasa Ini (disunting Miriam Budiardjo dan Tri Nuke Pudjiastuti, Huntington berpendapat bahwasetidaknya terdapat tiga jenis pemahaman mengenai demokrasi sebagai bentuk pemerintahan, yaitu sumber kewenangan bagi pemerintah (the will of the people), tujuan-tujun yang hendak dicapai oleh pemerintah (commongood), dan ketiga, sebagaimana Schumpeter, Huntington menggunakan jenis pemahaman procedural, yaitu seleksi para pemimpin pemerintahan melalui pemilihan umum yang kompetitif oleh rakyat yang diperintah.Namun, dalam hal ini bukan hal mudah karena pemilihan bisa sangat manulatif. Misalnya, luput mempromosikantujuan- tujun yang hendak dicapai oleh pemerintah (commongood). Berbagai kepentingan bermain di dalamnya, sehingga tak pelak lagi hukum harus mengintervensi. Soal ini sangat pelit bagi politik dan demokrasi. Robert Dahl berpendapat bahwa demokrasi melibatkan dua dimensi, yaitu perlombaan (contestation) dan peran serta (participation). Prosedur demokrasi seperti ini mengasumsikan adanya kebebasan berbicara, menyebarluaskan pendapat, berkumpul, dan berserikat sehingga perdebatan politik dan kampanye pemilihan umum dapat diselenggarakan. Huntington berkeyakinan bahwa pemilihan umum atas para pembuat keputusan puncak sebagai esensi demokrasi tidak hanya memberikan sejumlah patokan untuk menilai sistem politik demokratis, untuk membandingkan sistem politik, dan menganalisis apakah suatu sistem telah menjadi kurang lebih demokratis, tetapi definisi ini juga dapat diterapkan hanya dengan menggunakan akal sehat (common sense). Tidak menutup kemungkinan yang terjadi adalah "demokrasi demi demokrasi". Yang dimaksudkan oleh ii Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar ii
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar Huntington ini adalah bahwa pemimpin pemerintahan menyelenggarakan pemilihan umum hanya sekedar untuk menunjukkan bahwa pemerintahannya bersifat demokratis. Semoga saja negara ini yang menganut demokrasi dijauhkan dari apa yang menjadi kecemasan terhadap prilaku politik seperti itu. Pendekatan procedural demokrasi pada akhirnya berfungsi hanya sebagai pemberi legitimasi bagi para pemimpin pemerintahan tetapi tidak melibatkan para warga negara dalam mendiskusikan apa yang terbaik bagi mereka. Bukankan Hungtington juga mengakui bahwa "demokrasi memang dalam dirinya sendiri merupakan hal yang baik...". Selebihnya, mungkin kita yang harus buktikan. saya mengenai demokrasi dan desentralisasi, saya melihat beberapa motif relevan dengan buku ini, katakanlah pemilihan kepala daerah, baik konsep maupun implementasinya untuk mencegah terjadinya tirani dan diktatur atau sekedar prosedural. Dari bacaan Saya menyambut baik diterbitkannya buku yang mengulas mengenai pemilihan kepala daerah yang menurut saya satu paket dengan pilihan terhadap desentralisasi sebagai style of development. Tiga style of development yang lebih desentralistik ditandai oleh pertama, pembangunan masyarakat sebagai pengadaan pelayanan masyarakat.; kedua, pembangunan masyarakat sebagai upaya terencana mencapai tujuan sosial yang kompleks dan bervariasi atau community self-reliance dan family self-reliance; dan sebagai derivasi dari paradigma pembangunan yang berpusat pada manusia atau people centered development (UNCRD, 1985). Ternyata kemudian, betapa konsep demokrasi, pembangunan dan desentralisasi memiliki kesenyawaan yang senafas.Melalui desentralisasi dapat dilakukan pengurangan iii Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar iii
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar pemusatan administrasi. Begitu pula dengan aspek politik, yaitu karena desentralisasi berkenaan dengan sejauh mana kekuasaan (power) dan kewenangan (authority) dipencarkan melalui hirarki geografis negara, dan juga berkenaan dengan institusi dan proses yang memungkinkan berlangsungnya pemencaran tersebut (Smith,1985). Selalu ada ruang bagi masyarakat untuk terlibat aktif berpartisipasi terutama pada institusi dan proses yang memungkinkan berlangsungnya pemencaran kewenangan tersebut. Dalam hal ini, power dan kewenangan memilih pemimpin di daerah. itu pula yang dipercayakan Huntington kepada kita untuk diisi gunakan melengkapi kesempurnaan demokrasi yang terlanjur dilabel "baik". Barangkali ruang Dari cara pandang ini saya melihat buku ini dapat menjadi bagian dari pelajaran mengenai politik desentralisasi, terutama poin yang diulas adalah pemilihan kepala daerah yang merupakan entry point desentralisasi itu sendiri; demokrasi dan pelayanan publik. Saya respek, karena bagian-bagian dari buku ini awalnya adalah materi diskusi di kelas Pengantar Ilmu Politik yang diajarkan di STIA LAN, dimana kami di STIA LAN menganut pembelajaran teori dan implementasi.Dengan demikian, para mahasiswa telah berada pada proses social learning karena mereka juga turun ke lapangan berdiskusi, mengambil data, bertemu dengan masyarakat dan para pelaku atau penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah. Buku ini bagus dibaca bagi semua kalangan, termasuk elit dan praktisi politik. Terimakasih. iv Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar iv
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar EfEK PILKADA SERENTAK DALAM PERKEMbANGAN SISTIM POLITIK DEMOKRASI KONSTITuSIONAL Dr. Djouhari Kansil, M.Pd Pilkada serentak memberi efek bagi penyelenggaraan konstitusi dan demokrasi, minimal bagi pengukuran partisipasi politik. Kalau kita perhatikan penelitian yang dilakukan penulis ini, Saudara Muhammad Idris, maupun lainnya, pilkada serentak dikatakan sebagai penelitian terobosan politik ternyata memang banyak efek. Pilkada serentak, gelombang pertama diikuti 9 (sembilan) provinsi dan 260 (Dua Ratus Enam Puluh) kabupaten/kota. Artinya, terdapat sekitar 50 persen dari total 5371 jumlah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia yang melaksanakan pilkada serentak. Ini adalah pengalaman pertama dalam perkembangan demokrasi. Bahkan diistilahkan sebagai penataan sistem politik yang terus berkembang sejak era reformasi; efek yang terekam adalah bahwa proses ini telah menempatkan daerah sebagai entitas otonom dan mandiri sejak pilkada digelar pada pertengahan tahun 2005 hingga sekarang. Pertanyaannya, apakah pilkada di Indonesia telah memperkuat basis legitimasi kepemimpinan politik lokal yang demokratis? Pertanyaan ini penting, karena dari sisi pelaksanaan atau proses seluruhnya berlangsung secara normatif, secara pertisipatif dan dapat dikatakan seluruh komponen yang terlibat telah meraih sukses, berhasil pada bidangnya masing v Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar v
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar masing. Secara khusus dalam hal ini adalah penyelenggara, pemilih dan peserta atau calon. Dari segi penyelenggaraan sukses, proses berakhir hingga hasil yang dimulai dari pendaftaran calon maupun pemilih.Tingkat partisipasi pemilih mencukupi, ditandai dengan kemenangan kotak kosong ataupun calon tunggal. Angka kemenagan ini mengindikasikan partisipasi pemilih itu di atas 50 persen, yang ditandai pula tidak ada Pilkada yang tertunda atau diulang karena tidak ada pemenang.Oleh karena itu hal berikut yang boleh menjadi sorotan adalah legitimasi kepemimpinan, artinya adalah melalui Pilkada kita telah melegitimasi pemimpin sebagai produk demokrasi, selanjutnya adalah apakah produk itu, sudah sedemikian itu yang diharapkan masyarakat. Kesan ini saya dapat setelah membaca hasil penelitian yang kemudian menjadi buku yang ada di tangan anda saat ini.Kesan saya terhadap responden, rata rata menerima sistim atau regulasi Pilkada ini, hasilnya pun diterima, peserta atau calonpun demikian. Pertanyaan penting yang muncul kemudian adalah hasil dari proses ini, apakah memang seperti itu yang diharapakan; apakah ada perubahan dalam tata kehidupan demokrasi; apakah ada prospek kesejahteraan, apakah ada perubahan dan lain lain. Bahasa konkritnya tentu, adalah: jika pilkada sebagai proses tidak menghasilkan yang diharapkan maka sistem atau cara ini boleh ditinjau kembali. Saya pikir, buku ini, adalah sekelumit dari banyaknya pemikiran perbaikan yang dibutuhkan bagi demokrasi dan konstitusi sebagai satu proses yang harus menghasilkan karena bagaimanapun fenomena pilkada telah menjadi potret praktik demokrasi politik yang telah kita pilih. itu, adalah efek berikutnya adalah efek partai politik, partai memiliki posisi penting Berkaitan dengan vi Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar vixv
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar dalam pencalonan kandidat pemimpin daerah, meskipun dimungkinkan lewat jalur perseorangan ataupun independen. Calon yang diusulkan haruslah benar benar memiliki komitmen kerakyatan disamping kapasitas. Salah satu fungsi dari partai politik adalah sarana rekruitmen politik yang dilakukan melalui pemilu yang sudah lazim dilaksanakan di negara-negara demokratis untuk melahirkan pemimpin- pemimpin bangsa yang kafabel. Fungsi inilah yang dinilai belum maksimal karena pada proses pilkada serentak sejak tahun 2015 terdapat beberapa daerah yang memiliki kandidat tunggal kepala daerah yang pada akhirnya berdampak pada dipertanyakannya kinerja partai politik dalam melahirkan kader-kader pemimpin bangsa. Efek lainnya adalah biaya penylenggaraan bagi proses demokratis itu. Selama ini, pilkada yang tidak serentak dari sisi penganggaran dinilai tidak efisien dan boros termasuk dalam penggunaan sumber daya manusia. Selain itu dari sisi politik, Pilkada yang tidak serentak juga memiliki kecenderungan terjadinya kecurangan melalui mobilisasi massa antar daerah. Sedangkan dengan diadakan pilkada serentak dinilai lebih efektif dan menghemat biaya anggarannya. Pilkada serentak bermanfaat mengurangi kecurangan melalui mobilisasi massa dari daerah lain dan migrasi kekuatan para cukong yang ingin bermain dalam pilkada. Jika dugaan ini benar, maka apa yang dihasilkan oleh pilkada tak serentak adalah hasil dari proses negosiasi kepentingan. Untuk itu, melalui pilkada serentak, secara teoritis berupaya untuk mencegah hal-hal negatif tersebut, demikian antara lain dikemukakan Angga Natalia dosen Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung yang juga staf pengajar di Prodi Pemikiran Politik Islam Fakultas, sebagaimana dikutip Idris dalam penelitiannya. vii Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar vii
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar Efek berikutnya adalah, lembaga politik. Hemat saya, dalam menjalankan politik diperlukan raga, badan yang dikenal dengan lembaga. Karena isi atau muatan dari raga, badan itu adalah hal hal yang berkait dengan urusan politik, maka jadinya adalah "lembaga politik". teknokrat mengartikannya sebagai seperangkat aturan yang berisi tata tertib dan norma-norma dalam menuju tujuan yang diinginkan. Sering pula disinonimkan sebagai organisasi yang bertujuan menerapkan berbagai aturan dan norma- norma untuk mencapai tujuan. Lembaga politik secara praktis, para "Bahwa pribadi seseorang manusia adalah unit dasar empiris analisa politik". Oleh karena itu kata "politik" yang berasal dari kata "politic" (Inggris) menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan (Anton H. Djawamaku, 1985. Secara leksikal, kata "politic" diartikan: "acting or judging wisely, well judged, prudent" (A.S. Hornby, 1974: 645). Kata ini sejak dulu dikenal dalam bahasa atau kata Latin dengan "politicus" dan bahasa Yunani (Greek) "politicos yang diartikan: relating to a citizen". Kedua kata ini berasal dari kata "polis" yang memiliki makna city yaitu kota. Istilah politik berkembang sedemikian rupa sehingga diserap ke dalam bahasa kita (Indonesia) dengan mempunyai 3 (tiga) arti yaitu: "segala urusan dan tindakan/ kebijaksanaan, siasat dsb. Termasuk mengenai pemerintahan; bahkan sering disepadankan kepada hal negatif, semacam "tipu muslihat atau kelicikan" namun juga dipergunakan sebagai nama bagi sebuah disiplin ilmu yakni "ilmu politik" (WJS Poerwadarminta, 183). Aristoteles dan Plato adalah dua tokoh yang memiliki karya monumental mengenal politik ini. Karya Plato maupun Aristoteles ini dipandang sebagai titik pangkal viii Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar viiixiii
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar pemikiran politik dalam sejarah perkembangannya, di mana hal itu dapat diketahui bahwa "politik" merupakan istilah yang dipergunakan sebagai konsep pengaturan masyarakat. Bagaimana pemerintahan itu dijalankan agar dapat terwujud sebagai sebuah kelompok masyarakat politik atau suatu organisasi negara yang baik. Dengan demikian, dalam konsep tersebut terkandung berbagai unsur, seperti lembaga yang menjalankan aktivitas pemerintahan, kelompok masyarakat sebagai pihak berkepentingan, kebijaksanaan dan hukum- hukum yang menjadi sarana pengaturan masyarakat serta cita-cita yang hendak dicapai. Setidaknya seperti itu yang terjelma dalam karya monumental tersebut dimana Plato dalam bukunya "Politeia" dan selanjutnya berkembang melalui karya Aristoteles, yang dikenal dengan "Politica" (Deliar Noer, 1982). Meskipun para pemikir dan ilmuwan politik tidak memiliki kesepakatan tentang pembatasan atau definisi "politik", sebagaimana dilansir oleh pemikir politik, namun unsur-unsur sebagaimana disebut di atas dapat ditemukan secara parsial atau pun implisit dalam definisi yang mereka kemukakan. Ada 2 (dua) kecenderungan tentang "definisi politik", yang dikemukakan dalam literatur, yakni politik dan negara dan kekuasaan dengan konflik. Secara praktis boleh dianggap bahwa politik adalah suatu kegiatan dalam masyarakat yang memproses segala sesuatu tentang tujuan, cara, dan sistem untuk melaksanakan satu tujuan. Di sinilah pertautan antara lembaga dengan politik. Bapak Muhammad Idris Patarai pada buku ini membahas mengenai kelembagaan politik dan memiliki persepsi bahwa untuk menjalankan kelembagaan politik diperlukan adanya demokrasi konstitusi agar pemerintahaan dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, menurut pikir ix Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar ix
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar saya kita perlu memberi perhatian lebih terhadap peran, bentuk, serta sifat kelembagaan politik yang baik sehingga demokrasi konstitusi dalam pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Demokrasi konstutional, atau dalam buku Saudara ini ditekankan sebagai "konstitusionalisme" dan Idris "demokrasi", hemat saya adalah antitesis dari peraturan yang sewenang-wenang. Demokrasi konstitusi itu ditandai dengan pembahasan mengenai hak hak yang berkaitan dengan: Tujuan Pemerintah, dimana manusia sebagai sumber otoritas pememerintah memperoleh haknya untuk mengatur. Dalam pengaturan itu pemerintah mempunyai porsi memperhatikan, antara lain yang dikemukakan ahli, yakni hak minoritas. Artinya adalah, meskipun "peraturan mayoritas," artinya dibuat dan diberlakukan secara mayoritas, namun hak-hak fundamental individu-individu minoritas tetap dilindungi. Hak minoritas ini, di bawah demokrasi konstitusional, merupakan hak-hak yang tidak bersuara atau tidak berpihak, akan tetapi para ahli menempatkannya sebagai hal yang dijamin dengan baik melalui konstitusi. Dibahas dalam buku ini, antara lain yaitu untuk membuat demokrasi berfungsi, maka kekuasaan harus dibatasi, harus dibagi bahkan diberi kepada rakyat yang diperintah hak autokritik terhadap pemerintah agar tidak sewenang wenang. Hal ini merupakan resiko dari satu demokrasi yang konstitusional. Untuk menerapkan hal ini, maka pemerintah atau kekuasaan mesti dibatasi dengan prosudur dan batasan. Terdapat beberapa perangkat kelembagaan dan prosedural yang membatasi kekuasaan pemerintah, antara lain kekuasaan terpisah di antara berbagai instansi atau cabang x Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar x
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar pemerintahan. Setiap instansi atau cabang memiliki tanggung jawab utama untuk fungsi tertentu seperti fungsi legislatif, eksekutif, dan yudisial. Namun, masing-masing cabang juga membagikan fungsi ini dengan cabang lainnya. Selain itu, diatur keseimbangan dan pengawasan (atau cehck and balance). Misalnya berbagai instansi atau cabang pemerintahan memiliki kekuatan yang memadai untuk memeriksa kekuatan cabang lainnya termasuk bahkan kekuatan judicial review. Suatu hak yang diberikan kepada warga negara dan dibahas pula dalam buku ini. Atas kuasa pengadilan untuk menyatakan tindakan cabang-cabang pemerintahan lainnya bertentangan dengan konstitusi dan oleh karena itu batal demi hukum. Kesemua ini, bekerja dalam satu proses kenegaraan dan disebut proses hukum, bagi negara seperti Indonesia yang dikenal sebagai negara hukum atau rule of louw atau rechstaats. Di sini, bahkan dalam konteks HAM, hak individu atas kehidupan, kebebasan, dan properti dilindungi oleh jaminan proses hukum yang wajar. Inti bagi pencapaian semua ini adalah "kepemimpinan", dan itulah sebab sehingga pemimpin ini mempunyai proses seleksi yang mencirikan: pemilihan yang memastikan bahwa posisi kunci di pemerintahan akan diperebutkan pada interval periodik dan bahwa pengalihan wewenang pemerintah dilakukan dalam proses yang damai dan tertib. Sudah barang tentu hal ini diatur oleh undang undang yang dikenal dengan sistem kedaulatan sehingga setiap orang bisa berbeda pilihan. Begitu pentingnya hal ini, sehingga dalam teori demokrasi konstitusional, rakyat dipandang sebagai suara yang lebih keras dari pemerintahan suatu negara. Aksimanya adalah pada realitas kehendak pemilih xi Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar xi
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar yang menang. Kondisi ini membuat setiap orang harus berani berdemokrasi, yakni bisa menerima kebebasan sebagai satu faktor yang dijamin. Konstitusi menjamin hal ini, konstitusi memungkinkan orang untuk mengetahui hak-hak mereka dan memastikan bahwa hak-hak mereka dilindungi; Ada kebebasan dasar campur tangan rakyat dalam urusan pemerintahan. itu, saya senang menerima pandangan yang diutarakan dalam buku ini, bahwa untuk tegaknya demokrasi, konstitusi dan hukum ditentukan oleh kapasitas dan kapabilitas kelembagaan politik yang ada. Kelembagaan Politik merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah. Karena tanpa kelembagaan tersebut tentu saja roda pemerintahan tidak akan berjalan. Lebih penting dari itu adalah sinergitas. Itulah sebab sehingga pembentukan lembaga politik memiliki beberapa fungsi diantaranya adalah merumuskan norma-norma kenegaragaan yang berupa undang-undang yang disahkan oleh pemerintah dan di susun oleh lembaga legislatif di pemerintahan. Selain itu, lembaga politik juga harus menaati peraturan yang telah disepakati bersama. Lembaga politik bahkan bukan hanya membantu dalam mempertahankan kedaulatan negara dari serangan negara lain baik serangan fisik maupun ideologi, melainkan harus memberikan pelayanan pada khalayak masyarakat umum yang berkait dengan kebutuhan dasar, seperti dalam bidang kesehatan, pendidikan, keamanan dan kesejahteraan dll. Untuk tugas diplomasi dengan negara lain untuk mempererat hubungan luar negeri sehingga tercipta harmonisasi yang kuat dalam juga hubungan Lembaga politik mempunyai jangkauan internasional.Lembaga politik bahkan xii Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar xii ix
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar bisa digunakan sebagai jalan untuk berpindah stratifikasi politik. Demikian pula, lembaga politik dapat menentukan tingkat kekuasaan seseorang tergantung pada tingkatan dimana dirinya berada. Lembaga politik harus menjaga dan membuat rasa keamanan di dalam masyarakat tindakan agar penyalahgunaan kewenangan. Ringkasnya, lembaga politik harus mampu memelihara kehidupan politik supaya dapat menjadi lebih sejahtera di dalam masyarakat, dan itu yang dikehendaki dalam buku ini. terhindar dari penyebab terjadinya xiii Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar xiii
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar DAfTAR ISI PENGANTAR EfEK PILKADA SERENTAK DALAM PERKEMbANGAN SISTIM POLITIK DEMOKRASI KONSTITuSIONAL DAfTAR ISI PROLOG Latar Belakang Rumusan Masalah Tujuan Penelitian Kerangka Pemikiran Hipotesis Kerja Rumusan Hasil Penelitian Kesimpulan Penutup PENDAHuLuAN 1. Pemahaman Demokrasi 2. Demokrasi Bersifat Representatip/Representative Democracy 3. Pemahaman Demokrasi Konstitusional 4. Pemahaman Lembaga Politik 60 Karakteristik dan Ciri Lembaga Politik Fungsi Lembaga Politik Contoh Lembaga Politk di Indonesia Peran Lembaga Politik Terhadap Demokrasi Konstitusional 15 23 23 37 51 65 66 69 75 xiv 1. Pemahaman Demokrasi 2. Demokrasi Bersifat Representatip/Representative Democracy 3. Pemahaman Demokrasi Konstitusional 4. Pemahaman Lembaga Politik 60 Karakteristik dan Ciri Lembaga Politik Fungsi Lembaga Politik Contoh Lembaga Politk di Indonesia Peran Lembaga Politik Terhadap Demokrasi Konstitusional 15 23 23 37 51 65 66 69 75 xiv TINJAuAN TEORITIK i v xiv Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar xiv
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar Pemahaman Ilmu Politik Pemahaman Mengenai Negara Negara Fungsi Negara TINJAuAN NORMATIf 113 1. Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota 113 117 2. Partai Politik 3. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung 120 132 4. Komisi Pemilihan Umum 143 5. Badan Pengawas Pemilihan Umum 6. Tinjauan Penelitian dan Kajian Terkait Sebelumnya 7. Kerangka Pemikiran 8. Hipotesis Kerja METODE KAJIAN 1. Dokumen 2. Narasumber HASIL DAN PEMbAHASAN 1. Gambaran Umum Kota Makassar 2. Hasil Penelitian 3. Pilwali Makassar sebagai Pembelajaran Pembangunan Politik 4. Putusan PT TUN sudah Inkrach 5. KPU Makassar Kasasi MA 6. Rumusan Hasil PENuTuP 1. Kesimpulan 2. Rekomendasi DAfTAR PuSTAKA bIODATA xv 97 103 105 147 149 154 155 163 163 165 165 167 183 209 210 242 247 247 248 253 271 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar xv
PROLOG Buku yang sedang Anda baca saat ini sesungguhnya adalah hasil penelitian yang dilakukan antara Juli- Oktober 2018 di Kota Makassar berdasarkan surat perintah Direktur IpDn kampus Sulawesi Selatan, nomor:420/1206/ IpDn-24.1/2018; dan Surat Badan Kesatuan Bangsa nomor : 070/2511-II/BKBp/VII/2018, masing masing tentang izin penelitian. Awalnya sebatas mengenai peran partai politik "Kotak Kosong pilkada Mereduksi peran dan Fungsi partai politik (Studi Kasus pilkada Makassar)". Setelah terjun di lokasi, masalah ini menjadi kompleks, mendorong perlunya pengkajian dilakukan lebih konperhensif dan hasilnya penulis tuangkan dalam bentuk buku "Kotak Kosong dalam perspektif Demokrasi, Konstitusi, Kelembagaan politik dan Hukum, Studi Kasus pilwali Kota Makassar". Sekalipun waktu penelitian dijadwalkan Juli-Oktober, namun perhatian penulis terhadap masalah ini sudah tumbuh sebelumnya. Sugestinya bersumber dari media massa, medsos, perbincangan di warung warung kopi. Sebagai seorang yang berminat mengetahui sesuatu (skeptis), maka jadilah kotak kosong itu safari informasi, termasuk melakukan penugasan kepada mahasiswa yang mengambil mata kuliah pengantar Ilmu politik di StIA LAn Makassar, dan praja IpDn yang belajar Kelembagaan politik dan pembangunan politik. 1 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 1
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar Beberapa responden respek memberi komentar baik secara tertulis, by phone, WA, maupun lisan dan bertemu langsung. Selain itu ada yang cenderung menghindar, misalnya dari parpol pendukung, Bawaslu. Dari KpU kami sempat mewawancarai A. Saifuddin Komisioner KpU Devisi pendidikan. Harapan kami, penelitian ini bermamfaat, sebagaimana tujuannya. Begitupun setelah menjadi buku. Latar Belakang pemilihan Kepala Daerah (pilkada) yang bergulir setelah reformasi bermula dari Kepala Daerah dipilih oleh Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DpRD), lalu dipilih secara langsung. pemilihan langsung kemudian menjadi pemilihan serentak di seluruh wilayah Indonesia. Sampai pada perkembangan terakhir hadirnya Calon tunggal. Calon tunggal kemudian berimplikasi munculnya Kotak Kosong sebagai pendamping sehubungan dengan tidak adanya calon; atau tidak ada calon memenuhi syarat. Konsekwensi ini harus diterima sebagai akibat dari sistem pemilihan Langsung-Serentak dengan sistem perhitungan two round systim atau run of systim, sistem ini menganut mayoritas absolut, 50+l. Data Komisi pemilihan Umum (KpU), pilkada 2018 terdapat 9 (sembilan) daerah, salah satunya pemilihan Walikota Makassar yang dimenangkan Kotak Kosong. Kisruh pilwali Makassar terjadi setelah salah satu pasangan calon menggugat KpU atas keberadaan salah satu calon lainnya yang ditengarai melakukan pelanggaran undang undang. polemik ini kemudian tidak hanya melibatkan pangwaslu setempat melainkan berkembang sampai pada peradilan pt tUn dan MA, sehingga keluar keputusan KpU 2 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 2
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar Kota Makassar nomor 64/p.KWK/HK.03.-Kpt/7371/KpU- Kot/IV/2018 tentang penetapan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota pada pemilihan Walikota dan Calon Walikota Makassar tahun 2018. pada diktum kedua keputusan tersebut menyatakan Calon Walikota Ir. Mohammad Ramdhan pomanto dengan Calon Wakil Walikota Indira Mulyasari paramastuti Ilham sebagai tidak memenuhi syarat berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 250 K/tUn/ pILKAD /2018, tanggal 23 April 2018, sekalipun sebelumnya calon tersebut telah ditetapkan oleh KpU Makassar sebagai Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. Melalui keputusan KpU Makassar nomor: 64/p.KWK/ HK.03.-Kpt/7371/KpU-Kot/IV/2018 tersebut, KpU Makassar sekaligus mendiskualifikasi calon patahana, dan menandakan pilkada Walikota Makassar hanya diikuti satu calon, Calon tunggal berhadapan Kotak Kosong. pihak patahana melakukan perlawanan, dan tensi politik pilwali Makassar makin memuncak. terutama ketika KpU tetap menolak pencalonan pasangan patahana yang diajukan kembali Bawaslu. Buku ini menyajikan fenomena calon tunggal dari perspektif demokrasi, konstitusi kelembagaan politik dan pembangunan politik: pada perspektif demokrasi, menyoal kegagalan partai politik menjalankan fungsi kaderisasi dan rekruitmen calon kepala daerah; pada perspektif konstitusi, bahwa demokrasi hanya dapat diterapkan apabila diwadahi konstitusi; pada perspektif kelembagaan politik, bahwa demokrasi dapat tumbuh secara sempurna dalam telaah pembangunan politik; 3 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 3
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar pada perspektif hukum, bahwa mesti ada pendewasaan politik, permasalahan politik diselesaikan dengan cara politik, dengan pendekatan politik secara beradab. Rumusan Masalah 1. Bagaimana hubungan dan mekanisme kekuasaan atau kewenangan antara Mahkamah Agung, pengadilan tata Usaha negara dengan Bawaslu dalam pendekatan tugas dan fungsi? 2. Bagaimana pengadilan tata Usaha negara dapat keputusan Komite penyelenggara membatalkan pemilihan (KpU) yang berdedikasi demokratis? 3. Bagaimana memberdayakan kelembagaan politik melalui peran dan fungsi secara spesifik dalam undang undang, khususnnya undang-undang mengenai pemilihan kepala daerah? 4. Bagaimana efektifitas penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Daerah bagi ptUn, Mahkamah Agung atau Bawaslu ? 5. Bagaimana pemahaman terhadap fungsi partai politik dengan kekuatiran: akan terjadi satu keadaan tidak ada calon kepala daerah sehingga harus membuat clausul "kotak kosong" ? 6. Apakah kecenderungan terjadinya calon tunggal dan kotak kosong relevan dengan "setiap warga negara berhak dipilih dan berhak memilih" sebagai prinsip demokrasi dalam perspektif pembangunan politik? 7. Apakah tindakan KpU mendiskualifikasi calon yang telah ditetapkan setelah diajukan oleh partai politik atau masyarakat (jalur indevenden), dapat dikategorikan demokratis? 4 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 4
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 8. Bagaimana menjabarkan undang-undang yang bersifat universal (umum) dalam desentralisasi politik di daerah secara spesifik (kondisi daerah). Tujuan Penelitian penelitian ini bertujuan untuk: 1. Mengetahui dasar pemikiran kotak kosong dalam perspektif demokrasi, politik hukum dan konstitusi; 2. Mengkaji peran dan fungsi partai politik dalam aspek kaderisasi pimpinan daerah; 3. Mengetahui kisruh politik kotak kosong di Kota Makassar dari aspek politik. 4. Mengetahui kotak kosong sebagai perwujudan demokrasi dan partisipsi politik warga. 5. Mengetahui Kotak Kosong sebagai langkah menghindari kevakuman calon dalam pilkada Serentak 2018. 6. Mengetahui latar belakang dan aturan perundangan dengan kaitannya undangan Kotak Kosong pembangunan politik. Kerangka Pemikiran Demokrasi adalah gagasan persamaan kepada setiap warga negara. Demokrasi hanya bisa dilaksanakan dan dilembagakan melalui konstitusi, dikenallah kemudian Demokrasi Kontitusionl. suatu gagasan pemerintahan demokrasi yang dijalankan berdasarkan undang undang, tentang bagaimana kekuasaaan dijalankan, bagaimana kekuasaan dibatasi agar tidak sewenang-wenang. Demokrasi konstitusional adalah 5 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 5
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar perlindungan konstitusi, tidak hanya dari lembaga peradilan, tetapi juga dari lembaga politik, dari lembaga sosial kemasyarakatan, tatanan spritualitas dan moral. proteksi terhadap Konstitusi atau Undang Undang Dasar dalam konstitusinalisme adalah bagaimana konstitusi itu hidup di tengah tengah masyarakat, membangun persesuaian dalam skala equalibrium oleh karena dianut dan ditaati. posisi konstitusi yang hidup ini menggingatkan bahwa konstitusi bukanlah untuk konstitusi melainkan konstitusi untuk kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Mahkamah Konstitusi selayaknya mengaitkan diri sebagai kelembagaan politik yang mengintrodusir masalah, atau auto kritik terhadap tindakan yang bertentangan dengan konstitusi. Bukan saja dalam rangka yudisial revieu, dengan pedang "bertentangan dengan konstitusi". Keberadaan MK bukanlah dalam rangka konstitusi semata, tetapi melindungi konstitusi, membuatnya imun, dan melindungi masyarakat negara, bangsa atau rakyat dari kebijakan tidak konstitusional. pada bagian lain tulisan ini telah dikemukakan bahwa pertautan antara politik dan hukum memberi penjelasan kepada kita bahwa politik dan hukum tidak dikotomis, sebagaimana demokrasi dan kontitusi dua hal yang senyawa melalui pelembagaan rasa keadilan setiap warga negara, melalui modifikasi peran intervensi atau kontrol rakyat terhadap kekuasaan.Mekanismenya dibangun melalui atau dirujuk kepada konstitusi. Dalam konsteks itu diperlukan pendekatan teori politik Hukum, sehinggga terbangun korelasi politik hukum yang saling mengisi dan saling menjaga (check and balance) yang terjelma dalam pelaksanaan gagasan "trias politica". Konsep pembagian kekuasann ini masih relevan hingga saat ini, atau setidak tidaknya masih digunakan di berbagai 6 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 6
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar negara di dunia. Trias Politica memisahkan tiga macam kekuasaan: Kekuasaan Legislatif tugasnya adalah membuat tugasnya adalah undang-undang; Kekuasaan Eksekutif melaksanakan undang-undang; dan Kekuasaan Yudikatif tugasnya adalah mengadili pelanggaran undang-undang. Di Indonesia, dalam praktek ketatanegaraan dianut pembagian kekuasaan, bukan pemisahan. Kultur politik hukum dan ketatanegaraan seperti ini memungkin Indonesia mampu memecahkan masalah politik kontemporer yang dihadapi dan diselesaikan secara kontekstual.termasuk dalam hal ini, proyeksi pembagian tugas dan kewenangan antara MA, MK dan Bawaslu. Dalam hal ini, Bawaslu dapat bertindak selaku penyelengara melekat dengan KpU, laksana BpK melekat dengan eksekutif. Jika terdapat tingkat pelanggaran yang berkategori tersebut pelanggaran hukum/peradilan, maka masalah dibawah kewenangan MA; Jika terdapat tingkat pelanggaran yang berkategori pelanggaran konstitusi, maka masalah tersebut dibawah kewenangan MK, dan Jika terdapat tingkat pelanggaran yang berkategori pelanggaran pilkada, maka masalah tersebut di bawah kewenangan Bawaslu. Merujuk peran dan fungsi MA, MK, pt tUn, Bawaslu dan KpU seluruhnya adalah kelembagaan politik yang secara lembaga sebagai wadah terpisah, namun secara norma konsepsi mengacu pada pelaksanaan pengelolaan kehidupan negara dalam rangka tujuan negara. Untuk membangun eksistensi masing masing diperlukan kesesuaian aktual di antara lembaga tersebut melalui konsep distributif agar terjadi chack and balance dan agar tidak ada dominasi di antara kelembagaan politik tersebut. pembagian dan pembatasan tugas untuk mengatur jalannya pemerintahan akan terlaksana dengan baik jika saja 7 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 7
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar ada keseimbangan kekuasaan secara proporsional antara para aparatur negara. negara hukum yang demokratis akan memegang tiga prinsip trias politika untuk merealisasikan terciptanya konstitusi yang berkedaulatan dalam peraktek peyelenggaraan negara mencapai tujuan negara, masyarakat sejahtera. Hipotesis Kerja 1. Kotak Kosong adalah cerminan lemahnya idealisme partai politik melasanakan fungsi kaderisasi dan memajukan demokrasi. Kemenangan Kotak Kosong simbol dinamika demokrasi. 2. Keberadaan Kotak kosong adalah perwujudan rancuhnya posisi Calom tunggal dan lemahnya komitmen kelembagaan politik membangun kultur demokrasi dalam pembangunan politik. 3. penggunaan jalur hukum mendiskreditkan politik sebagai sistim yang berfungsi menegakkan esensi demokrasi, diperlukan peningkatan kapasitas dan kapabilitas penyelenggara pilkada di daerah. 4. pemamfatan lembaga peradilan atau kehakiman dalam politik adalah perwujudan perlunya distribusi fungsi fungsi kelembagaan politik, antara lain peningkatan kewenangan Bawaslu hingga pada penyelesaian sengketa hasil pilkada. Rumusan Hasil Penelitian: 1. Penyebab Terjadinya Kotak Kosong di Pilwali Makassar penyebab calon tunggal dan munculnya kotak kosong di pilwali Makassar, ada dua faktor: Umum dan Khusus: a. Umum: 1. Biaya, antara lain mahar politik (politcal dowry), 8 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 8
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar ongkos politik (cost politics) . Biaya calon itu mahal (high cost); 2. Regulasi, syarat threshold record terlalu tinggi; tidak adanya kader partai yang kompoten atau tidak terlaksananya proses kaderisasi; 3. Kaderisasi partai, lemahnya proses pelembagaan partai; b. Khusus : terjadinya diskualifikasi calon, yakni Calon Walikota Mohammad Ramdhan pomanto dengan Calon Wakil Walikota Indira Mulyasari paramastuti Calon Wakil Walikota. Kedua faktor ini (a dan b) menjadikan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar berlangung antara Calon tunggal dengan Kotak Kosong. Dinilai tidak memenuhi aspek demokrasi dan konstitusi. 2. Pilwali Makassar, Dilema Kelembagaan Politik dan Hukum a. terdapat 3 (tiga) kelembagaan politik yang bekerja sesuai fungsi masing masing yang dikaji dalam penelitian ini, terutama di bidang pengawasan: pengawasan konstitusi; pengawasan peradilan dan pengawasan pemilu, yaitu Mahkama Konstitusi, Mahkamah Agung dan Bawaslu. Diperlukan peningkatan kapasitas Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa pilkada melalui penambahan kewenangan lain yang diatur dalam ketentuan perundang undangan dalam rangka meningkatkan independensi dan kewibawaan penyelenggaraan pemilu, antara lain pengawasan rekruitmen politik yang dilakukan oleh partai politik, penyelesaian sengketa pilkada yang terjadi dalam siklus penyelenggraan pilkada dan diluar kewenangan MK di bidang Konstitusi dan MA di bidang peradilan. b. Dari aspek kelembagaan politik, keberadaan Calon tunggal dengan partai politik adalah dua hal yang 9 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 9
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar kontradiktif, dan saling meniadakan, laksana konsep kanibal, saling memangsa. Keberadaan Calon tunggal mengeleminasi secara normatif dan empirik peran dan fungsi parpol; sebaliknya eksistensi parpol berarti menghilangkan eksistensi Calon tunggal. c. pelaksanaan pemilukada perlu dilakukan secara terdesentralisir melalui peraturan Daerah dengaan memberlakukan hal hal yang bersifat umum dalam undang undang secara mutatis mutandis, mengingat pelaksanaan pemilukada tiap tiap daerah memiliki dina- mika tersendiri, sehingga penyelesaian masalah dapat dilakukan melalui pendekatan kearifan lokal dengan memberdayakan Bawaslu masing masing daerah. 3. Pilwali Makassar sebagai Pembelajaran Pembangunan Politik a. Kotak Kosong bukanlah merupakan solusi subtantif melainkan solusi teknis. Dalam pengertian, bahwa calon tunggal hanyalah terapi sementara dan bukan penyelesaian masalah secara fundamental. b. Diperlukan solusi penyelesaian masalah calon tunggal langkah atau melalui kajian subtantif, semacam pemikiran yang mendorong tumbuhnya gairah politik mencalonkan diri bagi masyarakat sipil. c. Dibutuhkan langkah konkrit melalui terapi perundang undangan mengurangi prosentase trescholk record pencalonan calon kepala daerah bagi partai dan aturan koalisi pencalonan hanya sampai batas terendah untuk menghilangkan prilaku calon "memborong" partai. d. Konsep Calon tunggal dan keberadaan kotak kosong diterima sebagai aturan perundang undangan yang 10 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 10
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar harus dilaksanakan; sekalipun tidak disadari mamfaat atau mudaratnya. e. Kotak Kosong harus mampu memberi jawaban atas sepuluh aspek pembangunan politik, antara lain aspek ekonomi, aspek perubahan mindset rasional, modernisasi politik. pengorganisasian kehidupan politik, kelembagaan politik, penciptaan serangkaian lembaga pemerintahan dan negara yang merupakan implementasi bagian nasionalisme dalam kelembagaan politik, administrasi dan hukum. mobilisasi dan partisipasi massa, pembinaan demokrasi, stabilitas dan perubahan teratur, stabilitas dan pembangunan yang tertib, menunjukkan kadar kesanggupan suatu sistem, perubahan sosial yang multidimensional. dari prasarana hukum, 4. Kemenangan Kotak Kosong di Pilwali Makassar antara Dinamika Politik dengan Dinamika Demokrasi. a. Calon tunggal yang menghadirkan Kotak Kosong adalah upaya hukum perundang undangan dari MK. b. Keberadaan Calon tunggal yang mempunyai trend perkembangan dari pemilu Serentak sejak 2015 berimplikasi politik deskruptif, menjadi modus. c. Kemenangan Kotak Kosong adalah dinamika demokrasi, dimana suara pemilih sangat bernilai dan dipertaruhkan. Kesimpulan a. Faktor penyebab terjadinya calon tunggal melawan kotak kosong di pilwali Makassar, karena Keputusan KpU tidak menghormati aspirasi rakyat; prilaku 11 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 11
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar kelembagaan politik tidak memberi kewenangan kepada KpU dengan Bawaslu pada satu kepentingan yang sama: berlangsungnya pilkada secara demokratis; b. pilwali Makassar, dilema kelembagaan politik dan hukum, karena partai partai politik belum diformulasi, agar melalui mencalonkan atau memiliki calon kepala daerah; dan adanya prilaku "borong" partai, melemahkan esensi demokrasi; peraturan perundang-undangan c. pilwali Makassar sebagai pembelajaran pembangunan politik, yakni batasan mencalonkan dan dicalonkan dalam pilkada perlu regulasi agar tidak diskriminatif, tidak rumit dan tidak pragmatis; d. Kemenangan Kotak Kosong di pilwali Makassar antara Dinamika politik dengan Dinamika Demokrasi menunjukkan menunjukkan agar "KpU dan Bawaslu berintegritas" menghormati aspirasi rakyat dan aspirasi partai politik. Penutup Akhirnya, penulis menyampaikan terimakasih kepada semua pihak, kepada Direktur IpDn Kampus Sulawesi Selatan, Ketua StIA LAn Makassar dan yang berkenan memberi pengantar pada buku ini. Secara khusus, ucapan terimakasih kepada Sarminaliah Manessa, isteri saya, yang telah "merelakan' saya menekuni tulisan ini dari hari ke hari dan mengabaikan "tugas pembantuan' di rumah. Begitupun kepada anak anak saya Thathmainnul Qulub Mallagenni, Muhammad Islah Manessa dan tabayyun pasinring yang kini merangkak dewasa, semoga kalian sukses meraih cita-cita dan impian masing masing. 12 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 12
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar terakhir, terimakasih kepada Sahabat saya Goenawan Monoharto yang mau menerbitkan tulisan ini pada penerbit De La Macca Makassar. Penulis 13 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 13
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 14 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 14
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar PENDAHULUAN pemilihan Kepala Daerah (pilkada) yang bergulir setelah reformasi bermula dari Kepala Daerah dipilih oleh Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DpRD). Berbeda sebelum reformasi di masa Undang-Undang nomor 5 tahun 1974, tentang pemerintahan Di Daerah, Kepala Daerah ditentukan pusat. pada masa Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat pilkada. pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005 dan sejak berlakunya Undang-Undang nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat pemilukada. pemilihan kepala daerah pertama yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah pilkada DKI Jakarta 2007. pada tahun 2011, terbit undang-undang baru mengenai penyelenggara pemilihan umum yaitu Undang-Undang nomor 15 tahun 2011. Di dalam undang-undang ini, istilah yang digunakan adalah pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. pelaksanaan pemilukada pada tahun 2017 digelar secara 15 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 15
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar serentak di tujuh provinsi, 18 kota, dan 76 kabupaten di seluruh Indonesia. Setidaknya ada 337 pasangan calon yang akan memperebutkan 101 posisi kepala daerah dalam pesta demokrasi yang diselenggarakan secara bersamaan tersebut. Menariknya pada pilkada ini menurut data Komisi pemilihan Umum (KpU) RI menunjukkan, dari 101 daerah yang akan menggelar pilkada serentak, terdapat 9 (Sembilan) daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon atau calon tunggal. Kesembilan daerah itu adalah: Kota tebing tinggi, Kabupaten tulang Bawang Barat, Kabupaten pati, Kabupaten Landak, Kabupaten Buton, Kabupaten Maluku tengah, Kota Jayapura, Kabupaten tambrauw, dan Kota Sorong. pada pilkada serentak 2015 tercatat 3 (tiga) daerah yang memiliki calon tunggal, dari 269 daerah yang menyelenggarakan. pemilihan langsung oleh rakyat kemudian menjadi pemilihan serentak, kepala daerah dipilih secara serentak di seluruh Indonesia. Sampai pada perkembangan terakhir hadirnya istilah atau klausul dalam undang-undang yang mengatur mengenai Calon tunggal yang berimplikasi pada munculnya Kotak Kosong. Kotak Kosong ditempuh sebagai alternatif bagi tidak adanya calon yang akan dipilih oleh rakyat, yaitu sehubungan dengan tidak adanya figur yang mengajukan diri atau mendaftar sebagai calon; atau tidak ada calon memenuhi syarat. Klausulnya memberi ruang, yaitu jika hanya terdapat 1 (satu) calon maka demi berlangsungnya pilkada Serentak, maka disiapkan pesaing atau kompetitor yang kemudian dikenal dengan Kotak Kosong. Konsekwensi ini harus diterima sebagai akibat dari sistem pemilihan langsung yang dianut, yakni mesti ada kontestan, sehingga jika hanya terdapat satu pasangan calon, dalam hal ini, tunggal maka direkayasa dalam bentuk tanpa 16 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 16
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar gambar, atau kosong. Sistem perhitungan yang dianut adalah Two Round Systim atau Run of Systym, sistem ini menganut mayoritas absolut, 50+l. pada pemilihan tahun 2018, terdapat sejumlah daerah memunculkan Calon tunggal berhadapan dengan Kotak Kosong, dibanding pilkada 2017. Catatan Komisi pemilihan Umum (KpU), pilkada tahun 2017 diikuti 13 daerah, sedang- kan dalam pemilihan 2018 terdapat 9 (sembilan) daerah. Ada trend perkembangan, calon tunggal semakin meningkat dibaning pada tahun 2015, hanya 3 (tiga) calon tunggal. Komisioner Komisi pemilihan Umum pramono Ubaid tanthowi prihatin masih ada calon tunggal dalam pilkada 2018. Menurut dia, fenomena calon tunggal merusak esensi persaingan dalam politik. "Kontestasi politik menjadi nihil," ujarnya, di kantor KpU, Jakarta, Rabu (10/01, tempo.co). Meningkatnya calon tunggal dalam penyelenggaraan pilkada Langsung bisa menjadi pertanyaan besar.Idealnya tiap partai, menghasilkan kader-kader terbaik untuk maju di setiap even pemilihan pejabat publik, antara lain pimpinan daerah. Maraknya calon tunggal di pilkada pun menimbulkan varian. Direktur Eksekutif perkumpulan untuk pemilu dan Demokrasi (perludem) titi Anggraini mengatakan terdapat dua varian calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada. pertama, calon tunggal adalah pigur yang berkuasa sebelumnya atau incumbent. Kedua, calon tunggal adalah keluarga dari orang yang sedang berkuasa, katanya (tempo. com). Mengenai Kotak Kosong dan Calon tunggal ini telah melahirkan fenomena tersendiri dalam sejarah pemilu dan perpolitikan di Indonesia. Contoh kasus mengenai hal ini adalah pemilihan Kepala Daerah atau pemilihan Walikota Makassar priode 2018-2023, dimenangkan Kotak Kosong. 17 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 17
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar Dapat diyakini bahwa kisru pilwali Makassar terjadi setelah salah satu pasangan calon menggugat KpU atas lainnya yang ditengarai keberadaan salah satu calon melakukan pelanggaran atas ketentuan undang undang mengenai pemilihan kepala daerah. polemik ini kemudian tidak hanya melibatkan pangwaslu setempat melainkan berkembang sampai pada pengadilan tata Usaha negara dan Mahkamah Agung yang berimplikasi pada keluarnya keputusan KpU Kota Makassar nomor 64/p.KWK/HK.03.- Kpt/7371/KpU-Kot/IV/2018 tentang penetapan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota pada pemilihan Walikota dan Calon Walikota Makassar tahun 2018. pada diktum kedua keputusan ini menyatakan Calon Walikota Ir. Mohammad Ramdhan pomanto dengan Calon Wakil Walikota Indira Mulyasari paramastuti Ilham sebagai pasangan calon Walikota dan Calon Wakil Walikota tidak memenuhi syarat pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018, berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 250 K/tUn/pILKAD /2018, tanggal 23 April 2018. Melalui tersebut, KpU Makassar mendiskualifikasi calon yang adalah patahana yang dikenakan sanksi melakukan kebijakan yang menguntungkan dirinya menjelang pemilihan kepala daerah tahun 2018, yaitu pembelian smart phone kepada ketua RW dan Rt. Selain itu ditengarai melanggar peraturan perundang-undangan karena telah mengangkat tenaga honorer baru menjelang pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. keputusan yang didiskuallifikasi merasa dirugikan sehingga melakukan perlawanan hukum terhadap keputusan tersebut dan tensi politik pilwali Makassar makin memuncak, terutama ketika KpU tetap menolak pencalonan pihak patahana 18 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 18
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar DIAMI yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sesuai keputusan Mahkamah Agung, diajukan kembali Bawaslu. peristiwa ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian guna mengkaji dan menelaah fenomena calon tunggal dari perspektif demokrasi, konstitusi, kelembagaan politik dan hukum dalam kerangka pembangunan politik, yaitu: 1. pada perspektif demokrasi, menyoal kegagalan partai politik menjalankan fungsi kaderisasi dan rekruitmen, dalam hal ini calon kepala daerah; 2. pada perspektif konstitusi, bahwa demokrasi hanya dapat diterapkan apabila diwadahi konstitusi, baik dalam bentuk norma, konsep maupun implementasinya setelah mengalami pelembagaan oleh kelembagaan politik dalam konteks pembangunan politik, baik sebagai ilmu maupun terapan; 3. pada perspektif kelembagaan politik, bahwa demokrasi bukanlah hal yang bersifat sekali cipta, melainkan dicipta berkali kali, tumbuh dan menciptakan dirinya hingga pada bentuknya yang ideal sebagai satu tatanan yang dianut secara bersama sebagai satu kesepakatan, kultural dan struktural oleh satu komunitas bangsa atau negara yang giat melakukan telaah pembangunan politik; 4. pada perspektif hukum, bahwa mesti ada pendewsaan politik, dalam konteks permasalahan politik diselesaikan dengan cara politik, dengan pendekatan politik: kohesi, konsesi dan koalisi atau lainnya sesuai cara cara peradaban yang harus ditumbuh kembangkan di daerah secara produktif solutif dan epektif. 19 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 19
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar Hal ini dilakukan secara optimis, dengan prinsi "selalu ada kemungkinan ke arah perkembangan ideal untuk dipikirkan bersama". Lalu dirumuskan masalah dengan bertumpuh pada pandangan bahwa kalau dicermati fenomena politik calon tunggal dengan berbagai implikasi yang ditimbulkan maka terkesan bahwa yang membuat kisruh adalah aturan hukum dan pelibatan peradilan dalam penentuan keputusan politik yang otomatis berdampak politis. Hal ini memunculkan pameo "jika dahulu kepala daerah ditentukan lembaga legislatif, ke depan ditentukan lembaga peradilan". Kondisi yang demikian ini sulit dibayangkan, terjadinya pergeseran peran impra dan supra struktur politik ke yudikatif, minimal pada tataran tingkah laku politik atau budaya politik. Berkenaan itu, dirumuskan masalah pada penelitian ini sebagai berikut : 1. Bagaimana hubungan dan mekanisme kekuasan atau kewenangan antara Mahkama Agung, pengadilan tata Usaha negara dengan Bawaslau dalam pendekatan tugas dan fungsi? 2. Bagaimana pengadilan tata Usaha negara dapat membatalkan keputusan Komite penyelenggara pemilihan (KpU) yang berdedikasi demokratis? 3. Bagaimana memberdayakan kelembagaan politik melalui peran dan fungsi secara spesifik dalam undang undang, khususnya undang-undang mengenai pemilihan kepala daerah? 4. Bagaimana efektifitas penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Daerah bagi ptUn, Mahkamah Agung atau Bawaslu? 20 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 20
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 5. Bagaimana pemahaman terhadap fungsi partai politik dengan kekhawatiran: akan terjadi satu keadaan tidak ada calon kepala daerah sehingga harus membuat clausul "kotak kosong"? 6. Apakah kecenderungan terjadinya calon tunggal dan kotak kosong relevan dengan "setiap warga negara berhak dipilih dan berhak memilih" sebagai prinsip demokrasi dalam perspektif pembangunan politik? 7. Apakah tindakan KpU mendiskualifikasi calon yang telah ditetapkan setelah diajukan oleh partai politik atau masyarakat (jalur indevenden), dapat dikategorikan demokratis? 8. Bagaimana menjabarkan undang undang yang bersifat universal (umum) dalam desentralisasi politik di daerah secara spesifik (kondisi daerah) penelitian ini dilakukan di kota Makassar sebagai lokasi dan sebagai fokus, yakni mengenai pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 2018-2023 yang hanya diikuti satu pasangan calon (calon tunggal) melawan "kotak kosong". Berkenaan dengan hal tersebut, dirumuskan batasan penelitian sebagai berikut: 1. Faktor penyebab terjadinya calon tunggal melawan kotak kosong di pilwali Makassar; 2. pilwali Makassar, dilema kelembagaan politik dan kelembagaan hukum; 3. pilwali Makassar sebagai pembelajaran pembangunan politik 4. Kemenangan Kotak Kosong di pilwali Makassar antara Dinamika politik atau Dinamika Demokrasi. 21 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 21
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka patut dikemukakan tujuan penelitian ini, yakni untuk: 1. Mengetahui dasar pemikiran kotak kosong dalam perspektif demokrasi, politik hukum dan konstitusi; 2. Mengkaji peran dan fungsi partai politik dalam aspek kaderisasi pimpinan daerah; 3. Mengetahui kisruh politik kotak kosong di Kota Makassar dari aspek politik dan demokrasi. 4. Mengetahui kotak kosong sebagai perwujudan demokrasi dan partisipsi politik warga. 5. Mengetahui Kotak Kosong langkah menghindari kevakuman calon dalam pilkada Serentak 2018. sebagai 6. Mengetahui latar belakang dan aturan perundangan dengan kaitannya undangan Kotak Kosong pembangunan politik. Setelah dikemukakan tujuan tujuan tersebut, maka ada beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, antara lain: 1. Manfaat akademik: untuk bahan pembelajaran sumbangan pemikiran kepada pemerhati dan pemerintahan dan politik. 2. Manfaat praktis: sebagai bahan pertimbangan bagi elit dan praktisi politik. 22 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 22
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar TINJAUAN TEORITIK 1. Pemahaman Demokrasi Istilah demokrasi berasal dari dua asal kata, yang mengacu pada sistem pemerintahan zaman Yunani- Kuno yang disebut 'demokratia', yaitu 'demos' dan 'kratos atau kratein'. Menurut artinya secara harfiah yang dimaksud dengan demokrasi, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau cratein yang berarti memerintah, pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat. Demokrasi menyiratkan arti kekuasaan politik atau pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat (Warren, 1963). Henry B. Mayo dalam An Introduction to Democratic Theory (1960), memberikan pengertian demokrasi, sebagai: "A democratic political system is one in which public politicies are made on majority basis, by representatives subject to effective popular control at periodic elections which are conducted on the principle of political equality and under conditions of political freedom". Dari rumusan tersebut memberikan sifat pemahaman umum terhadap suatu negara yang menganut sistem demokrasi, yaitu: demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang mempunyai elemen-elemen yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan; orang-orang yang memegang kekuasaan atas nama demokrasi dapat mengambil keputusan untuk 23 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 23
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar menetapkan dan menegakkan hukum; kekuasaan untuk mengatur dalam bentuk aturan hukum tersebut diperoleh dan dipertahankan melalui pemilihan umum yang bebas dan diikuti oleh sebagian besar warga negara dewasa. Dari tiga sifat pemahaman umum tersebut, suatu negara demokrasi mempunyai tiga pemahaman utama yang meliputi hakekat, proses dan tujuan demokrasi (Huntington, 1995). Huntington, melihat demokrasi dalam tiga pendekatan umum yaitu: sumber wewenang bagi pemerintah; tujuan yang dilayani oleh pemerintah; dan prosedur untuk membentuk pemerintahan. Dari pemahaman mengenai demokrasi yang demikian ini, maka pilihan terhadap negara demokrasi akan mempunyai konsekuensi demokrasi yang harus diperhatikan, yakni memberikan kesempatan kepada rakyat selaku warga negara untuk menjalankan hak dan kewajiban politiknya dalam bernegara. Dikemukakan oleh Robert A. Dahl dalam On Democracy (1998), bahwa "democracy provides opportunities for effective participation; equality in voting; gaining enlightened understanding; exercising final control over the agenda; inclusion of adults". Artinya, bahwa dengan demokrasi akan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk partisipasi yang efektif; persamaan dalam memberikan suara; mendapatkan pemahaman yang jernih; melaksanakan pengawasan akhir terhadap agenda; dan pencakupan warga dewasa. Konsekuensi demokrasi tersebut akan memberikan standar ukuran umum dalam melihat suatu negara sebagai negara demokrasi. Dengan kata lain, ketika kesempatan- kesempatan yang merupakan konsekuensi dari standar ukuran umum negara demokrasi tersebut tidak dijalankan, maka negara tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai negara demokratis. 24 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 24
