Edisi 13, Volume XIII, Juli-Desember 2023 ISSN 2599-0284 Jurnal Desentralisasi Fiskal, Ekonomi, dan Keuangan Daerah Politik Hukum Pajak Daerah Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Daerah Robby Alexander Sirait Dampak Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) Terhadap Pelaksanaan Pinjaman Daerah yang Bersumber dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) Irman Nurhali Efektivitas Pinjaman PEN Daerah Irfan So�i Dukungan Pemerintah dalam Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional di Daerah (Studi KPDBU SPAM Semarang Barat) Irfan So�i Peranan Dana Insentif Daerah dalam Meningkatkan Kinerja Daerah Adriyanto, Mahartha Titi, Ganjar Prihatmoko Dampak Pembangunan Sentra IKM Menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Banyaknya Industri Kecil Menengah di Indonesia Dimas Setiyawan KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
Jurnal Desentralisasi Fiskal, Ekonomi, dan Keuangan Daerah Nomor ISSN 2599-0284 Edisi 13, Volume XIII, Juli-Desember 2023
ii Alamat Redaksi: Sekretariat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Gedung Radius Prawiro Lantai 10 Kompleks Kementerian Keuangan Jalan Wahidin Nomor 1 Jakarta Pusat 10710 Telepon (021) 150420 Faksimile (021) 3866120 Email humas.djpk@kemenkeu.go.id Website
Jurnal De�is Edisi 10 Volume X Kata Pengantar Penerbitan Jurnal De�is merupakan bagian dari upaya Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam menyampaikan perkembangan kebijjkan di bidang desentralisasi �iskal, ekonomi, dan keuangan daerah yang begitu dinamis kepada para pemangku kepentingan serta masyarakat. Jurnal ini berperan sebagai media edukasi untuk meningkatkan pemahaman dalam bidang tersebut. Jurnal De�is merupakan publikasi ilmiah yang memuat hasil penelitian, pengembangan, kajian, dan pemikiran di bidang desentralisasi �iskal, ekonomi, dan keuangan daerah. Jurnal ini telah mendapatkan ISSN (International Standard Serial Number) No. 2599-0284 dan dapat menjadi sarana dalam membangun budaya ilmiah dan memperkuat nilai research-based policy. Gagasan-gagasan yang disampaikan dalam jurnal ini dapat menjadi masukan penting bagi pengambil kebijakan dalam menentukan keputusan. Kebijakan desentralisasi �iskal, ekonomi, dan keuangan daerah yang berkembang begitu dinamis dapat memperkaya khazanah keilmuan bagi dunia akademis dan relevan untuk diimplementasikan dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam edisi ini Jurnal De�is mengangkat beberapa karya tulis ilmiah di antaranya: 1.Politik Hukum Pajak Daerah Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Daerah. 2.Dampak Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) Terhadap Pelaksanaan Pinjaman Daerah yang Bersumber dari Bank Pembangunan Daerah (BPD). 3.Efektivitas Pinjaman PEN Daerah. 4.Dukungan Pemerintah dalam Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional di Daerah (Studi KPDBU SPAM Semarang Barat). 5.Peranan Dana Insentif Daerah dalam Meningkatkan Kinerja Daerah. 6.Dampak Pembangunan Sentra IKM Menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Banyaknya Industri Kecil Menengah di Indonesia Redaksi Jurnal De�is iii
Jurnal De�is Edisi 9 Volume IX Redaksi Jurnal De�is merupakan publikasi ilmiah yang memuat hasil penelitian, pengembangan, kajian, dan pemikiran di bidang desentralisasi �iskal, ekonomi, dan keuangan daerah, Jurnal De�is diterbitkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor 18/PK/2018 tentang Penyusunan Media Cetak Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tanggal 14 Mei 2018, dan diperbarui setia tahunnya terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor 18/PK/2023 tentang Pembentukan Tim Penyusun Media Publikasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 10 April 2023 dan mendapatkan ISSN (Inetnational Standard Serial Number) No. 2599-0284. Jurnal De�is kali pertama terbit pada semester kedua tahun 2017 dan selanjutnya akan diterbitkan secara periodik dengan masa terbit dua kali dalam setahun. Karya tulis ilmiah yang diterbitkan telah melalui proses review, koreksi, evaluasi , dan penyuntingan secara substantif dan administratif oleh Dewan Redaksi dan Tim Editor. Jurnal De�is terbuka untuk umum, praktisi, peneliti, dan akademisi untuk mengirimkan karya tulis ilmiah dengan prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam bagian Lampiran dalam jurnal ini. Isi dan hasil tulisan dalam Jurnal De�is sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan bukan merupakan pernyataan resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Penanggung Jawab Luky Al�irman Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Dewan Redaksi Mariatul Aini Purwanto Bhimantara Widyajala Adriyanto Agung Widiadi Tim Editor Kindy Rinaldy Syahrir Bonatua Mangaraja Sinaga Ricka Yunita Prasetya Wahyudi Mitra Bestari Fadliya Mariana Dyah Savitri Jackwin Simbolon Radies Kusprihantoro Purbo Machfud Sidik Hefrizal Handra Carlos Mangunsong Khoirunurro�ik Tim Fotogra�i Choirul Rizal Sekretariat v
Jurnal De�is Edisi 13 Volume XIII Jurnal De�is Edisi 13, Volume XIII, Juli-Desember 2023 Penulis Naskah Robby Alexander Sirait Alamat Koresponden Pusat dan Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI Analisis Anggaran Sumber Foto Freepik Politik Hukum Pajak Daerah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Daerah ABSTRAK The enactment of Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Governments (The HKPD Law) have implications for the new regulations of local taxes. The new regulations aims to increase regional �inancial independence. This study aimed to examine the political law of local taxes in the HKPD Law and to describe the implications of new regulations of local taxes on �inancial regional independence. This research method used a normative juridical research approach and descriptive quantitative approach. The results of study concluded that one of the political law of local taxes base on the HKPD Law is to increase the regional �inancial independence through simpli�ication of local taxes, addition of tax objects, and addition of new local taxes. Another result is the new regulations of local taxes did not necessarily have implications to increase the local �inancial independence. These implications depend on several conditions, such as the ability of local government to maximize local tax revenues with the addition of objects of spesi�ic goods and services tax, the changes of local taxes rate, and the implementation of piggyback tax for motor vehicle tax, excise/tax for transfer of ownership of motor vehicle, and tax on non-metal mineral and rock. Terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU tentang HKPD) berimplikasi pada adanya pengaturan baru terkait pajak daerah. Salah satu pengaturan baru tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemandirian daerah. Penelitian ini bertujuan mengkaji politik hukum pajak daerah dalam UU tentang HKPD dan gambaran implikasi pengaturan baru terkait pajak terhadap kemandirian daerah. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif dan kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa salah satu arah politik hukum pajak daerah dalam UU tentang HKPD yaitu meningkatkan kemandirian �iskal daerah melalui simpli�ikasi pajak daerah, penambahan objek pajak, dan penambahan pajak daerah baru. Hasil lainnya yaitu perubahan
pengaturan tersebut belum tentu serta merta berimplikasi terhadap peningkatan kemandirian daerah. Implikasi tersebut bergantung pada beberapa syarat, yakni kemampuan daerah memaksimalkan penerimaan pajak daerah dengan adanya penambahan objek PBJT, perubahan tarif beberapa jenis pajak, serta adanya Opsen PBB, BBNKB dan MBLB. KATA KUNCI: Politik Hukum, Pajak Daerah, HKPD, Kemandirian Daerah, Pemerintah Daerah
1. 1PENDAHULUAN 1.1. 1Latar Belakang (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) mengatur bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang undang. Ayat (2) disebutkan pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan sendiri urusan pemerintahan mengurus menurut tugas asas pembantuan. disebutkan pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang undang ditentukan sebagai urusan pemerintah Pusat. Pengaturan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (6) tersebut menunjukkan bahwa otonomi daerah di setiap daerah provinsi, kabupaten, dan kota diakui oleh UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, pemerintah daerah miliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di daerahnya dalam kerangka sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 18 ayat otonomi (6) dan Ayat Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (UU tentang Pemda) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemeritah Pusat dan Daerah (UU tentang Perimbangan Keuangan) pada tahun 1999 merupakan titik awal penerapan otonomi daerah sesungguhnya. Terbitnya kedua undang-undang tersebut juga merupakan titik awal perubahan sistem kekuasaan pemerintahan di Indonesia, dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Litvack bahwa dan decentralization of the government function can be best understood as the devolvement of decision-making from the central government to its lower tier-administration (Wiryawan dan Otchia, 2022: 1). Diskripsi Litvack dan Seddon tersebut memberikan makna bahwa desentralisasi pelimpahan adalah kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintahan di bawahnya. Dalam praktik di desentralisasi berbagai terdiri decentralization, administrative decentralization, dan �iscal decentralization (Christia dan Ispriyarso, 2019: 151). Seddon mendiskripsikan negara, konsep dari political Di Indonesia, lahirnya UU tentang Jurnal De�is Edisi 13 Volume XIII dan UU tentang Perimbangan Pemda Keuangan pada tahun 1999 merupakan bentuk dari desentralisasi yang merupakan konsekuensi dari implementasi pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. �iskal Desentralisasi merupakan komponen utama dari desentralisasi, dimana apabila pemerintah daerah melaksanakan fungsinya dan diberikan pengambilan kebebasan keputusan pengeluaran di sektor publik maka harus mendapat dukungan dari subsidi/ pemerintah pusat dari bantuan maupun pemerintah pusat serta sumber-sumber keuangan yang memadai, baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), bagi hasil pajak dan bukan pajak (Kharisma, 2013: 104) �iskal dalam berupa pinjaman Dalam periode tahun 2010 hingga tahun 2020, pajak daerah merupakan salah satu komponen terbesar PAD pemerintahan daerah kabupaten, kota, dan provinsi. Sepanjang tahun 2010 hingga tahun 2020, besaran kontribusi PAD terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD pemerintah kabupaten, secara dan berurutan sebesar 19,97 persen, 35,07 persen, dan 81,50 persen pada tahun 2010. Pada tahun 2015 meningkat menjadi 24,26 persen, 41,71 persen dan 81,62 persen. Pada tahun 2020 terus meningkat menjadi 29,52 persen, 46,46 persen dan 81,70 persen terhadap PAD kabupaten, kota dan provinsi. kota provinsi Gambar 1. Rata-Rata Rasio Pajak Daerah terhadap PAD Kabupaten, Kota dan Provinsi (%) Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, 2023 (diolah). Namun, kontribusi yang meningkat tersebut masih dirasa belum memadai mengingat masih kecilnya kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan daerah. Rata- rata kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan daerah kabupaten pada tahun 10
Politik Hukum Pajak Daerah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Daerah Robby Alexander Sirait 2021 sebesar 3,6 persen, rata-rata kota 12,5 persen, dan rata-rata provinsi 30,57 persen. Hal ini mengindikasikan masih rendahnya local taxing power yang dimiliki pemerintah daerah. Guna mendorong local taxing power, Indonesia Dewan bersama Pemerintah mengesahkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU tentang HKPD). Salah satu muatan UU tentang HKPD tersebut yaitu pengaturan baru terkait pajak daerah dengan mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU tentang PDRD). Perwakilan Rakyat dipergunakan untuk membiayai urusan negara nasional (Harvelian, 2017; Yuliani & Yanti, 2022; Weny, 2022; Akhadi, 2022). Secara konstitusional, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang- undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk secara sebesar-besarnya keperluan negara bagi kemakmuran rakyat sebagimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. atau pembangunan Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan kajian terkait politik hukum pajak daerah dalam UU tentang HKPD, dan gambaran implikasi pengaturan terhadap kemandiran daerah di masa mendatang. baru tersebut 1.2. Rumusan Masalah Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: a. Bagaimana politik hukum pajak daerah dalam UU tentang HKPD? b. Bagaimana gambaran implikasi pengaturan baru terkait pajak daerah berdasarkan UU tentang HKPD terhadap kemandirian daerah? 1.3. Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut: a. Mengkaji politik hukum pajak daerah Indonesia Bahasa mende�inisikan daerah sebagai lingkungan pemerintah atau wilayah. Artinya, daerah dapat dipersamakan dengan pemerintahan di suatu wilayah atau pemerintahan daerah. Pasal 1 angka 2 dan angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan pemerintahan daerah adalah urusan penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana pemerintah daerah penyelenggara pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Kamus Besar adalah unsur daerah dalam UU tentang HKPD. b. Mengkaji gambaran implikasi pengaturan baru terkait pajak daerah berdasarkan UU tentang HKPD terhadap kemandirian daerah. 2. LANDASAN TEORITIS 2.1. Pajak Daerah Dari sisi morfologis, pajak daerah terdiri dari 2 (dua) kata, yakni pajak dan daerah. Secara umum, pengertian pajak sudah banyak dijelaskan oleh para ahli, baik dalam berbagai buku maupun artikel penelitian ilmiah. Penjelasan de�inisi pajak dari para ahli tersebut bermuara pada satu pemahaman atau pengertian yang sama, yakni pajak adalah peralihan kekayaan dari rakyat kepada negara atau kontribusi/iuran dari rakyat kepada negara yang bersifat wajib dan memaksa tanpa ada imbal jasa/manfaat langsung yang diterima oleh rakyat selaku wajib pajak, dan hasil pemungutannya 11 Berdasarkan penjelasan de�inisi pajak dan daerah di atas, pajak daerah dapat dide�inisikan sebagai peralihan kekayaan kepada suatu dari pemerintah daerah atau kontribusi/iuran dari kepada suatu pemerintah daerah yang bersifat wajib dan memaksa tanpa ada imbal jasa/manfaat langsung yang diterima oleh rakyat tersebut selaku wajib pajak, dan hasil pemungutannya keperluan dipergunakan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau pembangunan daerah. Pasal 1 angka 1 UU tentang HKPD menyebutkan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. rakyat di daerah rakyat di daerah membiayai urusan 2.2. Pendapatan Daerah, Pendapatan Asli Daerah,
dan Pajak Daerah Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU tentang Pemda Tahun 2014) menyebutkan bahwa pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan menyebutkan keuangan negara. Pasal 285 dan Pasal 288 menyebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas: a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. b. Pendapatan transfer yang meliputi transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah yang terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan. Transfer pusat dimaksud terdiri dari: 1) Dana perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil (DBH) , Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). 2) Dana otonomi khusus. 3) Dana keistimewaan. 4) Dana desa. 5) Lain-lain pendapatan daerah yang struktur 2) Dana otonomi khusus. 3) Dana keistimewaan. 4) Dana desa. 5) Lain-lain pendapatan daerah yang struktur pendapatan daerah di atas, salah satu sumber pendapatan daerah yaitu PAD. Pasal 1 angka 20 UU tentang HKPD menyebutkan PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain- lain PAD yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pajak daerah merupakan bagian dari PAD yang merupakan bagian dari pendapatan daerah. 2.3. Politik Hukum Isharyanto (2016: 1), dalam bukunya yang berjudul Politik Hukum, menyebutkan bahwa: Secara etimologis, istilah politik hukum merupakan bahasa Indonesia dari istilah hukum Belanda rechtspolitiek, merupakan bentukan dari dua kata rech dan politiek (Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, 1999: 19). Dalam bahasa Indonesia, kata recht berarti hukum. Kata hukum sendiri berasal dari bahasa Arab hukm (kata jamaknyaahkam), yang berarti putusan, kekuasaan, perintah, ketetapan, terjemahan yang Jurnal De�is Edisi 13 Volume XIII lain-lain. Berkaitan hukuman, dengan istilah ini, belum ada kesatuan pendapat di kalangan para teoretisi hukum tentang apa batasan dan arti hukum yang sebenarnya. Perbedaan pendapat terjadi karena sifatnya yang abstrak dan cakupannya yang luas serta perbedaan sudut pandang para ahli dalam memandang dan memahami apa yang disebut dengan hukum itu. Namun, sebagai pedoman, secara sederhana kita dapat mengatakan bahwa hukum adalah seperangkat aturan tingkah laku yang berlaku dalam masyarakat. dan Ramadhani et.al (2022:2), dalam Ilmu bukunya yang berjudul Pengantar Politik, menyebutkan bahwa: Dilihat dari sisi etimologi, kata politik berasal dari bahasa Yunani, yakni polis yang berarti kota yang berstatus negara kota (city state). Dalam negara-kota di zaman Yunani, orang saling berinteraksi guna mencapai kesejahteraan (kebaikan, menurut Aristoteles) dalam hidupnya. Politik yang berkembang di Yunani kala suatu itu dapat ditafsirkan sebagai proses interaksi antara individu dengan demi mencapai individu kebaikan Dalam perkembangannya, para ilmuwan politik menafsirkan politik secara berbeda- beda de�inisinya memperkaya pemikiran tentang politik. Gabriel A. Almond mende�inisikan politik yang kendali berhubungan pembuatan keputusan publik dalam masyarakat tertentu di wilayah tertentu, di mana kendali ini disokong lewat instrumen yang sifatnya otoritatif dan koersif. De�inisi politik juga diberikan oleh ilmuwan politik lainnya, yaitu Andrew Heywood. Menurut Andrey Heywood (1992), politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala kon�lik dan kerja sama. lainnya bersama. sehingga varian sebagai kegiatan dengan mempertahankan, yang diutarakan dalam buku Ramadhani et.al (2022) dengan pandangan Miriam Budiardjo dalam bukunya berjudul Dasar-dasar Ilmu Politik terbitan tahun 2005, yang menyebutkan bahwa politik adalah macam-macam kegiatan yang menyangkut penentuan tujuan-tujuan dan 12 Pandangan de�inisi politik tersebut relatif sama
Politik Hukum Pajak Daerah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Daerah Robby Alexander Sirait pelaksanaan tujuan itu (Yasin, 2018: 23). hukum dan politik di atas, maka dapat ditarik sebuah benang merah hukum bahwa berkaitan dengan separangkat pengaturan atau tujuan bernegara, termasuk cara atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan bernegara tersebut. Namun, pende�inisian terminologi politik hukum di kalangan intektual bidang hukum masih cukup beragam. Padmo Wahjono dalam bukunya berjudul Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum terbitan tahun 1986 mende�inisikan politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dalam hal ini kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum, dan penegakannya sendiri (Isharyanto, 2016: 2). Berdasarkan de�inisi politik dalam mencapai aturan Mengutip pendapat Satjipto Rahardjo dalam buku Ilmu Hukum menyatakan bahwa politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Lebih Rahardjo menyatakan bahwa terdapat beberapa pertanyaan mendasar yang muncul dalam studi politik hukum, yaitu Pertama, tujuan apa yang hendak dicapai dengan sistem hukum yang ada; Kedua, Cara-cara apa dan yang mana, yang dirasa paling baik untuk bisa dipakai mencapai tujuan tersebut; Ketiga, kapan waktunya hukum itu perlu diubah dan melalui cara-cara bagaimana perubahan itu sebaiknya dilakukan; dan Keempat, dapatkah dirumuskan suatu pola yang baku dan mapan, yang bisa membantu memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut (Sopiani dan Mubaroq, 2020: 150) lanjut Satjipto secara baik. Sementara itu, mende�inisikan berikut: Isharyanto (2016: 11) hukum sebagai politik dibangun serta untuk mencapai tujuan negara. Kemudian, Latif dalam bukunya berjudul Politik Hukum terbitan 2010 mengemukakan politik hukum merupakan bagian hukum yang menelaah perubahan hukum yang dilakukan guna memenuhi tuntutan masyarakat atau dengan kata lain politik hukum membahas arah perkembangan suatu tata atau produk hukum (Anggoro, 2019: 81). Pende�inisian politik hukum oleh Latif tersebut relatif senada dengan pandangan Moh Kusnardi dan Bintan R. Saragih dalam bukunya berjudul Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945 terbitan tahun 1978 yang menyebutkan: tahun ilmu Politik hukum adalah suatu kebijakan yang diambil oleh negara melalui lembaganya atau pejabatnya untuk menetapkan hukum yang mana yang perlu diganti, diubah, dipertahankan atau hukum tentang apa yang perlu diatur atau dikeluarkan agar dengan penyelenggaraan kebijakan negara dapat tertib dan berlangsung dengan baik, aman sehingga tujuan negara secara bertahap dan terencana dapat terwujud (Muja'hidah, 2013: 348). tersebut dan pemerintahan Berdasarkan berbagai pandangan di atas, terdapat 4 (empat) hal yang menjadi poin utama dalam memahami terminologi politik hukum yang memang masih sangat beragam. Keempat hal utama tersebut yaitu terdapat produk hukum yang dibentuk, terdapat tujuan negara yang hendak dicapai melalui pembentuk produk hukum tersebut, terdapat ketentuan atau pengaturan tertentu dalam mencapai tujuan tersebut, serta adanya pihak atau lembaga yang diberikan kewenangan tujuan negara melalui untuk mencapai pembentukan hukum tersebut. Dengan demikian, fokus dalam sebuah kajian politik hukum atas suatu produk hukum diletakkan pada beberapa hal, yakni: a. apa tujuan negara yang hendak dicapai dari terbitnya sebuah produk hukum, produk serangkaian Politik konsep, asas, kebijakan dasar, dan pernyataan kehendak penguasa negara yang mengandung politik pembentukan hukum, politik penentuan hukum, dan serta penegakan politik penerapan, hukum, menyangkut fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum untuk menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk, hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai hukum yang arah hukum adalah perkembangan b. bagaimana ketentuan atau pengaturan yang dibuat untuk mencapai tujuan negara tersebut, dan c. pihak atau siapa yang diberikan kewenangan untuk mencapai tujuan negara tersebut. Oleh karena itu, menurut Mahfud MD, hukum harus memiliki kajian penekanan khusus pada penafsiran historis pada latar belakang terbentuknya sebuah politik 13
produk hukum, serta arah atau keinginan yang dimaksud oleh pembuat produk hukum ketika isi produk hukum tersebut dibuat melalui yang membuatnya untuk kemudian dirumuskan dalam kalimat-kalimat hukum (Anggoro, 2019: 83). perdebatan di lembaga 2.4. Kemandirian Daerah teoritis, implementasi desentralisasi �iskal ditujukan untuk meningkatkan kemandirian daerah yang mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap guna mendukung pemerintah pelaksanaan dan publik pelayanan pembangunan di daerah (Hasan, 2014; Haryanto, 2018; Zukhri, 2020). Litvak (1998) dalam Haryanto (2018: 313) menyebutkan bahwa aspek kemandirian tersebut maka daerah-daerah akan mampu mengembangkan potensinya dalam kapasitas yang optimal. Kemandirian daerah merupakan gambaran pemerintah daerah dalam hal ketergantungan daerah terhadap sumber dana pemerintah pusat dan provinsi, dimana ketergantungan daerah akan semakin rendah ketika kemandirian keuangan daerah semakin tinggi (Suci & Asamra, 2014). Secara �iloso�is dan akan sekaligus pusat dengan tercapainya sebagai gambaran kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan dan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masayarakat (Imam, 2019; Zukhri, 2020; Runjung et.al, 2022). Kemandirian daerah tersebut dapat keuangan diukur melalui daerah dan derajat desentralisasi �iskal. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar dan kecilnya PAD dibanding pendapatan yang berasal dari sumber lainnya seperti bantuan pemerintah pusat maupun pinjaman daerah (Imam, 2019). Kemandirian daerah juga publik kemandirian kemandirian demikian, keuangan daerah diukur dari rasio antara PAD dengan pendapatan transfer (pusat dan provinsi) dan pinjaman (Imam, 2019; Zukhri, 2020; Syam & Zul�ikar, 2022). Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemandirian daerah dalam membiayai sendiri urusan atau kegiatan pemerintahan. Secara matematis kemandirian keuangan daerah dirumuskan sebagai berikut: Dengan KKD=PAD/(PT+Pinjaman) Dimana: KKD = Kemandirian Keuangan Daerah Jurnal De�is Edisi 13 Volume XIII PAD PT = Pendapatan Asli Daerah = Pendapatan Transfer Sedangkan derajat desentralisasi �iskal diukur dari rasio antara PAD dengan total pendapatan daerah (Suci & Asmara, 2014; Hasan, 2014; Imam, 2019; Zukhri, 2020; Syam & Zul�ikar, 2022). Semakin tinggi derajat desentralisasi �iskal, maka semakin tinggi kemandirian daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, urusan pembangunan dan pelayanan publik yang dapat disediakan oleh pemerintah daerah. Secara matematis derajat desentralisasi �iskal dirumuskan sebagai berikut: dan DDF=PAD/TPD Dimana: DDF PAD TPD = Derajat Desentralisasi Fiskal = Pendapatan Asli Daerah = Total Pendapatan Daerah rasio kemandirian keuangan daerah dan derajat desentralisasi atas, maka kemandirian daerah sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan PAD yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain- lain PAD yang sah. Dengan demikian, kemandirian daerah salah satunya sangat daerah ditentukan menghasilkan atau mengumpulkan pajak daerah (local taxing power). Merujuk rumus matematis �iskal di oleh kemampuan 3. METODOLOGI PENELITIAN 3.1. Jenis Penelitian Penelitian ini menggunakan gabungan pendekatan penelitian hukum kepustakaan penelitian atau kuantitatif deskriptif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian (Benuf dan Azhar, 2020: 24). Penelitian kuantitatif deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan secara sistematis suatu situasi, masalah, fenomena, layanan dan atau informasi penting tentang kondisi kehidupan manusia atapun organisasi, dengan tujuan untuk dan mendeskripsikan terstruktur berkenaan dengan isu atau masalah yang diteliti (Darwin et.al, 2021: 9). yuridis normatif dan secara lazim 3.2. Data dan Sumber Data 14
Politik Hukum Pajak Daerah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Daerah Robby Alexander Sirait dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis politik hukum pajak daerah dalam UU tentang HKPD. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu sebagai berikut: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Penelitian yuridis normatif Untuk abadi mewujudkan tujuan bernegara tersebut, Indonesia kebijakan telah memiliki desentralisasi �iskal sebagai salah satu cara untuk mewujudkannya. dan keadilan sosial. Indonesia Tahun 1945. b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. kuantitatif deskriptif digunakan untuk menganalisis implikasi daerah berdasarkan UU tentang HKPD terhadap kemandirian daerah. Data yang digunakan dalam penelitian kuantitatif deskriptif yaitu data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2021 yang diperoleh dari laman Diretorat Perimbangan Keuangan Kemeneterian Keuangan. Sedangkan penelitian pengaturan pajak Jenderal 4. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. Politik Hukum Pajak Daerah dalam UU tentang HKPD Berdasarkan pembahasan dalam bagian landasan teoritis, kajian politik hukum pajak daerah dalam penelitian ini menekankan pada penjelasan atau penafsiran historis pada latar belakang diterbitkannya UU tentang HKPD, materi pokok pengaturan pajak daerah berdasarkan UU tentang HKPD, dan arah atau keinginan yang diharapkan dengan terbitnya UU tentang HKPD. 4.1.1. Latar Belakang Pengaturan Pajak Daerah dalam UU tentang HKPD Secara �iloso�is, terbitnya UU tentang HKPD didasarkan pada tujuan Negara Republik Indonesia yang termuat dalam alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut yang ketertiban melaksanakan perdamaian kemerdekaan, berdasarkan dunia Sejak awal kebijakan desentralisasi �iskal di Indonesia diarahkan untuk menjadi tujuan instrumen bernegara, adil dan yaitu masyarakat makmur secara merata di seluruh pelosok nusantara. Sebagai suatu instrumen �iskal, kebijakan desentralisasi �iskal menjadi tools pendanaan dalam penyelenggaran fungsi dan kewenangan yang sudah diserahkan kepada pemerintah daerah, dengan tetap menjaga keselarasan �iskal nasional. Oleh sebab itu, kerangka pendanaan ke dengan pun daerah yang mempertimbangkan memungkinkan daerah memiliki diskresi dan tanggung jawab untuk menentukan prioritas dalam mengelola secara disiplin, e�isien, produktif, dan akuntabel (Badan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2021: 8). dalam mencapai dan kesinambungan disusun aspek keuangannya Pembinaan Salah satu instrumen yang diberikan oleh undang-undang kepada daerah agar memiliki diskresi dan tanggungjawab dalam mengelola adalah diterbitkannya UU tentang PDRD pada tahun 2009. Melalui UU tentang PDRD tersebut, pemerintah daerah salah satunya dapat melakukan daerah. Lahirnya UU tentang HKPD, yang salah satunya mengatur tentang pajak daerah bersama merupakan Pemerintah untuk memperkuat pengelolaan keuangan pemerintah daerah dalam konteks penguatan kebijakan desentralisasi �iskal di Indonesia. Penguatan tersebut ditujukan guna mewujudkan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945. keuangannya pemungutan pajak upaya DPR RI tujuan Dari sisi landasan sosiologis, adanya beberapa permasalahan dan tantangan praktik pengelolaan pajak daerah yang menjadi hambatan bagi daerah dalam pendapatan mengoptimalkan daerahnya yang melatarbelakangi hal merupakan perlunya penyempurnaan dilakukan pengaturan pajak daerah melalui UU tentang HKPD. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia beberapa (2021) menyebutkan permasalahan tersebut, diantaranya yaitu: bahwa tantangan dan a. Basis pajak daerah dalam UU tentang PDRD masih terbatas. Meskipun UU 15
tentang PDRD mengatur 16 (enam belas) jenis dari daerah, banyaknya jenis pajak tersebut pada dasarnya hanya dikenakan atas 3 basis pajak, yaitu: konsumsi, properti, dan sumber daya alam. pajak namun b. Pengaturan persewaan ruangan (selain kamar/akomodasi) di hotel sebagai objek pajak hotel hanya termaktub dalam penjelasan umum UU tentang PDRD, bukan dalam batang tubuh. Hal tersebut mengakibatkan pemungutan pajak atas persewaan ruangan belum sepenuhnya dapat berjalan optimal di daerah. Praktik penerapan pajak hotel hanya dikenakan atas jasa akomodasi (kamar). Sedangkan atas persewaan ruangan lain (ballroom, kantor, ruangan anjung tunai mandiri di Pajak hotel) dalam Pertambahan Nilai (PPN). dikenakan c. Adanya kebutuhan untuk memberikan sumber-sumber perpajakan daerah yang baru guna meningkatkan kemandirian �iskal daerah tanpa membebani wajib pajak dan mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih berkualitas. di daerah, d. Adanya melakukan simpli�ikasi perpajakan daerah guna menciptakan pemungutan pajak yang lebih e�isien. Dalam Penjelasan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Daerah, simpli�ikasi tersebut dibutuhkan untuk: 1) menyelaraskan objek pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga adanya menghindari duplikasi pemungutan pajak; kebutuhan dan Pemerintahan 2) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; 3) memudahkan pemantauan pemungutan pajak terintegrasi oleh daerah; dan 4) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simpli�ikasi administrasi perpajakan. sisi landasan yuridis, 4) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simpli�ikasi administrasi perpajakan. sisi landasan yuridis, lahirnya pengaturan baru terkait pajak daerah dalam UU tentang HKPD dilatarbelakangi oleh beberapa hal, yakni (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2021): a. Terdapat pembatalan beberapa materi Jurnal De�is Edisi 13 Volume XIII pengaturan pajak daerah yang diatur dalam UU tentang PDRD berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yakni: Putusan MK No.52/PUU-IX/2011 terkait dengan objek pajak golf, Putusan MK No.15/PUU-XV/2017 terkait pajak kendaraan bermotor atas alat berat, serta Putusan MK No. 80/PUU-XV/2017 terkait dengan pajak penerangan jalan atas sendiri. listrik Berdasarkan MK tersebut, maka diperlukan pengaturan baru berkaitan pajak daerah yang telah diputuskan oleh MK tersebut. yang dihasilkan putusan-putusan b. Basis pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang diatur dalam UU tentang PDRD sangat terbatas apabila dibandingkan dengan tanggung diberikan jawab kepada daerah. Oleh karena itu, perlu penambahan jenis pajak baru antara lain yakni opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), opsen Bea Balik Nama Kendaraan serta perluasan Bermotor objek Pajak Barang/Jasa Tertentu (PBJT) dengan mengambil sebagian objek PPN. dilakukan pengeluaran yang (BBNKB), c. Perlunya harmonisasi dikaitkan pengaturan pajak dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. daerah 4.1.2. Materi Pokok Pengaturan Pajak Daerah dalam UU tentang HKPD Secara umum, materi pengaturan dalam UU tentang HKPD berimplikasi pada perubahan pengaturan beberapa hal pokok berkaitan dengan pajak daerah. Implikasi tersebut dapat dikelompokkan ke dalam 9 (sembilan) kelompok, yakni: (i) Jenis pajak daerah berdasarkan kewenangan; (ii) Objek pajak menurut (iii) Pengecualian objek pajak; (iv) Subjek dan wajib pajak menurut jenis pajak daerah; (v) Dasar pengenaan pajak menurut jenis pajak daerah; (vi) Tarif pajak daerah menurut jenis pajak daerah; (vii) Cara perhitungan besaran pajak terutang pajak menurut jenis pajak Pengaturan mengenai daerah; penerimaan diarahkan penggunaannya menurut jenis pajak daerah (earmarked local tax); dan (ix) Bagi hasil pajak provinsi. Penjelasan implikasi UU kesembilan tentang kelompok tersebut yaitu sebagai berikut: jenis pajak daerah: (viii) pajak yang HKPD terhadap a) Jenis pajak daerah berdasarkan kewenangan. Pengaturan pajak menurut jenis kewenangan pemungut berdasarkan UU 16
Politik Hukum Pajak Daerah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Daerah Robby Alexander Sirait dengan relatif tentang pengaturan sebelumnya sebagaimana diatur dalam UU tentang PDRD. Namun, terdapat penambahan jenis pajak baru yang menjadi kewenangan dan pemerintah pemerintah kabupaten/kota, serta terdapat simpli�ikasi pajak daerah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Dalam UU tentang PDRD diatur bahwa pajak kewenangan daerah pemerintah provinsi yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), serta Pajak Rokok. HKPD sama provinsi menjadi yang HKPD, pemerintah provinsi diberikan kewenangan baru melakukan pemungutan Pajak Alat Berat (PAB) yang merupakan implikasi dari Putusan MK No.15/PUU-XV/2017 terkait pajak kendaraan bermotor atas alat berat. Selain itu, pemerintah provinsi juga diberikan kewenangan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Opsen adalah pajak menurut tambahan pungutan persentase demikian, tertentu. Dengan kewenangan pemungutan jenis pajak yang provinsi dimiliki berdasarkan UU tentang HKPD yaitu PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, PAB dan Opsen MBLB (tabel 1). Di dalam UU tentang oleh pemerintah Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dan Pajak Penerangan Jalan. Dalam UU tentang HKPD, tersebut jenis disimpli�ikasi menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Selain simpili�ikasi, terdapat kewenangan perpajakan baru yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, yakni Opsen PKB dan Opsen BBNKB. Adanya pada pengaturan pertimbangan pilihan opsen tersebut dapat meningkatkan kemandirian daerah karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, memberikan kepastian atas penerimaan pajak bagi pemerintah kabupaten/kota, dan memberikan atas keleluasan penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil (Penjelasan UU tentang HKPD). untuk lainya Latar mengatasi sering terjadinya keterlambatan bagi hasil yang diterima oleh pemerintah kabupaten/kota (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, demikian, kewenangan pajak daerah kabupaten/kota menjadi PBB-P2, BPHTB, Pajak Reklame, MBLB, PAT, Pajak Sarang Burung Walet, PBJT, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB (tabel 2). kelima pajak opsen didasarkan belanja adalah belakang Dengan 2021). Tabel 2. Perbedaan Pajak Daerah Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota Menurut UU tentang PDRD dan UU tentang HKPD Tabel 1. Perbedaan Pajak Daerah Kewenangan Pemerintah Provinsi Menurut UU tentang PDRD dan UU tentang HKPD UU tentang PDRD UU tentang HKPD Sumber: UU tentang PDRD dan UU tentang HKPD, UU tentang PDRD UU tentang HKPD a. PKB b. BBNKB c. PBBKB d. PAP e. Pajak Rokok a. PKB b. BBNKB c. PBBKB d. PAP e. Pajak Rokok f. PAB g. Opsen MBLB a. PBB-P2 b. BPHTB c. Pajak Reklame d. MBLB e. PAT f. Pajak Sarang Burung Walet g. Pajak Hotel h. Pajak Restoran i. Pajak Hiburan j. Pajak Penerangan a. PBB-P2 b. BPHTB c. Pajak Reklame d. MBLB e. PAT f. Pajak Sarang Burung Walet g. PBJT h. Opsen PKB i. Opsen BBNKB. Jalan diolah. k. Pajak Parkir yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota berdasarkan UU tentang PDRD yaitu Pajak dan Bumi Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Reklame, MBLB, Pajak Air Tanah (PAT), Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dan Pajak Penerangan Jalan. Di dalam UU tentang HKPD, terdapat simplikasi jenis pajak yang subjek pajaknya merupakan konsumen barang dan jasa tertentu. Dalam UU tentang PDRD terdapat 5 (lima) jenis pajak yang subjek pajaknya konsumen barang dan jasa, yaitu Pajak Hotel, Pajak 17 Untuk jenis pajak dan Bangunan Perdesaan Sumber: UU tentang PDRD dan UU tentang HKPD, diolah. b) Objek pajak menurut jenis pajak daerah. Terdapat 7 (tujuh) jenis pajak daerah menurut UU tentang HKPD yang objek dengan sama pajaknya masih pengaturan sebelumnya berdasarkan UU tentang PDRD. Ketujuh jenis pajak tersebut yakni PBBKB, PAP, PBB-P2, PAT, MBLB, Pajak sarang burung walet, dan pajak reklame. Selanjutnya terdapat 3 (tiga) jenis pajak yang persis
dilakukan perubahan melalui penghapusan salah satu objek pajaknya, yakni: 1) Menghapus reklame suara sebagai objek Pajak Reklame. 2) Menghapus alat berat dan alat besar sebagai objek PKB. Penghapusan ini dilakukan karena objek pajak tersebut sudah menjadi objek PAB dalam UU tentang HKPD. 3) Menghapus kendaraan penyerahan bermotor kedua dan seterusnya sebagai objek BBNKB. Dengan demikian, objek pajak BBNKB hanya penyerahan pertama kali. Sedangkan untuk jenis pajak baru, pengaturan objek pajaknya sebagai berikut: 1) Objek pajak PAB yaitu kepemilikan dan/ atau penguasaan alat berat. 2) Objek pajak Opsen PKB, BBNKN, dan MBLB yaitu sama dengan objek pajak yang ditumpangi atau diopsenkan. 3) Keseluruhan objek pajak Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dan Pajak Penerangan Jalan pada pengaturan sebelumnya merupakan objek pajak PBJT. Kemudian, melalui UU tentang HKPD dilakukan perluasan objek pajak PBJT dengan menambahkan objek pajak sebagai berikut: rekreasi a. Sarana air wahana seperti wahana (waterboom, ekologi rekreasi bentuk permainan waterpark), (ecopark) lainnya yang sejenis, olahraga dan b. Sarana permainan (persewaan sarana dan prasarana olahraga, Jasa akomodasi yang menggunakan tempat tinggal, Jasa memarkirkan kendaraan (valet parking), c. d. e. Penyediaan jasa boga atau katering, f. Penyewaan ruang rapat/pertemuan, g. Bentuk rokok lainnya yang dikenai cukai rokok, serta h. Perluasan jasa akomodasi yang tidak hanya hotel saja namun juga hostel, vila, pondok wisata, motel, losmen, wisma pariwisata, pesanggrahan, yang tempat pribadi tinggal difungsikan sebagai hotel, rumah penginapan/guesthouse/bungalo/ resort/cottage, dan glamping. c) Pengecualian objek pajak. Secara umum, pengecualian objek pajak di dalam UU tentang HKPD tidak jauh berbeda atau relatif sama dengan pengaturan tambahan sebelumnya. Namun, terdapat Jurnal De�is Edisi 13 Volume XIII objek pajak yang dikecualikan di dalam UU tentang HKPD, yaitu: 1) Pengecualian bermotor berbasis energi terbarukan sebagai objek pajak PKB dan BBNKB. kendaraan 2) Pengecualian keperluan keagamaan dan kegiatan dan memanfaatkan air laut baik yang berada di lautan dan/atau di daratan (air payau) sebagai objek PAP. mengambil yang 3) Pengecualian konsumsi tenaga listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis sebagai objek PBJT. 4) Pengecualian kegiatan promosi budaya tradisional dipungut bayaran, kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran dan/atau bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang diatur dengan peraturan daerah sebagai objek PBJT. dengan tidak 5) Pengecualian peternakan rakyat sebagai objek PAT. 6) Pengecualian perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan untuk masyarakat berpenghasilan rendah sebagai objek BPHTB. d) Subjek pajak dan wajib pajak menurut jenis pajak daerah. Subjek pajak dan wajib pajak daerah dalam UU tentang HKPD masih sama dengan pengaturan sebelumnya berdasarkan UU tentang PDRD, termasuk PBJT. Sedangkan untuk jenis pajak baru yang menjadi atau kewenangan kabupaten/kota diatur sebagai berikut: 1) Subjek dan wajib pajak PAP sama halnya dengan PKB. Namun atas benda yang berbeda, yakni alat berat. pemerintah provinsi 2) Subjek dan wajib pajak Opsen MBLB, PKB dan BBNKB mengikuti subjek pajak dan wajib pajak atas pajak yang ditumpangi (pajak yang diopsenkan). 3) Subjek dan wajib PBJT masih sama dengan pengaturan dalam kelima jenis pajak yang sebelumnya diatur dalam UU tentang PDRD (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Pajak Hiburan, Penerangan Jalan). Subjek pajak yaitu konsumen barang dan jasa tertentu. Sedangkan wajib pajak yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan, atau penyerahan, konsumsi barang dan jasa tertentu (tabel 3). Parkir, Pajak dan/ dan 18 berbasis konsumsi
Politik Hukum Pajak Daerah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Daerah Robby Alexander Sirait Tabel 3. Subjek dan Wajib Pajak Daerah Berdasarkan UU tentang HKPD Jenis Pajak PKB BBNKB Subjek Pajak Orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor. Orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor. Wajib Pajak Orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor Orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor. PBBKB PAP Pajak Rokok Konsumen BBKB. Orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan. Konsumen rokok. Orang pribadi atau Badan penyedia BBKB yang menyerahkan BBKB. Orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan. Pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai. PAB Opsen MBLB PBB-P2 BPHTB Pajak Reklame MBLB PAT Pajak Sarang Burung Walet PBJT Opsen PKB Opsen BBNKB Orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai AIat Berat. Subjek pajak MBLB. Orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan. Orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame. Orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB. Orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. Orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet. Konsumen barang dan jasa tertentu. Subjek pajak PKB. Subjek pajak BBNKB. Orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat. Wajib pajak MBLB. Orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. Orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame. Orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB. Orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. Orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet. Orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu. Wajib pajak PKB. Wajib pajak BBNKB. Sumber: UU tentang PDRD dan UU tentang HKPD, diolah. e) jenis pajak daerah. Dasar pengenaan pajak menurut sebelumnya berdasarkan UU tentang PDRD (tabel 4). pengenaan pajak daerah berdasarkan UU tentang HKPD mayoritas relatif sama dengan pengaturan Pengaturan dasar BBNKB, PBBKB, Pajak Rokok, PBJT, Pajak Reklame, PAT, dan Pajak Sarang Burung merupakan jenis pajak yang dasar pengenaan 19
Jurnal De�is Edisi 13 Volume XIII Tabel 4. Dasar Pengenaan Pajak Daerah menurut UU tentang HKPD Jenis Pajak Dasar Pengenaan PKB Hasil perkalian antara 2 (dua) unsur pokok, yaitu: a. nilai jual Kendaraan Bermotor; dan b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor. BBNKB Hasil perkalian antara 2 (dua) unsur pokok, yaitu: a. nilai jual Kendaraan Bermotor; dan b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor. PBBKB Nilai jual BBKB sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai. PAP Nilai Perolehan Air Permukaan Pajak Rokok Cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok. PAB Opsen MBLB PBB-P2 BPHTB Nilai jual alat berat. Besaran pajak terutang yang diopsenkan. Nilai Jual Ojek Pajak (NJOP). Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP). Pajak Reklame Nilai sewa reklame. MBLB PAT Pajak Sarang Burung Walet Nilai jual hasil pengambilan MBLB. Nilai perolehan air tanah. Nilai jual sarang burung walet. PBJT Jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu. Opsen PKB Besaran pajak terutang yang diopsenkan. Opsen BBNKB Besaran pajak terutang yang diopsenkan. Sumber: UU tentang HKPD, diolah. pajak dengan pengaturan sebelumnya menurut UU tentang PDRD. Sedangkan untuk PKB, PAP, PBB-P2, BPHTB dan MBLB sebenarnya juga relatif sama, namun terdapat penyempurnaan. Penyempurnaan tersebut yaitu: 1) Terhadap PKB, penyempurnaaan yang dilakukan berkaitan dengan penetapan nilai jual kendaraan bermotor untuk yang bekas yang semula kewenangan Menteri kewenangan Dalam Negeri menjadi Sedangkan provinsi. pemerintah kendaraan menjadi baru kewenangan Menteri Dalam Negeri. 2) Terhadap PAP, penyempurnaan yang dilakukan dengan mengubah variabel penetapan dari 7 (tujuh) variabel variabel. menjadi daerahnya sama persis tetap yaitu 3 (tiga) Penyempurnaan lainnya yaitu terdapat pengaturan kewenangan menteri yang membidangi urusan pekerjaan umum dan untuk menetapkan pedoman perhitungan Nilai Perolehan Air Permukaan (NPAP) dengan pertimbangan Menteri Keuangan. perumahaan rakyat 3) Terhadap PBB-P2, penyempurnaan yang dilakukan yaitu adanya pengaturan rentang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar 20%-100% untuk perhitungan PBB-P2 terutang. 4) Terhadap BPHTB, penyempurnaan yang dilakukan hanya menambahkan frasa "untuk perolehan pertama wajib pajak di suatu daerah" untuk Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) tidak kena pajak. 5) Terhadap MBLB, penyempurnaan yang 20
