BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN A. Gambaran Umum Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung 1. Sejarah Singkat Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang merupakan penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sesuai kewenangan telah diatur urusan yang harus dilaksanakan terdiri atas urusan wajib yaitu Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang memiliki tugas fungsi untuk melaksanakan urusan pembinaan di Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pembentukan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung, Peraturan Walikota Bandung Nomor 1394 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung 64
65 serta Peraturan Walikota Bandung Nomor 160 tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. 2. Landasan Hukum Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPJPN) Tahun 2005-2025; 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah; 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; 6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden RI Nomor 125 Tahun 2015 tentang Koordinasi Penataan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksnaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025; 16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung; 17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018; 18. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1394 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung; 19. Peraturan Walikota Bandung Nomor 160 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi serta Tata Kerja 66
Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. 3. Visi dan Misi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Visi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung "Terwujudnya Koperasi UMKM yang berdaya saing guna mewujudkan pembangunan ekonomi yang kokoh, maju dan berkeadilan". Misi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung 1. Meningkatkan kualitas kelembagaan, daya saing kemandirian Koperasi dan UMKM. 2. Mewujudkan pertanggungjawaban keuangan yang wajar, akurat dan pelaksanaan kinerja yang optimal. 4. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung a. Tugas Pokok Melaksanakan sebagian kewenangan daerah dibidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 67
Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1394 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung. b. Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung memiliki fungsi sebagai berikut: 1. Perumusan kebijakan lingkup Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 2. Pelaksanaan kebijakan lingkup Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pelaksanaan administrasi Dinas lingkup Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan 4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya. Secara organisatoris Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung terbagi dalam organisasi yang meliputi Sekretariat, Bidang-bidang dan UPT yang yang melaksanakan fungsi sebagai berikut: 1. Sekretariat-sekretariat mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup kesekretariatan yang 68
69 meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengkoordinasian penyusunan program, data dan informasi serta pengkoordinasian tugas-tugas bidang. 2. Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi a. Penyusunan rencana dan program kerja lingkup kelembagaan dan pemberdayaan koperasi; b. Penyiapan bahan perumusan lingkup kelembagaan dan pemberdayaan koperasi; c. Pelaksanaan kebijakan lingkup kelembagaan dan pemberdayaan koperasi; d. Pelaksanaan evaluasi pelaporan lingkup kelembagaan dan pemberdayaan koperasi; e. Pelaksanaan administrasi lingkup kelembagaan dan pemberdayaan koperasi; f. Pelaksanaan fungsi yang lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya. 3. Bidang Penilaian, Pengawasan dan Penindakan a. Penyusunan rencana dan program kerja lingkup penilaian, pengawasan dan penindakan Koperasi; b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup penilaian, pengawasan dan penindakan Koperasi; c. Pelaksanaan kebijakan lingkup penilaian, pengawasan dan penindakan Koperasi;
d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup penilaian, pengawasan dan penindakan Koperasi; e. Pelaksanaan administratif lingkup penilaian, pengawasan dan penindakan Koperasi; f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya. 4. Bidang Usaha Non-Formal a. Penyusunan rencana dan program kerja usaha non formal; b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkuo usaha non formal; c. Pelaksanaan kebijakan lingkup usaha non formal; d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup usaha non formal; e. Pelaksanaan administratif lingkup usaha non formal dan pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya. 5. Bidang Usaha Mikro dan Fasilitasi UKM a. Penyusunan rencana dan program kerja lingkup usaha mikro dan fasilitasi UMK; b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup usaha mikro dan fasilitasi UMK; c. Pelaksanaan kebijakan lingkup usaha mikro dan fasilitasi UMK; 70
