Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol. 03, No. 03, Juni 2024, pp. 237-248 Kebijakan Relokasi Terhadap Status Tanah Masyarakat Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Cianjur Sekha Anggita Maulidina1, Anita Kamilah2, Mokh. Irfan Sofyan3 1 Ilmu Hukum, Universitas Suryakancana dan 2 Ilmu Hukum, Universitas Suryakancana dan anitakamilah@unsur.ac.id 3 Ilmu Hukum, Universitas Suryakancana dan Article Info ABSTRAK Article history: Received Jun, 2024 Revised Jun, 2024 Accepted Jun, 2024 Kata Kunci: Kepastian Hukum, Relokasi, Masyarakat, Gempa Bumi Keywords: Legal Community, Earthquake Certainty, Relocation, Pada tanggal 21 November 2022, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, Indonesia, diguncang gempa bumi berkekuatan 5,6 Mw (Lima Koma Enam Magnitudo). Permasalahan mengenai penanggulangan bencana sering terjadi, pemerintah terus berupaya untuk melakukan penataan dan penertiban dengan mengeluarkan berbagai kebijakan, termasuk masalah relokasi masyarakat pemilik hak atas tanah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kepastian hukum hak milik masyarakat atas tanah yang ditinggalkan akibat bencana gempa bumi dan hak atas tanah yang direlokasi di Kabupaten Cianjur. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif didukung yuridis sosiologis untuk akurasi serta validitas data, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis, jenis dan sumber data menggunakan data primer dan data sekunder, serta analisis data dilakukan secara kualitatif. Kepastian hukum hak milik masyarakat atas tanah yang ditinggalkan akibat bencana gempa bumi dan hak atas tanah yang direlokasi di Kabupaten Cianjur. Tanah yang berada di Zona Merah tetap menjadi hak milik masyarakat juga sertifikatnya, namun tanah tersebut tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. Sedangkan, tanah di lokasi relokasi akan menjadi hak milik masyarakat setelah 10 (Sepuluh) tahun, sehingga belum ada sertifikat kepemilikan saat ini. Setelah masa tersebut berakhir, kepemilikan tanah tersebut akan disahkan dengan Sertifikat Hak Milik. ABSTRACT On November 21, 2022, Cianjur Regency, West Java Province, Indonesia, was rocked by a 5.6 Mw (Five Point Six Magnitude) earthquake. Problems regarding disaster management often occur, the government continues to strive to organize and order by issuing various policies, including the issue of relocation of land rights owners. The purpose of this research is to analyze the legal certainty of community property rights to land abandoned due to earthquake disasters and relocated land rights in Cianjur Regency. This research method uses a normative juridical approach supported by sociological juridical for accuracy and validity of data, with descriptive analysis research specifications, types and sources of data using primary data and secondary data, and data analysis is carried out qualitatively. Legal certainty of community property rights to land abandoned due to earthquake disasters and relocated land rights in Cianjur Regency. Land located in the Red Zone remains the property of the community as well as its certificate, but the land cannot be used properly. Meanwhile, land in relocation sites will become community property Journal homepage:
238 after 10 (Ten) years, so there is no ownership certificate at this time. After this period ends, the land ownership will be legalized with a Certificate of Ownership. This is an open access article under the CC BY-SA license. Corresponding Author: Name: Sekha Anggita Maulidina Institution: Ilmu Hukum, Universitas Suryakancana Email: 1. PENDAHULUAN Indonesia disebut sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia karena banyaknya pulau yang membentuk wilayahnya. Indonesia sangat strategis karena lokasinya yang unik. Indonesia adalah negara maritim dengan luas lautan lebih besar dari daratan. Terletak di kawasan Asia Tenggara, di garis khatulistiwa, Indonesia terletak di antara dua benua, Asia dan Australia, serta dua buah samudera, Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Selain itu, Indonesia terletak di antara 6°LU (Enam Derajat Lintang Utara) dan 11°LS (Sebelas Derajat Lintang Selatan). Lokasi Indonesia ini disebut sebagai Ring of Fire (Cincin Api Pasifik) karena terbentang sejauh 40.000 km (Empat Puluh Ribu Kilometer). Hal ini menyebabkan gempa bumi sering terjadi di wilayah Indonesia dan di cekungan Samudra Pasifik. Salah satu bahaya terbesar bagi masyarakat Indonesia adalah gempa bumi; rata-rata, setiap tahun terjadi kurang lebih 6.000 (Enam Ribu) kali dengan segala konsekuensi yang disebabkannya (Dito Putro Utomo & Bister Purba, 2019: 846-847). Kondisi tersebut memiliki berbagai karakteristik yang berpotensi menyebabkan bencana, sehingga sangat penting untuk menangani setiap karakteristik dan potensi bencana, baik secara nasional maupun lingkungan sekitar, untuk mengurangi risiko bencana. Masyarakat di suatu daerah dipengaruhi secara langsung oleh pemahaman kita tentang dinamika permukaan bumi (alam dan manusia). Dengan meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat, partisipasi masyarakat dalam mengurangi dan menghindari bencana sangat penting. Saat terjadi bencana, masyarakat adalah objek utama. Mereka harus tahu kerentanan