Buletin Al-Turas Vol. 27 No. 2 July 2021, pp. 345-360 Political and Cultural Islam: A Historical Phenomenon in Indonesia Azis Arifin* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia azis.arifin20@mhs.uinjkt.ac.id Didin Saepudin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia didin.saepudin@uinjkt.ac.id Abstract This article aimed to reveal the periodization of political and cultural Islam in Indonesia from time to time. In its development, political and cultural Islam had become an entity that had attracted the attention of academics in Indonesia. Both types of Islam have always been part of the history of this nation. Therefore, the periodization of the rounds needed to be disclosed in a neat and measurable manner. This research was qualitative using a historical approach, and the existing data were presented in a descriptive analytical manner. The primary data of the research covered the statutes and bylaw of Islamic parties, such as Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Masyumi Party, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadailan Sejahtera (PKS) and Partai Bulan Bintang (PBB), while the secondary data were documents of works of Indonesian authors, journals, and online news or articles. The results revealed that the periodization of Indonesian political and cultural Islam started from pre- independence to post-reformation. PSII, Masyumi Party, PPP, PKS and PBB respectively, were examples of political Islam that were established in their era. Meanwhile, cultural Islam was patronized by Jam'iyyat al-Khair, Al-Irsyad, Muhammadiyah, Persis and Nahdlatul Ulama (NU). Both types of Islam basically had the same goal, namely to carry out Sharia. Therefore, for the political and cultural Islam, the power and sympathy of the people seemed to support the realization of this goal. Keyword: Indonesian Islam; the Periodization of Political Islam; Cultural Islam. Corresponding Author | 345
Azis Arifin, Didin Saepudin Political and Cultural Islam: A Historical Phenomenon in Indonesia Abstrak Tulisan ini bertujuan untuk mengungkap periodisasi Islam politik dan Islam kultural di Indonesia dari masa ke masa. Dalam perkembangannya, Islam politik dan Islam kultural menjadi entitas yang menyita perhatian akademisi di Indonesia. Kedua jenis Islam tersebut senantiasa menjadi bagian dalam perjalanan sejarah bangsa ini. Oleh karena itu, periodisasi pembabakannya perlu diungkapkan secara apik dan terukur. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan historis, dan data yang ada disajikan secara dengan deskriptif analitis. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa periodisasi Islam politik dan Islam kultural Indonesia dimulai sejak prakemerdekaan hingga pascareformasi. PSII, Partai Masyumi, PPP, PKS dan PBB secara berurutan merupakan contoh Islam politik yang berdiri berdasarkan masanya. Adapun Islam kultural dipatronkan oleh Jam'iyyat al-Khair, Al-Irsyad, Muhammadiyah, Persis dan NU. Kedua jenis dan kelompok Islam ini pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu menjalankan syariat Tuhan. Karenanya, baik dengan cara yang dilakukan Islam politik maupun Islam kultural, kekuasaan dan simpati rakyat nampaknya hanya sebatas penunjang terwujudnya tujuan tersebut. Kata Kunci: Islam Indonesia; Periodisasi Islam politik; Islam kultural. صخلملا نم ايسينودنإ يف يفاقثلا ملاسلإاو يسايسلا ملاسلإا ةرتف نع فشكلا ىلإ ةساردلا هذه فدهت هابتنا تبذج تانايك هروطت يف يفاقثلا ملاسلإاو يسايسلا ملاسلإا حبصأ .رخلآ تقو ،كلذل .ةملأا هذه خيرات نم اًءزج ملاسلإا نم نيعونلا لاك ناك .ايسينودنإ يف نييميداكلأا يعون ثحب ثحبلا اذه و .سايقلل ةلباقو ةمظنم ةقيرطب تلاوجلا ةرتف نع فشكلا بجي ةساردلا هذه جئاتن فشكت .ةيليلحت ةيفصو ةقيرطب ةمدقم ةدوجوملا تانايبلاو ،يخيرات جهنمب للاقتسلاا لبق ام ةرتف نم تأدب يسينودنلإا يفاقثلا ملاسلإاو يسايسلا ملاسلإا ةرتف ةرتف نأ ملاسلإا ىلع ةلثملأا نم و حلاصلإا دعب ام ىلإ PPP تايعمج هاعري يفاقثلا ملاسلإا ،تقولا سفن يفو .هرصع ساسأ ىلع سسأت يذلا يسايسلا فاقثلا ملاسلإاو يسايسلا ملاسلإا ناك .ءاملعلا ةضهن و سيسربو ةيدمحمو داشرلإاو ريخلا مهفطاعتو سانلا ةوق نأ ،كلذل .الله ةعيرش قيبطت وهو ،فدهلا سفن مهل ةيملاسلإا تامظنملاو فدهلا اذه قيقحت معد ىلع طقف رصتقت و PBB و PKS Masyumi بزح و PSII . .خيراتلا ؛ةرهاظلا ؛ةسايسلا ؛ايسينودنإ ؛يفاقثلا ملاسلإا :ةيسيئرلا تاملكلا 346 |
Buletin Al-Turas Vol. 27 No. 2 July 2021, pp. 345-360 PENDAHULUAN Islam politik dan Islam kultural merupakan istilah yang sama sekali tidak asing di telinga masyarakat Indonesia. Islam politik termasuk frasa nonprediktif bahasa Indonesia yang populer -setidaknya empat belas dekade terakhir ini- sejak Cristiaan Snouck Hurgronje (1857-1936) diberikan jabatan sebagai adjuster pemerintah Hindia Belanda. Hurgronje dikenal sebagai Bapak studi Islam Indonesia oleh ilmuan Indonesia sendiri bahkan dunia, meski sebenarnya ia tidak hanya difokuskan untuk meneliti Islam di wilayah Indonesia (Hindia Belanda) saja (Fogg, 2014, p. 52). Kala itu, dalam prakteknya, Islam politik tidak diizinkan untuk bebas bergerak dan tumbuh berkembang. Hal ini disebabkan, Islam politik bisa saja mengancam kedudukan pemerintah Hindia Belanda dengan pan-Islam sebagai penggantinya yang nantinya akan memunculkan semacam sistem kekhilafahan (Firdaus, 2019, p. 192). Sementara Islam kultural merupakan istilah kontemporer sebagai penyelaras dari istilah sebelumnya yaitu Islam ritual. Karenanya, kedua istilah tersebut merupakan term yang sama, tidak ada beda. Hanya saja, yang perlu dicatat, Islam ritual -yang selanjutnya disebut Islam kultural- dalam konteks perhatian pemerintah Hindia Belanda kala itu berbanding terbalik dengan Islam politik. Islam kultural, dalam pandangan mereka, mesti dirawat dan difasilitasi serta membiarkannya eksis tanpa tekanan (Firdaus, 2019, p. 192). Islam politik dan Islam kultural mendapat perhatian berbeda dari pemerintah Hindia Belanda, karenanya kedua term tersebut secara generik acapkali diperhadapkan sebagai pembanding bahkan hingga hari ini. Islam politik, sesuai namanya adalah Islam yang menjadikan politik dan kekuasaan sebagai tumpuan utamanya. Divergen dengan Islam politik, Islam kultural lebih berorientasi pada pengembangan aspek sosio-kultural dari kehidupan islami dengan tidak melalui jalur politik, seperti dakwah Islam, pendidikan, kebudayaan dan lainnya (Azra, 2012, p. 234). Problematika Islam politik dan Islam kultural belakangan ini masih tetap bergeming, bahkan semakin nyaring. Hal ini tidak terlepas dari beragamnya corak kehidupan bangsa yang dalam pandangan penulis sangat terkait dengan kultural dan politik. Sebagai contoh mainstream, NU dan Muhammadiyah kerap menjadi teladan terdepan dalam meng-cover Islam kultural (Rahman et al., 2020, p. 73). Sementara PPP dan PBB merupakan patron