Politik Hukum Pajak Daerah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Daerah Robby Alexander Sirait dilakukan yaitu dengan menggunakan istilah harga patokan di mulut tambang sebagai jual pengambilan MBLB. Penyempurnaan ini dilakukan agar selaras dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. basi penetapan nilai atau nilai objek pajak MBLB, PKB dan BBNKB. Dasar pengenaan untuk ketiga jenis opsen tersebut yaitu besaran pajak terutang yang diopsenkan. f) Tarif pajak daerah menurut jenis pajak daerah. Kemudian, dasar pengenaan pajak untuk PAB sebagai nomenklatur pajak daerah baru menggunakan Nilai Jual Alat Berat (NJAB) yang dihitung berdasarkan harga rata-rata pasaran umum alat berat yang bersangkutan. Sedangkan dasar pengenaan untuk Opsen MBLB, PKB dan BBNKB bukan nilai transaksi Mayoritas pengaturan besaran tarif menurut jenis pajak daerah berdasarkan UU tentang HKPD relatif masih sama dengan pengaturan sebelumnya berdasarkan UU tentang PDRD. Jenis pajak daerah yang tidak mengalami perubahan tarif yaitu PBBKB, PAP, Pajak Rokok, BPHTB, Pajak Reklame, PAT, dan Pajak Sarang Burung Walet (tabel 5). Tabel 5. Perbandingan Tarif Pajak Daerah Berdasarkan UU tentang PDRD dan UU tentang HKPD Jenis Pajak UU tentang PDRD UU tentang HKPD PKB � � Untuk kendaraan bermotor pertama, paling rendah 1% dan paling tinggi 2%. Untuk Kendaraan bermotor kedua dan seterusnya, dapat ditetapkan secara progresif paling rendah 2% dan paling tinggi 10%. � � Untuk kendaraan bermotor pertama, paling tinggi 1,2% Untuk Kendaraan bermotor kedua dan seterusnya, dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 6%. BBNKB � � Penyerahan pertama 20%. Penyerahan kedua dan seterusnya 1%. � � Paling tinggi 12%. Paling tinggi 20% untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi yang tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom. PBBKB PAP Pajak Rokok PAB PBB-P2 BPHTB Pajak Reklame MBLB Paling tinggi 10%. Paling tinggi 10%. 10%. Paling rendah 0,1% dan paling tinggi 0,2%. Paling tinggi 0,3%. Paling tinggi 5%. Paling tinggi 25%. Paling tinggi 25%. Paling tinggi 10%. Paling tinggi 10%. 10%. Paling tinggi 0,2%. Paling tinggi 0,5%. Paling tinggi 5%. Paling tinggi 25%. � � Paling tinggi 20%. Paling tinggi 25% untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi yang tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom. PAT Pajak Sarang Burung Walet Paling tinggi 20%. Paling tinggi 10%. Paling tinggi 20%. Paling tinggi 10%. Paling tinggi 10%. Kecuali atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa paling rendah 40% dan paling tinggi 75%, tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam paling tinggi sebesar 3%, serta konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri paling tinggi 1,5%. Opsen PKB 66%. Opsen BBNKB 66%. Opsen MBLB 25%. Sumber: UU tentang PDRD dan UU tentang HKPD, diolah. � Pajak hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Penerangan Jalan paling tinggi 10%. Pajak Hiburan paling tinggi 35%. Pajak Parkir paling tinggi 30%. PBJT � � Belum diatur sebelumnya Belum diatur sebelumnya Belum diatur sebelumnya 21
yang pajak mengalami perubahan tarif yaitu PKB, BBNKB, MBLB, dan PBJT. Adapun perubahan tarif atas keempat jenis pajak daerah tersebut sebagai berikut: 1) Tarif PKB sebelumnya yaitu paling rendah 1% dan paling tinggi 2% untuk kendaraan bermotor pertama dan untuk kendaraan motor kedua dan seterusnya berlaku tarif progresif paling rendah 2% dan paling tinggi 10%. Dalam UU tentang HKPD berubah menjadi paling tinggi 1,2% untuk bermotor pertama. Sedangkan untuk kendaraan motor kedua dan seterusnya berlaku tarif progresif paling tinggi sebesar 6%. Selanjutnya, daerah kendaraan 2) Tarif BBNKB sebelumnya yaitu 20% untuk penyerahan pertama dan 1% untuk penyerahan kedua dan seterusnya. Dalam UU tentang HKPD berubah menjadi paling tinggi 12% dan hanya dikenaikan tarif pajak untuk penyerahan pertama kali. Sedangkan untuk penyerahan kedua dan seterusnya tidak dikenakan BBNKB. Selain itu, dalam UU tentang HKPD juga diatur tarif untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi yang tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, 20%. Pengaturan ini belum diatur dalam pengaturan sebelumnya (UU tentang PDRD). paling tinggi yakni 3) Tarif MBLB sebelumnya yaitu paling tinggi 25%. Dalam UU tentang HKPD berubah menjadi paling tinggi 20%. Selain itu, dalam UU tentang HKPD juga diatur tarif untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi yang tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, 25%. Pengaturan ini belum ada diatur dalam pengaturan sebelumnya (UU tentang PDRD). paling tinggi yakni 4) PBJT merupakan simpli�ikasi 5 (lima) jenis pajak daerah sebelumnya, dengan tarif sebagai berikut: Pajak hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Penerangan Jalan paling tinggi 10%, Pajak Hiburan paling tinggi 35%, dan Pajak Parkir paling tinggi 30%. Tarif tersebut berubah menjadi seragam paling tinggi 10% berdasarkan UU tentang HKPD. Kecuali atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa paling rendah 40% dan paling tinggi 75%, tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam paling tinggi sebesar 3%, serta konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri paling tinggi 1,5%. Sedangkan sebagai untuk nomenklatur pajak baru di dalam UU tentang PAB Jurnal De�is Edisi 13 Volume XIII HKPD diatur tarifnya paling tinggi 0,2%. Pengenaan tarif ini mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan pengaturan sebelumnya berdasarkan UU tentang PDRD. Sebelumnya, alat berat sebagai objek PAB merupakan objek PKB dengan tarif paling rendah 0,1% dan paling tinggi 0,2%. Selanjutnya, terhadap Opsen PKB, BBNKB dan MBLB juga merupakan nomenklatur pajak daerah baru dikenai tarif 66% dari besaran pajak terutang untuk Opsen PKB dan BBKNB, serta 25% dari besaran pajak terutang untuk Opsen MBLB. yang g) Cara perhitungan besaran pajak terutang pajak menurut jenis pajak daerah. Cara perhitungan pajak terutang untuk semua jenis pajak daerah, pengaturannya berdasarkan UU tentang HKPD masih sama sebelumnya persis berdasarkan UU tentang Cara perhitungan pajak terutang untuk setiap jenis pajak daerah yaitu tarif dikali dasar jenis pajak daerah. pengenaan menurut Secara matematis, pajak perhitungan terutang untuk setiap jenis pajak yaitu sebagai berikut: dengan pengaturan PDRD. Pajak Terutang PengenaanJP = TarifJP x Dasar Dimana: TarifJP Dasar PengenaanJP menurut jenis pajak daerah. : Tarif menurut jenis pajak daerah : Dasar pengenaan h) Pengaturan mengenai penerimaan pajak yang diarahkan penggunaannya menurut jenis pajak daerah. Dalam UU tentang PDRD, diatur jenis pajak daerah yang diarahkan penggunaannya (earmarked local tax), yakni: 1) Hasil penerimaan PKB paling sedikit 10% (dialokasikan untuk pembangunan dan/ serta atau sarana peningkatan yang transportasi dibagihasilkan kepada kabupaten/kota). 2) Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan. pemeliharaan moda jalan dan umum termasuk 3) Penerimaan Pajak Rokok dialokasikan paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang provinsi (baik berwenang maupun bagian kabupaten/kota). bagian Dalam UU tentang HKPD, pengaturan 22
Politik Hukum Pajak Daerah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Daerah Robby Alexander Sirait juga masih earmarked local tax tersebut diberlakukan, melakukan penambahan jenis pajak. Penambahan jenis pajak tersebut yakni Opsen PKB dan PAT. Dengan demikian, pengaturan earmarked tax berdasarkan UU tentang HKPD local terdiri dari hasil penerimaan atas PKB dan Opsen PKB, PBJT atas tenaga listrik, Pajak Rokok dan PAT, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota. Namun, besaran persentase yang dialokasikan dari hasil penerimaan pajak yang di-earmarked local tax yang diperuntukkan tidak diatur dengan tegas dalam UU tentang HKPD. Untuk jenis kegiatan peruntukannya "dapat hanya dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang telah yang diselaraskan dengan pelayanan publik yang berkaitan dengan jenis pajaknya". Pengaturan lebih lanjut terkait besaran persentase dan jenis kegiatan tersebut didelegasikan kepada Peraturan Pemerintah. dengan bidang/jenis dan kegiatan diatur ditentukan penggunaannya tidak apabila menjalankan ketentuan penggunaan hasil penerimaan tersebut. pemerintah daerah i) Bagi hasil pajak provinsi. Pengaturan bagi hasil PKB dan BBNKB yang menjadi kewenangan provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam UU tentang PDRD dihapus melalui UU tentang HKPD. Penghapusan ini didasarkan adanya pengaturan Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagai jenis pajak baru pemerintah yang menjadi kabupaten/kota. Dengan demikian, bagi hasil pajak daerah yang diatur dalam UU tentang HKPD hanya PBBKB, PAP dan Pajak Rokok. Besaran persentase bagi hasil berdasarkan UU tentang HKPD masih sama dengan pengaturan dalam UU tentang PDRD, yakni 70% untuk PBBKB, 50% untuk PAP, dan 70% untuk Pajak Rokok. kewenangan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur bahwa: 4.1.3. Arah Politik Hukum Pajak Daerah dalam UU tentang HKPD 1) hasil penerimaan PKB dan Opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, 2) hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik dialokasikan paling sedikit 10% untuk penyediaan penerangan jalan umum, yang meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi untuk penerangan jalan umum, Tenaga Listrik provinsi maupun 3) hasil penerimaan Pajak Rokok, baik bagian bagian kabupaten/kota, paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan dan penegakan hukum, serta untuk masyarakat dialokasikan 4) hasil penerimaan PAT dialokasikan paling pencegahan, 10% untuk sedikit pemulihan dan penanggulangan, kerusakan dan/atau pencemaran dalam daerah lingkungan kabupaten/kota berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, yang meliputi pohon, pembuatan lubang atau sumur resapan, pelestarian hutan atau pepohonan dan pengelolaan limbah. penanaman hidup yang Dalam beleid tersebut Berdasarkan pembahasan materi muatan UU tentang HKPD pada bagian sebelumnya, terdapat beberapa arah politik hukum pengaturan pajak daerah dalam UU tentang HKPD, yakni: a) Pengaturan pajak daerah dalam UU untuk tentang dan meningkatkan dalam kemandirian menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Peningkatan �iskal kapasitas tersebut dicapai melalui: 1) Simpli�ikasi pajak daerah, dimana 5 (lima) jenis pajak yang berbasis konsumsi digabungkan menjadi PBJT sebagai nomenklatur pajak baru, dengan tarif pajak paling tinggi 10%. Kecuali jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa paling rendah 40% dan paling tinggi 75%, tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam paling tinggi sebesar 3%, serta yang konsumsi dihasilkan sendiri paling tinggi 1,5%. 2) Penambahan objek pajak berbasis konsumsi sebagai basis pajak PBJT yang memang selama ini belum dapat dimaksimalkan pemerintah daerah karena belum adanya dasar hukum HKPD diarahkan kemampuan daerah berbagai �iskal daerah, baik kemandirian dan atas tenaga listrik juga diatur adanya pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 23
pemungutannya. 3) Penerapan Opsen MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagai pajak daerah baru. 4) Pengaturan objek pajak BBNKB kali hanya penyerahan pertama untuk menigkatkan kepatuhan wajib pajak dan basis pajak daerah. 5) Simpli�ikasi varibel penentuan nilai perolehan air minum untuk dasar pengenaan PAP dari 7 (tujuh) variabel menjadi 3 (tiga) variabel. 6) Pengaturan rentang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar 20%-100% untuk perhitungan PBB-P2 terutang yang bertujuan untuk memastikan pemungutan tetap memperhatikan kemampuan membayar wajib pajak (ability to pay) dan meningkatkan basis pajak. b) Penetapan nilai jual kendaraan bermotor bekas sebagai dasar pengenaan PKB kendaraan bermotor bekas menjadi kewenangan pemerintah provinsi. PBB-P2 pertimbangan c) Melakukan penyempurnaan pengaturan pajak daerah yang disesuaikan dengan berbagai dan perkembangan hukum seperti putusan MK, Undang-Undang tentang Cipta Kerja, dan Undang-Undang tentang Mineral dan Batubara. d) Memberikan kepada pemerintah daerah dalam menentukan besaran yang pajak dikenakan dengan mempertimbangkan kondisi di daerahnya masing-masing. Upaya dengan menghilangkan batas paling rendah tarif pajak PKB dan PAB. keluluasaan tarif daerah ini dilakukan e) Pengaturan pajak daerah berdasarkan UU tentang untuk mencapai beberapa target pembangunan di masa mendatang seperti energi baru terbarukan rakyat, perlindungan terhadap pihak tertentu yang memang harus mendapatkan serta perlindungan perlindungan terhadap keluhuran dan keberagaman adat istiadat di Indoensia. terlihat dari beberapa Hal yang mengatur baru pengaturan pengecualian objek pajak, yakni: 1) Kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan untuk PKB dan BBNKB. 2) Keperluan keagamaan, serta kegiatan yang mengambil dan memanfaatkan air laut baik yang berada di lautan dan/atau di daratan (air payau) untuk PAP. HKPD digunakan dan peternakan dari negara, tersebut 3) Konsumsi tenaga listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis Jurnal De�is Edisi 13 Volume XIII untuk PBJT Tenaga Listrik. 4) Promosi budaya tradisional dan kegiatan layanan masyarakat yang tidak dipungut bayaran, dan/atau bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang diatur dengan peraturan daerah untuk PBJT jasa hiburan. 1) Peternakan rakyat untuk PAT. 5) Masyarakat berpenghasilan rendah untuk BPHTB. f) Memberikan ruang atau �leksibilitas penerapan mengenai penerimaan pajak penggunaannya yang (earmarked local tax) di masa mendatang. Hal ini terlihat dari adanya pengaturan yang mendelegasikan besaran persentase yang dialokasikan dari hasil penerimaan pajak yang di-earmarking dan bidang/ diperuntukkan jenis yang kepada Pemerintah. Peraturan Pendelegasian ini akan memberikan ruang kepada pemerintah dalam mengatur besaran persentase dan jenis kegiatan yang disesuaikan dengan kondisi layanan publik yang disesuaikan dengan jenis pajak dari waktu ke waktu. diarahkan kegiatan atau �leksibilitas 4.2. Gambaran implikasi pengaturan baru terkait pajak daerah berdasarkan UU tentang HKPD terhadap kemandirian daerah hukum arah pengaturan pajak daerah melalui UU tentang HKPD yaitu ditujukan untuk meningkatkan tegas kemandirian daerah. Hal disebutkan dalam penjelasan UU tentang HKPD yang menyatakan bahwa pemerintah memberikan pemungutan kewenangan opsen pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota yang sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi meningkatkan kemandirian daerah tanpa menambah beban wajib pajak. Arah peningkatan kemandirian daerah tersebut juga disebutkan dalam naskah akademik RUU tentang HKPD yang menyebutkan bahwa restrukturisasi pajak sumber-sumber daerah, serta perpajakan harmonisasi daerah dengan perundang-undangan merupakan salah satu kebijakan baru yang berorientasi pada peningkatan kemandirian �iskal daerah. Salah satu politik tersebut guna dapat pemberian daerah pengaturan baru, yang pajak aturan Berbagai pengaturan di dalam UU tentang dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah yang merupakan salah satu komponen PAD. Peningkatan pajak daerah tersebut akan 24 HKPD diharapkan
Politik Hukum Pajak Daerah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Daerah Robby Alexander Sirait peningkatan PAD yang linear kemudian diharapkan akan berimplikasi pada peningkatan kemandirian �iskal daerah yang umumnya diukur dari rasio antara PAD dengan total pendapatan daerah. Harapan tersebut sangat terwujud. Namun dengan syarat, antara lain yaitu: dengan a) Penambahan objek pajak PBJT mampu dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan basis perpajakan dengan proses meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan terhadap wajib pajak. Selain itu, peningkatan basis juga harus mampu pajak meningkatkan penerimaan pajak daerah secara akumulatif yang lebih tinggi dari nilai potential loss akibat penyesuaian tarif pajak untuk hiburan dari 35% menjadi 10% dan parkir dari 30% menjadi 10% (tarif PBJT berdasarkan UU tentang HKPD). tersebut b) Pemerintah dapat memaksimalkan dampak dari perubahan tarif PBB-P2 dari paling tinggi 0,2% menjadi paling tinggi 0,5% dan adanya pengaturan sebesar 20-100% untuk perhitungan PBB-P2 daerah rentang NJOP terutang, dengan tetap memperhatikan ability to pay wajib pajak. c) Penerapan tarif baru PKB harus lebih besar 1% apabila hendak menciptakan implikasi positif terhadap peningkatan dan daerah penerimaan kemandirian dan provinsi kabupaten/kota secara bersamaan. pajak daerah Dengan menggunakan data realisasi penerimaan PKB tahun 2021, tarif eksisting PKB di setiap provinsi dan asumsi nilai dasar pengenaan tahun 2021 sama dengan tahun ketika tarif PKB 1% yang disesuaikan dengan aturan baru berdasarkan UU tentang HKPD, maka hasil simulasi penulis menunjukkan bahwa penerimaan PKB secara akumulatif bagi kabupaten/kota (penerimaan opsen) di satu setelah yang berlakunya UU tentang HKPD akan lebih tinggi dibanding penerimaan eksisting berdasarkan UU tentang PDRD. Namun, penerimaan diperoleh pemerintah provinsi masih lebih rendah dibanding sebelumnya (tabel 6). provinsi sama PKB yang Tabel 6. Simulasi Perubahan Penerimaan PKB Berdasarkan UU tentang HKPD Dengan Tarif PKB Sebesar 1%. EKSISTING TAHUN 2021 SIMULASI MENURUT UU TENTANG HKPD PROVINSI Tarif PKB Dasar Pengenaan PKB (miliar Rp) Penerimaan PKB (miliar Rp) Provinsi Kabupaten /Kota Penerimaan PKB (miliar Rp) Provinsi Kabupate n/Kota Beban Total Tarif Pajak Bagi WP (%) Aceh Babel Bali Banten Bengkulu DIY DKI Gorontalo Jabar Jambi Jateng Jatim Kalbar Kalsel Kaltara Kalteng Kaltim Kepri Lampung Maluku Malut NTB NTT Papbar Papua Riau Sulbar Sulsel Sulteng Sultra Sulut Sumbar Sumsel Sumut Sumber: Simulasi Penulis. 1,5 1,5 1,5 1,75 1,5 1,5 2 1,5 1,75 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,75 1,5 1,5 2 1,5 1,7 1,5 1,5 1,75 1,5 1,5 1,5 1,6 1,5 1,5 1,65 1,5 1,75 347,82 182,10 990,98 168.803,81 2.067,85 172,85 612,31 431.733,23 6.044,27 84,80 1.068.005,17 13.083,06 357,26 317.255,81 3.331,19 458.278,69 4.811,93 423,01 539,44 54,63 271,49 705,40 317,97 616,25 267,65 41,20 323,59 164,99 57,36 176,66 856,87 53,35 96.224,52 1.010,36 188,49 16.829,34 160,94 15.327,87 248,93 23.708,05 527,10 45.636,72 735,59 70.056,42 130.028,55 1.592,85 33.125,25 17.342,92 94.378,85 16.461,72 58.315,43 8.075,73 34.024,67 40.286,65 51.375,00 5.202,65 25.856,06 57.583,87 30.282,76 58.690,61 19.117,91 3.923,85 27.192,21 15.712,89 5.462,80 14.420,88 81.606,92 5.080,51 149,06 78,04 424,70 886,22 74,08 262,42 2.590,40 36,34 331,25 173,43 943,79 1.688,04 164,62 583,15 4.317,33 80,76 5.607,03 10.680,05 340,25 3.172,56 4.582,79 402,87 513,75 52,03 258,56 575,84 302,83 586,91 191,18 39,24 271,92 157,13 54,63 144,21 816,07 50,81 962,25 168,29 153,28 237,08 456,37 700,56 1.300,29 153,11 1.427,65 2.062,25 181,29 231,19 23,41 116,35 302,32 136,27 264,11 114,71 17,66 138,68 70,71 24,58 75,71 367,23 22,86 433,01 80,78 68,98 106,69 225,90 315,25 682,65 218,63 114,46 622,90 1.114,11 108,65 384,88 2.849,44 53,30 7.048,83 224,56 2.093,89 3.024,64 265,89 339,07 34,34 170,65 380,05 199,87 387,36 126,18 25,90 179,47 103,71 36,05 95,18 538,61 33,53 635,08 111,07 101,16 156,47 301,20 462,37 858,19 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 25
Jurnal De�is Edisi 13 Volume XIII Dengan demikian, pengenaan tarif baru PKB harus di atas 1% agar penerimaan PKB yag diperoleh pemerintah provinsi lebih tinggi dari sebelumnya. Namun, pengenaan tarif di atas 1% akan berimplikasi pada beban tarif PKB yang akhirnya ditanggung oleh wajib pajak secara keseluruhan akan lebih tinggi dibanding besar 1,66%), kecuali wajib pajak di Provinsi Banten, Barat, Jakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Maluku, Papua dan Sumatera Utara (tabel 6). Peningkatan beban tarif bagi wajib berpotensi akan tersebut pajak mengurangi basis pajak akan berdampak pada penurunan penerimaan PKB dan kemandirian daerah. Oleh karena sebelumnya (lebih DKI Jawa yang itu, penerapan tarif baru PKB lebih besar 1% tersebut juga harus dilakukan secara hati-hati. Untuk Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Maluku, Papua dan Sumatera Utara, pengenaan tarif tertinggi (1,2%) juga tidak akan memperoleh peningkatan penerimaan PKB setelah berlakunya UU Bahkan mengalami tentang HKPD. penurunan, meskipun telah menggunakan tarif paling tinggi 1,2% (tabel 7). Penerapan tarif 1,2% tersebut hanya akan yang tarif beban meningkatkan ditanggung oleh wajib pajak, yakni menjadi sebesar 1,99%. . Tabel 7. Simulasi Perubahan Penerimaan PKB Berdasarkan UU tentang HKPD Dengan Tarif PKB Sebesar 1,2%. EKSISTING TAHUN 2021 SIMULASI MENURUT UU TENTANG HKPD Dasar Pengenaan PKB (miliar Rp) 33.125,25 347,82 182,10 17.342,92 94.378,85 990,98 168.803,81 2.067,85 172,85 16.461,72 58.315,43 612,31 431.733,23 6.044,27 84,80 1.068.005,17 13.083,06 34.024,67 357,26 317.255,81 3.331,19 458.278,69 4.811,93 423,01 40.286,65 539,44 51.375,00 54,63 5.202,65 271,49 25.856,06 705,40 57.583,87 317,97 30.282,76 616,25 58.690,61 267,65 19.117,91 41,20 3.923,85 323,59 27.192,21 164,99 15.712,89 57,36 5.462,80 176,66 14.420,88 856,87 81.606,92 5.080,51 53,35 96.224,52 1.010,36 188,49 16.829,34 160,94 15.327,87 248,93 23.708,05 527,10 45.636,72 70.056,42 735,59 130.028,55 1.592,85 Penerimaan PKB (miliar Rp) Penerimaan PKB (miliar Rp) PROVINSI Tarif PKB Kabupaten /Kota Kabupaten /Kota Provinsi Provinsi 397,50 149,06 208,11 78,04 424,70 1.132,55 886,22 2.025,65 197,54 74,08 699,79 262,42 2.590,40 5.180,80 96,91 5.607,03 12.816,06 408,30 1.427,65 3.807,07 2.062,25 5.499,34 483,44 181,29 616,50 231,19 62,43 23,41 310,27 116,35 691,01 302,32 363,39 136,27 704,29 264,11 229,41 114,71 47,09 17,66 326,31 138,68 188,55 70,71 65,55 24,58 173,05 75,71 979,28 367,23 22,86 60,97 433,01 1.154,69 201,95 80,78 183,93 68,98 284,50 106,69 547,64 225,90 315,25 840,68 682,65 1.560,34 Aceh Babel Bali Banten Bengkulu DIY DKI Gorontalo Jabar Jambi Jateng Jatim Kalbar Kalsel Kaltara Kalteng Kaltim Kepri Lampung Maluku Malut NTB NTT Papbar Papua Riau Sulbar Sulsel Sulteng Sultra Sulut Sumbar Sumsel Sumut Sumber: Simulasi Penulis. 1,5 1,5 1,5 1,75 1,5 1,5 2 1,5 1,75 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,75 1,5 1,5 2 1,5 1,7 1,5 1,5 1,75 1,5 1,5 1,5 1,6 1,5 1,5 1,65 1,5 1,75 262,35 137,36 747,48 1.336,93 130,38 461,86 3.419,33 63,96 8.458,60 269,48 2.512,67 3.629,57 319,07 406,89 41,20 204,78 456,06 239,84 464,83 151,41 31,08 215,36 124,45 43,27 114,21 646,33 40,24 762,10 133,29 121,40 187,77 361,44 554,85 1.029,83 8.075,73 36,34 153,11 Pertumbuhan Penerimaan PKB Provinsi (%) 14,29 14,29 14,29 -2,04 14,29 14,29 -14,29 14,29 -2,04 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 -2,04 14,29 14,29 -14,29 14,29 0,84 14,29 14,29 -2,04 14,29 14,29 14,29 7,14 14,29 14,29 3,90 14,29 -2,04 26
Politik Hukum Pajak Daerah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Daerah Robby Alexander Sirait Simulasi di atas (tabel 6 dan tabel 7) menunjukkan bahwa pengaturan baru terkait tarif dan Opsen PKB tidak serta merta mampu meningkatkan penerimaan tanpa dan pajak meninggalkan potensi risiko yang akan berdampak pajak daerah di masa mendatang. Selain itu, pengaturan tersebut juga tidak serta merta meningkatkan pajak daerah secara bersamaan baik untuk provinsi maupun kabupaten/kota. tersebut sudah pasti akan memberikan dampak positif bagi peningkatan penerimaan kabupaten/kota dengan adanya peralihan bagi opsen. Namun berdampak sebaliknya bagi penerimaan provinsi. Pilihan pengenaan tarif di atas 1% sebenarnya dapat meningkatkan pajak daerah provinsi dan kabupaten/kota (opsen) secara bersamaan. Namun pilihan tersebut beresiko menimbulkan potensi penurunan basis pajak akibat naiknya tarif daerah PAD, pada penerimaan Pengaturan hasil menjadi akumulatif yang harus ditanggung oleh wajib pajak yakni berkisar 1,66% hingga 1,99%. d) mampu meningkatkan penerimaan BBNKB bagi provinsi, meskipun berakibat pada peningkatan beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak. Penyesuaian tarif BBNKB harus Dengan menggunakan data realisasi tarif penerimaan BBNKB tahun 2021, eksisting BBNKB di setiap provinsi dan asumsi nilai dasar pengenaan tahun 2021 sama dengan tahun ketika tarif BBNKB per provinsi disesuaikan agar penerimaan tidak mengalami BBNKB penurunan, maka hasil simulasi penulis menunjukkan bahwa penerimaan BBNKB bagi pemerintah kabupaten/kota melalui opsen akan meningkat (dari 30% terutang menjadi 66% persen terutang) dan penerimaan provinsi tidak mengalami penurunan (tabel 8). provinsi Tabel 8. Simulasi Perubahan Tarif BBNKB Agar Penerimaan BBNKB Provinsi Tidak Menurun EKSISTING TAHUN 2021 SIMULASI MENURUT UU TENTANG HKPD PROVINSI Tarif BBNKB Dasar Pengenaan BBNKB (miliar Rp) Penerimaan BBNKB (miliar Rp) Provinsi Kabupaten /Kota Tarif Agar Penerimaan Sama Dengan Sebelumnya Penerimaan BBNKB Kab/KOta (%) Beban Total Tarif Pajak Bagi WP (%) Aceh Babel Bali Banten Bengkulu DIY DKI Gorontalo Jambi Jateng Jatim Kalbar Kalsel Kaltara Kalteng Kaltim Kepri Lampung Malut NTB NTT Papbar Papua Riau Sulbar Sulsel Sulteng Sultra Sulut Sumbar Sumsel Sumut 9 12,5 15 10 12,5 10 12,5 12,5 10 12,5 12,5 10 10 15 15 15 10 12,5 15 15 15 10 10 10 12,5 10 12,5 10 12,5 10 12,5 10 220,76 3.504,14 133,18 1.522,01 3.036,47 318,83 19.700,61 1.379,04 1.025,93 89,77 254,08 3.629,78 39.904,39 3.491,63 81,99 937,04 4.081,40 285,70 22.207,82 1.943,18 30.457,43 2.665,03 423,19 6.045,64 325,54 4.650,54 59,01 562,01 264,56 2.519,62 633,91 6.037,23 163,63 2.337,52 429,46 4.908,16 64,68 616,00 223,11 2.124,85 123,35 1.174,79 43,75 624,93 96,06 1.372,32 620,94 8.870,57 62,81 717,83 674,80 9.640,03 218,30 2.494,86 197,82 2.826,03 187,61 2.144,11 274,78 3.925,41 670,08 7.658,01 925,26 13.217,99 149,06 78,04 424,70 886,22 74,08 262,42 2.590,40 36,34 5.607,03 153,11 1.427,65 2.062,25 181,29 231,19 23,41 116,35 302,32 136,27 264,11 114,71 17,66 138,68 70,71 24,58 75,71 367,23 22,86 433,01 80,78 68,98 106,69 225,90 6,30 8,75 10,50 7,00 8,75 7,00 8,75 8,75 7,00 8,75 8,75 7,00 7,00 10,50 10,50 10,50 7,00 8,75 10,50 10,50 10,50 7,00 7,00 7,00 8,75 7,00 8,75 7,00 8,75 7,00 8,75 7,00 220,76 133,18 318,83 1.379,04 89,77 254,08 3.491,63 81,99 285,70 1.943,18 2.665,03 423,19 325,54 59,01 264,56 633,91 163,63 429,46 64,68 223,11 123,35 43,75 96,06 620,94 62,81 674,80 218,30 197,82 187,61 274,78 670,08 925,26 10,46 14,53 17,43 11,62 14,53 11,62 14,53 14,53 11,62 14,53 14,53 11,62 11,62 17,43 17,43 17,43 11,62 14,53 17,43 17,43 17,43 11,62 11,62 11,62 14,53 11,62 14,53 11,62 14,53 11,62 14,53 11,62 27
Jurnal De�is Edisi 13 Volume XIII Namun, penyesuaian tarif pada tabel 8 di atas akan berimplikasi pada besaran tarif akumulatif yang ditanggung oleh wajib pajak jauh lebih tinggi dibandingkan saat dapat mengurangi ini. Kondisi penerimaan dalam jangka panjang. ini BBNKB BBNKB menggunakan maksimal 12% sesuai UU tentang HKPD, hasil simulasi penulis menunjukkan penerimaan BBNKB akan Apabila penerapan tarif meningkat, baik penerimaan provinsi maupun 9). Namun, tarif pajak secara akumulatif (tarif BBNKB 12% dan Opsen 66%) yang ditanggung oleh wajib pajak akan semakin tinggi dibanding tarif yang berlaku saat ini, persen. Sedangkan tarif yang berlaku saat ini di seluruh provinsi di Indonesia berkisar 10% hingga 15%. kabupaten/kota (Tabel yakni mencapai 19,92 Tabel 9. Simulasi Tarif BBNKB Maksimal (12%) Sesuai Dengan UU tentang HKPD EKSISTING TAHUN 2021 SIMULASI MENURUT UU TENTANG HKPD PROVINSI Tarif BBNKB Dasar Pengenaan BBNKB (miliar Rp) Penerimaan BBNKB (miliar Rp) Provinsi Kabupaten/ Kota Penerimaan BBNKB (miliar Rp) Provinsi Kabupaten/ Kota Beban Total Tarif Pajak Bagi WP (%) Aceh Babel Bali Banten Bengkulu DIY DKI Gorontalo Jambi Jateng Jatim Kalbar Kalsel Kaltara Kalteng Kaltim Kepri Lampung Malut NTB NTT Papbar Papua Riau Sulbar Sulsel Sulteng Sultra Sulut Sumbar Sumsel Sumut Sumber: Simulasi Penulis. 9 12,5 15 10 12,5 10 12,5 12,5 10 12,5 12,5 10 10 15 15 15 10 12,5 15 15 15 10 10 10 12,5 10 12,5 10 12,5 10 12,5 10 3.504,14 1.522,01 3.036,47 19.700,61 1.025,93 3.629,78 39.904,39 937,04 4.081,40 22.207,82 30.457,43 6.045,64 4.650,54 562,01 2.519,62 6.037,23 2.337,52 4.908,16 616,00 2.124,85 1.174,79 624,93 1.372,32 8.870,57 717,83 9.640,03 2.494,86 2.826,03 2.144,11 3.925,41 7.658,01 13.217,99 220,76 133,18 318,83 1.379,04 89,77 254,08 3.491,63 81,99 285,70 1.943,18 2.665,03 423,19 325,54 59,01 264,56 633,91 163,63 429,46 64,68 223,11 123,35 43,75 96,06 620,94 62,81 674,80 218,30 197,82 187,61 274,78 670,08 925,26 149,06 78,04 424,70 886,22 74,08 262,42 2.590,40 36,34 5.607,03 153,11 1.427,65 2.062,25 181,29 231,19 23,41 116,35 302,32 136,27 264,11 114,71 17,66 138,68 70,71 24,58 75,71 367,23 22,86 433,01 80,78 68,98 106,69 225,90 420,50 182,64 364,38 2.364,07 123,11 435,57 4.788,53 112,45 489,77 2.664,94 3.654,89 725,48 558,06 67,44 302,35 724,47 280,50 588,98 73,92 254,98 140,97 74,99 164,68 1.064,47 86,14 1.156,80 299,38 339,12 257,29 471,05 918,96 1.586,16 277,53 120,54 240,49 1.560,29 81,25 287,48 3.160,43 74,21 323,25 1.758,86 2.412,23 478,81 368,32 44,51 199,55 478,15 185,13 388,73 48,79 168,29 93,04 49,49 108,69 702,55 56,85 763,49 197,59 223,82 169,81 310,89 606,51 1.046,86 19,92 19,92 19,92 19,92 19,92 19,92 19,92 19,92 19,92 19,92 19,92 19,92 19,92 19,92 19,92 19,92 19,92 19,92 19,92 19,92 19,92 19,92 19,92 19,92 19,92 19,92 19,92 19,92 19,92 19,92 19,92 19,92 28
Politik Hukum Pajak Daerah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Daerah Robby Alexander Sirait Simulasi di atas (tabel 8 dan tabel 9) menunjukkan bahwa, penyesuaian tarif masih sangat memungkinkan berimplikasi secara pada dan bersamaan kabupaten/kota. Namun, penyesuaian tarif tersebut akan berimplikasi pada risiko kenaikan tarif akumulatif yang harus ditanggung oleh wajib pajak lebih tinggi dibanding yang berlaku saat ini. Dengan demikian, aturan baru mengenai tarif dan Opsen BBNKB berdasarkan UU tentang HKPD akan berimplikasi terhadap peningkatan pajak daerah (sekaligus PAD) kabupaten/kota. Namun, belum tentu serta merta meningkatkan pajak daerah porvinsi. Secara normatif, potensi kenaikan pajak daerah (sekaligus meningkatan PAD) yang bersumber dari implikasi penambahan objek PBJT, perubahan tarif PBB-P2 menjadi 0,5%, serta perubahan tarif dan penerapan opsen PKB dan BBNKB sangat dimungkinkan terjadi. Kenaikan penerimaan pajak daerah terwujud dengan asumsi risiko tersebut harus kenaikan ditanggung tidak berimplikasi pada penurunan basis pajak. Namun secara matematis, implikasi kenaikan penerimaan pajak daerah tersebut juga belum tentu serta merta meningkatkan kemandirian daerah. Hal tersebut didasarkan pada daerah sangat perbandingan seberapa besar peningkatan pajak daerah (termasuk pengalihan transfer PKB dan BBNKB menjadi penerimaan opsen PKB dan BBNKB bagi kabupaten/kota dan Opsen MBLB bagi provinsi) atau PAD dengan sumber penerimaan pendapatan daerah selain PAD. kenaikan penerimaan antara provinsi yang pajak akumulatif tarif oleh wajib peningkatan bergantung kemandirian pada Secara umum, kemandirian daerah dapat diukur dengan mengadopsi pendekatan derajat Dengan demikian, persamaan matematis dalam mengukur kemandirian daerah (KD) adalah sebagai berikut: desentralisasi �iskal. ........ Persamaan (1) Dimana: KD PAD TPD = Kemandirian Daerah = Pendapatan Asli Daerah = Total Pendapatan Daerah Total pendapatan daerah yaitu PAD, lain-lain pendapatan pendapatan Jika disederhanakan, pendapatan daerah meliputi PAD dan selain PAD/NonPAD (pendapatan transfer, daerah dan yang sah. transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah). Berdasarkan klasi�ikasi total pendapatan daerah di atas, maka persamaan (1) dapat diturunkan menjadi: .......Persamaan (2) Dimana: KD PAD NonPAD PAD = Kemandirian Daerah = Pendapatan Asli Daerah = Pendapatan Daerah Selain PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Jika disederhanakan, PAD meliputi Pajak Daerah (PD) dan selain PD/NonPD (retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah). Berdasarkan PAD tersebut, klasi�ikasi persamaan (2) dapat diturunkan menjadi: Persamaan (3) Dimana: KD PD NonPD = PAD Selain Pajak Daerah NonPAD PAD = Kemandirian Daerah = Pajak Daerah = Pendapatan Daerah Selain (2), kemandirian daerah akan meningkat apabila pertumbuhan kenaikan PAD lebih tinggi dibanding dengan pertumbuhan kenaikan selain PAD (NonPAD). Tabel 10 merupakan simulasi pertumbuhan kenaikan PAD dan NonPAD, bahwa yang menunjukkan kemandirian daerah (KD) akan mengalami peningkatan dari 13,24 menjadi 13,36 apabila pertumbuhan PAD lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan NonPAD. Berdasarkan persamaan Dengan demikian, pengaturan pajak daerah berdasarkan UU tentang HKPD tersebut belum tentu serta merta mampu meningkatkan kemandirian daerah. Artinya, harapan implikasi pengaturan berdasarkan UU tentang HKPD tersebut bersifat bersyarat (dengan peningkatan kemandirian daerah akan terwujud apabila kecepatan peningkatan PAD yang salah satunya melalui pajak daerah mampu lebih tinggi dibanding kecepatan peningkatan NonPAD setelah berbagai pengaturan baru dalam UU tentang HKPD diimplementasikan oleh pemerintah daerah. asumsi), yakni Berdasarkan persamaan (3), kecepatan peningkatan PAD yang lebih tinggi tersebut 29
Jurnal De�is Edisi 13 Volume XIII Tabel 10. Simulasi Perubahan Rasio Kemandirian Daerah (KD) TPD PAD NonPAD KETERANGAN (Miliar Rp) (Miliar Rp) (Miliar Rp) KD Tahun 2023 1.602,22 212,20 1.390,02 13,24 PAD bertumbuh 1% dan NonPAD bertumbuh 2% 1.632,14 214,32 1.417,82 13,13 Tahun 2024 PAD bertumbuh 2% dan NonPAD bertumbuh 2% 1.634,27 216,45 1.417,82 13,24 PAD bertumbuh 3% dan NonPAD bertumbuh 2% 1.636,39 218,57 1.417,82 13,36 Sumber: Simulasi Penulis bersumber dari akumulasi pertumbuhan peningkatan pajak daerah (PD) dan NonPD dibanding yang pertumbuhan peningkatan NonPAD. Apabila kontribusi pajak daerah diharapkan lebih besar dibandingkan selain pajak daerah (NonPD) guna meningkatkan kemandirian daerah, maka rasio PD terhadap PAD harus meningkat pertumbuhan peningkatan pajak daerah setelah berlakunya lebih besar UU tentang HKPD harus juga lebih besar dengan dibandingkan pertumbuhan dengan peningkatan sumber PAD selain pajak daerah atau NonPD. Tabel 11 merupakan simulasi pertumbuhan kenaikan PD dan NonPD, yang menunjukkan bahwa rasio PD terhadap PAD akan mengalami peningkatan dari 38,24 menjadi 38,47 apabila pertumbuhan PAD lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan NonPAD. Tabel 11. Simulasi Perubahan Rasio Pajak Daerah Terhadap PAD PAD PD NonPD KETERANGAN Rasio PD/PAD (Miliar Rp) (Miliar Rp) (Miliar Rp) Tahun 2023 212,20 81,14 131,06 38,24 PAD bertumbuh 1% dan NonPAD bertumbuh 2% 215,64 81,95 133,69 38,00 Tahun 2024 PAD bertumbuh 2% dan NonPAD bertumbuh 2% 216,45 82,76 133,69 38,24 PAD bertumbuh 3% dan NonPAD bertumbuh 2% 217,26 83,57 133,69 38,47 30
Politik Hukum Pajak Daerah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Daerah Robby Alexander Sirait Berdasarkan simulasi pada tabel 10 dan tabel 11, dapat disimpulkan bahwa pajak daerah dalam pengaturan UU tentang HKPD akan dapat meningkatkan kemandirian daerah apabila pertumbuhan peningkatan pajak daerah (PD) lebih besar dibandingkan pertumbuhan peningkatan komponen PAD selain pajak daerah (NonPD), dan akumulasi pertumbuhan peningkatan keduanya (PD dan NonPD) lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan komponen pendapatan daerah selain PAD (NonPAD). peningkatan 5. KESIMPULAN Berdasarkan pembahasan pada bagian sebelumnya, daerah melalui UU tentang HKPD secara umum tidak berimplikasi pada pengaturan subjek pajak, wajib pajak, dasar pengenaan, dan tata cara perhitungan terhutang. Pengaturannya dalam UU tentang HKPD masih sama dengan pengaturan sebelumnya Namun, melalui pengaturan pajak daerah melalui UU tentang HKPD berimplikasi terhadap beberapa hal yakni: a) Perubahan kewenangan pajak daerah menurut pemerintahan. tingakatan Kewenangan pajak daerah yang dimiliki oleh pemerintah provinsi berdasarkan UU tentang HKPD yaitu PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, PAB dan Opsen MBLB. pemerintah kabupaten/kota yaitu PBB-P2, BPHTB, Pajak Reklame, MBLB, PAT, Pajak Sarang Burung Walet, PBJT, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB. pengaturan pajak pajak daerah UU PDRD. tentang Sedangkan vila, pondok wisata, motel, hostel, losmen, wisma pariwisata, pesanggrahan, tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel, rumah penginapan atau guesthouse atau bungalow atau resort atau cottage, dan glamping. d) Penambahan pengecualian objek pajak yakni bagi pengecualian bermotor berbasis energi terbarukan sebagai objek pajak PKB dan BBNKB, pengecualian keperluan keagamaan dan kegiatan yang mengambil dan memanfaatkan air laut baik yang berada di lautan dan/atau di daratan (air payau) sebagai objek PAP, pengecualian konsumsi tenaga listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis sebagai objek PBJT, pengecualian kegiatan promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran, kegiatan tidak layanan masyarakat bentuk dipungut kesenian dan hiburan lainnya yang diatur dengan peraturan daerah sebagai objek PBJT, pengecualian peternakan rakyat sebagai objek PAT, dan pengecualian tanah dan/atau perolehan hak atas bangunan masyarakat untuk berpenghasilan rendah sebagai objek BPHTB. beberapa jenis kendaraan pajak, dengan bayaran dan/atau e) Mayoritas pengaturan besaran tarif menurut jenis pajak daerah berdasarkan UU tentang HKPD relatif masih sama dengan sebelumnya berdasarkan UU tentang PDRD, kecuali PKB, BBNKB, MBLB, dan PBJT yang mengalami perubahan tarif. pengaturan b) Pengaturan objek pajak bagi beberapa jenis pajak baru, yakni kepemilikan dan/ atau penguasaan alat berat bagi PAB, serta objek pajak Opsen PKB, BBNKB dan MBLB yang dipersamakan dengan objek pajak yang ditumpangi atau diopsenkan. PBJT yang merupakan simplikasi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dan Pajak Penerangan Jalan, yakni sarana rekreasi seperti wahana permainan air (waterboom, waterpark), wahana ekologi (ecopark) dan bentuk rekreasi lainnya yang sejenis, sarana olahraga permainan prasarana (persewaan olahraga, yang jasa tempat menggunakan memarkirkan kendaraan (valet parking), penyediaan jasa boga atau katering, penyewaan rapat/pertemuan, bentuk rokok lainnya yang dikenai cukai rokok, serta perluasan jasa akomodasi yang tidak hanya hotel saja namun juga c) Perluasan objek pajak dan akomodasi sarana jasa tinggal, ruang f) Penambahan yang jenis diperlakukan sebagai earmarked local tax, dari PKB, Pajak Rokok, dan Pajak Penerangan Jalan menjadi PKB, Pajak Rokok, PBJT atas penggunaan tenaga listrik, Opsen PKB dan PAT. pajak g) Berkaitan persentase dengan penerimaan pajak dan jenis kegiatan yang diperuntukan bagi jenis pajak yang dperlakukan sebagai earmarked local tax tidak diatur secara tegas di dalam UU tentang HKPD. Namun, pengaturannya didelegasikan peraturan pemerintah. kepada h) Perubahan jenis pajak kewenangan provinsi yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dari PKB, BBNKB, PAP, PBBKB dan Pajak Rokok menjadi hanya PAP, PBBKB dan Pajak Rokok dengan besaran persentase yang sama dalam pengaturan sebelumnya. Perubahan ini merupakan implikasi adanya Opsen PKB 31
dan Opsen BBNKB sebagai jenis pajak baru kewenangan kabupaten/kota. Berdasarkan yang menjadi implikasi tersebut, arah politik hukum pengaturan pajak daerah melalui UU tentang HKPD bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian �iskal daerah dalam mendanai agenda-agenda pembangunan di daerah yang merupakan kewenangan pemerintah daerah. Peningkatan kapasitas dan kemandirian �iskal tersebut antara lain dilakukan melalui simpli�ikasi (PBJT), penambahan objek pajak pada beberapa jenis pajak, dan penambahan jenis pajak baru. Selain itu, arah politik hukum pengaturan pajak daerah dalam UU tentang HKPD juga diarahkan untuk menyikapi perkembangan berbagai pengaturan yang menuntut adanya penyempurnaan pengaturan pajak daerah. Kemudian, arah politik hukum pengaturan pajak daerah dalam UU tentang HKPD diarahkan untuk memberikan perlindungan yang menjadi terhadap perhatian arah pembangunan ke depan, seperti energi baru terbarukan, peternakan rakyat, keagamaan, dan perlindungan masyarakat berpenghasilan rendah. Terakhir, arah politik hukum pajak daerah dalam UU tentang HKPD diarahkan juga diarahkan �leksibilitas untuk menciptakan penerapan mengenai penerimaan pajak yang diarahkan penggunaannya (earmarked local tax) di masa mendatang. berbagai pajak daerah isu pemerintah beberapa dan sosial, kebudayaan ruang Berkaitan dengan implikasi pengaturan pajak daerah melalui UU tentang HKPD terhadap kemandirian daerah, perubahan pengaturan pajak daerah berdasarkan UU tentang HKPD belum tentu serta merta mampu meningkatkan kemandirian daerah. Implikasi pengaturan baru mengenai pajak daerah melalui UU tentang HKPD akan peningkatan berimplikasi terhadap pada daerah kemandirian beberapa syarat, yakni: bergantung a) Pemerintah mampu memaksimalkan PBJT dengan adanya penambahan objek PBJT yang diatur di dalam UU tentang HKPD. daerah penerimaan b) Pemerintah mampu memaksimalkan penerimaan PBB-P2 dengan adanya perubahan tarif PBB-P2 dari paling tinggi 0,2% menjadi paling tinggi 0,5% dan adanya pengaturan rentang NJOP sebesar 20-100% untuk perhitungan PBB-P2 terutang. daerah c) Penerapan aturan tarif baru PKB (di atas 1%), tarif baru BBNKB yang disesuaikan, Jurnal De�is Edisi 13 Volume XIII Opsen PKB dan Opsen BBNKB akan dapat meningkatkan penerimaan pajak provinsi dan kabupaten/kota secara bersamaan, pemerintah namun daerah mampu memitigasi potensi penurunan basis pajak akibat semakin tingginya tarif akumulatif yang harus ditanggung oleh wajib pajak. dengan asumsi d) Akumulasi penerimaan peningkatan pajak daerah yang bersumber dari PBJT, PBB-P2, PKB, BBNBK, serta Opsen PKB, BBNKB, dan MBLB tersebut harus mampu menciptakan pertumbuhan pajak daerah (PD) secara keseluruhan lebih pertumbuhan besar sumber daerah (NonPD), dan peningkatan penerimaan pajak mampu menciptakan pertumbuhan PAD secara keseluruhan lebih besar dibandingkan pertumbuhan pendapatan sumber daerah selain PAD (NonPAD). Berbagai prasyarat yang harus terpenuhi di atas menunjukkan bahwa peningkatan local taxing power yang menjadi salah satu tujuan terbitnya UU tentang HKPD belum tentu serta merta langsung dapat terwujud. berbagai Secara pengaturan dalam UU tentang HKPD berpotensi memberikan dampak positif terhadap local taxing power. Namun potensi tersebut dapat menjadi kenyataan apabila keempat daerah mampu memenuhi prasyarat demikian, atas. Dengan peningkatan local taxing power tidak dapat hanya bergantung pada norma pengaturan dalam UU tentang HKPD. Namun juga bergantung daerah mengoptimalkan berbagai pengaturan dalam UU tentang HKPD untuk meningkatkan basis penerimaan perpajakan di masa mendatang. dibandingkan PAD selain pajak tersebut daerah pengaturan, norma di pada kemampuan 6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN diharapkan pembaca dapat memperoleh informasi apa yang menjadi politik hukum DPR RI bersama pemerintah ketika membahas, menetapkan dan menerbitkan UU tentang HKPD. Selain juga diharapkan dapat itu, penelitian ini memberikan gambaran implikasi pengaturan pajak daerah berdasarkan UU tentang HKPD terhadap upaya meningkatkan kemandirian daerah. Namun, penelitian ini memiliki keterbatas, dimana implikasi yang dibahas dan dikaji dalam penelitian ini masih hanya bersifar normatif dan menggunakan simulasi matematis. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lanjutan di masa mendatang untuk menganalisis dampak UU tentang HKPD terhadap kemandirian daerah secara empiris 32 Melalui penelitian ini