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 'hak-hak politik rakyat' dan inilah terlihat munculnya (democracy). tetapi dalam ide pemerintahan rakyat kemunculannya sampai saat ini, menurut pendapat ahli, demokrasi telah melahirkan dua konsep demokrasi yang berkaitan dengan peranan negara dan peranan masyarakat, yaitu demokrasi konstitusional Abad ke-XIX dan demokrasi konstitusional Abad ke-XX yang keduanya senantiasa dikaitkan dengan konsep negara hukum, yakni negara yang berdasarkan konstitusi. Dari pemikiran tentang 'pemisahan kekuasaan' Secara etimologis Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani."demos" berarti rakyat dan "kratos/kratein" berarti kekuasan" (government of rule by the people). Ada pula definisi singkat untuk istilah demokrasi yang diartikan sebagai pemerintahan atau kekuasan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Demikian ditulis seorang praja IpDn, Dian Abianto (25.1444). Demokrasi adalah logika persamaan, dimana seluruh warga negara dianggap sama secara politik (Robert A. Dahl "prihal Demokrasi, Yayasan Obor Indonesia, 2001). Selanjutnya menurut Dhal, logika persamaan itu dapat diamati pada 5 (lima) standar: 1. partisipasi efektif, dimana semua anggota dapat mengemukakan pandangannya 2. persamaan Suara, setiap anggota mempuanyai kesempatan yang sama memberikan suara dan seluruh suara dihitung sama 3. pemahaman yang cerah, semua anggota memahami termasuk kebijakan alternatif yang kebijakan relevan dan konsekwensinya. 25 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 25
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 4. pengawasan Agenda, berbagai kebijakan senantiasa terbuka untuk dikritisi dan terbuka untuk diubah jika anggota menginginkannya. 5. pencakupan orang dewasa, empat kriteria sebelum ini, menunjukkan hak kewarganegaraan penuh bagi penduduk dewasa. Kelima hal ini menunjukkan demokrasi memperlakukan yang lainnya sama secara politik, dan lebih unggul dalam 10 (sepuluh) hal dibandingkan alternatif manapun. Sepuluh hal tersebut adalah : 1. Demokrasi menolong mencegah tumbuhnya pemerintahan oleh kaum otokrat yang kejam dan licik. 2. Demokrasi menjamin bagi warga negaranya sejumlah hak asasi yang tidak diberikan, dan tidak dapat diberikan oleh sistem sistem yang tidak demokratis 3. Demokrasi menjamin kebebasan pribadi yang lebih luas bagi bagi warga negaranya dari pada alternatif lain yang memungkinkan 4. Demokrasi membantu orang orang melindungi kepentingan pokok mereka 5. Hanya pemerintahan yang demokratis yang dapat memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi orang- orang untuk menggunakan kebebasan menentukan nasibnya sendiri yaitu untuk hidup di bawah hukum yang mereka pilih sendiri 6. Hanya pemerintahan yang demokratis yang dapat memberikan kesempatan sebesar besarnya untuk menjalankan tanggungjawab moral 7. Demokrasi membantu perkembangan manusia lebih total daripada alternatif lain yang memungkinkan 26 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 26
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 8. Hanya pemerintahan yang demokratis yang dapat membantu perkembangan kadar persamaan politik yang relatif tinggi. 9. negara negara perwakilan modern tidak berperang satu sama lain 10. negara negara dengan pemerintahan demokratis cenderung lebih makmur daripada negara negara dengan pemerintahan yang tidak demokratis. Secara keseluruhan kita harus menerjemahkan perilaku politik yang sesuai aturan. namun sebelumnya patut dikemukakan istilah demokrasi konstitusi sebagaimana telah disinggung sebelum ini. prof. Miriam Budiardjo, 2002 mengemukakan ciri khas demokrasi konstitusi adalah bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang wenang terhadap warga negaranya. Oleh karena itu menurutnya pembatasan atas kekuasaan negara sebaiknya diselenggarakan dengan satu konstitusi tertulis. Disamping itu kekuasaan tersebut dibagi sedemikian rupa sehingga kesempatan penyalagunaan diperkecil dan kekuasaan tidak terpusat pada satu orang atau badan. perumusan yuridis dari prinsip prinsip ini dikenal dengan istilah rechstaat (negara hukum) dan rule of law. Sejalan dengan ini, wujud dari demokrasi pada abad ke 19 menonjolkan beberapa asas: antara lain kebebasan manusia atas segala bentuk kekangan dan kekuasaan sewenang wenang, baik di bidang agama maupun di bidang pemikiran dan bidang politik (Miriam Budiardjo, 2002). Harris Soche menggemukakan pendapatnya mengenai demokrasi, yaitu: "Demokrasi merupakan pemerintahan yang berasal dari rakyat, sehingga kekuasaan pemerintahan juga berada di tangan rakyat. Oleh karena itu dengan 27 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 27
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar adanya kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat, maka rakyat memiliki hal untuk melindungi, mengatur, dan mempertahankan diri dari paksaan orang lain". Joseph A.Schmeter: "Demokrasi berarti meletakkan rakyat sebagai pihak yang ikut serta dalam perencanaan- perencanaan yang dilakukan penyelenggara negara untuk mencapai keputusan politik dimana rakyat yang terdiri dari beberepa individu tersebut mempunyai wewenang dalam memutuskan perjuangannya". Sidney Hook mengemukakan: "Demokrasi yang notabene menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maka dalam hal ini keputusan-keputsan dalam kesepakatan- pemerintahan harus didasarkan dari kesepakatan yang dibuat dan disetujui oleh rakyat". M. Carter dan John Herz menyatakan: "Suatu negara disebut negara demokrasi apabila yang memerintah dalam negara tersebut adalah rakyat" Bentuk pemerintahan yang diselenggarakan kekuasaannya terbatas, yang membiarkan beberapa atau kadang-kadang sebagian besar lingkungan hidup individu dan golongan tanpa diatur, dan lingkungan tersebut dijamin oleh hukum atau dilindungi oleh konvensi terhadap campur tangan pemerintah, maka rezim semacam ini, menurut M. Carter disebut liberal. Mac Iver dan John Herz, ciri-ciri dari demokrasi liberal adalah bahwa demokrasi ditandai secara konstitusional pembatasan-pembatasan terhadap tindakan pemerintah untuk memberi perlindungan bagi individu dan kelompok- kelompok dengan menyusun penggantian pimpinan mereka secara berkala, tertib dan damai melalui alat-alat perwakilan rakyat yang efektif. Dalam hal sikap, demokrasi memerlukan toleransi terhadap pendapat yang berlawanan, keluwesan, serta kesediaan untuk bereksperimen. 28 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 28
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar Henry B. Mayo menyebutkan bahwa demokrasi adalah di mana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Di samping itu, demokrasi tidak hanya merupakan suatu bentuk negara atau sistem pemerintahan, tetapi juga suatu gaya hidup serta tata masyarakat tertentu, yang karena itu mengandung unsur-unsur moril sehingga dikatakan bahwa demokrasi didasari oleh beberapa nilai atau values. Menurut Henry B. Mayo, nilai-nilai yang mendasari demokrasi adalah: 1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga (institutionalized peaceful settlement of conflict). Dalam setiap masyarakat terdapat perselisihan pendapat serta kepentingan, yang dalam demokrasi dianggap wajar untuk diperjuangkan. perselisihan tersebut harus diselesaikan melalui perundingan serta dialog-dialog terbuka dalam usaha untuk mencapai kompromi, konsensus, atau mufakat. 2. Menjamin secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah (peaceful change in changing society). pemerintah harus dapat menyesuaikan kebijaksanaannya atas perubahan-perubahan yang terjadi, misalnya, dalam setiap masyarakat yang mendominasikan diri terjadi perubahan sosial, yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti majunya teknologi, perubahan kepadatan penduduk, dan lain sebagainya. terselenggaranya perubahan 29 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 29
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 3. Menyelenggarakan penggantian pimpinan secara teratur (orderly succesion of rules). pergantian atas dasar keturunan, atau dengan jalan mengangkat diri sendiri ataupun melalui kudeta, dianggap tidak wajar dalam suatu demokrasi. 4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai batas minimum (minimum of coercion). Dukungan yang diberikan oleh masyarakat tidak diperoleh melalui kekerasan, akan tetapi melalui diskusi-diskusi yang terbuka dan kreatif yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. 5. Mengakui adanya (diversity). Dalam masyarakat keanekaragaman tercermin pendapat, kepentingan serta tingkah laku. Untuk itu perlu diselenggaranya suatu masyarakat terbuka (open society) serta kebebasan politik (political liberties) yang akan memungkinkan timbulnya fleksibelitas dan tersedianya alternatif dalam jumlah yang cukup banyak. Dalam hal ini, demokrasi sering disebut sebagai gaya hidup (way of life). serta menganggap wajar adanya keanekaragaman 6. Menjamin tegaknya keadilan. Dalam suatu demokrasi umumnya pelanggaran terhadap keadilan tidak akan terlalu sering terjadi, oleh karena golongan-golongan besar diwakili dalam lembaga-lembaga perwakilan, walaupun tetap ada sebagian golongan yang merasa diperlakukan dengan tidak adil. Maka yang dapat dicapai secara maksimal adalah suatu keadilan yang relatif (relative justice). Keadilan yang dapat dicapai lebih bersifat keadilan dalam jangka panjang. (Moh Kusnardi, SH. dan Bintan R. Saragih, SH.). Adapun Ciri-Ciri Demokrasi itu, menurutnya, adalah sebagai berikut: 30 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 30
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 1. Memungkinkan adanya pergantian pemerintahan secara berkala; 2. Anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama menempati kedudukan dalam pemerintahan untuk masa jabatan tertentu, seperti; presiden, menteri, gubemur dsb; 3. Adanya pengakuan dan anggota masyarakat terhadap kehadiran tokoh-tokoh yang sah yang berjuang mendapatkan kedudukan dalam pemerintahan; sekaligus sebagai tandingan bagi pemerintah yang sedang berkuasa; 4. Dilakukan pemilihan lain untuk memilih pejabat- pejabat pemerintah tertentu yang diharapkan dapat mewakili kepentingan rakyat tertentu; 5. Agar kehendak masing-masing golongan dapat diketahui oleh pemerintah atau anggota masyarakat lain, maka harus diakui adanya hak menyatakan pendapat (lisan, tertulis, pertemuan, media elektronik dan media cetak, dsb); 6. pengakuan terhadap anggota masyarakat yang tidak ikut serta dalam pemilihan umum. Merujuk pada pemahaman demokrasi yang demikian itu, dan dengan ciri-ciri yang tegas: tidak adanya unsur paksaan orang lain terhadap seseorang secara pribadi atau kelompok, melalui kekuasaan atau kekuatan, melainka melalui kesepakatan-kesepakatan yang dibuat dan disetujui oleh rakyat, maka demokrasi itu sesungguhnya musyawarah yang menghasilkan mufakat tanpa ada pihak yang dirugikan dan kesepakatan yang dibuat bersama dipertangungjawabkan secara bersama sama pula. Sebaliknya, bentuk pemerintahan yang diselengga- rakan dengan kekuasaan terbatas, membiarkan individu 31 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 31
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar dan golongan tanpa diatur, dan dijamin oleh hukum atau dilindungi terhadap campur tangan pemerintah, maka rezim semacam ini disebut liberal. Sebaliknya, dalam hal sikap, demokrasi memerlukan toleransi terhadap pendapat yang berlawanan, keluwesan, serta kesediaan untuk bereksperimen sepanjang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik, yang ditandai: Adanya kemampuaan menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga (institutionalized peaceful settlement of conflict) melalui perundingan serta dialog- dialog terbuka dalam usaha untuk mencapai kompromi, konsensus, atau mufakat. Adanya kemampuan menyelenggarakan perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah (peaceful change in changing society). Adanya kemampuan menyelenggarakan penggantian pimpinan secara teratur (orderly succesion of rules), dimana pergantian atas dasar keturunan, atau dengan jalan mengangkat diri sendiri ataupun melalui kudeta, dianggap tidak wajar dalam suatu demokrasi. Adanya kemampuan mengatasi kekerasan sampai batas minimum (minimum of coercion) serta mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman (diversity) melalui keterbukaan (open society) serta kebebasan politik (political liberties). Adanya kemampuan menumbuhkan budaya politik, dimana demokrasi berlangsung kultural atau dikenal sebagai gaya hidup (way of life), menghagai atau memberi ruang kepada oang lain memenuhi hak dan kewajibannya sehingga setiap orang diperlakukan sama dan terhindar dari prasangkaan tidak adil. 32 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 32
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar Harris Soche menggemukakan pendapatnya mengenai demokrasi, yaitu: "Demokrasi merupakan pemerintahan yang berasal dari rakyat, sehingga kekuasaan pemerintahan juga berada di tangan rakyat. Oleh karena itu dengan adanya kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat, maka rakyat memiliki hak untuk melindungi, mengatur, dan mempertahankan diri dari paksaan orang lain". Joseph A.Schmeter: "Demokrasi berarti meletakkan rakyat sebagai pihak yang ikut serta dalam perencanaan- perencanaan yang dilakukan penyelenggara negara untuk mencapai keputusan politik dimana rakyat yang terdiri dari beberepa individu tersebut mempunyai wewenang dalam memutuskan perjuangannya". Sidney Hook mengemukakan: "Demokrasi yang notabene menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maka dalam hal ini keputusan-keputsan dalam pemerintahan harus didasarkan dari kesepakatan- kesepakatan yang dibuat dan disetujui oleh rakyat". M. Carter dan John Herz menyatakan: "Suatu negara disebut negara demokrasi apabila yang memerintah dalam negara tersebut adalah rakyat" Bentuk pemerintahan yang diselenggarakan kekuasaannya terbatas, yang membiarkan beberapa atau kadang-kadang sebagian besar lingkungan hidup individu dan golongan tanpa diatur, dan lingkungan tersebut dijamin oleh hukum atau dilindungi oleh konvensi terhadap campur tangan pemerintah, maka rezim semacam ini disebut liberal. Menurut Mac Iver dan John Herz, ciri-ciri dari demokrasi liberal adalah bahwa demokrasi ditandai secara konstitusional pembahasan-pembahasan terhadap tindakan pemerintah untuk memberi perlindungan bagi individu dan kelompok-kelompok dengan menyusun penggantian 33 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 33
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar pimpinan mereka secara berkala, tertib dan damai melalui alat-alat perwakilan rakyat yang efektif. Dalam hal sikap, terhadap pendapat demokrasi memerlukan yang berlawanan, keluwesan, serta kesediaan untuk bereksperimen. toleransi Henry B. Mayo menyebutkan bahwa demokrasi adalah di mana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Di samping itu, demokrasi tidak hanya merupakan suatu bentuk negara atau sistem pemerintahan, tetapi juga suatu gaya hidup serta tata masyarakat tertentu, yang karena itu mengandung unsur-unsur moril sehingga dapat dikatakan bahwa demokrasi didasari oleh beberapa nilai atau values. Menurut Henry B. Mayo, nilai-nilai yang mendasari demokrasi adalah: Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga (institutionalized peaceful settlement of conflict). Dalam setiap masyarakat terdapat perselisihan pendapat serta kepentingan, yang dalam demokrasi dianggap wajar untuk diperjuangkan. perselisihan tersebut harus diselesaikan melalui perundingan serta dialog-dialog terbuka dalam usaha untuk mencapai kompromi, konsensus, atau mufakat dalam rangka: 1. Menjamin secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah (peaceful change in changing society). pemerintah harus dapat menyesuaikan kebijaksanaannya atas perubahan-perubahan yang terjadi, misalnya, dalam setiap masyarakat yang mendominasikan diri terjadi terselenggaranya perubahan 34 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 34
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar perubahan sosial, yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti majunya teknologi, perubahan kepadatan penduduk, dan lain sebagainya. 2. Menyelenggarakan penggantian pimpinan secara teratur (orderly succesion of rules). pergantian atas dasar keturunan, atau dengan jalan mengangkat diri sendiri ataupun melalui kudeta, dianggap tidak wajar dalam suatu demokrasi. 3. Membatasi pemakaian kekerasan sampai batas minimum (minimum of coercion). Dukungan yang diberikan oleh masyarakat tidak diperoleh melalui kekerasan, akan tetapi melalui diskusi-diskusi yang terbuka dan kreatif yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. 4. Mengakui adanya (diversity). Dalam masyarakat keanekaragaman tercermin pendapat, kepentingan serta tingkah laku. Untuk itu perlu diselenggaranya suatu masyarakat terbuka (open society) serta kebebasan politik (political liberties) yang akan memungkinkan timbulnya fleksibelitas dan tersedianya alternatif dalam jumlah yang cukup banyak. Dalam hal ini, demokrasi sering disebut sebagai gaya hidup (way of life). serta menganggap wajar adanya keanekaragaman 5. Menjamin tegaknya keadilan. Dalam suatu demokrasi umumnya pelanggaran terhadap keadilan tidak akan terlalu sering terjadi, oleh karena golongan-golongan besar diwakili dalam lembaga-lembaga perwakilan, walaupun tetap ada sebagian golongan yang merasa diperlakukan dengan tidak adil. Maka yang dapat dicapai secara maksimal adalah suatu keadilan yang relatif (relative justice). Keadilan yang dapat dicapai 35 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 35
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar lebih bersifat keadilan dalam jangka panjang. (Moh Kusnardi, SH. dan Bintan R. Saragih, SH.). Demokrasi dapat berarti juga seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga mencakup seperangkat prektek dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan sering berliku-liku sehingga demokrasi sering di sebut suatu pelembagaan dari kebebasan, yakni satu konsep nilai atau norma yang dibakukan melalui implementasi. Mengapa demokrasi karena demokrasi sebagai dasar sistem pemerintahan konstitusional sudah teruji oleh jaman yang menjunjung tinggi kebebasan, HAM, persamaan di depan hukum yang harus dimiliki oleh setiap individu dan masyarakat. jenis: pertama, langsung dan demokrasi bersifat demokrasi bersifat representatip. Demokrasi bersifat langsung/direct democracy. Demokrasi juga dikenal sebagai demokrasi bersih. Di sinilah rakyat memiliki kebebasan secara mutlak memberikan pendapatnya, dan semua aspirasi mereka dimuat dengan segera didalam satu pertemuan.Jenis demokrasi ini dapat dipraktekkan hanya dalam kota kecil dan komunitas yang secara relatip belum berkembang, dimana secara fisik memungkinkan untuk seluruh electorate untuk bermusyawarah dalam satu tempat, walaupun permasalahan pemerintahan tersebut bersifat kecil. Demokrasi langsung berkembang di negara kecil Yunani kuno dan Roma. Demokrasi ini tidak dapat dilaksanakan didalam masyarakat yang komplek dan negara yang besar. demokrasi murni yang masih bisa diambil contoh terdapat di wilayah Switzerland. Mengubah bentuk demokrasi murni ini masih berlaku di Switzerland dan beberapa negara yang didalamnya terdapat bentuk referendum dan inisiatif. Di beberapa negara sangat Demokrasi terbagi dalam dua langsung 36 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 36
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar memungkinkan bagi rakyat untuk memulai dan mengadopsi hukum, bahkan untuk mengamandemenkan konstitusi dan menetapkan permasalahan publik politik secara langsung tanpa campur tangan representative. 2. Demokrasi bersifat representatip/Representative Democracy Didalam negara yang besar dan modern demokrasi itu, untuk tidak bisa berjalan sukses. Oleh karena menanggulangi masalah ini diperlukan sistem demokrasi secara representatip. para representatip inilah yang akan menjalankan atau menyampaikan semua aspirasi rakyat didalam pertemuan. Di mana mereka dipilih oleh rakyat dan berkemungkinan berpihak kepada rakyat. Sistem ini berbasis atas ide, di mana rakyat tidak secara langsung hadir dalam menyampaikan aspirasi mereka, namun mereka menyampaikan atau menyarankan saran mereka melaui wakil atau representatip. Bagaimanapun, di dalam bentuk pemerintahan ini wewenang disangka benar terletak di tangan rakyat, akan tetapi semuanya dipraktekkan oleh para representatip. tiga bentuk demokrasi yang pernah dicoba: demokrasi langsung (direct democracy/assembly democracy), demokrasi perwakilan (representative democracy), demokrasi permusyawaratan (deliberative democracy). Berikut ini adalah gambaran singkat tentang bentuk-bentuk demokrasi tersebut Dalam sejarah terdapat sedikitnya 1. Demokrasi Langsung 1) praktik demokrasi paling tua; praktik demokrasi pada asosiasi yang berukuran kecil 37 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 37
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 2) Berdasarkan pada partisipasi tanpa perwakilan dan terus menerus dari warga dewasa dalam membuat dan melaksankan keputusan bersama 3) tidak terdapat batas yang tegas antara pemerintah dan yang diperintah semacam system self government pemerintah dan yang diperintah adalah orang yang sama langsung, 2. Demokrasi perwakilan 1) praktik demokrasi yang datang lebih belakangan sebagai terhadap beberapa kelemahan demokrasi langsung; praktik demokrasi pada asosiasi yang berukuran besar seperti negara jawaban 2) Berdasarkan pada partisipasi yang terbatas partisipasi warga hanya dalam waktu yang singkat dan hanya dilakukan beberapa kali dalam kurun waktu tertentu seperti dalam bentuk keikutsertaan dalam pemilihan umum 3) Berdasarkan pada partisipasi yang tidak langsung masyarakat tidak mengoperasikan kekuasaan sendiri tapi memilih wakil yang akan membuat kebijakan atas nama masyarakat. 4) pemerintah dan yang diperintah terpisah secara tegas, demokratis tidaknya demokrasi. Bentuk ini tergantung pada kemampauan para wakil yang dipilih membangun dan mempertahankan hubungan yang efektif antara pemerintah dan yang diperintah. 3. Demokrasi permusyawaratan 1) Bentuk demokrasi paling kontemporer; dipraktikan pada masyarakat yang kompleks dan berukuran besar 38 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 38
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar adalah bentuk demokrasi yang menggabungkan aspek partisipasi langsung dan bentuk demokrasi perwakilan. 2) Memberikan tekanan yang berbeda dalam memahami makna kedaulatan rakyat. Kedaulatan berkaitan dengan keterlibatan masyarakat dalam membicarakan, mendiskusikan dan mendebatkan isu-isu bersama atau dalam menentukan apa yang pantas dianggap isu bersama. Demokratis setidaknya sebuah kebijakan tergantung pada apakah kebijakan tersebut sudah melalui proses pembicaraan, diskusi dan perdebatan (permusyawaratan) yang melibatkan masyarakat luas 3) Ada pemisahan yang tegas antara pemerintah dan yang diperintah. tapi pemisahan yang lebih penting adalah antara negara dan masyarakat sipil. negara merupakan tempat menggodok dan melaksanakan kebijakan. Masyarakat sipil merupakan tempat berlangsungnya "permusyawaratan". 4) Selain itu ada juga pemisahan antara wilayah publik dan wilayah privat. Wilayah publik adalah wilayah "permusyawaratan; wilayah privat adalah wilayah tempat seseorang memikirkan apa isu yang penting dan kenapa isu itu perlu dibicarakan, didiskusikan dan didebatkan secara publik. Demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan negara kita, semua konstitusi yang pernah berlaku menganut prinsip demokrasi. Hal ini dapat dilihat misalnya: 1) Dalam UUD 1945 (sebelum diamandemen) pasal 1 ayat (2) berbunyi: "Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh Majelis permusyawaratan Rakyat". 39 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 39
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 2) Dalam UUD 1945 (setelah diamandemen) pasal 1 ayat (2) berbunyi: "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". 3) Dalam konstitusi Republik Indonesia Serikat, pasal 1: a) Ayat (1) berbunyi: "Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi". b) Ayat (2) berbunyi: "Kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama Dewan perwakilan Rakyat dan Senat". 4) Dalam UUDS 1950 pasal 1: a) Ayat (1) berbunyi: "Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan". b) Ayat "Kedaulatan Republik Indonesia adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan perwakilan rakyat". (2) berbunyi: Syafiie, merinci prinsip-prinsip demokrasi sebagai berikut, yaitu; adanya pembagian kekuasaan, pemilihan umum yang bebas, manajemen yang terbuka, kebebasan individu, peradilan yang bebas, pengakuan hak minoritas, pemerintahan yang berdasarkan hukum, pers yang bebas, beberapa partai politik, konsensus, persetujuan, pemerintahan yang konstitusional, ketentuan tentang pendemokrasian, pengawasan terhadap administrasi negara, perlindungan hak asasi, pemerintah yang mayoritas, persaingan keahlian, adanya mekanisme politik, kebebasan kebijaksanaan negara dan adanya pemerintah yang mengutamakan musyawarah. Inu Kencana 40 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 40
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar telah disebutkan di atas kemudian dituangkan ke dalam konsep yang lebih praktis sehingga dapat diukur dan dicirikan. Ciri- ciri ini yang kemudian dijadikan parameter untuk mengukur tingkat pelaksanaan demokrasi yang berjalan di suatu negara. parameter tersebut, menurut Inu Kencana Syafiie, meliputi empat aspek: pertama, masalah pembentukan negara. proses pembentukan kekuasaan akan sangat menentukan bagaimana kualitas, watak dan pola hubungan yang akan terbangun. pemilihan umum dipercaya sebagai salah satu instrumen penting yang dapat mendukung proses pembentukan pemerintahan yang baik. prinsip-prinsip negara demokrasi yang ini Kedua, dasar kekuasaan negara. Masalah menyangkut konsep legitimasi kekuasaan serta pertanggung- jawabannya langsung kepada rakyat. Ketiga, susunan kekuasaan negara. Kekuasaan negara hendaknya dijalankan secara distributif. Hal ini dilakukan untuk menghindari pemusatan kekuasaan dalam satu tangan. Keempat, masalah kontrol rakyat. Kontrol masyarakat dilakukan agar kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau negara sesuai dengan keinginan rakyat. Dengan demikian, semakin kuat anggapan bahwa untuk membuat demokrasi dapat dijalankan, tegak dan hidup di tengah masyarakat, maka prinsip demokrasi tersebut harus masuk dalam materi konstitusi dan terbuka ruang bagi masyarakat untuk mengontrol kekuasaan yang dijalan dan ruang ini mengalami proses pelembagaan sosial. 1. pemahaman Konstitusi Istilah konstitusi berasal dari bahasa prancis "constituer" yang berarti membentuk. pemakaian istilah konstitusi yang dimaksudkan ialah pembentukkan suatu negara atau 41 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 41
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar menyusun dan menyatakan suatu negara. Sementara itu, istilah Undang-Undang Dasar merupakan terjemahan istilah dari Bahasa Belandanya "grondwet". perkataan "wet" diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia Undang-Undang, dan "grond" berarti tanah/dasar. Di negara-negara yang menggunakan Bahasa Inggris sebagai bahasa nasional, dipakai istilah "constitution" yang dalam Bahasa Indonesia disebut konstitusi. pengertian konstitusi, dalam prakeik dapat berarti lebih luas daripada pengertian Undang-Undang Dasar, namun demikian tetap ada yang menyamakan dengan pengertian Undang-Undang Dasar. Bagi para sarjana ilmu politik istilah "constitution" merupakan sesuatu yang lebih luas, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana sesuatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Dalam terminologi hukum Islam (Fiqh Siyasah) konstitusi dikenal dengan sebutan dustus yang berati kumpulan faedah yang mengatur dasar dan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara. James Bryce, mendefinisikan konstitusi sebagai suatu kerangka masyarakat politik. negara yang diorganisir dengan dan melalui hukum. Dengan kata lain konstitusi dikatakan sebagai kumpulan prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintahan, hak-hak rakyat dan hubungan diantara keduanya. Menurut pendapat luas yang dikemukakan oleh Bolingbroke, bahwa pengertian konstitusi dalam arti luas adalah keseluruhan dari ketentuan- ketentuan dasar atau hukum dasar. Seperti halnya hukum pada umumnya dimana hukum dasar tidak selalu berupa pengertian Konstitusi dalam arti 42 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 42
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar dokumen tertulis. Hukum dasar dapat berdiri dari unsur- unsur tertulis atau tidak tertulis atau dapat juga merupakan campuran dari dua unsur tersebut. pengertian Konstitusi dalam arti sempit yang dikemukakan oleh Lord Bryce, bahwa pengertian konstitusi dalam arti sempit adalah piagam dasar atau UUD, yaitu suatu dokumen lengkap mengenai peraturan-peraturan dasar negara. UUD 1945, Konstitusi Amerika Serikat 1787, Konstitusi prancis 1789, dan Konstitusi Konfederasi Swiss 1848 merupakan contohnya. Jadi, pengertian konstitusi dalam arti sempit adalah sebagian dari hukum dasar yang merupakan satu dokumen tertulis yang lengkap. Konstitusi memiliki fungsi yang berperan dalam suatu negara, fungsi tersebut adalah sebagai berikut: 1) Konstitusi kekuasaan pemerintah agar terjadinya kesewenang- wenangan yang dilakukan oleh pemerintah agar hak- hak bagi warga negara terlindungi dan tersalurkan (konstitusionalisme). berfungsi membatasi tidak 2) Konstitusi berfungsi sebagai piagam kelahiran suatu negara (a birth certificate of new state) Konstitusi berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi. 3) Konstitusi berfungsi sebagai alat yang membatasi kekuasaan. 4) Konstitusi berfungsi sebagai identitas nasional dan lambang. 5) Konstitusi berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga suatu negara. Konstitusi memegang peran yang sangat penting bagi negara dalam kaitannya dengan keberlangsungan proses penyelenggaraan negara dalam rangka mencapai tujuan 43 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 43
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar negara yang ingin diraih. Begitu pula dengan negara yang menganut konsep demokrasi. terdapat dua hal pokok yang penting bagi negara demokrasi yaitu konstitusi yang demokratis dan penghargaan serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan hak-hak warga negara. peran konstitusi dalam suatu negara demokrasi dapat ditilik dan disarikan dari pengertian serta fungsi konstitusi itu sendiri. K.C Wheare menggambarkan "konstitusi" konsep yang luas dan sempit, yang membedakan "konstitusi" dengan "Undang-Undang Dasar". "Konstitusi" meliputi hukum dasar tertulis dan tidak tertulis, baik aturan yang legal (aturan hukum) maupun yang non-legal atau extra legal (persetujuan, kebiasaan, dan konvensi ketatanegaraan). Dalam arti sempit "konstitusi" (dapat dikatakan sama dengan Undang-Undang Dasar) adalah peraturan-peraturan hukum dasar yang mengatur pemerintahan negara dan telah diwujudkan dalam sebuah dokumen. terhadap konstitusi adalah himpunan prinsip-prinsip atau asas-asas menurut kekuasaan pemerintah dan hak-hak rakyat serta hubungan antara keduanya itu diatur. Melalui definisi ini, C.F Strong memahami konstitusi merupakan asas-asas fundamental yang mengatur kekuasaan lembaga-lembaga negara di satu pihak, dan di pihak lain mengatur pula hak- hak rakyat yang dikenal sebagai hak-hak asasi manusia, serta bagaimana mengatur hubungan vertical antara yang memerintah dengan yang diperintah, sehingga hubungan keduanya berjalan harmonis. C.F Strong, memberikan pengertian James Bryce, yang banyak dikutip oleh ahli-ahli konstitusi abad ke-20 mengemukakan, konstitusi merupakan bingkai kekuasaan negara (masyarakat yang terorganisasi 44 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 44
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar secara politik). Dengan demikian konstitusi sebagai aturan hukum dasar menetapkan adanya lembaga-lembaga negara permanen atau regular (bersifat tetap) disertai fungsi, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga negara tersebut. Dalam sejarahnya, fungsi, dan tujuan konstitusi dalam negara berubah dari zaman ke zaman. peralihan dari negara feodal monarki atau oligarki dengan kekuasaan mutlak penguasa ke negara nasional demokrasi, konstitusi berkedudukan sebagai benteng pemisah antara rakyat dan penguasa yang kemudian secara berangsur-angsur mempunyai fungsi sebagai alat rakyat dalam perjuangan kekuasaan melawan golongan penguasa. Dalam sejarahnya, sejak itu, yakni setelah perjuangan dimenangkan oleh rakyat, konstitusi bergeser kedudukan dan peranannya. Dari sekedar penjaga keamanan dan kepentingan hidup rakyat terhadap kezaliman golongan penguasa, menjadi senjata pamungkas rakyat untuk mengakhiri kekuasaan sepihak satu golongan dalam sistem monarki dan oligarki, serta untuk membangun tata kehidupan baru atas dasar landasan kepentingan bersama rakyat dengan menggunakan ideologi, seperti individualisme, liberalisme, universalisme, demokrasi, dan sebagainya. Selanjutnya, kedudukan dan fungsi konstitusi ditentukan oleh ideologi yang melandasi negara. Di sinilah momentum konstitusi, agar selalu aktual dan dinamis ditengah tengah masyarakat, maka selalu terintegrasi atau senapas dengan ideologi. Berhubung dengan itu, konstitusi di zaman modern tidak hanya memuat aturan-aturan hukum, tetapi juga merumuskan atau menyimpulkan prinsip-prinsip hukum, haluan negara, dan patokan kebijaksanaan, yang kesemuanya mengikat penguasa. 45 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 45
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar Dalam hal ini negara-negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional, Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian, diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Gagasan ini oleh para ahli menamakannya sebagai konsep konstitusionalisme. pemerintah sedemikian rupa to Introduction Constitutional konstitusionalisme merupakan suatu paham yang membatasi tugas pemerintah melalui suatu konstitusi. Ahli konstitusi Jepang, Naoki Kaboyasi mengatakan konstitusi atau Undang-Undang Dasar memiliki tujuan merumuskan cara untuk membatasi dan mengendalikan kekuasaan politik untuk menjamin hak-hak rakyat. Eric Brendt dalam buku An Law mengatakan Sri Soemantri, apapun sifat konstitusi yang ada di suatu negara, ia harus berisi hal-hal minimum yang harus ada untuk memberikan pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah. Hal-hal minimum dan merupakan ketentuan hukum menurutnya harus berisi tiga hal pokok yaitu: 1. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia. 2. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. 3. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketata- negaraan yang juga fundamental. Begitu pentingnya pembatasan tugas dan wewenang dari aparat negara sehingga menurut Sri Soemantri hal itu tidak boleh dihilangkan dalam sebuah konstitusi karena pembatasan tersebut akan memberikan kejelasan siapa yang akan bertanggung jawab untuk menjalankan tugas tersebut. 46 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 46
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar terkait dengan pembatasan kekuasaan, menurut Cheryl Saunder salah satu substansi konstitusi adalah mengatur secara tegas prinsip-prinsip lembaga pemerintahan. Sebagaimana analisis para pakar, bahwa aturan- aturan hukum dasar yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar sering kali berisi aturan-aturan pokok yang yang bukan saja tidak rinci tetapi juga sering kali menimbulkan makna ganda. padahal konstitusi sebagai norma hukum pembentukan yang dan pembaruan hukum yang lebih rendah terutama pengaturan tentang kekuasaan yang dibebankan kepada lembaga negara agar jelas dan tidak tumpang tindih antara lembaga satu dengan lembaga yang lainnya. Konstitusi adalah resultante atau kesepakatan produk situasi atau keadaan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat pada waktu tertentu yang jika situasi dan kondisi berubah, konstitusipun bisa berubah bahkan harus berubah. para ahli konstitusi menilai, tidak ada konstitusi yang dapat dipaksakan untuk berlaku selamanya. Menurutnya, karena keadaan tidak akan pernah sama antara sekarang dan yang akan datang. tertinggi akan mempengaruhi Dalam modern constitutional state, salah satu ciri negara hukum (the rule of law atau rechstaat), sekalipun menurut ahli kedua istilah ini secara konsep tidak sama, ditandai dengan pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. pembatasan itu dilakukan dengan hukum yang kemudian menjadi ide dasar paham konstitusionalisme modern. K.C. Wheare menyatakkan bahwa sebuah negara tidak mempunyai pemerintahan konstitusional hanya karena konstiusinya nampaknya tidak menerapkan pembatasan pada pemerintah. tidak dengan sendirinya negara yang 47 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 47
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar kehidupan kenegaraannya berdasarkan undang-undang dasar berarti negara konstitusional. namun Undang-Undang dasar yang menempatkan semua kekuasaan di tangan seorang pemimpin untuk digunakan menurut kehendaknya menurut, K.C. Where tentu tidak membentuk negara konstitusional. Adnan Buyung nasution, tegas memisahkan konstitusi, konstitusional dengan konstitusionalisme. Maknanya, undang-undang dasar yang tidak ada pembatasan terhadap kekuasaan justru mengingkari paham dibalik konstitusi atau pemikiran dibalik adanya sebuah Undang-Undang Dasar. Menurutnya, pemikiran seperti itu merupakan pengingkaran atas asas konstitusionalisme. Sementara itu, menurut Jimly Asshidiqie, semua konstitusi selalu menjadikan kekuasaan sebagai pusat perhatian, karena kekuasaan itu sendiri pada intinya perlu diatur dan dibatasi sebagaimana mestinya. Constitutions menurut Ivo D Duchacek, "identify the sources, purposes, uses and restrains of public power" (mengidentifikasikan penggunaan- sumber, penggunaan dan pembatasan-pembatasan kekuasaan umum). Karena itu pembatasan kekuasaan pada umumnya dianggap merupakan corak umum materi konstitusi. Mungkin karena itu konstitusionalisme, seperti dikemukakan oleh Friedrich, didefinisikan sebagai "an institutionalised system of effective, regularised restraints upon governmental action" (suatu sistem yang terlembagakan, menyangkut pembatasan yang efektif dan teratur terhadap tindakan-tindakan pemerintahan). Maka, persoalan utama dalam setiap konstitusi adalah mengenai pengawasan atau pembatasan terhadap kekuasaan pemerintahan. tujuan 48 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 48
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar A Hamid S Attamimi, menyimpulkan pentingnya suatu konstitusi atau undang-undang dasar sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan pada hakekatnya ialah tata cara, istilah Peter Badura tata cara menurut konstitusi: dieverfassungsmaszigeOrdnung. Maurice Duverger, ada tiga macam upaya untuk melaksanakan pembatasan kekuasaan penguasa : 1. Usaha yang pertama ditujukan untuk melemahkan dan membatasi kekuasaan penguasa dengan secara langsung. Dalam usaha ini terdapat tiga macam cara yang umum dipergunakan, yaitu: a Pemilihan para penguasa, merupakan salah satu cara yang paling mudah dan praktis untuk melaksanakan dan mencapai maksud dari prinsip pembatasan kekuasaan penguasa. namun dengan catatan bahwa pemilihan tersebut disertai dengan syarat-syarat yang bebas dan dapat dipertanggungjawabkan. b Pembagian kekuasaan, adalah cara untuk mencegah tidak menyalahgunakan agar para penguasa kekuasaannya atau bertindak sewenang-wenang. Montesqquieu menyatakan hal ini dengan istilah "kekuasaan membatasi kekuasaan". c Kontrol adalah yurisdiksional, maksudnya peraturan-peraturan hukum yang menentukan hak-hak yang pelaksanaannya diawasi dan dilindungi oleh organ-organ pengadilan dari lembaga-lembaga lainnya. Hal ini juga memberikan kekuasaan kepada lembaga pengadilan untuk mengontrol, atau kekuasaan-kekuasaan, 49 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 49
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar mengatur serta mengendalikan lembaga-lembaga politik dan lembaga-lembaga administrasi. 2. Usaha yang kedua untuk membatasi kekuasaan penguasa adalah dengan menambah atau memperkuat kekuasaan pihak yang diperintah. 3. Usaha yang ketiga dalam melakanakan pembatasan kekuasaan penguasa, dengan mengusahakan adanya semacam intervensi oleh penguasa dari masyarakat atau negara yang lain. pada hakekatnya, konstitusi memuat batasan- batasan tentang kekuasaan negara. Karenanya, konstitusi tidak dapat dilepaskan dari paham konstitusionalisme. Konstitusionalisme adalah paham yang menyatakan bahwa kekuasaan harus dibatasi agar proses demokrasi dapat berjalan. Jika kekuasaan tidak dibatasi dengan konstitusi dikhawatirkan kekuasaan akan bertumpu pada satu orang dan dapat dijadikan legitimasi bagi siapapun yang berkuasa. Di Indonesia, pembatasan kekuasaan juga dilakukan melalui konstitusi. Dalam UUD 1945, secara jelas diatur tentang kedudukan dan wewenang dari setiap lembaga negara. Hal ini dimaksudkan agar tercipta pengawasan dan keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Selain itu, pembatasan wewenang ini dilakukan agar tidak terjadi lainnya yang dapat intervensi atau gangguan adanya mengganggu jalannya pemerintahan. demokrasi, penyelenggaraan negara dibagi ke dalam tiga macam kekuasaan agar kekuasaan negara tidak bertumpu pada satu orang. pendelegasian wewenang kekuasaan yang tercantum dalam UUD 1945 adalah: Kekuasaan membentuk UU Sebagai negara yang menganut 50 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 50
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar dilakukan oleh DpR; Kekuasaan mengadili pelanggaraan pelaksanaan UU oleh MA dan MK; Kekuasaan melaksanakan UU oleh presiden. Sekalipun demikian, kita mengenal jastifikasi mengenai hal ini, bahwa Indonesia tidak menganut pemisahan Kekuasaan; Indonesia menganut pembagian Kekuasaan. Jadi tidak terpisah, hanya terbagi. Jika dicermati, hal ini jelas tergambar dalam UUD tahun 1945. Sementara itu, berkait dengan konstitusi dengan demokrasi dapat kita cermati pula pada UUD tahun 1945. Undang Undang Dasar ini, jelas-jelas menganut dua prinsip itu secara sekaligus, demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (kedaulatan hukum). pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Sementara ayat (3) menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Konstitusi berposisi sebagai hukum tertinggi. Konstitusi sebagai hukum tertinggi menisbatkan bahwa semua produk hukum di negara ini tidak boleh bertentangan dengan konstitusi, apalagi melanggarnya. pertautan ini, memberi penjelasan kepada kita bahwa politik dan hukum tidak dikotomis, demokrasi dan kontitusi dua hal yang senyawa melalui pelembagaan rasa keadilan setiap warga negara melalui modifikasi peran lembaga atau kelembagaan sebagai bagian dari atau refrensentase intervensi atau kontrol rakyat terhadap kekuasaan. 3. Pemahaman Demokrasi Konstitusional Keadaan kultural dan sejarah yang berbeda dari masing-masing negara, serta perbedaan penekanan pada kebebabasan atau persamaan, segi formal atau segi materiil dan demokrasi itu yang diutamakan, menyebabkan tidak 51 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 51
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar ada negara di dunia ini yang betul-betul sama dalam mengartikan dan melaksanakan demokrasi. Dari banyak ide atau praktek tentang demokrasi, dapat diketengahkan satu paham demokrasi yang penting yaitu Demokrasi Konstitusional. Sebaliknyya, bentuk pemerintahan yang diselenggarakan dengan kekuasaan terbatas, membiarkan tanpa diatur, dan dijamin oleh hukum atau dilindungi terhadap campur tangan pemerintah, maka rezim semacam ini, sebagaimana diurai terdahulu, disebut liberal atau sering juga disebut demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualistis. individu dan golongan Ciri khas dari demokrasi konstitusional adalah bahwa pemerintahannya terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Cara terbaik untuk membatasi kekuasaan pemerintah adalah melalui suatu konstitusi. Konstitusi menjamin hak-hak asasi warga negaranya dan menyelenggarakan kekuasaan negara sedemikian rupa sehingga kekuasaan eksekutif diimbangi oleh kekuasaan legislatif (parlemen) dan kekuasaan yudikatif (lembaga hukum yudikatif). Demokrasi konstitusionil adalah suatu gagasan pemerintahan demokrasi yang kekuasaannya terbatas dan pemerintahannya tidak di benarkan betindak sewenang- wenang . ketentuan dan peraturan hukum yang membatasi kekuasaan pemerintah ini ada dalam konstitusi sehingga demokrasi konstitusional sering disebut pemerintahan berdasarkan konstitusi atau konstitusionalime, sebagai- terdahulu, peraktek demokrasi yang mana diurai konstitusional ini di Indonesia dikenalkan dengan demokratis; atau tindakan, prilaku demokrasi didasarkan pada konstitusi. Setidaknya pemahaman ini patut diadopsi 52 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 52
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar untuk memahami arti demokratis yang dicantumkan bagi pemilihan kepala daerah. para pakar umumnya berpendapat bahwa Demokrasi Konstitusional adalah demokrasi yang berdasarkan konstitusi dan atau hukum (Rule of law). Dalam hal ini hubungan keteraturan antara politik dan hukum. Paul E Sigmund dalam Political Theory Yosef Losco, Leonard Williams (2005) mengemukakan bahwa teori politik dan hukum Aquinas penting artinya atas tiga alasan: 1. teori tersebut menegaskan kembali nilai politik bahwa politik dan kehidupan politik secara moral adalah kegiatan kegiatan positif. 2. teori hukum dan politik memadukan pandangan pandangan hierarki dan feodal tradisional tentang struktur masyarakat dan politik dengan bangkitnya pandangan pandangan berorientasi masyarakat dan egaliter tak sempurna bagi penataan masyarakat yang semestinya. 3. teori politik dan hukum membangun suatu teori koheren yang terintegrasi dan logis tentang hukum alam yang terus menerus menjadi sumber penting norma norma hukum, politik dan moral. Menurut Paul E Sigmund, pencapaian pencapaian ini telah menjadi bagian dari warisan intlektual barat, dan telah menginspirasi para pilsuf politik dan hukum serta pergerakan pergerakan religius dan sosial hingga hari ini. Gagasan demokrasi yang berdasarkan hukum (constitutional democracy) ini menurut Asshiddiqie (2009) mengandung prinsip prinsip sebagai berikut: 1. Adanya jaminan persamaan dan kesetaraandalam kehidupan bersama; 53 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 53
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 2. pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan atau pluralitas; 3. Adanya aturan yang mengikat dan dijadikan sumber rujukan bersama; 4. Adanya mekanisme sengketa berdasarkan mekanisme aturan yang disepakati bersama itu; penyelesaian 5. pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia; 6. pembatasan kekuasaan disertai mekanisme penyele- saian sengketa ketatanegaraan antara lembaga negara, baik secara vertikal maupun horizontal; 7. Adanya peradilan yang bersifat independen dan tidak memihak (independent andimpartial) dengan kewibawaan putusan yang tertinggi atas dasar keadilan dan kebenaran; 8. Dibentuknya lembaga peradilan yang khusus untuk menjamin keadilan bagi warga negara yang dirugikan akibat putusan atau kebijakan pemerintahan (pejabat administrasi negara); 9. Adanya mekanisme "judicial review" oleh lembaga peradilan terhadap norma-norma ketentuan legislatif, baik yang ditetapkan oleh lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif; 10. Dibuatnya konstitusi dan peraturan perundang- jaminan-jaminan yang mengatur undangan pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut di atas; 11. Adanya pengakuan asas legalitas (dueprocess of law) dalam keseluruhan sistem penyelenggaraan negara. Indonesia adalah negara yang menegaskan sebagai negara demokrasi konstitusional, sepertinya yang dinyatakan dalam pasal 1 ayat 2UUD 1945, yakni: "Kedaulatan ada di 54 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 54
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD." Maknanya adalah bahwa pemerintahan Indonesia yang demokratis dalam impelementasinya dibatasi oleh konstitusi, yakni UUD1945. Dalam kajian Sanusi (1998) ada 10 (sepuluh) pilar demokrasi konstitusional menurut filsafat pancasila dan UUD 1945 (The Ten Pilars of Indonesian Constitutional Democracy), yakni: 1. Demokrasi yang Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa : maknanya adalah bahwa rujukan tertinggi Ketuhanan Yang Maha Esa, yakni menegaskan nilai rohaniah dan kesediaan untuk taat kepada-nya. Rujukan ini tidak untuk mempraktekan sistem negara teokrasi, tetapi agar penyelenggaraan pemerintahan ketatanegaraan RI haruslah taat asas, konsisten atau sesuai dengan nilai- nilai dn kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Lalu dipancarkan nilai-nilai budipekerti dan aturan perilaku yang dibangun secara kognitif, efektif dan psikomotor. 2. Demokrasi dengan Kecerdasan: substansinya adalah bahwa UUD 1945 dan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar demokrasinya bukanlah final product yang tinggal memakai saja. Akan tetapi, memerlukan kecerdasan dalam memaknai dan mengamalkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi harus dirancang dan dilaksanakan oleh seluruh komponen masyarakat bangsa dengan pengertiannya yang jelas, rakyat sendiri turut terlibat langsung merumuskan substansinya, melaksanakannya, menilai danmenguji keabsahannya. Kecerdasan untuk itu mencakup kecerdasan ruhaniyah, naqliyah, aqliyah (otak logis-rasional), emosional (nafsiyah), kecerdasan menimbang (judgment), kecerdasan membuat putusan 55 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 55
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar dan memecahkan masalah (decision making and problemsolving), dan kecerdasan membahasakan serta mengkomunikasikannya. 3. Demokrasi yang Berkedaulatan Rakyat: Demokrasi menurut UUD1945 yang berkedaulatan rakyat, yakni kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan ada di tangan rakyat. Kedaulatan rakyat tiada lain merupakan bentuk konsistensi dengan nilai dan kaidah Ketuhanan Yang Maha Esa. demokrasi adalah 4. Demokrasi dengan "Rule of Law": Esensi dan demokrasi denganrule of law adalah bahwa kekuasaan negara RI itu harus mengandung, melindungi serta mengembangkan kebenaran hukum (legal truth), bukan demokrasi anarkhis. tetapi menjamin kepastian hukum (legal security) dan memberi keadilan hukum (legal juctice). 5. Demokrasi dengan Pembagian Kekuasaan Negara: Demokrasi Indonesia menurut UUD 1945 menuntut pembagian kekuasaan negara yang diserahkan kepada lembaga-lembaga negara (divisionand separation of power). Lembaga-lembaga negara tersebut diatur fungsi- fungsi secara sederajat satu sama lain berdasarkan prinsip "checks and balances". 6. Demokrasi dengan Hak Azasi Manusia: Demokrasi menurut UUD1945 mengakui hak-hak asasi manusia yang bertujuan menghormati dan meningkatkan martabat dan derajat manusia Indonesia. 7. Demokrasi dengan Pengadilan yang Merdeka: Sistem pengadilan yang merdeka (independent) memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. 56 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 56
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 8. Demokrasi dengan Otonomi Daerah: Otonomi daerah dibangun dan disiapkan untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya sendiri. pelaksanaan otonomi daerah memberi peluang rakyat daerah hidup dalam demokratisasi, seperti menentukan pemimpin daerah dan kebijakan-kebijakan terkaitnya. 9. Demokrasi dengan Kemakmuran: Demokrasi menurut UUD 1945 ditujukan untuk membangun negara berkemakmuran, oleh dan untuk sebesar-besarnya rakyat Indonesia. Demokrasi dan kemakmuran rakyat merupakan dua hal yang saling mempengaruhi. Demokratisasi berbangsa dan bernegara dapat dibangun dalam kemakmuran rakyatnya. 10. Demokrasi yang Berkeadilan Sosial: Demokrasi menurut UUD 1945 menggariskan keadilan sosial bagi semua golongan dan lapisan masyarakat. Keadilan sosial ini perlu dibangun untuk menghindari diskriminasi karena faktor ras, etnis, agama, suku, bahasa, agama, suku, bahasa, gender dan sebagainya. Satu pilar demokrasi Indonesia, yang menjadi khasnya demokrasi Indonesia dari penjelasan di atas adalah "Demokrasi Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", yang disebut "Teodemokrasi." Dengan kata lain, demokrasi universal adalah demokrasi yang praksis-empirisnya bernuansa sekuler, sedangkan demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa.( Irwan nauli, npp 26.0044, Makalah "peran Kelembagaan politik Bagi terselenggaranya Demokrasi Konst itusional Di Indonesia", tugas Mata Kuliah: Kelembagaan politik) 57 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 57
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar Sudikno Mertokusumo,1986) dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu: Menurut Gustav Radbruch (dalam 1. Kepastian hukum: merupakan perlindungan hukum (Yustisiabel) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapakan dalam keadaan tertentu. 2. Kemanfaatan: di kepastian hukum, samping penegakkan hukum harus memiliki manfaat bagi masyarakat. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. 3. Keadilan: hal yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum adalah keadilan, yang berarti bahwa dalam pelaksanan hukum harus adil. Dalam rangka menegakkan hukum, maka aparat hukum dapat menunaikan tugasnya dituntut untuk menjalankan hukum yang berlaku baik hukum material maupun hukum formal. adalah hukum-hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan- kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah-perintah dan larangan-larangan, contoh dalam hal ini, hukum pidana dan hukum perdata. Hukum material Hukum formal atau hukum acara yaitu peraturan hukum bagaimana mepertahankan dan menjalankan peraturan hukum material. Contohnya hukum acara pidana dan hukum acara perdata. yang mengatur tentang cara Agar masyarakat patuh dan menghormati hukum, maka aparat hukum harus menegakkan hukum dengan jujur 58 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 58