Islam politik yang bisa diangkat dalam tulisan ini. Periodisasi merupakan bagian penting dalam upaya mencari akar rumput dan relasi dalam suatu entitas. Dengan demikian, penulis tergelitik untuk menguak Islam Indonesia dalam tinjauan periodisasi Islam politik dan Islam kultural dalam tulisan ini. Realita sosial dinamis yang kian berubah menjadi titik tuju penulis sebagai kerangka perbandingan dalam menyoroti kedua istilah yang sohor di kalangan umat Islam Indonesia tersebut. Kajian mengenai Islam politik dan Islam kultural sejatinya sudah banyak dilakukan. Firdaus (2019), umpamanya, dalam penelitiannya mencoba melihat pergeseran Islam kultural ke Islam politik. Islam politik mulanya diprediksi akan mengakhiri masanya berbarengan dengan penerimaan PPP terhadap Pancasila sebagai asas partainya. Namun, prediksi tersebut nampaknya meleset. Partai Islam bahkan semakin tumbuh berkembang dan mendaftarkan diri ke KPU sebagai partai politik. Hal ini terjadi tiada lain karena tiga alasan, yaitu faktor teologis, terjalinnya ikatan yang kuat sebagai saudara seagama dan pemimpin seagama lebih dipercaya dibanding yang lainnya (Firdaus, 2019, p. 190). Sejalan dengan Firdaus, Zuhri (2018) dalam tulisannya menyoroti perkembangan Islam kultural dan momentum kebangkitan partai Islam. Menurutnya, gerakan Islam kultural mulai bergeming pada tahun 1970. Adanya gerakan ini merupakan counter dari prilaku masyarakat yang selalu berpaku pada gerakan politik yang menurut Zuhri dinilai sebagai seuatu yang menyebabkan perpecahan. Lebih jauh Zuhri menegaskan bahwa Islam kultural bukan untuk menegasikan Islam politik secara mutlak melainkan hanya sebatas tawaran atas kebuntuan Islam politik dalam membangun kehidupan yang islami (2018, p. 51). | 347
Azis Arifin, Didin Saepudin Political and Cultural Islam: A Historical Phenomenon in Indonesia Berbeda dengan dua penelitian sebelumya, Anhaf dalam tulisannya menyoroti kekalahan partai Islam yang dianggap sebagai tanda berakhirnya Islam politik di Indonesia. Dengan menggunakan metode library research dan teknik penyajian yang deskriptif analitis, Anhaf telah membuktikan bahwa kegagalan partai Islam dalam meraih suara terbanyak bukan merupakan tanda berakhirnya Islam politik di Indonesia. Politik Islam masih terus berlanjut yang masih dapat dilihat adnya persaingan ketat antara Islam politik yang radikal dan moderat (Ahnaf, 2016, p. 127). Hal yang sama juga telah disampaikan Azra dalam penelitinya bahwa dalam batas tertentu, Islam politik telah melahirkan radikalisme. Hal tersebut disebabkan oleh adanya agenda yang diusung oleh golongan tertentu, yakni penerapan hukum Islam secara formal dan pendirian negara Islam. Persoalan tersebut seharusnya dapat diatasi dengan mempertahankan dan mengembangkan Islam kultural di Indonesia (Azra, 2012, p. 233). Periodisasi Islam politik dan Islam kultural nampaknya tidak dibahas dalam seluruh artikel yang disebutkan di atas. Dengan demikian, penulis memandang bahwa bagian tersebut merupakan celah kosong yang dapat diisi sebagai pelengkap pembahasan mengenai tema serupa. Penulis memandang bahwa bagian ini merupakan hal vital untuk dikemukakan yang merupakan bagian dari jalannya alur sejarah yang dibangun dari waktu ke waktu dengan disertai oleh dinamikanya masing-masing. METODE PENELITIAN Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan historis. Penggunaan pendekatan historis dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap fenomena sejarah Islam politik dan Islam kultural di Indonesia yang teraktualisasi kedalam berbagai bentuk gerakan dan perserikatan tertentu. Pendekatan ini juga memungkinkan untuk dapat menemukan keterkaitan antara satu dengan lainnya sehingga menghasilkan suatu pola tertentu pola (McDowell, 2013, p. 67). Oleh karena itu, penggunaan pendekatan ini dianggap cocok dengan penelitian yang diorientasikan pada sisi historis dari suatu fenomena. Data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang bersentuhan langsung dengan suatu peristiwa (Lune & Berg, 2017, p. 161) yang disajikan dalam bentuk aslinya, tidak diinterpreatasikan, tidak dievaluasi dan diintervensi (Merono- Penuela et al., 2014, p. 6). Sementara data sekunder adalah data yang tidak berkaitan langsung dengan suatu peristiwa (Lune & Berg, 2017, p. 161). Data primer yang digunakan berupa AD/ART partai politik Islam, di antaranya PPP, PKS dan PBB. Sementara data sekundernya yaitu buku Mengapa Partai Islam Kalah? Perjalanan Politik Islam dari Pra-Pemilu '99 sampai Pemilihan Presiden karya Basyaib, buku Politik Islam Anti Komunis Pergumulan Masyumi dan PKI di Arena Demokrasi Liberal karya Samsuri, buku Sejarah Politik Islam karya Didin Saefuddin dan buku Islam dan Politik di Indonesia Terkini: Islam dan Negara, Dakwah dan Politik, HMI, Anti-Korupsi, Demokrasi, NI, MMI, dan Perda Syari'ah karya Sukron Kamil serta beberapa referensi dan literatur lainnya yang relevan dengan penelitian ini, seperti jurnal-jurnal, buku-buku dan berita online. Sebagai penelitian kepustakaan, pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi literatur. Literatur yang dimaksud adalah literatur yang tersimpan dan berbentuk tulisan. Data yang ada kemudian dianalisis dengan membandingkan, menguraikan serta menghubungkan variabel yang ada. Temuan dan analisis data yang ada disimpulkan sebagai sebuah konsep ideal dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik bersandarkan pada nilai-nilai substansi Islam. HASIL DAN PEMBAHASAN Islam Politik dan Islam Kultural dalam Konteks Keindonesiaan Jika definisi Islam politik dan Islam kultural sebagaimana yang telah dipaparkan di atas dianggap kaku, maka tidak salah jika kedua istilah tersebut ditakrifkan dengan lebih ramah dalam kacamata keindonesiaan. Azyumardi Azra melihat Islam politik dari sudut 348 |