d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup usaha mikro dan fasilitasi UMK; e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas fungsinnya. 6. Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Koperasi dan UKM (UPT Balatkop dan UKM) a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Pendidikan, Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; b. Melaksanakan ketatausahaan UPT. 5. Struktur Organisasi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung 71
72 B. Analisis Data 1. Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1090 Tahun 2015 Tentang Pedoman Umum Percepatan Penciptaan Wirausaha Baru Kota Bandung di Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kota Bandung Peraturan Walikota Bandung Nomor 1090 Tahun 2015 Tentang Pedoman Umum Percepatan Penciptaan Wirausaha Baru Kota Bandung adalah program Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi. Tujuan dari peraturan tersebut adalah menciptakan wirausaha-wirausaha baru di Kota Bandung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi angka pengangguran dan mengurangi kemiskinan di Kota Bandung. Ketertarikan penulis melakukan penelitian ini dikarenakan melihat Kota Bandung sebagai kota kreatif, juga sebagai kota dengan peningkatan jumlah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Namun daripada itu masih banyak pelaku usaha yang merasa kesulitan meningkatkan kemampuan usahanya dikarenakan beberapa faktor seperti permodalan dan pemasaran. Dengan adanya Peraturan Walikota Bandung Nomor 1090 Tahun 2015 Tentang Pedoman Umum Percepatan Penciptaan Wirausaha Baru Kota Bandung diaharapkan masalah yang sedang dihadapi pelaku usaha dapat menemukan jalan keluar. Berikut penulis uraikan bagaimana implementasi kebijakan mengenai pedoman umum percepatan penciptaan wirausaha baru di Kota
Bandung oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kota Bandung berdasarkan aspek-aspek teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn yakni: 1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan 2. Sumberdaya 3. Karakteristik Agen Pelaksana 4. Sikap/Kecenderungan (Disposition) Para Pelaksana 5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana 6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik 1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan Van Horn Metter dan Van Horn mengemukakan untuk mengatur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standard an sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut. a. Kejelasan aturan yang digunakan dalam melaksanakan implementasi kebijakan tersebut. Petunjuk pertama dalam menilai implementasi kebijakan mengenai pedoman umum percepatan penciptaan wirausaha baru Kota Bandung adalah dengan melihat kejelasan aturan yang digunakan dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Kebijakan ini dibuat berdasarkan 73
74 Berdasarkan wawancara penulis dengan Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro di Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kota Bandung bahwa: "Implementasi mengenai Pendampingan Usaha, Fasilitasi Usaha juga Permodalan atau Pembiayaan untuk wirausaha baru telah diatur dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 1090 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Percepatan Penciptaan Wirausaha Baru Kota Bandung Pasal 1. Peraturan Walikota Bandung tersebut merupakan acuan dasar bagi dinas dalam melaksanakan program WUB untuk semua masyarakat yang mau usaha di Kota Bandung dengan berdasarkan pada pedoman percepatan penciptaan wirausaha baru di Kota Bandung yang tentunya dibekali pendampingan usaha, diberikan fasilitas, dan diberi akses permodalan dari Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah". (Wawancara pada tanggal 16 April 2018) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kota Bandung ditunjuk untuk mengimplementasikan Perwal tersebut agar tercipta wirausaha-wirausaha baru yang berkualitas. Dengan memberikan berbagai fasilitas seperti pendampingan usaha, fasilitasi usaha, dan juga akses permodalan. Pelatihan kepada WUB dilakukan dalam 5 hari, 3 hari teori dan 2 hari praktek. Di dalam pelatihan tersebut Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung memberikan pengetahuan kepada para WUB mengenai manajemen bisnis, manajemen pemasaran, laporan keuangan, dll. Dalam pendampingan usaha meliputi praktek bagaimana tata cara pemasaran online, dan juga menghadirkan BPR Kota Bandung untuk akses permodalan, menghadirkan MUI untuk sertifikasi halal, Kemenkumham untuk hak merk. Bagi WUB yang akan mengikuti program tersebut harus mengikuti syarat-syarat sebagai berikut:
a) Fotocopy KTP (Wajib Kota Bandung) b) Pas Photo ukuran 2x3 c) Melampirkan foto produk d) Membawa contoh produk e) Membuat rencana bisnis f) Mengisi formulir b. Kejelasan wewenang para pelaksana Implementasi Kebijakan tersebut. Penentuan standar dalam menilai implementasi kebijakan mengenai pendampingan usaha, fasilitasi usaha dan juga akses permodalan bagi wirausaha baru di Kota Bandung salah satunya adalah mengenai kejelasan wewenang yang dimiliki oleh pegawai Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kota Bandung dalam melakukan program pendampingan usaha, fasilitasi usaha, dan juga akses permodalan. Kewenangan ini sudah sepatutnya dimengerti dan dipahami oleh semua pegawai agar dalam pelaksanaan kebijakan tersebut dapat dilakukan secara maksimal untuk memperoleh tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan wawancara penulis dengan Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah dan Fasilitasi Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kota Bandung bahwa: "Kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kota Bandung dalam melaksanakan kebijakan program WUB ini sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Kewenangan tersebut sudah dipahami oleh pegawai, namun masih ada pegawai yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan 75