Politik Hukum Pajak Daerah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Daerah Robby Alexander Sirait setelah mulai diberlakukan sejak 3 (tiga) tahun UU tentang HKPD diterbitkan. DAFTAR PUSTAKA Buku Badan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. 2021. Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pembinaan Darwin. et.al. 2021. Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif. Bandung: Media Sains Indonesia. Kharisma, B. 2013. Desentralisasi Fiskal Dan Pertumbuhan Ekonomi: Sebelum dan Sesudah Era Desentralisasi Fiskal di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Volume 14 No.2, 101-119. Sopiani., Mubaroq, Zainal. 2020. Politik Hukum Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Peraturan Pembentukan Tentang Perundang-Undangan. Legislasi Indonesia, Volume 17 No. 2, 146-153. Jurnal Muja'hidah. 2013. Politik Hukum Pajak Daerah Di Era Otonomi Setelah Berlaku Sistem Desentralisasi. IUS, Vol.1 No.2, 346-355. Jurnal Isharyanto. 2016. Politik Hukum. Surakarta: Kekata Group. Ramadhani, M.M., et.al. 2022. Pengantar Ilmu Politik. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung. Yasin, M.N. 2018. Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. Malang: UIN-Maliki Press. Jurnal Akhadi, I. 2022. Pengaruh Penerimaan Pajak Terhadap Variabel Pendapatan Perkapita Dan Angka Kemiskinan Sebagai Indikator Kemakmuran Pajak Rakyat. Indonesia, Volume 6 No.1, 60-72. Jurnal Anggoro, S.A. 2019. Politik Hukum: Mencari Jurnal Cakrawala Sejumlah Penjelasan. Hukum, Volume 10 No. 1, 77-86. Suci, S.C., Asmara, A. 2014. Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Banten. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, Volume 3 No.11, 8-22. Syam, 2022. Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Kaimana. Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau, Volume 2 No.2, 98-114. F., Zul�ikar, A. Runjung, R.M.R.P.K., Primastuti. A., Riswati. 2022. Analisis Tingkat Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Dan Pertumbuhan Keuangan Pemerintah Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik, Volume 9 No.2, 96-111. Christia, 2019. Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia. Law Reform, Volume 15 No.1, 149-163. B. Penelitian Hukum sebagai Permasalahan Mengurai Kontemporer. Volume 7 No.1, 20-33. 2019. Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia. Law Reform, Volume 15 No.1, 149-163. B. Penelitian Hukum sebagai Permasalahan Mengurai Kontemporer. Volume 7 No.1, 20-33. A.M., Ispriyarso, Haryanto, J.T. 2018. Kemandirian Daerah Dan Prospek Ekonomi Wilayah Kalimantan. Indonesian Treasury Review, Volume 3 No.4, 312-328. Harvelian, A. 2017. Implikasi Hukum dan Legalitas Tax Amnesty Terhadap Tingkat Jurnal Indonesia. Penerimaan PPh di Yudisial, Volume 10 No.3, 277-294. Weny, Laporan Keuangan Fiskal Sebagai Dasar Untuk dan Estimasi Menghitung Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan Pada PT. Kent Transindo Indonesia (Platinum Logistic Gerai). Syntax Literate, Volume 7 No.10, 15737-15751. S.Y. 2022. Perlakuan Pajak Wiryawan, B.A., Otchia, C. 2022. The legacy of the reformasi: the role of local government spending on industrial development in a decentralized of Indonesia. Economic Structures, Volume 11 No.1, 1-19. Yuliani, Y., Yanti, H.B. 2022. Pengaruh Perubahan Tarif, Modernisasi, Metode Penghitungan, Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Jurnal Ekonomi Trisakti, Volume 2 No.2, 433-448. Journal Hasan, P.P. 2014. Desentralisasi Fiskal Dan Tingkat Kemandirian Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Barat). Jurnal Wacana Kinerja, Volume 17 No.2, 20-40. Imam, S. 2019. Penguatan Kinerja Keuangan dan Perubahan Jurnal Daerah Wilayah Implikasinya Fundamental Ekonomi Regional. De�is, Volume 5 No.5, 1-23. Kepulauan terhadap Zukhri, N. 2020. Kinerja Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ditinjau Dari Derajat Kemandirian, Ketergantungan, dan Desentralisasi Fiskal. Indonesian Treasury Review, Volume 5 No.2, 143-149. Naskah Produk Kebijakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 33
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jurnal De�is Edisi 13 Volume XIII 34
Jurnal De�is Edisi 13 Volume XIII Jurnal De�is Edisi 13, Volume XIII, Juli-Desember 2023 Penulis Naskah Irman Nurhali Alamat Koresponden Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Sumber Foto Humas DJPK Dampak Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) Terhadap Pelaksanaan Pinjaman Daerah yang Bersumber dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) ABSTRAK Proses pengajuan pinjaman daerah untuk pembangunan infrastruktur yang bersumber dari BPD sebelumnya harus mendapatkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri dan persetujuan Menteri Keuangan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dampak UU HKPD terhadap pinjaman daerah yang bersumber dari BPD. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan kompilasi data, dokumen, hasil wawancara dan peraturan perundang- undangan terkait. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat penyederhanaan prosedur pengajuan pinjaman daerah yang bersumber dari BPD dengan tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian dan kesinambungan fiskal daerah (penguatan prudentiality). Selain itu terdapat peningkatan jumlah Pemerintah Daerah (Pemda) yang mengakses pinjaman daerah dan berdampak pada peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kualitas belanja daerah melalui pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah. Namun demikian penulis menyarankan agar dilakukan dan pertanggungjawaban pinjaman daerah oleh Pemda, perbaikan prosedur pemantauan dan evaluasi oleh Kementerian dan/atau Lembaga terkait, serta sosialisasi peraturan pinjaman daerah yang baru kepada BPD. Kata Kunci : Undang-undang HKPD, Pinjaman Daerah, Bank Pembangunan Daerah penguatan kelembagaan meliputi perbaikan prosedur pelaporan
1. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah Menurut Undang-undang Nomor 23 penyelenggaraan tahun pemerintahan telah menerapkan sistem otonomi daerah. untuk Tujuan sistem ini juga meningkatkan pelayanan publik, memberikan kewenangan kepada Pemda untuk mengatur dan mengelola keuangannya sendiri dalam kerangka satu �iskal. desentralisasi konsekuensinya yaitu Pemda mempunyai kewajiban untuk lebih kreatif dalam guna mencari dan membiayai prasarana publik. 2014 Indonesia di selain Salah pendanaan sumber penyediaan sarana Berdasarkan data Bappenas tahun 2019 disebutkan bahwa kebutuhan investasi infrastruktur pada 2020 - 2024 sebesar Rp 6.445T, namun APBN/D hanya mampu menyediakan Rp 2.385T (37%) dan sisanya diupayakan bersumber dari Jurnal De�is Edisi 13 Volume XIII BUMN sebesar Rp 1.353T (21%) dan Swasta sebesar Rp 2.707T (42%). Saat ini kemampuan di keuangan Indonesia masih relatif terbatas. Dalam merespon kondisi tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). UU ini mendorong Pemda untuk meningkatkan salah kapasitas satunya melalui akses pembiayaan dengan skema konvensional maupun syariah, meliputi pinjaman daerah, obligasi daerah, dan sukuk daerah. Pemda �iskal daerah yang perluasan Pinjaman daerah sebagai skema pembiayaan lama, sejak dahulu telah menjadi pilihan utama Pemda dalam mendanai dan prasarana peraturan sebelumnya yaitu PP 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, pelaksanaan pinjaman daerah didasarkan periodisasi penyediaan publik. sarana Pada Tabel 1. Jenis Pinjaman Daerah Jenis Jangka Pendek Jangka Waktu < 1 tahun Penggunaan Kepentingan arus kas Keterangan Tanpa pertimbangan Menteri Dalam Negeri (MDN) Jangka Menengah > 1 tahun s.d. sisa masa jabatan kepala daerah Penyediaan layanan umum tidak menghasilkan penerimaan Memerlukan pertimbangan Menteri Dalam Negeri (MDN) dan Persetujuan Menkeu Jangka Panjang > 1 tahun Proyeksi investasi menghasilkan penerimaan Memerlukan pertimbangan Menteri Dalam Negeri (MDN) dan Persetujuan Menkeu Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah jangka waktu penjelasan sebagai berikut. pinjaman dengan HKPD daerah pelaksanaan berdasarkan disempurnakan penggunaannya. terdapat perubahan prosedur pengajuan pinjaman daerah yang dikaitkan dengan sumber pinjaman daerah, jangka waktu pinjaman, serta pertimbangan dan persetujuan dari K/L terkait sebagai berikut. Sedangkan pada pinjaman UU Selain itu Pasca diterbitkannya UU HKPD, pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah dan melalui penugasan memerlukan atau pertimbangan dari Menkeu, MDN serta Bappenas. Namun sampai akhir tahun 2022, Peraturan Pemerintah terkait pelaksanaan UU HKPD belum diterbitkan sehingga pelaksanaan pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah dan melalui dapat dilakukan untuk pinjaman yang tidak melebihi sisa masa jabatan kepala daerah. Sedangkan untuk pinjaman daerah selain bersumber dari pemerintah dan melalui penugasan serta tidak melebihi jabatan kepala daerah dapat masa 36 pesetujuan penugasan hanya
Dampak Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) Terhadap Pelaksanaan Pinjaman Daerah yang Bersumber dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) Irman Nurhali Tabel 2. Sumber Pinjaman Daerah Sumber Pinjaman Daerah Jangka Waktu Catatan Pemerintah Pemerintah Daerah lain Lembaga Keuangan Bank Lembaga Keuangan Bukan Bank Melebihi Sisa Masa Jabatan Kepala Daerah Persetujuan Menkeu setelah Pertimbangan MDN dan Bappenas Pertimbangan Menkeu, MDN dan Bappenas Pertimbangan Menkeu, MDN dan Bappenas Pertimbangan Menkeu, MDN dan Bappenas Tidak Melebihi Sisa Masa Jabatan Kepala Daerah Persetujuan Menkeu setelah Pertimbangan MDN dan Bappenas Dilaksanakan sesuai ketentuan pemberi pinjaman Dilaksanakan sesuai ketentuan pemberi pinjaman Dilaksanakan sesuai ketentuan pemberi pinjaman
Jika melalui penugasan maka memerlukan pertimbangan Menkeu, MDN dan Bappenas meskipun tidak melebihi sisa masa jabatan kepala daerah Sumber : Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ketentuan dilaksanakan pemberi pinjaman. Hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya Surat Edaran Nomor Menteri 979/1833/SJ tanggal 7 April 2022 tentang Pertimbangan Pinjaman Daerah Pemerintah, yang Lembaga Pemerintah Daerah Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Melalui berdasarkan Dalam Negeri bersumber dari Lain, penulis tulisan bermaksud untuk melakukan evaluasi implementasi UU HKPD dan dampaknya terhadap yang bersumber dari BPD khususnya yang tidak melebihi masa jabatan kepala daerah. Dikarenakan BPD merupakan sumber pemberi pinjaman daerah yang paling diminati Pemda selain pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah dan melalui penugasan. ini, pinjaman daerah 1.2. Rumusan Masalah 1.2.1. Bagaimana HKPD dampak terhadap pinjaman daerah yang bersumber BPD? UU 1.2.2. Bagaimana mengantisipasi agar pelaksanaan pinjaman daerah yang bersumber dari BPD tetap sesuai dengan peraturan ketentuan perundang-undangan? 1.3.2. 1.3.2 Untuk mengetahui cara mengantisipasi agar pelaksanaan pinjaman daerah yang bersumber dari BPD tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 2. KERANGKA TEORITIS 2.1. Kebijakan Perkembangan zaman yang diikuti oleh peningkatan kebutuhan masyarakat tidak terlepas dari masalah. Masalah berkembang tersebut muncul menjadi yang harus ditangani oleh pemerintah. Dalam rangka menyelesaikannya, pemerintah harus menentukan langkah yang dirasa paling solutif untuk mengatasinya. Langkah yang diambil pemerintah itu kemudian biasa kita sebut dengan istilah kebijakan. yang Menurut Dunn diterjemahkan oleh Muhadjir, secara etimologis kebijakan dapat diartikan sebagai berikut. "Istilah dan suatu agenda (2010) dari kebijakan bahasa Yunani yaitu polis yang berarti negara kota. Kemudian digunakan dalam bahasa Latin menjadi politei. Pada akhirnya digunakan dalam bahasa Inggris menjadi policies yang berkenaan dengan pengendalian masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan." (Dunn, 2000: 10) berasal 1.3. Tujuan Penulisan 1.3.1. 1.3.1 Untuk mengetahui dampak UU HKPD terhadap pinjaman daerah yang bersumber dari BPD. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah guna mengatasi berbagai masalah yang ada untuk kemudian dikatakan bahwa 37
dicarikan solusi guna mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Kebijakan ini merupakan suatu hasil analisis yang mendalam terhadap berbagai alternatif keputusan bermuara yang tentang alternatif terbaik. kepada 2.2. Pinjaman Daerah Pinjaman daerah merupakan salah satu alternatif pembiayaan utang daerah selain dari obligasi daerah dan sukuk adalah daerah. pembiayaan utang daerah yang diikat dalam suatu perjanjian pinjaman dan bukan dalam bentuk surat berharga, yang mengakibatkan menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Pinjaman daerah dapat bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga dan/atau lembaga keuangan bukan bank. Pinjaman dalam rangka daerah pembiayaan pengelolaan pembangunan daerah, pengelolaan portofolio utang daerah, dan dan/atau pinjaman penerusan penyertaan modal BUMD. Pemerintah daerah wajib membayar kewajiban pinjaman daerah pada saat jatuh tempo. kewajiban Dana tersebut dalam APBD sampai dengan berakhirnya kewajiban. Pinjaman Daerah daerah daerah tersebut bank keuangan dilakukan kas, infrastruktur untuk membayar dianggarkan 2.3 Evaluasi Kebijakan Setiap kebijakan tidak dapat dilepas begitu saja. Kebijakan harus diawasi melalui mekanisme pengawasan yang biasa disebut dengan istilah evaluasi kebijakan. Tujuan evaluasi kebijakan yaitu untuk menilai sejauh mana dampak serta keefektifan kebijakan publik dalam mencapai tujuannya. Evaluasi diperlukan kesenjangan untuk melihat antara harapan kenyataan. Menurut Bingham dan Felbinger (dalam Lester & evaluasi 2000) membagi Steward, kebijakan menjadi empat jenis yaitu: 1. Evaluasi proses, yang fokus pada implementasi proses dan bagaimana suatu kebijakan. 2. Evaluasi impak, yang fokus pada hasil Jurnal De�is Edisi 13 Volume XIII akhir suatu kebijakan. 3. Evaluasi kebijakan, yang menilai hasil kebijakan yang dengan direncanakan dalam kebijakan pada saat dirumuskan. tujuan 4. Meta-evaluasi, yang merupakan evaluasi terhadap berbagai hasil atau temuan berbagai kebijakan yang terkait. evaluasi dari Evaluasi kebijakan memiliki empat lingkup makna yaitu evaluasi perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi kinerja kebijakan, dan lingkungan kebijakan. Pada evaluasi bermaksud penelitian implementasi melakukan kebijakan. implementasi kebijakan merupakan faktor penting dalam menilai sejauh mana keefektifan kebijakan. evaluasi ini penulis evaluasi Evaluasi 3. METODOLOGI PENELITIAN Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data primer dan data sekunder dari instansi terkait serta berbagai sumber lain meliputi buku, dokumen, hasil wawancara dengan informan yang telah ditentukan, serta peraturan perundangan terkait. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan teori evaluasi Bingham dan Felbinger (2000) dan teknik analisis data menggunakan Model Interaktif dari Miles and Huberman (2007). Adapun tahapan kebijakan analisisnya sebagai berikut. Gambar 1. Komponen dalam Analisis Data (Model Interaktif) Sumber: Analisis Data Kualitatif (Miles and Huberman, 2007: 20) Tahap pertama penulis melakukan pengumpulan data, buku, dokumen dan 38
Dampak Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) Terhadap Pelaksanaan Pinjaman Daerah yang Bersumber dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) Irman Nurhali peraturan perundangan terkait pinjaman daerah. Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan perwakilan dari BPD dan Pemda yang melakukan pinjaman daerah dengan plafond terbesar dalam hal ini BPD Jateng dan Pemkab Gianyar. Data, buku, dokumen, hasil wawancara dan peraturan perundangan tersebut dengan kemudian kebutuhan fokus dan lokus penelitian yaitu pinjaman daerah yang bersumber dari BPD dengan tenor pinjaman yang tidak melebihi sisa masa jabatan kepala daerah. Selanjutnya hasil analisa data, buku, dokumen, hasil wawancara dan peraturan perundangan disajikan dalam bentuk gambar, table, gra�ik ataupun narasi. Langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan dan veri�ikasi menggunakan metode untuk memastikan penarikan kesimpulan valid serta konsisten. direduksi sesuai triangulasi data data dan 4. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. Evaluasi Proses Evaluasi proses berfokus pada bagaimana proses implementasi suatu Berdasarkan kebijakan. UU HKPD pelaksanaan prosedur diketahui pinjaman daerah yang bersumber dari BPD terbagi menjadi 2 yaitu: 1. Pinjaman daerah yang melebihi sisa masa jabatan kepala daerah, dimana prosedur pelaksanaannya terlebih dahulu harus mendapatkan pertimbangan dari Menteri, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 154 Ayat (8) UU HKPD. daerah (tiga) melalui BPD yang melebihi sisa masa jabatan kepala daerah, yaitu Kabupaten Kabupaten Manggarai, dan Konawe Utara. Namun Kabupaten pengajuan pinjaman daerah tersebut lanjut diproses tidak dapat dikarenakan Pemerintah Peraturan sebagai amanat ketentuan Pasal 163 UU HKPD belum ditetapkan. pengajuan pinjaman Paser, lebih Sedangkan pinjaman daerah melalui BPD yang tidak melebihi sisa masa jabatan kepala daerah sudah dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pemberi pinjaman, tanpa memerlukan pertimbangan MDN dan persetujuan Menkeu sepanjang tidak melebihi batas maksimal kumulatif de�isit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dibiayai dari pinjaman. Ketentuan ini tentu mempercepat proses pelaksanaan pinjaman daerah melalui BPD karena pada harus menunggu pertimbangan MDN dan persetujuan Menkeu masing-masing selama 15 (lima belas) hari kerja setelah diterimanya dokumen usulan pinjaman daerah secara lengkap dan benar. Adapun dokumen persyaratan tersebut meliputi: pelantikan a. Salinan peraturan sebelumnya berita Kepala Daerah; acara b. Kerangka acuan kegiatan yang telah aparat Pemerintah mendapatkan pengawas Daerah; c. Rencana dari reviu internal Jangka periode Pembangunan Daerah Menengah berkenaan; d. RPKD tahun berkenaan; e. Laporan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan; keuangan f. Perda mengenai APBD tahun anggaran berjalan; dan g. Rancangan Perda mengenai APBD 2. Pinjaman tidak melebihi sisa masa jabatan kepala daerah, prosedur dimana sesuai pelaksanaannya dengan ketentuan pemberi pinjaman. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 155 Ayat (4) UU HKPD. daerah yang dilakukan Sejak diterbitkannya UU HKPD, sepanjang tahun 2022 hanya terdapat 3 39 tahun pinjaman berkenaan. sejalan tersebut Tim Jateng dengan Analis Ketua pernyataan yang BPD Kelembagaan menyatakan bahwa UU HKPD cukup membantu dalam proses percepatan pelaksanaan pinjaman daerah. Dimana pada sebelumnya memerlukan pertimbangan MDN dan Menkeu terlebih dahulu, namun saat ini Hal pengaturan
permohonan pinjaman dapat dilakukan langsung oleh Pemda kepada BPD. Beliau menambahkan jika persetujuan dan perjanjian diproses terhitung 2 (dua) minggu sejak dokumen permohonan Pemda diterima secara lengkap dan benar untuk kemudian dapat dilakukan proses lelang kegiatan. kredit dapat tanpa memerlukan pertimbangan MDN dan persetujuan Menkeu, pelaksanaan pinjaman daerah ini tetap melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Namun persetujuan DPRD ini dilakukan bersamaan pembahasan dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPD). Sehingga pada simpli�ikasi UU HKPD ini prosedur dengan tetap mengutamakan prinsip dan kesinambungan �iskal daerah (penguatan prudentiality). Meskipun terdapat kehati-hatian Pada pelaksanaan pinjaman daerah melalui BPD ini, Pemda cukup melakukan penyampaian perjanjian pinjaman daerah yang ditandatangani kepala daerah dan pemberi pinjaman kepada MDN dan Menkeu sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 979/1833/SJ. salinan 4.2. Evaluasi Impak NO TA 1 2016 JUMLAH PINJAMAN DAERAH 1 2 2017 6 3 2018 11 4 2019 16 5 6 7 2020 2021 2022 12 4 28 Jurnal De�is Edisi 13 Volume XIII Evaluasi impak berfokus pada hasil akhir suatu kebijakan. Pada Desember 2022, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pinjaman daerah yang bersumber dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) yaitu BPD, baik yang melebihi masa jabatan kepala daerah maupun yang tidak melebihi masa jabatan kepala daerah. Monitoring evaluasi dilakukan melalui pendataan salinan perjanjian sudah ditandatangani oleh kepala daerah dan Pembangunan Bank LKB Daerah), pemerintah daerah yang telah dan akan melakukan pinjaman daerah kepada LKB (Direksi Bank Pembangunan Daerah), dan pinjaman daerah oleh pemerintah daerah kepada BPD dalam rangka pengelolaan arus kas. dan pinjaman yang (Direksi pendataan tersebut diketahui pelaksanaan pinjaman daerah melalui BPD yang tidak melebihi sisa masa jabatan kepala daerah TA 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dari sebelumnya tahun-tahun jumlah maupun pinjaman daerah. Peningkatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Berdasarkan hasil baik nominal NOMINAL 135,000,000,000.00 582,400,000,000.00 1,598,000,000,000.00 2,072,868,352,205.90 1,453,887,256,217.02 696,848,461,070.00 3,448,858,090,203.00 40
Dampak Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) Terhadap Pelaksanaan Pinjaman Daerah yang Bersumber dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) pelaksanaan pinjaman daerah ini memiliki impak yang sejalan dengan peran strategis BPD yaitu pertumbuhan mempercepat pembangunan dan perekonomian daerah, dengan sasaran objek proyek yang dibiayai oleh pinjaman meliputi 1) layanan berupa infrastruktur pembangunan jembatan, pembangunan talud jalan/gorong-gorong, pengaspalan jalan kecamatan, pengaspalan pelebaran jalan dalam kota, dan pengaspalan jalan antar kota; serta Peningkatan ruas antara berupa 2) pembangunan umum rumah daerah, pengembangan rumah sakit umum daerah (a.l pelayanan medik dan labotaroium, VK penunjang medik, kebidanan, ICU/HCU, IBS (instalasi bedah sentral), pembangunan atau renovasi pasar, pembangunan terminal bus dan lain sebagainya. Hal pelayanan publik sakit dengan Analis Ketua pernyataan Kelembagaan yang BPD menyatakan bahwa UU HKPD telah tersebut sejalan Tim Jateng mendorong peran strategis BPD dalam peningkatan pelaksanaan pembiayaan pembangunan infrastruktur di daerah. Dimana BPD diberi keleluasaan untuk terhadap melakukan penilaian permohonan pinjaman daerah oleh Pemda yang sebelumnya harus melalui pertimbangan MDN dan Menkeu. Dalam ini, penilaian dokumen pinjaman hal daerah dilaksanakan sesuai ketentuan pemberi pinjaman dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Namun demikian berdasarkan data IMD World Competitiveness Booklet 2023, peringkat Indonesia dalam pembangunan infrastruktur masih perlu ditingkatkan. Dimana pada 2023, Indonesia berada di peringkat 51 dari 64 negara dengan skor infrastruktur sebesar 34.89 atau naik 1 (satu) peringkat dari tahun sebelumnya. Adapun rincian 10 (sepuluh) negara yang memiliki skor infrastruktur terbaik di dunia sebagai berikut. Berdasarkan paparan Kementerian Perekonomian Koordinator Bidang Gra�ik 1. Ranking in a Nutshell (Factor Ranking - Infastructure) Sumber: IMD World Competitiveness Ranking 2023 41
(2023) disampaikan bahwa tantangan yang dihadapi dalam pembiayaan daerah yaitu daerah belum mengoptimalkan akses untuk pembangunan mendanai daerah. Dimana banyak Pemda yang masih sumber menggantungkan pendanaan dari APBN karena tidak ada kewajiban pengembalian dana dan minat daerah yang masih rendah terhadap alternatif pembiayaan daerah. Sehingga perlu pengaturan pembiayaan daerah yang innovative dan accessible namun dengan tetap prudent dan untuk membantu mendanai kebutuhan pembangunan di daerah, salah satunya pengaturan UU HKPD terkait pinjaman daerah yang bersumber dari BPD. pembiayaan kreatif kebutuhan dan dorongan sustainable 4.3. Evaluasi Kebijakan Evaluasi kebijakan ditujukan untuk menilai hasil kebijakan dengan tujuan yang direncanakan dalam kebijakan pada saat awal diterbitkannya UU HKPD yaitu untuk meningkatkan kapasitas �iskal daerah dan kualitas belanja daerah. Peningkatan �iskal daerah diwujudkan kapasitas dan perluasan melalui penyederhanaan prosedur pengajuan pinjaman Sedangkan daerah. peningkatan kualitas belanja daerah penguatan melalui diwujudkan pemanfaatan penggunaan dana pinjaman daerah untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah. Tujuan akhirnya yaitu untuk memperbaiki dan kualitas outcome pemerataan serta layanan dan kesejahteraan. dirumuskan. Tujuan akses diutamakan yang output layanan Evaluasi kebijakan dilakukan untuk melihat kesenjangan antara "harapan dan kenyataan" untuk selanjutnya dicarikan bagaimana mengurangi solusi atau tersebut. kesenjangan menutup Berdasarkan data yang diterima oleh Daerah Ditjen tahun 2022 Kemendagri, pinjaman Pemda daerah melalui BPD untuk pembangunan infrastruktur tanpa melebihi masa jabatan kepala daerah sebagai berikut. Bina Keuangan sepanjang yang mengajukan Sumber : Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia Tahun 2022 Jurnal De�is Edisi 13 Volume XIII Berdasarkan data di atas diketahui terdapat bahwa secara administratif upaya �iskal peningkatan daerah dan kualitas belanja daerah oleh Pemda yang melakukan pinjaman daerah. Namun evaluasi kebijakan pinjaman daerah ini tidak dapat dilakukan secara administratif saja, mengingat dalam pelaksanaannya pinjaman daerah ini melibatkan anggaran daerah dan banyak pihak sehingga berpotensi menimbulkan kon�lik Sebagaimana Richard Matland (1995) megembangkan sebuah model yang disebut dengan matriks Ambiguitas - Kon�lik yang salah satunya menjelaskan metode evaluasi yang secara implementasi diperlukan yang memiliki tingkat kon�lik yang cukup tinggi. kapasitas kepentingan. politik kebijakan untuk Meskipun tenor pinjaman tidak melebihi sisa masa jabatan kepala daerah dan kewajiban pembayaran kembali dengan pinjaman pada berakhirnya periode penganggaran kepala daerah yang bersangkutan, namun dari sisi �isik bangunan infrastruktur harus dipastikan Evaluasi kualitasnya. kembali implementasi dapat secara dilakukan dengan melibatkan aparat guna penegak dana memininalisir pinjaman daerah. Sehingga tujuan akhir kebijakan yaitu untuk memperbaiki kualitas output dan outcome layanan serta dan tercapai. kesejahteraan Berdasarkan informasi Ketua Tim Analis Jateng, Kelembagaan untuk BPD memastikan kualitas �isik bangunan pencairan dana infrastruktur maka pinjaman dilakukan berdasarkan progres �isik dimonitor secara langsung oleh pihak BPD di lapangan. daerah sampai kewajiban masih politik terkait hukum penyelewengan pemerataan layanan dapat pembangunan yang Pada 2023, Economist Intelligence Unit (EIU) merilis data Infrastucture for Good salah satunya terkait Sustainable �inancing and Investment. Data tersebut menunjukan peringkat negara-negara investasi dengan berkelanjutan memenuhi kebutuhan infrastruktur jangka panjang. bahwa tersebut menunjukan Data pembiayaan dan untuk 42
Dampak Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) Terhadap Pelaksanaan Pinjaman Daerah yang Bersumber dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) Irman Nurhali Tabel 4. Pinjaman Daerah Bersumber dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) TA 2022 NO PEMDA SUMBER KEGIATAN NOMINAL KAPASITAS FISKAL DAERAH 2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Kabupaten Nias Utara Kota Dumai Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Batanghari Kabupaten Oku Selatan Kabupaten Ciamis Kota Bengkulu Kabupaten Pesawaran Kabupaten Sragen Kabupaten Grobogan Kabupaten Blora Kabupaten Rembang Kabupaten Purworejo Kabupaten Lombok Timur Kabupaten Lamongan Kabupaten Kubu Raya Kabupaten Sambas Kabupaten Sekadau Kabupaten Konawe Utara Kabupaten Gianyar Kabupaten Lombok Timur Kabupaten Kupang Kabupaten Manggarai Timur Bank Sumut Bank Riaukepri Bank Riaukepri Syariah Bank Jambi Bank Sumselbabel Bank BJB Bank BJB Bank BJB Bank Jateng Bank Jateng Bank Jateng Bank Jateng Bank Jateng Bank DIY Bank Jatim Bank Kalbar Bank Kalbar Bank Kalbar Bank Sultra Bank Bali Bank NTB Bank NTT Bank NTT Jembatan, Rabat Beton, Tribun Pembangunan Kecamatan, Drainase, Pasar, Pengadaan Tanah Pemerintah, Pembangunan Tambatan Perahu 1. Pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) 2. Pemukiman 3. Jumlah Peningkatan TPS, TPSP, SPA, TPS-3R 4. Penanganan Banjir, Air Bersih 5. Peningkatan Jalan 6. Perhubungan, Persampahan, dan Destinasi Wisata 1. Peningkatan Jalan Tanjung Semak - Tanjung Kedabu 2. Peningkatan Jalan Telesung - Tanjung Kedabu 3. Peningkatan Jalan Sei Nyiur - Sesap 4. Peningkatan Jalan Perjuangan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Drainase 1. Pembangunan Talud 1 Kegiatan 2. Rehabilitasi Jaringan 3 Kegiatan 3. Pembangunan Pagar 1 Kegiatan 4. Lanjutan Penataan Pantai 1 Kegiatan 5. Pembangunan Jembatan 1 Kegiatan 6. Pemeliharaan Jalan 3 Kegiatan 7. Pembangunan dan Peningkatan Jalan 9 Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Rehabilitasi Peningkatan Jalan Peningkatan Ruas Jalan/Jembatan 50 Kegiatan Pembangunan Pasar, Pemeliharaan dan Rekonstruksi Jalan, Pembangunan Kantor Pemda Terpadu, dan Pembangunan Makam Purno Peningkatan Ruas Jalan Peningkatan Kualitas Jalan di 15 Ruas Jalan Pembebasan Lahan, Peningkatan dan Pelebaran Jalan, Pemmbangunan Embung, dan Pengadaan LPJU Pembangunan Hotel Bintang 3 Pembangunan Jalan, Irigasi Sarpas Air Bersih, Air Kotor, Prasarana Umum, Pendidikan, Pengadaan Tanah 200,000,000,000.00 Program Jamula 9 Jalan Mulus Lamongan) Pembangunan Infrastruktur 136,400,000,000.00 Belanja Pelayanan Publik dan Penyediaan Pelayanan Umum 208,140,000,000.00 Belanja Penyediaan Fasilitas Umum 50,000,000,000.00 Peningkatan Jalan dan Pembangunan Jalan Pembangunan Jembatan 1. Pembangunan/Pengadaan Gedung Instalas i Farmasi, Laundry, Gizi, Ok, Poliklinik (Rumah Sakit Payangan - Gianyar) Rp 905.700.000 2. Pembangunan Pasar Umum Gianyar Rp 209.577.000.000 Pembangunan Jalan, Irigasi Sarpas Air Bersih, Air Kotor, Prasarana Umum, Pendidikan, Pengadaan Tanah 1. Pembangunan Jalan Rp 8.750.000.000 2. Pengadaan Alat Besar Rp 6.250.000.000 3. Pengadaan Benih Bibit Ternak Rp 10.000.000.000 1. Peningkatan Jalan Benteng Jawa - Satar Teu 2. Peningkatan Jalan Dangka Mangkang - Watu Ngong 3. Peningkatan Jalan Kembur - Paka - Nceang 4. Peningkatan Jalan Kembur - Watu Ngiung - Metuk 5. Peningkatan Jalan Simpang Tangkul - Benteng Jawa 6. Peningkatan Jalan Sok - Wae Care Pembangunan Zona Penerima Dan Pendukung Kebun Raya Wolobobo, Pengelolaan Daya Tarik Wisata Air Panas Mengeruda, Standarisas i Usaha Dan Sertifikasi Profrsi Bidang Ekraf, Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Jodoh, Penyediaan Sarana Prasarana Pertanian, Ternak, Perikanan, Pembangunan Dan Peningkatan Jalan, Jembatan, Irigasi, Persampahan, Penyediaan Sarpas Uji Kendaraan Bermotor, Pembangunan Rsud Bajawa Proyek Pengembangan Infrastruktur Daerah Kabupaten Halmahera Utara Jalan, Sangat Rendah 67,461,911,925.00 Rehabilitas i Jalan, Jembatan, dan Jaringan Irigasi 107,534,013,538.00 Sedang Peningkatan Pelayanan Kesehatan, Pendidikan, Saran Sedang 100,000,000,000.00 Sedang 195,773,871,800.00 Sedang 74,849,750,740.00 170,000,000,000.00 150,000,000,000.00 Sangat Rendah Tinggi 80,000,000,000.00 Rendah Rendah 160,000,000,000.00 115,000,000,000.00 150,000,000,000.00 Tinggi Tinggi Sedang 200,000,000,000.00 Tinggi 31,000,000,000.00 31,515,151,515.15 Tinggi Sangat Tinggi Sedang Sedang Rendah 200,000,000,000.00 Rendah 218,634,000,000.00 Tinggi Tinggi 99,549,390,684.85 25,000,000,000.00 Sedang 103,000,000,000.00 Sangat Rendah 24 Kabupaten Ngada Bank NTT 100,000,000,000.00 Sangat Rendah 25 26 27 28 Kabupaten Halmahera Utara Kabupaten Pulau Taliabu Kabupaten Sorong Selatan Kabupaten Merauke Bank Malut Bank Malut Bank Papua Bank Papua Maluku Maluku Proyek Pengembangan Infrastruktur Jalan Lintas Taliabu Infrastruktur Infrastruktur Total 100,000,000,000.00 115,000,000,000.00 60,000,000,000.00 200,000,000,000.00 3,448,858,090,203. 00 Rendah Sangat Rendah Rendah Tinggi 43
negara-negara di Eropa menempati posisi 5 (lima) teratas, sedangkan Indonesia berada di posisi 27 dari 30 negara yang dilakukan Adapun pemeringkatan. skornya sebagai berikut. Tabel 5. Sustainable Financing and Investment 2023 Sumber: TEI Deloitte Infrastructure for Good Key RANK 1 2 3 4 5 27 COUNTRY Germany Norway Switzerland Ireland Netherland Indonesia SCORE 67.9 67.3 63.8 61.6 61.6 36.6 Findings Report Menurut EIU, banyak negara di dunia termasuk Indonesia mengalami kesulitan untuk membiayai kebutuhan berkelanjutan. infrastruktur secara Dibutuhkan dukungan peningkatan kelembagaan untuk menilai kelayakan proyek dengan memanfaatkan instrumen inovatif guna mendorong investasi yang lebih tersebut menunjukkan bahwa adanya kelemahan dalam bidang pembiayaan disebabkan oleh dukungan kelembagaan yang tidak memadai untuk memastikan proyek- proyek yang layak. Sebagai salah satu daerah, pembiayaan alternatif diharapkan pinjaman pelaksanaan daerah melalui BPD dapat didorong untuk kebutuhan infrastruktur secara berkelanjutan guna mewujudkan salah satu tujuan UU HKPD yaitu meningkatkan kualitas belanja daerah. besar. Kondisi membiayai 4.4. Meta-Evaluasi bertujuan Proses Meta-Evaluasi untuk melakukan evaluasi terhadap berbagai hasil atau temuan evaluasi dari berbagai kebijakan yang terkait. Pada April 2023 ditemukan permasalahan pelaksanaan pinjaman daerah yang bersumber dari BPD pada Kabupaten Kepulauan Meranti. Masalah tersebut berawal saat Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil, terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan (6/4/2023). Korupsi Pemkab Kepulauan Meranti melakukan (KPK), Kamis, Jurnal De�is Edisi 13 Volume XIII pinjaman daerah kepada Bank Riau Kepri Syariah plafond maksimum sebesar Rp100 Milyar untuk mendukung pembangunan daerah. Dimana Pemkab Kepulauan Meranti hanya menggunakan sebesar Rp59,3 Milyar (sampai dengan batas akhir masa penarikan 31 Desember 2022). Pemkab telah melakukan Kepulauan Meranti beberapa kali angsuran dimana sampai dengan posisi 31 Maret 2023 sisa pinjaman (baki debet) adalah sebesar Rp jangka waktu dengan 47,2 Milyar pinjaman 07 pada akan Desember 2024. dengan infrastruktur berakhir adanya pemberitaan di media massa bahwa Bupati Kepulauan Meranti menggadaikan Kantor Bupati Meranti kepada Bank Riau Kepri fasilitas pembiayaan yang diberikan mengunakan akad Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) dengan sumber pengembalian pinjaman daerah berasal dari APBD setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban. Sehingga pada pelaksanaan pinjaman daerah tersebut tidak ada jaminan berupa asset atau tidak ada �isik asset yang digadaikan sebagai jaminan seperti yang diberitakan oleh media massa. Adapun cicilan yang harus dibayar Pemkab Kepulauan Meranti tiap bulannya sekitar Rp 3,4 Milyar. Kegaduhan terjadi saat Syariah, padahal syariah yaitu Syariah memberikan fasilitas pinjaman daerah ini berdasarkan surat permohonan pinjaman daerah dari Pemkab Kepulauan Meranti Nomor 900/BPKAD/2022/751 tanggal 25 Juli 2022 perihal Pinjaman Daerah dan Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-69/ MK.7/2022 tanggal 22 Juni 2022 perihal Pelampauan Batas Tanggapan Atas Maksimal De�isit APBD Kabupaten Kepulauan Meranti TA 2022 yang dibiayai dari pinjaman daerah. Sebagaimana Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 979/1833/SJ tanggal 7 April 2022, pinjaman daerah Pemkab Kepulauan Meranti dilaksanakan sesuai ketentuan ini Bank pemberi pinjaman dalam hal Riau Kepri Syariah. Sehingga dalam prosesnya tidak melalui mekanisme pemberian pertimbangan MDN, Menkeu dan Bappenas sebagaimana pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah ataupun melalui penugasan. Bank Riau Kepri 44
Dampak Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) Terhadap Pelaksanaan Pinjaman Daerah yang Bersumber dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) Irman Nurhali Pemkab Kepulauan Meranti, saat ini masih banyak Pemda yang melakukan pinjaman daerah kepada BPD TA 2022 yang belum salinan melakukan perjanjian pinjaman daerah serta posisi kumulatif kewajiban pinjaman kepada MDN sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran MDN dan tersebut peraturan sebelumnya. Hal merupakan dan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pinjaman daerah yang kemudian menjadi dasar pemantauan dan evaluasi K/L terkait atas penarikan, penggunaan, dan pembayaran kembali pinjaman daerah. Dimana apabila ditemukan permasalahan pemberian pinjaman daerah seperti halnya pada Pemkab terjadi Kepulauan Meranti dapat diselesaikan melalui koordinasi antar K/L terkait. Selain permasalahan penyampaian dan pinjaman pelaporan yang Di sisi lain setelah diterbitkannya UU HKPD dan Surat Edaran MDN terkait Pinjaman Daerah, BPD selaku pemberi pinjaman diharapkan mampu melakukan penilaian dengan cermat terhadap usulan pinjaman daerah yang diajukan Pemda dikarenakan pinjaman daerah sudah dilakukan sesuai ketentuan pemberi pinjaman. BPD diharapkan dapat melakukan penilaian seperti halnya yang dilakukan K/L pada pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah ini guna dan melalui penugasan. Hal menilai kelayakan dan meminimalisir terjadinya dana pinjaman daerah. Adapun kebijakan terkait dengan penilaian K/L atas usulan pinjaman daerah yang dilakukan oleh Pemda sebagai berikut. pelaksanaan penyalahgunaan Berdasarkan pernyataan Ketua Tim Analis Kelembagaan BPD Jateng diketahui Tabel 6. Penilaian K/L atas usulan Pinjaman Daerah oleh Pemda Menteri Dalam Negeri Menteri PPN/ Bappenas Menteri Keuangan a. kesesuaian kegiatan dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah; a. b. strategis; teknis; a. batas maksimal Pembiayaan Utang Daerah; b. kesesuaian program dan/atau kegiatan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah; dan c. d. kelembagaan; ekonomi; b. rasio kemampuan Keuangan Daerah untuk mengembalikan Pembiayaan Utang Daerah; dan c. sinkronisasi Utang Daerah dengan pendanaan daerah selain Pembiayaan Utang Daerah. Pembiayaan e. f. dampak lingkungan; sosial pembiayaan; dan dan c. batas maksimal defisit APBD yang dari bersumber Pembiayaan Utang Daerah g. mitigasi risiko Sumber : Draft Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional bahwa saat ini pelaksanaan penilaian usulan pinjaman daerah masih mengacu pada PP 56 tahun 2018 khususnya terkait perhitungan DSCR (Debt Service Coverage Ratio). Namun demikian beliau masih Pemerintah Peraturan menunggu turunan UU HKPD sebagai dasar perubahan SOP proses pelaksanaan pinjaman daerah di internal BPD Jateng. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Bendahara BPKAD Kabupaten Gianyar yang mengatakan terkait pelaksanaan Pinjaman Daerah yang bersumber dari BPD dan tidak melebihi masa jabatan kepala daerah memerlukan pencermatan dalam menilai kemampuan 45 bahwa kuangan daerah untuk memastikan kewajiban pembayaran kelancaran pinjaman daerah seperti halnya saat pemberian pertimbangan MDN dan Menkeu daerah sebelumnya. pada pinjaman 5. KESIMPULAN DAN SARAN 5.1. Kesimpulan dan analisis dapat disimpulkan bahwa UU HKPD memiliki terhadap dampak pelaksanaan pinjaman daerah melalui Berdasarkan pembahasan dilakukan, yang yang positif
BPD khususnya yang tidak melebihi sisa masa jabatan kepala daerah yaitu: 1) dari sisi proses dapat menyederhanakan alur pengajuan pinjaman daerah dengan tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian dan kesinambungan �iskal daerah (penguatan prudentiality); 2) dari sisi impak dapat yang meningkatkan jumlah serta pinjaman mengakses meningkatkan peran strategis BPD dalam pembangunan infrastruktur daerah; serta 3) tujuan kebijakan dapat meningkatkan kapasitas �iskal daerah dan meningkatkan belanja daerah melalui penguatan pemanfaatan penggunaan dana pinjaman daerah yang pembiayaan untuk diutamakan pembangunan infrastruktur daerah. Pemda daerah dari kualitas 5.2. Saran dan dalam analisis pelaksanaan pinjaman daerah yang bersumber dari BPD khususnya yang sisa masa jabatan tidak melampaui kepala daerah, penulis menyarankan beberapa penguatan hal kelembagaan sebagai berikut. 1. Perlu dilakukan perbaikan prosedur pelaporan dan pertanggungjawaban oleh Pemda mengingat masih banyak Pemda yang tidak menyampaikan salinan perjanjian pinjaman dan kepada kewajiban Kementerian Lembaga terkait. Berdasarkan pembahasan dilakukan, yang terkait pinjaman dan/atau 2. Perlu dilakukan perbaikan prosedur pemantauan dan evaluasi pinjaman daerah oleh Kementerian dan/atau Lembaga terkait. Hal ini diperlukan guna melakukan mitigasi jika terjadi kemungkinan pelanggaran perjanjian pinjaman daerah oleh BPD ataupun Pemda. 3. Perlu dilakukan sosialisasi peraturan pinjaman daerah terbaru, baik UU maupun PP kepada BPD agar mampu melakukan penilaian dengan cermat terkait kelayakan dan penggunaan dana pinjaman daerah yang diajukan oleh terkait Selain monitoring pelaksanaan proyek yang dilakukan BPD, perlu melibatkan hukum guna aparat memininalisir penyelewengan dana penegak Pemda. itu Jurnal De�is Edisi 13 Volume XIII pinjaman daerah. DAFTAR PUSTAKA Buku A.Michael Huberman, dan Matthew B. Miles. 1992. Analisis data kualitatif Terj. Tjejep Rohidi. Jakarta : UI Press. James P. Lester, Joseph Stewart, JR. 2000. Evolutionary . Australia: an Public Policy: 2nd Approach, Ed. Australia Wadsworth. Nugroho, Riant. 2011. Public Policy. Jakarta : PT Alex Media komputindo. Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Sugiyono. 2007. Metode Dokumen Asosiasi Bank Pembangunan Daerah Pemerintah (Asbanda). yang Daerah. dipresentasikan Rapat Koordinasi Teknis Pinjaman Daerah 2022 Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, pada 14-15 September 2022. Kredit Tulisan pada IMD World Competitiveness Center. 2023. IMD World Competitiveness Booklet 2023. Switzerland: Lausanne. Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia. Data Pinjaman Daerah bagi yang Pemerintah Daerah melakukan Pinjaman Daerah yang bersumber dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) TA 2022. Kementerian Dalam Negeri. Rekap Data Pinjaman Daerah yang Bersumber dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) TA 2022. Press Release Penjelasan BRK Syariah terkait Pinjaman Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Kementerian PPN/Bappenas. Utang Pengelolaan yang Daerah. dipresentasikan Rapat Koordinasi Asistensi Pengelolaan Pinjaman Daerah, Obligasi Daerah, 2023 dan Kementerian Dalam Negeri di Bandar Lampung, pada 02 Februari 2023. Pembiayaan Tulisan pada Sukuk Daerah 46
Dampak Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) Terhadap Pelaksanaan Pinjaman Daerah yang Bersumber dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) Irman Nurhali Kementerian Bidang Perekonomian. Pengelolaan Pembiayaan Utang Daerah (Peran Kemenko sejalan Perekonomian dengan Amanat UU 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat yang dan Daerah. dipresentasikan Rapat Koordinasi Asistensi Pengelolaan Pinjaman Daerah, Obligasi Daerah, 2023 dan Kementerian Dalam Negeri di Bandar Lampung, pada 02 Februari 2023. Koordinator Tulisan pada Sukuk Daerah dari Pemerintah Daerah Lain, Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Pemerintah, Draft Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Fiskal Republik Harmonisasi Nasional. Indonesia Kebijakan Peraturan Menteri Keuangan Republik 116/ Peta Indonesia PMK.07/2021 Kapasitas Fiskal Daerah. Nomor Tentang TEI Deloitte Infrastructure for Good Key Findings Economist Report Intelligence Unit. 2023. Economist Impact for Good building a Better World). Supported by Deloitte and Research Partner by Duke Nicholas Institute for and Energy, Sustainability. Paraturan Perundangan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
(Infrastucture for Environment, Website CNBC Bupati Meranti Ditangkap KPK, 1 dari 4 Warganya Masuk Miskin 20230407173028-4-428108/bupati- meranti-ditangkap-kpk-1-dari-4- warganya-masuk-miskin diakses pada 28 April 2023 pukul 15.30 WIB. Indonesia. Wawancara Agus Setyawan. Ketua Tim Analis Kelembagaan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah diwawancarai pada Jumat, 01 Desember 2023. Pukul 14.03 WIB. Peraturan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah. Pemerintah Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 979/1833/SJ tanggal 7 April 2022 Pertimbangan Pinjaman Daerah yang bersumber tentang Dewa Suci. Bendahara pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Gianyar diwawancarai 04 Desember 2023. Pukul 08.47 WIB. pada Senin, 47
Jurnal De�is Edisi 13 Volume XIII 48
Jurnal De�is Edisi 13 Volume XIII Jurnal De�is Edisi 13, Volume XIII, Juli-Desember 2023 Penulis Naskah Irfan So�i Alamat Koresponden Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Sumber Foto Adhi Kurniawan Efektivitas Pinjaman PEN Daerah ABSTRAK The Covid-19 pandemic that hit the world including Indonesia in 2020, had a very extraordinary impact, especially on public health and the economy in our country. One of the Government's policies is in the context of absorbing labor and is included in the national economic recovery program, namely the 2020 and 2021 Regional PEN Loans and Regional Loans in the context of supporting the 2021 PEN Program given to Regional Governments. This study aims to determine the extent to which the implementation of Regional PEN Loans is effective. The research method used in this research is quantitative research with a descriptive approach. Based on the research results, the implementation of Regional PEN Loans has been carried out effectively. It can be seen that based on the calculation of the performance effectiveness of the implementation of the Regional PEN Loan which reached 103.99 percent. The level of stakeholder satisfaction with the Implementation of PEN Loans is quite good as can be seen from �illing out questionnaires related to regulation, implementation, human resources and budget. Pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia pada tahun 2020, membuat dampak yang sangat luar biasa khususnya terhadap kesehatan masyarakat serta perekonomian di negara kita. Salah satu kebijakan Pemerintah dalam rangka penyerapan tenaga kerja dan termasuk dalam program pemulihan ekonomi nasional yaitu Pinjaman PEN Daerah tahun 2020 dan 2021 serta Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN tahun 2021 yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah telah terlaksana dengan efektif. Hal ini terlihat bahwa berdasarkan perhitungan nilai efektivitas kinerja pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah yang mencapai angka 103,99 persen. Tingkat kepuasan stakeholder terhadap Pelaksanaan Pinjaman PEN cukup baik terlihat dari pengisian kuisioner terkait regulasi, pelaksanaan, SDM dan anggaran.
Kata Kunci: Pinjaman PEN Daerah, Efektivitas, Pemulihan Ekonomi.
1. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang yang melanda Covid-19 seluruh dunia termasuk Indonesia pada tahun 2020, membuat dampak yang sangat luar biasa khususnya terhadap kesehatan masyarakat serta perekonomian di negara kita. aktivitas masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mengurangi penyebaran Covid-19 membuat aktivitas ekonomi turun sehingga banyak perusahaan yang berhenti beroperasi atau mengurangi pegawai untuk dapat angka bertahan pengangguran yang terjadi di Indonesia terus meningkat seiring dengan adanya pandemi Covid-19 2021). Selanjutnya menurut Badan Pusat Statistik pada bulan November 2020, angka Tingkat Pengangguran Terbuka pada bulan Agustus 2020 tercatat sebesar 7,07% atau sebanyak 9,77 juta orang yang menganggur, angka tersebut terdapat kenaikan dari data bulan Februari 2020 yang hanya sebesar 4,99% atau 6,88 juta orang. Pandemi Kebijakan pembatasan Jumlah operasinya. (Krisnandika et al., Jurnal De�is Edisi 13 Volume XIII Salah satu kebijakan Pemerintah dalam rangka mendorong penyerapan tenaga kerja dan termasuk dalam program pemulihan ekonomi nasional yaitu Pinjaman PEN Daerah tahun 2020 dan 2021 serta Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN tahun 2021 yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Jumlah anggaran yang dikeluarkan dari APBN untuk program tersebut selama dua tahun sebesar Rp30 triliun dan untuk Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN tahun 2021 yang Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI) sebesar Rp10 triliun. Syarat Pemerintah Daerah yang dapat mengajukan pinjaman tersebut yaitu daerah yang terdampak pandemi Covid-19 dan memiliki program atau kegiatan pemulihan ekonomi daerah yang mendukung program PEN. Dari realisasi komitmen pinjaman sebesar Rp18,67 triliun di tahun 2020 dan Rp18,52 di tahun 2021. berasal dari PT. total pagu tersebut Tabel 1: Perkembangan Realisasi Pinjaman PEN Sumber: DJPK, Kemenkeu Pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah dan Pinjaman Daerah dalam rangka Mendukung program PEN terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Dari regulasi atau peraturan yang telah ditindaklanjuti dengan terkait perubahan pengelolaan Pinjaman PEN Daerah. Selain itu terdapat juga kendala lain utamanya dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola pinjaman di daerah dimana jumlahnya terbatas dari segi kuantitas maupun kualitas, pelaksanaan PEN termasuk pelaksanaan proses lelang, kondisi atau keadaan cuaca di daerah, dan anggaran pendukung yang disediakan dalam APBD. segi terhadap peraturan kegiatan Pinjaman 1.2. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permasalahan yang diteliti oleh penulis dalam penelitian apakah pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah tahun 2020 dan tahun 2021 telah berjalan dengan efektif. ini adalah 1.3. Tujuan Kajian Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam kajian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah tahun 2020 dan tahun 2021. efektivitas 51
Efektivitas Pinjaman PEN Daerah Irfan So�i 1.4. Kontribusi Terhadap Organisasi Hasil penelitian ini diharapkan dapat kontruktif memberikan masukan terutama kepada pimpinan Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam melakukan perumusan kebijakan terkait khususnya mengenai pengelolaan Pinjaman Daerah. yang 2. LANDASAN TEORITIS 2.1. Efektivitas Pengertian efektivitas secara umum adalah suatu keadaan dimana tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas, dan waktu, sesuai dengan apa sebelumnya yang telah direncanakan. Pengertian lain dari efektivitas yaitu suatu tingkat keberhasilan seseorang atau organisasi yang dihasilkan dengan cara tertentu sesuai dengan suatu kegiatan dianggap semakin efektif apabila semakin banyak rencana yang dapat dicapai. Efektivitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah daya guna, keaktifan, serta adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan antara yang melaksanakan tugas dengan tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya Ravianto (2014:11) mempertajam efektivitas dari segi seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Itu artinya bahwa suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif. seseorang berhubungan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, serta adanya usaha atau partisipasi aktif dari pelaksana tugas tersebut. Efektivitas secara keseluruhan, yaitu sejauh mana seseorang atau organisasi melaksanakan seluruh tugas pokoknya. Kriteria efektivitas secara umum yaitu: Efektivitas sangat 1) Produktivitas terkait kuantitas produk atau jasa yang dihasilkan oleh seseorang, kelompok, atau organisasi. 2) E�isiensi terkait ukuran keberhasilan kegiatan yang dinilai menurut sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. 3) Laba atas penanaman modal yang dipakai untuk menjalankan suatu kegiatan. 4) Pertumbuhan yang merupakan 52 perbandingan antara keadaan organisasi sekarang keadaan masa sebelumnya dengan 5) Stabilitas atas pemeliharaan struktur, fungsi, dan sumberdaya sepanjang waktu. 6) Semangat kerja dalam kebersamaan untuk mencapai tujuan organisasi. 7) Kepuasan kerja atas kompensasi positif atas yang dirasakan peranannya dalam organisasi. seseorang 8) Penerimaan tujuan organisasi oleh setiap individu dan unit-unit dalam suatu organisasi. 9) Keterpaduan dalam komunikasi dan kerjasama yang baik antar anggota organisasi 10) Keluwesan dalam adaptasi untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan. 11) Penilaian pihak luar yang berhubungan dengan individu atau organisasi tersebut. Adapun aspek-aspek efektivitas yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan yang mengacu pada pengertian efektivitas adalah sebagai tersebut: 1. Aspek Peraturan/ Ketentuan Aspek ini untuk menjaga agar rencana dapat dijalankan dengan baik. Suatu kegiatan dianggap sudah berjalan secara sesuai apabila efektif dengan peraturan yang ada. dilaksanakan 2. Aspek Fungsi/ Tugas Efekti�itas Individu atau organisasi dapat dapat diukur melalui pelaksanaan tugas dan fungsi dengan baik sesuai dengan ketentuan. Oleh sebab itu, setiap individu dalam organisasi harus mengetahui tugas dan dapat sehingga melaksanakannya dengan baik. fungsinya 3. Aspek Rencana/ Program Rencana/program yang penting dalam suatu kegiatan. Tanpa adanya rencana atau program, maka tujuan kegiatan tidak mungkin dapat tercapai. 4. Aspek Tujuan/ Kondisi Ideal Tujuan atau target yang ingin dicapai dari suatu kegiatan yang memiliki orientasi telah pada hasil dan proses yang direncanakan. organisasi sektor publik biasanya menggunakan Value for money dimana didasarkan kepada tiga elemen utama yaitu: ekonomis, e�isien, dan efektif. Secara sederhana, konsep efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara outcome dan output. Semakin tinggi ratio yang dihasilkan maka berarti semakin efektif pelaksanaanya. Konsep pengelolaan Efektivitas = Outcome / Output
efektivitas diatas, dapat Sesuai outcome merupakan dijabarkan bahwa atau penilaian pencapaian output merupakan hasil persentase perhitungan realisasi kegiatan �isik di lapangan. rumus publik terhadap hasil tujuan. Sedangkan Pengolahan data yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan publik atas pelaksanaan Pinjaman PEN adalah sebagai berikut: a. Data kuantitatif yang diperoleh dari hasil pengisian kuisioner dan wawancara langsung oleh para responden diubah menjadi data kualitatif dengan cara memberikan skor pada masing-masing pilihan jawaban dengan skala linkert seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2002:74) Jurnal De�is Edisi 13 Volume XIII skala yang ada yaitu: a) sangat tidak puas, b) tidak puas, c) kurang puas, d) puas, dan e) sangat puas Sebelum menentukan skala ini, maka terlebih indeks dahulu menentukan kepuasan minimal dan indeks kepuasan maksimal serta interval yang dapat dicari dari pengurangan antara indeks kepuasan maksimal dengan indeks kepuasan minimal dibagi dengan jumlah skala yaitu lima seperti yang dirumuskan oleh Sugiyono (2002:80) sebagai berikut: IKmaks = R x PP x EXmaks IKmin = R x PP x EXmin b. Pencapaian indeks kepuasan pelanggan atau konsumen diperoleh dari hasil penjumlahan yang seluruh diperoleh responden, seperti yang dirumuskan oleh Sugiyono (2002:79). nilai dari seluruh IKC = PP Interval = (IKmaks - IKmin) : 5 Keterangan: = banyaknya item pertanyaan PP R = jumlah responden EXmin = skor minimal yang bisa diberikan EXmaks = skor maksimal yang Dimana: diberikan IKC = indeks kepuasan customer PP = perceived performance C. Setelah diketahui seluruh responden kemudian digolongkan pada IKC dari penilaian berdasarkan Metode Penelitian Kuantitatif menurut Bambang Prasetyo, dkk (2010 :110). Adapun skala penilaian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: Selanjutnya dilakukan Tabel 1: Perkembangan Realisasi Pinjaman PEN No. Persentase Penilaian 1. 90 s/d 100 Sangat efektif 2. 80 s/d 89,99 Cukup efektif 3. 70 s/d 79,99 Efektif 4. 60 s/d 69,99 Kurang efektif 5. < 59,99 Tidak efektif Sumber: DJPK, Kemenkeu 2.2. Hasil Kajian Terdahulu Penelitian Purnomoratih, terkait Kanwil dilakukan DJPB oleh Provinsi Kalimantan Selatan, dengan judul Efektivitas Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Menopang Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Selatan. Metode yang 53 Tingkat
Efektivitas Pinjaman PEN Daerah Irfan So�i digunakan dalam penelitian tersebut adalah pemodelan dan Forecasting Deret Waktu ARIMA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program PEN tahun 2020 secara efektif menopang masyarakat tingkat Kalimantan Selatan sehingga mendorong tingkat PDRB Kalimantan Selatan jauh lebih baik dibandingkan dengan prognosis kondisi tanpa diimplementasikannya program PEN. Program PEN laju pertambahan angka pengangguran terbuka di Kalimantan Selatan menjadi 4,74 persen, dibandingkan tanpa perkiraan diimplementasikannya program PEN yaitu 5,19 persen. Trend Eksponensial kesejahteraan dapat menahan kondisi serupa dilakukan oleh Sofi et al., (2022) dengan judul Pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah dan Dampaknya Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Daerah. Penelitian ini menggunakan metode kajian menunjukkan bahwa Pinjaman PEN Daerah Tahun 2020 telah memberikan dampak yang positif terhadap pemulihan ekonomi daerah. Proyek yang dibiayai dari Pinjaman PEN Daerah telah memaksimalkan penggunaan Selanjutnya penelitian kombinasi. Hasil untuk mengurangi tenaga pengangguran akibat Pandemi Covid-19 dengan penyerapan sebanyak 1.949 di Provinsi Sumatera Selatan, 11.085 di Provinsi Banten dan 262 di Provinsi Gorontalo. kerja lokal Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Julihandono (2023) dengan judul Efektivitas dan E�isiensi Belanja Prioritas Program Padat Karya Untuk Mengurangi Tingkat Pengangguran Di Masa Pandemi. tulisanini Metode menggunakan kualitatif literatur melalui deskriptif dengan studi berbagai nformasi pengumpulan Hasil penelitian menunjukkan sumber. program sangatefektif padat namunkurang e�isien dalam mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Hal ini telah dikarenakanprogram padat menyerap sejumlah tenaga kerja sesuai target yang telah direncanakan dengan menghabiskan anggaran belanja pemerintah yang besar pada beberapa daerah yang terdampak pandemi Covid-19 lebih dari 90 persen alokasi pagu anggaran belanja prioritas program padat karya, namun masih terdapat beberapa kendala yang dialami. penelitian dalam pendekatan dari karya karya Gambar 2: Kerangka Berpikir � � � � Regulasi Pelaksanaan SDM Anggaran Pinjaman PEN Daerah Penyerapan TK dan Penggunaan Bahan Baku Lokal Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.07/2021 terkait Pengelolaan Pinjaman PEN Daerah, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan pinjaman PEN Daerah khususnya terkait penyerapan tenaga kerja dan penggunaan bahan baku lokal. Efektivitas pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah dikaji dalam kajian ini menitikberatkan kepada 4 (empat) aspek, dimana keempat aspek tersebut yaitu sebagai berikut: 1. Aspek Regulasi diminta 3. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) Aspek ini terkait SDM dalam pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah. 4. Aspek Anggaran Aspek ini terkait sumber dana dalam pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah. 3. METODE PENELITIAN 3.1. Jenis dan Sasaran PenelitianKajian Aspek ini terkait aturan-aturan yang telah dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah. 2. Aspek Pelaksanaan Aspek ini terkait pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian dalam penelitian ini kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Dimana pelaksanaannya meliputi data, analisis dan interpretasi tentang diperoleh. Metode penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian terencana, yang spesi�ikasinya sistematis, dalam proses data yang 54
dan terstruktur dengan jelas mulai dari awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Menurut Sugiyono (2013 :13), metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai suatu metode penelitian yang berlandaskan pada �ilsafat positivisme, dimana dapat digunakan untuk penelitian pada populasi atau sampel tertentu. Pada umumnya, teknik pengumpulan sampelnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatit. dapat diartikan sebagai penelitian yang banyak menggunakan dari angka, pengumpulan data, penafsiran data, serta penampilan hasil penelitian. Demikian pula pada tahap kesimpulan penelitian akan lebih baik bila disertai dengan pemakaian gambar, tabel, gra�ik, atau bentuk lainnya. Sasaran penelitian ini yaitu instansi yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Pinjaman PEN Perencanaan Daerah Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta wakil dari masyarakat dan pelaku usaha di daerah. Selain diperoleh melalui kuisioner, data didapat juga melalui wawancara langsung kepada informan dari Bappeda Kabupaten Manggarai Barat. Penelitian kuantitatif juga mulai yaitu Badan 3.2. Pengumpulan Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa data primer. Menurut Indriantoro dan Supomo (2013: 146-147), data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Pengumpulan data dilakukan dengan menyampaikan kuisioner kepada responden. pertanyaan- Kuisioner pertanyaan yang sifatnya tertutup dan terbuka. Untuk pertanyaan tertutup kami menggunakan dimana responden memilih satu dari lima pilihan yang kami sediakan. Masing-masing pilihan kami beri score untuk mempermudah mengolah data dari hasil kuisioner yang telah terkumpul. melalui survei tersebut berisi Skala Linkert, Untuk analisis data, pilihan jawaban dalam pertanyaan kuisioner diberi skor antara 1 sampai dengan 5 dimana masing- masing jawaban dari sangat tidak baik sampai yang sangat baik sebagai berikut: Jurnal De�is Edisi 13 Volume XIII 1. Sangat Tidak Baik (STB), nilai skor "1" 2. Tidak Baik (TB), nilai skor "2" 3. Kurang Baik (KB), nilai skor "3" 4. Baik (B), nilai skor "4" 5. Sangat Baik (SB), nilai skor "5" Kemudian dari data jawaban yang terkumpul dari kuisioner dilakukan uji validitasnya data yang diperoleh supaya mempunyai tingkat akurasi serta memiliki tingkat konsistensi yang tinggi. Instrumen validitas dengan mengorelasikan antara skor yang diperoleh dari setiap butir pertanyaan dengan skor total. Apabila hasil skor tiap butir pertanyaan berkorelasi secara signi�ikan dengan skor total pada tingkat alfa tertentu maka dapat dinyatakan bahwa alat pengukur tersebut valid atau sebaliknya. ini dilakukan Selanjutnya nilai koe�isien korelasi (r) hasil perhitungan dibandingkan dengan nilai r tabel dengan derajat bebas (n-2). Jika nilai r hasil perhitungan lebih besar r tabel pada alfa signi�ikan sehingga dapat disimpulkan bahwa butir pertanyaan atau pernyataan itu valid. dikumpulkan, Kuisioner kemudian diuji nilai koe�isien korelasi dengan menggunakan aplikasi excel maka diperoleh hasil 0,982. Setelah dibandingkan dengan r tabel dengan alfa 5% dan derajat bebas 42 (n-2) yang memiliki nilai 0,288 maka r hasil perhitungan lebih besar dari r tabel (r hitung 0,982 > r tabel 0,288), maka butir hasilnya pernyataan dinyatakan valid sehingga dapat digunakan untuk penelitian. tertentu maka berarti yang berhasil adalah signi�ikan dan 4. HASIL PENELITIAN 4.1. Pro�il Responden Penulis telah melakukan penyebaran kuisioner kepada Pemerintah Daerah yang mendapatkan Pinjaman PEN Daerah tahun 2020 dan tahun 2021 serta Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung program PEN provinsi maupun tahun kabupaten/kota mendapatkan informasi yang objektif terkait pelaksanaan Pinjaman PEN. Adapun unsur responden yang dianggap mewakili kajian ini yaitu: 2021 baik untuk a. Perangkat daerah yang melaksanakan ini unsur Pinjaman PEN dalam hal Bappeda, Bapenda dan BPKAD) b. Pelaku usaha, dan 55
Efektivitas Pinjaman PEN Daerah Irfan So�i c. Unsur masyarakat jumlah kuisioner yang telah dikirim kepada para responden dari mulai tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023 (kurun waktu satu bulan), kuisioner yang kembali disampaikan kepada penulis ada sebanyak 34 kuisioner. Rincian responden kuisioner berdasarkan daerah provinsi yang mendapatkan Pinjaman PEN ada sebesar 8,82 %, sedangkan yang berasal dari kabupaten/kota ada sejumlah 91,18%. Jika dikelompokkan berdasarkan asal unsur responden didapat sekitar 82,29% berasal dari perangkat daerah (Pemda) dan sisanya yaitu sebesar 14,71% berasal dari unsur masyarakat dan pelaku usaha. Dari Gambar 3: Pro�il Responden Hasil dari Lapangan/Riset riset melalui pengumpulan kuisioner dengan pemangku kepentingan diperoleh hasil sebagai berikut: Berdasarkan hasil 1. Regulasi Dari segi regulasi, berdasarkan hasil kuisioner khususnya terkait dukungan peraturan diperoleh hasil sebagian besar responden menjawab baik dengan 44,12 persen dan yang menjawab sangat baik sebanyak 41,18 persen. Selanjutnya untuk pemahaman atau aturan terkait Pinjaman PEN, dimana responden yang menjawab baik dan baik sekali berimbang di angka 41,18 persen. pertanyaan untuk Berikutnya ketersediaan proses SOP pengajuan, pencairan dan pembayaran Pinjaman PEN Daerah, responden paling banyak menjawab baik sebesar 44,12 persen, diikuti dengan jawaban sangat baik ditempat kedua dengan 38,24 persen. Dari ketiga pertanyaan terkait regulasi terdapat sebanyak 5,88 persen responden yang menjawab sangat kurang baik. terhadap regulasi untuk 56 Gambar 4: Regulasi 2. Pelaksanaan Secara umum berdasarkan hasil kuisioner pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah berjalan dengan baik yaitu dimana dipilih oleh sebanyak 45,59 persen responden. Responden yang menjawab sangat baik sebanyak 37,25 persen. Sedangkan responden yang menjawab cukup baik sebanyak 11,76 persen dan responden yang menjawab tidak baik dan tidak baik sekali masing-masing sebanyak
0,98 persen dan 4,41 persen. Pertanyaan yang disampaikan kepada responden terkait pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah yaitu sebagai berikut: Pembinaan dan pendampingan oleh Pemerintah sudah dilakukan sejak dalam proses sampai dengan pekerjaan Pinjaman PEN Daerah. pelaksanaan peminatan Keterlibatan Internal Pemerintah (APIP) dalam pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah. Pengawas Keterlibatan dalam pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah sebagai tenaga kerja. masyarakat Pelaksanaan pekerjaan �isik Pinjaman PEN Daerah menggunakan bahan baku lokal. Koordinasi antar instansi atau OPD proses telah Pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah. dilakukan dalam Output Pinjaman memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. PEN sosial Daerah dan Gambar 5: Pelaksanaan Pinjaman PEN Pelaksanaan Pinjaman PEN 0,98% 4,41% 11,76% 37,25% Sangat Kurang Baik Kurang Baik Cukup Baik Baik Sangat Baik 45,59% Jika dilihat dari rincian pertanyaan terkait PEN, khususnya terkait penyerapan Tenaga Kerja dan penggunaan Bahan Baku Lokal dapat diperoleh untuk penyerapan Tenaga Kerja responden yang menjawab baik dan sangat baik berjumlah 76,47 persen. Jumlah tersebut lebih kecil dari pada responden yang menjawab pertanyaan terkait penggunaan Bahan Baku Lokal dimana yang menjawab baik dan sangat baik berjumlah ini terdapat menunjukkan penggunaan tenaga kerja yang tidak berasal pelaksanaan Pinjaman informasi bahwa 85,29 persen. Hal bahwa masih Jurnal De�is Edisi 13 Volume XIII tempat pelaksanaan kegiatan atau dari proyek tersebut berada. Khususnya untuk tenaga kerja yang memerlukan keahlian tertentu atau khusus. Demikian juga untuk bahan baku lokal yang tidak dapat dipenuhi dalam wilayah kegiatan proyek tersebut maka harus didatangkan dari luar daerah khususnya untuk alat-alat kedokteran atau medis. 3. Sumber Daya Manusia Dalam kuisioner yang disampaikan kepada responden, terdapat 3 pertanyaan terkait SDM yaitu: a. Kuantitas SDM Sebanyak 50 persen responden menjawab baik untuk pertanyaan terkait jumlah SDM yang terlibat dalam pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah dan 29,41 persen menjawab sangat baik. Sedangkan responden yang menjawab selain baik dan sangat baik berjumlah 20,59 persen dimana persen menjawab sangat tidak baik. Jumlah SDM pada masing-masing daerah sangatlah yang bervariasi, memang berlebih dalam hal ini cukup banyak, ada juga yang memang khususnya sangat Pemerintah Daerah yang APBD nya terbatas dalam hal ini Pemerintah Kabupaten/Kota. sebanyak 5,88 ada terbatas Gambar 6: Kuantitas Sumber Daya Manusia b. Kuatitas/Kapasitas SDM jawaban responden yang sama untuk kategori terkait baik kualitas atau kapasitas SDM yaitu jumlah sebanyak 50 persen dari 57 Terhadap jumlah untuk pertanyaan
Efektivitas Pinjaman PEN Daerah Irfan So�i untuk responden yang menjawab sangat baik sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan kuantitas SDM yaitu sebanyak 32,35 persen. Sisanya sebanyak 17,65 persen menjawab cukup baik, kurang baik dan sangat kurang baik. Ini menunjukkan bahwa SDM pengelola Pinjaman PEN di daerah memilik kemampuan untuk mengelola pinjaman dengan baik. Gambar 7: Kualitas Sumber Daya Manusia Kualitas SDM dalam Pelaksanaan Pinjaman PEN 2,94% 5,88% 8,82% 32,35% Sangat Kurang Baik Kurang Baik Cukup Baik Baik Sangat Baik 50,00% a. Keterlibatan Tenaga Profesional Keterlibatan tenaga profesional dalam pelaksanaan Pinjaman PEN responden Daerah menjawab baik dengan 44,12 persen. Pada responden menjawab sangar baik dengan selisih sedikit yaitu sebesar 41,18 persen. Jika yang digabungkan menjawab sangat baik dan baik ini berjumlah 85,30 persen. Hal menunjukkan dalam pelaksanaan pinjaman PEN Daerah juga orang-orang profesional atau keahlian di bidangnya. PT. SMI selaku pihak yang mendapat penugasan dari Pemerintah juga ingin memastikan bahwa kegiatan atau proyek berjalan sesuai dengan rencana yang Dengan pendampingan dan pengawasan yang dilakukan secara intensif diharapkan hasil kegiatan memiliki kualitas yang baik dan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. paling banyak tempat kedua responden bahwa melibatkan ditentukan. telah Gambar 8: Keterlibatan Tenaga Profesional Keterlibatan Tenaga Profesional 5,88% 2,94% 5,88% Sangat Kurang Baik 41,18% Kurang Baik Cukup Baik Baik 44,12% Sangat Baik 58 4. Anggaran a. Dukungan Anggaran APBD Pinjaman PEN Daerah perlu dukungan dari APBD dalam hal pengangarannya. Pengajuan kegiatan yang akan dibiayai dengan Pinjaman PEN Daerah diperlukan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK), dokumen kelayakan atau dokumen yang lain dimana dukungan penganggaran untuk membuatnya. Selain itu juga perlu masuk dalam proses penganggaran penerimaan pinjaman penerimaan pembiayaan dan masuk juga dalam Untuk belanja modal. bagian pertanyaan dukungan terkait anggaran/APBD dalam pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah memadai, sebanyak 47,06 menjawab sangat baik dan Ini menunjukkan bahwa hampir 88,24 persen terdapat dukungan yang memadai untuk kegiatan Pinjaman PEN Daerah. perlu dalam 41,18 menjawab baik. Gambar 9: Dukungan Anggaran APBD b. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pembayaran pokok dan bunga Pinjaman PEN Daerah. Salah satu kewajiban Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah adalah mengalokasikan pembayaran pokok pinjaman dan bunga pinjaman dalam APBD dan membayar sesuai dengan perjanjian pinjaman. Dalam Permendagri terkait Pedoman Penyusunan APBD yang setiap tahun dibuat oleh Kemendagri kepada kewajiban memuat Pemerintah untuk Daerah menganggarkan pembayaran baik pokok maupun Bungan pinjaman hasil dalam APBD. Berdasarkan pengisian kuisioner dimana sebanyak
58,82 persen responden menjawab sangat baik alokasi pembayaran Pokok dan Bunga Pinjaman dan 32,35 persen responden menjawab baik. demikian, berdasarkan hasil kuisioner terdapat responden sebanyak 5,88 persen menjawab sangat kurang baik dalam proses penganggaran pembayaran pokok dan bunga pinjaman dalam APBD. ada Pemerintah Daerah yang salah dalam mengalokasikan pokok atau bunga pinjaman sehingga tidak mencukupi dananya saat akan membayar. Ada juga Pemerintah Daerah yang tidak dapat memenuhi kewajibannya karena terkendala penerimaan APBD yang sedang turun dari target yang direncanakan dengan sebab-sebab tertentu seperti yang terjadi pada Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau PALI di Provinsi Sumatera Selatan. Walaupun Dalam prakteknya Gambar 10: Alokasi Pembayaran Pokok dan Bunga Pinjaman Pengukuran Nilai Efektivitas Efekti�itas merupakan hasil akhir dari suatu tujuan yang telah kita rencanakan sebelumnya. efekti�itas diperoleh dari hasil perbandingan antara outcome dengan output, dimana akan menjadi dasar dalam mementukan indikator kinerja Pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah. Dalam penelitian ini, nilai output yang digunakan adalah terlaksananya kegiatan Pinjaman PEN Daerah, sedangkan nilai outcome, kami mengambil data dari 14 (empat belas) pertanyaan/kuesioner yang kami tanyakan kepada Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Pelaku Usaha. Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) yang kemudian dijadikan sebagai indikator outcome berasal dari hasil analisis data kuisioner. Kuisioner Adapun nilai Jurnal De�is Edisi 13 Volume XIII yang berisi 14 (empat belas) pertanyaan terlampir dalam kajian ini. Tingkat kepuasan stakeholder dihitung dengan menggunakan interval kepuasan yang diperoleh dari data tersebut. Perhitungannya menggunakan rumus sebagai berikut: Interval IKmaks IKmin = (IKmaks - IKmin): 5 = PP x R x Exmaks = PP x R x Exmin Keterangan: IK maks IK min PP R = indeks kepuasan maksimum = indeks kepuasan minimum = banyak pertanyaan kuisioner = banyak wawancara/kuisioner yang dilakukan Ex maks Ex min = hasil maksimal yang diberikan = hasil minimal yang diberikan Interval IK max IK min Interval = (IK max - IK min): 5 = PP x R x Exmax = 14 x 34 x 5 = 2.380 = PP x R x Exmin = 14 x 34 x 1 = 476 = (2.380 - 476): 5 = 380,8 Langkah selanjutnya setelah IK max, IK adalah min menentukan kategori kepuasan stakeholder dari pelaksanaan binwas Dana Desa. Adapun rentang tingkat kepuasan masyarakat, sebagai berikut: dan interval diketahui tingkat 1. 476 - 856,8 (STP) = sangat tidak puas 2. 856,8 - 1.237,6 = tidak puas (TP) 3. 1.237,6 - 1.618,4 = cukup puas (CP) 4. 1.618,4 - 1.999,2 = puas (P) 5. 1.999,2 - 2380 = sangat puas (SP) kepuasan stakeholder cara memasukkan atau menempatkan nilai hasil kuisioner hasil pengolahan data kuisioner sebanyak 34 yaitu sebesar 1.959. Nilai hasil kuisioner tersebut berada pada tingkatan ke-4 dengan tingkat kategori puas. Penentuan tingkat dilakukan dengan dimana berdasarkan Tahap menentukan outcome sebagai berikut: berikutnya nilai yaitu persentase dengan menggunakan kita capaian rumus batas bawah skala puas + batas atas skala puas = : Ik maks x 100% 2 59
Efektivitas Pinjaman PEN Daerah Irfan So�i = 1.904,4 + 1.999,2: 1.959 x 100% = 92,33% 2 PEN PT SMI Tahun 2021 pencapaian persentase outcome diperoleh, kita bisa melanjutkan efekti�itas dengan nilai dengan menggunakan rumus dibawah sebelumnya mencari dimana output realisasi pinjaman PEN diperoleh dari Daerah. Realisasi Pinjaman PEN Daerah sampai dengan 15 Februari 2023 untuk Pinjaman PEN Tahun 2021 sebesar 89,55 persen (Rp17,132 triliun dari total komitmen sebesar Rp18,660 triliun) sedangkan untuk Pinjaman PEN Tahun 2021 sebesar 88,02 persen (Rp16,37 triliun dari total komitmen sebesar Rp18,52 triliun). Jika dibuat rata-rata maka realisasi Pinjaman PEN Daerah sebesar. Setelah mencari Nilai efektivitas=(outcome/output) x 100% = (92,33/88,78) x 100% = 103,99 % Hasil dari nilai efekti�itas adalah sebesar 103,99 persen menunjukkan bahwa kegiatan pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah sangat efektif dimana nilainya lebih dari 100. Hal tersebut dapat menggambarkan bahwa (outcome) dari pencapaian tujuan/hasil umum secara PEN Daerah Pinjaman telah realisasinya target mencapai sebagaimana direncanakan yang sebelumnya. telah 5. KESIMPULAN DAN SARAN penelitian, pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah tahun 2020 dan tahun 2021 telah terlaksana dengan efektif. Hal terlihat bahwa berdasarkan perhitungan nilai efektivitas kinerja pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah yang mencapai angka 103,99 persen. Hal ini didukung dengan capaian outcome dari pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah yang mencapai 92,33 dan capaian output yang mencapai 88,78 persen. Tingkat kepuasan stakeholder terhadap Pelaksanaan Pinjaman PEN cukup baik terlihat dari pengisian kuisioner terkait regulasi, pelaksanaan, SDM dan anggaran. Berdasarkan hasil ini Penulis juga dalam kesempatan ini dapat memberikan beberapa saran untuk perbaikan perumusan kebijakan terkait Pinjaman Daerah ke depan yaitu perlunya sinergi antar stakeholder yang terkait baik di pusat maupun daerah, selain itu perlu adanya khususnya peningkatan SDM pengelola 60 Pinjaman Daerah di daerah serta perlunya komitmen dalam pemenuhan kewajiban khususnya terkait pengembalian pokok dan bunga pinjaman. Selain itu perlu adanya insentif seperti halnya Pinjaman PEN Daerah untuk mendorong minat Pemerintah Daerah untuk melakukan pinjaman. 6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN Semoga penelitian ini bisa memberikan masukan kebijakan dalam perumusan pimpinan di DJPK utamanya terkait Pinjaman Daerah. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada Peneliti atau Penulis lain dan dapat dengan dikembangkan atau metode menggunakan penelitian lain. kedepannya instrumen PENGHARGAAN Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang telah langsung memberikan maupun atau kontribusi yang produktif sehingga penulis dapat menyelesaikan ini, khususnya kepada Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer, DJPK serta teman- teman Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Direktorat Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer, DJPK. Penulis bertanggung jawab sepenuhnya atas hasil penelitian ini termasuk terjadi apabila kesalahan. kontribusi baik tidak langsung, saran Penelitian terdapat kemungkinan DAFTAR PUSTAKA Badan Pengembangan dan Bahasa. Kemendikbud Ristek. 2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta. Pembinaan Julihandono Sj, C. (2023). Efektivitas dan e�isiensi belanja prioritas program padat karya tingkat untuk mengurangi pengangguran di masa pandemi. Jurnal Jurnal Indonesian Treasury Review: Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, 8(1), 51-62. Krisnandika, V. R., Aulia, D., & Jannah, L. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pengangguran Di Indonesia. JISIP Dan Ilmu Pendidikan), 5(3), 638-648. doi.org/10.36312/jisip.v5i3.2227 (Jurnal Sosial Purnomoratih, Y. (n.d.). EFEKTIVITAS
PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI. Kanwil DJPB Kalimantan Selatan, 1-16. Provinsi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/ Perubahan PMK.07/2021 Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan tentang 105/PMK.07/2020 Nomor Pengelolaan Pemulihan Pinjaman Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah. tentang Sofi, I., Sakti, M. P., Bachtiar, A., & Nugraha, S. P. (2022). Indonesia Implementation of PEN Regional Loans and Their Impact. Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara. Volume 4(1) Halaman 1-22. Sofi, I., Sakti,M.P, & Bachtiar, A. (2023). Evaluasi Pinjaman PEN Daerah Dan Pinjaman Pen Daerah Dalam Rangka Mendukung Program PEN Tahun 2021. Jurnal Desentralisasi Fiskal, Edisi 12, volume XII, Januari-Juni 2023. Jurnal De�is Edisi 13 Volume XIII Prasetyo, dkk. (2015). Pengelolaan Keuangan Desa Pasca UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Potensi Permasalahan dan Solusi. Jurnal Desentralisasi, volume 13 Nomor 1 Tahun 2015. Ravianto, dan Produktivitas. Lembaga Sarana Informasi Usaha Dan Produktivitas. Jakarta J. (2014). Kualitas Sarana Multi Infrastruktur, 2021. PT. Panduan Inisiasi Pinjaman Daerah, Jakarta. Sugiyono. (2013). Statika untuk Penelitian. Bandung: CV Alvabeta. _______Metode Pendidikan Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. (Cetakan Ketigabelas). Bandung: Alfabeta. 61
Jurnal De�is Edisi 13 Volume XIII Jurnal De�is Edisi 13, Volume XIII, Juli-Desember 2023 Penulis Naskah Irfan So�i Alamat Koresponden Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Sumber Foto Freepik Dukungan Pemerintah dalam Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional di Daerah (Studi KPDBU SPAM Semarang Barat) ABSTRAK The drinking water sector is a type of PSN in order to support government programs in the form of the availability of proper drinking water for the community. One of the successful Regional Government and Business Entity Cooperation (KPDBU) projects and the only one that received an award in the Special Award category for Regional Infrastructure Development of the Government Business Entity Cooperation Scheme is the West Semarang SPAM. The purpose of this study is to determine the support provided by the Government in the implementation of the West Semarang SPAM KPDBU and to determine the key factors of the West Semarang SPAM KPDBU project in the preparation and transaction stages of the project. The method used in this study is a qualitative approach through in-depth interviews. The research results show that in implementing national strategic projects in the regions implemented under the KPDBU scheme, the Central Government and Regional Governments provide support for the sustainability and success of the project. This support is provided in �inancial form in the form of Project Preparation Funds, land acquisition for projects, easing the licensing process and accelerating the process of drafting related regulations. The key to success in implementing the West Semarang SPAM KPDBU is policy synergy, full support from the Semarang City Government, good cooperation from all involved and the capacity, capability and commitment of the PJPK. . Sektor air minum merupakan salah satu jenis PSN dalam rangka mendukung program pemerintah berupa ketersediaan air minum yang layak bagi masyarakat. Salah satu proyek Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU) yang sudah berhasil dan satu-satunya yang mendapatkan penghargaan pada kategori Penghargaan Khusus Pembangunan Infrastruktur Daerah Skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha adalah SPAM Semarang Barat. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dukungan yang diberikan oleh Pemerintah dalam pelaksanaan KPDBU SPAM Semarang Barat dan untuk mengetahui faktor kunci proyek KPDBU SPAM Semarang Barat dalam tahap penyiapan dan transaksi proyek. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan dalam pelaksanaan proyek strategis nasional di daerah yang dilaksanakan dalam skema KPDBU, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan dukungan untuk keberlangsungan dan keberhasilan proyek tersebut. Dukungan tersebut diberikan dalam bentuk �inansial berupa Dana Penyiapan Proyek, pembebasan lahan untuk proyek, kemudahan proses perizinan dan percepatan proses
penyusunan peraturan terkait. Kunci sukses dalam pelaksanaan KPDBU SPAM Semarang Barat yaitu adanya sinergi kebijakan, dukungan penuh dari Pemerintah Kota Semarang, kerja sama yang baik semua yang terlibat dan kapasitas, kapabilitas serta komitmen PJPK. Kata kunci: KPDBU, infrastruktur. dukungan pemerintah.
1. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) mencatat sampai saat ini terdapat kurang lebih 200 proyek dan 12 program yang merupakan proyek strategis nasional (PSN). investasi PSN tersebut Estimasi dari nilai triliun, mencapai terkoreksi dari sebelumnya yang berjumlah Rp5.739,7 triliun. Dari jumlah investasi tersebut, sebanyak 135 PSN merupakan proyek yang telah selesai tahap proses pembangunannya. Alokasi anggaran yang harus dimuat dalam APBN ataupun APBD sebesar Rp714,5 triliun atau mencapai sebesar 12,45 persen, sedangkan sisa kebutuhan anggaran infrastruktur dipenuhi dari BUMN/BUMD sebesar Rp1.112,1 triliun dan swasta sebesar Rp3.913,2 triliun. Kementerian Koordinator sebesar Rp5.481,4 PSN adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/ atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Sektor air minum merupakan salah satu jenis PSN dalam rangka mendukung program pemerintah berupa ketersediaan air minum yang layak bagi masyarakat. Sejak diberlakukannya otonomi daerah maka tanggung jawab dan tugas Sistem dalam pengembangan Penyediaan Air Minum (SPAM) ada pada Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Air minum dan sanitasi dengan hanya kebutuhan dasar manusia untuk hidup, namun sudah menjadi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sebagaimana tertuang dalam pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang bahwa Pemerintahan Daerah, pelayanan air minum dan sanitasi merupakan kewenangan daerah dan menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. bukan terkait Selanjutnya pada Pasal 298 ayat 1 daerah disebutkan diprioritaskan urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal (SPM). Penanganan air minum dan sanitasi memiliki dampak yang besar terhadap pembangunan di daerah. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu komitmen bersama untuk memenuhi target 100% (serratus persen) bagi air minum aman dan yang dituangkan dalam sanitasi bahwa belanja untuk mendanai layak Jurnal De�is Edisi 13 Volume XIII dokumen Perencanaan Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) sebagai salah satu perencanaan multi sektor. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban menyediakan anggaran untuk bidang AMPL alokasi bersumber serta sumber-sumber mengintegrasikan melakukan pendanaan pemantauan terhadap peningkatan realisasi APBD untuk AMPL untuk mengukur kemajuan pencapaian akses universal air minum aman dan sanitasi layak di daerah. dari APBD, lain, dan serta evaluasi Pendanaan air minum di Daerah saat ini berasal dari Transfer Ke Daerah (TKD) berupa DAK Fisik, Hibah Air Minum, Anggaran dari Kementerian/Lembaga, dan PAD. agar pemenuhan air minum di daerah lebih cepat, salah satunya melalui mekanime KPDBU dengan melibatkan swasta/badan usaha. KPDBU merupakan alternatif yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan dalam bantuan pembangunan infrastruktur (Masitoh, 2014). Namun perlu akselerasi dana Salah satu proyek KPDBU yang sudah berhasil mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Pusat pada kategori penghargaan khusus pembangunan infrastruktur kerjasama pemerintah badan usaha adalah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Semarang Barat di Kota Semarang. KPDBU SPAM sudah COD saat Semarang Barat (Comercial Operating Date) atau telah selesai dan beroperasi sejak tanggal 22 Mei 2021. KPDBU dipilih sebagai skema pelaksanaan kegiatan karena adanya kebutuhan mendasar untuk meningkatkan layanan, area, keterbatasan anggaran, pengetahuan dan pengalaman, dan berbagi risiko terkait pendanaan dan pelaksanaan pekerjaaan. KPDBU. dan telah daerah skema ini secara komersial kualitas dan coverage Dalam pelaksanaannya KPDBU SPAM Semarang Barat tidaklah berjalan mulus tapi yang mengalami dihadapi. Namun demikian, dengan adanya dukungan yang penuh dari Pemerintah Kota Semarang proyek tersebut dapat selesai. Banyak telah dicanangkan oleh beberapa Pemerintah Daerah gagal beroperasi karena berbagai kendala yang dihadapi saat mulai proses perencanaan maupun saat pelaksanaannya diantaranya tidak adanya izin dari legislatif keuangan sampai berbagai persoalan juga KPDBU lain yang dengan kemampuan 64
Dukungan Pemerintah dalam Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional di Daerah (Studi KPDBU SPAM Semarang Barat) Irfan So�i daerah atau kapasitas �iskal daerah. Oleh sebab itu, dukungan Pemerintah sangat diperlukan baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk keberlangsungan proyek KPDBU. Dukungan tersebut diberikan baik dalam bentuk keuangan maupun non keuangan. kurun waktu yang singkat. Untuk itu, Pemerintah Kementerian melalui Koordinator Bidang Perekonomian telah menginisiasi mekanisme pembuatan percepatan penyediaan infrastruktur dan penerbitan regulasi terkait sebagai landasan atau payung hukum yang mengaturnya. 1.2. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, rumusan masalah dalam kajian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana dukungan yang diberikan oleh Pemerintah dalam pelaksanaan KPDBU SPAM Semarang Barat? 2. Bagaimana faktor kunci sukses (key success factors) Proyek KPDBU SPAM Semarang Barat dan transaksi proyek? dalam tahap penyiapan Pemerintah telah membentuk Komite Percepatan Infrastruktur Penyediaan Prioritas (KPPIP) untuk melakukan seleksi terhadap yang dianggap strategis dan memiliki urgensi tinggi serta memberikan fasilitas-fasilitas kemudahan pelaksanaan proyek. Dengan tersebut, diberikannya Pemerintah proyek-proyek strategis dapat direalisasikan lebih cepat. KPPIP melakukan pemantauan terhadap kemajuan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan melakukan evaluasi atas usulan proyek dan perubahan daftar proyek pada program PSN. daftar proyek-proyek fasilitas-fasilitas berharap 1.3. Tujuan Kajian Tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui oleh 1. Untuk mengetahui oleh yang diberikan dalam pelaksanaan KPDBU SPAM Semarang Barat? Pemerintah Daftar PSN pertama kali ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 yang kemudian mengalami perubahan sebanyak 3 kali sesuai Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018, dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020. Pada perubahan keempat daftar PSN tersebut, terdapat beberapa penambahan proyek dan perubahan ruang lingkup program PSN tanpa adanya proyek yang dikeluarkan. 2. Untuk mengetahui faktor kunci sukses (key success factors) proyek KPDBU SPAM Semarang Barat dalam tahap penyiapan dan transaksi proyek? 1.4. Kontribusi Terhadap Organisasi Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terutama kepada pimpinan Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan terkait dalam pengambilan pelaksanaan KPDBU dan dapat menambah referensi praktik dalam pelaksanaan KPDBU. kebijakan 2. LANDASAN TEORITIS 2.1. Proyek Strategis Nasional Dalam rangka untuk meningkatkan melalui pertumbuhan ekonomi pengembangan proyek-proyek infrastruktur di Indonesia, Pemerintah melakukan upaya percepatan yang dianggap strategis dan memiliki urgensi tinggi untuk dapat direalisasikan dalam untuk proyek-proyek Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Semarang Barat merupakan salah satu PSN yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020. Proyek dengan menggunakan skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU) antara PDAM Tirta Moedal Kota Semarang sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dan PT. Air Semarang Barat (ASB) sebagai Badan Usaha Pelaksana (BUP). ini dilaksanakan Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional, terdapat 200 proyek dan 12 program sebagai PSN dengan estimasi nilai investasi mencapai Rp5.481,4 triliun. Pembagian nilai investasi per pulau dimana paling banyak ada di Pulau Jawa dengan nilai sebesar Rp1,973,4 triliun untuk 81 proyek, paling sedikit ada di Pulau Bali Nusa Tenggara dengan nilai Rp45,5 triliun untuk 18 proyek. Untuk proyek terbanyak 65
berupa pembangunan bendungan dan irigasi dengan 55 proyek, disusul berikutnya ada proyek jalan dengan 53 proyek. 2.2. Kerja Sama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Indonesia didasarkan kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Penyediaan Infrastruktur. Sedangkan untuk pelaksanaan di daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Di Daerah. Pelaksanaan KPBU di Usaha dalam KPBU/KPDBU adalah kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum, dengan mengacu pada spesi�ikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah/Kepala Daerah selaku PJPK, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan dengan Badan sumber memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak. PJPK dalam pelaksanaan KPDBU adalah Kepala Daerah atau Badan Usaha atau sebagai Milik Daerah penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan. daya Usaha penyedia Terdapat KPBU/KPDBU, yaitu: beberapa skema dalam Kontrak Pemeliharaan (Operation & Maintenance (O&M) dimana operator usaha, berdasarkan kontrak, mengoperasikan aset milik Pemerintah/Pemerintah Daerah (misalnya pabrik pengolahan air/air limbah) untuk jangka waktu tertentu. Kepemilikan aset tetap pada pihak Pemerintah/Pemerintah Daerah. Operasi & swasta/badan Bangun-Keuangan (Build - Finance (BF)) dimana usaha swasta/badan membangun aset dan membiayai biaya modal hanya selama periode konstruksi. (DBFM)) usaha merancang, membangun, membiayai aset dan menyediakan layanan pemeliharaan (hard management) berdasarkan perjanjian jangka panjang. dimana badan facilities Operasi (Design-Build-Finance-Maintain- Jurnal De�is Edisi 13 Volume XIII Operate /DBFMO) dimana pihak badan membangun, usaha membiayai, layanan pemeliharaan dan operasi di bawah perjanjian panjang. jangka Pengoperasian aset juga termasuk dalam ini misalnya seperti proyek-proyek pengoperasian dan jembatan, instalasi pengolahan air. merancang, menyediakan jalan Konsesi: Seorang pemegang konsesi pihak swasta/badan usaha melakukan investasi dan mengoperasikan fasilitas untuk jangka waktu tertentu, setelah kepemilikan jangka waktu tersebut kembali Pemerintah/ ke Pemerintah Daerah. pihak Pembayaran kepada Badan Usaha ada 3 (tiga) yaitu pembayaran ketersediaan layanan, pembayaran pengguna layanan dan pengembalian dalam bentuk investasi lainnya. Pembayaran ketersediaan layanan merupakan pembayaran secara berkala oleh Menteri/Kepala Lembaga/Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan infastruktur yang sesuai kriteria dengan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian KPBU atau belanja daerah yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan layanan yang berkualitas kepada masyarakat secara berkesinambungan, yang dihasilkan dari penyediaan infrastruktur yang dilakukan melalui KPDBU dan mengoptimalkan nilai guna dari APBD untuk penyediaan layanan. Pembayaran ketersediaan layanan tersebut memperhatikan dilakukan kemampuan daerah, kesinambungan �iskal, pengelolaan resiko �iskal, sasaran dan penggunaannya. kualitas dan/atau dengan keuangan ketepatan pembayaran pengguna layanan merupakan pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana atas penyediaan infrastruktur dapat bersumber dari pembayaran oleh pengguna dalam bentuk tarif. Dalam hal pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana bersumber dari pembayaran oleh pengguna dalam bentuk tarif, PJPK menetapkan tarif awal atas penyediaan infrastruktur. Sedangkan untuk Pengembalian Usaha investasi Pelaksana atas Penyediaan Infrastruktur lainnya dapat bersumber dari bentuk sepanjang dengan bertentangan tidak peraturan perundang-undangan. Selanjutnya untuk Badan Berdasarkan peprakarsa dari kegiatan proyek, maka KPDBU dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu solicited dan unsolited. KPDBU 66
Dukungan Pemerintah dalam Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional di Daerah (Studi KPDBU SPAM Semarang Barat) Irfan So�i solited yaitu KPDBU dimana inisiator berasal dari Pemerintah menyiapkan proyek. Sedangkan KPDBU unsolicited yaitu KPDBU dimana inisiator berasal dari swasta atau badan usaha dimana badan usaha menyiapkan proyek (studi kelayakan). Proyek yang diusulkan badan usaha harus memenuhi kriteria berupa terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan, layak secara ekonomi dan �inansial dan badan usaha yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk penyediaan pelaksanaan membiayai Pemerintah dimana infrastruktur. Banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh dari adanya KPDBU. Dengan adanya KPDBU pelaksanaan kegiatan dapat on schedule, on budget, on service dimana kesinambungan perencanaan, konstruksi, operasi dan pemeliharaan serta mengatasi adanya keterbatasan kapasitas pelaksanaan. Selain itu dengan dana yang sama, KPDBU bisa me-leverage proyek yang lebih banyak Proses dari skema pelaksanaan KPDBU dimulai dari tahap perencanaan, penyiapan, transaksi dan pelaksanaan. pada yang lain. Gambar 1. Skema dalam Proses Pelaksanaan KPDBU Sumber: Bappeda Kota Semarang 2.3. Kerangka Ber�ikti SPAM Semarang Barat merupakan salah satu proyek KPDBU yang berhasil, dalam sekali permasalahan yang dihadapi khususnya dalam perencanaan dan penyiapan proyek. Dukungan sangat diperlukan khususnya yang untuk diberikan prosesnya banyak oleh Pemerintah memastikan proyek tersebut dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya dukungan tersebut SPAM Semarang Barat berhasil beroperasi dan mampu menghasilkan manfaat kepada masyarakat dalam rangka pemenuhan air minum yang layak dan juga mampu menghasilkan penerimaan daerah. dengan baik Gambar 2: Kerangka Pikir Permasalahan yang dihadapi Daerah proses KPDBU di daerah Dukungan Pemerintah dalam KPDBU SPAM Semarang Barat KPDBU SPAM Semarang Barat berhasil beroperasi Sumber: penulis diolah 67