mereka sehingga dapat menjadi pelaku atau subjek utama dalam mengurangi risiko bencana dan mengurangi kerugian. Untuk mencapai hal ini, masyarakat harus merencanakan untuk mengurangi risiko bencana dan memiliki pemahaman tentang apa yang harus dilakukan sebelum bencana, saat tanggap darurat, dan setelah bencana. Meningkatkan pemahaman tentang penanggulangan bencana sangat penting untuk diajarkan kepada masyarakat sekitar. Ini terutama berlaku untuk anak-anak di usia dini, karena mereka belum tahu apa yang harus dilakukan jika bencana terjadi (Mirza Desfandi, 2014: 192). Dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang ditegaskan kembali dalam Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, potensi bencana yang sangat besar di wilayah Indonesia telah ditetapkan. Bagian Konsideran Poin (a) undang-undang tersebut dengan jelas menyatakan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk menjamin perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan manusia, termasuk perlindungan dari Vol. 03, No. 03, Juni 2024, pp. 237-248
239 bencana yang berkaitan dengan pelaksanaan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Definisi bencana menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: "Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis". Definisi tersebut menyebutkan bahwa bencana disebabkan oleh faktor alam, non alam dan manusia. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tersebut juga mendefinisikan mengenai bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang tercantum dalam ayat (2) yaitu menyebutkan bahwa : "Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh suatu peristiwa atau rangkaian fenomena alam, antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor", ayat (3) menyebutkan bahwa : "Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang tidak wajar antara lain berupa kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, epidemi dan wabah penyakit", dan ayat (4) menyebutkan bahwa : "Bencana sosial adalah bencana yang menyebabkan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang menghasilkan konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan terror". Gempa bumi berkekuatan 5,6 Mw (Lima Koma Enam Magnitudo) terjadi di wilayah Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, Indonesia, pada Senin, tanggal 21 November 2022 siang pukul 13:21:10 WIB. Hiposenternya berada di kedalaman 10 km (Sepuluh Kilometer). Bencana alam merupakan keniscayaan yang selalu mengiringi kehidupan manusia. Bencana alam menimbulkan banyak kerugian, termasuk korban jiwa dan kerugian materiil dan non-materiil. Negara harus hadir untuk melindungi kepentingan dan keselamatan umum. Penciptaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tingkat pusat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat daerah menunjukkan fungsi sebenarnya dari pemerintah dan pemerintah daerah. Organisasi non-departemen ini adalah sektor utama dalam setiap upaya penanggulangan bencana. Karena pentingnya BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, pemerintah daerah harus berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan sarana dan prasarana. Namun, masalah utama yang sering dihadapi pemerintah termasuk keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan kurangnya kolaborasi antar sektor (Sri Heryati, 2020: 146). Penanggulangan bencana adalah tanggung jawab bersama dari semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi non-pemerintah, organisasi internasional, dan stakeholder lainnya. Akibatnya, basis penanggulangan bencana nasional membantu pemerintah melaksanakan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) secara sistematis, terencana, dan menyeluruh. Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melakukan mitigasi bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi rekonstruksi sebelum atau setelah bencana terjadi, sebagai daerah rawan bencana (Renstra, 2016-2021, BPBD, 20 Februari 2023). Negara Indonesia berusaha mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara moral dan material berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (Lilik Mulyadi, 2007: 64).. Permasalahan mengenai penanggulangan bencana sering terjadi di Indonesia hingga saat ini. Berbagai macam upaya telah dilakukan pemerintah baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Pemerintah terus berupaya untuk Vol. 03, No. 03, Juni 2024, pp. 237-248
240 melakukan penataan dan penertiban dengan mengeluarkan berbagai kebijakan. Dari berbagai macam permasalahan yang ada, permasalahan mengenai relokasi menjadi salah satu fenomena sosial yang selalu menjadi sorotan. Kehadiran program relokasi diikuti dengan bergulirnya prasangka, rumor dan pergolakan di internal masyarakat yang terkena dampak bencana gempa bumi di kawasan Zona Merah (Red Zone). Tidak sedikit masyarakat yang menolak untuk direlokasi bahkan terjadi kontestasi yang melibatkan berbagai aktor dan otoritas, analisis yang relevan adalah analisis tentang pengaturan dari program bersangkutan, yakni relokasi atas masyarakat yang terdampak bencana sebagai penyintas pasca bencana dalam konteks penolakan relokasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi relokasi masyarakat pemilik hak atas tanah yang mengalami bencana gempa bumi di Kabupaten Cianjur, untuk mengevaluasi kepastian hukum hak milik masyarakat atas tanah yang ditinggalkan akibat bencana gempa bumi dan hak atas tanah yang direlokasi di Kabupaten Cianjur, dan untuk mengidentifikasi berbagai masalah yang muncul sebagai akibat dari relokasi. Oleh karena itu, diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan solusi untuk masalah yang diteliti, memberikan berbagai ide untuk membantu pihak-pihak yang berkepentingan, dan memberikan pengetahuan yang memadai tentang masalah tersebut. 2. METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (penelitian kepustakaan) atau yuridis sosiologis (penelitian sosio-legal). Metode yuridis normatif adalah penelitian hukum yang melakukan penelitian dengan data sekunder dan bahan pustaka (penelitian kepustakaan). Jenis penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif, yang merupakan metode yang bertujuan untuk memberikan gambaran lengkap tentang fakta dan masalah yang berkaitan dengan subjek yang diteliti, dan kemudian melakukan analisis terhadap masalah tersebut. Penulis mengumpulkan data secara langsung dari sumber utamanya, seperti wawancara, survei, dan eksperimen, antara lain. Teknik pengumpulan data ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research) dan menggunakan Internet, atau online. Analisis data adalah tahap akhir dari penelitian ini setelah menyelesaikan beberapa langkah. Analisis data dilakukan secara kualitatif - sebuah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis tanpa menggunakan angka-angka, dan semua yang dikatakan oleh responden secara tertulis atau lisan diperiksa sebagai bagian dari diri mereka sendiri. 3. HASIL DAN PEMBAHASAN 3.1 Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Dilakukannya Relokasi Terhadap Masyarakat Pemilik Hak Atas Tanah Yang Mengalami Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Cianjur Bencana alam dapat memengaruhi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Korban jiwa, kerusakan infrastruktur, dan kerusakan ekosistem dapat mengganggu aktivitas sosial dan hilangnya tempat tinggal. Bencana alam selalu berdampak pada jiwa dan menyebabkan trauma dan penurunan kualitas mental. Pemulihan setelah bencana adalah fase penting dalam mengembalikan kehidupan masyarakat. Dalam pemulihan setelah bencana, prinsip "Building Back Better" harus diterapkan. Ini berarti membangun kembali kehidupan orang-orang yang tertindas dengan mengurangi kerentanan mereka dan meningkatkan kemampuan mereka untuk menghindari bencana di masa depan. Oleh karena itu, untuk memungkinkan pemulihan yang lebih baik dan lebih Vol. 03, No. 03, Juni 2024, pp. 237-248
241 cepat, diperlukan pendekatan yang menyeluruh untuk proses pemulihan tersebut, yang mencakup perencanaan pembangunan kembali pasca bencana (Post Disaster Recovery Planning) (Saut Sagala et.al, 2013: 217). Berdasarkan Undang-undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (9) juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (6), yang menyebutkan bahwa mitigasi merupakan "Serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana". Kabupaten Cianjur terletak pada koordinat 106° 42'-107° 25' BT (Seratus Enam Derajat Empat Puluh Dua Menit Hingga Seratus Tujuh Derajat Dua Puluh Lima Menit Bujur Timur) dan 6° 21'-7° 25' LS (Enam Derajat Dua Puluh Satu Menit Hingga Tujuh Derajat Dua Puluh Lima Menit Lintang Selatan). Ada ketinggian 7-2.962 MDPL (Tujuh Hingga Dua Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Meter di Atas Permukaan Laut) dengan kemiringan 0 Daerah berbatasan dengan beberapa wilayah. Kabupaten Bogor dan Purwakarta berbatasan di sebelah utara; Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Garut berbatasan di sebelah timur; dan Samudra Hindia berbatasan di sebelah selatan. Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor berbatasan di sebelah barat. Kabupaten Cianjur memiliki 32 (Tiga Puluh Dua) kecamatan dan memiliki total 361.434,98 ha (Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat Koma Sembilan Delapan Hektare). Kecamatan Cidaun memiliki luas terbesar, yaitu 29.551,23 ha (Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Satu Koma Dua Tiga Hektare). Tahun 2015, Kabupaten Cianjur memiliki 350.148 ha (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Hektare) lahan sawah dan bukan sawah. Luas lahan sawah turun dari 65.909 ha (Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sembilan Hektare) pada tahun 2014, menjadi 65.782 ha (Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Hektare). Penurunan ini disebabkan oleh penurunan luas lahan sawah di Kecamatan Gekbrong di Kadupandak, Pagelaran, Agrabinta, dan Cibeber terdapat banyak sawah. Gempa bumi dengan kekuatan 5,6 Mw (Lima Koma Enam Magnitudo) terjadi di wilayah Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, Indonesia, pada Senin, tanggal 21 November 2022, siang pukul 13:21:10 WIB. Gempa mengguncang wilayah tersebut selama kurang lebih 20 (Dua Puluh) detik, dan episenternya berada di kedalaman 10 km (Sepuluh Kilometer). Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), pusat gempa bumi di Kabupaten Cianjur tidak menimbulkan potensi tsunami. Gempa tersebut adalah jenis gempa tektonik kerak dangkal, juga dikenal sebagai gempa kerak dangkal. Gempa bumi adalah getaran asli yang berasal dari dalam bumi yang kemudian merambat ke permukaan karena rekahan bumi yang pecah, aktivitas gunungapi (vulkanik), meteor jatuh, longsoran (di bawah muka air laut), dan ledakan bom nuklir di bawah permukaan. Jenis gempa bumi yang paling umum adalah gempa bumi tektonik, yang terjadi ketika dua lempeng batuan berbenturan secara bertahap, sehingga energi benturan akumulasi melampaui kekuatan batuan, sehingga batuan berada di bawah permukaan (Arif Mustofa Nur, 2010: 67-68). Berlokasi di darat pada koordinat 107.05 BT (Seratus Tujuh Koma Nol Lima Bujur Timur) dan 6.84 LS (Enam Koma Delapan Empat Lintang Selatan), gempa bumi tersebut berjarak sekitar 9,65 km (Sembilan Koma Enam Lima Kilometer) barat daya Kota Cianjur atau 16,8 km (Enam Belas Koma Delapan Kilometer) timur laut Kota Sukabumi. Sebagian besar morfologi daerah ini terdiri dari dataran tinggi hingga dataran bergelombang dan perbukitan bergelombang hingga terjal yang Vol. 03, No. 03, Juni 2024, pp. 237-248
242 terletak di bagian tenggara gunung api Gede. Area ini sebagian besar terdiri dari endapan kuarter yang terdiri dari batuan rombakan gunung api muda (breksi gunung api, lava, dan tuff) dan aluvial sungai. Beberapa dari batuan rombakan gunung api muda ini telah lapuk. Pada umumnya, endapan kuarter tersebut lunak, lepas, dan belum konsolidasi, yang membuatnya lebih rawan terhadap gempa bumi. Selain itu, gerakan tanah yang dapat dipicu oleh gempa bumi besar dan curah hujan dapat terjadi pada bentuk perbukitan bergelombang hingga terjal yang terdiri dari batuan yang telah mengalami pelapukan (Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, 2022, ESDM, 01 Juni 2023). Tercatat dampak gempa Cianjur terjadi di sekitar 180 (Seratus Delapan Puluh) desa yang tersebar di 16 (Enam Belas) kecamatan. Jumlah korban luka-luka mencapai lebih dari 2.000 (Dua Ribu) orang dan jumlah korban meninggal tercatat kurang lebih sekitar 602 (Enam Ratus Dua) orang dan 5 (Lima) orang dinyatakan hilang. Informasi lengkap korban meninggal dunia di Kabupaten Cianjur sebanyak 78 (Tujuh Puluh Delapan) orang, Cibeber 2 (Dua) orang, Cikalongkulon 1 (Satu) orang, Cilaku 27 (Dua Puluh Tujuh) orang, Cugenang 397 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh) orang, Haurwangi 1 (Satu) orang, dan Karangtengah 13 (Tiga Belas) orang. Berikutnya Kecamatan Mande 1 (Satu) orang, Pacet 23 (Dua Puluh Tiga) orang, Sukaluyu 2 (Dua) orang, Sukaresmi 1 (Satu) orang, Warungkondang 50 (Lima Puluh) orang dan Gekbrong 6 (Enam) orang (Riga Nurul Iman & Dwi Murdaningsih, 2022, Republika, 02 Juni 2023). Gempa bumi terasa begitu kuat hingga ke berbagai daerah berdasarkan data BMKG, hingga hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023 telah tercatat sebanyak 490 (Empat Ratus Sembilan Puluh) kali, gempa susulan yang mengguncang daerah Cianjur. Gempa-gempa susulan (aftershocks) dengan magnitudo terbesar 4,3 (Empat Koma Tiga) hingga terkecil 1,0 (Satu Koma Nol) gempa susulan tersebut semakin melemah secara fluktuatif dan kedalaman rata-rata sekitar 10 km (Sepuluh Kolometer), dimana 5 (Lima) gempa diantaranya dirasakan oleh masyarakat sekitar. Gempa bumi utama (mainshock) 5,6 Mw (Lima Koma Enam Magnitudo) berdampak dan dirasakan di kota Cianjur dengan skala intensitas V-VI MMI (Lima Sampai Enam Modified Mercally Intensity); Garut dan Sukabumi IV-V MMI (Empat Sampai Lima Modified Mercally Intensity); Cimahi, Lembang, Kota Bandung, Cikalong Wetan, Rangkasbitung, Bogor dan Bayah dengan skala intensitas III MMI (Tiga Modified Mercally Intensity); Tangerang Selatan, Jakarta dan Depok dengan skala intensitas II-III MMI (Dua Sampai Tiga Modified Mercally Intensity) (Pepen Supendi et.al, 2022, BMKG, 03 Juni 2023). Sebagaimana disampaikan oleh BMKG pada 21 November 2022, Sesar Cimandiri mungkin menjadi penyebab gempa bumi di Cianjur. Namun, beberapa ahli percaya bahwa gempa tidak dipicu oleh Sesar Cimandiri. Ini karena episentrum gempa berada jauh dari Sesar Cimandiri, 10 km (Sepuluh Kilometer) di sebelah utara jalur patahan Cimandiri. Selain itu, bentuk Sesar Cimandiri di selatan, dengan lebar 8-10 m (Delapan Sampai Sepuluh Meter), membuka peluang adanya sesar yang belum terungkap. Meskipun Kabupaten Cianjur sebagian besar dataran rendah, bagian tenggara Gunung Gede memiliki dataran bergelombang hingga terjal. Studi menunjukkan bahwa patahan atau Sesar Cugenang, yang baru ditemukan, adalah penyebab gempa bumi Cianjur 5,6 Mw (Lima Koma Enam Magnitudo) pada tanggal 21 November 2022. Karena pusat gempa berada di dekat Sesar Cimandiri, sebelumnya diduga bahwa gempa Cianjur disebabkan oleh aktivitas Sesar tersebut. Namun, setelah analisis mekanisme fokus dan sebaran titik gempa susulan, analisis gambar satelit dan foto udara, dan survei lapangan mendalam oleh BMKG tentang pola sebaran dan karakteristik retakan permukaan tanah (retakan atau rekahan Vol. 03, No. 03, Juni 2024, pp. 237-248
