PEMBARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA BATAVIA DANA KAS NUSANTARA Tanggal Efektif : 03 September 2019 Tanggal Mulai Penawaran: 13 Januari 2020 OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (OJK) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. Reksa Dana BATAVIA DANA KAS NUSANTARA adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya. Reksa Dana BATAVIA DANA KAS NUSANTARA (selanjutnya disebut "BATAVIA DANA KAS NUSANTARA ") bertujuan untuk mendapatkan tingkat pertumbuhan dana yang optimum dengan tetap mempertahankan nilai modal dalam jangka pendek dan menengah melalui instrumen investasi yang sesuai dengan Kebijakan Investasi BATAVIA DANA KAS NUSANTARA. BATAVIA DANA KAS NUSANTARA akan menginvestasikan dananya dengan komposisi investasi sebagai berikut : BATAVIA DANA KAS NUSANTARA akan menginvestasikan dananya dengan komposisi investasi sebesar 100% (seratus persen) pada instrumen pasar uang, dan/atau deposito, dan/atau Efek Bersifat Utang yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 tahun, dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 tahun; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. PENAWARAN UMUM PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS NUSANTARA secara terus menerus sampai dengan 3.000.000.000 (tiga miliar) Unit Penyertaan. Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII butir 13.2 dari Prospektus ini. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS NUSANTARA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS NUSANTARA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) serta biaya pengalihan investasi (switching fee), namun dalam hal pengalihan investasi, Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS NUSANTARA dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) yang berlaku pada Reksa Dana yang dituju sebagai penerima pengalihan investasi. Uraian lengkap biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya MANAJER INVESTASI BANK KUSTODIAN PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase Plaza, Lantai 12 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920 Telepon : (62-21) 520-8390 Faksimili: (62-21) 520-6899 Email : customer@bpam.co.id PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Menara Taspen Lt.1 Jl. Jend. Sudirman Kav.2 Jakarta Pusat 10220 no telp 021 2511449 fax 021 2511 508 email: trustee_custody@bankbjb.co.id PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI DAN BAB VIII MENGENAI MANFAAT INVESTASI DAN RISIKO INVESTASI MANAJER INVESTASI BERIZIN DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2024.
UNTUK DIPERHATIKAN BATAVIA DANA KAS NUSANTARA tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh Pemerintah ataupun Bank Indonesia. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun pajak. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang berkompeten sehubungan dengan investasi dalam BATAVIA DANA KAS NUSANTARA. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan. Perkiraan yang terdapat dalam prospektus yang menunjukan indikasi hasil investasi dari BATAVIA DANA KAS NUSANTARA hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama dimasa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas Target Hasil Investasi maupun potensi hasil investasi yang akan diperoleh oleh calon Pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab VIII mengenai Manfaat Investasi dan Risiko Investasi.
DAFTAR ISI Halaman BAB I. ISTILAH DAN DEFINISI 1 BAB II. KETERANGAN MENGENAI BATAVIA DANA KAS NUSANTARA 8 BAB III. MANAJER INVESTASI 12 BAB IV. BANK KUSTODIAN 14 BAB V. TUJUAN, KEBIJAKANINVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI 15 BAB VI. METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM 19 PORTOFOLIO BATAVIA DANA KAS NUSANTARA BAB VII. PERPAJAKAN 21 BAB VIII. MANFAAT INVESTASI DAN RISIKO INVESTASI 23 BAB IX. ALOKASI BIAYA 25 BAB X. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN 28 BAB XI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM 31 BAB XII. PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN KEUANGAN BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN) 32 BAB XIII. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN 33 BAB XIV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN 37 BAB XV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN 41 BAB XVI. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN 43 BAB XVII. PEMBUBARAN DAN HASIL LIKUIDASI 44 BAB XVIII. SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN 48 UNIT PENYERTAAN BAB XIX PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN 51 BAB XX PENYELESAIAN SENGKETA 53 BAB XXI PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN 54 PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. BAB I ISTILAH DAN DEFINISI AFILIASI Afiliasi adalah: a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: 1. 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak; 3. 4. suami atau istri; kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu; saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan. 5. b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: 1. orang tua dan anak; 2. 3. kakek dan nenek serta cucu; atau saudara dari orang yang bersangkutan. c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut; d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama; e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud; f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau g. hubungan antara pemisahan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut. AGEN PENJUAL Agen Penjual adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana yang merupakan Pihak yang melakukan penjualan Efek Reksa Dana berdasarkan kontrak kerja sama dengan Manajer Investasi pengelola Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 perihal Agen Penjual Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari. BANK KUSTODIAN Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, serta mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya, yang dimaksud Bank Kustodian dalam Prospektus ini ialah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN atau BAPEPAM dan LK BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal. Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK. 1-
1.5. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan. Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif. Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Tertulis Kepemilikan Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana. Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan. 1.6. BURSA EFEK Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana tujuan untuk mempertemukan penawaran memperdagangkan Efek di antara mereka. jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan 1.7. DOKUMEN KETERBUKAAN PRODUK Dokumen Keterbukaan Produk adalah dokumen yang memuat keterangan mengenai BATAVIA DANA KAS NUSANTARA dan informasi material yang akan ada di dalam portofolio investasi BATAVIA DANA KAS NUSANTARA. Dokumen ini akan disediakan oleh Manajer Investasi pada hari pertama penawaran dan pada waktu-waktu lainnya yang ditentukan oleh Manajer Investasi untuk memberikan tambahan informasi material lainnya berkenaan dengan BATAVIA DANA KAS NUSANTARA. 1.8. EFEK Efek adalah surat berharga sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Pasar Modal. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif"), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas: a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya; c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek; d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek; e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing. f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum; g. Efek derivatif; dan/atau h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK. 1.9. EFEK BERSIFAT UTANG Efek Bersifat Utang adalah Efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara pemegang Efek (kreditur) dengan Pihak yang menerbitkan Efek (debitur). 1.10. EFEKTIF Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak 2-
Investasi Kolektif. Surat pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK. 1.11. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS NUSANTARA yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. 1.12. FORMULIR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN Formulir Pengalihan Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS NUSANTARA yang dimilikinya ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi yang menyediakan fasilitas pengalihan Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan yang bermaksud untuk mengalihkan Unit Penyertaan miliknya wajib mengisi, menandatangani dan mengajukan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. 1.13. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS NUSANTARA yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. 1.14. FORMULIR PROFIL PEMODAL Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan disyaratkan untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS NUSANTARA sebelum melakukan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS NUSANTARA yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). 1.15. HARI BURSA Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek. 1.16. HARI KALENDER Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalendar Gregorius tanpa kecuali. 1.17. HARI KERJA Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat dimana Bank Indonesia buka dan melakukan kliring, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan/atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan/atau Bank Indonesia sebagai hari libur. 3-
1.18. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. 1.19. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang secara kolektif mengikat pemodal atau investor, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. 1.20. MANAJER INVESTASI Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek, portofolio investasi Kolektif dan/atau portofolio investasi lainnya untuk kepentingan sekelompok nasabah atau nasabah indidividual, kecuali Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Dana Pensiun, dan Bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud Manajer Investasi dalam Prospektus ini ialah PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen. 1.21. METODE PENGHITUNGAN NAB Metode Penghitungan NABadalah metode untuk menghitung NAB sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK nomor IV.C.2. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep- 367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana. 1.22. NASABAH adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan. 1.23. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB) NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. 1.24. NILAI PASAR WAJAR Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi. 1.25. OJK OJK atau Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan fungsi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK. 1.26. PEMBELIAN Pembelian adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam melakukan Pembelian atas Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS NUSANTARA . 1.27. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang memiliki Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS NUSANTARA dan yang namanya terdaftar dalam daftar Pemegang Unit Penyertaan di Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagai pemilik Unit Penyertaan. 1.28. PENAWARAN UMUM Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS NUSANTARA yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif. 4-
1.29. PENJUALAN KEMBALI Penjualan Kembali adalah tindakan Pemegang Unit Penyertaan menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS NUSANTARA yang dimilikinya kepada Manajer Investasi pada setiap Hari Bursa. Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual kembali tersebut dengan harga yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA KAS NUSANTARA pada tanggal dilakukannya Penjualan Kembali sesuai dengan prosedur dan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif. 1.30. PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN Pengalihan Unit Penyertaan adalah tindakan Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS NUSANTARA yang dimilikinya ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi yang menyediakan fasilitas Pengalihan Unit Penyertaan. 1.31. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) 1.32. PERNYATAAN PENDAFTARAN Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. 1.33. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan, beserta serta perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari. 1.34. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 6/POJK.07/2022 tanggal 14 April 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari. 1.35. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dicabut sebagian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, surat edaran OJK dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari. 1.36. POJK TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dicabut sebagian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 5-
2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari. 1.37. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari. 1.38. POJK TENTANG PELAPORAN DAN PEDOMAN AKUNTANSI REKSA DANA POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari. 1.39. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari. 1.40. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif junctis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Investasi Kolektif, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan Kontrak penggantiannya yang mungkin ada di kemudian hari. 1.41. POJK TENTANG PEDOMAN PERILAKU MANAJER INVESTASI POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari. 1.42. PORTOFOLIO EFEK Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. Definisi Portofolio Efek berkaitan dengan BATAVIA DANA KAS NUSANTARA adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan BATAVIA DANA KAS NUSANTARA . 1.43. PROGRAM APU, PPT dan PPPSPM DI SEKTOR JASA KEUANGAN Program APU, PPT dan PPPSPM Di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindakan pidana pendaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud di dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan. 1.44. PROSPEKTUS Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan agar pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam 6-
Rangka Penawaran Umum Reksa Dana beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada dikemudian hari. 1.45. REKSA DANA Reksa Dana adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal atau investor untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek, portofolio investasi kolektif dan/atau instrumen keuangan lainnya oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang- undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; (ii) Kontrak Investasi Kolektif atau (iii) Bentuk lain yang ditetapkan oleh OJK. Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini yaitu BATAVIA DANA KAS NUSANTARA yang berbentuk hukum Kontrak Investasi Kolektif. 1.46. SURAT KONFIRMASI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan adalah surat yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS NUSANTARA yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada saat Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan surat yang mengkonfirmasikan mengenai pelaksanaan perintah Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan. Surat konfirmasi tersebut berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS NUSANTARA. Surat Konfirmasi Kepemilkan Unit Penyertaan akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Surat Konfirmasi Kepemilkan Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Kepemilkan Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada dikemudian hari ("SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu"). 1.47. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal sebagaimana diubah oleh Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan beserta peraturan pelaksananya dan segala perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu. 1.48. UNIT PENYERTAAN Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif. 7-
2.1. 2.2. 2.3. BAB II KETERANGAN MENGENAI BATAVIA DANA KAS NUSANTARA PEMBENTUKAN BATAVIA DANA KAS NUSANTARA adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana sebagaimana termaktub dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BATAVIA DANA KAS NUSANTARA Nomor 45 tanggal 25 Juli 2019 dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta (untuk selanjutnya Akta tersebut dalam Prospektus ini disebut sebagai "Kontrak Investasi Kolektif") antara PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Mega Tbk pada waktu itu sebagai Bank Kustodian, sebagaimana telah diubah dengan perubahan terakhir yaitu Akta Penggantian Bank Kustodian Addendum I Kontrak Investasi Kolektif BATAVIA DANA KAS NUSANTARA No. 31 tertanggal 19 Mei 2020 yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito,SH notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang dibuat antara Manajer Investasi, PT Bank Mega Tbk sebagai Bank Kustodian dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk sebagai Bank Kustodian Pengganti (untuk selanjutnya Akta dan perubahan nya tersebut dalam Prospektus ini disebut sebagai "Kontrak Investasi Kolektif"). BATAVIA DANA KAS NUSANTARA memperoleh pernyataan Efektif dari OJK sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Eksekutif Pasar Modal OJK No. S-1049/PM.21/2019. PENAWARAN UMUM PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS NUSANTARA secara terus menerus sampai dengan 3.000.000.000 (tiga miliar) Unit Penyertaan. Adapun batas minimum Pembelian awal Unit Penyertaan dan minimum Pembelian selanjutnya adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII butir 13.2 dalam Prospektus ini. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS NUSANTARA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga masing-masing Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS NUSANTARA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. BATAVIA DANA KAS NUSANTARA wajib dimiliki oleh paling sedikit 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan. Apabila BATAVIA DANA KAS NUSANTARA dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, BATAVIA DANA KAS NUSANTARA wajib dibubarkan sesuai dengan ketentuan dalam Bab XVII Prospektus ini. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS NUSANTARA yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa. Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali dan/atau pelunasan atau menginstruksikan Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi melakukan penolakan pembelian kembali dan/atau pelunasan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut : (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek BATAVIA DANA KAS NUSANTARA 8-
