KEHADIRAN SAKSI PADA SAAT AKAD NIKAH DAN IMPLIKASI HUKUMNYA (Study Analisis Pendapat As-Sarakhsiy dan Ibnu Rusyd Al-Qurt}ubiy) SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Syariah Disusunoleh : ASRI LATIFAH 132111154 KONSENTRASI MUQĀRANAT AL-MADŻAHIB JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSYIYAH FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG 2017
Drs. H. Abu Hapsin. MA.Ph.D. Perum Depag IV/7 Tambakaji Ngaliyan Semarang Yunita Dewi Septiana, MA Jl. Karonsih Timur Raya V/128 Ngaliyan Semarang PERSETUJUAN PEMBIMBING Lamp : 4 (empat) eksemplar : Naskah Skripsi Hal An. Sdri. Asri Latifah Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Assalamu'alaikum Wr. Wb. Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara : Nama NIM Jurusan Judul Skripsi : Asri Latifah : 132111154 : Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsiyah) : Kehadiran Saksi Pada Saat Akad Nikah dan Implikasi Hukumnya (Studi Analisis Pendapat As-Sarakhsiy dan Ibnu Rusyd Al-Qurt}ubiy) Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih. Wassalamu'alaikum Wr.Wb. Semarang, 06 Desember 2017 Pembimbing I, Pembimbing II Drs. H. Abu Hapsin, MA, Ph.D NIP. 19590606 198903 1 002 Yunita Dewi Septiana, S.Ag., MA NIP. 19760627 200501 2 003 ii
KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185 PENGESAHAN Skripsi Saudara : Asri Latifah NIM : 132111154 Judul : Kehadiran Saksi Pada Saat Akad Nikah dan Implikasi Hukumnya (Studi Analisis Pendapat As-Sarakhsiy dan Ibnu Rusyd Al-Qurt}ubiy) Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlude/baik/cukup, pada tanggal: 27 Desember 2017 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2017/2018. Semarang, 9 Januari 2018 Dewan Penguji Ketua Sidang Sekretaris Sidang Dr. H. Agus Nurhadi, M.A NIP: 19660407 199103 1 004 Yunita Dewi Septiana, M.A NIP: 19760627 200501 2 003 Penguji I Penguji II Supangat, M.Ag NIP. 19710402 200501 1 004 Dr. H. Ali Imron, M.Ag___ NIP. 19730730 200312 1 003 Pembimbing I Pembimbing II Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D NIP. 19590606 198903 1 002 Yunita Dewi Septiana, M.A NIP: 19760627 200501 2 003 iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543 b/u/1987. 1. Konsonan No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Arab ا ة ت ث ج ح خ د ذ ر س س ش ص ض Latin Tidak dilambangkan B T s| J h} Kh D z\ R Z S Sy s} d} No 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Arab ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن و ه ء ي Latin t} z} ' g f q k l m n w h ' y 2. Vokal pendek 3. Vokal panjang = a = i = u 4. Diftong ْيَا = ai ْوَا = au َأ ِإ ُأ َتَتَك َلِئُس ُتَهْذَي yaz|habu kataba su'ila kaifa h}aula 5. Kata sandang Alif+Lam َفْيَك َلْوَح بَئ ْيِئ ُئْو = a> = i> = u> َلبَق َلْيِق ُلْوُقَي qa>la qi>la yaqu>lu Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al ْحَمه َزلا = al-Rahma>n ْلاَعَلبِمْيه = al-'A<lami>n iv
MOTTO ُهُبْلَق ٌمِثاَء ُه َنِّإَف اَهْمُتْكَي نَمَو َةَداَهَشّلا اىُمُتْكَت َلاَو Artinya: ...dan janganlah kamu (parasaksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya...(QS. Al-Baqarah ayat 283) v ...
PERSEMBAHAN Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada: 1. Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. 2. Rasulullah SAW. sang utusan pembawa penerang bagi umat manusia. 3. Orang tua tercinta, Bapak Mas'ad dan Ibu Jaminah, yang telah mendoakan serta memberikan motivasi dan dukungan baik spiritual maupun material yang tiada hentinya kepada penulis sehingga penulis bias menyelesaikan skripsi ini. 4. Kakak dan adik-adik tercinta, Asrul Syafik, Ayuni Ma'rifah, Afrida Maulidina, Adiestya Arafah, Yunita Kusuma Wardani, serta saudara-saudaraku yang telah senantiasa mendoakan, memberikan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan penelitian ini. 5. Sahabat yang sudah seperti saudara "MM Family" yang telah memberikan warna selama penulis kuliah, banyak hal yang tidak bisa digambarkan mengenai kebersamaan kita selama ini, dan seseorang yang secara tidak langsung memacu penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini, serta teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 6. Sahabat dan teman-teman AS, Posko 7 KKN ke-67 yang telah memberikan dukungan, anak-anak kos Bu Bagiyo, Livia, Nopi, Datum, Ifa, Nana yang sabar dan selalu memberi motivasi, sahabat-sahabat SMK yang sampai saat ini masih terus memberikan doa dan dukungan kepada penulis. 7. Sahabat-sahabatku SMP Nisa' makasih telah meminjamkan laptop di penghujung penulisan skripsi penulis, serta memberikan dukungan kepada penulis, Lia dan Meida yang dari kejauhan terus memberikan dukungan kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi. 8. Teman-teman Kelas Inspirasi Semarang #4 khususnya Divisi Sosialisasi yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi, walaupun kita kenal tidak begitu lama namun banyak hal yang mengesankan vi
yang kita lalui yang tidak pernah penulis lupakan. Semoga silaturahmi ini terus terjalin. 9. Semua pihak yang telah membantu, menemani, mendoakan, dan memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. vii
KATA PENGANTAR Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya kepada kita semua, sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada Baginda Rasulullah SAW. serta keluarga dan para sahabat hingga akhir zaman. Dalam penelitian skripsi yang berjudul "KEHADIRAN SAKSI PADA SAAT AKAD NIKAH DAN IMPLIKASI HUKUMNYA (Studi Analisis Pendapat As- Sarakhsi dan Ibnu Al-Qurt}ubiy)" ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan, doa dan motivasi dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis sampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada: 1. Bapak Drs. H. Abu Hapsin, Ph.D., dan Ibu Yunita Dewi Septiana, MA. Selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan dan masukan penulis hingga penelitian skripsi ini selesai. 2. Orang tua tercinta, Bapak Mas'ad dan Ibu Jaminah, yang telah senantiasa memberikan doa dan motivasi kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan penuh suka cita. 3. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang. 4. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. 5. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag., dan Ibu Yunita Dewi Septiana, MA. Selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah. 6. Bapak H. Mashudi, M.Ag., selaku dosen wali studi, yang telah membimbing, memotivasi dan memberikan nasihat kepada penulis hingga perkuliahan ini selesai. 7. Seluruh Dosen, Karyawan dan civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. viii
8. Kakak dan adik-adik tercinta, Asrul Syafik, Ayuni Ma'rifah, Afrida Maulidina, Adiestya Arafah, Yunita Kusuma Wardani, serta saudara-saudaraku yang telah senantiasa mendoakan, memberikan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan penelitian ini. 9. Para sahabat dan teman-teman seperjuangan MM, AS, dan lain-lain yang tak bisa penulis sebutkan satu per satu. 10. Semua pihak yang penulis repotkan selama penelitian skripsi ini, yang tak bisa penulis sebutkan satu per satu. Penulis menyadari bahwa penelitian skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu dengan segala kerendahan hati, penulis mohon kritik dan saran dari semua pihak untuk mewujudkan hasil yang diharapkan. Akhirnya dengan mengharap ridla dari Allah SWT. semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya. Wallahua'lam bi al-shawab. Semarang, 06 Desember 2017 Penulis, ASRI LATIFAH ix