Buletin Al-Turas Vol. 27 No. 2 July 2021, pp. 345-360 keindonesiaan sebagai Islam yang dijelmakan dalam rupa supremasi atau jawatan politik resmi, dalam hal ini adalah eksekutif dan legislatif. Sementara Islam kultural, masih menurut Azra, merupakan Islam dakwah yang damai, di samping itu ia juga sebagai Islam seni, yang secara umum sangat berkaitan erat dengan kentalnya syariat agama yaitu masjid dan ibadah (Azra, 1999, p. 75). Berdasarkan definisi tersebut, nampaknya wajah Islam kultural tidak lagi terlihat rigid. Dengan kata lain, kita bisa menyebutnya sebagai "Islam dakwah," "Islam seni," "Islam masjid" atau "Islam ibadah." Penyebutan "Islam ibadah" sebagai pengganti "Islam kultural" juga digunakan oleh Kuntowijoyo (2018, p. 241). Kedua definisi di atas sudah cukup untuk merepresentasikan kedua term tersebut - setidaknya menurut penulis-. Islam politik yang didefinisikan Azyumardi Azra tersebut, sejatinya membuka ruang seseorang untuk berspekulasi. Islam politik bisa saja diasumsikan sebagai perwujudan yang par excellence untuk kepentingan agama semata, namun tidak keliru kiranya jika diproposisikan juga untuk kepentingan golongan yang sifatnya sangat politis. Sementara Islam kultural, sedikitnya dua pakar bernada sama dengan suguhan definisi Azra di atas, yaitu Abdurrahman Wahid dan N. Majid yang pada dasarnya merupakan kebalikan dari Islam politik. Definisi menarik lainnya yang ditinjau dari kacamata keindonesiaan adalah apa yang diungkapkan Masykuri Abdillah. Agar mudah dalam memetakannya, ia membuat definisi dengan sangat ramah tanpa melabrak konstitusi yang berlaku. Menurutnya, Islam politik -ia menyebutnya dengan Islam struktural- menitikberatkan pada spirit vitalitas determinasi sistem pusat maupun manifesto publik yang islami. Namun ia menggarisbawahi bahwa hal tersebut tidak selalu berkaitan dengan partai politik berstempel Islam. Dalam artian, siapapun dapat mewujudkan tata kelola sistem yang islami tanpa didasari dengan full power partai politik berlebel Islam. Akan tetapi, political will tetap saja diperlukan sebagai stimulus tercapainya tujuan tersebut. Sementara Islam kultural merupakan suatu usaha untuk menginternalisasi ajaran Islam melalui self awareness dan individualitas umat tanpa melibatkan otoritas dan merubah general system dengan Islamic system (Basyaib, 1999, p. 13). Definisi yang ditawarkan Abdillah ini -khususnya pada Islam kultural- menarik berdasarkan perspektif kebanyakan orang. Definisi ini memberikan celah interpretasi yang sekularistik. Ia mengehendaki untuk meniadakan peran negara dalam menumbuh-kembangkan agama. Dalam arti, pengamalan ajaran agama sepenuhnya menjadi hakidak mendapatkan perhatian lebih dalam mengangkat umat, termasuk yang berkaitan dengan hukum. Dalam sejarahnya, Nurcholis Majid melihat Islam kultural dapat dengan mudah menyesuaikan diri dengan negara. Islam politik sepanjang pemerintahan orde lama dan orde baru tidak mendapat apreasiasi terhadap buah pikiran yang telah disumbangkan. Hal ini disebabkan stigma yang berkembang saat itu adalah cap negatif radikalisme terhadap Islam politik. Karenanya, cendekiawan muslim berpikir bahwa dengan pendekatan Islam kultural dalam politiknya dapat menjadi strategi ampuh untuk bergabung dalam pemerintahan, khususnya masa orde baru. Sehingga setidaknya tahun 1990 bisa diklaim sebagai tahun yang baik dalam sejarah Islam politik di Indonesia. Pada tahun tersebut, banyak intelektual muslim yang memegang jabatan dalam lingkar penguasa saat itu, saat orde baru (Parmudi, 2014, p. 153). Karakteristik Islam Politik Perbincangan mengenai Islam politik sebagaimana telah disampaikan bukan merupakan hal baru. Snouck Hurgronje telah membicarakan perihal tersebut pada saat diundang untuk menjadi pembicara dalam suatu seminar di Amerika pada tahun 1914. Dalam ceramahnya ia mengenalkan Islam melalui empat pilar, yaitu sejarah munculnya Islam, perkembangan agama Islam, perkembangan politik Islam dan Islam dan pemikiran modern (Fogg, 2014, p. 67). | 349
Azis Arifin, Didin Saepudin Political and Cultural Islam: A Historical Phenomenon in Indonesia Islam politik dalam pandangan Azra terbagi kedalam dua bagian, yaitu Islam politik yang direpresentasikan oleh partai politik dan Islam politik yang direpresentasikan oleh non partai politik/gerakan atau organisasi Muslim. Untuk Islam politik jenis pertama, ia terlibat dalam sistem dan politik yang sah. Sementara untuk Islam politik jenis kedua, mereka tidak mengakui keabsahan sistem dan proses politik yang ada. Di samping itu, mereka juga tidak sama sekali percaya terhadap partai Islam dan organisasi Islam lainnya yang lazim di negara ini (Azra, 2012, p. 234-235). Menguak perihal Islam politik tentu tidak bisa dipisahkan dari hubungan Islam dengan negara -dalam istilah Umaruddin agama dengan negara-. Terdapat tiga pendapat dalam memposisikan Islam dengan negara. Pertama, pendapat yang mengatakan bahwa Islam dengan negara adalah kedua hal yang wajib bergandengan. Dalam istilah lainnya disebut integrated. Pendapat ini disangkal oleh Kuntowijoyo yang memandang bukan sebagai suatu keharusan melainkan kemungkinan. Menurutnya, agama dan negara bisa saja bertemu jika keduanya dilembagakan dalam partai (Kuntowijoyo, 2018, p. 258-258). Kedua, pendapat yang mengungkapkan bahwa Islam dengan negara merupakan sesuatu yang saling membutuhkan. Dalam hal ini, negara dapat menunjang agama sebagai kekuatan dari luar yang setidaknya memberikan dua keuntungan kepada agama, yaitu menyediakan anggaran dan keterlibatan birokrasi dalam penyebaran agama. Sementara agama sebagai kekuatan dari dalam berjasa memberikan pengaruh kesadaran kolektif (Kuntowijoyo, 2018, p. 232-244). Term sohornya adalah simbiotik. Ketiga, anggapan yang mengemukakan bahwa Islam dengan negara merupakan sesuatu yang tidak boleh terintegrasi yang lebih dikenal dengan sekularistik (Zuhri, 2018, p. 54). Tampak ketiga istilah tersebut tidak memiliki nama yang tunggal, Umaruddin (1999, p. 20), misalnya, lebih suka menyebutnya masing-masing dengan terma konservatif, modernis dan liberal. Karakteristik Islam politik lebih lanjut adalah adanya perkawinan sempurna antara Islam dan politik (Hasan, 2006, p. 242). Perkawinan ini bertujuan untuk memposisikan Islam sebagai sistem yang memiliki otoritas untuk menata seluruh komponen kehidupan, termasuk sistem ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya. Salim (2008, p. 46) memberikan rambu-rambu sederhana untuk memahami Islam politik secara keseluruhan, yaitu sebagai berikut: a. Implementasi hukum Islam dalam persoalan skala kecil keluarga, seperti perknikahan, talak dan warisan. b. Pemecahan perkara yang berkaitan dengan keuangan, seperti zakat, wakaf, asuransi dan sebagainya. c. Konkretisasi sanksi ta'zir untuk penyimpangan moral, seperti meminum alkohol dan melakukan perjudian. d. Pengamalan hukuman hudud dan qisas untuk kasusu perzinaan, pencurian dan lain sebagainya. e. Desakan mendeterminasikan Islam sebagai dasar negara dan sistem pemerintahan. Dalam menanggapi lima tingkatan tujuan Islam politik di atas, Anhaf berpendapat bahwa capaian nyata yang telah terakomodasi sejauh ini baru dua tigkatan pertama saja, yaitu persoalan keluarga dan persoalan keuangan. Selanjutnya, ia mengungkapkan bahwa capaian ini belum mengakomodasi seluruh tuntutan Islam politik. Oleh karena itu, sekelompok kecil umat Islam memustahakkan maksimalisasi tuntutan dalam taraf yang lebih luas melalui sistem politik yang ada (Ahnaf, 2016, p. 128). Dalam pandangan penulis, upaya untuk optimalisasi hajat dalam beberapa tingkatan di atas sebagaimana disampaikan Salim merupakan sesuatu yang perlu dipertimbangkan kembali. Tingkatan-tingkatan lanjutan yang belum tercapai sangat memungkinkan untuk diabaikan atau bahkan ditiadakan. Hal ini mengingat persoalan-persoalan tersebut tidak seutuhnya absolut dalam Islam sendiri. Mereka yang menghendaki cara ini menyiapkan ragam plan konsep yang sedikitnya dapat diuraikan sebagai berikut: 350 |