dalam pelaksanaan pendampingan usaha, fasilitasi usaha, dan juga akses permodalan dalam program WUB tersebut". (Wawancara pada tanggal 16 April 2018) Peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu pelaku usaha yang mengikuti program WUB mengenai kejelasan program WUB terdapat beberapa kendala seperti: "kejelasan programnya.. yaa tidak jelas sih karena untuk step-step program kerja kedepannya juga untuk di para pelaku ga ada. Dari pihak Dinasnya juga ga ada step-step nanti kedepannya seperti apa sih itu ga ada jadi ya intinya mah ga jelas lah Program WUB teh. Programnya tuh menguap begitu saja. Ya minimal ada kejelasan sih si programnya teh. (Wawancara pada tanggal 22 April 2018). c. Tujuan dari Implementasi Kebijakan tersebut. Petunjuk ketiga dalam menilai Implementasi Kebijakan mengenai pendampingan usaha, fasilitasi usaha, dan juga akses permodalan bagi wirausaha baru adalah mengenai tujuan utama dari implementasi kebijakan tersebut yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kota Bandung. Tujuan merupakan suatu capaian yang harus dicapai dalam suatu kegiatan. Tujuan yang jelas akan membantu pelaksanaan kegiatan karena kejelasan target yang akan dicapai. Berdasarkan wawancara penulis dengan Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah dan Fasilitas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah mengenai tujuan dari kebijakan ini menjelaskan bahwa: "Merubah mindset masyarakat Kota Bandung dari mencari pekerjaan untuk menciptakan pekerjaan. Kemudian mengurangi 76
77 pengangguran, mengentaskan saja mensejahterakan masyarakat. Diharapkan terciptanya wirausaha- wirausaha baru yang baik, yang sudah siap dia untuk bersaing dengan pasar". (Wawancara pada tanggal 16 April 2018) kemiskinan, tentu Tujuan yang telah dibuat oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kota Bandung diharapkan dengan adanya program WUB ini dapat menciptakan wirausaha-wirausaha baru di Kota Bandung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi angka pengangguran dan mengurangi kemiskinan di Kota Bandung. 2. Sumber Daya Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. (Agustino, 2016:134) a. Kompetensi pegawai dalam pelaksanaan program WUB. Indikator pertama dalam sumber daya implementasi kebijakan mengenai pendampingan usaha, fasilitasi usaha, dan juga akses permodalan dalam program wirausaha baru adalah mengenai kompetensi pegawai yang
melaksanakan program wirausaha baru yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kota Bandung. Tabel 4.1 Data Pegawai Program WUB No. Uraian Jumlah 1. Kepala 1 Orang 2 Staf 4 Orang Sumber: Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung Berdasarkan tabel di atas bisa dilihat bahwa jumlah pegawai yang bekerja di Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kota Bandung masih kurang yaitu sekitar 600 WUB yang telah resmi terdaftar di Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kota Bandung.. Hal ini dapat didukung dengan hasil wawancara penulis dengan Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah dan Fasilitas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah mengenai kualitas pegawai di Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah bahwa: "kurang sih, kesatu kurang kedua SDMnya juga sedikit, jadi masih perlu menambah SDM". (Wawancara pada tanggal 16 April 2018) Hal ini tidak sebanding dengan jumlah wirausaha baru yang ada Penulis menyimpulkan bahwa sumber daya yang dimiliki oleh masih kurang memadai. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pegawai yang menangani program wirausaha baru yang berjumlah 5 Orang dan tidak 78
sebanding dengan peserta wirausaha baru dengan jumlah 600 wirausaha baru yang telah lulus seleksi. Hal ini jelas pelaksanaan mengenai pendampingan usaha, fasilitasi usaha, dan juga akses permodalan pada program WUB belum berjalan efektif. b. Sumber daya dari segi finansial. Petunjuk kedua dalam sumber daya implementasi kebijakan mengenai pendampingan usaha, fasilitasi usaha, dan juga akses permodalan bagi program WUB adalah mengenai sumber adya dari segi biaya pelaksanaannya. Sumber daya finansial merupakan faktor yang berperan penting untuk merealisasikan kebijakan ini. Anggaran seharusnya dapat bersinergi dengan pekerjaan yang keadaannya memang dirasa kurang. Hal itu semata-mata untuk mewujudkan rencana awal yakni, bisa terlaksananya program wirausaha baru ini secara efektif dan efisien. Berdasarkan wawancara penulis dengan Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah dan Fasilitas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah bahwa sumber daya finansial pun turut berperan di dalam pengimplementasian kebijakan tersebut adalah sebagai berikut: "Dalam proses pelaksanaan program wirausaha baru ini tidak adanya ketentuan biaya operasional. Tapi kami merasa kesulitan karena dalam program ini masih kurangnya permodalan dan pemasaran". (Wawancara pada tanggal 16 April 2018) 79
