BAB II WAWASAN TENTANG ORGANISASI NAHDHATUL ULAMA (NU) A. Sketsa Historis Kelahiran NU Nahdhatul Ulama -biasa disingkat dengan NU- merupakan salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia. Sebagai ormas terbesar, sepak terjang dan perjuangannya tentu saja ikut mewarnai dinamika keislaman Indonesia.1 Istilah "Nahdhatul Ulama" sendiri merupakan Bahasa Arab yang berarti "kebangkitan para ulama". Sebuah istilah yang merefleksikan energi aktif-progressif, di mana "bangkit" merupakan sebuah gerakan dari sisi bawah menuju ke atas. Hal ini setidaknya terlihat dari peran yang dimainkan NU dalam mengayomi masyarakat Indonesia melalui nilai-nilai keislaman yang mereka implementasikan.2 Latar belakang pendirian NU sangat kompleks dan proses pendiriannya pun tidak instan. Pergulatan panjang dari para pendirinya seperti KH. Hasyim Asy'ari3 dan KH. Wahhab Hasbullah4 dalam menyikapi perkembangan masyarakat di Indonesia, khususnya di Jawa dalam menghadapi kolonialisme Belanda serta dan pertentangan tajam di antara para pengikut aliran atau pemikiran Islam di Indonesia, merupakan latar belakang berdirinya NU. Sejarah itu dimulai sejak 1 Sam'ani Sya'roni, "Corak Pemikiran Hukum Islam Nahdhatul Ulama (NU)," Jurnal Hukum Islam (JHI), Volume 8, Nomor 1, Juni 2010, hal. 79. 2 Khamami Zada dan A. Fawaid Sjadzali (Ed.), Nahdlatul Ulama; Dinamika Ideologi dan Politik Kenegaraan, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), hal. 95. 3 Ulama yang dikenal sebagai pribadi sederhana ini bernama Muhammad Hasyim Asy'ari ibn 'Abdul Wahid ibn 'Abd al-Halim, selanjutnya disebut Hasyim Asy'ari. Beliau dilahirkan di Desa Gedang, Jombang, Jawa Timur, tanggal 24 Zhulqa'dah 1287 H (14 Februari 1871 M). Lihat, Abuddin Nata, Tokoh-tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 113. 4 Khamami Zada dan A. Fawaid Sjadzali (Ed.), Nahdlatul Ulama: Dinamika Ideologi dan Politik Kenegaraan, Op. Cit, hal. xi. 26
kepulangan KH. Wahhab Hasbullah dan Kiyai Mas Mansur dari Makkah setelah pecahnya Perang Dunia I.5 Sewaktu di Hijaz, Kiyai Wahhab mengikuti dinamika politik tanah air dan menggerakkan anak-anak muda dengan mengikuti organisasi Sarekat Islam. Sebagai orang pergerakan, Kiyai Wahhab mengerti bahwa tidak hanya dibutuhkan pengetahuan dan fondasi pemikiran, akan tetapi juga strategi organisasi dan jaringan pergerakan. Kemudian, ketika Kiyai Wahhab kembali ke tanah air, terpikir untuk membentuk organisasi yang mewadahi aspirasi komunitas pesantren. Kiyai Wahhab mengerti bahwa peta pergerakan pada masa awal sudah berada pada rel yang benar, akan tetapi masih penuh dengan gesekan kepentingan antar organisasi. Sebelum NU berdiri secara resmi, telah ada Budi Oetomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah dan beberapa organisasi lainnya. Ketika Kiyai Wahhab Chasbullah meminta restu guru sekaligus mentor pergerakan kepada Kiyai Hasyim Asy'ari, tidak lantas disetujui untuk membentuk sebuah organisasi. Hasyim Asy'ari mewanti-wanti untuk menguatkan konsep, membangun jaringan dan mensosialisasikan kepada seluruh ulama-ulama yang mengasuh pesantren dan Islam di kawasan Nusantara. Hasilnya, Kiyai Wahhab melakukan perjalanan selama dua tahun, sejak 1924 hingga 1926. Kiyai Wahhab menggerakkan teman seperjuangan dan jaringan pesantren di Lombok, Mataram, Banjarmasin, Sulawesi, Sumatera dan pelosok Jawa. Kawan-kawan Kiyai Wahhab semasa di tanah Hijaz (Makkah-Madinah) juga mendukung dengan penuh semangat, karena sebelumnya telah satu visi perjuangan. Bahkan, jaringan ulama Jawa yang 5 Ibid, hal. 29-30. 27
menjadi tulang punggung Islam Nusantara, juga turut menjadi bagian dari lingkaran pengetahuan yang telah dibangun oleh Kiyai Wahhab. Setelah semuanya matang, NU dideklarasikan pada 30 Januari 1926, dengan persetujuan dan dukungan dari ulama Nusantara.6 Dalam menggerakkan NU, Kiyai Wahhab dikenal sebagai Kiyai yang menguasai ilmu Ushul Fiqih, strategi pergerakan dan diplomasi. Sementara, Kiyai Bisri Syansurie berpegang pada dalil-dalil fiqih yang ketat, dengan kepentingan untuk menjaga kehati-hatian dalam beribadah maupun mu'amalah. Di antara keduanya, Kiyai Hasyim Asy'ari yang sering mendamaikan pendapat-pendapat keduanya, dengan keleluasaan pandangan dan perspektif pergerakan untuk kebangsaan. Secara sederhana, Kiyai Wahhab berperan menginjak gas, Kiyai Bisri berfungsi sebagai rem, sementara Kiyai Hasyim Asy'ari memegang kemudi organisasi untuk menfungsikan gas dan rem pada waktu yang tepat.7 Kiprah Kiyai Hasyim Asy'ari, Kiyai Wahhab Chasbullah, Kiyai Bisri Syansurie, Kiyai Wahid Hasyim, Kiyai Abdurrahman Wahid, Kiyai Sahal Mahfudh dan beberapa ulama lainnya memainkan peran penting dalam konfigurasi perjuangan kebangsaan. Sejarah Mukatamar Banjarmasin pada 1936 tentang Darussalam sebagai model negara Indonesia, Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945 dan segenap perjuangan kebangsaan yang dipraktikkan para Kiyai pesantren menjadi wujud dari hadirnya semangat untuk berjuang menegakkan bangsa, membela NKRI. Inilah kiprah dari kiyai dan santri dari komunitas 6 Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 25. 7 Ibid, hal. 26-27. 28
pesantren yang mengukuhkan Islam Nusantara. Dalam konteks ini, Islam Nusantara menjadi tawaran atas referensi keislaman bagi kaum Muslim di dunia.8 Setelah berdirinya Nahdhatul Watan yang berarti "Kebangkitan tanah air" pada tahun 1914, kemudian Taswirul Afkar yang berarti "Representasi gagasan- gagasan" pada 1918, hingga kemudian disusul berdirinya Nahdhatut Tujjar (kebangkitan usahawan). Badan-badan ini dibentuk sebagai perhatian para ulama dan pesantren untuk menghimpun kegiatan bersama serta mengembangkan kaum muslimin ketika itu. Himpunan para ulama inilah yang disebut sebagai pelopor penting lahirnya organisasi NU.9 Dengan demikian, sebagaimana lazimnya perkumpulan-perkumpulan yang lain, NU lahir dari rahim realitas aktual pada saat itu, baik realitas ke-Islam-an maupun realitas ke-Indonesia-an.10 Pada konteks ke-Indonesia-an, kelahiran NU tidak terlepas dari kondisi keterjajahan Indonesia oleh Belanda pada saat itu. Selain itu, NU lahir disaat kelompok Islam modernis (purifikasi) mulai menyebarkan pahamnya ke berbagai wilayah, tidak terkecuali Indonesia sebagai wilayah yang mayoritas beragama Islam. Penyebaran paham tersebut, tentu saja membuat sebagian ulama Nusantara resah, mengingat karakteristik paham ini 8 Abdurrahman Wahid, Mustofa Bisri, dkk, Islam Nusantara; Dari Ushul Fiqh hingga Paham Kebangsaan, (Jakarta: Teraju Indonesia-Mizan, 2015), hal. 62-63. 9 M. Ali Haidar, NU dan Islam di Indonesia; Pendekatan Fiqih dalam Politik, (Jakarta Gramedia Pustaka Utama, 1994), hal. 45. 10 Masing-masing dari organisasi masyarakat di atas memiliki corak yang berbeda-beda. Misalnya, Budi Utomo (BU) yang berdiri pada tahun 1908 sebagai organisasi yang konsentrasi pada pendidikan dan budaya serta pelopor awal munculnya organisasi-organisasi di Indonesia, Sarekat Islam (SI) tahun 1912 sebagai organisasi pelopor kelompok saudagar Islam di Indonesia, Muhammadiyyah pada tahun 1912 sebagai organisasi sosial keagamaan yang menawarkan bentuk pembaruan dalam Islam, Persatuan Islam (PERSIS) pada tahun 1913, dan al-Irsyad pada tahun 1915. Adapun NU berdiri pada tahun1926 merupakan organisasi sosial keagamaan kaum tradisionalis dalam mempertahankan tradisi dan budaya Islam. Karena itu, lahirnya NU adalah karena kebutuhan para kiyai dan santri terhadap legitimasi legal formal. 29
sangat ekstrim, anti tradisi dan kebudayaan, sementara ulama Nusantara menjadikan tradisi dan kebudayaan lokal sebagai pijakan dalam mengokohkan nilai-nilai keislaman. Untuk membentengi tradisi keagamaan Islam Nusantara dari paham anti tradisi dan mazhab ini, pada tanggal 31 Januari 1926, ulama sepuh mengadakan pertemuan di Surabaya. Dari hasil pertemuan tersebut, disepakatilah berdirinya organisasi Nahdhatul Ulama sebagai salah satu wadah untuk membentengi tradisi Islam Nusantara dari ancaman gerakan purifikasi keagamaan khas Timur Tengah tersebut.11 Jiwa kebangsaan NU mengacu pada kekayaan sejarah dan budaya Nusantara. Paham ini dengan sendirinya mengandung semangat menghargai tradisi, pluralitas budaya dan martabat manusia sebagai makhluk budaya. Dalam perspektif kebangsaan semacam ini, lokalitas mendapatkan tempat terhormat, yang dalam nasionalisme Eropa cenderung digeser atau bahkan disisihkan ke batas akhir kepunahan atas nama modernitas. Kepatriotan yang bersifat kultural tersebut perlu ditegaskan, karena kelahiran NU sejak awal berdirinya tidak pernah menyingkirkan nilai-nilai lokal. Sebaliknya ia berakulturasi dengan tradisi dan budaya setempat. Faktor inilah yang kemudian mengantar pada kesuksesan dakwah islamiyah yang dilakukan para Walisongo dan ulama-ulama Nusantara di masa lalu, sehingga akulturasi inilah melahirkan Islam yang ramah terhadap nilai budaya lokal, menghargai perbedaan keyakinan, tradisi, dan warisan budaya Nusantara.12 11 Masngudin dan Rukmini Dahlan, Pola Hubungan Antar Golongan Nahdlatul Ulama (Jakarta: Badan Kesejahteraan Sosial dengan Muhammadiyah (Studi Kasus di Pasuruan), Nasional, 2000), hal. 11. 12 Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam, Op. Cit, hal. 25. 30