2.4. 2.5. 2.6. 2.7. (ii) (iii) diperdagangkan ditutup; dan/atau Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek BATAVIA DANA KAS NUSANTARA di Bursa Efek dihentikan; Keadaan darurat. Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS NUSANTARA apabila melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) tersebut di atas paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi Penjualan Kembali diterima oleh Manajer Investasi. Penjelasan lebih lengkap mengenai Persyaratan dan Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan diuraikan dalam Bab XIV. PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan investasinya antara Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi yang menyediakan fasilitas pengalihan Unit Penyertaan. Penjelasan lebih lengkap mengenai Persyaratan dan Tata Cara Pengalihan Unit Penyertaan diuraikan dalam Bab XV. PEMBAGIAN HASIL INVESTASI Hasil investasi yang diperoleh oleh BATAVIA DANA KAS NUSANTARA (jika ada) akan dibukukan kembali ke dalam BATAVIA DANA KAS NUSANTARA sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya. Hasil investasi dari BATAVIA DANA KAS NUSANTARA yang telah dibukukan tersebut di atas dapat dibagikan dengan cara didistribusikan oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan, secara serentak dalam bentuk tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan atau dapat diinvestasikan kembali menjadi Unit Penyertaan. Dalam hal Manajer Investasi tidak melakukan pembagian hasil investasi, Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya. Penjelasan lebih lanjut mengenai pembagian hasil Investasi ini diuraikan dalam Bab V butir 5.4. PENEMPATAN DANA AWAL Tidak ada penempatan dana awal. PENGELOLA BATAVIA DANA KAS NUSANTARA a. Komite Investasi Komite Investasi BATAVIA DANA KAS NUSANTARA bertanggung jawab untuk memberikan pengarahan dan strategi manajemen aset secara umum. Komite Investasi BATAVIA DANA KAS NUSANTARA saat ini terdiri dari: Lilis Setiadi, memiliki pengalaman dalam industri pengelolaan dana dan perbankan sejak tahun 1995. Dua posisi profesional Lilis yang terakhir sebelum bergabung dengan PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen di Juli 2009 adalah Kepala Penjualan Reksa Dana di Schroders Investment Management Indonesia, dan Kepala Global Securities Services Deutsche Bank AG Jakarta Lilis menyelesaikan pendidikannya di Oklahoma State University dengan gelar Bachelor of Science degree di bidang Marketing dan International Business. Beliau memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-99/BL/WMI/2007 tanggal 23 Agustus 2007 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-379/PM.21/PJ- WMI/2022 tanggal 05 Juli 2022. 9-
Yulius Manto, memiliki pengalaman dalam industri pengelolaan dana dan perbankan sejak tahun 1997. Dua posisi profesional Yulius yang terakhir sebelum bergabung dengan PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen di April 2010 adalah Fund Administration Services di Deutsche Bank AG dan Manager of Mutual Funds Sales pada Schroder Investment Management Indonesia.Yulius menyelesaikan pendidikan sarjana ekonomi akuntansi di Universitas Tarumanagara. Beliau memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP- 58/PM/WMI/2006 tanggal 11 Mei 2006 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP- 313/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 12 November 2021. Prihatmo Hari Mulyanto memiliki lebih dari 23 tahun pengalaman dalam industri keuangan, terutama dalam industri Reksa Dana. Dua poisisi terakhir Hari sebelum bergabung dengan BPAM adalah Vice President of Fund Management Unit di PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dan Direktur Utama di PT Danareksa Investment Management. Hari bergabung dengan BPAM pada bulan Februari 2018.Hari adalah lulusan dari Institut Pertanian Bogor dan mendapatkan gelar Sarjana Pertanian Sosial Ekonomi dan Beliau memiliki ijin Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan Beliau memiliki Izin Investasi berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP- Wakil Manajer 103/PM/WMI/2004 tanggal 30 September 2004 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP- 479/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 31 Desember 2021. b. Tim Pengelola Investasi Tim pengelola investasi BATAVIA DANA KAS NUSANTARA terdiri dari: Rinaldi Lukita Handaya Ketua Tim Pengelola Investasi, mendapatkan gelar Bachelor of Business with Distinction dari University of Technology Sydney. Memiliki pengalaman di bidang keuangan dan pasar modal sejak tahun 2006. Memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No: KEP-45/BL/WMI/2008 tanggal 24 Desember 2008 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP- 343/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 1 Juli 2022, dan juga sebagai CFA Charterholder. Angky Hendra Anggota Tim Pengelola Investasi, mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Tarumanagara. Dan telah bekerja di bidang keuangan dan pasar modal sejak tahun 1998 serta telah menduduki beberapa posisi antara lain Customer Relations dan Research Analyst di PT Ramayana Artha Perkasa. Memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No: KEP-125/PM/WMI/2005 tanggal 20 Desember 2005 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-507/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 1 Agustus 2022 dan juga sebagai CFA Charterholder. Thomas Christianto Kaloko Anggota Tim Pengelola Investasi, Thomas bergabung di PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen pada tahun 2012. Sebelum bergabung dengan PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen, Thomas bekerja pada Deutsche Bank AG Jakarta sebagai Fund Accounting Supervisor. Thomas mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Indonesia, Depok dan memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No: Kep-65/BL/WMI/2012 tanggal 27 Maret 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-350/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 24 November 2021. Gilang Triadi Anggota Tim Pengelola Investasi, Gilang memiliki pengalaman di pasar modal sejak 2013. Sebelum bergabung dengan BPAM di bulan Agustus 2021, Gilang menjabat 10-
sebagai Fund Manager di PT BNI Asset Management. Gilang memperoleh gelar Master of Applied Finance dan Bachelor of Business dari Monash University Melbourne. Gilang memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Keputusan Dewan Komisioner OJK no: Kep-88/PM.211/WMI/2017 tanggal 21 Maret 2017 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-301/PM.02/PJ- WMI/TTE/2023 tanggal 27 September 2023. Fadil Kencana Anggota Tim Pengelola Investasi, Fadil bergabung dengan BPAM sejak bulan November 2018 sebagai Head of Equity. Fadil adalah lulusan dari University of South Australia (Adelaide, Australia), dalam bidang Finance and Accounting pada tahun 2009, dan mendapatkan gelar Bachelor of Applied Finance. Beliau memiliki pengalaman di Pasar Modal sejak tahun 2010, dan memulai karirnya di Ciptadana Securities sebagai Research Analyst. Kemudian pada tahun 2011 Fadil bergabung di AIA Financial sebagai Research Analyst, dan bulan Desember 2013 bergabung dengan Trimegah Asset Management sebagai Equity Fund Manager. Fadil memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dengan No. KEP-84/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 03 Februari 2022, dan juga sebagai CFA Charterholder. Yohan Kurniawan Anggota Tim Pengelola Investasi, Yohan memiliki pengalaman di bidang riset sejak 2010. Sebelum bergabung dengan BPAM di bulan Februari 2013, Yohan bekerja di UOB Kay Hian sebagai Research Assistant. Yohan merupakan lulusan dari Universitas Surabaya, dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang Manajemen Keuangan. Beliau merupakan pemegang lisensi WMI berdasarkan Keputusan Dewan Otoritas Jasa Keuangan No: Kep-56/PM.211/WMI/2014 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-199/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 11 Maret 2022. Wilim Hadiwijaya Anggota Tim Pengelola Investasi, Wilim bergabung dengan BPAM di tahun 2014. Wilim memiliki pengalaman di bidang riset dengan cakupan berbagai bidang industri sejak 2010. Sebelum bergabung dengan BPAM, Wilim menjabat sebagai Analyst pada PT Ciptadana Securities, Jakarta. Wilim menyelesaikan pendidikannya di Universitas Bina Nusantara, Jakarta dalam bidang Finance Investment dan memperoleh gelar Master of Management. Saat ini Wilim memiliki CFA.Wilim merupakan pemegang lisensi WMI berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No:KEP-5/PM.211/WMI/2016 tanggal 7 Januari 2016 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP- 397/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 16 Desember 2022. 2.8. IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT REKSA DANA Ikhtisar keuangan singkat BATAVIA DANA KAS NUSANTARA tercantum dalam informasi keuangan tambahan yang terdapat pada bagian akhir Bab XII prospektus ini, Tujuan tabel Ikhtisar keuangan singkat ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu. 11-
3.1. BAB III MANAJER INVESTASI KETERANGAN SINGKAT MENGENAI MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen berkedudukan di Jakarta, pada awalnya didirikan dengan nama PT Bira Aset Manajemen pada tahun 1996 berdasarkan Akta No. 133 tanggal 23 Januari 1996 yang dibuat di hadapan Djedjem Widjaja, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan keputusannya No. C2-1942.HT.01.01.TH1996 tanggal 12 Pebruari 1996, serta setelah mengalami beberapa perubahan, diantaranya perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 37 tanggal 12 Maret 2008, dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta, perubahan mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah terakhir No. AHU-39971.AH.01.02.Tahun 2008 sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 02 tanggal 12 Desember 2022, dibuat di hadapan Yuli Rizki Anggrowati, S.H., M.Kn., Notaris di kota Depok, perubahan mana telah mendapatkan Persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0090256.AH.01.02. Tahun 2022 tanggal 13 Desember 2022. tanggal 10 Juli 2008, dan perubahan Manajer Investasi telah diambil alih oleh PT Batavia Prosperindo Internasional sesuai dengan Akta No. 141 tanggal 20 Desember 2000 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta. Sesuai Akta No. 51 tanggal 26 Januari 2001 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C-1379 HT.01.04-TH 2001 tanggal 21 Pebruari 2001 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 676/RUB.09.03/VIII/2001 tanggal 20 Agustus 2001 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 76, tanggal 21 September 2004, Tambahan No. 9350, nama Manajer Investasi berubah menjadi PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen memperoleh izin usaha dari OJK sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam nomor KEP-03/PM/MI/1996 tanggal 14 Juni 1996. Direksi dan Dewan Komisaris Pada saat prospektus ini diterbitkan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Irena Istary Iskandar M. Arie Armand Jabatan Komisaris Komisaris Independen Direksi Lilis Setiadi Yulius Manto Prihatmo Hari Mulyanto Rinaldi Lukita Handaya Eri Kusnadi Jabatan Direktur Utama Direktur Direktur Direktur Direktur 12-
3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen memiliki dana kelolaan seluruh Reksa Dana yang ditawarkan melalui Penawaran Umum per tanggal 30 Desember 2023 sebesar Rp 30.91 Triliun dan mengelola 57 produk Reksa Dana. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen adalah perusahaan manajemen investasi yang hanya semata-mata mengelola dana nasabah, sehingga semua keahlian dan kemampuan pengelolaan investasi diarahkan untuk kepentingan nasabah. Dengan didukung oleh para staf yang berpengalaman dan ahli di bidangnya, serta didukung oleh jaringan sumber daya Group Batavia, PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen akan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para nasabahnya. 3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI Perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di Indonesia adalah sebagai berikut : 1. PT. Batavia Prosperindo Internasional, Tbk. 2. PT. Batavia Prosperindo Trans, Tbk. 3. PT. Batavia Prima Investama 4. PT. Batavia Prosperindo Makmur 5. PT. Arto Investama Pramathana 6. PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk. 7. PT. Batavia Prosperindo Sekuritas 8. Batavia Prosperindo Pte. Ltd. 13-
BAB IV BANK KUSTODIAN 4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk (bank bjb) didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1960 tentang penentuan perusahaan milik Belanda di Indonesia yang dikenakan nasionalisasi dengan nama "Bank Karja Pembangunan" pada tanggal 21 Maret 1961 dan diubah menjadi "BPD Jabar" tanggal 27 Juni 1978. Pada tahun 1995, "BPD Jabar" memiliki sebutan "Bank Jabar" dengan logo baru dan perubahan status dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) pada tahun 1998. Pada bulan November 2007, dilaksanakan penggantian call name dari "Bank Jabar" menjadi "Bank Jabar Banten". Seiring dengan perkembangan jaringan kantor yang lebih luas maka berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank Jabar Banten pada tanggal 8 Agustus 2010 nama "Bank Jabar Banten" resmi berubah menjadi "bank bjb". Bank bjb memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : S.Kep OJK no KEP-05.D.04.2013 tanggal 28 Februari 2013 tentang Persetujuan Bank Umum Sebagai Kustodian di Pasar Modal kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. 4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN Bank bjb berpengalaman menjadi Bank Kustodian sejak tahun 2013 dan telah mendapatkan persetujuan Bank Umum sebagai Kustodian di Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lewat Surat Keputusan OJK nomor Kep-05/D.04/2013 tanggal 28 Februari 2013 dengan pelayanan Kustodian yang diberikan berupa penitipan saham, obligasi, MTN, NCD, warrant, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Utang Negara, bilyet deposito, dan commercial paper. Untuk memenuhi layanan terkait transaksi Surat Berharga Negara, bank bjb Kustodian telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai Sub Registry untuk penatausahaan Surat Berharga Negara dengan keputusan Bank Indonesia no. 18/193A/DPSP/Srt.01/B tanggal 11 April 2016. Pemenuhan kebutuhan ini diperlukan untuk dapat memberikan pelayanan kepada nasabah Kustodian yang semakin beragam. Pada tahun 2019, bank bjb mengembangkan Layanan Reksa dana sebagai diversifikasi layanan dan pengembangan portfolio Kustodian bank bjb. 4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN Pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah PT. Bank Jabar Banten Syariah, PT. BPR Intan Jabar, PT. BPR Karya Utama Jabar dan bjb sekuritas. 14-
BAB V TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI 5.1. TUJUAN INVESTASI BATAVIA DANA KAS NUSANTARA bertujuan untuk mendapatkan tingkat pertumbuhan dana yang optimum dengan tetap mempertahankan nilai modal dalam jangka pendek dan menengah melalui instrumen investasi yang sesuai dengan Kebijakan Investasi BATAVIA DANA KAS NUSANTARA. 5.2. KEBIJAKAN INVESTASI BATAVIA DANA KAS NUSANTARA akan menginvestasikan dananya dengan komposisi investasi sebesar 100% (seratus persen) pada instrumen pasar uang, dan/atau deposito, dan/atau Efek Bersifat Utang yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 tahun, dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 tahun; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, paling banyak 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA KAS NUSANTARA diinvestasikan pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web. Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi BATAVIA DANA KAS NUSANTARA pada Efek luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut. Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan peraturan OJK yang berlaku termasuk surat edaran dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK. Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan BATAVIA DANA KAS NUSANTARA pada kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan pemenuhan kewajiban pembayaran biaya-biaya yang menjadi beban BATAVIA DANA KAS NUSANTARA berdasarkan Kontrak dan Prospektus BATAVIA DANA KAS NUSANTARA . Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi selambat-lambatnya 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa sejak tanggal diperolehnya pernyataan Efektif atas Pernyataan Pendaftaran BATAVIA DANA KAS NUSANTARA dari OJK. Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi BATAVIA DANA KAS NUSANTARA tersebut di atas, kecuali dalam rangka: a. Penyesuaian perundang-undangan; dan/atau Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK. terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan b. 5.3. PEMBATASAN INVESTASI a. Batasan Investasi Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, BATAVIA DANA KAS NUSANTARA hanya dapat melakukan penjualan dan pembelian atas: (a) Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; 15-
b. (b) Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya; (c) Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek; dan/atau (d) Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing. (e) Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum; (f) Efek derivatif; dan (g) Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK. Tindakan yang dilarang Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan pengelolaan BATAVIA DANA KAS NUSANTARA , Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi Efektif : a. Memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web; b. Memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; c. Memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud; d. Memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali: 1. Sertifikat Bank Indonesia; 2. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau 3. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya; e. Memiliki efek derivatif: 1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; dan 2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; f. Memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; g. Memiliki Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah; h. Berinvestasi pada Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum; i. Memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; j. Memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana dikelola oleh Manajer Investasi; 16-
k. Memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia; l. Memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan; m. Membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan ; n. Terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; o. Terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale); p. Terlibat dalam transaksi marjin; q. Menerima pinjaman secara langsung, termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman; r. Memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank; s. Membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali: 1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan; 2. Larangan membeli Efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia; t. Terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi; u. Membeli Efek Beragun Aset, jika: 1. Efek Beragun Aset tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau 2. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan v. Terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali. Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk Surat Persetujuan dan kebijakan yang akan dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan Pembelian Efek tersebut. 5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI Hasil investasi yang diperoleh oleh BATAVIA DANA KAS NUSANTARA (jika ada) akan dibukukan kembali ke dalam BATAVIA DANA KAS NUSANTARA sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya. Hasil investasi dari BATAVIA DANA KAS NUSANTARA yang telah dibukukan tersebut di atas (jika ada) dapat dibagikan dengan cara didistribusikan oleh Manajer Investasi kepada Pemegang 17-