DEKLARASI Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh pihak lain atau telah diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan. Semarang, 06 Desember 2017 Deklarator Asri Latifah NIM: 132111154 x
ABSTRAK As-Sarakhsiy dan Ibnu Rusyd Al-Qurt}ubiy berbeda pendapat mengenai kehadiran saksi pada saat akad nikah. Menurut as-Sarakhsiy saksi merupakan syarat sah akad nikah sehingga saksi harus hadir dan menyaksikan proses akad nikah. Sedangkan menurut Ibnu Rusyd Al- Qurt}ubiy saksi bukan merupakan syarat sah akad nikah, maka kehadiran saksi hanya sebatas dianjurkan, sehingga saksi tidak harus hadir pada saat akad nikah, namun saksi harus dihadirkan sebelum suami mencampuri istri. Berpijak dari latar belakang tersebut, dalam skripsi ini penulis tertarik membahas pendapat as-Sarakhsiy dan Ibnu Rusyd Al-Qurt}ubiy dalam masalah kehadiran saksi pada saat akad nikah. Tulisan ini berisi tentang pendapat dan alasan ijtihadiyah yang digunakan oleh as-Sarakhsiy dan Ibnu Rusyd Al-Qurt}ubiy tentang kehadiran saksi pada saat akad nikah serta implikasi hukumnya. Kemudian penulis juga membahas bagaimana relevansi pendapat as-Sarakhsiy dan Ibnu Rusyd Al-Qurt}ubiy mengenai kehadiran saksi pada saat akad nikah dengan konteks masyarakat muslim di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research). Untuk memperoleh data-data yang dipaparkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian adalah kitab al-Mabsu>t} karangan Imam as-Sarakhsiy dan kitab al- Muqaddima>t al-Mumahhida>t karangan Ibnu Rusyd Al-Qurt}ubiy. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku, kitab-kitab, jurnal, dan literatur-literatur lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Setelah data- data tersebut terkumpul, lalu disusun, dijelaskan, kemudian dianalisis dengan analisis dan komparatif, yaitu menggunakan metode deskriptif, membandingkan antara pendapat as-Sarakhsiy dalam kitab al-Mabsu>t} dan pendapat Ibnu Rusyd Al-Qurt}ubiy dalam kitab al-Muqaddima>t al- Mumahhida>t. Sehingga pada akhirnya mendapat hasil yang diharapkan, untuk kemudian diambil suatu kesimpulan sebagai hasil akhir dari penelitian ini. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa alasan atau dasar as- Sarakhsiy dan Ibnu Rusyd Al-Qurt}ubiy berbeda dalam menempatkan posisi saksi dalam akad nikah walaupun keduanya menyatakan bahwa saksi merupakan syarat sah nikah adalah menurut as-Sarakhsiy saksi merupakan xi
syarat s}ih}h}ah akad nikah dan termasuk syarat sah akad nikah. Sedangkan Ibnu Rusyd Al-Qurt}ubiy menempatkan saksi sebagai syarat kamal atau tamam akad nikah dan termasuk sebagai syarat nafaz} akad nikah. Terkait relevansi dengan kedua pendapat Imam tersebut tentang kehadiran saksi pada saat akad nikah dengan konteks masyarakat muslim Indonesia sekarang ini, dimana rentan terjadi manipulasi data atau pemalsuan data dalam perkawinan, dan pergaulan bebas misalnya, menurut penulis pendapat as- Sarakhsiy yang mengharuskan kehadiran saksi pada saat akad lebih tepat atau relevan diimplementasikan dalam masyarakat muslim Indonesia. Kata Kunci: Saksi, Akad, Nikah. xii
DAFTAR ISI HALAMAN COVER ... i HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ... ii HALAMAN PENGESAHAN ... iii HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ... iv HALAMAN MOTTO ... v HALAMAN PERSEMBAHAN ... vi HALAMAN KATA PENGANTAR ... viii HALAMAN DEKLARASI ... x HALAMAN ABSTRAK ... xi HALAMAN DAFTAR ISI ... xii BAB I : PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah... ... ... ... . 1 B. Rumusan Masalah... ... ... ... ... .... 8 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..... ... ... ... 8 D. Tinjauan Pustaka... ... ... ... ... ... 8 E. Metode Penelitian... ... ... ... ... ... 11 F. Sistematika Penulisan Skripsi... ... ... ... ... 13 BAB II : AKAD NIKAH DAN SAKSI A. Akad Nikah... 15 1. Pengertian Akad Nikah ... 15 2. Syarat-Syarat Akad Nikah ... 19 3. Implikasi Akad Nikah ... 21 B. Saksi Nikah ... 22 1. Pengertian Saksi Nikah ... 22 2. Dasar Hukum Saksi Nikah ... 24 3. Syarat-Syarat Saksi Nikah ... 26 4. Tujuan dan Hikmah Saksi Dalam Perkawinan ... 29 5. Kehadiran Saksi Pada Saat Akad Nikah Menurut Ulama dan Perundang-Undangan ... 30 xii
C. Syarat dan Macamnya ... 32 1. Pengertian Syarat ... 32 2. Macam-Macam Syarat ... 33 3. Keberadaan Syarat Dalam Akad ... 36 BAB III : PENDAPAT DAN ALASAN IJTIHADIYAH AS-SARAKHSIY DAN IBNU RUSYD AL-QURT}UBIY TENTANG KEHADIRAN SAKSI PADA SAAT AKAD NIKAH A. Biografi, Pendapat dan Alasan Ijtihadiyah as-Sarakhsiy Tentang Kehadiran Saksi Pada Saat Akad ... 38 1. Biografi as-Sarakhsiy ... 38 2. Pendapat dan Alasan ijtihadiyah as-Sarakhsiy tentang Kehadiran Saksi Pada Saat Akad Nikah ... 46 B. Biografi, Pendapat dan Alasan Ijtihadiyah Ibnu Rusyd al-Qurt}ubiy tentang Kehadiran Saksi Pada Saat Akad ... 48 1. Biografi Ibnu Rusyd al-Qurt}ubiy... 48 2. Pendapat dan Alasan ijtihadiyah Ibnu Rusyd al-Qurt}ubiy tentang Kehadiran Saksi Pada Saat Akad Nikah ... 55 BAB IV : ANALISIS PENDAPAT AS-SARAKHSIY DAN IBNU RUSYD AL-QURT}UBIY TENTANG KEBERADAAN SAKSI PADA SAAT AKAD NIKAH DAN IMPLIKASI HUKUMNYA A. Analisis Pendapat as-Sarakhsiy dan Ibnu Rusyd al-Qurt}ubiy tentang Kehadiran Saksi Pada Saat Akad Nikah ... 57 B. Relevansi pendapat as-Sarakhsi dan Ibnu Rusyd al-Qurt}ubiy Mengenai Kehadiran Saksi Pada Saat Akad Nikah Dengan Konteks Masyarakat Muslim di Indonesia ... 73 BAB V : PENUTUP A. Kesimpulan ... 83 B. Saran ... 84 C. Penutup... 85 xiii
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP xiv
1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Perkawinan merupakan kebutuhan hidup manusia sejak zaman dahulu, sekarang, dan masa yang akan datang. Islam memandang perkawinan sebagai ikatan atau perjanjian yang suci dan kokoh untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan abadi (mi>s\a>qa>n gali>z}a>n), ikatan yang suci (transenden), suatu perjanjian yang mengandung makna magis, suatu ikatan yang bukan saja hubungan atau kontrak keperdataan biasa, tetapi juga hubungan menghalalkan terjadinya hubungan kelamin antara suami istri sebagai penyaluran seksual manusia yang terhormat yang berbeda dengan binatang. Oleh karena itu dalam melakukan hubungan tersebut dipandang sebagai ibadah.1 Perkawinan yang dilandasi niat ibadah diharapkan dapat tumbuh menjadi keluarga yang sakinah. Perkawinan menurut syarak: nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Para ahli fikih berkata, zawa>j atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata; inka>h atau tazwi>j.2 Adapun dasar perkawinan terdapat dalam firman Allah Swt Q.S al-Dzariyat ayat 49: . َنَُسَكَرَت ْمُكَلَعَل ِهْيَجََْش اَىْقَلَخ ٍءْيَش ِلُّك ْهِمََ Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).3 Sedangkan Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2, Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.4 1 Kaharuddin, Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan: Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015, hlm. 171. 2 Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm.8. 3 Departemen Agama RI, Al-Qur"an dan Terjemahannya, Surabaya: Al-Hidayah, 1998, hlm. 862.