243 permukaan tanah), sebaran titik longsor, kelurusan morfologi, dan pola kerusakan bangunan, diputuskan bahwa Sesar Cugenang adalah penyebab gempa Cianjur. Karena merupakan sesar aktif, sesar Cugenang rentan kembali terhadap pergeseran atau deformasi, getaran, dan kerusakan lahan dan struktur. Area di sepanjang patahan termasuk dalam zona merah (Red Zone) dan tidak boleh digunakan sebagai permukiman. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada korban jiwa atau kerugian materi jika gempa bumi kembali terjadi di tempat yang sama. Area tersebut tidak harus dimanfaatkan. Area di sekitar jalur Sesar Cugenang masih dapat digunakan untuk pertanian, kawasan konservasi, dan lahan resapan, serta untuk destinasi wisata ruang terbuka tanpa bangunan permanen. 3.2 Kepastian Hukum Hak Milik Masyarakat Atas Tanah Yang Ditinggalkan Akibat Bencana Gempa Bumi Dan Hak Atas Tanah Yang Direlokasi Di Kabupaten Cianjur. Bencana gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Cianjur membuat penerapan program rehabilitasi dan rekonstruksi setelah bencana menjadi lebih rasional. Pemerintah pusat memutuskan bahwa beberapa wilayah yang terdampak langsung tidak boleh dihuni oleh orang-orang karena termasuk Zona Merah yang berbahaya. Karena itu, orang-orang yang telah tinggal di daerah tersebut secara turun-temurun dan menghidupi lingkungan tersebut diminta untuk pindah. Fakta yang ada menunjukkan bahwa beberapa area termasuk ke dalam Zona Merah karena terdapat patahan atau Sesar Cugenang di area tersebut. Untuk daerah yang memiliki ancaman bencana tinggi, salah satu alternatif kebijakan pasca bencana adalah relokasi. Relokasi adalah proses membangun kembali aset, infrastruktur publik, dan perumahan di tempat lain yang lebih aman dan memadai dengan tujuan mengurangi korban apabila bencana terulang kembali. Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur diminta untuk merelokasi penduduk yang tinggal di zona patahan atau Sesar Cugenang segera oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Peta bahaya menunjukkan bahwa wilayah yang disarankan untuk ditempatkan adalah wilayah yang berada di sempadan patahan aktif Cugenang dengan jarak sekitar 0-10 m (Nol Sampai Sepuluh Meter) ke arah tegak lurus kanan, timur, atau barat jurus patahan, serta zona lereng degan yang sangat rentan terhadap longsor lahan (gerakan tanah) yang dipicu gempa bumi. Area sesar kira-kira 9 km (sembilan kilo meter). Total zona merah yang harus direlokasi seluas kurang lebih 2,63 km² (Dua Koma Enam Tiga Kilometer Persegi) tersebut dinyatakan sebagai Zona Merah (Red Zone) yang berbahaya untuk dihuni karena rawan gempa bumi. Berdasarkan tingkat kerentanannya terhadap gempa bumi dan/atau terhadap Gerakan tanah/longsor, zona patahan dibagi menjadi 3 (tiga) diantaranya yaitu Zona Terlarang (Zona Merah/Red Zone) meliputi zona sempadan patahan aktif Cugenang 0-10 m (Nol Sampai Sepuluh Meter), Zona Terbatas (Zona Oranye/Orange Zone) meliputi zona sempadan patahan aktif Cugenang lebih dari 10 m-1 km (Sepuluh Meter Hingga Satu Kilo Meter) dan Zona Bersyarat (Zona Kuning/Yellow Zone) meliputi sempadan patahan aktif cugenang lebih dari 1 km (Satu Kilo Meter). Ada dua kecamatan dan dua belas desa yang berada di sekitar Sesar Cugenang, yang berada di Zona Merah berbahaya. 11 desa di antaranya berada di wilayah Kecamatan Cugenang. Desa Rancagoong, Desa Cibulakan, Desa Sarampad, Desa Benjot, Desa Gasol, Desa Mangunkerta, Desa Cijedil, Desa Nyalindung, Desa Cibeureum, Desa Ciputri, dan Desa Ciherang adalah sebelas desa yang tergabung dalam kelompok ini. Desa Nagrak adalah desa terakhir yang berada di Kecamatan Cianjur. Tempat-tempat ini adalah salah satu yang paling terkena dampak gempa bumi. Vol. 03, No. 03, Juni 2024, pp. 237-248
244 Berdasarkan Surat Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika Republik Indonesia tentang Hasil Penetapan Zona Relokasi dan Kelayakan Hunian Tetap (Huntap) Nomor GF.00.00/043/KB/XII/2022. Zona episentrum gempa patahan aktif Sesar Cugenang, jurus patahan menunjukan arah ke Barat Laut - Tenggara (N 347° E) (North/Utara Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Derajat East/Timur), melampar dari koordinat -6.839°, 107.097° (Minus Enam Koma Delapan Tiga Sembilan Derajat Lintang Selatan, Seratus Tujuh Koma Nol Sembilan Tujuh Derajat Bujur Timur) di Desa Rancagoong, Kecamatan Cilaku, melalui koordinat -6.833°, 107.095° (Minus Enam Koma Delapan Tiga Tiga Derajat Lintang Selatan, Seratus Tujuh Koma Nol Sembilan Lima Derajat Bujur Timur) di Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, melalui koordinat -6.802°, 107.080° (Minus Enam Koma Delapan Nol Dua Derajat Lintang Selatan, Seratus Tujuh Koma Nol Delapan Nol Derajat Bujur Timur) di Desa Mangunkerta, Kecamatan Cugenang, hingga koordinat -6.765°, 107.063° (Minus Enam Koma Tujuh Enam Lima Derajat Lintang Selatan, Seratus Tujuh Koma Nol Enam Tiga Derajat Bujur Timur) di Desa Ciputri, Kecamatan Pacet dengan estimasi panjang patahan kurang lebih 9 km (Sembilan Kilo Meter), karena sebagian besar pelamparannya berada di Kecamatan Cugenang maka patahan ini dinamai Patahan Cugenang. Hasil estimasi posisi dan pelamparan patahan tersebut kurang lebih serupa dengan analisis oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) terkait deformasi permukaan yang teridentifikasi dari satelit Interferometric Synthetic Aperture Radar (InSAR) dan analisis displacement data Global Positioning System (GPS) oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), serta hasil interpretasi anomali