Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Pelindungan dan Pemulihan Jakarta, 7 Maret 2023 Tentang Catatan Tahunan Komnas Perempuan 1. Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan diluncurkan setiap tahun untuk memperingati Hari Perempuan Internasional pada tanggal 8 Maret. 2. CATAHU Komnas Perempuan dimaksudkan untuk memaparkan gambaran umum tentang besaran dan bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan di Indonesia dan memaparkan kapasitas lembaga pengadalayanan bagi perempuan korban kekerasan. 3. Data yang disajikan dalam CATAHU Komnas Perempuan adalah kompilasi data kasus riil yang ditangani oleh lembaga layanan bagi perempuan korban kekerasan, baik yang dikelola oleh negara maupun atas inisiatif masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah lembaga penegak hukum. 4. Data CATAHU juga memuat pengaduan kasus yang diterima, serta hasil pemantauan dan kajian Komnas Perempuan. 5. CATAHU Komnas Perempuan diluncurkan sejak tahun 2001 Temuan dalam Catatan Tahunan 2023: 1. Secara umum, jumlah pengaduan kasus menurun pada tahun 2022 dari tahun sebelumnya, yaitu menjadi 457.895 dari 459.094. Penurunan pelaporan dihimpun dari data lembaga layanan dan Badilag. Sementara pengaduan ke Komnas Perempuan meningkat menjadi 4371 dari 4322 kasus. Dengan jumlah ini berarti rata-rata Komnas Perempuan menerima pengaduan sebanyak 17 kasus /hari.. 2. Sebanyak 339.782 dari total pengaduan tersebut adalah kekerasan berbasis gender (KBG), yang 3442 di antaranya diadukan ke Komnas Perempuan. Kekerasan di ranah personal masih mendominasi pelaporan kasus KBG, yaitu 99% atau 336.804 kasus. Pada pengaduan di Komnas Perempuan, kasus di ranah personal mencapai 61% atau 2.098 kasus. Untuk kasus di ranah publik, tercatat total 2978 kasus dimana 1.276 di antaranya dilaporkan kepada Komnas Perempuan. Sementara itu, kasus kekerasan di ranah negara hanya ditemukan di Komnas Perempuan, dengan peningkatan hampir 2 kali lipat, dari 38 kasus di 2021 menjadi 68 kasus di 2022. 3. Tingkat respon pengembalian formulir Catahu naik sebesar 25% (137 lembaga) jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebanyak 18% (129 lembaga) dari total formulir yang dikirimkan.
4. CATAHU tahun 2023, mencoba mengumpulkan sumber data baru dari Badan Peradilan Umum (Badilum) dan Badan Pembinaan Hukum (BABINKUM) TNI, kedua sumber data ini dilakukan bertujuan agar Lembaga-lembaga negara makin banyak yang berpartisipasi dalam menghadirkan data kekerasan terhadap perempuan dalam CATAHU, namun belum dapat dikompilasi karena format informasi yang berbeda. 5. Data pengaduan Komnas Perempuan sepanjang tahun 2022 menunjukkan kekerasan seksual sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan yang dominan (2.228 kasus/38.21%) diikuti kekerasan psikis (2.083 kasus/35,72%). Sedangkan data dari lembaga layanan didominasi oleh kekerasan dalam bentuk fisik (6.001 kasus/38.8%), diikuti dengan kekerasan seksual (4102 kasus/26.52%%). Jika dilihat lebih terperinci pada data pengaduan ke Komnas Perempuan di ranah publik, kekerasan seksual selalu yang tertinggi (1.127 kasus), sementara di ranah personal yang terbanyak kekerasan psikis (1.494). Berbeda dengan lembaga layanan, data tahun 2022 ini menunjukkan bahwa di ranah publik dan personal yang paling banyak berbentuk fisik. 