2 Di Indonesia, semua agama termasuk Islam memandang bahwa perkawinan merupakan perbuatan yang sakral, tidak main-main jadi harus dihormati, dijaga kelanggengan rumah tangga dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Untuk melangsungkan perkawinan tentunya ada syarat dan rukun nikah yang harus dipenuhi. Mulai dari syarat calon mempelai pria, calon mempelai wanita, wali, saksi, hingga shighat (ijab kabul). Begitupun juga yang termasuk dalam rukun, harus dipenuhi dalam perkawinan.Andai kata salah satu rukun dan syarat perkawinan tidak terpenuhi, maka nikahnya tidak sah, karena sahnya suatu perkawinan jika syarat dan rukunnya terpenuhi. Dalam perkawinan tidak luput dari adanya akad nikah. Akad nikah berasal dari kata-kata "aqad nika>h yang berasal dari sebutan al-Qur"an "aqdu al-nika>h dibaca "aqdun-nika>h, tetapi memang telah biasa disebut dalam kata sehari-hari di Indonesia dengan sebutan akad nikah. Akad artinya ikatan. Nikah artinya perkawinan. Akad nikah berarti perjanjian mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang laki-laki.5 Dalam akad nikah ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi, jika tidak terpenuhi maka akan berdampak pada implikasi hukumnya, apakah nantinya nikah itu batal atau rusak. Mengenai rukun dan syarat ini, beberapa ulama berbeda pendapat. Salah satunya mengenai kehadiran saksi pada saat akad nikah. Menurut jumhur, pada saat akad nikah harus disaksikan oleh dua orang saksi supaya adanya kepastian hukum dan menghindari adanya pengingkaran tentang pernikahan tersebut di kemudian hari. Di Indonesia pun dalam akad nikah harus disaksikan oleh dua orang saksi, dimana saksi itu harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah tersebut. Saksi akan dicatat dan dimintai pertanggungjawaban jikalau nantinya di kemudian hari ada suatu permasalahan yang menyangkut dengan keabsahan pernikahan tersebut. 4 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Nuansa Aulia, 2011, hlm.2 5 Sajuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Jakarta: Universitas Indonesia, 1974, hlm.66.
3 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saksi adalah orang yang melihat, dalam berbagai arti seperti: orang yang diminta hadir saat suatu peristiwa untuk mengetahuinya, supaya bilamana perlu dapat memberi keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi.6 Sedangkan menurut syarak, yang dikemukakan oleh al-Jauhari, saksi adalah orang yang menyaksikan sesuatu yang orang lain tidak mengetahuinya.7 Dari sedikit penjelasan mengenai saksi di atas, disitu terlihat urgensi akan kehadiran saksi pada semua peristiwa termasuk peristiwa akad nikah karena suatu saat pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas kesaksiannya. Akan tetapi, beberapa ulama berbeda pendapat mengenai kehadiran saksi pada saat akad nikah. Dasar hukum saksi terdapat dalam firman Allah Swt Q.S al-Baqarah ayat 282: ........ اُُعُد اَم اَذِإ ُءاَدٍَُشّلا َبْأَي اَلََ ........ Artinya: ....dan janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil....8 Adapun hadits yang dijadikan dasar bahwasannya saksi harus dihadirkan pada saat akad nikah seperti al-Dāraqutnī yang meriwayatkan dari "Āisyah, bahwa Rasulullah saw bersabda sebagaimana berikut: ٍيِلَُننِت اننَلإ َ اننَكِو :اننَل َمَلننَسََ ًِننْيَلَع ًُننَللا َلننَص ًِننَللا ُ ُننُسَز َ اننَق : ْ ننَلاَق َحننَشِّئاَع ْهننَعََ ).9 ّيِىْطُقَزاَدلا ُياَََز َيِلََ ًَُل ) ْهَم اَل ُيِلََ ُناَطْلُسّلاَف اَُسَجاَشَّت ْنِإَف ،ٍ ْدَع ْيَدٌِاَشََ Artinya: Dari "Āisyah r.a., Ia berkata, Rasulallah saw telah bersabda: tidak sah suatu pernikahan, kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil, kemudian apabila mereka berselisih maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali. (H.R. al-Dāraqutnī). 6 W. J. S. Poerwardamita, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka, 1995, hlm. 732. 7 Ihsanudin, Mohammad Najib, Sri Hidayati (eds), Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren, Yogyakarta: YKF dan Ford Foundation, 2002, hlm. 93 8 Departemen Agama RI, Al-Qur"an dan Terjemahannya..., hlm. 70. 9 Imam al-Syaukāniy al-Yamaniy, Nail al-Authār, Mesir: Dārul Hadis, Cet. Ke-I, Juz 6, 1993, hlm. 150.
4 Sedangkan hadits yang menjelaskan tentang adanya informasi atau i"la>n bahwasannya telah dilangsungkan suatu pernikahan yaitu sesuai dengan sabda Rasulullah saw: ُللها َلنَص ُللها َ ُْ ُسَز َنَأ ْمٍُْىَع ُللها َيِضَز ًِْيِتَأ ْهَع ِسْيَتُصلَا ْهِت ِللهاِدْثَع ْهِت ٍسِماَع ْهَع ).10 ُمِكاَحّْلَا ًَُحَّحَّصََ َدَمْحَأ . (َزََاٌُ َ َاكِىلا ْاُُىِلْع :َأ َ اَق َمَلَسََ ًِْيَلَع Artinya: Dari Amir bin Abdillah bin Zubair dari ayahnya r.a, bahwa Rasulullah saw bersabda: Umumkanlah (sebarkanlah berita) pernikahan. (HR. Ahmad dan disahihkan oleh al-Hakim). Imam Malik berpendapat bahwa saksi tidak wajib hadir pada saat akad nikah dilangsungkan, akan tetapi Imam Malik lebih mengutamakan pengumuman bahwa telah terjadi pernikahan. Menurut Malikiyyah saksi tidak dibutuhkan kehadirannya pada saat akad nikah, namun saksi diharuskan kehadirannya setelah akad sebelum suami mencampuri istrinya. Malikiyyah juga mengutamakan i"la>n nikah daripada hadirnya saksi pada saat akad nikah, karena menurut mereka i"la>n sudah termasuk dalam kesaksian. Walaupun begitu, Malikiyyah tetap mengharuskan adanya saksi, namun perbedaaan terletak pada waktu hadirnya saksi. Menurut Imam al-Sya>fi"i> dan ulama Hanafiyyah, kehadiran saksi pada saat akad nikah sangat urgen bahkan mereka menempatkan kedudukan saksi sebagai unsur yang harus ada pada saat akad nikah. Sebab Imam al-Sya>fi"i> mengkategorikan bahwa saksi termasuk rukun nikah, jadi jika tidak dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi maka nikahnya tidak sah. Sedangkan ulama Hanafiyyah mengkategorikan saksi sebagai salah satu syarat sah di dalam suatu pernikahan, maka jika akad nikah berlangsung tetapi tidak ada yang menyaksikan maka nikahnya menjadi batal. Berkaitan dengan adanya perbedaan para ulama mengenai kehadiran saksi pada saat akad nikah di atas, maka penulis tertarik dengan pendapat Imam Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl As-Sarakhsiy, pengikut dari Imam 10 Muhammad bin Ismāīl Al-Amiri, al-Shan"any, Subul Al-Salām Syarah Bulugh Al- Marām, Penerj. Ali Nur Medan dkk, Subulus Salam Syarah Bulughul Maram, Jakarta: Daruss Sunnah Press, Cet. Ke-I, Juz II, 2008, hlm. 624-625.