gaya berat (gravity) oleh Badan Geologi. Pemerintah melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Cianjur (DISPERKIM) terus melakukan berbagai upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi. Dalam kebijakan pembangunan infrastruktur pemukiman khususnya Pembangunan Hunian Tetap (HUNTAP) dan melakukan rehabilitasi sejumlah fasilitas umum, bagi masyarakat yang terdampak gempa bumi di Kabupaten Cianjur. Melalui kebijakan relokasi yang diatur dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Cianjur Provinsi Jawa Barat diantaranya yaitu: 1. Keputusan Bupati Cianjur Nomor: 360/KEP.52-DPKP/2023 tentang Penetapan Penerima Hunian Tetap Relokasi Di Desa Sirnagalih Kecamatan Cilaku Untuk Warga Berada di Zona Merah Bencana Alam Gempa Bumi. 2. Keputusan Bupati Cianjur Nomor: 360/KEP.111-DISPERKIM /2023 tentang Penetapan Daftar Penerima Hunian Relokasi Di Desa Murnisari Kecamatan Mande Untuk Relokasi Permukiman Akibat Bencana Alam Gempa Bumi. Aturan tersebut memberikan otoritas kepada pemerintah untuk memindahkan korban gempa bumi dan anggota masyarakatnya yang berada di Zona Merah (Red Zone). Peraturan ini memungkinkan komunitas dan penyintas berpartisipasi dalam proses sosialisasi di lapangan, termasuk pendataan tanah dan pemberkasan administrasi yang diperlukan untuk proses relokasi. Untuk menjaga kesejahteraan rakyat Indonesia, kebijakan ini menggunakan prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keterlibatan, keberlanjutan, dan keselarasan yang sesuai dengan nilai-nilai nasional dan internasional. Menurut Undang-Undang, operasinya harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, rencana pembangunan nasional, rencana strategis, dan rencana kerja setiap lembaga yang membutuhkan tanah. Setelah menerima penelitian dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), kajian geologi, Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL- Vol. 03, No. 03, Juni 2024, pp. 237-248
245 UPL), kajian pengelolaan sampah, kajian drainase, dan Penetapan Lokasi (Penlok), jelas bahwa, untuk kepentingan umum, penetapan tanah atau lahan relokasi telah diselesaikan. Bencana gempa bumi yang terjadi di wilayah Cianjur menyebabkan banyak masalah di bidang pertanahan karena penduduk dan korban kehilangan tempat tinggal mereka dan segala sesuatu yang mereka miliki di atas tanah. Konsep reforma agraria, atau penataan tanah kembali, diperlukan dalam kasus-kasus seperti ini. Ini akan memungkinkan pemerintah dan kebijakan untuk memberikan kepastian hukum tentang hak atas tanah setelah gempa bumi, serta memungkinkan pemegang hak atas tanah untuk dengan mudah membuktikan bahwa mereka memiliki tanah. Proses yang berkelanjutan yang mencakup penataan kembali kekuasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria dikenal sebagai pembaharuan agraria. Ini dilakukan untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum (Frasandi, 2022: 237). Untuk memberikan kepastian hukum tentang status kepemilikan tanah setelah gempa bumi melalui reforma agraria, diperlukan perlindungan hukum bagi pemilik tanah yang terkena dampak gempa bumi. Perlindungan ini mencakup status hukum dan fisik tanah, seperti tanah yang ditinggalkan oleh gempa bumi dan tanah yang direlokasi di Kabupaten Cia. Karena hak atas tanah sangat penting, pemerintah harus mendukung sepenuhnya inisiatif ini untuk memberikan hak warga negara Indonesia untuk memiliki tanah dengan cara yang akan memberikan rasa keadilan yang berkelanjutan bagi warga negara Indonesia. Ini dapat dicapai melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang memberikan kepastian hukum bagi masyarakat umum untuk memiliki tanah (Christina Dorentje Gunena et.al, 2021: 35). Menurut (Boedi Harsono, 2008: 24), hak penguasaan atas tanah mencakup serangkaian wewenang, kewajiban, dan/atau larangan bagi pemegang hak untuk melakukan apa pun mengenai tanah yang dihaki. Isi dari hak penguasaan itulah yang menentukan atau membedakan hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam Hukum Tanah. sesuai dengan kepentingannya selama tidak melanggar undang-undang, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) UUPA. Pasal 16 UUPA mengatur hak-hak tanah sebagai berikut: (1) Hak Milik (HM); (2) Hak Guna Usaha (HGU); (3) Hak Guna Bangunan (HGB); (4) Hak Pakai (HP); (5) Hak Sewa; (6) Hak Membuka Tanah; (7) Hak Memungut Hasil Hutan; dan (8) Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak atas tanah sebelumnya yang akan ditetapkan dengan undang-undang dan sifatnya sementara, seperti yang disebutkan dalam Pasal 53 UUPA: (1) Hak Gadai; (2) Hak Untuk memberikan keadilan dan kepastian terhadap tanah dan bangunan yang ditinggalkan, pemerintah bersama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) bertanggung jawab untuk melakukan pendataan mengenai tanah dan bangunan yang akan direlokasi ke tempat yang baru. Karena tanah dan struktur yang tidak digunakan, pemilik tanah tidak akan menerima kompensasi. Untuk menangani masalah ini, pemerintah menyiapkan area khusus untuk penduduk yang tempat tinggalnya rusak secara signifikan atau berada di zona merah. Mereka direlokasi ke tanah baru dan ditempatkan sebagai pemukiman penduduk yang dikenal sebagai hunian tetap. Ini diberikan kepada penduduk yang terkena dampak gempa bumi dan mereka yang tinggal di zona merah dan zona rawan longsor di Kabupaten Cianjur. Untuk memastikan hak milik masyarakat atas tanah yang hilang akibat gempa bumi dan tanah yang direlokasi di Kabupaten Cianjur. Pertama terkait persoalan status kepemilikan tanah/lahan yang ditinggalkan oleh masyarakat akibat relokasi, tanah yang berada di Zona Merah (Red Zone) tersebut kepemilikannya tetap menjadi hak milik masyarakat juga sertifikatnya. Akan tetapi, tanah tersebut tidak dapat lagi difungsikan, digunakan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya, karena tanah tersebut berada di Vol. 03, No. 03, Juni 2024, pp. 237-248