Latar belakang inilah yang mendorong kalangan kiyai pesantren yang menjadi penggerak pembentukan organisasi NU yang menjadi sangat prihatin dengan kemunculan penguasa Wahhabi di Arab Saudi pada awal abad ke-20 yang cenderung memaksakan pemberlakuan paham keislaman puritan-radikal dan tidak toleran terhadap perbedaan yang bisa berimplikasi menimbulkan disharmoni dalam kehidupan beragama di Tanah air. Kalangan pesantren khawatir petilasan makam Nabi Muhammad Saw dan simbol-simbol keterkaitan Islam dengan masa lalu dihancurkan atas nama bid'ah yang pada akhirnya berdampak diskriminasi dan mengganggu kehidupan beragama. Kekhawatiran kiyai pesantren lainnya adalah manakala hanya paham Wahhabi-lah yang boleh berkembang di Makkah, serta tidak memberikan ruang hidup bagi mazhab lainnya. Seperti yang tercatat dalam sejarah, di mana para kiyai membentuk komite Hijaz13 dari utusan kalangan pesantren dan ternyata mampu mengatasinya dengan cara menemui dan berbicara langsung dengan Raja Ibnu Saud. Komite tersebut dicatat dalam sejarah sebagai embrio yang kemudian cikal bakal lahirnya NU pada tanggal 31 Januari 1926.14 Selain itu, Muhammadiyah memiliki andil besar bagi berdirinya NU sebagai organisasi. Muhammadiyah yang gencar menyerukan pembaruan menyerang tradisi-tradisi lokal, seperti kebiasaan ziarah ke makam orang yang dihormati seperti keluarga, guru, wali, begitu juga dengan pahala bacaan do'a- 13 Pembentukan Komite Hijaz pada dasarnya dipicu oleh kekecewaan kaum tradisionalis saat suara mereka tidak terwakili untuk menghadiri Muktamar Dunia Islam 1924 di Arab Saudi, di mana pada saat itu yang mendominasi adalah para penganut paham Wahhabi. Akhirnya kaum tradisionalis sepakat untuk membentuk sebuah komite yang disebut dengan Komite Hijaz dan pada tanggal 31 Januari 1926 mengirim mereka ke Hijaz. Tanggal ini juga sekaligus menandai berdirinya organisasi Nahdhatul Ulama. Lihat Kacung Marijan, Quo Vadis NU Setelah Kembal ke Khittah 1926, (Jakarta: Erlangga, 1992), hal. 15-16. 14 Abdurrahman Wahid, Mustofa Bisri, dkk, Islam Nusantara; Dari Ushul Fiqh hingga Paham Kebangsaan, Op. Cit, hal. 62-63. 31 Islam,
32 do'a atau ayat-ayat, tahlilan, selametan, yang dihadiahkan kepada arwah-arwah orang yang sudah meninggal, dan sebagainya sebagai kegiatan bid'ah dan tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya, sehingga ketika Muhammadiyah memperluas jaringannya sampai ke wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah yang merupakan basis ulama tradisional, hal ini menjadi ancaman tersendiri bagi para ulama dan kiyai, maka untuk menahan gerakan Islam reformis dari Muhammadiyah mereka kemudian mendirikan NU sebagai benteng pertahanan.15 B. Narasi Ideologis Perjuangan Corak ideologi yang diusung organisasi NU dapat diidentifikasi dari realitas ke-Indonesia-an dan ke-Islam-an yang melatarbelakangi pembentukannya. Organisasi NU adalah wadah pergerakan kaum tradisionalis untuk mempertahankan tradisi dan budaya Islam,16 suatu hal yang justru mendapat serangan dari gerakan reformis Muhammadiyah dan purifikasi kaum Wahhabi di Saudi. Senada dengan hal di atas, Mahrus Irsam menyebutkan bahwa organisasi ini didirikan karena beberapa alasan yang dapat dikelompokkan menjadi faktor internal dan eksternal. Pertama, dari sisi internal adalah adanya keperluan yang mendesak bagi kaum penganut mazhab untuk melembagakan persatuan di antara mereka guna menghadapi pesatnya perkembangan gerakan pembaharuan Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa terutama yang dilancarkan oleh Muhammadiyyah, al-Irsyad dan Persatuan Islam (Persis). Kedua, dari sisi 15Martin Van Bruinessen, NU: Tradisi Relas-relasi Kuasa Pencari Wacana Baru, (Yogyakarta: Lkis, 2007), hal. 20-23. 16 Ibid, hal. 17-18.
eksternal adalah timbulnya keperluan mendesak untuk mengadakan audiensi guna menyampaikan resolusi dari kaum Ahlussunnah wal Jama'ah di Indonesia kepada penguasa baru di Saudi Arabia yang dipegang oleh Dinasti Su'ud dari kaum Wahhabi. Resolusi tersebut meminta agar pemerintah baru tidak menghapuskan tradisi-tradisi yang dipandang sebagai ibadah oleh kaum Ahlussunnah wal Jama'ah.17 Selain faktor di atas, Taufiq Abdullah menjelaskan, kolonialisme sebagai faktor lain bagi berdirinya NU. Menurutnya, NU pada hakikatnya muncul sebagai gerakan reaktif terhadap gerakan pembaharuan Islam baik yang terjadi di domestik Indonesia maupun di luar negeri, khususnya di tanah Arab. Argumen ini diperkuat oleh pemikiran yang menyatakan bahwa berdirinya NU disebabkan oleh adanya gelombang perubahan yang telah melanda sejarah, kebudayaan dan politik Indonesia itu sendiri, lebih khusus lagi saat Belanda menancapkan akar kolonialismenya di Nusantara.18 Hal ini terbukti aktifnya NU dalam berjuang memerangi penjajahan. Sebagaimana ditegaskan Masngudin dan Rukmini Dahlan, Organisasi NU adalah wadah para ulama yang tetap ingin mempertahankan pelaksanaan ajaran agama dengan berpegang teguh pada salah satu mazhab Ahlussunnah wa al- Jama'ah, yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali (Pasal 2, Anggaran Dasar Nahdhatul Ulama tahun 1928). Dalam kenyataannya mazhab yang diikuit NU adalah mazhab Syafi'i dan orientasi pada fiqih (hukum Islam) mazhab ini tampak 17Mahrus Irsyam, Ulama dan Partai Politik, (Jakarta: Yayasan Perkhidmatan, 1984), hal. 5- 6. 18 Taufiq Abdullah (ed.), Sejarah dan Masyarakat: Lintasan Historis Islam di Indonesia, (Jakarta: Yayasan Obor, 1987), hal. 26. 33 lebih
kental sekali. Hal itu tidak lepas karena basis organisasi ini, yakni pesantren, yang pada umumnya sangat menekankan pengajaran fiqih, dan hanya mengajarkan kitab yang ditulis oleh ulama mazhab Syafi'i. Sebagai organisasi keagamaan, NU berusaha agar semua sikap dan tingkah laku warganya sejalan dengan agama Islam.19 Setelah kelahirannya, NU berkomitmen untuk menjadi wadah bagi umat Islam yang menganut paham ahlussunnah wal jama'ah (Aswaja). Melalui paham ini, NU mengakomodasi berbagai budaya dan tradisi lokal yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat secara turun-temurun, dan mentransformasikan visi keislaman ke dalam empat karakter yaitu, pertama, tawassuth (moderat) yaitu tidak condong ke ekstrem kanan yang fundamentalis-radikal maupun ekstrem kiri yang liberal. Kedua, tawazun, seimbang antara pendekatan dalil akal ('aqli) dengan dalil dari al-Qur'an (naqli). Ketiga, i'tidal (lurus), dan keempat, tasamuh (toleran).20 Keterangan lain disampaikan oleh Sam'ani Sya'roni, bahwa Ahlussunnah wal Jama'ah tersebut penjabarannya menekankan tiga prinsip. Pertama, dalam bidang teologi cenderung mengikuti paham Asy'ariyyah dan Maturidiyyah. Kedua, dalam bidang fiqih cenderung mengikuti empat mazhab yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Ketiga, dalam bidang tasawwuf lebih cenderung pada pemikiran al-Junaidi. Mengacu kepada keterangan di atas, kalangan Nahdhiyyin atau "orang-orang NU" berarti orang-orang yang secara teologi mengikuti paham 19 Masngudin dan Rukmini Dahlan, Pola Hubungan Antar Golongan Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah (Studi Kasus di Pasuruan), Op. Cit, hal. 11. 20 Djohan Effendi, Pembaruan Tanpa Membongkar Tradisi: Wacana Keagamaan di Kalangan Generasi Muda NU Masa Kepemimpinan Gusdur, (Jakarta: Kompas, 2010), hal. 102. 34