Unit Penyertaan, secara serentak dalam bentuk tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan atau dapat diinvestasikan kembali menjadi Unit Penyertaan. Pembagian hasil investasi dengan tunai atau dalam bentuk Unit Penyertaan tersebut di atas akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS NUSANTARA menjadi terkoreksi. Manajer Investasi berwenang menentukan waktu, cara pembagian hasil investasi dan besarnya jumlah hasil investasi yang akan dibagikan pada tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi. Cara pembagian hasil investasi akan diterapkan secara konsisten. Dalam hal Manajer Investasi membagi hasil investasi maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pembagian hasil investasi. Pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai (jika ada) akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi secara tunai (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal Manajer Investasi melakukan pembagian hasil investasi dalam bentuk Unit Penyertaan, hasil investasi akan dikonversikan sebagai penambahan Unit Penyertaan kepada setiap Pemegang Unit Penyertaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada saat dilakukannya penambahan tersebut. 18-
BAB VI METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO BATAVIA DANA KAS NUSANTARA Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio BATAVIA DANA KAS NUSANTARA yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang memuat antara lain ketentuan sebagai berikut: 1) Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek ; b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter); Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek; Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing; Instrumen Pasar Uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek; Efek lain yang berdasarkan Keputusan Bapepam dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, Menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek ("LPHE") sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi. c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi. d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 1 huruf c Peraturan ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain: 1. 2. 3. Harga perdagangan sebelumnya; Harga perbandingan Efek sejenis;dan/atau Kondisi fundamental dari penerbit Efek. e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan: 1. 2. 3. Harga perdagangan terakhir Efek tersebut; Kecenderungan harga efek tersebut; Tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang); 19-
4. 5. 6. 7. Informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir; Perkiraan rasio pendapatan harga (price earning ratio), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham); Tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang);dan Harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek). f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena: 1. 2. diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;dan/atau total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut, Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten. g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. 2) Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi. 3) Nilai aktiva bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama. ) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar,sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek. Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini. 20-
BAB VII PERPAJAKAN Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut: Uraian Perlakuan PPh Dasar Hukum a. Pembagian Uang Tunai (dividen) Bukan Objek Pajak* Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Harmonisasi (UU Perpajakan Peraturan Perpajakan) dan peraturan pelaksananya PP No 9 Tahun 2021 b. Bunga Obligasi PPh Final** Pasal 4 (2) d huruf a an Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021 c. Capital Gain Obligasi / Diskonto PPh Final** Pasal 4 (2) huruf a dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021 d. Bunga dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia Deposito PPh Final (20%) Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 huruf c PP Nomor 123 tahun 2015 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 212/PMK.03/2018 e. Capital Gain Saham di Bursa PPh Final (0,1%) Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997 f. Commercial Paper Surat Utang lainnya dan PPh Tarif Umum Pasal 4 (1) UU PPh. g. Bagian laba penjualan (redemption) Penyertaan termasuk kembali Unit Bukan Objek PPh Pasal 4 (3) huruf i UU PPh Merujuk pada: Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("Undang-Undang PPh"), dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
Pasal 4 angka 2 PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha mengenai perubahan PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan: 21-
Pasal 2A ayat (1) : pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan Pasal 2A ayat (5) : dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan. ** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 ("PP No. 91 Tahun 2021"), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan. Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang berlaku terhadap Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana sampai dengan Prospektus BATAVIA DANA KAS NUSANTARA ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas. Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan. Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan. 22-
8.1. 8.2. BAB VIII MANFAAT INVESTASI DAN RISIKO INVESTASI MANFAAT INVESTASI BATAVIA DANA KAS NUSANTARA memberikan manfaat dan kemudahan bagi pemodal antara lain: a. Diversifikasi investasi dengan dukungan dana yang cukup besar, BATAVIA DANA KAS NUSANTARA menjanjikan diversifikasi portofolio investasi yang akan memperkecil risiko yang timbul. b. Pengelolaan yang profesional BATAVIA DANA KAS NUSANTARA dikelola dan dimonitor setiap hari oleh para manajer profesional yang berpengalaman di bidang manajemen investasi di Indonesia, sehingga Pemegang Unit Penyertaan tidak lagi perlu melakukan riset, analisa pasar dan berbagai pekerjaan administrasi yang berhubungan dengan pengambilan keputusan investasi. c. Unit Penyertaan mudah dijual kembali, setiap penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dibeli kembali oleh Manajer Investasi. d. Pembayaran uang tunai kepada Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan pajak, termasuk pembayaran atas Penjualan Kembali Unit Penyertaan tidak dikenakan pajak. e. Pembebasan pekerjaan analisa investasi dan administrasi investasi dalam bidang pasar modal membutuhkan tenaga, pengetahuan investasi dan waktu yang cukup banyak serta berbagai pekerjaan administrasi, dengan membeli Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS NUSANTARA, maka Pemegang Unit Penyertaan tersebut bebas dari pekerjaan tersebut. RISIKO INVESTASI Semua investasi, termasuk investasi dalam Reksa Dana, memiliki risiko. Risiko yang melekat pada BATAVIA DANA KAS NUSANTARA meliputi: 1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik Perubahan kondisi ekonomi di luar negeri sangat mempengaruhi kondisi ekonomi di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia sangat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan baik yang tercatat pada bursa Efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai Efek bersifat utang maupun instrumen pasar uang yang diterbitkan perusahaan-perusahaan tersebut. 2. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan Penurunan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA KAS NUSANTARA dapat disebabkan oleh perubahan harga dari Efek dalam portofolio BATAVIA DANA KAS NUSANTARA . 3. Risiko Likuiditas likuiditas dari portofolio atau Penjualan kembali (pelunasan) Investasi untuk membeli kembali (melunasi) dengan kemampuan dari Manajer menyediakan uang tunai. Apabila seluruh atau sebagian besar Pemegang Unit Penyertaan secara serentak melakukan Penjualan Kembali kepada Manajer Investasi, maka hal ini dapat menyebabkan Manajer Investasi tidak mampu menyediakan uang tunai seketika untuk melunasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut. Dalam hal terjadi keadaan force majeure, yang berada di luar kontrol Manajer Investasi, yang menyebabkan sebagian besar atau seluruh harga Efek yang tercatat di Bursa Efek turun tergantung kepada 23-
4. 5. 6. 7. 8. 9. terjadinya kegagalan pada sistem secara drastis dan mendadak perdagangan dan penyelesaian transaksi, maka keadaan tersebut akan mengakibatkan portofolio investasi dari BATAVIA DANA KAS NUSANTARA terkoreksi secara material dan Penjualan Kembali dapat dihentikan untuk sementara sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif BATAVIA DANA KAS NUSANTARA dan Peraturan OJK. (crash) atau Risiko Wanprestasi Risiko yang terkait dengan BATAVIA DANA KAS NUSANTARA , seperti penerbit obligasi, pialang, bank kustodian, PT Kliring Penjaminan Efek melakukan penempatan dana atau pihak-pihak terkait lainnya yang berhubungan dengan BATAVIA DANA KAS NUSANTARA mengalami wanprestasi sehingga dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana BATAVIA DANA KAS NUSANTARA . terjadi bila pihak-pihak yang Indonesia, bank tempat BATAVIA DANA KAS NUSANTARA Risiko Tingkat Suku Bunga Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dapat berubah sesuai dengan perubahan tingkat suku bunga Rupiah. Jika terjadi kenaikan tingkat suku bunga yang drastis, maka Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dapat turun menjadi lebih rendah dari Nilai Aktiva Bersih Awal sehubungan dengan turunnya nilai pasar dari obligasi. Risiko Pasar Nilai Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS NUSANTARA dapat berfluktuasi sejalan dengan berubahnya kondisi pasar pada tingkat bunga dan kredit. Penurunan Nilai Aktiva Bersih dari BATAVIA DANA KAS NUSANTARA dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: - Perubahan tingkat suku bunga pasar yang dapat mengakibatkan fluktuasi tingkat pengembalian pada Efek bersifat utang; Setiap penurunan peringkat dari obligasi; Force Majeure yaitu suatu kondisi diluar kekuasaan manajer investasi, seperti perang dan bencana alam Risiko Perubahan Peraturan Perubahan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau/atau perubahan atau perbedaan interpretasi peraturan perundang-undangan yang material terutama di bidang perpajakan atau peraturan khususnya di bidang Pasar Uang dan Pasar Modal dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh BATAVIA DANA KAS NUSANTARA dan penghasilan yang mungkin diperoleh Pemegang Unit Penyertaan. Risiko Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana Pemegang Unit Penyertaan menghadapi risiko pembubaran dan likuidasi BATAVIA DANA KAS NUSANTARA apabila BATAVIA DANA KAS NUSANTARA memenuhi salah satu kondisi yang tercantum dalam Pasal 45 POJK Tentang Kontrak Investasi Kolektif serta Kontrak Investasi Kolektif BATAVIA DANA KAS NUSANTARA dimana Manajer Investasi wajib membubarkan dan melikuidasi BATAVIA DANA KAS NUSANTARA apabila salah satu kondisi dalam Peraturan dan Kontrak Investasi Kolektif BATAVIA DANA KAS NUSANTARA tersebut terpenuhi. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Dalam hal BATAVIA DANA KAS NUSANTARA berinvestasi pada Efek dalam denominasi selain Rupiah, perubahan nilai tukar mata uang selain Rupiah terhadap mata uang Rupiah yang merupakan denominasi dari BATAVIA DANA KAS NUSANTARA dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari BATAVIA DANA KAS NUSANTARA. 24-
BAB IX ALOKASI BIAYA Dalam pengelolaan BATAVIA DANA KAS NUSANTARA terdapat berbagai biaya yang harus dikeluarkan oleh BATAVIA DANA KAS NUSANTARA , Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut: 9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN BATAVIA DANA KAS NUSANTARA a. b. Imbalan jasa Manajer Investasi dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan, sebesar maksimum sesuai dengan butir 9.5; Imbalan jasa Bank Kustodian dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan, sebesar maksimum sesuai dengan butir 9.5; c. Biaya transaksi Efek termasuk pajak yang berkenaan dengan transaksi yang bersangkutan dan registrasi Efek; d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus termasuk pembuatan dan pengiriman laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan, setelah BATAVIA DANA KAS NUSANTARA mendapat pernyataan Efektif; e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus BATAVIA DANA KAS NUSANTARA (jika ada) yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Unit Penyertaan setelah BATAVIA DANA KAS NUSANTARA dinyatakan Efektif oleh OJK. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada); f. g. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana menjadi Efektif; laporan keuangan tahunan setelah h. Biaya asuransi Portfolio BATAVIA DANA KAS NUSANTARA (jika ada); i. Biaya lain di mana BATAVIA DANA KAS NUSANTARA adalah pihak yang memperoleh manfaat; dan j. Pembayaran pajak yang berkenaan dengan imbalan jasa biaya-biaya tersebut diatas (jika ada). Untuk keterangan lebih lanjut, lihat butir 9.5 tentang Alokasi Biaya 9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI a. Biaya persiapan pembentukan BATAVIA DANA KAS NUSANTARA termasuk biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus awal serta penerbitan dokumen- dokumen yang dibutuhkan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris yang diperlukan sampai mendapat pernyataan Efektif dari OJK. b. Biaya administrasi BATAVIA DANA KAS NUSANTARA yaitu biaya telepon, faksimili, fotocopy dan transportasi. c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari BATAVIA DANA KAS NUSANTARA . d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan setelah BATAVIA DANA KAS NUSANTARA dinyatakan Efektif oleh OJK(jika ada). 25-
e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lain kepada pihak ketiga yang berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi BATAVIA DANA KAS NUSANTARA . 9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN a. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan, hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan, Pengalihan Unit Penyertaan, Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian dan pengembalian kepemilikan Unit Penyertaan yang kurang dari minimum kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS NUSANTARA serta pembagian hasil investasi (jika ada); b. Pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada). c. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah BATAVIA DANA KAS NUSANTARA dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian laporan- laporan Reksa Dana dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut secara tercetak (jika ada); Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) serta biaya pengalihan investasi (switching fee), namun dalam hal pengalihan investasi, Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS NUSANTARA dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) yang berlaku pada Reksa Dana yang dituju sebagai penerima pengalihan investasi. 9.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, biaya Akuntan dan/atau pihak lainnya setelah BATAVIA DANA KAS NUSANTARA menjadi Efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau BATAVIA DANA KAS NUSANTARA sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi/pihak lain tersebut. 26-
9.5. ALOKASI BIAYA JENIS KETERANGAN Dibebankan kepada Reksa Dana: a. Imbalan Jasa Manajer Investasi; Maks. 1,5% per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. b. Imbalan jasa Bank Kustodian; Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: Maks. 0,25% per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) Tidak Ada b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) Tidak Ada c. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan(switching fee) Tidak Ada Jika ada d. Semua biaya Bank e. Pajak-pajak yang Jika ada berkenaan dengan biaya Pemegang Unit Penyertaan dan biaya- biaya di atas(jika ada) f. Biaya penerbitan dan laporan- distribusi laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan Jika ada Biaya - biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (jika ada ) 27-
BAB X HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS NUSANTARA mempunyai hak-hak sebagai berikut : a. HAK MENDAPATKAN SURAT KONFIRMASI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN BATAVIA DANA KAS NUSANTARA Setiap Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS NUSANTARA berupa surat konfirmasi pelaksanaan perintah Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah : (i) Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS NUSANTARA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (in complete application) dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in good fund) serta disetujui oleh Manajer Investasi dan diberitahukan secara tertulis oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian; (ii) Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS NUSANTARA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta disetujui oleh Manajer Investasi dan diberitahukan secara tertulis oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian; (iii) Formulir Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta disetujui oleh Manajer Investasi dan diberitahukan secara tertulis oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian. (iv) Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan. b. HAK UNTUK MEMPEROLEH PEMBAGIAN HASIL INVESTASI Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi. c. HAK UNTUK MENJUAL KEMBALI SEBAGIAN ATAU SELURUH UNIT PENYERTAAN BATAVIA DANA KAS NUSANTARA Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi. d. HAK MENGALIHKAN INVESTASINYA ANTARA REKSA DANA YANG DIKELOLA OLEH MANAJER INVESTASI YANG MEMILIKI FASILITAS PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN. Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan investasinya antara Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi yang memiliki fasilitas Pengalihan Unit Penyertaan. 28-
e. f. Hak Untuk Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian per Unit Penyertaan dan Kinerja BATAVIA DANA KAS NUSANTARA Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai Nilai yang Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS NUSANTARA dipublikasikan di harian tertentu. HAK UNTUK MEMPEROLEH LAPORAN-LAPORAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM POJK TENTANG PELAPORAN DAN PEDOMAN AKUNTANSI REKSA DANA Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS NUSANTARA berhak memperoleh laporan- laporan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana antara lain: (i) Laporan Reksa Dana paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya yang memuat sekurang-kurangnya informasi sebagai berikut:
apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, memuat sekurang-kurangnya informasi sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana; atau
apabila pada bulan sebelumnya tidak terdapat mutasi (Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, memuat sekurang- kurangnya: (a) (b) (c) (d) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan; jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan; total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan; dan informasi bahwa tidak terdapat mutasi (Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya; Laporan Reksa Dana tersebut di atas akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Reksa Dana secara tercetak, Laporan Reksa Dana akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi BATAVIA DANA KAS NUSANTARA (ii) Laporan Reksa Dana paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) bulan Januari yang menggambarkan posisi rekening Pemegang Unit Penyertaan pada tanggal 31 Desember yang memuat sekurang-kurangnya informasi sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana. Mekanisme pengiriman laporan-laporan tersebut diatas akan disepakati lebih lanjut oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian BATAVIA DANA KAS NUSANTARA. Laporan Reksa Dana tersebut di atas akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Reksa Dana secara tercetak, Laporan Reksa Dana akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi BATAVIA DANA KAS NUSANTARA. 29-
g. h. HAK MEMPEROLEH BAGIAN ATAS HASIL LIKUIDASI SECARA PROPORSIONAL SESUAI DENGAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN DALAM HAL BATAVIA DANA KAS NUSANTARA DIBUBARKAN DAN DILIKUIDASI Dalam hal BATAVIA DANA KAS NUSANTARA dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki. HAK MEMPEROLEH LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN SECARA PERIODIK Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan laporan keuangan BATAVIA DANA KAS NUSANTARA secara periodik yang telah diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK sekurang- kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang termuat dalam pembaharuan Prospektus. 30-
BAB XI PENDAPAT DARI SEGI HUKUM Pendapat dari segi hukum akan disajikan pada halaman berikutnya. 31-
No. Referensi: 0622/AM-3718020/AA-AR-sk/VI/2020 3 Juni 2020 Kepada Yth. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Gedung Sumitro Djojohadikusumo Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4 Jakarta 10710 U.p.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Perihal: Pendapat dari Segi Hukum Sehubungan dengan Penggantian Bank Kustodian REKSA DANA BATAVIA DANA KAS NUSANTARA Dengan hormat, Saya, Adrianus Ardianto, Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-33/PM.22/2018 tanggal 28 Maret 2018 dan merupakan anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan keanggotaan No. 200210, sebagai rekan pada Kantor Konsultan Hukum ARDIANTO & MASNIARI, telah ditunjuk oleh PT Batavia Proseprindo Aset Manajemen berdasarkan Surat Direksi No. 077/DIR-BPAM/PD/III/2020 tanggal 19 Maret 2020, untuk bertindak sebagai Konsultan Hukum Independen sehubungan dengan penggantian Bank Kustodian REKSA DANA BATAVIA DANA KAS NUSANTARA semula PT Bank Mega Tbk ("Bank Kustodian") menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk ("Bank Kustodian Pengganti"). Dasar Penerbitan Pendapat dari Segi Hukum Pendapat dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas dokumen-dokumen asli dan/atau salinan yang kami peroleh dari Manajer Investasi serta pernyataan dan keterangan tertulis dari Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau pegawai Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana termuat dalam Laporan dari Manajer Pemeriksaan Hukum Penggantian Bank Kustodian REKSA DANA BATAVIA DANA KAS NUSANTARA Tanggal 3 Juni 2020 yang kami sampaikan dengan Surat kami No. Referensi: 0621/AM-3718020/AA-AR-sk/VI/2020 tanggal 3 Juni 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pendapat dari Segi Hukum ini. Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan sehubungan dengan Penggantian Bank Kustodian REKSA DANA BATAVIA DANA KAS NUSANTARA sebagaimana disyaratkan dalam Surat Prosperity Tower Level 6 District 8, SCBD Lot 28 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 +6221 50820 450 (Hunting) +6221 50820 451
Otoritas Jasa Keuangan No. S-651/PM.211/2020 tanggal 13 Mei 2020 Perihal Tanggapan Atas Rencana Penggantian Bank Kustodian REKSA DANA BATAVIA DANA KAS NUSANTARA sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Dalam menyusun Pendapat dari Segi Hukum ini, Konsultan Hukum memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 66/POJK.04/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal dan mengacu pada standar profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang diatur dalam Nomor: Surat Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari. Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Lingkup Pendapat dari Segi Hukum Lingkup Pendapat dari Segi Hukum ini adalah terbatas dan relevan terhadap perihal tersebut di atas, yang berlaku dan ada pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini, yaitu sebagai berikut: 1. Terhadap Manajer Investasi, meliputi: Surat pernyataan atas fakta-fakta yang dianggap material dan relevan. 2. Terhadap Bank Kustodian Pengganti, meliputi: a. b. c. d. e. f. g. h. Akta Pendirian dan perubahan Anggaran Dasar yang berlaku; Susunan modal dan pemegang saham; Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris; Izin-izin sehubungan dengan kegiatan usaha; Dokumen operasional; Laporan tahunan dan bulanan Bank Kustodian Pengganti; Surat pernyataan atas fakta-fakta yang dianggap material dan relevan; dan Surat Kuasa/Penunjukan dari pihak-pihak yang berwenang mewakili Bank Kustodian Pengganti. 3. Terhadap Penggantian Bank Kustodian, meliputi: a. Akta Kontrak Investasi Kolektif; dan b. Dokumen-dokumen terkait penggantian Bank Kustodian. 2
Asumsi Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa: 1. selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pengurus, pembubaran serta likuidasi ataupun perizinan, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Bank Kustodian Pengganti; 2. semua dokumen yang disampaikan secara langsung maupun elektronik dalam bentuk salinan atau copy adalah yang benar, lengkap dan sama dengan aslinya; 3. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan, termasuk yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris, adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum; 4. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Pendapat dari Segi Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar; dan 5. semua salinan dari akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris, termasuk sehubungan dengan penggantian bank kustodian Reksa Dana ini, telah dibuat oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan mengenai jabatan notaris dan bidang pasar modal. Kualifikasi Pendapat dari Segi Hukum kami berikan dengan kualifikasi-kualifikasi sebagai berikut: 1. Pendapat dari Segi Hukum ini hanya menyangkut pendapat dari aspek yuridis. 2. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan pada tanggal penerbitan Pendapat dari Segi Hukum, dan dapat menjadi tidak relevan lagi dalam hal terdapat pendapat, putusan, penetapan pengadilan/hakim yang berkekuatan hukum tetap, kebijakan umum maupun khusus yang diberlakukan oleh otoritas yang berwenang yang berbeda dengan Pendapat dari Segi Hukum ini, berlakunya kedaluwarsa/lewat waktu sesuai hukum yang berlaku. 3
3. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan terbatas untuk perihal di atas pada Pendapat dari Segi Hukum ini dan tidak dapat ditafsirkan atau dipergunakan untuk perihal lainnya. Pendapat dari Segi Hukum Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan Pendapat dari Segi Hukum sebagai berikut: 1. Bank Kustodian Pengganti adalah suatu bank umum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Kota Bandung dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan otoritas Pasar Modal untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian. 2. Anggaran Dasar Bank Kustodian Pengganti sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk No. 86 tanggal 30 April 2019, dibuat di hadapan Raden Tendy Suwarman, S.H., notaris di Kota Bandung, yang telah diterima dan dicatatkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03- 0236106 tanggal 8 Mei 2019. 3. Manajer Investasi dan Bank Kustodian Pengganti telah menyatakan bahwa Manajer Investasi dan Bank Kustodian Pengganti tidak terafiliasi satu sama lain. 4. Bank Kustodian Pengganti telah menyatakan bahwa Bank Kustodian Pengganti tidak berada dalam sengketa pengadilan yang secara material dapat mempengaruhi kemampuannya dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap pelaksanaan kegiatan Bank Kustodian Pengganti. 5. Bank Kustodian Pengganti telah melaksanakan kewajiban terkait laporan Bank Umum sebagai Kustodian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang laporan bank umum sebagai kustodian. 6. Manajer Investasi dan Bank Kustodian Pengganti telah menyatakan bahwa Manajer Investasi dan Bank Kustodian Pengganti tidak terafiliasi satu sama lain. 7. Kesepakatan Penggantian Bank Kustodian dan Akta Penggantian Bank Kustodian telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Kontrak. 4
8. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian dan Bank Kustodian Pengganti mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kesepakatan Penggantian Bank Kustodian dan Akta Penggantian Bank Kustodian dan oleh karena itu kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang. 9. Manajer Investasi tidak menyampaikan dan mengumumkan rencana penggantian Bank Kustodian REKSA DANA BATAVIA DANA KAS NUSANTARA kepada Pemegang Unit Penyertaan mengingat REKSA DANA BATAVIA DANA KAS NUSANTARA tidak sedang memiliki Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana ternyata dalam Kesepakatan Penggantian Bank Kustodian. 10. Pemberitahuan Kepada OJK telah disampaikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BATAVIA DANA KAS NUSANTARA dan Prospektus dilakukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. 11. Penggantian Bank Kustodian berlaku sejak tanggal efektif pengalihan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Penggantian Bank Kustodian. Demikian Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan sebenarnya selaku Konsultan Hukum Independen. Hormat kami, ARDIANTO & MASNIARI Adrianus Ardianto Partner STTD.KH-33/PM.22/2018 5
BAB XII PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Tahunan dan Pendapat Akuntan akan disajikan pada halaman berikutnya. 32-
--:fLrtlf rr.t, -- ILl-.-'{ r">-'{ I r-ts : H., i---- =- i'L-- -'!J :-E- -- :-!-- thg ':+l ',-a, .-; ::.-a a--> -:--- -:----- L5r.- :{> ::*l-+ L:--- -rtr r--- !- r---* !.- LAPORA}T KEUANGAN REKSA DA'{A BATAYIA DAI*A I{AS }IUSAHTARA Untu* Tehun yang Bsr*khir 3t Sesember 2023
m_ ffirJF I 3-.-_-L t- -F€ H ;H I 4Ur--L-r-{ L- - *-{ ryL I-=a b- -- ---) LAPORAN KEUANGAN REKSA DANA BATAVIA DANA KAS NUSANTARA Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023
'J
--' l-.4 l_l-{l_l-< L-r-4 t_E{ L-1 l_r-{I- L--* =1_ L-{t- = 4 -- = : DAFTAR IS! Laporan Auditor lndependen Surat Pernyataan Manaier lnvestasi Surat Pernyataan Bank Kustodian Laporan Keuangan Reksa Dana Batavia Dana Kas Nusantara Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 Laporan Posisi Keuangan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Laporan Perubahan Aset Bersih Laporan Arus Kas Catatan Atas Laporan Keuangan Halaman 1 2 3 4 5
a i
a ..<
,9
O*ffi Registered Public Accourtants {minta Plaza- i'' Floor # i04 Jl. TB Simatupang Kav 10 Jakarta Selatan 12310 Indonesia T: (+6r r1' ;66 l318-;0 I Fr (+61 2t) ;66 1351 l: l: Branch: Bandung, Semarang, Surabaya, Sidoarjo N omor: 001 46 I 2.0459/4 U. 1 /09 I 0469 -1 I 1 l| t 2Oz4 LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana Batavia Dana Kas Nusantara Opini Kami telah mengaudit Laporan Keuangan Reksa Dana Batavia Dana Kas Nusantara ("Entitas"), yang terdiridarilaporan posisikeuangan tanggal3l Desember2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi signifikan. Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wa;ar daiam se*-a -: yang material, posisi keuangan Entitas tanggal 31 Desember 2023 seta k'.'.2,=-z^:.^ dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut ses-a :='..- S ;-::' Akuntansi Keuangan di lndonesia. Basis Opini Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh lnstitut Akuntan Publik lndonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Entitas sesuai dengan ketentuan etika yang relevan dengan audit kami atas laporan Keuangan di lndonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya sesuai ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami. HalAudit Utama Hal audit utama adalah hal-hal yang menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kamiatas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut. Kami telah menentukan bahwa tidak terdapat hal audit utama untuk dikomunikasikan dalam laporan kami. Ha! Lain Laporan keuangan Entitas tanggal 3i Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangan tersebut pada tanggal 14 Februari2023.
ffi-rrr p,,ffi iii rr r I "r,,ri Pr Llir. \ l,r (,r lt t rr r. Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Laporan Keuangan Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di lndonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuanga^ yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecura-:,2^ maupun kesalahan. Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung .1awab ,-:*. -.- . kemampuan Entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanva -.- =_-:.::.=- sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan ke a^;s _^,.- _: =- z -.- -.:-: menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecualr n e-:.3-=- -.^- untuk melikuidasi Entitas atau menghentikan operasi atau : ra, -:^- = ..-=.- ,.-: realistis selain melaksanakannya. Pihak yang berlanggung jawab atas tata kelola berlanggu.g,e,.,2. un-.u,.*3^r3,.,3S oroses pelaporan keuangan Entitas. Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit Atas Laporan Keuangan Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadaitentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggl namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika haltersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap materialjika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut. I E-'-! Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kamijuga: ' Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian materialyang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal. ^6-*l_L*,l_E.l_"-{ '-+ ' Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuaidengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Entitas. = L{f ' Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen < =
-.
-* + +
O,,ffi Re gistered Public Accountants ' Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Entitas untuk memperlahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat sLa:- ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporar. a-r::- kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapa- :3-s=: -- tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifrkas 3: - - =- Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga :a-_rl. 2: --.- auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat n e-_,::...=- :-:.;. tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha. . Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuanga- s::a-a ,:s: , -_-a^ termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangar^ -e-:=-- -,a^ :-arsaksr dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang re^:aca cer.,,allan,waJar Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung lawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit. serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit. Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kamitelah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait. Heliantono & Rekan Nomor ntono n Akuntan Publik: AP.0469 27 Fe ri 2024
--l !t -{ !l .J BATAVIA PROSPERINDO ASET MANAJEMEN D 07/1010 SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT REKSA DANA BATAVIA DANA KAS NUSANTARA Kamiyang bertanda tangan dibawah ini: Nama Alamat Kantor Jabatan Yulius Manto PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Gd. Chase PlazaLl.12 Jl. Jend. Sudirman Kav.21 JakartaSelatan 12920 Direktur Nama Alamat Kantor Jabatan Prihatmo Hari Mulyanto PT Batavia Prosperindo Aset l,/ana.ere. Gd. Chase PlazaLt 12 Jl. Jend, Sudirman Kav.21 Jakarta Selatan 12920 Direktur Menyatakan bahwa: 1. IVlanajer lnvestasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Batavia Dana Kas Nusantara sesuai dengan tugas dan tanggung jawab seoagii Manajer lnvestasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak investisi Kolektif nefsa Dana Batavil Dana Kas Nusantara, serta menurut peraturan dan perundangan yang berraku. 2. Laporan keuangan Reksa Dana Batavia Dana Kas Nusantara tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan StandarAkuntansi Keuangan di lndonesia. 3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam butir 1 diatas, menyatakan bahwa: a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana Batavia Dana Kas Nusantara tersebut b. Laporan keuangan Reksa Dana Batavia Dana Kas Nusantara tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi aLu fakta material. telah dimuat secara lengkap dan benar, dan 4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana Batavia Dana Kas Nusantara sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer lnvestasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak lnvestasi Kolektif Reksa Dana Dana Kas Nusantira dan peraturan perundangan yang berlaku. Batavia Jakarta, 27 Februari 2024 atas nama dan PT Batavia Pros Manajer lnvestasi Aset Manajemen til Yulius Manto Direktur Prihatmo Hari Mulvanto Direktur
4 ba n k bi b suRAr ,ERN'ATAAN BANK KUST.DTAN TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN REKSA DANA BATAVIA DANA KAS NUSANTARA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 Kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Bimo Setyanto Jabatan : Pemimpin Grup Kustodian & Wali Amanat Alamat Kantor : T - Tower lt. 17, Jl Gatot Subroto No 93 ?a^::-=^ Jakarta Selatan 12780 Nomor Telepon : 021-26966553 ext i 704 Nama Sandro Sinaga Jabatan Custody [Vlanager Alamat Kantor T - Tower Ll. 17, Jl Gatot Subroto No. 93 Pancoran Jakarta Selatan 1278A Nomor Telepon 021-26966553 ext 1704 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk dalam hal ini bertindak selaku Bank Kustodian Reksa Dana Batavia Dana Kas Nusantara, menyatakan bahwa: 1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana Batavia Dana Kas Nusantara. 2. Laporan Keuangan Reksa Dana Batavia Dana Kas Nusantara telah disusun dan disajikan dengan Standar Akuntansi Keuangan di lndonesia. 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana Batavia Dana Kas Nusantara telah dimuat secara lengkap dan benar. b. Laporan Keuangan Reksa Dana Batavia Dana Kas Nusantara tidak mengandung informasi dan fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material. I