5 Abū Hanifah dalam Kitabnya al-Mabsu>t} yang menyatakan tidak sahnya suatu akad nikah yang tidak dihadiri oleh saksi, sebagaimana ungkapannya, berikut ulasan lengkapnya: لأن اكىلا مل صجي كلذ دعت دٍشأ مث دحاَ دٌاشّت َأ دٍُش سيغت جأسما جَصت ُلَ دقعلات زاسقلاا داٍش لع لإا دجَ امو إَ دجُي ملَ دقعلا داٍش لع ٌُ لإا طسشّلا دسافلا لا ةلقىي ًيلع داٍشلااتَ دقعت سيل دسافلادقعلات زاسقلااَ دسافلا .11 احّيحّص Artinya: Al-Syarakhsi berpendapat: Apabila seorang laki-laki menikahi perempuan tanpa saksi atau 1 (satu) saksi kemudian ia menyaksikannya (setelah terjadi pernikahan) maka nikah tersebut tidak sah. Karena syarat dari pernikahan adalah menyaksikan pada saat akad.Jika hal itu tidak terlaksana (menyaksikan pada saat akad nikah) maka persaksian yang dilakukan untuk menetapkan suatu akad yang fasid bukan merupakan persaksian atas akad.Persaksian tidak bisa menggantikan hukum fasid menjadi shahih. tersebut Dengan tegas dari pendapatnya di atas, diketahui bahwa ia sangat mementingkan adanya saksi yang menyaksikan secara langsung pada saat proses akad nikah. Namun berbeda dengan pendapat Abi Al-Walid Muhammad bin Ahmad Ibnu Rusyd al-Qurt}ubiy, pengikut dari Imam Malik dalam Kitabnya al- Muqaddima>t al-Mumahhida>t. Beliau menjelaskan bahwa persaksian itu wajib ketika hendak dukhu>l dan persaksian itu tidak termasuk syarat sahnya akad, dan jika menikah tanpa persaksian maka nikahnya sah, dan disaksikan 2 (dua) orang saksi untuk kedepannya kecuali jika keduanya ada tujuan untuk menyembunyikan akad, berikut ungkapannya: 11 Syamsuddin As-Sarakhsiy, Al-Mabsu>t} juz V, Beirut: Darul Fikr, tt., hlm. 35
6 نإننف ،دننقعلا ححّننص طَسننش هننم سيننلَ ُخدننلا دننىع ةننجي اننموإ داٍننشلإلا كلرننكَ لإ ادصق اوُكي لاإ نأ نلاثقتسّي اميف نادٍشّيَ ،حيحّص ًحاكىف دٍشّي ملَ جَصت ًيلع.12 اتثثي نأ لاف حصي دقعلات زاسسّتسلاا Artinya: Persaksian itu wajib ketika hendak dukhu>l dan persaksian itu tidak termasuk syarat sahnya akad, dan jikalau menikah tanpa persaksian maka akad nikahnya tetap sah. Disaksikan 2 (dua) orang saksi itu untuk kedepannya (nanti), kecuali keduanya ada tujuan untuk menyembunyikan akad, maka tidak sah untuk menetapkan akad walaupun menghadirkan 2 (dua) orang saksi. Dari pendapat Ibnu Rusyd al-Qurt}ubiy di atas, diketahui bahwa saksi tidak harus hadir pada saat akad nikah, namun persaksian itu wajib ketika hendak dukhu>l karena persaksian itu bukan termasuk syarat sahnya akad. Mengenai implikasi hukumnya, As-Sarakhsiy dan Ibnu Rusyd al-Qurt}ubiy juga berbeda pendapat. Menurut As-Sarakhsiy, apabila tidak ada saksi pada saat akad nikah, maka seketika itu nikahnya tidak sah. Sedangkan menurut Ibnu Rusyd al- Qurt}ubiy, saksi itu tidak harus hadir pada saat akad nikah dan tidak harus menyaksikan secara langsung proses akad nikah, akan tetapi jika hendak mencampuri istrinya maka harus menghadirkan saksi bahwasannya mereka telah melaksanakan pernikahan. Apabila sampai dukhu>l tidak bisa menghadirkan saksi maka nikahnya menjadi tidak sah. Apabila ditinjau dari hukum normatif yang berlaku di Indonesia, seperti Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, aturan dan tata cara yang biasa dilakukan oleh umat Islam di Indonesia dalam melakukan pernikahan, terutama pada waktu akad nikah pada umumnya dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki yang dewasa.13 Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 24 ayat 1 dan 2, saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, karena itu setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Dalam pasal ini, menjelaskan 12 Abi Al-Walid Muhammad bin Ahmad Ibnu Rusyd Al-Qurt}ubiy, Al-Muqaddima>t al- Mumahhida>t, Beirut: Darul Arab Al-Islami, Cet.1, Juz.1, 1988, hlm. 479 13 Ali Imron Hs, Kontribusi Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Nasional, MMH, Jilid 41 No. 3 Juli 2012, Jurnal dipublikasikan.