Buletin Al-Turas Vol. 27 No. 2 July 2021, pp. 345-360 a. Propaganda syari'at dengan menyeluruh b. Implementasi sanksi ta'zir bagi para pelanggar melalui Perda c. Menanam awareness akan maraknya upaya kristenisasi melalui regulasi pemerintah d. Penolakan terhadap upaya liberasasi, pluralisasi dan jangkauan ajaran Ahmadiyah (Ahnaf, 2016, p. 129). Islam politik sendiri menurut Azra terdiri dari dua jenis, pertama Islam politik yang direpresentasikan oleh partai-partai yang berbasis pemeluk agama Islam yang mengikuti alur konstitusional dan terlibat dalam proses pemilihan. Di Indonesia, Islam politik sejenis ini dicerminkan oleh Masyumi dan Nahdlatul Ulama. Kemudian berdiri PPP, PKB dan PKS sebagai partai Islam dengan umur yang paling muda dibanding partai Islam lainnya. Kedua, Islam politik yang direpresentasikan oleh organisasi muslim yang pada dasarnya memiliki hasrat politik yang ekuivalen dengan Islam politik yang pertama. Yang menjadi pembeda, Islam politik kedua ini bukan bagian dari partai politik atau berafiliasi dengan partai politik tertentu. Dengan tidak mengakui keabsahan sistem, mereka terlepas dari semua itu dan berjalan sendiri pada rel yang berbeda (Azra, 2012). Karakteristik Islam Kultural Berbeda dengan Azra, Rahardjo justru berpendapat bahwa terma Islam kultural muncul pada tahun 1980-an. Akan tetapi sebagai wacana, Islam kultural sudah ada sejak dulu, bahkan sejak awal peradaban Islam dimulai di Indonesia sebagai isyarat dari tipologi sosiologis dan keagamaan yang muncul dan berkembang saat itu (Gunawan, 2004). Terlepas dari kapan munculnya istilah tersebut, karakteristik Islam kultural terbagi kedalam tiga wilayah, yaitu: a. Cara berpikir. Islam kultural memiliki kekhasan sendiri dalam memahami Islam, termasuk memahami cara memahami fikih dan teks-teks keagamaan secara umum. Kedua objek ini tidak hanya dipahami secara tekstual saja, melainkan juga mempertimbangkan konteks lain yang mengitarinya sehingga pemahaman yang dihasilkan sifatnya substantif. Oleh karena itu, penerapan ajaran Islam dilakukan dengan sangat kontekstual, seperti penerapan nilai Islam pada budaya Jawa (Wieringa, 2003). b. Dalam memperjuangkan Islam, Islam kultural menjauhi kontak politis dalam panggung politik. Dalam pendekatannya, Islam jenis ini menjadikan budaya dan sosial sebagai alternatif jitu untuk menggaet kepercayaan masyarakat. Islam tipe ini juga tidak begitu acuh terhadap formalisasi syariat dan simbol-simbol keagamaan. c. Berbeda dengan simbol keagamaan, Islam kultural melihat simbol-simbol sosiologis sebagai sesuatu yang jadi pembeda, khususnya dalam budaya Indonesia. Pakaian batik, songkok dan sarung menjadi sesuatu yang bernilai lebih dalam kultur Islam ini. Karenanya, Islam kultural tidak menganggap orang dengan pakaian jubah dan sebutan akhi-ukhti sebagai sesuatu yang agamis. Islam kultural meyakini bahwa titel agamis dapat diberikan kepada mereka yang jujur, tanggung jawab, istikomah, peduli terhadap sesama dan sebagainya (Firdaus, 2019, p. 193). Yang menjadi catatan dari Islam jenis ini adalah metode yang digunakan untuk mendapat kepercayaan masyarakat. Islam kultural melihat aspek sosial budaya sebagai pendekatan terbaik dalam mendapatkan restu masyarakat. Gerbang politik resmi jelas bukan cara Islam kultural dalam menjamin keberhasilan dakwahnya tersebut. Di antara perangkat khas yang senantiasa melekat dengan Islam jenis ini adalah pesantren. Mulanya, pesantren dikenal sebagai institusi yang lebih disematkan untuk pria. Sementara dewasa ini, komposisi pria dan wanita dalam lembaga tersebut nampaknya seimbang. Kini, pesantren tidak melirik gender, baik pria maupun wanita memiliki hak yang sama untuk menempuh pendidikan di lembaga tersebut. Di pondok pesantren, santri dibatasi dengan beberapa aturan, dijauhkan dari rumah dan keluarga serta peralatan elektronik yang kerap dimainkannya saat tidak berada di berada | 351
Azis Arifin, Didin Saepudin Political and Cultural Islam: A Historical Phenomenon in Indonesia di pesantren (Smith & Woodward, 2015). Meski demikian, masing-masing kelompok Islam kultural memiliki corak dan kurikulum tersendiri. Sebagai umpama NU yang cenderung tradisional. Berbeda halnya dengan Muhammadiyah dan Persis mencoba menemukan keseimbangan antara sains dan Islam. Lembaga jenis ini, menurut para kritikus Barat menyerupai sekolah-sekolah di Pakistan yang menawarkan pendekatan tradisional. Beberapa dari mereka percaya bahwa hal demikian dapat mendorong siswanya untuk bertindak keras terhadap non-Muslim (Ritchey & Muchtar, 2014). Steenbrink (1993) mengungkapkan setidaknya terdapat 13 istilah yang menjadi wilayah Islam kultural, yaitu kebatinan, kepercayaan, kerohanian, kegiatan keagamaan, aliran faham, aliran kerohanian, aliran agama, aliran kepercayaan, keyakinan, filsafat, mistik, tasawuf dan tarekat, dan klenik. Periodisasi Islam Politik di Indonesia Perkembangan Islam politik di Indonesia sebenarnya dapat dibedakan menjadi empat, yaitu masa prakemerdekaan, masa orde lama, masa orde baru dan masa reformasi. Hal ini disebabkan Indonesia sebagai sebuah negara berdaulat, pada masanya pernah dijajah oleh beberapa imperium besar kemudian dapat memerdekakan diri tepat di tahun 1945. Masa sebelum merdeka inilah disebut sebagai masa prakemerdekaan. Setelah merdeka, Indonesia tidak lantas menjadi negara sejahtera. Terdapat banyak dinamika yang menghiasi perjalanan negara besar ini. Soekarno adalah Presiden pertama yang menahkodai Indonesia dengan harapan mercusuar Asia. Sejarawan menamai masa ini sebagai masa orde lama. Setelah Soekarno, sedikitnya 32 tahun Indonesia dipimpin oleh Seoharto, orang mengenalnya sebagai Bapak pembangunan. Masa ini disebut masa orde baru. Pada masa ini, Islam politik menempati roda yang tidak menguntungkan, tertekan dan tertuding karena keadaan. Sepanjang 1970-1990, istilah "ekstrem kanan", "NII", "mendirikan negara Islam" dan "anti Pancasila" gencar dituduhkan kepadanya (Kuntowijoyo, 2018, p. 258). Tepat pada tahun 1998, Soeharto melepaskan kepemimpinannya dan beralih ke tangan B. Jusuf Habibie. Masa ini dan seterusnya hingga kini dikenal sebagai masa reformasi. Dalam kurun waktu tersebut, Islam politik yang direprsentasikan oleh partai politik (Basyaib, 1999, p. 89) selalu menjadi bagian yang terlihat dalam pentas perpolitikan di Indonesia, baik sebelum menjadi sebuah negara maupun sesudahnya. Islam