6. Data pengaduan ke Komnas Perempuan dibagi menjadi 3 ranah; ranah personal terdapat 2098 kasus, ranah publik 1276 kasus dan ranah negara 68 kasus. Kekerasan personal paling dominan setiap tahunnya. a. Kekerasan yang terjadi di ranah personal diantaranya Kekerasan oleh Mantan Pacar tercatat 713 kasus yang paling banyak diadukan. Berikutnya Kekerasan terhadap Istri (622 kasus), Kekerasan Dalam Pacaran (422 kasus), Kekerasan terhadap Anak Perempuan (140 kasus), KDRT/RP lain seperti: kekerasan terhadap menantu, sepupu, kakak/adik ipar atau kerabat lain (111 kasus), dan Kekerasan Mantan Suami (90 kasus). Bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi di ranah personal adalah kekerasan psikis. b. Sementara kekerasan di ranah publik, kasus tertinggi adalah siber sebanyak 869 kasus, disusul kekerasan di tempat tinggal (136), kekerasan di tempat kerja (115), kekerasan di tempat umum (101), kekerasan di tempat pendidikan (37), kekerasan di fasilitas medis 6 kasus, kekerasan di tempat kerja luar negri (pekerja migran) 6 kasus dan kekerasan lainnya sebanyak 6 kasus. Bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi di ranah publik adalah kekerasan seksual c. Kekerasan di ranah negara, kasus yang tertinggi adalah perempuan berhadapan dengan hukum (35 kasus), selanjutnya konflik Sumber Daya Alam (SDA) (11 kasus), kekersaan terhadap perempuan dengan pejabat negara, penggusuran, dan konflik agraria masing- masing 5 kasus, diskriminasi dalam proses pemilihan pejabat publik 3 kasus, kekerasan terhadap perempuan dalam adminduk 2 kasus, intimidasi oleh Pemda 1 kasus, dan kebebasan beragama/berkeyakinan 1 kasus. 7. Dari 9806 kasus yang ditangani oleh Lembaga layanan, jenis kekerasan terhadap perempuan yang tercatat: a. Kasus yang paling banyak terjadi di ranah personal sebanyak 8172 kasus. diantaranya kasus kekerasan dalam pacaran (3528 kasus), kekerasan terhadap istri (3205 kasus), kekerasan terhadap anak perempuan (725 kasus), KDRT RP lain (421 kasus), kekerasan mantan pacar (163 kasus), kekerasan mantan suami (47 kasus) dan kekerasan lainnya di ranah personal 83 kasus. Bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi adalah kekerasan fisik. b. Kasus yang terjadi di ranah publik sebanyak 1634 kasus, diantaranya kekerasan di tempat umum 498 kasus, kekerasan di dunia pendidikan 355 kasus, kekerasan di tempat tinggal 353 kasus, kekerasan di tempat kerja 93 kasus, kekerasan di ranah siber 79 kasus dan
kekerasan di tempat medis 1 kasus dan kekerasan lainnya sebanyak 255 kasus. Bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi adalah kekerasan fisik. 8. Pada CATAHU 2023, kekerasan yang dialami oleh Pekerja Rumah Tangga (PRT) dimasukkan ke dalam ranah publik yaitu kekerasan di tempat kerja Hal ini sesuai dengan advokasi RUU PRT yang hendak menekankan bahwa kekerasan yang dialami oleh PRT tidak cukup diakomodir oleh UU PKDRT sehingga perlu adanya urgensi perlindungan bagi PRT dalam konteks hubungan kerja. Komnas Perempuan berpandangan bahwa kehadiran peraturan yang komprehensif akan menjamin pengakuan dan pelindungan PRT. Tiga poin utama yang ditekankan untuk pengaturannya dalam RUU PPRT, yaitu sebagai berikut: (1) adanya pengakuan PRT sebagai pekerja, (2) pelindungan bagi PRT yang tidak hanya terbatas pada pelindungan atas diskriminasi dan kekerasan berbasis gender, tapi juga pada adanya pengaturan terkait perjanjian kerja, jaminan atas hak dan pelindungan sosial, dan pemenuhan hak-hak pekerja lainnya, serta (3) pengaturan terhadap pemberi kerja dan penyalur kerja demi memastikan keseimbangan posisi tawar dan menghapuskan perdagangan orang. 