Asy'ariyyah dan Maturidiyyah, bermazhab fiqih syafi'iyyah, dan dalam tasawwuf mengikuti pemikiran al-Junaidi. Karena sikap inilah, mereka sering disebut sebagai kaum tradisionalis.21 Adapun organisasi keislaman lainnya membawa semangat pembaruan di berbagai bidang dengan visi masing-masing yang berbeda-beda. Pertama, organisasi politik yaitu Sarekat Dagang Islam Indonesia yang lebih dikenal kemudian dengan Sarekat Islam (SI) dan berubah menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) ketika sudah terlibat politik lebih jauh. Kedua, organisasi sosial, keagamaan dan pendidikan yaitu Muhammadiyyah, al-Irsyad, Jami'at al-Khair, dan sebagainya. Organisasi-organisasi ini dalam gerakannya lebih cenderung pada pembaharuan, khususnya dalam paradigma keislaman.22 Muhamadiyyah misalnya, KH. Ahmad Dahlan sebagai pendirinya merupakan seseorang yang terinspirasi oleh para pemikir dan pembaru dalam Islam, yaitu melalui kitab-kitab yang dikarang oleh Muhammad Abduh, al- Afgani, Rasyid Ridha, dan Ibn Taimiyah yang mungkin semakin membuka wawasan beliau tentang ide-ide tentang reinterpretasi Islam dengan gagasan kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah yang mendapat perhatian khususnya saat itu. Tercatat, beliau pernah dua kali melakukan perjalanan ke Makkah, yaitu tahun 1890 dan tahun 1902.23 21 Sam'ani Syaroni, "Corak Pemikiran Hukum Islam Nahdhatul Ulama (NU)," Op. Cit, hal. 80. 22 Ibid, hal. 82. 23 Hasbullah (Ed.), Kapita Selekta Pendidikan Islam, (Jakarta: Rajawali Persada, 1996), hal. 115. Kehadiran kelompok pembaharu ini bersama dengan pemikiran-pemikiran yang dipengaruhi oleh gerakan pembaharuan di Arab seperti disinggung sekilas di atas tentu saja membawa ekses tersendiri, khususnya mengakibatkan terjadinya benturan dengan kaum tradisionalis yang banyak berpegang pada model keagamaan sebelumnya. 35
Sekembalinya dari Makkah, beberapa waktu kemudian KH. Ahmad Dahlan menggagas pendirian Muhammadiyah, yaitu pada tahun 1912. Kiyai Ahmad Dahlan melihat situasi dan keadaan umat Islam yang mengalami berbagai kemunduran yang disebab oleh kebekuan dalam berfikir seperti; tahayul, bid'ah, dan khurafat. Berdasarkan alasan itu, maka Kiyai Ahmad Dahlan mempunyai gagasan untuk metubuhkan lembaga pendidikan, kemudian mengasaskan organisasi Muhammadiyah sebagai media gerakan dakwah yang pencerahan umat serta bangsa Indonesia.24 Sama halnya dengan KH. Ahmad Dahlan, para pendiri NU seperti KH. Hasyim Asy'ari, Kiyai Abdul Wahhab Chasbullah, Kiyai Mas Mansyur, dan sebagainya, juga pernah belajar ke Makkah. KH. Hasyim Asy'ari misalnya, sebagaimana dituturkan Maman Abdul Majid, untuk kedua kalinya beliau ke Makkah pada tahun 1893.25 Berdasarkan ilustrasi tersebut, KH. Hasyim Asy'ari ternyata lebih awal belajar ke Makkah dari pada KH. Ahmad Dahlan. Meskipun demikian, KH. Hasyim Asy'ari dan para kiyai lainnya tidak membuat mereka serta-merta mengadopsi sepenuhnya gagasan-gagasan pembaruan yang dipelajarinya di sana setibanya kembali di Indonesia. Mereka bertekad untuk menjaga erat tradisi dan budaya tradisional Islam di Indonesia. Karena itu, lembaga yang memiliki corak keislaman seperti NU pada dasarnya merupakan sebuah fenomena pedesaan.26 24 Maman Abdul Majid Binfas, dkk., "Tapak Persamaan Asal Usul Gerakan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) di Indonesia," Tinta Artikulasi Membina Ummah 1(1), 2015, hal. 167. 25 Ibid, hal. 167. 26 Martin Van Bruinessen, NU: Tradisi Relas-relasi Kuasa, Op. Cit, hal. 17-18. 36
Organisasi NU mulai menata organisasinya tidak lama setelah peresmian pendiriannya, yaitu dengan manajemen organisasi yang lebih baik. Penataan manajemen organisasi NU dimulai dengan membentuk Anggaran dasar 1926 yang dirumusan pada tahun 1929 lalu, kemudian baru disahkan oleh pemerintah setahun setelahnya, yaitu pada tahun 1930. Dalam Anggaran Dasar tersebut, NU menetapkan tujuan-tujuannya dalam pengembangan Islam. Tujuan-tujuan tersebut ialah sebagai berikut: 1. Memperkuat persatuan di antara sesama uama penganut ajaran-ajaran empat mazhab. 2. Meneliti kitab-kitab yang akan dipergunakan untuk mengajar agar sesuai dengan ajaran ahlussunnah wal jama'ah. 3. Menyebarkan ajaran Islam yang sesuai dengan ajaran empat mazhab. 4. Memperbanyak jumlah lembaga pendidikan Islam dan memperbaiki organisasinya. 5. Membantu pembangunan masjid, surau dan pondok pesantren serta membantu kehidupan anak yatim dan orang miskin. 6. Mendirikan badan-badan untuk meningkatkan perekonomian anggota.27 C. Fiqih dan Metodologi Istinbath Hukum Nahdhatul Ulama 1. Pandangan Fiqih Ulama NU Nahdhatul Ulama (NU) adalah wadah yang sudah dirancang sejak awal sebagai tempat berpadunya berbagai paham keagamaan yang dibatasi oleh 27 Ibid, hal. 23-24. 37
koridor ahlussunnah wal jamaah. Mengagumkan sekali bahwa para founding fathers NU dalam hal fiqih tidak hanya mengakui, merujuk, dan mengamalkan paham mazhab Syafi'i, tetapi juga mau membuka diri kepada tiga mazhab utama yang lainnya. Padahal kita tahu bahwa di antara ke empat mazhab tersebut memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Pada masa menyediakan wadah bagi tergali dan terwujudnya paham ke empat mazhab di tengah masyarakat sungguh suatu langkah visioner. Demikian halnya dalam menyatukan paham tauhid dari imam Asy'ari dan Maturidi.28 Di kalangan tokoh NU, paham aswaja yang dalam perkembangannya bermetamorfosis sebagai ideologi menjadi basis pergumulan intelektual yang menjangkau isu-isu global seperti pluralisme. Apalagi, secara prinsipil pluralisme merupakan derivasi epistemologis "kerahmatan" menunjukkan bahwa al-Qur'an yang menjadi sumber ajaran Islam mengajarkan tindakan apresiasi terhadap sebuah keberagaman. Bahkan, pluralisme menjadi lompatan praksis dari keempat29 karakter aswaja yang memelihara perbedaan sebagai sumber dari kebhinnekaan.30 Atas dasar nalar historisitas inilah maka lahir pemikiran-pemikiran progresif yang diawali oleh kehadiran KH. Hasyim Ay'ari di zaman kemerdekaan dan menginspirasi banyak ulama dan generasi intelektual NU yang hingga kini menjadi garda terdepan dalam mempromosikan pemikiran 28 Luqman Hakim, dan Muhammad, NU di Tengah Kelemahan Ulama dan Kemunduran Umat, (Tulungagung: Yayasan pondok PETA, 1994), hal. 37-38. 29 Pertama, tawassuth (moderat) yaitu tidak condong ke ekstrem kanan yang fundamentalis-radikal maupun ekstrem kiri yang liberal. Kedua, tawazun, seimbang antara pendekatan dalil akal ('aqli) dengan dalil dari al-Qur'an (naqli). Ketiga, i'tidal (lurus), dan keempat, tasamuh (toleran). 30 Luqman Hakim, dan Muhammad, NU di Tengah Kelemahan Ulama dan Kemunduran Umat, Op. Cit, hal. 41. 38 itu, untuk
keagamaan yang terbuka. Salah seorang tokoh intelektual NU yang mampu mewarisi pemikiran progresif pendiri NU adalah Abdurrahman Wahid (Gusdur) - yang tidak lain adalah cucu dari KH. Hasyim Asy'ari. Kehadiran Gusdur di balantika pemikiran sontak mengundang decak kagum berbagai kalangan nasional dan internasional dan bahkan memacu minat peneliti internasional untuk meneliti sosok dan kiprah pemikiran Gusdur. Salah satu penelitian mutakhir yang sangat komprehensif mengkaji Gusdur dan pemikirannya adalah penelitian Greag Barton.31 31 Dalam penelitian Greag Barton yang mengkaji pemikiran neo modernis Nurcholis Madjid, Djohan Efendi, Ahmad Wahib, dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur), terdapat uraian menarik ketika mengeksplorasi pengalaman gagasan pluralisme yang diusung oleh GusDur, sebagai representasi tokoh NU. Secara implisit, penelitian ini mengungkap gagasan pluralisme yang diusung oleh Gusdur, pada tiga dimensi, pertama, pluralisme di level pemikiran (plural in mind). Kedua, pluralisme di level perilaku (plural in attitude).Ketiga, pluralism di level tindakan (plural in action). Pada level pemikiran, menurut Gusdur, pluralisme mengakar bukan hanya dalam bagaimana seseorang bertindak tetapi dalam bagaimana seseorang berfikir. Maka, beberapa pemikiran Gusdur yang tertuang dalam berbagai tulisan banyak mengeksplorasi berbagai ide yang seringkali melampaui zamannya. Salah satu gagasannya bahwa pluralisme secara tegas diakui di dalam kitab suci al-Qur'an dan secara tegas pula mendeklarasikan bahwa pluralisme masyarakat, baik dari segi agama, etnis, warna kulit, bangsa dan sebagainya merupakan keharusan sejarah yang menjadi kehendak Allah. Karena itu, upaya penyeragaman dan berbagai bentuk homogenisasi yang lain, termasuk dalam hal pemahaman dan implementasi ajaran agama, merupakan sebuah pemahaman yang bertentangan dengan semangat dasar al-Qur'an. Pembacaan yang komprehensif tentang al-Qur'an tidak lepas dari wawasannya yang sangat luas, ditopang sumber bacaannya yang membingkai khazanah klasik dan kontemporer, dan gaya artikulasi gagasan yang retoris-humoris. Meskipun demikian, di balik kecerdasan Gusdur tersebut, selalu saja banyak kalangan yang tidak menyukai pemikiran Gusdur dan melempar berbagai kecaman yang datang dari berbagai pihak yang tentu saja memiliki cara pandang keagamaan yang cenderung eksklusif. Pada level perilaku, Gusdur melibatkan diri dalam berbagai komunitas pro-demokrasi dan Hak Asasi Manusia serta komunitaslintas agama.Kehadiran Gusdur di berbagi forum tersebut, menjadi teladan bagi banyak kalangan agar tidak hanya membatasi pergaulan secara homogen, namun harus membuka diri tehadap berbagai kalangan meskipun dalam prosesnya seringkali dihadang oleh berbagai stigmatisasi dari berbagai beberapa kelompok ekstrem kanan yang radikal. Kemampuan Gusdur dalam menjalin persahabatan dengan berpihak, baik kepada kelompok yang dipersepsikan sebagai "musuh" oleh pihak-pihak tertentu, maupun pihak yang selama ini disubordinasi oleh sebuah sistem yang berlaku dalam komunitas kecil maupun komunitas besar, semakin memposisikan Gusdur sebagai figur yang mampu mempersonifikasi sifat kenabian dalam dirinya. Karena, perlawanan Gusdur terhadap kelompok yang memusuhi bukan dengan cara refresif-reaksiner melainkan dengan persuasive-akomodatif. 39