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar tanpa pilih kasih, dan memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum secara intensif dan persuasif sehingga kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum semakin meningkat. Untuk menjalankan hukum sebagaimana mestinya, maka di bentuk berbagai lembaga atau kelembagaan aparat hukum (perangkat penegak hukum), yaitu: 1. Kepolisian: Kepolisian negara adalah alat penegak hukun yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri. Dalam kaitanya dengan hukum, khususnya hukum acara pidana, kepolisian negara bertindak sebagai penyelidik dan penyidik. 2. Kejaksaan: Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang utuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan keputusan peradilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksankan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Sedangkan yang dimaksud dengan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim sidang pengadilan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka jaksa (penutut umum) berwenang antara lain untuk : a Menerima dan dan memeriksa berkas perkara penyelidikan b Membuat surat dakwaan c Melimpahkan perkara penyelidikan ke pengadilan negeri sesuai dengan peraturan yang berlaku 59 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 59
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar d Menuntut pelaku perbuatan melanggar hukum (tersangka) dengan hukum tertentu e Melaksakan penetapan hakim, dan lain-lain, yang dimaksud dengan penetapan hakim adalah hal- hal yang telah ditetapkan baik oleh hakim tunggal maupun tidak tunggal (majelis hakim) dalam satu putusan pengadilan. putusan tersebut dapat berbentuk penjatuhan pidana, pembebasan dari segala tuntutan, atau pembebasan bersyarat. 3. Kehakiman: Kehakiman merupakan suatu lembaga yang di beri kekuasaan untuk mengadili. Sedangkan hakim adalah pejabat peradilan negara yang di beri wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Hal di atas, dibahas lebih lanjut pada bagian lain tulisan ini, mengenai kelembagaan politik, lembaga politik, peran dan fungsinya. 4. Pemahaman Lembaga Politik Lembaga merupakan seperangkat norma, aturan perilaku yang dipakai menjadi kesepakatan bersama. Sedangkan politik adalah kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem tersebut dan bagaimana melaksanakan tujuannya. negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. lembaga politik merupakan seperangkat norma yang dijadikan kesepakatan bersama yang juga menyangkut dalam bidang politik dan juga mengkhususkan diri pada pelaksanaan kekuasaan dan wewenang. tak lepas juga lembaga politik merupakan badan Jadi kesimpulannya 60 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 60
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar yang mengatur untuk memilih pemimpin dalam satu negara atau daerah, dalam hal ini dikenal dengan kelembagaan politik negara atau kelembagaan politik daerah. Lembaga politik akan berkaitan dengan kehidupan politik. Kehidupan politik menyangkut tujuan dari keseluruhan masyarakat agar tercapai suatu keteraturan dan tertib kehidupan. Adapun yang diatur dan ditertibkan dalam masyarakat adalah kepentingan-kepentingan dari para warga masyarakat itu sendiri. Sehingga tidak terjadi benturan antara kepentingan satu orang atau kelompok orang dengan kepentingan orang atau kelompok orang lain. Untuk dapat mengatur kepentingan ini diperlukan suatu kebijaksanaan tertentu. Sebelum lebih jauh membahas mengenai lembaga politik, sepintas kita ketengahkan mengenai politik itu sendiri menurut para ahli ilmu sosial dan politik 1. teori klasik Aristoteles, a. politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. b. politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara. c. politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapat dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat. d. politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. 2. Hans J. Morghenthau (1960), menjelaskan politik sebagai pertarungan untuk memeperoleh kekuasaan. 3. David Easton (1981), menerangkan politik sebagai pola-pola kekuasaan, aturan dan kewenangan. 4. E. F. Schattschneider (1960), mengemukakan politik sebagai seni dan ilmu pemerintahan. 61 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 61
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 5. Menurut Ramlan Surbakti (1999), politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. 6. Menurut Rod Hague, politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaiaman kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan diantara anggota-anggotanya. Dengan pengertian yang dikemukakan para ahli, maka politik dipahami pada dua aspek, yakni sebagai ilmu dan seni, dan dipahami sebagai tindakan praktis mengarah pada kekuasaan (power), kewenangan (authority), kehidupan publik (public live), pemerintahan (goverment), negara (state), konflik dan resolusi konflik (conflict dan conflict resolution), kebijakan (policy), pengambilan keputusan (decisionmaking), dan pembagian (distribution) atau alokasi (allocation). Dari keseluruhannya memerlukan wadah dan norma dalam bentuk lembaga atau kelembagaan yang berinteraksi. Adapun pengertian Lembaga politik Menurut para Ahli: 1. Kornblum: Lembaga politik adalah seperangkat norma dan status yang mengkhususkan diri pada pelaksanaan kekuasaan dan wewenang. 2. Surbakti: Lembaga politik adalah pranata yang memegang monopoli penggunaan paksaan fisik dalam suatu wilayah tertentu. 3. Kamanto Soenarto: Lembaga politik adalah suatu badan yang mengkhususkan diri pada pelaksanaan kekuasaan dan wewenang. Oleh karena itu, lembaga politik 62 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 62
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar meliputi eksekutif, legislatif, yudikatif, keamanan dan pertahanan nasional, serta partai politik. 4. J.W.Schorel: Lembaga politik merupakan badan yang mengatur dan memelihara tata tertib dan untuk memilih pemimpin yang berwibawa dan karismatik. Dapat disimpulkan, lembaga merupakan seperangkat aturan, norma dan perilaku yang telah disepakati bersama oleh satu komunitas. Sedangkan politik merupakan sebuah tujuan dalam kehidupan bernegara sarana mencapai terutama yang berkaitan dengan sistem yang digunakan oleh negara tersebut. Lembaga politik adalah seperangkat aturan dalam sebuah komunitas yang mengkhususkan dirinya pada pelayanan kekuasaaan dan wewenang bagi wilayah tersebut. Lembaga politik terbagi menjadi 3 bagian yaitu yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Beberapa pengertian Lembaga politik menurut para Ahli sebagai berikut: 1. Surbakti, Lembaga politik adalah pranata yang memegang monopoli penggunaan paksaan fisik dalam suatu wilayah tertentu. 2. Menurut J.W.Schorel, Lembaga politik adalah badan yang mengatur dan memelihara tata tertib dan untuk memilih pemimpin yang berwibawaan dan karismatik. 3. Menurut Kornblum, Lembaga politik adalah seperangkat norma dan status yang mengkhususkan diri pada pelaksanaan kekuasaan dan wewenang. 63 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 63
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 4. Menurut Kamanto Soenarto, yang mengkhususkan diri kekuasaan danwewenang. Oleh karena itu, lembaga politik meliputi eksekutif, legislatif, yudikatif, keamanan dan pertahanan nasional, serta partai politik. Lembaga politik adalah suatu badan pada pelaksanaan lembaga politik merupakan suatu badan yang mengkhususkan diripada pelaksanaan kekuasaan dan wewenang, berkaitan dengan kehidupan politik, menyangkut tujuan dari keseluruhan masyarakat agar tercapai suatu keteraturan dan tata tertib kehidupan dalam bermasyarakat. Dapat dikatakan, lembaga politik merupakan seperangkat norma yang di jadikan kesepakatan bersama yang juga menyangkut dalam bidang politik dan juga mengkhususkan diri pada pelaksanaan kekuasaan dan wewenang. tak lepas juga lembaga politik merupakan badanyang mengatur untuk memilih pemimpin yang berwibawa. Lembaga politik akan berkaitan dengan kehidupan politik. Kehidupan politik menyangkut tujuan dari keseluruhan masyarakat agar tercapai suatu keteraturan dan tertib kehidupan. Adapun yang diatur dan ditertibkan dalam masyarakat adalah kepentingan-kepentingan dari para warga masyarakat itu sendiri. Sehingga tidak terjadi benturan antara kepentingan satu orang atau kelompok orang dengan kepentingan orang atau kelompok orang lain. Untuk dapat mengatur kepentingan ini diperlukan suatu kebijaksanaan tertentu. Jadi kesimpulannya Karakteristik dan Ciri Lembaga Politik Lembaga politik memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut: 64 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 64
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 1. terdapat beberapa orang yang membentuk sebuah komunitas dimana di dalamnya juga dirumuskan peraturan dan adanya kesamaan tujuan yang telah disepakati secara bersama. 2. terdapat pemerintahan di dalam komunitas tersebut atau asosiasi yang terus berperan aktif. 3. Komunitas di dalam tersebut lembaga politik melaksanakan fungs-fungsinya dengan baik di masyarakat umum, karena akan memberikan bahaya akibat jika tidak ada keadilan dalam masyarakat. Lembaga politik memiliki beberapa ciri sebagai berikut: 1. Adalah suatu lembaga atau komunitas yang ada di dalam suatu wilayah tertentu dan telah menempati wilayah tersebut dalam waktu yang lama. 2. terdapat suatu komunitas politik tertentu yang sudah mendapatkan pengaturan sistem terpadu. 3. terdapat anggota masyarakat yang melaksanakan fungsinya pada sistem pemerintahan baik yang telah disarankan atau yang dibuat sendiri. 4. Komunitas ini hanya bisa melakukan segala kekuasaan dan wewenangnya pada bagian wilayah tersebut saja tidak bisa keluar dari wilayah tersebut. Fungsi Lembaga Politik Fungsi sebuah lembaga yang ada di dalam masyarakat seringkali tidaklah optimal termasuk lembaga politik. Lembaga politik biasanya digunakan sebagai sarana oleh beberapa orang untuk mengamankan kepentingannya masing-masing. Secara umum, pembentukan lembaga politik memiliki beberapa fungsi di antaranya adalah sebagai berikut: 65 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 65
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 1. Merumuskan norma-norma kenegaraan yang berupa undang-undang yang disahkan oleh pemerintah dan disusun oleh lembaga legislatif di pemerintahan. 2. Selain merumuskan undang-undang, lembaga politik juga harus menaati peraturan yang telah disepakati bersama. 3. Lembaga politik harus memberikan pelayanan pada khalayak masyarakat umum seperti dalam bidang kesehatan, pendidikan, keamanan dan kesejahteraan dll. 4. Membantu dalam mempertahankan kedaulatan negara dari serangan negara lain baik serangan fisik maupun ideologi. 5. Lembaga politik juga harus memiliki kesiapan jika sewaktu-waktu terjadi gejolak di dalam negara yang berasal dari serangan luar. 6. Melakukan jalan diplomasi dengan negara lain untuk mempererat hubungan luar negeri sehingga tercipta harmonisasi yang kuat dalam hubungan internasional. 7. Lembaga politik juga bisa digunakan sebagai jalan untuk berpindah stratifikasi politik 8. Lembaga politik dapat menentukan tingkat kekuasaan seseorang tergantung pada tingkatan di mana dirinya berada 9. Lembaga politik harus menjaga dan membuat rasa terhindar keamanan di dalam masyarakat agar dari penyebab terjadinya tindakan penyalahgunaan kewenangan. 10. Memelihara kehidupan politik supaya dapat menjadi lebih sejahtera di dalam masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa Fungsi Umum Lembaga politik, adalah: 66 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 66
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 1. Membentuk norma-norma kenegaraan berupa undang-undang yang disusun oleh legislatif. 2. Melaksanakan norma yang telah disepakati bersama. 3. Memberikan pelayanan kepada masyarakat baik di bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, keamanan dan lain sebagainya. 4. Mempertahankan kedaulatan suatu negara dari serangan bangsa lain. 5. Menumbuhkan kesiapan untuk menghadapi berbagai kemungkinan bahaya. 6. Menjalankan diplomasi untuk berhubungan dengan bangsa lain, dan lain sebagainya. Secara khusus peran dan fungsi lembaga politik: 1. Menjaga keamanan dan integritas masyarakat. 2. Melaksanakan kesejahteraan umum. 3. Memelihara ketertiban di dalam wilayahnya, berkaitan dengan kehidupan politik. 4. Sebagai saluran bagi anggota masyarakat untuk melakukan mobilitas sosial ke atas (social climbing). 5. Sebagai penentu kepemilikan salah satu kriteria dalam stratifikasi sosial, yakni kekuasaan. Selain fungsi di atas, lembaga politik juga memiliki fungsi manifest dan fungsi laten. Selengkapnya dapat disimak sebagai berikut: 1. Fungsi Manifest Fungsi manifest sama dengan fungsi yang dapat dilihat secara nyata, fungsi manifest lembaga politik adalah sebagai pemeliharaan kesejahteraan umum, menjaga ketertiban wilayah, dan menjaga keamanan serta menyelesaikan 67 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 67
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar permasalahan yang ada di dalam organisasinya maupun di wilayah kekuasaannya. Fungsi manifest lembaga politik saat ini kerap diabaikan terutama oleh pelakunya sendiri karena adanya pendidikan politik yang rendah. 2. Fungsi Laten Fungsi laten sama dengan fungsi yang timbul secara tidak sadar atas adanya lembaga politik itu sendiri. Lembaga politik memiliki fungsi laten diantaranya sebagai berikut: a. Menciptakan stratifikasi politik di dalam masyarakat, mungkin saat ini dapat dlihat di di masyarakat jika ada orang yang memiliki kekuasaan tinggi di suatu daerah dan bisa melakukan berbagai hal. Inilah yang disebut dengan stratifikasi politik. Stratifikasi politik biasanya dapat dilihat dengan mudah pada sistem pemerintahan baik daerah atau pemerintah pusat. b. Sebagai saluran mobilitas, salah satu fungsi laten dari lembaga politik adalah sebagai saluran mobiitas bagi seseorang untuk mencapai tingkatan yang lebih tinggi terutama dalam tingkatan pemerintahan dan politik. Dengan masuk ke dalam lebaga politik, seseorang yang ingin masuk ke ranah politik akan lebih mudah bergerak dibandingkan dengan orang yang tidak masuk dalam lembaga politik. c. partai politik juga kerap kali menjadi biang dari adanya kesenjangan sosial karena adanya perebuatan kekuasaan dan biasanya yang sudah berkuasa akan tetap mempertahankan kekuasaanya sehingga mereka ini selalu dia atas sedangkan yang tidak berkuasa juga akan tetap tidak berkuasa. 68 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 68
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar d. Lembaga pada penyalahgunaan wewenang dan kekuasann yang dimilikinya. oleh karena itu tidak heran jika dalam pemerintahan tersebut ada sebuah lembaga politik maka bisa dipastikan lembaga politik tersebutlah yang akan mendapatkan beberapa masalah seperti korupsi dan segala jenis penyalahgunaan wewenang lainnya. politik juga sangat rawan e. Adanya juga rawan menjadikan perebutan kekuasaan di dalam wilayah tersebut karena setiap lembaga politk ingin mendapatkan kekuasaan tertinggi di suatu sistem pemerintahan. lembaga politik Contoh Lembaga Politik Di Indonesia Setelah mengetahui apa yang dimaksud dengan lembaga politik dan peran dan fungsi lembaga politik, maka selanjutnya adalah contoh dari lembaga politik. Dan untuk mempermudah, maka di bawah ini akan diuraikan beberapa contoh lembaga politik yang ada di Indonesia. Contoh lembaga politik yang akan diuraikan adalah semua cakupan dari pengertian lembaga politik secara umum beserta peran dan fungsinya. 1. MPR Lembaga politik yang keberadaannya diatur UUD 1945 dan telah ada semenjak pelaksaan demokrasi masa orde lama adalah Majelis permusyawaratan Rakyat.Lembaga negara yang sekaligus lembaga politik ini bertugas dan berwewenang membuat dan merubah konstitusi. Sebagai lembaga politik, peran dan fungsinya adalah memaksa masyarakat untuk mematuhi konstitusi yang telah dibuatnya. 69 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 69
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 2. Presiden presiden adalah jabatan pemimpin dalam pembagian kekuasaan yang termasuk dalam lembaga eksekutif.Di Indonesia contoh kekuasaan eksekutif presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sebagai lembaga politik, peran dan fungsinya adalah membuat kebijakan umum dalam penyelenggaraan negara dan menerapkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam organisasi selain negara, presiden dapat berarti kepala perusahaan, kepala pendidikan, kepala perguruan tinggi, dan lain-lain. 3. Wakil Presiden Wakil presiden adalah kedudukan satu tingkat di bawah presiden. Wakil ini merupakan pendamping dan pengganti presiden pada saat-saat tertentu. peran dan fungsi wakil presiden sebagai lembaga politik sama dengan peran presiden. 4. DPR Dewan perwakilan rakyat atau DpR dalam trias politica adalah lembaga legislatif yang berwewenang membuat undang-undang. Dengan demikian, sebagai lembaga politik DpR berperan sebagai pembuat kebijakan bersama presiden, melindungi masyarakatnya dengan aturan yang dia buat, dan penyalur aspirasi rakyat. Karena anggota DpR wakil rakyat yang dipilih rakyat dari berbagai partai politik.Rakyat mempercayai aspirasinya terhadap seluruh anggota DpR. 5. DPD Dewan perwakilan Daerah atau DpD, dapat dikatakan sebagai lembaga politik yang baru ada di Indonesia. DpD baru 70 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 70
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar dibentuk berdasarkan hasil amandemen. Anggota DpD juga menjadi anggota MpR. Dengan demikian, sebagai lembaga politik DpD berperan dan berfungsi memaksa masyarakat dengan konstitusi yang dibuatnya sebagai anggota MpR, membuat kebijakan bersama DpR, dan penyalur aspirasi rakyat, khususnya rakyat yang berada di daerah yang diwakilinya. 6. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Badan pemeriksa Keuangan atau BpK saat ini menjadi lembaga yang independen seperti lembaga negara lain. BpK juga menjadi bagian dari lembaga politik.tugas dan peranannya sebagai lembaga politik, yaitu memaksa lembaga dan pejabat negara untuk mematuhi hukum keuangan da membuat kebijakan tentang pengawasan keuangan negara. 7. Bank Indonesia (BI) Bank Indonesia jarang disebut-sebut sebagai lembaga lembaga politik. padahal sebenarnya, BI negara atau juga menjadi bagian dari lembaga yang diatur hak dan wewenangnya oleh UUD 1945 hasil amandemen. Sebagai lembaga politik BI mempunyai fungsi dan peran mengatur kebijakan umum tentang keuangan dan lancarnya peredaran uang di Indonesia. 8. Mahkamah Agung Mahkamah agung atau MA menjadi lembaga negara ini bertugas hukum tertinggi di Indonesia. Lembaga memaksa masyarakat dalam hal ini seluruh warga negara untuk mematuhi seluruh aturan yang ada dan memberi sanksi pelanggaran. MA juga memberikan perlindungan 71 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 71
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar terhadap seluruh warga negara atas haknya selama berada di wilayah hukum Indonesia dan menyelesaikan semua masalah hukum pidana dan perdata. 9. Mahkamah Konsitusi (MK) Sama halnya dengan DpD, Mahkamah Konstitusi baru dibentuk dengan adanya UUD 1945 hasil amandemen. Sebagai lembaga politik peran dan fungsinya yaitu menengahi permasalahan yang mungkin terjadi antar lembaga negara dan permasalahan sengketa antar partai politik tentang hasil pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. 10. Komisi Yudisial (KY) Dalam ketatanegaraan Indonesia, Komisi Yudisial juga menjadi salah satu bagian dari lembaga yudikatif. Lembaga yang menangani seua masalah hukum yang ada di Indonesia. Dengan demikian peran dan fungsinya sebagai lembaga politik hampir sama degan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yaitu memaksa masyarakat untuk mentaati peraturan yang berlaku, melindungi rakyar dalam negara, dan menengahi permasalahan bidang hukum. 11. Partai Politik (Parpol) lembaga yang secara resmi tidak ada dalam pemerintahan pusat dan daerah. namun secara tidak langsung keberadaan partai poltik mempengaruhi semua lembaga politik yang ada. Karena dari anggota partai politik hampir semua anggota lembaga politik berasal. Jadi, peran dan fungsi partai politik sebagai lembaga politik adalah mengatur proses politik yang ada di Indonesia. partai politik juga berfungsi menyalurkan aspirasi partai politik merupakan 72 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 72
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar masyarakat yang dibawanya agar diperhatikan dan menjadi kebijakan pemerintah. Melihat contoh lembaga politik yang ada di Indonesia, tidak jauh perbedaannya dengan lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia. Yang membedakannya adalah fungsi dan perananannya. Lembaga politik mempunyai peran dalam pengusaan negara dan semua yang terjadi dalam proses politik. Sedangkan sebagai lembaga negara mempunyai fungsi dan wewenang yang seharusnya terlepas dari partai politik dan daerah mana dia berasal. Sebagai lembaga negara yang terpenting adalah persatuan dan kesatuan negara Indonesia dan tercapainya tujuan pembangunan nasional. Kelembagaan Politik Dalam Demokrasi Konstitusional Konstitusi negara Kesatuan Republik Indonesia (nKRI): UUD 1945 secara konstitusional telah meletakkan dengan tegas dan jelas mengenai prinsip-prinsip utama dan dasar-dasar penting penataan dan pembangunan sistem dan kelembagaan negara. UUD 1945 mengamanatkan, mengatur, dan semakin memastikan keberadaan lembaga-lembaga negara sekaligus menguraikan hubungan konstitusional antar lembaga-lembaga yang tercantum di dalam konstitusi. Selanjutnya UUD 1945 juga memetakan relasi kekuasaan, fungsi, tugas, tanggungjawab, dan kewenangan lembaga- lembaga negara di Indonesia. Anatomi dan konfigurasi atas relasi kekuasan demokratis konstitusional pada dasarnya membangun dan menumbuhkan keseimbangan konstitusional kenegaraan. Dengan demikian, setiap lembaga negara, misalnya presiden (lembaga kepresidenan) dalam kerangka konstitusi UUD 1945 tidak memungkinkan dan tidak menjadikan 73 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 73
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar presiden menjadi otoriter dan diktator. perlindungan konstitusi ini dilakukan oleh lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman. Untuk itu, dibentuk Mahkamah Konstitusi sebagai garda konstitusi dan penafsir akhir konstitusi. Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi dibentuk dengan tujuan agar pelaksanaan Undang-Undang dasar dapat terjaga dan terjamin. proteksi terhadap Konstitusi atau Undang-Undang Dasar dalam konstitusinalisme adalah bagaimana konstitusi itu hidup ditengah tengah masyarakat, membangun persesuaian dalam skala equalibrium oleh karena dianut dan ditaati. posisi konstitusi yang hidup ini menggingatkan bahwa konstitusi bukanlah untuk konstitusi melainkan konstitusi untuk kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Mahkamah Konstitusi harus mengaitkan diri sebagai kelembagaan politik yang mengintrodusir masalah, atau auto kritik terhadap konstitusi. Bukan saja dalam rangka amandemen, melainkan dalam rangka MK itu sendiri tidak melabel dirinya dengan pedang "bertentangan dengan konstitusi". Keberadaan MK bukanlah dalam rangka konstitusi, aparat konstitusi, tetapi melindungi konstitusi, dalam pengertian membuatnya imun, melindungi masyarakat negara, bangsa atau rakyat. Maksudnya MK-pun perlu memakai kacamata demokrasi di dalam memahami konstitusi. pada bagian lain tulisan ini telah dikemukakan bahwa pertautan antara politik dan hukum memberi penjelasan kepada kita bahwa politik dan hukum tidak dikotomis, demokrasi dan kontitusi dua hal yang senyawa melalui pelembagaan rasa keadilan setiap warga negara melalui modifikasi peran intervensi atau kontrol rakyat terhadap kekuasaan. Mekanismenya dibangun melalui atau dirujuk kepada konstitusi dalam konteks pembangunan politik. 74 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 74
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar Peran Lembaga Politik Terhadap Demokrasi Konstitusional peran Lembaga politik terhadap terselenggaranya Demokrasi Konstitusional adalah dengan adanya pembagian kekuasaan tersebut dengan dasar konstitusinal dengan arti pembagian kekuasaan dan kewenangan tersebut berdasarkan dasar hukum yang jelas yang diakui. terhadap lembaga politik 75 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 75
g n a n e w e W n a d s a g u T m u k u H r a s a D a g a b m e L a m a N a r a g e N o N D U U t u r u n e m n a h a t n i r e m e p n a a s a u k e k g n a g e m e M . 1 , 5 4 9 1 D U U ) 1 ( t a y a 4 l a s a p n e d i s e r p 1 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar i g g n i t r e t g n a y n a a s a u k e k g n a g e m e M n a d , ) L A ( t u a L n a t a k g n A , ) D A ( t a r a D n a t a k g n A s a t a ) U A ( a r a d U n a t a k g n A ) U U R ( g n a d n U - g n a d n U n a g n a c n a R n a k u j a g n e M n e d i s e r p . ) R p D ( t a y k a R n a l i k a w r e p n a w e D a d a p e k n a u u t e s r e p n a i r e b m e p n a d n a s a h a b m e p n a k u k a l e m j U U R n a k h a s e g n e m a t r e s R p D a m a s r e b U U R s a t a . U U i d a j n e m n u i t n a g g n e p h a t n i r e m e p n a r u t a r e p n a k p a t e n e M . 4 ) a s k a m e m g n a y n a g n i t n e g e k m a l a d ( g n a d n u - g n a d i r e t n e m i r e t n e m n a k i t n e h r e b m e m n a d t a k g n a g n e M r e p n a d n a i a m a d r e p t a u b m e m g n a r e p n a k a t a y n e M , . 6 r e p n a d n a i a m a d r e p t a u b m e m g n a r e p n a k a t a y n e M , . 6 . . . 2 3 D U U 2 ( n a d ) 1 ( t a y a 5 l a s a p D U U ) 1 ( t a y a 1 1 l a s a p , ) 5 4 9 1 , 5 4 9 1 D U U 2 1 l a s a p , 5 4 9 1 , 5 4 9 1 D U U ) 1 ( t a y a 3 1 l a s a p D U U ) 2 ( n a d ) 1 ( t a y a 4 1 l a s a p , 5 4 9 1 D U U 5 1 l a s a p , 5 4 9 1 7 1 l a s a p , 5 4 9 1 D U U 6 1 l a s a p t a y a 0 2 l a s a p , 5 4 9 1 D U U 2 t a y a t a y a A 4 2 l a s a p , 5 4 9 1 D U U ) 2 ( t a y a C 4 2 l a s a p , 5 4 9 1 D U U ) 3 ( 5 4 9 1 D U U ) 3 ( 76 R p D n a u u t e s r e p n a g n e d n i a l a r a g e n n a g n e d n a i j j n a j n a g n e d a y n n i a l l a n o i s a n r e t n i n a i j n a j r e p t a u b m e M . 7 R p D n a u u t e s r e p j Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 76
a y a h a b n a a d a e k n a k a t a y n e M . 8 g n a g n e m m a l a D . n a t l u s n o k n a d a t u d t a k g n a g n e M . 9 n a g n a b m i t r e p n a k i t a h r e p m e m n e d i s e r p , a t u d t a k Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar R p D n a g n e d n i a l a r a g e n a t u d n a t a p m e n e p a m i r e n e M 0 1 . . R p D n a g n a b m i t r e p n a k i t a h r e p m e m n a k i t a h r e p m e m n a g n e d i s a t i l i b a h e r , i s a r g i r e b m e M 1 1 . g n u g A h a m a k h a M n a g n a b m i t r e p i t a h r e p m e m n a g n e d i s i l o b a n a d i t s e n m a i r e b m e M 2 1 . R p D n a g n a b m i t r e p n a k n a t a m r o h e k a d n a t n a d , a s a j a d n a t , r a l e g i r e b m e M 3 1 . U U n a g n e d r u t a i d g n a y a y n n i a l a u e K a s k i r e m e p n a d a B a t o g g n a n a k i m s e r e M 4 1 . n a g n e d R p D h e l o h i l i p i d g n a y ) K p B ( n a g n n a l i k a w r e p n a w e D n a g n a b m i t r e p n a k i t a h r e p m e m 77 ) D p D ( h a r e a D n a k l u s u i d g n a y n o l a c i r a d g n u g a m i k a h n a k p a t e n e M 5 1 . R p D i u u t e s i d n a d ) Y K ( j l a i s i d u Y i s i m o K h e l o Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 77
i d g n a y n o l a c i r a d i s u t i t s n o k m i k a h n a k p a t e n e M 6 1 . g n u g A h a m a k - h a M n a d , R p D , n e d i s e r p n a k l u s u Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar i s i m o K a t o g g n a n a k i t n e h r e b m e m n a d t a k g n a g n e M 7 1 . R p D n a u u t e s r e p n a g n e d j l a i s i d u Y i s a s a k t a k g n i t a d a p i l i d a g n e M h a w a b i d n a g n a d n u - g n a d n u r e p n a r u t a r e p i j u g n e M g n a d n u - g n a d n u p a d a h r e t g n a d n u - g n a d n u n e d i s e r p a d a p e k m u k u h n a g n a b m i t r e p n a k i r e b m e M . i s a t i l i b a h e r n a d i s a r g n a n o h o m r e p l a h m a l a d i s u t i t s n o k m i k a h a t o g g n a g n a r o a g i t n a k u j a g n e M n a d a m a t r e p t a k g n i t a d a p i l i d a g n e m g n a n e w r e B k u t n u l a n fi t a f i s r e b a y n n a s u t u p e k g n a y r i h k a r e t n U - g n a d n U p a d a h r e t g n a d n U - g n a d n U i j u g n e m n a g n a n e w e w e k a t e k g n e s s u t u m e m , r a s a D g n a d n a k i r e b i a y n n a g n a n e w e w e k g n a y a r a g e n a g a b m e l . . . . . . 1 2 3 4 1 , 5 4 9 1 D U U ) 2 ( t a y a 4 2 l a s a p , 5 4 9 1 D U U ) 1 ( t a y a A 4 2 l a s a p 5 4 9 1 D U U ) 3 ( t a y a C 4 2 l a s a p D U U ) 2 ( n a s ) 1 ( t a y a C 4 2 l a s a p 5 4 9 1 h a m a k h a M g n u g A h a m a k h a M i s u t i t s n o K 2 3 78 i a t r a p n a r a b u b m e p s u t u m e m , 5 4 9 1 D U U h e l o l i s a h g n a t n e t n a h i s i l e s r e p s u t u m e m n a d , k i t i l o p . m u m U n a h i l i m e p Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 78
n a w e D t a p a d n e p s a t a n a s u t u p e k i r e b m e m b i j a W . 2 n a r a g g n a l e p n a a g u d i a n e g n e m t a y k a R n a l i k a w r e p D U U t u r u n e m n e d i s e r p l i k a W u a t a n e d i s e r p h e l o Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar . 5 4 9 1 . 1 5 4 9 1 D U U p a d a h r e t g n a d n u - g n a d n u i j u g n e M a r a g e n a g a b m e l r a t n a n a g n a n e w e k a t e k g n e s s u t u m e M . 5 4 9 1 D U U h e l o n a k i r e b i d a y n n a g n a n e w e k g n a y k i t i l o p i a t r a p n a r a b u b m e p s u t u m e M . u l i m e p l i s a h g n a t n e t n a h i s i l e s r e p s u t u m e M k i t n a l e M D U U n a k p a t e n e m a t r e s h a b u g n e M . l i s a h n a k r a s a d r e b n e d i s e r p l i k a W a t r e s n e d i s e r p . R p M a n r u p i r a p g n a d i s m a l a d u l i m e p n a s u t u p n a k r a s a d r e b R p D l u s u n a k s u t u m e M n a k i t n e h r e b m e m k u t n u i s u t i t s n o K h a m a k h a M a s a m m a l a d n e d i s e r p l i k a W u a t a n a d n e d i s e r p . . . . . . 3 4 5 6 1 2 3 l a s a p & 5 4 9 1 D U U 2 l a s a p 5 4 9 1 D U U u m r e p s i l e j a M n a t a r a w a y s t a y k a R 4 79 l i k a W u a t a n a d n e d i s e r p h a l e t e s a y n n a t a b a j n a k i a p m a y n e m k u t n u n a t a p m e s e k i r e b i d n e d i s e r p . R p M a n r u p i r a p g n a d i s m a l a d i d n a s a l e j n e p Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 79
i d a j n e m n e d i s e r p l i k a W k i t n a l e M . 3 , i t n e h r e b , t a k g n a m n e d i s e r p a l i b a p a n e d i s e r p n a k a n a s k a l e m t a p a d k a d i t u a t a , n a k i t n e h r e b i d Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar . a y n n a t a b a j a s a m m a l a d a y n n a b i j a w e k g n a y n o l a c a u d i r a d n e d i s e r p l i k a W h i l i m e M n a g n o s o k e k i d a j r e t a l i b a p a n e d i s e r p n a k u j a i d a y n n a t a b a j a s a m m a l a d n e d i s e r p l i k a W n a t a b a j . i r a h h u u p m a n e u t k a w m a l a d a y n t a b m a l - t a b m a l e s l a l i b a p a n e d i s e r p l i k a W a t r e s n e d i s e r p h i l i m e M a s a m m a l a d n a a m a s r e b a r a c e s i t n e h r e b a y n a u d e k a t r e s n e d i s e r p n o l a c t e k a p a u d i r a d , a y n n a t a b a j k i t i l o p i a t r a p h e l o n a k l u s u i d g n a y n e d i s e r p l i k a w n o l a c t e k a p g n a y k i t i l o p i a t r a p n a g n u b a g u a t a a r a u s h i a r e m a y n n e d i s e r p l i k a w a t r e s n e d i s e r p n a h i l i m e p m a l a d a u d e k a t r e s a m a t r e p k a y n a b r e t . . 4 5 80 a y n n a t a b a j a s a m s i b a h i a p m a s , a y n m u l e b e s . i r a h 0 3 u t k a w m a l a d a y n t a b m a l t a b m a l e s k i t e e d o k a t r e s b i t r e t a t a t n a r u t a r e p n a k p a t e n e M . 6 . R p M Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 80
n a g n e d s a h a b i d g n a y g n a d n u - g n a d n u k u t n e b m e M . 1 D U U ) 2 ( n a d ) 1 ( t a y a 0 2 l a s a p n a w e D 5 a m a s r e b n a u u t e s r e p t a p a d n e m k u t n u n e d i s e r p j D U U ) 2 ( t a y a 2 2 l a s a p , 5 4 9 1 n a l i k a w r e p i r e b m e m k a d i t u a t a n a k i r e b m e m n a d s a h a b m e M . 2 D U U ) 2 ( t a y a 3 2 l a s a p , 5 4 9 1 t a y k a R Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar h a t n i r e m e p n a r u t a r e p p a d a h r e t n a u u t e s r e p n a k j g n a d n u - g n a d n u i t n a g g n e p n a g n a c n a R n a l u s u s a h a b m e m n a d a m i r e n e M D p D h e l o n a k u j a i d g n a y ) U U R ( g n a d n U - g n a d n U , h a r e a d i m o n o t o g n a d i b n a g n e d n a t i a k r e b g n a y e m e p , n a k u t n e b m e p , h a r e a d n a d t a s u p n a g n u b u h n a a l o l e g n e p , h a r e a d n a g n u b a g g n e p n a d , n a r a k i m o n o k e a y a d r e b m u s n a d m a l a a y a d r e b m u s n a g n a b m i r e p n a g n e d n a t i a k r e b g n a y a t r e s , a y n n i a l n a k a t r e s t u k i g n e m n a d h a r e a d n a d t a s u p n a g n a u e k n a a r a c i b m e p l a w a m a l a d a y n n a s a h a b m e p m a l a d I t a k g n i t . 3 D U U ) 3 ( t a y a D 2 2 l a s a p , 5 4 9 1 D U U ) 2 ( t a y a E 2 2 l a s a p , 5 4 9 1 D U U ) 3 ( t a y a B 4 2 l a s a p , 5 4 9 1 D U U ) 3 ( t a y a A 4 2 l a s a p , 5 4 9 1 D U U ) 2 ( t a y a 4 1 l a s a p 5 4 9 1 , D U U ) 2 ( t a y a 1 1 l a s a p , 5 4 9 1 5 4 9 1 81 n a s a h a b m e p n a k u k a l e m k u t n u D p D g n a d n u g n e M . 4 . 6 2 t a k a r a y s a m i s a r i p s a i t u n a l k a d n n e m j i n a d i s u t i t s n o k m i k a h g n a r o a g i t h i l i m e M n a k i m s e r i d k u t n u n e d i s e r p a d a p e k a y n n a k u j a g n e m n e d i s e r p n a s u t u p e k n a g n e d Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 81
· m e p h e l o n u p u a m R p D h e l o n a k u j a i d g n a y U U R a d a p , c f u r u h a d a p d u s k a m i d a n a m i a g a b e s h a t n i r I t a k g n i t n a a r a c i b m e p l a w a Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar U U R s a t a D p D n a g n a b m i t r e p n a k i t a h r e p m e M n a d ) n B p A a r a g e n a j n a l e B n a d n a t a p a d n e p n a r a g g n A , n a k
- i d i d n e p , k a j a p n a g n e d n a t i a k r e b g n a y U U R I t a k g n i t n a a r a c i b m e p l a w a m a l a d a m a g a n a d n a g n e d n e d i s e r p a m a s r e b n B p A n a k a r a c i b m e M D p D n a g n a b m i t r e p n a k i t a h r e p m e m n a s a w a g n e p l i s a h i t u n a l k a d n n e m n a d s a h a b m e M j i n a a n a s k a l e p p a d a h r e t D p D h e l o n a k u j a i d g n a y , h a r e a d i m o n o t o i a n e g n e m g n a d n u
- g n a d n u n a g n u b a g g n e p n a d n a r a k e m e p , n a k u t n e b m e p r e b m u s , h a r e a d n a d t a s u p n a g n u b u h , h a r e a d , a y n n i a l i m o n o k e a y a d r e b m u s n a d m a l a a y a d . . . 5 6 7 82 a m a g a n a d , n a k i d i d n e p , k a j a p , n B p A n a a n a s k a l e p n a g n a u e K a s k i r e m e p n a d a B a t o g g n a h i l i m e M . 8 D p D n a g n a b m i t r e p n a k i t a h r e p m e m n a g n e d Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 82
n a a s - k i r e m e p l i s a h i t u n a l k a d n n e m n a d s a h a b m e M j i . 9 g n a y a r a g e n n a g n a u e k n a b a w a j g n u g g n a t r e p s a t a n a g n a u e K a s k i r e m e p n a d a B h e l o n a k i a p m a s i d Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar a b m i t r e p , n a u u t e s r e p n a k i r e b m e m n a k u j a g n e M 0 1 j , . t a p a d n e p n a d , i s a t l u s n o k / n a g n n n e m n a d g n u p m a n e m n u p m i h g n e m p a r e y n e M 1 1 , . i , t a k a r a y s a m i s a r i p s a i t u n a l k a d j g n a y a y n n i a l g n a n e w e w n a d s a g u t n a k a n a s k a l e M 2 1 . a r a g e n r a s a D g n a d n u - g n a d n U m a l a d n a k u t n e t i d g n a d n u n a d 5 4 9 1 n u h a t a i s e n o d n I k i l b u p e R g n a d n u n e d i s e r p n a g n e d s a h a b i d g n a y D U U k u t n e b m e M 3 1 . n a r u t a r e p a m a s r e b n a u u t e s r e p t a p a d n e m k u t n u j n a d a m i r e n e m D U U i t n a g g n e p h a t n i r e m e p g n a y D p D n a k u j a i d g n a y U U R n a l u s u s a h a b m e m 83 n a s a h a b m e p m a l a d u t n e t r e t g n a d i b n a g n e d n a t i a k r e b n a g n e d n e d i s e r p a m a s r e b n B p A n a k p a t e n e M 4 1 . D p D n a g n a b m i t r e p n a k i t a h r e p m e m n a a n a s k a l e p p a d a h r e t n a s a w a g n e p n a k a n a s k a l e M 5 1 . h a t n i r e m e p n a k a j i b e k a t r e s , n B p A U U , Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 83
n a k i t a h r e p m e m n a g n e d K p B a t o g g n a h i l i m e M 6 1 . D p D n a g n a b m i t r e p k i r e m e p l i s a h i t u n a l k a d n n e m n a d s a h a b m e M 7 1 k i r e m e p l i s a h i t u n a l k a d n n e m n a d s a h a b m e M 7 1 j . Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar a r a g e n n a g n a u e k n a b a w a j g n u g g n a t r e p s a t a n a a s K p B h e l o n a k i a p m a s i d g n a y s a t a n e d i s e r e p a d a p e k n a u u t e s r e p n a k i r e b m e M 8 1 j . a t o g g n a n a i t n e h r e b m e p n a d n a t a k g n a g n e p n a g n e d s a h a b i d g n a y g n a d n U - g n a d n U k u t n e b m e M 9 1 . . a m a s r e b n a u u t e s r e p t a p a d n e m k u t n u n e d i s e r p j m a l a d n e d i s e r p a d a p e k n a g n a b m i t r e p n a k i r e b m e M 0 2 . i s i l o b a n a d i t s e n m a n a i r e b m e p n e d i s e r p a d a p e k n a g n a b m i t r e p n a k i r e b m e M 1 2 . a m i r e n e m n a d r a s e b a t u d t a k g n a g n e m l a h m a l a d n i a l a r a g e n r a s e b a t u d n a t a p m e n e p n a k i t a h r e p m e m n a g n e d K p B a t o g g n a h i l i m e M 2 2 . 84 D p D n a g n a b m i t r e p k i r e m e p l i s a h i t u n a l k a d n n e m n a d s a h a b m e M 3 2 k i r e m e p l i s a h i t u n a l k a d n n e m n a d s a h a b m e M 3 2 j . a r a g e n n a g n a u e k n a b a w a j g n u g g n a t r e p s a t a n a a s K p B h e l o n a k i a p m a s i d g n a y Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 84
s a t a n e d i s e r p a d a p e k n a u u t e s r e p n a k i r e b m e M 4 2 j . i s i m o K a t o g g n a n a i t n e h r e b m e p n a d n a t a k g n a g n e p l a i s i d u Y Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar g n u g a m i k a h n o l a c n a u u t e s r e p n a k i r e b m e M 5 2 j n a k p a t e t i d k u t n u l a i s i d u Y i s i m o K n a k l u s u i d g n a y n e d i s e r p h e l o g n u g a m i k a h i a g a b e s g n a d n U n a g n a c n a R R p D a d a p e k n a k u j a g n e M . 1 , h a r e a d i m o n o t o n a g n e d n a t i a k r e b g n a y g n a d n U n a k u t n e b m e p , h a r e a d n a d t a s u p n a g n u b u h , h a r e a d n a g n u b a g g n e p n a d , n a r a k e m e p n a d a y a d r e b m u s n a d , m a l a a y a d r e b m u s n a a l o l e g n e p n a g n e d n a t i a k r e b g n a y a t r e s a y n n i a l i m o n o k e R p D . h a r e a d n a d t a s u p n a g n a u e k n a g n a b m i r e p s a h a b m e m k u t n u D p D g n a d n u g n e m n a i d u m e k . . t u b e s r e t U U R . ) 1 ( ) 3 ( , ) 2 ( , ) 1 ( t a y a D 2 2 l a s a p t a y a F 3 2 l a s a p , 5 4 9 1 D U U 5 4 9 1 D U U n a w e D n a l i k a w r e p h a r e a D 6 85 U U R s a t a R p D a d a p e k n a g n a b m i t r e p n a k i r e b m e M . 2 , k a j a p n a g n e d n a t i a k r e b g n a y U U R n a d n B p A a m a g a n a d , n a k i d i d n e p m a l a d R p D a d a p e k n a g n a b m i t r e p n a k i r e b m e M . 3 . n a g n a u e K a s k i r e m e p n a d a B a t o g g n a n a h i l i m e p Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 85
g n a d n u n a a n a s k a l e p s a t a n a s a w a g n e p n a k u k a l e M . 4 , n a k u t n e b m e p , h a r e a d i m o n o t o i a n e g n e m g n a d n u n a g n u b u h , h a r e a d n a g n u b a g g n e p n a d , n a r a k e m e p Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar , m a l a a y a d r e b m u s n a a l o l e g n e p , h a r e a d n a d t a s u p n a a n a s k a l e p , a y n n i a l i m o n o k e a y a d r e b m u s n a d . a m a g a n a d , n a k i d i d n e p , k a j a p , n B p A a r a g e n n a g n a u e k n a a s k i r e m e p l i s a h a m i r e n e M r e p t a u b m e m n a h a b n a k i d a j i d k u t n u K p B i r a d n a t i a k r e b g n a y U U R g n a t n e t R p D i g a b n a g n a b m i t n B p A n a g n e d m i k a h u k a l i r e p i s a w a g n e M . g n u g a m i k a h n o l a c a m a n n a k l u s u g n e M n a a l o l e g n e p a s k i r e m e m n a d i s a w a g n e m g n a n e w r e B a t r e s ) D B p A ( h a r e a d n a d ) n B p A ( a r a g e n n a g n a u e k . . . . 5 1 2 1 D U U ) ) 3 ( t a y a A 4 2 l a s a p D U U ) 1 ( t a y a B 4 2 l a s a p 5 4 9 1 , 5 4 9 1 g n a d n U G 3 2 F, 3 2 , E 3 2 l a s a p g n a d n U . 2 5 4 9 1 r a s a d g n a d n u l a i s i d u Y i s i m o K n a d a B a s k i r e m e p 7 8 86 n a d R p D a d a p e k n a a s k i r e m e p l i s a h n a k i a p m a y n e m a i s e n o d n I k i l b u p e R g n a d n u n a g n a u e K . m u k u h k a g e n e p t a r a p a h e l o i t u n a l k a d n i t i d n a d D p D j g n a t n e t 6 0 0 2 n u h a t 5 1 r o m o n a g n e p i s n a t s n i i a g a b e s p K p B n a r e p i s a r g e t n i g n e M . 2 n a g n a u e k a s k i r e m e p n a d a b m a l a d e k n a t u k g n a s r e b g n a y n e m e t r a p e d l a n r e t n i s a w g n a d n u i t n a g g n e p i a g a b e s . K p B a i s e n o d n I k i l b u p e r g n a d n u Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 86
g n a t n e t 3 7 9 1 n u h a t 5 r o m o n . n a g n a u e k a s k i r e m e p n a d a b k i l b u p e r g n a d n u - g n a d n U . 3 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar r e t e n o m n a k a j i b e k n a k p a t e n e m n a d n a k a n a s k a l e m e t s i s n a r a c n a l e k a g a j n e m n a d r u t a g n e M M . . 1 2 n u h a t 5 1 r o m o n a i s e n o d n I n a a s k i r e m e p g n a t n e t 4 0 0 2 g n u g g n a t n a d n a a l o l e g n e p . 4 . a r a g e n n a g n a u e k b a w a j k i l b u p e r g n a d n u - g n a d n U 4 0 0 2 n u h a t 1 r o m o n a i s e n o d n I . a r a g e n n a a r a h a d n e b r e p g n a t n e t k i l b u p e r g n a d n u - g n a d n U . 5 3 0 0 2 n u h a t 7 1 r o m o n a i s e n o d n I . a r a g e n n a g n a u e k g n a t n e t g n a d n U - g n a d n U D 3 2 l a s a p 5 4 9 1 r a s a D a i s e n o d n I k n a B 9 87 n a r a y a b m e p k n a b - k n a b i s a w a g n e m n a d r u t a g n e M . 3 i s a r k o m e D a y n a r a g g n e l e s r e T i g a B k i t i l o P n a a g a b m e l e K n a r e P " h a l a k a M , 4 4 0 0 6 2 . p p N , i l u a N n a w r I : r e b m u S ( . ) k i t i l o P n a a g a b m e l e K : h a i l u K a t a M s a g u T , " a i s e n o d n I i D l a n o i s u t i t s n o K Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 87
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar Pemahaman Pembangunan Politik Pilkada Kotak Kosong tidak dapat dinapikan kehadiran Mahkamah Konstitusi untuk mengkanalisasi dinamikan politik konstiusional atau demokrasi konstitusional sebagai bagian penting dari proses pembangunan politik. Huntington (Political Development and Political Decay, 1965) menyusun 4 kategorisasi pengertian pembangunan politik: a. Secara geografis, pembangunan politik diartikan sebagai gejala kehidupan politik negara-negara sedang berkembang. b. Dari asal usulnya, maka pembangunan politik merupakan aspek politik dan akibat dari proses modernisasi dengan segala aspeknya. c. Dari tujuannya, pembangunan politik dianggap sebagai proses politik yang bergerak menuju satu atau sejumlah sistem politik seperti demokrasi, stabilisasi dan partisipasi. d. Secara fungsional, pembangunan politik merupakan fungsi masyarakat modern yang industrial. Ilmuwan politik yang memusatkan perhatian pada pembangunan maupun para pemimpin negara berkembang telah mengemukakan sejumlah tujuan yang menjadi arah yang harus dituju oleh proses pembangunan. Myron Wiener menyebutkan sebagai integrasi politik, pemerintah yang efisien, bersih dan berwibawa dan Huntington menyebut lima tujuan lain, seperti pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan, demokrasi, stabilitas, dan otonomi nasional. Lucian W. Pye dengan bukunya "Aspects of Political Develompment" (dalam Juwono Sudarsono, 1985, Idris 88 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 88
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar patarai, 2015) menginventarisir sepuluh defenisi mengenai pembangunan politik sebagai berikut : 1. pembangunan politik sebagai prasyarat politik bagi pembangunan ekonomi; 2. pembangunan politik sebagai tipe politik masyarakat industri; 3. pembangunan politik sebagai modernisasi politik; 4. pembangunan politik sebagai operasi negara-bangsa; 5. pembanguan politik sebagai pembangunan adminis- trasi dan hukum; 6. pembangunan politik sebagai mobilisasi dan partisipasi massa; 7. pembangunan politik sebagai pembinaan demokrasi; 8. pembangunan politik sebagai stabilitas dan perubahan teratur; 9. pembangunan politik sebagai mobilisasi dan kekuasaan; dan 10. pembangunan politik sebagai satu aspek proses perubahan sosial yang multi dimensional. Uraian masing masing defenisi, ruang lingkup dan karakteristiknya, pada aspek Kebijakan Calon tunggal dan Kemenangan Kotak Kosong pilwali Makassar adalah sbb: 1. pembangunan politik sebagai prasyarat politik bagi pembangunan ekonomi, yakni keadaan masyarakat politik yang dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan Kotak Kosong tidak mendukung pertumbuhan ekonomi, sebaliknya bisa menyebabkan pemborosan jika pilkada harus diulang, terlepas dari hasil finalnya; 2. pembangunan politik sebagai tipe politik masyarakat industri, yakni tipe politik masyarakat industri: 89 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 89
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar rasional dan bertanggungjawab; adanya kesadaran akan kedaulatan politik, penghargaan terhadap nilai-nilai administrasi dan hukum; adanya program kesejahteraan dan partisipasi masyarakat. Kemenangan Kotak Kosong pada pilwali Makassar rasionalitas masyarakat, bahkan menunjukkan relevan dengan seluruh aspek pembangunan politik sebagai tipe masyarakat industri. 3. pembangunan politik sebagai modernisasi politik, yakni masyarakat industri melakukan modernisasi politik untuk pembangunan politik melalui perpaduan antara ciri masyarakat industri dengan ciri sistem politik yang berlaku secara kontemporer dan universal. Hal ini diabtraksikan dalam peristiwa "kemenangan Kotak Kotak Kosong": politik taat hukum, kompetensi dan partisipasipatif, kompetisi, perjuangan rasa keadilan sebagai ukuran universal kehidupan politik modern. 4. pembangunan politik sebagai operasi negara-bangsa. Sebagai operasi negara bangsa: pengorganisasian kehidupan politik dan prestasi fungsi-fungsi kelembagaan politik dari negara kebangsaan terdapat pada pilwali Makassar. Lembaga-lembaga dan tingka laku politik menyesuaikan diri dengan negara. paham sektarian dan primordial mengalah untuk jenis politik yang diperlukan untuk satu sistem bersama. penciptaan serangkaian lembaga pemerintahan dan negara yang merupakan bagian dari prasarana hukum. Implementasi nasionalisme dalam kelembagaan politik. 5. pembanguan pembangunan administrasi dan hukum. Sebagai pembangunan politik sebagai 90 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 90
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar administrasi dan hukum: fokus pembangunan politik adalah kelembagaan politik dan masyarakat politik. pembangunan administrasi: cara berpikir yang rasional, ketaatan terhadap hukum dan pengetahuan teknis bagi penyelesaian masalah kemasyarakatan terdapat pada penyelenggaraan pilwali Makassar. Ciri pembangunan politik dalam hal ini adalah pembinaan warga negara dan partisipasi rakyat. 6. pembangunan politik sebagai mobilisasi dan partisipasi massa. Sebagai mobilisasi massa dan partisipasi: corak kesadaran berpolitik masyarakat bekas negara jajahan adalah berubah menjadi warga negara yang aktif dan dinamis. Adapun ciri warga negara yang demikian ini yaitu menggunakan hak memilih, keterlibatan dalam proses politik pengambilan keputusan. dinamika aspirasi rakyat dan ketertiban umum. Seluruhnya terpola dalam pilwali Makassar. 7. pembangunan politik sebagai pembinaan demokrasi. Sebagai pembinaan demokrasi: penciptaan lembaga- lembaga politik dan praktek demokrasi untuk memperkuat kerangka nilai-nilai tertentu, yaitu demokrasi yang konstitusional atau dalam hal ini demokratis dan konstitusionalime dalam pilwali Makassar sebagai "model". 8. pembangunan politik sebagai stabilitas dan perubahan teratur. Sebagai stabilitas dan perubahan teratur, operasionalisasi pembangunan yang tertib, stabil yakni setiap bentuk kemajuan ekonomi dan sosial bergantung pada suatu lingkungan dimana ketidak pastian telah dikurangi dari perencanaan yang didasarakan pada prediksi yang relatif aman dan terjamin. bukan stabilitas yang stagnan dan dukungan 91 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 91
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar pada statusqou. Atas dasar itu maka pilwali Makassar memberi ruang untuk memilih aspek demokratis yang konstitulisme melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan politik penyelenggara pilkada. 9. pembangunan politik sebagai mobilisasi dan kekuasaan. Sebagai mobilisasi dan kekuasaan: mencirikan stabilitas dan pembangunan yang tertib, menunjukkan kadar kesanggupan suatu sistem yang menunjukkan bentuk kemajuan ekonomi dan sosial bergantung pada suatu lingkungn yang mendukung. Lingkungan yang mendukung diekspressikan pada kepatuhan warga negara atau masyarakat pada pilwali Makassar. persolannya adalah diarahkan kemana kepatuhan tersebut selanjutnya? 10. pembangunan politik sebagai satu aspek proses perubahan sosial yang multidimensional, yakni suatu perubahan berjalan bersama pembangunan lain dimana proses sosial yang pada dimensi multidimensional yaitu suatu keadaan dimana tidak terdapat satu sektor pembangunan yang tertinggal terlalu jauh. Disinilah tantangan demokrasi yang kita hadapi, mesti mengarah pada efesiensi, efektifitas, rasionalitas yang tinggi. Sepuluh tinjauan pembangunan politik oleh Lucian W. Pye, kita persepsikan dengan pilwali Makassar 2018, sebagaimana dikemukan pada pragraf di atas, antara lain mendefinisikan salah satu aspek pembangunan politik sebagai operasi negara-bangsa yang tidak lain adalah pengorganisasian kehidupan politik dan prestasi fungsi- fungsi politik dari negara kebangsaan, merupakan tantangan pembangunan politik, sisa pada sisi kelembagaan politik. 92 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 92
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar Hungtinton dan Dominguez (dalam Afan Gaffar, 1989), mengemukakan bahwa konsep pembangunan politik mempunyai 4 (empat) konotasi, yaitu sebagai berikut : 1. Konotasi Geografis, yaitu terjadi suatu proses perubahan politik pada negara-negara sedang berkembang dengan menggunakan konsep-konsep dan metode yang pernah digunakan oleh negara- negara maju. 2. Konotasi Deveriatif, yaitu konsekuensi politik dari proses perubahan yang menyeluruh, misalnya modernisasi yang membawa konsekuensi pada pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, peningkatan pendidikan, media massa, perubahan status sosial dan aspek-aspek lainnya. 3. Konotasi teologis, yaitu proses perubahan menuju pada suatu atau beberapa tujuan, misalnya: stabilitas politik, integrasi politik, demokrasi, partisipasi, mobilisasi dan sebagainya; dan 4. Konotasi fungsional, yaitu suatu gerakan perubahan menuju kepada suatu sistem politik ideal yang ingin dikembangkan oleh suatu negara. Diyakini bahwa keempat hal ini telah dijalani di Indonesia, sejak awal hingga hari ini. pembenahan kita tertinggal pada konotasi fungsional, yaitu fungsionalisasi kelembagaan politik. Sejalan dengan pendapat Hungtinton dan Dominguez mengenai konotasi fungsional suatu pembangunan politik yang menunjukkan suatu gerakan perubahan menuju kepada suatu sistem politik ideal yang ingin dikembangkan. Mengacu pada pendapat pendapat yang demikian, kita dapat menelaah kondisi tingkah laku politik, atau budaya politik satu negara bangsa yang telah berhasil atau mungkin 93 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 93
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar gagal mencapai target pembangunan politik yang diidamkan. Dalam hal ini tolok ukurnya adalah sejauhmana lembaga- lembaga dan tingkah laku politik harus menyesuaikan diri dengan negara kebangsaan. negara kebangsaan dapat kita pahami secara sederhana dalam kaitan pembahasan kita mengenai pembangunan politik, yakni satu negara yang memiliki paham kebangsaan atau satu bangsa yang memiliki komitmen mengelola negara berdasarkan satu sistem politik yang disepakati melalui konstitusi, proses kesejarahan, ideologi dan semua hal yang secara lentur dapat bersesuai dengan inti pokok bernegara (Idris patarai, dalam Desentralisasi pemerintahan dalam perspektif pembangunan politik di Indonesia, 2015). politik, semacam pemilihan kepala daerah setidaknya harus dapat mencerminkan sikap atau komitmen bernegara sebagaimana diuraikan pada paragraf di atas. Setidaknya hal Suksesnya pelaksanaan satu proses tersebut menjadi prilaku bagi partisipasi politik, yang dalam bentuknya, menurut ahli, dilakukan secara perorangan atau kolektif (bersama), maupun terorganisasi atau spontan, mantap atau sporadis (kadang-kadang), damai atau melalui kekerasan, legal atau ilegal, serta secara efektif atau tidak efektif. partisipasi sesungguhnya berada pada ruang tengah antara kesadaran moral dengan kesadaran hukum. Adam Smith dalam Sony Keraf (1996) mengemukakan hubungan ini dengan argumen saling menjaga antara hukum dan moral, yakni: prinsip berbuat baik dan prinsip berbuat adil. prinsip berbuat baik masuk dalam wilayah moral dan prinsip berbuat adil masuk dalam wilayah hukum. Dalam hal ini, partisipasi adalah kesadaran moral sekaligus kesadaran hak dan kewajiban untuk berbuat adil. 94 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 94