politik bagian pertama ini kemudian dikenal dengan istilah "partai Islam" karena partai ini berasaskan Islam (Romli, 2004, p. 45). Islam Politik Masa Prakemerdekaan Partai Syarekat Islam Indonesia (PSII) sebagai perhimpunan Islam politik didirikan pada tahun 1912 yang merupakan transfigurasi dari Syarikat Dagang Islam (SDI) yang didirikan pada tahun 1911 (Bush, 2009), dengan tujuan untuk menyejahterakan pedagang muslim (Salik, 2020). Di samping itu, pendirian PSII juga dimaksudkan untuk membangun, mengembangkan dan melindungi perekonomian warga Muslim di Jawa (Noor, 2015). Namun seiring berjalannya waktu, gerakan ini membelokan tujuannya menjadi lebih politis, yaitu mendesak kolonialisme untuk hengkang dari bumi pertiwi (Kamil, 2013). Lembaga ini dipimpin oleh Samanhudi dan dilanjutkan oleh H.O.S Tjokroaminoto (Ricklefs, 2001). Sesuai dengan visi awalnya, PSII mendapatkan banyak perhatian dari umat Islam sehingga mereka berbondong-bondong bergabung ke dalam gerakan politik Islam di Jawa itu. Setelah tujuh tahun berdiri, internal PSII mengklaim bahwa organisasinya telah memiliki dua juta orang anggota. Namun, klaim ini dibantah oleh Ricklefs (2001) yang mengungkapkan bahwa anggota PSII tidak lebih dari lima ratus ribu orang saja. Meskipun SI berjuang untuk mengusir penjajah, pada tahun 1920 kebesaran PSII tidak lagi dapat dibanggakan. PSII tidak dapat merasakan nikmatnya kemerdekan atas nama dirinya pada tahun 1945. Organisasi tersebut bubar karena buah persoalan internal (Kamil, 2013). 352 |
Buletin Al-Turas Vol. 27 No. 2 July 2021, pp. 345-360 Islam Politik Masa Orde Lama Di awal masa pemerintahan orde lama, Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia kala itu mengelurkan sebuah manifesto politik bernomor X tahun 1945. Manifesto tersebut dimanfaatkan baik oleh umat Islam untuk mendirikan partai politik. Para pembesar Islam kultural yang menyadari pentingnya keberlangsungan tata kelola negara, tepat di tanggal 7 November 1945 mendirikan partai politik berhaluan Islam pertama yang dinamai dengan Partai Politik Islam Indonesia Masyumi. Islam politik ini sekaligus mewakili partai politik Islam pertama dalam sejarah Indonesia. Partai ini merupakan satu-satunya partai Islam yang hadir di masa tersebut yang didirikan oleh para penggawa NU, Muhammadiyah, Persis, PSII, PSII Baru dan Penjadar, seperti Agus Salim, Kahar Muzakkir, Abdul Wahid Hasyim, Mohammad Natsir, Mohammad Roem, Sukiman Wirjosandjojo, Ki Bagus Hadikusumo, Mohammad Mawardi dan Abu Hanifah, dan tidak ada partai lain yang mampu berdiri di masa ini. Anggota dan kadernya merupakan umat Islam yang berafiliasi dengan beberapa organisasi yang berada di dalamnya (Samsuri, 2004, p. 12). Dewan Partai partai ini adalah KH. Hasyim Asy'ari sebagai representasi NU, sementara Ketua umumnya adalah Ki Bagus Hadikusumo sebagai representasi Muhammadiyah. Masyumi menjadikan Islam sebagai ideologi bukan untuk sekadar pajangan atau pembeda dari partai lain. Ideologi ini sengaja dijadikan acuan sebagai bentuk penolakan terhadap ideologi itu, yaitu kapitalisme dan komunisme. Bahkan karena dianggap yang ramai kala bertentangannya komunisme dengan ajaran Islam, maka pada perkembangannya diputuskankanlah beberapa determinasi yang di antara poinnya adalah bahwa umat Islam yang memiliki kecenderungan terhadap komunisme, maka ia layak dihukumi murtad (Samsuri, 2004, p. 28). Empat tahun setelah Indonesia merdeka, terdapat gerakan yang muncul sebagai reaksi atas klaim pengkhinatan yang dilakukan terhadap umat Islam. Gerakan tersebut adalah Darul Islam (DI) yang dipimpin oleh RM. Kartosuwirjo di Jawa Barat (Kamil, 2013).. Kartosuwirjo dan yang sepemikiran dengannya merasa bahwa penolakan kaum nasionalis terhadap usulan sebagian umat Islam yang menghendaki ditunggalkannya Islam dalam konstitusi negara dan adanya frasa "kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi para pemeluknya" di Piagam Jakarta sebagai bentuk pengkhianatan dan kekalahan umat Islam (Ismail, 1995, p. 3). Pada tahun yang sama, bertepatan dengan tanggal 7 Agutus, Kartosuwirjo mendeklarasikan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) dan menetapkan dirinya sendiri sebagai pemimpin gerakan pemberontakan tersebut. Atas perintah langsung darinya, pada tahun 1952, Kahar Muzakkar dan Daud Beureuh juga ikut memproklamirkan gerakan tersebut di daerahnya masing-masing, yaitu di Sulawesi Selatan dan Aceh (Ismail, 1995). Islam Politik Masa Orde Baru Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan cerminan Islam politik pertama di era ini. Partai ini didirikan pada tahun 1973, sebagian sumber mengatakan 1972 (Steenbrink, 1993, p. 235), dengan menggabungkan empat partai secara paksa, yaitu Partai NU, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), PSII, dan Partai Pergerakan Tarbiyah Islam (Sweinstani, 2019; Baswedan, 2004). Partai yang berasaskan Islam ini (Tim, 2016, p. 59), hampir menjadi satu- satunya partai yang dengan konsisten mengangkat aspirasi umat muslim. Selama orde baru, partai Islam ini selalu menduduki posisi baik dalam setiap pesta pemilihan umum, dengan Golkar sebagai peraih titel "partai terbaik" berdasarkan ukuran perolehan suara (Basyaib, 1999, p. 280). Dewasa ini PPP mengklaim dirinya sangat terbuka untuk mencalonkan perempuan sebagai anggota legislatif. Bahkan internal pantai mengungkapkan bahwa sangat mungkin jika kaum perempuan diposisikan pada leading sector yang strategis (Sweinstani, 2019). | 353
Azis Arifin, Didin Saepudin Political and Cultural Islam: A Historical Phenomenon in Indonesia Satu bulan sebelum reformasi berlangsung, berdirilah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada bulan April tahun 1998. Partai yang pada awal berdirinya disebut sebagai Partai Keadilan (PK) dibentuk oleh beberapa intelektual muslim, seperti M. Hidayat Nurwahid, Luthfi Hassan Ishaaq dan Nurmahmudi Ismail dengan berasaskan Islam yang masih tegak berasaskan Islam hingga saat ini (Tim, 2019, p. 2). Seiring dengan berjalannya waktu, PKS terus membangun citra baru sebagai partai yang inklusif dan sangkalan bahwa dirinya bukan merupakan kepanjangan dari Ihwanul Muslimin (Nisa et al., 2020, p. 50). Benih pendirian partai ini adalah para aktivis Lembaga Dakwah Kampus (LDK) yang melakukan gerakan dakwah di kampus pada tahun 1978. Sejak tahun 1980-an, gerakan tersebut makin berkembang yang mendorong para alumninya untuk mengembangkan pergerakan dakwahnya ke jalur politik yang sebetulnya harus diakui terinspirasi oleh Ikhwanul Muslimun (IM) di Mesir (Baswedan, 2004, p. 673). Pendirian PK diinisiasi oleh eks kader Masyumi yang pergi menimba ilmu ke Timur Tengah melalui Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) dengan visi