Didukung dengan hasil wawancara penulis dengan salah satu pelaku usaha yang mengikuti Program WUB adalah sebagai berikut: "pelatihan,, saya ada pelatihan terus akses, kemudian untuk yang sifatnya halal, legalitas saya ga ambil karena emang prosesnya lumayan lama. Terus administrasi lumayan harus kumplit karena emang lumayan agak riweuh untuk sekelas saya nya waktu dulu kalo sekarang mah sih mudah. Tapi untuk fasilitas akses ke... komunitas, akses ke pelatihan bahkan paling sering tuh akses ke pelatihan, pelatihan informasi pelatihan apapun biasanya diinformasikan. Nah itu keren banget pelatihan-pelatihan mahal tapi difree-kan bahkan kita dikasih nginep kadang bisa di hotel. Seperti gini ya, pelatihan tuh seperti gini yaa misalkan kita mau buat HAKI atau buat hak merk lah kaya gitu diinformasikan setelah pelatihan nah baru dikasih formulir, kita ngisi persyaratannya dikirim ke Dinas. Ya itu prosesnya nah ini mungkin karena emang ini jawa barat ya karena emang permintaan atau bukan permintaan sih, yang daftar banyak jadi emang antriannya lumayan lama lumayan agak susah padahal kalo menurut saya kalo emang ini bener-bener memajukan usaha rakyat, usaha.. dari rakyat ya.. padahal permudah aja. Karena emang hak atau minimal ini lah legalitas untuk hak apalagi MUI nih, halal nih kan sekarang susah, bukan susah ya antriannya ini lama banget bahkan ya kalo mau cepet tinggal ngeluarin aja dua juta baru bisa halal. Kalo untuk fasilitas dari pemerintah gratis kan cuman ya lama banget padahal gak terlalu ribet menurut saya, gitu." (Wawancara pada tanggal 20 April 2018) Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dilihat dari sumber daya finansial ini masih kurang baik, seharusnya pemberian pelayanan berupa fasilitas kepada para pelaku usaha tidak berbelit-belit dan mudah. 3. Karakteristik Agen Pelaksana Menurut Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2016:134) pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan 80
(publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku manusia secara radikal, maka agen pelaksana projek itu haruslah berkarakteristik tegas, keras, dan ketat dalam melaksanakan aturan sesuai dengan sanksi hukum yang telah ditetapkan. a. Ciri-ciri khusus yang harus dimiliki oleh para pelaksana Implementasi kebijakan mengenai pendampingan usaha, fasilitasi usaha, dan juga akses permodalan program wirausaha baru di Kota Bandung. Terkait dengan aspek karakteristik agen pelaksana yaitu pelaku usaha yang mengikuti program WUB. Berdasarkan wawancara penulis dengan Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah dan Fasilitas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah mengenai karakteristik khusus yang harus dimiliki oleh para Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah dalam melaksanakan kebijakan ini adalah sebagai berikut: "Engga ada, yang penting dia punya jenis usahanya apa. Untuk data kita kan, jenisnya kuliner, tapi kita selalu memberikan mereka himbauan ya berbuatlah sesuai yang lain daripada yang lain, berinovasi, berkreasi, kreativitasnya harus tinggi, jaman sekarang harus ada inovasi". (Wawancara pada tanggal 16 April 2018) Mendaftarkan diri menjadi wirausaha baru tidaklah sulit. Berikut adalah persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh wirausaha baru sesuai dengan Pasal 6 adalah: 81
1) Peserta calon wirausaha baru adalah setiap orang yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan usahanya, dapat membuka lapangan kerja baru sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan diri dan lingkungannya. 2) Peserta calon wirausaha baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a) Warga Daerah yang dibuktikan dengan fotokopi KTP/KK; b) Tidak sedang menjalankan tugas sebagai ASN/TNI/Polri/Pegawai BUMN/Pegawai BUMD; c) Dokumen rencana usaha; d) Lulus seleksi; dan e) Bersedia mengikuti kegiatan percepatan penciptaan wirausaha baru. Setelah semua persyaratan dapat dipenuhi oleh para pendaftar, pihak Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kota Bandung akan menyeleksi wirausaha baru mana yang layak untuk diterima dan layak diberikan fasilitas usaha. Berikut ini adalah fasilitas yang diberikan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kota Bandung kepada Wirausaha Baru adalah sebagai berikut: a) Pelatihan; b) Bimbingan teknis; c) Magang; d) Temu bisnis; e) Pendampingan; dan f) Benchmarking. 82
Berdasarkan informasi tersebut penulis menyimpulkan bahwa Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kota Bandung sudah tepat dalam mengupayakan dalam pelakanaan program wirausaha baru seriring dengan berjalannya proses pengimplementasian kebijakan ini yang sudah dilakukan dalam 3 tahun, ini merupakan tindakan positif agar kedepannya segala kekurangan bisa diperbaiki. 4. Sikap/Kecenderungan (Disposition) Para Pelaksana Menurut Van Metter dan Van Horn (dalam Agustino 2012): "sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan publik yang dilaksanakan bukanlah hasil dari formulasi warga setempat yang menganal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat top down yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang harus diselesaikan". a. Para pelaksana merasa keberatan ketika melaksanakan kebijakan implementasi mengenai pendampingan usaha, fasilitasi usaha, dan juga akses permodalan bagi program wirausaha baru. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah dan Fasilitas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah mengenai kesulitan yang dihadapi Dinas 83
Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kota Bandung dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut adalah sebagai berikut: "banyak, karena menghadapi orang jadi kadang masyarakat itu apa ya, mereka kan ukm tapi seninya disitu ibu seneng banget, mengurus ukm, walaupun mereka kebanyakan maunya apa gitu, sebenernya mereka tidak terlalu apa ya, jadi mereka itu mau diurus mau diajak maju gitu. Asal kita jangan salah memberikan penjelasan, memberdayakan merekanya, kemudian kita mengembangkan mereka, mereka juga cukup senang dengan akses-akses dan difasilitasi. Cuman ya menghadapi berbagai karakter orang itu butuh kesabaran. Kedua ukm itu sebenarnya masalahnya di permodalan dan pemasaran, itu yang harus terus diupayakan oleh pemerintah kota bandung, bagaimana caranya memberikan modal, kredit yang sangat ringan kepada ukm-ukm, karena kebanyakan mereka mau usaha tapi memang untuk memperbaiki ekonomi keluarga rata-rata". (Wawancara pada tanggal 16 April 2018) Peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu pelaku usaha yang mengikuti program WUB di Kota Bandung mengenai sikap dari Dinas dalam menangani atau merespon keluhan dari pelaku usaha bahwa: "agak kurang sih Mas, agak kurang menyikapi keluhan-keluhan anggota WUB soalnya kan sih buktinya sampe sekarang kan programnya juga ga jelas, kalo mungkin ya mereka bener-bener mendengarkan keluhan mungkin kan program step-stepnya ada rencana-rencana ke depannya.soalnya kalo rencana dari pas pendaftaran mah sih cukup jelas, pertama kan proposal habis proposal sesi interview setelah itu dikasih pelatihan. Habis pelatihan disana tuh programnya tuh ahir bulan rencananya tuh si pemerintahnya tuh kaya mau bikin sebuah bazarlah katakan misalkan di daerah mana misalkan selang beberapa bulan jadi khusus komunitas para pelaku WUB tempatnya sudah disediain tapi nyatanya tidak terlaksana tidak ada tindak lanjut." (Wawancara pada tanggal 22 April 2018) lah 5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana Agar kebijakan publik bisa dilakukan dengan efektif, menurut Van Metter dan Van Horn (dalam Widodo, 2017) apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (implementors). Yang bertanggung jawab atas 84
pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyimpanan informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (consistency and uniformity) dari berbagai sumber informasi. a. Koordinasi yang dilakukan antara pihak yang terkait dengan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kota Bandung dalam hal pelaksanaan implementasi kebijakan mengenai pendampingan usaha, fasilitasi usaha, dan juga akses permodalan. Koordinasi merupakan bentuk sinergitas antara pihak-pihak terkait dalam melaksanakan tugas sesuai pembagian tugas yang telah disepakati. Pentingnya menjalani koordinasi juga menjaga konstinuitas komunikasi antara satu pihak- pihak terkait, mengurangi resiko kesalahpahaman, sehingga tujuan daripada kebijakan itu sendiri dapat terlaksana dengan tingkat resiko ketidakberhasilan yang kecil. Berdasarkan wawancara penulis dengan Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah dan Fasilitas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah mengenai hubungan antar pihak yang terlibat dalam pengimplementasian perwal ini bahwa: "iya dong, instansi yang terlibat seperti akademisi, perguruan tinggi, Kadin, pengusaha, atau komunitas, termasuk dosen-dosen UIN. Komunikasi yang dilakukan juga baik, baguslah. Kami juga sering berinteraksi, termasuk saat kita evaluasi pasti mengundang semua akademisi, praktisi, komunitas, media, perbankan, dan banyak unsur lainnya". (Wawancara pada tanggal 16 April 2018) 85
Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam hal komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kota Bandung yang bekerja sama dengan pihak-pihak terkait program wirausaha baru ini berjalan dengan baik. Didukung dengan teori yang dikemukakan oleh Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2016:135) bahwa semakin baik komunikasi dan koordinasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi dan begitu pula sebaliknya. 6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai implementasi kebijakan sejauh mana lingkungan ekternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan menyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif dalam Agustino (2012:14) a. Pengaruh kondisi ekonomi masyarakat dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut. Terciptanya sebuah kebijakan tidak dapat lepas dari kondisi ekonomi masyarakat yang menjadi objek kebijakan. 86