#i/ bank bib a 4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana Batavia Dana Kas Nusantara. 5. Kami bertanggung jawab atas laporan keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana tersebut dalam Reksa Dana Batavia Dana Kas Nusantara. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Jakarta, 27 Februari 2024 PT Bank Pembang unan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk t, w butuq (Bimo Setvanto) (Pemimpin Grup Kustodian dan Wali Amanat) (Sandro Sinaqa) (Custody lvlanager) l
REKSA DANA BATAVIA DANA KAS NUSANTARA LAPORAN POSISI KEUANGAN Per 31 Desember 2023 (dinyatakan dalam Catatan 2023 2022 ASET Portofolio Efek lnstrumen Pasar Uang Kas dan Setara Kas Piutang Bunga TOTAL ASET 2d.3, 3, 15 2d.7, 4, 15 2d,5,15 80.850.000.000 216.248.388 218.177.275 77.500.000 000 205.456.366 101.060.616 81.284.425.663 77.806,516.982 LIABILITAS Beban Akrual Utang Pajak TOTAL LIABILITAS 2d,6, 15 2d.4,13 43.528.000 343.653 43.871.653 30.874.636 329.061 31.203.697 NILAIASET BERSIH Total Kenaikan (Penurunan) NilaiAset Bersih TOTAL NILAIASET BERSIH 7 81.240.554.010 77.775.313.285 81.240.554.010 77.775.313.285 JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR (NILAI PENUH) 71.450.864,22 71.4/,5.601,05 NILAIASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN (NILAI PENUH) ______1.13?,U_ 1.088,59 Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan 1
+ { REKSA DANA BATAVIA DANA KAS NUSANTARA LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 (dinvatakan dalam Rupiah) Catata n 2023 2022 PENDAPATAN Pendapatan lnlestasi Pendapatan Deposito Pendapatan Obligasi (eurtungan (Kerugian) yang Telah Direalisasi {:-'tungan (Kerugian) yang Belum Direalisasi :=-::;atar Lainnya -3-At PENDAPATAN 2d.3, 9 2d.3, I 2d.3, I 2d.3, 9 2d.3, I 4.687.985.340 9. 1 1 2.766.608 1.305.467.675 (763.600.000) 26.421.000 38.859.028 4.696.811.247 9.719.914.311 8.825.907 BCBAT B&r h€stasi Bebil Pengddaan lnrestasi Beban Kustodian Beban Ldn{ain Beban Kanngan Beban Lainnya TOTAL BEBAN 2d,10,14 2d.3, 10 2d.3,10 2d.3,11 13 220.107.142 52.825.714 961.166.795 1.505.700 676.494.723 162.358.734 2.071.333.112 439.600 7.771.806 1.237.370.523 2.918.397.975 1.765.172 LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK 3.459.M0.724 6.801.516.336 Beban Pajak Penghasilan LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 3.459.U0.724 6.801.515.336 Penghasilan Komprehensif Lain Yang Tidak Akan Direalisasi Lebih Lanjut Ke Laba Rugi Yang Akan Direalisasi Lebih Lanjut Ke Laba Rugi Pajak Penghasilan Terkait Penghasilan Komprehensif Lain PENGHASI LAN KOMPREHENSIF LAI N PERIODE BERJALAN SETELAH PAJAK PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 3.459.M0.724 6.801.516.336 Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan 2 t I
ffi--rrrrrr# ooo ooo Ooo o() N o) (o$co(t) (f) ooo o o +lo ro c,\tcl tot 6N(\N rio (tt doiNLr) \at-cY) rOo Nri dt- t\t* 8t G (o@ O)r i-lr) riJ t\O(n@ o@(\ O O @ d (9 s'Etro -lt.E o l'* l.- @ co c o .c iL-rp t---i"{t--H L q) a o)Y oLo o o a c o o)c E o F J ,= ;,d 63 (!r<E l<tF.a (!',6c(r ?'!sf .oo=)>E.oEg G :J o L E o .i< Ll( a Ii----l { --! l-.* (tr Lo o- o .E oro E o f<s o .a o- L o) Y o E G ,6 (! E'ae l( oi (!Y= l(*.-(n'6E:E E'(!G> Pla PgE so' o) o IL I-.--C a--- h-l-r--!r o) (o $cq o)(f) c.i <o r fY) ro ro .+- t\oo)o ctco N ro$ ON N do\t$o$ @o,Nlr)\al'- cON ooo +(o N ot o) o) o; $ o o ct o)t d(9 c! ro @(t o;to (E=o .-(Eq, Ec-o L IlsE5E_trG G (I),- 69(! cr) E o c .q o) o _o I.. co @ N i- t- N >_ (v) -=ry ofz o o- f Lo E !'a E o E Q) E o o)c o f q)v (! Lo o_o a o o c o (o oo r>rrrrrrr--t- ooo {(g N o;q) o, o; o, N ooo ooo ooo ooo ooo Oo @ tfi ooo .f(oo doo E.=crrtr - E =E,E * $$ t/)CQ) E E.' .+ (o (\l o; o, O) o; $ ci ro O rf) N trSRiEU'(D c -(E6a(IlE ;NEE E _o s= EE5 5 E E,H = At E := 6 0) G sk *HEHf;EHT 6r-eEX;._-cE RH.i-e*EEEfr .trEFH-*EEO 5! E,i+Eee: +s;eE*sb EEEESEA o-E!Pts'i=F.co r,9?.9669E EbFoo-o-bE @o-F c r(56o(tE m-;iFU6 _os=(U ---!L =cJq)E = oD a.-. R !!S)k-6(Eo r c )g = 6-= N oij1o.to.=6L fr! 7,nF, <ur ti YEO (F- zlJJ(n 3?E _ s=E:s <)6= 3p as 5u;e 3=rs <Er-g (/,o+ a !(o-.= -ulsa e?(D ?O) E (o =l-rr*-a o) Fllr:ho56! N:;x>_-ctr O'-=-C;(1)- Nl=-orXXE E==---tEp -=-=o-:!+ :-:=-!YY =! -::--Cc(n ::!(uL.=--j--o F"_=zggPa j = 17 v-:-o - ^ a d d ?lc E ?.': -=c!tr.'-*ro(! --r- tr-q)-:<1c-e) = 4 t--.g o-u,
REKSA DANA BATAVIA DANA KAS NUSANTARA LAPORAN ARUS KAS Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 (dinyatakan dalam Ru piah) Catatan 2023 2022 ARUS KAS DARIAKTIVITAS OPERASI P enerimaan dari Pendapatan Obligasi ,enerimaan dari Pendapatan Deposito trc'enmaan dari Pendapatan Lainlain /,?^ a <a) (Penurunan) Piutang Lain-lain tr :- ca{aran Beban lnr,estasi :e-3avaran Beban Keuangan r:^.oai,aran Pajak tre-ca! ai'an Beban Lain-lain Arus Kas B€rsih Diperoleh dari 4.570.868.682 8.825.907 (271.928.730) (1.455.700) (939.199.583) (12.118.554) 1.737.088.675 9.361.023.252 38.859.028 4.827.727 (893.674.840) (46e.600) (1.953.122.430) (1 42.402.065) (Di g una ka n untuk) Aktivitas Operasi 3.354.992.022 8.152.129.748 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Penjualan dan (Pembelian Portofolio) Efek Utang Pencairan dan (Penempatan pada) Deposito Arus Kas Bersih Diperoleh dari (3.350.000.000) 50.000.000.000 191 .600.000.000 (Diguna ka n untuk) Aktivitas I nvestasi (3.350.000.000) 241.600.000.000 ARUS KAS DARIAKTIVITAS PENDANAAN Penjualan Unit Penyertaan Pembelian Kembali Unit Penyertaan Arus kas Bersih Diperoleh dari 5.800.000 (250.000.000 000) (Diguna kan untuk) Aktivitas Penda naa n 5.800.000 (250.000.000.000) KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS KAS PADA AWAL PERIODE KAS PADA AKHIR PERIODE 10.792.022 205.4s6.366 216.248.388 (247.870.252) 453.326.61 I 205.456.366 Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan 4
REKSA DANA BATAVIA DANA KAS NUSANTARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 (dinyatakan dalam Ru piah) 1. UMUM a. Pendirian Reksa Dana Batavia Dana Kas Nusantara Reksa Dana Batavia Dana Kas Nusantara yang selanjutnya disebut "Reksa Dana" adalah Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No 8 Tahun 1995 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.48/POJK.O4t2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana, Reksa Dana Dengan Penjaminan dan Reksa Dana lndeks, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23IPOJK.O4I2016 tanggal 13 Juni2016 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak lnvestasi Kolektif juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2lPOJK.04l2020 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak lnvestasi Kolektif. Reksa Dana dibuat berdasarkan Akta Kontrak lnvestasi Kolektif Reksa Dana No. 45 tanggal 24 Juli 2019 di hadapan Notaris lr. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., di Jakarta. Berdasarkan surat tanggal 21 April 2020, PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer lnvestasi dan PT Bank Mega Tbk selaku Bank Kustodian menandatangani surat kesepakatan mengenai penggantian Bank Kustodian dari PT Bank Mega Tbk menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk yang dituangkan dalam akta Penggantian Bank Kustodian dan Addendum Kontrak lnvestasi Kolektif Reksa Dana No. 31 tanggal 19 Mei 2020 yang dibuat di hadapan lr. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. Kontrak lnvestasi Kolektif Reksa Dana telah mengalami perubahan, terakhir dengan Addendum ll Kontrak lnvestasi Kolektif No. 150 tanggal 30 Maret 2022, di hadapan Notaris Angela Meitany Basiroer S.H., diJakarta. Sesuai dengan kebijakan investasi, Reksa Dana akan menginvestasikan danarya =-_a^ komposisi investasi sebesar '100% (seratus persen) pada instrumen pasar uang, dar a:a- deposito, dan/atau efek bersifat utang yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dan 1 tahun daniatau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 tahun; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di lndonesia. Reksa Dana berkedudukan di Gedung Chase Plaza, Lantai 12, Jalan Jenderal Sudirman Kav.21, Daerah Khusus lbukota Jakarta 12920. b. Pencatatan Unit Penyertaan Reksa Dana Reksa Dana telah memperoleh Pernyataan Efektif dari OJK dengan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. S-1049/PM.2112019 tanggal 3 September 2O1g mengenai pernyataan efektif pencatatan Reksa Dana. Penawaran Umum atas Unit Penyertaan Reksa Dana dilakukan secara terus menerus sampai dengan sejumlah 3.000.000.000 (tiga miliar) Unit Penyertaan. Unit Penyertaan tidak akan ditawarkan setelah berakhirnya Masa Penawaran. Setiap Unit Penyertaan Reksa Dana ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp1.000 (seribu Rupiah) selama masa penawaran. 5
REKSA DANA BATAVIA DANA KAS NUSANTARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 tdinyatakan dalam Ru piah) c. Manajer lnvestasi, Bank Kustodian, dan Manajemen Kunci Reksa Dana dikelola oleh PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen selaku Manajer lnvestasi dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk sebagai Bank Kustodian. Manajer lnvestasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite lnvestasi dan Tim Pengelola lnvestasi yang terdiri dari: 1) Komite lnvestasi Ketua Anggota Anggota Lilis Setiadi Yulius Manto lrena lstary lskandar 2) Tim Pengelola Investasi Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota : Rinaldi Lukita Handaya : Angky Hendra : Thomas Christianto Kaloko : Melissa Tjahjasurya : Fadil Kencana : Yohan Kurniawan :Wilim Hadiwijaya d. Penerbitan Laporan Keuangan Laporan keuangan Reksa Dana telah disetujui untuk diterbitkan pada tanggal xxFebr.a' 2-2t dan pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan Reksa Dana ya iu Manajer lnvestasi dan Bank Kustodian. 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI Berikut ini ikhtisar kebijakan akuntansi yang dipergunakan dalam rangka menyusun laporan keuangan Reksa Dana Batavia Dana Kas Nusantara untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023. a. Pernyataan Kepatuhan terhadap SAK Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di lndonesia yang meliputi pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan lnterpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - lkatan Akuntan lndonesia (DSAK-|A|), serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya dan ketentuan akuntansi lainnya yang lazim berlaku di Pasar Modal b. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan Dasar penguku'a^ acoran keuangan adalah biaya historis (historicalcost) dan penyusunan laporan keuangan yal- . enggunakan dasar akrual, kecuali laporan arus kas dan beberapa akun tertentu yang disus-' :e':asarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-mas ^; a{-' tersebut. 6
REKSA DANA BATAVIA DANA KAS NUSANTARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 (dinyatakan dalam Rupiah) Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelomco 4.2- =--: kas atas dasar kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan. Seluruh angka dalam lapc,a- ,. -= :?- inidibulatkan dan disajikan dalam mata uang Rupiah (Rp), kecuali bila dinyatakan se:a-a ,--:-: Standar Akuntansi Keuangan yang telah dikeluarkan dan wajib diterapkan selak :a-::. 2023, antara lain: PSAK 1 PSAK 25 PSAK46 PSAK 60 PSAK 71 "Penyajian Laporan Keuangan" "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans d=^ (esa "Pajak Penghasilan" "lnstrumen Keuangan: Pengungkapan" "lnstrumen Keuangan" =--- Sejumlah standar baru lainnya juga berlaku mulai 1 Januari 2023 namtn trdak berdampak material pada laporan keuangan Entitas. c. Sumber Estimasi Ketidakpastian, Asumsi Signifikan, dan Pertimbangan Akuntansi yang Penting Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di lndonesia mengharuskan Manajer lnvestasi menggunakan estimasi dan asumsi yang mempengaruhijumlah aset dan liabilitas yang dilaporkan dan pengungkapan aset pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi. Asumsi utama berkaitan dengan masa mendatang serta sumber utama ketidakpastian estimasi lain pada tanggal laporan posisi keuangan, yang memiliki risiko signifikan menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas pada tahun buku berikutnya. Pertimbangan Penting dalam Penentuan Kebijakan Akuntansi Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajer investasi dan bank kustodian dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan. Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Penyisihan piutang tak tertagih dipelihara pada jumlah yang menurut manajemen adalah memadai untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya piutang. Pada setiap tanggal pelaporan, Entitas mengukur penyisihan kerugian instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Jika pada tanggal pelaporan, risiko kredit instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, entitas mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Jumlah penyisihan yang dibentuk adalah berdasarkan pengalaman penagihan masa lalu dan faktor-faktor lainnya yang mungkin mempengaruhi kolektibilitas, antara lain kemungkinan kesulitan likuiditas atau kesulitan keuangan yang signifikan yang dialami oleh debitur atau penundaan pembayaran yang signifikan. 7 =- -=-
4 ha!, r.| - :-= htt L{9 -- -+ REKSA DANA BATAVIA DANA KAS NUSANTARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 (dinyatakan dalam Rupiah) Jika terdapat bukti obyektif penurunan nilai, maka saat dan besaran jumlah yang daoa: ::=: - diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu. Cadangan kerugian penr.,^a- - e dibentuk atas akun-akun yang diidentifikasi secara spesifik telah mengalami penurunan - e Estimasi yang digunakan dalam pembentuk cadangan kecukupan penurunan nilai berdasatan estimasi arus kas di masa depan, dan beberapa faktor lainnya, seperti berikut: a) Jumlah yang tidak bias dan probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi serangkaian hasil yang kemungkinan dapat terjadi. b) Nilaiwaktu atas uang, dan c) lnformasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan. Menentukan nilai wajar instrumen keuangan Harga Kuotasian di pasar aktif menyediakan bukti paling andal dari nilai wajar dan digunakan tanpa penyesuaian untuk mengukur nilai wajar apabila tersedia. Untuk aset keuangan dan liabilitas keuangan, beberapa dapat dipertukarkan di beberapa pasar aktif diantaranya pasar utama untuk aset atau liabilitas jika terdapat pasar utama, pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas dan transaksi untuk aset atau liabilitas pada harga tanggal pengukuran. Jika entitas memiliki posisi atas aset atau liabilitas tunggal, maka nilaiwajar aset atau liabilitas diukur dalam level 1 (satu) sebagai produk dari harga kuotasian untuk aset atau liabilitas individual dan kuantitas yang dimiliki entitas. Pertimbangan signifikan diperlukan dalam menentukan provisi perpajakan Entltas menentukan provisi perpajakan berdasarkan estimasi atas kemungkinan adanya tambahan beban pajak. Jika hasil akhir dari hal ini berbeda dengan jumlah yang dicatat semula, maka perbedaan tersebut akan berdampak terhadap laba/rugi. d. Kebiiakan Akuntansi Tertentu 1) Dasar Perhitungan NilaiAset Bersih (NAB) Nilai Aset Bersih adalah nilai pasar wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. Perhitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana dilakukan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modaldan Lembaga Keuangan Nomor lV.C.2. beserta peraturan pelaksanaan terkait lainnya serta perubahan- perubahannya dan penggantiannya yang mungkin ada di kemudian hari. 2l lnstrumen Keuangan Entitas menerapkan PSAK 71 "lnstrumen Keuangan". PSAK 71 membahas klasifikasi, pengukuran, dan penghentian pengakuan dari aset dan liabilitas keuangan, akuntansi lindung nilai dan model penurunan nilai untuk aset keuangan. Pengukuran aset keuangan diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu: biaya perolehan yang diamortisasi, diukur pada nilai wajar melalui laba rugilFair Value Through Profit or Loss (FVTPL), dan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainlFair Vatue through Other Comprehensive lncome (FVOCI). Klasifikasiaset keuangan tersebut berdasarkan model bisnis dan karakteristik arus kas kontraktualnya. I
h- -! --Llt b- --+ ---{t :rr - Lrry 5. -- -5- = - REKSA DANA BATAVIA DANA KAS NUSANTARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 (dinyatakan dalam Rupiah) Aset keuangan dapat diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasijika dim ltk c22- rangka mendapatkan arus kas kontraktual (hold to collect) dan menghasilkan arus Kas .ela tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dariiumlah po(c( :e--::-: (So/e/y Payments of Principal and lnterest - SPPI). Jumlah pokok adalah nilat w'a a' :a' 3s:: keuangan saat pengakuan awal, sedangkan bunga merupakan imbalan untuk n a ,',a/:' a:as uang, risiko kredit terkait jumlah pokok terutang pada periode waktu tertentu oa- 's'3 s31a biaya peminjaman standar dan marjin laba. Kategori aset tersebut membutuhkan penilaian persyaratan kontraktua paCa saa: cenga(Llan awaluntuk menentukan apakah kontrak mengandung persyaratan yang dapat rerEuoah waktu atau jumlah dari arus kas yang tidak konsisten dengan persyaratan SPPI Pen ilaian persyaratan kontraktual me mperti m ba n g kan : a) Kejadian kontinjensiyang akan mengubah jumlah dan waktu arus kas b) Fitur leverage c) Persyaratan pelunasan dipercepat atau perpanjangan fasilitas Aset dapat dijual dari portofolio hotd to coltect ketika terjadi peningkatan risiko kredit. penghentian dengan alasan lain diperkenankan dengan frekuensi penjualan yang tidak signifikan. Aset keuangan berupa instrumen utang dimana tujuan model bisnis- dicapai dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset (hold to collect and sell) dan memiliki arus kas SPPI, diklasifikasikan sebagai FVOCI. Laba rugiyang belum direalisasiditangguhkan pada pendapatan komprehensif lain sampai aset tersebut dihentikan pengakuannya. Pengakuan dan Pengukuran Awal Pada saat pengakuan awal, entitas mengukur aset keuangan atau liabilitas keuangan pada nilai wajar ditambah atau dikurangi, biaya transaksi yang terkait langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan, dalam hal aset keuangan dan liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Akan tetapi, nilaiwajar aset keuangan atau liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal berbeda dari harga transaksinya. Pengukuran Awal Aset Keuangan Pengakuan dan pengukuran awal aset keuangan dalam ruang lingkup PSAK 71 diklasifikasrkan sebagai aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalu penghasilan komprehensif lain atau nilai wajar melalui laba rugi dengan menggunakan dasar, yaitu: (i) model bisnis entitas dalam mengelola aset keuangan dan, (ii) karakter st k arus kas kontraktual dari aset keuangan. Aset keuangan diukur pada biaya diamortisasi jika kedua kondisi terpenuhi: (i) aset keua-ga- C kelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam (arc<.2 -e-dapatkan arus kas kontraktual dan, (ii) persyaratan kontraktual dari aset ke,a-g=^ renghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pc(:1 ra^ c!nga darijumlah pokok terutang. I