246 kawasan zona merah yang berbahaya, maka seluruh masyarakat harus dievakuasai dengan cara melakukan relokasi untuk menjamin keamanan dan keselamatannya serta kawasan zona merah harus dikosongkan. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan regulasi di kawasan zona merah yang melarang adanya pembangunan seperti permukiman masyarakat berupa perumahan atau bangunan permanen dan bangunan gedung. Kawasan zona merah akan dijadikan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH), agar masyarakat tetap dapat beraktifitas seperti bercocok tanam atau beternak pada waktu-waktu tertentu. Bangunan non permanen yang sifatnya sementara dapat dibangun seperti gubuk atau pondok dan peternakan seperti kandang ayam atau hewan ternak lainya. Kawasan zona merah akan diberi tanda batas dan papan peringatan serta ditanami jambu bol jamaika yang menandakan bagian zona terlarang untuk dibangun. Kedua tanah/lahan yang berada di zona rawan longsor, kawasan yang telah hilang tergerus longsor yaitu Cafe Ar Seven berada tepat di samping Warung Sate Shinta di Jalan Raya Cugenang- Cipanas, Kampung Cijedil, Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Sebagian tanah masyarakat dikawasan tersebut dibeli atau diambil alih oleh pemerintah daerah yang kemudian kawasan tersebut dibangun untuk pelebaran jalan atau badan jalan. Ketiga hak atas tanah yang direlokasi di Kabupaten Cianjur. Terkait status kepemilikan tempat relokasi lahan baru. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Cianjur (DISPERKIM) dalam kebijakan pembangunan infrastruktur perumahan dan pemukiman khususnya pembangunan hunian tetap (HUNTAP), bagi masyarakat yang terdampak gempa bumi di Kabupaten Cianjur. Melalui tahap relokasi zona merah ketersediaan hunian tetap (HUNTAP) dibagi menjadi beberapa lokasi diantaranya yaitu: 1. Lokasi di Desa Sirnagalih, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, luas tanah 2,5 Ha (Dua Koma Lima Hektar), tanah tersebut milik Pemerintah Daerah (PEMDA). Dibangun Perumahan Bumi Sirnagalih Damai, dengan target 200 (Dua Ratus) unit rumah beserta fasilitas khusus/fasilitas umum lengkap 100% (Seratus Persen) selesai dan sudah diserah terimakan kepada masyarakat. 2. Lokasi di Desa Murnisari, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, luas tanah 1,5 Ha (Satu Koma Lima Hektar), tanah tersebut milik SHGU Pasir Tengah (Sertifikat Hak Guna Usaha). Dibangun Vila Mande Lestari, dengan target 151 (Seratus Lima Puluh Satu) unit rumah beserta fasilitas khusus/fasilitas umum lengkap 100% (Seratus Persen) selesai, akan tetapi belum diserah terimakan kepada masyarakat. 3. Lokasi di Desa Batulawang, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, luas tanah kurang lebih 2,6 Ha (Dua Koma Enam Hektar), tanah tersebut milik eks Hak Guna Usaha (HGU) PT. Maskapai Perkebunan Moelia (MPM). Tahap persiapan lahan akan dibangun dengan target 190 (Seratus Sembilan Puluh) unit rumah. Fasilitas rumah serta tanah/lahan tempat relokasi tersebut akan diredistribusikan kepada masyarakat dan menjadi hak milik masyarakat setelah 10 (Sepuluh) tahun prosesnya, sehingga masyarakat untuk saat ini belum mendapatkan sertifikat hak kepemilikan atas tanah tersebut. Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak serta-merta mengalihkan hak atas tanah sehingga tanah tidak disalahgunakan dan dipindahtangankan atau dijual kepada orang lain. Masyarakat harus menjaga lahan tersebut sebaik mungkin dan dapat mengusahakan tanah tersebut secara produktif. Setelah Vol. 03, No. 03, Juni 2024, pp. 237-248
247 jangka waktu 10 tahun berakhir, status kepemilikan tanah akan dilepas dan masyarakat dapat diberikan Sertipikat Hak Milik (SHM). 3.3 Permasalahan Yang Timbul Akibat Relokasi. Rencana relokasi itu hadir di tengah-tengah masyarakat/penyintas ketika berada di lokasi hunian sementara (Huntara). Namun, proses relokasi permukiman di daerah penelitian ini banyak menimbulkan pro dan kontra di masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi. Proses relokasi mengalami hambatan dengan lokasi yang telah ditetapkan pemerintah. Area yang ditetapkan untuk menjadi pemukiman baru, tidak sepenuhnya disepakati (disetujui) oleh penduduk yang secara umum, masyarakat tidak ingin meninggalkan daerah tempat tinggal asalnya. Sebagian besar masyarakat menolak kebijakan relokasi, yang berdampak pada munculnya berbagai konflik dan permasalahan diantaranya yaitu: 1. Masyarakat yang direlokasi khawatir kehilangan hak kepemilikan atas tanah di zona merah, menyebabkan ketidakjelasan status kepemilikan dan potensi konflik. 