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar Berbuat baik berkonotasi kebebasan, yakni keleluasaan bertindak. Berbuat baik (beneficence) tidak seperti prinsip keadilan. Berbuat baik merupakan keutamaan positif mendorong manusia untuk mengupayakan kebahagiaan orang lain. Dalam prinsip berbuat baik, manusia diberi keleluasaan untuk membuat pilihannya sendiri (Adam Smith dalam Sonny Keraf, 1996). Berbuat baik melebihi keadilan, karena keadilan wujud dari satu tindakan memenuhi aturan, di dalamnya ada aspek tekanan. Kaitan dengan keadilan, individu merasa dirinya terikat, dan diwajibkan untuk menaati aturan aturan keadilan. prinsip berbuat baik bersifat bebas karena jika orang tidak berbuat baik kepada orang lain, maka ia tidak menimbulkan kerugian positif kepada orang lain. prinsip keadilan berada dalam wilayah hukum dan diselengggarakan oleh satu badan atau lembaga. prinsip berbuat adil bukan pilihan melainkan ketaatan pada hukum (Sonny Keraf, 1996). partisipasi merealisasikan keduanya, berbuat adil dan berbuat baik. tanpa partisipasi demokrasi tidak dapat diterapkan sebagaimana mestinya. partisipasi adalah bagian penting dari demokrasi, betapapun bentuknya. Sebagaimana demokrasi penerapannya berbeda, intensitasnya bentuknya ini digunakan dalam sejumlah dan cara yang membingungkan, hanya bisa dipahami jika spesifikasinya dibawah ke rana yang sesuai konteksnya yang dalam hal ini konstitusi negara. Mungkin saja konstitusi demokrasi satu negara dengan negara lain berbeda, namun tidak bisa diklaim satu negara intensitas demokrasinya lebih daripada yang lain. Singkatnya, demokrasi adalah logika persamaan, dimana seluruh warga negara dianggap sama secara politik (Robert A. Dahl "prihal Demokrasi, Yayasan Obor Indonesia, 2001). tempatnya.Istilah 95 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 95
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar Selanjutnya menurut Dhal, logika persamaan itu dapat diamati pada 5 (lima) standar : 1. partisipasi efektif, di mana semua anggota dapat mengemukakan pandangannya; 2. persamaan Suara, setiap anggota mempuanyai kesempatan yang sama memberikan suara dan seluruh suara dihitung sama 3. pemahaman yang cerah, semua anggota memahami kebijakan termasuk kebijakan alternatif yang relevan dan konsekuensinya. 4. pengawasan Agenda, berbagai kebijakan senantiasa terbuka untuk dikritisi dan terbuka untuk diubah jika anggota menginginkannya. 5. pencakupan orang dewasa, empat kreteria sebelum ini, menunjukkan hak kewarganegaraan penuh bagi penduduk dewasa. Kelima hal ini menunjukkan demokrasi memperlaku- kan yang lainnya sama secara politik, dan lebih unggul dalam 10 (sepuluh) hal dibandingkan alternatif manapun (Dhal,2001). Sepuluh hal tersebut adalah: 1. Demokrasi menolong mencegah tumbuhnya pemerintahan oleh kaum otokrat yang kejam dan licik. 2. Demokrasi menjamin bagi warga negaranya sejumlah hak asasi yang tidak diberikan, dan tidak dapat diberikan oleh sistem sistem yang tidak demokratis. 3. Demokrasi menjamin kebebasan pribadi yang lebih luas bagi bagi warga negaranya daripada alternatif lain yang memungkinkan. 96 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 96
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 4. Demokrasi membantu orang-orang melindungi kepentingan pokok mereka. 5. Hanya pemerintahan yang demokratis yang dapat memberikan kesempatan sebesar besarnya bagi orang orang untuk menggunakan kebebasan menentukan nasibnya sendiri yaitu untuk hidup dibawah hukum yang mereka pilih sendiri. 6. Hanya pemerintahan yang demokratis yang dapat memberikan kesempatan sebesar besarnya untuk menjalankan tanggungjawab moral. 7. Demokrasi membantu perkembangan manusia lebih total daripada alternatif lain yang memungkinkan. 8. Hanya pemerintahan yang demokratis yang dapat membantu perkembangan kadar persamaan politik yang relatif tinggi. 9. negara negara perwakilan modern tidak berperang satu sama lain. 10. negara negara dengan pemerintahan demokratis cenderung lebih makmur daripada negara negara dengan pemerintahan yang tidak demokratis. Secara keseluruhan kita harus menerjemahkan perilaku politik yang sesuai aturan, normatif sebagaimana subtansi demokrasi secara produktif yakni relevan dan adaptif kontekstual degan kemajuan bidang lain. Mengenai hal ini patut dikemukakan politik sebagai ilmu atau Ilmu politik. Pemahaman Ilmu Politik Secara Umum pengertian Ilmu politik adalah cabang ilmu sosial yang membahas mengenai teori dan praktik politik serta gambaran dan analisis mengenai sistem politik dan perilaku politik. Ilmu politik mempelajari mengenai 97 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 97
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar alokasi dan transfer kekuasaan dalam pembuatan keputusan, peran dan sistem pemerintahan yang termasuk dalam pemerintah dan organisasi internasional, perilaku politik dan kebijakan publik. Ilmu politik mengukur keberhasilan pemerintahan dan kebijakan khusus dengan melakukan pemeriksaan dari berbagai faktor seperti stabilitas keadilan, kesejahteraan material dan perdamaian. Dari beberapa ilmuwan yang berupaya mengembangkan ilmu politik secara positif dengan analisis politik. Sedangkan yang lainnya mengembangkan secara normatif dengan membuat saran kebijakan khusus. pembelajaran politik diperumit dari terlebatnya ilmuwan politik dalam proses politik, karena pengajaran mereka biasanya memberikan kerangka pikir yang digunakan komentator lain, misalnya jurnalis, kelompok minat tertentu, politikus, dan peserta pemilihan umum untuk menganalisis permasalahan dan melakukan pilihan. Ilmuwan politik berperan sebagai penasihat politikus tertentu, atau sebagai politikus. Ilmuwan politik sering terlihat bekerja di pemerintahan, di partai politik, atau memberikan pelayanan publik. Mereka bekerja di lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau pergerakan politik. Dalam berbagai kapasitas, orang yang dididik dan dilatih dalam ilmu politik dapat memberikan nilai tambah yang menyumbangkan keahliannya. pengertian Ilmu politik Menurut para Ahli Indonesia, sebagai berikut: 1. Miriam Budiardjo: bahwa pengertian ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari tentang perpolitikan. politik diartikan sebagai usaha-usaha untuk mencapai kehidupan yang baik. Orang Yunani seperti plato dan aristoteles menyebutnya sebagai en dam onia atau the good life (kehidupan yang baik). Deliar noer: pengertian ilmu politik menurut Deliar noer yang 98 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 98
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar dalam buku pengantar pemikiran politik, ilmu politik memusatkan perhatian pada masalah kekuasaan dalam kehidupan bersama atau masyarakat. 2. Sri Sumantri: pengertian ilmu politik menurut Sri Sumantri bahwa ilmu politik adalah pelembagaan dari hubungan antar manusia yang dilembagakan dalam bermacam-macam badan politik baik suprastruktur politik dan infrastruktur politik. 3. Ramlan Surbakti: pengertian ilmu politik menurut Ramlan Surbakti adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat, dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. 4. Kosasih Djahiri: pengertian ilmu politik menurut Kosasih Djahiri bahwa ilmu politik melihat kekuasaan sebagai inti dari politik melahirkan sejumlah teori mengenai cara memperoleh dan melaksanakan kekuasaan. Sebenarnya setiap individu tidak dapat lepas dari kekuasaan, sebab memengaruhi seseorang atau sekelompok orang yang dapat menampilkan laku seperti yang diinginkan oleh seseorang atau pihak yang memengaruhi. 5. Idrus Affandi: Menurut Idrus Affandi, pengertian ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kumpulan manusia yang hidup teratur dan memiliki tujuan yang sama dalam ikatan negara. 6. Drs. S. Abu Bakar "Ilmu adalah suatu pendapat atau buah pikiran yang ilmiah, yaitu pendapat atau buah pikiran, yang memenuhi persyaratan ilmu pengetahuan terhadap suatu bidang masalah tertentu." 99 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 99
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar Adapun pengertian Ilmu politik Menurut para Ahli dari Luar negeri: 1. Roger. F. Soltau: pengertian ilmu politik menurut Roger. F. Soltau adalah ilmu yang mempelajari negara, tujuan-tujuan negara dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu; hubungan antara negara dengan warga negaranya serta dengan negara-negara lain. 2. Karl W. Deutsch: Menurut Karl W. Deutsch bahwa adalah pengambilan pengertian keputusan melalui sarana umum. ilmu politik 3. Ossip K. Flectheim: pengertian ilmu politik menurut Ossip K. Flectheim adalah ilmu sosial yang khusus mempelajari sifat dan tujuan dari negara sejauh negara merupakan organisasi kekuasaan beserta sifat dan tujuan gejala-gejala kekuasaan lain yang tak resmi yang dapat mempengaruhi negara. 4. J. Barents: pengertian ilmu politik menurut J. Barents bahwa ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan suatu negara yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat, ilmu politik mempelajari negara-negara itu melakukan tugas-tugasnya. 5. Goodin: pengertian ilmu politik menurut Goodin bahwa ilmu politik adalah penggunaan kekuasaan sosial secara paksa. Jadi, ilmu politik dapat diartikan sebagai sifat dan sumber paksaan itu serta cara menggunakan kekuasaan sosial dengan paksaan tersebut. 6. Isjware: Menurut Isjware, pengertian ilmu politik adalah perjuangan untuk memperoleh kekuasaan atau teknik menjalankan kekuasaan-kekuasaan atau 100 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 100
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar masalah-masalah pelaksanaan dan kontrol keku- asaan/pembentukan dan penggunaan kekuasaan. 7. Adolf Grabowsky: pengertian ilmu politik menurut Adolf Grabowsky bahwa politik adalah penyelidiki negara dalam bergerak. Golongan pendefinisian institusional ini mempelajari lembaga- lembaga politik dengan negara sebagai pusat pembahasannya. keadaan 8. Hoogerwerf: pengertian ilmu politik menurut Hoogewerf adalah kebijakan pemerintah, proses terbentuknya serta akibat-akibatnya. 9. Mas Weaber: pengertian ilmu politik menurut Max Weaber adalah kemampuan untuk membuat orang lain melakuikan sesuatu yang tidak dikehendakinya. 10. Paul Janet: Menurut paul Janet bahwa pengertian ilmu politik merupakan sebagai ilmu yang mengatur perkembangan negara begitu juga prinsip-prinsip pemerintahan. 11. The Liang Gie, "Ilmu sebagai sekelompok pengeta- huan teratur yang membahas sesuatu sasaran tertentu dengan pemusatan perhatian kepada satu atau segolongan masalah yang terdapat pada sasaran itu untuk memperoleh keterangan-keterangan yang mengandung kebenaran." 12. Rogert F. Soltou, " Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari tujuan dari negara serta lembaga- lembaga yang melaksanakan tujuan-tujuan tersebut, hubungan antara negara dengan warga negaranya dan hubungan antara negara dengan negara lainnya. ilmu yang mempelajari kekuasaan di dalam masyarakat yang mengenai dasar, hakikat, proses-proses, 13. W.A Robson, "Ilmu politik adalah 101 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 101
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar ruang lingkup dan hasil-hasilnya, di mana fokus utamanya tertuju pada perjuangan untuk mencapai dan mempertahankan kekuasaan, dalam hal ini melaksanakan kekuasaan atau pengaruh atas orang lain atau menentang pelaksanaan kekuasaan itu. 14. J. Barents. " Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan negara, dimana kehidupan negara merupakan bagian dari kehidupan masyarakat. 15. Harolf D. Lasswel, "Ilmu politik merupakan ilmu yang mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan. Dimana kekuasaan yang dimaksud yaitu kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi tingkah laku orang lain atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari si pemilik pengaruh." 16. Bluntschli, Garner dan Frank Goodnow menyatakan bahwa ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari lingkungan kenegaraan. 17. Seely dan Stephen leacock, mengatakan bahwa ilmu politik merupakan ilmu yang serasi dalam menanggani pemerintahan. 18. pemikir dari prancis juga mengeluarkan pendapatnya, paul Janet menyikapi ilmu politik sebagai ilmu yang mengatur perkembangan negara begitu juga prinsip- prinsip pemerintahan, pendapat ini didukung juga oleh R.n. Gilchrist. 19. Lasswell, mengemukakan ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari pengaruh dan kekuasaan. 20. Ossip K.Fletchteim dalam Foundamental of political Sience menegaskan bahwa ilmu politik adalah ilmu yang khusus mempelajari sifat dan tujuan dari negara sejauh negara merupakan organisasi kekuasaan, 102 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 102
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar beserta sifat dan tujuan dari gejala-gejala kekuasaan lain yang tidak resmi yang dapat mempengaruhi negara (Political Science is that Specialized social Science that studies the nature and purose of the state so far as it a power organization and the nature and purpose of other unofficial power phenomen that are apt to influence the sate) 21. J.Barents : Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan negara yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat. Secara singkat ilmu yang mempelajari segala hal yang berkenaan dengan negara, politik, dan prilaku keduanya melaksanakan fungsi dan perannya secara normatif dan tidak menjalankannya sesuai kepentingan praktis untuk tujuan tertentu dan bagaimana elemen elemen politik bergerak ke arah konstitusi dan ideologi. Ilmu politik mempelajari politik menjalankan kebijakan mencapai ideologi berlandaskan konstitusi dalam satu negara. ilmu politik adalah Pemahaman Mengenai Negara Negara Dalam konteks memahami politik, yang perlu dipahami adalah kekuasaan kekuasaan politik, legitimasi, sistem politik, perilaku politik, partisipasi politik, proses politik, dan juga tidak kalah pentingnya untuk mengetahui seluk beluk tentang partai politik. Jadi Ilmu politik adalah suatu ilmu yang memproses pembentukan dan pembagian kekuasaan dengan pembuatan keputusan dalam suatu negar. Ilmu politik tidak bisa lepas dari kehidupan suatu negara dan pemerintahan, karena sangat berperan penting dalam berjalannya roda pemerintahan. 103 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 103
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar Secara literal, istilah negara semakna-sebangun dengan istilah dari bahasa asing, yakni baladun (bahasa Arab), state (bahasa Inggris), staat (bahasa Belanda dan Jerman) dan etat (bahasa perancis). Khusus kata staat, state, dan etat diambil dari istilah latin, yakni status atau statum, yang berarti keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap. Kata status atau statum lazim diartikan sebagai standing atau station (kedudukan). Istilah ini dihubungkan dengan kedudukan persekutuan hidup manusia, yang juga sama dengan istilah status civitas atau status republik. Dari pengertian yang terakhir inilah, sebagaimana para ahli mengistilahkan, kata status pada abad ke-16 dikaitkan dengan kata negara. negara terdiri atas beberapa unsur yang dapat diperinci sebagai berikut : a) Wilayah Setiap negara menduduki tempat tertentu di muka bumi dan mempunyai perbatasan tertentu. Kekuasaan negara mencakup seluruh wilayah, tidak hanya tanah, tetapi juga laut di sekelilingnya dan angkasa di atasnya b) penduduk Setiap negara mempunyai penduduk, dan kekuasaan negara menjangkau semua penduduk di wilayahnya. c) pemerintah Setiap negara mempunyai organisasi yang berwenagng untuk memutuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di dalam wilayahnya. 104 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 104
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar d) Kedaulatan Kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara (termasuk paksaan) yang tersedia. negara mempunyai kekuasaan ini memaksa semua tertinggi penduduknya agar menaati undang-undang serta peraturan- peraturannya. Fungsi Negara Sebuah negara pasti memiliki fungsinya tersendiri, antara lain a) Fungsi pertahanan dan Keamanan negara wajib melindungi unsur negara (rakyat, wilayah, dan pemerintahan) dari segala ancaman, hambatan, dan gangguan, serta tantangan lain yang berasal dari internal atau eksternal. Contoh: tnI menjaga perbatasan negara. b) Fungsi Keadilan negara wajib berlaku adil di muka hukum tanpa ada diskriminasi atau kepentingan tertentu. Contoh: Setiap orang yang melakukan tinfakan kriminal dihukum tanpa melihat kedudukan dan jabatan. c) Fungsi pengaturan dan Keadilan negara membuat peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kebijakan dengan ada landasan yang kuat untuk membentuk tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsan dan juga bernegara. d) Fungsi Kesejahteraan dan Kemakmuran negara bisa mengeksplorasi sumber daya alam yang 105 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 105
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar dimiliki untuk meningkatkan kehidupan masyarakat agar lebih makmur dan sejahtera. negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, negara adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. negara adalah alat (agency) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Secara umum, negara mempunyai dua tugas yaitu: Mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial, yakni yang bertentangan satu sama lain, supaya tidak menjadi antagonis yang membahayakan dan mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan- golongan ke arah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat- masyarakat seluruhnya. negara menentukan bagaimana kegiatan-kegiatan asosiasi-asosiasi kemasyarakatan disesuai- kan satu sama lain dan kepada tujuan nasional. Definisi Mengenai negara: 1. Roger H. Soltau: "negara adalah agen (agency) atau kewenangan (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyakat (The state is an agency or authority managing or controling these (common) affairs on behalf of and in the name of the community). 2. Harold J. Laski :"The state society which is integrated by possesing a coercive authority legally supreme over any individual or group which is part of the society, a society is a group of human beings living together and working together for the satisfaction of their mutual wants. (negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan kerena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih berkuasa 106 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 106
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat). 3. Max Weber: "The state is a human society that (succesfully) claims the monopoli of the legitimate use of physical force within a given territory. (negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah." 4. Robert M. Maclver: "The state is an association which, acting through law as pormulgated by a government endowed to this end with ceorcive power, maintains within a community territorially demarcated the universal external conditions of social order. (negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa)." Sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah (governed) oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang- undangannya melalui penguasaan (kontrol) monopolitis terhadap kekuasaan yang sah. ini, maka selain pengertian, negara juga dapat diterangkan dari sudut asal mulanya. negara tidak berdiri secara tiba-tiba, melainkan melalui proses. Sebaiknya, terdapat dua mainstream pendekatan yang menjelaskan bagaimana asal-mula negara tersebut. pertama, pendekatan faktual. pendekatan ini didasarkan pada kenyataan yang benar-benar terjadi, yang dapat ditelusuri dari pengalaman dan sejarah. Dalam Untuk kepentingan penelitian 107 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 107
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar pengertian lain, pendekatan ini berupaya menerangkan bagaimana terbentuknya suatu negara baru berdasarkan kenyataan-kenyataan. Jadi, sebelumnya diasumsikan sudah ada negara. Kedua, pendekatan teoretis. pendekatan teoritis ini didasarkan pada pengguna metode falsafah, yaitu membuat dugaan-dugaan berdasarkan kerangka pemikiran yang logis. Dengan pendekatan ini, para ahli menjelaskan atau mengetahui asal-mula dan kejadian suatu negara pertama tidak mencari bukti-bukti sejarah, dengan asumsi bahwa bukti-bukti sejarah itu sulit sekali ditemukan, dan kalau pun ada sangat diragukan keotentikannya. pendekatan faktual juga sering disebut para ahli sebagai penjelasan sekunder (Scondaire Staats Wording), terjadinya negara yang yakni pembahasan dihubungkan dengan negara-negara yang telah ada sebelumnya. Jadi, yang penting dari pembahasan terjadinya negra sekunder adalah masalah pengakuan atau erkening. Adapun pendekatan teoritis diistilahkan oleh banyak ahli negara dengan penjelasan secara primer (Primaires-taats Wording), yakni, pembahasan tentang terjadinya negara yang tidak dihubungkan dengan negara yang telah ada sebelumnya. tentang Selain itu, negara mempunyai sifat khusus yang merupakan manifetasi dari kedaulatan yang dimilikinya dan yang hanya terdapat pada negara saja dan tidak terdapat pada asosiasi atau organisasi lainnya. Umumnya dianggap bahwa setiap negara mempunyai sifat memaksa, sifat monopoli dan sikap mencakup semua. 1. Sifat Memaksa Agar peraturan perundang-undang ditaati dan demikian penertiban dalam masyarakat tercapai serta 108 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 108
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar timbulnya anarki dicegah, maka negara memiliki sifat memaksa, dalam arti mempunyai kekuasaan untuk dapat memakai kekerasaan fisik secara legal. Sarana untuk itu adalah polisi, tentara dan sebagainya. Organisasi dan asosiasi juga mempunyai aturan, akan tetapi peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh negara lebih mengikat. Didalam masyarakat yang bersifat homogeny dan ada konsensus nasional yang kuat mengenai tujuan-tujuan bersama, biasanya sifat paksaan ini tidak terlalu menonjol; akan tetapi negara-negara baru yang kebanyakan belum homogeny dan konsensus nasionalnya kurang kuat, seringkali sifat paksaan ini lebih tampak. Dalam hal demikian di negara demokratis tetap disadari bahwa paksaan hendaknya dipakai seminimal mungkin dan sedapat-dapatnya dipakai persuasi (meyakinkan). Lagi pula pemakaian paksaan secara ketat, juga memerlukan biaya yang tinggi. Unsur paksa dapat dilihat misalnya pada ketentuan tentang pajak.Setiap warga negara harus membayar pajak dan orang yang menghindari dapat dikenakan denda, atau disita miliknya, atau dibeberapa negara dapat dikenakan hukuman kurungan. 2. Sifat Monopoli negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Dalam rangka ini negara dapat menyatakan bahwa suatu aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu dilarang hidup dan disebarluaskan, oleh karena dianggap bertentangan dengan tujuan masyarakat. 3. Sifat Mencakup Semua (All-encompassing, All-embracing). Semua peraturan peruundang-undangan (misalnya keharusan membayar pajak) berlaku untuk semua orang 109 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 109
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar tanpa terkecuali. Keadaan demikian memang perlu, sebab kalau seseorang dibiarkan berada diluar ruang lingkup aktivitas negara, maka usaha negara kearah masyarakat yang dicita-citakan akan gagal. Lagi pula menjadi warga negara tidak berdasarkan kemauan dimana keanggotaan bersifat sukarela. Kekuasaan dalam negara "Konsep Trias Politica atau pembagian kekuasaan menjadi tiga. Konsep ini pertama kali dikemukakan oleh John Locke dalam karyanya Treatis of Civil Government (1690) dan kemudian oleh Baron Montesquieu dalam karyanya L'esprit des Lois (1748). Konsep pemisahan kekuasaan tersebut masih relevan hingga saat ini, atau setidak tidaknya masih digunakan di berbagai negara di dunia. Trias Politica, sebagaimana dibahas terdahulu memisahkan tiga macam kekuasaan: 1. Kekuasaan Legislatif tugasnya adalah membuat undang-undang; 2. Kekuasaan Eksekutif tugasnya adalah melaksanakan undang-undang; 3. Kekuasaan Yudikatif tugasnya adalah mengadili pelanggaran undang-undang. Di Indonesia, dalam peraktek ketatanegaraan dianut pembagian kekuasaan, bukan pemisahan. Kultur politik hukum dan ketatanegaraan seperti ini memungkinkan politik Indonesia mampu memecahkan masalah kontemporer yang dihadapi dan dapat diselesaikan secara kontekstual, termasuk dalam hal ini pembagian tugas dan kewenangan antara MA, MK dan Bawaslu. Bawaslu dapat 110 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 110
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar bertindak selaku penyelengara melekat dengan KpU, laksana BpK melekat dengan eksekutif. Jika terdapat tingkat pelanggaran masuk dalam kategori pelanggaran hukum/peradilan, masuk kewenangan MA; pelanggaran konstitusi, masuk kewenangan MK; pelanggaran aturan pilkada atau pemilu wilayah penyelenggara pemilihan umum, dalam hal ini Bawaslu. 111 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 111
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 112 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 112
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar TINJAUAN NORMATIF 1. Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Undang-Undang no. 8 tahun 2015 mensyaratkan pilkada dapat berjalan apabila minimal ada dua calon. Hal ini dapat dicermati pada pasal 40, ayat (4) "partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon, dan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya". Adapun ayat (l) dimaksud, adalah: "partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan". Ketentuan ini memunculkan polemik dan kemandegan karena berakibat terjadinya hanya ada satu pasangan calon yang didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Akhirnya undang undang ini (Undang-Undang no. 8 tahun 2015) direvisi (judicial refieu) menjadi Undang Undang no. 10 tahun 2016 sebagai tindak lanjut keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). 113 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 113
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Undang-Undang no. 10 tahun 2016, penjelasan yang ada pada UU nO 10 tahun 2016 pasal 7 mengatakan: "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota" pasal 54C dan pasal 54D UU nomor 10 tahun 2016 yang mengatur kotak kosong Pasal 54C 1) pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi: a) Setelah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang men- daftar dan berdasarkan hasil penelitian pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat; b) terdapat lebih dari 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang dinyatakan setelah dilakukan memenuhi penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran tidak terdapat pasangan calon yang mendaftar atau pasangan yang mendaftar berdasarkan hasil calon penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon; syarat dan 114 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 114
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar c) Sejak penetapan pasangan calon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, partai politik atau Gabungan partai politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon; d) Sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, partai politik atau Gabungan partai politik tidak mengusulkan calon/ pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon; atau e) terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon. 2) pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar. 3) pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos. Pasal 54D 1) KpU provinsi atau KpU Kabupaten/Kota menetapkan pasangan calon terpilih pada pemilihan 1 (satu) pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 115
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 54C, jika mendapatkan suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah. 2) Jika perolehan suara pasangan calon kurang dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasangan calon yang kalah dalam pemilihan boleh mencalonkan lagi dalam pemilihan berikutnya. 3) pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan. 4) Dalam hal belum ada pasangan calon terpilih terhadap hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), pemerintah menugaskan penjabat Gubernur, penjabat Bupati, atau penjabat Walikota. 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan 1 (satu) pasangan calon diatur dengan peraturan KpU. pasal lain undang undang ini yang berkaitan dengan penelitian pada buku ini adalah: "pasal 71 ayat (3) yang berbunyi: "Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih." Selanjutnya dalam hal memilih, pasal 23 ayat 1 UU no. 39 thn 1999 menyatakan bahwa: "Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai pilihan sesuai keyakinan politiknya" 116 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 116
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 2. Partai Politik Undang-Undang no. 2 tahun 2011, tentang perubahan atas UU no. 2 tahun 2008 tentang partai politik. pada konsideran menimbang undang undang ini menyataka "a. bahwa dalam rangka menguatkan pelaksanaan demokrasi dan sistem kepartaian yang efektif sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, diperlukan penguatan kelembagaan serta peningkatan fungsi dan peran partai politik..." Undang-Undang ini mengatur asas dan ciri partai politik, tujuan, fungsi, hak dan kewajiban partai politik Indonesia. Secara terperinci dijelaskan sebagai berikut (pasal 9): (1) Asas partai politik tidak boleh bertentangan dengan pancasila dan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 (2) partai politik dapat mencantumkan ciri tertentu yng mencerminkan kehendak dan cita-cita partai politik yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. (3) Asas dan ciri partai politik sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penjabaran dari pancasila dan Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 (pasal 10). 1. tujuan umum partai politik adalah: a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia se- bagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang- Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 b. Menjaga dan memelihara keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia 117 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 117
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar c. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam negara Kesatuan Republik Indonesia d. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia 2. tujuan khusus partai politik adalah : a. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. b. partisipasi politik warga negara Indonesia c. Rekruitmen politilk dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan d. Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. e. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. tujuan partai politik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan secara konstitusional (pasal 11) a. partai politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. b. penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa indonesia untuk mensejahterakan masyarakat. 118 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 118
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar c. penyerap, penghimpundan penyalur aspirasi politik Fungsi partai politik sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diwujudkan secara konstitusional (pasal 12). partai politik berhak : 1. Memperoleh perlakuan yang sama, sederajat dan adil dari negara 2. Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri 3. Memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar partai politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan 4. Ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah, presiden dan Wakil presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan 5. Membentuk fraksi di tingkat Majelis permusyarawatan Rakyat, Dewan perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 6. Mengajukan calon untuk mengisi keanggotan Dewan perwakilan Rakyat dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan 7. Mengusulkan pergantian antar waktu anggotanya di Dewan perwakilan Rakyat dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan 8. Mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan perwakilan Rakyat dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan 119 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 119
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 9. Mengusulkan pasangan calon presiden dan Wakil presiden, calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon walikota dan wakil walikota sesuai dengan peraturan perundang- undangan 10. Membentuk dan memiliki organisasi sayap partai politik, dan 11. Memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran pen- dapatan dan Belanja negara/Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung Sebelum lebih dalam mengenai Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, terlebih dahulu dikemukakan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman. pada konsideran menimbang undang undang ini dikemukakan: a. Bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang- Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan; b. Bahwa perubahan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 telah membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan kekua- saan kehakiman sehingga Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah 120 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 120
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 1999 perlu dilakukan penyesuaian dengan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945; Dijelaskan pada pasal l mengenai kekuasaan kehakiman sebagai berikut: Pasal 1 Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila, demi terselenggaranya negara Hukum Republik Indonesia. Pasal 2 penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pasal 10 (1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. (2) Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Pasal 11 (1) Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara lingkungan peradilan tertinggi dari keempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2). 121 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 121
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar (2) Mahkamah Agung mempunyai kewenangan: a. mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan terakhir oleh yang diberikan pada pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung; tingkat b. menguji peraturan perundang-undangan di terhadap undang- bawah undang-undang undang; dan c. kewenangan lainnya yang diberikan undang- undang. Pasal 12 (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945; b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945; c. Memutus pembubaran partai politik; dan d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan perwakilan Rakyat bahwa presiden dan/atau Wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau Wakil presiden. 122 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 122
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar Dalam rangka negara hukum dan penegakan hukum pasal 16 undang undang kekuasaan kehakiman menegaskan: Pasal 16 (1) pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian. Pasal 21 (1) terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang- undang menentukan lain. (2) terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, yang tidak merupakan pembebasan dari dakwaan atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang- undang menentukan lain. Pasal 22 terhadap putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain. lembaga negara lainnya dicantumkan pada pasal 27 undang-undang kekuasaan kehakiman: Adapun hubungan pengadilan dengan 123 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 123
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar Pasal 27 Mahkamah Agung dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan apabila diminta. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK- RI) dan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) merupakan lembaga negara yang mandiri dan independen yang berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan kehakiman - ketatanegaraan secara konstitusi (yudikatif). berkedudukan untuk menjaga dan merawat Indonesia Raya. peruntukkan dan pengabdian kekuasaan lembaga-lembaga negara ini didisain agar menjadi pilar penting sebagai pembangun dan perawat "keseimbangan konstitusional" dalam sistem negara hukum demokratis. Kemandirian dan independensi MA-RI dan MK-RI akan semakin menguat ketika difasilitasi dan ditumbuhi dengan sistem keterbukaan dan kebebasan sosial dan politik yang kredibel dan akuntabel. Juga perlindungan konstitusi ini dilakukan oleh lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman. Untuk itu, dibentuk Mahkamah Konstitusi sebagai garda konstitusi dan penafsir akhir konstitusi. Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi dibentuk dengan tujuan agar pelaksanaan Undang-undang dasar dapat terjaga dan terjamin. Sebagai pengawal dan penafsir akhir konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dan kewajiban. Kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 kepada Mahkamah Konstitusi adalah: 1. Melakukan pengujian atau pengecekan Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945; 2. Membuat keputusan tentang sengketa kewenangan yang terjadi antara satu lembaga dengan lembaga 124 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 124
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar lainnya yang wewenangnya diberikan oleh Undang- Undang Dasar 1945; 3. Membuat keputusan tentang sengketa pemilihan umum; dan 4. Membuat keputusan tentang pembubaran partai politik. Adapun kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberikan keputusan mengenai pendapat Dewan perwakilan Rakyat yang menyatakan bahwa baik presiden atau Wakil presiden atau keduanya telah secara nyata melakukan suatu pelanggaran hukum. Atau, baik presiden atau Wakil presiden atau keduanya sudah tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai presiden atau Wakil presiden atau keduanya seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945. perlindungan konstitusi ini dilakukan oleh lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman. Untuk itu, dibentuk Mahkamah Konstitusi sebagai garda konstitusi dan penafsir akhir konstitusi. Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi dibentuk dengan tujuan agar pelaksanaan Undang-undang dasar dapat terjaga dan terjamin. Sementara itu, Mahkamah Agung memiliki beberapa fungsi: 1. Fungsi Peradilan; 2. Fungsi Pengawasan; 3. Fungsi Mengatur; 4. Fungsi Nasehat; 5. Fungsi Administratif; 6. Fungsi Lain-Lain. Kekuasaan Kehakiman di Indonesia mempunyai arti yaitu kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan 125 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 125
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia (UU no.4 tahun 2004 Bab 1 pasal 1). Kekuasaan Kehakiman: a. Mahkamah Agung (UU no. 5 thn 2004), Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pemerintah; b. Makhamah Agung (MA) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman; c. Mahkamah Agung mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan disemua lingkungan; d. Mahkamah Agung salah satu pt-tUn karena MA memiliki fungsi pada tingkat kasasi/terakhir dan merujuk pada kekuasaan kehakiman yang independen. Sejalan dengan penelitian di buku ini dikemukakan: Ketentuan pasal 461 ayat 6 UU no 7 thn 2017. pasal 76 ayat 1 UU no. 7 tahun 2017, menegaskan: "Dalam hal peraturan KpU diduga bertentangan dengan undang-undang ini, pengujinya dilakukan oleh Mahkamah Agung. pasal 154 UU no 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menyebutkan, KpU provinsi dan/atau KpU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan pengadilan tinggi tata Usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari. Menurut pasal 1 UU nomor 8/1981 mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, 126 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 126
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar jujur,dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menuntut cara yang di atur dalam undang-undang tersebut. kehakiman (Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman) ditegaskan : Dalam undang-undang kekuasaan Pasal 5 (1) pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. (2) pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pasal 7 tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Pasal 8 Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 41 Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan badan-badan lain diatur dalam undang-undang. 127 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 127
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar Adapun kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan oleh badan peradilan yaitu; (1) peradilan umum Adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Untuk menyelesaiakan yang termasuk wewenang peradilan umum, di guanakan beberapa tingkat atau badan pengadilan yaitu: a. pengadilan negeri b. pengadilan tinggi c. pengadilan tingkat kasasi d. penasehat hukum (2) peradilan agama Bertugas dan berwenang memeriksa perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang a) perkawinan. b) kewarisan. c) hibah yang di lakukan berdasarkan hukum islam; d) wakaf dan sedekah. (3) peradilan militer Bertugas memeriksa dan memutuskan perkara pidana terhadap kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh anggota angkatan perang RI, presiden, golongan. (4) peradilan tata usaha negara Adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Bertugas untuk mengadili perkara atas perbuatan melawan hukum yang di lakukan oleh pegawai tata usaha negara. negara kita adalah negara Hukum, negara Hukum yang berdasarkan pancasila dan bukan berdasarkan atas 128 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 128
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar kekuasaan. Sifat negara hukum hanya dapat ditunjukan jikalau alat-alat perlengkapannya bertindak menurut dan terikat kepada aturan-aturan yang ditentukan lebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasai untuk mengadakan aturan-aturan. Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1986, tentang peradilan tata Usaha negara, pada konsidran menimbang menegaskan: a. Bahwa negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, serta tertib, yang menjamin persamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum, dan yang menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang serta selaras antara aparatur di bidang tata Usaha negara dan para warga masyarakat; b. Bahwa dalam mewujudkan kehidupan tata tersebut, dengan jalan mengisi kemerdekaan melalui pembangunan nasional secara bertahap, diusahakan untuk membina, menyempurnakan, dan menerbitkan aparatur di bidang tata Usaha negara, agar mampu menjadi alat yang efisien, efektif, bersih serta berwibawa, dan yang dalam melaksanakan tugasnya selalu berdasarkan hukum dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian untuk masyarakat; c. Bahwa meskipun pembangunan nasional hendak menciptakan suatu kondisi sehingga setiap warga, masyarakat dapat menikmati suasana serta iklim 129 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 129
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan, dalam pelaksanaannya ada kemukiman timbul benturan kepentingan, perselisihan, atau sengketa antara Badan atau pejabat tata Usaha negara dengan warga masyarakat yang dapat merugikan atau menghambat jalannya pembangunan nasional; d. Bahwa untuk menyelesaikan sengketa tersebut diperlukan adanya peradilan tata Usaha negara yang mampu menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum, sehingga dapat memberikan pengayoman kepada masyarakat, khususnya dalam hubungan antara Badan atau pejabat tata Usaha negara dengan masyarakat; e. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut, dan sesuai pula dengan Undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman, perlu dibentuk undang- undang tentang peradilan tata Usaha negara; Kedudukan peradilan tata Usaha negara dijelaskan pada pasal 4 undang undang ini: Pasal 4 peradilan tata Usaha negara adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata Usaha negara. Pasal 5 (1) Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan tata Usaha negara dilaksanakan oleh: a. pengadilan tata Usaha negara; b. pengadilan tinggi tata Usaha negara. 130 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 130
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar (2) Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan tata Usaha negara berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi. Lebih lanjut dijelaskan, dalam hal ini, bahwa putusan pengadilan tinggi tata Usaha negara berdasar Undang Undang nomor 10 tahun 2016, tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang). pasal 153 Ayat 1 UU no 19 tahun 2016, disebutkan: Sengketa tata usaha negara pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KpU provinsi dan/atau KpU Kabupaten/ Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KpU provinsi dan/atau KpU Kabupaten/Kota. Ayat 2: peradilan tata Usaha negara dalam meneri- ma, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa tata Usaha negara pemilihan menggunakan Hukum Acara tata Usaha negara, kecuali ditentukan lain dalam Undang- Undang ini. Kemudian pada pasal 154 Ayat 11 tertulis: KpU provinsi dan/atau KpU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan pengadilan tinggi tata Usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari. UU no 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota hanya mengakomodir kasasi terhadap pihak yang 131 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 131
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar dirugikan dalam hal ini paslon yang menggugat penetapan dan kalah di pt tUn. Berkait dengan pasal 154 Ayat 11: KpU provinsi dan/ atau KpU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan pengadilan tinggi tata Usaha negara. Komisi Pemilihan Umum: Komisi pemilihan Umum, terakhir dibentuk melalui Keputusan presiden Republik Indonesia nomor 16 tahun 1999, tentangpembentukan Komisi pemilihan Umum dan penetapan Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Umum Komisi pemilihan Umum. Menegenai kedudukaan, tugas dan fungsi komisi ini, tertuang di pasal 1 dan pasal 2 keputusan ini, sebagai berikut: Pasal 1 (1) Untuk menyelenggarakan pemilihan Umum, dibentuk Komisi pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KpU. (2) KpU adalah badan penyelenggara pemilihan Umum yang bebas dan mandiri, berkedudukan di Ibu Kota negara. (3) KpU bertanggungjawab kepada presiden. Pasal 2 Untuk melaksanakan pemilihan Umum, KpU mempu- nyai tugas dan kewenangan sebagai berikut: a. merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Umum; b. menerima, meneliti, dan menetapkan partai-partai politik yang berhak sebagai peserta pemilihan Umum; c. membentuk panitia pemilihan Indonesia (ppI) dan 132 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 132
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar mengkoordinasikan kegiatan pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di tempat pemungutan Suara (tpS); d. menetapkan jumlah kursi anggota Dewan perwakilan Rakyat (DpR, Dewan perwakilan Rakyat Daerah tingkat I (DpRD I), dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah tingkat II (DpRD II) untuk setiap daerah pemilihan; e. menetapkan keseluruhan basil pemilihan umum di semua daerah pemilihan untuk DpR, DpRD I, DpRD II; f. mengumpulkan dan mensistematisasikan bahan- bahan serta data hasil pemilihan Umum; g. memimpin tahapan kegiatan pemilihan Umum; dan h. tugas dan kewenangan lainnya yang ditetapkan dalam Undang-undang nomor 3 tahun 1999 tentang pemilihan Umum. Dalam pasal 10 Undang-undang nomor 3 tahun 1999 tentang pemilihan Umum dinyatakan (pasal 10). Untuk melaksanakan pemilihan Umum, KpU mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut: a. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Umum; b. Menerima, meneliti, dan menetapkan partai-partai politik yang berhak sebagai peserta pemilihan Umum: c. Membentuk panitia pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut ppI dan mengkoordinasikan kegiatan pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di tempat pemungutan Suara yang selanjutnya disebut tpS; 133 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 133
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar d. Menetapkan jumlah kursi anggota DpR, DpRD I, dan DpRD II untuk setiap daerah pemilihan; e. Menetapkan keseluruhan hasil pemilihan umumdi semuadaerah pemilihan untuk DpR. DpRD I, dan DpRD II; f. Mengumpulkan dan mensistematisasikan bahan- bahan serta data hasil pemilihan Umum; g. Memimpin tahapan kegiatan pemilihan Umum. Sejalan dengan itu adalah pasal 2 Keputusan presiden nomor 16 tahun 1999 tentang pembentukan Komisi pemilihan Umum dan penetapan Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Umum Komisi pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan pemilihan Umum, KpU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut: 1. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Umum; 2. Menerima, meneliti dan menetapkan partai-partai politik yang berhak sebagai peserta pemilihan Umum; 3. Membentuk panitia pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut ppI dan mengkoordinasikan kegiatan pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di tempat pemungutan Suara yang selanjutnya disebut tpS; 4. Menetapkan jumlah kursi anggota DpR, DpRD I dan DpRD II untuk setiap daerah pemilihan; 5. Menetapkan keseluruhan hasil pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DpR, DpRD I dan DpRD II; 6. Mengumpulkan dan mensistemasikan bahan-bahan serta data hasil pemilihan Umum; 7. Memimpin tahapan kegiatan pemilihan Umum. 134 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 134
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar Dalam pasal 2 Keputusan presiden nomor 16 tahun 1999 terdapat tambahan huruf: "tugas dan kewenangan lainnya yang ditetapkan dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 1999 tentang pemilihan Umum". Sedangkan dalam pasal 11 Undang-Undang nomor 3 tahun 1999 tersebut juga ditambahkan, bahwa selain tugas dan kewenangan KpU sebagai dimaksud dalam pasal 10, selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah pemilihan Umum dilaksanakan, KpU mengevaluasi sistem pemilihan Umum. Sebelumnya keberadaan penyelenggara pemilu terdapat dalam pasal 22-E Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Undang-Undang nomor 12 tahun 2003 tentang pemilu DpR, DpD dan DpRD, Undang-Undang nomor 23 tahun 2003 tentang pemilu presiden dan Wakil presiden, Undang-Undang nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu. Dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu diatur mengenai penye- lenggara pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi pemilihan Umum (KpU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KpU sebagai seluruh penyelenggara pemilihan Umum mencakup wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KpU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KpU dalam menyelenggarakan pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun. perubahan penting dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu, meliputi pengaturan mengenai lembaga penyelenggara pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Rakyat, 135 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 135
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar Dewan perwakilan Daerah, dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah; pemilihan Umum presiden dan Wakil presiden; serta pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan kemudian disempurnakan dalam 1 (satu) undang-undang secara lebih komprehensif. Dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu diatur mengenai KpU, KpU provinsi, dan KpU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu. KpU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya. KpU memberikan laporan presiden kepada Dewan perwakilan Rakyat. Undang-Undang nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu juga mengatur kedudukan panitia pemilihan yang meliputi ppK, ppS, KppS dan ppLn serta KppSLn yang merupakan penyelenggara pemilihan Umum yang bersifat ad hoc. panitia tersebut mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Umum dalam rangka mengawal terwujudnya pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sehubungan dengan terbentuknya Komisi pemilihan Umum, terakhir dibentuk melalui Keputusan presiden Republik Indonesia nomor 16 tahun 1999, tentang pembentukan Komisi pemilihan Umum dan penetapan Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Umum Komisi pemilihan Umum, dan dalam rangka Undang-Undang tentang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2016 136 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 136
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi undang-undang dimana dalam konsideran menimbang, menyatakan: a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang demokratis, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; b. Bahwa dalam rangka penyempurnaan penyelengga- raan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang perlu diubah; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang 137 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 137
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang; Menindaklanjuti ketentuan undang-undang tersebut, maka Komisi pemilihan Umum mengeluarkan peraturan KpU RI no. 13 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan KpU RI no.14 tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota dengan satu pasangan calon. Beberapa ketentuan dalam peraturan Komisi pemilihan Umum nomor 14 tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu pasangan Calon (Berita negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 1567), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan ayat (1) pasal 14 diubah dan pasal 14 ayat (2) huruf e dan huruf f dihapus sehingga pasal 14 berbunyi sebagai berikut: pasal 14 (1) Sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada pemilihan 1 (satu) pasangan Calon menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan Calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar. (2) Desain surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut: a. Latar belakang foto pada kolom pasangan Calon berwarna merah putih; b. Foto pasangan Calon dibuat berpasangan; c. tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan pasangan Calon; 138 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 138
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar d. tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan; e. Dihapus; dan f. Dihapus. 2. Ketentuan pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 18 pemberian suara pemilihan 1 (satu) pasangan Calon dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada kolom yang memuat foto pasangan Calon atau kolom kosong yang tidak bergambar. 3. Ketentuan ayat (1) huruf b dan ayat (2) pasal 19 diubah sehingga pasal 19 berbunyi sebagai berikut: pasal 19 (1) Surat suara untuk pemilihan 1 (satu) pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dinyatakan sah, apabila: a. Ditandatangani oleh Ketua KppS; dan b. Diberi tanda coblos pada kolom yang memuat foto pasangan Calon atau kolom kosong yang tidak bergambar. (2) tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur sebagai berikut: a. tanda coblos pada kolom atau tepat pada garis kotak kolom foto pasangan Calon, dinyatakan sah memberikan pilihan untuk pasangan Calon; atau b. tanda coblos pada kolom atau tepat pada garis kotak kolom kosong, dinyatakan sah memberikan pilihan untuk kolom kosong. 4. Ketentuan pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 139 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 139
