Perspektif Hukum Indonesia (Cyberlaw) Penanganan Kasus Cyber Di Indonesia ISSN 2656-4041 (Media Online) PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA (CYBERLAW) PENANGANAN KASUS CYBER DI INDONESIA Oleh : Riko Nugraha Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta Dosen Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jl. Angkasa No. 1, Komplek Angkasa, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur Email : Abstrak : Kemajuan teknologi beserta penerapannya selalu mempunyai berbagai implikasi, baik bagi tatanan kehidupan sosial, bagi perkembangan dunia usaha, bagi perkembangan nilai-nilai Moral, Etika, maupun Hukum. Berikut akan diberikan gambaran tentang beberapa teknologi yang dianggap mampu mengubah peri kehidupan di dunia dalam segenap dimensinya. Melalui teknologi multimedia maka jenis telekomunikasi menjadi sangat berkembang, tidak hanya meliputi telekomunikasi dasar, tetapi juga mencakup teknologi nilai tambah lainnya. Penetrasi internet yang begitu besar apabila tidak dipergunakan dengan bijak maka akan melahirkan kejahatan di dunia maya atau yang diistilahkan dengan kejahatan siber atau cyber crime1 yang merupakan perkembangan lebih lanjut dari computer crime. Tindak pidana teknologi informasi merupakan bentuk kejahatan yang relatif baru apabila dibandingkan dengan bentuk-bentuk kejahatan lain yang sifatnya konvensional. Tindak pidana teknologi informasi muncul bersamaan dengan lahirnya revolusi teknologi informasi. Di samping itu juga ditandai dengan adanya interaksi sosial yang meminimalisir kehadiran secara fisik, merupakan ciri lain revolusi teknologi informasi. Penanggulangan cyber crime oleh penegak hukum sangat dipengaruhi oleh adanya peraturan perundang- undangan, terdapat beberapa perundang-undangan yang berkaitan dengan teknologi informasi khususnya kejahatan yang berkaitan dengan internet yang diatur di dalam peraturan nasional. Kata kunci : Kebijakan, Hukum Cyber, dan Penanganan Cyber di Indonesia, Peraturan PerUndang-Undangan. Abstract : The Technological of progression and application always have various of implications, well being for the order of social life, for the development of the business world, for the 1 Cyber crime dapat didefinisikan bahwa; "Cyber crime is used to refer both to traditional crimes (e.g extortion, fraud, forgery, identity theft, and child explotation) that are committed over electronic networks and information system as well as to crimes unique to electronic networks (e.g hacking and denial of service attacs). Also acts against confi dentiality, integrity and availability of data or system is the core of cyber crime" Terdapat 3 (tiga) kategori besar dari cyber crime, yaitu: 1) Computer Integrity Crime Terkait dengan integritas sistem komputer seperti hacking dan DDOS. 2) Computer Assisted Crime Perbuatan melawan hukum yang dibantu/memanfaatkan computer seperti: virtual robberies, scams, theft. 3) Computer Content Crime Perbuatan melawan hukum yang difokuskan pada isi (content) komputer, seperti pornografi dan komunikasi yang offensive. Dan lihat juga US Department of Homeland Security, American Cyber Security Enhancement Act of 2005. 44 Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | Volume 11 No. 2, Maret 2021
Perspektif Hukum Indonesia (Cyberlaw) Penanganan Kasus Cyber Di Indonesia development of moral, ethical, and legal values. The following will give an overview of some of the technologies that are considered capable of changing the fairy life in the world in all its dimensions. Through multimedia of technology, the type of telecommunications has become highly developed, Close only the covering basic telecommunications, but also including other value-added technologies. Internet penetration is so large if not used wisely it will give birth to crime in cyberspace or what is termed cyber crime or cyber crime which is a further development of computer of crime. Information technology crime is a relatively new form of crime when compared to other forms of crime that are conventional in nature. Information technology crimes emerged simultaneously with the birth of the information technology revolution. In addition, it is also marked by social interactions that minimize physical presence, which is another characteristic of the information technology revolution. Prevention of cyber crime by law enforcement is strongly influenced by the existence of laws and regulations, there are several laws relating to information technology, especially crimes related to the internet which are regulated in national regulations. Keywords: Policy, CyberLaw, and The Indonesia Cyber of Handling, National Regulation. A. Pendahuluan 1. Latar Belakang Peradaban dunia pada masa kini dicirikan dengan fenomena kemajuan teknologi informasi dan komunikasi2 2 Perkembangan teknologi yang sangat pesat di bidang ICT dan bidang-bidang lain yang terkait akan menimbulkan tantangan-tantangan baru. Tantangantantangan baru tersebut diakibatkan oleh ciri-ciri dari teknologinya yang mempunyai jangkauan global (borderless and unbounded); sifat anonymity dari pelaku tertentu (misalnya cyber cenderung menyembunyikan identitas yang sesungguhnya. Kemudian juga sifat asimetri dari teknologi yang dimediasi oleh jaringan dan teknologi informasi. Masalah cyber security telah menjadi perhatian serius, baik pada internasional maupun nasional. Dalam lingkup nasional bentukbentuk ancaman terhadap cyber security Perkembangan teknologi dan penerapannya tersebut, tidak hanya mengubah wajah bisnis secara revolusioner, namun juga menimbulkan perubahan dalam Tatanan Sosial, Moral, Etika dan Hukum. Nilai- nilai baru yang dihadirkan tentu saja tidak selalu sama dengan nilai-nilai sebelumnya, bahkan berpotensi menimbulkan konfl ik nilai yang perlu