2. Metodologi Istinbath Hukum Bahtsul Masail Nadhatul Ulama dalam menetapkan menggunakan beberapa metode. Pertama, metode qauli, metode ini adalah suatu cara istinbath hukum yang digunakan oleh ulama NU dalam kerja Bahtsul Masail dengan mempelajari masalah yang dihadapi, kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab fiqih dari mazhab yang empat dengan mengacu dan merujuk secara langsung pada bunyi teksnya. Atau dengan kata lain, mengikuti pendapat-pendapat yang sudah jadi dalam lingkungan mazhab tertentu. Walaupun penerapan metode ini sudah berlangsung sejak lama, yakni pertama kali dilaksanakan Bahtsul Masail tahun 1926, namun hal ini baru secara eksplisit dinyatakan dalam keputusan Munas Alim Ulama Nahdhatul Ulama Bandar Lampung (21-25 Juni 1992). Keputusan Bahtsul Masail di lingkungan NU dibuat dalam kerangka bermazhab kepada salah satu mazhab yang empat yang disepakati dan mengutamakan bermazhab secara qauli. Oleh karena itu, prosedur penjawaban masalah disusun dalam urutan sebagai berikut: yaitu, dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh satu kitab dan di sana hanya terdapat satu qaul/wajh, maka dipakailah qaul/wajh sebagaimana dalam urutan tersebut. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh satu kitab dan di sana terdapat lebih dari satu qaul/wajh, maka dilakukan taqrir jama'i untuk memilih salah satu qaul/wajh.32 Prosedur pemilihan qaul/wajh adalah ketika dalam satu masalah dijumpai beberapa qaul/wajh dilakukan dengan memilih salah satu pendapat 32 Anshor Muhtadi, Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama; Melacak Dinamika Pemikiran Mahzab Kaum Tradisionalis, (Yogyakarta: t.p, 2012), hal. 84-85. 40 hukum
41 dengan ketentuan sebagai berikut: Pendapat yang disepakati oleh al-Syakhani (Imam al-Nawawi dan al-Rafi'i), pendapat yang dipegangi oleh al-Nawawi saja, pendapat yang dipengangi oleh al-Rafi'i saja, pendapat yang di dukung oleh mayoritas ulama, pendapat ulama yang terpandai, pendapat ulama yang paling wara'. Kedua, metode ilhaqi. Apabila metode qauli tidak dapat dilaksanakan karena tidak ditemukan jawaban tekstual dari kitab mu'tabar, maka yang dilakukan adalah apa yang disebut dengan ilhaq al-masail bi nazhariha, yaitu menyamakan hukum suatu kasus/ masalah yang belum dijawab oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya), atau menyamakan dengan pendapat yang sudah jadi. Sama dengan metode qauli, metode ini secara operasional juga telah diterapkan sejak lama oleh para ulama NU dalam menjawab permasalahan keagamaan yang diajukan oleh umat Islam khususnya warga Nahdiyyin, walaupun baru secara implisit dan tanpa nama sebagai metode ilhaqi. Namun secara resmi dan eksplisit metode ilhaqi baru terungkap dan dirumuskan dalam keputusan Munas Alim Ulama NU Bandar Lampung tahun 1992, yang menyatakan bahwa untuk menyelesaikan masalah yang tidak ada qaul/wajh sama sekali, maka dilakukan dengan ilhaq al-masail bi nazhariha secara jama'i oleh para ahlinya. Sedangkan prosedur ilhaq adalah dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: mulhaq bih (sesuatu yang belum ada ketentuan hukumnya), mulhaq 'alaihi, (sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya), wajh al-ilhaq (faktor keserupaan antara mulhaq bih dan mulhaq 'alahi). Metode penjawaban permasalahan seperti ini kemudian disebut sebagai metode ilhaqi. Dalam praktiknya menggunakan prosedur
42 dan persyaratan mirip qiyas. Oleh karenanya, metode ilhaqi dapat juga dinamakan dengan metode qiyas versi NU. Sebenarnya ada perbedaan antara qiyas dan ilhaq, yaitu kalau qiyas adalah menyamakan hukum sesuatu yang belum ada ketetapannya dengan sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya berdasarkan nash al-Qur'an atau sunnah. Sedangkan ilhaq adalah menyamakan hukum sesuatu yang belum ada ketetapannya dengan sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya berdasarkan teks suatu kitab yang mu'tabar. 33 Apabila masalah atau pertanyaan tidak terdapat jawabannya sama sekali dalam kitab-kitab standar, baik qauli maupun wajh, dan tidak memungkinkan untuk melakukan ilhaq, maka langkah yang ditempuh adalah istinbath secara kolektif dengan prosedur bermazhab secara manhaji oleh para ahlinya. Istinbath hukum merupakan prosedur yang terakhir, yaitu ia dapat dilakukan apabila suatu masalah atau pertanyaan tidak terdapat jawabannya dalam kitab-kitab standar, sehingga tidak ada peluang untuk melakukan pemilihan pendapat dan tidak memungkinkan ulama untuk melakukan ilhaq karena tidak ada mulhaq bih dan wajh al-ilhaq. Istinbath dilakukan secara jama'i dengan memperaktikkan dan mengaplikasikan kaidah ushul dan kaidah fiqih.34 Ketiga, metode manhaji. Metode manhaji adalah suatu cara menyelesaikan masalah keagamaan yang ditempuh dalam Bahtsul Masail dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah-kaidah penetapan hukum yang telah 33 Ibid, hal. 85-86. 34 Ibid, hal. 86-87.
43 disusun imam mazhab. Sebagaimana metode qauli dan ilhaqi, sebenarnya metode manhaji ini juga sudah diterapkan oleh para ulama NU terdahulu walaupun tidak dengan istilah manhaji dan tidak pula diresmikan melalui sebuah keputusan. Jawaban terhadap permasalahan yang dikaji dalam Bahtsul Masail yang tidak mencantumkan dalil dari suatu kitab ataupun memberikan suatu argumentasi detail, setelah tidak dapat dirujukan kepada teks suatu kitab mu'tabar, maka dilakukan metode manhaji dengan mendasarkan jawaban mula-mula pada al-Qur'an, setelah tidak ditemukan jawabannya dalam al- Qur'an lalu dalam hadis dan begitu seterusnya dan akhirnya sampailah pada jawaban dari kaidah fiqih. Secara resmi metode ini baru dipopulerkan penggunaannya dalam Musyawarah Nasional (MUNAS) Alim Ulama NU di Bandar Lampung tahun 1992. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Munas Bandar Lampung adalah era kesadaran perlunya redefenisi dan reformasi arti bermazhab. Era ini dapat dikatakan sebagai titik awal untuk bersikap lebih inklusif dalam hal pemahaman beragama, khususnya dalam Bahtsul Masail menuju universalitas dan era kesadaran perlunya pabrik pemikiran.35 Ada dua cara istinbath hukum yang dilakukan oleh Nahdhatul Ulama, yaitu melalui pendekatan fiqhiyyah dan pendekatan ushuliyyah. Kaidah fiqhiyyah lebih didahulukan dari kaidah ushuliyyah yang secara umum telah disepakati oleh para ulama sebagai metode istinbâth hukum, di samping itu juga mengingat eksistensi kaidah fiqhiyyah yang sangat penting dalam studi fiqih. Penggunaan kaidah fiqhiyyah di kalangan NU, nampaknya 35 Ibid, hal. 88.
44 dilatarbelakangi oleh konsep bermazhab dalam mengembangkan hukum Islam, yang menjadi pilihan bagi para founding fathers NU di masa awal. Pilihan ini dilatarbelakangi oleh situasi masyarakat Indonesia yang telah menganut mazhab Syafi'i secara kultural. Dengan demikian, apa yang dipilih NU merupakan akumulasi pendapat masyarakat dalam memahami dan mengamalkan hukum Islam yang dielaborasikan dari nash al-Qur'an dan sunnah. Akumulasi tersebut selanjutnya terformat dalam konsep bermazhab, dengan cara mengikuti pendapat-pendapat yang sudah jadi dalam lingkungan bermazhab tertentu, yakni berupa aqwal (pendapat) hasil istinbâth yang dilakukan oleh seorang mujtahid, sekaligus menggunakan manhaj tersebut bila memang diperlukan.36 Pada muktamar ke-1 NU pada Tanggal 26 Oktober 1926 di Surabaya, Bahtsul Masail Diniyah memutuskan bahwa pada masa sekarang wajib bagi umat Islam mengikuti salah satu dari empat imam mazhab yang tersohor dan mazhabnya telah dikodifikasi (mudawwan). Bermazhab dalam NU mengandung dua dimensi; mazhab manhaji, yaitu bermazhab dengan mengikuti metode (thariqah) ijtihad yang dilakukan oleh para ahlinya (mujtahid). Kedua, bermazhab secara qauli, yaitu bermazhab dengan mengikuti pendapat atau hasil-hasil ijtihad ulama terdahulu (imam mazhab), yang telah ditulis dalam kitab-kitab Islam klasik.37 36 Imdadun Rahmat. (ed), Kritik Nalar Fiqih NU; Transpormasi Paradigma Bahtsul Masail, (Jakarta: Mizan, 2002), hal. 235. 37 Sudarno Shobron, "Ragam Keagamaan Muhammadiyah dan NU (Nadlatul Ulama); Modal Membangun Moral Bangsa". Dalam Jurnal Tajdida: Pemikiran dan Gerakan Muhammadiyah, Vol. 1, No. 2, hal. 20.