pendalaman atas modernisme Islam sebagai corak pemikiran Masyumi. Faktanya, setelah mereka kembali ke Indonesia, paham yang dibawa justru paham Islam ala Wahabi yang berafiliasi dengan IM. Mereka inilah yang mendirikan beberapa sekolah dan partai PKS menjadi partai Islam kedua dan terakhir yang didirikan pada masa ini (Nisa et al., 2020, p. 81). Islam Politik Masa Reformasi Tidak lama setelah PKS berdiri, berdiri pula (Partai Bulan Bintang (PBB) pada tahun 1998. Kala itu bertepatan dengan tanggal 17 bulan Juli, 3 bulan setelah pendirian PKS. PBB menjadi partai dengan berasaskan Islam (Tim, 2015, p. 28) pertama yang berdiri di masa ini. Para pendiri partai tersebut mengklaim bahwa partainya merupakan 'reinkarnasi' partai Islam besar pada masa orde lama, Masyumi. Dalam arti lain, PBB merupakan pewaris tunggal Masyumi yang telah dibubarkan oleh pemimpin rezim kala itu, Soekarno, pada tahun 1960-an. Partai ini juga disinyalir didirikan oleh sebagian eks kader partai Masyumi setelah mereka keluar dari penjara (Baswedan, 2004). Masih di bulan dan tahun yang sama pula, tepatnya tanggal 23, berdirilah sebuah partai yang dinamai Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Partai ini didirikan oleh pemimpin Nahdlatul Ulama saat itu, KH. Abdurrahman Wahid dengan berideologikan Pancasila. Terdapat 4 partai berbasis NU yang merapat kedalam PKB, yaitu PKB sendiri, Partai Kebangkitan Umat (PKU), Partai Nahdlatul Ulama (PNU) dan Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia (SUNI). Karenanya kemudian Dewan Nasional NU menetapkan PKB sebagai partai politik resmi yang menjadi reprsentasi NU. Satu tahun setelah pendiriannya, PKB langsung memenangkan pemilu dengan terpilihnya KH. Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Republik Indonesia. Hal ini tiada lain karena NU merupakan organisasi massa dengan intensitas keanggotaan yang luar biasa. Tahun tersebut pula diklaim sebagai masa keemasan PKB (Baswedan, 2004). Tepat satu bulan setelah didirikannya PKB, pada tanggal 23 Agustus berdirilah Partai Amanat Nasional (PAN). Partai ini dibidani oleh golongan aktivis Muhammadiyah yang menentang kepemimpinan Soeharto kala itu. Tokoh utama pendirian partai ini adalah Amien Rais. Ia merupakan pimpinan Muhammadiyah periode 1995-1998. Ia juga lantas didapuk sebagai pemimpin gerakan reformasi untuk menggulingkan Soeharto pada tahun 1998 (Baswedan, 2004). PKB dan PAN, dalam pandangan Lili Romli tidak diklasifikasikan kedalam jajaran partai Islam. Sebab, kedua partai tersebut tidak menjadikan Islam sebagai asasnya meski para pendukungnya berbasiskan Islam (Romli, 2004, p. 45). Baru-baru ini, Amien Rais juga mendirikan partai yang berasaskan Islam. Hal ini berarti menambah daftar partai Islam atau wadah Islam politik dalam sistem kepemiluan negeri ini. Partai besutan Rais dan kawan-kawan ini bernama Partai Ummat. Partai ini dideklarasikan pada tanggal 29 April 2021, seperti diberitakan CNN Indonesia (Evan, 2021). Amien Rais selalu aktor utama yang menggagas pendirian partai tersebut mengakui bahwa asas yang diusung oleh 354 |
Buletin Al-Turas Vol. 27 No. 2 July 2021, pp. 345-360 partai ini adalah Islam rahmatan lil alamin (Evan, 2021). Terlepas dari berbagai kontoversi yang menyertainya, Amien Rais mendirikan partai ini semata untuk melawan kezaliman dan menegakkan keadilan sebagaimana diberitakan berbagai media. Reformasi Membuka Jalan Pendirian Partai Islam Sejatinya, masa reformasi ini adalah masa dimana pendirian partai Islam tengah mencapai puncaknya. Dari total 32, terdapat 17 partai Islam yang lolos dalam pemilu 1999, di antaranya adalah yang disebutkan di atas. Sisanya yaitu PP, PUI, PMB, PPIM, PID, PIB, PSII, PSII 1905, PNU, PKU, SUNI, KAMI, PAY dan PUMI (Romli, 2004, p. 40). Dari sejumlah partai Islam tersebut, hanya PPP yang masuk ke dalam lima besar partai dengan perolehan suara terbanyak, yaitu 10,72% atau sekitar 11.329.905 pemilih (Romli, 2004, p. 40). Keterlibatan kaum perempuan dalam kontestasi politik di Indonesia juga digaungkan oleh partai Islam. Pada pemilu tahun 2014, misalnya, di antara partai Islam yang mengusung perempuan untuk bersaing dengan calon lain pada pemilihan anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah PKS, PPP, PAN dan PKB. Dari keempat partai Islam tersebut, PPP keluar sebagai partai yang memperoleh presentase tertinggi, yaitu sebanyak 25,64%. Sementara partai Islam yang menduduki persentase terendah adalah PKS, yakni sebesar 2,5% (Sweinstani, 2019). Banyaknya jumlah partai tersebut, secara perinci tidak disertakan dalam tulisan ini sebab contoh yang diambil sudah dianggap mencukupi. Demikian pula dengan Islam politik lainnya yang direpresentasikan oleh non partai politik, seperti FPI, JAD, MMI dan JI. Ruang terbatas menjadi alasan kedua yang tidak kalah penting untuk diutarakan. Periodisasi Islam Kultural di Indonesia Seperti halnya Islam politik, Islam kultural juga memiliki periodisasinya tersendiri di Indonesia. Dalam tulisan ini hanya akan disertakan beberapa kelompok Islam kultural secara terbatas pada yang populer dan berdiri pada masa prakemerdekaan saja. Hal ini mengingat terbatasnya ruang untuk mengungkap kelompok Islam kultural secara keseluruhan. Ggerakan Islam kultural pada masa prakemerdekaan ditandai dengan didirikannya Jam'iyyat Khair pada tahun 1905 di Batavia. Perkumpulan ini pada pangkalnya merupakan perhimpunan masyarakat Islam di sana. Namun seiring berjalannya waktu, federasi ini mendirikan lembaga pendidikan yang tenaga pengajarnya berasal dari golongan Islam modernis. Para siswa yang belajar di institusi ini belajar dari keturunan Arab dan pribumi. Perkumpulan kecil ini memposisikan dirinya sebagai penentang kolonialisme yang berlaku semena-mena pada saat itu (Ricklefs, 2001, p. 216). Hal ini tentu tidak mengherankan, sebab kelompok tersebut didirikan sebagai sebuah reaksi atas hadirnya kolonialisme di Indonesia. Muhammadiyah juga terbilang sebagai organisasi gerakan massal Islam kultural yang menghiasi sejarah Islam di Indonesia. Perhimpunan ini didirikan pada tahun 1912 oleh KH. Ahmad Dahlan (Shokheh et al., 2018, p. 59). Ide dan gagasannya tidak memerlukan waktu lama untuk diterima oleh masyarakat pada saat itu. Latar belakang pendiriannya adalah faktor budaya, politik dan agama (Shokheh et al., 2018, p. 59). Semangat pendirian organisasi ini adalah modernisme Islam. Sebelumnya, Kyai Ahmad Dahlan bergabung kedalam gerakan Boedi Oetomo dan belajar banyak mengenai tata kelola organisasi dari gerakan tersebut. Di samping itu, ia juga mengamati bagaimana Jam'iyyat Khair dan PSII berkembang sebagai organisasi Islam yang sudah didirikan lebih dulu (Buchori, 2009, p. 307-308). Kesadaran masyakat akan pentingnya modernisme Islam pada saat itu terbilang banyak. Banyak di antara mereka yang ikut serta menjadi bagian dari organisasi ini. Sehingga, setelah delapan tahun organisasi ini didirikan, ia menyebar ke seluruh pelosok negeri, seperti Jawa, Sulawesi dan Sumatera (Buchori, 2009, p. 307-308). Untuk wilayah Jawa sendiri, khususnya Semarang, Muhammadiyah telah menyebar dengan sangat masif. Pada tahun 1926, Muhammadiyah telah | 355