dicermati dan dicari jalan keluarnya, terutama dari Bahwa dan perspektif perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi telah menyebabkan yang criminals) yang level Etika Hukum. yang berlangsung hampir di semua bidang kehidupan manusia. Revolusi yang teknologi informasi dan komunikasi biasanya dilihat dari sudut pandang penurunan jarak geografis, penghilangan batas- batas negara dan zona waktu serta peningkatan dalam pengumpulan, penyebaran, analisis dan mungkin juga penggunaan data. dihasilkan oleh efisiensi Disamping berbagai hal positif yang diapat diambil dari kemajuan transaksi informasi dan teknologi perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam telah berbagai bidang yang secara memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum telah globalisasi Indonesia sebagai bagian dari menempatkan masyarakat sehingga dunia informasi mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangs. Dan lihat juga UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang- Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. langsung baru. informasi demikian pesat 45 Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | Volume 11 No. 2, Maret 2021
Perspektif Hukum Indonesia (Cyberlaw) Penanganan Kasus Cyber Di Indonesia elektronik komunikasi, perkembangannya yang pesat dari juga perkembangan kontra. menimbulkan Prinsipnya, membuat kejahatan yang semula bersifat konvensional dan langsung seperti pengancaman, pencurian, pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, penipuan pidana terorisme kini melalui media internet beberapa jenis tindak pidana tersebut dapat dilakukan secara online oleh individu maupun kelompok dengan resiko tertangkap yang sangat kecil dengan akibat kerugian yang lebih besar baik untuk masyarakat maupun Negara.3 internet dan pro internet hingga tindak pidana teknologi informasi merupakan bentuk kejahatan yang relatif baru apabila dibandingkan dengan bentuk- bentuk kejahatan lain yang sifatnya pidana konvensional. muncul informasi teknologi bersamaan dengan lahirnya revolusi teknologi informasi. Di samping itu juga ditandai dengan adanya interaksi sosial yang meminimalisir kehadiran secara fisik, merupakan ciri lain revolusi teknologi informasi.4 Fenomena tindak Tindak Penetrasi internet yang begitu tidak dipergunakan besar apabila dengan bijak maka akan melahirkan kejahatan di dunia maya atau yang diistilahkan dengan kejahatan siber atau cyber crime5 yang merupakan 3Golos P. R.., "Penegakan Hukum Cybercrime dalam Sistem Hukum Indonesia dalam Seminar Pembuktian dan Penangan Cybercrime di Indonesia".2007. hlm. 12. 4 Nitibaskara, Tubagus Ronny Rahman. Ketika kejahatan berdaulat: sebuah pendekatan kriminologi, hukum dan sosiologi. 2011. hlm. 31 5 Cyber crime dapat didefinisikan bahwa; "Cyber crime is used to refer both to traditional crimes (e.g extortion, fraud, forgery, identity theft, and child explotation) that are committed over electronic networks and lanjut dari perkembangan computer crime. Dunia maya (cyberspace) saat ini ternyata rentan terhadap perilaku kriminal. Sebagai contoh praktik implantasi virus yang mencederai komputer di seluruh dunia, bank dan lembaga keuangan telah kehilangan uang dalam jumlah besar. Negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris dan beberapa negara lainnya mengungkapkan bahwa data tentang keamanan nasional telah dibobol dan di download oleh orang-orang yang tidak berkepentingan. Tindak pidana lain juga dapat dilakukan melalui media internet seperti pornografi anak, penyerangan terhadap privacy seseorang, perdagangan barang ilegal, atau yang meresahkan masyarakat. Contoh lain, bagi mereka yang senang akan perjudian dapat melakukannya dari rumah atau di kantor. lebih adalah praktik- hadirnya situs-situs 2. Perumusan Masalah Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Cyber Law sangat dibutuhkan, kaitannya dengan upaya tindak pidana. Cyber pencegahan Law akan menjadi dasar hukum dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan dengan sarana elektronik dan komputer, information system as well as to crimes unique to electronic networks (e.g hacking and denial of service attacs). Also acts against confi dentiality, integrity and availability of data or system is the core of cyber crime" Terdapat 3 (tiga) kategori besar dari cyber crime, yaitu: 1) Computer Integrity Crime Terkait dengan integritas sistem komputer seperti hacking dan DDOS. 2) Computer Assisted Crime Perbuatan melawan hukum yang dibantu/memanfaatkan computer seperti: virtual robberies, scams, theft. 3) Computer Content Crime Perbuatan melawan hukum yang difokuskan pada isi (content) komputer, seperti pornografi dan komunikasi yang offensive. Dan lihat juga US Department of Homeland Security, American Cyber Security Enhancement Act of 2005. 44 Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | Volume 11 No. 2, Maret 2021
Perspektif Hukum Indonesia (Cyberlaw) Penanganan Kasus Cyber Di Indonesia termasuk kejahatan pencucian uang dan kejahatan lain sebagainya. terorisme dan Memperhatikan uraian pada latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan, sebagai berikut; Manfaat Praktis: 1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan khususnya kepada cyberlaw, dalam Informasi dan Telekomunikasi (ITE). regulator bidang Teknologi 1. Bagaimana kebijakan Cyberlaw pelaksanaan Indonesia? 1. Bagaimana kebijakan Cyberlaw pelaksanaan Indonesia? 2. Bagaimanakah upaya pemeritah terhadap penanganan Cyberlaw dimasa yang akan datang? 3. Tujuan dan Manfaat Penelitian Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan di atas, tujuan dan manfaat penelitian adalah sebagai berikut; 2. Penelitian ini berguna untuk dengan menambah wawasan bagi memberikan terutama di bidang pembaca cyberlaw Informasi dan Teknologi dan Telekomunikasi para Penganjar baik (ITE) (Dosen), mahasiswa fakultas hukum maupun masyarakat luas. gambaran C. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Tujuan Penelitian; 1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendominanasi dalam mengetahui kebijakan dan hukum Cyberlaw di Indonesia. Upaya apa saja yang perlu rangka dilaksanakan pengantisipasian perubahan usaha penyelenggaraan telekomunikasi sejalan dengan prinsip dalam upaya pemeritah terhadap penanganan Cyberlaw dimasa yang akan datang. rangka 2. dalam Manfaat Penelitian; 1. Penelitian ini dapat memberikan dalam kontribusi rangka pengembangan khasanah ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum Cyberlaw dan Informasi dan Telekomunikasi (ITE). pemikiran Teknologi 2. Bahwa hukum cyberlaw dan telekomuniasi dapat dijadikan sebagai landasan hukum, rujukan dan/atau sesuai references ketentuan hukum cyberlaw dan Informasi dan Telekomunikasi (ITE). Teknologi 1. Kebijakan dan Hukum Siber di Indonesia dalam Menaggulanginya Dalam menanggulangi kejahatan Cyber maka diperlukan adanya hukum Cyber atau Cyber Law. Cyber Law adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari Cyberspace Law, yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subyek hukum yang dan menggunakan memanfaatkan teknologi internet / elektronik yang dimulai pada saat mulai dan memasuki dunia cyber atau maya. Pada negara yang telah maju dalam penggunaan internet/elektronik sebagai alat untuk memfasilitasi setiap aspek kehidupan mereka, perkembangan hukum dunia maya sudah sangat maju. "online" Jonathan Rosenoer (1997) membagi ruang lingkup Cyber Law dalam beberapa hal diantaranya: Copy right (hak cipta), Trademark (hakmerek), Defamation (penc emaran Speech (penistaan, penghinaan, fitnah), Hacking, (penyerangan Viruses, lain), The terhadap computer Resource Regulation baik), Hate nama 1. Kebijakan dan Hukum Siber di Indonesia dalam Menaggulanginya Dalam menanggulangi kejahatan Cyber maka diperlukan adanya hukum Cyber atau Cyber Law. Cyber Law adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari Cyberspace Law, yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subyek hukum yang dan menggunakan memanfaatkan teknologi internet / elektronik yang dimulai pada saat mulai dan memasuki dunia cyber atau maya. Pada negara yang telah maju dalam penggunaan internet/elektronik sebagai alat untuk memfasilitasi setiap aspek kehidupan mereka, perkembangan hukum dunia maya sudah sangat maju. "online" Jonathan Rosenoer (1997) membagi ruang lingkup Cyber Law dalam beberapa hal diantaranya: Copy right (hak cipta), Trademark (hakmerek), Defamation (penc emaran Speech (penistaan, penghinaan, fitnah), Hacking, (penyerangan Viruses, lain), The terhadap computer Resource Regulation baik), Hate nama 1. Kebijakan dan Hukum Siber di Indonesia dalam Menaggulanginya Dalam menanggulangi kejahatan Cyber maka diperlukan adanya hukum Cyber atau Cyber Law. Cyber Law adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari Cyberspace Law, yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subyek hukum yang dan menggunakan memanfaatkan teknologi internet / elektronik yang dimulai pada saat mulai dan memasuki dunia cyber atau maya. Pada negara yang telah maju dalam penggunaan internet/elektronik sebagai alat untuk memfasilitasi setiap aspek kehidupan mereka, perkembangan hukum dunia maya sudah sangat maju. "online" Jonathan Rosenoer (1997) membagi ruang lingkup Cyber Law dalam beberapa hal diantaranya: Copy right (hak cipta), Trademark (hakmerek), Defamation (penc emaran Speech (penistaan, penghinaan, fitnah), Hacking, (penyerangan Viruses, lain), The terhadap computer Resource Regulation baik), Hate nama Internet of 45 Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | Volume 11 No. 2, Maret 2021
Perspektif Hukum Indonesia (Cyberlaw) Penanganan Kasus Cyber Di Indonesia (pengaturan / Regeling sumber daya internet), Privacy (kenyamanan pribadi), Duty Care (kehati - hatian), Criminal / Criminal dengan Liability (kejahatan menggunakan dan Informasika Teknologi), Procedural Issues (yuridiksi, dll.), pembuktian, Electronic Contract (transaksi elektronik), Pornography, Robbery (pencurian internet), lewat Consumer Protection (perlindungan konsumen), dan E-Commerce, E- Government (pemanfaatan internet dalam keseharian). penyelidikan, dibutuhkan, kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana, maupun penanganan tindak pidana. Cyber Law akan menjadi dasar hukum dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan - kejahatan dengan sarana elektronik dan komputer, termasuk kejahatan pencucian kejahatan terorisme. Cyber Law sangat uang dan Transaksi Elektronik jo. Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi tentang Elektronik yang mengatakan bahwa "setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian berdasarkan ditimbulkan yang Undang-Undang ini." ("UU ITE") telah hak disebutkan di atas, Lukman Hakim Saifuddin berhak untuk mengajukan gugatan yang berdasarkan pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang berbunyi, "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan yang menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik", di mana hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang. Dengan yang Cyber Law penting diberlakukan sebagai hukum di Indonesia. Hal tersebut oleh perkembangan zaman. Menurut pihak yang pro terhadap Cyber Law, sudah saatnya Indonesia memiliki Cyber Law, mengingat hukum - hukum tradisional mampu mengantisipasi perkembangan dunia maya yang pesat. disebabkan tidak Salah satu contoh kasus dalam kejahatan cyber adalah kasus yang dialami oleh Wakil Ketua MPR periode 2009-2014 Lukman Hakim Saifuddin, di mana e-mail beliau untuk dibajak mendapatkan kepentingan dengan sejumlah uang dengan mengirimkan surat kepada kontak-kontak yang ada di e-mail milik beliau. Lukman Hakim Saifuddin memiliki hak sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan oleh seseorang Sejalan dengan itu, pelaku dapat dikenakan pidana sesuai ketentuan Pasal 45A6 UU ITE yang berbunyi, "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Elektronik' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun banyak dan/atau Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)." dan menyesatkan Transaksi denda paling Dalam kasus yang menimpa Lukman Hakim Saifuddin tersebut, pelaku kejahatan dunia maya yang membajak e-mail beliau juga dapat diterapkan dengan pelanggaran Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 46 Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | Volume 11 No. 2, Maret 2021