Berdasarkan wawancara penulis dengan Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah dan Fasilitas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah mengenai pengaruh ekonomi pelaku usaha tersebut bahwa: "Kondisi ekonomi pelaku usaha menengah kebawah, kecil lah, rata-rata menengah ke bawah. Dengan adanya program ini, banyak masyarakat yang berbondong-bondong mendaftarkan diri karena untuk memperbaiki kehidupan mereka kedepannya". (Wawancara pada tanggal 16 April 2018) Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi memang sangat berpengaruh bagi masyarakat menengah kebawah karena untuk memperbaiki kebutuhan kehidupannya dimasa mendatang. b. Sejauh mana kondisi sosial turut berperan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan mengenai pendampingan usaha, fasilitasi usaha, dan juga akses permodalan program wirausaha baru. Suatu kesatuan masyarakat yang utuh yang terbentuk dari adanya intensitas komunikasi dari anggota masyarakat menciptakan sebuah lingkungan sosial. Lingkungan yang mana menjadi ciri dari masyarakat itu sendiri dan tentu lingkungan sosial itu tidak selalu sama bergantung pada kondisi masyarakat dan kegiatan masyarakat itu sendiri. Idealnya kondisi sosial yang solid memberikan suatu keuntungan tersendiri bagi masyarakat. Membangun sebuah konsep kesejahteraan tentunya bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah dan Fasilitas Koperasi 87
88 Usaha Mikro Kecil Dan Menengah mengenai sejauhmana kondisi sosial yang turut berperan dalam pelaksanaan kebijakan ini adalah: "sangat berperan, mereka kan karena sosial mereka rendah yah. Jadi secara tidak langsung, mereka ingin memperbaiki kondisi sosial mereka yang rendah, yang banyak mendaftar itu adalah ibu-ibu, tapi banyak yang S1, anak mudanya jarang, justru yang ibu harapkan anak-anak muda ikut dalam program ini harusnya sih mahasiswa". (Wawancara pada tanggal 16 April 2018) c. Aspek-aspek bersifat politik yang juga turut berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Regulasi merupakan bentuk hasil politik yang teregalisasi hukum melalui persetujuan pejabat terkait. Politik sebaiknya tidak diposisikan sebagai sesuatu yang negative. Politik dapat dikatakan sebagai alat bagi pemegang kekuasaan untuk mewujudkan kepentingannya. Baik kepentingan pemegang kekuasaan tersebut maupun objek yang dikuasainya. Berdasarkan wawancara penulis dengan Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah dan Fasilitas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah mengenai aspek politik yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan dari perwal ini adalah: "Gaada ah, gaada aspek politik. Kalo untuk alur anggaran kita tetep ke DPR, ada pansus, semua dalam pengawasan DPR". (Wawancara pada tanggal 16 April 2018) Peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu pelaku usaha yang mengikuti program WUB mengenai apa yang mendasari untuk mengikuti program WUB ini adalah:
89 "pertama, saya butuh sih intinya, karena emang usaha itu sendiri, usaha itu orang yang terjun wirausaha itu hubungannya itu suplier sama konsumen sebenernya bukan kaya gitu. Ternyata orang yang bergerak di wirausaha itu minimal mereka harus punya keluarga. Nah keluarga disana itu salah satunya komunitas salah satunya akses ke pemerintahan, akses ke legalitas nah.. itu saya butuhkan. Nah ketika itu saya belum paham tentang bisnis, saya belum paham segala macem jadi ya saya butuhkan. Setelah itu punya akses ke komunitas semuanya dan akhirnya gabung". (Wawancara pada tanggal 20 April 2018). C. Kendala Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1090 Tahun 2015 Tentang Pedoman Umum Percepatan Penciptaan Wirausaha Baru Kota Bandung di Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kota Bandung Berdasarkan uraian diatas mengenai implementasi kebijakan mengenai pedoman umum percepatan penciptaan wirausaha baru di Kota Bandung oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kota Bandung berdasarkan aspek-aspek teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn yakni dimensi ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, disposisi implementor, dan kondisi sosial, politik dan ekonomi. Setelah dilakukan analisis terdapat beberapa faktor penghambat dalam pengimplementasian kebijakan ini yaitu: Dilihat dari dimensi ukuran dan tujuan kebijakan terdapat permasalahan seperti ketidakjelasan program WUB tersebut, ketidakjelasan langkah-langkah program kerja kedepannya untuk para pelaku usaha yang mengikuti program WUB mau seperti apa kedepannya. Berikut hasil wawancara penulis dengan salah satu pelaku usaha di Kota Bandung:
"kejelasan programnya.. yaa tidak jelas sih karena untuk step-step program kerja kedepannya juga untuk di para pelaku ga ada. Dari pihak Dinasnya juga ga ada step-step nanti kedepannya seperti apa sih itu ga ada jai ya intinya mah ga jelas lah Program WUB teh. Programnya tuh menguap begitu saja. Ya minimal ada kejelasan sih si programnya teh". (Wawancara pada tanggal 22 April 2018) Dilihat dari dimensi sumber daya, setelah peneliti melakukan wawancara dengan pelaku usaha di Kota Bandung masih terdapat beberapa masalah terkait dengan dimensi sumber daya ini, diantaranya mengenai kurangnya kompetensi pegawai yang melaksanakan program WUB, selain itu juga dilihat dari segi sumber daya finansial, yaitu kurangnya permodalan dalam program WUB ini. Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah dan Fasilitas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah "kurang sih, kesatu kurang kedua SDMnya juga sedikit, jadi masih perlu menambah SDM". (Wawancara pada tanggal 16 April 2018) Hal ini tidak sebanding dengan jumlah wirausaha baru yang ada Berdasarkan wawancara penulis dengan Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah dan Fasilitas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah bahwa sumber daya finansial pun turut berperan di dalam pengimplementasian kebijakan tersebut adalah sebagai berikut: "Dalam proses pelaksanaan program wirausaha baru ini tidak adanya ketentuan biaya operasional. Tapi kami merasa kesulitan karena dalam program ini masih kurangnya permodalan dan pemasaran". (Wawancara pada tanggal 16 April 2018) 90