9. Sementara itu data dari Badilag mengkategorikan penyebab perceraian secara lebih spesifik, yang dapat digunakan untuk mengetahui kondisi perempuan dalam perkawinan. Penyebab tertingginya perceraian menurut data Badilag adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebanyak 281.323 kasus. Sementara itu jumlah cerai gugat mengalami peningkatan sebanyak 10.9% dibandingkan tahun sebelumnya Dalam hal pembatalan perkawinan terdapat persoalan penelantaran yang melanggar hak-hak perempuan dalam perkawinan dan istri memberanikan diri untuk membatalkannya. Di tahun-tahun sebelumnya, pembatalan perkawinan tidak ada di data Badilag yang menunjukkan adanya tren baru. Terkait putus ijin poligami juga meningkat pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 yaitu terjadi peningkatan 24.6%. Hal ini perlu menjadi kajian yang lebih mendalam untuk memastikan ijin poligami tidak menjadi celah untuk membiarkan kekerasan terhadap istri. Selanjutnya, meskipun angka dispensasi perkawinan turun 12,3% dibandingkan tahun lalu, perkawinan anak masih merupakan persoalan genting. Ada catatan tentang terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan pada anak-anak yang kemudian dinikahkan menjadi perhatian utama bagi semua pihak. 10. Dalam hal karakteristik korban dan pelaku masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, bahwa korban cenderung lebih muda dan lebih rendah level pendidikannya dari pelaku. 8.6% dari jumlah pelaku merupakan orang-orang yang diharapkan menjadi pelindung, tauladan dan perwakilan negara seperti pegawai negeri sipil (PNS), guru, dosesn aparat penegak hukum (APH), polisi, TNI, tenaga Kesehatan dan tokoh agama. 11. Data kekerasan seksual mengalami peningkatan sepanjang tahun 2022 baik dari pengaduan Komnas Perempuan maupun Lembaga layanan. Hal ini dimungkinkan kehadiran kebijakan atau peraturan-peraturan yang mendukung korban seperti UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, PMA No 73/2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Lembaga pendidikan, memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk berani melaporkan kasusnya. 12. CATAHU 2023 Komnas Perempuan melakukan inovasi melakukan kategorisasi untuk menjelaskan cara kekerasan bekerja dalam berbagai bentuk yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi. Tujuannya untuk memudahkan para pihak yang berkepentingan mengidentifikasi lebih dalam pengalaman khusus yang dialami korban serta penanganan serta upaya untuk
pemulihannya. CATAHU 2023 tahun ini juga mengurai pola hambatan penanganan kekerasan terhadap perempuan serta dampak kekerasan terhadap perempuan di setiap ranahnya. 13. CATAHU 2023, memotret kasus terkait perempuan pekerja migran Indonesia (PPMI) berdasarkan data dari 7 organisasi masyarakat sipil yang berada di DKI Jakarta, Kepri dan NTB. Kasus terbanyak diperoleh dari SBMI sebanyak 330 kasus diikuti oleh Kabar Bumi 228 kasu dan IOM 117 kasus. Salah satu temuan adalah kasus PPMI yang berstatus menikah tercatat sebanyak 298 orang dan bestatus cerai sebanyak 75 orang, yang menunjukkan perempuan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. 14. Sepanjang tahun 2022 data pengaduan Kekerasan Siber Berbasis Gender (KSBG) di Komnas Perempuan lebih rendah 1.4% dibanding sebelumnya. Jumlah kasus Siber di ranah personal sebanyak 821 kasus yang didominasi kekerasan seksual dan terbanyak dilakukan oleh mantan pacar (sebanyak 549 kasus) dan pacar (230 kasus). Sementara kasus Siber di ranah publik terbanyak dilakukan oleh "teman media sosial" sebanyak 383 kasus. Pada tahun ini, kasus pinjaman online meningkat sebanyak 225% (13 kasus) dibandingkan tahun sebelumnya (4 kasus). Sementara itu data siber yang dilaporkan lembaga layanan terbanyak adalah di LSM dan WCC sebanyak 103 kasus, data ini menurun 67 kasus dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, angka kasus siber yang dilaporkan dari lembaga layanan secara keseluruhan mengalami peningkatan sebanyak 112 kasus, dimana sebagian besar pelaku kasus siber ini adalah orang tak dikenal, pacar atau mantan pacar. 