Perspektif Hukum Indonesia (Cyberlaw) Penanganan Kasus Cyber Di Indonesia 378 KUHP tentang penipuan yang berbunyi, "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri secara sendiri melawan hukum dengan memakai nama martabat (hoendanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, rangkaian ataupun kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. atau orang lain palsu atau maupun Dalam bacground paper untuk lokakarya konfrensi PBB X/2000 di istilah cybercrime Wina, Austria, dibagi dalam dua kategori, yaitu pertama, cyber crime dalam arti sempit disebut computer crime, kedua cybercrime dalam arti luas disebut related computer crime. Dalam tersebut dinyatakan: a. dokumen sanse narrow Cybercrime (computer legal any crime): behaviour directed by means of elctronik operations that targets the security of computer system and data procssed by them. b. Cybercime in a (computer related broader sense crime): behaviour ilegal any commited by means on in reltion to, a computer systemor network, including such crime as illegal possesion, offering or distribution by meaans of a computer system or network.7 Dengan menggunakan sarana - sarana dari sistem atau jaringan komputer in 7 Laporan Konfrensi PBB X/2000, : The term computer related crime had been developed to encompass both the entirely new forms of crime that were directed at computers, net work and their users, and the more traditional form of crime that were now being commited whit use or assistence of computer aquipment, dalam Barda Nawawi Arif, 2001, Masalah Penegakkan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Ctra Aditya Bakti, Bandung, hlm.249-250. (by means of a computer system or network) Didalam atau jaringan komputer (in a computer system or network) dan 3. Terhadap komputer sistem atau (ageinst a computer system or network). Dari defenisi tersebut, maka dalam arti sempit cyber crime adalah crime yang ditujukan computer terhadap jaringan atau sistem komputer, sedangkan dalam arti luas, cyber crime mencakup seluruh bentuk baru kejahatan yang ditujukan kepada jaringan komputer dan komputer, penggunanya serta bentuk-bentukk kejahatan tradisional yang sekarang dilakukan dengan menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer (computer related crime). sistem jaringan adalah perbuatan hukum yang dilakukan melalui komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya.8 Lebih lanjut dengan komputer adalah alat proses data elektronik, mengetik, optikal, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, dan Berdasarkan penyimpanannya. pengertian tersebut, maka transaksi elektronik memiliki cakupan yang sangat luas, baik mengenai subyeknya yaitu tiap orang pribadi atau badan yang yang memanfaatkan yang memanfaatkan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya, maupun mengenai obyeknya yang meliputi berbagai barang dan jasa. implementasinya, transaksi elektronik dilakukan dengan menggunakan interconected network (internet), yaitu jaringan komputer yang terdiri dari berbagai macam saling ukuran lewat dihubungkansatu sama Transaksi elektronik yang dimaksud aritmatika Dalam jaringan yang lain 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 47 Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | Volume 11 No. 2, Maret 2021
Perspektif Hukum Indonesia (Cyberlaw) Penanganan Kasus Cyber Di Indonesia suatu medium komunikasi secara elektronik saling mengakses semua layanan (services) jaringan yang lainnya9. dan dapat disediakan oleh Dalam kaitan dengan upaya pencegahan tindak pidana, ataupun penangan tindak pidana, UU ITE akan menjadi dasar hukum dalam proses penegakan hukum kejahatan- kejahan dengan sarana elektronik dan kejahatan komputer, termasuk pencucian kejahatan terorisme.10 uang dan dengan internet sebelum disahkannya UU hukum cybercrime sebelum disahkannya UU ITE dilakukan dengan menafsirkan cyber crime ke dalam perundang- undangan KUHP dan khususnya undang-undang yang terkait dengan perkembangan informasi diantaranya: a) Undang - Undang No. 14 tahun Keterbukaan ITE. Penegakkan teknologi tentang 2008 Informasi Publik; b) Undang -Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi; Berikut ini akan diuraikan faktor- faktor mempengaruhi penegakan hukum terhadap kejahatan siber (ciber crimes). Faktor-faktor yang dimaksud yaitu penegakan siber terhadap kejahatan hukum faktor sangat dipengaruhi siber hukum. Karena kejahatan berada pada anatomi kejahatan transnasional maka hukum yang digunakan adalah hukum nasional yang dalam pembahasan ini adalah hukum Indonesia. Namun sepanjang tidak diatur dalam hukum nasional maka yang dipergunakan adalah asas- asas, prinsip - prinsip dan kaidah hukum internasional. Penanggulangan yang oleh c) Undang-Undang No. 19 tahun 2002 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; d) Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang - Undang No. 15 Tahun tentang Tindak Pidana 2002 Pencucian Uang sebagaimana telah diganti dengan Undang- Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; Pencegahan e) Undang-Undang No 15 Tahun Pemberantasan 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme; crime oleh aparat penegak hukum sangat dipengaruhi oleh adanya peraturan perundang terdapat beberapa perundang-undangan yang berkaitan dengan teknologi informasi khususnya kejahatan yang berkaitan cyber undangan, 9 Daniel H Purwadi, Belajar Sendiri Mengenal Internet Jaringan Informasi Dunia, PT Elex Media Komputindo, Jakarta 1995, hlm.1. 