bahwa kehadiran saksi pada saat akad nikah itu sangat penting, apabila saksi tidak hadir dan tidak menyaksikan secara langsung peristiwa akad nikah, maka akibat hukumnya perkawinan tersebut tidak sah.14 Sedangkan dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 26 ayat 1, menegaskan bahwasannya perkawinan yang dilangsungkan di muka Pengawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri 2 (dua) orang saksi dapat dimintai pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami istri, jaksa dan suami atau istri. Dalam pasal ini juga menegaskan bahwa saksi harus ada pada suatu perkawinan, karena saksi itu harus dicatat dan diminta untuk menandatangani Akta Nikah pada waktu dan tempat di mana akad nikah dilangsungkan.15 Dari penjelasan yang telah penulis kemukakan di atas, sejauh pengamatan, pembacaan, merekalah yang memiliki pendapat berbeda berkaitan dengan implikasi hukum tentang ketidakhadiran saksi dalam akad nikah. Berangkat adanya perbedaan pendapat antara keduanya antara As-Sarakhsiy dan Ibnu Rusyd al-Qurt}ubiy, walaupun keduanya sama-sama mengkategorikan saksi sebagai syarat perkawinan, namun ada perbedaan. As-Sarakhsiy berpendapat bahwa kehadiran saksi pada saat akad nikah harus ada, saksi harus menyaksikannya sendiri pada saat akad nikah, sedangkan menurut Ibnu Rusyd al-Qurt}ubiy, kehadiran saksi pada saat akad nikah tidak harus ada, saksi tidak harus hadir pada saat akad nikah, namun setelah akad nikah, perkawinan tersebut harus disaksikan sebelum dukhu>l (persetubuhan). Dari latar belakang tersebut, Penulis ingin mengetahui lebih dalam tentang alasan perbedaan pendapat As-Sarakhsiy dengan Ibnu Rusyd al-Qurt}ubiy dalam menanggapi persoalan tersebut. Penulis tertarik untuk membahas pemikiran kedua ulama tersebut dan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul: "Kehadiran Saksi Pada Saat Akad Nikah dan Implikasi Hukumnya (Studi Analisis Pendapat As-Sarakhsiy dan Ibnu Rusyd al-Qurt}ubiy)" 14 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam..........., hlm. 8. 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hlm. 6. 7
B. Perumusan Masalah 1. Bagaimana analisis pendapat dan alasan ijtihadiyah As-Sarakhsiy dan Ibnu Rusyd al-Qurt}ubiy mengenai kehadiran saksi pada saat akad nikah dan implikasi hukumnya? 2. Bagaimana relevansi pendapat As-Sarakhsiy dan Ibnu Rusyd al-Qurt}ubiy mengenai kehadiran saksi pada saat akad nikah dengan konteks masyarakat muslim di Indonesia? C. Tujuan dan Manfaat Penelitian Tujuan Penulis melakukan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui alasan pendapat As-Sarakhsiy dan Ibnu Rusyd al-Qurt}ubiy tentang kehadiran saksi pada saat akad nikah dan implikasi hukumnya. 2. Untuk mengetahui relevansi pendapat As-Sarakhsiy dan Ibnu Rusyd al- Qurt}ubiy mengenai kehadiran saksi pada saat akad nikahdengan konteks masyarakat muslim di Indonesia. Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah: 1) Sebagai sumbangan atau kontribusi ilmiah dalam khazanah pemikiran hukum Islam dalam bidang fiqh munakahat tentang kehadiran saksi pada saat akad nikah. 2) Sebagai informasi bagi masyarakat atas implikasi hukumnya tentang kehadiran saksi pada saat akad nikah. 3) Sebagai syarat dalam menyelesaikan studi di UIN Walisongo Semarang. D. Tinjauan Pustaka Tinjauan pustaka ialah mengkaji atau memeriksa hasil penelitian terdahulu tujuannya untuk mengetahui apakah permasalahan ini sudah ada mahasiswa yang meneliti dan membahasnya. Setelah mengadakan pemeriksaan terhadap daftar skripsi maupun karya ilmiah lain pada fakultas syariah, maka diketahui belum ada yang meneliti judul dan permasalahan ini. Sebagai acuan dalam penulisan skripsi 8
ini, penulis merujuk pada karya-karya ilmiah lainnya, seperti skripsi yang ditulis oleh: Pertama, skripsi Jamaluddin Harahap yang berjudul "Kedudukan Saksi Dalam Keabsahan Perkawinan Studi Komperatif Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi"i". Di dalam skripsi ini, penulis memaparkan bahwa menurut Imam Malik, saksi tidak termasuk kedalam rukun pernikahan, akan tetapi sebagai syarat tamm (sempurna) sehingga saksi tidak dituntut hadir pada saat akad nikah. Sedangkan menurut Imam Syafi"i saksi merupakan rukun nikah, dan merupakan penentu sahnya pernikahan, sehingga saksi harus dihadirkan saat akad nikah dilangsungkan.Penulis belum membahas mengenai penerapan dan implikasi hukumnya terhadap ketentuan-ketentuan pernikahan yang berkaitan dengan saksi.16 Kedua, skripsi saudara Ilyas Hadi, dalam skripsinya yang berjudul "Analisis Pendapat Imam Malik bin Anas Tentang Kesaksian Dalam Akad Nikah". Di dalam skripsi ini, penulis memaparkan bahwa menurut Imam Malik bin Anas tidak mewajibkan saksi hadir pada waktu akad nikah, karena menurut beliau dalam akad nikah bukanlah syarat sah nikah melainkan hanya syarat kesempurnaan saja. Menurut Imam Malik hadir atau tidaknya saksi pada waktu akad nikah tidak mempengaruhi sah atau tidaknya pernikahan.Yang mempengaruhi sah atau tidaknya pernikahan tergantung pada diumumkan atau dirahasiakannya pernikahan itu.17 Ketiga, skripsi Nurmuthmainnah yang berjudul "Kedudukan Saksi Wanita Dalam Perkawinan Menurut Mazhab Hanafi". Di dalam skripsi ini, penulis memaparkan bahwa kedudukan saksi wanita dalam pernikahan diperbolehkan seperti mazhab hanafi karena pada zaman sekarang segala urusan hukum tidak hanya kaum laki-laki, melainkan juga wanita. Penulis lebih mengkaji pendapat- pendapat dari mazhab Hanafi karena jika sekilas dibandingkan dengan mazhab 16 Jamaluddin Harahap, Kedudukan Saksi Dalam Keabsahan Perkawinan Studi Komperatif Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi"i, Skripsi Syari"ah, Pekanbaru, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2014. 17 Ilyas Hadi, Analisis Pendapat Imam Malik bin Anas Tentang Kesaksian Dalam Akad Nikah, Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015. 9
mayoritas di Indonesia yakni mazhab Syafi"i keduanya memiliki latar belakang metode istinbath yang berbeda.18 Keempat, skripsi Nur Adilah Binti Mustafa yang berjudul "Analisa Terhadap Pemikiran Mazhab Syafi"i Tentang Hukum Kesaksian Dalam Akad Nikah". Di dalam skripsi ini, penulis memaparkan bahwa menurut pendapat mazhab Syafi"i mengenai kehadiran saksi pada saat akad pernikahan adalah sebagai syarat sahnya suatu pernikahan dan hukumnya wajib harus ada saksi, apabila tidak dihadiri oleh para saksi, maka akad pernikahan yang berlangsung menjadi tidak sah. Mazhab Syafi"i mensyaratkan saksi harus memiliki sifat adil sehingga akad pernikahannya menjadi sah.19 Keempat, Jurnal al-Dzikra yang di tulis oleh Ahmad Zumaro yang berjudul "Reinterpretasi Hukum Saksi Dalam Talak dan Rujuk, Jurnal al-Dzikra Vol. 5, 09 Juli Desember 2011". Penulis menyimpulkan bahwa talak merupakan pintu terakhir dalam mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami dan istri, kemudian diberikan waktu selama tiga kali suci agar kedua belah pihak agar kembali rujuk setelah berpikir dan mempertimbangkan segala kebaikan dan keburukan yang akan ditimbulkan paska perceraian. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dalam KHI walaupun tidak menyebutkan secara eksplisit tentang keharusan mendatangkan saksi talak, seperti yang tertulis pada masalah rujuk, tetapi kalau talak tidak dajatuhkan di depan Pengadilan Agama maka talak tersebut tidak sah.20 Meskipun permasalahan mengenai kedudukan saksi nikah telah dibahas oleh beberapa peneliti, namun berbeda dengan penelitian ini. Walaupun demikian, ada beberapa penelitian terdahulu yang memberikan kontribusi kajian terhadap penelitian ini. Sehingga penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari penelitian-penelitian terdahulu yang mengkaji tentang saksi. Jika penelitian sebelumnya telah membahas tentang kedudukan saksi dalam keabsahan 18 Nurmuthmainnah, Kedudukan Saksi Wanita Dalam Perkawinan Menurut Mazhab Hanafi, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Langsa, 2015. 19 Nur Adilah Binti Mustafa, Analisa Terhadap Pemikiran Mazhab Syafi"i Tentang Hukum Kesaksian Dalam Akad Nikah, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009 20 Ahmad Zumaro, Reinterpretasi Hukum Saksi Dalam Talak dan Rujuk, Jurnal al-Dzikra Vol. 5, 09 Juli Desember 2011. Jurnal dipublikasikan. 10