Azis Arifin, Didin Saepudin Political and Cultural Islam: A Historical Phenomenon in Indonesia melancarkan aksinya dengan mengadakan tabligh-tabligh ke setiap desa, sehingga diikuti oleh sekitar 10-20 orang (Shokheh et al., 2018, p. 60). Sebagai organisasi pembaharu, Muhammadiyah memusatkan fokusnya pada kesejahteraan sosial dan pendidikan, seperti mendirikan sekolah bergaya Eropa, rumah sakit dan panti asuhan (Salik, 2020, p. 38). Di sisi lain, fokus Muhammadiyah pada awal pendiriannya adalah untuk meningkatkan dan membentengi ekonomi umat Islam di Jawa (Noor, 2015, p. 284-285). Organisasi besar ini masih eksis hingga sekarang, bahkan ia menjadi organisasi sosial kemasyarakatan berbasis umat Islam terbesar kedua di negara ini. Tidak hanya terhadap kesejahteraan ekonomi umat Islam, fokus besar organisasi ini juga terletak pada pendidikan nasional. Salah satu tokoh Muhammadiyah yang terkenal adalah Hamka. Ia merupakan penulis novel, buku-buku agama dan tafsir Alquran. Ia pernah diminta untuk menjadi ketua umum MU dan dengan bekal restu dari rekan Muhammadiyahnya, akhirnya ia menerima tawaran tersebut (Steenbrink, 1993, p. 235). Berikutnya pada tahun 1915, didirikanlah sebuah organisasi Islam kultural yang bernama al-Isryad oleh Syekh Ahmad Surkati. Beliau ini merupakan pengajar di madrasah yang didirikan oleh Jam'iyyat Khair. Selama di sana, ia belajar banyak mengenai pendidikan lalu membuat lembaga serupa di bawah naungan perserikatan yang didirikannya. Sebagai mana di madrasahnya Jam'iyyat Khair, di madrasahnya yang ini juga muridnya berasal dari keturunan Arab juga pribumi (Ricklefs, 2001, p. 215). Pada tahun 1923 muncul organisasi Islam kultural yang dinamai Persatuan Islam (Persis). Organisasi didirikan di Bandung oleh KH. Zamzam. Jika Muhammadiyah memiliki banyak pengikut, Persis justru tidak terlalu memfokuskan perhimpunannya pada hal tersebut. Organisasi ini memfokuskan dirinya pada dakwah Islam, baik lewat media lisan maupun tulisan (Buchori, 2009, p. 309). Namun tidak dapat dipungkiri, organisasi ini pada mula didirikannya memiliki gairah untuk meniadakan kesewenang-wenangan kolonialisme dari bumi Indonesia. Sampai hari ini, Persis masih tetap eksis dan mendirikan beberapa lembaga pendidikan yang tersebar di seluruh Indonesia. Nahdlatul Ulama (NU) muncul setelah Muhammadiyah dan Persis berdiri. Organisasi ini didirikan oleh KH. Wahab Hasbullah, KH. Hasyim Asy'ari dan KH. Bisri Syamsuri pada tanggal 31 Januari 1926 M (Salik, 2020, p. 31). Situasi politik Turki, kondisi politik Timur Tengah dan berdirinya SI juga Muhammadiyah diklaim sebagai latar belakang berdirinya organisasi ini (Salik, 2020, p. 31-36). NU sebagai organisasi berbasis massa terbesar di dunia (Bush, 2009, p. 1) memiliki banyak otonom yang terintegrasi, di antaranya perempuan, siswa dan mahasiswa, buruh, guru, sekolah, pesantren, rumah sakit, universitas, badan bantuan hukum dari tingkat desa hingga pusat (Bush, 2009, p. 2). Sebagaimana peneliti lain, Bush (2009, p. 27) menanyakan hal yang sama mengenai sifat dominan yang menjadi dasar didirikannya NU. Apakah pada mulanya organisasi ini bersifat religius atau politik? Menurutnya, setidaknya terdapat dua alasan, pertama karena dalih historis, kedua karena organisasi ini meninggalkan politik dan menjadi organisasi sosial keagamaan seutuhnya (Bush, 2009, p. 28). Nampaknya para sarjana memiliki pandangan yang beragam mengenai hal ini. Jika dibandingkan antara sifat religius dan politik pada mula pendiriannya, tentu hal ini tergantung pada intensitas keduanya. Namun fakta yang tidak dapat dikesampingkan adalah bahwa organisasi ini dibentuk atas dasar kesadaran politik untuk menuntaskan tindak penjajahan dengan berpijak pada aspek sosial, budaya dan keagamaan. Di sisi lain, sama seperti Muhammadiyah, menurut Farish A. Noor, didirikannya NU pada mulanya memiliki fokus untuk meningkatkan dan melindungan perekonomian masyarakat Muslim di Jawa (Noor, 2015, p. 284-285). Islam kultural nampaknya tidak hanya terbatas pada organisasi-organisasi yang disebutkan di atas saja. Terdapat banyak organisasi yang mewadahi Islam kultural di Indonesia dalam mengembangkan dakwahnya, baik yang memiliki pengikut dalam skala besar, sedang atau 356 |
Buletin Al-Turas Vol. 27 No. 2 July 2021, pp. 345-360 bahkan kecil. Di antara organisasi Islam kultural lainnya adalah Mathla'ul Anwar, Nahdlatul Wathan, Persatuan Umat Islam, Al Washliah, Al Ittihadiyah, Al Khairiyah dan seterusnya. Masing-masing organisasi tersebut memiliki corak tersendiri dalam mengembangkan dakwahnya. Islam Politik dan Islam Kultural: Orientasi Dakwah dan Kekuasaan Beberapa fenomena Islam politik dan Islam kultural yang terjadi sejatinya memberikan petunjuk kepada kita untuk dapat menelaah tujuan yang mendasar di antara keduanya. PKS misalnya, partai politik berlabelkan Islam ini banyak merancang perda syariah khususnya di Sumatera Barat terhitung sejak kadernya memimpin provinsi tersebut dari tahun 2010 hingga sekarang. Di samping itu, PKS juga memiliki riwayat mengadakan lomba baca 'Kitab Kuning' di berbagai daerah, seperti di Aceh, Jawa Tengah, Lampung, Sukabumi, Riau dan Malang. Demikian pula dengan Islam kultural sebagaimana dicerminkan oleh Nahdlatul Ulama. Beberapa kegiatan yang nampaknya berhubungan langsung dengan khalayak kerap dilaksanakan oleh organisasi sosial keagamaan besar ini, seperti Istighasah Kubro yang melibatkan ratusan ribu warga (Suparno, 2017). Di samping itu, Nahdlatul Ulama terekam mendistribusikan daging kurban ke seluruh pelosok negeri hingga beberapa negara di belahan dunia pada tahun 2020 lalu (Sasongko, 2020). Berdasarkan kedua fenomena yang digambarkan oleh kedua jenis Islam tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa baik Islam politik maupun Islam kultural pada dasarnya adalah menjalankan syariat Tuhan. Perbedaan cara merupakan hal yang niscaya dalam proses perwujudan sesuatu. KESIMPULAN Islam politik, sebagai Islam yang menjadikan politik dan kekuasaan sebagai tumpuan utamanya, memposisikan Islam sebagai sistem yang memiliki otoritas untuk menata seluruh komponen kehidupan, termasuk penataan sistem ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya. Contohnya, secara berturut-turut sesuai tahun berdirinya, sejak prakemerdekaan hingga masa pascaformasi adalah PSII, Partai Masyumi, PPP, PKS dan PBB. Sementara Islam kultural lebih berorientasi pada pengembangan aspek sosio-kultural dari kehidupan islami dengan tidak melalui jalur politik, seperti dakwah Islam, pendidikan, kebudayaan dan lainnya. Jam'iyyat al-Khair, Al-Irsyad, Muhammadiyah, Persis dan NU dapat dijadikan patron dalam Islam jenis ini berurutan berdasarkan tahun didirikannya. Kedua jenis dan kelompok Islam ini pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu menjalankan syariat Tuhan. Perbedaan cara dan jalan merupakan hal yang niscaya dalam proses perwujudan sesuatu. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa baik dengan cara yang dilakukan Islam politik maupun dengan cara yang dilakukan Islam kultural, tujuan utama tetap harus diprioritaskan. Kekuasaan dan simpati rakyat nampaknya hanya sebatas penunjang terwujudnya tersebut. Dengan demikian, penulis optimis bahwa kedua jenis dan kelompok Islam tersebut benar-benar membawa misi suci untuk menegakkan ajaran Tuhan sebagai solusi peradaban umat manusia Indonesia yang lebih baik. tujuan REFERENSI Ahnaf, M.I. (2016). Tiga Jalan Islam Politik di Indonesia: Reformasi, Refolusi dan Revolusi. Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya, 1(2). Azra, A. (1999). Islam Politik dan Islam Kultural: Islam Masa Pasca-Soeharto, dalam Arif Subhan, Inodnesia dalam Transisi Menuju Demokrasi. LSAF. | 357
Azis Arifin, Didin Saepudin Political and Cultural Islam: A Historical Phenomenon in Indonesia Azra, A. (2012). Revitalisasi Islam Politik dan Islam Kultural di Indonesia. Indo-Islamika, 1(2). Baswedan, A. R. (2004). Political Islam in Indonesia Present and Future Trajectory. Asian Survey, 44(5). Basyaib, H. (1999). MENGAPA PARTAI ISLAM KALAH? Perjalanan Politik Islam dari Pra- Pemilu '99 sampai Pemilihan Presiden. AlvaBet. Buchori, D. S. (2009). Sejarah Politik Islam. Pustaka Intermasa. Bush, R. (2009). Nahdlatul Ulama and the Struggle for Power within Islam and Politics in Indonesia. Institute of Southeast Asian Studies. Evan, F. (2021). Amien Rais: Partai Ummat adalah Partai Bernafaskan Islam. Firdaus, M. (2019). Islam Indonesia: Diskursus Islam Kultural dan Islam Politik. Indo- Islamika, 9(2). Fogg, K. W. (2014). Seeking Arabs but Looking at Indonesians: Snouck Hurgronje's Arab Lens on the Dutch East Indies. Journal of Middle Eastern and Islamic Studies (in Asia), 8(1). Gunawan, A. (2004). Artikulasi Islam Kultural: Dari Tahapan Moral ke Periode Sejarah. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hasan, N. (2006). Book Review: Islam Politik, Teori Gerakan Sosial, dan Pencarian Model Pengkajian Islam Baru Lintas-Disiplin. Al-Ja>mi'Ah, 44(1). Ismail, F. (1995). Islam, Politics and Ideology in Indonesia: A Study of The Process of Muslim Acceptance of The Pancasila. Canada. Kamil, S. (2013). Islam dan Politik di Indonesia Terkini: Islam dan Negara, Dakwah dan Politik, HMI, Anti-Korupsi, Demokrasi, NI, MMI, dan Perda Syari'ah. Pusat Studi Indonesia dan Arab. Kuntowijoyo. (2018). Identitas Politik Umat Islam. IRCiSoD. Lune, H., & Berg, B. L. (2017). Qualitative Research Methods for the Social Sciences. Pearson Education Limited. McDowell, W. H. (2013). Historical Research A Guide. Routledge. Merono-Penuela, A., Ashkpour, A., Erp, M. van, Mandemakers, K., Breure, L., Scharnhorst, A., Schlobach, S., & Harmelen, F. van. (2014). Semantic Technologies for Historical Research : A Survey. Semantic Web, 6(6). Nisa, Y. F., Mubarak, M. Z., Ihsan, A. B., Suryani, Tasman, AlFajri, A., & Kirana, D. (2020). Partai Politik dan Pendidikan Agama Islam. Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Jakarta. Noor, F. A. (2015). Popular Religiosity In Indonesia Today: The Next Step after 'Islam Kultural'? Al-Jāmi'ah: Journal of Islamic Studies, 53(2), 283-302. Parmudi, M. (2014). Islam dan Demokrasi di Indonesia; dalam Perspektif Pengembangan Pemikiran Politik Islam Laporan Hasil Penelitian Individual. IAIN Walisongo. Rahman, A., Nurlela, & Rahmawan, A. D. (2020). Relasi Islam Kultural dan Politik Islam 358 |
Buletin Al-Turas Vol. 27 No. 2 July 2021, pp. 345-360 dalam Mewujudkan Masyarakat Madani di Indonesia. Supremasi: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya, XV(1). Ricklefs, M. C. (2001). A History of Modern Indonesia Since c. 1200. Palgrave. Ritchey, J., & Muchtar, N. (2014). Indonesian Pesantren and Community Social Change: Moderate Islam's Use of Media and Technology as Tools for Community Engagement. The Journal of Religion and Popular Culture, 26(3). Romli, L. (2004). Partai Islam dan Pemilih Islam di Indonesia. Jurnal Penelitian Politik, 1(1). Salik, M. (2020). Nahdlatul Ulama dan Gagasan Moderasi Islam. Literindo Berkah Jaya. Salim, A. (2008). Challenging Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia. University of Hawai Press. Samsuri. (2004). Politik Islam Anti Komunis Pergumulan Masyumi dan PKI di Arena Demokrasi Liberal. Safiria Insania Press & MSI UII. Sasongko, A. (2020). NU Care-Lazisnu Distribusikan Qurban di Daerah dan Dunia. Republika. Shokheh, M., Ebrahimi, M., & Yusoff, K. (2018). From Islamic Teaching to Social Charity: The Muhammadiyah Movement in Semarang, Central Java, Indonesia; 1926-1940. Asian Culture and History, 10(2). Smith, B. J., & Woodward, M. (2015). (2014) Gender andPower in Indonesian Islam: Leaders, Feminists, Sufis and Pesantren Selves. London and New York: Routledge. 194 pages. isbn: 978-0-415- 64358-0. Asian Journal of Social Science, 43. Steenbrink, K. (1993). Indonesian Politics and A Muslim Theology of Religions: 1965-1990. Islam and Christian-Muslim Relations, 4(2). Suparno. (2017). Ratusan Ribu Warga Nahdliyin Hadiri Istighasah Kubro di Sidoarjo. Detiknews. Sweinstani, M.K.D. (2019). Partai Islam, Tafsir Agama, dan Representasi Perempuan dalam Partai Persatuan Pembangunan. POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik, 10(2). Partai Tim. (2015). Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Bulan Bintang. Tim. (2016). Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan. WIcvPXi5K7U96gSKfd Tim. (2019). Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera. | 359
Azis Arifin, Didin Saepudin Political and Cultural Islam: A Historical Phenomenon in Indonesia Umaruddin. (1999). Membaca Pikiran Gus Dur dan Amien Rais tentang Demokrasi. Pustaka Belajar. Wieringa, E. (2003). Islam and the Malay-Indonesian world: Transmission and responses by Peter Riddell. Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde, 159(2). Zuhri, L. S. (2018). Dinamika Islam Politik dan Islam Kultural di Indonesia. Indo-Islamika, 8(1). © 2021 by Azis Arifin, Didin Saepudin This work is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License (CC BY SA) 360 |