45 D. Paham Kebangsaan NU dan Penguatan Islam Moderat Sebagai organisasi kultural keagamaan yang mengusung nilai-nilai Aswaja, NU adalah bagian dari dinamika dan pertumbuhan bangsa sekaligus sebagai wujud kegairahan luhur para ulama dalam membangun peradaban. NU bukan ormas yang eksklusif terhadap perbedaan dan keragaman. Justru keragaman dan pluralitas itulah spirit yang hendak diembuskan NU. Ke-bhinneka-an dan kemajemukan menjadi roh NU dalam menancapkan misi perjuangannya. NU secara terang-terangan mengatakan Pancasila adalah asas final bagi Indonesia. NU pun tampil menjadi ormas garda depan yang berwatak kebangsaan. Pergumulan NU dan paham kebangsaan Indonesia ini menjelaskan secara gamblang cara NU dalam mentransformasikan misi organisasinya dalam konteks kebangsaan. Seperti ditulis Ali Masykur Musa, sikap dasar kebangsaan NU jelas, yakni keseimbangan antara ukhuwwah islamiyyah (persaudaraan sesama Islam), ukhuwwah basyariyyah (persaudaraan sesama manusia), dan ukhuwah wathaniyyah (persaudaraan sebangsa).38 Pandangan NU tentang paham kebangsaan digali dari pemikiran-pemikiran politik sunni abad pertengahan. Al-Ghazali dan al-Mawardi merupakan tokoh utamanya. NU melihat pandangan dua tokoh itu senapas dengan watak orang Jawa yang mementingkan keselarasan hubungan antar manusia, seperti sikap moderat dan cenderung memilih "jalan damai." Ini karena jalan tengah dirasa senapas dengan tradisi Jawa yang ditandai pencarian suatu harmoni yang dicita- citakan dalam kehidupan masyarakat. Karena itu, dalam perjalanannya, NU 38 Ali Masykur Musa, Nasionalisme di Persimpangan; Pergumpulan NU dan Paham Kebangsaan Indonesia, (Jakarta: Erlangga, 2011), hal. 47-48.
adalah organisasi terbesar di Indonesia yang tampil dan mampu mengikuti arah zaman. Ia menerjemahkan prinsip-prinsip dasar yang dicanangkannya ke dalam kehidupan konkret. Dalam bidang pendidikan, NU mewujudkannya dalam bentuk pesantren, lembaga pendidikan yang mengajarkan moral dan adiluhung dalam hidup dan berbangsa. Dalam bidang sosial-ekonomi, NU mengusung ekonomi kerakyatan dan transformasi-transformasi sosial yang terejawantahkan dalam aksi- aksi sosial dengan membela kaum minoritas dan termarjinalkan. Dalam ranah teologi, NU menampilkan wajah Islam yang ramah terhadap budaya lokal, adat setempat, dan agama-agama. Sementara itu dalam bidang politik, NU mengajak kepada moralitas politik, bukan tipu muslihat politik.39 Memang NU pernah masuk ke dalam politik praktis, yaitu pasca kemerdekaan Indonesia. Orientasi NU lebih terkonsentrasi pada transformasi bidang sosial-politik. Tapi politik tampaknya bukanlah 'rumah' NU yang sesungguhnya. Karena itu, era transformasi bidang sosial-politik itu berakhir saat NU memutuskan kembali ke Khittah 1926 dalam muktamar 1984 di Situbondo. Mulai saat itu, NU membuka lembaran baru dalam rangka transformasi bidang sosial-ekonomi.40 NU dikenal sebagai organisasi yang moderat, yaitu sikap yang mengedepankan jalan tengah. Dalam bahasa NU, prinsip ini dikenal dengan istilah tawassuth yang mencakup tawazun (keseimbangan dan keselarasan), i'tidal (teguh dan tidak berat sebelah), dan iqtishad (bertindak seperlunya dan sewajarnya, tidak berlebihan). Dalam mentransformasikan visi kebangsaan, NU selalu menampilkan 39 Ibid, hal. 48. 40 Ibid, hal. 48-49. 46
dua watak, yakni kebijaksanaan dan keluwesan. Kebijaksanaan, bagi NU adalah tindakan yang kondusif untuk memperoleh manfaat/menghindari kerugian. Kewajiban untuk mengurangi atau menghindari segala bentuk risiko atau akibat buruk juga merupakan salah satu tema sentral dalam tradisi ijtihad politik NU. Sementara itu, keluwesan NU adalah sikap kompromistis dan menghindari segala bentuk ekstremisme.41 Diusianya yang hampir mencapai satu abad ini, peran NU tentunya tidak bisa dinafikan keberadaannya dalam menopan keutuhan NKRI. NU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, mampu menerima secara final konsep Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan UUD 1945 sebagai pilar dan pondasi kehidupan kebangsaan. NU sadar bahwasanya konsep inilah yang menjadi penopang keutuhan NKRI selama ini. Demikian pula dengan pancasila sebagai ideologi negara. Sejak awal mereka sudah menyadari bahwasanya keanekaragaman yang ada di bangsa ini hanya mungkin bisa dipersatukan lewat ideologi Pancasila, bukan ideologi yang berdasarkan ras, agama, suku dan budaya tertentu, apalagi dengan mengunakan ideologi yang sifatnya impor. Hal tersebut menjadi penting, mengingat bangsa ini bukan hanya sekedar warisan dari pendirinya, melainkan juga sebagai karunia Tuhan yang keberadaannya harus disyukuri dan dikelolah dengan penuh kearifan, sebagaimana yang tergambar dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika dan UUD 1945 sebagai pilar kebangsaan.42 Konsep tersebut menyatuh menjadi satu kesatuan yang utuh melalui penerimaan Pancasila sebagai ideologi dan sekaligus menjadi pondasi kehidupan 41 Ali Masykur Musa, Membumikan Islam Nusantara: Respons Islam Terhadap Isu-isu Aktual, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2014), hal. 52-53. 42 Ibid, hal. 53-54. 47
48 kebangsaan yang beragam. Cara pandang inilah yang kemudian menjadi salah- satu ciri khas NU dalam melihat Indonesia sebagai negara-bangsa. Oleh karenanya, keislaman dan kebangsaan bagi NU adalah satu kesatuan yang utuh. Islam tidak akan menemukan ruangnya tanpa kehadiran bangsa, demikian pula sebaliknya, bangsa akan kehilangan harga diri jika tidak topan oleh nilai-nilai Islam.43 Diterimahnya Pancasila sebagai asas negara dan organisasi, sebagaimana yang menjadi keputusan Munas alim ulama NU di Pondok Pesantren Salafiah Syafi'iyyah, Sukarejo pada tahun 1984 menjadi salah satu bukti keterbukaan NU terhadap negara. NU jugalah yang menjadi ormas keagamaan pertama yang menerima Pancasila sebagai asas organisasi saat itu. Meski NU adalah ormas keislaman, namun ia tidak menjadikan Islam sebagai ideologi organisasi. Menurut Kiyai Achmad Siddiq, pencantuman Islam sebagai ideologi negara atau organisasi, sama halnya merendahkan Islam sebagai agama, sebab apa bedanya Islam dengan Ideologi Marxisme, Liberalisme, Pancasila dan sekularisme? Islam menurut kiyai sepuh NU ini, jauh lebih tinggi maqamnya ketimbang semua isme- isme tersebut. Gagasan ini pun banyak mempengaruhi generasi NU selanjutnya, di antaranya adalah Abdurrahman Wahid.44 Gus Dur mengatakan bahwa menjadikan Islam sebagai ideologi lembaga, sama halnya mempersempit makna Islam itu sendiri, karena secara tidak sadar kita telah mengiringnya dalam batasan-batasan ideologis yang sifatnya politis, sehingga yang mencuat kepermukaan bukanlah Islam sebagai agama, melainkan 43 Ibid, hal. 55. 44 Mahfud. MD, Gus Dur: Islam, Politik, dan Kebangsaan, (Yogyakarta: Lkis, 2010), hal. 42.
49 politisasi agama atas nama Islam. Diterimanya Pancasila sebagai ideologi negara, disamping karena Pancasila secara subtansial tidak bertentangan dengan ajaran Islam, juga keutuhan NKRI hanya bisa berdiri kokoh dengan ideologi tersebut. Dalam konteks inilah, Pancasila sebenarnya bukan pilar kebangsaan, melainkan pondasi bangsa.45 Oleh karena itu, tidak seharusnya Pancasila dijadikan sebagai pilar, sebab ia adalah pondasi yang menjadi penopang keutuhan NKRI. Meminjam istilah KH. A. Hasyim Muzadi, jika Pancasila yang selama ini menjadi pondasi, kemudian diangkat menjadi salah satu bagian dari 4 pilar kebangsaan, berarti bangsa ini sudah tidak punya pondasi lagi.46 Terhadap Pancasila, NU memandang antara Islam dan Pancasila tidak perlu dipertentangkan meskipun antara keduanya mempunyai karakteristik, wilayah dan sumber legitimasi yang berbeda, namun dalam pelaksanaannya keduanya saling mendukung. Berbagai ancaman terhadap nasionalisme adalah: pertama, etnonasionaisme (ancaman dari dalam). Indonesia relatif berhasil mencegah konlik disintegrasi dari dalam terutama dengan otonomi daerah, guna mengurangi kesenjangan dan masalah ekonomi sosial lainnya yang berhujung pada konflik. Kedua, globalisme. Globalisme berbeda dengan globalisasi. Menurut Steger, globalisasi adalah proses material dan sosial yang didefinisikan oleh berbagai kalangan secara beragam dan saling bertentangan, sedangkan globalisme adalah paket retoris yang berwujud idiologi pasar neoliberal yang memberikan norma, nilai\, dan makna-makna tertentu terhadap proses globalisasi. Ketiga, negara khilafah. Perbedaan epistemologis antara Islam dan nasionalisme menimbulkan 45 Ibid, hal. 57. 46 Hasyim Muzadi, Agenda Strategis Pemulihan Martabat Bangsa, (Jakarta: Pustaka Azhari, 2004), hal. 62-63.