10 T. Nasrullah, Sepintas Tinjauan Yuridis Baik Aspek Hukum Materil Maupun Formil 15/2003 Terhadap Undang-undang Nomor Pidana Tentang Tindak Pemberantasan Terorisme. Makalah Pada Semiloka tentang yang diadakan oleh "Keamanan Negara" Indonesia Police Watch bersama Polda Metropolitan : Jakarta Raya.,2003:hlm.,3. f) Dan lain sebagainya. perkembangannya, pengaturan cyber space dan kejahatan siber (ciber crimes) diatur di dalam Undang - undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagai payung hukum. UU ini diharapkan sebagai kekuatan pengendali dan penegak ketertiban bagi kegiatan informasi pemanfaatan tidak hanya terbatas pada kegiatan Dalam Tentang ITE teknologi 48 Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | Volume 11 No. 2, Maret 2021
Perspektif Hukum Indonesia (Cyberlaw) Penanganan Kasus Cyber Di Indonesia internet, tetapi semua kegiatan yang memanfaatkan perangkat komputer, dan instrumen elektronik lainnya. Pada dasarnya, Undang - undang syarat memenuhi ini secara keberlakuan hukum baik filosofis. sosiologis dan yuridis, Secara filosofis, lahirnya Undang- undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Eleketronik sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun Informasi Dan 2008 Tentang Transaksi Elektronik didasarkan amanat yang terkandung pada Pasal 28F Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.11 yang menyatakan. Secara yuridis, undang- undang mengatur mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan internet, perangkat komputer, dan instrumen elektronik lainnya. Secara sosiologis, masyarakat memang memerlukan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik dan sebagaimana oleh telah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi Dan Transaksi Elektronik untuk mengatur aktivitas yang mereka berbagai lakukan selama berinteraksi di cyber space. Dinamika globalisasi informasi telah menuntut adanya suatu aturan untuk melindungi kepentingan para netter dalam mengakses pelbagai telah telah ini diubah Tentang informasi. Pengaturan dalam Undang - undang Nomor 11 Tahun 2008. Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun Informasi Dan 2008 Transaksi Elektronik sejalan dengan agama, nilai-nilai maupun kaidah moral yang diterima secara universal sehingga keberadaan cyber instrumen hukum law yang mengaturnya) internasional diakui, diterima dan dilaksanakan oleh information society. Tentang ini (termasuk Dalam praktik penegakan hukum terhadap apapun bentuk kejahatan- kejahatan transnasional salah satunya kejahatan siber (cyber crimes), faktor hukum yang utama yang seringkali menjadi kendala penegakan hukum adalah masalah dalam yurisdiksi. keraguan Masalah penentuan yurisdiksi dalam cyber space pun justru diakui oleh pakar hukum itu sendiri. Tien S. Saefullah yang menyatakan bahwa yurisdiksi suatu negara yang diakui hukum internasional pengertian dalam kovensional, didasarkan pada batas- batas geografis dan waktu sementara komunikasi dan informasi multimedia bersifat internasional, multi yurisdiksi dan tanpa batas - batas geografis sehingga sampai saat ini belum dapat dipastikan bagaimana yurisdiksi suatu negara dapat diberlakukan terhadap komunikasi multimedia dewasa ini satu pemanfaatan sebagai teknologi informasi.12 praktik salah 11 Pasal 28F UUD 1945 bahwa Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dengan baik untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk memiliki, dan menyampaikan menyimpan, mengolah, informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. mencari, memperoleh, Penentuan yurisdiksi merupakan suatu diskursus yang sangat penting dalam rangka penegakan cyber law apalagi dalam konsteks penegakan 12 Mansur, Dikdik M. Arief. Cyber Law: Informasi. Tiga Aspek Hukum Teknologi Serangkai, 2007. hlm.34. 49 Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | Volume 11 No. 2, Maret 2021
Perspektif Hukum Indonesia (Cyberlaw) Penanganan Kasus Cyber Di Indonesia kejahatan hukum transnasional. Permasalahan mengenai yurisdiksi diatur dalam Pasal 2 Undang - undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menyebutkan Undang - Undang ini berlaku untuk setiap orang yang hukum perbuatan melakukan sebagaimana diatur dalam undang - undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah dan Indonesia. merugikan kepentingan Selanjutnya, dalam Pasal 1 angka 21 yang menyatakan bahwa "orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum." 2 penjelasan Pasal ini disebutkan Undang - Undang memiliki jangkauan yurisdiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/ atau dilakukan Indonesia, tetapi juga berlaku untuk yang dilakukan di luar wilayah hukum Indonesia baik oleh (yurisdiksi) warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia, mengingat pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik dapat bersifat lintas teritorial atau universal. Yang dimaksud dengan Indonesia "merugikan kepentingan adalah meliputi tetapi tidak terbatas terhadap Indonesia hukum Dalam oleh warga negara perbuatan hukum pada merugikan kepentingan ekonomi nasional, perlindungan data strategis, harkat bangsa, dan martabat pertahanan dan keamanan negara, kedaulatan negara, warga negara, serta badan hukum Indonesia. "Darrel Menthe menyatakan bahwa yurisdiksi