I REKSA DANA BATAVIA DANA KAS NUSANTARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 (dinyatakan dalam Rupiah) Aset keuangan diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif larn 1 ka <t: -= kondisi tersebutterpenuhi: (i) aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang ls.-z'^,= akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan penjualan aset (e-:-l=- dan, (ii) persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pa:a '.2':)= tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pc(3(:.'-:3^j Jumlah pokok adalah nilai wajar dari aset saat pengakuan awal, Bunga te'c ' ta" *.e a- untuk: a. Nilaiwaktu atas uang b. Risiko kredit terkait jumlah pokok terutang pada pokok tertentu c. Risiko dan biaya peminjaman standar, dan juga margin laba Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi kecuali aset keuangan tersebut diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, akan tetapi, entitas dapat menerapkan pilihan yang tak terbatalkan pada saat pengakuan awalatas investasi pada instrumen entitas tertentu yang umumnya diukur pada nilai wajar melalui laba rugi sehingga perubahan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain. Liabilitas Keuangan Entitas mengklasifikasikan seluruh liabilitas keuangan setelah pengakuan awal liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasikan, kecuali: a. Liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, termasuk derivatif yang merupakan liabilitas, akan diukur pada nilaiwajar. b. Liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan yang tidak memenuhi kualifikasi penghentian pengakuan atau ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan. b. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal Aset Keuangan Pinjaman dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak memiliki kuotasi di pasar aktif. Setelah pengakuan awal, aset keuangan tersebut dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, keuntungan dan kerugian terkait diakui pada laporan laba rugi ketika pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, serta melalui proses amortisasi. Pada setiap tanggal pelaporan, Entitas mengakui kerugian ekspektasian sepanjang umurnya atas semua instrumen keuangan yang telah mengalami peningkatan risiko secara signifikan secara sejak pengakuan awal dengan mempertimbangkan semua informasi yang wajar dan terdukung termasuk informasi yang bersifat perkiraan masa depan. Liabilitas Keuangan Utang Car pinjaman diukur setelah pengakuan awal dengan metode harga perolehan diamct sas menggunakan tingkat bunga efektif 10
r REKSA DANA BATAVIA DANA KAS NUSANTARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun yang Berakhir 3f Desember 2023 E+ nd alam Ru piah) c, Saling Hapus dari lnstrumen Keuangan Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya dilaporkan dabm laporan posisi keuangan, jika dan hanya jika Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara bersih atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan kewajibannya secara bersamaan. r== Penurunan Nilai Aset Keuangan Dalam mengestimasi kerugian akibat penurunan nilai, Entitas telah menerapkan PSAK 71 dengan menggunakan model Expected creditloss (ECL). Model ECL bertaku untuk instrumen keuangan yang tidak diukur dengan FWpL, yaitu: . . Kontrak jaminan keuangan yang diberikan o Komitmen pinjaman yang diOerikan d l."lkeuangan yang merupakan instrumen utang Terdapat dua. cara pengukuran estimasi menurut model ECL yaitu secara life time atau selama 12 buran. ,E_"Irq:i. kerugian penurunan nirai kuhpuran tagihan dihitung menggunakan model EcL 12 bulan.-Kondisi yang dihitun! mJnggunaran model EcL 12 bulan yaitu: (i) Efek investasi utang yang memiriki risiko kredit rendah pada tanggar peraporan (ii) lnstrumen keuangan iainlselain piutang sewa guna usaha) yang risiko kreditnya tidak meningkat signifikan sejak peneibitan awat Entitas menguku,i:.["^_fL:dT.T"pq.rf kan probabitity of Default (pD), loss Given Default (LGD), dan Expo.sure.at oefiitt tenol. ECL ditentul"n o"ng"n memproyeksikan PD' LGD' dan EAD untuk setiap bulan ke depan dan ,ntu[ i"ii"p eksposur individu atau kolektif. Ketiga komponen dikarikan dengan k;r;;kin"n eksposur setama rz ;:l#:. : PD 12 bulan ditentukan dengan mempertimbangkan profirjatuh tempo selama 12 bulan. Profiljatuh tempo didasarkan pada data historis yang diamaii dan oiasumsikan sama untuk semua aset dalam suatu portofolio dan peringkat kreditnya. EAD 12 bulan ditentukan berdasarkan profil pembayaran yang diharapkan. Penghentian pengakuan Aset Keuangan e Aset Keuangan Penghentian pengakuan atas suatu aset keuangan (atau mana yang berraku sebagai bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan sejenis) dihentikan pengakuannya pada saat: (i) Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau (ii) Entitas mentransfer hak kontraktual untuk menerima ,ru. [.. yang berasal dari aset keuangan atau menanggung liabilitas untuk membayar arus kas yang diterima tanpa penun0aan yang signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyersl'13n (a) secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemrl kan aset keuangan tersebut atau (b) secara substansial tidak mentransfer dan ttdak n.lemiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, .anJ. terah mentransfer pengendarian atas aset keuangan tersebut. 11
REKSA DANA BATAVIA DANA KAS NUSANTARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 (dinyatakan dalam Rupiah) Apabila Entitas mentransfer hak untuk menerima arus kas yang berasaldariaset keua"!a^ atau mengadakan kesepakatan penyerahan dan tidak mentransfer maupun tidak -e- secara substansial seluruh risiko dan manfaatatas aset keuangan tersebut dan.;3a::a, mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut, maka suatu aset keua^?z^ .z'- diakui oleh Entitas sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangat. :e'scc,: Keterlibatan berkelanjutan berbentuk pemberian jaminan atas aset yang d tra^s'e" : JK.r sebesar jumlah terendah antara nilai aset yang ditransfer dan nilai naks ma darr pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembalr oleh Eniitas Pada saat penghentian pengakuan atas aset keuangan secara keseluruhan, maka selisih antara jumlah tercatat dan jumlah dari (a) pembayaran yang diterima (termasuk setiap aset baru yang diperoleh dikurangi setiap liabilitas baru yang ditanggung) dan (b) setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain, diakui dalam laba rugi. Liabilitas Keuangan Sebuah liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak tersebut dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa. Ketika sebuah liabilitas keuangan ditukar dengan liabilitas keuangan lain dan pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda atau bila persyaratan dan liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui dalam laporan laba rugi. 3) Pengakuan Pendapatan dan Beban Pendapatan diakui ketika kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke Reksa Dana dan manfaat ini dapat diukur secara andal. Pendapatan bunga diakui berdasarkan proporsiwaktu dalam laba rugi, termasuk pendapatan dari efek utang, jasa giro dan instrumen pasar uang. Beban diakui secara akrual. Besaran beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan, jasa kustodian, dan beban lainnya dihitung dan diakui secara akrual setiap hari. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laba rugi Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi neto atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang. 4l Pajak Penghasilan Pajak penghas ar Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No SE-'18 ?,) L2 '1996 tanggal 30 April 1996 tentang pajak penghasilan atas usaha Reksa Dana, dan o,a:-'aalam Peraturan Pemerintah R.l No 55 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Pera:-'a- Penerintah Nomor 16 tahun 2009 tentang pajak penghasilan atas penghasilan berupa 3-'3= l: gasi, serta ketentuan pajak yang berlaku. 12
REKSA DANA BATAVIA DANA KAS NUSANTARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 (dinyatakan dalam Rupiah) Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali unit penyertaan dan pembagian laba kepada pemegang unit bukan merupakan objek pajak penghasilan. Perhitungan pajak penghasilan badan Entitas, mengikuti norma perhitungan pajak penghasilan Pasal 29. Berdasarkan ketentuan pajak yang berlaku pengenaan tarif dibagi dalam 2 jenis berdasarkan jumlah peredaran bruto: a) Peredaran bruto hingga Rp50.000.000.000 . Peredaran bruto kurang dari Rp4.800.000.000 maka 50%x22%x Penghasilan Kena pajak o Peredaran bruto lebih dari Rp4.800.000.000 sampaidengan Rp50.000.000.000 maka (50%x22o/o x Penghasilan Kena Pajak yang memperoleh Fasilitas) + {22o/o x Penghasilan Kena Pajak tidak memperoleh fasilitas) b) Peredaran bruto dl atas Rp50.000.000.000 PPh badan terutang dengan peredaran bruto di atas Rp50 miliar akan dihitung berdasarkan ketentuan umum atau tanpa fasilitas pengurangan tarif. Beban pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih yang dapat didistribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Pajak tangguhan tidak diakui karena tidak terdapat perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset atau liabilitas tangguhan. 5) Transaksi Pihak Berelasi Entitas melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Definisi pihak berelasi sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 7 tentang Pengungkapan pihak-pihak berelasi dan Surat Edaran Otoritas Jasa keuangan (SEOJK) No. 14ISEOJK.04.2020 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk lnvestasi Berbentuk Kontrak lnvestasi Kolektif tanggal I Juli2020 pada Lampiran A Nomor 17 tentang Pihak Berelasi. Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. a) Orang atau anggota keluarga terdekat yang mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut: i. Memilikipengendalian atau pengendalian bersama atas Entitas pelapor; ii. Memilikipengaruh signifikan atas Entitas pelapor; atau iii. Personil manajemen kunci Entitas pelapor atau entitas induk Entitas pelapor. b) Suatu Entitas berelasi dengan Entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut: i. Enttas Can Entitas pelaporadalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya Enttas r.duk Entitas anak, dan Entitas anak berikutnya terkait dengan Entitas latnnra r ii Sa:- Fnttas adalah Entitas asosiasi atau ventura bersama dari Entitas lain (atau E'::as asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok ;sa'a .ang mana Entitas lain tersebut adalah anggotanya); rit Ke:-a Ertitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama, rr,, Sa:- l^::as adalah ventura bersama dari Entitas ketiga dan Entitas yang lain adalah =^: :as asosiasi dari Entitas ketiga; , =-::,s tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari -.: =^ satu Entitas pelapor atau Entitas yang terkait dengan Entitas pelapor. Jlka 13
REKSA DANA BATAVIA DANA KAS NUSANTARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 (dinyatakan dalam Rupiah) Entitas pelapor adalah Entitas yang menyelenggarakan program tersebut r a<a Entitas sponsor juga berelasi dengan Entitas pelapor; vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang d de:t'nas dalam huruf "a"; vii. Orang yang diidentifikasi dalam poin "a.i" memiliki pengaruh signifikan atas En::as atau personil manajemen kunci Entitas (atau Entitas induk dari Entitas'r viii. Entitas, atau anggota dari kelompok dimana entitas merupakan bagtan dari <e ompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada Produk lnvestasi KIK atau kepada entitas induk dari Produk lnvestasi KlK. Jenis transaksi dan saldo atas transaksi dengan pihak-pihak berelasi, apakah yang dilaksanakan dengan atau tidak dengan syarat atau kondisi normal yang sama dengan pihak yang tidak berelasi, diungkapkan dalam laporan keuangan 6) NilaiWajar Pengukuran nilai wajar didasarkan pada asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut. Reksa Dana harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan pada tanggal pengukuran. Reksa Dana memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi. Seluruh aset dan liabilitas dikategorikan dalam hirarki nilaiwajar sebagai berikut: a) Tingkat 1 - harga kuotasi (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik b) Tingkat 2 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung c) Tingkat 3 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi. Untuk aset dan liabilitas diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan, maka Reksa Dana menentukan apakah terdapat transfer diantara level hirarki dengan menilai kembali pengkategorian pada setiap akhir periode pelaporan. 7l Kas dan Setara Kas Kas dan setara kas merupakan rekening giro yang ditempatkan di bank. 14
il tig rl t4 4' i1- H It .fu+ H H t- -I1- i--C, .l 4 I l-,- 1--- -?$ L- H -tS l H H :-+ :-$ --d --rt :-'{,' n--t, E -.:+. :tr{y --. : s=-!, REKSA DANA BATAVIA DANA KAS NUSANTARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 (dinyatakan dalam Rupiah 3. PORTOFOLIO EFEK Aset yang mendasari merupakan aset keuangan yang membentuk portofolio investas ber;.3 3'3' utang Reksa Dana Batavia Dana Kas Nusantara. Berdasarkan kontrak investasi kolektrf Re.sa l,-: berinvestasi pada instrumen pasar uang. Saldo portofolio efek per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing dengan rtncian se3a3a ce' Kt: 2023 2022 Portofolio Efek Pihak Ketiga Instrumen Pasar Uang Jumlah Portofolio Efek 77.500.000 000 80.850.000 000 80.850.000.000 77.500.000.000 Berikut rincian atas portofolio efek: 2023 Jenis Efek Nilai Nominal Bunga per Tahun (w Jatuh Tempo Persentase ('a Terhadap Jumlah Portofolio Efek Deposito PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan & Bangka Belitung 3.000.000.000 8,00 29-Jan-24 3,71 PT Bank Pembangunan Daerah SulawesiTengah PT Bank Sahabat Sampoerna 7.750.000.000 7.700.000.000 8,00 8,00 29-Mar24 29-Mar24 9,59 9,52 PT Bank Pembangunan Daerah Aceh 7.800.000.000 6,25 30-Jan-24 9,65 PT Bank DKI 7.800.000.000 7,00 29-l\Aar24 9,65 PT Bank Jambi 7.800.000.000 6,50 31-Jan-24 9,65 PT Bank Lampung 7.800.000.000 6,50 31-Jan-24 9,65 PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat 7.800.000.000 6,75 30-Jan-24 9,65 PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat 7.800.000.000 7,50 29-l{br-24 9,65 PT Bank N/hga 7.800.000.000 6,50 31-Jan-24 9,65 PT Bank Pembangunan Daerah Riau Unit Usaha Sya'a- 7.800.000.000 6,90 30-Jan-24 9,65 Jumlah 80.850.000.000 100,00 15
t_
IL
LL
.di L'
LL-
C IT
'LIt
it
l
J
+r It
i-
l>
L-
H 1>H l
=4 -
+ H :-
:-
$ >
H L
H >-
rj !
_'
:-
-,
-a
--$ sj REKSA DANA BATAVIA DANA KAS NUSANTARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 (dinyatakan dalam Rupiah) 2022 Jenis Efek Nilai Nominal Bunga per Tahun ("/"1 Jatuh Tempo Persentase ("/rl Terhadap Jumlah Portofolio Efek Deposito PT Bank KB BukoPin Tbk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 7.650.000.000 7.650.000.000 5,75 5,50 23
-23 23
-23 9,87 9,87 PT Bank Pembangunan Daerah Khusus lbu kota Jakarta 7.650.000.000 E 75 23
-23 9,87 PTBank Pembangunan Daerah Lampung 7.650.000.000 5, 75 21
-23 9,87 PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo 7.650.000.000 6,25 23
-23 9,87 PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat 7.650.000.000 6,25 21
-23 9,87 PT Bank lvlega Tbk 7.650.000.000 5,50 23
-23 9,87 PT Bank Nagari 7.650.000.000 6,25 23
-23 9,87 PT Bank Nationalnobu Tbk 7.650.000.000 6,25 23
-23 9,87 PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi tengah 7.650.000.000 6,25 23
-23 9,87 PT Bank Pembangunan Daerah Jambi 1.000.000.000 5,25 23
-23 ZJ Jumlah 77.500.000.000 1O0po 4. KAS DAN SETARA KAS Akun ini merupakan rekening giro pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Saldo kas per 31 Desember 2023 dan 2022 masing
-masing dengan rincian sebagai berikut: 2023 2022 Kasdan Setara Kas Bank PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Jumlah Kas dan Setara Kas 216.248.388 216.248.388 205.456.366 205.456.366 5. PIUTANG BUNGA Akun ini merupaka. c r:ang atas bunga deposito per 31 Desember 2023 dan 2022 masing
-masing dengan rincial se:21? ::'kLlt 2023 2022 Piutang Bunga Piutang burga Jumlah Piuta ng Bunga 218.177.275 218.177.275 101 .060.616 101.060.616 16
+t
l
i'
a'Ll
= L
lrr.r It
f
j L
lt
=' It
l-
]Ll
aLlr+lL i
!$
I l
f l
. l
j
a -
n !--
+ hi t
hi$
L
'-
{ -
1 b
=r!!i
!]
REKSA DANA BATAVIA DANA KAS NUSANTARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 (dinyatakan dalam Rupiah) Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang, Manajer lnvestasi berkeyakinan bahwa seluruh piutang tersebut dapat tertagih. 6. BEBAN AKRUAL Akun inimerupakan rincian beban akrualReksa Dana per31 Desember2023dan2022 masing-masing dengan rincian sebagai berikut: 2oz3 2022 Beban Pihak Berelasi Biaya Manajemen lnrestasi 18.729.073 1 7.933.886 Pihak Ketiga Biaya Audit Biaya Kustodian Biaya S-lnrcst Jumlah Beban Akrual 20.000.000 4.577.459 221.468 43.528.000 8.338.500 4.383.112 219.138 30.874.636 Lihat catatan 14, pihak berelasi 7. ASET BERSIH Aset bersih merupakan akun yang menunjukkan akumulasi hasil usaha periodik setelah memperhitungkan distribusi kepada pemegang unit penyertaan. Berikut merupakan aset bersih per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing dengan rincian sebagai berikut: 2023 2022 Aset Bersih, 1 Januari Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan Aset Bersih 77.775.313.285 320.973.796 949 Laba Bersih Distribusi Kepada Pemegang Unit Penyertaan Kenaikan/(Penurunan) Aset Bers ih Jumlah Kenaikan Aset Bersih 31 Desember 6.801.516.336 (250.000.000.000) 3.465.240.725 (243.198.483.664) 77.775.313.285 81.240.554.010 3.459.440.724 5.800.000 8. JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR Akun ini merupakan 1-n ah unit penyertaan beredar Reksa Dana per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing dengar r rcian sebagai berikut: 2023 Pem ilik Unit Penerbitan Jumlah Unit Penyertaan Presentasi ilikan Ke Pemodal lain Manajer inres:as Jumlah 71.450.864 7',1.450.864 lOOo/o o% lOOo/o 17
L.+i +
l>
-!}/ !ry ry B REKSA DANA BATAVIA DANA KAS NUSANTARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 (dinyatakan dalam Rupiah ) 2022 Pem ilik Unit Penerbitan Pemodallain lvlanajer investasi Jumlah Jumlah Unit Penyertaan 71.445.601 71.445.601 Presentasi Kepemilikan lOOo/o o% 100% Lihat catatan 14, pihak berelasi 9. PENDAPATAN INVESTASI Akun ini merupakan pendapatan investasi Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desembet 2023 dan2022 masing
-masing dengan rincian sebagai berikut: 2023 2022 Pendapatan lnvestasi Pendapatan Bunga lnstrumen Pasar Uang Efek Utang 4.687.985.340 9.112.766.608 1.305.467.675 Pendapatan Lainnya Jasa Giro 38.859.028 4.696.811.247 10.457.093.311 8.82s.907 Keuntungan (Kerugian) lnvestasi yang Telah dan Belum Direalisasi Keuntungan (Kerugian) lnwstasi yang Telah Direalisasi Keuntungan (Kerugian) lnrestasi yang Belum Direalisasi (763.600 000) 26.421 000 (737.1 79.000) Jumlah Pendapatan lnvestasi 4.696.811.247 9.719.914.311 10. BEBAN INVESTASI Akun ini merupakan beban yang berasal dari kegiatan investasi Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing
-masing dengan rincian sebagai berikut: 2023 2022 Beban lnveslasi Pihak Berelasi Beban Pengeiolaan Inr,estasi 220.107.142 676.494.723 Pihak KeUga Beban Kustod an Beban Lain
-lain Beban Aud t Beban S
-lnrest Beban La n
- a ' Bebar ca.a.