91 Dilihat dari dimensi karakteristik agen pelaksana dalam pelaksanaan program WUB ini masih terdapat kendala yaitu mengenai kompetensi staf Dinas dalam mengimplementasikan program wirausaha baru ini. Berikut hasil wawancara penulis dengan salah satu pelaku usaha yang mengikuti program WUB: "kalo dilihat dari luar mah bagus mereka, cuman dari pelatihan ada beberapa sesi mereka belum begitu profesional kalo untuk secara umumnya tuh profesional, cuman ada sebagian yang emang, ada acara dinas ngadain terus ada pembicara dari luar, pembicaranya keren lah kita masuk, Dinasnya ilang pas ketika mau pulang pada nyariin "Dinas mana Dinas mana ini?". Jadi ga enak oge sama pembicara, itu bahaya sebenernya". (Wawancara pada tanggal 20 April 2018) Kemudian dilihat dari dimensi disposisi implementor dalam pelaksanaan kebijakan tersebut masih ditemukan masalah, seperti sikap Dinas UMKM dalam kurang tanggapnya merespon setiap keluhan ukm. Berikut hasil wawancara penulis dengan salah satu pelaku usaha yang mengikuti program WUB: "agak kurang sih Mas, agak kurang menyikapi keluhan-keluhan anggota WUB soalnya kan sih buktinya sampe sekarang kan programnya juga ga jelas, kalo mungkin ya mereka bener-bener mendengarkan keluhan mungkin kan program step-stepnya ada lah rencana-rencana ke depannya.soalnya kalo rencana dari pas pendaftaran mah sih cukup jelas, pertama kan proposal habis proposal sesi interview setelah itu dikasih pelatihan. Habis pelatihan tuh si disana pemerintahnya tuh kaya mau bikin sebuah bazarlah katakan misalkan di daerah mana misalkan selang beberapa bulan jadi khusus komunitas para pelaku WUB tempatnya sudah disediain tapi tuh programnya tuh ahir bulan rencananya
nyatanya tidak terlaksana tidak ada tindak lanjut". (Wawancara pada tanggal 22 April 2018) Kemudian dari dimensi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik, ada beberapa permasalahan yang dapat menjadi faktor penghambat dalam pengimplementasian kebijakan ini seperti dalam pelaksanaan program wirausaha baru ini yang mendominasi dalam pelaksanaan program ini kebanyakan ibu-ibu, mereka yang kondisi kehidupan ekonominya masih rendah, berbanding terbalik dengan harapan dari Dinas sendiri yang mengharapkan untuk program WUB ini diikuti oleh para mahasiswa yang mempunyai usaha dan mau mengembangkan usahanya. D. Upaya Dalam Menangani Kendala Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1090 Tahun 2015 Tentang Pedoman Umum Percepatan Penciptaan Wirausaha Baru Kota Bandung di Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kota Bandung Ada beberapa upaya untuk menangani beberapa kendala diatas dari dimensi ukuran dan tujuan kebijakan, harus ada upaya tindak lanjut dari program tersebut sehingga tidak hanya terlaksana program yang asal jadi, sehingga dalam beberapa tahun ke depan akan terjadi peningkatan kualitas para pelaku usaha di Kota Bandung, kemudian dalam menangani masalah permodalan, Pemerintah kota Bandung harus berupaya memberikan modal kredit yang sangat ringan kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil dan 92
Menengah (UMKM) sehingga menekan angka peminjaman kepada rentenir dari para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Selanjutnya dari sisi sumber daya, harus segera menambah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada Dinas, karena untuk menangani jumlah pelaku usaha yang sangat banyak jumlahnya, tidak bisa hanya dilakukan oleh segelintir orang saja harus melibatkan banyak berbagai pihak. Kemudian dalam hal sosialisasi yang dilakukan dengan memberi arahan kepada kewilayahan agar segala informasi bisa sampai kepada masyarakat secara optimal harus dibantu oleh orang atau pegawai dinas untuk terjun langsung ke lapangan, hal ini bisa dilakukan jika ada penambahan Sumber Daya Manusia (SDM). E. Pembahasan Dalam siklus kebijakan publik, implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan yang amat penting dari keseluruhan proses dari kebijakan publik. Implementasi kebijakan merupakan serangkaian tindakan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1090 Tahun 2015 Tentang Pedoman Umum Percepatan Penciptaan Wirausaha Baru Kota Bandung adalah program Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi. Tujuan dari peraturan tersebut adalah menciptakan wirausaha-wirausaha baru di Kota Bandung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi angka pengangguran dan mengurangi kemiskinan di Kota Bandung. 93