2.4. Penelitian Sebelumnya Penelitian terkait pernah dilakukan oleh Hatmanto dan Supartoyo (2017) tentang Kajian Evaluasi Proyek Strategis Nasional di ini Tengah. Provinsi menggunakan metode penelitian kajian literatur berdasar data dan publikasi terkait. Pembahasan Strategis Nasional di Provinsi Jawa Tengah diantaranya meliputi SPAM Semarang Barat, Revitalisasi Kilang Eksisting (RDMP), Central - West Java Transmission Line 500 KV dan Central Java Power Plant (PLTU Batang) dengan masing- masing pembahasan terkait deskripsi proyek, signi�ikansi proyek, status terakhir, skema pendanaan, pengadaan tanah dan tindak lanjut. Selain itu dibahas uraian status evaluasi Proyek Strategis Nasional di Provinsi Jawa Tengah yang diantaranya terdiri dari RTRW, Pra Studi Kelayakan, Studi Kelayakan, Rencana Teknik Terinci (DED), AMDAL, Izin Lingkungan, Pengadaan Tanah, Pelelangan Investasi, Dukungan Kelayakan, Penjaminan dan Pencapaian Pembiayaan. Adapun pembahasan ini merupakan bagian dari kajian evaluasi Proyek Strategis Nasional di Provinsi Jawa Tengah. Jawa Penelitian tentang Proyek IPPKH, Penelitian yang sama dilakukan oleh Sandrasari (2022) tentang Tinjauan atas Dukungan Pemerintah dalam Penerapan Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha - Project Development Facility pada Proyek SPAM Regional Kamijoro. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa proses bisnis pengajuan Fasilitas Penyiapan Proyek pada Proyek SPAM Regional Kamijoro sesuai dengan proses bisnis pengajuan yang tercantum pada peraturan yang berlaku. terdapat permasalahan Namun demikian, yang dihadapi oleh PJPK, yakni kemunduran jadwal penyelesaian Hasil Keluaran karena keterbatasan sumber daya manusia dari PJPK, manajemen, politik, dan kondisi kahar akibat pandemi Covid-19. Kondisi kahar mengakibatkan alokasi anggaran PDF pada proyek ini mengalami kenaikan sebesar 23,45 persen. Permasalahan terjadi karena Proyek SPAM Regional Kamijoro merupakan proyek Fasilitas Penyiapan Proyek yang diusulkan oleh Pemerintah Provinsi DIY. pertama penerima Penelitian berikutnya dilakukan oleh Pelaksanaan So�i (2022) Pembangunan di Daerah Melalui Pemanfaatan Skema Kerja Sama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara, tentang Infrastruktur Jurnal De�is Edisi 13 Volume XIII dokumen dan pengamatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan KPDBU yang cukup panjang mulai tahap perencanaan, penyiapan, transaksi sampai dengan operasi. Dukungan Pemerintah telah diberikan dalam bentuk dukungan kelayakan atas sebagian biaya konstruksi, namun demikian masih banyak yang berhenti ditengah jalan karena regulasi, kapasitas �iskal daerah dan aspek lainnya berupa ijin dari DPRD. faktor Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Amelia (2023) tentang Faktor-Faktor Kritis Penentu Kesuksesan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Sektor Air Minum. Metode pelaksanaan dilakukan dengan studi literatur, wawancara dan pengisian kuesioner oleh praktisi. Penelitian difokuskan kepada proyek KPBU SPAM pada tahap transaksi, konstruksi dan operasional. kritis kesuksesan KPBU SPAM: 1) komitmen dan tanggung jawab pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta badan usaha; 2) pembagian alokasi risiko secara berimbang antara pemerintah dan badan usaha; 3) koordinasi dan kelembagaan pengelolaan KPBU secara profesional; dan 4) kerangka hukum yang menguntungkan dan e�isien. KPBU bukan merupakan solusi tunggal dan satu-satunya, dalam penyediaan SPAM. Diperlukan kolaborasi dan sinergi multipihak strategis dalam pengambilan penyediaan SPAM seperti peraturan dan perizinan terkait. Terdapat 4 faktor langkah 3. METODE PENILITIAN Kajian ini merupakan jenis penelitian kualitatif kualitatif merupakan salah satu metode penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung mencari sebuah makna dari data yang didapatkan dari hasil sebuah penelitian. jenis pendekatan yang Salah satu dari dikemukakan (dalam oleh Jenis Sugiyono,2014) adalah studi kasus. pendekatan studi kasus ini merupakan jenis pendekatan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan. dimana penelitian Creswell yang digunakan Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang didapatkan melalui wawancara mendalam (depth interview) kepada narasumber atau informan terkait. Narasumber berasal dari Badan Daerah Perencanaan Pembangunan 68
Dukungan Pemerintah dalam Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional di Daerah (Studi KPDBU SPAM Semarang Barat) (Bappeda) Kota Semarang selaku ketua Stering Committee dan Perumda Air Minum Tirta Moendal Kota selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK). Semarang Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (depth interview) dengan beberapa narasumber terkait KPBDU Instrumen yang SPAM Semarang Barat. adalah tersebut digunakan wawancara dengan pedoman atau panduan wawancara yang dilakukan secara terstruktur atas pertanyaan yang akan diberikan. Pengolahan data menurut Yin (2021) umumnya terdiri compiling, dari yaitu disassembling, reassembling, interpreting, and concluding. lima tahapan, yang dilakukan dalam proses pengolahan data adalah mengumpulkan (compiling) data mentah baik berupa data primer (hasil FGD) maupun data sekunder (data dan informasi yang diperoleh dari laporan, kajian, buku, karya peraturan perundangan) ke dalam basis data dan mengolah data mentah tersebut dilakukan dengan secara hati-hati. Adapun tahapan pertama tulis ilmiah, dan tahapan kedua dilakukan pembongkaran (disassembling) data mentah dalam basis data dengan melakukan proses coding. Tahapan ketiga Selanjutnya, pada adalah menyusun kembali (reassembling) data dengan melihat pola yang muncul berdasarkan pemahaman peneliti. Tahapan interpretasi keempat (interpreting) hasil penyusunan kembali (reassembling) yang telah dilakukan. Tahapan terakhir adalah menarik (concluding) berdasarkan hasil interpretasi yang telah dilakukan. dilakukan data berdasarkan kesimpulan 4. HASIL DAN PEMBAHASAN Penyiapan Proyek SPAM Semarang Barat dimulai sejak tahun 2012 dan ditargetkan dengan memanfaatkan air di Waduk Jatibarang yang saat itu sedang dibangun dan awalnya akan mulai beroperasi tahun 2015. Dalam pelaksanaannya di terdapat yang merupakan turunan dari Perjanjian KPDBU. Penjaminan dari PT. PII dapat diberikan terhadap kewajiban �inansial PJPK kepada Badan Usaha yang dialokasikan kepada PJPK. Penjaminan PII memastikan terbayarnya kewajiban �inansial PJPK dalam Perjanjian Perjanjian Penjaminan, namun tidak mengalihkan tanggung-jawab dari PJPK. Perjanjian Penjaminan atas risiko-risiko sebagaimana KPDBU disepakati dan Tahap penyiapan KPDBU SPAM Gambar 3: Struktur Proyek SPAM Semarang Barat Sumber: Perumda Air Minum Tirta Moendal Kota Semarang Semarang Barat telah dimulai sejak tahun 2012, namun pembatalan Undang-Undang 69 SDA Nomor 7 Tahun 2004 pada tahun 2015 membuat proyek sempat berada dalam
kondisi terlantar atas skema pendanaan yang dipilih. Proyek SPAM Semarang Barat kemudian masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional dan Proyek Prioritas sehingga mendapat perhatian khusus dari Menko Perekonomian selaku ketua KPPIP. Dasar pelaksanaan KPDBU adalah penerbitan surat Menko Perekonomian kepada Menteri PUPR No. S- 55/M.EKON/03/2017 tanggal 2 Maret 2017 yang menegaskan kembali bahwa skema pembiayaan proyek SPAM Semarang Barat adalah KPBU dan Penerbitan Surat Menteri PUPR kepada Walikota Semarang dengan Nomor PR.01.03-Mn/301 yang menyampaikan bahwa skema yang didukung Pemerintah adalah KPBU. Setelah penetapan skema pendanaan oleh KPPIP maka tahap selanjutnya adalah proyek menuntaskan menuju tahap transaksi. Pemerintah Kota Semarang formal melakukan penunjukkan PDAM Kota Semarang sebagai PJPK. Selanjutnya Pemerintah Kota Semarang secara intensif berkerja sama di dalam proses percepatan pembangunan SPAM Semarang Barat dengan KPPIP, Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, PT SMI, dan PT PII. Berkat kerja sama semua pihak, pada Desember 2017 proyek SPAM Semarang Barat telah siap untuk masuk dalam tahap transaksi. tahap penyiapan secara Walaupun proyek sempat mengalami keterlambatan karena dicabutnya Undang- SDA Nomor 7 Tahun 2014, Undang Pemerintah dengan kerjasama bersama KPPIP, Kemenkeu, dan dapat mengejar pihak-pihak ketertinggalan dan memenuhi targetnya sebagai Proyek Prioritas, yaitu konstruksi sebelum 2019. Dengan proses transaksi Januari 2018 selama 10 bulan saja, dari hingga Oktober 2018, SPAM Semarang Barat sukses menjadi proyek KPBU dengan proses transaksi itu menjadi prestasi karena proses lelang tetap mengikuti standar lelang internasional dan memenuhi ekspektasi investor internasional sebagai peserta lelang. Kota Semarang lainnya tercepat di Indonesia. Hal dalam pelaksanaannya SPAM Semarang Barat juga tantangan, dihadapkan terutama ulang pembangunan Jaringan Distribusi Utama (JDU) ke Semarang bagian barat sebagai akibat adanya refocusing APBN dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Hal ini dapat diatasi dengan mengalirkan sementara aliran air kepada sembari menunggu penyelesaian pembangunan jalur ini tersebut, meskipun distribusi Namun demikian, pada adanya berbagai penjadwalan jaringan eksisting hal Jurnal De�is Edisi 13 Volume XIII menyebabkan tingkat kehilangan air menjadi tinggi. ulang konstruksi tersebut juga telah menyebabkan banyaknya masyarakat di Semarang bagian dan mulai barat mulai sumber menggunakan pemanfaatan air nonPDAM. Hal tentunya menjadi tantangan bagi PDAM Tirta Moedal dalam mendorong masyarakat memanfaatkan SPAM Semarang Barat pasca selesainya jaringan distribusi tersebut. Selain itu, penjadwalan tidak sabar ini Pelaksanaan KPDBU SPAM Semarang Barat dari Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Semarang. Dukungan tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut: mendapatkan dukungan Daerah Kota 1. Regulasi Dari segi regulasi, Pemerintah Kota Semarang mampu mempercepat penyusunan Peraturan Daerah (Perda) terkait KPDBU SPAM Semarang Barat. Bahkan merupakan salah cepat penyelesaiannya karena adanya dukungan dari legislatif. satu Perda yang cukup 2. Pendanaan Dukungan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan diberikan dalam bentuk Dana Penyiapan Proyek (PT. Saran Infrastruktur), Viability Gap Fund Multi (VGF) dan penjaminan (PT PII). Sedangkan melalui Kementerian PUPR berupa dukungan pendanaan teknis (Intake dan Pipa JDU). Dukungan dalam bentuk investasi Intake sebesar Rp103 miliar oleh Ditjen Sumber Daya Air, Kemen. PUPR dan investasi Jaringan Distribusi Utama (JDU) oleh Ditjen Cipta Karya, Pelaksanaan pembangunan JDU walaupun mengalami keterlambatan karena pandemi Covid-19 dan dapat dipenuhi pembangunannya oleh Ditjen Cipta Karya pada Tahun Anggaran 2022. Pemerintah Kota Semarang juga memberikan distribusi pendanaan pembagi. Kemen PUPR. untuk jaringan 3. Lahan Permasalahan lahan sering menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Pemerintah Kota Semarang memberikan dukungan pengadaan lahan untuk membangun infrastruktur SPAM Semarang Barat dari APBD. 4. Perizinan. Semarang memberikan kemudahan perizinan terhadap pelaksanaan SPAM Semarang Barat. Pemerintah Kota 70
Dukungan Pemerintah dalam Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional di Daerah (Studi KPDBU SPAM Semarang Barat) Irfan So�i Tabel 1: Skema Investasi SPAM Semarang Barat (dalam juta rupiah) Komponen BUP PDAM Pemkot Semarang Pemerintah Pusat Total Intake 103.000 103.000 WTP, Resorvoir Pipa Transmisi, 396.671 396.671 JDU 221.061 221.061 Jaringan Tersier Sekunder dan 35.843 124.121 159.964 Switching 158.095 158.095 Working Capital (WC) 4.387 4.015 8.402 Biaya Kontruksi + WC 401.058 197.953 124.121 324.061 1.047.193 Biaya Akuisisi Lahan 100.000 100.000 Financing Fee 5.356 5.356 Total Biaya Investasi 406.414 197.953 224.121 324.061 1.152.549 IDC 52.066 Total Biaya Investasi + IDC Kontribusi Total Sumber: Perumda Air Minum Tirta Moendal Kota Semarang 458.480 197.953 terhadap 38,06% 16,43% 224.121 18,60% 324.061 23,90% 1.204.615 Berdasarkan data tabel 1 di atas terkait skema investasi SPAM Semarang Barat, terlihat bahwa kontribusi Badan Usaha Pelaksana (BUP) terhadap total investasi mencapai 38,06 persen dan merupakan terbesar. baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah masing-masing sebesar 23,90 persen dan 18,60 persen pada peringkat dua dan tiga. PDAM juga terdapat kontribusi investasi sebesar 16,43 persen. Kontribusi Pemerintah Kunci Sukses KPDBU SPAM Semarang Barat dalam pelaksanaan KPDBU SPAM Semarang Barat yaitu sebagai berikut: Kunci sukses 1. Sinergi Kebijakan di dukung oleh Tim Ahli. Tim Pelaksanan terdiri dari anggota tetap yang terdiri dari kelompok kerja bidang penyiapan dan kelompok kerja bidang teknis serta anggota tidak tetap dari Kepala SKPD terkait. Dalam melaksanakan tugasnya kedua kelompok kerja bidang penyiapan dan bidang teknis tersebut dapat melaporkan masalah dan meminta bantuan kepada SKPD terkait. Kelompok bidang penyiapan bertanggung jawab atas perjanjian KPDBU, perjanjian penjaminan dan regres serta pemberian kelayakan untuk kelompok bidang teknis bertanggung jawab atas pertanahan dan perijinan, konservasi lingkungan hidup dan sosial serta desain dan kontruksi. Masing-masing kelompok tersebut diisi oleh perwakilan dari PDAM, PT. SMI dan PT.PII. dukungan. Sedangkan semua stakeholder terkait sangat membantu dalam kesuksesan pembangunan SPAM Semarang Barat. Dukungan penuh dan aktif dari Walikota Semarang sebagai PJPK di saat awal proyek dirancang. Walikota Semarang hadir langsung dalam pertemuan dengan Direktur Jenderal Cipta Karya dan mengirim surat pemohoan Kementerian Keuangan. Selain itu Tim Simpul KPDBU dan Tim Lelang dibentuk langsung juga oleh Walikota dan Dirut PDAM Tirta Moedal. Tim Simpul yang terdiri dari Tim Pelaksanan dan 71 Adanya sinergi kebijakan PDF kepada 2. Dukungan Penuh Pemerintah Kota Semarang Pemerintah Kota SPAM Semarang dengan Semarang melakukan investasi melalui Penyertaan Modal Pemerintah (pembiayaan investasi) baik melalui KPDBU maupun Non KPDBU. Dukungan oleh Pemerintah Kota Semarang Barat dari APBD sampai dengan tahun 2026 sebagaimana Dukungan dari untuk Barat pelaksanaan ditunjukkan pendanaan diberikan
Jurnal De�is Edisi 13 Volume XIII pada tabel 2. Penyertaan modal yang dilakukan oleh Kota dalam bentuk Barat penyertaan modal untuk KPDBU SPAM Semarang Barat sebesar Rp56,969 miliar dan penyertaan modal Non KPDBU SPAM sebesar Rp124 miliar. Semarang Barat Semarang Penyertaan modal untuk KPDBU SPAM Semarang Barat diberikan untuk tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Sedangkan untuk Penyertaan modal Non KPDBu SPAM Semarang Barat diberikan untuk tahun 2023 sampai dengan tahun 2026. Tabel 2: Rencana Investasi Dengan Pembiayaan Dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2022 - 2026 Sumber: PDAM Tirta Moedal Kota Semarang Selanjutnya terdapat dukungan dari Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) dan PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT.SMI) dalam menyusun Outline Business Case (OBC) dan Final Business Case (FBC) berstandar internasional. SMI untuk Dukungan KPPIP dan PT. kekurangan mengidenti�ikasi dan meningkatkan hasil studi OBC menjadi standar internasional yang menarik bagi investor ternama baik domestik maupun internasional. KPPIP membantu proses penyempurnaan OBC dengan melakukan studi real demand survey di area pelayanan Proyek dan Perhitungan capital expenditure untuk porsi jaringan distribusi dan sambungan rumah Proyek SPAM Semarang Barat. PT SMI sebagai bagian dari penugasan dalam rangka PDF melakukan penyusunan FBC dengan bantuan legal konsultan berstandar internasional. SPAM Semarang Barat �inansial, teknis, dan 1. Kerja Sama yang Baik Berikutnya terdapat kerjasama yang baik dan konstruktif antara Pemerintah Kota Semarang baik pihak eksekutif dan pihak legeslatif, PDAM Tirta Moedal, KPPIP, Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, PT SMI, dan PT PII. Penyamaan visi atas proyek, kordinasi dan pertukaran informasi yang kerjasama percepatan, serta penjagaan dari sisi legal terkait komitmen para pihak. Sebagai contoh proses Perda KPDBU yang bisa diselesaikan kurang dari 1 bulan dan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Semarang selama 5 tahun untuk mendukung berjalannya KDPBU. baik menjadi kunci dan penjaminan oleh Kementerian Keuangan. Dukungan teknis dari PT. SMI memungkinkan Pemerintah Kota Semarang dan PDAM Kota Semarang untuk melaksanakan lelang yang sesuai dengan kaidah internasional. Dukungan �iskal dalam bentuk VGF untuk meningkatkan kelayakan �inansial proyek tidak diperlukan oleh BUP pemenang bahkan berdasarkan pengajuan dokumen lelang BUP memberikan Selanjutnya kerjasama dengan PT PII dilakukan untuk investor keamanan meningkatkan melalui penjaminan. Sebagai hasilnya, Proyek 72 Optimalisasi fasilitas PDF disediakan yang KPDBU lelang diskon tarif. bagi
Dukungan Pemerintah dalam Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional di Daerah (Studi KPDBU SPAM Semarang Barat) Irfan So�i = 1.904,4 + 1.999,2: 1.959 x 100% = 92,33% 2 SPAM Semarang Barat terpilih sebagai proyek KPBU Kementerian Keuangan dalam rangkaian acara IMF-World Bank Annual Meeting tahun 2018 di Bali. untuk showcase 2. Kapasitas, Kapabilitas dan Komitmen dalam pelaksanaan KPDBU adalah terkait kapasitas, kapabilitas, dan komitmen dari PDAM Tirta Moedal. Sebagai PJPK dari proyek KPDBU SPAM Semarang Barat, PDAM Tirta Moedal telah menunjukkan komitmen dan usaha yang maksimal dan responsif terhadap berbagai tantangan yang muncul selama penyiapan proyek tersebut. Hal ini menjadi faktor esensial dalam memastikan bahwa proyek seluruh dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kunci sukses terakhir aspek penyiapan Pelaksanaan proyek KPDBU SPAM Semarang Barat mampu memberikan dampak/manfaat positif baik bagi PDAM, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat. Bagi PDAM, adanya SPAM Semarang Barat dapat meningkatkan kualitas dan kontinuitas pelayanan air minum serta perluasan coverage area. Dimana dapat menambah kapasitas pelayanan menjadi sebesar 1.000 atau setara dengan 60.000 liter/detik Sambungan Rumah Tangga (SR). Selain itu juga potensi ketersediaan pemenuhan air baku dan air minum layak yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. SPAM Semarang Barat dapat mendukung aktivitas Semarang. Kita perekonomian di Kota mengetahui kebijakan pembatasan pemanfaatan air tanah untuk menjaga penurunan muka tanah dan intrusi air air khususnya untuk industri sangat dibutuhkan. Bagi Pemerintah Daerah, bahwa bersama laut menyebabkan kebutuhan Dampak/Manfaat Positif Bagi PDAM, Pemerintah Daerah, Dan Masyarakat Selain itu, KPDBU SPAM Semarang kontribusi Barat mampu meningkatnya Tabel 3: Indikator Kinerja Perumda Tirta Moendal Tahun 2017 - 2021 Sumber: PDAM Tirta Moedal Kota Semarang pendapatan daerah berupa penerimaan deviden dari PDAM Tirta Moendal pada tahun 2021 sebesar kurang lebih Rp30 miliar dari laba setelah pajak sebesar Rp49,26 miliar. Pendapatan dari deviden tersebut terus naik dari tahun-tahun sebelumnya sejalan dengan kenaikan dari laba setelah pajak. Terakhir, manfaat bagi masyarakat yaitu dengan dapat adanya SPAM Semarang Barat dan meningkatnya secara umum kesejahteraan masyarakat serta membuat harga air minum menjadi 73 tingkat kesehatan terjangkau oleh masyarakat umum dan layak secara ekonomis. Jika dilihat dari rasio pertumbuhan yang dapat menunjukkan perkembangan PDAM Tirta Moendal baik jumlah pelanggan maupun produksi airnya. Jumlah pelanggan mengalami pertumbuhan positif walaupun dari segi persentase mengalami penurunan yaitu dari 1,41 persen di tahun 2018 menjadi 1,07 persen pada tahun 2021. Namun demikian pada tahun 2021 yang merupakan saat beroperasinya KPDBU SPAM Semarang
pelanggan Barat mengalami kenaikan jika dibanding tahun 2020 yang hanya 0,84 persen. pertumbuhan jumlah Selanjutnya dari segi produksi air, pada tahun 2018 mengalami pertumbuhan negatif yaitu minus 3,77 persen. Dan setelah beroperasi KBDBU SPAM Semarang Barat produksi air mengalami pertumbuhan yang cukup signi�ikan yaitu pada angka 5,54 persen. Pertumbuhan produksi air yang cukup diharapkan mampu memenuhi kebutuhan air minum serta cakupan pelanggan lebih banyak dari sebelumnya. Tabel 4: Pertumbuhan Pelanggan dan Produksi Air Tahun 2017 - 2021 tinggi ini Tahun Pelanggan Produksi (m3) Pertumbuhan Pelanggan Pertumbuhan Produksi 2017 169.938 96.613.218 2018 172.334 92.968.227 1,41% 3,77% 2019 174.584 95.201.070 1,31% 2,40% 2020 176.042 96.315.275 0,84% 1,17% 2021 177.929 101.653.141 1,07% 5,54% Sumber: PDAM Tirta Moedal Kota Semarang (di olah) 5. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pemerintah daerah dapat menggunakan dalam pembangunan skema infrastruktur di daerah. Dalam pelaksanaan proyek strategis nasional di daerah yang dilaksanakan KPDBU, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan keberlangsungan dan keberhasilan proyek tersebut. Dukungan tersebut diberikan dalam bentuk regulasi, pendanaan, lahan dan perizinan. Dukungan pendanaan berupa Dana Penyiapan Proyek (PT. Saran Multi Infrastruktur), Viability Gap Fund (VGF) dan penjaminan (PT PII). Sedangkan melalui Kementerian dukungan pendanaan teknis (Intake dan Pipa JDU), Selanjutnya lahan melalui anggaran Pemerintah Kota Semarang. Adanya dukungan penuh khususnya terkait perizinan dari Pemerintah Kota Semarang mulai dari Kepala Daerah, DPRD sampai dengan SKPD teknis terkait. KPDBU dalam skema dukungan berupa PUPR pengadaan sukses pelaksanaan KPDBU SPAM Semarang Barat yaitu adanya sinergi kebijakan, dukungan penuh dari Pemerintah Kota Semarang, adanya kerja sama yang baik Kunci Jurnal De�is Edisi 13 Volume XIII kapasitas, semua kapabilitas serta komitmen PJPK. Sinergi kebijakan di tatanan Pemerintah Pusat dan dilakukan melalui Pemerintah Daerah veri�ikasi penetapan skema pendanaan, perhitungan kelayakan proyek dan kapasitas �iskal pemerintah. Penetapan PJPK dengan kapasitas dan kapabilitas yang sesuai untuk mengelola semua aktivitas mulai tahap pelaksanaan persiapan proyek. Selain itu kolaborasi dan dukungan seluruh pihak sangat diperlukan untuk pembangunan infrastruktur di daerah dalam rangka meningkatkan layanan publik. yang terlibat dan sampai dengan Penulis dapat menyampaikan beberapa saran untuk perbaikan pelaksanaan KPDBU perlu kedepan sinergi adanya yaitu pendanaan dari skema yang lain agar sehingga proyek tersebut benar-benar bisa langsung oleh masyarakat dengan adanya infrastruktur pendukungnya. perlu menambah instentif yang saat ini sudah ada dalam bentuk atau mengalokasikan dana tertentu kepada Pemerintah Daerah yang berhasil menjalankan skema KPDBU sehingga akan mendorong daerah lain untuk memanfaatkan skema yang sama. dapat dimanfaatkan Selain itu juga �iskal insentif transfer PENGHARGAAN Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang telah langsung memberikan maupun atau kontribusi yang produktif sehingga penulis dapat menyelesaikan ini, khususnya kepada Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer, DJPK serta teman- teman Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Direktorat Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer, DJPK. Penulis bertanggung jawab sepenuhnya atas hasil penelitian ini termasuk apabila terjadi kesalahan. kontribusi baik tidak langsung, saran Penelitian terdapat kemungkinan DAFTAR PUSTAKA (2023). Faktor-Faktor Kritis Amelia, E.B. Sama Kerja Penentu Usaha Badan Pemerintah (KPBU) Jurnal Sektor Air Minum. Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan dan IPTEK. Vol. 19 No. 1 Juni 2023 Hal 57-72. Kesuksesan dengan Creswell, J. W. (2015). Penelitian Kualitatif & 74
Dukungan Pemerintah dalam Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional di Daerah (Studi KPDBU SPAM Semarang Barat) Irfan So�i Desain Riset. Pustaka Pelajar. Hatmanto, T. & Supartoyo, Y., H. (2017). Strategis Kajian Nasional di Provinsi Jawa Tengah. Semnas BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah. Evaluasi Proyek Perekonomian Koordinator Nomor tentang 7 Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional. Bidang Tahun 2021 Kurniawan, Fredy. Studi Kasus (2020). Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha di Jawa Timur. Narotama Jurnal Teknik Sipil. Volume 4 Nomor 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum. Masitoh, H. (2014, Januari). Public Private Partnership (PPP) Pengelolaan Aset tentang Daerah: Kemitraan antara Perusahaan Daerah Pasar Surya (PDPS) Surabaya dengan PT Arwinto Intan Wijaya (AIW) dalam Pengembangan dan Pembangunan Darmo Trade Centre (DTC) Surabaya. Kebijakan dan Manajemen Publik, Vol 2(1). Studi Deskriptif Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Sandrasari, Atas Dukungan Pemerintah Dalam Penerapan Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha - Project Development Facility Pada Proyek SPAM Regional Kamijoro. PKN STAN Jakarta. Y. (2022). Tinjauan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2016 -2021. So�i, I. (2022). Pelaksanaan Pembangunan Daerah Melalui di Infrastruktur Pemanfaatan Sama Skema Pemerintah Daerah dan Badan Usaha. Jurnal Desentralisasi Fiskal, Edisi 10 Volume X. Kerja Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Dalam Sistem Penyelenggaraan Penyediaan Air Minum Semarang Barat. 2018 tentang Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2021 - 2026. 2021 tentang Sugiyono. Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Method). Bandung: Alfabeta. (2014). Metode Tirta Moendal, Perseroda. (2022). Kesiapan Penyerapan KPBU SPAM Semarang Barat. Semarang. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Indonesia Perekonomian Nomor tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Republik 9 Tahun 2022 Yin, R. K. (2021). Qualitative Research from Start to Finish. New York: The Guilford Pres. 75
Jurnal De�is Edisi 13 Volume XIII 76
Jurnal De�is Edisi 13 Volume XIII Jurnal De�is Edisi 13, Volume XIII, Juli-Desember 2023 Penulis Naskah Adriyanto Mahartha Titi Ganjar Prihatmoko Alamat Koresponden Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Sumber Foto Humas DJPK Peranan Dana Insentif Daerah dalam Meningkatkan Kinerja Daerah ABSTRAK The allocation of Transfer Funds to Regions and Village Funds has had an increasing trend so far, this is proof of the support of the Central Government in supporting the Regions in developing their regions. DID is included in TKDD which also supports regional development, where as a form of support to regions it is focused as a reward for regions that have superior performance. However, until now several development indicators in the regions, such as regional independence, regional spending, village development, gender empowerment, human development and public services, are still crucial issues that need to receive great attention from the government. This raises the question of whether the government policies and programs that have been implemented to improve the performance of development indicators have been running effectively and have not yet achieved the predetermined targets, or whether they are appropriate and effective in achieving regional development targets. Therefore, it is necessary to study the impact of the Transfer Fund allocation policy, especially DID, on improving indicators of regional independence, village development, regional spending, gender empowerment, public services and human development in the region. This research aims to test and analyze: 1) the impact of DID on improving the regional independence index, regional expenditure index, village development index, gender empowerment index, human development index and public service index, 2) The results of recommendations for improving DID policies to improve indicators in area. This research uses the Two Average Difference Test/T-Test (T-Test). The population in this research is all Regional Governments throughout Indonesia. The data used is for the period 2015 to 2021. The sampling technique used is Non Purposive Sampling. The population size is 542 Regional Governments with a sample size of 221 Regional Governments. Data processing and analysis using MS Excel. The research results show that (1) The performance of regions that always receive DID is relatively better compared to regions that never receive DID, not only on the indicators assessed in the calculations in the DID allocation, but also other performance indicators outside the calculations used in the allocation. DID. (2) The performance of regions that receive DID on the indicators in the DID calculation, namely regional �iscal independence, HDI, APM, and deliveries assisted by health workers is higher than regions that do not receive DID. (3) The performance of regions that receive DID on indicators outside of DID calculations, namely regional spending, public services and regional development, is higher and more signi�icant than regions that do not receive DID, especially during the pandemic. (4) Regions that receive DID demonstrate discipline in realizing expenditure and demonstrate commitment to ful�illing expenditure allocations that are public priorities, including during the pandemic. (5) Regional groups that always receive DID are also committed to maintaining and improving public services such as road stability infrastructure performance. (6) Commitment to spending and ful�illing public services is also accompanied by higher development achievements such as higher IDM and IDG index values. Meningkatnya alokasi Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) selama ini merupakan bukti dukungan Pemerintah dalam pembangunan daerah, temasuk Dana Insentif Daerah (DID) sebagai bentuk reward bagi daerah-
daerah yang mempunyai kinerja yang unggul. Namun masih ada beberapa indikator pembangunan di yang menjadi permasalahan krusial dan perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Untuk itu, apakah kebijakan dan program pemerintah untuk meningkatkan kinerja indikator pembangunan sudah berjalan dengan efektif dalam mencapai target pembangunan didaerah. Oleh karena itu perlu dikaji dampak dari kebijakan DID terhadap perbaikan indikator kemandirian daerah, pembangunan desa, belanja daerah, pemberdayaan gender, layanan publik, serta pembangunan manusia didaerah. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis : 1) dampak DID terhadap perbaikan indeks indeks kemandirian daerah, pembangunan manusia, serta indeks layanan publik, 2) Hasil rekomendasi terhadap perbaikan kebijakan DID untuk memperbaiki indikator di daerah. Penelitian ini menggunakan Uji Beda Dua Rata-rata/Uji-T (T-Test), populasi seluruh Pemerintah Daerah seluruh Indonesia dengan ukuran sampel sebanyak 221, dan data periode tahun 2015 sampai tahun 2021. Teknik sampling yang digunakan adalah Non Purposive Sampling. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Kinerja daerah yang selalu mendapat DID relatif lebih baik dibandingkan dengan daerah yang tidak pernah mendapat DID, pada indikator yang dinilai dalam dan di luar perhitungan alokasi DID. (2) Kinerja daerah yang mendapat DID pada indikator dalam perhitungan DID yaitu kemandirian �iskal daerah, IPM, APM, dan persalinan ditolong tenaga kesehatan lebih tinggi dari daerah yang tidak mendapat DID. (3) Kinerja daerah yang mendapat DID pada indikator diluar perhitungan DID yaitu belanja daerah, layanan publik, dan pembangunan daerah lebih tinggi dan signi�ikan dari daerah yang tidak mendapat DID, terutama di masa pandemi. (4) Daerah yang mendapat DID menunjukkan disiplin dalam merealisasikan belanja dan menunjukkan komitmen pada pemenuhan alokasi belanja yang menjadi prioritas publik, termasuk pada masa pandemi. (5) Kelompok daerah yang selalu mendapat DID juga berkomitmen untuk menjaga dan meningkatkan pelayanan publik seperti kinerja infrastruktur kemantapan jalan. (6) Komitmen pada belanja dan pemenuhan layanan publik juga diiringi dengan lebih tingginya capaian pembangunan seperti lebih tingginya nilai indeks IDM dan IDG. indeks belanja daerah, indeks pembangunan desa, indeks pemberdayaan gender, KATA KUNCI: Dana Insentif Daerah, kinerja daerah, indikator kemandirian daerah, pembangunan desa, belanja daerah, pemberdayaan gender, layanan publik, pembangunan manusia,
1. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang desentralisasi Indonesia telah dilalui, dengan �iskal di berbagai tantangan dan peluang. Lompatan besar pada pelaksanaan desentralisasi �iskal dimana yang sebelumnya otonomi daerah cenderung masih dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka era baru otonomi daerah dimulai. Desentralisasi �iskal yang penyerahan luas melalui kewenangan pemerintah pusat yang lebih besar pada sisi penerimaan dan pengeluaran kepada pemerintah daerah dalam mengelola �iskal di daerah. Dalam pelaksanaannya, dukungan bagi pembangunan daerah diwujudkan salah satunya dengan peningkatan dana transfer kedaerah dalam APBN selama dua puluh tahun ini, dimana APBN tahun Perjalanan panjang sentralistik, lebih pusat yang kuat 2001 sebesar Rp81,05 triliun menjadi sebesar Rp812,97 triliun pada tahun 2019 dan sebagai respon terjadinya pandemi Covid-19, TKD pada tahun 2020 mengalami penurunan, menjadi Rp762,54 ditahun 2020. Dana Insentif Daerah menjadi salah satu instrumen pendanaan yang cukup menarik untuk dicermati, karena besaran DID yang cukup signi�ikan bagi APBN maupun APBD dan juga sifatnya yang sebagai insentif ataupun reward bagi instrument daerah untuk berprestasi menimbulkan iklim kompetisi bagi daerah baik. Mulai untuk 2010, DID dialokasikan mengalami peningkatan nilai alokasi setiap tahunnya, dimana pada tahun 2010, alokasi DID sebesar Rp1,2 triliun, dan pada tahun 2020 alokasinya mencapai Rp13,5 triliun. Peningkatan alokasi terbesar terjadi pada tahun 2016, dimana alokasi DID menjadi Rp5 triliun, naik dari tahun 2015 sebesar Rp1,7 triliun. Jumlah daerah penerima DID juga terus meningkat, dari 54 daerah pada tahun 2010 menjadi 416 daerah pada tahun 2020. yang serta berkinerja pada lebih tahun Jika melihat perkembangan beberapa indikator ekonomi dan kesejahteraan daerah telah sepanjang menunjukkan peningkatan, akan tetapi masih terdapat ketimpangan capaian antar wilayah. Capaian PDRB per kapita meningkat pesat, dari Rp8,83 juta ditahun 2002 menjadi Rp56,94 juta ditahun 2020. Dengan gap yang antara daerah dengan semakin tinggi, DID dialokasikan, Jurnal De�is Edisi 13 Volume XIII capaian tertinggi yakni Propinsi DKI Jakarta dibanding daerah dengan capaian terendah Propinsi NTT. Indikator perbaikan kualitas hidup masyarakat (IPM) juga mengalami perbaikan yang cukup signi�ikan, dimana pada tahun 2002 capaian IPM sebesar 65,80 menjadi 71,94 pada tahun 2020. Akan tetapi ketimpangan capaian antar daerah masih IPM cukup terendah tahun 2002 adalah Provinsi NTB (57,8) dan tahun 2020 adalah Provinsi Papua (60,44), sedangkan capaian IPM tertinggi pada Provinsi DKI Jakarta yakni 75,6 (2002) meningkat menjadi 80,77 (2020). Selain itu, (2022), menurut ketimpangan pendapatan bergerak �luktuatif walaupun cenderung meningkat dari 0,34 (2002) menjadi 0,39 (2020). Ketimpangan antardaerah juga masih terjadi pada Indikator Rasio Gini, dimana pada tahun 2020 Rasio Gini ter tinggi pada Provinsi DI Yogyakar ta (0,44) dan terendah pada Provinsi Bangka Belitung (0,26). tinggi. dimana sedangkan USAID dan distribusi BKF Dari uraian diatas dimana alokasi dana transfer kedaerah dan DID selama ini ini memiliki sebagai bukti dukungan Pemerintah Pusat dalam dalam membangun daerahnya dan daerah yang mempunyai kinerja yang unggul. Namun demikian sampai saat ini beberapa indikator pembangunan pemerataan tingkat capaian pembangunan masih menjadi permasalahan krusial yang perlu mendapat perhatian yang besar dari pemerintah. Hal tersebut menggambarkan bahwa kebijakan dan program trend yang meningkat, hal mendukung Daerah dan pemerintah yang sudah dilakukan untuk meningkatkan beberapa indikator dan memeratakan capaian indikator antar daerah belum berjalan dengan efektif dan masih belum mencapai target yang diharapkan. Peran penting DID sebagai instrument insentif pemerintah bagi Daerah yang berprestasi dan memiliki karakteristik yang berbeda dengan dana transfer yang lain, perlu penelitian dampaknya terhadap perbaikan indikator didaerah. Begitu pula secara khusus apakah dapat pengalokasian DID selama meningkatkan pembangunan indikator didaerah dan apakah capaian indikator tersebut dapat lebih merata antardaerah di Indonesia serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap capaian tersebut serta rekomendasi yang sekiranya dapat diambil oleh DJPK dalam membuat kebijakan untuk menentukan indikator-indikator yang kiranya dilakukan ini 79
Peranan Dana Insentif Daerah dalam Meningkatkan Kinerja Daerah Adriyanto, Mahartha Titi, Ganjar Prihatmoko dalam tepat mengalokasikan DID serta bagi daerah yang diharapkan dapat memberikan perbaikan indikator-indikator didaerah. dan akan digunakan berdasarkan prestasi kerjanya berupa fasilitas, kesempatan mengembangkan kemampuannya, seperti promosi, mengikuti pendidikan atau naik haji. dan 2. Tinjauan Pustaka Desentralisasi �iskal telah banyak dikaji oleh peneliti baik dalam negeri maupun mabnca peneliti mancanegara telah melakukan kajian tentang dampak di beberapa negara, dimana hasil penelitian tersebut bervariasi hasilnya. Hasil penelitian yang menyatakan pelaksanaan �iskal di beberapa kebijakan desentraliasi berhasil meningkatkan negara telah pendidikan, fasilitas perbaikan meningkatkan belanja infrastruktur serta mendorong partisipasi masyarakat dalam berinvestasi sebagai mana hasil penelitian yang dilakukan oleh Liu (2014), Bahl dan Bird (2013), Kappeler (2012), Faguet (2004), Zhang dan Zou (2001). Dilain sisi, temuan yang berbeda disajikan oleh penelitian yang lebih lama yang dilakukan oleh Strumpf (1999), Ravallion (1998), West (1995), temuannya adalah bahwa dimana hasil pelaksanaan desentralisasi �iskal dibeberapa tidak mendorong negara justru perekonomian pada menyebabkan belanja publik. negara. Beberapa dana desentralisasi �iskal bahwa berkembang daerah dan ketidakseimbangan �iskal, Dalam kontek desentralisasi Dana Insentif Daerah dapat dikatakan bahwa "Insentif merupakan imbalan langsung yang dibayarkan kepada karyawan karena prestasi melebihi standar yang ditentukan. Dengan mengasumsikan dapat bahwa mendorong karyawan bekerja lebih giat lagi, maka mereka yang produktif lebih menyukai gajinya dibayarkan berdasarkan hasil kerja", menurut Mutiara S. Pangabean (2002). Insentif merupakan penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan kepada mereka yang dapat bekerja melampaui standar yang telah ditentukan. uang 3. Insentif Materi, suatu daya dorong yang diberikan kepada pegawai berdasarkan prestasi kerjanya berbentuk uang dan barang. tersebut manajemen dalam hal ini Pemerintah Pusat, memberikan penghargaan atau reward kepada daerah dengan tujuan dari insentif/ memberikan reward tanggungjawab dan dorongan kepada daerah dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil kerjanya, serta suatu strategi untuk meningkatkan produktivitas dan efesiensi dalam menghadapi perubahan lingkungan yang sangat cepat. Dengan berlangsung kompetisi yang sehat dalam berprestasi yang kerja berdasarkan merupakan motivasi pemberian insentif. Dengan adanya insentif untuk adalah daerah demikian akan menunjukkan pemberian tingkatan pemerintahan cukup lazim dilaksanakan di berbagai negara. Insentif antar tingkatan pemerintahan diberikan atas pencapaian target tertentu kinerja pemerintah daerah baik dalam hal pengelolaan keuangan maupun dalam hal penyediaan pelayanan publik. Pengembangan sistem insentif ini dimaksudkan untuk mendorong para pelaku menggunakan cara-cara baru tertentu dalam atau memberi melaksanakan fungsinya penghargaan/hadiah pencapaian kinerja output atau hasil akhir. Banyak literatur terkini mengenai desentralisasi melihat sistem insentif sebagai ciri yang kelola melekat pemerintahan yang baik (good governance). Jika struktur dan prosedur sistem ini dirancang dengan baik, para pelaku dalam sistem ini akan mendapatkan manfaat dari penerapan perilaku yang tepat dan/atau akan dikenai hukuman jika tidak melakukannya. Berbagai literatur insentif antar untuk pada sistem tata- Menurut Dessler (2013), insentif juga dapat diberikan kepada seluruh organisasi, tidak hanya berdasarkan insentif individu atau kelompok. Pemberian insentif dapat dibagi menjadi tiga bentuk, yakni: 1. daya Insentif perangsang kepada pegawai dalam bentuk penghargaan atau pengukuhan berdasarkan prestasi kerja seperti piagam, piala dan medali. Non-Materi, yang suatu diberikan Sejak satu dekade terakhir, tumbuh minat yang semakin besar di banyak negara termasuk berkembang diseluruh dunia, sistem Indonesia untuk insentif mengembangkan pemerintah daerah, dan meningkatkan kinerja mereka. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan sebuah tinjauan teoritis mengenai: dasar pemikiran kinerja pemerintah daerah secara umum, kerangka konseptual, desain dan isu-isu pelaksanaan untuk menggunakan instrumen sebagai reformasi penggunaan insentif 2. Insentif sebuah Sosial, merupakan insentif yang diberikan kepada pegawai 80
yang relevan, pendekatan insentif kinerja, serta ikhtisar pengalaman internasional dalam penerapan sistem insentif kinerja pemerintah daerah. Bentuk insentif dapat berupa �inancial seperti alokasi dana insentif dan non �inancial berupa pujian di media sosial, keleluasaan dalam penggunaan dana, dan percepatan pencairan dana. Perbedaan yang mencolok antara insentif di negara maju dan negara berkembang terletak pada penggunaan dana insentif, di mana di negara maju dana insentif bebas digunakan oleh pemerintah daerah (block grant) sementara dana di insentif negara penggunaannya cenderung (speci�ic grant). berkembang ditentukan Penelitian yang dilakukan USAID dan BKF bahwa di pelaksanaan Indonesia berbeda dengan pelaksanaan insentif disebutkan dalam literatur ekonomi publik. Desain insentif pemerintah �iskal untuk yang mampu meningkatkan daerah kemampuan dan mengembangkan daerah. Pemerintah yang mempunyai kemampuan pajak yang lebih tinggi dan mampu meningkatkan ekonomi daerahnya diberikan insentif sedangkan pemerintah daerah yang tidak mampu diberikan pinalti. Terdapat dua contoh negara yang melakukan praktik desain insentif �iskal seperti ini, yaitu Inggris dan Tiongkok. Pelaksanaan insentif �iskal di Inggris, dan wales dilakukan dengan mekanisme Comprehensive Performance Assessment (CPA), yakni kinerja diukur pada penyediaan oleh pemerintah daerah di tujuh bidang, yakni pendidikan dasar dan menengah, lingkungan, perencanaan, sosial, perlindungan transportasi,pengelolaan perumahan, limbah, dan kebudayaan. Sebuah bagian penting dari kerangka kerja ini adalah digunakannya Best Value Performance Indicators (BVPI), untuk mengukur kualitas layanan pemerintah daerah. Pengukuran BVPI dilakukan oleh inspektorat dan auditor, Of�ice for Standards in sebagai contoh Education (Ofsted) dan Departement for Education and Skills (DfES) mengukur bidang pendidikan. Skoring BVPI diukur dengan rentang 1 (terendah) sampai 4 (ter tinggi). Kemudian skor BVPI dikumpulkan di seluruh layanan guna mendapatkan hasil kategori peringkat kinerja antara 1 dan 4 untuk setiap pemerintah daerah. Kemudian Pemerintah daerah yang mendapat nilai tinggi akan diprioritaskan untuk mendapat Pinjaman atau hibah dari pemerintah pusat. (2022) memaparkan insentif dana daerah �iskal yang diperuntukan pajak daerah ekonomi daerah pelayanan publik Sedangkan Pemerintahan Tiongkok Jurnal De�is Edisi 13 Volume XIII mendesain transfer �iskal berbasis kontrak kinerja, sistem ini memberi pemerintah daerah insentif �iskal yang kuat dan pada saat dapat meningkatkan distribusi yang lebih merata / horizontal antar provinsi dalam pengeluaran anggaran. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa insentif �iskal yang kuat dalam bentuk tingkat retensi pendapatan marjinal yang tinggi mengarah kepada perkembangan dan ekonomi reformasi pada perusahaan milik negara. sedangkan Jin, dkk,(2005)menyatakan bahwa pemerintah insentif �iskal yang Tiongkok menghadapi kuat untuk mengejar kemakmuran daerah, karena pengeluaran daerah terkait erat dengan pendapatan yang mereka hasilkan. bersamaan Tiongkok swasta menurut perlu hal diperhatikan dalam mendesain kebijakan insentif adalah: Beberapa yang a. Insentif harus cukup memiliki nilai baik dalam hal jumlah dan penggunaan agar pemerintah daerah termotivasi untuk memperbaiki kinerjanya; b. Kebijakan insentif harus dapat direvisi, antara dinegosiasikan, penerima insentif dan pemberi insentif secara berkala dalam periode tertentu; dievaluasi c. Indikator kinerja harus memperlihatkan kinerja yang sesungguhnya dan tidak bersifat ambigu sehingga dapat dengan mudah dikontrol dan dievaluasi; d. Kebijakan insentif hendaknya mudah dimengerti dan diterapkan; e. Pada dasarnya tidak ada kebijakan yang dapat mengakomodasi semua kondisi dan dibutuhkan sehingga kebijakan yang spesi�ik agar tujuan dapat tercapai. situasi Insentif Daerah merupakan kebijakan untuk memberikan insentif bagi daerah yang mempunyai kinerja baik. Kategori kinerja yang digunakan dalam perhitungan tahun 2020-2021 yaitu sebagai berikut: Dana alokasi DID pada 1. Kesehatan keuangan digunakan dalam kategori kemandirian pengelolaan belanja daerah, �inancing, mandatory ketepatan waktu pelaporan daerah, 1. Kesehatan keuangan digunakan dalam kategori kemandirian pengelolaan belanja daerah, �inancing, mandatory ketepatan waktu pelaporan daerah, daerah, 2. Pelayanan bidang yang pendidikan, digunakan yaitu Angka Partisipasi Murni (APM), Peta Mutu Pendidikan, dan Rata- 81 dasar dengan publik indikator
Peranan Dana Insentif Daerah dalam Meningkatkan Kinerja Daerah Adriyanto, Mahartha Titi, Ganjar Prihatmoko rata Nilai Ujian Nasional 3. Pelayanan dasar publik bidang kesehatan yang terdiri dari beberapa indikator yaitu penanganan stunting (Baduta), Baduta lengkap, yang mendapatkan imunisasi dan persalinan di fasilitas kesehatan 4. Pelayanan bidang infrastruktur dengan indikator akses layak dan sumber air minum sanitasi layak dasar publik 5. Kesejahteraan dengan indikator penurunan penduduk miskin dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masyarakat 6. Pelayanan umum pemerintahan dengan menggunakan indikator kinerja yaitu penyelenggaraan pemerintahan daerah, daerah, perencanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah inovasi (SAKIP), dan pemerintah daerah pembangunan 7. Peningkatan ekspor 8. Peningkatan investasi penelitian ini menggunakan data panel, yaitu kombinasi antara data runtut waktu (time series) dan silang tempat (cross section). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah kabupaten dan kota yang memperoleh transfer DID selama periode 2015-2021 yang terdapat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni sejumlah 542 Pemerintah Propinsi, Kabupaten dan Kota. dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2004). Teknik pengambilan sampel menggunakan non probability sampling dengan cara tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Sampel penelitian ditentukan dengan menggunakan metode purposive sampling. dengan kriteria Pemda yang terus menerus menerima DID selama periode penelitian. Data Tahunan, 6 periode observasi, Pemerintah Daerah sebanyak 221 sehingga diperoleh jumlah observasi sebanyak 1.326. Populasi memiliki kualitas sampel 9. Pengelolaan sampah plastik 3. METODOLOGI PENELITIAN 3.4. Teknik Pengumpulan Data 3.1. Jenis Penelitian Penelitian ini menggunakan pendektan kuantitatif explanatory bersifat research dengan maksud mencari ide atau hubungan baru melalui pengujian hipotesis ini mengembangkan (Hasan, 2002). Studi beberapa dilakukan penelitian sebelumnya dengan menguji variabel terkait seiring perbaikan dinamika publik. Pengujian hipotesis melibatkan variabel independen yaitu, dana insentif daerah, dan 8 variabel dependen yaitu, Indikator Belanja Daerah, Indeks Pembangunan Manusia, Indikator Pemberdayaan Gender, Indikator Pembangunan Desa, dan Indikator Layanan Publik SMP, (Angka Partisipasi Murni Kemantapan Jalan, Persalinan Ditolong Tenaga Kesehatan). yang yang indikator keilmuan didaerah kebijakan Menurut sumbernya, maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dokumentasi. Dokumentasi data diperoleh dari website, buku, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang berasal dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), dan yang ada di Ditjen Perimbangan Keuangan. Data Realisasi Dana Insentif Daerah, daerah penerima Dana Insentif Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Ditjen dapat Perimbangan Keuangan. Data Indikator Kemandirian Daerah, Indikator Belanja Daerah diolah dari data APBD terebut. Data Indikator Indeks Pembangunan Manusia, Pemberdayaan Indikator Pembangunan Desa, dan Indikator Layanan Publik SMP, (Angka Partisipasi Murni Kemantapan Jalan, Persalinan Ditolong Tenaga Kesehatan). 2015-2020 diperoleh dari Website BPS dan Website Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal. adalah teknik dilihat dari Website Gender, tahun 3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilakukan di Jakarta sejak bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022. 3.5. De�inisi Operasional dan Metode Pengukuran Variabel 3.3. Populasi dan Sampel Data yang digunakan di dalam untuk agar mempermudah membuat pengukuran variabel. De�inisi operasional dari variabel yang digunakan yaitu Dana Insentif De�inisi operasional bertujuan batasan 82