- 3: 3asi Beban Pa.a<
- lecosito Jumlah Ee:a
-=
-- a r Jumlah Beban Inve$asi Lihat catatar' / :'a'< berelasi 52.825.714 20.000.000 2.633.689 1.098.695 937.434.411 961.166.795 1.234.099.651 162.358.734 1 5.300.000 8.117.758 94.762.924 130.569.231 1.822.553.199 2.071.303.112 2.910.156.569 Beban La'
- z
- ^.:'
-:akan biaya administrasi dan operasional Reksa Dana 18
t'' ' >. Lr(' >-:r-4, >-. lr(' b''*! !> -{, !>'1 REKSA DANA BATAVIA DANA KAS NUSANTARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 (dinyatakan dalam Rupiah) 11. BEBAN KEUANGAN Akun ini merupakan bank transfer charge dan biaya materai. Beban keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.505.700 dan Rp469.600. 12. BEBAN LAINNYA Akun ini merupakan beban pajak bunga jasa giro. Beban lainnya untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 massing-masing sebesar Rp1.765.172 dan Rp7 .771 .806. 13. PAJAK PENGHASILAN a. Utang Pajak Akun ini merupakan utang pajak atas Pajak Penghasilan 23 per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp343.653 dan Rp329.061. b. Pajak Kini Rekonsiliasi antara kenaikan (penurunan) aset bersih yang dapat didistribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi sebelum beban pajak penghasilan menurut laba (rugi) dengan kenaikan (penurunan) aset bersih yang dapat didistribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi kena pajak adalah sebagai berikut: 2023 2022 Kenaikan (penurunan) aset bersih yang dapat didistribusikan kepada pemegang unit penyertaan sebelum pajak penghasilan 3.459.440.724 6.801.5'16.336 Ditambah/(dikurang) Pendapatan yang bersitat final Kerugian inwstasi yang belum direalisasi Beban untuk mendapatkan, menagih dan (4.696.811.247) (10.457.093.31 1) 737.179.000 penghasilan/transaksi yang tidak termasuk objek pajak dan/atau yang telah dikenakan pajak bersifat final dan beban lain-lain 1.237.370.523 2.918.397.975 Kenaikan/(penurunan) aset bersih yang dapat didistribusikan kepada pemeganE unit penyertaan sebelum beban palak penghasilan (3. 459.440.724) (6.801.516.336) Laba (rugi) kena pajak Beban pajak penghasilan: Dengan tssilitas Tanpa fasilitas Jumlah beban pajak penghasilan Kurang, rLeb hrPajak Penghasilan 19
.-:1 , --l/ y ; -!/ REKSA DANA BATAVIA DANA KAS NUSANTARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 (dinyatakan dalam Rupiah) Peraturan Pemerintah (PP) No 7 tahun 202'l tentang harmonisasi perpajakan pada pasal 17 ayat (1) poin b manyatakan bahwa wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang mulai berlaku pada tahun plak2022. 14. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI Kepemilikan PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Jenis Transaksi Lain Pihak Berelasi PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Jenis Transaksi Manajer lnvestasi Reksa Dana melakukan transaksi pada laporan posisi keuangan dengan pihak berelasiadalah sebagai berikut: Beban Akrual 2023 18.729.073 2022 17.933.886 Reksa Dana melakukan transaksi pada laporan laba/(rugi) dan pendapatan komprehensif lain dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut: Beban lnrcstasi 2023 220.107.142 2022 676.494.723 Saldo akun pada laporan posisi keuangan dengan pihak berelasi untuk per 3'1 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut: 2023 N22 Total (w Total fkt Beban Akrual Pihak Berelasi PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Total *) Persentase terhadap total liabilitas 18.729.073 1t-729;}n 42,69%@ 17.933.886 57,47Y0 17.933.886 __5r,4r%_ Saldo akun pada laporan laba / (rugi) dan pendapatan komprehensif lain dengan pihak berelasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember2023 dan2022 adalah sebagai berikut: 2023 2022 Total ('/.) Total Beban lnvestasi Pihak Berelasi PT Batavia Prosperindc Asel i,lanalemen Total *) Persentase terhaCap i3:a te!a^ 220.107.142 17,790/o 220.107.142 17,790/o 676.494.723 676A94.7n 23,18% ___2318% Jumlah fee yang c :e'^ra Manajer lnvestasi atas jasa pengelolaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2A23 oa^ 2322 masing-masing adalah sebesar Rp220.107.142 dan Rp676.494.723 dengan persentase fee -as ^g-*asing sebesar 17,79% dan23,1B%. Selanjutnya yang masih menjadi beban akrual pada ta- -^ Z-23 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp18.729.073 dan Rp17.933.886 dengan perse':as: '=e rasing-masing sebesar 42,69% dan 57,47%. 20
REKSA DANA BATAVIA DANA KAS NUSANTARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 (dinyatakan dalam Ru pia h) 15. NILA]WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan yang tercatat per 31 Desember 2023 dan 2022 dengan rincian sebagai berikut: 2023 Nilai Tercatat NilaiWajar Aset Keuangan Portofolio Efek lnstrumen Pasar Uang Kas di Bank Piutang Bunga 80.850.000.000 216.248.388 217.364.322 80 850.000 000 216.248.388 217.364.322 Jumla Aset Keuangan 81.283.612.710 81.283.612.710 Liabilitas Keuangan Beban Akrual 59.665.682 59.665.682 Jum lah Liabilitas Keuangan 59.665.682 59.665.682 2022 Nilai Tercatat NilaiWajar Aset Keuangan Portofolio Efek Efek Ekuitas lnstrumen Pasar Uang Kas di Bank Piutang Bunga 77.500.000.000 205.456.366 101 .060.616 77.500.000 000 205 456 366 101 060616 Jumla Aset Keuangan 77.806.516.982 77.806.516.982 Liabilitas Keuangan Beban Akrual 30.655.498 30.655.498 Jumlah Liabilitas Keuangan 30.655.498 30.655.498 Seluruh aset dikategorikan dalam hirarki nilai wajar tingkat 2 yaitu harga kuotasi (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik. 2023 2022 Nilai tercatat 81.283.612.710 77.806.516.982 Pengukuran nrla v;a; ar menggunakan Tingkat 1 Tingkat 2 Tingkat 3 Jumlah 81.283.612.710 81.283.612.710 77.806.516.982 77.806.516.982 21
l> 1-.{ L.\i ,-{ -, Lr-, l-it L-, :-r\t h{, !-tt "- ll _-/ Lqa, --.-!9 h+, --..Llr J' i Er!r_ REKSA DANA BATAVIA DANA KAS NUSANTARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 (dinyataka n dalam Rupiah) 16. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai manajer investasi telah menerapkan pembatasan investasi Reksa Dana sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Pedoman pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks, dalam melaksanakan pengelolaan Reksa Dana. lnvestasi Reksa Dana Pada Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang Ditawarkan Tidak Melalui Penawaran Umum wajib sesuai dengan ketentuan dalam Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-697/PM.2112018 tertanggal4 Juli 2018. Reksa Dana memberikan proteksi 100% (seratus persen) atas Pokok lnvestasi yang dicapai secara keseluruhan pada Tanggal Akhir lnvestasi, namun terdapat risiko investasi yang dapat mengakibatkan mekanisme proteksi atas Pokok lnvestasi tidak berlaku dan risiko yang tidak mempengaruhi proteksi atas Pokok lnvestasi, yaitu a. Risiko lnvestasi Semua investasi, termasuk investasidalam Reksa Dana, memiliki rasio. Risiko yang melekat pada Batavia Dana Kas Nusantara meliputi: 1) Risiko Perubahan Kondisi Ekonomidan Politik Perubahan kondisi ekonomidi luar negeri sangat mempengaruhi kondisi ekonomi di lndonesia karena lndonesia menganut system perekonomian terbuka. Demikian pula perubahan kondisi ekonomi dan politik di lndonesia sangat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan baik yang tercatat pada bursa Efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai Efek bersifat utang maupun instrumen pasar uang yang diterbitkan perusahaan-perusahaan tersebut. 2) Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan Penurunan NilaiAktiva Bersih Batavia Dana Kas Nusantara dapat disebabkan oleh perubahan harga dari efek dalam portofolio Batavia Dana Kas Nusantara. 3) Risiko Likuiditas Penjualan Kembali (pelunasan) tergantung kepada likuiditas dari portofolio atau kemampuan dari Manajer lnvestasi untuk membeli Kembali (melunasi) dengan menyediakan uang tunai. Apabila seluruh atau sebaian besar Pemegang Unit Penyertaan secara serentak melakukan penjualan Kembali kepada Manajer lnvestasi, maka hal ini dapat menyebabkan Manajer lnvestasi tidak mampu menyediakan uang tunai seketika untuk melunasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut. Dalam hal terjadi keadaan force maieure, yang berada di luar kontrol Manajer lnvestasr, yang menyebabkan sebagian besar atau seluruh harga Efek yang tercatat di Bursa Efek turun secara drastis dan mendadak (crash) atau terjadinya kegagalan pada sistem perdagangan dan penyelesaian transaksi, maka keadaan tersebut akan mengakibatkan portofolio investasi dari Batavia Dana Kas Nusantara terkoreksi secara material dan Penjualan Kembali dapat dihentikan untuk sementara sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak lnvestasi Kolektif Batavia Dana Kas Nusantara dan Peraturan OJK. 4) Risiko Wanprestasi Risiko yang ter,]adi bila pihak-pihak yang terkait dengan Batavia Dana Kas Nusantara, seperti penerbrr cc gas pialang, bank kustodian, PT Kliring Penjaminan Efek lndonesia, bank tempat Batavia Da^a Kas Nusantara melakukan penempatan dana atau pihak-pihak terkait lainnnya yang ce'--.!ngan dengan Batavia Dana Kas Nusantara mengalami wanprestasi sehingga dapat -e-:ergaruhi NilaiAktiva Bersih Reka Dana Batavia Dana Kas Nusantara. 22
= 13l a ql .r-;l q-''t l H' '-, ri,t tl Fr r i' b- r>..' -r, r+,' L-. i*r t *t --tt Pt r*. rl-.- REKSA DANA BATAVIA DANA KAS NUSANTARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 (dinyatakan dalam Rupiah) 5) Risiko Tingkat Suku Bunga Nilai Aktiv Bweaih Reksa Dana dapat berubah sesuai dengan perubahan tingkat suku bunga Rupiah. Jika terjadi kenaikan tingkat suku bunga yang drastis, maka NilaiAktiva Bersih Reksa Dana dapat turun menjadi lebih rendah dari Nilai Aktiva Bersih Awal sehubungan dengan turunnya nlai pasar dari obligasi. 6) Risiko Pasar Nilai Unit Penyertaan Batavia Dana Kas Nusantara dapat berfluktuasi sejalan dengan berubahnya kondisi pasar pada tingkat bunga dan kredit. Penurunan Nilai Aktiva Bersih dari Batavia Dana Kas Nusatara dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: - Perubahan tingkat suku bunga pasar yang dapat mengakibatkan fluktuasi tingkat pengembalian pada Efek bersifat utang; - Setiap penurunan peringkat dari obligasi; - Force Majeure yaitu suatu kondisi diluar kekuasaan manajer investasi, seperti perang dan bencana alam 7) Risiko Perubahan Peraturan Perubahan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau/atau perubahan atau perbedaan interpretasi peraturan perundang-undangan yang material terutama di bidang perpajakan atau peraturan khususnya di bidang Pasa Uang dan Pasar Modal dapat mempengaruhitingkat pengembalian dari hasil investasiyang akan diterima oleh Batavia Dana Kas Nusantara dan penghasilan yang mungkin diperoleh Pemegang Unit Penyertaan. 8) Risiko Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana Pemegang Unit Penyertaan menghadapi risiko pembubaran dan likuidasi Batavia Dana Kas Nusantara apabila Batavia Dana Kas Nusantara memenuhi salah satu kondisi yang tercantum dalam Pasal 45 POJK Tentang Kontrak lnvestasi Kolektif serta Kontrak lnvestasi Kolektif Batavia Dana Kas Nusantara dimana Manajer lnvestasi wajib membubarkan dan melikuidasi Batavia Dana Kas Nusantara apabila salah satu kondisi dalam Peraturan dan Kontrak lnvestasi Kolektif Batavia Dana Kas Nusantara tersebut terpenuhi. 9) Risiko NilaiTukar Mata Uang Dalam hal Batavia Dana Kas Nusantara berinvestasi pada Efek dalam denominasi selain Rupiah, perubahan nilai tukar mata uang selain Rupiah terhadap mata uang Rupiah yang merupakan denominasi dari Batavia Dana Kas Nusantara dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari Batavia Dana Kas Nusantara. 23
t-, tl,-, ' tl a-? REKSA DANA BATAVIA DANA KAS NUSANTARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUAN GAN Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desemb er 2023 d dalam R 17. RASIO-RASIO KEUANGAN Berikut ini adalah ikhtisar rasio rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar trrodat oan r-"moa;; iaapepam-lry No.KEP-99/PM/1996 tanggat 28 Mei 1996. ^;;;i Rasio keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desembe r 2023 dan 2o22adalah sebagai berikut: TotalHasil lnvestasi Hasil lnvestasi Setelah Memperhitungkan Beban pemasaran Biaya Operasi 2023 4,45Y0 4,45Yo 2022 2,87% 2,87% Perputaran Portofolio Persentase Penghasilan Kena pajak 0,66% 1:0,018 0,35% 1:0,19 24
INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN REKSA DANA BATAVIA DANA KAS NUSANTARA IKHTISAR RASIO KEUANGAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT Berikut ini adalah informasi tambahan mengenai ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk 3 tahun kalender: Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s/d tanggal ProspektusPeriode 12 bulan terakhir dari tanggal ProspektusPeriode 36 bulan terakhir dari tanggal ProspektusPeriode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospektus202320222021Total Hasil Investasi (%)----4,45%2,87%3,09%Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Beban Pemasaran (%)----4,45%1,42%3,09%Biaya Operasi (%)----0,66%1,49%0,35%Perputaran Portofolio (%)----1:0,0181:0,191:0,11Persentase Penghasilan Kena Pajak (%)-------3 Tahun Kalender Terakhir Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.