ketegangan yang lahir dari latar belakang nasionalisme yang lahir dari paham sekuler yang bertentangan dengan Islam. Wacana Khilafah Islamiyah adalah suatu bentuk reaksi terhadap krisis dan respons atas proses dislokasi yang diakibatkan oleh sistem sekuler Barat, namun derajat persepsi umat Islam di negeri-negeri kawasan Muslim bervariasi dari penolakan, adaptasi, penerimaan kritis hingga konfrontasi. Karena itu, wacana kekhalifahan Islam lebih tepat dipahami sebagai tantangan ketimbang ancaman. Hal ini menentang idiologi-idiologi sekuler untuk menunaikan janji-janji pembebasannya dan pada tingkat internal, kelompok Islam ditantang juga untuk konsisten menegakkan prinsip yang mereka tuntut.47 Ideologi adalah refleksi dan dilahirkan oleh sejarah, diproduk dalam fikiran, tidak bisa dijadikan landasan keimanan dan keyakinan dalam beragama. Tetapi ideologi di perlukan untuk menjaga kelestarian kehidupan beragama sendiri. Nahdhatul Ulama (NU) menerima pancasila, karena selain hasil kesepakatanwakil-wakil bangsa, pancasula tidak bertentangan dengan doktrin Ahlusunnah wal Jama'ah. Dengan kata lain, Islam akan berkembang di Indonesia, manakala Pancasila menjadi landasan ideologisnya. Sebaliknya, akan semakin pelik persoalannya, manakala ajaran Islam diformalkan untuk kepentingan- kepentingan sejarah keindonesia.48 Umat Islam memang pernah mengalami fase "perdebatan ideologis", dalam proses pembentukan landasan kebangsaan dan kenegaraan. Apalagi, sebelum Pancasila terumuskan sebagaimana adanya saat ini, warna Islam begitu formal, sebagaimana tertera dalam Piagam Jakarta. Kenyataan ini mewarnai 47 Ali Masykur Musa, Nasionalisme di Persimpangan; Pergumpulan NU dan Paham Kebangsaan Indonesia, Op. Cit, hal. 49. 48 Ibid, hal. 51. 50 itu
perdebatan ideologis, setelah akhirnya mengalami jalan buntu dan "dead lock" sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959, rumusan ketatanegaraan dan kebangsaan Indonesia kembali ke Pancasila dan UUD 1945. Namun, persaingan ideologis terus berlanjut, karena justru munculnya ancaman ideologi itu sendiri. Situasi ini baru selesai setelah dengan tegas disepakatinya bahwa Pancasila sebagai satu- satunya asas bernegara dan berbangsa.49 Di samping itu pula penerimaan ulama NU atas Pancasila ditegaskan dalam Anggaran Dasar. NU dengan sifat positif menerima dalam rangka perjuangan bangsa dan negara mencapai masyarakat adil dan makmur. Penerimaan atas Pancasila sudah dimuat di dalam muqaddimah (Pembukaan) Anggaran Dasar, bahwa kemaslahatan dan kesejahteraan warga Nahdhatul Ulama adalah bagian mutlak dari kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, maka dalam perjuangan mencapai masyarakat adil dan makmur yang menjadi cita-cita seluruh masyarakat Indonesia, Organisasi Nahdhatul Ulama berasaskan ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaandalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.50 Dengan meletakkan dasar moral di atas, negara dan pemerintahnya memperoleh dasar kokoh, yang memerintahkan berbuat benar melaksanakan keadilan,kebaikan dan kejujuran serta persaudaraan. Dengan politik pemerintahan yang berpegang kepada moral yang tinggi di ciptakan tercapainya "Suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia." Dengan menerima Pancasila sekaligus NU juga 49 Mohamad Sobary, NU dan Keindonesiaan, (Jakarta: Gramedia, 2010), hal. 63. 50 Ibid, hal. 64. 51
menyatakan dirinya kembali menjadi organisasi keagamaan yang terkenal dengan semaboyan "Kembali Kepada Khittah (Semangat) 1946," suatu langkah untuk mengukuhkan kembali peranan ulama sebagaimana hakikatnya ketika didirikan tahun 1926, agar ulama memegang kendali sepenuhnya dalam peranan NU sebagai organisasi keagamaan (Jami'yyah Diniyyah). Sebab bila NU sudah mengakui negara dan Pancasila sah menurut Islam, maka peranan sebagai partai politik menjadi tidak relevan lagi, apalagi NU sudah menyadari selama menjadi partai politik ia telah banyak menghabiskan tenaga untuk prestasi politik, sedangkan usaha-usaha keagamaan terbengkalai.51 Dari pernyataan tersebut NU menetapkan dan menggambarkan sebagai ekspresi dari penerimaan terhadap Pancasila, sehingga dalam bertingkah laku sebagai warga masyarakat harus sesuai dengan Pancasila, dan ketika mengambil sebuah kebijakan oleh elit politik juga bersandar atas Pancasila agar dampak yang ditimbulkan dari sebuah pengambilan kebijakan publik tidak berdampak negatif demi kesejahteraan rakyat. Jadi antara Pancasila dan agama berada di tengah- tengah background bangsa Indonesia harus berjalan beriringan selaras dan serasi agar cita-cita luhur bangsaIndonesia dapat tercapai. E. Kontribusi NU untuk Indonesia Pra dan Pasca Kemerdekaan NU dalam pembentukan NKRI sangat berperan aktif dalam pergerakannya. NU bukan hanya organisasi yang berbicara masalah keagamaan yang menjunjung nilai-nilai tradisionalis, namun NU juga berbicara mengenai motif nasionalisme 51 Ibid, hal. 66. 52
atau kemerdekaan atas negara yang pada waktu itu dijajah oleh kolonial Belanda. Seperti yang telah dibahas dibagian sebelumnya, NU dalam lintasan sejarah secara tidak langsung mempersiapkan kekuatan untuk pengusiran penjajah di Nusantara, salah satunya Nahdhatul Wathan yang didirikan pada tahun 1916 oleh Kiyai Wahhab Chasbullah, sebagai pondasi awal semangat nasionalisme. Pembentukan Nahdhatul Wathan ditujukan untuk menggarap para murid-muridnya untuk menanamkan rasa nasionalisme, jalur ini memang lebih cendrung berorientasi pendidikan. Namun setelah organisasi yang bernama Nahdhatul Ulama ini terbentuk, NU dalam Anggaran Dasarnya tidak menyebutkan kemerdekaan sebagai salah satu tujuannya. Baru dikemudian hari, anti kolonialisme diajarkan dan tertuang dalam buku-buku pegangan sekolah kaum tradisionalis. Bahkan Kiyai M. Dachlan menjelaskan bahwa perjuangan anti penjajah merupakan asal usul Nahdhathul Ulama. Akan tetapi, Nahdhatul Ulama secara implisit bertujuan melawan Belanda. Empat tahun setelah berdirinya NU, yakni sekitar tahun 1930- an, dalam pesantren-pesantren dan madrasah-madrasah yang didirikan oleh para kiyai NU diwajibkannya menyanyikan lagu kebangsaan setiap hari kamis setelah mata pelajaran selesai. Bukan hanya itu, tapi buku-buku yang dilarang dipelajari di sekolah-sekolah oleh penjajah dibolehkan beredar di pesantren-pesantren serta madrasah-madrasah. Hal ini jelas bahwa Nahdhatul Ulama serius dalam pengusiran penjajah dengan menanamkan rasa nasionalisme sebagai pondasi awal perlawanan terhadap Belanda.52 52 Laode Ida, NU Muda; Kaum Progresif dan Sekularisme Baru, (Jakarta: PSPK, 2004), hal. 37. 53
Di masa-masa persiapan kemerdekaan, meskipun NU tidak melibatkan diri secara langsung dalam dunia politik, para pemimpin NU memperhatikan juga bentuk negara Indonesia yang akan datang. Hal ini dipertegas dalam Muktamar XV pada tahun 1940, Muktamar ini sekaligus Muktamar terakhir pada masa kolonial Belanda. Dalam muktamar tersebut berkesimpulan menunjuk Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai calon presiden yang pantas memimpin bangsa. Muktamar tersebut dihadiri oleh 11 tokoh NU yang dipimpin oleh Mahfudz Shidiq.53 Selanjutnya, di masa proklamasi kemerdekaan, perdebatan sengit mengenai bentuk negara yang dimulai dari tahun 1920-an, akhirnya memuncak saat Jepang menyerah pada bulan Agustus 1945. Sebenarnya bukan hanya bentuk negara yang diperdebatkan, akan tetapi banyak hal lain yang diperdebatkan mengenai jati diri negara ke depannya, antara lain; mengenai batas wilayah, bentuk negara, dan bentuk pemerintahan. Pada akhirnya, di bulan April 1945, dalam pidatonya, Soekarno meletakan dasar negara dengan dasar 5 sila atau yang masyhur disebut dengan Pancasila. Peranan NU dalam melegalkan Pancasila ini tercermin dalam diskusi antara Soekarno, Kiyai Wahhab Chasbullah, Kiyai Masykur, dan Kahar Muzakar yang berkesimpulan bahwa lima sila tersebut merupakan representasi dari ajaran Islam. Akan tetapi titik tekan yang dilakukan oleh para pemimpin Islam tersebut lebih kepada persatuan Indonesia yang terdiri dari beberapa agama dan banyak suku bangsa yang tersebar luas di belahan nusantara. Pancasila kembali menimbulkan diskursus dengan golongan Islam kanan dan golongan 53 Ibid, hal. 38. 54