15. CATAHU 2023 memberikan perhatian khusus pada masalah pelanggaran HAM berat, kekerasan seksual, femisida, perempuan dengan disabilitas, kekerasan yang dialami minoritas seksual, perempuan rentan diskriminasi (HIV/AIDS), perempuan pembela HAM, kekerasan dengan pelaku anggota TNI atau POLRI, dan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. a. Untuk data perempuan dengan HIV tahun 2022, Komnas Perempuan menerima langsung data dari Ikatan Perempuan Positif Indonesia (IPPI). Salah satu temuan masih tingginya Ibu Rumah Tangga sebagai korban (terdapat 42 orang yang sudah menikah, 8 orang belum menikah dan 5 orang bercerai). Bentuk kekerasan yang paling tinggi dialami oleh perempuan positif yaitu kekerasan fisik, yang mengalami pemukulan, dan penganiayaan. Secara khusus bentuk kekerasan psikis terhadap perempuan positive HIV adalah mereka dilarang untuk melanjutkan pengobatan ARV atau menebus ARV, jika perempuan positive HIV masih melanjutkan pengobatan atau menebus obat tersebut, maka mereka akan mendapatkankan kekerasan. b. Untuk data kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas dari data lembaga layanan pada tahun 2022 sebanyak 72 kasus. Perempuan dengan disabilitas ganda merupakan kelompok yang paling tinggi mengalami kekerasan sebanyak 27 korban. Perempuan dengan Disabilitas Ganda adalah perempuan yang menyandang lebih dari satu jenis disabilitas. Sedangkan data pengaduan Komnas Perempuan mencatat 7 (tujuh) pengaduan perempuan dengan disabilitas yang mengalami kekerasan. Sebagaimana kasus terhadap perempuan pada umumnya, kasus kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas paling tinggi terjadi di ranah personal. Adapun bentuk kekerasan yang dialami adalah Kekerasan Terhadap Istri terdapat 2 orang, Kekerasan terhadap Anak Perempuan terdapat 1 orang, dan Kekerasan dalam Pacaran sebanyak 2 orang. Sementara pelaku kekerasan adalah, suami, pacar, dan ayah tiri. c. CATAHU tahun 2023 Komnas Perempuan menerima kasus minoritas seksual dari 4 lembaga layanan yang tersebar di Jakarta, Surabaya dan Jawa Barat. Menurut data yang
diterima angka tertinggi KBG yang dilaporkan adalah kekerasan terhadap istri (KTI) sebesar 23 kasus. Sedangkan Komnas Perempuan mencatat 4 kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan lbt, 3 kasus terjadi di ranah personal dan 1 kasus terjadi di ranah negara. d. Pada CATAHU 2023 terdapat satu kasus KBG terhadap PPHAM yang dilaporkan oleh lembaga layanan Safe Circle Community. Dimana kasus yang diadukan adalah penyebaran konten yang merusak reputasi/ nama baik korban dan organisasi. ini menunjukan bahwa keamanan terhadap perempuan pembela HAM masih perlu mendapatkan perhatian. e. Pada CATAHU 2023 masih terdapat kasus KBG yang pelakunya adalah TNI dan POLRI. Data tersebut menunjukan terjadinya peningkatan angka pelaku yang konsisten selama 5 tahun 16. Pada 2022 Komnas Perempuan mencatat terbitnya 20 kebijakan yang memuat diskriminasi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap perempuan. Kebijakan diskriminatif masih menggunakan pola pengaturan yang sama, yaitu potensi kriminalisasi, kontrol terhadap tubuh perempuan melalui pembatasan hak berekspresi dan berkeyakinan, serta pembatasan kehidupan beragama yang berdampak pada pembatasan dan atau pembedaan atas dasar agama.