Daerah, daerah penerima Dana Insentif Daerah, Indikator Kemandirian Daerah, Indikator Belanja Daerah, Indeks Pembangunan Manusia, Indikator Pemberdayaan Gender, Indikator Pembangunan Desa, dan Indikator Layanan Publik (Angka SMP, Kemantapan Jalan, Partisipasi Murni Persalinan Ditolong Tenaga Kesehatan. 1) Dana Insentif Daerah (DID) adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu tertentu memberikan dengan penghargaan dan/atau pencapaian kinerja di bidang pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik, pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. berdasarkan tujuan kriteria untuk perbaikan atas umum pemerintahan, 2) Daerah penerima DID: a. Daerah yang selalu mendapat DID yaitu daerah (kabupaten/kota) yang berturut- turut mendapat DID sesuai periode analisis. b. Daerah tidak pernah dapat DID yaitu daerah (kabupaten/kota) yang berturut- turut tidak mendapat DID sesuai periode Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah tiga dimensi yang dianggap mendasar bagi pembangunan manusia mencakup umur panjang dan hidup sehat (indeks kesehatan), pengetahuan (indeks pendidikan) dan standar hidup layak (indeks pengeluaran). IPM oleh BPS dihitung dalam satuan poin dengan skala pengukuran adalah rasio. 3) 4) 5) 6) 7) 8) Indikator Kemandirian Keuangan daerah dide�inisikan kemampuan sebagai daerah untuk membiayai pemerintah pemerintah, kegiatan dan operasional pembangunan daerah, serta pemberian layanan kepada masyarakat. (Halim,2007). Indikator Belanja Daerah mengukur seluruh sebagai kewajiban daerah yang diakui pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (UU 33 tahun 2004). Indikator belanja daerah dihitung melalui: a. Kecepatan Realisasi Belanja b. Persentase Belanja Kesehatan c. Persentase Belanja Ekonomi Indikator Desa Membangun merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Indeks Desa Membangun berdasarkan dikembangkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Gender Pemberdayaan Indikator menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik (BPS, 2010) Indikator Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagi upaya, pemenuhan kebutuhan publik dan Jurnal De�is Edisi 13 Volume XIII peraturan pelaksanaan perundang-undangan 2007). Indikator pelayanan publik dihitung dengan beberapa aspek yaitu: a. Angka Partisipasi Murni SMP b. Kemantapan Jalan c. Persalinan Ditolong Tenaga Kesehatan ketentuan (Mahmudi, 3.6. Teknik Analisis Data Penelitian ini menggunakan Uji Beda Dua Rata-rata/Uji-T (T-Test). Uji T (Test T) adalah salah satu test yang dipergunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis yang menyatakan bahwa diantara dua buah mean sampel yang diambil secara random dari populasi yang sama, tidak terdapat signi�ikan (Sudjiono, 2010). Analisa dilakukan untuk menguji perbedaan rata-rata dari kelompok daerah yang selalu mendapat DID dan tidak pernah mendapat berdasarkan kelompok (1). Jawa-Sumatera dan Non Jawa- Sumatera, (2). kelompok daerah kabupaten serta (3). dan kelompok daerah kota, kelompok daerah dengan kapasitas �iskal rendah dan kelompok daerah dengan kapasitas �iskal tinggi. statistik yang perbedaan DID 4. HASIL DAN PEMBAHASAN Analisa akan dilakukan pada variable indikator dalam yang selama ini menjadi perhitungan DID dan bukan merupakan indikator dalam perhitungan DID. Hal ini dilakukan agar mengetahui perbedaan nilai pada indikator dalam perhitungan DID dan dalam bukan perhitungan DID. merupakan indikator Dalam konteks DID, daerah dinilai berdasarkan indikator-indikator tertentu. Daerah dengan capaian nilai yang baik indikator kinerja mereka berpeluang untuk mendapatkan DID. Untuk itu nilai kinerja daerah pada indikator yang masuk sebagai tentu seiring perhitungan DID tersebut dengan peluang mereka mendapatkan DID. Untuk itu maka dalam kajian ini juga dilakukan Analisa perbedaan capaian kinerja daerah pada indikator-indikator tertentu yang tidak menjadi perhitungan dalam alokasi DID. Sehingga dapat diketahui apakah DID dapat menjadi insentif bagi daerah untuk mencapai kinerja pada indikator di luar perhitungan DID. 4.1. Analisa Kinerja Daerah Penerima DID pada Indikator yang Menjadi Perhitungan DID Ada banyak indikator yang menjadi 83
Dampak Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) Terhadap Pelaksanaan Pinjaman Daerah yang Bersumber dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) perhitungan alokasi DID. Dalam analisa ini akan dibahas kinerja empat indikator dalam perhitungan DID yaitu kemandirian daerah, Indeks Pembangunan Daerah (DID), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Persalinan Ditolong Tenaga Kesehatan Kemandirian daerah dihitung berdasarkan PAD dibagi dengan total pendapatan APBD. Semakin tinggi kemanidiran daerah mengindikasikan daerah mampu memperoleh bahwa pendapatannya besar. sendiri Kemandirian daerah sendiri menjadi salah satu indikator perhitungan DID. lebih pernah Sebaliknya, mendapatkan DID merupakan daerah dengan kemandirian yang cenderung rendah. Hal ini bahkan terjadi dalam jangka 10 tahun terakhir, dimana indikator-indikator DID ini banyak mengalami perubahan. Hal mengindikasikan bahwa memang daerah yang selalu mendapat DID dari awal secara rata-rata merupakan daerah yang memiliki kapasitas �iskal yang tinggi. Begitu pula sebaliknya, daerah yang tidak pernah mendapat DID dari awal secara rata-rata merupakan daerah yang memiliki kapasitas �iskal yang rendah. daerah tidak Daerah yang selalu mendapatkan DID dengan tinggi pula. cenderung merupakan kemandirian daerah yang daerah Dilihat dari gra�ik, semula jarak antara rata-rata kemandirian �iskal pada daerah Gambar 1: Kinerja Fiskal dan Layanan Publik pada indikator yang menjadi perhitungan DID di daerah yang selalu dan tidak pernah mendapat DID Sumber: Kementerian Keuangan dan BPS, diolah yang selalu mendapat DID dengan daerah yang tidak pernah mendapat DID tidak terlalu jauh. Namun dalam beberapa tahun terakhir jarak kedua rata-rata tersebut lebih menjauh. DID merupakan insentif bagi daerah untuk mengembangkan kenerjanya, salah satunya yaitu kemandirian daerah. Sedangkan bagi daerah lain, DID tidak cukup memberikan insentif untuk meningkatkan kemandirian daerah. Melihat perkembangan kemandirian �iskalnya, stimulus justru dibutuhkan pada daerah-daerah tersebut. selalu mendapatkan DID juga merupakan daerah dengan APM yang tinggi. Sedangkan daerah yang tidak pernah mendapatkan DID merupakan daerah dengan APM yang cenderung rendah. Hal ini bahkan terjadi dalam jangka 10 tahun terakhir, indikator-indikator DID banyak dimana 84 Daerah yang cenderung cenderung ini perubahan. mengalami mengindikasikan bahwa memang daerah yang selalu mendapat DID dari awal secara rata-rata merupakan daerah yang memiliki kinerja pendidikan yang tinggi. Begitu pula sebaliknya, daerah yang tidak pernah mendapat DID dari awal secara rata-rata merupakan daerah yang memiliki kinerja pendidikan yang relatif rendah. Hal Dari gra�ik terlihat bahwa jarak antara rata-rata APM pada daerah yang selalu mendapat DID dengan daerah yang tidak pernah mendapat jauh. Perbedaanya, daerah yang selalu mendapat DID rata-rata APM-nya hampir sama dengan angka rata-rata nasional, sedangkan daerah yang tidak pernah mendapat DID cukup jauh di bawah angka rata-rata nasional. DID merupakan insentif bagi daerah untuk mempertahankan kinerjanya, salah satunya DID cukup
yaitu pada indikator APM. Sedangkan bagi daerah lain, DID belum cukup memberikan insentif untuk meningkatkan APM. Melihat perkembangan pendidikannya, kinerja stimulus dibutuhkan pada daerah-daerah tersebut. pernah mendapatkan DID merupakan daerah dengan IPM yang cenderung rendah, bahkan nilai IPM-nya cukup jauh di bawah rata-rata nasional. Sedangkan daerah yang selalu mendapatkan DID merupakan daerah dengan IPM yang cenderung tinggi. Hal ini bahkan terjadi dalam jangka 10 tahun terakhir, dimana indikator-indikator DID banyak mengalami perubahan. Hal ini mengindikasikan bahwa memang daerah yang selalu mendapat DID dari awal secara rata-rata merupakan daerah yang memiliki nilai IPM yang tinggi. Begitu pula sebaliknya, daerah yang tidak pernah mendapat DID dari awal secara rata-rata merupakan daerah yang memiliki IPM yang rendah. Daerah yang tidak Pada gra�ik di atas terlihat bahwa jarak antara rata-rata IPM pada daerah yang selalu mendapat DID dengan daerah yang tidak pernah mendapat DID cukup jauh. Daerah yang selalu mendapat DID rata-rata IPM-nya di atas angka rata-rata nasional, sedangkan daerah yang tidak pernah mendapat DID cukup jauh di bawah angka rata-rata nasional. DID merupakan insentif bagi daerah untuk mempertahankan kinerjanya, salah satunya yaitu pada indikator IPM. Sedangkan bagi daerah lain, DID belum cukup untuk meningkatkan IPM. memberikan insentif selalu mendapatkan DID juga merupakan daerah dengan rasio Persalinan Ditolong Tenaga Kesehatan yang cenderung tinggi, bahkan mendekati nilai 100. Sedangkan daerah yang tidak pernah mendapatkan DID merupakan daerah dengan rasio Persalinan Ditolong Tenaga Kesehatan yang cenderung rendah. Hal ini bahkan terjadi dalam jangka 10 tahun terakhir, dimana indikator-indikator DID banyak mengalami perubahan. Hal ini mengindikasikan bahwa memang daerah yang selalu mendapat DID dari awal secara rata-rata merupakan daerah yang memiliki kinerja kesehatan yang tinggi. Begitu pula sebaliknya, daerah yang tidak pernah mendapat DID dari awal secara rata-rata merupakan daerah yang memiliki kinerja kesehatan yang relatif rendah. Daerah yang cenderung Dalam gra�ik di atas terlihat bahwa jarak antara rata-rata rasio Persalinan Ditolong Tenaga Kesehatan pada daerah yang Jurnal De�is Edisi 13 Volume XIII selalu mendapat DID dengan daerah yang tidak pernah mendapat DID cukup jauh. Daerah yang selalu mendapat DID rata-rata Tenaga rasio Kesehatannya di rata-rata sedangkan daerah yang tidak nasional, pernah mendapat DID cukup jauh di bawah angka rata-rata nasional. DID merupakan insentif bagi daerah untuk mempertahankan pada kinerjanya, indikator kesehatan. Sedangkan bagi daerah lain, DID belum cukup memberikan insentif untuk meningkatkan indikator kesehatan. Melihat kinerja perkembangan kesehatannya, stimulus dibutuhkan pada daerah-daerah tersebut. Persalinan Ditolong angka atas salah satunya yaitu 4.2. Analisa Kinerja Daerah Penerima DID pada Indikator diluar Perhitungan DID Setelah di atas dibahas analisa atas indikator dalam perhitungan DID yaitu kemandirian daerah, Indeks Pembangunan Daerah (DID), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Persalinan Ditolong Tenaga Kesehatan, maka berikutnya akan dibahas Analisa atas indikator di luar perhitungan DID. Daerah yang selalu mendapat DID cenderung memiliki nilai indikator yang baik pada indikator-indikator dalam perhitungan DID. Hal ini merupakan sesuatu yang wajar, karena apabila indikator tersebut baik, sesuai formula perhitungan maka daerah akan mendapatkan DID. Untuk itu akan kita bahas analisa indikator diluar perhitungan DID daerah pada daerah penerima DID dan bukan penerima DID. Analisa ini akan menggunakan uji beda dua rata-rata menggunakan Uji T. pengujian ini akan menunjukkan rata-rata atas dua kelompok daerah dan melihat apakah signi�ikan perbedaan keduanya (berbeda) atau tidak. Dalam analisa ini akan dibahas dalam tiga perhitungan DID yaitu indikator belanja daerah, indikator layanan publik, indikator pembangunan. kinerja indikator 4.2.1. Analisa Kinerja Daerah Penerima DID pada Indikator Belanja Daerah Analisa atas kinerja daerah penerima DID ada indikator belanja akan dilihat pada aspek kecepatan merealisasikan belanja, belanja kesehatan, rasio ekonomi. Analisa ini juga berkaitan dengan kinerja belanja daerah pada masa pandemi, dimana kecepatan belanja dan pengalokasian belanja untuk mengatasi pandemi dalam hal ini belanja kesehatan dan belanja ekonomi sangat dibutuhkan. belanja dan 85
Peranan Dana Insentif Daerah dalam Meningkatkan Kinerja Daerah Adriyanto, Mahartha Titi, Ganjar Prihatmoko dengan Analisa mengelompokkan selalu mendapat DID dan tidak pernah mendapat Jawa- DID berdasarkan kelompok (1). (2). Sumatera dan Non Jawa-Sumatera, kelompok daerah kabupaten dan kelompok daerah kota, serta (3). kelompok daerah dengan kapasitas �iskal rendah dan kelompok daerah dengan kapasitas �iskal tinggi. Periode juga dibedakan pada masa pandemi yaitu sebelum tahun 2020 dan pada masa pandemi yaitu tahun 2020-2021. dilakukan daerah yang Nilai kecepatan belanja dihitung dari deviasi realisasi belanja sampai dengan semester II dan realisasi belanja sampai dengan semester II semester I. Semakin kecil deviasi semakin baik, karena ini menandakan banyak bahwa memmbelanjakan pada semester I, sehingga selisih nilai realisasi dengan semester II tidak besar. daerah telah Pada berbagai kelompok daerah yaitu Jawa-Sumatera, Jawa-Sumatera, Non kelompok daerah kabupaten, kelompok Tabel 1: Rata-rata kecepatan belanja di daerah yang selalu dan tidak pernah mendapat DID Sumber: Kementerian Keuangan, diolah daerah dengan kapasitas �iskal rendah, dan kelompok daerah dengan kapasitas �iskal tinggi, untuk daerah yang selalu mendapat DID cenderung memiliki deviasi realisasi belanja yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah yang tidak pernah mendapat DID, baik sebelum maupun pada masa pandemi. Hal ini terlihat dari nilai Uji-T yang signi�ikan dengan nilai pada taraf di bawah 5%. Disiplin anggaran tentu berdampak pada kinerja selanjutnya yaitu realisasi output dan layanan publik. Namun pada kelompok daerah daerah kota, perbedaan nilai kecepatan belanja daerah yang selalu mendapat DID dengan daerah yang tidak pernah mendapat DID tidak signi�ikan menurut Uji-T, baik pada masa sebelum pandemic maupun pada masa pandemi. ini menunjukkan bahwa daerah yang selalu mendapat DID cenderung lebih disiplin dalam merealisasikan belanjanya. Hal Daerah yang selalu mendapat DID cenderung memiliki persentase belanja kesehatan yang lebih tinggi dan signi�ikan Tabel 12 Rata-rata presentase belanja kesehatan di daerah yang selalu dan tidak pernah mendapat DID Sumber: Kementerian Keuangan, diolah 86
Jurnal De�is Edisi 13 Volume XIII dibandingkan dengan daerah yang tidak pernah mendapat DID, baik sebelum maupun pada masa pandemi. Hal ini terjadi pada berbagai kelompok daerah, yaitu Non Jawa- Sumatera, kelompok daerah kabupaten, kelompok daerah dengan kapasitas �iskal rendah, dan kelompok daerah dengan kapasitas �iskal tinggi. Hal ini terlihat dari nilai Uji-T yang signi�ikan dengan nilai pada taraf di bawah 5%. Jawa kelompok Sumatera, pada masa sebelum pandemi, tidak ada perbedaan signi�ikan pada rata-rata belanja kesehatan di daerah yang selalu mendapat DID dan tidak mendapat DID. Namun, pada masa pandemi, daerah yang selalu mendapat DID cenderung memiliki persentase belanja kesehatan yang lebih tinggi dan signi�ikan dibandingkan dengan daerah yang tidak pernah mendapat DID, Khusus daerah Sedangkan pada kelompok daerah daerah kota, perbedaan nilai persentase belanja selalu kesehatan daerah yang mendapat DID dengan daerah yang tidak pernah mendapat DID tidak signi�ikan menurut Uji-T, baik pada masa sebelum pandemi maupun pada masa pandemi. Hal ini menunjukkan komitmen daerah penerima DID untuk tetap memprioritaskan kesehatan dalam postur belanjanya secara umum, khususnya juga pada masa pandemi. Persentase belanja ekonomi pada masa sebelum pandemi di berbagai kelompok daerah tidak memiliki pola tertentu. Justru Tabel 3: Rata-rata presentase belanja ekonomi di daerah yang selalu dan tidak pernah mendapat DID Sumber: Kementerian Keuangan, diolah pernah beberapa mendapat belanja lebih ekonominya di kelompok daerah Non Jawa Sumatera dan Kabupaten (signi�ikan) dan (tidak kelompok Kapasitas Fiskal Tinggi signi�ikan). Namun pada masa pandemi, daerah yang selalu mendapat DID cenderung memiliki persentase belanja ekonomi yang signi�ikan) lebih daerah DID tidak tinggi yang (tidak tinggi selalu dibandingkan dengan kelompok daerah yang tidak pernah mendapat DID. Hal ini menunjukkan komitmen daerah penerima DID untuk memprioritaskan pemulihan ekonomi melalui belanja ekonomi pada masa pandemi. 4.2.2. Analisa Kinerja Daerah Penerima DID pada Indikator Pelayanan Tabel 4: Rata-rata presentase jalan mantap di daerah yang selalu dan tidak pernah mendapat DID Sumber: Kementerian Keuangan, diolah 87
Peranan Dana Insentif Daerah dalam Meningkatkan Kinerja Daerah Adriyanto, Mahartha Titi, Ganjar Prihatmoko Publik Analisa atas kinerja daerah penerima DID pada indikator belanja akan dilihat pada aspek kemantapan jalan. Aspek ini dianalaisa karena bukan merupakan indikaor yang diperhitungkan dalam aloaksi DID. Aspek lain dalam pelayanan publik sudah dihitung dalam alokasi DID seperti kinerja pendidikan dan kesehatan. kelompok daerah dengan kapasitas �iskal tinggi, untuk daerah yang selalu mendapat DID cenderung memiliki persentase jalan mantap yang lebih tinggi dan signi�ikan dibandingkan dengan kelompok daerah yang tidak pernah mendapat DID, baik sebelum maupun pada masa pandemi. Hal ini terlihat dari nilai Uji-T yang signi�ikan dengan nilai pada taraf di bawah 5%. dengan Analisa mengelompokkan selalu mendapat DID dan tidak pernah mendapat Jawa- DID berdasarkan kelompok (1). Sumatera dan Non Jawa-Sumatera, (2). kelompok daerah kabupaten dan kelompok daerah kota, serta (3). kelompok daerah dengan kapasitas �iskal rendah dan kelompok daerah dengan kapasitas �iskal tinggi. Periode juga dibedakan pada masa pandemi yaitu sebelum tahun 2020 dan pada masa pandemi yaitu tahun 2020-2021. dilakukan daerah yang Pada berbagai kelompok daerah yaitu Jawa-Sumatera, Jawa-Sumatera, Non kelompok daerah kabupaten, kelompok daerah dengan kapasitas �iskal rendah, dan Namun pada kelompok daerah daerah kota, perbedaan nilai persentase jalan mantap daerah yang selalu mendapat DID dengan daerah yang tidak pernah mendapat DID tidak signi�ikan menurut Uji-T, baik pada masa sebelum pandemi maupun pada masa pandemi. jalan mantap merupakan indikator kualitas layanan publik infrastruktur Perbedaan kinerja ini menunjukkan komitmen daerah penerima dan infrastrukturnya, meningkatkan indikator terlepas indikator penilaian DID atau tidak. Persentase panjang yang penting. DID dalam menjaga kualitas ini menjadi 4.2.3. Analisa Kinerja Daerah Penerima DID pada Indikator Pembangunan Tabel 35 Rata-rata Indeks Desa Membangun di daerah yang selalu dan tidak pernah mendapat DID Sumber: Kementerian Keuangan, diolah Daerah Analisa atas kinerja daerah penerima DID pada indikator belanja akan dilihat pada aspek indeks desa membangun dan indeks pemberdayaan gender. Aspek ini dianalaisa karena bukan merupakan indikaor yang diperhitungkan dalam aloaksi DID. Aspek lain sudah dalam indikator dihitung dalam alokasi DID seperti IPM. pembangunan dengan Analisa mengelompokkan selalu mendapat DID dan tidak pernah mendapat Jawa- DID berdasarkan kelompok (1). 88 dilakukan daerah yang Sumatera dan Non Jawa-Sumatera, (2). kelompok daerah kabupaten dan kelompok daerah kota, serta (3). kelompok daerah dengan kapasitas �iskal rendah dan kelompok daerah dengan kapasitas �iskal tinggi. Periode juga dibedakan pada masa pandemi yaitu sebelum tahun 2020 dan pada masa pandemic yaitu tahun 2020-2021. (IDM) merupakan dengan komponen Ketahanan Sosial, Ekonomi, dan Desa Ekologi/Lingkungan. Membangun berdasarkan dikembangkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju Indeks Desa Membangun Indeks Komposit Indeks
kerangka kerja perlu dan pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. mandiri Indeks Desa Membangun masih relevan digunakan untuk mengukur kinerja kabupaten/kota karena dalam perhitungan indeks juga dihitung indikator yang bukan namun merupakan kewenangan bahkan provinsi, seperti akses ke fasilitas kesehatan, pendidikan, listrik, internet, dan sebagainya. kewenangan desa, kabupaten/kota Pada berbagai kelompok daerah yaitu Jawa-Sumatera, Jawa-Sumatera, Non kelompok daerah kabupaten, kelompok daerah dengan kapasitas �iskal rendah, dan kelompok daerah dengan kapasitas �iskal tinggi, untuk daerah yang selalu mendapat DID cenderung memiliki nilai IDM yang lebih tinggi dan signi�ikan dibandingkan dengan kelompok pernah mendapat DID, baik sebelum maupun pada masa pandemi. Hal ini terlihat dari nilai Uji-T yang signi�ikan dengan nilai pada taraf di bawah 5% (hanya kelompok daerah kota yang memiliki nilai Uji-T yang signi�ikan dengan nilai pada taraf di bawah 10%) daerah yang tidak Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ketidakadilan ekonomi pencapaian perempuan. Dimensi yang diukur adalah (1) keterwakilan di parlemen, (2) pengambilan keputusan, dan (3) distribusi pendapatan. dan politik laki-laki dan Pada berbagai kelompok daerah yaitu Jawa-Sumatera, Jawa-Sumatera, Non kelompok daerah kabupaten, kelompok daerah kota, kelompok daerah dengan kapasitas �iskal rendah, dan kelompok daerah dengan kapasitas �iskal tinggi, untuk daerah yang selalu mendapat DID cenderung memiliki nilai IDG yang lebih tinggi dan signi�ikan dibandingkan dengan kelompok daerah yang tidak pernah mendapat DID, baik sebelum maupun pada masa pandemi. Hal ini terlihat dari nilai Uji-T yang signi�ikan dengan (hanya nilai pada taraf di bawah 5%. kelompok daerah kota dan kelompok daerah Jawa Sumatera setelah pandemic yang memiliki nilai Uji-T yang signi�ikan dengan nilai pada taraf di bawah 10%). 5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 5.1. Kesimpulan 5.1.1 Kinerja daerah yang selalu mendapat DID Jurnal De�is Edisi 13 Volume XIII 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 relatif lebih baik dibandingkan dengan daerah yang tidak pernah mendapat DID, tidak hanya pada indikator yang dinilai dalam perhitungan dalam alokasi DID, tetapi juga pada indikator kinerja yang lain di luar perhitungan yang digunakan dalam pengalokasian DID. Daerah yang selalu mendapat DID memiliki kinerja pada indikator dalam perhitungan DID yaitu kemandirian �iskal IPM, APM, dan persalinan daerah, ditolong tenaga kesehatan yang lebih tinggi dari daerah yang tidak mendapat DID. Daerah yang selalu mendapat DID juga memiliki kinerja pada indikator diluar perhitungan DID yaitu belanja daerah, layanan pembangunan daerah yang lebih tinggi dan signi�ikan dari daerah yang tidak mendapat DID, terutama di masa pandemi. Pengelompokkan daerah berdasarkan frekuensi mendapat DID dapat mengukur sisi kinerja komitmen daerah dari pemenuhan dan pengelolaan layanan publik, yang kemudian juga terlihat indikator pada pembangunan daerahnya. Daerah DID dalam menunjukkan merealisasikan belanja dan menunjukkan komitmen pada pemenuhan alokasi belanja yang menjadi prioritas publik, termasuk pada masa pandemi. Pada fase selanjutnya, kelompok daerah tersebut juga berkomitmen untuk menjaga dan meningkatkan pelayanan publik seperti kinerja infrastruktur kemantapan jalan. Komitmen pada belanja dan pemenuhan layanan publik juga diiringi dengan lebih tingginya capaian pembangunan seperti lebih tingginya nilai indeks IDM dan IDG Kinerja daerah penerima DID jauh lebih baik dibanding daerah non penerima DID untuk indikator lain yang tidak masuk tampaknya dalam penilaian DID. daerah kinerja berusaha menjaga pelayanan publik mereka supaya bisa terus mendapat DID. publik, dan �iskal capaian yang mendapat disiplin Jadi 5.2. Rekomendasi 5.2.1 5.2.2 5.2.3 Alokasi DID sebagai instrumen insentif �iskal tetap dilanjutkan untuk menjamin terciptanya kinerja iklim kompetisi pelayanan publik antar daerah. Porsi besaran DID perlu ditingkatkan sehingga manfaat dari penggunaan DID lebih kualitas pelayanan publik di daerah. Indikator yang digunakan dalam analisis ini seperti kecepatan realisasi belanja, IDM, IDG, kemantapan jalan, dan institusi dapat digunakan dalam perhitungan DID 89 dapat peningkatan
Peranan Dana Insentif Daerah dalam Meningkatkan Kinerja Daerah Adriyanto, Mahartha Titi, Ganjar Prihatmoko atau insentif �iskal ke depan, baik insentif �iskal atas kinerja tahun sebelumnya maupun atas kinerja tahun berjalan. Infrastructure. Deutsches Wirtschaftsforschung. Institut Fur Mahmudi. (2010) Manajemen Kinerja Sektor Publik Ed.2. Yogyakarta, UPP STIM YKPN DAFTAR PUSTAKA Bahl, R., & Linn J. (1992). Urban Public Finance in Developing Countries. New York: Oxford University Press. Ravallion, M., (1998). Reaching Poor Areas in a Federal System. Policy Research Working Paper Series, 1901. BKF dan USAID-EGSA. (2021), Dua Dekade di Implementasi Desentralisasi Indonesia. Fiskal Bird, RM., (2014). Re�lection on Measuring Urban Fiscal Health. Municipal Finance Journal Volume 35 No.3 p 47-78. Dessler, Resources (2013). Human Management, 13th Edition, Pearson, p 407. Gary, Faguet, J. (2004). Does Decentralization Increase Government Responsiveness Local Needs?:Evidence from Bolivia. Journal of Public Economics, 88 (3-4), pp. 867-893. to Halim, Abdul. (2007). Akuntasi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat, Jakarta Sugiyono. (2004), Metode Penelitian Bisnis, Cetakan ke enam, Bandung, Alfabeta. Strumpf, K. e. a. (1999). Decentralization and Government Provision of Public and Private Goods:The Public Health Sector in Uganda. Le Financement de la Santé dans les Pays d'Afrique et d'Asie à Faible Revenu, 363. Panggabean, Mutiara S, 2002, Manajemen Sumber Daya Manusia, Bogor, Ghalia Indonesia p 77. West, L. a. C. W. (1995). Fiscal Decentralization and Growing Regional Disparities in Rural China: Some Evidence in the Provision of Social Services. Oxford Review of Economic Policy, 11 (4), 70. Jin, H., Qian,Y., & Weingast, B. R. (2005). Regional decentralization and �iscal incentives: Federalism, Chinese style. Journal of public economics, 89(9-10), 1719-1742. Zou, H.-F and Zhang. (1994). Dynamic Effects Of Federal Grants On Local Spending. Journal Of Urban Economics, 36, 98-115. Kappeler, A., & Olle, Albert, & Stephan, Andreas., (2012). Does Fiscal Decentralization Foster Regional Investment in Productive h t t p s : / / w w w . b p s . g o . i d / s u b j e c t / 4 0 / gender.html#subjekViewTab2 90
Jurnal De�is Edisi 10 Volume X Jurnal De�is Edisi 10, Volume X, Januari-Juni 2022 Penulis Naskah Abd. Adim Alamat Koresponden Fakutas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Evaluasi Pelaksanaan Program Desa Tematik dalam Bidang Ekonomi di Kabupaten Pamekasan Madura Jawa Timur ABSTRAK Thematic village program is a program launched by the Pamekasan Regency Government, with the aim of boosting the economy of the village communit. However, the program has not been fully able to move all villages in Pamekasan Regency, therefore it is necessary to evaluate the implementation of the program in order to move the economy in all villages in Pamekasan.The purpose of this research is to answer three questions, namely: how is the concept of thematic village program in the �ield of economics in Pamekasan Regency, how to evaluate the implementation of thematic village program in pamekasan regency, and what are the factors that affect thematic village program in pamekasan regency. This research is qualitative research with a type of �ield research, while the object of this research is the Pamekasan Regency Government. The data collection methods used in this study are observation, interview, and documentation. While data analysis techniques are carried out by means of data reduction, data presentation, and conclusion withdrawal.The results revealed that the thematic village is a concept of soail marketing that tries to elaborate the uniqueness of each village. The strategies used are context evaluation strategies, input evaluations, process evaluations, and product evaluations. Factors supporting the implementation of thematic villages are one of them is community participation in local government programs. Program desa tematik merupakan sebuah program yang diluncurkan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan, dengan tujuan meningatkan ekonomi masyarakat desa. Akan tetapi program tersebut belum sepenuhnya mampu menggerakkan semua desa di Kabupaten Pamekasan, oleh sebab itu perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan supaya dapat menggerakkan ekonomi diseluruh desa yang ada di Pamekasan. Penelitian ini untuk menjawab tiga pertanyan yaitu; bagaimana konsep program desa tematik dalam bidang ekonomi di Kabupaten Pamekasan, bagaimana strategi evaluasi pelaksanaan program desa tematik bidang ekonomi di Kabupaten Pamekasan, dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi program desa tematik bidang ekonomi di Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (�ield research), adapun objek penelitian ini adalah program pemerintah Kabupaten Pamekasan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara,
Evaluasi Pelaksanaan Program Desa Tematik dalam Bidang Ekonomi di Kabupaten Pamekasan Madura Jawa Timur Abd. Adim dan dokumentasi. Sedangkan teknis analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahawa desa tematik merupakan konsep evaluasi program yang mencoba mengelaborasi keunikan desa masing- masing. evaluasi yang digunakan adalah evaluasi kontek, evaluasi input, evaluasi proses, dan evaluasi produk. Faktor pendukung pelaksanaan desa tematik salah satunya adalah partisipasi masyarakat dalam program pemerintah daerah. Kata Kunci: Desa Tematik, Ekonomi, dan Evaluasi Program 93
1. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Indonesia adalah negara maritim dan memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Negara Indonesia merupakan negara yang mampu mencukupi kebutuhan masyarakat dengan memperkuat potensi sumber daya alam. Dibalik semua itu, masih belum banyak merasakan kekayaan sumber daya alam. Hal ini, masih belum merasakan pemerataan pembangunan yang ini sudah lama digalakkan oleh negeri khususnya pelosok-pelosok. daerah Indonesia adalah negara yang luas dan memiliki berbagai kelompok etnis dan budaya. Kegiatan sosial masyarakat yang budaya mereka menyesuaikan masing-masing. Pola kegiatan sosial akan berdampak pada kegiatan ekonomi terutama pendapatan disektor kebutuhan sehari-hari. Tentang penggunaan data statistik secara sosial di Indonesia. Statistik sejumlah besar data dalam menafsirkan dan menganalisis karena banyak kolom dan baris disetiap nilai (Sudaryatno et al., 2019). penduduk nyaris yang penduduk banyak di dengan akan menyulitkan sosial Kata pembangunan dibidang ekonomi sebagian masyarakat pedesaan beranggapan pembangunan ekonomi adalah kata yang oleh pemikiran tidak masyarakat dimana kesehariannya bergelut dan bercocok tanam demi mendapatkan hasil yang masksimal, berkelanjutan , dan hasil pola kerja yang maksimal dengan peralatan yang minim. Kemudian fakta ini secara tidak langsung dapat berpotensi menjadikan masyarakat tertinggal. yang tertinggal atau masyarakat pedesaan identik dengan individu dan terkadang terlupakan pembangunan ekonomi oleh pemerintah dan pemerintah berfokus pada wilayah kota dalam segi pembangunan ekonomi (Zuki�li & Makmur, 2015). asing terdeteksi Pamekasan Dimana masyarakat Kemiskinan di pulau Madura menjadi prioritas program kerja masing-masing tiap-tiap dalam pemimpin kabupaten yakni Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Jumlah penduduk miskin Tahun 2017 di Kabupaten Bangkalan mencapai 206,53 jiwa, Kabupaten Sampang berjumlah 225,13 jiwa, Kabupaten Sumenep jiwa. Menariknya di Kabupaten Pamekasan angka kemiskinan jauh lebih kecil dari Kabupaten lainnya yang ada di pulau Madura. Dimana, angka kemiskinan di Kabupaten Pamekasan Kabupaten 137,77 daerah di berjumlah, 211,92 jiwa. Data 2018 Jurnal De�is Edisi 10 Volume X Pamekasan mengalami penurunan 125,76 jiwa angka kemiskinan tersebut tidak lepas dari program pemerintah setempat. (BPS, 2019). Menurunnya Tabel 1: Angka Kemiskinan di Pulau Madura Nama Kabupaten Tahun 2017 2018 2019 2020 Bangkalan Sampang Pamekasan Sumenep 21,32 23,56 16,00 19,62 19,59 21,21 14,47 20,16 18,9 20,71 13,95 19,48 20,56 20,78 14,60 23,38 Berdasarkan tabel 1 dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk kemiskinan pada tahun 2017 sebanyak 16.00 jiwa. pada tahun 2018 berjumlah 14.47 jiwa. Sedangkan pada tahun 2019 penduduk miskin di Kabupaten Pamekasan berjumlah 13.95 jiwa, bisa di Kabupaten disimpulkan Pamekasan mengalami cenderung penurunan dari tahun 2017-2019. Artinya pemerintah Kabupaten Pamekasan dengan sangat adanya berpengaruh pendapatan masyarakat khususnya desa setempat kemiskinan program desa tematik terhadap Pemerintah pusat maupun pemerintah tugas dan kewajiban daerah mempunyai dalam kemiskinan. Pemerintah daerah diberikan kekuasaan mengatur serta mengurus daerahnya sendiri (Anshori, 2020). Tujuan pemerintah adalah pembangunan daerah serta meningkatkan kehidupan masyarakat. Sesuai Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pamekasan No 7 tahun kebijakan menanggulangi kemiskinan melalui program Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat secara sistematis, terjadwal, serta bersinergi global warga dalam mengurangi jumlah penduduk miskin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. penanggulangan 2019 tentang Program penanggulangan kemiskinan dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat dukungan sosial, pemberdayaan usaha mikro dan kecil, serta program- program untuk mendorong kegiatan sangat penting bagi ekonomi. Hal dalam masyarakat peningkatan pembangunan (Kabupaten kesejahteraan Pamekasan, 2019). ini, berperan dan masyarakat aktif Secara umum kemiskinan dide�inisikan dari ekonomi, khususnya pendapatan bentuk uang ditambah menggunakan laba non material yang diperoleh oleh seseorang (Suharto, 2014). Kemiskinan di Indonesia dikaitkan dengan kesejahteraan yang kerap negara-negara melanda Semakin berkembang dibeberapa tanpa terkecuali. 94
Evaluasi Pelaksanaan Program Desa Tematik dalam Bidang Ekonomi di Kabupaten Pamekasan Madura Jawa Timur Abd. Adim sedikit angka kemiskinan semakin banyak kesejahteraan oleh masyarakat. ini salah satu cara Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam meningkatkan ekonomi desa program desa tematik di Kabupaten pamekasan merupakan menjadi strategi pemda. Penanggulangan kemiskinan tematik dimana melalui program desa melakukan Pemerintah perubahan dengan pendekatan pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat kemandirian mendukung Pamekasan. Berdasarkan uraian di atas menemukan rumusalan masalah sebagai berikut: a) bagaimana konsep program desa tematik dalam bidang ekonomi di Kabupaten evaluasi Pamekasan. pelaksanaan program desa tematik bidang ekonomi di Kabupaten Pamekasan. Hal yang didapatkan Secara khusus, community development kebutuhan identik masyarakat yang tertindas, baik diskriminasi, kemiskinan, etnis, maupun Pengembangan masyarakat adalah proses aktif berkelanjutan dalam memperkuat masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial, partisipasi dan kerjasama. Masyarakat memiliki potensi yang dipandang unik terhadap potensi desa yang mau dikembangkan untuk sistem klien bermasalah dari masyarakat (Al�itri, 2011). pemenuhan dengan Pamekasan kelas, disabilitas. gender, usia, prilaku masyarakat b) bagaimana Salah satu tujuan dibentuknya program desa tematik di Kabupaten Pamekasan dalam adalah memanfaatkan bidang potensi lokal untuk memajukan perolehan dan keamanan anggota yang memerintah. Salah satu cara pemerintah melakukan untuk memajukan adalah dengan mewariskan binaan terhadap anggota mengarah dan Sasaran menguntungkan adanya untuk meningkatkan pendapatan keluarga, dimana penghasilan anggota adalah anggota yang menghasilkan belum mempunyai aktivitas bisnis dan bersumber hasil penglihatan betul-betul memberikan kontribusi usaha. ekonomi keamanan anggota kehidupan (Aziz, program desa hemat 2020). tematik baik kecil yang Tujuan potensi desa adalah peningkatan pengelolaan masyarakat guna meningkatkan taraf hidup yang e�isien. Dimana masyarakat desa mayoritas memiliki kelayakan hidup rendah, salah satu tujuan yang dikelola oleh desa dan mengangkat taraf hidup masyarakat. Dimana desa bisa bertahan dan mandiri. Selain itu, dalam peningkatan potensi desa dalam memanfaatan sumber daya alam serta pemerataan pendapatan masyarakat yang dikelola pemerintah desa langsung selaku pemegang kekuasaan tingkat desa (Ramly et al., 2018). untuk meningkatkan desa 2. KERANGKA TEORITIS 2.1. Evaluasi Program 2.1.1. Pengertian Evaluasi Program Evaluasi bertujuan untuk mengetahui pencapaian suatu rancangan mengenai asas serta ketatanegaraan, dalam perekonomian, dan sebagainya. Program evaluasi berguna bagi pengambil keputusan dalam menetapkan program apakah program dihentikan, dimodi�ikasi, diperbaiki, diperluas atau ditingkatkan (Sudjana, 2006). Secara sederhana, evaluasi suatu proses kegiatan pemilihan, pengumpulan, analisis dan penyajian informasi yang dijadikan sebagai penyusunan program dasar dalam pengambilan keputusan seterusnya. usaha Sudjana program disusun secara terencana diartikan sebagai tujuan, sasaran, isi dan jenis kegiatan, kegiatan pelaksanaan, proses kegiatan, waktu setup, sumber pendukung lainnya. Dalam arti luas, program adalah kegiatan dengan komponen, proses, dan tujuan program (Sudjana, 2006). Program menurut Djudju instrumen biaya, dan Kabupaten Pamakeasan merupakan salah satu kabupaten di pulau Madura Provinsi Jawa Timur yang dikenal dengan julukan sebagai pulau garam, tidak hanya Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu yang ada di pulau garam karena merupakan salah satu penghasilan garam terbesar di Provinsi Jawa dalam Timur. kebijakan untuk mencapai ketahanan pangan yang dilakukan pemerintah pusat demi kemajuan ekonomi nasional khususnya di Kabupaten Pamekasan. Pembangunan nasional Serupa dengan Sudjana, Pariata Westra mengartikan program adalah merupakan saling langkah kegiatan kearah bergantungan pencapaian telah ditetapkan. Program merupakan tujuan akhir dan dapat dikatakan anggaran dibangun untuk dikembangkan dalam kontek semua dalam yang elemen melaksanakan. Oleh karena istilah program tujuan akhir banyak kegiatan yang saling bergantung (The Ultimate of many Interdependent Activitie) (Westra, 1983). atau yang dalam menuju tujuan suatu yang diperlukan itu, 95
Evaluasi program merupakan suatu gambaran aktivitas untuk mendapatkan suatu objek dengan terencana, tujuan yang direncanakan secara tepat. Evaluasi program adalah dalam penerapan-penerapan, pertimbangan, dan memperkirakan penerapan hasil program untuk mengatasi kebijakan. Hal ini bahwa evaluasi untuk mengumpulkan data serta informasi dalam menganalisa fakta suatu bentuk aktivitas program yang dilakukan setiap kegiatan, sehingga hal ini tidak ada satu aktivitas yang bisa dilaksanakan dengan baik tanpa adanya suatu evaluasi program. suatu metode ilmiah program usaha Evaluasi program merupakan suatu aktivitas untuk mendapat suatu gambaran objek yang dilaksanakan secara terencana, sistematik, dan terarah serta dengan adanya tujuan yang jelas. Oleh karena itu, evaluasi program sebenarnya dilaksanakan untuk mengolah, menyatukan, dan menguraikan mengumpulkan nilai-nilai evaluasi yang merupakan bagian terpenting dari suatu program, dan melakukan kegiatan dengan baik. Mengevaluasi suatu program adalah dan menerapkan membuat metode ilmiah untuk mengukur pelaksanaan program hasil untuk membuat keputusan (Kamira et al., 2011). mengatur, data informasi keputusan Berdasarkan referensi yang dirujuk oleh peneliti, sejatinya evaluasi program meliputi beberapa hal penting yaitu: pertama proses menentukan program sejauh mana tujuan dan kedua memberikan informasi dalam pengambilan keputusan ketiga menjadi patokan-patokan perbandingan kinerja dengan menentukan apakah ada kesenjangan keempat tentang penilaian kualitas dan harga kelima ukuran, masing-masing yang dikembangkan dengan tujuan yang ditentukan (Zainal, 2009) dan keenam evaluasi nilai sistematis mengenai kualitas suatu objek (Abdulkahar & Yuwono, 2011). sasaran yang terealisasi 2.1.2. Tahapan dan Jenis Model Evaluasi Program tahapan Evaluasi program memiliki tersendiri. Untuk mengetahui tahapan tersebut, peneliti merujuk pada inovasi sosial antara lain (Sari & Diah, 2019); Tahap pertama, menentukan tema desa dengan mencari sekelompok orang yang tertarik untuk menemukan bersedia melakukannya. Tahap kedua, merupakan pemetaan dengan kata lain adalah komunitas dimana orang dapat menemukan ide atau sedang gagasan ide dan bersama desa yang Jurnal De�is Edisi 10 Volume X berkembang, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan partisipasi masyarakat setempat. Tahap ketiga, adalah memecahkan, mengkoordinasi program melalui ide dan topik. Kemudian dimodi�ikasi oleh aktor- akhirnya aktor diimplementasikan di daerah. Hal ini dipengaruhi seperti karakteristik ekonomi dan sosial, keberadaan potensi di daerah yang ditunjuk, dukungan keuangan tokoh masyarakat, peningkatan pendapatan, dan inisiatif masyarakat & Kaminaite, 2017). yang terlibat oleh faktor-faktor eksternal, inisiatif (Atkociuniene untuk mengetahui dampak pelaksanaan program terhadap sistem manajemen, dan pendekatan kelembagaan yang menekankan pendekatan kemanusiaan. Secara teoritis, evaluasi program memiliki jenis model masing-masing. Adapun jenis- jenis model evaluasi program termasuk dalam kategori antara lain: Pertama, model pelaksanaan dan pengaruh evaluasi program contohnya (freeman pelaksanaan untuk mengidenti�ikasi evaluasi yang sistematik, sebagai implementasi kebijakan sosial (social policy), dan pengaruh bagi masyarakat. Evaluasi dapat digunakan kebijakan, pilihan sheerwood) and suatu program Kedua, model komponen aktual (Knox, Mezirow and Darkenwaid) contohnya menganalisis dan menggambarkan suatu sistem sistem pada pengelolaan program evaluation and review technique (PERT), organisasi sebagai sistem yang menyeluruh (Young), model sistem mikro (Alkin), model sistem dalam penyususnan tujuan (van gigch and hill), sistem kontrak dalam program (duft), sistem manajemen infomasi (semis), evaluasi program pengambilan keputusan (hesseling). Keempat, sistem organisasi sosial meliputi: melalui model sistem sosial (loomia); model¬-model organisasi (Etzioni, Schulberg, and Baker), dan model motivas sosial contohnya, mengevaluasi (Lewis). organisasi dengan berbagai model dan menitik-beratkan pada unsur manusia program. Ketiga, program melalui 2.1.3. Implikasi Evaluasi Program Implikasi evaluasi program bertujuan mengukur dan menilai apakah program dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang tidak, maka telah pelaksanaan harus dilihat terlebih dahulu. Selain itu, ada dua hal yang dapat dilakukan dalam melakukan evaluasi program dibidang kebijakan ekonomi. keluaran- pekerjaan yang keluaran ditetapkan atau Pertama, evaluasi dan menjelaskan seperti uang, materi 96
Evaluasi Pelaksanaan Program Desa Tematik dalam Bidang Ekonomi di Kabupaten Pamekasan Madura Jawa Timur Abd. Adim dihasilkan, dan pelayanan yang disediakan. Keluaran ini merupakan adanya kebijakan hasil yang nyata. Kedua, evaluasi kebijakan mengenai konsekuensi-konsekuensi yang berbentuk kebijakan pemerintah tindakan-tindakan termasuk dalam pembuatan kebijakan dan pembuatan keputusan. Kegiatan ini fokus pada pertumbuhan ekonomi dan daya saing dalam peningkatan ekonomi yang berkelanjutan. Pendekatan ekonomi lokal akan berhasil jika investasi dan bisnis masyarakat terus meningkatkan iklim dan memungkinkan dilingkungan saing, dalam menciptakan serta meningkatkan pendapatan (World Bank, 2011). feedback policy daya pekerjaan meningkatkan lapangan Beberapa yang menyebabkan kesulitan dalam mengevaluasi atau menilai dampak dari suatu kebijakan yakni, tidak menetapkan sasaran yang tepatnya; program tidak berurutan waktu; pemerintah kurang pemahaman dalam melaksanakan, mendampingi, dan kurangnya persiapan dan informasi tenaga program (Kamira et al., 2011) penting faktor 2.2.2. Pendekatan Pengembangan EkonomI Lokal Menurut World Bank mengemukakan yang dikutip oleh Munir (2004) dalam pengertian bukunya pengembangan bahwa lokal pendekatan ekonomi lokal meliputi yang mengacu ekonomi 2.2. Pengembangan Ekonomi Lokal Pengembangan Daya Saing 2.2.1. Pengertian Pengembangan Ekonomi Lokal lokal merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dengan menciptakan lapangan kerja baru dalam membentuk kemitraan bersama pihak swasta untuk merangsang kegiatan ekonomi wilayah, tujuan dibentuk lapangan kerja yaitu untuk meningkatkan jumlah yang tersedia bagi masyarakat setempat. Dalam pengembangan pemerintah dan masyarakat dituntut menuangkan ide atau gagasan terhadap pengembangan yang dilakukan. Pengembangan ekonomi Pembangunan ekonomi disetiap daerah bertujuan untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat sendiri. Dalam meningkatkan pembangunan daerah yang pemerintah daerah harus mengembangkan potensi- potensi wilayah perlu adanya peningkatkan kesejahteraan masyarakat diwilayah tersebut lokal. melalui (PEL) Pengembangan memperkuat untuk meningkatkan perekonomian daerah serta kualitas hidup masa depan. sedang berkembang, pengembangan ekonomi Lokal Ekonomi kemampuan (PEL) yaitu menciptakan kondisi yang lebih baik dimana masyarakat, swasta dan pemerintah bekerjasama untuk pertumbuhan ekonomi dalam menciptakan lapangan pekerjaan. lokal pemerintah Pengembangan ekonomi daerah memberikan peluang kepada pihak swasta untuk turut serta meningkatkan perekonomian daerah dengan menciptakan inovasi-inovasi potensi lokal. Pengembangan Ekonomi Lokal Daya saing adalah kemampuan suatu negara untuk mendorong PDB per kapita tinggi dan menuju pertumbuhan yang berkelanjutan (World Economic Forum Competitiveness Report, 1996). Dengan kata untuk lain, daya saing merupakan dasar meningkatkan dalam memberikan kesempatan kerja kepada para penganggur untuk mengurangi kemiskinan. taraf hidup atau sasaran, tetapi cara dalam pemcapainnya. daya saing suatu daerah sangat dipengaruhi oleh faktor bahan baku yang dikembangkan. Pemilihan bahan baku sangat penting. Daya saing ketika menganggap produk yang paling penting. Dengan kata lain, bagaimana kita ekonomi bisa mempertahankan daerah sebagai bahan baku. Daya saing bukanlah tujuan status Pengembangan Klaster Klaster industri sering disebut sebagai motor lokal. Klaster memiliki aspek yang berkaitan pemasok, dengan perantara, yang memberikan masukan (ide, inovasi, modal, infrastruktur). Klaster industri diharapkan dapat mendorong pengembangan sistem industri daerah dengan fokus mendukung industri yang berpotensi sebagai hubungan ekspor dari daerah. Hubungan antara industri dan peningkatan pendapatan lokal secara dapat merangsang kebutuhan permintaan jasa dan produk lokal (multiplier effects). penggerak perekonomian produsen, dan eksportir, lembaga dasar lebih luas Strategi pengembangan tempat berbasis klaster industri memungkinkan Pemda mengarahkan sumber daya secara lebih efektif & e�isien. Pendekatan klaster industri memungkinkan pemerintah wilayah bekerja 97
industri-industri pribadi menggunakan membuatkan taktik membentuk ekonomi daerah Strategi menyediakan kerangka bagi pemerintah wilayah menyediakan layanan holistik klaster yang akibat menaruh sebagai maksimal (Bappenas, 2004) yang berkelanjutan. impak Pengembangan Kelembagaan informal merupakan salah satu modal yang dibentuk dalam kegiatan pembangunan ekonomi daerah. Lembaga menjadi media pilihan ketika masalah dapat dengan mekanisme pasar. diselesaikan Lembaga formal dan informal yang terbentuk dapat melengkapi kegiatan ekonomi berbasis transaksi berbasis kepercayaan masyarakat dan norma (Arsyad at all, 2011). Lembaga formal dan tidak ekonomi dengan hubungan sosial Ketersediaan kemasyarakatan perlu diperhatikan. Selain menjadi lembaga forum pengontrol kinerja pembangunan. LSM bisa dijadikan sebagai sarana pembelajaran serta pemberdayaan masyarakat tentang hal-hal yang menunjang aktivitas pengembangan lokal. Badan Permusyawaratan ekonomi Desa (BPD) sebagai indikator institusi yang baik. Lembaga dapat mewakili suara serta inspirasi masyarakat dalam penentuan program proses pengambilan keputusan dalam pengembangan ekonomi lokal. organisasi seperti LSM Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Era menunjukkan semakin berkembang baik yang teknologi penguasaan mempengaruhi kuantitas kualitas pembangunan itu sendiri. Personil yang berkuali�ikasi diperlukan untuk menguasai teknik dengan benar. Dalam kontek proses produksi, penguasaan teknologi yang baik memfasilitasi dapat menghasilkan metode produksi yang lebih e�isien dalam menemukan produk baru dan menyederhanakan proses produksi (Romer, 1994). teknologi informasi dan inovasi. Inovasi sebagai pelaksanaan berkualitas sangat dibutuhkan dalam pencapaian pengembangan ekonomi lokal. Sumber daya manusia yang ada, juga dibutuhkan menjadi energi produksi agar tinggi bisa membentuk produk bernilai dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Keberlanjutan asal pengembangan ekonomi lokal sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia Penguasaan Teknologi Jurnal De�is Edisi 10 Volume X Proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, kemajuan teknologi dianggap besar ekonomi sumber terpenting sebagai faktor penentu keberhasilan. Penguasaan teknologi merupakan kombinasi faktor-faktor produksi untuk mencapai tujuan produksi. Diharapkan dapat berinovasi dan berkontribusi pada produk canggihnya kemampuan teknologi. seiring dengan Teknologi di negara maju bersifat padat modal dan membutuhkan banyak modal. Di sisi juga dibutuhkan di negara-negara berkembang, terutama tingkat pendidikannya rendah. Pada berkembang membutuhkan suatu jenis teknologi yang sedikit berbeda dengan negara maju. Banyak masalah muncul ketika negara berkembang teknologi yang meniru dan merelokasi digunakan di negara maju, karena teknologi yang tidak memadai lain, surplus tenaga kerja hakekatnya, negara 2.3. Ekonomi Kerakyatan 2.3.1. Pengertian Ekonomi Kerakyatan Ekonomi kerakyatan merupakan strategi "bertahan hidup" yang di kembangkan oleh penduduk masyarakat miskin, baik di kota maupun desa (Mubyarto, 1996). Ekonomi adalah tujuan kegiatan dalam meningkatkan memberdayakan kesejahteraan diartikan dapat masyarakat. sebagai usaha untuk menjalankan rumah ekonomi memenuhi tangga. Tujuan kebutuhan hidup melalui tiga kegiatan utama: produksi, distribusi, dan konsumsi. Memperkaya kehidupan sumber daya yang upaya erat terbatas meningkatkan dan kemakmuran kesejahteraan (Sumodiningra, 1998). dan Ekonomi terkait dengan segala aktivitas ekonomi upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup (basic need) yaitu kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikkan. Menggunakan demikian bahwa pemberdayaan ekonomi rakyat merupakan upaya suatu kemampuan potensi warga untuk aktivitas ekonomi guna memenuhi kebutuhan hayati serta meningkatkan dan berpotensi pembangunan nasional (Kurnia, 2020). Ekonomi kerakyatan adalah dipahami bisa meningkatkan dalam kesejahteraan pada proses serta konsumsi merupakan aktivitas yang terus menerus dan disebut proses berkesinambungan. Proses ini dilakukan secara alamiah selaras dengan perkembangan sosial, ekonomi, budaya dan politik. Secara ekonomi, proses alamiah perlu sebagai 98 Produksi, distribusi produsen (produksi)