BAB XIII PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN 13.1. TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN Sebelum melakukan Pembelian, calon pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti Investasi Kolektif BATAVIA DANA KAS NUSANTARA beserta ketentuan-ketentuan yang ada dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. isi Prospektus/Kontrak Para calon pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS NUSANTARA harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening BATAVIA DANA KAS NUSANTARA dan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan formulir lainnya yang diterbitkan oleh Manajer Investasi yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuanganserta melengkapinya dengan bukti pembayaran dan fotokopi identitas diri (KTP bagi perorangan lokal, Paspor bagi Warga Negara Asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP/Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) serta dokumen pendukung lainnya yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, yang disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau kepada Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Para calon pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS NUSANTARA harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM nomor IV.D.2. Formulir Profil Pemodal diisi dan ditandatangani oleh calon pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS NUSANTARA . Manajer Investasi wajib tunduk dan memastikan Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi tunduk pada ketentuan peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuanganterkait pertemuan langsung (Face to Face) dan peraturan mengenai informasi transaksi elektronik dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui dan pembukaan rekening secara elektronik. (jika ada) Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS NUSANTARA dilakukan oleh calon pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS NUSANTARA dan melengkapinya dengan bukti pembayaran. Formulir pembukaan rekening BATAVIA DANA KAS NUSANTARA, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau dari Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS NUSANTARA , beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer 33-
Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik. Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan Pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan. Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS NUSANTARA oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan diproses. 13.2. BATAS MINIMUM PEMBELIAN Minimum Pembelian awal Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS NUSANTARA adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan dan minimum Pembelian selanjutnya Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS NUSANTARA adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan. Apabila Pembelian awal dan Pembelian selanjutnya dilakukan melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dimana Agen Penjual tersebut menetapkan minimum Pembelian awal dan Pembelian selanjutnya Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS NUSANTARA yang lebih besar dari yang tercantum dalam Prospektus ini maka batas minimum Pembelian awal dan Pembelian selanjutnya Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS NUSANTARA akan diatur dan dicantumkan dalam Dokumen Keterbukaan Produk (jika ada). 13.3. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS NUSANTARA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga Pembelian Unit PenyertaanBATAVIA DANA KAS ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA KAS NUSANTARA NUSANTARA yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. 13.4. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS NUSANTARA beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah lengkap dan diterima secara baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk Pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA KAS NUSANTARA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. 34-
Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah lengkap dan diterima secara baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk Pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya akan diproses oleh Bank Kustodian Berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA KAS NUSANTARA pada akhir Hari Bursa berikutnya tersebut. Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya. 13.5. SYARAT PEMBAYARAN Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS NUSANTARA dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dan pembayaran tersebut dilakukan kepada rekening BATAVIA DANA KAS NUSANTARA sebagai berikut: Rekening Bank Nomor : RD BATAVIA DANA KAS NUSANTARA : PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk : 0102346386001 Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS NUSANTARA , maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama BATAVIA DANA KAS NUSANTARA pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari Pembelian dan pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS NUSANTARA transaksi Efek dari BATAVIA DANA KAS termasuk dana yang diperlukan untuk NUSANTARA. Bagi Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dananya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank, biaya pemindahbukuan/transfer, dan biaya lain (sebagaimana dimaksud dalam butir 9.3) sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan, menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS NUSANTARA dikreditkan ke rekening atas nama BATAVIA DANA KAS NUSANTARA di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS NUSANTARA secara lengkap. 13.6. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN Dana pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS NUSANTARA sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat berasal dari: a. calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS NUSANTARA . 35-
Dalam hal pembelaan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS NUSANTARA wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud. 13.7. PERSETUJUAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. 13.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan perintah Pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah seluruh pembayaran telah diterima oleh Bank Kustodian dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in good fund and in complete application) serta disetujui oleh Manajer Investasi dan diberitahukan secara tertulis oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian. 36-
BAB XIV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN 14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS NUSANTARA yang dimilikinya pada setiap Hari Bursa. Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi, menandatangani dengan tanda tangan basah Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (apabila Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan berbentuk dokumen fisik) dan menyampaikan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik. Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS NUSANTARA oleh pemegang Unit Penyertaan, dianggap telah diterima dengan baik apabila seluruh kondisi di bawah ini telah dipenuhi, yaitu: a. Permohonan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan. b. Dalam Permohonan harus dicantumkan nilai dan/atau jumlah Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS NUSANTARA yang akan dijual kembali. c. Apabila Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan berbentuk dokumen elektronik maka pihak yang wajib mengisi formulir tersebut adalah Pemegang Unit Penyertaan. d. Dalam hal pihak yang tercantum di huruf c dan d tersebut di atas telah meninggal dunia, Formulir Penjualan Kembali dapat ditandatangani atau diisi oleh ahli waris yang sah dari Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan atau pihak lain yang mempunyai wewenang untuk menandatangani atau mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS NUSANTARA harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS NUSANTARA yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan diproses. 37-
14.2. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN Batas minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS NUSANTARA adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan. Apabila Penjualan Kembali dilakukan melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dimana Agen Penjual tersebut menetapkan minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS NUSANTARA yang lebih besar dari yang tercantum dalam Prospektus ini maka batas minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS NUSANTARA akan diatur dan dicantumkan dalam Dokumen Keterbukaan Produk (jika ada). Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana adalah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan. Apabila Penjualan Kembali menyebabkan jumlah kepemilikan kurang dari Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah), maka Manajer Investasi, dapat menutup rekening yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaannya dan mentransfer hasil pencairan Unit Penyertaan tersebut dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang tercantum pada formulir pembukaan rekening Reksa Dana atau rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk kemudian oleh Pemegang Unit Penyertaan, dengan terlebih dahulu mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan dan mendapat konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan. 14.3. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN Manajer Investasi berhak untuk membatasi jumlah Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS NUSANTARA jika jumlah permohonan Penjualan Kembali dalam 1 (satu) hari telah mencapai 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA KAS NUSANTARA yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan. Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan Penjualan Kembali lebih dari 20%(dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka Manajer Investasi dapat menerapkan metode alokasi yaitu melakukan alokasi atas penjualan kembali Unit Penyertaan untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan secara proporsional sesuai besaran permohonan Penjualan Kembali dari masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA KAS NUSANTARA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Dalam hal Manajer Investasi menerapkan metode alokasi, maka kelebihan permohonan Penjualan Kembali, atas instruksi Manajer Investasi, tidak dapat diproses pada Hari Bursa yang bersangkutan. Pemrosesan Penjualan Kembali tersebut akan dilaksanakan pada Hari Bursa berikutnya dengan persetujuan tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan. 14.4. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI Sesuai ketentuan OJK, pembayaran dana atas Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS NUSANTARA dilaksanakan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus ini dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS NUSANTARA . 38-
Pembayaran dana hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS NUSANTARA akan dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank,biaya pemindahbukuan/transfer dan biaya lain(sebagaimana dimaksud dalam BAB IX) sehubungan dengan pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. 14.5. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN Harga Penjualan Kembali setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS NUSANTARA adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA KAS NUSANTARA pada akhir Hari Bursa bersangkutan. 14.6. PEMPROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima secara baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan telah disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA KAS NUSANTARA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima secara baik (in complete application) serta telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus ini oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan telah disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) maka akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA KAS NUSANTARA pada akhir Hari Bursa berikutnya. Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya. 14.7. PENOLAKAN PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN Sesuai POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak Penjualan Kembali atau menginstruksikan Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan Penjualan Kembali apabila terjadi hal-hal sebagai berikut: a. b. c. Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek BATAVIA DANA KAS NUSANTARA diperdagangkan ditutup; atau Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek BATAVIA DANA KAS NUSANTARA di Bursa Efek dihentikan; atau Keadaan darurat. Manajer tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS NUSANTARA apabila melakukan penolakan Penjualan Kembali tersebut di atas paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi Penjualan Kembali diterima oleh Manajer Investasi. Selama periode penolakan Penjualan Kembali tersebut, Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru dan Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru. Investasi wajib memberitahukan secara 39-
14.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN Surat konfirmasi atas pelaksanaan perintah Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima secara baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta disetujui oleh Manajer Investasi dan diberitahukan secara tertulis oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian 40-
BAB XV PERSYARATAN DAN TATA CARAPENGALIHAN UNIT PENYERTAAN 15.1. PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan investasinya antara Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi yang memiliki fasilitas Pengalihan Unit Penyertaan. 15.2. PROSEDUR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN Pengalihan Unit Penyertaan dilakukan dengan menyampaikan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan menyebutkan nama pemegang Unit Penyertaan, nama reksa dana dan nilai investasi yang akan dialihkan. Pengalihan Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan. Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasiManajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pengalihan Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi Pengalihan Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk Pengalihan Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dengan sistem elektronik. Pengalihan Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Unit Penyertaan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses. 15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN Pengalihan Unit Penyertaan dari BATAVIA DANA KAS NUSANTARA ke Reksa Dana lainnya diproses oleh Manajer Investasi dengan menjalankan Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS NUSANTARA yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan menjalankan Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang menerima pengalihan sebagaimana yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan. Pengalihan Unit Penyertaan dari Reksa Dana lainnya ke BATAVIA DANA KAS NUSANTARA diproses oleh Manajer Investasi dengan menjalankan Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan menjalankan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS NUSANTARA yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan. Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima secara baik (in complete application) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus ini oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk 41-
oleh Manajer Investasi (jika ada) dan telah disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA KAS NUSANTARA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima secara baik (in complete application) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan Prospektus oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan telah disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA KAS NUSANTARA pada akhir Hari Bursa berikutnya. Untuk Pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya. Diterima atau tidaknya permohonan Pengalihan Unit Penyertaan sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju. investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan Pengalihan Unit Dana Penyertaannya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). 15.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN Batas minimum pengalihan Unit Penyertaan dari BATAVIA DANA KAS NUSANTARA ke Reksa Dana lainnya yaitu sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan. Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana adalah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan. Apabila Pengalihan Unit Penyertaan menyebabkan jumlah kepemilikan kurang dari Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah), maka Manajer Investasi, dapat menutup rekening yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaannya dan mentransfer hasil pencairan Unit Penyertaan tersebut dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang tercantum pada formulir pembukaan rekening Reksa Dana atau rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk kemudian oleh Pemegang Unit Penyertaan, dengan terlebih dahulu mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan dan mendapat konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan. 15.5. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN Surat konfirmasi atas pelaksanaan perintah Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta disetujui oleh Manajer Investasi dan diberitahukan secara tertulis oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian. 42-
BAB XVI PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN 16.1. Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan Kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS NUSANTARA hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka: a. b. Pewarisan; atau Hibah. 16.2. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS NUSANTARA wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian. Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS NUSANTARA sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah. Manajer Investasi pengelola BATAVIA DANA KAS NUSANTARA atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas. 43-
BAB XVII PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI 17.1. BATAVIA DANA KAS NUSANTARA berlaku sejak ditetapkan pernyataan Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut : a. dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, BATAVIA DANA KAS NUSANTARA yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau b. diperintahkan oleh OJK untuk membubarkan BATAVIA DANA KAS NUSANTARA sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau c. total Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA KAS NUSANTARA kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau d. BATAVIA DANA KAS NUSANTARA dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian sepakat membubarkan BATAVIA DANA KAS NUSANTARA . 17.2. Dalam hal BATAVIA DANA KAS NUSANTARA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1 huruf a, maka Manajer Investasi wajib : a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran BATAVIA DANA KAS NUSANTARA kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 17.1 huruf a Prospektus ini. b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1 huruf a di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari dari Nilai Aktiva Bersih Awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 17.1 huruf a Prospektus ini. c. membubarkan BATAVIA DANA KAS NUSANTARA dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 17.1 huruf a Prospektus ini, serta menyampaikan laporan hasil pembubaran BATAVIA DANA KAS NUSANTARA kepada OJK dalam paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak BATAVIA DANA KAS NUSANTARA dibubarkan yang disertai dengan: 1. akta pembubaran BATAVIA DANA KAS NUSANTARA dari Notaris yang 2. terdaftar di OJK; dan laporan keuangan pembubaran BATAVIA DANA KAS NUSANTARA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika BATAVIA DANA KAS NUSANTARA telah memiliki dana kelolaan. 17.3. Dalam hal BATAVIA DANA KAS NUSANTARA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1 huruf b, maka Manajer Investasi wajib : 44-
a. mengumumkan rencana pembubaran BATAVIA DANA KAS NUSANTARA paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA KAS NUSANTARA ; b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan c. menyampaikan laporan hasil pembubaran BATAVIA DANA KAS NUSANTARA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran BATAVIA DANA KAS NUSANTARA oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut; 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK; 2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA DANA KAS NUSANTARA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan 3. akta pembubaran BATAVIA DANA KAS NUSANTARA dari Notaris yang terdaftar di OJK. 17.4. Dalam hal BATAVIA DANA KAS NUSANTARA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1 huruf c dan huruf d, maka Manajer Investasi wajib: a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir BATAVIA DANA KAS NUSANTARA dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran BATAVIA DANA KAS NUSANTARA paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waku paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 17.1 huruf c dan huruf d Prospektus ini serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA KAS NUSANTARA ; b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1 huruf c dan huruf d di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan c. menyampaikan laporan pembubaran BATAVIA DANA KAS NUSANTARA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1 huruf c dan huruf d dengan dokumen sebagai berikut: 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK; 2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA DANA KAS NUSANTARA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan 3. akta pembubaran BATAVIA DANA KAS NUSANTARA dari Notaris yang terdaftar di OJK. 17.5. Dalam hal BATAVIA DANA KAS NUSANTARA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1 huruf e, maka Manajer Investasi wajib : 45-
a. menyampaikan rencana pembubaran BATAVIA DANA KAS NUSANTARA kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran BATAVIA DANA KAS NUSANTARA oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan : i. ii. kesepakatan pembubaran BATAVIA DANA KAS NUSANTARA antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai dengan alasan pembubaran; dan kondisi keuangan terakhir; dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran BATAVIA DANA KAS NUSANTARA kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA KAS NUSANTARA ; b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran BATAVIA DANA KAS NUSANTARA , untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan c. menyampaikan laporan pembubaran BATAVIA DANA KAS NUSANTARA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran BATAVIA DANA KAS NUSANTARA disertai dengan dokumen sebagai berikut: 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK; 2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA DANA KAS NUSANTARA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan 3. akta pembubaran BATAVIA DANA KAS NUSANTARA dari Notaris yang terdaftar di OJK. 17.6. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi BATAVIA DANA KAS NUSANTARA, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan Penjualan Kembali. 17.7. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi BATAVIA DANA KAS NUSANTARA harus dibagi secara proposional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka: a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesiayang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun; b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal. 46-
17.8. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang: a. b. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan BATAVIA DANA KAS NUSANTARA; atau Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran BATAVIA DANA KAS NUSANTARA, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti. Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran BATAVIA DANA KAS NUSANTARA sebagaiman dimaksud pada butir 17.8 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi BATAVIA DANA KAS NUSANTARA dengan pemberitahuan kepada OJK. Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran BATAVIA DANA KAS NUSANTARA sebagaimana dimaksud pada butir 17.8 wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan BATAVIA DANA KAS NUSANTARA yang disertai dengan: a. b. c. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK; laporan keuangan pembubaran BATAVIA DANA KAS NUSANTARA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta Akta Pembubaran dan Likuidasi BATAVIA DANA KAS NUSANTARA dari Notaris yang terdaftar di OJK. 17.9. Dalam hal Reksa Dana dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi BATAVIA DANA KAS NUSANTARA termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi BATAVIA DANA KAS NUSANTARA sebagaimana dimaksud dalam butir 17.8 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada BATAVIA DANA KAS NUSANTARA . 17.10. Manajer Investasi wajib melakukan penunjukkan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi. 47-
BAB XVIII SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN INVESTOR Formulir Aplikasi Pembelian & Dokumen Pendukung AGEN PENJUAL (jika ada): 1. Pengenalan nasabah dan profil nasabah 2. Menjelaskan secara rinci tentang Reksa Dana 3. Menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen 4. Mengupload data transaksi ke S-Invest agar dapat disetujui oleh Manajer Investasi malalui S-Invest. PT BATAVIA PROSPERINDO ASET MANAJEMEN (MANAJER INVESTASI): 1. Pengenalan nasabah dan profil nasabah (untuk Pembelian Unit Penyertaan melalui Manajer Investasi) 2. Menjelaskan secara rinci tentang Reksa Dana 3. Menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen 4. Pemeriksaan Formulir dan Dokumen Pendukung 5. System Update 6. Autorisasi Aplikasi Pemesanan Pembelian 7. Mengupload data transaksi S-Invest 8. Menyetujui transaksi melalui S-Invest Dana PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk (BANK KUSTODIAN): Surat Konfirmasi 1. Mengambil data transaksi yang telah disetujui oleh Manajer Investasi dari S-Invest. 2. Penerimaan dana di rekening reksa dana 3. Proses pendaftaran / pembukaan rekening 4. Alokasi jumlah Unit Penyertaan 5. Informasi ke PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit BATAVIA DANA KAS NUSANTARA disampaikan Bank Kustodian secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses melalui fasilitas Akses yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). 48-
PEMESANAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN INVESTOR Formulir Penjualan Kembali & Dokumen Pendukung AGEN PENJUAL (jika ada): 1. Pemeriksaan Formulir dan Kelengkapan dokumen pendukung 2. Notifikasi ke Manajer Investasi 3. Mengupload data transaksi ke S-Invest agar dapat disetujui oleh Manajer Investasi malalui S-Invest. PT BATAVIA PROSPERINDO ASET MANAJEMEN (MANAJER INVESTASI): 1. Pemeriksaan Formulir dan Dokumen Pendukung 2. System Update 3. Autorisasi Aplikasi Penjualan Kembali 4. Mengupload data transaksi ke S-invest 5. Menyetujui transaksi melalui S-Invest Surat Konfirmasi Dana PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk (BANK KUSTODIAN): 1. Mengambil data transaksi yang telah disetujui oleh Manajer Investasi dari S-Invest. 2. Verifikasi kepemilikan 3. Perhitungan Hasil Penjualan Kembali 4. Pembayaran Hasil Penjualan Kembali 5. Informasi ke PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit BATAVIA DANA KAS NUSANTARA disampaikan Bank Kustodian secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses melalui fasilitas Akses yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). 49-
PEMESANAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN INVESTOR Formulir Pengalihan AGEN PENJUAL (jika ada): 1. Pemeriksaan Formulir dan Kelengkapan dokumen pendukung 2. Notifikasi ke Manajer Investasi 3. Mengupload data transaksi ke S-Invest agar dapat disetujui oleh Manajer Investasi malalui S-Invest. Reksa Dana yang dituju, kecuali Reksa Dana Terproteksi PT BATAVIA PROSPERINDO ASET MANAJEMEN (MANAJER INVESTASI): 1. Pemeriksaan Formulir dan Dokumen Pendukung 2. System Update 3. Autorisasi Aplikasi Pengalihan 4. Mengupload data transaksi ke S-Invest 5. Menyetujui transaksi melalui S-Invest PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk (BANK KUSTODIAN): Surat Konfirmasi Dana 1. Mengambil data transaksi yang telah disetujui oleh Manajer Investasi dari S-Invest. 2. Verifikasi kepemilikan 3. Perhitungan Hasil Pengalihan 4. Pembayaran Hasil Pengalihan 5. Informasi ke PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit BATAVIA DANA KAS NUSANTARA disampaikan Bank Kustodian secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses melalui fasilitas Akses yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). 50-
BAB XIX PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN 19.1.PENGADUAN i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada pihak di mana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian BATAVIA DANA KAS NUSANTARA (Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)) yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab XIX angka 19.2. Prospektus. ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka pengaduan akan disampaikan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab XIX angka 19.2 Prospektus. 19.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN i. Dengan tunduk pada ketentuan 19.1 di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan.Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi. ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima. iii. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan. iv. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap. v. Manajer jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan. Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang vi. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir v di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir iv berakhir. vii. Manajer Investasi akan menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon. 19.3. PENYELESAIAN PENGADUAN i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan. 51-
ii. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan. 52-
BAB XX PENYELESAIAN SENGKETA Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa mediasi atau arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya ("Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa") sebagaimana relevan. 53-
BAB XXI PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN 21.1 Informasi, Prospektus, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi. Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut. Saran, pertanyaan dan keluhan dapat ditujukan kepada Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan/atau dapat menghubungi Manajer Investasi. 21.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan BATAVIA DANA KAS NUSANTARA serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi tempat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian. MANAJER INVESTASI PT BATAVIA PROSPERINDO ASET MANAJEMEN Chase Plaza, Lantai 12 Jl. Jend. Sudirman Kav.21 Jakarta 12920 Telepon (62-21) 520-8390 Faksimili (62-21) 520-6899 Email : customer@bpam.co.id BANK KUSTODIAN PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, TBK Menara Taspen Lt.1 Jl. Jend. Sudirman Kav.2 Jakarta Pusat 10220 no telp 021 2511449 fax 021 2511 508 email: trustee_custody@bankbjb.co.id 54-