di cyber space membutuhkan prinsip - prinsip yang jelas yang berakar dari hukum internasional. Hanya melalui prinsip- prinsip yurisdiksi dalam hukum internasional negara-negara ini, kiranya dapat mengadopsi pemecahan terhadap pertanyaan yang sama internet.13 mengenai yurisdiksi Pendapat Menthe ini dapat ditafsirkan bahwa dengan diakuinya prinsip- prinsip yurisdiksi yang berlaku dalam hukum internasional dalam kegiatan cyber space oleh setiap negara, maka akan mudah bagi negara-negara untuk mengadakan kerjasama rangka harmonisasi ketentuan- untuk ketentuan menanggulangi cyber crime. Pada hakikatnya menentukan untuk yurisdiksi manakah yang dapat kegiatan dalam diterapkan cyberspace, termasuk di dalamnya cyber crime, tidak perlu dicari yurisdiksi tertentu yang lain dari pada dengan lain yang karakteristik karena sebenarnya prinsip - prinsip dalam hukum internasional sudah memadai untuk dipergunakan.14 "Penentuan dalam pidana (yurisdiksi khusus), cyber crimes dapat ditelaah dari asas-asas dua hukum pandangan yakni perundang - undangan hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang terjadi di dalam wilayah negara, baik dilakukan oleh warga negaranya sendiri maupun oleh orang asing yurisdiksi internasional. Ada dari negara 13 Ibid.,hlm.37 14 Ibid., hlm.38 50 Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | Volume 11 No. 2, Maret 2021
Perspektif Hukum Indonesia (Cyberlaw) Penanganan Kasus Cyber Di Indonesia (asas teritorial). Kedua, perundang- undangan hukum pidana berlaku bagi semua yang dilakukan oleh warga negara, dimana saja, juga di lua wilayah negara (asas personal). Juga dinamakan prinsip nasionalitas yang aktif. Lebih lanjut dikatakan bahwa dasar lain yang masuk akal bahwa hukum pidana di luar negara adalah asas melindungi Ini dapat dibedakan kepentingan. antara melindungi kepentingan nasional (prinsip nasional pasif) dan melindungi kepentingan internasional (prinsip universal). perbuatan pidana substansi hukum di Amerika terdapat beberapa teori yang berkaitan dengan yurisdiksi di cyber space yakni:15 Dalam a. The theory of the uploader and the tentang downloader mengunggah dan mengunduh). Uploader (pengunggah) adalah pihak yang memasukkan informasi elektronik ke dalam cyber space sedangkan downloader (pengunduh) adalah pihak yang Pada mengakses umumnya, yurisdiksi mengenai perbuatan-perbuatan perdata dan tindak pidana tidak ada kesulitan. Suatu negara dapat melarang dalam kegiatan wilayahnya uploading dan downloading yang diperkirakan dapat bertentangan dengan kepentingan negaranya. suatu negara dapat Misalnya, setiap orang untuk melarang perjudian kegiatan uploading dalam wilayah negaranya dan setiap orang dalam melarang (teori Informasi. 15 Saefullah, Tien S. "Jurisdiksi sebagai Upaya Penegakan Hukum dalam Kegiatan Cyberspace, artikel dalam Cyberlaw: Suatu Pengantar." Pusat Studi Cyberlaw Fakultas Hukum UNPAD. ELIPS (2009).hlm. 102-103 wilayahnya untuk downloading kegiatan perjudian. b. The theory of the law of the server (teori hukum pusat penyedia). Pendekatan dapat lain digunakan adalah memperlakukan server dimana webpages secara fisik berlokasi, yaitu dimana data mereka ini Menurut elektronik. sebuah webpages yang berlokasi di server pada Standford University tunduk pada hukum California. sulit teori Namun akan dipergunakan apabila uploader berada dalam yurisdiksi asing. c. The theory of International Space yang sebagai dicatat teori ini (teori internasional). Menurut teori ini, cyber space adalah lingkungan hukum yang hukum dengan terpisah konvensional dimana setiap negara memiliki kedaulatan yang sama. ini Dalam kaitan dengan Menthe mengusulkan agar cyber space menjadi fourth space. Yang tidak menjadi dasar fisik, terletak pada melainkan pada sifat internasional quality sovereignless yakni Semua kedaulatan). (kualitas space dalam kegiatan dianalogikan kegiatan ruang angkasa. Semua kegiatan ini diatur secara bersama - sama. Bahwa melakukan dalam penanganan pelanggaran UU ITE, diminta penegak hukum seperti, memedomani mengikuti perkembangan pemanfaatan ruang digital yang terus berkembang dengan segala macam persoalannya; memahami budaya beretika yang terjadi di ruang dengan digital berbagai menginventarisasi permasalahan dan dampak yang ruang teori analogi kesatuan cyber dengan hal-hal 51 Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | Volume 11 No. 2, Maret 2021
Perspektif Hukum Indonesia (Cyberlaw) Penanganan Kasus Cyber Di Indonesia terjadi masyarakat; mengedepankan upaya preemtif dan preventif melalui virtual police dan virtual alert yang bertujuan untuk memonitor, mengedukasi, memberikan serta mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber. Pada dasarnya penerapannya dalam menerima laporan dari masyarakat, penyidik tegas harus membedakan kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana untuk selanjutnya menentukan langkah yang akan diambil. Sejak penerimaan penyidik berkomunikasi dengan para pihak terutama korban (tidak diwakilkan) dan memfasilitasi serta memberi ruang seluas-luasnya kepada para pihak yang bersengketa untuk melaksanakan mediasi. Melakukan kajian dan gelar perkara secara terhadap perkara komprehensif yang ditangani dengan melibatkan para hukum/apparat penegak hukum secara kolektif kolegial berdasarkan fakta dan data yang ada. Upaya terakhir dalam penegakan remidium)16 hukum di peringatan, dapat dengan antara laporan, penegak (ultimatum dan mengedepankan restorative of justice penyelesaian perkara; Terhadap para pihak akan dan/atau mengambil langkah damai agar menjadi bagian prioritas penyidik untuk dilaksanakan restorative of justice terkecuali perkara yang bersifat berpotensi memecah belah, SARA, dan separatism. Berikut data rekapitulasi kasus cyber crime di Indonesia;17 dalam korban yang radikalisme, Gambar 1. Persentase Cyber Crime di Indonesia, pada Tahun 2018 itu ada laporan polisi 4.360. Kemudian 2019 meningkat jadi 4.586. Kemudian 2020 meningkat lagi menjadi 4.790. Ini kecenderungannya laporan polisi terkait UU ITE meningkat. 