Evaluasi Pelaksanaan Program Desa Tematik dalam Bidang Ekonomi di Kabupaten Pamekasan Madura Jawa Timur Abd. Adim menikmati (konsumsi), ataupun sebaliknya yang menikmati harus sebagai penghasilan (Sumodiningra, 1998). tersedianya kesempatan kerja dan kehidupan yang layak. Kedua, anggota masyarakat yang membutuhkan, terutama anak-anak terlantar dan fakir miskin, mendapat jaminan sosial. Ketiga, kepemilikan modal yang penting kepada secara merata didistribusikan seluruh anggota masyarakat. Keempat, pendidikan negara diberikan secara cuma- cuma kepada semua anak tanpa kecuali. dijamin semua warga negara Kelima, kebebasannya dan menjadi anggota berbagai kelompok usaha (Efendi & Bakhri, 2018). 2.3.2. Sifat dan Sistem Ekonomi Kerakyataan Ekonomi kerakyatan merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk menghasilkan masyarakat Sistem berkelanjutan ekonomi swasembada. Sistem ini disebut terbuka karena mengharuskan seluruh masyarakat untuk menjalankan bisnis dan memiliki akses sumber daya yang tersedia. Kontinuitas berarti kegiatan ekonomi masyarakat terus berlanjut tanpa mengorbankan masa depan masyarakat sendiri dalam skala yang lebih besar. bahwa masyarakat menggunakan sumber daya lokal yang tersedia dan melakukan kegiatan ekonomi dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan orang lain (Tjakrawerdaja, 2020). yang berkecukupan. dan terbuka untuk membentuk Sistem ekonomi kerakyatan menuntut masyarakat untuk terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi yang diselenggarakan oleh negara. Di sisi juga menuntut pemerintah mampu menciptakan iklim dan atmosfer yang kondusif bagi perkembangan dan pertumbuhan dunia usaha. Secara teoritis, pelaksanaan suatu perekonomian memiliki karakteristik yang tidak ditemukan di perekonomian lain. lain, sistem ekonomi dipahami Kemandirian Sistem ekonomi kerakyatan merupakan bagian dari langkah alternatif, menanggapi kegagalan negara berkembang Indonesia salah satunya. Fakta dan teori ini telah berhasil diterapkan banyak negara Amerika Utara dan Eropa (Kurniawan & Lahir, 2017). Namun, hasilnya akan berbeda setiap wilayah. Bukannya pertumbuhan ekonomi yang stabil, hal negara sebaliknya berkembang. Kegagalan menerapkan teori akan menimbulkan pertumbuhan tidak masalah seperti ekonomi ketergantungan ekonomi, tumbuhnya budaya dalam kesenangan masyarakat, perusahaan multinasional besar yang menguasai pasar, dan kesenjangan sosial yang semakin besar. teori pertumbuhan di terjadi beberapa baru dan konsumtif Karakteristik ekonomi dapat dikenali beberapa hal. Singkatnya, mekanisme pasar yang adil adalah dasar untuk pelaksanaan persaingan yang sehat. Kualitas hidup, nilai keadilan, dan pertumbuhan ekonomi menjadi perhatian utama. Orang dapat merancang proses pembangunan yang berkelanjutan dan ramah bahwa lingkungan. masyarakat memberikan kesempatan kerja dan bisnis yang setara. Hak konsumen dilindungi dan semua orang diperlakukan secara adil (Elizabeth, 2007) kepentingan sosial Kami memastikan 2.3.3. Implikasi Ekonomi Kerakyataan Sistem ekonomi merupakan model ekonomi kemanusiaan yang berbasis pada kesejahteraan rakyat, yaitu sistem ekonomi yang melakukan pembangunan ekonomi yang berbasis kemanusiaan (Efendi & Bakhri, 2018). Karena itu, kami tidak hanya kami menentang tetapi mempertahankan ekonomi yang setara, menghindari monopoli, persaingan bebas, dan segala bentuk penindasan diantara orang-orang. Sistem ekonomi kerakyatan dilaksanakan utama tercapainya keadilan sosial bagi semua kelas sosial. upaya kapitalisme, dengan tujuan Perekonomian berlandaskan keadilan sosial dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam Pada mengatur kenyataannya, perekonomian memiliki lima tujuan utama yang harus dicapai. Pertama, 99 dan dapat dicapai kegiatan ekonomi. dilaksanakan dengan mengusung tiga prinsip dasar (Mubyarto, 1999). Prinsip ini dipergunakan sebagai tolak ukur supaya jalannya sistem sesuai menggunakan apa yang digariskan di awal. Berasal ketiga prinsip dasar asal sistem ekonomi kerakyatan yang termaktub pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pertama, Pasal 33 Ayat 1, "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan." Kedua, Pasal 33 Ayat 2, "cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara." Ketiga, Pasal 33 Ayat 3, "kekayaan alam yang terkandung di dan dalamnya dipergunakan untuk kemakmuran rakyat". Dari ketiga prinsip dasar bahwa perekonomian nasional sangat dicapai dalam kedaulatan rakyat kancah ekonomi. Oleh karena itu, negara perlu memainkan peran Ekonomi Kerakyatan dikuasai negara oleh sebesar-besarnya dapat disimpulkan
sangat yang perekonomian. besar dalam sistem selain memiliki tiga prinsip dasar, juga memiliki tiga ini, penulis komponen utama. Dalam hal merujuk pada amanat Undang-undang Dasar 1995. Pertama, Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi "setiap warga negara berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan," maka tiap anggota masyarakat harus berperan secara aktif dalam proses produksi nasional. Kedua, tiap anggota masyarakat termasuk fakir, miskin, dan anak-anak terlantar-haruslah dapat turut menikmati hasil produksi nasional. Sesuai dengan bunyi Pasal 34 UUD 1945, yaitu, "fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara." Ketiga, setiap anggota masyarakat harus berperan aktif dalam proses pengendalian jalannya roda ekonomi nasional. Sistem ekonomi kerakyatan Pemerintah berperan penting dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan. Oleh karena itu, masyarakat tetap menjadi sasaran utama dalam kegiatan ekonomi, namun prinsip-prinsip dapat ekonomi berjalan jika pemerintah mau berperan aktif. UUD 1945 tidak hanya menjabarkan prinsip- prinsip ekonomi nasional dalam Pasal 33, tetapi juga menekankan peran negara dalam sistem perekonomian. Pasal 27 (2), 33 dan 34 UUD 1945 menjelaskan tentang lima peran yang harus dimainkan pemerintah dalam mewujudkan sistem perekonomian rakyat (Mubyarto, 1999). hanya Lima peran ekonomi kerakyatan antara lain: membangun dan mengembangkan koperasi. Mengembangkan dan memelihara BUMN. Menjamin agar seluruh kekayaan alam yang ada di bumi, air, dan tanah Indonesia dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran hak kepada seluruh warga negara Indonesia atas penghidupan dan pekerjaan yang layak. Merawat anak-anak miskin, dan terlantar. Dari kelima peran di atas, ada juga dua hal penting yang harus dilakukan pemerintah. Artinya, mengelola anggaran negara untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Selain itu, dan negara memberikan perpajakan progresif subsidi dan menjaga stabilitas keuangan. rakyat. Memberikan harus memperkenalkan 3. METODE PENELITIAN Penelitian ini diolah secara sistematis untuk digunakan peneliti dalam menemukan sebuah jawaban. Penelitian ini berfokus pada evaluasi program desa tematik yang ada di Jurnal De�is Edisi 10 Volume X Kabupaten Pamekasan dengan mengunakan model (CIPP) kontek, input, proses, dan prodak. Biar tidak ada pemaknaan yang luas penelitian ini hanya menggunakan metode kualitatif untuk menjawab permasalahan di atas yang terkait program desa tematik yang ada di Kabupaten Pamekasan. 3.1. Jenis Penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan berprilaku yang diamati (Hikmat, 2011). Jenis penelitian ini digunakan untuk mengetahui proses dan hasil dari evaluasi pelaksanaan program desa tematik dalam bidang ekonomi di Kabupaten Pamekasan 3.2. Metode Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data merupakan dalam tahapan mengumpulakan informasi atau data terkait penelitian yang dilakukan (Moleong, 2015). Cara penelitian menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam evaluasi pelakasanaan program desa di Kabupaten tematik Pamekasan. proses penelitian pengumpulan data 3.2.1. Observasi suatu metode pengumpulan data dengan cara mencatat yang secara 1997). diselidiki. Observasi penelitian ini dilakukan pada program desa di Kabupaten tematik Pamekasan. Kegiatan observasi kemudian dilanjutkan dengan wawancara kepada pihak pengelola guna mendapatkan informasi yang lebih akurat (Luo et al., 2020). Dengan metode observasi penelitian mengadakan pengamatan langsung mengenai evaluasi pelaksanaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program desa tematik di Kabupaten Pamekasan. Observasi adalah sistematis objek tentang (Cholid & Achmadi, 3.2.2. Wawancara suatu percakapan yang lebih terstruktur untuk mengetahui informasi peneliti dalam suatu percakapan terhadap informasi dengan peneliti dengan maksud mendapatkan hasil Teknik yang wawancara untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap, berhadapan atau bertatapan langsung dengan orang yang Metode wawancara adalah valid (Moleong, dilakukan 2007). peneliti 100
Evaluasi Pelaksanaan Program Desa Tematik dalam Bidang Ekonomi di Kabupaten Pamekasan Madura Jawa Timur Abd. Adim dapat memberikan informasi kepada peneliti (Mardalis, 2004). yang digunakan meliputi: pertama data yang menerapkan program desa tematik; kedua data ada di Kabupaten Pamekasan dan ketiga data yang mengelola atau menerapkan program desa tematik di Kabupaten Pamekasan. jumlah kecamatan yang Penelitian ini menggunakan wawancara tidak tidak terstruktur, Wawancara menggunakan pedoman wawancara yang sistematis dan sepenuhnya diedit untuk pengumpulan data. (Sugiyono, 2015). Teknik ini merupakan salah satu instrumen untuk menggali tentang secara pembahasan yang akan dibahas oleh peneliti terkait evaluasi pelaksanaan program desa tematik dalam bidang ekonomi di Kabupaten Pamekasan Data sekunder diperoleh secara tidak langsung melalui tetapi diterima dan dicatat oleh perantara atau 2010). Dengan pihak demikian, Data sekunder dapat diperoleh dari studi kepustakaan berupa dokumen. Dalam penelitian ini peneliti berbagai referensi baik majalah, buku, website dan penelitian lain yang berkaitan dengan diskusi berlangsung, serta data laporan atau catatan pelaksanaan tematik pemerintah terkait penyelidikan, data lisan lain (Purhanta, 3.2.3. Dokumentasi sebagai pendukung sebagai penguatan data observasi dan wawancara yang dilakukan sebelumnya (Wahab et al., 2013). Dimana penelitian peneliti melalui dokumen- pengumpulan dokumen tersebut dilakukan sendiri oleh responden tanpa bantuan �isik dari peneliti. Penelitian ini langsung kepada para pakar ahli pengelola program desa di Kabupaten tematik Pamekasan, pelaku kegiatan ekonomi terkait, dan masyarakat yang ikut andil dalam program desa tematik dan masyarakay yang tinggal disekitar obyek program desa tematik di Kabupaten Pamekasan data dikumpulkan adalah Dokumentasi program desa yang 3.4. Teknis Analisis Data dengan Pertanyaan data ini hakikatnya Penelitian merupakan survei terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi konsep dan evaluasi pelaksanaan program desa tematik. Program desa tematik adalah kawasan yang berada di bawah kendali desa atau kecamatan yang memiliki karakteristik potensi sosial dan ekonomi daerah yang ditetapkan dengan persetujuan pemerintah pusat. pada resmi. 3.3. Sumber dan Data Penelitian Data merupakan gambaran situasi atau masalah yang berkaitan dengan lokasi dan waktu serta merupakan bahan analisis untuk pengambilan yang keputusan. digunakan penelitian dibagi menjadi dua bagian pengelompokannya sebagai berikut: Data berdasarkan 3.3.1. Data Primer Data primer ialah sumber data yang diperolah langsung dari responden di lapangan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Adapun responden yang digunakan dalam penelitian ini asal-asal lapangan, yang yang wawancara dijadikan sebagai objek suatu penelitian. akan terjadi observasi dengan responden 3.3.2. Data Sekunder tematik terkait program inovasi sosial tidak hanya dapat membawa perubahan positif kearah proses kolaboratif, tetapi juga memunculkan inisiatif masyarakat untuk saling belajar dan melakukan proses secara bersama-sama. teori ini Penelitian penanggulangan melalui pendekatan wilayah berbasis masyarakat, khususnya melalui pelaksanaan program desa tematik di Kabupaten Pamekasan. Saran penelitian digunakan sebagai masukan atau proses analisis saat pengambilan data. Setiap bagian data ditentukan oleh teknik analisis yang digunakan. Pelaksanaan program desa didasarkan pada kemiskinan Analisis data adalah proses sistematis untuk menemukan dan mengatur catatan wawancara, catatan lapangan, dan bahan lain yang dikumpulkan sehingga peneliti dapat memahami dan menyajikannya kepada orang lain. Miles dan Huberman membagi kegiatan dalam analisis data kualitatif menjadi tiga bagian diantara: Data sekunder merupakan sumber tidak langsung memberikan kepada pengumpul data atau dengan kata lain data tambahan sebagai penguat data (Sugiyono, 2015). Data sekunder yang diperoleh dalam penelitian dari Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pusat Statistik Nasional. Adapun data data 3.4.1. Reduksi Data (data reduction) Aktivitas merangkum, menentukan, memusatkan perhatian pada yang krusial, serta mencari direduksi pola. menyampaikan gambaran lebih jelas dan memudahkan pengumpulan data. Penelitian Data 101
kualitatif bertujuan untuk menemukan pola- pola yang terlihat dibalik data dan makna yang tersembunyi, sehingga penemuan- penemuan yang dianggap aneh dan tidak diketahui tetapi tidak memiliki pola-pola mengkhawatirkan. selanjutnya adalah menampilkan data yang direduksi. Langkah 3.4.2. Penyajian Data (Data display) langkah selanjutnya menampilkan data dalam bentuk pelukisan singkat, yaitu gra�ik korelasi antar kategori. Menurut Miles dan Huberman menemukan bahwa teks naratif paling banyak digunakan dalam penelitian kualitatif Data direduksi, 3.4.3. Penarikan Kesimpulan dan Veri�ikasi data Hasil penelitian menjawab penekanan penelitian sesuai hasil penyajian data berupa pelukisan objek penelitian serta panduan penelitian (Sugiyono, 2013) Penelitian digunakan dalam penelitian adalah menggambarkan proposisi penelitian yang dibuat dari literatur untuk konsep program desa tematik dan mengevaluasi program desa tematik. Pendekatan kualitatif pada dasarnya adalah fenomena dimana subjek perilaku, penelitian mengalami persepsi, motif, dan lain-lain, dalam kontek alam yang khusus atau dalam berbagai cara, atau bentuk kata-kata dan bahasa. semuanya dengan menjelaskannya (Moleong, 2015). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan model interaktif untuk menganalisis data melalui proses pengumpulan dan penyajian data. Jika data yang dikirimkan tidak dapat diidenti�ikasi dengan jelas, jika ditemukan penyimpangan, pengecekan akan mengurangi data tersebut. Pada titik ini, peneliti sudah mulai memberi makna serta menginterpretasikan data yang diterimanya, karena data terus menerus data direduksi dilakukan data (Kuncoro, 2013) selama analisis pengumpulan validasi dan Dalam menjawab permasalahan yang ada di program desa tematik yang ada di Kabupaten Pamekasan tentu sangat , dimana peneliti mencari sebuah jawaban kepada yang berpihak, baik pemerintah daerah, dan masyatrakat yang ikut andil dalam program tersebut. 4. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. Konsep Pelaksanaan Program Desa Jurnal De�is Edisi 10 Volume X Tematik di Kabupaten Pamekasan Menurut UU No. 06 Tahun 2014 tentang desa. Desa merupakan kesatuan masyarakat yang sah yang memiliki batas-batas wilayah untuk dan mempunyai mengatur, kepentingan masyarakat setempat yang diakui, dihormati oleh sistem negara kesatuan republik Indonesia. Proses kemandirian daerah di era globalisasi tidak terlepas dari daya saing desain. Daya saing tidak hanya didasarkan pada indikator ekonomi, tetapi juga untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang benar-benar berkelanjutan dapat diterima secara politik, sosial dan budaya, tersebut menghadapi tantangan dan persaingan global (Bappeda Pamekasan, 2020). kewenangan mengurus peningkatan sehingga wilayah Program merupakan abstrak atau benda yang berfungsi sebagai memuaskan batiniah, sehingga sebagai penilaian objektif bagi khalayak atau pemirsa yang dirasakan sehingga bisa di nilai bagus atau tidak sebuah program tersebut. Setiap program dapat berhasil tergantung apa strategi yang dilakukan artinya strategi program ini sangat berpengaruh dalam suatu taktik perencanaan yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan. apa yang dirasakan Tahun 2020 sebanyak 1.690 masyarakat berasal 178 Desa serta 11 kelurahan yang beredar pada 13 kecamatan di Kabupaten Pamekasan program training. Sementara pada 2021, pemerintah Kabupaten melalui dinas penanaman kapital pelayanan terpadu satu pintu dan energi kerja sudah menetapkan anggaran sebesar Rp5,2 miliar buat 1.600 orang dan dibagi 27 jenis mengunakan 80 paket pembinaan (Pamekasan Hebat, 2021). Desa tematik merupakan dicanagkan program yang kepemimpinan bupati Pamekasan Baddrut Tamam periode 2018-2023. Desa tematik ini sebagai pendorong para penyelenggara Pemerintah di tingkat desa dalam menggali desa melalui program desa tematik yang dicanagkan Kabupaten Pemerintah Pamekasan. sudah mengikuti Sesusuai apa yang di ungkapkan oleh Bupati Pamekasan sebagai berikut: Desa tematik ini ingin menggali potensi yang ada di desa masing-masing dan dijadikan sebuah program unggulan dimana desa tematik yang di cadangkan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan dengan fokus pembangunan yang telah ditetapkan oleh masing-masing desa sebagai berikut, desa pertanian, desa 102
Evaluasi Pelaksanaan Program Desa Tematik dalam Bidang Ekonomi di Kabupaten Pamekasan Madura Jawa Timur Abd. Adim perikanan, kerajinan dan desa kewirausahaan. desa parawisata, Sejalan dengan apa yang disampaikan Kepala Desa Bajur Kecamatan Waru sebagai berikut; desa Pemerintah sudah memyediakan fasilitas kepada masyarakat yang diberi nama warung usaha milik rakyat (Wamira). Wamira ini akan menampung semua kerajinan Pamekasan, terutama dari hasil usaha ekonomi masyarakat Desa tematik yang sudah bisa dipasarkan secara bagus dan menarik. masyarakat Tanggapan Bajur Kecamatan Waru sangat mengapresiasi terhadap program pemerintah, dimana program tersebut sebagai wadah untuk menumbuhkan desa mandiri, kreatif dan inovatif Kabupaten ada Pamekasan serta mendukung kegiatan pemerintah daerah terkait program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) disetiap desa yang ada di Kabupaten Pamekasan. aparatur Desa yang di Khusus desa yang menentukan tema program pengembangan ekonomi desa itu, Pemkab mempersiapkan program bantuan pengembangan ekonomi desa, melalui dukungan program dari sejumlah dinas. Dengan berbagai pola dukungan, Bupati Pamekasan Baddrut Tamam berkeyakinan, program tematik mendorong usaha ekonomi kreatif dan produktif dari masyarakat desa dalam dengan meningkat komitmen juga mengintensi�kan warung usaha milik rakyat (Wamira) dalam pemasaran of�line atau online dari produk sekitar. Pamekasan ekonomi. Didukung Pemkab nyata Desa selain sebagai wadah badan usaha milik desa pemerintah juga ingin membangun beberapa kerajinan yang ada di desa milik bumdes seperti tempat wisata serta pengelolaan usaha mikro kecil menegah (UMKM) dan unit usaha desa baik pertanian, maupun peternakan perkebunan. Dengan adanya program desa tematik ini. Penjualan semakin banyak, baik of�line maupun online karena pemerintah juga memberikan fasilatas kepada pelaku UMKM dalam memasarkan produknya. tematik dikembangkan Bupati Pamekasan Baddrut Tamam, ingin mengembangkan perekonomian desa di Kabupaten Pamekasan melalui program desa tematik, maka ekonomi produktif di tingkat desa akan lebih lagi. Apalagi tahun ini Pemkab Pamekasan juga menyediakan pembangunan program warung usaha milik rakyat (Wamira) guna memasarkan semua produk hasil kerajinan masyarakat Pamekasan. semua usaha Khusus desa yang mengembangankan ekonomi dukungan pariwisata, maka anggaran untuk pengembangan ekonomi desa itu melalui dinas pariwisata pemerintah Kabupaten Pamekasan. Bagi desa yang memperioritaskan program pembangunan dana bidang pengembangan desa melalui ekonomi program terintegratif dengan dinas pertanian dan ketahanan pangan pemkab Pamekasan. Ada yang mengembangkan program ekonomi pada bidang Home Industri atau keterampilan, maka dukungan Pemkab Pamekasan melalui dinas Koperasi dan UMKM atau dinas perindustrian dan perdagangan (Bappeda Pamekasan, 2020). pertanian, dukungan juga desa Sebelumnya acara webinar bertajuk "Pamekasan Hebat Bersama Menparekraf RI" yang dipantau di Pamekasan, Senin (3/5/2021) malam, Bupati Baddrut Tamam menjelaskan, program desa ini merupakan tematik program program yang dari pengembangan pernah seorang salah Gubernur di China dengan tema "One Village one Product". "Tapi kami tidak menggunakan 'one village one product' ini karena potensi yang terkandung di masing-masing Pamekasan desa beragam,". Baddrut Tamam selaku Bupati Pamekasan merupakan satu narasumber pada acara webinar bersama menteri pariwisata dan ekonomi kreatif (Menparekraf) Uno. RI Diperjelas Pamekasan, oleh Bupati Baddrut Tamam menyatakan dari total 178 desa yang tersebar di 13 kecamatan di Kabupaten Pamekasan sudah 29 desa dalam telah mengembangkan sebagai bentuk pelaksanaan dari program desa tematik pemkab setempat. Diantara ke 29 desa yang telah menentukan yang menetapkan tema bidang pertanian, pariwisata, dan UMKM yang ada di Pamekasan, menjelaskan Kabupaten perkembangan pelaksaan program desa tematik di wilayah masing- masing. dilakukan di salah Sandiaga menentukan tema ekonomi, yang dicanangkan tema ini ada terkait 4.1.1. Pelaksanaan Program Desa 103
Tematik tematik masing-masing harus Desa mempunyai tema yang hendak dijadikan program uggulan sesuai potensi desa sendiri. Katakanlah desa pertanian bagi desa yang memiliki ekonomi dominan di bidang pertanian, atau "desa perikanan" bagi desa pariwisata bagi desa yang mempunyai potensi dominan di bidang pariwisata dan lain sebagainya. Tujuannya jelas, selain itu agar desa bisa fokus pada jenis potensi yang hendak dikembangkan oleh desa dalam pengembangan dan program pembangunan yang lebih terarah dan sesuai dengan fokus pembangunan yang telah ditetapkan oleh masing-masing desa. Arah kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam memajukan ekonomi desa melalui yang dimiliki dan yang potensi desa dikembangkan, tentu akan disesuaikan dengan kebutuhan pada program desa masing-masing. Tidak mungkin subsidi pupuk diperuntukan bagi desa yang fokus pada dan memiliki juga sebaliknya. Dasar inilah yang menjadi pertimbangan Bupati Pamekasan untuk meluncurkan program desa tematik. pengembangan perikanan, Berdasarkan pelaksanaan konsep program desa tematik merupakan skema tiga tahapan inovasi sosial memiliki sebagai berikut: pertama, merupakan pemetaan yaitu, ide/gagasan masyarakat dalam desanya bisa menciptakan sehingga lapangan pekerjaan serta menumbuhkan semangat masyarakat sekitar. Kedua, setiap desa harus menentukan tema dapat desanya masing-masing bekerjasama dalam menerapkan gagasan atau tema yang diangkat oleh desa tersebut. Ketiga, setiap gagasan atau tema yang diangkat oleh desa harus kordinasi dan diimplementasikan secara nyata pada desa tersebut. problematika juga mencari mengembangkan desa dan Sejalan dengan konsep pemerintah apa Pameksasan yang dimana adanya program desa tematik di Kabupaten benar-benar Pemakasan membantu perekonomian desa. Pemerintah sangat mengapresiasi yang menerapkan program tersebut. disampaikan bupati bagi desa Seorang akademis ekonomi Pamekasan sangat mengapresiasi terhadap program program desa pemerintah tematik. Dimana program ini sebagai desa untuk menumbuhkan wadah terkait Jurnal De�is Edisi 10 Volume X Kabupaten ada mandiri Pamekasan serta mendukung kegiatan masyarakat atau daerah seperti badan desa. usaha milik desa pemberdayaan Menggalakakan masyarakat desa untuk lebih aktif dalam membangun dan mengembangkan potensi desa. Apresiasi yang diberikan berupa telah mendukung program Bupati Pamekasan dengan membangun Pamekasan dari bawah (desa). yang di disetiap penghargaan karena Pelaksanaan program desa tematik di Kabupaten Pamekasan dalam meningkatkan perekonomian desa. Ada beberapa faktor pendukung baik secara internal maupun eksternal, dimana dukungan sangat penting untuk terlaksananya suatu program. Setiap program kerja dilaksanakan pemerintah harus ada bantuan dan dorongan agar program bisa terlaksana. Dalam mewujudkan suatu program tersebut hal-hal yang perlu diperhatikan dari faktor pendukung sebagai berikut: a. Partisipasi Masyarakat dalam Program Pemerintah Daerah Masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan program pembangunan, masyarakat pedesaan perlu adanya pembangunan ekonomi. Dimana partisipasi masyarakat diperlukan dalam mewujudkan untuk memenuhi kebutuhan desa. Keterlibatan masyarakat tidak hanya terlibat dalam pengambilan tetapi keputusan program pembangunan, juga dan masalah kemungkinan yang ada di masyarakat. desa mengidenti�ikasi Partisipasi masyarakat disetiap program akan gagal. Demikian juga hal yang terkait terhadap dengan partisipasi masyarakat program keterlibatan masyarakat sangat penting agar penggunaan dan pengelolaannya bisa tepat sasaran dan manfaat dan lebih mengenak dengan kepentingan riil yang ada di masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh kepala Desa sebagai Bunder Kecamatan Pademawu berikut: pemerintah, Hal itu sangat bagus secara keseluruhan dimana tematik jiwa-jiwa menumbuhkan interpreneurship, kepala desa maupun masyarakat, sekecil apapun bisa di komersialkan, jika konsep dijalan sangat di Kabupaten membantu Pamekasan, dimana konsep benar-benar dijalankan bukan hanya berpatokan di 104 program desa ekonomi
Evaluasi Pelaksanaan Program Desa Tematik dalam Bidang Ekonomi di Kabupaten Pamekasan Madura Jawa Timur Abd. Adim pemkab saja di desa-desa dan sebagian desa yang menerapkan program terkait program desa tematik. Harapan dari saya bagaimana program dan bisa baik pemerintah semaksimal memberikan semaksimal mungkin. sudah ada berjalan dengan mungkin fasilatas mempunyai skill saja, untuk kedepan bagaimana pemerintah memberikan fasilitas atau peluang bagi masyarakat yang benar ingin mengasah pengetahuan atau kemampuan sehingga masyarakat bisa ikut berkecimpung terkait program desa tematik di Kabupaten Pamekasan. Terkait program Kabupaten Pamekasan seorang berikut: akademisi pemerintah dipertegas di oleh sebagai Pamekasan Harapan seorang akademisi ekonomi Pamekasan pemerintah bagaimana memberikan fasilatas kepada masyarakat umum bukan cuman hanya masyarakat yang sudah mempunyai kemampuan atau skill. karena selama ini pemerintah sudah pada cuman fokus yang Program sebagus apapun tentu akan mengalami yang namanya suatu pendukung dan penghambat, dimana kedua hal ini sudah menjadi sesuatu yang lumrah dihadapi kegiatan ataupun sebuah program yang melibatkan banyak pihak di dalamnya. Program pemerintah bisa berjalan sesuai dengan konsep yang sudah direncanakan oleh Pemerintah, tentu masyarakat harus terlibat di dalamnya, karena program yang ingin dijalankan oleh Pemerintah merupakan sasaran utama masyarakat. Tabel 2: Perserta Program Desa Tematik di Kabupaten Pamekasan No 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Desa Murtajih Bunder Waru Barat Bajur Angsanah, Larangan Badung Klampar Samatan Pagendingan Polagan Gagah Kertagena Daya Bajang Kelompang Timur Blumbungan Pasanggar Tebul Barat Tebul Timur Duko Timur Bujur Timur Beleben Gladak Anyar Kowel Bugih Jungcangcang Patemon Kecamatan Pademawu Pademawu Waru Waru Palenggaan Palengaan Proppo Proppo Galis Galis Kadur Kadur Pakong Pakong Larangan Pagantenan Pagantenan Pagantenan Larangan Batumarmar Batumarmar Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Bidang UMKM Eduwisata Garam UMKM UMKM UMKM UMKM UMKM UMKM UMKM UMKM Berbasis Pertanian Berbasis Pertanian Berbasis Pertanian Pertanian Berbasis Pertanian UMKM Berbasis Pertanian Pertanian UMKM UMKM UMKM Parawisata Potensi wisata Wisata dan Kuliner UMKM UMKM 105
sudah menerapkan program desa tematik di Kabupaten Pamekasan sudah berjalan sejak awal tahun 2018 sampai sekarang. Antusias desa sangat mendukung terhadap program desa oleh Pemerintah Kota. Program desa tematik merupakan di Kabupaten Pamekasan dalam meningkatkan desa dan memberikan perekonomian pelayanan masyarakat, terhadap pengembangkan perekonomian desa lebih baik. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi atau kebijakan dalam pengetasan Indonesia khususnya di kemiskinan di Kabupaten Pamekasan melalui program desa tematik (Pamekasan Hebat, 2021) Tabel 2. Desa-desa yang tematik dicanagkan yang program pemerintah b. Masyarakat Ikut Andil dalam Melestarikan dalam Program Pemerintah Daerah Masyarakat yang dapat merealisasikan program pemerintah daerah, ada beberapa desa yang menjalankan sumber daya alam disekitarnya dan dikemas dengan program desa tematik oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan. yang melastarikan program berbasis pariwisata, pertanian, dan UMKM sebagai berikut: Dimana desa-desa Desa Bajang (Kecamatan Pakong) Masyarakat Desa Bajang memanfaatkan sebuah bukit yang dijadikan objek wisata dan diberi nama Bukit Brukoh, tempatnya sangat tempat strategis untuk dijadikan sebagai wisata. Masyarakat Desa Bajang atau tepatnya pengelola wisata Bukit Brukoh sedang mengupayakan untuk meningkatkan daya tarik wisatawan, hal yang dilakukan untuk memaksimalkan demi meningkatnya daya tarik para wisatawan. Pengelolahan wisata Bukit Brukoh menyediakan berbagai sarana dan prasarana agar wisatawan tertarik untuk berkunjung, yang disediakan oleh pengelola seperti tempat selfy yang berlambangkan Love dan ditambahkan bunga-bunga yang dibuat khusus untuk para pengunjung. Tempat Bukit Brukoh memang menyajikan pemandangan dengan pepohonan yang hijau, ketika dipandang dari atas bukit para wisatawan akan merasakan sejuknya angin yang tentu membuat sangat kerasan. cantik Kepala sangat mengapresiasi terhadap adanya program desa tematik, dimana program desa tematik sangat membantu perekonomian desa, program yang dicanagkan oleh Pamekasan Kabupaten pemerintah Desa Bajang Jurnal De�is Edisi 10 Volume X usaha benar-benar masyarakat atau Usaha Baru (UB) yang lebih produktif dan menbantu sumber daya alam yang dimiliki seperti di desa saya sendiri dimana bukit Brokuh sudah mulai dikembangkan dan infrastruktur sehingga sudah mulai pengunjung untuk mendatanginya. mendorong diperbaiki tidak bosen Desa Gagah (Kecamatan Kadur) Kecamatan Kadur memiliki beberapa potensi desa yang bisa dikembangkan oleh masyarakat setempat, salah satunya Potensi di Desa Gagah dan Desa Kertagenah Dhaja. Desa konsep pengembangan wisata berbasis pertanian salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kadur. Gagah menerapkan Gagah memiliki rencana mengembangkan kawasan wisata berbasis pertanian salah satu dengan memanfaatkan tanah kas desa dilahan seluas 6,5 Hektare yang ada di Desa Gagah, dari perencanaan tersebut nantinya lokasi wisata akan diberi nama Agrowisata Madurasa. Pemerintah Desa beberapa Gagah mempunyai potensi yang dimiliki oleh Desa Gagah selain Agrowisata Madurasa. Potensi yang ada di Desa Gagah adalah berupa kerajinan dari hasil produk pertanian, seperti anyaman tikar, gula siwalan, dan suasana perbukitan yang juga menjadi pertimbangan oleh pemerintah Desa Gagah. Desa Desa Kertagena Daya (Kecamatan Kadur) Desa Kertagenah Daya memiliki destinasi wisata tidak beda jauh dengan desa lainnya, wisata yang ada di Desa Kertagenah Daya diberi nama Bukit Kehi. Tempat berukuran 8 Hektar, yang dikelola oleh kepala desa Tujuan bersama dibangunnya tempat wisata ini merupakan salah satu bentuk pengabdian diri pada masyarakat, hal ini tentu akan berdampak pada perekonomian masyarakat di desa tersebut. perangkat desa. Bukit Kehi didukung untuk spot sel�ie yang unik berupa anjungan atau latar belakang bukit yang hijau mempesona. Selain itu, keunikan lainnya berbentuk panggung yang memiliki I lambang hati Love dan U I Love U . Pengelolahan wisata Bukit Kehi mempersiapkan dalam pengembangan wisata, tentunya agar fasilitas menjadi semakin terpenuhi. Wisata Bukit 106 masterplan
Evaluasi Pelaksanaan Program Desa Tematik dalam Bidang Ekonomi di Kabupaten Pamekasan Madura Jawa Timur Abd. Adim Kehi sudah di buka untuk umum, namun terkait fasilitas belum sepenuhnya memadai, ini menjadi tugas para pengelolah wisata Bukit Kehi. masyarakat, pastinya tidak akan terlaksana dikarenakan yang akan terlibat dalam menjalankan program adalah masyarakat setempat. Kepala Desa Kertagena Daya mempunyai inisatif mau desa dikembangkan. Karena mereka beranggapan bahwa semua desa pasti mempunyai potensi sebagaimana yang telah terbuka dengan adanya Bukit Kehi sebagai berikut: dengan yang saat Zainani menyampaikan Ibu diwawancarai, dibangunnya tujuan tempat wisata ini di desa Kertagena Daya ini merupakan bentuk pengabdian dirinya kepada masyarakat, bagaimana nanti adanya wisata ini potensi yang ada serta perekonomian masyarakat di desa Kertagena Daya bisa terangkat mensejahterakan serta masyarakat sekitar. salah satu terkait dengan program desa tematik dimana Kabupaten Pamekasan pemerintah selalu memberikan yang terbaik bagi desanya sebagai berikut: Tanggapan Kecamatan Kadur Pemerintah selalu berupaya memberikan yang terbaik terhadap perhatian kepada masyarakat dengan cara menyambangi dan membawa satuan kerjanya baik dinas-dinas terkait yang ada di dalamnya, dimana pemerintah langsung turun lapangan, seperti ke Desa Bajang yang menerapkan desa parawisata berbasis pertanian, dan Desa Kelompang Timur sebagai desa pertanian, Desa Gagah Kecamatan Kadur dan Desa Kertagena Daya Kecamatan Kadur dimana dari di keempat berada Pamekasan. lingkungan program Dimana pemerintah Desa Kelompang Timur, Desa Gagah dan Desa Kertagena Daya masyarakat mempunyai antusias untuk memberikan yang terbaik, hal itu atas dorongan pemerintah kepada ada di Kabupaten desa-desa pemerintah sehingga Pamekasan Kabupaten langsung turun lapangan untuk mempermudahkan masyarakatnya. desa terebut Kabupaten dengan adanya Desa Bajang, yang harus dilaksanakan oleh masyarakat atau desa di lingkungan Kabupaten tentu dapat dukungan oleh masyarakat setempat agar program yang akan diterapkan oleh pemerintah bisa terlaksana dengan maksimal, apapun bentuk program pemerintah tanpa ada dukungan 107 Program Pemerintah yang Harapan pemerintah dengan adanya program desa tematik yang ada di Kabupaten Pamekasan sebagai berikut: Kabupaten Pemerintah Harapan Pamekasan desa yang sudah menemukan potensi ditingkatkan, dikembangan sesuai dengan potensi desa masing-masing, karena ini sebagai upaya peningkatan taraf ekonomi masyarakat. Dimana desa sudah banyak yang sadar terhadap peningkatan ekonomi sehingga desa benar-benar mengembangkan potensi desa dengan menentukan tema sesuai dengan kemampuan potensi desa yang dimiliki dan pemerintah Kabupaten berbagai Pamekasan sejumlah program organisasi baik segi perangkat daerah terkait, benar-benar sehingga mengelola secara maksimal. desa mampu mendukung dari strategi desa c. Pemerintah Memfasilitasi Pelaksanaan Program Desa Tematik Pelatihan Peran pemerintah dalam pembangunan desa ditentukan oleh UU Pemerintah Daerah, UU 23/2014. Hal ini yang menjadi landasan hukum bagi peraturan organisasi pemerintah daerah dan misi-misi kunci yang terkait dengan pembinaan dan pengawasan SKPD Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa. Pada tahun yang sama, baik UU Desa (UU 6/2014) dan UU Pemerintah Daerah (UU masing-masing disahkan, 23/2014) memberdayakan lembaga dan desa Pemerintah Daerah dengan instruksi yang berbeda tentang peran Pemerintah Daerah. Apakah dan pengawasan terhadap Pemerintah Desa. memberi. pembinaan Bapak Ari�in setuju terkait program desa tematik oleh pemerintah Pamekasan, Kabupaten dimana potensi dan keunggulan yang ada di desa-desa. Desa bisa dikembangkan, program benar-benar membantu desa dimana desa sebelum adanya program desa tematik desa kadang tidak tahu potensi desa sendiri. Dengan adanya program desa tematik masing-masing apa desa keunggulan, dan apa potensi desa yang sehingga masyarakat dimiliki desa tema sesuai dengan potensi mencari desanya yang mau dikembangkan. yang dicanagkan tersebut berpikir
Pemerintah Kabupaten Pamekasan terus menggali dan mengembangkan potensi desa sebagai salah satu cara meningkatkan perkonomian desa Pamekasan. Kabupaten dilingkungan Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional kemiskinan semakin meningkat 54,51 persen, meskipun peningkatan garis kemiskinan diikuti oleh penurunan jumlah penduduk miskin, hal ini rata-rata mengedenti�ikasi pengeluaran Kabupaten penduduk Pamekasan dalam memenuhi kebutuhannya semakin meningkat dan daya beli setiap tahun meningkat akibat adanya program pemerintah Kabupaten Pamekasan. Sektor yang didorong (Susenas) garis bahwa apresiasi kepada masyarakat berupa penghargaan yang telah mendukung program Bupati Pamekasan dengan membangun Pamekasan dari bawah. Pemerintah mengembangkan program desa tematik dengan tema tertentu sesuai dengan potensi desa masing-masing seperti, desa batik, desa wisata, desa sandal, desa sarung, dan desa songkok. Pemerintah menginginkan agar desa lebih berdaya, lebih maju dan secara ekonomi lebih baik dalam banyak dengan mengoptimalkan semaksimal mungkin semua potensi desa. Pemerintah memberikan hal Kepala desa dan aparat desa, dalam menjalankan mereka memiliki pandangan atau referensi untuk mengembangkan apa yang sudah dijadikan sebuah program setiap desa dalam mendukung program pemerintah Kabupaten Pamekasan. Sehingga masyarakat bisa hidup layak, banyak orang atau masyarakat yang menginginkan hidup layak namun belum bisa mewujudkan prestasi ekonomi sebenarnya. Harapan pemerintah dengan adanya pelatihan-pelatihan ini masyarakat bisa menikmati kelayakan ekonomi, kesehatan, dan kesejahteraan sehingga kualitas dapat terwujud sumber daya alam yang dimiliki. d. Pemerintah Mengalokasikan Operasional Dana Dana operasional dapat memberikan bantuan program yang dijalankan desa, agar program tidak cukup dikonsep saja melainkan bisa diterapkan. yang memiliki Salah ketertarikan untuk mendukung program pemerintah Kabupaten Pamekasan yaitu Bank Jatim. Bank Jatim yang menjadi yang mendukung Perbankan program berupa bantuan dan Corporate Social Responsibility (CSR) pengelolaan satu perbankan pertama Jurnal De�is Edisi 10 Volume X Tabel 3: Dana Operasional Program Desa Tematik di Kabupaten Pamekasan No 1 2 3 Nama BUMN Bank Jatim Timur Bank Rakyat Indonesia Bank Mandiri Berdasarkan tabel 3 Bank Jatim, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Mandiri juga mendukung terhadap program pemerintah Kabupaten Pamekasan terkait program desa tematik. Dimana program desa tematik pemerintah menerima dana operasional program tersebut. dalam menjalankan Bantuan dana oprasional BUMN tidak sepenuhnya berupa uang ada sebagaian berbentuk barang. Pemerintah Kabupaten Pamekasan selain menyediakan dana channel link kerjasama dengan pihak Bank, setelah alat-alat bantuan CSR bisa mampu dikelolah dengan baik. Dana berupa pinjaman dengan 6 persen, dengan rincian 1 persen ditanggung oleh peserta dan 5 oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan. persennya akan ditanggung Selain itu Bank Jatim, Bank Rakyat Indonesia (BRI) memberikan dukungan terhadap pemerintah Kabupaten Pamekasan melalui bantuan dana Corporate Social Responsibility (CSR). Selain Bank Jatim, BRI, dan Bank Mandiri bantuan lainnya juga datang dari lembaga Badan Usaha Milik Negara (BUMN). program e. Pemerintah Memperbaiki Infrastruktur bisa memberikan manfaat dalam peningkatan sarana prasarana lingkungan, peningkatan kesejahteraaan masyarakat, perubahan mindset dan perilaku masyarakat, serta perubahan lingkungan yang semakin bersih, begitu pengembangan desa tematik akan memberikan terhadap besar kemajuan dan kemandirian desa. Pengembangan desa tematik peluang desa tematik memiliki peranan penting dalam pengembangan desa, hal tersebut harus dibantu dengan sarana yang mendukung agar program bisa berjalan dengan baik dan tidak terkendala apapun termasuk akses jalan ke tempat wisata. Pengembangan infrastruktur 108
Evaluasi Pelaksanaan Program Desa Tematik dalam Bidang Ekonomi di Kabupaten Pamekasan Madura Jawa Timur Abd. Adim Pembangunan sarana dan prasarana sangat penting sebagai penunjang dalam mengembangkan program pemerintah untuk masyarakat dimana sarana dan prasarana dalam pemerintah yang mengembagkan program desa rematik. Pemerintah memberikan fasilitas seperti memberikan pelatihan dan akses jalan yang lebih baik. Tujuan sarana dan prasarana dalam tentu pengembangan ekonomi masyarakat yang sudah menerapkan program desa tematik. dibangun mempercepat akes Kesadaran masyarakat sangat penting dalam mengembangkan perekonomian desa sendiri dan masyarakat belum maksimal mungkin. Padahal pemerintah sudah memberikan fasilitas untuk desa ingin atau mengembangkan untuk peningkatan ekonomi atau sumber daya alam yang dimiliki, pemerintah sudah menyediakan iklan dalam mengenalkan tersebut. program-program keringan Pemerintah pinjam yang kepada ringan masyarakat dalam mengembangkan usaha yang dimilikinya. masyarakat yang desanya desa memberikan lebih masyarakat atau follow up dan tindak lanjut dari program tersebut. Pemerintah harus bisa memberikan solusi dan peninjauan baik secara langsung agar masyarakat merasa sudah diaggap oleh pemerintah dijadikan sebuah program. yang Artinya pemerintah harus mengetahui sangat memadai. potensi dalam Pemerintah memonitoring terkait program desa tematik seperti halnya di desa-desa yang memiliki ekonomi yang baik sehingga program tersebut bisa dievaluasi baik dari pendapatan keluarga maupun individu secara ekonomi lebih bagus. desa yang harus semaksimal Desa tematik maksudnya masing-masing harus memiliki tema yang hendak dijadikan program uggulan berdasarkan potensi yang ada di desa. Katakanlah desa pertanian bagi desa yang memiliki ekonomi dominan di bidang pertanian, atau "desa perikanan" bagi desa pariwisata bagi desa yang memiliki potensi dominan di bidang pariwisata dan lain sebagainya. dibangun Pemerintahan Kabupaten Pamekasan telah mampu melaksanakan pembangunan jalan menuju akses yang lebih lebih baik untuk menuju ke bukit kehi yang ada di desa perbaikan Kertagena infrastruktur mempermudah tidak enggan datang untuk masyarakat mengunjungi wisata di Desa Kertagena Daya. Pemerintah berharap dalam pembangunan infrastruktur dibangun pemerintah mampu meningkatkan berbagai termasuk peningkatan sektor kehidupan, ekonomi desa. Pada tahun 2020 infrastruktur yang berupa jalan dibangun mencapai 56.915 meter di Desa Kertagena Daya Infrastruktur yang Daya. Dimana agar yang telah 4.1.2. Jenis Kegiatan dan Evaluasi Program Ekonomi Desa Tematik Evaluasi program adalah suatu gambaran kegiatan untuk memperoleh suatu objek secara sistematik dengan tujuan yang direncanakan secara jelas. Evaluasi program adalah dalam penerapan-penerapan pertimbangan untuk implementasi hasil program mengukur dalam mengambil keputusan. suatu metode ilmiah Konsep yang dilakukan Pemerintah Kabuapten Pamekasan dalam menjalankan program desa tematik yang dirancang kepemimpinan Bupati Pamekasan tentu bukan sekedar konsep tanpa program jelas. Dimana dalam pendukung memajukan ekonomi yang merata dan berkeadilan bagi semua kalangan, tentu tidak akan terealisasikan dengan baik, dan hanya menjadi gagasan yang tak membumi tanpa upaya sistemik, terencan dan terukur. yang Berdasarkan pelaksanaan konsep program desa tematik merupakan skema tiga tahapan inovasi sosial memiliki sebagai berikut: pertama, merupakan yaitu, pemetaan ide/gagasan masyarakat dalam desanya bisa menciptakan sehingga lapangan pekerjaan serta menumbuhkan semangat masyarakat sekitar. kedua, setiap desa harus menentukan tema dapat desanya masing-masing bekerjasama dalam menerapkan gagasan atau tema yang diangkat oleh desa tersebut. Ketiga, setiap gagasan atau tema yang diangkat desa harus kordinasi dan diimplementasikan secara nyata pada desa tersebut. problematika juga mencari mengembangkan desa dan Pemerintah memiliki peranan penting dalam mensukseskan sebuah program, sekedar dimana kepada memberikan 109 pemerintah bukan tanggungjawab Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bupati Pamekasan tentang program desa tematik seorang akademisi Pamekasan mengatakan bahwa program desa tematik
sangat membantu terhadap perekonomian masyarakat desa sebagai mana pernyataan berikut: dimana Program masyarakat di Kabupaten Pamekasan memiliki kesadaran bahwa masing- masing desa harus punya potensi minimal satu yang harus dikembangkan oleh desa yang berefek baik bagi penduduk desa. Dengan adanya program desa tematik ini kita dorong kedepannya agar Pamekasan lebih hebat, masyarakat lebih berdaya dan berkemampuan dalam mengelola desa di bidang ekonomi demi kesejahteraan masyarakat. desa tematik 4.2. Evaluasi Program Desa Tematik Bidang Ekonomi di Kabupaten Pamekasan Program desa tematik merupakan salah satu program strategi Bupati Pamekasan dan merupakan program yang sangat menarik. Program ini sejalan dengan ide pemerintah kota membangun Indonesia dari daerah. Namun juga dapat meningkatkan derajat otonomi daerah menjadi otonomi desa. Setidaknya alasan mengapa lima program ini menarik (PPID Pamekasan, 2020). ada dievaluasi dengan menggunakan pola-pola evaluasi. Template dapat digunakan saat mengevaluasi suatu program untuk membantu evaluator dan mengumpulkan kemudian memberikan kepada evaluator kebijakan mengenai dalam pembuat kelangsungan ini, Penelitian peneliti menggunakan model evaluasi CIPP (Kontek, Input, Proces dan Produk) dalam mengevaluasi program desa tematik di Kabupaten Pamekasan. Hal-hal yang perlu di evaluasi dalam program desa tematik sebagai berikut: Program tersebut terus informasi/data program. 4.2.1. Evaluasi Kontek Evaluasi kontek adalah bekerja menjadi patokan dalam mencari dan menjembatani untuk memenuhi sebuah kebutuhan pada kegiatan program sekaligus melihat tujuan mana yang dapat dipenuhi dan terakhir melihat tujuan yang akan dicapai. Seperti hal yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kertagena Daya, dimana masyarakat tersebut menciptakan tujuan dalam mengembangkan parawisata untuk meningkatkan perekonomian yang ingin dicapai. berbasis pertanian Jurnal De�is Edisi 10 Volume X Parawisata berbasis pertanian yang ada di Desa Kertagena Daya membantu masyarakat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutahan yang lebih baik dari pada sebelumnya. Dimana evaluasi kontek benar-benar membantu dalam kegiatan suatu program. 4.2.1.1. Tujuan Pelaksanaan Program program yaitu memberikan pengetahuan dan wawasan baik yang kepada ada dilingkungan Pamekasan Kabupaten khususnya mengenai program desa tematik yang ada di Kabupaten Pamekasan. Tujuan pelaksanaan perangkat daerah Pemerintah dan menumbuhkan perekonomian desa yang ada di Kabupaten Pamekasan akan lebih terarah sesuai dengan kemampuan desa masing-masing, desa memiliki potensi ataupun sumber daya alam yang berbeda. Dimana desa harus menemukan potensi desa yang mau dikembangkan oleh desa tersebut. mengarahkan karena setiap Masyarakat memiliki peranan penting dalam sebuah program baik pemerintah daerah maupun pusat, hal ini disadari oleh pemerintah daerah, tanpa dukungan dari masyarakat program yang dijalankan oleh pemerintah akan mustahil akan terlaksana. Disini dibutuhkan pendekatan secara agar tujuan pelaksanaan suatu program tersebut agar bisa diterima langsung oleh masyarakat yang pemerintah. Pemerintah hanya sebagai konseptor belaka, masyarakat yang menjadi penggerak dari program tersebut. dikeluarkan oleh Tanggapan masyarakat Desa Tanjung, belum Kecamatan menerapkan program desa tematik sebenarnya semua desa pasti punya potensi, tapi di Desa Tanjung belum menemukan potensi yang pas untuk dijadikan program desa tematik, dimana pemerintah daerah sudah menjalankan dan bersinergi bagi masyarakat yang program desa belum menerapkan tematik. mungkin pemangku kebijakan seperti kepala desa belum menemukan potensi untuk dijadikan program desa tematik atau dijadikan program unggulan tematik yang dalam program desa dicanagkan pemerintah kota sehingga Desa Tanjung belum ikut andil dalam program tersebut. Pademawu 4.2.1.2 Sasaran Perencanaan Pelaksanaan Program 110