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar Pasal 22 (1) KpU provinsi/KIp Aceh atau KpU/Kota Kabupaten/ Kota menetapkan pasangan Calon yang mendapatkan suara sah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah sebagai pasangan Calon terpilih pada pemilihan dengan 1 (satu) pasangan Calon. (2) Dalam hal perolehan suara pasangan Calon kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasangan Calon dapat mencalonkan diri pada pemilihan berikutnya. 5. pasal 23 dihapus. 6. pasal 24 dihapus. 7. Ketentuan pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 25 1) Apabila perolehan suara pada kolom kosong lebih banyak dari perolehan suara pada kolom foto pasangan Calon, KpU provinsi/KIp Aceh atau KpU/ KIp Kabupaten/Kota menetapkan penyelenggaraan pemilihan kembali pada pemilihan serentak periode berikutnya. 2) pemilihan serentak berikutnya sebagaimana dimak- sud pada ayat (1) dapat diselenggarakan pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sebagaimana jadwal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 3) Dalam hal terjadi penetapan penyelenggaraan pemilihan serentak periode berikutnya sebagamana dimaksud pada ayat (1), KpU provinsi/KIp Aceh atau KpU/KIp Kabupaten/Kota melalui KpU berkoordinasi dengan kementerian yang membidangi urusan dalam 140 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 140
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar negeri untuk penugasan penjabat Gubernur dan Wakil Gubernur, penjabat Bupati dan Wakil Bupati, atau penjabat Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Adapun Undang-undang tentang pemilihan kepala daerah (pILKADA), dapat dirinci sbb: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 perubahan atas UU nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tetang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang- Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang- undang. 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah. Salah satu asas legalitas dalam pemilihan Umum Kepada Daerah secara serentak yaitu Undang Undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi 141 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 141
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar undang-undang. Atau biasa disebut sebagai Undang-Undang pilkada. jika hanya terdapat satu pasang calon kepala daerah dalam pilkada maka akan bersaing dengan kotak kosong/kolom kosong sesuai dengan pasal 54C ayat (2) dalam UU n0 10 tahun 2016 menyebutkan "pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2(dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan Calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar". Undang-Undang terakhir ini mensyaratkan, Calon tunggal tersebut tidak mutlak menang dalam pilkada akan tetapi dapat dimenangkan oleh kotak kosong. Dalam pasal 54D diatur, pemenang pilkada dengan calon tunggal harus memperoleh suara lebih dari 50 persen suara sah. Jika suara tidak mencapai lebih dari 50 persen, maka pasangan Calon yang kalah boleh mencalonkan lagi dalam pemilihan berikutnya. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Aspek legalitas selanjutnya mengenai kolom kosong dan pasangan calon tunggal yaitu peraturan Komisi pemilihan Umum Republik Indonesia (pKpU) nomor 13 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Komisi pemilihan Umum nomor 14 tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu pasang Calon. pada pasal 18 disebutkan "pemberian suara pemilihan 1 (satu) pasangan Calon dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada kolom yang memuat foto pasangan Calon 142 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 142
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar atau kolom kosong yang tidak bergambar". landasan inilah yang dapat menjadikan calon pasangan kepala daerah tidak dapat menang mutlak dalam pemilihan calon tunggal. Dalam pasal 25 ayat 1 pKpU nomor 13 tahun 2018 diatur, apabila perolehan suara pada kolom kosong lebih banyak dari perolehan suara pada kolom foto pasangan Calon, KpU menetapkan penyelenggaraan pemilihan kembali pada pemilihan serentak periode berikutnya. Sementara di ayat 2 disebutkan "pemilihan serentak berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diselenggarakan pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sebagaimana jadwal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". 5. Badan Pengawas Pemilihan Umum Badan pengawas pemilihan Umum (Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu diatur dalam bab IV Undang- Undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan Umum. Jumlah anggota Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang. Keanggotaan Bawaslu terdiri atas kalangan professional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan dan tidak menjadi anggota partai politik. Dalam melaksanakan tugasnya anggota Bawaslu didukung oleh Sekretariat Jenderal Badan pengawas pemilihan Umum. tugas, Wewenang dan Kewajiban: tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Berdasarkan Undang-Undang nomor 15 tahun 2011 adalah: 1. Bawaslu menyusun standar laksana kerja tata tahapan penyelenggaraan pemilu pengawasan 143 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 143
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar sebagai pedoman kerja bagi pengawas pemilu di setiap tingkatan. 2. Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya pemilu yang demokratis yang meliputi: 1) Mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu yang terdiri atas: a perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilu; b perencanaan pengadaan logistik oleh KpU; c pelaksanaan penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan untuk pemilihan anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota oleh KpU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) Sosialisasi dan pelaksanaan lain yang tugas pengawasan diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan. penyelenggaraan pemilu; 3) Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu yang terdiri atas: pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap; penetapan peserta pemilu, proses pencalonan sampai dengan penetapan anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, Dewan perwakilan Rakyat Daerah, pasangan Calon presiden dan Wakil presiden, dan Calon Gubernur, Bupati, 144 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 144
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4) pelaksanaan kampanye; 5) pengadaan logistik pemilu dan pendistribu- siannya; 6) pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu di tpS; 7) pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat tpS sampai ke ppK; 8) pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat tpS sampai ke KpU Kabupaten/Kota; 9) proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di ppS, ppK, KpU Kabupaten/Kota, KpU provinsi, dan KpU; 10) pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan; 11) pelaksanaan putusan pengadilan terkait dengan pemilu; 12) pelaksanaan putusan DKpp; dan proses penetapan hasil pemilu. 13) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/ dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu dan AnRI; 14) Memantau atas pelaksanaan lanjut penanganan pelanggaran pidana pemilu oleh instansi yang berwenang; e. mengawasi atas pelaksanaan putusan pelanggaran pemilu; tindak 15) Evaluasi pengawasan pemilu; 16) Menyusun laporan hasil pengawasan penyeleng- garaan pemilu; dan 145 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 145
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 17) Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Dalam melaksanakan tugas, Bawaslu berwenang: 1) Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai pemilu; 2) Menerima laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi pemilu dan mengkaji laporan dan temuan, serta merekomendasikannya kepada yang berwenang; 3) Menyelesaikan sengketa pemilu; 4) Membentuk Bawaslu provinsi; 5) Mengangkat dan memberhentikan anggota Bawaslu provinsi; dan 6) Melaksanakan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Bawaslu berkewajiban: 1) Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya; 2) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada semua tingkatan; 3) Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang- undangan mengenai pemilu; 4) Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada presiden, Dewan perwakilan Rakyat, dan KpU sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan; dan 146 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 146
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 5) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Merujuk peran dan fungsi MA, MK, pt tUn, Bawaslu dan KpU seluruhnya adalah kelembagaan politik yang secara lembaga sebagai wadah terpisah, namun secara norma dan konsepsi mengacu pada pelaksanaan pengelolaan kehidupan negara dalam rangka tujuan negara, tidak terpisah, sehingga untuk membangun eksistensi masing masing diperlukan kesesuaian secara aktual melalui pola distributif agar terjadi chack and balance dan agar tidak ada dominasi diantara kelembagaan politik tersebut. kewenangan Bawaslu berdasarkan Undang-Undang nomor 15 tahun 2011 adalah: Menyelesaikan sengketa Pemilu. Kemudian Pasal 11 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 "...selambat- lambatnya 3 (tiga) tahun setelah Pemilihan Umum dilaksanakan, KPU mengevaluasi sistem Pemilihan Umum. Dalam hal ini, salah satu 6. Tinjauan Penelitian dan Kajian Terkait Sebelumnya 1) penelitin Angga natalia, staf pengajar prodi pemikiran politik Islam Fakultas Usuluddin IAIn Raden Intang Lampung : "Peran Partai Politik dalam Menyukeskan Pilkada Serrentak di Indonesia Tahun 2015". 2) Fokus maasalah pada Kandidat tunggl pilkada tahun 2015 dengan Kesimpulan: partai politik Belum Benr Benar Serius Menjalankan Fungsinya untuk melahirkan Calon Calon pemimpin Muda; ttidak adanya kaderisasi partai politik dan lebih menganddalkan kader kader pragmatis. (Jurnal tapis Vol II no. 1 Jan-Juni 2015) 147 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 147
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 3) penelitian Wafia Selvi Dhesinta, Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Gaja Mada "Calon Tunggal dalam Pemilihan umum Kepala Daerah dan Konsep Demokrasi", analisis terhadap pemilihan kepala daerah Kabupaten Blitar 2015. 4) Kesimpulan analis dalam abstrak: 1. Hanya satu pasangan calon adalah karena kurangnya sosialisasi oleh KpUD Kabupaten Blitar; 2. Minim partisipasi pemilih karena warga sengaja tidak memilih dengan alasan: Calon tidak sesuai denngan hati nuraninya; Calon tunggal tidak ada kompetisi dalam pilkada dan tidak demokratis. (Jurnal Jentera Vol 1 no 1, Juni 2017) 5) penelitiaan Aluisia phitta parabita, Departemen politik dan pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu polittik Universitas Diponegoro " Kemenangan Kotak Kosong dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pasti tahun 2017". Hasil analisis : Kemenangan Kotak Kosong Dipengaruhi dua faktor: 1. Reresistensi Masyarakat terhadap Calon patahana yang terkesan serakah dan gagal memenuhi janji-janji politik: 2. terdapat perlawanan dari Aliansi Kawal Demokrassi pilkada pati (AKDpp) yang gencar mensosialisasikan Kotak Kosong: 3. Dibalik AKDpp adalah elit polittik, termasuk mantan Wakil Bupati Budiyono yang mengkampanyekan Kotak Kosong, (aluiisaphit@ 6) penelitian M. Yasin al Arif, Magiter Hukum UII yogyakartta "politik Hukum Calon tunggal dalam putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Sisim pilkada Serentak". 7) Fokus penelitian adalah mengnalisis arah politik 148 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 148
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar hukum Mahkamah Konstitusi no.: 11/MK-XII/2015, tentang Calon tunggal dan Implikasinya terhadap pilkada Serentak. Hasil analisis adalah: Arah politik hukum keputusan Mahkamah Kontitusi adalah untuk menjamin hak konstitusi warga negara. Implikasinya adalah: 1. Adanya Mekanisme Baru dalam pelaksanan pilkada Serentak, yaitu KpU harus membuat pKpU untuk memberikan pengaturan mengenai model surat suara, mekanisme kampanye dan mekanisme pembagian logistik; 2. terjadinya kekosongan hukum bagi calon tunggal dalam tata laksana pilkada dalam UU a Qua dan Kekosongan hukum pengaturan sengketa pilkada oleh Calon tungggal. 7. Kerangka Pemikiran Demokrasi adalah sistem politik yang diadof dari luar. terutama dari segi konsep dan teori. Demokrasi menyiratkan arti kekuasaan politik atau pemerintahan yang bersumber dari rakyat atau warga negara. permasalahan atau hal yang berbeda antara satu negara dengan negara lain yang menganutnya adalah pada implementasi atau peraktek demokrasi. Sebagaimana dikemukakan para ahli demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut . Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan 149 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 149
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances. Ketiga lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan judikatif dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif. Di bawah sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya (konstituen) dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umum legislatif, selain sesuai hukum dan peraturan. jenis Demokrasi adalah gagasan yang memberi ruang kepada setiap warga yang sama, hak dan kewajiban yang sama; dan hal itu bersifat kompleks sehingga memerlukan pelembagaan dan oleh karena memerlukan pendampigan hukum. Dikenallah kemudian apa yang dinamakan Demokrasi Kontitusionl, yakni demokrasi sebagai pemikiran dan sistim diwadahi oleh konstitusi atau dijabarkan melalui konstitusi. Demokrasi konstitusionil adalah suatu gagasan pemerintahan demokrasi yang dijalankan berdasarkan undang undang, tentanngg bagaimana kekuaasaaan dijalankan, bagaimana kekuasaan dibatasi agar tidak sewenag- wenang. perlindungan konstitusi, tidak hanya dari lembaga peradilan, tetapi juga dari lembaga politik, dari lembaga sosial kemasyarakatan, tatanan spritualitas dan moral. proteksi terhadap Konstitusi atau Undang Undang Dasar dalam konstitusinalisme adalah bagaimana konstitusi itu hidup ditengah tengah masyarakat, membangun persesuaian dalam skala equalibrium oleh karena dianut 150 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 150
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar dan ditaati. posisi konstitusi yang hidup ini menggingatkan bahwa konstitusi bukanlah untuk konstitusi melainkan konstitusi untuk kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Mahkamah Konstitusi harus mengaitkan diri sebagai kelembagaan politik yang mengintrodusir masalah, atau autokritik terhadap konstitusi. Bukan saja dalam rangka amandemen, melainkan dalam rangka MK itu sendiri tidak melabel dirinya dengan pedang "bertentangan dengan konstitusi". Keberadaan MK bukanlah dalam rangka konstitusi, aparat konstitusi, tetapi melindungi konstitusi, dalam pengertian membuatnya imun, melindungi massyarakat negara, bangsa atau rakyat melalui konstitusi. pada bagian lain tulisan ini telah dikemukakan bahwa pertautan antara politik dan hukum memberi penjelasan kepada kita bahwa politik dan hukum tidak dikotomis, demokrasi dan kontitusi dua hal yang senyawa melalui pelembagaan rasa keadilan setiap warga negara melalui modifikasi peran intervensi atau kontrol rakyat terhadap kekuasaan. Mekanismenya dibangun melalui atau dirujuk kepada konstitusi. Dalam konsteks itu diperlukan pendekatan teori politik Hukum, sehinggga terbangun korelasi politik hukum yang saling mengisi dan saling menjaga (check and balance) yang terjelma dari pelaksanaan gagaan "trias politik". Konsep pembagian kekuasann ini masih relevan hingga saat ini, atau setidak tidaknya masih digunakan di berbagai negara di dunia. trias politica memisahkan tiga macam kekuasaan: 1. Kekuasaan Legislatif tugasnya adalah membuat undang-undang; 2. Kekuasaan Eksekutif tugasnya adalah melaksanakan undang-undang; 3. Kekuasaan Yudi- katif tugasnya adalah mengadili pelanggaran undang- undang. 151 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 151
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar Di Indonesia, dalam praktek ketatanegaraan dianut pembagian kekuasaan, bukan pemisahan.Kultur politik hukum dan ketatanegaraan seperti ini memungkin Indonesia mampu memecahkan masalah politik kontemporer yang dihadapi dapat diselesaikan secara kontekstual, termasuk dalam hal ini pembagian tugas dan kewenangan antara MA, MK dan Bawaslu. Bawaslu dapat bertindak selaku penyelengara melekat dengan KpU, laksana BpK melekat dengan eksekutif dalam teori Jhon Locke. Jika terdapat tingkat pelanggaran masuk dalam pelanggaran hukum/peradilan, masuk dalam kewenangan MA; pelanggaran konstitusi, masuk dalam kewenangan MK, masalah pilkada atau peemilu masuk wilayah penyelenggara pemilihan umum, dalam hal ini Bawaslu. Merujuk peran dan fungsi MA, MK, pt tUn, Bawaslu dan KpU seluruhnya adalah kelembagaan politik yang secara lembaga sebagai wadah terpisah, namun secara norma konsepsi mengacu pada pelaksanaan pengelolaan kehidupan negara dalam rangka tujuan negara, ketiganya tidak terpisah, sehingga untuk membangun eksistensi masing masing diperlukan kesesuaian aktual diantara lembaga tersebut melalui konsep distributif agar terjadi check and balance dan agar tidak ada dominasi diantara kelembagaan politik tersebut. kewenangan Bawaslu berdasarkan Undang-Undang nomor 15 tahun 2011 adalah: Menyelesaikan Sengketa Pemilu. Kemudian Pasal 11 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 "...selambat- lambatnya 3 (tiga) tahun setelah Pemilihan Umum dilaksanakan, KPU mengevaluasi sistem Pemilihan Umum. pembagian dan pembatasan tugas untuk mengatur jalannya pemerintahan akan terlaksana dengan baik jika saja Dalam hal ini, salah satu 152 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 152
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar ada keseimbangan kekuasaan secara proporsional antara para aparatur negara. pembagian dan pembatasan tugas ini oleh Montesquieu dibagi menjadi tiga kekuasaan, yaitu: 1. Legislatif, pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. 2. Yudikatif, pemegang kekuasaan dibidang kehakiman. dibidang 3. Eksekutif, kekuasaan pemegang pemerintahan. negara hukum yang demokratis akan memegang tiga prinsip ini, tapi yang terpenting adalah ketiga lembaga kekuasaan ini mampu merealisasikan terciptanya konstitusi yang berkedaulatan dalam peraktek peyelenggaaan negara untuk mencapai tujuan negara, masyarakat sejahtera. Kerangka Pikir DEMOKRASI KONSTITUSI POLITIK UU/HUKUM TEORI POLITIK HUKUM TRIAS POLITIK CHECK AND BALANCE KORELASI SERASI POLITIK DAN HUKUM NEGARA KKESEJHTERAAN MASYARAKAT SEJAHTERA (Gambar 1. Model Idris Patarai) 153 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 153
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 8. Hipotesis Kerja 1) Kotak kosong adalah cerminan lemahnya idealisme partai politik melasanakan fungsi kaderisasi dan memajukan demokrasi. Kemenangan Kotak Kosong simbol dinamika demokrasi. 2) Keberadaan Kotak kosong adalah perwujudan rancuhnya posisi Calon tunggal dalam perundang- undangan dan lemahnya komitmen kelembagaan politik membangun kultur demokrasi dalam pembangunan politik. 3) penggunaan jalur hukum mendiskreditkan politik sebagai sistim yang berfungsi menegakkan esensi demokrasi, diperlukan peningkatan kapasitas dan kapabilitas penyelenggara pilkada di daerah. 4) pemamfatan lembaga peradilan atau kehakiman dalam politik adalah perwujudan perlunya distribusi fungsi fungsi kelembagaan politik, antara lain peningkatan kewenangan Bawaslu hingga pada penyelesaian sengketa hasil pilkada. 154 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 154
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar METODE KAJIAN penelitian Kotak Kosong Makassar didesain secara scientific research dengan menggunakan arahan teori deduktif. Artinya memberi perhatian tertentu, yakni teori-teori tentang demokrasi, tentang politik hukum dan tentang konstitusi.Adapun mengenai kelembagaan politik, kelembagaan hukum merupakan variabel pendukung. penelitian dilakukaan dalam konteks atau perspektif pembangunan politik. Dalam hal ini, politik dipandang sebagai ilmu dan terapan. rangka terhadap Dalam scientific research itulah, maka pengkajian dilakukan untuk: 1. Menjelaskan dan menguraikan tahapan interaksi elit politik untuk meengetahui apakah calon tunggal berhadapan kotak kosong di pilwali Makassr sebuah desain atau insiden.Desain dimaksudkan sebagai satu kesengajaan atau strategi yang dirancang atau direncanakan. Insiden dimaksudkan bahwa calon tunggal dan kotak kosong adalah satu insiden politik atau peristiwa politik, ataukah peristiwa hukum. 2. Selain itu, penelitian ini juga berusaha melakukan cash study atau studi dokumen sehingga lebih dominan memerlukan data sekunder yang bersifat 155 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 155
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar normatif. Data skunder normatif dibutuhkn untuk menngetahui, memilah atau mengklasifikasi peristiwa politik, peristiwa hukum dalam rangka memenuhi derajat kewibawaan politik melalui kelembagaan politik dan agar hukum tidak menjadi box atau kotak politik. 3. pelanggaran yang terjadi dalam peristiwa politik diselesaikan secara politik untuk menjaga kharisma dan kewibawaan politik, dalam hal ini demokrasi dan peraturan perundang undangan. 4. Ruang dan waktu peristiwa politik bukan jaminan menghindarkan patahana dalam pemamfaatan jabatan atau menjebak patahana dalam pelanggaran hukum yang berrmotif penjegalan, melainkan pula perlu pendalaman terhadap motif insiden. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya masyarakat terkena poby politic dan untuk mencegah agar hukum tidak menjadi profokasi politik atau yang menjatuhkan kewibawaan hukum. Oleh karena itu untuk menjamin kepentingan marwah politik dan hukum, maka penelitian ini mengkaji teori politik hukum. Selain itu, untuk kepentingan pembangunan politik, harus dibangun satu mekanisme atau prosudure sehinngga calon tunggal dan kotak kosong tidak menjadi terapi permanen karena kedua hal tersebut masih perlu dikaji dari aspek peran dan fungsi kelembagaan politik dalam mewujudkan pilkada yang demokratis melalui langkah langkah: 1. Desain penelitian 2. Operasionlisasi konsep penelitian 3. Sumber data dan teknik pengumpulan data penelitian. 156 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 156
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar ini ditempuh dalam rangka memahami kapasitas Kotak Kosong dan menemukan penyelesaian fundamental, baik secara teori atau keilmuan maupun dalam rangka terapan pembangunan politik. Langkah Langkah Silalahi (2012), desain penelitian adalah rencana dan struktur penyelidikan yang disusun sedemikian rupa sehingga peneliti dapat memperoleh jawaban atas pertanyaan- pertanyaan penelitiannya. Dalam hal ini, penelitian dapat diartikan sebagai pencarian atas sesuatu secara sistematis dengan penekanan bahwa pencarian ini dilakukan terhadap masalah-masalah yang dapat dipecahkan. pemecahan masalah diyakini dapat dilakukan melalui pembatasan masalah agar fokus dan tidak bias melalui operasionalisasi konsep. pembatasan ini ini menolong atau dapat memudahkan menemukan sumber data sekaligus pengumpulan data. Akhirnya penelitian ini memfokuskan penelusurannya pada 4 (empat) masalah, meliputi: 1. penyebab terjadinya Kotak Kosong di pilwali Makassar 2. pilwali Makassar, Dilema Kelembagaan politik dan Hukum 3. pilwali Makassar sebagai pembelajaran pembangunan politik 4. Kemenangan Kotak Kosong di pilwali Makassar antara Dinamika politik dengan Dinamika Demokrasi. Menurut Silalahi, penelitian bertujuan memperoleh kebenaran ilmiah dengan menggunakan metodologi, yaitu cara yang digunakan untuk menyelidiki masalah yang memerlukan pemecahan. pembagian ini merupakan cara yang ditempuh melalui metode deskriptif dengan tujuan membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual 157 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 157
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar dan akurat mengenai Kotak Kosong sebagai fenomena yang diselidiki (nazir, 2013). Menurut Whitney dalam nazir (2013), metode deskriptif adalah pencaharian fakta dengan interpretasi yang tepat. Mempelajari masalah dan tata cara yang berlaku serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan, sikap, pandangan, serta proses yang sedang berlangsung, termasuk pengaruh dari suatu fenomena. Dalam hal ini, fenomena yang dipelajari adalah mengenai Kotak Kosong, penyebab terjadinya, dampaknya sehingga ditemukan insiden, insiden untuk mengklassifikasi atau memilah peristiwa hukum atau peristiwa politik; atau sebaliknya; atau keduanya dalam pilwali Makassar. Hal ini memungkinkan ditemukan melalui langkah langkah, antara lain melakukan analisis dan interpretasi teks dari hasil interview guna menemukan makna dari penomena atau isu-isu tentang pilwali Makassar. Jelaslah bahwa dengan cara-cara tersebut, maka penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan induktif. Kiranya perlu dikemukakan, bahwa pendekatan induktif memiliki beberapa alasan, menurut Moleong (2011). yaitu: 1. pertama, proses induktif lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan jamak sebagai yang terdapat dalam data. 2. Kedua, pendekatan induktif lebih dapat membuat hubungan penulis-responden menjadi eksplisit, dapat dikenal, dan akuntabel. 3. Ketiga, pendekatan induktif lebih dapat menguraikan latar secara penuh dan dapat membuat keputusan- keputusan tentang dapat-tidaknya pengalihan pada suatu latar lain. 158 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 158
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 4. Keempat, dapat menemukan pengaruh bersama yang mempertajam hubungan-hubungan. pendekatan induktif lebih 5. Kelima, pendekatan demikian dapat memperhitung- kan nilai-nilai secara eksplisit sebagai bagian dari struktur analitik. Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data empiris adalah melalui responden dengan menggunakan metode pengumpulan data untuk menyusun instrumen (Silalahi, 2013). Simangunsong (2016) mengemukakan bahwa data penelitian dapat dikelompokkan dalam dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. 1. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date. 2. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data ini dapat diperoleh melalui data daerah dalam angka disusun oleh BpS, buku, laporan, jurnal, prosiding, dan lain-lain. penulis menggunakan 3 teknik pengumpulan data berdasarkan pendapat Sugiyono (2017), yang membagi empat teknik pengumpulan data yaitu: 1. Observasi, 2. Wawancara, 3. Dokumentasi dan 4. Gabungan/ triangulasi. 159 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 159
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar Menurut Sugiyono (2017) wawancara dilakukan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam melalui intrvieu atau wawancara dengan teknis analisis data: 1. Mengolah; 2. Membahas dan 3. Memaknai data. Silalahi (2012), mengemukakan analisis data adalah proses penyederhanaan data dan penyajian data dengan mengelompokkan dalam suatu bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasi, yakni : 1. Data reduction (reduksi data); 2. Data Display (penyajian data); dan 3. Conclusion Drawing / Verification. Seluruh proses penelitian berlangsung antara bulan Juli sampai dengan Oktober 2018. Dalam rangkaian hal yang diuraikan terdahulu maka penelitian ini perlu menemukan faktor dan mekanisme "diskualifikasi" dalam bentuk studi dokumen peraturan lompatan perudang diskualiffikasi teresebut menyeberang dari ranah hukum ke ranah politik; atau dari ranah politik ke ranah hukum. Konklusinya pada aspek kelembaagaan politik atau kelem- bagaan hukum dalam konstruksi pembangunan politik. itu, penelitian undangan untuk mengetahui ini memerlukan data kualitatif untuk menjelaskan tahapan interaksi, transaksi, dan peran para elit (Brannen, 1999). Ada dua pertimbangan: teori yang membutuhkan pendalaman penelitian dimana seorang peneliti harus memahami bahwa dirinya tidak berhadapan Disamping pertama, terkait dengan verifikasi 160 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 160
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar dengan lahan kosong, melainkan memerlukan pendalaman atau penggalian. Kedua untuk tujuan teoritis yang menggunakan metode kualitatif. Hal di atas sejalan dengan pandangan bahwa melalui pendekatan kualitatif latar belakang individu atau organisasi yang terlibat, dalam hal ini kelembagaan politik mewujudkan demokrasi dan konstitusi sebagai fokus penelitian dapat diamati atau diteliti secara utuh. pendekatan kualitatif dinilai relevan dengan tema atau penomena yang diteliti, mengingat pendapat ahli yang mengajarkan bahwa penelitian kualitatif juga diarahkan pada latar belakang individu atau organisasi secara holistik yang intinya tidak mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari sesuatu keutuhan, yaitu bahwa peneliti adalah bagian dari peristiwa atau penomena yang diteliti (Moleong,2010). Dalam kaitan itu maka metode kualitatif sangat tepat digunakan untuk penelitian ini, sebagaimana telah digunakan pada berbagai penelitian terdahulu. itu, maka perlu dirumuskan operasionallisasi konsep penelitian yang membtasi peneliti mengenai makna makna yang hendak ditemukan. Berkenaan dengan 1. Kotak Kosong: Kotak Kosong merupakan fenomena unik yang terjadi selama pilkada dilangsungkan. Fenomena ini dapat terjadi jika hanya ada 1 (Satu) pasangan calon tunggal kepala daerah dalam pilkada. Hal ini berarti hampir semua partai politik yang ada mengusung pasangan calon yang sama. Dengan kata lain dalam kertas suara nanti akan ada dua gambar yakni, gambar pasangan calon tunggal yang diusung partai politik dan gambar kotak kosong. 161 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 161
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 2. Demokrasi: Demokrasi dalam hal ini adalah sistim pemerintan yang digunakan di Indonesia dan yang diterapkan dalam peraturan perundangan undangan pilkada yang dikenal dengan: " dilaksanakan secara demokratis" dalam konteks pilkada Serentak 2018. 3. Konstitusi: Adalah hukum dasar yang digunakan dalam mengelola negara Republik Indonesia, dalam hal ini Undang-Undang Dasar negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang kemudian menempatkan Indonesia sebagai negara hukum atau konstititualisme, mengenal dan menerapkan konsep politik hukum. 4. politik Hukum: Aktivitas politik yang dilakukan dengan senantiasa memperhatikan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum, sehingga kegiatan politik memiliki batasan prilaku atau tingkah laku politik dalam mencapai tujuan pembangunan politik, baik politik sebagai teori maupun politik sebagai terapan empirik atau praktis. Adapun sumber data penelitian, dalam hal ini, pertama, data tentang kebijakan mengenai kotak 2. Demokrasi: Demokrasi dalam hal ini adalah sistim pemerintan yang digunakan di Indonesia dan yang diterapkan dalam peraturan perundangan undangan pilkada yang dikenal dengan: " dilaksanakan secara demokratis" dalam konteks pilkada Serentak 2018. 3. Konstitusi: Adalah hukum dasar yang digunakan dalam mengelola negara Republik Indonesia, dalam hal ini Undang-Undang Dasar negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang kemudian menempatkan Indonesia sebagai negara hukum atau konstititualisme, mengenal dan menerapkan konsep politik hukum. 4. politik Hukum: Aktivitas politik yang dilakukan dengan senantiasa memperhatikan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum, sehingga kegiatan politik memiliki batasan prilaku atau tingkah laku politik dalam mencapai tujuan pembangunan politik, baik politik sebagai teori maupun politik sebagai terapan empirik atau praktis. Adapun sumber data penelitian, dalam hal ini, pertama, data tentang kebijakan mengenai kotak kosong dan implikasinya secara pragmatis. Kedua, data tentang latar belakang dan persepsi para elit politik yang terlibat dalam polemik konstitusi dan demokrasi atau hukum dan politik secara bersama serta terhadap implikasi dari kebersamaan tersebut. Ketiga, yakni data tentang perlakuan serta output dan outcome dari pelaksanaan pilwali Kota Makassar priode 2018. tiga jenis data sebagai sumber data pada penelitian ini adalah 162 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 162
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 1. Dokumen Dalam penelitian ini terdapat data-data yang berada dalam dokumen, maka penelitian yang dilakukan menjadikan dokumen sebagai salah satu sumber data. Data jenis ini dapat berupa Undang Undang; peraturan pemerintah, Keputusan KpU, Keputusan ptUn, serta Keputusan Mahkamah Agung. atau dokumen lainnya yang relevan dengan fokus penelitian. 2. Narasumber narasumber penelitian ini adalah unsur: 1) KpU atau Bawaslu 2) Unsur partai politik/partai pendukung 3) Unsur Masyarakat pemilih 4) Akademisi/pengamat 5) Media massa (pers). 6) Informan Informan adalah mereka yang memberikan komentar dan pemikiran mengenai penelitian ini dalam diskusi dalam bentuk FGD (Focus Group Discussion),diskusi kelas dan penulisan makalah bagi praja/Mahasiswa yang memilih mata kuliah pengantar Ilmu politik, Kelembagaan politik dan lain sebagainya. Sesuai jenis data dan cara memperolehnya yang sekaligus menggambarkan aktivitas peneliti dalam bentuk prosedur pengumpulan data berupa Observasi, Studi Dokumentasi, Wawancara, diskusi atau FGD, maka data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode interaktif. pada metode ini, sebagaimana dikembangkan oleh Miles dan Haberman (1992), terdapat tiga tahapan kegiatan analisis yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. 163 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 163
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar Dari penjelasan di atas, ketiga tahapan dari metode interaktif ini aparat dikemukakan dalam bentuk gambar berikut. Gambar 1 Analisis Interaktif Pengumpulan pengumpulan Data Data Penyajian Data Reduksi Data Kesimpulan-/Verifikasi Sumber : Miles dan Haberman, 1992 164 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 164
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Gambaran Umum Kota Makassar Kota Makasar adalah ibukota propinsi Sulaesi Selatan, luas wilayah 175,77 Km, Jumlah penduduk 1.700.571 orang (sensus 2015).Jumlah Kecamatan 15, Jumlah kelurahan 143, 971 RW dan 4.789 Rt. Adapun Visi Kota Makassar: Makassar adalah Kota Maritim, Niaga, Pendidikan, Budaya dan Jasa, yang Berorientasi Global, Berwawasan Lingkungan dan Paling Bersahabat", dengan Misi : 1. peningkatan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, dan semakin memantapkan persaudaraan antara pemeluk agama; 2. terwujudan yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia berlandaskan keadilan dan kebenaran. 3. perwujudan otonomi daerah dalam sistem hukum, rangka demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. 4. perwujudan aparatur negara yang berfungsi melayani masyarakat, professional, berdaya guna, produktif, transparan serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. 5. penumbuhkembangan sinergi pembangunan berke- lanjutan antara Kota Makassar dengan daerah lainnya. 165 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 165
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 6. pemanfaatan sumber daya kelautan secara optimal dengan tetap memperhatikan kelestarian alam dan lingkungan hidup. 7. pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa. 8. pemantapan pendidikan dasar, menengah dan tinggi. 7. pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa. 8. pemantapan pendidikan dasar, menengah dan tinggi. 9. peningkatan kompetensi dan daya saing masyarakat, dalam rangka mengemban misi individu/kelompok. 10. pemberdayaan kekuatan ekonomi masyarakat terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi. 11. perwujudan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara layak dan bermartabat, dengan perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar. 12. pemanfaatan dan penggalian potensi Sumber Daya Manusia dan potensi Sumber Daya Alam yang berke- lanjutan dengan berwawasan global dan berwawasan lingkungan hidup menuju kesejahteraan masyarakat. 13. peningkatan dan pemanfaatan pelabuhan sebagai Bandar niaga dan menjadikannya sebagai pelayanan transportasi yang berdimensi internasional dan menjadi kebutuhan angkutan laut di Wilayah Indonesia timur. angkutan laut KpU Makassar, pada bulan Maret 2018 menetapkan jumlah pemilih sementara Kota Makassar sebanyak 862.731 orang yang tersebar di 15 kecamatan. para pemilih akan menggunakan hak suara di 2.765 tpS. Anggaran sebesar Rp. 60 miliar (USD 4,35 juta) dikeluarkan untuk menyelenggarakan pilkada. Rp16,4 miliar di antaranya berasal dari ApBD 2017 dan sisanya dari ApBD 2018. pendaftaran calon partai dibuka tanggal 8 sampai 10 Januari 2018, sedangkan pendaftaran calon independen dibuka tanggal 22 sampai 26 november 2017. periode kampanye 166 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 166
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar dimulai tanggal 15 Februari dan berakhir tanggal 24 Juni, masa tenang kampanye selama tiga hari. pemungutan suara dilakukan tanggal 27 Juni. pemilihan umum ini mengikuti sistem pemenang terbanyak. Dari data terlihat Dpt 1.019.475 dengan perbandingan laki-laki sebanyak 497.386 (49 persen) dan perempuan 522.089 (51 persen). Jumlah ini meningkat sebanyak 256.744 dari Daftar pemilih Sementara (DpS) yang dirilis 17 Maret 2018 sebanyak 862.731 jiwa. Berikut jumlah Dpt di 15 kecamatan: 1. Mariso: 40.416 ; 2. Mamajang: 41.518 ; 3. Makassar: 59.285 ; 4. Ujung pandang: 21.025 ; 5. Wajo: 22.520 ; 6. Bontoala: 39.368 ; 7. tallo: 97.261 ; 8. Ujung tanah: 24.692 ; 9. pannakukang: 115.574 ; 10. tamalate: 146.554 ; 11. Biringkanaya: 129.522; 12. Manggala: 93.929; 13. Rappocini: 107.021 ; 14. tamalanrea: 70.183 ; dan 15. Sangkarrang: 10.607. 2. Hasil Penelitian 1) Faktor Penyebab Terjadinya Calon Tunggal melawan Kotak Kosong di Pilwali Makassar ; Sesungguhnya jika ditelusuri Undang Undang no. 8 tahun 2015 tentang pemilihan Kepala Daerah yang landasan hukum pelaksanaan pilkada belum menjadi 167 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 167
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar mengakomodasi mengenai calon tunggal, sekalipun undang undang itu mensyaratkan: pilkada dapat berjalan apabila minimal ada dua calon. namun melalui Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 (MK) tentang pilkada, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa calon tunggal dapat mengikuti pilkada serentak. Ketua MK Arief Hidayat mengatakan, keputusan yang diambil melalui pertimbangan sembilan hakim konstitusi itu untuk menghindari kekosongan hukum: "MK berpandangan bahwa pemilihan kepala daerah adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih kepala daerah secara langsung dan demokratis. Karena itu, pemilihan kepala daerah haruslah menjamin terwujudnya kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Hal tersebut diakomodir dalam Undang-Undang no. 10 tahun 2016 tentang pilkada. Regulasi ini mengakomodir keberadaan calon tunggal dengan berbagai ketentuan yang disyaratkan. Misalnya, pasangan calon tunggal diperbolehkan apabila KpU telah melakukan perpanjangan pendaftaran, namun tetap saja tidak ada calon lain yang mendaftar". Dalam Undang-Undang tersebut terdapat 5 (lima) keadaan atau disebutkan pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi lima keadaan tersebut. pada bagian lain penelitian ini diangkat penyebab terjadinya lima keadaan dimaksud, ketiadaan calon yang mendaftar; yang memenuhi syarat dan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau dibatalkan. Dalam pilkada tahun 2017 lalu, ada sembilan daerah yang memunculkan persaingan pasangan calon tunggal dengan kotak kosong. Kesembilan daerah itu adalah: Kota tebing tinggi Sumatera Utara, Kabupaten tulang Bawang Barat Lampung, Kabupaten pati Jawa tengah, Kabupaten 168 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 168
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar Landak Kalimantan Barat, Kabupaten Buton Sulawesi tenggara. Selanjutnya ada Kabupaten Maluku tengah Maluku, Kota Sorong papua Barat, Kabupaten tambrauw papua Barat dan Kota Jayapura papua. Di Sulawesi Selatan, pada pilkada Serentak tahun 2018, ada 3 (tiga) Calon tunggal. Selain Kota Makassar, ada 2 (dua) kabupaten, hanya saja dua kabupaten dimaksud, adalah patahana atau incumbent melawan kotak kosong, yakni Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Bone. Sementara Kota Makassar "calon penantang" melawan Kotak Kosong. Selain itu dua kabupaten itu jauh sebelumnya sudah digadang gadang sebagai calon tunggal. "pilkada Kabupaten Enrekang dan Bone, provinsi Sulsel dipastikan cuma diikuti satu pasang calon. Dua pasangan di dua daerah itu melawan kotak kosong. Dua pasangan itu adalah Muslimin Bando- Asman (Enrekang) dan A Fahsar M padjalangi-Ambo Dalle (Bone). Muslimin Bando dan Fahsar-Ambo Dalle adalah calon incumbent" (Rakyatku.Com Makassar). pilkada Enrekang berakhir satu pasang calon lantaran tak ada kandidat yang mendaftar meski sudah ada perpanjangan jadwal pendaftaran. Sementara pilkada Bone dipastikan satu pasang calon lantaran pasangan Umar- Madeng tidak memenuhi syarat dukungan e-Ktp untuk maju melalui jalur independen. Berbeda dengan Makassar, sudah ada pasangan calon, bahkan sudah mendaftar dan sudah ditetapkan oleh KpU melalui Surat Keputusan nomor: 35/p.KWK/HK.03.1- Kpt/7371/KpU-Kot/II/2018, tentang penetapan pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018, terhitung mulai tanggal 12 pebruari 2018.tiga bulan setelah itu, yakni 27 April 2018 keluar surat keputusan KpU Kota Makassar 169 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 169
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar nomor: 64/p.KWK/HK. 03.1-Ktp/IV/2018, yang pada Diktum Kedua menyatakan Calon Walikota Ir.Mohammad Ramdhan pomanto dengan Calon Wakil Walikota Makassar Indira Mulyasari paramastuti Ilham sebagai pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota tidak memenuhi syarat pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 2018. Ini adalah kali pertama di provinsi Sulawesi Selatan ada pilkada calon tunggal berhadapan kotak kosong. Istilah yang dilansir media, tidak ada adu gagasan atau visi misi. pilkada tetap dilaksanakan meskipun cuma diikuti satu paslon sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK). putusan ini dituangkan dalam Undang-Undang 10/2016 sebagai perubahan atas peraturan yang ada dalam Undang-Undang 8/2015. disebutkan, pemilihan yang diikuti calon tunggal dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat dua kolom. terdiri atas satu kolom yang memuat foto pasangan calon dan satu kolom kosong yang tidak bergambar. pemberian suara tetap dilakukan dengan cara mencoblos. Calon tunggal ditetapkan sebagai calon terpilih apabila mendapatkan suara lebih dari 50persen dari suara sah. Jika perolehan suara si calon tunggal kurang dari 50persen plus satu, maka pilkada diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan. Calon tunggal yang kalah boleh mencalonkan diri lagi pada pilkada berikutnya. Dalam Undang-Undang tersebut Selanjutnya jika ditelusuri pilkada Serentak tahun 2018, terdapat 16 pasangan calon tunggal yang melawan kotak kosong, yakni: 1. Padang Lawas Utara: Andar Amin Harahap-Hariro Harahap (pAn, pKB, Demokrat, pKpI, pBB, ppp, Hanura, pDIp, nasDem, Gerindra, Golkar); 2. 170 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 170
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar Prabumulih: Ridho Yahya-Andriansyah Fikri (pKpI, pBB, ppp, pAn, Demokrat, Hanura, pKB, nasDem, pDIp, Golkar); 3. Pasuruan: Mohammad Irsyad Yusuf-Mujib Imron (Hanura, Demokrat, ppp, pKS, pDIp, nasDem, Gerindra, pKB, Golkar); 4. Lebak: Iti Octavia Jayabaya-Ade Sumardi (pKB, pKS, Hanura, pDIp, Golkar, pAn, ppp, Demokrat, nasDem, Gerindra); 5. Kabupaten Tangerang: Ahmed Zaki Iskandar-Mad Romli (Gerindra, pKpI, pBB, Hanura, ppp, pAn, Golkar, pDIp, pKS, pKB, nasDem, Demokrat); 6. Kota Tangerang: Arief Wismansyah-Sachrudin (pDIp, nasDem, pKB, Hanura, pAn, ppp, pKS, Gerindra, Demokrat, Golkar); 7. Tapin: Muhammad Arifin Arpan-Syafrudin noor (pAn, pKS, ppp, Gerindra, Demokrat, pDI-p, pKB, Golkar); 8. Minahasa Tenggara: James Sumendap-JesajaJocke Oscar Legi (Demokrat, Hanura, pAn, ppp, Golkar, Gerindra, pKpI, pDIp); 9. Puncak: Willem Wandik-Alus UK Murib (pKpI, pAn, Demokrat, Golkar, pKS, pKB, Gerindra, nasdem, Hanura, pDIp); 10. Enrekang: Muslimin Bando- Asman (Hanura, pDIp, nasDem, Gerindra, Demokrat, pAn, Golkar); 11. Mamasa: Ramlan Badawi-Marthinus tiranda (pBB, pAn, ppp, pKpI, pKS, nasDem, Golkar, pDI-p, pKB, Demokrat); 12. Jayawijaya: Jhon Richard Banua-Marthin Yogobi (pBB, pKS, pAn, Hanura, pDI-p, pKB, Golkar, Demokrat, nasDem, pKpI); 13. Deli Serdang: Ashari tambunan-Ali Yusuf Siregar (Golkar, pDIp, pAn, pKS, pKB, pKpI, Hanura, Demokrat, ppp, Gerindra dan nasDem); 14. Mamberamo Tengah: Ricky Ham pagawak-Yonas Kenelak (Demokrat, pKS, pDIp, Gerindra, pAn, dan pBB); 15. Bone: Andi Fahsar Mahdin padjalangi-Ambo Dalle (Golkar, pAn, Demokrat, pKS, pDIp, ppp, pBB, Gerindra, pKB, Hanura, nasdem).; 16. Makassar: Munafri Arifuddin-Andi 171 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 171
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar Rachmatika Dewi (Golkar, Hanura, nasDem, ppp, pDIp, partai Bulan Bintang, pAn, pKS, Gerindra, dan pKS). itu, Darimana awalnya calon tunggal Makassar sehingg muncul Kotak Kosong? tentu dimulai dari hiruk- pikuk politik yang berujung pada satu hari, yakni hari rabu (21/3/2018), Hakim Ketua, Edi Suprianto, mengetuk palu dalam sidang Sengketa pilwali Makassar 2018. palu pt tUn itu memerintahkan KpU Makassar mencabut keputusan nomor 35/p.KWH/HK.03.1-Kpt/7371/ KpU-Kot/II/2018 tentang penetapan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Makassar. pt tUn memerintahkan KpU Makassar segera menganulir pasangan Danny pomanto-Indira Mulyasari (DIAmi) sebagai peserta pilwali Makassar 2018. Berselang ketika itu, yang merupakan masa masa sulit pasangan Dani pomanto-Indira atau Diami, masa yang ditandai dengan perlawanan hukum, pergerakan tim, menelan banyak energi, menguras tenaga dan pikiran. "Bukan lagi pertarungan jabatan, melainkan pertarungan siri' na pacce bagi seluruh komponen Diami", ujar Hadi Rais, salah seorang kordinator tim Diami. namun tak dapat dibendung, keluarlah Surat Keputusan KpU, nomor : 64/p.KWK/HK.03.1- Kpt/7371/KpU-Kot/IV/2018, tentang penetapan pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018. Diktum kesatu keputusan ini menetapkan Calon Walikota Munafri Arifuddin, SH dengan Calon Wakil Walikota drg. A.Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal, dan diktum kedua menyatakan Calon Walikota Ir. Mohammad Ramdhan pomanto dengan calon Wakil Walikota Indira Mulyasari paramastuti Ilham sebagai pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota tidak memenuhi syarat pada 172 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 172
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018, berdasarkan Keputusan Mahkamaaah Agung nnomor 250 K/tUn/pILKADA/2018, tanggal 23 April 2018 sekaligus diktum ketiga menyatkan pada saat keputusan ini ditetapkan, Keputusan Komisi pemilihan Umum Kota Makassar nomor: tentang pe- netapan pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Surat keputusan KpU Kota Makassar nomor: 64/p. KWK/HK. 03.1-Ktp/IV/2018, sekaligus atau secara tidak langsung adalah surat keputusan yang menetapkan calon tunggal pada pilkada Walikota dan Wakil Walikota Makassar 2018. Hal ini dapat dilihat pada hal yang berkenaan dengan keputusan tersebut, yakni: tentang penetapan pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018.pada Diktum Kesatu Menetapkan nama pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Makassar 2018, yaitu Calon Walikota Munafri Arifuddin, SH. dengan Calon Wakil Walikota Drg. A.Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal (hanya satu calon). Demikianlah pasangan Diami-Indira harus menerima kenyataan ikut dalam pilkada Makassar. Sekalipun kemudiaan pihak Bawaslu merekomendir Diami-Indira ke KpU untuk dicalonkan kembali, namun KpU tidak menggubris dengan alasan "Kami taat pada keputusan peradilan lebih tinggi MA", jawab salah seorang fungsionaris KpU Kota Makassar, Andi Saifuddin, Komisi KpU Makassar Divisi pendidikan pemilih, Sosialisasi dan SDM. Maka jadilah pilwali Makassar sebagai pilwali dengan Calon tunggal melawan Kotak Kosong. tereliminasi dan tidak dapat 173 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 173
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar apakah pengangkatan pegawai honorer, mutasi pejabat, pemberdayaan Rt/RW signifikan mempengaruhi perolehan suara dalam pilkada? Dalam hal ini, apakah satu rezim yang berkuasa dapat saja membuat kebijakan yang menguntungkan rezimnya; atau membuat kebijakan yang menguntungkan oposannya atau sama sekali tidak melakukan apa apa atau tidak membuat kebijakan. pertanyaannya, Salah seorang mahasiswa StIA LAn yang mengambil mata kuliah pengantar Ilmu politik St. Aulia Dara Mata Asia (2018.11.1.057), sekaligus sebagai responden yang terlibat dalam Diskusi Calon tunggal dan Kotak Kosong pilkada Makassar, menjawab: "Saya ambil contoh kasus yang terjadi di Makassar, dimana patahana Danny pomanto melakukan program pembagian smart phone (ponsel pintar), pengangkatan tenaga honor, pemberian jaminan sosial, dan slogan dua kali tambah baik membangun Makassar pada tahun pilkada 2018, dimana beliau juga mencalonkan sebagai pasangan Calon Walikota Makassar 2018. program ini konflik dengan undang-undang. Kebijakan yang dilakukan oleh Danny pomanto menyalahi aturan dalam jangka waktu undang- undang tersebut, walaupun program tersebut merupakan salah satu program dalam Rancangan program Jangka Menengah Daerah (RpJMD) Kota Makassar dimana beliau Walikota saat ini. Lain halnya jika program tersebut dilakukan jauh sebelum musim pilkada, ataupun beliau tidak dalam status sedang mencalonkan diri sebagai pasangan Calon Walikota,...". Dalam hal ini, subtansinya adalah "waktu" penerapan program atau kebijakan yang melanggar, karena dinilai menguntungkan pihak patahana yang dalam hal ini menca- lonkan diri kembali untuk maju menjadi Calon Walikota. 174 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 174
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar pertanyaannya, siapa yang melaporkan? Apakah laporan itu tidak menguntungkan pelapor? Dan yang paling penting apa motif laporan itu? Ketika pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dinyatakan melanggar undang undang dan MA memutuskan pencalonannya dianulir oleh KpU dan lalu kemudian KpU mendiskualifikasi calon, dalam hal ini Calon Walikota Mohammad Ramdhan pomanto dengan Calon Wakil Walikota Indira Mulyasari parmastuti, siapa diuntungkan? tentulah pelapor, yang dalam hal ini adalah juga calon. Dapat diduga, laporan itu bermotif, penuh tendensi. Dalam hal ini menjadi satu pelajaran dalam penomena hukum. "Siapa melaporkan siapa, siapa diuntungkan apa?", tegas Hadi Rais. Dari segi materi perundang-undangan, tentu berbeda masalahnya, atau dapat dipastikan tidak ada masalah pada soal kebijakan dan program yang dilaporkan, andaikata patahna tidak mencalonkan diri; atau tentu berbeda motif dan tendensinya, apabila yang melaporkan bukan kompetitor calon. Dengan demikian jika masalah ini diakamodasi dalam kajian praktis, maka masalah ini politis, bukan hukum. Kalau masalah politik diselesaikan secara politik. Katakanlah pihak patahana diberi sanksi moral, diberi teguran dan itu berimplikasi politik bagi pemilih. Dengan demikian, pihak patahana terdiskualifikasi sendiri oleh pemilih dengan tidak dipilih, tanpa perlu memakai hiruk pikuk undang-undang yang merusak tatanan politik. Sebaliknya, yang patut menjadi pembelajaran adalah, sepanjang perjalanan tindakan hukum mencederai patahana sepanjang itu pula rasa simpati mengalir. Boleh dimulai sejak didiskualifikasi atau sejak dikriminalisasi, sepanjang waktu itu adalah masa masa kampanye bagi patahana. Kondisi ini, 175 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 175
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar otomatis memperkuat posisi Kotak Kosong. Dari sini Kotak Kosong menjadi fenomena tersendiri. Kaitannya dengan dibuatnya klausul kotak kosong, apakah itu rasional? Menurut Kukuh Anugerah Setyawan (2018.13.1.043): "...rasional apabila memang tidak ada lagi calon yang akan diusung". fenomena kotak kosong itu telah mengeleminasi fungsi dan peran partai politik? Kukuh Anugerah mengomentari: Menyangkut pertanyaan bahwa "Menurut saya, bukan fungsi partai politik dieliminasi tapi partai politik tersebutlah yang gagal dalam menjalankan fungsinya, yang dimana salah saatunya adalah sebagai rekrutmen politik. Salah satu bentuk kegagalan fungsi yang nampak jelas adalah membangun kaderisasi atau rekrutmen politik". Menurutnya: "Ketiadan fungsi rekrutmen politik menyebabkan partai politik tidak mampu lagi mendorong partisipasi politik masyarakat yang pada akhirnya menyediakan calon pemimpin politik yang mumpuni. Jadi wajar saja apabila dibuatnya "kotak kosong" apabila partai politik tidak mampu mencalonkan kadernya sesuai dengan ketentuan dan ketetapan yang ada." Dan ketika ditanya: Kemukakan pendapat Saudara, berdasarkan fakta dan data: Jika KpU atau peradilan mendiskualifikasi calon yang telah ditetapkan setelah diajukan oleh partai politik atau masyarakt (jalur independen), apakah tindakan itu menghargai aspirasi rakyat atau tidak? Menurut Andi Rezki Amalia (2017.23.2.099) dalam makalahnya mengenai hal ini: "Menurut saya itu tetap menghargai aspirasi rakyat. KpU atau peradilan mendiskualifikasi calon pasti karena ada pelanggaran yang dilakukan. Jadi untuk tetap menegakkan 176 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 176
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar aturan yang telah ada maka memang calon tersebut harus didiskualifikasi. Bukan berarti disini KpU tidak menghargai aspirasi rakyat. Rakyat pun harus mengerti apabila calon mereka didiskluafikasi karena suatu pelanggaran. Karena di negara kita ada peraturan yang harus di taati agar menciptakan keadaan yang kondusif." Dari sini, dapat diduga perspektif responden adalah cara pandang hukum, atau undang undang, bukan pada perspektif politik. Dari sini sehingga dibutuhkan kajian politik hukum, agar hukum tidak diperdaya politik; atau politik diperdaya hukum. Bagaimanapun kehidupan bersama ini untuk mencapai tujuan bersama hanya dapat dikelola dengan cara cara politik. Itulah mungkin sebabnya sehingga politik juga diistilahkan sebagai cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat dengan usaha untuk mendamaikan perbedaan- perbedaan diantara anggota-anggotanya. politik tidak hanya dalam konteks teknis, atau teknik, melainkan politik juga harus dilihat sebagai ilmu, yakni ilmu sosial yang khusus mempelajari sifat dan tujuan dari negara sebagai organisasi kekuasaan dan segala hal yang dapat mempengaruhi kehidupan negara. Dalam hal ini politik adalah lmu yang cocok menangani pemerintahan yang tidak lain adalah perwujudan negara dalam keadaan bergerak melalui pelembagaan sosial dan hubungan antar manusia yang dilembagakan dalam bermacam-macam badan politik. Badan politik dapat berbentuk suprakstruktur politik maupun infrastruktur politik. Lembaga ini melakukan aktivitas atau proses, baik yang menggunakan kekuasaan untuk menegakkan peraturan-peraturan dan keputusan- keputusan yang sah dan berlaku ditengah masyarakat, 177 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 177