perkawinan studi komparatif Imam Malik dan Imam Syafi"i, analisis pendapat Imam Malik bin Anas tentang kesaksian dalam akad nikah, kedudukan saksi wanita dalam perkawinan menurut mazhab Hanafi, dan analisa terhadap pemikiran madzhab Syafi"i tentang hukum kesaksian dalam akad nikah, maka penulis kali ini melanjutkan penelitian-penelitian tersebut dengan menganalisis bagaimana pendapat As-Sarakhsiy sebagai pengikut maẓhab Hanafiyyah dan Ibnu Rusyd al-Qurt}ubiy pengikut maẓhab Malikiyyah tentang kedudukan saksi pada saat akad nikah, implikasi hukumnya serta relevansi antara keduanya dengan konteks masyarakat muslim di Indonesia. E. Metode Penelitian Secara umum metodologi adalah studi yang logis dan sistematis tentang prinsip-prinsip yang mengarahkan penelitian ilmiah. Adapun metode penelitian adalah tentang bagaimana secara berurut penelitian dilakukan, menggunakan alat dan bahan apa serta bagaimana prosedurnya.21 Metode tuntunan penelitian hukum ini memiliki beberapa bentuk, salah satunya adalah metode penelitian hukum doktrinal atau juga disebut metode penelitian normatif. Penelitian ini merupakan penelitian yang hanya ditujukan pada peraturan- peraturan tertulis sehingga kajian pustaka sangat berperan penting dalam bentuk penelitian seperti ini. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian yang meliputi: 1. Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan pustaka, baik berupa buku, kitab-kitab fiqh, dan sumber lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji. Sedangkan jenis penelitiannya berupa penelitian kualitatif, karena teknis penekanannya lebih menggunakan pada kajian teks. 2. Sumber Data a) Sumber primer 21 Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm. 68. 11
Data primer (Primary Data) adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat untuk pertama kalinya.22 Sedangkan sumber hukum primer adalah sumber utama yang menjadi patokan atau rujukan pertama dalam penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber primer dari kitab al-Mabsūt} karya As-Sarakhsiy dan kitab al- Muqaddima>t al-Mumahhida>t karya Ibnu Rusyd al-Qurt}ubiy. b) Sumber sekunder Data sekunder (secondary data) adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan lain-lain.23 Sedangkan sumber hukum sekunder adalah sumber tambahan guna mendukung sumber primer.24 Dalam penelitian ini, penulis mengambil sumber-sumber sekunder diantaranya Al- Muwaṭt}a", al-Fiqh "ala Maẓahib al-Arba"ah, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, Bidāyahal-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid, Fiqh al-Sunah, dan literatur lain yang sesuai dengan tema penelitian. 3. Teknik Pengumpulan Data Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Dokumentasi (Documentation) dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah lalu, yang dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang.25 Dengan demikian maka dapat dikumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen yaitu kitab, buku, jurnal ilmiah, website, dan lain-lain. 4. Teknik Analisis Data Setelah memperoleh data-data penelitian, penulis akan menganalisa data tersebut dengan menggunakan dua teknik, yaitu: 22 Marzui, Metodologi Riset, Yogyakarta: Prasatia Widya Pratama, 2002, hlm. 56. 23 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 10. 24 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka CIpta, 1998, hlm. 41. 25 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2011, hlm. 240. 12
a. Deskriptif, adalah teknik analisis yang menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan obyek dalam penelitian. Teknik ini dapat digunakan dalam penelitian lapangan seperti dalam meneliti lembaga keuangan syariah atau organisasi keagamaan, maupun dalam penelitian literer seperti pemikiran tokoh hukum Islam, atau sebuah pendapat hukum.26 Berdasarkan pengertian di atas, penulis akan menganalisa data-data yang telah penulis peroleh dengan menjabarkan data-data atau hasil-hasil penelitian. Di sini akan diketahui bagaimana pendapat As-Sarakhsiy dalam kitabnya al-Mabsūṭ} dan pendapat Ibnu Rusyd al-Qurt}ubiy dalam karyanya al-Muqaddima>t al- Mumahhida>t yang terkait dengan masalah kehadiran saksi pada saat akad nikah. b. Komparatif, yakni membandingkan antara dua atau lebih pemikiran tokoh, atau dua pendapat tokoh hukum Islam yang berkaitan dengan suatu produk fiqih.27 Metode analisis komparatif ini dipilih oleh penulis karena tujuan dari penelitian ini adalah membandingkan pemikiran As-Sarakhsiy dan Ibnu Rusyd al-Qurt}ubiy mengenai kehadiran saksi pada saat akad nikah. Sebagaimana telah disebutkan dalam judul penelitian ini bahwa pendekatan yang digunakan penulis adalah study pendekatan komparatif. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis data deskriptif-komparatif, yaitu dengan terlebih dahulu memaparkan pemikiran kedua tokoh tersebut kemudian membandingkan antar keduanya. F. Sistematika Penulisan Skripsi Sistematika penulisan merupakan rencana outline penulisan skripsi yang akan dikerjakan. Untuk memudahkan dalam pembahasan dan pemahaman yang lebih lanjut dan jelas dalam membaca penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penelitian dengan garis besar sebagai berikut: 26 Tim penulis, Pedoman Penulisan Skripsi, Semarang: Fakultas Syari"ah IAIN Walisongo Semarang, 2010, hlm. 13. 27 Tim Penulis, Pedoman Penulisan Skripsi,...hlm. 14. 13
BAB I: Pendahuluan. Bab ini berisi tentang penggambaran awal mengenai pokok-pokok permasalahan dan kerangka dasar dalam penyusunan penelitian ini. Adapun di dalamnya berisi antara lain: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi. Bab ini menjadi penting karena merupakan gerbang untuk memahami bab-bab selanjutnya. BAB II: Tinjauan umum tentang akad nikah, saksi dan kehadiran saksi pada saat akad nikah. Bab ini berisi pengertian akad nikah, syarat dan rukun akad nikah, pengertian saksi, dasar hukum saksi, macam-macam dan syarat-syarat saksi, hikmah saksi dalam pernikahan, kehadiran saksi pada saat akad nikah menurut ulama" dan perundang-undangan, pengertian syarat, macam dan implikasi hukumnya. BAB III: Pendapat dan alasan Ijtihadiyah As-Sarakhsiy dan Ibnu Rusyd al- Qurt}ubiy tentang kehadiran saksi pada saat akad nikah. Bab ketiga ini berisi tentang biografi As-Sarakhsiy dan Ibnu Rusyd al-Qurt}ubiy, sejarah pendidikan serta hasil karyanya. Dalam bab ini juga akan dibahas pendapat dan alasan ijtihadiyah As-Sarakhsiy dan Ibnu Rusyd al-Qurt}ubiy terkait masalah kehadiran saksi pada saat akad nikah. Yang mana pendapat keduanya sangat berbeda. BAB IV : Merupakan jawaban dari rumusan masalah, yang berisi analisis komparasi terhadap pemikiran As-Sarakhsiy dan Ibnu Rusyd al-Qurt}ubiy tentang kehadiran saksi pada saat akad nikah. Serta dikaitkan dengan konteks masyarakat muslim di Indonesia. BAB V : Penutup. Bab ini berisi kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup. 14