Evaluasi Pelaksanaan Program Desa Tematik dalam Bidang Ekonomi di Kabupaten Pamekasan Madura Jawa Timur Abd. Adim Sasaran perencanaan program suatu proses dalam menyususn perencanaan program untuk menetapkan standar kegiatan yang diinginkan dalam mengembangkan tujuan program dan instrumen pelaksanaan dimana setiap Kecamatan ataupun desa yang ada di lingkungan Kabupaten Pamekasan dalam menumbuhkan perekonomian desa melalui program desa tematik, dan setiap desa harus memiliki tema masing-masing, dari lima strategi Pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk bangkit bidang ekonomi sebagai berikut: Pamekasan Kabupaten Pemerintah melaksanakan program desa tematik memiliki lima prinsip yakni, pemerintah melayani, kesehatan; kebersihan; ekonomi; infrastruktur; dan pendidikan. Sejalan apa yang diungkapakan Bupati Pamekasan terkait program desa tematik di Kabupaten Pamekasan bahwa masyarakat adanya sangat mengapreasiasi program tersebut yang disampaikan akademisi oleh ekonomi tersebut. Dimana pemerintah ingin membangun infrastruktur di Kabupaten Pamekasan. dengan sesuai seorang apa dia tidak menyangka akan bisa memiliki usaha mandiri dengan menjadi produsen songko nasional seperti yang ditekuninya saat ini. Ditegaskan oleh Kepala Desa Waru Barat bahwa program desa tematik juga memiliki pengaruh khusus sebagaimana pernyataan ini: secara umum dan Secara umum dampak ekonomi di desa yang menerapkan program desa tematik sangat besar terhadap perekonomian desa, baik secara khusus maupun secara bagi umum. masyarakat yang hanya merawat sapi sonok yang ada di Desa Waru Barat, karena sapi sonok itu benar-benar meningkat harga, tapi secara umum juga ikut berdampak pada perekonomian desa karena masyarakat juga berjualan saat ada mument-mument tersebut. Secara khususnya 4.2.2. Evaluasi Input juga dengan input disebut evaluasi masukan. Evaluasi ini terkait dengan alternatif sumber pengambilan keputusan rencana dan strategi mencapai tujuan (Putro, 2010). Evaluasi yang mengatur tahap dilakukan melalui Tahap demi perbaikan untuk mendukung program desa tematik serta melibatkan setiap elemen masyarakat disetiap kegiatan desa baik di perkotaan maupun di pedesaan. infrastruktur Sesuai dengan tabel di bawah dimana pemerintah mendorong sektor ekonomi desa melalaui program desa tematik sebagai berikut: Tabel 4: Desa-desa Pemerintah Mendorong Sektor Ekonomi Desa 4.2.2.1. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia sangat penting dalam sebuah organisasi atupun program untuk mengolah sumber daya manusia yang dimiliki bisa program dalam meningkatkan keterlibatan dan keberhasilan program desa tematik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan sebagai kebijakan masyarakat dalam menumbah perekonomian desa melalui program desa tematik yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten. sehingga masyarakat suatu No 1 2 3 4 5 7 Nama Desa Bunder Murtajih Angsanah Pasanggar Klamper Beleben Kecamatan Bidang Eduwisata Garam Pademawu UMKM Pademawu UMKM Palenggaan UMKM Pegantenan Proppo UMKM Batumarmar UMKM Produksi Garam Batik Batik Sepatu Songkok/kopiah Batik daya kualitas manusia harus dilakukan Pemerintah agar wawasan masyarakat bisa terbuka untuk merubah bisa perekonomiannya memanfaatkan sarana dan prasarana yang dikeluarkan Pemerintah agar masyarakat bisa memenuhi kebutuhannya. Peningkatan sumber dan Tabel 4 desa-desa pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Pamekasan sangat dirasakan oleh para pelaku usaha mikro di Kabupaten Pamekasan dan atas berkat program desa tematik banyak masyarakat yang telah menikmati manfaat yang dirasakan desa-desa. Dari perkataan Bapak Sahaji Imron di Desa Klampar yang memiliki UMKM yang memproduksi songko/kopiah 111 salah satu Tanggapan kelapa Desa Bajang yang ada di Kecamatan Pakong dengan adanya program desa tematik yang dicanagkan oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan terkait dalam sumber daya manusia benar-benar membantu dimana sumber daya manusia bisa menggerakkan ekonomi masyarakat, dan masyarakat bisa menunjukkan jati dirinya kalau dia
Jurnal De�is Edisi 10 Volume X bisa dalam mengembangkan sumber daya manusia yang dimiliki masyarakat bisa lebih sejahtera. Seorang akademisi ekonom Pamekasan sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Bupati Pamekasan dan kepala Desa Bajang dimana tanggapan sebagai berikut: akademisi Tanggapan ekonomi Kabupaten Pamekasan dimana pemerintah sudah memberikan fasilaitas terkait program desa tematik dimana pemerintah sekedar mencanagkan saja tapi pemerintah sudah memberikan pelatihan seperti halnya; usaha baru (UB). Dimana pemerintah bukan hanya sekedar perencanaan baru, ekonomi selaku Sekolah Tinggi Islam Masyarakat Madani di Kabupaten (STIMM) ada Pamekasan, bahwa terhadap pemerintah dari seorang bukan hanya akademisi seorang yang menegaskan mendukung masyarakata di Kabupaten Pamekasan. Dimana masyarakat Pamekasan sudah banyak mengeliat usaha-usaha baru, seperti di Kecamatan Pagantenan sudah bisa memproduksi usaha-usaha baru seperti sudah memproduksi sepatu sport dengan merk PSG Production. Desa tersebut sudah mulai dikenal dengan kampung sepatu. Desa Pasanggar 4.2.2.2. Pengaturan Rencana dalam Anggaran Dana Anggaran dana merupakan salah satu faktor dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat ataupun desa untuk melaksanakan program dalam mengembangkan perekonomian desa. Hal ini dikarenakan anggaran merupakan faktor penggerak dari seluruh elemen-elemen kelembagaan pemerintahan sebagai berikut terpenting Tabel 5: Rincian dana desa dalam program desa tematik di Kabupaten Pamekasan No 1 2 3 4 5 6 7 Nama Desa Kelompang Timur Samatan Angsanah Waru Barat Kertagena Daya Murtajih Bajang Kecamatan Pakong Proppo Palenggaan Waru Kadur Pademawu Pakong Alokasi Dasar Rp641.574.000 Rp641.574.000 Rp641.574.000 Rp801.576.000 Rp641.574.000 Rp721.575.000 Rp641.574.000 Dana Desa Rp1.058.923.000 Rp998.305.000 Rp1.180.993.000 Rp1.495.098.000 Rp1.049.781.000 Rp1.274.804.000 Rp899.452.000 Tabel 5 sebagai salah satu pendapatan desa, sebagaimana diatur Pasal 72 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. berkewajiban pusat Pemerintah mengalokasikan Anggaran dana Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan hasil wawancara peneliti di lapangan dengan beberapa narasumber menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pamekasan memberi atau sumbangan berbentuk dana. Hal ini diakui oleh Kepala Desa Waru Barat sebagai berikut: desa. dukungan Kami menerima bantuan dana Pemkab Pamekasan nominal tertentu. Namun tidak semua desa dapat menerima bantuan dana. Artinya, yang menerima dana hanya bagi desa yang telah menerapkan program tersebut sebagaimana yang yang kami alami. dengan jumlah yang anggaran diberikan pemerintah Kabupaten Pamekasan Pencapaian dana kepada masyarakat berupa barang dalam mengembangkan usaha yang dimiliki. Barang pemerintah yang kepada masyarakat dengan masyarakat sendiri, seperti di Desa Klampar menerima mesin jahit untuk memproduksi kain batik. diberikan sesuai 4.2.2.3. Evaluasi Mencapai Tujuan Melalui Peraturan Daerah mampu mengorganisasikan serta ikut mengatur mengelola semua potensi desa yang ada dan menjadi potensi aspek pendorong agar tercapainya program desa tematik. Setiap elemen peraturan Pemerintah mengeluarkan tersendiri terkait program desa tematik, agar program desa tematik berjalan semaksimal mungkin. Dimana peraturan tersebut melalui kecamatan maupun aparatur masing-masing desa. Dan desa peraturan menjalankannya 112 sesuai
Evaluasi Pelaksanaan Program Desa Tematik dalam Bidang Ekonomi di Kabupaten Pamekasan Madura Jawa Timur Abd. Adim pemerintah yang sudah di keluarkan. Semua desa harus memiliki potensi yang dikembangkan terkait potensi desa yang mau dikembangkan oleh desa. Peraturan Menristek dan Mendagri No. 03 dan No. 36 Tahun 2012. Bertujuan untuk mendorong daerah memanfaatkan potensi lembaga dan inovasi yang ada di masing- dan demi masing daerah kemajuan Peraturan pembangunan tentang Desa No. 06 Tahun 2014. Desa/ kelurahan mampu memberikan dampak positif seperti menjadi desa mandiri, sentra oleh-oleh, desa wisata. Seperti tabel di bawah dimana desa yang mandiri di Kabupaten Pamekasan terkait program desa tematik sebagai beikut masyarakat. Tabel 6: Desa yang Memanfaatkan Potensi Desa dalam Peraturan Pemerintah Daerah No 1 2 3 4 5 6 7 Nama desa Bajang Murtajih Kertagena Daya Waru Barat Angsanah Samatan Kelompang Timur Kecamatan Pakong Pademawu Kadur Waru Palenggaan Proppo Pakong Bidang Parawisata berbasis Pertanian UMKM Parawisata berbasis Pertanian Parawisata berbasis Peternakan UMKM UMKM Pertanian Tabel 6 Menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya desa disebut dide�inisikan hukum masyarakat dengan batas wilayah yang berwenang tugas pemerintahan demi kepentingan masyarakat. Berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui, dihormati oleh sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Citra ideal desa yang dicita-citakan oleh Undang-Undang Desa adalah desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Salah satu tujuan dicapai dengan menyelenggarakan pembangunan dan penguatan masyarakat pedesaan. Kerja menitikberatkan masyarakat terwujudnya entitas pembangunan dan desa sebagai badan hukum yang berwenang untuk mengatur desa. Dalam kekayaan keuangan pembangunan secara desa partisipatif dikarenakan melibatkan peran serta masyarakat desa. Pembangunan desa mengarah pada terwujudnya kemandirian desa dikarenakan kegiatan pembangunan desa wajib disewa dan dikelola oleh desa. Undang-Undang sebagai Desa), kesatuan menyelenggarakan desa desa sebagai dan dikelola 4.2.3. Evaluasi Proses Evaluasi proses berkenaan dengan kajian seberapa jauh pelaksanaan suatu proses yang berjalan secara efektif, menilai pelaksanaan, kemudian membantu pengguna menilai kinerja produk dan membuat penafsiran hasil baik dari pelaksanaan program maupun hambatan. 113 4.2.3.1. Pelaksanaan Program mengungkapkan permasalahan yang akan dibahas dalam dahulu penelitian, mendefinisikan program. Dimana program agar lebih jelas mengenai pengertian pelaksanaan program sendiri. Indonesia Dalam kamus besar bahasa program adalah yang dilakukan seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh (Farida & Ahmadi-Esfahani, 2008). Dasar pemikiran maka terlibih pelaksanaan segala sesuatu Penetapan pelaksanaan program desa tematik di Kabupaten Pamekasan oleh Bupati Pamekasan sebagai berikut: Pelaksanaan program desa tematik di Kabupaten Pamekasan, Baddrut Tamam, ingin dan kesejahteraan dalam memperkuat sumber daya alam yang dimiliki melalui program desa tematik. Dimana harus menentukan tema masing-masing yang mau dikembangkan desa. Pemberdayaan dan pembangunan desa yang lebih kreatif dan mandiri. Pemerintah berinisiatif membangun perekonomi masyarakat dari bawah artinya masyarakat diberikan dalam kesempatan mengelola potensi desa masing-masing sesuai kemampuan desa yang dimilikinya. pemerataan ekonomi masyarakat desa-desa setiap atau kebebasan 4.2.3.2. Hambatan Pelaksanaan Program Kurangnya sarana dan prasarana yang transparansi seperti tidak memadai
Jurnal De�is Edisi 10 Volume X Pemerintah Kabupaten pada masyarakat sehingga masyarakat Pamekasan belum maksimal dalam menjalankan program. Kurang dukungan Pemerintah terhadap desa atau masyarakat dalam menjalankan program desa tematik sehinga masyarakat kurang paham apa yang direncanakan pemerintah. Dimana pelaksanaan program dalam pengembangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat terkait Undang-Undang No. 04 Tahun 2019 tidak dijelaskan secara rinci mengenai program pengembangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pelaksanaan program desa tematik di Kabupaten Pamekasan belum optimal dikarenkan masih ada perangkat yang kurang aktif dalam pelaksanaan program tersebut, sehingga masih ada masyarakat atau desa yang belum mengetahui program desa sepenuhnya tematik Bupati Pamekasan. tentang yang dicanangkan tematik menerapkan temanya apa, dan dimana saja desa yang sudah sukses menjalankan program desa tematik tersebut, artinya dilaporkan dengan baik. Baik melalui media cetak maupun media lainnya, dilaporkan secara keseluruhan agar dengan masyarakat menyerap terkiat program tersebut kedua, kurangnya edukasi bagi masyarakat belum begitu aktif, mungklin bagi masyarakat yang menegah-menegah ke bawah. Tapi masyarakat yang menegah ke atas mungkin sudah. Harapan kami bagaimana kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah maksimal, sehingga kita dengan pemerintah daerah itu saling berkolaborasi, dimana antara pemerintah sama kepala desa, dan kepala itu saling desa dengan masyarakat bersinergi. program desa baik 4.2.4. Evaluasi Produk Pemerintah kurang public relation antara pemerintah kota dengan pemerintah desa sehingga program desa tematik masih banyak kekurangan dan tidak semaksimal mungkin dimana hubungan tersebut perlu dimaksimalkan agar program berjalan sesuai harapan: Kurangnya PAR (Public Relation) pertama, laporan artinya dimana desa yang Evaluasi produk berorientasi untuk mengidentifikasi dan menilai hasil suatu produk baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam evaluasi produk mencermati aktivitas produk yang teramati pada akhir implementasi suatu program. Untuk menilai suatu program ada beberapa hal yang perlu diketahui baik dari manfaat maupun dampak dari produk tersebut. Tabel 7: Macam-macam Produk Program Desa Tematik di Kabupaten Pamekasan No 1 2 3 4 5 6 7 Desa Murtajih Bunder Kelompang Timur Kertagena Daya Klamper Angsanah Waru Barat Parawisata � Macam UMKM Pertanian � � � � Produk Peternakan � Edu Wisata Garam � Tabel 7. Dari kelima produk di ini pemerintah memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Dimana program desa tematik di dengan Kabupaten program pemerintah wirausaha baru (WUB). Produk-produk yang ada dalam program pemerintah semua masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pemkab untuk menumbuhkan ekonomi. Strategi pembangunan desa tematik yang orientasi masyarakat partisipatif, dimana desa memiliki judul, desa memiliki tema dan desa bisa mengembangkan seluruh potensi yang mau dikembangkan oleh desa- desa. Baik kecamatan, kades atau masyarakat Pamekasan selaras lebih ataupun stakeholder desa harus menemukan potensi desa yang mau dikembangkan di desa masing-masing. ada Sampai beberapa yang memilih desa wisata, UMKM, peternakan, edu wisata, dan peternakan sekarang 4.2.4.1. Manfaat Pelaksanaan Program Desa Tematik Pemenuhan dalam peningkatan sarana dan prasarana lingkungan (fasilitas umum serta fasilitas sosial) lebih baik. Pertumbuhan dalam peningkatan ekonomi lokal berpotensi ke meningkatkan luarga.Mendukung wilayah menjadi icon, dapat memberikan pengaruh 114 pendapatan trademark
Evaluasi Pelaksanaan Program Desa Tematik dalam Bidang Ekonomi di Kabupaten Pamekasan Madura Jawa Timur Abd. Adim positif pada masyarakat dalam menumbuhkan pola pikir serta tingkah laku masyarakat Memberikan pengaruh positif pada masyarakat dalam mewujudkan program desa tematik Munculnya desa-desa dalam program desa tematik untuk mengembangkan potensi uraian dapat tersebut dikatakan bahwa proses evaluasi dilakukan dari dua aspek yaitu evaluasi proses dan evaluasi evaluasi membantu pengembang dan pengguna produk mengidentifikasi keterbatasan dan hambatan yang mereka hadapi saat menggunakan produk, serta kelemahan dan manfaat pengembangan lebih lanjut, sebagai akibat apa yang telah mereka capai dengan produk tersebut. Berdasarkan produk. Kedua hasil Program-program desa tematik sebenarnya anti tesa dari konsep on village on product. Dimana pusat mengambil keputusan seluruh desa harus memiliki prodak. Prodak dari program desa tematik tersebut bermacam-macam mulai dari, prodak wisata, prodak UMKM, pertanian, peternakan, dan edu wisata. pemerintah 6. 2. Evaluasi desa tematik yang dilaukan oleh Kabupaten Pamekasan dilakukan dengan cara input, evaluasi kontek, evaluasi evaluasi evaluasi proses, produk. Evaluasi kontek dilakukan untuk menjembatani kebutuhan program yang dari setiap dilaksanakan tematik. desa input dilakukan untuk Evaluasi mengatur alternatif pengambilan keputusan rencana dan strategi mencapai tujuan. Evaluasi proses dilakukan untuk mengkaji sejauh mana pelaksanaan dalam suatu proses yang telah berjalan efektif. Evaluasi produk digunakan untuk mengidenti�ikasi dan menilai hasil dari suatu produk yang berada di desa tematik. Implikasi penelitian 2. Evaluasi desa tematik yang dilaukan oleh Kabupaten Pamekasan dilakukan dengan cara input, evaluasi kontek, evaluasi evaluasi evaluasi proses, produk. Evaluasi kontek dilakukan untuk menjembatani kebutuhan program yang dari setiap dilaksanakan tematik. desa input dilakukan untuk Evaluasi mengatur alternatif pengambilan keputusan rencana dan strategi mencapai tujuan. Evaluasi proses dilakukan untuk mengkaji sejauh mana pelaksanaan dalam suatu proses yang telah berjalan efektif. Evaluasi produk digunakan untuk mengidenti�ikasi dan menilai hasil dari suatu produk yang berada di desa tematik. Implikasi penelitian Pemerintah dan IMPLIKASI DAN KETERBATASAN evaluasi program desa tematik di Kabupaten Pamekasan tentu sangat membantu perekonomian baik secara individu atau kelompok, karena program bisa dilihat dari pelaksanaan sudah menjalankannya. Dari keempat suatu desa yang Program desa tematik di Kabupaten bagi berdampak Pamekasan perekonomian desa. Dimana tujuan dari program desa tematik membangun perekonomian dari pinggir artinya dengan adanya bisa program tersebut mensejahterkan masyarakat. baik 5. KESIMPULAN 6.2. Saran Berdasarkan pembahasan dan analisis pada bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan ke dalam beberapa poin sebagai berikut: 1. Desa tematik di Kabupaten Pamekasan sosial sebuah merupakan mencoba marketing desa mengklaborasikan masing-masing. Desa juga merupakan sebuah strategi politik anggaran untuk mengalokasikan penambahan secara signi�ikan ke desa. Tujuan adanya desa menumbuhkan tematik perekonomian di ada yang desa Kabupaten Pamekasan sesuai dengan kemampuan desa masing-masing, karena setiap desa memiliki potensi alam yang ataupun sumber daya berbeda. Dalam menjalankan program desa tematik, Pemerintah Kabupaten Pamekasan menerapkan lima prinsip yakni, pemerintah yang melayani dan kesehatan, kebersihan, menjaga ekonomi, infrastruktur dan pendidikan. adalah konsep yang keunikan tematik yang cerdas Berdasarkan hasil penelitian, maka sebagai penulis memberikan berikut: saran 1. Bagi instansi Pemerintah Kabupaten Pamekasan: Program Desa Tematik merupakan program yang berpotensi pada sektor ekonomi di tingkat desa, oleh sebab itu pemerintah sesegera mungkin program menerapkan tersebut secara menyeluruh di semua Kabupaten desa Pamekasan, mengingat program tersebut belum begitu menyeluruh. yang ada di 2. Bagi Masyarakat: masyarakat yang sudah menerapkan program desa tematik untuk dipertahankan. Karena program desa tematik benar-benar berpengaruh bagi perekonomian desa baik individu maupun kelompok DAFTAR PUSTAKA Abdulkahar, & Yuwono, T. Kebijakan Strategi. UNDIP Press. Publik Konsep (2011). dan 115
Al�itri. (2011). Community Development Teori dan Aplikasi. Pustaka Pelajar. Anshori, M. Z. (2020). Tinjauan Fiqh Siya Sah Terhadap Keberlakuan Normatif dan Formal Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan no 07 tahun 2019 Tentang Penanggulangan Kemiskinan. UIN Sunan Ampel Surabaya. Atkočiū nienė, V., & Kaminaitė, G. (2017). The Village's Drivers of Development in Strengthening Their Vitality. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 39(2), 139-147. Thematic Aziz, A. (2020). Ikhtiar Memulihkan Ekonomi Pamekasan di Tengah Pandemi COVID-19. Antaranews.Com. pandemi-covid-19 Bappeda Pamekasan. (2020). Pamekasan Pembangunan Kabupaten Perencanaan Bappeda.Pamekasan. Bappeda Badan Daerah. BPS. (2019). Persentase Penduduk Miskin di Jawa Timur September 2019. jatim.bps.go.id Cholid, N., & Achmadi, A. (1997). Metodelogi Penelitian. Jakarta: PT BumiAksara. Efendi, R., & Bakhri, B. S. (2018). Konsep Koperasi Bung Hatta Dalam Perspektif Jurnal Ekonomi Agama Dan Ilmu Pengetahuan, 15(1), 111-135. Syariah. Al-Hikmah: Elizabeth, R. (2007). Fenomena sosiologis arah metamorphosis keberpihakan pada masyarakat petani di terpinggirkan terkait pedesaan yang konsep ekonomi kerakyatan. Forum Penelitian Agro Ekonomi, 25(1), 29-42. petani: ke Farida, M., & Ahmadi-Esfahani, F. Z. (2008). Corruption and economic growth in Lebanon. Hikmat, M. M. (2011). Metodologi Penelitian. Graha Ilmu. Kabupaten Pamekasan. (2019). Peraturan Daerah (PERDA) Tentang Penggulangan Kemiskinan. Data Base Peraturan. /peraturan.bpk.go.id Kamira, D., Noer, M., & Tan, F. (2011). Evaluasi pelaksanaan program pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP) di Kota Padang. Padang: Program Pasca Sarjana Universitas Andalas. Jurnal De�is Edisi 10 Volume X Kuncoro. (2013). Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi,. erlangga. Kurnia, Pemberdayaan Masyarakat, Perspektif Ekonomi Syariah Melalui Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh). A. (2020). Kurniawan, I. D., & Lahir, S. (2017). Sistem sebagai Kapitalisme Ekonomi Sistem Alternatif Kerakyatan Berdasarkan Pancasila. Jurnal Ilmiah Edunomika, 1(02). Luo, X., Zhou, Y., Zhang, B., Zhang, Y., Wang, X., Feng, T., Li, Z., Cui, K., Wang, Z., & (2020). Understanding Luo, Divergent Domestication Traits From the Whole-Genome Sequencing of River-Buffalo Swamp-and Populations. Science Review, 7(3), 686-701. Negara C. National Mardalis. (2004). "Metode Penelitian (Cet Suatu Pendekatan Proposal, ke-7). Bumi Aksara. Moleong, L. J. (2015). Metodologi penelitian kualitatif. Rosdakarya. Mubyarto. (1996). Ekonomi Rakyat dan Program IDT. Adtya Media. Mubyarto. Sistem (1999). Reformasi Ekonomi: dari Kapitaisme Menuju Ekonomi Kerakyatan. Aditya Media. Pamekasan Hebat. (2021). WUB, Desa Tematik, dan Sambang Desa Mas Pamekasanhebat.Com. Tamam. h t t p s : / / p a m e ka s a n h e b a t . c o m / 2021/03/02/wub-desa-tematik- dan-sambang-desa-mas-tamam/ PPID Pamekasan. (2020). Program Desa akan Pamekasan Tematik dipaparkan di Jepang. 27 Januari 2020. Purhanta, W. (2010). Metode Penelitian di Kualitatif Untuk Bisnis. Graha Ilmu. Putro, W. E. (2010). Evaluasi Program Pembelajaran Panduan Praktis Bagi Pendidik Pendidik. dan Pustaka Pelajar. Calon Ramly, A. R., Wahyuddin, Mursyida, J., & Mawardati. (2018). Desa Analisis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa (Ke-1). AVG Advertising. Romer, P. M. (1994). The origins of of endogenous Economic Perspectives, 8(1), 3-22. growth. Journal Sari, P., & Diah, S. (2019). Peran Kampung Tematik Peningkatan dalam Pendapatan Keluarga: Studi Kasus Kampung Kampung dan Kamsoli. UIN Walisongo. T. W., S., Wibowo, Nur'aini'A�ifah, Z., El-Yasha, S. R., & (2019). Thematic Geo- Ro�i'i, A. Socio-Economic Visualization 116 Tani Sudaryatno, for
Evaluasi Pelaksanaan Program Desa Tematik dalam Bidang Ekonomi di Kabupaten Pamekasan Madura Jawa Timur Abd. Adim Data Representation in Special Region of Yogyakarta. Sixth Geoinformation Science Symposium, 11311, 113110H. Evaluasi (2006). Sekolah. Luar Sudjana, D. Program Bandung: Pendidikan Remaja Rosdakarya. Tjakrawerdaja, S. (2020). Sistem Ekonomi Pancasila. Rajawali pers. Wahab, A. N. A., Mukhtar, M., & Sulaiman, R. (2013). A Conceptual Model of Lean Manufacturing Dimensions. Procedia Technology, 11, 1292-1298. Sugiyono. (2013). Metodologi Penelitian Bisnis. Alfabeta. Sugiyono. (2015). Metode penelitian pendidikan , pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D. alfabeta. Suharto, E. (2014). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. PT. Re�ika Aditama. Sumodiningra, G. (1998). "Membangun Westra, P. Pembangunan Indonesia. S. Manajemen Ghalia (1983). Daerah. Zainal, (2009). Kebijakan Publik (Revisi). Yayasan Pancur Siswah. Zuki�li, Z., & Makmur, M. (2015). Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa (PPD) di Kabupaten Rokan Hulu. Jurnal Cano Ekonomos, 4(1), 43-54. Perekonomian Rakyat." pustaka belajajar. 117
Jurnal De�is Edisi 10 Volume X 118
119 TATA CARA PENULISAN DAN PENYAMPAIAN NASKAH YANG AKAN DIPUBLIKASIKAN DALAM JURNAL DEFIS DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN a. PENDAHULUAN Jurnal DeHis merupakan publikasi ilmiah yang berisi naskah yang diangkat dari hasil penelitian, pengembangan, kajian, dan pemikiran di bidang desentralisasi Hiskal, ekonomi dan keuangan daerah. Untuk pertama kali Jurnal DeHis diterbitkan pada semester II tahun 2017 dan akan diterbitkan secara periodik dengan masa terbit tiga kali dalam setahun. Hasil kajian yang diterbitkan dalam Jurnal DeHis telah melalui proses penyuntingan, review secara substantif, dan administratif oleh Tim Redaksi. Jurnal DeHis terbuka untuk umum, praktisi, peneliti/analis, pegawai, dan pemerhati masalah desentralisasi Hiskal, ekonomi dan keuangan daerah. Isi dan hasil kajian dalam Jurnal DeHis sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan bukan merupakan pandangan resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan. Hasil kajian dalam Jurnal DeHis ini merupakan hak cipta dari penulis yang bersangkutan. B. SISTEMATIKA PENULISAN DALAM NASKAH 1. Judul a. b. c. tidak terlalu panjang (5-14 kata untuk judul berbahasa Indonesia, 5-12 kata untuk judul berbahasa Inggris). tidak ada kata klise (Studi Tentang, Kajian Tentang). dicetak dengan huruf kapital, left, Cambria 14. 2. Nama Penulis a. b. nama penulis ditulis tanpa gelar akademik, disertai lembaga asal tempat peneliti melakukan penelitian. Dalam hal penelitian dilakukan saat studi di universitas atau lembaga lainnya, penulis wajib mencantumkan nama universitas/lembaga tempat melakukan penelitian. dalam hal naskah ditulis oleh tim, penyunting hanya berhubungan dengan penulis utama atau penulis yang namanya tercantum pada urutan pertama. Namun demikian, diharapkan penulis mencantumkan alamat korespondensi dan/atau e- mail seluruh penulis dalam tim tersebut. c. Dalam penulisan jurnal supaya dihindari penggunaan kata ganti pertama, misal: saya, dan diharuskan menggunakan kata ganti ketiga, misal: Penulis melakukan... . 3. Abstrak dan Kata Kunci a. b. c. abtrak ditulis dalam 2 (dua) bahasa (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris). abstrak untuk tiap bahasa tidak lebih dari 150 (seratus lima puluh) kata dan ditulis dalam 1 (satu) paragraf saja. setiap abstrak memuat ringkasan riset yang berisi latar belakang, tujuan penulisan, metodologi penelitian, hasil penelitian, dan simpulan.
Lampiran Jurnal De�is Edisi 12 Volume XII d. e. abstrak diikuti dengan sedikitnya 3-5 kata kunci (keywords) untuk memudahkan penyusunan indeks naskah. khusus untuk abstrak dalam Bahasa Inggris dituliskan menggunakan bentuk past tense dan tidak diperkenankan menyalin langsung (copy-paste) dari software/ap- likasi/web penerjemah bahasa. Untuk keperluan translasi direkomendasikan untuk menggunakan jasa penerjemah tersumpah. Adapun biaya yang muncul atas peng- gunaan jasa tersebut menjadi tanggung jawab penulis naskah. 4. Pendahuluan Bagian ini menjelaskan latar belakang riset, rumusan masalah, pernyataan tujuan dan jika dipandang perlu sistematika/susunan penulisan naskah. Panjang pendahuluan adalah 7-10% dari total panjang naskah. 5. Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis Memaparkan kerangka teoritis berdasarkan telaah literatur yang menjadi landasan logis untuk mengembangkan hipotesis atau proporsi riset dan model riset. Panjang kerangka teoritis dan pengembangan hipotesis adalah 7-10% dari total panjang naskah. 6. Metodologi Penelitian Menguraikan metode seleksi dan pengumpulan data, pengukuran dan deHinisi operasional variabel, dan metode analisis data. Panjang bagian metodologi penelitian adalah 10-15% dari total panjang naskah. Metodologi penelitian mempunyai kriteria: a. paparan rancangan penelitian jelas; b. paparan data dan sumber data jelas; c. paparan teknik pengumpulan data lengkap dan jelas; dan d. paparan teknik analisis data lengkap dan jelas. 7. Hasil dan Pembahasan Menjelaskan analisis data riset dan deskripsi statistik yang diperlukan. Panjang bagian Hasil dan Pembahasan adalah 40-60% dari total panjang naskah dengan kriteria: a. paparan hasil analisis data jelas; b. paparan bahasan analisis jelas; dan c. tidak ada paparan proses penghitungan statistik. Apabila hasil analisis dianggap terlalu panjang dapat dijadikan sebagai lampiran. 8. Simpulan Memuat simpulan hasil riset, temuan penelitian yang berupa jawaban atas pertanyaan penelitian atau berupa intisari hasil pembahasan dengan kriteria: a. Simpulan disajikan dalam bentuk paragraf dan jelas; dan b. Simpulan tidak disajikan dalam bentuk enumeratif. 9. Implikasi dan Keterbatasan Menjelaskan implikasi temuan dan keterbatasan riset, serta jika perlu saran yang dikemukakan peneliti untuk riset yang akan datang. 120
121 10. Penghargaan/Acknowledgement Penghargaan ditulis apabila di dalam penelitiannya, penulis memperoleh suatu bantuan penting dalam hal pemikiran, perancangan, atau pelaksanaan pekerjaan, atau memperoleh bahan-bahan dari seseorang. Walaupun hal ini bersifat optional, tetapi penghargaan ini penting apabila penulis ingin memperoleh dukungan dari pihak tersebut di masa yang akan datang. 11. Daftar Pustaka Memuat sumber-sumber yang dikutip di dalam penulisan naskah. Hanya sumber yang diacu yang dimuat dalam daftar referensi ini. Untuk keseragaman penulisan, daftar pustaka ditulis sesuai dengan format American Psychological Association (APA). 12. Lampiran Memuat tabel, gambar dan instrumen riset yang digunakan. 13. Dokumen Pendukung Seluruh hasil olah data, kuesioner dan rincian lebih lanjut yang ada dalam penelitian disampaikan sebagai pendukung, meskipun jika naskah tersebut dimuat, berkas tersebut tidak akan turut dimuat. 14. Tabel dan Gambar a. isi tabel atau gambar diulas (tidak disebut ulang) dalam teks; b. isi tabel/gambar jelas dan informatif; c. perujukan pada tabel/gambar menggunakan nomor; d. pembuatan tabel tidak perlu menggunakan garis tepi dan garis horisontal kecuali bagian atas dan bawah tabel. Judul tabel ditempatkan di atas tabel; e. pembuatan graHik tidak perlu menggunakan garis tepi, judul graHik ditempatkan di bawah graHik; f. apabila tabel atau gambar disajikan pada halaman terpisah dari badan tulisan (misalnya di bagian akhir naskah), penulis harus menyebutkan pada bagian di dalam teks, tempat pencantuman tabel atau gambar; dan g. setiap tabel atau gambar diberi nomor urut, judul sesuai dengan isi tabel atau gambar dan sumber kutipan (jika relevan). 15. Ketentuan Lain-Lain a. penulis mengirimkan naskah dengan format tampilan (layout) seperti ilustrasi/ gambar seperti contoh pada Format I. b. halaman muka (cover) paling tidak menyebutkan judul naskah dan identitas penulis. c. nomor halaman ditulis dengan menggunakan nomor urut angka arab dan dican- tumkan secara simetris di tengah atas, serta diberikan kepada semua halaman termasuk tabel, lampiran, dan referensi. d. ketentuan jarak spasi, perlu diperhatikan aspek keserasian dan estetika, yaitu: 1)spasi 1; 2)margin atas 2,5 cm; 3)margin bawah 2 cm; 4)margin kanan 2 cm; dan 5)margin kiri 2,5 cm.
Lampiran Jurnal De�is Edisi 12 Volume XII e. penggunaan huruf naskah menggunakan huruf Cambria ukuran 10 (sepuluh) diketik dengan program Microsoft Word/penggunaan komputer, dan kertas ukuran A4, dengan jumlah maksimal 25 (dua puluh lima) halaman. f. penulisan kalimat awal dalam paragraf pertama tidak perlu menggunakan tab, dan paragraf minimal terdiri dari 2 (dua) kalimat. 16. Penulisan Kutipan a. sumber kutipan ditulis dengan nama akhir penulis, tahun, dilengkapi nomor halaman untuk kutipan langsung. b. kutipan langsung ≤ 40 (empat puluh) kata ditulis terpadu dengan teks. c. kutipan langsung > 40 (empat puluh) kata ditulis dalam blok tersendiri. d. cara penulisan kutipan langsung dan dan tidak langsung: 1) Kutipan langsung (asli) adalah kutipan yang ditulis sama persis dengan sumber aslinya baik kalimat maupun ejaannya. Cara penulisannya adalah sebagai berikut: a) kutipan yang panjangnya kurang dari 4 (empat) baris dimasukkan ke dalam teks (1) Diketik seperti ketikan teks. Diawali dan diakhiri dengan tanda petik ( " ). Tanda kutip penutup diberikan setelah titik penutup. (2) Sumber rujukan ditulis langsung sebelum atau sesudah teks kutipan. (3) Rujukan ditulis di antara tanda kurung, dimulai dengan nama akhir sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka, tanda koma, tahun terbit, titik dua, spasi, dan diakhiri dengan nomor halaman (penulis, tahun: halaman) atau rujukan masuk di dalam teks. b) kutipan yang terdiri atas 4 (empat) baris atau lebih (1) Diketik satu spasi. (2) Dimulai lima ketukan dari batas tepi kiri (awal tulisan dimulai pada ketukan keenam. Lihat contoh) dan jika awal kutipan tersebut awal suatu alinea, baris pertama kutipan dimulai pada ketukan ke-11 (se- belas). (3) Sumber rujukan ditulis langsung sebelum atau sesudah teks kutipan. (4) Rujukan ditulis di antara tanda kurung, dimulai dengan nama akhir sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka, tanda koma, tahun terbitan, titik dua, spasi, dan diakhiri dengan nomor halaman (penulis, tahun: halaman) atau rujukan masuk di dalam teks. 2) Kutipan tidak langsung (dengan menyadur) adalah kutipan yang sudah diubah dengan kata-kata sendiri. Pengutip hanya mengambil pokok pikiran dari sumber yang dikutip untuk dinyatakan kembali dengan kalimat yang disusun oleh pengutip. Jenis-jenis penulisan kutipan tidak langsung adalah sebagai berikut: a) penulisan acuan dengan melibatkan 1 (satu) pengarang (1) Nama Pengarang Sebelum Kutipan Contoh : Jika dirumuskan bagaimana hubungan arsitektur dan arsitek, Adimodjo (2005:25) mengatakan bahwa arsitektur adalah perpaduan ilmu dan seni, sedangkan arsitek adalah orang yang menciptakan ruang sehingga melahirkan bentuk arsitektur yang beraneka ragam. (2) Nama Pengarang Setelah Kutipan 122
123 Contoh : Sehubungan dengan penyerahan barang karena perjanjian sewa beli atau leasing, ditegaskan bahwa jual beli baru terjadi benar-benar pada saat cicilan terakhir dibayar oleh si penyewa dalam sewa beli atau dalam leasing. Oleh karena itu, penyerahan barang leasing sebaiknya tidak dianggap sebagai penyerahan barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (Soemitro, 2006:148). b) penulisan acuan dengan melibatkan 2 (dua) atau 3 (tiga) pengarang (1) Penulisan acuan dengan melibatkan 2 (dua) pengarang Misalnya R. F. Engle dan C. W. J. Granger pada tahun 1987 maka ditulis Engle dan Granger (1987) jika ditulis di awal kalimat atau (Engle dan Granger, 1987) jika di akhir kalimat. (2) Penulisan acuan dengan melibatkan 3 (tiga) pengarang Misalnya, S. J. Koopman, N. Shephard, dan Doornik pada tahun 1998 maka ditulis Koopman,Shephard, dan Doornik (1998) jika ditulis di depan atau (Koopman,Shephard, dan Doornik, 1998) jika ditulis di akhir kalimat. Penulisan tiga pengarang ini hanya dilakukan ketika pertama kali diacu. Setelah itu, jika acuan ini akan ditulis pada halaman-halaman selanjutnya cukup dengan menggunakan nama belakang pengarang pertama saja yang diikuti dengan kata et al atau dkk (dan kawan-kawan). Dengan demikian penulisan selanjutnya menjadi Koopman, et al. (1998) jika ditulis di awal kalimat atau (Koopman et al., 1998) jika di akhir kalimat. c) penulisan acuan dengan melibatkan 4 (empat) atau lebih pengarang Penulisan acuan dengan melibatkan empat atau lebih pengarang maka hanya nama akhir penulis pertama saja yang ditulis, kemudian diikuti kata et al. d) pengarang yang sama menulis pada tahun yang berbeda Misalnya, Bollerslev menulis pada tahun 1986 dan 1994, maka ditulis menjadi Bollerslev (1986, 1994) jika ditulis di awal kalimat atau (Bollerslev, 1986, 1994) jika ditulis di akhir kalimat. Jika pengarang dua orang, tiga atau lebih dari tiga orang, penulisannya mengikuti tata cara sebelumnya dengan kombinasi seperti yang baru disebutkan. Misalnya, Johansen dan Juselius (1990, 1992) atau (Johansen dan Juselius, 1990, 1992). e) pengarang yang sama menulis pada tahun yang sama Misalnya, Soren Johansen menulis dua jurnal pada tahun 1988, maka ditulis nama akhir saja yang diikuti oleh tahun yang ditambahkan dengan huruf "a" dan "b". Contohnya, Johansen (1988a , 1988b) jika ditulis di awal kalimat atau (Johansen, 1988a , 1988b) jika ditulis di akhir kalimat. Jika pengarang dua, tiga, atau lebih dari tiga, penulisannya mengikuti tata cara terdahulu yang dikombinasikan dengan tata cara yang baru dijelaskan. f ) perihal yang sama disebutkan oleh 2 (dua) orang yang berbeda atau lebih Contohnya adalah topik-topik yang sama dikemukakan oleh David. A. Dickey pada tahun 1976 dan Wayne. A. Fuller pada tahun 1976, maka ditulis menjadi: Dickey (1976) dan Fuller (1976) jika ditulis di awal kalimat atau (Dickey, 1976 dan Fuller, 1976) jika ditulis di akhir kalimat. Jika tiga orang yang berbeda membahas hal yang sama, maka ditulis menjadi Dickey (1976), Fuller (1976), dan Hasza (1977) jika ditulis di awal
Lampiran Jurnal De�is Edisi 12 Volume XII kalimat atau (Dickey,1976; Fuller (1976); dan Hasza,1977) jika ditulis di akhir kalimat. g) jika yang menulis adalah sebuah lembaga Jika nama lembaga terdiri atas satu atau dua kata, dituliskan nama lembaganya yang diikuti oleh tahun. Misalnya: Bank Indonesia (2004) atau (Bank Indonesia, 2004). Jika nama lembaganya terdiri dari tiga kata atau lebih, digunakan singkatan formalnya. Contohnya, BPS (2004) atau (BPS, 2004). h) kutipan dari kutipan Misalnya, pendapat yang diacu adalah pendapat J.M. Keynes dalam bukunya General Theory of Money, Interest, and Unemployment, yang terbit tahun 1936. Pendapat ini dapat diperoleh di dalam buku Macroeconomics karangan G. Mankiw tahun 1997, maka penulisannya menjadi: J. M. Keynes dalam bukunya General Theory of Money, Interest, and Unemployment yang terbit tahun 1936 berpendapat bahwa selain dipengaruhi oleh pendapatan, permintaan uang juga dipengaruhi oleh tingkat suku bunga (Mankiw, 1997). i) kutipan dari internet Anak usia 3,5 tahun belum bisa dikatakan anak berbakat walaupun memperoleh nilai tes tinggi. Hasil tesnya belum bisa dipercaya karena ia masih berkembang. Anak tersebut dikatakan mengalami loncatan perkembangan. Sebaiknya, orang tua mencari sumber bacaan tentang perkembangan anak berbakat dan mempelajari betul bagaimana perkembangan kognitif dan otak anaknya. Dengan demikian, orang tua tersebut dapat mengarahkan anak itu dengan sebaik-baiknya (Sumber 3) Ketentuan-ketentuan mengenai penulisan kutipan langsung yang tidak lengkap (elips) adalah sebagai berikut: a) jika bagian yang dibuang adalah bagian depan/awal, mulailah kutipan tersebut dengan tiga titik; b) jika yang dihilangkan adalah bagian tengah, berikan tiga titik sebagai pengganti bagian tengah yang dihilangkan tersebut; c) jika bagian yang dibuang adalah bagian belakang atau bagian akhir, maka akhiri kutipan tersebut dengan empat titik pertama menunjukkan bagian yang dibuang dan satu titik sisanya menunjukkan tanda baca penutup; dan titik: tiga d) Apabila diambil dari bahasa asing, kutipan ditulis dengan huruf miring (italic) dan tidak diterjemahkan. 17. Daftar Referensi Setiap naskah harus memuat daftar referensi (hanya yang menjadi sumber kutipan) dengan ketentuan penulisan sebagai berikut: a. nama pengarang disusun menurut abjad dan tidak bergelar serta tidak diberi nomor urut. Ketentuan penulisan nama pengarang adalah sebagai berikut: 1) Nama pengarang yang lebih dari satu kata ditulis nama akhirnya diikuti dengan tanda koma kemudian nama depan yang diikuti nama tengah dan seterusnya. 2) Nama penulis yang menggunakan Alif lam ma'rifah (al-) maka "al" pada nama akhirnya tidak dihitung, yang dihitung adalah huruf sesudahnya. 3) Nama penulis yang menggunakan singkatan ditulis nama akhir yang diikuti tanda koma kemudian diikuti dengan nama depan lalu nama berikutnya. 124
125 b. c. d. e. f. g. h. jika buku tidak ada nama pengarangnya, judul buku yang dimasukkan dalam urutan alfabet. jika seorang pengarang terdapat lebih dari satu bahan referensi, untuk referensi kedua dan seterusnya nama pengarang tidak perlu diikutsertakan, tetapi diganti dengan garis sepanjang lima ketukan. jarak antara baris dengan baris untuk satu referensi adalah satu spasi. jarak antara satu referensi dan referensi yang lain adalah dua spasi. baris pertama dimulai dari margin kiri. Baris kedua dan seterusnya harus dimasukkan ke dalam sebanyak 5 (lima) spasi. daftar peraturan dan non peraturan dipisahkan. daftar pustaka peraturan disusun berdasarkan tahun terbaru. 1) Unsur-unsur yang harus dimuat dalam daftar pustaka: a) nama pengarang; b) judul buku; c) data publikasi, meliputi penerbit, tempat terbit, tahun terbit, cetakan atau edisi, nomor jilid; dan d) untuk naskah yang tidak disertai nama pengarang (anonim), dicantumkan judul naskah dalam tanda kutip, yang diikuti dengan keterangan dalam kurung siku ([ ]) tentang jenis tulisan seperti berita atau tajuk. 2) Referensi dari Buku a) satu orang penulis Urutan pencantuman referensi dari buku adalah sebagai berikut: Nama penulis. Tahun. Judul buku (miring). Volume (jika ada). Edisi (jika ada). Kota penerbit: Nama Penerbit. b) dua atau tiga orang penulis Urutan pencantuman sama dengan satu orang penulis. Urutan nama pengarang harus sesuai dengan apa yang tercantum pada halaman judul, tidak boleh diadakan perubahan urutannya. Urutan dapat dipertimbangkan berdasarkan urutan alphabet dari nama kedua penulis. c) penulis lebih dari tiga Jika penyusun lebih dari tiga orang, hanya nama penyusun pertama saja yang disebutkan sesuai dengan ketentuan, diikuti oleh istilah et al. (kata et bukan singkatan, jadi tidak menggunakan titik, sedangkan al. adalah singkatan dari alii). Arti istilah et al. adalah dan kawan-kawan. d) tidak ada nama penulis Jika pustaka tidak ada nama penyusunnya, susunan daftar pustaka adalah sebagai berikut: Judul Buku (miring). Tahun. Volume (jika ada). Edisi (jika ada). Kota Penerbit:Nama Penerbit. e) penulis berupa perkumpulan atau lembaga Urutan pencatuman referensi adalah sebagai berikut: Nama lembaga. Tahun. Judul (miring). Kota Penerbit : Penulis. f ) buku terjemahan Urutan pencatuman referensi dari buku adalah sebagai berikut:
Lampiran Jurnal De�is Edisi 12 Volume XII Nama penulis asli . Tahun buku terjemahan. Judul Buku Terjemahan (miring). Volume (jika ada). Edisi (jika ada). (diterjemahkan oleh : Nama penerjemah), Kota Penerbit Terjemahan: Penerbit Terjemahan. g) editor sebagai penulis Urutan pencatuman referensi dari buku adalah sebagai berikut: Nama penulis. Tahun. Judul Buku (miring). Volume (jika ada). Edisi (jika ada). Kota Penerbit:Nama Penerbit. h) penulis dan editor Urutan pencatuman referensi dari buku adalah sebagai berikut: Nama penulis asli. Tahun buku. Judul Buku (miring). Volume (jika ada). Edisi (jika ada). (diedit oleh : Nama pengedit). Kota Penerbit:Penerbit. i) makalah seminar, konferensi, dan lain-lain Urutan pencantuman referensi adalah sebagai berikut: Nama penulis. Tahun. Judul (miring). "Makalah disajikan pada" Nama seminar atau konferensi. Kota diselenggarakan: Penyelenggara. j) karya ilmiah yang tidak diterbitkan Untuk sumber-sumber yang tidak diterbitkan, misalnya tesis magister, atau disertasi doktor, unsur-unsur yang perlu dicantumkan adalah sebagai berikut: nama penulis. tahun. "Judul". keterangan. k) referensi dari serial (1) Naskah dalam Jurnal Urutan pencantuman referensi dari naskah dalam jurnal sebagai berikut: Nama Penulis. Tahun. "Judul Naskah". Nama Jurnal (miring). Volume. Nomor Isu : Halaman. (2) Referensi dari surat kabar atau majalah Unsur-unsur yang perlu dicantumkan untuk referensi dari surat kabar atau majalah adalah sebagai berikut: (a) nama pengarang; (b) untuk naskah yang tidak disertai nama pengarang (anonim), judul naskah dicantumkan dalam tanda kutip, yang diikuti keterangan dalam kurung siku ([]) tentang jenis tulisan seperti berita atau tajuk; (c) nama surat kabar atau majalah (huruf italic); dan (d) data penerbitan, yaitu nomor, bulan, dan tahun halaman naskah tersebut dimuat. l) referensi dari kamus atau ensiklopedi Urutan pencantuman referensi dari naskah dalam jurnal adalah sebagai berikut: Nama Penulis. Tahun. "Kata yang Dicari Artinya". Nama Kamus (miring). Volume. Halaman. Kota penerbit :Penerbit. m) referensi perundang-undangan 126
127 Penerbitan yang dapat dijadikan referensi kepustakaan adalah naskah resmi yang diterbitkan oleh lembaga pemerintahan dan himpunan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan secara khusus. Dalam hal ini dicantumkan (1) nama lembaga pemerintahan yang berwenang mengeluarkan peraturan bersangkutan; (2) judul undang-undang atau peraturan dan materinya; dan (3) data penerbitan. n) media elektronik (1) Acara Televisi Urutan pencantuman referensi adalah sebagai berikut: Eksekutif produser. tanggal, bulan dan tahun tayang. Nama saluran TV. Kota stasiun TV: Nama Program Acara. (2) Kaset Video/VCD Urutan pencantuman referensi adalah sebagai berikut: Produser. Tahun. Judul (miring). [Bentuk]. Kota Produksi: Pemroduksi. (3) Kaset Audio Urutan pencantuman referensi adalah sebagai berikut: Nama Pembicara. Tahun. Tema kaset audio. Kota Produksi: Pemroduksi. (4) Software Komputer Urutan pencantuman referensi adalah sebagai berikut: Pembuat Program. Tahun. Nama Program. Kota:Perusahaan pembuat program. (Serial number). (5) CD-ROM Urutan pencantuman referensi adalah sebagai berikut: Nama Perusahaan. Tahun. Judul CD. Kota:Pemroduksi. Keterangan CD. o) publikasi online (1) Naskah dari Online Database Urutan pencantuman referensi adalah sebagai berikut: Nama Instansi Penanggung jawab database. Nama Database yang diambil. 'Diakses dari' alamat email 'pada tanggal' tanggal bulan dan tahun 'jam' waktu. (2) Naskah Jurnal di Website Urutan pencantuman referensi adalah sebagai berikut: Nama Penulis. Tahun. "Judul". Volume. Nomor Isu. Halaman. "diakses dari" alamat website "pada tanggal" tanggal, bulan dan tahun "jam " waktu. (3) Naskah Surat Kabar Online Urutan pencantuman referensi adalah sebagai berikut: Nama penulis. Tahun. Judul. Nama surat kabar. "diakses dari" alamat laman (website) "pada tanggal" tanggal, bulan dan tahun, serta waktu. 3) Contoh:
Lampiran Jurnal De�is Edisi 12 Volume XII AriHin, Zaenal. 2003. Dasar-Dasar Penulisan Karangan Ilmiah. Jakarta: Grasindo. --------------. 2009. "Penggunaan Bahasa dalam Modul dan Karya Tulis". Makalah disajikan pada Indonesia dalam seminar Penggunaan Bahasa Penyusunan Modul dan Karya Tulis. Jakarta: Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia. AriHin, Zaenal dan Farid Hadi. 2009. Kesalahan Berbahasa. Edisi Ketiga. Jakarta: Akademika Pressindo. BPPK. 2009. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-005/PP/2009 tentang Pedoman Tata Bahasa dan Penulisan Karya Tulis Ilmiah di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Jakarta. Daftar Pustaka dan Catatan Kaki. Diakses dari pada tanggal 9 Februari 2010. Ekoputranti, Rini Adiati. 2009. "Penggunaan Bahasa dalam Modul dan Karya Tulis Ilmiah". Makalah disajikan pada seminar Penggunaan Bahasa Indonesia. Modul dan Karya Tulis. Jakarta: Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia. Nur, Muliadi. 2008. Teknik Penulisan Daftar Pustaka (BibliograHi Method). Diunduh dari penulisan-bibliograHi/ pada tanggal 10 Februari 2009. Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional. 1987. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Jakarta. Sugono, Dendy. 1994. Berbahasa Indonesia Dengan Benar. Jakarta: Puspawara. 128
129 C. MEKANISME PENYAMPAIAN NASKAH Penulis yang mengirimkan naskah jurnal kepada Tim Redaksi harus melalui tautan dengan tata cara penyampaian: 1. Daftar Calon penulis melakukan pendaftaran dan setelah melakukan pendaftaran akan menerima email berupa link aktifasi yang belaku selama 24 (dua puluh empat) jam. Formulir pendaftaran terlihat seperti gambar dibawah ini : Gambar 1. Form Pendaftaran 2.
Lampiran Jurnal De�is Edisi 12 Volume XII 3. Jurnal Setelah melakukan aktivasi calon penulis, mengirimkan jurnalnya, yang nantinya akan diveriHikasi oleh Tim Editor/Redaksi Pelaksana dan Reviewer/Mitra Bestari. Formulir kirim jurnal terlihat seperti gambar dibawah ini : Gambar 2. List Jurnal Penulis Gambar 3. Form Kirim Jurnal Penulis naskah juga diharuskan untuk memberikan data riset dan memberikan informasi yang memerlukan demi pengembangan praktik, pendidikan dan riset. cara memperoleh data tersebut kepada 130
131 Setiap naskah yang diterima akan melalui proses blind review oleh Tim Editor/Redaksi yang Pelaksana dipertimbangkan dalam peninjauan artikel (1) memenuhi persyaratan standar publikasi jurnal, (2) metodologi riset yang dipakai, dan (3) manfaat hasil terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang desentralisasi Hiskal, ekonomi dan keuangan daerah di Indonesia. Redaksi Pelaksana dan Mitra Bestari bertanggung jawab untuk memberikan telaah konstruktif dan jika diperlukan, menyampaikan hasil evaluasi kepada penulis naskah melalui Tim Editor. d.Mekanisme pelaksanaan reviu, dijelaskan sebagai berikut: 1. dan Reviewer/Mitra Bestari Jurnal DeHis. Kriteria-kriteria ilmiah antara lain: riset Penunjukkan Tim Editor/Redaksi Pelaksana dan Reviewer/Mitra Bestari Ketua Dewan Redaksi melakukan penunjukkan Tim Editor/Redaksi Pelaksana dan Reviewer/Mitra Bestari terhadap jurnal yang baru dikirim oleh penulis, dengan tampilan seperti gambar dibawah ini : Gambar 4. Assign Editor dan Reviwer
Lampiran 2. 3. Jurnal De�is Edisi 12 Volume XII Catatan Tim Editor/Redaksi Pelaksana Editor/Redaksi Pelaksana memberikan catatan Jurnal seperti gambar dibawah ini : Gambar 5. Catatan Editor Catatan Reviewer/Mitra Bestari Reviewer/Mitra Bestari memberikan catatan Jurnal seperti gambar dibawah ini : Gambar 6. Catatan Reviewer 132