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar maupun untuk mempengaruhi kekuasaan dari proses perumusan keinginan masyarakat . ini dapat disaksikan dalam perwujudan macam-macam kegiatan dalam sistem politik atau negara menyangkut proses menentukan dan sekaligus melaksanakan tujuan-tujuan sistem tersebut. Atas dasar itu, maka dapat dipahami jika politik diidentikkan sebagai perjuangan untuk mendapatkan kekuasaan atau sebagai teknik menjalankan kekuasaan-kekuasaan untuk mengatur perkembangan negara sehingga politik dikenal pula sebagai ilmu yang mempelajari tentang kekuasaan dalam masyarakat. Seperti apa sifat hakiki dari kekuasaan, seperti apa dasar dasar kekuasaan, prosesnya, ruang lingkup dan hasil-hasilnya. Akibat dari aspek kekuasaan itu sehingga politik juga dinilai sebagai satu aktivitas yang tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerjasama, pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijaksanaan umum masyarakat seluruhnya. Hal Sejalan dengan itu adalah Sri Andriani, praja Ipdn kampus Sulawesi Selatan dalam diskusi dengan topik yang sama (Mei-2018) menyatakan bahwa: "Setiap warga negara berhak dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Kedua ketentuan pasal tersebut jelas menunjukkan adanya jaminan yuridis yang melekat bagi setiap warga negara Indonesia itu sendiri untuk melaksanakan hak memilhnya. Rakyat berdaulat untuk menentukan dan memlih sesuai aspirasinya kepada partai politik mana yang dianggap dipercaya dan mampu melaksanakan aspirasinya. Selain mengacu pada Undang- UndangD, ketentuan lain juga diatur melalui peraturan perundang-undangan dibawah Undang-UndangD". 178 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 178
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar Dari berbagai sumber dapat dikemukakan penyebab terjadinya calon tunggal dan munculnya kotak kosong, antara lain: Biaya, bahwa untuk menjadi calon dalam pilkada dibutuhkan macam macam biaya yang sesungguhnya tidak terkategori money politic, tetapi entertin. Belum dihitung mahar politik (politcaldowry) yang diberikan kepada partai pengusung.Mahar ini sulit ditemukan, karena pasangan calon tidak terbuka memberitahu, partai juga menutup pembicaraan seperti ini.Mahar politik seperti angin, ada dikatakan, terasa tetapi tidak nyata. Ada pula kompoen pembiayaan "biaya saksi", biaya tim survey, biaya penasehat hukum, ini termasuk biaya politik (costpolitics). Komponen ini semua harus disiapkan. Kesimpulannya biaya calon itu mahal (highcost). Mengenai hal ini, bahkan ada yang berpendapat bahwa: "Demokrasi elektoral secara umum sudah dibajak dan dihegemoni oleh kekuatan modal semata-mata.Itulah sebabnya, bahkan kader-kader internal parpol pun yang secara figuritas memiliki kompetensi, rekam jejak yang unggul, dan integritas dengan mudah bisa tersisih"; Regulasi, bagi satu partai yang akan mengajukn calon kepala daerah harus memenuhi syarat threshold.Kondisi ini memaksa partai partai untuk bergabung (koalisi). Bahkan ada yang mensinyalir, bahwa aturan threshold ini dibuat sedemikian rupa oleh DpR, notabene dari partai yang pada priode sebelumnya memiliki jumlah suara cukup tinggi, adalah memang untuk menjegal partai kecil untuk memperkecil jumlah calon agar supaya mudah dimenangkan. Faktor patahana membuat para pigur yang akan maju harus berhitung beberapa kali jika harus menghadapi patahana. Ada beberapa aspek yang menguntungkaa patahana. Sudah memiliki modal materi dan modal sosial, 179 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 179
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar menguasi birokrasi secara terstruktur, sudah pengalaman dan sudah tersosialisasi selama satu priode, dan dapat dipastikan selama menjabat, dia telah membuat kebijakan yang menguntungkan dirinya, atau partainya. Dari sisi ini maka harus punya strategi khusus menghadapi patahana, apalagi pilkada Makassar, kasusnya berbeda dengan beberapa daerah lainnya, Makassar Calon tunggalnya bukan patahana. Bahkan ada yang mensinyalir fenomena ini menguatkan kotak kosong, sebagaimana diulas oleh Azwar Hasan dalam tulisannya di tribun "Kotak Kosong Rasa patahana". Hal berikut jika kita telusuri komentar nara sumber atau responden, adalah fakto kaderisasi partai. partai partai yang ada cenderung mendukung calon dari luar partai, disamping karena tidak melakukan kaderisasi juga karena calon dari luar lebih menguntungkan secara materi. Faktor ini sering diistilahkan lemahnya pelembagaan partai, yaitu partai tidak dikembangkan secara kultural dan struktural. para ahli melihat kelemahan ini sebagai ancaman demokrasi, ancaman prgmatisme partai yang tidak memiliki philosofi ideologis karena tidak tegasnya ideologi partai politik itu sendiri dan akhirnya partai kehilangan jati diri atau fighting spirit.Setidak tidaknya variabel ini tidak tumbuh atau tidak dimiliki oleh partai politik yang berada di daerah-daerah dengan calon tunggal. mengisyaratkan bahwa variabel- variabel ini sangat lemah; selanjutnya, paktor lain adalah tidak tumbuh dan tidak berkembangnya kelompok kelompok kepentingn (intres group) atau kelompok kelompok penekan (presure group) megimbangi partai politik atau penguasa atau kekuasaan. para ahli mengistilahkan keadaan ini sebagai lemahnya local civil society. Bahkan dapat dikatakan bahwa lembaga lembaga sosial masyarakat atau NGO (Non Governmennt Organization) lebih "ganas" di jaman sebelum 180 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 180
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar reformasi.Mereka terkesan diamputasi oleh program yang harus dikerjasamakan di daerah melalui rekomendasi daerah yang menjadi pensyaratan negara donor mereka. Sekarang pemerintah (sufra struktur politik) kehilangan sparing partner, partai politik (infra struktur politik). penomena prilaku partai yang merugikan demokrasi dapat disaksikan pada 16 daerah calon tunggal. Rata rata setiap calon didukung 10 partai. prilaku ini, disamping juga sentralistik, karena diistilahkan "borong partai", pencalonan kepala daerah oleh partai politik ditentukan pimpinan pusat masing masing partai, dan rata rata berbeda keinginan dengan pimpinan partai di daerah. Berkait dengan calon tunggal dan kotak kosong di Makasar adalah karena persoalan pelangggaran undang undang yang diarahkan kepada patahana atas kebijakan yang dilakukan dan digugat oleh calon penantang (Appi-Cicu) ke pengadilan tinggi tata Usaha negara (pt tUn) Makassar. Dan ini adalah awal dari salah satu keunikan pilkada Serentak berkait Calon tunggal dan Kotak Kosong, yakni: Calon tunggal bukan patahana, melainkan calon baru, baru di politik dan baru di pemerintahan serta baru dikenal di publik Makassar. Andi Anto, pegawai negeri, "... masyarakat lebih memilih kotak kosong dibanding lawan pasangannya (maksudnya calon tunggal) yang sebelumnya masyarakat awam belum tau bagaimana kepemimpinannya sehingga masyarakat lebih memilih kotak kosong". Yeni Rahman S.Si, bendahara pKS Kota Makassar, "...satu hal lagi yang membedakan kotak kosong diseluruh Indonesia adalah kalau di daerah lain kotak kosong itu dikosongkan dengan incamben, tapi di Makassar incamben 181 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 181
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar yang tidak lolos untuk maju menjadi kandidat calon walikota, jadi terdapat perbedaan. Memang rata rata patahana yang berhadapan Kotak Kosong, istilah Yenni Rahman "dikosongkan oleh incamben", menang. Sekalipun tentu ada kasus patahana berhadapan Kotak Kosong, dan kalah. Ini jelas adalah perbedaan figur dan kondisi politik yang melingkupi. Ketika hal ini ditanyakan kepada Israndy, S.sos dari perindo Apakah kemenangan kotak kosong ini dapat menimbulkan polemik? Menurutnya: "Jelas sekali dapat menimbulkan polemik, karena ini sepanjang sejarah baru kali ini di Makassar pemilihan walikota dimenangkan oleh kotak kosong, inilah yang menjadi polemik besar karena tentunya masyarakat akan bertanya apakah seperti ini proses demokrasi yang ada di Makassar, apakah tidak ada figur yang dapat dicalonkan, apakah partai politik tidak menciptakan kader yang berkualitas. Sehingga juga membuat turunnya kepercayaan masyarakat khususnya kepada partai politik..." namun ketika ditanya, apakah dalam pemilihan ini menurut anda sudah dilakukan secara walikota demokratis? "Iya, karena telah dipilih langsung oleh masyarakat secara terbuka dan tentu secara demokratis tidak lagi dipilih oleh DpR". (Maksudnya adalah DpRD). Menurut saudara apakah kemenangan kotak kosong terdapat intervensi politik? "Dengan menangnya kotak kosong ini berarti pejabat sebelumnyalah yang tetap melaksanakan sistem pemerintahan. Ini juga tidak bisa dipungkiri bahwa adanya intervensi politik, misalnya walikota menginginkan kotak kosong dimenangkan, di sinikan ada yang namanya loyalitas sehingga loyalitas inilah yang bisa menjadi intervensi politik, bawahan harus mengikuti perintah atasan". 182 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 182
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar Apakah tidak ada penindakan hukum atas itervensi yang dilakukan "Disini kan ada yang namanya hak progratif dan mutasi juga menjadi penyegaran dalam sistem pemerintahan dan sudah terdapat dalam Undang-Undang, sehingga tidak ada sanski hukum bagi atasan, kecuali mutasi di lakukan karena adanya faktor lain sehingga yang dimutasikan dapat menuntut ke ptUn". Israndy menegaskan di balik Kotak Kosong, adalah patahana, dalam hal ini calon yang didiskualifikasi MA. 3. Pilwali Makassar sebagai Pembelajaran Pembangunan Politik tunggal dalam pemilihan kepala daerah sebenarnya terbilang baru. Ketua MK Arief Hidayat mengatakan, keputusan mengenai calon tunggal yang dapat mengikuti pilkada serentak sudah tepat. Keputusan itu untuk menghindari kekosongan hukum. "Jangan sampai ada kekosongan hukum," kata Arief, dalam situs resmi MK. Adanya calon politik adalah Modernisasi politik dan perubahan politik, dan bukan sebaliknya. Artinya adalah, tidak semua perubahan adalah modernisasi, dan tidak semua modernisasi adalah pembangunan politik". Menurut Huntintong, "pembangunan Dari sini kita belajar, esensi demokrasi ialah pada manusia,dan manusia selain memiliki harkat dan martabat juga memiliki faktor endogen yang biasa disebut sebagai kreatifitas, innovasi, yang menciptakan efektifitas dan efesiensi, berbeda dengan "non manusia", semacam kotak kosong. Dalam hal ini Calon tunggal vs Kotak Kosong tidaklah setara, tidak selevel. Oleh karena itu Kotak Kosong hanyalah intermesso, pengisi kekosongan. 183 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 183
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar Jika Calon tunggal menang, artinya dia memang kafabel. Dalam konteks ini Kotak Kosong berfungsi sebagai sparing parts, untuk terselenggaranya hajatan pilkada, dan dengan demikian pula, dapat dikatakan Kotak Kosong adalah sarana fit and profertest, atau semacam alat seleksi sebagaimana yang dipikirkan 9 (sembilan) hakim konstitusi tatkala menetapkan keputusan kotak kosong ini, penyeimbang agar proses pemilihan dapat dilaksanakan. namun dalam hal ini Kotak Kosong tidak boleh dikatakan sebagai alat atau sarana demokrasi, karena keberadaannya sendiri belum tentu demokratis; atau bahkan mencederai prinsip prinsip demokrasi, karena demokrasi berdedikasi pada persamaan, pada setiap orang dengan tanpa faktor pembeda. Kotak Kosong sendiri, jelas berbeda dengan manusia dan tidak boleh dimanusiakan. Sejalan dengan ini adalah Ketua program Magister Ilmu politik (MIp) Universitas Diponegoro Semarang Dr. Drs. teguh Yuwono, M.pol. Admin. menyatakan tidak perlu memberi fasilitasi regulasi terhadap kotak kosong agar tak selalu hadir di dalam sistem politik di tanah Air. Oleh karena itu, dia memandang perlu ada aturan guna mencegah keberadaan kotak kosong dalam pilkada. Misalnya, partai politik (parpol) yang punya kewenangan mengusung pasangan calon tidak boleh ada borong dukungan sehingga 90 persen semua mendukung satu pasangan calon. Harusnya dibatasi. tidak boleh ada borongan dukungan, maksimal dukungan, misalnya 50 persen atau 60 persen, sehingga menimal ada dua pasangan calon. `choices`, pilihan, demokrasi itu pilih a atau b, bukan pilih a atau kotak kosong." Sebetulnya, menurut teguh Yuwono, kalau bicara mengenai teori demokrasi dan teori kompetisi, tidak dikenal Ia menekankan, "demokrasi 184 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 184
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar kotak kosong di dalam ilmu demokrasi atau ilmu politik. Kotak kosong itu, lanjut teguh yang juga dosen Jurusan Ilmu pemerintahan FISIp Undip Semarang, bukan kandidat yang bisa dipertandingkan di dalam sebuah program kompetisi politik sehingga tidak perlu diberi ruang. teguh juga memandang perlu pemberian sanksi terhadap parpol yang syarat mengusung pasangan calon tetapi tidak memiliki kemampuan mencalonkan pasangan calon pada pilkada. Sanksi bagi parpol yang punya kesempatan mengusung pasangan calon tetapi tidak mencalonkan, kata teguh, adalah larangan untuk ikut dalam pilkada berikutnya. sebenarnya memenuhi "Kalau parpol tidak mampu mengusung pasangan calon, ya, diberi sanksi. Jangan lantas berpikir karena ada kekosongan hukum dalam pilkada menyangkut kotak kosong kemudian dicari isi hukumnya. Itu paradigma yang keliru," katanya. Ia mencontohkan pilkada di Kabupaten pati yang pesertanya hanya satu pasangan calon, yakni Haryanto dan Saiful Arifin. pasangan ini didukung delapan dari sembilan partai politik yang ada di daerah itu. Alasan MK, ketentuan undang undang mensyaratkan pemilihan kepala daerah harus diikuti lebih dari satu pasangan calon. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, pilkada berpotensi ditunda atau gagal terselenggara. Hal itu tentunya merugikan hak konstitusional warga untuk memilih dan dipilih. Kerugian konstitusional untuk memilih dan dipilih, hitungan itu dalam konteks demokrasi. Maksudnya sudah benar, tetapi kalau salah satunya hanya Kotak Kosong, aspek demokrasi dan konstitusionalnya dimana? Hitungannya akan menjadi lain dalam konteks ekonomi. pertanyaan besarnya sejauhmana aspek pilih- 185 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 185
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar memilih ini memberi dampak kesejahteraan secara ekonomi atau kemudaratan dalam aspek sosial. Bisa dibayangkan kefakuman pemerintahan yang dikendalikan plt. secara seremoni, tidak bisa mutasi, tidak bisa mengambil kebijakan strategis, serba terbatas. Berapa waktu terbuang? Dias Abianto (25.1444), praja IpDn memberi komentar dalam satu makalah (take home) "Fenomena Kotak Kosong dalam pilkada Serentak tahun 2018 di Indonesia" "Meski ada saluran kotak kosong, masyarakat sesungguhnya berada di posisi yang merugi. Ketika calon tunggal menang, pemimpin yang didapat belum tentu yang terbaik karena ketiadaan kompetisi. Sebaliknya, saat 'kotak kosong' menang, untuk sementara daerah dipimpin pejabat yang memiliki kewenangan terbatas. pilkada ulang harus diselenggarakan hingga terpilih kepala daerah definitif. Lingkaran setan bisa tercipta karena calon tunggal yang kalah tetap boleh maju kembali menjadi calon." Belum lagi aturan mengenai patahana atau incambent yang akan maju tidak boleh membuat kebijakan yang menguntungkan dirinya enam bulan sebelum masa pemilihan, lalu apa yang harus dia lakukan, pasif saja atau serba salah? pembangunan politik harus berdampak ekonomi yang berarti roda perekonomian di daerah berjalan, infra struktur terbangun dan perdagangan jasa jasa dan transportasi lancar, tidak macet oleh pengunjuk rasa, stagnan karena hanya tim Sukses yang bisa mengerjakan proyek, dan program menjadi pesanan para pelaku bisnis, bukan dari aspirasi rakyat. Sejauhmana atau seberapa pentingnya demokrasi itu, jika tidak mendatangkan kemaslahatan dan kesejahteraan. 186 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 186
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar Dalam kondisi calon tunggal itu gagal, maka tampuk pemerintahan daerah yang melaksanakan pilkada itu pun akan dijabat oleh sosok pelaksana tugas (plt) kepala daerah. Sosok tersebut ditunjuk oleh Menteri Dalam negeri. tersebut akan melaksanakan kembali pilkada pada agenda pilkada serentak berikutnya. Kapan itu yakni tahun 2020. Jadi selama dua tahun maka jabatan bupati akan diduduki oleh kepala daerah berstatus plt," ujar Ketua KpU Sumut, Mulia Banurea "Kemudian daerah Ketika diajukan pertanyaan kepada salah seorang responden yang ditemui "Apakah kotak kosong sesuai dengan prinsip "kemanusiaan yang adil dan beradab" pada pendekatan filsafat politik atau ideologi atau tidak ada hubungannya? "Menurut saya kotak kosong memiliki hubungan dengan ideologi tersebut. Hubungan diantara keduanya yakni kotak kosong disini merupakan pengganti figur yang dianggap dapat bersaing di pilkada.namun disini karena hanya ada calon tunggal yang sesuai persyaratan untuk mendaftar maka kotak kosonglah yang terjadi. Disini prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab yang telah ada yakni tetap dilaksanakannya pilkada tersebut,walaupun hanya 1 calon melawan kotak kosong." Jadi menurutnya, calon tunggal itu sah dan kotak kosong hanyalah "game". Dalam hal ini, kita masih ingat bagaimana pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di pati, Jawa tengah, pada 2017 lalu. Di mana calon petahana Haryanto-Saiful Arifin kalah melawan kotak kosong. Kekalahan itu terbilang mengejutkan. Sebabnya, Kabupaten pati memiliki 1,5 juta penduduk. Berdasarkan aturan, si calon tunggal harus mampu meraih lebih dari 50 persen plus satu suara sah untuk menang. 187 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 187
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar Demikian halnya pasangan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang menjadi calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2018, tidak lantas menjadi pemenang dalam kontestasi tersebut. Mereka tetap berpeluang kalah jika tidak berhasil mendapatkan mayoritas suara dari masyarakat. Hal itu ditegaskan oleh Ketua KpU Sumut, Mulia Banurea. Menurut dia, meski hanya diikuti calon tunggal, pemungutan suara tetap harus dilakukan. pasangan calon kepala daerah akan menghadapi kotak kosong dalam pemilihan tersebut. Untuk menjadi pemenang, calon tunggal itu harus mendapatkan minimal 50 persen tambah 1, dari total suara sah yang masuk. "Kalau tidak dapat, berarti calon tunggal itu kalah," ungkap Mulia kepada wartawan di Medan, Rabu (17/1/2018). Muncul pertanyaan, apakah kekhawatiran akan tidak adanya calon sehingga dibuatkan clausul Kotak Kosong untuk mengantisipasi kekosongan calon dalam pilkada bisa diartikan pesimis terhadap partai politik dalam menjalankan fungsinya melakukan kaderisasi dan rekruitmen politik? Apakah alasan atau pemikiran ini rasional dikaitkan dengan fungsi partai politik tersebut.Atau apakah memang fungsi partai politik telah dieliminasi? "Jika hal ini dikaitkan dengan adanya "kotak kosong" tentu rasional jika dikaitkan dengan fungsi tersebut.Ini dikarenakan kotak kosong disini merupakan opsi terakhir yang diberlakukan jikalau dalam suatu pemilu hanya ada satu calon tunggal yang cakap dan memenuhi persyaratan, dan terlebih lagi disini berarti partai politik sendiri telah menjalankan tugas dan fungsinya, namun karena suatu alasan tertentu maka hanya ada calon tunggal yang dapat mengikuti,dan ini bukan sepenuhnya salah partai politik. 188 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 188
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar Bisa jadi karena faktor kurangnya kader yang dianggap cakap dan mumpuni untuk mencalonkan diri di pilkada", demikian Azzahra nurulfarhanah Maulidya Arifin. "Di Sumatera Utara sendiri", terang Mulia, "ada satu daerah yang pilkadanya berpotensi hanya diikuti satu calon. Yakni kabupaten padanglawas Utara (paluta). Hingga hari penutupan pendaftaran pasangan calon, hanya pasangan Andar Amin Harahap dan Hariro Harahap yang mendaftar. Mereka didukung oleh 11 partai politik pemilik kursi di DpRD Kabupaten paluta. Mereka akan menjadi calon tunggal, karena tidak ada satupun calon independen yang mendaftar ke KpU. Sementara untuk calon dari partai politik, sudah tidak mungkin lagi, karena seluruh partai politik pemilik kursi di DpRD paluta, sudah mengarahkan dukungannya kepada pasangan Andar-Hariro. Andar Amin Harahap sendiri merupakan anak dari Bachrum Harahap, Bupati Kabupaten paluta." Ini adalah salah satu masalah dari prilaku "borong partai" dalam pilkada menyebabkan munculnya Kotak Kosong. Masalah lain adalah, Kotak Kosong itu bukan hanya di lembaran yang akan dipilih, melainkan Kotak Kosong juga bermasalah sebagai peserta pilkada dalam hal kampanye ? Mengenai kampanye kotak kosong didapat penjelasan dengan mengambil contoh pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pati 2017. Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang no. 1/2015 belum mengatur kampanye kotak kosong dan keberadaan saksi di setiap tempat pemungutan suara (tpS) pada pemilihan kepala daerah serentak, 15 Februari 2017. Karena adanya kekosongan hukum, sejumlah pendukung kotak kosong, misalnya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 189 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 189
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar pati 2017, harus mematuhi Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan pendapat di Muka Umum ketika mereka akan berkampanye. Mereka tidak mendapat fasilitas berupa spanduk, baliho, dan/atau alat peraga kampanye lainnya. Beda dengan pasangan calon tunggal, Haryanto dan Syaiful Arifin, yang mendapat fasilitasi dari Komisi pemilihan Umum (KpU) Kabupaten pati ketika melakukan kegiatan kampanye. Mulai debat publik/debat terbuka atau "talkshow", penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye, hingga iklan di media massa cetak dan/atau media massa elektronik difasilitasi oleh KpU yang dananya berasal dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (ApBD) setempat yang notabene uang rakyat (Pro dan Kontra Aturan Kotak Kosong pada Pilkada, Semarang, Antara Jateng). tidak hanya soal kampanye, ketiadaan saksi dari pendukung kotak kosong di 2.295 tpS yang tersebar di 406 desa di 21 kecamatan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pati, menimbulkan syak wasangka dari Gerakan Masyarakat pati (Geram pati) dan Aliansi Kawal Demokrasi pilkada pati (AKDpp) atau Aliansi Kotak Kosong untuk pati yang Bermartabat. Bahkan, mereka menduga ada pengurangan suara kotak kosong di sejumlah tpS karena ketiadaan saksi untuk mengawasi pemilihan. Hal ini termaktub dalam permohonan pembatalan Keputusan KpU Kabupaten pati nomor 16/Kpts/KpU Kab.012.329311/2017 tentang penetapan Rekapitulasi Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2017 yang mereka ajukan ke Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara: 41/pHp.BUp-XV/2017 (vide 190 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 190
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar Adalah malapetaka bagi demokrasi kita, jika sebagian besar hasil atau proses pilkada berakhir di lembaga peradilan, seakan akan lembaga tersebut masuk dalam satu struktur dan mekanisme pemilihan, padahal dalam hal ini, peradilan adalah lembaga ekstra dia berada di luar mekanisme pilkada, idealnya demikian. Karena masalah politik harus diselesaikan secara politik. Dalam dunia politik dikenal "konsesi", "kohesi" dan "koalisi". Semua itu adalah wadah wadah penyelesaian sengketa, sepanjang tidak dibentangkan aturan yang berpotensi untuk dilanggar dari produk hukum atau kebijakan yang dibuat dengan mekanisme dan prosudural hukum untuk mengalihkan pekerjaan politik. Mari kita cermati simulasi berikut: "Dalam keputusan KpU Kabupaten pati, pasangan calon nomor urut 1 H. Haryanto, S.H., M.M.,M.Si. dan H. Saiful Arifin meraih 519.675 suara, sedangkan kolom kosong sebanyak 177.762 suara. Menurut pemohon (Geram pati dan AKDpp), selisih perolehan suara tersebut disebabkan kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan meluas. Apakah tudingan pemohon mampu meyakinkan majelis hakim konstitusi untuk mengabulkan permohonannya atau malah sebaliknya? Semuanya itu bergantung pada hakim konstitusi". Di sini nampak jelas, bahwa hasil mekanisme politik itu ada pada hakim konstitusi, kapan dewasanya? pertanyaan ini penting, karena hakim hanya duduk di meja sidang, memperhatikan fakta-fakta yang diajukan, fakta-fakta pasif, dan tidak merasakan relung yang ada di lapangan, yang merupakan fakta hidup yang hanya bisa dimengerti dari proses agregasi kepentingan atau artikulasi kepentingan, satu istilah lazim di dunia politik. Bisa mengerti yang tidak dikatakan dan bisa menyimpulkan dari banyak yang dirasakan. 191 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 191
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar politik itu di lapangan, pada rakyat yang terkadang didatangkan naik pesawat, tidur di hotel, hadir di sidang lalu pulang dengan tidak semua hal bisa dikatakan. Keberadaan kotak kosong di sembilan kabupaten/ kota di antara 101 daerah yang menggelar pilkada serentak tahap kedua, 15 Februari 2017, memunculkan wacana perlu- tidaknya mengisi kekosongan hukum. Selain di Kabupaten pati (Jawa tengah), pilkada yang hanya diikuti satu pasangan calon, yakni di Kota tebing tinggi (Sumatera Utara), Kabupaten tulang Bawang Barat (provinsi Lampung), Kabupaten Landak (Kalimantan Barat), Kabupaten Buton (Sulawesi tenggara), Kabupaten Maluku tengah (Maluku), Kabupaten tambrauw (papua Barat), Kota Sorong (papua), dan di Kota Jayapura (papua). Begitu tingginya ketergantungan politik terhadap hukum hingga "elit politik" lupa menyelesaikan masalahnya sendiri melalui forum forum partai politik, fraksi lalu disepakati solusi politik, pemberdayaan kelembagan politik dalam menyelesaikan permasalahan sebelum menjadi sengketa. Menyinggung soal regulasi kotak kosong, Haryanto (calon tunggal pada pemilihan Bupati pati 2017) menyatakan setuju ada aturan mengenai hal itu (kampanye kotak kosong maksudnya) agar tidak menimbulkan tuduhan. Misalnya, menghalang-halangi sekelompok orang yang akan berkampanye kotak kosong. Di lain pihak, anggota panitia pengawas Kabupaten pati Ahmad malah menganjurkan agar masyarakat yang tidak setuju dengan calon kepala daerah dari partai politik mengajukan "judicial review" ke Mahkamah Konstitusi. "Sepanjang aturan main terkait dengan `kotak kosong` belum ada di dalam peraturan perundang-undangan tentang 192 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 192
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar pemilihan kepala daerah, kami tidak melarang maupun membolehkan mereka berkampanye," kata Ahmad. Ketika akan turun ke jalan, lanjut Ahmad, para pendukung "kotak kosong" yang akan berkampanye harus mematuhi Undang-Undang no. 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan pendapat di Muka Umum. Ahmad yang menangani Divisi penindakan pelanggaran dan penyelesaian Sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pati mengatakan bahwa pihaknya tidak bisa menindak mereka yang memasang alat peraga kampanye (ApK). "penertiban terhadap ApK yang dipasang oleh para pendukung kotak kosong di sejumlah titik adalah kewenangan Satpol pp Kabupaten pati," katanya. nampak bahwa masalah pilkada terlalu menasional dengn tidak memberi ruang pada daerah untuk menyelesaikan masalahnya sesuai kondisi daerah masing masing. Jika semua dipasung secara kaku tanpa ruang partisipasi untuk berinisiatif, maka masalah selalu menunggu aturan. padahal yang sesungguhnya, yang tidak disadari adalah aturan yang membuat masalah. terlalu menasional. Dalam konteks desentralissi politik, maka pilkada cukup dengan perda ditambah hal hal mutatis mutandis dari undang-undang yang bersifat makro atau umum. Ke depan masalah pilkada tidak perlu Menyinggung kembali soal pasangan calon tunggal pada pilkada, anggota panwas Kabupaten pati Ahmad mengemukakan bahwa landasan hukumnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100/pUndang-Undang- XIII/2015. "pasangan calon tunggal boleh asal harus ada kolom kosong di dalam surat suara atau lebih populer dengan istilah `kotak kosong`," ucapnya. 193 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 193
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar Untuk diketahaui, bahwa aturanlah yang membuat masalah, karena tidak dibuat secara konferhensif melalui satu blue freen, melainkan dibuat secara sepenggal sepenggal. Itu nampak jelas bahwa kita mengadof atau cophy paste "dari luar", sehingga ketika hendak dibumikan, tidak pas. itu, KpU RI telah mengeluarkan peraturan Komisi pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 11 tahun 2016. Di dalam pasal 11A, disebutkan bahwa surat suara pada pemilihan satu pasangan calon memuat dua kolom yang terdiri atas satu kolom yang memuat foto dan nama pasangan calon dan kolom kosong yang tidak bergambar. terkait dengan surat suara Sesungguhnya pemilihan itu tidak harus dua, sebab dengan tidak memilih, itu juga adalah pilihan. Makanya MK terlalu dini membuat aturan Kotak Kosong, padahal sesungguhnya pemilihan bisa berlangsung dengan calon tunggal. Diserahkan kepada rakyat untuk datang memilih, jika tidak cukup 50 persen plus satu yang memilih, artinya calon tunggal itu tidak kafabel atau tidak layak pilih. Menurut Ahmad, keberadaan kolom kosong itu tidak hanya pada pilkada yang pesertanya satu pasangan calon, tetapi juga lebih dari satu pasang calon ada "kotak kosong"- nya. "Dengan demikian, ada alternatif lain bagi masyarakat yang tidak setuju dengan pasangan calon yang berasal dari parpol. Saya yakin dengan adanya `kolom kosong` itu akan meminimalkan jumlah golput pada pilkada," katanya. Keberadaam kotak kosong juga untuk mengimbangi calon tunggal adalah pemikiran tidak mendasar, melainkan terjadinya kevakuman, pikiran ketiadaan calon, lalu kemudian ditunjuk pigur non manusia untuk memanusia. pertanyaannya mengapa tidak dipikirkan harus ada calon. Misalnya sebagaimana diusulkan beberapa teknis menghindari 194 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 194
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar informan yakni pembatasan dukungan partai pada satu calon. Jika satu calon sudah memenuhi syarat pencalon partai, maka tidak perlu menambah partai untuk menghindari prilaku memborong partai dan mencgah calon lain. Contoh kasus, Kabupaten pati, Kedelapan parpol tersebut, yakni pDI perjuangan, partai Gerindra, pKB, Demokrat, Golkar, Hanura, pKS dan ppp dengan total dukungan 46 kursi DpRD setempat. padahal, syarat untuk mengusung pasangan calon sebanyak 20 persen dari 50 kursi (10 kursi) DpRD Kabupaten pati. Setidaknya ada tiga opsi: revisi Undang-Undang pilkada, "judicial review" ke MK, atau ada aturan tentang pembatasan dukungan parpol terhadap pasangan calon agar setiap pilkada diikuti lebih dari satu peserta. Contoh pilwali Makassar, Calon Walikota Munafri Arifuddin dan Calon Wakil Walikota Andi Rachmatika Dewi didukung 10 partai (Golkar, Hanura, nasDem, ppp, pDIp, partai Bulan Bintang, pAn, pKS, Gerindra, dan pKS), terkesan memborong semua partai, sambil menutup kemungkinan hadirnya calon lain. Kesimpulan yang dapat diambil pada fenomena Makassar ini, adalah pertama dengan banyak partai tidak signifikan mengangkat tingkat partisipasi pemilih; atau kedua, mungkin sekali partai ini tidak bekerja maksimal dibanding dengan kotak kosong yang dapat menjadi lambang supremasi partisipasi pemilih. Yeni Rahman SSi, bendahara pKS Makassar; '... fenomena kotak kosong tidak menjadi ukuran lemahnya kultur politik, karena seperti kami dan beberapa teman teman dari parpol lain memiliki komitmen dan kita akan mengikuti arahan arahan walaupun pada kenyataan dilapangan ada 195 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 195
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar sebahagian parpol yang tidak taat atau tidak mengikuti instruksi dari partainya saya fikir itu hanya segelintir saja..." Mengacu pada pernyaataan ini, partai-partai bekerja, hanya saja dibalik kotak kosong ini, ada juga yang bekerja. Banyak yang berkepentingan untuk pilwali 2020 menurut Yenni Rahman Berbeda dengan halnya dengan Israndi, S.Sos, Anggota DpW perindo Sulsel, menjelaskan "Menangnya kotak kosong ini disebabkan oleh kesalahan partai politik, karena partai politik tidak menampung aspirasi dari masyarakat, tidak mendengarkan keinginan masyarakat dan hanya memikirkan kalangan elit-elit politik sehingga masyarakat tidak antusias untuk memilih pasangan calon yang ditentukan parpol. parpol juga tidak memilih figur-figur yang berkualitas, hanya memilih pasangan yang finansialnya tinggi yang dapat membeli partai itu untuk mengusung ". Apakah dengan terpilihnya kotak kosong menjadi bukti kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap calon yang diusulkan partai politik? "Iya, ini salah satu bukti. Karena partai politik tidak mendengarkan suara dari rakyat atau masyarakat bawah di Makassar, partai politik hanya mendengarkan kalangan elit politik yang mempunyai power financial dan tidak memikirkan people power atau kekuatan masyarakat". Kembali pada masalah calon tunggal, kemungkinan munculnya calon lain dari jalur perorangan juga sulit. Kondisi ini disebabkan sulitnya untuk maju sebagai calon perseorangan dengan mengandalkan dukungan Ktp dan verifikasi Ktp. indeks prosentase bagi partai pendukung. Kedua, dan tidak menyulitkan syarat calon independen. Baik jumlah Ktp maupun verifikasihnya. Bukan memudahkan dan memberi Cara lain, pertama, adalah menurunkan 196 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 196
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar peluang pelanggaran melainkan untuk meghindari kerumitan. Faktor ketiadaan calon juga karena aturan pegawai negeri dilarang berpolitik, sehingga jika mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah harus mundur dari pnS atau ASn. Akibatnya adalah pihak pnS/ASn ragu ragu atau berpikir untuk mengorbankan karir, padahal jabatan kepala daerah pas dengan kemampuan dan kapasitas mereka. Cukup jika mundur dari jabatan, agar tidk mempergunakan fasilitas negara dan kewenngannya dalam kepentingan pribadi. intinya adalah persamaan, maka untuk mengembangkannya perlu ditiinjau kembali aturan aturan yang membatasi hak seseorang, terutama hak sipil, berhak dipilih dan memilih. Larangan berpolitik pnS/ASn harus ditinjau, selain tidak manusiawi, megeleminasi sebagian hak kodratinya, juga tidak fair atau tidak mendasar.Hal lainnya adalah nampak jelas dan terlindungi para menteri berpolitik. padahal dari sisi pememfaatan jabatan, penggunaan fasilitas dan sebagainya,jauh lebih besar para menteri itu dibanding pnS/ ASn biasa, apapun pangkat dan golongannya. Aturan itu atau kebijakan tersebut perlu ditinju agar tidak meencederai demokrasi dan hak hak sipil dan menghindarkan negara ini dari kegamangan orang orang politik. Larangan memasuki partai politik bagi pnS/ASn, menjadi kader (ikut pengkaderan) dan menjadi simpatisan (membuatnya berpihak) itu tidak boleh; akan tetapi berpolitik, boleh! Kembali kepada demokrasi yang itu 4. Pilwali Makassar, Dilema Kelembagaan Politik dan Kelembagaan Hukum. terdapat adagium/pameo mengatakan bahwa "dahulu DpRD yang memilih Kepala Daerah, ke depan pengadilan 197 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 197
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar yang "memilih" Kepala Daerah.Kemukakan pendapat Saudara dalam perspektif pergeseran kekuasaan politik versi Trias Politica, Mountueisqui? terkait dengan pertanyaan ini mendapat tanggapan dari beberapa responden, antara lain Kukuh Anugerah Setyawa npM 2018.13.1.043, bahwa "hal itu cenderung lebih baik, pengadilan yang menentukan.Karena seperti yang saya lihat ketika DpRD yang memilih Kepala Daerah terjadi pula money politic. praktek demikian ini merugikan dan mencederai proses demokrasi". Menurutnya "Jika pengadilan yang langsung memilih maka praktik tersebut bisa dikurangi dan masyarakat di daerah bisa langsung melakukan pemilu secara langsung. Dan selama dalam pelaksanaanya tidak menyalahi aturan saya rasa pergeseran tersebut sah-sah saja, asalkan dari pemilihan tersebut melahirkan pemimpin yang betul-betul mengedepankan kepentingan rakyat, dan bukan untuk mengembalikan modal dan memperkaya dirinya sendiri atau parpol dan golongannya semata (Kukuh Anugerah Setyawa npM 2018.13.1.043). pendapat Anugerah yang cukup ekstrim ini, jika dicari jalan tengahnya adalah peranan lembaga peradilan sangat penting, terutama pada saat seleksi calon. Dia juga tidak percaya mekanisme politik; bahkan pemimpin yang dipilih dinilai memperkaya diri, mengembalikan modal dsb. Azzahra nurulfarhanah Maulidya Arifin, ketika menjawab pertanyaan, kemukakan fungsi partai politik menurut ahli atau undang undang dan kaitkan dengan kekhawatiran tidak adanya peserta (calon) dalam pilkada sehingga dibuatkan klausul "kotak kosong" untuk mengantisipasi kekosongan calon. Apakah alasan atau pemikiran ini rasional dikaitkan dengan fungsi partai politik 198 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 198
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar tersebut. Atau apakah memang fungsi partai politik telah dieliminasi? Jawaban yang ia tulis dalam tugas take home mengenai hal ini: "Menurut Miriam Budiarjo, dalam karya "partisipasi dan partai politik Sebuah Bunga Rampai. Menurutnya fungsi parpol terbagi menjadi enam, yaitu: " 1.Sarana Komunikasi politik: Arus informasi dalam suatu negara bersifat dua arah artinya berjalan dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas dan disinilah kedudukan parpol dalam arus ini sebagai jembatan antara mereka yang memerintah dengan mereka yang diperintah; 2. Artikulasi Kepentingan: Di dalam suatau masyarakat modern, apalagi yang luas wilayahnya, pendapatan dan aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilang tak berbekas apabila tidak ditampung dan disalurkan, proses ini dinamakan merumuskan kepentingan-kepentingan artikulasi kepentingan; 3. Agregasi Kepentingan: Sikap- sikap dan tuntutan-tuntan berbagai kelompok yang sedikit- banyak menyangkut hal yang sama digabung menjadi satu, proses penggabungan ini dinamakan agregasi kepentingan; 4. Sosialisasi politik: proses dimana seseorang memperoleh pandangan, orientasi, dan nilai-nilai dari masyarakat dimana ia berada, proses itu juga mencakup proses dimana masyarakat mewariskan norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya; 5. Rekrutmen politik: proses melalui mana partai untuk mencari anggota baru dan mengajak orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik; 6. pengatur Konflik: Dalam negara Demokratis yang masyarakatnya bersifat terbuka dan adanya perbedaan dan persaingan pendapat sudah merupakan hal yang wajar. pertikaian-pertikaian semacam itu dapat diatasi dengan bantuan parpol". 199 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 199
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar Sepertinya Anugerah menekankan poin ke 5 (lima) "Rekruitmen politik", sekalipun seluruhnya itu jika ditelaah saling terkait, terutama bila dikaitkan dengan masalah "calon tunggal" atau ketiadaan calon. Kaitannya dengan dibuatnya klausul "kotak kosong' menurutnya rasional, apabila memang tidak ada lagi calon yang akan diusung. pendapat Anugerah ini berbeda dengan pendapat teguh Yuwono: "Harusnya dibatasi. tidak boleh ada borongan dukungan, maksimal dukungan, misalnya 50 persen atau 60 persen, sehingga menimal ada dua pasangan calon," katanya. Ia menekankan, "demokrasi `choices`, pilihan, demokrasi itu pilih a atau b, bukan pilih a atau kotak kosong." "Sebetulnya", menurut teguh Yuwono, "kalau bicara mengenai teori demokrasi dan teori kompetisi, tidak dikenal kotak kosong di dalam ilmu demokrasi atau ilmu politik. "Kotak kosong itu", lanjut teguh yang juga dosen Jurusan Ilmu pemerintahan FISIp Undip Semarang, "bukan kandidat yang bisa dipertandingkan di dalam sebuah program kompetisi politik sehingga tidak perlu diberi ruang." pertanyaan yang muncul, apakah Kotak Kosong adalah salah satu bentuk gagalnya partai partai politik memerankan fungsinya menyiapkan kader, ataukah tingginya angka treshold yang memaksa partai partai politik yang ada untuk berkoalisi; ataukah karena kepentingan pragmatis, calon internal tidak "memberikan mahar politik", sehingga lebih mengutamakan calon luar partai; ataukah karena penomena penentuan calon itu ditentukan oleh pimpinan pusat yang tidak memahami persis kondisi daerah? Jawaban yang selalu berulang adalah: Salah satu bentuk kegagalan fungsi partai, nampak jelas adalah kegagalan partai politik membangun kaderisasi atau rekrutmen politik. Demikian pula pendapat yang muncul: 200 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 200
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar "Ketiadan fungsi rekrutmen politik menyebabkan partai politik tidak mampu lagi mendorong partisipasi politik masyarakat, menyediakan calon pemimpin politik yang mumpuni. Jadi wajar saja apabila dibuat Kotak Kosong apabila partai politik tidak mampu mencalonkan kadernya sesuai dengan ketentuan dan ketetapan yang ada. Kotak Kosong dapat dikatakan sebagai apressiasi hak politik warga yang disiapkan bagi partisipasi politik mereka demi terselenggaranya proses pemilihan dalam pilkada serentak di Indonesia. Kemenangan Kotak Kosong juga mencerminkan sikap politik pemilih." Menelaah pendapat atau komentar tersebut, relevan dengan cara pandang memahami politik sebagai ilmu, teknik dan proses kelembagaan, baik dalam rangka seleksi atau mekanisme rekruitmen kepemimpinan maupun dalam rangka merumuskan kebijakan negara. Hal ini sejalan dengan pendapat para ahli yang memahami politik sebagai usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama, yakni kegiatan dalam suatu sistem politik yang berorientasi kepada masyarakat secara keseluruhan atau yang berorientasi kepada negara. Hal ini lebih mendekati kebaikan bagi manusia dan lebih jauh dari kerusakan . Menjawab pertanyaan: "Saling jegal dalam proses pilkada sebelum memasuki pemilihan, apakah sesuai dengan prinsip "dilakukan secara demokratis". Responden Azzahra nurulfarhanah Maulidya Arifin menjawab dengan mengutip Samuel Huntington: "Demo- krasi akan tercipta apabila para pemberi keputusan yang kuat dalam suatu sistem pemerintahan dipilih melalui suatu proses pemilihan umum yang jujur dan adil secara berkala". Menurutnya : "Di dalam sistem tersebut, para kandidat atau calon pemimpin bebas untuk melakukan persaingan 201 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 201
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar guna memperolah suara. Selain itu, warga negara yang telah berusia dewasa berhak untuk memberikan suara dalam sistem tersebut. Jadi, berpatokan dengan penjelasan dari Samuel Hutinton bahwa sistem pemerintahan dipilih melalui suatu proses pemilihan umum yang jujur dan adil, maka saling jegal dalam proses pilkada, berarti (pilkaa) tidak dilakukan secara demokratis". Menurut Azzahra nurulfarhanah Maulidya Arifin demokratis berarti para calon berkompetesi secara adil biarkan rakyat yang memilih tanpa adanya provokasi dari kalangan tertentu. Karena rakyatlah, menurutnya, yang dapat menunjuk seseorang untuk mengatur segala urusan mereka melalui suatu wadah yang dinamakan demokrasi, yaitu dengan pemilihan yang jujur dan bersih. Ditegaskannya tindakan saling jegal adalah tidak demokratis. tatkala menjawab pertanyaan "Kemukakan pendapat Saudara, berdasarkan fakta dan data: Jika KpU atau peradilan mendiskualifikasi calon yang telah ditetapkan setelah diajukan oleh partai politik atau masyarakat (jalur independen), apakah tindakan itu menghargai aspirasi rakyat atau tidak? Menurut Azzahra nurulfarhanah Maulidya Arifin: "..... itu tetap menghargai aspirasi rakyat. KpU atau peradilan mendiskualifikasi karena ada pelanggaran yang dilakukan. Jadi untuk tetap menegakkan aturan yang telah ada maka memang calon tersebut harus didiskualifikasi. Bukan berarti disini KpU tidak menghargai aspirasi rakyat. Rakyatpun harus mengerti apabila calon mereka didiskluafikasi karena suatu pelanggaran. Karena di negara kita ada peraturan yang harus ditaati agar menciptakan keadaan yang kondusif ". calon pasti 202 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 202
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar Semakin jelas, bahwa tertib politik di jaman ini memerlukan hukum, tertib hukum, peraturan perundang undangan. pengetahuan masyarakat terhadap proses politik, minim, bahkan terhadap politik, pandangan mereka minus. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi kelembagaan politik yang ada untuk saling memperkuat, hukum dan peraturan perundang undangan dilaksanakan dalam tatanan negara yang menganut konstitusi atau negara konstitusionlisme. Dinamika politik begitu tinggi sehingga melampaui teori teori yang ada. pendapat ahli yang secara berseloro mengatakan bahwa teori politik selalu ketinggalan satu langkah dari praktek politik; bahkan dikatakan praktisi politik terkadang menemukan cara cara baru yang belum sempat terpikir oleh ilmuan politik. Kotak Kosong seberapa banyak mudaratnya, dan seberapa banyak mamfaatnya. persolannya bukan disitu, melainkan diperlukan paradigma tersendiri di dalam memahami Kotak Kosong. Kotak Kosong dari MK hanyalah satu terapi teknis, agar pilkda dapat berlangsung. pertanyaannya apakah kotak kosong memenuhi subtansi demokrasi? Kita memerlukan jawaban untuk kita tiba pada satu kesimpulan mengatakan, Kotak Kosong adalah penyelesaian masalah secara fundamental. Hal ini dapat dikaji di Makassar. Dua pasangan calon sangatlah riskan bagi perhelataan politik di ibukota propinsi, sebagaimana Makassar, dengan jutaan penduduk dan dengan jumlah pemilih yang tinggi. Head to head ini merupakan kondisi yang memancing suhu politik naik ke titik nadir. tribun-timur.Com, Makassar, memberitakan: 203 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 203
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar "Bola panas pemilihan Wali Kota (pilwali) Makassar kini di pangkuan Syarief Amir cs. Setelah, bola panas itu berada di panitia pengawas pemilu (panwaslu) Makassar yang sukses "mengoper" ke pengadilan tinggi tata Usaha negara (pt tUn), kini bersarang di KpU Makassar. pilwali Makassar 2018 benar-benar jadi sorotan nasional. Dalam pilkada serentak di 151 kabupaten/kota ini hanya di KpU Makassar yang diminta menganulir salah satu kandidat oleh pt tUn. pasal yang melanda DIAmi itu berasal dari undang-undang (Undang-Undang) yang baru, mengenai kebijakan patahana menjelang pemilukada di daerah". berikut dikemukakan fakta yang dihadapi KpU Makassar seputar pilwali makassar: Dari informaasi yang dikumpulkan, 1. putusan pt tUn Makassar: pada hari Rabu (21/3/2018), Hakim Ketua, Edi Suprianto, mengetuk palu dalam sidang Sengketa pilwali Makassar 2018. pt tUn memerintahkan KpU Makassar mencabut keputusan nomor 35/p.KWH/HK.03.1-Kpt/7371/ KpU-Kot/II/2018 tentang penetapan Calon Wali Kota dan Wakil Walikota Makassar. pt tUn memerintahkan KpU Makassar segera menganulir pasangan Danny pomanto-Indira Mulyasari (DIA mi) sebagai peserta pilwali Makassar 2018. Ketua tim Hukum Appi-Cicu dalam Sengketa pilwali Makassar, Anwar Ilyas, menjelaskan, gugatan yang dikabulkan pt tUn itu adalah pelanggaran Undang-Undang incumbent berupa pengangkatan dan mobilisasi tenaga honorer, pembagian smart phone dan pemakaian tagline dua kali tambah baik, 204 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 204
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar yang dilarang dalam Undang-Undang. "Semuanya terbukti!" tegas Anwar. 2. Hasil konsultasi ke KpU RI Setelah menerima salinan putusan itu, Ketua KpU Makassar Syarief Amir bersama dua komisioner, Wahid Hasyim dan Abdillah Mansur, ke Jakarta, Kamis (22/3/2018). Hasil konsultasi dengan KpU RI, KpU Makassar diminta ajukan kasasi demi menjaga marwah komisioner penyelanggara pemilu. KpU RI siap mendampingi ke Mahkamah Agung (MA). 3. Amanah undang-undang Anwar Ilyas meminta KpU Makassar segera menjalankan putusan pt tUn. Dia meminta KpU tidak phobi pada Kota Kosong. "KpU harus mencabut keputusan penetapan Danny pomanto-Indira Mulya- sari sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar. Dan ingat, kotak kosong beda dengan otak kosong," jelas alumnus Fakultas Hukum Unhas dan mantan aktivis Unit Kegiatan pers Mahasiswa (UKpM) itu. Andi Rezki Amalia ( 2017 3 2 99) mengomentari "proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar dengan 1 (satu) pasangan calon merupakan sebuah proses demokrasi yang juga demokratis dan secara hukum sah/legal karena diatur dalam undang-undang". Menurutnya "Demokrasi secara umum diartikan suara rakyat terbanyak". Lantas dia memberi contoh pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tebing tinggi tahun 2017 yang menentukan suara rakyat terbanyak apakah pasangan Calon dikehendaki rakyat sebagai Walikota dan Wakil Walikota atau rakyat tidak menghendaki pasangan calon 205 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 205
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar sebagai Walikota dan Wakil Walikota (dengan memilih kotak kosong). pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal melawan kotak kosong membawa dampak tersendiri kepada masyarakat khususnya berdampak kepada partisipasi masyarakat didalam pemilihan umum di Kota tebing tinggi. partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tebing tinggi tahun 2017 sebesar 55,6 persen sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat tetap antusias melaksanakan demokrasi walaupun dengan calon tunggal karena sudah lebih dari 50 persen masyarakat yang menggunakan hak pilihnya". Dalam hal ini menurutnya: "KpU Kota tebing tinggi menjalankan amanah Undang- Undang, apabila ketentuan Undang-Undang memungkinkan pemilihan Kepala Daerah dengan calon tunggal maka secara normatif KpU Kota tebing tinggi tidak dapat mencegah terjadinya calon tunggal di pemilihan berikutnya. namun, KpU Kota tebing tinggi telah berperan serta melakukan pendidikan politik kepada masyarakat Kota tebing tinggi khususnya dengan memberi pemahaman tentang proses demokrasi dalam menentukan pemimpin. Sehingga diharap- kan masyarakat ke depannya lebih memahami dan lebih bijak dalam menentukan pemimpin. Secara normatif KpU Kota tebing tinggi tidak dapat mencegah terjadinya calon tunggal di pemilihan berikutnya karena salah satu syarat untuk mengusungkan calon harus memiliki 20 persen kursi di DpRD, oleh karena itu untuk menghindari dukungan dominasi partai pada satu pasang calon tunggal, maka koalisi partai pengusung calon dibatasi. tidak boleh melampaui 40 persen dari jumlah kursi legislativ yang dimiliki". Arifin Lain halnya dengan Azzahra nurulfarhanah Maulidya (2018.13.1.001). Dalam menjawab pertanyaan: 206 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 206
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar Uraikan hubungan Mahkamah Agung, pengadilan tata Usaha negara dengan Bawaslu dalam pendekatan tugas dan fungsi, sehingga dapat ditemukan dalam pelaksanaan tugas masing-masing apakah tidak saling mengintervensi atau apakah saling menguatkan, khususnya dalam kasus pilwali Makassar. Dia bahkan menjawab, bahwa kedua lembaga itu saling mengintervensi. Alasannya mereka bekerja berdasarkan pendekatan masing-masing: "...yang saya dapatkan adalah mereka saling mengintervensi tugas masing-masing". Saya takut salah, dalam memahami hal ini dari sisi empirik atau praktis. Lembaga penyelesaian sengketa pilkada berebut fungsi menangani hal ini, karena pilkada atau pemilu, jika kita menoleh pada kasus kasus terdahulu, katakanlah jamannya Ketua MK Akil Muchtar, pilkada atau pemilu itu "menggiurkan"... Jangan sampai masih ada pandangan pandangan pragmatis. Untuk itu, ada baiknya kita memperhatikan pandangan Azzahra nurulfarhanah Maulidya Arifin (2018.13.1.001) mengenai hal ini: "terlalu banyaknya lembaga yang terlibat setidaknya akan menjadi salah satu ruang tidak efektifnya proses penyelesaian sengketa. pada saat yang sama, juga akan menyebabkan bertambah panjangnya birokrasi penyelesaian sengketa pemilu dan pilkada. Jadi akan terjadinya tumpang tindih wewenang satu sama lain yang akan menimbulkan legal vacum yang akan berujung pada munculnya ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan pemilu dan pilkada". Ditambahkannya bahwa: "Untuk menjawab persoalan diatas, pembenahan terhadap sistem penyelesaian sengketa proses dan hasil 207 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 207
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar pemilu dan pilkada perlu dilakukan, pembenahan tersebut dapat dilakukan dengan mendesain ulang sistem. Salah satunya adalah dengan cara memberdayakan Bawaslu dengan meningkatkan kewenangannya sampai pada tingkat penyelesaian sengketa. Jadi, tidak perlu lagi ada lembaga lain yang menangani sengketa pemilu dan pilkada". Sri Andriani (2018.13.1.003), menjawab pertanyaan yang dikemukakakan mengenai kelembagaan hukum dan kelembagaan politik, dan kekhawatiran adanya saling intervensi dan tidak efektifnya mereka melaksanakan tugas, dia menuliskan antara lain: "MA secara konstitusi tidak memiliki hak untuk mengintervensi lembaga peradilan yang ada di bawahnya". Dalam hal ini MA melaksanakan fungsinya sebagaimana diatur undang undang atau konstitusi. Mengenai Bawaslu, ia menjelaskan bahwa: "wewenang Bawaslu memnyelesaikan penyelenggaran administrasi pemilu berupa perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Ia menjelaskan argumentasinya bahwa: "Kekuasaan kehakiman merdeka dan independen tanpa intervensi dari pihak manapun, jadi dinilai dapat saling menguatkan antara MA dan Bawaslu jelas tertuang dalam Undang-Undang". Dalam hal ini, ia berpendapat bahwa terdapat independensi masing masing lembaga dalam melaksanakan tugas sesuai fungsi masing masing. namun dalam hal terdapat masalah yang harus diangkat ke tingkat peradilan lebih tinggi, maka Bawaslu dapat melakukan kasasi". Ketua tim pengarah Appi-Cicu, Syamsul Bachri Sirajuddin, mengatakan: "...sangat keliru jika KpU Makassar 208 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 208
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar dikatakan mendzalimi karena menjalankan putusan pt tUn. Ada ruang hukum yang diberikan ke masyarakat sehingga kami melihat keputusan pt tUn ini menjadi preseden di seluruh pilkada yang berlangsung di Indonesia terutama yang ada kandidatnya berstatus incumbent bahwa ada hukum subyektivitas yang melekat," jelas Daeng Ancu, sapaan Syamsul Bachri. Ketua tim pemenangan Appi-Cicu, Farouk M Betta, mengatakan, "keliru jika menghadapi Kotak Kosong dianggap tidak bertarung dalam pilkada. Saya ingin tegaskan, tidak ada di timnya Appi-Cicu yang tidak ingin bertanding. Kotak kosong pun itu bertanding. Jadi kita mengkonsolidasi jaringan dan kandidat kita sampai hari ini tetap jalan dan itu luar biasa. Kita punya peningkatan survei luar biasa, pemerimaan masyarakat luar biasa. Jadi tidak ada itu sisi bahwa kita mau menang tanpa bertanding, itu tidak ada," jelas Aru, sapaan Farouk. 4. Putusan PT TUN sudah Inkrach Anwar Ilyas menilai, KpU Makassar tak bisa lagi ajukan kasasi ke MA. Makanya, pt tUn baginya sudah inkrach. "Karena yang bisa kasasi itu paslon kami jika kalah di pt tUn. Sementara langkah kasasi oleh pihak KpU ke MA tidak diatur dalam undang-undang tersebut. Artinya putusan pt tUn itu sudah berkekuatan hukum tetap jika mengacu pada pasal 154 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016", kata Anwar. "Kalau ada yang menyatakan ini pendzaliman, kenapa tidak katakan itu saat Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 itu akan disahkan," kata Anwar. pertanyaannya adalah bagaimana KpU Makassar menjelaskan hingga berada pada posisi dirugikan sehingga berhak mengajukan kasasi, sesuai perundang-undangan. 209 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 209