nasionalis, hingga pada akhirnya Soekarno memanggil panitia, kemudian membentuk panitia kecil yang terdiri dari 9 orang yang akan membahas kompromi antara kaum Islam dan nasionalis. Kiyai Wahid Hasyim sebagai representasi dari golongan Islam tradisional atau NU, dalam rapat panitia tersebut membuahkan hasil dengan menambahkan acuan syariat Islam bagi pemeluknya, menurut dasar kemanusian yang adil dan beradab. Tidak berhenti disitu perdebatan mengenai 5 sila tersebut. Pada rapat selanjutnya, Piagam Jakarta tersebut dipertanyakan kembali oleh tokoh nasionalis dan Kristen. Latuharhary, dari Protestan, melontarkan dengan tegas kekhawatirannya mengenai ditambahkannya syariat Islam dalam sila tersebut, yang berdampak pada perpecahan. Dari NU sendiri yang diwakili oleh Wahid Hayim mengusulkan agar agama negara adalah Islam, dengan jaminan bagi pemeluk lain untuk dapat beribadah menurut agamanya masing-masing.54 Sebagai organisasi sosial keagamaan, NU memiliki komitmen yang tinggi terhadap gerakan kebangsaan dan kemanusiaan, karena NU menampilkan Islam Ahlussunnah wal Jamaah ke dalam tiga pilar ukhuwyah yaitu; ukhuwwah islamiyyah, ukhuwwah wathaniyah, dan ukhuwwah insaniyyah atau ukhuwwah basyariyyah. Ukhuwah Islamiyah merupakan landasan teologis atau landasan iman dalam menjalin persaudaraan tersebut dan ini sekaligus merupakan entry point dalam mengembangkan ukhuwwah yang lain. Agar keimanan terefleksikan dalam kebudayaan dan peradaban, maka kepercayaan teologis ini perlu diterjemahkan ke dalam realitas sosiologis dan antropologis, kemudian 54 Ibid, hal. 39. 55 ini
ukhuwwah islamiyyah diterapkan menjadi ukhuwwah wathaniyyah (soladaritas kebangsaan).55 Pancasila dan UUD 1945 merupakan khittah Indonesia, yang merupakan puncak dari keseluruhan cita-cita bangsa ini yang berproses sejak zaman kebangkitan nasional yang kemudian dirumuskan menjadi dasar negara Pancasila, dicetuskan melalui Proklamasi Kemerdekaan, dirumuskan menjadi Pembukaan UUD serta dirinci ke dalam batang tubuh UUD 1945 secara tuntas dan menyeluruh. Dengan demikian NU berpendirian bahwa Penyempurnaan UUD 1945 haruslah; pertama, dilaksanakan dengan penuh ketelitian dan kecermatan. Kedua, haruslah sesuai dengan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Ketiga, harus sesuai dengan semangat proklamasi. Keempat, haruslah sejalan dengan amanah mukaddimah UUD 1945. Kelima, mempertimbangkan aspirasi, tata nilai dan tradisi bangsa ini. Karena itu dalam konteks ini, NU menyarankan kepada bangsa ini agar kembali ke khittah Indonesia 1945, yaitu berusaha kembali menegaskan Pancasila sebagai ideologi negara. Proklamasi sebagai sprit bangsa dan UUD 1945 sebagai konstitusinya. Barang siapa mengganggu atau menentangnya harus segera dicegah, karena ini musuh negara. NU juga mendesak agar dalam UUD itu ada pasal yang menegaskan bahwa Mukaddimah UUD 1945 yang telah ada itu sama sekali tidak boleh di ubah atau amandemen, karena Mukadimah tersebut menjadi pedoman yang memuat filosofi serta arah perjuangan bangsa ini.56 55 Nur Khalik Ridwan, NU dan Neoliberalisme; Tantangan dan Harapan Menjelang Satu Abad, (Yogyakarta: Lkis, 2008), hal. 42. 56 Ibid, hal. 43-44. 56
Dengan ukhuwwah wathaniyyah itu, NU peduli untuk membangun bangsa, karena ini merupakan langkah penting untuk menegakkan kembali kedaulatan negara. Hal ini menjadi sangat penting untuk mengembangkan ukhuwwah insaniyyah untuk memperbesar peran bangsa ini dalam membantu dan bekerjasama dengan bangsa lain di dunia. Dengan demikian, NU juga bisa mengembangkan perannya lebih aktif dalam membangun peradapan dunia, mengingat NU saat ini tampil sebagai kekuatan Aswaja terbesar di dunia. Dengan ditopang oleh bangsa dan negara yang kuat dan terhormat, perjuangan Aswaja NU ditingkat dunia akan semakin strategis dalam mewujudkan Islam sebagai penyangga perdamaian dunia. Terbukti selama ini NU tidak hanya menjadi tumpuan bangsa lain di dunia. Tidak hanya dunia Muslim, dunia non-Muslim terbukti selama ini sangat tergantung pada peran NU. Semua langkah stategis NU dipersiapkan untuk menjalankan tugas nasional dan peran universal tersebut.57 F. Profil Singkat Organisasi NU 1. Struktur Organisasi a. Pengurus Besar (tingkat Pusat) b. Pengurus Wilayah (tingkat Propinsi) c. Pengurus Cabang (tingkat Kabupaten/ Kota) atau Pengurus Cabang Istimewa untuk kepengurusan di luar negeri. d. Pengurus Majelis Wakil Cabang/ MWC (tingkat Kecamatan) e. Pengurus Ranting (tingkat Desa / Kelurahan) 57 Ibid, hal. 46. 57
Untuk Pusat, Wilayah, Cabang, dan Majelis Wakil Cabang, setiap kepengurusan, terdiri dari: a. Mustasyar (Penasihat) b. Syuriyah (Pimpinan Tertinggi) c. Tanfidziyah (Pelaksana Harian) d. Untuk Ranting, setiap kepengurusan terdiri dari: syuriyah (pimpinan tertinggi) dan tanfidziyah (pelaksana harian). 2. Badan Otonom dalam NU Badan otonom adalah perangkat organisasi NU yang berfunGsi melaksanakan kebijakan NU yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan perorangan. Di antara badan otonom yang dimiliki oleh NU adalah sebagai berikut:58 a. Muslimat Nahdhatul Ulama (Muslimat NU) Muslimat NU lahir pada Muktamar NU ke-15 di Surabaya pada tanggal 15 - 21 Juni 1940 dengan nama Nahdhatul Ulama Muslimat (NUM). Pada wakt itu Muslimat masih menjadi bagian dari NU dan belum berdiri sendiri. Baru pada Muktamar NU ke-16 di Purwokerto, Jawa Tengah, pada tanggal 26-29 Maret 1946, NUM disahkan menjadi organisasi yang berdiri sendiri dan menjadi Badan Otonom (BANOM) Nahdhatul Ulama, sehingga namanyapun juga berubah menjadi Muslimat Nahdhatul Ulama disingkat menjadi Muslimat NU. 58 Ahmad Baso, NU Studies: Pergolakan Pemikiran Antara Fundametalisme Islam, (Jakarta: Erlangga, 2006), hal. 38-54. 58
59 Muslimat NU didirikan dengan tujuan: (1) Terwujudnya wanita Islam yang bertaqwa kepada Allah Swt, berilmu, beramal, cakap dan bertanggungjawab serta berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. (2) Terwujudnya wanita Islam yang sadar akan kewajiban dan haknya menurut ajaran Islam, baik secara pribadi maupun sebagai bagian dari anggota masyarakat. (3) Terlaksananya tujuan jamiyyah Nahdhatul Ulama di kalangan kaum wanita, sehingga terwujud masyarakat adil dan makmur yang merata dan diridhai Allah Swt. Dalam usaha mencapai tujuannya, Muslimat NU melakukan serangkaian kegiatan antara lain: (1) Mempelajari dan memperdalam serta mengamalkan ajaran Islam ala Ahlussunnah wal Jamaah dengan sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya. (2) Mempersatukan gerak langkah kaum wanita umumnya dan wanita Nahdhatul Ulama pada khususnya dalam menciptakan masyarakat adil makmur yang diridhai Allah Swt. (3) Melaksanakan nilai-nilai budi pakerti utama dalam kehidupan sehari-hari (4) Meningkatkan kualitas (mutu), harkat dan martabat wanita Indonesia umumnya dan Muslimat NU khususnya, guna memperkuat tanggungjawab terhadap agama, bangsa dan negara. (5) Mengusahakan agar wanita Indonesia umumnya dan Muslimat NU khususnya menjadi istri-istri dan ibu-ibu yang baik guna pertumbuhan bangsa yang taat beragama. (6) Bergerak secara aktif dalam lapangan peribadatan, sosial, kesehatan, pendidikan, penerangan atau da'wah, ekonomi dan usaha-usaha kemasyarakatan lainnya. (7) Membina
kerjasama dengan badan-badan dan organisasi wanita serta lembaga- lembaga lain. Disamping itu, Muslimat NU juga mempunyai perangkat-perangkat organisasi lain, seperti: (1) Yayasan Kesejahteraan Muslimat (YKM), yang merupakan sarana organisasi untuk mewujudkan program-program Muslimat NU di bidang sosial, kesehatan, kependudukan dan lingkungan hidup. (2) Yayasan Bina Bhakti Wanita (YBBW) yang melaksanakan program Muslimat NU dalam bidang pendidikan dan didirikan atas kerja sama dengan Departemen Tenaga Kerja. (3) Himpunan Da'iyah Muslimat NU (HIDMAT NU), yang melaksanakan program Muslimat NU di bidang da'wah, bekerja sama dengan Nahdhatul Ulama. b. Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Gerakan Pemuda Ansor didirikan pada tanggal 14 Desember 1949 di Surabaya, sebagai kelanjutan dari "Anshoru Nahdhatul Ulama" (ANU) yang didirikan pada tanggal 24 April 1934. Jika ditelusuri, sejarah kelahiran dan perkembangan GP Ansor tidak bisaa dipisahkan dari sejarah kelahiran Nahdhatul Ulama itu itu sendiri. Pada tahun 1924, di Surabaya berdiri suatu organisasi pemuda yang diberi nama "Syubbanul Wathan" (Pemuda Tanah Air) di bawah pimpinan Abdullah Ubaid. Kegiatan utamanya adalah dakwah keliling, latihan kepemimpinan dan latihan bela diri. Pada tahun 1930, Syubbanul Wathan melebur diri menjadi "Nahdhatus Syubban" dan pada tahun 1931 namanya berubah 60