2. Proses adaptasi masyarakat yang direlokasi ke lingkungan baru sulit karena perubahan gaya hidup, pola sosial dan budaya. Perubahan lingkungan juga dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. 3. Relokasi dapat mengakibatkan perekonomian masyarakat menjadi sulit karena kehilangan mata pencaharian utamanya, sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani di kawasan Zona Merah (Red Zone). 4. Kurangnya persiapan pemerintah dalam mengelola relokasi, termasuk kendala realisasi fisik bangunan, keterlambatan dalam proses relokasi, keterlambatan pencairan dana rekonstruksi, persyaratan yang rumit, dan data yang tidak sesuai kondisi di lapangan dapat menimbulkan konflik. 4. KESIMPULAN Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur untuk segera merelokasi permukiman warga di sepanjang zona patahan atau Sesar Cugenang. Area sesar seluas kurang lebih 9 km (Sembilan Kilo Meter). Total zona merah yang harus direlokasi seluas kurang lebih 2,63 km² (Dua Koma Enam Tiga Kilometer Persegi) tersebut dinyatakan sebagai Zona Merah (Red Zone) yang berbahaya untuk dihuni karena rawan gempa bumi. Relokasi merupakan suatu tindakan untuk menata ulang pemukiman di sekitar wilayah rawan bencana yang bertujuan meminimalisir korban apabila terulang kembali bencana di kemudian hari. Relokasi menjadi salah satu alternatif kebijakan yang dapat dilakukan pasca bencana, untuk daerah yang memiliki ancaman bencana tinggi. Kepastian hukum hak milik masyarakat atas tanah yang ditinggalkan akibat bencana gempa bumi dan hak atas tanah yang direlokasi di Kabupaten Cianjur. Tanah yang berada di Zona Merah (Red Zone) tetap menjadi hak milik masyarakat juga sertifikatnya, namun tanah tersebut tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. Sedangkan, tanah di lokasi relokasi akan menjadi hak milik masyarakat setelah 10 (Sepuluh) tahun, sehingga belum ada sertifikat kepemilikan saat ini. Setelah masa tersebut berakhir, kepemilikan tanah tersebut akan disahkan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM). Vol. 03, No. 03, Juni 2024, pp. 237-248
248 Kebijakan relokasi menyebabkan banyak konflik dan masalah, dan sebagian besar masyarakat menentangnya. Untuk memastikan relokasi masyarakat yang terdampak gempa bumi di Kabupaten Cianjur berjalan lancar dan efektif, diperlukan perencanaan dan manajemen yang baik untuk semua masalah ini. Hubungan (interelasi) dan kesiagaan para pihak dilaksanakan dengan tata kelola yang baik serta memperhatikan prinsip-prinsip open governance (transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas) kiranya akan mengurangi keluhan, protes, dan konflik sosial yang dapat muncul setelah bencana. Ini adalah tempat kebijakan pemerintah menemukan relevansi dan urgensinya. sesuai dengan tujuan hukum yang dipegang oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil, sejahtera, aman, tentram, tertib, dan menjamin bahwa semua orang di Indonesia memiliki kedudukan hukum yang sama. DAFTAR PUSTAKA Arif Mustofa Nur, 2010, Gempa Bumi, Tsunami Dan Mitigasinya, Jurnal Geografi, Vol. 07, No. 01, Unnes Journals, Semarang. Boedi Harsono, 2008, Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Cetakan Keduabelas (Edisi Revisi), Djambatan, Jakarta. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Rencana Strategis (RENSTRA BPBD) Kota Semarang 2016 - 2021, Perubahan diakses pada Senin, 20 Februari 2023. Ke-2, Christina Dorentje Gunena et.al, 2021, Tinjauan Yuridis Perlindungan Pemilik Hak Atas Tanah Yang Terdampak Bencana Alam, Lex Privatum, Vol. 09, No. 13, Universitas Sam Ratulangi, Manado. Dito Putro Utomo & Bister Purba, 2019, Penerapan Datamining Pada Data Gempa Bumi Terhadap Potensi Tsunami Di Indonesia, Prosiding Seminar Nasional Riset Information Science (SENARIS), Vol. 01, STIKOM Tunas Bangsa, Pematang Siantar. Frasandi, 2022, Reforma Agraria Terhadap Status Kepemilikan Tanah Pasca Gempa Di Kabupaten Sigi, Tadulako Master Law Journal, Vol. 06, No. 02, Universitas Tadulako, Palu. Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, 2022, ESDM, Gempa M5,6 Guncang Cianjur, Badan Geologi Segera Kirim Tanggap Darurat, diakses pada Kamis, 01 Juni 2023. Lilik Mulyadi, 2007, Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Alumni, Bandung. Mirza Desfandi, 2014, Urgensi Kurikulum Pendidikan Kebencanaan Berbasis Kearifan Lokal Di Indonesia, Sosio Didaktika Social Science Education Journal , Vol. 01, No. 02, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pepen Supendi et.al, 2022, BMKG, Analisis Gempabumi Cianjur (Jawa Barat) Mw 5.6 Tanggal 21 November 2022, diakses pada Sabtu, 03 Juni 2023. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Riga Nurul Iman & Dwi Murdaningsih, 2022, Republika, Korban Meninggal Dunia Akibat Gempa Cianjur 602 Jiwa, jiwa, diakses pada Jumat, 02 Juni 2023. Saut Sagala et.al, 2013, Interaksi Aktor Dalam Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana Gempa Bumi, MIMBAR Jurnal Sosial Dan Pembangunan, Vol. 29, No. 02, UPT Publikasi Unisba, Bandung. Sri Heryati, 2020, Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana, Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP), Vol. 02, No. 02, Public Security Program IPDN, Sumedang. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Vol. 03, No. 03, Juni 2024, pp. 237-248