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 5. KPU Makassar Kasasi MA Abdullah Mansyur memastikan KpU Makassar ajukan kasasi. "putusan pt tUn tersebut menyangkut marwah atau wibawa KpU itu sendiri, olehnya KpU RI juga akan membackup full KpU Makassar baik secara personel maupun pendampingan hukum," kata Abdullah. Menurutnya: "Kasasi dilakukan untuk mencegat kotak kosong, apalagi anggarannya sudah siap. Kami berharap masing-masing tim paslon untuk menahan diri dan menyerahkan sepenuhnya pada proses yang sementara berlangsung. Kotak kosong itu tidak ada. Akan ada isinya, yakni head to head," jelas Abdullah. Rahma juga meyakinkan bahwa MA pasti bertindak netral dalam memutuskan kasasi tersebut dan tidak mencederai demokrasi. "Jadi kami tegaskan, KpU tidak memihak dan mendukung salah satu paslon. Justru usaha Kasasi untuk menjaga marwah KpU dalam mempertahankan apa yang telah kami putuskan berdasarkan peraturan dan perundang- undangan yang berlaku", tegasnya (Koran Sindo Jumat, 6 April 2018). pihaknya bahkan meminta kepada seluruh lapisan masyarakat untuk ikut mendoakan perjuangan KpU di Mahkamah Agung. "Adapun hasilnya nanti, kami akan tetap menanggung dengan segala konsekuensi," kata Rahma. Rahma mengemukakan: "Sebelum putusan pt tUn, semua berjalan lancar tidak ada persoalan, bahkan semua pihak sebelum penetapan sampai kepenetapan paslon itu tidak ada masalah dan tidak ada sanggahan. Bahkan setelah penetapan dilakukan kemudian dikatakan ada masalah, lewat sidang Musyawarah Sengketa Bawaslu, itu kembali dibuktikan bahwa penetapan KpU Makassar memang tidak 210 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 210
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar ada masalah, nanti di pt tUn lah baru kemudian dikatakan bermasalah. nah karena kita menghargai proses hukum maka upaya hukum kasasi kita tempuh dan berjuang sampai ada putusan yang mengikat, " katanya Dia bahkan menyatakan siap dipecat, dan membantah tudingan berpihak kepada salah satu calon. Dia pun kembali menjanjikan kepada warga pihaknya bekerja secara profesonal. Dalam pertemuan tersebut sejumlah warga kecamatan Manggala dan Komunitas yang berdomisili di Kecamatan Manggala turun mendengarkan langsung pernyataan KpU Makassar. "Doakan kami pada Kasasi di MA, sekali lagi, kami (KpU) akan berjuang menjaga marwah KpU dan kami tegaskan bahwa kami tidak memihak atau mendukung salah satu paslon, perjuangan kami di MA adalah bentuk tanggung jawab kami dalam mempertahankan apa yang menjadi keputusa kami tetapkan," tegasnya. Sebelum mendatangi kantor KpU, ratusan pengunjuk rasa yang bergabung dalam Aliansi Masyarakat Cinta Makassar mendatangi kantor pt tUn Kota Makassar, di Jalan Ap pettarani. Aksi itu untuk menyikapi putusan yang mengebiri KpU sebagai penyelenggara pilkada. Hakim dinilai masuk angin dan menenangkan gugatan pasangan nomor urut 1, agar KpU membatalkan putusan penetapan pasangan Danny-Indira (DIAmi) sebagai peserta pilkada Makassar. Simpatisan yang melakukan aksi unjuk rasa menuding majelis hakim pttUn tidak berpihak pada kepentingan rakyat, tetapi memihak pada salah satu pasangan calon sebagai penggugat. "Saat ini kami masih menjaga sikap. tapi jika pihak pttUn tidak mengambil keputusan secara benar, setiap 211 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 211
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar detik masyarakat semakin akan bertambah di sini dan kami akan terus menuntut dan melakukan perlawanan," tegas Ketua Gerakan pemuda Mahasiswa Laskar Merah putih (Gema LpM) Sulawesi Selatan, Uchu Mattawang dalam orasinya. Sikap Mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra, mendapat komentar dari, Anwar Ilyas menilai putusan pt tUn sudah inkrach. KpU Makassar tidak bisa ajukan kasasi karena bukan pihak yang dirugikan dalam sengketa itu. Untuk menguatkan argumen, Anwar merujuk pendapat dan sikap pakar hukum serta mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra saat pBB ditolak sebagai peserta pemilu 2019. Anwar merujuk pada sikap mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra saat melawan keputusan KpU tidak meloloskan partai Bulan Bintang (pBB) sebagai peserta pemilu 2019. Anwar menilai sengketa pBB itu sama dengan sengketa pilwali Makassar, hanya perbedaannya bukan terkait pencalonan. "Dalam kasus itu, Yusril berpendapat, kasasi sebetulnya adalah hak penggugat bukan KpU. Makanya, aneh bila KpU mengajukan kasasi, karena kasasi adalah hak penggugat yang dirugikan," jelas Anwar. Menurutnya, Yusril berpendapat bahwa tidak ada kerugian apapun bagi KpU untuk memasukkan pBB sebagai peserta pemilu. tetapi sebaliknya, jika KpU tidak memasukkan, pBB lah yang malah dirugikan. Oleh karenanya, kasasi adalah hak pBB, dan bukan KpU. "Sama halnya gugatan Appi-Cicu yang dikabulkan pt tUn. KpU bukan pihak yang dirugikan tetapi yang dirugikan adalah penggugat atas keputusan KpU meloloskan DIAmi sebagai kontestan Calon Wali Kota dan Wakil Walikota Makassar," kata Anwar. 212 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 212
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar Ini adalah permulaan masa masa sulit Diami- Indira,selanjutnya keputusan pengadilan tinggi tata Usaha negara dikabulkan Mahkmah Agung dan KpU tidak dapat melakukan kasasi karena bukan pihak dirugikan. KpU Makassar berada pada posisi dilematis, yakni: Mereka akan dituding berpihak dan mendukung salah satu pasangan calon. Jika tidak kasasi, mereka akan diserang "habis-habisan" oleh pendukung DIAmi. KpU Makassar ogah menganulir keputusan karena penetapan DIAmi dianggap sudah memiliki legalitas sangat kuat. Apalagi, karena mulai dari proses awal pendaftaran sampai akhir di penetapan paslon tidak ada keberatan. praktisi hukum asal Makassar yang kini mukim di Jakarta, Isdar Yusuf, mengatakan: "Menganulir kandidat bukan hanya terjadi di Makassar. Dalam pilkada serentak di 2017, ada beberapa kandidat yang dianulir atas perintah pt tUn dan MA. Incumbent di pilkada Bualemo-Gorontalo dianulir pada pilkada 2017 atas perintah MA. Sengketa pilkada di daerah ini berlanjut ke MA karena gugatan menggugat ditolak di pt tUn Makassar". "Kasus serupa, lanjutnya "...juga terjadi di pilkada Jayapura 2017. Incumbent dalam pilkada di ujung timur Indonesia ini diselesaikan di MA. Hakim Agung hanya menguatkan putusan pt tUn.Sengketa pilwali Makassar yang dibatalkan oleh pt tUn mirip kasus sengketa yang pernah terjadi di Jayapura. Sebaiknya KpU berkaca pada situasi yang pernah terjadi di KpU Jayapura. KpU harus mempertimbangkan yurisprudensi bahwa pernah ada kejadian serupa yang mirip di Jayapura," jelas Isdar. Menurutnya, pada pilkada Jayapura Februari 2017, pt tUn setempat menerima gugatan satu tim pasangan calon. 213 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 213
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar Lalu KpU kasasi. Akhirnya pada 11 Februari 2017, MA memutuskan menolak kasasi KpU. "Durasinya sangat singkat. Hanya dua hari. 9 Februari masuk, lalu turun 11 Februari," ujar Isdar. Akhirnya pilkada Jayapura hanya menampilkan satu pasangan calon, Benhur tomi Mano-Rustam Saru." Isdar menilai, pasal yang digunakan oleh majelis hakim pt tUn Makassar sama dengan pasal yang dikenakan oleh pt tUn Jayapura untuk menggugurkan Benhur tommy Mano-Rustam Saru. Kembali ke pilwali Makassar, Kasasi Diproses di MA Surat kuasa yang diberikan oleh KpU Kota Makassar kepada kuasa hukumnya, Marhumah Majid untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) telah memenuhi syarat. Juru bicara MA, Suhadi mengatakan, saat ini berkas pengajuan kasasi tersebut sudah diterima oleh MA, dan perkara tersebut sudah diterima oleh MA, dan perkara tersebut sudah dalam proses administrasi, jadi belum putus. "Sudah ada berkasnya disini," katanya saat dikonfirmasi. tersebut harus diperiksa terlebih dahulu mengenai persyaratan dan kelengkapannya. Setelah dinyatakan lengkap, barulah berkas tersebut akan diberi nomor registrasi oleh MA. Dikatakan, 20 hari setelah berkas tersebut mendapatkan nomor register, perkara itu sudah harus diputuskan. Yang jelas nanti setelah dinomori, tidak boleh lebih dari 20 hari sudah harus putus", tegasnya. Suhadi menambahkan, "berkas Dia juga menyebut, "beberapa waktu lalu ada sedikit masalah terkait surat kuasa yang diberikan oleh KpU Makassar pada kuasa hukumnya, namun saat ini masalah itu sudah selesai." tempo hari memang ada mengenai surat kuasa, antara KpU dengan kuasa hukumnya perlu ditegaskan. 214 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 214
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar tinggal tunggu saja proses. (Saat ini) surat kuasa dari KpU ke kuasa hukum KpU udah beres, memenuhi syarat, tinggal tunggu putusannya", tutupnya. terpisah, Humas pengadilan tinggi tata Usaha negara (pttUn) Makassar, Muhammad Ilham Lubis, saat memberikan penjelasan pada pengunjuk rasa yang mempertanyakan proses kasasi, di depan kantor pt tUn Makassar, mengaku berkas tersebut sudah diregister di MA. "Saya sampaikan bahwa berdasarkan informasi yang kami peroleh bahwa perkara nomor 6 sudah didata tercatat di Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan nomor 250k. tun/pilkada/2018 per tanggal 3 april 2018", jelasnya dihadapan pengunjuk rasa. setelah dikirim ke MA, diterima oleh Direktur pranata dan tatalaksana perkara tata Usaha negara Mahkamah Agung RI.Dalam waktu paling lama satu hari, setelah itu berkas dikirim ke panitera Bidang perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia dan diberi nomor dengan 250k.tun/ pilkada/2018,"tegasnya. Ilham menambahkan, "berkas tersebut Sebelumnya, Kuasa Hukum KpU Makassar, Marhumah Majid mengaku optimis bahwa gugatan pasangan Munafri Arifuddin-Rachmatika Dewi, tidak akan diterima oleh MA, selama hakim yang menangani perkara tersebut bersikap obyektif. "Jadi saya kira soal optimisme, kami tetap optimis bahkan kami sesuai undang-undang, kalau memang hakimnya menangani dengan obyektif ", pungkasnya. (Kurniawan eka mulyana). telah lakukan Mencermati sengketa hukum pilkada Makassar, KpU dengan ptUn dan KpU dengan MA serta KpU dengan Bawaslu, nampak bahwa terdapat permasalahan di bidang 215 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 215
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar kelembagaan politik. ptUn,MA adalah lembaga peradilan sedangkan KpU Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilukada dan pengawas pemilukada yang persolannya ditangani pihak lain dan berada di luar kewenangannya sekaligus kemampuannya. Kejanggalan yang teerjadi kaitannya dengan eksistensi kelembagaan politik pilkada dalam menyelenggarakan azas azas pemerintahan yang demokratis adalah: 1. terdapat masalah politik yang di bawah ke rana hukum, berarti dalam hal ini ada ruang atau ada celah yang tidak terisi bagi tugas pokok kelembagaan politik; 2. tidak dapat dihindari kesan interpensi peradilan kepada lembaga penyelenggara demokrasi di daerah. Hal ini penting diperhatikan sehubungan degan pelaksanaan desentralisasi politik di daerah kaitannya dengan lembaga hukum, justice, peradilan adalah lembaga urusan absolut yang ditangani pusat dan tidak diserakan ke daerah. Dalam hal ini, campur tangan lembaga peradilan terhadap masalah pemilukada di daerah meninggalkan kesan campur tangan pusat. 3. Lemahnya perimbangan kekuasaan (chakc and balance) antara kelembagaan kekuassaan negara; dan dalam hal ini merugikan demokrasi yang hendak di bangun di daerah melalui pemilukada. Azzahra nurulfarhanah Maulidya Arifin mengomen- tari pertanyaan: Uraikan hubungan Mahkamah Agung, pengadilan tata Usaha negara dengan Bawaslu dalam pendekatan tugas dan fungsi, sehingga dapat ditemukan bahwa dalam pelaksanaan tugas masing-masing apakah tidak saling mengintervensi atau apakah saling menguatkan. 216 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 216
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar Menurutnya: "Setelah membaca tugas dan fungsi Mahkamah Agung, peradilan tata Usaha negara dan Bawaslu dalam pendekatan masing-masing, yang saya dapatkan adalah mereka saling mengintervensi tugas masing-masing. terlalu banyaknya lembaga yang terlibat setidaknya akan menjadi salah satu ruang tidak efektifnya proses penyelesaian sengketa. pada saat yang sama, juga akan menyebabkan bertambah panjangnya birokrasi penyelesaian sengketa pemilu dan pilkada. Jadi akan terjadinya tumpang tindih wewenang satu sama lain yang akan menimbulkan legal vacum yang akan berujung pada munculnya ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan pemuli dan pilkada. Dan juga dapat terjaddi bagi pencari keadilan tidak dapat memulihkan hak mereka yang terlanggar." Untuk menjawab persoalan diatas, pembenahan terhadap sistem penyelesaian sengketa proses dan hasil pemilu dan pilkada perlu dilakukan. pembenahan tersebut dapat dilakukan dengan mendesain ulang sistem. Salah satunya adalah dengan cara memberdayakan Bawaslu dengan meningkatkan kewenangannya sampai pada tingkat penyelesaian sengketa. Jadi, tidak perlu lagi ada lembaga lain yang menangani sengketa pemilu dan pilkada. Lain halnya dengan lembaga kepolisian atau tnI yang ada di daerah, kedua lembaga ini bukan lembaga penyelesaian konflik hukum pilkada, melainkan lembaga ketertiban dan keamanan. peran Kepolisian dalam rangka stabilitas keamanan pada pelaksanaan pemilukada melakukan 3 pendekatan peran sentral ; 1. preventif Deklarasi anti Hoaks yg banyak terjadi di media sosial bahkan merugikan salah satu kandidat dan sangat mengancam keutuhan Bangsa. 217 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 217
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 2. prefentif memetakan lokasi yang rawan terjadinya konflik karena ketidak samaan pandangan dalam pili- han. polisi harus sering mengunjungi lewat patroli. 3. Represif mengaktifkan kerja sama yang baik dan mendorong peran sentra GAKUMDU (penegakan hukum terpadu) Jika ada pelanggaran Undang-Undang pemilu yg berat Kepolisian akan menegakan Hukum Acaranya. Sebab Kepolisian sebagai pilar utama dalam mengawal Demokrasi yang dewasa dan benar. Dalam menjaga stabilitas keamanan Kepolisian selalu bersinergi dengan berbagai pihak dari Unsur: pemerintah yaitu Dinas perhubungan dan Satpol pp, juga tnI. Kemenangan Kotak Kosong di Pilwali Makassar antara Dinamika Politik dengan Dinamika Demokrasi. pilkada dengan calon tunggal telah melahirkan fenomena unik dalam sejarah pemilu dan perpolitikan lokal di Indonesia, yakni hadirnya kotak kosong di arena kontestasi. Secara normatif, penomena ini dipicu oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor : 100/pUndang- Undang-XIII-2015 yang intinya menyatakan pasal 49 ayat (9) Undang-Undang no. 8 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota (Undang-Undang pilkada) bertentangan dengan Undang-UndangD 1945. Dias Abianto (25.1444), praja Ipdn memberi komentar dalam satu makalah (take home) Fenomena Kotak Kosong dalam pilkada Serentak tahun 2018 di Indonesia. Menurutnya, "publik cukup bisa bernapas lega saat Undang-Undang pilkada mengatur pilihan lain bagi warga selaku penentu akhir pemilihan kepala daerah. Calon 218 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 218
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar tunggal harus mendapatkan lebih dari 50persen suara untuk bisa terpilih. pemegang hak suara boleh mencoblos kolom atau kotak kosong jika tidak ingin calon tunggal itu meraih kemenangan". Dias Abianto menilai bahwa calon tunggal muncul dari kelemahan partai politik memerankan fungsinya: "Fenomena calon tunggal berakar dari kegagalan partai politik menjalankan fungsi pengaderan. parpol juga cenderung bersikap pragmatis dan memilih calon instan atau populer karena takut kalah. Belakangan muncul kampanye 'kotak kosong' di Makassar, Sulawesi Selatan, salah satu daerah dengan calon tunggal. Gerakan yang kian kuat itu mengindikasikan aspirasi yang tidak tersalurkan. Lagi- lagi melibatkan salah satu fungsi parpol sebagai penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi masyarakat. Bila parpol tidak mampu menjalankan fungsi, kehadiran mereka tidak diperlukan. Sudah selayaknya parpol itu ditinggalkan untuk beralih ke parpol yang tidak malas mendidik kader dan aspiratif. Kuasa itu sepenuhnya ada di tangan rakyat". Kartika, karyan BUMn, "Kemenangan kotak kosong adalah sejarah baru bagi KpU dan Indonesia. Disinilah perlunya evaluasi mendalam pada setiap partai politik. partai politik harus betul-betul kembali mengevaluasi proses jalannya kaderisasi partai, dari ideologisasi bahkan sampai ditataran implementasi ideologi. Sehingga, yang terjadi bukan justru malah sebaliknya yakni serampangan menaruh calon. pokoknya asal terkenal dipublik, punya elektabilitas tinggi dan tentu yang tunduk pada elit partai". Dari sini dapat ditelaah bahwa Kotak Kosong adalah satu dinamika politik, dalam pengertian perkembangan politik berdasarkan kajian teori atau aspirasi atau produk infra struktur politik, legislasi begitu tinggi, namun 219 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 219
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar khususnya parpol tertinggal dari dinamika tersebut secara tidak sadar. publik memberi pelajaran dan dapat simpulkan bahwa kemenangan kotak kosong adalah dinamika demokrasi. Dinamika demokrasi maksudnya adalah, rakyat benar benar mempertaruhkan suaranya sesuai pilihannya. Selain itu kemenangan Kotak kosong dapat dibahasakan bahwa 10 (sepuluh) partai pendukung Calon tunggal tidak maksimal bekerja, atau mereka benar benar ditinggal publik. "Inipun menjadi tamparan keras bagi partai politik, dan kami harap setiap partai politik yang ada dapat berbenah dan belajar dari hal ini supaya tidak hanya kalangan elit- elit politik saja yang difikirkan tetapi juga mendengarkan keinginan dan aspirasi dari masyarakat. Menghadirkan kader-kader yang berkualitas dan berkompoten serta akuntabel", demikian menurut Kartika. Dalam satu diskusi kelompok, pesertanya mahasiswa semester satu Stia Lan Makassar, peserta mata kuliah pengantar Ilmu politik, bulan Mei 2018, muncul pernyataan: pilkada sebenarnya memalukan, bukan justru membanggakan. Mengapa saya katakan demikian? Karena ada cara pandang mainstream bahwa melawan kotak kosong bermakna dominasi satu kandidat, baik popularitas maupun elektabilitas. Dominasi semacam ini, dalam kacamata personal sang kandidat, adalah sebuah "kehebatan". Bagaimana tidak, nyaris tak ada yang berani menantang lantaran super dominasi tersebut. Dalam kacamata sang kandidat, melawan kotak kosong adalah sebuah indikasi ketangguhan yang berlebihan, sampai tak ada yang bernyali untuk bersaing dalam kontestasi (nur Izzah Mutmainnah S-2018.11.1.022, dkk). "Melawan kotak kosong dalam 220 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 220
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar Jika dugaan nur Izzah ini benar, maka efek calon tunggal, patut diwaspadai, misalnya: over confidance, lengah tidak bekerja, dikelilingi optimisme tim Sukses yang memberi puja puji, mengabaikan lawan, luput membuat strategi dan sebagainya. Kondisi calon inipun diabstraksikan oleh kelompok ini: "Lantas apa kira-kira yang dirasakan oleh pasangan calon yang ternyata harus berhadapan dengan kotak kosong? pertama, pastilah bahagia karena kemenangan langsung ada di depan mata. tidak perlu banyak pengorbanan politik lagi, terutama logistik. Kedua adalah bangga. Merasa tak tertandingi. Merasa sebagai the only king in the town. Dan, yang ketiga...ya, semestinya ada jenis perasaan ketiga yang dirasakan oleh kandidat yang akan berhadapan dengan kotak kosong, yakni malu. Mengapa? Karena pertandingan yang seru adalah pertandingan yang dilakoni oleh dua atau beberapa pihak dengan kapasitas kemampuan yang hampir sama (level playing field). Ibarat memakai logika komparatif, harus apple to apple". Apple to apple menurut kelompok nurizzah Mutmain- nah S. bersama Rchafinansani (2018.11.1045), sepikiran dengan: A. nurahmi, Mahasiswi Fakultas pesikologi UnM, 20 thn, menerima kotak kosong agar terjadi pertarungan, jangan hanya ada satu calon. Menurutnya, antara setuju dan tidak setuju, "jika hanya satu paslon saja mau tidak mau aturan yang di berlakukan pastilah kotak kosong untuk menghindari Golput". Dalam hal ini ia menilai bahwa daripada golput lebih baik mencoblos kotak kosong. Diapun menyarankan agar kotak kosong tetap ada, agar kandidat mempunya lawan ...". Berbeda dengan Abdul Gaffar, 57 tahun, Kampung Bonto Cinde Kelurahan Buakana Kecamatan Rapocini, Swasta: 221 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 221
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar "Kotak kosong melawan kandidat dalam pilwalkot Makassar melambangkan matinya demokrasi". Menurut kelompok nur Izzah Mutmainnah: "padahal pilkada adalah salah satu mekanisme demokrasi yang sudah sedemikian rupa didesain agar semua pihak berkesempatan untuk ikut bertanding". Dari sini dapat diduga bahwa disinyalir ada upaya menjadi calon tunggal melawan kotak kosong sehingga tidak terjadi pertandingan. Jika dugaan seperti ini memang menjadi modus atau strategi calon, maka ini adalah awal keruntuhan demokrasi. Mirisnya, yang menjatuhkan demokrasi itu adalah hukum yang digunakan oleh elit politik. Kemudian pertanyaannya, apakah demokrasi di tingkat lokal di mana pilkada ternyata hanya mampu melahirkan satu pasangan calon dianggap gagal? "Boleh jadi demikian", menurutnya. "Dan kalau itu adalah kegagalan, maka itu adalah kegagalan partai politik yang mempunyai peran dan fungsi kaderisasi dan rekruitmen politik". "Dan jelas bukan kesalahan demokrasi", lanjutnya. "...tapi, apakah perlu kita menyalahkan demokrasi? toh selama ini demokrasilah yang kita jadikan justifikasi untuk menumbangkan segala rezim yang aneh-aneh. Demokrasi kita jadikan peluru-peluru untuk menyalahkan dan membenarkan banyak pihak. Dan, demokrasi pula yang kita jadikan landasan untuk menjalankan pilkada tersebut". Bukan kesalahan, demokrasi, demokrasi adalah konsep. Hal inipun disadari oleh kelompok yang berjumlah 13 orang ini sebagaimana pernyataannya. "Jadi, agak kurang etis jika kita salahkan. Jika masih tetap bersemangat untuk mencari yang salah, maka sebaiknya salahkan saja kotak 222 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 222
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar kosong tersebut, sepaket dengan lawan dan partai-partai yang mendukungnya". Menyalahkan kotak kosong maksudnya, kotak kosong sebagai produk hukum dalam hal ini MK, termasuk partai partai yang gagal memproduk calon, dan ini memprihatinkan menurutnya, karena ternyata terdapat 16 daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah diikuti satu calon, atau calon tunggal di 2018. "Apakah demokrasi elektoral sudah menyebar secara merata ke seluruh Indonesia dalam makna nan substantif atau belum. Karena ternyata dari data yang ada, ada sekira 16 daerah yang akan melangsungkan pilkada Kotak Kosong". Kelompok ini punya istilah tersendiri sehubungan dengan penomena calon tunggal, yakni defisit calon pemimpin. "Di setiap daerah tersebut, satu pasangan kandidat digadang-gadang akan berhadapan head to head dengan kotak kosong". Informasi 16 daerah itu bersumber dari Komisi pemilihan Umum (KpU) yang telah memastikan pilkada 2018 di 16 daerah hanya akan diikuti satu pasang calon atau calon tunggal. Jumlah calon tunggal lawan kotak kosong pada pilkada tahun ini meningkat dari pilkada 2017. pada tahun lalu (2017, maksudnya), dari 101 daerah yang menggelar pilkada, hanya ada Sembilan daerah yang diikuti satu pasangan calon. Memang, dapat dipahami mengapa terjadi peningkatan. Salah satunya karena jumlah daerah yang mengadakan pun jauh lebih banyak dibanding dua pilkada serentak sebelumnya (2018, 330 daerah). "Dalam kasus Danny pomanto yang digugat oleh pihak AppI-CICU ke ptUn kota Makssar dengan isi Gugatan: pembagian smart phone kepada seluruh Rt da RW adalah untuk memperlancar komunikasi dengan pihak kelurahan 223 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 223
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar dalam pelaksanaan tugas. Begitu juga pengangkatan ribuan tenaga honorer Kota Makassar tujuannya membuka peluang untuk lapangan kerja. Hal itu sesungguhnya merupakan hak perogatif Walikota tak perlu disangkut pautkan dengan pilwalkot Makassar jika pihak AppI--CICU mau bersaing secara Sehat tak perlu seperti ini. Warga Masyarakat Kota Makassar tahu betul bukti nyata hasil pekerjaan Danny pomanto selama menjabat Walikota", tandasnya. Langkah yang diambil KpU, ketika itu, mengikuti putusan MA yang mempunyai hukum tetap dan mengikat, menolak Kasasi diajukan KpU tentang putusan ptUn kota Makassar yang merekomendasikan pembatalan SK pencalonan DIAmi. Sementara itu, tim Diami: "Kami sebagai pendukung berjuang terus sampai mendapatkan keadilan terhadap pasangan Calon DIAmi. jika mereka tidak bisa maju kami mendukung kotak kosong". Sri Andriani (2018.13.1.003) berpendapat: "Seperti yang telah ditentukan dalam pasal 23 ayat 1 Undang-Undang no.39 tahun 1999 menyatakan bahwa: "Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya". Lebih lanjut, ia menandaskan "Menurut ketentuan pasal 43 ayat 1 Undang-Undang no. 39 thn 1999, dinyatakan bahwa: Setiap warga negara berhak dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua ketentuan pasal tersebut jelas menunjukkan adanya jaminan yuridis yang melekat bagi setiap warga negara Indonesia itu sendiri untuk melaksanakan hak memilhnya. Rakyat berdaulat untuk menentukan dan memlih sesuai aspirasinya kepada partai politik mana yang dianggap dipercaya dan mampu 224 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 224
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar melaksanakan aspirasinya. Selain mengacu pada Undang- UndangD, ketentuan lain juga diatur melalui peraturan perundang-undangan dibawah Undang-UndangD". pendapat Sri Andriani ini, relatif sama dengn beberapa pendapat yang menegaskan bahwa: Kotak Kosong itu legal, diatur undang undang; kedua memilih kotak kosong bukan hal yang salah, karena kotak kosong adalah salah satu alternatif pilihan. Memilih kotak kosong sama dengan melaksanakan hak dan kewajiban. Jika ada pihak yang tidak menghendaki adanya calon tunggal dan adanya kotak kosong, maka perlu tinjau regulasinya. Jamaluddin, SE, Ketua DpC. nasdem Mamarita, ketika ditanya Apakah pemanfaatan jalur hukum melemahkan esensi demokrasi? tidak melemahkan esensi dari sebuah demokrasi karena memang telah di atur dalam undang-undang kita. Bahwa setiap partai politik atau siapapun yang merasa di rugikan tidak adil menurut analisa dan kacamata berfikir secara hukum maka dapat mengajukan gugatan, karena mempertahankan hak hukumnya dari cara dan perspektif dia memandang sebuah kasus politik". "pemanfaatan jalur hukum sesungguhnya Ketika ditanya, Apakah pelibatan lembaga peradilan dalam politik adalah perwujudan lemahnya fungsi-fungsi dan kelembagaan politik?" "negara kita adalah negara hukum tetapi di pengaruhi oleh sistem politik sehingga saat ini hukum dan politik tak bisa di pisahkan justru saling menguatkan dengan asas trias politika". Ridwan, 35 tahun, Jl. Dirgantara Kelurahan paropo, Ojek Online (Grab): 225 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 225
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar "Langkah yang diambil oleh Appi Cicu untuk mencekal DIAmi sudah benar adanya, sebab ada beberapa pelanggaran dalam menggunakan jabatan dilakukan Danny pomanto ketika menjabat Walikota Makassar: pembagian Smart phone kepada seluruh Rt dan RW, pengangkatan ribuan tenaga Honorer Kota Makassar dan pengumpulan Ktp oleh ketua Rt, RW untuk pembagian sembako ternyata untuk mendukung Danny yang maju melalui jalur Independen. Walaupun itu hak perogatif lebih kepada kepentingan Walikota tetapi arahnya pemenangan". Fadel S, 21, Jl. Landak: "Menurut saya, sah-sah saja selama itu sesuai dengan aturan yang berlaku dan kita tinggal menunggu keputusan dari yang berwajib siapa yang berhak, siapa yang menang dalam putusan tersebut maka saya rasa wajar-wajar saja ketika kotak kosong itu menjadi suatu pilihan atau menjadi suatu lawan dari pihak calon walikota tersebut selama tidak menyalahgunakan kekuasaan". Bila itu dilaksanakan apakah mencederai demokrasi? "Relatif ", jawabnya. "Jadi, jika memang menjadi satu alasan jika mencederai demokrasi maka kembali kepada tuntutan sesuai dengan tuntutan ketika terbukti dan real dengan tuduhan dari penuntut, maka sebenarnya justru kita menegakkan hukum sesuai dengan demokrasi yang berjalan di Indonesia". Selanjutnya ia menambahkan, tatkala ditanya harapan ke depannya seperti apa jika fenomena kotak kosong ini terjadi? 226 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 226
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar "Harapan saya ingin menjadi suatu pembelajaran bagi calon pemimpin daerah atau pemimpin pemerintahan kedepannya. Jika mendapatkan sebuah amanah, maka dijalankan dengan sebaik-baiknya dengan tidak menyalahgunakan kekuasaan sesuai dengan apa yang didapatkan..." M. Said, SE Dg. Limpo, 40, Wiraswasta, Btn Barombong Indah : "Kalau pendapat saya, di pilwali Makassar, ini bukan berawal dari kotak kosong, tetapi terjadi head to head antara Dany pomanto dan Appi Cicu hanya karena di dalam perjalanannya ini, Dany pomanto melakukan pelanggaran yang menyebutkan dia di diskualifikasi dan akhirnya menjadi kotak kosong. Dan saya rasa ini tidak akan terjadi lagi dan ini bukan mencederai demokrasi tapi sebenarnya ini terjadi karena pelanggaran yang dilakukan oleh Dany pomanto". Bila itu dilaksanakan apakah mencederai demokrasi? : "Saya rasa tidak karena ini bukan berawal dari kotak kosong tapi terjadi karena head to head dan inilah proses hukum yang terjadi di Indonesia bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Dany pomanto menyebabkan dia di diskualifikasi sesuai dengan aturan perundang-undangan pilkada yang menyebabkan munculnya kotak kosong". Menjelang penetapan hasil pemilihan Walikota Makassar dan Wakil Walikota Makassar Calon tunggal berhadapan Kotak Kosong pihak keamanan siaga pul, Makassar diliputi ketegangan dan unjuk rasa. Sebelum ditetapkan KpU Kemenangan Kotak Kosong Di pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar mendapat saiward dari Calon tunggal. Muncul di media 227 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 227
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar "Calon tunggal di pilkada Makassar 2018 Bantah Kalah dari Kotak Kosong" Calon tunggal di pilkada Makassar 2018, Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu), membantah kalah dari kotak kosong pada gelaran pilkada serentak, Rabu (27/6/2018). Calon tunggal ini diusung 10 partai, yakni partai Golkar, partai nasdem, pKS, pAn, ppp, pDI-p, partai Hanura, pBB, partai Gerindra, dan pKpI. Menurut Munafri (Appi), pihaknya unggul atas kotak kosong di pilkada Makassar. Appi bahkan mengumumkan kemenangannya di hadapan ratusan pendukungnya yang berkumpul di posko Kemenangan Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) Jalan Ap pettarani, Makassar, Rabu (27/6/2018),dikutip dari: Antara Foto/Darwin Fatir/1pd/8. (Antara Foto/Darwin Fatir) Makassar, Kompas.Com - . "Kita akan tunjukkan Makassar telah punya wali kota baru. Data real count internal, Appi-Cicu menang sebanyak 53,21 persen. Sementara kotak kosong memperoleh suara 47,79 persen," kata Appi, yang disambut sorak pendukungnya. Meski begitu, lanjut Appi, pihaknya menunggu hasil real count KpU Makassar yang resmi. Dia pun mengaku akan mengawal jalannya real count yang dilakukan KpU Makassar. Ini pesan saya baik-baik, hanya kecurangan yang bisa mengalahkan Appi-Cicu. Insya Allah hari ini kita diumumkan sebagai pemenang," tegasnya. Artikel ini telah tayang di Kompas. com dengan judul "Calon tunggal di pilkada Makassar 2018 Bantah Kalah dari Kotak Kosong", (Penulis: Kontributor Makassar, Hendra Cipto, Editor: Aprillia Ika). Secara terpisah, Cicu yang dikonfirmasi via telepon selularnya mengatakan, quick count merupakan indikator 228 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 228
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar perhitungan cepat yang dilakukan lembaga survei dan bukan menjadi acuan. Menurut dia, berdasarkan rekap real count yang dilakukan timnya, pasangan Appi-Cicu menang atas kotak kosong. "Biar fair, kita (ikuti) real count yang dilakukan KpU," singkatnya. Sebelumnya diberitakan bahwa quick count yang dilakukan beberapa lembaga survei dalam pilkada Makassar menyebutkan kotak kosong unggul atas calon tunggal dengan nilai 53 persen, sementara pasangan Appi-Cicu yang memperoleh suara sebanyak 46 persen. Hasil sama pada real count yang dilakukan Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan pomanto (Danny pomanto) yang membentuk real count dari seluruh tpS di Kota Makassar. Real count tersebut menyebutkan bahwa kotak kosong menang dengan suara 53 persen, sementara pasangan Appi-Cicu memperoleh suara sebesar 46 persen. Sementara itu, Kontributor Makassar, Hendra Cipto - 28/06/2018, 08:14 WIB, memberitakan Direktur eksekutif Lembaga Survei Celebes Research Center (CRC) Herman Heizer memaparkan hasil penghitungan cepat pilkada Makassar di hotel Four poin by Sheraton di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (27/6) malam. CRC melansir pasangan calon Munafri Arifuddin-A Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) memperoleh angka 46,55 persen sedangkan kolom kosong memperoleh 53,45 persen dan partisipasi pemilh 59 persen. Berdasarkan rapat pleno hasil perhitungan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar yang digelar di Hotel Max One Jl taman Makam pahlawan, Jumat (6/7/2018), KpU Makassar menetapkan kotak kosong sebagai pemenang dalam pilkada Makassar 2018. Kotak kosong mengalahkan calon tunggal Munafri Arifuddin-Andi 229 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 229
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar Rahmatika Dewi (Appi-Cicu) dalam perolehan suara. Dalam rekapitulasi suara, kotak kosong menang di 13 Kecamatan di Kota Makassar. Sedangkan calon tunggal Appi Cicu hanya menang di 2 Kecamatan. Kotak kosong memperoleh suara sebanyak 300.795, sedangkan calon tunggal memperoleh suara sebanyak 264.245. total perolehan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar mencapai 565.040 suara. perolehan suara antara kotak kosong dengan calon tunggal sebanyak 36.898 suara. perolehan suara kotak kosong memperoleh suara pilkada Makassar 2018 sebanyak 53,23 persen dan perolehan suara calon tunggal Appi-Cicu yang diusung 10 partai besar memperoleh suara sebanyak 46,77 persen. "Ketua KpU Makassar memutuskan dan menetapkan, rekapitulasi hasil perhitungan suara Wakil dan Wakil Walikota Makassar 2018. Menetapkan hasil perhitugan suara, pasangan calon tunggal Appi-Cicu perolehan suara 264.245. Kotak Kosong memperoleh suara sebanyak 300.795," kata Komisioner KpU Makassar, Abdullah Mansur yang kemudian menyerahkan salinan putusan kepada pihak terkait. (Artikel ini telah tayang di Kompas. com dengan judul "KPU Tetapkan Kotak Kosong Sebagai Pemenang Pilkada Makassar Hendra Cipto -Bambang Priyo Jatmiko) Rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penghitungan suara hasil pemilihan Wali Kota Makassar berlangsung hingga malam hari, Jumat (6/7/2018). Meski sempat tegang dan beberapa kali dihentikan sesaat, Komisi pemilihan Umum (KpU) Kota Makassar akhirnya dapat menyelesaikan tahapan rekapitulasi dan penghitungan suara itu dengan 230 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 230
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar lancar. Hasil rekap tersebut, pasangan tunggal dalam pilkada Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin- Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) dinyatakan hanya memenangkan suara di dua Kecamatan dari total 15 Kecamatan yang ada di Makassar. Sisanya diungguli oleh kolom kosong. (Liputan6. com, Makassar). Hasil rekapitulasi dan penghitungan suara yang dilangsungkan oleh KpU Makassar. Kecamatan Biringkanaya: Appi-Cicu: 36.092 suara/ Kolom kosong: 39.320 suara; Kecamatan Kepulauan Sangkarrang: Appi-Cicu: 3.261 suara- Kolom kosong: 3.645 suara; Kecamatan Manggala: Appi- Cicu: 30.384 suara/Kolom kosong: 27.631 suara; Kecamatan Mamajang: Appi-Cicu: 10.886 suara/Kolom kosong: 13.407 suara; Kecamatan Makassar: Appi-Cicu: 13.654 suara/Kolom kosong: 21.081 suara; Kecamatan Mariso: Appi-Cicu: 11.566 suara/Kolom kosong: 12.845 suara; Kecamatan tallo: Appi- Cicu: 26.297 suara/Kolom kosong: 29.122 suara; Kecamatan panakkukang: Appi-Cicu: 25.069; Kolom kosong: 31.108; Kecamatan Rappocini: Appi-Cicu: 29844; Kolom kosong ko: 32460; Kecamatan tamalanrea: Appi-cicu: 16738/Kolom kosong: 21312: Kecamatan Ujung pandang:Appi-cicu: 3.822 suara-Kolom kosong: 7.319 suara:Kecamatan tamalate: Appi- cicu: 33.817 suara/Kolom kosong: 33.541 suara: Kecamatan Ujung tanah: Appi-cicu: 7.362 suara; Kolom kosong: 8.317 suara; Kecamatan Wajo: Appi-cicu: 4.695 suara/Kolom kosong: 7.954 suara; Kecamatan Bontoala: Appi-Cicu: 10.584 suara/Kolom kosong : 11.907 suara. Jakarta - pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi yang populer dengan sebutan Appi- Cicu kalah melawan kotak kosong. Appi-Cicu memperoleh 264.245 suara atau 47 persen, sedangkan kotak kosong 231 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 231
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar memperoleh suara sebesar 300.295 suara atau 53 persen dari partisipasi pemilih 57,02 persen. Hasil itu menjadikan pilkada Kota Makassar akan kembali digelar ulang pada 2020. Demikian keputusan KpU Makassar di akhir rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara di Hotel Max One, Jalan taman Makam pahlawan, Jumat, 6 Juli 2018. Menurut Abdullah Manshur, sesuai aturan pKpU no. 13 tahun 2018, ketika paslon tidak mencapai perolehan suara dari 50 persen, maka dilakukan pemilihan ulang. Selanjutnya, KpU Makassar membuat surat penetapan tentang pemilihan ulang itu di pilkada berikutnya. jika fenomena kotak kosong ini terjadi? pertanyaan ini kepada seorang responden? Harapan kedepannya seperti apa "Harapan kami untuk masyarakat Makassar tidak akan terjadi lagi seperti ini dan semoga kedepannya diseluruh kabupaten dan provinsi tidak terjadi lagi supaya terjadi proses demokrasi yang lebih bagus supaya menghasilkan pemimpin yang bagus. Jadi untuk pilwali Makassar saya rasa bukan lahir dari kotak kosong". Menurutnya "Jadi jika Appi Cicu yang menang kedepannya bukan hasil dari kotak kosong tetapi inilah proses demokrasi" (M. Said, SE Dg. Limpo, 40, Wiraswasta, Btn Barombong Indah) Sekalipun kemenangan kotak kosong pada pilwali Makassar, bukan karena usaha nyata pasangan patahana (Dany-Indira), namun minimal kemenangan kotak kosong telah melegakan kedongkolannya yang ditepikan di tengah jalan. Bahkan ada kegembiraan yang meluap di rumah pemenanggannya dan hal tersebut langsung mendapat 232 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 232
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar teguran dari plt. Gubernur. Maksud teguran itu adalah "tidak boleh Dany-Indira mengklaim kotak kosong itu adalah kemenangannya, hal itu bisa melanggar undang-undang sehubungan dirinya sebagai pejabat, aparatur atau Walikota. Lia Mangiwa, S.Sos, pegawai merasa kemenangan kota kosong ini aneh "Aneh saja mengapa calon tunggal bisa dikalahkan oleh Kotak Kosong, tapi mungkin hal ini terjadi karena banyaknya masyarakat merasa calon calon yang maju saat ini belum dapat menggantikan sosok pejabat sebelumnya serta masih merasa pejabat sebelumnya masih bisa dan mampu menjalankan tugas". Yeni Rahman SSi. (Bendahara DpD pKS Makassar, Wakil ketua BApEMpERDA) "Fenomona kemenangan kotak kosong menunjukkan bahwa pola berfikir masyarakat dalam demokratis semakin lebih realistis dan rasional" Berbeda halnya dengan Adi nur Alam, S.Sos, pegawai. Mengaku memilih calon tunggal agar ada perubahan dan ada terobosan-terobosan. "tetapi dari hasil akhir yang ada, ternyata perolehan yang terbanyak dimenangkan oleh Kotak Kosong", mengenai hal ini dia tetap menerima hasil akhir serta mengakui sebagaimana Lia Mangiwa, bahwa dia netral dalam hal ini. pendapatnya ini berbeda dengan yang lain, bahwa banyak yang berkepentingan dengan kemenangan kotak kosong, misalnya para politisi yang ingin bertarung pada pilkada 2020; mereka yang prihatin dan bersimpati pada Dany pomanto yang terkesan dikriminaliasi; para tim pemenang yang merasa tertantang untuk bekerja keras; tidak menutup kemungkinan lawan politik yang berseberangan dengan tim Appi-Cicu;termasuk di dalamnya saingan bisnis. Kesimpulnnya "Kotak kosong" itu keranjang sampah, disanah orang orang melemparkan atau membuang uneg- 233 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 233
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar uneg mereka. Faktor lainnya adalah, penyelenggaraan pilwali terseebut dilakukan bersamaan dengan pemilihan gubernur. Disana terjadi mutualistik antara patahana Wallikota dengan salah satu paslon. Efeknya adalah memberi penggaruh pada pemilih untuk datang memilih, baik untuk Kotak Kosong maupun paslon Calon Gubernur tersebut. Faktor ini adalah infosible hand bagi Dany pomanto. Yeni Rahman SSi. banyak faktor yang menyebabkan sehingga kotak kosong ini menang dalam pandangan saya masyarakat itu cenderung mau atau menginginkan sesuatu yang tidak biasa, gimana sih rasanya kalau kotak kosong menang? mereka semua tidak paham esensi ketika kotak kosong menang seperti apa, kedua dikotak kosong juga memiliki banyak kepentingan artinya kepentingan dalam hal ini adalah calon walikota yang maju siapa pun itu punya kesempatan untuk menjadi walikota di 2020. pendapat lain mengenai hal ini adalah komentar Rivai, pns, bahwa dengan mencoblos Kotak Kosong punya arti yang berbeda dengan Golput. Orang Golput itu bisa dituduh sebagai a-politic atau apatis, yaitu karena kekecewaan pada kandidat diaspirasikan dengan cara tak ikut pemilu. Sofyan Oesman, pnS Lapas "periode sebelumnya saya tidak berpartisipasi. Calonnya tidak memiliki kapasitas yang menjadi tolok ukur saya". Selain itu, diapun mengakui, bahwa ketika itu calonnya banyak sehingga susah untuk menentukan. Berbeda dengan sekarang calonnya hanya dua, sehingga sisa pilih salah satunya". Dalam hal pilwali Sofyan Oesman ini menaruh perhatian serius. Bahkan sempat membuat kreteria lalu dikirim melalui medsos, sebelum patahana didiskualifikasi. Catatannya itu meliputi Moda transportasi publik, mengurangi kendaraan pribadi yang kian hari membuat 234 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 234
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar sesak, melarang penggunaan kendaran bagi anak di bawah umur, menghentikan reklamasi Losari, memperbaiki drainase kota, membersihkan sungai, waduk hingga kanal. "Saya kira pasangan yang ada tidak memiliki visi itu, maka tentu saja pilihannya adalah kotak kosong" Dia mengaku tidak mengenal Calon tunggal, dia hanya tahu bahwa dia itu dari keluarga besar: "bagi saya, ini akan membawa kepentingan bisnis keluarga", jawabnya sederhana dan terbuka. Diakuinya, bahwa "Saya memilih kotak kosong karena berharap ada pemilihan yang akan memunculkan calon lainnya. Calon yang benar benar memberikan tawaran program untuk kepentingan masyarakat". Senada dengan itu, adalah Kartika, BUMn, "Dengan menangnya kotak kosong ini kami berharap ada pemilihan yang akan memunculkan calon lainnya. Calon yang benar- benar yang memberikan tawaran program untuk kepentingan Makassar. Siapa saja yang jadi Walikota kan nasib sama saja. Jadi mungkin pemimpinnya harus baik dan sesekali main sama rakyat kecil. Jadi tahu, seperti apa sebenarnya mau kelas pekerja seperti kita". Lalu menurut Kartika, "Calon tunggal dan kotak kosong hanya satu dari sekian banyak tantangan membangun demokrasi, dan pemilihan kepala daerah hanyalah instrumen dalam menjalankan proses bernegara. namun yang menjadi tugas setiap warga negara ialah ada pada pasca pemilihan tersebut yakni mengkonsolidasikan kekuatan bersama untuk mengontrol jalannya sistem dan kebijakan yang ada, menjadi penekan atas pemenuhan hak asasi manusia, menjadi pengingat kala pemerintahan keluar dari khittahnya". Sementara menurut, Dahkniar Sanusi, pegawai Swasta, mengomentari Calon tunggal vs Kotak Kosong " Sebenarnya 235 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 235
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar itu merugikan, karena kita tak punya pilihan untuk melihat dan mempelajari visi dan misi calon pemimpin, jika hanya satu calon, apa-apaan. Kan bingung ?" Ketika ditanya, "Berharap pasangan lain didiskualifikasi?" . "tidak juga",jawabnya. "Kalaupun ada dua pilihan, misalnya Danny-Indira dan Appi-Cicu, saya sudah mentukan pilihan pada satu calon. Saya akan memilih pasangan Appi-CiCu", tegasnya. "Saya mau wajah baru" Ketika ditanya mengenai Kotak Kosong, spontan dia jawab: "nah itu dia,kenapa kita harus memilih kotak ini? Itukan bagi saya, jika dia menang maka patahana akan kembali memimpin, ada rentang kepemimpinan yang kosong hingga 2020. tentu saja pemerintahan kelak hanya akan menjalankan program sebelumnya, padahal bagi saya, itu program gagal" tangkas Dahkniar Sanusi sambil menggerutu "Lalu setelah 2020 ada pemilihan lagi... Ada sekitar dua tahun lebih kita menunggu dan meraba-raba bagaimana calon walikota berikutnya". Yenni Rahman Ssi, bendahara pKS, " saya sangat kasihan terhadap masyarakat dengan adanya fenomena kotak kosong ini, karena secara otomatis pemerintah melakukan pemilihan ulang dimana pemerintah harus mengeluarkan anggaran lagi yang lebih besar, anggaran yang seharusnya di pakai untuk masyarakat malah dipakai untuk anggaran pemilihan ulang, tidak ada juga jaminan ketika kita mengadakan pemilihan ulang kita akan melahirkan pemimpin yang lebih baik, menurut saya pemimpin itu tidak ada yang sempurna , yang bisa menyempurnakan itu adalah masyarakat dengan fungsi kontrolnya...". 236 tidak Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 236
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar Israndi dari pKS, ketika ditanya, apakah ada jaminan dengan menangnya Kotak Kosong, maka ada pemimpin yang lebih baik? "Iya, ini bisa menjadi jaminan atau cerminan karena kemenangan kotak kosong ini menjadi tamparan yang sangat keras bagi partai politik karena melihat di Makassar ini banyak orang-orang cerdas dan berkompeten tetapi kenapa Cuma 1 yang menjadi calon walikota yang diusung tahun ini, sehingga partai politik daaat belajar dari kemenagan kotak kosong ini untuk merekrut orang-orang yang berkualitas orang-orang yang berkompeten dalam bidang pemerintahan untuk membagun kota Makassar menjadi lebih baik. Andi Anto, pegawai negeri, "... masyarakat lebih memilih kotak kosong dibanding lawan pasangannya (maksudnya calon tunggal) yang sebelumnya masyarakat awam belum tau bagaimana kepemimpinannya sehingga masyarakat lebih memilih kotak kosong". Sekalipun diakui oleh Irlandi-pKS, sangat membeban- kan dari segi pembiyaan: "Sebenarnya sangat membebankan ABpn maupun ApBD Makassar karena semua proses demokrasi ini dibebankan pada ApBn bukan kepada calon walikota, sehingga sangat mempengaruhi ABpn. Dalam hal Calon tunggal dan Kotak Kosong, ada pendapat yang berbeda dengan Dahkniar Sanusi. "Saya melihat bahwa ketika itu andaikan Kotak Kosong kalah, maka sisa pemerintahan patahan hingga Mei 2019 akan hambar". Demikian Shaifuddin Kadir. sekaligus pemerintahan Kota Makassar. Bisa dibayangkan jika Kotak kosong kalah, Dany pomanto pupus, pemerintahannya tidak berwibawah, karena dianggap free-memory. Bisa dibayangkan, pejabat dan pnS Makassar sudah ramai di "Allah menolong Dany pomanto, 237 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 237
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar rumah pemenang, sebaliknya Dany kesepian, diabaikan. Akibatnya pemeritahan tidak berjalan secara signifikan; stagnan dan dipenuhi kerumitan". Hal ini juga satu fenomena yang patut dipikirkan bagi efesiensi dan efektifitas pemerintahan dan mungkin hal ini juga satu hal patut dipikirkan oleh Yenni, bahwa tetap ada "kemubasiran", dan memang kita harus sepakat bahwa demokrasi itu mahal... Belum lagi sosial cost yang tidak dapat dihitung Jaclin Christin Buniney-26.0701, memberi komentar mengenai demokrasi dalam tugas takehome, menurutnya: "Demokrasi harus diatur atau dipagari dalam dasar- dasar aturan permainan politik, yakni konstitusi sebagai hukum tertinggi agar demokrasi tidak gagal karena bergeser menjadi anarki. Adapun konstitusi harus dibuat melalui proses dan substansi demokrasi. Yang diperlukan adalah demokrasi yang berdasarkan konstitusi dan hukum berkeadilan yang dijalankan menurut kesepakatan-kesepakatan dalam konstitusi. Dengan demikian, konstitusi harus menjadi tolok ukur dan penjaga pembangunan demokrasi ". Dia mengutip pendapat Abbe Sieyes Emmanuel Joseph Sieyes atau lebih dikenal dengan Abbe de Sieyes, ilmuwan dan ahli pikir hebat kelahiran prancis yang berkontribusi besar dalam mendesain politik ketatanegaraan prancis: "Konstitusi sebagai hukum tertinggi berisi kewajiban-kewajiban untuk dipatuhi dan dilaksanakan, jika tidak ia tidak akan berarti apa pun". "tidak akan ada demokrasi tanpa ada hukum yang tegak dan sebaliknya. Artinya, kualitas demokrasi suatu negara akan menentukan kualitas hukumnya, begitu juga sebaliknya. Ini menunjukkan, prinsip hukum dan demokrasi secara historis terlahir sebagai satu Ditambahkannya: 238 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 238
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar paket yang tak terpisahkan. penghormatan terhadap hukum adalah inti dari supremasi hukum sekaligus menjadi ciri dari negara hukum. Dengan kata lain, dalam sebuah negara hukum, seluruh permasalahan harus diselesaikan dengan memosisikan hukum sebagai pedoman tertinggi". Menurutnya: "Adapun untuk pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam proses tersebut, hukum juga menyediakan mekanismenya sendiri, bukan melalui cara- cara yang melecehkan hukum." adalah beberapa yang menarik karakteristik yang harus ditampilkan dari warga negara yang berkarakter dan berjiwa demokratis, yaitu: pendapatnya "Memiliki sikap rasa hormat dan tanggungjawab, bersikap kritis, membuka diskusi dan dialog, bersikap terbuka, bersikap rasional, adil, dan selalu bersikap jujur. Warga negara yang otonom harus melakukan tiga hal untuk mewujudkan demokrasi konstitusional, yaitu menciptakan kultur taat hukum yang sehat dan aktif (culture of law), ikut mendorong proses pembuatan hukum yang aspiratif (process of law making), mendukung pembuatan materi-materi hukum yang responsif (content of law), ikut menciptakan aparat penegak hukum yang jujur dan bertanggung jawab (structure of law)." Menurutnya, "Hanya dalam masyarakat madani yang kuatlah demokrasi dapat ditegakkan dengan baik dan hanya dalam suasana demokratislah masyarakat madani dapat berkembang secara wajar. pemilu merupakan simbol bagi pelaksanaan demokrasi. Masyarakat madani merupakan elemen yang signifikan dalam membangun demokrasi. Salah satu syarat penting bagi demokrasi adalah terciptanya partisipasi masyarakat dalam proses-proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh negara atau pemerintahan". 239 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 239
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar Diapun mengutip pendapat Ernest Gellner mengenai masyarakat madani. Masyarakat Madani mensyaratkan adanya civil engagement yaitu keterlibatan warga negara dalam asosiasi-asosiasi yang memungkinkan tumbuhnya sikap terbuka, percaya dan toleran antara satu dengan lainnya. Masyarakat madani dan demokrasi merupakan dua kata kunci yang tidak dapat dipisahkan. Demokrasi dapat dianggap sebagai hasil dinamika masyarakat yang menghendaki adanya partisipasi. politik, semacam pemilihan kepala daerah setidaknya harus dapat mencerminkan sikap atau komitmen bernegara. Setidaknya hal ini dapat menjadi prilaku bagi partisipasi politik, yang dalam bentuknya, menurut ahli, dilakukan secara perorangan atau kolektif (bersama), maupun terorganisasi atau spontan, mantap atau sporadis (kadang-kadang), damai atau melalui kekerasan, legal atau tidak legal, serta secara efektif atau tidak efektif. Suksesnya pelaksanaan satu proses namun partisipasi adalah bagian penting dari demokrasi, betapapun bentuknya. Sebagaimana demokrasi penerapannya berbeda, intensitasnya, bentuknya dan tempatnya. Istilah ini digunakan dalam sejumlah cara yang membingungkan, hanya bisa dipahami jika spesifikasinya dibawah ke rana yang sesuai konteksnya yang dalam hal ini konstitusi negara. Mungkin saja konstitusi demokrasi satu negara dengan negara lain berbeda, namun tidak bisa diklaim satu negara intensitas demokrasinya lebih daripada yang lain. Korelasi hukum dan politik sebagaimana konstitusi dan demokrasi saling menjaga eksistensi yang pada intinya memiliki korelasi pada peran melindungi masyarakat atas hak hak sipil atau kewargaan . 240 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 240
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar Membahas hal ini telah menggiring kita masuk pada wilayah moral dan hukum. Dapat dikatakan bahwa politik itu bermoral dengan tujuan positif melalui tatanan hukum. pembauran antara hukum dan moral itu dalam prilaku politik adalah partisipasi melalui dua prinsip, sebagaimana diurai pada bagian teori, yakni: prinsip berbuat baik dan prinsip berbuat adil. prinsip berbuat baik masuk dalam wilayah moral dan prinsip berbuat adil masuk dalam wilayah hukum. partisipasi mengawinkan dua hal yang berbeda ini, berupa kesadaran moral dan kesadaran hukum. Dari sini kita dapat berkaca bahwa kotak kosong sebagai bagian dari hukum masuk wilayah politik. Maka Calon tunggal atau Kotak Kosong adalah dinamika politik yang dikanalisasi oleh hukum; dan kemenangan kotak kosong adalah demokrasi sebagaimana orang orang secara sukarela sesuai keyakinan moralnya menjatuhkan pilihan padanya. Kemenangan Kotak Kosong adalah dinamika demokrasi. Syafwan Arsyad, Karyawan Swasta, memiliki pandangan yang sama bahwa: "Kemenangan Kotak Kosong di Makassar adalah kemenangan demokrasi, masyarakat semakin cerdas dalam berpolitik, masyarakat tidak bisa diintervensi dalam pilihan politik". Sejalan dengan ini adalah Andi Anto, pegawai negeri: "Kemenangan Kotak Kosong adalah kemenangan hati nurani yang tidak dipengaruhi oleh materi ataupun janji- janji sebagai bukti bahwa masyarakat semakin cerdas dalam memilih pemimpin dalam satu demokrasi". 241 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 241