15 BAB II AKAD NIKAH DAN SAKSI A. Akad Nikah 1. Pengertian Akad nikah terdiri dari 2 (dua) kata yaitu akad dan nikah. Istilah akad dalam hukum Islam dikenal dalam hukum Indonesia dengan istilah "perjanjian". Dalam Al-Qur"an ada dua istilah yang berkaitan dengan perjanjian, yakni al-aqdu dan al-"ahdu. Kata al-aqdu terdapat dalam Al-Qur"an yaitu QS. Al-Maidah ayat 1 ْىُكَْٛهَع َٗهْرُٚاَي َلاِّإ ِواَعََْلأْا ُحًََِٛٓت ىُكَن ْدَهِزُأ ِدُٕمُعْناِت إُفَْٔأ إَُُياَء ٍَِٚزَنا آََُٚأاَٚ . ُذِٚشُٚاَي ُىُكْسَٚ َللها ٌَِإ ٌوُشُز ْىُرََأَٔ ِذَْٛصّنا ِٙهِسُي َشَْٛغ Artinya itu1). : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu sedang mengerjakan haji.Sesungguhnya Allah ketika kamu menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.2 Secara etimologi, akad (al-"aqdu) berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan (al-ittifa>q).3 Dikatakan ikatan karena memiliki maksud menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang satu.4 Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaily5, yaitu : ٍي ٔأ ٍةَاخ ٍي إُٚعي ٔا ًاٛٛغز ًاغتس ٌاك ءإع ءٙشنا فاشعأ ٍٛت ّشناظت ٍٛثَاخ 1 Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. 2 Departemen Agama RI, Al-Qur"an dan Terjemahannya, hlm. 156 3 Faturrahman Djamil, Hukum Perjanjian Syariah, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 247 4 Gufron A. Mas"adi, Fiqh MuamalahKontekstual, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 75 5 Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, juz IV, Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989, hlm. 80
16 Artinya: Ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi. Sedangkan al-"ahdu secara etimologi berarti masa, pesan, penyempurnaan, dan janji atau perjanjian.6 Kata al-"ahdu terdapat dalam Al-Qur"an yaitu QS. Ali Imron ayat 76: ٍَِٛمَرًُْنا ُةِسُٚ َلاّ َللها ٌَِإَف َٗمَذأَ ِِِذَْٓعِت ٍَْي َٗفَْٔأ َٗهَت Artinya: (Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya7 dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.8 Pengertian akad secara terminologi yang dalam hal ini dikemukakan oleh ulama fiqh, ditinjau dari dua segi yaitu:9 a. Pengertian Umum Pengertian akad dalam arti umum hampir sama dengan pengertian akad secara bahasa. Hal ini dikemukakan oleh ulama Syafi"iyah, Malikiyah dan Hanabilah, yaitu: ءشتلإأ فلٕناك ٍجدشفُي ٍجداسإت سذص ّهعف ٗهع ءشًنا وضع مك اي سادٚلإأ ع ٛثناك ّئاشَإ ٙف ٍٛذداسإ ٗنإ جارزإ وأ ًٍٛٛنأ قلاغنأ . ٍْشنأ مٛكٕرنأ Artinya: Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli, perwakilan, dan gadai. b. Pengertian khusus. Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan ulama fiqh yaitu: . ّهسي ٙف ِشثأ دثثٚ ٍعٔششي ٍّخٔ ٗهع ٍلٕثمت بادٚإ طاثذسإ Artinya: Perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara" yang berdampak pada objeknya. 6 Faturrahman Djamil, Hukum Perjanjian Syariah..., hlm. 247 7 Yakni janji yang telah dibuat seseorang baik terhadap sesama manusia maupun terhadap Allah. 8 Departemen Agama RI, Al-Qur"an dan Terjemahannya..., hlm. 88 9 Rachmat Syafe"i, Fiqh Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hlm. 43-44
17 Nikah dalam bahasa Arab adalah al-nika>h (ُذاَكُِنا) yang merupakan akar dari kata nakaha (َرَكََ) dan serupa dengan dengan kata al-zawa>j (ُجَأَضنا) yang artinya nikah atau kawin, dan juga bisa disamakan dengan kata al-wat}"u (ْءْطَٕنا) yang artinya bersetubuh atau senggama.10 Kata nikah di dalam bahasa Arab, menurut para ahli fikih, dari para senior empat mazhab merupakan kata yang digunakan secara haqiqah (sebenarnya) dalam mengungkapkan makna akad, sedangkan digunakan secara majaz (kiasan) ketika mengungkapkan makna hubungan intim.11 Berdasarkan pendapat para imam mazhab pengertian nikah sebagai berikut:12 Golongan Hanafiyyah mendefinisikan nikah : ًاذْصَّل عرًرنا َكْهِي ُذِْٛفُٚ ٌذْمَع َََُّؤِت ُذَاكُِنا Artinya: Nikah itu adalah akad yang mengfaedahkan memiliki, bersenang- senang dengan sengaja Golongan Syafi"iyah mendefinisikan nikah sebagai: َاًَُْاُْعَي َْٔأ ٍحِْْٚٔضَذ َْٔأ ٍذَاكَِْإ ِظْفَهِت ٍءْطَٔ َكْهِي ًٍََُضَرَٚ ٌذْمَع َََُّؤِت ُذَاكُِنا Artinya: Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan wat" (bersetubuh) dengan lafal nikah atau tazwi>j atau yang semakna dengan keduanya. Golongan Malikiyyah mendefinisikan nikah sebagai : ُّ َهْثَل ٍحََُِٛثِت َآُرًَِْٛمٍثِخُْٕي ُشَْٛغ ٍحَِٛيَدآِت ِرُزَهَرنا ِحَعْرُي ِدَشَدُي َٗهَع ٌذْمَع َََُّؤِت ُذَاكُِنا Artinya: Nikah adalah akad untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan anak adam tanpa menyebutkan harga secara pasti sebelumnya. Golongan Hanabilah mendifinisikan nikah sebagai : 10 Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap, Surabaya: Pustaka Progessif, 1997, hlm. 1461. 11 Wahbah az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 40 12 Abdurahman al-Jaziri, Al-Fiqh "ala Mazahibil Arba"ah, Beirut: Dar al-Kutb al- "Alamiyyah, Jilid IV, 2003..., hlm. 8-9.
ِعَارًْ ِرْعِاْنا ِحَعَفَُْي َٗهَع ٍحِْْٚٔضَذ َْٔأ ٍذَاكَِْإ ِظْفَهِت ٌذْمَع Artinya: Nikah adalah akad dengan mempergunakan lafal nikah atau tazwi>j guna membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita. Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara 2 (dua) pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Ijab dari pihak wali si perempuan dengan ucapannya: "Saya kawinkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kitab al- Qur"an." Qabul adalah penerimaan dari pihak suami dengan ucapannya: "Saya terima mengawini anak Bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah kitab al-Qur"an."13 Akad nikah berasal dari kata-kata "aqad nika>h yang berasal lagi dari sebutan al-Qur"an "aqdu al-nika>h dibaca "aqdun-nika>h, tetapi memang telah biasa disebut dalam kata sehari-hari di Indonesia dengan sebutan akad nikah. Akad artinya ikatan. Nikah artinya perkawinan. Akad nikah berarti perjanjian mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang laki-laki.14 Dari pengertian yang telah disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akad nikah adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang pihak (wali dari perempuan dan mempelai laki-laki) yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul guna mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang laki-laki. 2. Syarat-Syarat Akad Nikah 13 Kaharuddin, Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan: Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015, hlm. 192 14 Sajuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Jakarta: Universitas Indonesia, 1974, hlm.66. 18 َُْٕ