16 Ultimum remedium merupakan salah satu asas yang pidana dalam Indonesia. Ultimum remedium merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. ultimum ini berprinsip yang berada di tengah-tengah moral dan hukum, yang kedua adalah ultimum remedium itu merupakan prinsip segala proses legislasi. Jadi bagaimana menolak kriminalisasi atau negoisasi maka ultimum remedium menjadi patokannya, bukan ketika kita menegakan hukum kalau Undang-undang sudah ada, pasal sudah ada maka polisi atau jaksa tentu tidak bisa menggunakan prinsip ini. Ultimum remedium merupakan istilah lumrah yang kemudian biasa dipakai atau ini dikaitkan terdapat hukum remedium menggambarkan suatu sifat hukum, yakni sebagai pilihan atau alat terakhir yang dikenal baik dalam hukum pidana. Lihat juga Prof. Topo Santoso, S.H., M.H., Ph.D. Ultimatum Remedium; Antara Prinsip Moral dan Prinsip Hukum. Guru Besar Uiniversitas Indonesia. FH-UI. Jakarta. Indonesia. 2019. 17 Data diambil dan diolah dari Direktorat Reserse Jakarta. Kriminal Khusus, Cyber Law. Di Indonesia. Dari tahun 2018 - 2020. Data diambil pada Senin, 21 Juni 2021. dengan hukum. Istilah 52 Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | Volume 11 No. 2, Maret 2021
Perspektif Hukum Indonesia (Cyberlaw) Penanganan Kasus Cyber Di Indonesia Gambar 2. Diagram Bentuk Cyber Crime di atas dapat kita lihat cenderung mengalami bahwa peningkatan. Kasus pencemaran nama baik masih mendominasi laporan di kepolisian terkait UU ITE. Pada tahun 2018 terdapat laporan, 2019 sebanyak 1.258 1.333 laporan dan pada 2020 menjadi 1.794 laporan polisi yang menyangkut pencemaran nama baik. Urutan kedua ditempati ujaran kebencian sebanyak 238 laporan pada 2018, meningkat mencapai 247 laporan pada 2019 dan 223 laporan polisi pada 2020. informasi terkait Selanjutnya hoaks atau kabar bohong juga mengalami hal serupa. "2018 itu 60 kasus, 2019 ada 97 kasus, dan 2020 menjadi 197 kasus yang menyangkut hoaks. 2. Upaya Penanggulangan Kejahatan Siber Di Indonesia penegakan hukum crimes disebabkan karena sarana dan fasilitas belum penegakan memadai. hukum terhadap crimes mutlak memerlukan alat sebab karakteristik dari kejahatan ini adalah dilakukan dengan alat baik yang berwujud berwujud. maupun tempat Penentuan waktu terjadinya cyber crimes ditentukan Belum optimalnya terhadap cyber yang Penegakan hukum cyber yang tidak dan saat kapan alat itu bekerja efektif, oleh sebab itu analisis telematika sangat diperlukan dalam mengungkap ini. Untuk menelusi, kejahatan dan menanggulangi mendeteksi kejahatan ini Onno W. Purbo menjelaskan bahwa caranya sangat tergantung aplikasi dan topologi jaringan yang dipakai. Sebagian aplikasinya ada di gnacktrack dan backtrack. Hal ini menggambarkan bahwa sarana dan fasilitas yang memadai menjadi hal yang penting dalam proses penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. organisasi yang itu tidak upaya penanggulangan kejahatan siber atau cyber crimes yang semakin ini meningkat Polri dalam hal Bareskrim Mabes telah berupaya melakukan sosialisasi mengenai kejahatan cyber dan cara penanganannya kepada satuan di Sosialisasi kewilayahan (Polda). cara tersebut dilakukan dengan (pendidikan melakukan kejuruan) peningkatan kemampuan penyidikan anggota Polri dengan mengirimkan personelnya ke yang berbagai macam berkaitan crime. dengan Pengiriman personel Polri tidak hanya terbatas dilakukan dalam lingkup nasional tetapi juga dikirim untuk mengikuti kursus di negara-negara maju agar dapat diterapkan dan diaplikasikan di Indonesia. Untuk meningkatkan Polri pelatihan dan kursus cyber 53 Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | Volume 11 No. 2, Maret 2021
Perspektif Hukum Indonesia (Cyberlaw) Penanganan Kasus Cyber Di Indonesia Pelatihan, kursus dan ceramah kepada aparat penegak hukum lain dan Hakim) (misalnya juga crime mengenai hendaknya dilaksanakan, dikarenakan Jaksa dan Hakim belum memiliki satuan unit khusus yang menangani sehingga kejahatan dunia maya diperlukan terutama sosialisasi setelah disahkannya UU ITE agar memiliki kesamaan persepsi dan dalam yang pengertian melakukan terhadap penanganan kejahatan siber. Jaksa dan Hakim seiring cyber sangat dibutuhkan dengan perkembangan tindak pidana teknologi yang semakin banyak terjadi di masyarakat yang akibatnya dapat dirasakan di satu daerah, di luar daerah perbuatan yang dilakukan bahkan di luar negeri. sarana dan prasarana Kurangnya dalam penegakan hukum cyber crime, sangat berpengaruh terhadap kinerja dalam penegak aparat menghadapi high tech crimes. Jaksa cyber sama hukum daripadanya baik oleh norma - norma hukum maupun oleh kekuatan- kekuatan di luar hukum." Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka dapat masyarakat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Pengaruh masyarakat dalam penegakan hukum ini ditelaah dari kesadaran hukum yang menjadi indikator dari derajat kepatuhan hukum. hukum masyarakat sangat diperlukan dalam berteknologi dan rendahnya kesadaran hukum para netter menjadikan penegakan hukum terhadap cyber crimes tidak berjalan optimal. Tidak adanya kesadaran hukum para netter ini terlihat pada pemanfaatan sarana internet untuk tindak melakukan berbagai pidana satunya salah memperjualbelikan layanan seks dan berbagai jenis tindak pidana lainnya. Kesadaran jenis Pencegahan dan penanggulangan terhadap cyber crimes membutuhkan pendekatan penal dan non penal yang membutuhkan integral keterpaduan. Membicarakan masyarakat adalah suatu keharusan atau kewajiban yang melekat pada perbincangan mengenai hukum. Hukum