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 6. Rumusan Hasil 1) penyebab terjadinya Kotak Kosong di pilwali Makassar penyebab calon tunggal dan munculnya kotak kosongdi pilwali Makassar, ada dua faktor: Umum dan Khusus a. Umum: 1. Biaya, antara lain mahar politik (politcaldowry), ongkos politik (costpolitics). Biaya calon itu mahal (highcost); 2. Regulasi, syarat threshold record terlalu tinggi; Tidak adanya kader partai yang kompoten atau tidak terlaksananya proses Kaderisasi partai atau lemahnya proses pelembagaan partai; b. Khusus: terjadinya diskualifikasi calon, yakni Calon Walikota Mohammad Ramdhan pomanto dengan Calon Wakil Walikota Indira Mulyasari paramastuti Calon Wakil Walikota. pasangan ini didiskualifikasi oleh KpU Kota Makassar berdasarkan Keputusan MA, sekalipun telah ditetapkan sebelumnya, masing masing sebagai Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota oleh KpU Kota Makassar. ini menjadikan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar berlangung antara Calon tunggal dengan Kotak Kosong. Kedua faktor 2) pilwali Makassar, Dilema Kelembagaan politik dan Hukum 1. terdapat 3 (tiga) kelembagaan politik yang bekerja sesuai fungsi masing masing yang dikaji dalam penelitian ini, terutama di bidang pengawasan: pengawasan konstitusi; pengawasan peradilan dan pengawasan pemilu, yaitu Mahkama Konstitusi, Mahkamah Agung dan Bawaslu. 242 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 242
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 2. Diperlukan peningkatan kapasitas Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa pilkada melalui penambahan lain yang diatur dalam ketentuan kewenangan perundang undangan dalam rangka meningkatkan independensi dan kewibawaan penyelenggaraan pemilu, antara lain pengawasan rekruitmen politik yang dilakukan oleh partai politik, penyelesaian sengketa pilkada yang siklus penyelenggraan pilkada dan luar kelembagaan MK di bidang Konstitusi dan MA di bidang peradilan. 3. Dari aspek kelembagaan politik, keberadaan Calon tunggal dengan partai politik dua hal yang kontradiktif, dan saling meniadakan, laksanakan konsep kanibal, saling memangsa. Keberadaan Calon tunggal mengeleminasi secara normatif dan empirik peran dan fungsi parpol; sebaliknya keberadaan par- pol berarti menghilangkan eksistensi Calon tunggal. 4. pelaksanaan pemilukada perlu dilakukan secara terdesentralisir melalui peraturan Daerah dengaan memberlakukan hal hal yang bersifat umum dalam undang undang secara mutatis mutandis, mengingat pelaksanaan pemilukada tiap tiap daerah memiliki dinamika tersendiri, sehingga penyelesaian masalah dapat dilakukan melalui pendekatan kearifan lokal dengan memberdayakan Bawaslu masing masing daerah. terjadi dalam 3) pilwali Makassar sebagai pembelajaran pembangunan politik 1. Kotak Kosong sebagai lawan tanding Calon tunggal adalah rekayasa bagi berlangsungnya pemilukada serentak yang merupakan solusi kebuntuan atas 243 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 243
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar kekhawatiran ketiadaan calon bukanlah merupakan solusi subtantif melainkan solusi teknis. Dalam pengertian bahwa calon tunggal hanyalah terapi sementara dan bukan penyelesaian masalah secara fundamental. 2. Diperlukan solusi penyelesaian masalah calon tunggal melalui kajian subtantif, semacam langkah atau pemikiran yang mendorong tumbuhnya gairah politik mencalonkan diri bagi masyarakat sipil. 3. Dibutuhkan langkah konkrit melalui terapi perun- dang undangan mengurangi prosentase trescholk record pencalonan calon kepala daerah bagi partai dan aturan koalisi pencalonan hanya sampai batas terendah untuk menghilangkan prilaku calon "memborong" partai. 4. Konsep Calon tunggal dan keberadaan kotak kosong diterima sebagai aturan perundang undangan yang harus dilaksanakan; sekalipun tidak disadari mamfaat atau mudaratnya. 5. Kotak Kosong harus mampu memberi jawaban atas sepuluh aspek pembangunan politik, antara lain aspek ekonomi, aspek perubahan mindset rasional, modernisasi politik. pengorganisasian kehidupan politik, kelembagaan politik, penciptaan serangkaian lembaga pemerintahan dan negara yang merupakan bagian dari prasarana hokum, implementasi nasionalisme dalam kelembagaan politik, administrasi dan hukum. mobilisasi dan partisipasi massa, pembinaan demokrasi, stabilitas dan perubahan teratur, stabilitas dan pembangunan yang tertib, menunjukkan kadar kesanggupan suatu sistem, perubahan sosial yang multidimensional. 244 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 244
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 4) Kemenangan Kotak Kosong di pilwali Makassar antara Dinamika politik dengan Dinamika Demokrasi. Calon tunggal yang menghadirkan Kotak Kosong adalah upaya hukum perundang-undangan dari MK. trend Hadirnya Calon tunggal perkembangan dari pemilu Serentak sejak 2015 adalah upaya politik. Kemenangan Kotak Kosong adalah dinamika demokrasi, dimana suara pemilih sangat bernilai dan dipertaruhkan. yang mempunyai 245 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 245
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 246 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 246
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar BAB V PENUTUP 1. Kesimpulan 1. Faktor penyebab terjadinya calon tunggal melawan kotak kosong di pilwali Makassar, karena Keputusan KpU tidak menghormati aspirasi rakyat; prilaku kelembagaan politik tidak memberi kewenangan kepada KpU dengan Bawaslu pada satu kepentingan yang sama: berlangsungnya pilkada secara demokratis; 2. pilwali Makassar, dilema kelembagaan politik dan hukum, karena partai partai politik belum diformulasi, melalui peraturan perundang-undangan agar mencalonkan atau memiliki calon kepala daerah; dan adanaya prilaku "borong" partai, melemahkan esensi demokrasi; 3. pilwali Makassar sebagai pembelajaran pembangunan politik, yakni batasan mencalonkan dan dicalonkan dalam pilkada perlu regulasi agar tidak diskriminatif, tidak rumit dan tidak pragmatis; 4. Kemenangan Kotak Kosong di pilwali Makassar antara Dinamika politik dengan Dinamika Demokrasi menunjukkan menunjukkan agar "KpU dan Bawaslu berintegritas" menghormati aspirasi rakyat dan aspirasi partai politik. 247 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 247
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 2. Rekomendasi 1) Rekomendasi terkait Subtansi 1. Bahwa 7 (tujuh) tuntutan reformasi, salah satu diantaranya adalah pelaksanaan asas "desentralisasi" yang seluas luasnya; 2. Bahwa keberadaan Dewan perwakilan Rakyat Daerah adalah salah satu bukti bahwa di daerahpun pelaksa- naan pemerintahan dilakukan secara demokrasi; 3. Bahwa Dewan perwakilan Rakyat Daerah adalah penjelmaan kedaulatan rakyat di daerah; 4. Bahwa "Daerah" bukan hanya aspek wilayah, sumberdaya alam; pemerintahan; namun termaktub di dalam daerah aspek penduduk, warga negara dan aspirasi daerah. 5. Berdasarkan pertimbangan normatif tersebut dan mengacu pada temuan temuan penelitian di lapangan, maka untuk pilkada yang demokratis, konstitusional oleh kelembagaan politik dan hukum yang efektip, efesien serta dalam rangka pembangunan politik, direkomendasikan hal hal yang berkait subtansi yang diteliti sebagai berikut : a. Setiap daerah diberi ruang menyelesaikan masalahnya masing masing secara demokratis sesuai kondisi daerah dalam tatanan desentralisasi politik; b. Dalam rangka pilkada yang berkedaulatan rakyat, aturan aturan mengenai pilkada ditetapkan melalui perda dengan mengadopsi secara mutatis mutandis aturan undang undang yang bersifat umum; 248 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 248
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar c. Kewenangan kelembagaan politik daerah, dalam hal ini Bawaslu secara otonom perlu ditingkatkan hingga kepada penyelesaian sengketa pilkada; d. Kewenangan pt tUn, MA berkait dengan pilkada dikonversi kepada Bawaslu; 2) Rekomendasi penelitian Lanjutan 1. Setelah penelitin ini, ditemukaan beberapa hal yng masih perlu dikaji dan diteliti, antara lain: Judul: "Calon Tunggal Mereduksi Peran dan Fungsi Partai Politik dalam Demokrasi" Latar Belakang: peran dan Fungsi partai politik, mengi- ngat partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. partai politik adalah satu-satunya pihak yang dapat menerjemahkan kepentingan dan nilai masyarakat ke dalam legislasi dan kebijakan publik yang mengikat. sebuah aktualisasi dari negara demokrasi memiliki posisi yang strategis dalam mempengaruhi pengambilan kebijakan dalam sebuah pemerintahan daerah maupun pusat. partai politik sebagai partai politik juga merupakan wadah penyaluran aspirasi politik rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu partai politik memiliki fungsi yang sangat penting dalam membangun partisipasi politik rakyat dengan melakukan pendidikan politik kepada masyarkat. partai politik memainkan peran yang menentukan dalam sebuah sistem demokrasi modern dan merupakan pilar utama dalam pranata sistem politik. partai politik menerjemahkan nilai dan kepentingan suatu masyarakat dalam proses dari-bawah-ke-atas sehingga 249 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 249
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar nilai dan kepentingan dari masyarakat itu menjadi rancangan undang-undang negara, peraturan-peraturan yang mengikat, dan program bagi rakyat. 2. Diantara sekian peran dan fungsinya, dua diantaranya adalah: melakukan kaderisasi politik dan rekruitmen politik, yakni mempersiapkan kader dan menyeleksi, mengangkat dan mempromosikan pemimpin negara maupun daerah. Masalah: Ironi jika terdapat calon tunggal di satu daerah dalam sistem multipartai, banyak partai. Judul: Kemenangan Kotak Kosong dalam Perspektif Pelembagaan Politik Latar Belakang: Kotak Kosong adalah lawan tanding atau kompetitor Calon tunggal yang diamanahkan undang undang; Kotak Kosong diadakan agar proses pilkada berlangsung sesuai ketentuan yakni terdapat dua calon, baik usungan partai, usungan koalisi partai; maupun usungan perseorangan. Masalah : 1. Siapa sesungguhnya yang ada di balik kotak kosong?; 2. Apakah ada pengaruh signifikan apabila calon tunggal adalah patahana; dibanding apabila calon tunggal adalah "penantang" menghadapi kotak kosong?; 3. Apakah Kotak Kosong mengakomodasi berbagai kepentingan menghadapi dominasi partai partai politik?; 4. Faktor faktor berpengaruh sehingga Kotak Kosong dinggap tidk konstitusionl? 3) Rekomendasi terkait pengabdian Masyarakat bagi Alumni Salah satu spesifikasi keahlian atau professionalitas jabatan kepala daerah adalah kepamongprajaan, dan spesifikasi ini melekat atau inheren dengan statuta Institut pemerintahan Dalam negeri (IpDn). 250 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 250
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar para alumni IpDn (ApDn/StpDn) tersebar di seluruh wilayah tanah air dengan jabatan masing masing. namun mereka hanya sebatas jabatan struktural, belum sampai pada jabatan kepala daerah. Jabatan itu adalah jabatan politis, bukan jabatan karir. Dengan demikian implementasi keilmuan, kemampuan dan pengalaman seorang alumni Ipdn tidak maksimal, karena untuk mencapai jabatan puncak kepala daerah harus melalui mekanisme politik, dan pada mekanisme ini alumni Ipdn tersandung aturan pnS/ASn tidak bisa berpolitik. patut diakui, tidak sedikit alumni Ipdn berhasil lolos masuk wilayah politik dan mengembangkan karir kepamongprajaan sebagai kepala daerah. namun patut disadari jabatan itu terbatas dan paling lama sepuluh tahun, setelah itu tidak ada jaminan bagi kelanjutan kair. Sementara itu, mereka ini telah dibiayai selama menuntut ilmu dengan harapan mengabdikan ilmu yang dioperoleh pada medan pengabdian "pemerintahan". lain, adalah tidak sedikit alumni Ipdn terpental keluar jalur karir sebagai pnS/ASn dan juga tidak terakomodasi pada jalur politik, karena kalah atau dikalahkan pada satu pemilihan kepala daerah. pada sisi ini kembali kepada masalah berakhirnya pengabdian kepamongprajaan belum pada masa yang dicanangkan. Masalah Berkenaan dengan itu, patut dipertimbangkan larangan pnS/ASn berpolitik, pensiun dini ketika masuk jalur politik. Cukup cuti dari jabatan atau cuti secara fungsional pnS/ ASn. Bahkan larangan berpolitik bagi pnS/ASn patut ditinjau ulang dari aspek konstitusionalitasnya. 251 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 251
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar DAFTAR PUSTAKA Arifin Rahman,2002, Sistim Politik Indonesia dalam Perspektif Struktural dan Fungsional, Surabaya: penerbit Sic. Asshiddiqie, J. (2005). Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi :Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan Hak Asasi Manusia.Jakarta : Konstitusi press... (2009). Menuju Negara Hukum Yang Demokratis. Jakarta: Bhuana Ilmu populer. Asshidiqie, Jimly, 2005, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Konstitusi press. Azra, A. (2002). Paradigma Baru Pendidikan Nasional : Rekonsiliasi dan Demokratisasi.Jakarta : pt Kompas Media nusantara. Budiardjo, Miriam dkk,1996, Teori Teori Politik Dewasa Ini,Jakarta: Raja Grafindo persada ... (2008). Dasar Dasar Ilmu Politik, Jakarta : Gramedia pustaka Utama ... (2001). Dasar-dasar Ilmu Poltik: Jakarta, Gramedia pustaka Utama H. Kaelan dan H. Achmad Zubaidi, 2012, Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi.Yoyakarta : paradigma. Heywood Andrew, 2013, Politics 4th Edition, pustaka pelajar, Yogyakarta 252 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 252
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar Jamaluddin Ahmad, 2015, Metode Penelitian Administrasi Publik, Teori dan Praktek,Yogyakarta: Gava Medi Imam Gunawa, dkk, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek,Jakarta: pt Bumi Aksara Joseph Losco-Leonard Williams, political Theory, Kajian Klasik dan Kontempores Pemikiran Thucydides-Machiavelli, edisi kedua,pt Raja Grafindo persada. Keraf, Sonny, 1996, Pasar Bebas Keadilan & Peran Pemerintah, Telaah Atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith, Jokyakarta: Kanisius May Rudy, 2008,Pengantar Ilmu Politik Wawasan Pemikiran dan Kegunaannnya, Jakarta: Gramedia pustaka Utama Moleong, Lexy J, 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : Remaja Rosdakarya MD, Mahfud, 2007,Hukum Tak Kunjung Tegak, Bandung: Citra Aditya Bakti nazir, Moh. 2013. Metode Penelitian, Bogor : Ghalia Indonesia Sugiyono,2017.Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta Silalahi, Ulber, 2012. Metode Penelitian Sosial, Bandung: Refika Aditama Riduwan, 2009. Metode & Teknik Menyusun Profosal Penelitian,Bandung: Alfabeta Robert A. Dhal,2001. Perihal Demokrasi, Menjelajah Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat, Jakarta:Yayasan Obor Indonesia S.Huntington,1983.Tertib Politik di Dalam Masyarakat yang Sedang Berubah,Jakarta: CV Rajawali Thaib, Dahlan dkk, 2008.Teori dan Hukum Konstitusi, Jakarta: Rajawali press Wall paragoan,1998. Membangun Supremasi Sipil Lewat Multi Partai, Jakarta: CV Misakaa Galiza 253 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 253
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar Wheare, K.C.2003. Konstitusi-Konsitusi Modern, Surabaya: pustaka Eureka Sumber Bacaan dari Internet , diakses tanggal 16 Mei 2018 , diakses tanggal 16 Mei 2018 kewajiban , diakses tanggal 16 Mei 2018 , diakses tanggal 16 Mei 2018 , diakses tanggal 16 Mei 2018 program-pembangunan , diakses tanggal 16 Mei 2018 html , diakses tanggal 16 Mei 2018 , diakses tanggal 16 Mei 2018 diami-tak-terbendung , diakses tanggal 16 Mei 2018 makassar/ , diakses tanggal 16 Mei 2018 konstitusi-dan-proses.html lembaga-politik.html 254 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 254
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar demokrasi-dan-konstitusi.html 05/03/2013 pengertian-paham.html(Diakses 20:49) pada pada 05/03/2013 21:23) pada 05/03/2013 21:19) demokrasi-konstitusional.html konstitusional/ konstitusional.html pengantar-ilmu-politik.htm konstitusional konstitusional.html praktek/ 255 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 255
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar K o n s t i t u s i o n a l - - - L e m b a g a -n e g a r a - D a n - Kepemimpinan-negara Berita&id=92 negara Dokumen Resmi 1. Undang-Undang no. 8 tahun 2015, tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 2. Undang Undang no. 2 tahun 2011, tentang perubahan atas UU no. 2 tahun 2008 tentang partai politik 3. Undang-Undang no.4 tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman 4. Undang-Undang no. 5 tahun 2004, tentang Mahkamah Agung 5. Undang-Undang no.14 tahun 1970 tentang pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman 6. Undang-Undang no. 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang nomor : 9 tahun 2004 jo. Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 Fungsi pengadilan tata Usaha negara 7. Undang-undang no. 3 tahun 1999 tentang pemilihan Umum 8. Undang-Undang nomor 22 tahun 2007 tentang penye- lenggara pemilu. 9. Undang-Undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan Umum. 10. Undang-Undang no 10 tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti 256 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 256
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang 11. Keputusan presiden nomor 16 tahun 1999 tentang pembentukan Komisi pemilihan Umum dan penetapan Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Umum Komisi pemilihan Umum. 12. __________, pedoman penyelenggaaran penelitian Mandiri dan Kelompok Dosen,Institut pemerintahan Dalam negeri (peraturan Rektor IpDn no. 070-621 tahun 2017,Lembaga Kajian Institut pemerintahan Dalam negeri, 2017 Jatinangor. Sumber Lain 1. Makalah, tugas Kuliah praja Ipdn, 2017 Peran Kelembagaan Politik bagi Terselenggaranya Demokrasi Konstitusional di Indonesia, tidak diiterbitkan 2. Makalah, tugas Kuliah praja IpDn, 2017, Kelembagaan Politik, tidak diterbitkan 3. Makalah, tugas Kuliah praja IpDn, 2017. Pembangunan Politik Sebagai Modernisasi Politik berkaitan Dengan Kebijakan Kotak Kosong Dalam Pilkada Serentak di Indonesia, tidak diterbitkan 4. Makalah, tugas Kuliah Mahasiswa StIA LAn 2017, Pengantar Ilmu Politik, tidak diterbitkan 5. Makalah, tugas Kuliah Mahasiswa StIA LAn 2017, Peraturan Perundang-undangan Politik di Indonesia, tidak diterbitkan 6. Makalah, tugas Kuliah Mahasiswa StIA LAn 2017 Melawan Kotak Kosong, tidak diterbitkan 7. Makalah, tugas Kuliah Mahasiswa StIA LAn 2018. Pengantar Ilmu Politik, tidak diterbitkan 257 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 257
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 8. Makalah, tugas Kuliah Mahasiswa StIA LAn 2018 Calon Tunggal Melawan Kotak Kosong dalam Pemilihan Kepala Daerah Walikota Makassar, tidak diterbitkan 258 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 258
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar Lampiran 1 1. Instrumen Penelitian Jamaluddin Ahmad, 2015: "Dalam bidang administrasi lazim adalah publik, menggunakan instrumen". teknik pengumpulan data yang Arkianto dalam Jamaluddin, mendefinisikan instrumen penelitian sebagai sesuatu yang penting dan strategis kedudukannya dalam pelaksanaan penelitian. penelitian kualitatif-naturalistik peneliti akan lebih banyak menjadi instrumen, karena dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan "key" instrumen. Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai yang diteliti (Arkianto dalam Jamaluddin, 2015). pada dasarnya, menurut Ahmad, terdapat dua kategori instrumen: a. Instrumen digunakan untuk memperoleh informasi atau data tentang keadaan obyek atau proses yang diteliti, b. Instrumen digunakan untuk mengontrol obyek atau proses yang diteliti. penelitian ini menggunakan model Kisi Kisi Instrumen Variabel sebagaimana Riduan, 2009, meliputi: Variabel, Dimensi dan Indikator. 259 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 259
R O T A K I D N I I S N E M D I L E B A I R A V O N n a k l a t a b i d t a p a d k a d i t U p K n a s u t u p e K . 1 a r a g e n a h a s U a t a t n a l i d a g n e p . 1 b a b e y n e p r o t k a F 1 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar ; A M i s u k e s k e i d n a d n U t t p n o l a c n a k p a t e n e m U p K n a s u t u p e K e s r e p r u l a j u a t a l o p r a p n a k l u s u i d g n a y n a d s i t a r k o m e d i s n e m i d r e b n a g n a r o . f i t a r i p s a U p K a r a t n a n a g n a n e w e k n a g n u b u H n a g n i t n e p e k u t a s a d a p u l s a w a B n a g n e d a d a k l i p a y n g n u s g n a l r e b : a m a s g n a y . s i t a r k o m e d a r a c e s . . 2 3 i s i m o K n a s u t u p e k n a k l a t a b m e m m u m U n a h i l i m e p a r a g g n e l e y n e ; r a s s a k a M a t o K ) U p K ( a t e k g n e s n a i a s e l e y n e p s a t fi i t k e f E i g a b h a r e a D a l a p e K n a h i l i m e p u a t a g n u g A h a m a k h a M n U t p , ; u l s a w a B . 2 l a g g n u t n o l a c a y n i d a j r e t g n o s o k k a t o k n a w a l e m r a s s a k a M i l a w l i p i d 260 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 260
n a k - t a k g n i t i d u l s a w a B n a g n a n e w e K 1 . n a a g a b - m e l e k n a k a y a d r e b m e M 1 . , r a s s a k a M i l a w l i p 2 l i s a h a t e k g n e s n a i a s e l e y n e p a g g n i h i s g n u f n a d n a r e p i u l a l e m k i t i l o p n a a g a b m e l e K a m e l i D . a d a k l i p g n a d n u m a l a d k fi i s i s e p s a r a c e s . m u k u H n a d k i t i l o p Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar i u l a l e m i s a l u m r o f i d k i t i l o p i a t r a p 2 r a g a n a g n a d n u - g n a d n u r e p n a r u t a r e p ; n o l a c i k i l i m e m u a t a n a k n o l a c n e m n a k n o l - a c i d n a d n a k n o l a c n e m n a s a t a B 1 t i m u r k a d i t , f i t a n m i i r k s i d h e l o b k a d i t ; s i t a m g a r p k a d i t n a d n a k i a s e l e y n e m t a p a d h a r e a d p a i t e S 2 . . . g n a d n u a y n n s u s u h k , g n a d n u n a h i l i m e p i a n e g n e m g n a d n u ; h a r e a d a l a p e k i s g n u f p a d a h r e t n a m a h a m e p 2 n a g n e d s i m o t o k i d k i t i l o p i a t r a p . g n o s o K k a t o K l u s u a l k n a g n e d l a g g n u t n o l a C k o d a r a p 1 : i s u t i t s n o k m a l a d g n o s o K k a t o K i d k a h r e b a r a g e n a g r a w p a i t e s ; h i l i m e m k a h r e b n a d h i l i p g n a d n u g n a d n u n a r a b a j n e p 2 . . . r a s s a k a M i l a w l i p n a r a j a l e b m e p i a g a b e s k i t i l o p n a n u g n a b m e p 3 261 i a u s e s s i t a r k o m e d a r a c e s a y n h a l a s a m s a f a n e s h a r e a d a l a p e k n a h i l i m e p ; h a r e a d i s i d n o k n a a n a s k a l e p t a g n a m e s n a g n e d . i s a s i l a r t n e s e d s a s a Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 261
n a d t a y k a r i s a r i p s a i t a m r o h g n e m U p K 1 . i s a k fi i l a u k s i d n e m U p K n a k a d n t 1 i . o K k a t o K n a g n a n e m e K 4 ; i a t r a p n a g n u k u d n a k p a t e t i d h a l e t g n a y n o l a c r a s s a k a M i l a w l i p i d g n o s n a k h a r e y n e m n U t t p n a d A M . 2 i a t r a p h e l o n a k u j a i d h a l e t e s k i t i l o p a k i m a n D a r a t n a i Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar a d a p e k a y n n a g n a n e w e k n a i g a b e s . u l s a w a B . r u l a j ( t a k a r a y s a m u a t a k i t i l o p s i t a r k o m e d k a d i t , ) n e d n e v e d n i n a d n a g n u b u h i s a l u g e R 2 u a t a n a s a u k e k e m s i n a k e m n a l i d a g n e p a r a t n a n a g n a n e w e k a m a k h a M , a r a g e n a h a s U a t a t m a l a d u l s a w a B n a g n e d , g n u g A . i s g n u f n a d s a g u t n a t a k e d n e p . a k i m a n D n a g n e d i . i s a r k o m e D 262 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 262
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar Lapiran 2 2. Daftar Pertanyaan dan Responden 1. Bagaimana hubungan dan mekanisme kekuasan atau kewenangan antara Mahkama Agung, pengadilan tata Usaha negara dengan Bawaslau dalam pendekatan tugas dan fungsi? 2. Bagaimana pengadilan tata Usaha negara dapat membatalkan keputusan Komite penyelenggara pemilihan (KpU) yang berdedikasi demokratis? 3. Bagaimana memberdayakan kelembagaan politik melalui peran dan fungsi secara spesisipik dalam undang undang, khususnnya undang undang mengenai pemilihan kepala daerah? 4. Bagaimana efektifitas penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Daerah bagi ptUn, Mahkamah Agung atau Bawaslu ? 5. Bagaimana pemahaman terhadap fungsi partai politik dengan kekhawatiran: akan terjadi satu keadaan tidak ada calon kepala daerah sehingga harus membuat clausul "kotak kosong" ? 6. Apakah kecenderungan terjadinya calon tunggal dan kotak kosong relevan dengan "setiap warga negara berhak dipilih dan berhak memilih" sebagai prinsip demokrasi dalam perspektif pembangunan politik ? 7. Apakah tindakan KpU mendiskualifikasi calon yang telah ditetapkan setelah diajukan oleh partai politik atau masyarakat (jalur indevenden), dapat dikategorikan demokratis ? 8. Bagaimana menjabarkan undang undang yang bersifat univeral (umum) dalam desentralisasi politik di daerah secara spesifik (Kondisi daerah) 263 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 263
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 9. terdapat bahwa adagium/pameo mengatakan "dahulu DpRD yang memilih Kepala Daerah, ke depan pengadilan yang "memilih" Kepala Daerah. Kemukakan pendapat Saudara dalam perspektif pergeseran kekuasaan politik versi Trias Politica, Mountueisqui? 10. Saling jegal dalam proses pilkada sebelum memasuki pemilihan, apakah sesuai dengan prinsip "dilakukan secara demokratis". Berikut dituliskan nama nama responden yang memberi informasi/jawaban atas pertanyaan yang diajukan, baik secara tertulis, by phone, WA, maupun lisan, bertemu langsung. jawaban dari unsur yang telah diwacanakan,misaalnya dari parpol (pengusung), cenderung mengelak dengan merekomendir kepada yang lain. Demikian halnya dengan pihak Bawaslu. namun Kami sempat mewawancarai A. Saifuddin Komisioner KpU Devisi pendidikan dengan beberapa responden yang ditetapkan refresentasi. Sulit mendapatakan informasi adalah perss melalui media online, pemberitaan dan situs situs resmi lembaga terkait. Demikian halnya penugasan kepada mahasiswa, diskusi dan Fgd. Hal paling menolong memberi Berikut nama nama yang berkontribusi memberi jawaban, dari unsur pengusaha, pegawai negeri, pegawai Swasta, pengamat dan Mahasiswa, unsur parpol dan penyelenggara pilkada. 1. Andi Anto 2. A. Saifuddin 3. Adi nur Alam, S.Sos, 4. Andi Rezki Amalia 264 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 264
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 5. Azzahra nurulfarhanah Maulidya Arifin, 6. Dias Abianto 7. Fadel S 8. Hadirais 9. Jaclin Christin Buniney 10. Jamaluddin, SE 11. Kukuh Anugerah Setyawa 12. M. Said, SE Dg. Limpo 13. nur Izzah Mutmainnah 14. Syafwan 15. Sri Andriani 16. St. Aulia Dara Mata Asia 17. Shaifuddin Kadir 18. Ridwan 19. Sofyan Oesman 20. Israndy, S.sos 21. Yeni Rahman SSi 22. Kartika 23. Lia Mangiwa, S.Sos 24. M. Said, SE Dg. Limpo 265 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 265
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar Lampiran 3 3. Testimoni Merawat Pilkada dalam Kebijaksanaan Negara reformasi 1998, satunya pentingnya Desentralisasi desentralisasi tersebut, lalu apakah bisa tanpa desentralisasi politik, pilkada? testimoni berikut, penting artinya bagi buku ini. tujuh agenda salah pemerintahan. Demikian agenda desentralisasipun berlangsung, bergulir menggantikan sistim yang dinilai sentralistik, otoriter. Bermunculan undang undang, perpu mengenai pemerintahan daerah dengan sangat dinamis. Dalam kurun waktu 20 tahun, tidak kurang dari 15 undang undang mengenai pemerintahan daerah mengalami penggantian, berbeda jaman sebelumnya, Undang Undang nomor 5/1974 mampu bertahan 25 tahun. pasca reformasi 1998, paradigma baru mengenai sentralistik berkembang, sentralistik diidentikkan dengan otoriter, dan desentralisasi jalan menuju demokrasi. pemberian ditempuh sebagai kewenangan kepada daerah seluas-luasnya dengan pendekatan counkurent; pemberian hak kepada rakyat di daerah untuk memilih pemimpinnyanya melalui pilkada. Mulai dari sistim pilkada oleh DpRD, kemudian pemilihan langsung oleh rakyat hingga pemilihan serentak saat ini. tidak bisa dinapikan bermunculan tulisan opini mengenai pilkada, antara lain mengenai output pilkada yang memproduk koruptor (Opini Kompas, Syamsuddin Haris, 9 Januari 2019). Dapat dimaklumi setiap kebijaksanaan negara tentulah menuai pro-kontra pemikiran, baik berupa konsekwensi, implikasi penerapan, maupun konsep, termasuk kebijaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada). 266 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 266
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar Harold Lasswell dan Abraham Kaplan menyebutkan kebijaksanaan negara sebagai "a projected program of goals, values and practices". Kreteria pertama menurut pendapat ini adalah pencapaian tujuan. Dalam konteks pilkada,dalam berbagai literatur dan regulasi, tujuannya untuk menegakkan kedaulatan rakyat dan mewujudkan tatanan pemerintahan yang demokratis. Kreteria kedua menurut Harold Lasswell dan Abraham Kaplan adalah atau norma atau tatanan penyelenggaraannya. pertanyaannya adalah apakah tujuan pilkada itu telah kita capai atau apakah penerapannya telah memenuhi nilai nilai ideologis yang dianut, yang berfungsi sebagai pengarah ke arah pencapaian tujuan yang lebih besar. Amara Raksasataya menegaskan tiga hal yang menjadi elemen kebijaksanaan, salah satunya: penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata. Input ini penting, karena selalu terdapat selisih antara konsep dan pelaksanaan. Mungkin karena cara, metode; bahkan mungkin oleh pendekatan pelaksanaan atau perilaku pelaksanaan yang berdampak pada pelaksanaan dan hasil, sebagaimana tipologi kebijaksanaan dicirikan oleh hasil dan efek. Efek yang menonjol pada pilkada, selain korupsi, adalah efek jabatan Aparatur Sipil negara (ASn) dalam hal ini mutasi, rotasi dan promosi, para ASn menjadi "bulan-bulanan". terjadi dilema bagi ASn, yaitu apabila tidak ikut dalam "barisan" tim sukses maka hampir pasti ASn bersangkutan tidak terpakai atau tidak bakal dimasukkan dalam pengisian jabatan birokrasi, apapun kompotensinya.Sementara itu jika ikut kegiatan politik praktis, otomatis melanggar disiplin aparatur. Mengatasi hal-hal seperti ini pemerintah kemudian kebijaksanaan, misalnya: mutasi dan mengeluarkan 267 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 267
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar penempatan kepala sekolah bagi Sekolah Lanjutan Atas (SLtA) kewenangannya ditarik naik ke tingkat propinsi, artinya penempatan mereka ditentukan pemerintah propinsi agar mereka tidak kena efek pilkada Kabupaten/Kota. namun hasilnya adalah, para kepala sekolah tetap kena imbas pada pilkada di tingkat propinsi, pilkada Gubernur. tak dinyanah muncul wacana dari Kemenpan Reformasi Birokrasi, "pejabat Eselon dua ditentukan pusat". nah, angin segar sekaligus peringatan bagi para aparatur ASn yang ada di daerah. Angin segarnya adalah bisa legah dari keterlibatan politik praktis; peringatannya mudah-mudahan kebijakan ini tidak menimbulkan kerumitan baru, berupa nepotisme politik dan partikularistik. terlepas dari semua kekhawatiran itu, parahnya adalah gugusan kebijakan ini tidak terasa telah mereduksi desentralisasi yang berarti kembali ke sentralistis, otoriter. Dalam teori sistim politik, kebijaksanaan negara merupakan perimbangan (equilibrium) yang dicapai sebagai hasil perjuangan kelompok pro-kontra yang berkutat pada sona efek. Untuk menjaga perimbangan tarik menarik itu, maka sistem politik berperan menengahi, termasuk menengahi konflik yang terjadi diantara kelompok kelompok yang berkompetisi, dengan cara membuat aturan permainan, mengatur kompromi dan menciptakan keseimbangan kepentingan, kemudian mewujudkan kompromi dalam bentuk kebijaksanaan negara lalu memaksakan berlakunya kompromi tersebut bagi semua pihak. Memperhatikan siklus kebijaksanaan yang berkenaan pilkada, sebagaimana dikemukakan terdahulu, terkesan masih bersifat fixes that fail, dalam teori dinamakan perbaikan yang gagal; atau bersifat shifting the Burden, pengalihan beban (Senge,1990 dan Kim and Anderson, 1998). 268 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 268
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar perbaikan yang gagal ditandai dengan upaya perbaikan yang dilakukan hanya menangani gejalanya atau efek dari satu kebijakan bukan subtansi masalah. Bahkan bagi cara cara seperti ini, jika dilakukan maka masalah yang dihadapi bukannya selesai melainkan menjadi berlarut larut bahkan intensitasnya semakin tinggi dan meluas hingga menimbulkan masalah baru. Begitupun mengenai upaya perbaikan yang bersifat pengalihan beban, penyelesaian masalah bersifat solusi simptomatik yakni hanya menangani gejalanya atau efeknya, bukan masalahnya secara subtansi, padahal diperlukan perbaikan yang bersifat mendasar atau fundamental tinjauan (fundamental menyeluruh terhadap kebijakan pemilihan kepala daerah yang tetap demokratis, tidak sebatas "dipilih langsung dan serentak" tetapi dengan cara yang lain yang tidak menyebabkan kerugian lebih besar, keretakan sosial, pengorbanan nilai hingga pada karir ASn. Barangkali pula sudah saatnya kita mengevaluasi dari sisi hasilnya dengan menjawab pertanyaan: Sudah berapa banyak sosok pemimpin pemerintahan yang membangun daerahnya mendorong kesejahteraan masyarakat dari hasil pilkada? Dibandingkan dengan kepala daerah yang menuai penghargaan namun secara mikro, hasilnya nihil; atau dengan setumpuk best practiceis penyelenggaraan pemerintahan sekedar sebagai even organiser yang mercusuar. nampaknya, penomena penomena solution). Kiranya diperlukan telah dikemukakan cukup kuat mendorong kita meninjau ulang; mencermati dan melakukan perbaikan atas kebijaksanaan negara mengenai desentralisasi politik yang demokratis. yang 269 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 269
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar BIODATA AMIR IMBARUDDIN, MDA, PH.D. lahir di Makassar 7 Juni 1964. Di kelas VI Sekolah Dasar, menjelang ujian akhir, identitas sekolah meminta keperluan siswa untuk ijazah. Karena "soktahu", tanpa bertanya kepada orang data tua, saya memberi kelahiran 6 Juli 1964, bukan 7 Juni. Karena kesalahan ini, PROF. sejaksaat itu, semua dokumen administrasi atas nama saya sengaja "disalahkan" atau diseragamkan menjadi 6 Juli 1964. Jangan heran apabila setiap tahun, saya sering mendapatkan ucapan selamat ulang tahun dari teman-teman dan keluarga dua kali. Saya menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah saya di Malino, kota kecil di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, yang, dulu, hawanya sejuk cenderung dingin. Sekarang tidak dingin lagi. Setamat Sekolah Menengah pertama pada tahun 1980, saya melanjukan pendidikan pada Sekolah teknologi Menengah Atas (StMA) di Makassar. Berbekal ijazah sekolah kejuruan di bawah Kementrian perindustrian ini, tahun 1983, saya merantau ke Samarinda, bekerja pada salah satu perusahaan Kelompok Georgia pacifik, milik konglomerat, pada saat itu, Bob Hasan. tahun di Samarinda, saya memutuskan "pensiun"dan kembali ke Makassar, mendaftarkan diri tiga 270 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 270
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar menjadi siswa pada SMA YApIp Sungguminasa,Gowa. Berbekal ijazah sekolah ini, tahun 1986, saya melanjutkan pendidikan ke Institut Keguruan dan Ilmu pendidikan (IKIp) Makassar.Bukan UnM.Menyelesaikan pendidikan di kampus "tetap jaya dalam tantangan", ini tahun 1990, saya menjadi sekretaris, penerjemah, sekaligus office boy, seorang konsultan asal Canada yang sedang membangun Fakultas Ilmu Kelautan (marine science), Universitas Hasanuddin. Di kampus ini, saya bertemu Kemala Anugrah, istri saya, mahasiswa kelautan yang paling cantik saat itu. Setahun di proyek ini, saya kemudian bekerja pada Konsulat Jendral Jepang di Makassar. tahun 1993 saya mendaftar menjadi pegawai negeri sipil di Lembaga Administrasi negara Kantor perwakilan Sulawesi Selatan di Makassar. tahun 1994, SK pnS 100% belum turun, saya mendapatkan beasiswa pemerintah Australia untuk melanjutkan pendidikan Magister Development Administration pada National Centre for Development Studies (NCDS), Australian National University (AnU), Canberra, Australia dan selesai pada tahun 1996. tiga tahun kemudian, saya kembali ke Canberra untuk melanjutkan pendidikan program doktor dan selesai pada tahun 2003. tahun 2010 saya mendapatkan penghargaan dari pemerintah dan diangkat sebagai Guru Besar Bidang pelayanan publik pada Sekolah tinggi Ilmu Administrasi, Lembaga Administrasi negara (StIA LAn) Makassar.Selain pelayanan publik, saya juga tertarik pada topik-topik korupsi, akuntabilitas, dan kinerja sektor publik. 271 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 271
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar DR. DJOUHARI KANSIL, M.PD, tanggal lahir dapat ditebak dari nomor Induk pegawai: 19581223 198403 1 002 di Ondong Siau, Manado , A g a m a: Kristen protestan. sebagai Dosen (Kampus Sulawesi Utara) sejak 2016, sekarang Direktur IpDn Kampus Sulawesi Selatan, Bergabung IpDn terhitung 3 Oktober 2018. Dosen al. Etika pemerintahan, pembina Utama, IV/e, Lektor. Sebeleumnya adalah Wakil Gubernur Sulawesi Utara, 2010-2015. Isteri Mieke tatengkeng, anak : Ingrid I. M. Kansil, St, Map dan Mario Y. Kansil. Mengikuti pendidikan formal, antara lain: D III IKIp Manado 1981, Sarjana (S1) IKIp Manado 1981, Magister pendidikan (S2) UnIMA tahun 2003, dan Doktor (S3) Universitas Merdeka Malang, tahun 2011. Selain pendidikan formal, telah mengikuti pelatihan, dalam dan luar negeri: penataran penyegaran p-4 tahun 1986; penataran Kurikulum SD tahun 1987; penataran tutor Daerah tahun 1990; penataran pengelola & pengembangan ppL program penyetaraan D2 Guru SD tahun 1991; penataran tutor Daerah 1991; Diklat pengujian pendidikan tingkat propinsi Angkatan XXXI tahun 1992; Diklat national Criterion Referenced Kurikulum tahun 1993; penataran dan Lokakarya Rekayasa Kurikulum tahun 1993; Diklat Instruktur Bina SMp terbuka tahun 1993; pelatihan pengelola SLtp terbuka tahun 1994; pembina Filateli tahun 1994; penlok penanggung jawab proyek pendidikan Keterampilan pada SLtp tahun 1995; peningkatan pengelola 272 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 272
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar program pembangunan tahun 1996; Diskusi panel pengkajian Kebijakan peneliti & pembangunan pendidikan di Dati I Sulut tahun 1997; pelatihan peningkatan SDM dalam rangka pengelola perencanaan pendidikan nasional tahun 1999; Sosialisasi pinjaman Bank Dunia tahun 2001; Semiloka pola pelayanan pendidikan Bagi Siswa Korban narkoba, Jakarta 2002; Konsolidasi Rencana dan program pembangunan pendidikan, pemuda dan Olahraga tahun Anggaran 2003, Jakarta 2002; pelatihan pengenalan Komputer dan Internet bagi pejabat Eselon II dan III dilingkungan pemerintah Daerah Sulawesi Utara, Manado 2002; Workshop/Sosialisasi Hasil Studi pendidikan Menengah Umum, Jakarta 2002; Workshop pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Dalam pendekatan CtL, Surabaya 2002; Lokakarya penyiapan tenaga penyusun Standar pelayanan Minimal (SpM) Bidang pendidikan, pemuda dan Olahraga, Jakarta 2002; temu Konsultasi dan Koordinasi penyusunan program Keolahragaan terpadu, Yogyakarta 2003; Rapat Koordinasi program pendidikan Untuk Semua (pUS), Surabaya 2003; pemakalah pada acara Seminar Mutu pendidikan di Sulawesi Utara pada Fakultas FpMIpA UnIMA, 2003; Sosialisasi dan Sinkronisasi Kebijakan Operasional Bidang Keolahragaan, Jakarta 2004; Rapat Koordinasi penyusunan Rencana dan program Bidang pendidikan, pemuda dan Olahraga se Indonesia, Bukit tinggi Sumatera Selatan 2004; Sosialisasi dan Sinkronisasi pelaksanaan SMp terbuka se Indonesia, Jakarta 2004; Studi Banding Regional Education Development Improvement (REDIp) antara propinsi Sulawesi Utara dengan propinsi Jawa tengah di Semarang, 2004; Workshop pelaksanaan Sekolah Standar nasional dan Sekolah menuju Standar Internasional se Indonesia timur, Manado 2004; penandatanganan MOA Unit Sekolah Baru (USB) Wilayah 273 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 273
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar perbatasan, Jakarta 2005; Rakor dan Sinkronisasi Rencana Bidang pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta 2005; Seminar Rencana pembangunan Menengah nasional Bidang pendidikan, Jakarta 2005; pemakalah pada Seminar perencanaan pendidikan Sulawesi Utara di Universitas negeri Manado, 2005; Ketua tim Lomba promosi Ketrampilan Siswa (pKS) Sekolah Menengah Kejuruan se Indonesia, Bali 2005; peserta Rapat Koordinasi pembinaan pemuda dan Keolahragaan Bidang pendidikan, Jakarta 2005; Ketua Kontingen pekan Olahraga pelajar nasional VIII, Medan 2005; peserta Rapat Koordinasi pelaksanaan pKpS BBM Bidang pendidikan, Jakarta 2005; pembawa Materi pada Rakerda Dinas Diknas prov. Sulut 2005; Rakor Subsidi dan penghargaan tenaga Kependidikan, Makasar 2006; Dialog pengelolaan Keuangan negara dan Rapat Anggota V IAI KASp, Jakarta 2011; narasumber pada Acara Seminar Studi Lapangan Diklat-pim II provinsi Jawa timur Angkatan XXIV, Surabaya 2011; narasumber pada Acara Sosialisasi Masterplan percepatan dan perluasan pembangunan Ekonomi Indonesia, Makassar 2011; Rakor dan Sinkronisasi Rencana pembangunan Infrastruktur dan Sosialisasi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung, Manado 2011; Seminar nasional "Mewujudkan Wilayah perbatasan Menjadi Halaman Depan nKRI", Jakarta 2012; Rakornas pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak, Jakarta 2012; narasumber pada pertemuan Regional pemanfaatan Ruang dan pengendalian pemanfaatan Ruang di pulau Sulawesi, Makassar, 2014; Seminar Mewujudkan Kota dan Masyarakat Lansia, Jakarta 2014; Rakor pembangunan Infrastruktur dan pengembangan perekonomian di Kawasan Sulawesi, Maluku dan papua, Makassar 2014; narasumber pada Acara Seminar dan Lokakarya politik Hukum, 274 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 274
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar HAM, pemilu, Kemiskinan, Calvinisme Apa Yang Dapat Gereja perbuat, talaud 2014; Rakor pengawasan daerah tingkat nasional (RAKORWASDAnAS) tahun 2014, Jakarta 2014; Seminar Edukasi Finansial : Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dengan Cerdas Finansial, Manado 2015; narasumber pada Acara pemaparan Rencana pengelolaan ALKI II, Jakarta 2015; narasumber pada Acara pemaparan Kesiapan pemerintah provinsi Sulawesi Utara untuk Mendukung pembangunan Hub-Internasional pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara, Jakarta 2015; Coaching Clinic dan penyempurnaan Kurikulum program Studi Kependudukan dan pencatatan Sipil,Jatinangor,2017; Seminar Capita Selekta pemerintahan Dan tertib pengelolaan Keuangan Daerah,tampusu,2017; nara Sumber Kegiatan Asesor Akreditasi Sekolah/Madrasah,2018; Simposium Kelas Dunia,2018; Internasional Conference On public Organization (ICOnpO VII),Jatinangor, 2017; Internasional Governance Conference,,tampusu,2018; Debate Adjusdication Certification training For Asian parliamentary System,The Government Insitute of Home Affairs north Sulawesi Campus,2018; Asian parliamentary Debate Adjusdication training,Conducte in Government Insitute of Home Affairs north Sulawesi Campus,2018. Adapun pelatihan di Luar negeri: Education Managemen training, EDItH Cowan University perth Australia tahun 1997; primary and Secondary Education Administration, nagoya University, Jepang tahun 1999; Studi Banding/penjajakan praktek Kerja Industri Siswa SMK di Singapura tahun 2001; Monitoring Kegiatan praktek Kerja Industri Siswa SMK di Davao, philipina tahun 2003; Action Study prakerin Siswa SMK ke Luar negeri di Malaysia, tahun 2009; pimpinan Rombongan Karya Studi 275 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 275
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar dan Wisata tim paskibraka dan Siswa teladan Sulawesi Utara ke Malaysia dan Singapura, tahun 2009; Counterpart training JICA di Jepang, tahun 2009; Ketua tim paduan Suara pria Kaum Bapa (pKB) Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM), Ohio Amerika Serikat, tahun 2012; Rakor tindak Lanjut Hasil pertemuan The First Meeting Of The High Level Economic Dialogue (HLED) RI_RRT, Jakarta 2015; persidangan Antarabangsa Malaysia-Indonesia 2018,"Dinamika Hubungan Malaysia-Indonesia :persamaan Dalam perbezaan", tahun 2018; Action Study prakerin Siswa SMK ke Luar negeri di Malaysia, tahun 2009; pimpinan Rombongan Karya Studi dan Wisata tim paskibraka dan Siswa teladan Sulawesi Utara ke Malaysia dan Singapura, tahun 2009.; Counterpart training JICA di Jepang, tahun 2009; dan Ketua tim paduan Suara pria Kaum Bapa (pKB) Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM), Ohio Amerika Serikat, tahun 2012. Selain itu telah mengikuti diklat penjenjangan: SEpALA di Manado tahun 1994; SpAMA di Jakarta tahun 1999; dan Diklat pimpinan tkt. II (SpAMEn) di Jakarta tahun 2004; dan Kursus pembina pramuka 1990. pengangkatan Jabatan sejak tahun 2000: Kepala Bagian perencanaan Dinas pendidikan nasional Sulut, tanggal 13 Januari 2000 s/d Juni 2001; Kepala Sub Dinas pendidikan Menengah, Juni 2001; Wakil Kepala Dinas pendidikan nasional, tgl. 10 Mei 2003 s/d 27 April 2006; Kepala Badan pendidikan dan Latihan propinsi Sulut, tgl. 27 April 2006 s/d 9 Januari 2009; Kepala Dinas pendidikan nasional, tgl. 9 Januari 2009 s/d 20 September 2010. Bidang pengabdian lainnya, antara lain : tim Kerja COpSEp kerja sama dengan JICA tahun 1999 s.d. 2010; tim Kerja REDIp kerja sama dengan JICA tahun 2000 276 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 276
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar s.d. 2010; pengurus Daerah pGRI Sulawesi Utara periode 1999-2004; Ketua panitia Ujian nasional SMp/Mts. MA/SMA/SMK tahun 2003, 2004, 2005; Ketua Harian Komisi penanggulangan AIDS (KpA) provinsi Sulawesi Utara, tahun 2008-2015; Bendahara pGRI Sulawesi Utara periode 2004-2009; Ketua tim program penanggulangan Kemiskinan provinsi Sulawesi Utara, tahun 2010; Ketua Komisi Daerah Lanjut Usia, tahun 2011-2014; Ketua panitia pelaksana Rencana Aksi nasional HAM (Ranham) provinsi Sulawesi Utara, tahun 2011-2014; Ketua pengurus Dewan pengelolaan taman nasional Bunaken provinsi Sulawesi Utara periode 2012-2014; Ketua Komisi Daerah Lanjut Usia (Komda Lansia) Sulawesi Utara, 2010-2015; Riwayat bidang keagamaan: Majelis Jemaat (penatua) GMIM pniel tuna, Wilayah Manado Utara 1984-2005; Sekretaris Wilayah GMIM Manado Utara I tahun 2000- 2005; Majelis Jemaat (penatua) GMIM pniel tuna, Wilayah Manado Wawonasa Kombos, periode 2005-2010; Wakil Ketua Jemaat GMIM pniel tuna Wilayah Manado Wawonasa Kombos 2005-2010; Wakil Ketua Wilayah GMIM Manado Wawonasa Kombos, 2005-2010; peserta Religius tour ke Mesir, Yerusalem, Arab Saudi bersama Anggota persatuan Gereja Indonesia (pGI), 2004; peserta Sidang Sinode GMIM ke 72, tomohon, 2005; pemakalah Seminar Latihan Kepemimpinan pemuda & Remaja (LKpR) GMIM se Wilayah Manado Wawonasa Kombos, Juni 2005; Ketua pria Kaum Bapa GMIM pniel tuna, tahun 2010-2013; Ketua pria Kaum Bapa Wilayah Mawakom, tahun 2010- 2013; Wakil Ketua BpMW Mawakom, tahun 2010-2013; penasehat pria Kaum Bapa Sinode GMIM,tahun 2012-2014; Ketua pria Kaum Bapa GMIM pniel tuna, tahun 2014-2017; Ketua pria Kaum Bapa Wilayah Mawakom, tahun 2014- 277 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 277
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 2017; Sekretaris Departemen BIpRA SAG SULttEnGGO periode 2013-2017; dan Majelis Jemaat GMIM pniel tuna Wawonasa, 2018-2021. Mengenai karya ilmiah: Buku Manajemen Kolaborasi Dalam Upaya peningkatan produktivitas Kerja, Media pustaka, 2003; Buku Sang Intan permata, penerbit pt. Dave Wilson putra Media, 2011; Buku Sertifikasi Guru, pt. Dave Wilson putra Media, 2011; Buku Gerakan Sentuh tanah, penerbit pt. promedia Citra perkasa, 2012 Dianugerahi penghargaan: International Business Executive Award (IBEX) se Indonesia, november 2003; Satyalancana Karya Satya XX tahun, tahun 2005; Satyalencana Adhitya Karya Mahatva Yodha, tahun 2007; Lencana panca Warsa V, tahun 2008; Manggala Karya Bhakti Husada, tahun 2010; ASKES Award, tahun 2010; penghargaan Lencana Melati, tahun 2011; Citra pelayanan prima, tahun 2012; trofi Raksaniyata, tahun 2012; Adhibakti Minabahari, tahun 2014; Adiwiyata nasional, tahun 2014; Adhikarya pangan nusantara, tahun 2014; Satya Lencana pembangunan Koperasi tahun 2014; Fasilitator terbaik Se- Indonesia Dalam penyelesaian Batas Antar Daerah, tahun 2014; AKIp predikat Baik, tahun 2014; dan Dharma Karya Kencana,2015. 278 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 278
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar DR. H.MUHAMMAD IDRIS PATARAI, M.SI. 19571231 198803 1 052, Lahir di Sidrap, 31Desember 1957, Islam, tinggal di alamat Jl. Kutecane Utara no 5 perumahan Bukit Baruga, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Riwayat pendidikan : Sekolah Dasar SD negeri nomor 3 ta Watampone Kabupaten Bone tahun 1969; Sekolah Lanjutan pertama; Sekolah Menengah Ekonomi pertama (SMEp) negeri Watampone Kabupaten Bone tahun 1974; Sekolah Lanjutan Atas : Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA) negeri Watampone tahun 1977. perguruan tinggi Sarjana (S1) Universitas Hasanuddin (UnHAS) Makassar tahun 1986, Jurusan/program Studi: Sosial politik (Sospol), pemerintahan; Magister (S2) Universitas Hasanudian (UnHAS) Makassar tahun 2000 Administrasi pembangunan; program Doktor (S3) Universitas negeri Makassar (UnM) tahun 2010 Administrasi publik. pekerjaan: Kasubag pengaduan Masyarakat Bagian Kehumasan Sekretariat DpRD provinsi Sul-Sel 2000 - 2004; Kepala Bagian Organisasi dan tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Makassar 2005 - 2008; Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar 2008 - 2009; Kepala Bapeda Kota Makassar 2009 - 2012; Kepala Badan pemberdayaan Masyarakat (BpM) Kota Makassar 2012 - 2012; Fungsional Dosen IpDn Kampus Sul Sel tahun 2013- sekarang. Mata Kuliah yang pernah Diampu : teori pembangunan; Sistem politik Indonesia; Ekologi pemerintahan; politik Desentralisasi dan Otonomi Daerah; perencanaan 279 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 279
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar pembangunan; Kinerja Keuangan Daerah; Managemen perubahan ; perkembangan pemikiran politik. Buku yang pernah ditulis: penerbit De La Macca; potensi Diri pnS: tantangan dan pengembangan (2004), penerbit De La Macca; Reorganisasi Kebijakan pelayanan publik - Suatu tinjauan Strategis Membangun Makassar dari Dalam (2005), Hasanuddin University press; pembangunan Berkarakter (2006), Hasanuddin University press; Ilham Arief Sirajuddin di Mata publik Makassar (2008), Hasanuddin University press; prestasi Makassar (2007), Hasanuddin University press; Ombudsman Kota Makassar, pengalaman Membangun Ombudsman Daerah (2008) Kemitraan partnership, penulis ke 2 dan Riant nugroho Dwidjowijoto, Kemitraan partnership; Ilham Arief Sirajuddin, Dari 1 Ke 1 (2009), Hasanuddin University press; Restorasi Indonesia ; Membangun Demokrasi Etik dan politik Solidaritas (2010),penulispertama, Kedua Syahruddin Yansen; toa-Ya ri Mangkasara (2010), penulis Kedua, Goenawan Monoharto, De La Macca Makassar Menggugat (2011), pustaka Yaspindo; pretasi Ilham Arief Sirajuddin dalam Fakta dan Data (2011), pustaka Yaspindo; Esei Esei politik Reformasi (2012), D' Lamacca; Desentralisasi dalam perspektif pembangunan politik Indonesia (2015); De La Macca; Arung palakka Sang penomenal (2017); perencanaan pembangunan (2016), De La Macca; Kinerja Keuangan Daerah (2018). Data penelitian yang pernah dilakukan : posisi Koperasi Sekunder dalam pembinaan Koperas primer - Suatu tinjauan pembinaan puskud Hasanuddin terhadap Anggotanya tahun 2000, pusat Koperasi Unit Desa (pUSKUD) Hasanuddin; Analisis tingkat persepsi Masyarakat terhadap Kinerja pelayanan publik pemerintah Kota Makassar, tahun 2006, Centre for Regional Economic Research; Kemitraan 280 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 280
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, tahun 2012; pengaruh Kemampuan dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja pegawai pada Dinas pertamanan dan Kebersihan di Kota Makassar propinsi Sulawesi Selatan; Analisis pemilihan Ketua RW dan Ketua Rt di Kota Makassar (Kajian terhadap Aspek Etika politik), 2017; Kotak Kosong pilwali Makassar dalam perspektif Demokratis, Konstitusional,Kelembagaan politik, Hukum dan pembangunan politrik, 2018. publikasi selain Buku yang pernah diterbitkan : Golput dalam Era Multi partai (pedoman Rakrat , 23 Mei 2003); presiden Langsung atau Langsung presiden (pedoman Rakyat, 26 Agustus 2003); pilkada Sebagai Wahana pelaksanaan Demokrasi (Mimbar Aspirasi 2003); Ada yang terlalu takut pada tentara (Fajar, 4 Okt. 2003); Suatu Malam dengan Jusuf Kalla (pedoman Rakyat, 2003); Manusia dan Masyarakat (Mimbar Aspirasi,Juli 2001); tnI dan perang di DpR (Fajar,6 Okt. 2001); terperangkap dalam Rangkap Jabatan (pedomen Rakyat, 19 Apr. 2002); Gubernur atau Kepala Daerah, Siapa yang pilih? (pedoman Rakyat, 2002); Di Balik pertanggungjawaban presiden ( pedoman Rakyat,10 Juli 2001); too Laa Lit Hubungan Eksekutif - Legislatif (pedoman Rakyat,28Juli 2001); politik Uang dan partai politik (Mimbar Aspirasi, Sept. 2001); Konstitusi atau Inkonstitusi dalam pemerintah Indonesia (Fajar, 3Juli 2001); Diperlukan nasionalisme partai politik peserta pemilu (Fajar,2003). Seminar/Konfrensi/Kongres yang pernah diikuti : Mewakili pemuda Indonesia dalam program pertukaran pemuda di Jepang, The Friendship programme Indonesia - Japan 21th Century, tahun 1986; Safari Investor ke Thailand dan taiwan, The Mission Investment taiwan and Thailand, tahun 1997; pertemuan International Conference on Eco Cities and Workshop for Esat Asia pilot Eco Cities, 281 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 281
Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar October 21-23, 2010, in Yokohama, Japan; Managing Changes Developing tahun 2004 di Makassar; training of Leadership in Local Government: Discussion, Action, Result (Dare) Conduct by: Lee Kuan Yeuw School of public policy and World Bank Institute, 22 Mei-22 Juni 2010; training programme for Local Government Official by northen Ilinouis University -USA 17 June - 1 July 2011; Wastewater treatment Management in Bangkok Thailand 07 - 12 August 2011; The 9th Biennial Conference of Asian Association of psychology Kunming- China , 28-31 July 2011; training Effective Urban Infrastructure programme - Mayor and Exekutive Roundtable - Cities Development Iniatiati -ves for Asia (CDI), 11 - 20 Januari 2012 in Singapore Keanggotaan professi atau perkumpulan yang diikuti: Ketua Dewan Koperasi Daerah Kota Makassar (2010- 2015/2015-2020); Anggota Dewan pakar Dekopinwil Sulawesi Selatan (2015-2020); pengurus ICMI Sulawesi Selatan (2017-2020); pembina Ikatan penerbit Daerah Sulawesi Selatan (2015-2020). Data tentang Sertifikasi pendidik: nomor Registrasi 18134200107148, Berdasarkan Keputusan Menteri Riset,teknologi, dan pendidikan tinggi Republik Indonesia tentang perguruan tinggi nomor 287/M/Kpt/2016 penyelenggara Sertfikasi pendidik untuk Dosen, Rektor Universitas padjadjaran menyatakan Dr.Drs.Muhammad Idris patarai,M.Si,nomor Induk Dosen nasional : 3418085801. Lulus dan dinyatakan sebagai Dosen professional pada Bidang Ilmu Admanistrasi (niaga,negara,publik, pembangunan dll). 282 Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar 282