Dinas UMKM Kota Bandung telah melaksanakan kebijakan mengenai pedoman umum percepatan penciptaan wirausaha baru dengan membuat program wirausaha baru yang diikuti oleh semua pelaku usaha yang ada di Kota Bandung. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa masalah, seperti yang peneliti temukan dari hasil wawancara peneliti dengan pegawai Dinas UMKM maupun dengan para usaha yang telah peneliti tunjuk sebagai informan. Dilihat dari dimensi ukuran dan tujuan kebijakan terdapat permasalahan seperti ketidakjelasan program WUB tersebut, ketidakjelasan step by step program kerja kedepannya untuk para pelaku usaha yang mengikuti program WUB mau seperti apa kedepannya. Berikut hasil wawancara penulis dengan salah satu pelaku usaha di Kota Bandung: "kejelasan programnya.. yaa tidak jelas sih karena untuk step-step program kerja kedepannya juga untuk di para pelaku ga ada. Dari pihak Dinasnya juga ga ada step-step nanti kedepannya seperti apa sih itu ga ada jai ya intinya mah ga jelas lah Program WUB teh. Programnya tuh menguap begitu saja. Ya minimal ada kejelasan sih si programnya teh". (Wawancara pada tanggal 22 April 2018) Dilihat dari dimensi sumber daya, setelah peneliti melakukan wawancara dengan pelaku usaha di Kota Bandung masih terdapat beberapa masalah terkait dengan dimensi sumber daya ini, diantaranya mengenai kurangnya kompetensi pegawai yang melaksanakan program WUB, selain itu juga dilihat dari segi sumber daya finansial, yaitu kurangnya permodalan dalam program WUB ini. Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan Seksi 94
Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah dan Fasilitas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah "kurang sih, kesatu kurang kedua SDMnya juga sedikit, jadi masih perlu menambah SDM". (Wawancara pada tanggal 16 April 2018). Hal ini tidak sebanding dengan jumlah wirausaha baru yang ada yaitu sekitar 600 WUB yang telah resmi terdaftar di Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kota Bandung. Berdasarkan wawancara penulis dengan Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah dan Fasilitas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah bahwa sumber daya finansial pun turut berperan di dalam pengimplementasian kebijakan tersebut adalah sebagai berikut: "Dalam proses pelaksanaan program wirausaha baru ini tidak adanya ketentuan biaya operasional. Tapi kami merasa kesulitan karena dalam program ini masih kurangnya permodalan dan pemasaran". (Wawancar pada tanggal 16 April 2018) Dilihat dari dimensi karakteristik agen pelaksana dalam pelaksanaan program WUB ini masih terdapat kendala yaitu mengenai kompetensi staf Dinas dalam mengimplementasikan program wirausaha baru ini. Berikut hasil wawancara penulis dengan salah satu pelaku usaha yang mengikuti program WUB: "kalo dilihat dari luar mah bagus mereka, cuman dari pelatihan ada beberapa sesi mereka belum begitu profesional kalo untuk secara umumnya tuh profesional, cuman ada sebagian yang emang, ada acara 95
96 dinas ngadain terus ada pembicara dari luar, pembicaranya keren lah kita masuk, Dinasnya ilang pas ketika mau pulang pada nyariin "Dinas mana Dinas mana ini?". Jadi ga enak oge sama pembicara, itu bahaya sebenernya". (Wawancara pada tanggal 20 April 2018) Kemudian dilihat dari dimensi disposisi implementor dalam pelaksanaan kebijakan tersebut masih ditemukan masalah, seperti sikap Dinas UMKM dalam kurang tanggapnya merespon setiap keluhan ukm. Berikut hasil wawancara penulis dengan salah satu pelaku usaha yang mengikuti program WUB: "agak kurang sih Mas, agak kurang menyikapi keluhan-keluhan anggota WUB soalnya kan sih buktinya sampe sekarang kan programnya juga ga jelas, kalo mungkin ya mereka bener-bener mendengarkan keluhan mungkin kan program step-stepnya ada lah rencana-rencana ke depannya.soalnya kalo rencana dari pas pendaftaran mah sih cukup jelas, pertama kan proposal habis proposal sesi interview setelah itu dikasih pelatihan. Habis pelatihan disana tuh programnya tuh ahir bulan rencananya tuh si pemerintahnya tuh kaya mau bikin sebuah bazarlah katakan misalkan di daerah mana misalkan selang beberapa bulan jadi khusus komunitas para pelaku WUB tempatnya sudah disediain tapi nyatanya tidak terlaksana tidak ada tindak lanjut". (Wawancara pada tanggal 22 April 2018) Kemudian dari dimensi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik, ada beberapa permasalahan yang dapat menjadi faktor penghambat dalam pengimplementasian kebijakan ini seperti dalam pelaksanaan program wirausaha baru ini yang mendominasi dalam pelaksanaan program ini kebanyakan ibu-ibu, mereka yang kondisi kehidupan ekonominya masih rendah, berbanding terbalik dengan harapan dari Dinas sendiri yang mengharapkan untuk program WUB ini diikuti oleh para mahasiswa yang mempunyai usaha dan mau mengembangkan usahanya.
Menyikapi hal tersebut diharuskan adanya upaya atau evaluasi bagi Pemerintah Kota Bandung dalam hal ini sebagai pemangku kebijakan, untuk meningkatkan kualitas para pelaku usaha tentunya harus didukung dengan beberapa sumber daya seperti Sumber Daya Manusia yang lebih mumpuni dalam bidang pengembangan usaha nantinya, dari Sumber Daya Finansial harus ada anggaran dalam pemenuhan kebutuhan permodalan bagi para pelaku usaha seperti pemberian kredit dengan jumlah bunga yang sangat kecil agar pelaku usaha tidak merasa terbebani dengan beban bunga tersebut. 97