masyarakatnya dan merupakan dua sisi dari satu mata uang. Maka tanpa perbincangan mengenai masyarakat terlebih dahulu, sesungguhnya tentang hukum yang kosong.18 dan berbicara Satjipto Rahardjo menyimpulkan bahwa "setiap anggota masyarakat sebagai pemegang peranan ditentukan lakunya oleh pola-pola tingkah diharapkan peraturan yang Kesadaran hukum dari para korban untuk melaporkan kejahatan yang dialaminya masih sangat sedikit. Berdasarkan Symantec bertajuk Norton Cybercrime Report, hampir satu dari dua (45 persen) korban kejahatan siber (cyber crimes) tidak pernah menyelesaikan secara tuntas kejahatan cyber yang mereka alami. Padahal, sebanyak 86 persen pengguna yang disurvei mengaku pernah menjadi pelaku korban tindak pindana cyber.19 kejahatan Korban dari kasus eksploitasi seksual yang melaporkan, hal ini disebabkan karena korban malu apabila ada laporan pun jarang ada 19 18 Rahardjo, dan Perilaku: hidup baik adalah dasar hukum yang baik. Penerbit Buku Kompas, 2009.hlm.9. Satjipto. Hukum 45--korban-cybercrime-tak- melapor diakses pada tanggal 8 Juli 2021. 54 Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | Volume 11 No. 2, Maret 2021
Perspektif Hukum Indonesia (Cyberlaw) Penanganan Kasus Cyber Di Indonesia orang yang mengetahui kejadian yang dialaminya. Kurangnya hukum kesadaran dan berimplikasi masyarakat pemahaman ketidaktaatan serta mereka terhadap hukum. Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom merumuskan beberapa alasan maka sampai saat ini kesadaran hukum masyarakat Indonesia masih sangat Sampai saat ini, kurang, yakni: kesadaran masyarakat hukum Indonesia dalam merespon aktivitas cyber crime masih dirasakan kurang. Hal ini disebabkan antara lain oleh kurangnya dan pengetahuan (lack of information) masyarakat terhadap jenis kejahatan cyber crime. Lack of information ini menyebabkan upaya penanggulangan cyber crime mengalami kendala, dalam hal ini kendala yang berkenaan dengan penaatan hukum dan proses pengawasan (controlling) masyarakat terhadap setiap aktivitas ang diduga berkaitan crime. Dengan demikian, kiranya tepatlah jika dikatakan bahwa penegakan hukum yang optimal memerlukan kesadaran hukum dan kesadaran moral dari masyarakat. pemahaman dengan cyber D. KESIMPULAN Mengenai penanganan cyberlaw di Indonesia, maka dapat disimpulkan beberapa hal, sebagai berikut: a. Modus operasi cybercrime sangat beragam dan terus berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi, tetapi jika diperhatikan lebih terlihat bahwa banyak di antara kegiatan- kegiatan tersebut memiliki sifat yang sama dengan kejahatan - konvensional. kejahatan Perbedaan adalah bahwa cybercrime melibatkan komputer dalam pelaksanaannya. seksama akan utamanya Kejahatan - kejahatan yang berkaitan dengan kerahasiaan, integritas dan keberadaan data sistem komputer perlu dan khusus, mendapat sebab ini memiliki karakter yang berbeda dari kejahatan konvensional perhatian kejahatankejahatan kejahatan - b. Sistem perundang-undangan di Indonesia belum mengatur secara khusus mengenai kejahatan komputer melalui media internet. Beberapa peraturan yang ada baik yang terdapat di dalam KUHP maupun di luar KUHP untuk sementara dapat diterapkan terhadap beberapa kejahatan, tetapi ada juga kejahatan yang tidak dapat diantisipasi oleh undang-undang yang saat ini berlaku. c. Hambatan - hambatan yang ditemukan upaya melakukan penyidikan terhadap cyber terkait dengan undang-undang ITE antara lain berkaitan masalah dengan perangkat hukum, kemampuan penyidik, alat bukti, dan fasilitas komputer forensik. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk yang mengatasi ditemukan di dalam melakukan penyidikan terhadap cybercrime berupa lain antara penyempurnaan perangkat hukum, mendidik para penyidik, membangun forensic computing, meningkatkan upaya penyidikan dan kerja sama nasional dan internasional, serta upaya melakukan penanggulangan pencegahan. dalam crime hambatan fasilitas 55 Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | Volume 11 No. 2, Maret 2021
Perspektif Hukum Indonesia (Cyberlaw) Penanganan Kasus Cyber Di Indonesia Buku-Buku DAFTAR PUSTAKA Cyberlaw: Suatu Pengantar." Pusat Studi Cyberlaw Fakultas Hukum UNPAD. ELIPS (2009). Barda Nawawi Arif, 2001, Masalah Penegakkan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Ctra Aditya Bakti, Bandung, US Department of Homeland Security, Security American Enhancement Act of 2005. Cyber Peraturan PerUndang-undangan; Daniel H Purwadi, Belajar Sendiri Mengenal Jaringan Internet Informasi Dunia, PT Elex Media Komputindo, Jakarta 1995, Edmon, Makarim,. Komplikasi Hukum Telematika. Jakarta: RajaGrafindo. 2003. Golos P. R, "Penegakan Hukum Cybercrime dalam sistem Hukum Indonesia dalam seminar Pembuktian dan Penanganan Cybercrime di Indonesia". 2007. Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Nasrullah, Sepintas Tinjauan Yuridis Baik Aspek Hukum Materil Maupun Formil Terhadap Undang-undang Tentang Nomor 15/2003 Pidana Pemberantasan Terorisme. Makalah Pada Semiloka tentang "Keamanan Negara" yang diadakan oleh Indonesia Police Watch bersama Polda Metropolitan : Jakarta Raya.,2003 Tindak Nitibaskara, Tubagus Ronny Rahman. Ketika kejahatan berdaulat: sebuah pendekatan kriminologi, hukum dan sosiologi. 2011 Mansur, Dikdik M. Arief. Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi. Tiga Serangkai, 2007. Rafiqul Islam, Interntional Trade Law, London ; LBC, 1999 Rahardjo, Satjipto. Hukum dan Perilaku: hidup baik adalah dasar hukum yang baik. Penerbit Buku Kompas, 2009. Romli, Atmasasmita, Terori Kapita Selekta Kriminologi. Bandung: Refika Aditama. 2005. Saefullah, Tien S. "Jurisdiksi sebagai Upaya Penegakan Hukum dalam Kegiatan Cyberspace, artikel dalam 56 Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | Volume 11 No. 2, Maret 2021