menjadi "Persatuan Pemuda Nahdhatul Ulama (PPNU)". Setahun kemudian, kata "Persatuan" dihilangkan, menjadi Pemuda Nahdhatul Ulama (PNU) dan kemudian berubah lagi menjadi Ansoru Nahdhatul Ulama (ANU). Baru pada Muktamar NU ke-9 di Banyuwangi pada tanggal 21 - 26 April 1934 ANU diterima menjadi bagian dari jam'iyyah NU. Selama revolusi fisik, ANU dibekukan. Akan tetapi kemudian muncul ide dari Muhammad Husaini, seorang tokoh ANU dari Surabaya untuk menghidupkan kembali ANU. Dalam pertemuan tersebut, dicapai kesepakatan untuk menghidupkan kembali ANU dengan nama baru yaitu "Gerakan Pemuda Ansor" yang disingkat menjadi GP. ANSOR. Gerakan Pemuda Ansor didirikan dengan tujuan antara lain: (1) Menyadarkan para pemuda Islam akan kewajibannya memperjuangkan cita-cita Islam. (2) Meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran. (3) Mempergiat pendidikan rohani dan jasmani dalam rangka mewujudkan masyarakat Islam. (4) Membimbing dan membantu tegaknya Kepanduan Ansor. (5) Meningkatkan kerjasama dengan organisasi pemuda lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri. (6) Meningkatkan berbagai kegiatan-kegiatan olah raga, kesenian dan kemasyarakatan. Sebagaimana organisasi yang lain, GP Ansor juga mempunyai perangkat organisasi yang berada di bawah naungannya. Adapun perangkat organisasi dalam GP Ansor yang terpenting ialah BANSER, singkatan dari "Barisan Ansor Serbaguna". Banser merupakan pasukan yang terlatih yang berfungsi serba guna, terutama di bidang pertahanan 61
dan keamanan, baik untuk kepentingan GP Ansor sendiri, NU maupun masyarakat pada umumnya. Banser mulai didirikan pada tahun 1968, bertepatan dengan Kongres GP Ansor VII di Jakarta. c. Fatayat Nahdhatul Ulama Fatayat NU didirikan pada 7 Rajab 1369 H/ 24 April 1950. Akan tetapi rintisannya sebenarnya sejak tahun 1940. Di antara tokoh perintisnya adalah: Murthasiyah (Surabaya), Uzaimah Mansur (Gresik), dan Aminah (Sidoarjo). Fatayat NU resmi menjadi Badan Otonom NU setelah disahkan dalam Muktamar NU ke-18, pada tanggal 20 April-3 Mei 1950 di Jakarta. Tujuan Fatayat NU adalah: (1) Membentuk pemudi atau wanita muda islam bertaqwa kepada Allah Swt, berbudi luhur, beramal, cakap, dan bertanggung jawab serta berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. (2) Mewujudkan rasa kesetiaan terhadap asas, aqidah dan tujuan Nahdhatul Ulama dalam menegakkan syariat Islam. (3) Mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata serta diridlai Allah Swt. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, Fatayat NU melakukan serangkaian usaha sebagai berikut: (1) Menghimpun dan membina pemudi atau wanita muda Islam dalam suatu organisasi. (2) Meningkatkan mutu pendidikan, pengajaran, keterampilan dan memperluas ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara. (3) Meningkatkan peranan wanita Indonesia daam segala bidang kehidupan beragama, bernegara dan bermasyarakat. 62
(4) Mempertinggi budi (akhlaqul karimah) dalam kehidupan sehari-hari. (5) Menjalankan kegiatan dan menjalin kerjasama yang menunjang syiar Islam dan kesejahteraan masyarakat. (6) Membina persahabatan dengan organisasi lain, terutama organisasi pemuda dan wanita. d. Ikatan Pelajar Nahdhatul Ulama (IPNU) Ikatan Pelajar Nahdhatul Ulama (disingkat IPNU) adalah badan otonom Nahdhatul Ulama yang berfungsi untuk membantu melaksanakan kebijakan NU pada segmen pelajar dan santri putra. IPNU didirikan di Semarang pada tanggal 20 Jumadil Akhir 1373 H, bertepatan dengan tanggal 24 Pebruari 1954, yaitu pada Konferensi Besar (Konbes) LP Ma'arif NU. Pendiri IPNU adalah M. Shufyan Cholil (mahasiswa UGM), H. Musthafa (Solo), Abdul Ghony Farida (Semarang) dan Thalhah Mansur. Ketua Umum pertama IPNU adalah M. Tholhah Mansoer yang terpilih dalam Konferensi Segi Lima yang diselenggarakan di Solo pada 30 April-1 Mei 1954 dengan melibatkan perwakilan dari Yogyakarta, Semarang, Solo, Jombang, dan Kediri. Pada tahun 1988, sebagai implikasi dari tekanan rezim Orde Baru, IPNU mengubah kepanjangannya menjadi Ikatan Pelajar Nahdhatul Ulama. Sejak saat itu, segmen garapan IPNU meluas pada komunitas remaja pada umumnya. Pada Kongres XIV di Surabaya pada tahun 2003, IPNU kembali mengubah kepanjangannya menjadi "Ikatan Pelajar Nahdhatul Ulama". Sejak saat itu babak baru IPNU dimulai. Dengan 63
keputusan itu, IPNU bertekad mengembalikan basisnya di sekolah dan pesantren. Tujuan IPNU adalah terbentuknya pelajar bangsa yang bertaqwa kepada Allah Swt, berilmu, berakhlaq mulia dan berwawasan kebangsaan serta bertanggungjawab atas tegak dan terlaksananya syari'at Islam menurut faham ahlussunnah wal jama'ah yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, dilakukan serangkaian usaha, yaitu: (1) Menghimpun dan membina putra-putra Nahdhatul Ulama dalam satu wadah organisasi. (2) Mempersiapkan kader-kader intelektual sebagai penerus perjuangan bangsa (3) Mengusahakan tercapainya tujuan organisasi dengan menyusun landasan perjuangan sesuai dengan perkembangan masyarakat (mashlahah al-'ammah), guna terwujudnya khaira ummah. Mengusahakan jalinan komunikasi dan kerjasama program dengan pihak lain selama tidak merugikan organisasi. e. Ikatan Pelajar Putri Nahdhatul Ulama (IPPNU) Ikatan Pelajar Putri Nahdhatul Ulama (IPPNU) adalah salah satu organisasi remaja yang menghimpun Pelajar Putri NU. Organisasi ini didirikan pada tanggal 8 Rajab 1374 H atau bertepatan dengan tanggal 2 Maret 1955 di Solo, Jawa Tengah. Salah seorang pendirinya adalah Ny. Umrah Mahfudha. Semula organisasi ini merupakan bagian dari lembaga pendidikan maarif, tetapi semenjak kongres di Surabaya pada tahun 1966, IPPNU melepaskan diri dari LP. Maarif dan menjadi salah satu 64 (4)
65 badan otonom Nahdhatul Ulama. Sebagai bagian dari badan otonom Nahdhatul Ulama, IPPNU mempunyai tiga fungsi utama, yaitu: (1) Sebagai wadah berhimpun Pelajar Putri NU untuk melanjutkan semangat jiwa dan nilai-nilai ke-NU-an. (2) Sebagai wadah komunikasi Pelajar Putri NU untuk menggalang ukhuwwah islamiyyah dan syiar Islam. (3) Sebagai wadah kaderisasi Pelajar Putri NU untuk mempersiapkan kaderisasi bangsa. 3. Badan Otonom Nahdhatul Ulama yang Berbasis Profesi dan Kekhususan Diantara badan otonom yang dimiliki oleh Nahdhatul Ulama dalam bidang yang berbasis profesi dan kekhususan adalah: a. Jam'iyyah Ahlit Thariqah al-Mu'tabarah al-Nahdhiyyah. b. Jam'iyyatul Qurra' wa al-Huffadz c. Ikatan Sarjana Nahdhatul Ulama (ISNU) d. Serikat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI) e. Pagar Nusa Nahdhatul Ulama (PN NU) f. Persatuan Guru Nahdhatul Ulama (PERGUNU) g. Pagar Nusa h. Fatayat 4. Lajnah Lajnah adalah perangkat organisasi untuk melaksanakan program yang memerlukan penanganan khusus. NU mempunyai dua lajnah, yaitu:
(a) Lajnah Falakiyah, bertugas mengurusi masalah hisab dan ru'yah, serta pengembangan ilmu falak (astronomi). (b) Lajnah Ta'lif wan Nasyr (LTN), bertugas mengembangkan penulisan, penerjemahan dan penerbitan kitab/ buku, serta media informasi menurut faham Ahlussunnah wal Jama'ah. 5. Lembaga Maksud lembaga di sini adalah perangkat departementasi organisasi yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan, berkaitan dengan suatu bidang tertentu. NU mempunyai 14 lembaga, yaitu: a. Lembaga Dakwah Nahdhatul Ulama (LDNU). Tugasnya adalah melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan dakwah agama Islam yang menganut faham Ahlussunnah wal Jamaah. b. Lembaga Pendidikan Ma'arif (LP Ma'arif NU). Tugasnya adalah melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan dan pengajaran formal. c. Rabithah Ma'ahid al-Islamiyah (RMI). Tugasnya adalah melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan pondok pesantren. d. Lembaga Perekonomian NU (LPNU). Tugasnya adalah melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan ekonomi warga. e. Lembaga Pengembangan Pertanian NU (LP2NU). Tugasnya adalah melaksanakan kebijakan di bidangan pengembangan pertanian, lingkungan hidup dan eksplorasi kelautan. f. Lembaga Kemaslahatan Keluarga (LKKNU). Melaksanakan kebijakan di bidang kesejahteraan keluarga, sosial, dan kependudukan. 66
67 g. Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam). Tugasnya adalah melaksanakan kebijakan di bidang pengkajian dan pengembangan sumberdaya manusia. h. Lembaga Penyuluhan dan Pemberian Bantuan Hukum (LPBHNU) Melaksanakan penyuluhan dan pemberian bantuan hukum. i. Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia (Lesbumi). Tugasnya adalah melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan seni dan budaya. j. Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (LAZISNU). Bertugas menghimpun, mengelola, dan mentasharufkan (menyalurkan) zakat, infaq, dan shadaqah. k. Lembaga Waqaf dan Pertanahan (LWPNU). Tugasnya adalah mengurus, mengelola serta mengembangkan tanah dan bangunan, serta benda wakaf lainnya milik NU. l. Lembaga Bahtsul Masail (LBM-NU). Tugasnya adalah membahas dan memecahkan masalah-masalah yang maudhu'iyyah (tematik) dan waqi'iyyah (aktual) yang memerlukan kepastian hukum. m. Lembaga Ta'miri Masjid Indonesia (LTMI). Tugasnya adalah melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan dan pemberdayaan Masjid. n. Lembaga Pelayanan Kesehatan (LPKNU). Tugasnya adalah melaksanakan kebijakan di bidang kesehatan.