Ulama sepakat menempatkan ijab dan qabul itu sebagai rukun perkawinan, untuk sahnya suatu perkawinan disyaratkan beberapa syarat. Penulis memaparkan syarat-syarat pernikahan menurut Hanafiyah dan Malikiyah karena 2 mazhab tersebut yang penulis akan bahas. Syarat-syarat pernikahannya adalah sebagai berikut: a. Hanafiyah15 Pernikahan memiliki syarat dalam shigat (ijab qabul), kedua pihak yang melakukan akad, dan para saksi : Syarat-syarat shigat (ijab qabul), yaitu: 1) Harus dengan lafal-lafal khusus: Dapat dilakukan secara s}arih (jelas) atau kinayah (sindiran). S}arih jika diucapkan dengan menggunakan lafal tazwi>j (mengawinkan) dan inka>h (menikahkan), atau pecahan kata dari kedua lafal tersebut, baik dengan lafal mad}i (lampau) maupun mud}ari" (sekarang atau akan datang) dengan indikasi akad tersebut dilakukan di masa sekarang, bukan merupakan janji. Demikian juga dapat dilakukan dengan lafal amr (perintah), seperti: nikahkan aku. Sedangkan shigat kinayah yaitu shigat yang masih membutuhkan niat dan harus ada indikasi luar akan niat tersebut, yaitu seperti lafal hibah (memberi hadiah), sedekah, tamlik (memberi hak milik), ju"lu (menjadikan), jual dan beli, dengan disertai niat menikah. Akad nikah tidak terlaksana dengan lafal ijarah (sewa), wasiat, membolehkan, menghalalkan, meminjamkan, menggandaikan, tamattu" (bersenang-senang), pemindahan dan khulu" (menarik). 2) Hendaknya ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. 3) Ucapan qabul hendaknya tidak menyalahi ucapan ijab 4) Hendaknya shigat tersebut dapat didengar oleh kedua belah pihak yang berakad 5) Hendaknya lafal yang digunakan tidak bersifat temporal, seperti sebulan, yaitu nikah mut"ah Adapun syarat-syarat bagi kedua pihak yang berakad, yaitu suami dan istri, sebagaimana berikut: 1) Berakad: ini merupakan syarat untuk terlaksananya pernikahan. Pernikahan tidak dapat terlaksana dari orang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz. 2) Baligh dan merdeka; keduanya merupakan syarat nafadz. 3) Hendaknya suami disambungkan kepada istri atau kepada bagian yang mewakili keutuhan, seperti kepala. Pernikahan tidak terlaksana dengan mengatakan, "Nikahkanlah aku separuh darinya, atau tangannya, atau kakinya." 15 Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu..., hlm. 89-90 19
Adapun kesaksian adalah syarat sahnya nikah. Kesaksian tersebut dapat dilakukan oleh dua orang lelaki atau satu lelaki dan dua perempuan, sekalipun keduanya sedang berihram haji. Syarat saksi ada lima, yaitu: berakal, baligh, merdeka, islam, harus mendengar perkataan kedua pihak yang melakukan akad. b. Malikiyyah16 Dalam shigat disyaratkan hal-hal sebagai berikut: 1) Harus dilakukan dengan lafal-lafal khusus; yaitu dengan cara wali berkata: zawwajtu (aku kawinkan) atau ankahtu (aku nikahkan). Atau si suami berkata: nikahkanlah aku dengan si fulanah. Dalam ucapan qabul, cukup dikatakan: qabiltu (aku terima), rad}itu (aku ridha), nafadztu (aku laksanakan), atau atmamtu (aku sempurnakan). 2) Faur (segera): Hendaknya tidak terputus antara ucapan ijab dan qabul dalam jeda waktu yang lama. Tidaklah mengapa ada jeda waktu sebentar. 3) Hendaknya lafalnya tidak temporal dengan masa tertentu. Inilah yang dikenal dengan nikah mut"ah. 4) Hendaknya tidak mengandung khiyar atau syarat yang dapat membatalkan akad. Dalam pernikahan disyaratkan ada mahar. Jika mahar tersebut tidak disebutkan ketika akad, maka harus disebutkan ketika hendak bersenggama. Hendaknya mahar tersebut adalah barang yang dapat dimiliki secara syar"i. Tidaklah sah mahar dengan khamr, babi, atau bangkai. Atau juga barang-barang yang tidak sah untuk dijual, seperti anjing atau bagian dari hewan kurban. Persaksian disyaratkan, namun saksi tidak harus hadir ketika akad. Akan tetapi, hanya sebatas dianjurkan. Kedua mempelai disyaratkan terbebas dari hal-hal yang menghalangi akad nikah, seperti berihram. Si perempuan harus bukan merupakan istri dari orang lain atau sedang dalam masa iddah. Kedua mempelai bukan merupakan mahram, baik dengan nasab, sesusuan atau mushsharah (nasab karena perkawinan). Untuk sahnya pernikahan, suami disyaratkan empat hal: Islam ketika menikahi seorang muslimah, berakal, tamyiz dan lelaki sejati, bukan khuntsah musykil, karena dia dapat menikahkan dan dinikahi. Demi 16 Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu..., hlm. 90-91 20
kestabilan pernikahan, suami disyaratkan lima syarat, yaitu: merdeka, baligh, dewasa, sehat dan sederajat. Jika salah orang dari kedua mempelai dipaksa untuk menikah, maka pernikahan tersebut hukumnya tidak lazim. Bagi orang yang terpaksa tidak berhak membolehkannya, karena pernikahan tersebut tidak terlaksana. Jadi sebagai proses terakhir dari lanjutan akad nikah ialah pernyataan ijab dan qabul. Ijab adalah suatu pernyataan kehendak dari pihak perempuan untuk mengikatkan diri kepada seorang laki-laki sebagai suaminya secara formil. Sedangkan qabul adalah pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki atas ijab pihak perempuan. Perkawinan tidak bisa lepas dari akad, bahkan ulama mazhab sepakat bahwa perkawinan, baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup ijab dan qabul antara perempuan yang dilamar dengan laki-laki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah kalau tanpa adanya akad.17 3. Implikasi Akad Nikah Makna filosofi dari prosesi akad nikah, pada hakikatnya adalah ikrar dari calon istri, melalui walinya, dan dari calon suami untuk hidup bersama seia sekata, guna mewujudkan keluarga sakinah, dengan melaksanakan segala tuntunan dari kewajiban. Ijab seakar dengan kata wajib, sehingga ijab dapat berarti "mewujudkan suatu kewajiban" yakni berusaha sekuat kemampuan untuk membangun satu rumah tangga sakinah. Penyerahan disambut dengan qabul (penerimaan) dari calon suami. Setelah ijab qabul terucapkan, maka konsekuensi hukumnya adalah:18 a. Halallah apa yang sebelumnya diharamkan. "Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu hendaki." 17 Kaharuddin, Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan: Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan..., hlm. 193 18 Kaharuddin, Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan: Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan..., hlm. 198 21
22 b. Terjadilah pemindahan tanggung jawab seorang wanita dari orang tua/wali ke suaminya. c. Keikhlasan seorang wanita dipimpin oleh suami dan taat pada suami. "kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita". Jika akad pernikahan sudah sah, maka akan timbul implikasi hukumnya. Ada beberapa implikasi hukum dari suatu perkawinan yang sah menurut M. Idris Ramulyo, yaitu:19 a. Menjadi halal melakukan hubungan seksual dan bersenang-senang antara suami istri tersebut. b. Mahar (maskawin) yang diberikan menjadi milik istri. c. Timbulnya hak-hak dan kewajiban suami istri, suami menjadi kepada keluarga dan istri menjadi ibu rumah tangga. d. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menjadi anak yang sah. e. Timbulnya kewajiban suami untuk membiayai dan mendidik anak-anak dan istrinya serta mengusahakan tempat tinggal mereka. f. Berhak saling waris mewarisi antara suami, istri, dan anak-anak dengan orang tua. g. Timbulnya larangan perkawianan karena hubungan semenda. h. Bapak berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya. i. Bila di antara suami atau istri meninggal salah satunya, maka lainnya berhak menjadi pengawas terhadap anak-anak dan hartanya. B. Saksi Nikah 1. Pengertian Saksi mempunyai peranan yang sangat penting, baik dalam ranah pernikahan maupun jual beli, dikarenakan saksi dijadikan sebagai salah satu alat bukti yang akan memberikan keterangan mengenai kejadian yang dilihatnya apabila alat bukti yang lain dirasa kurang. Menurut etimologi (bahasa) kata saksi dalam bahasa Arab dikenal dengan ْذِْاَشyang berbentuk isim fa"il. Kata tersebut berasal dari masdar ًجَدَآَش ًدُُْٕٓش akar katanya adalah / ٌدُُْٕٓش - ُذَْٓشَٚ َذََٓش - yang menurut bahasa artinya menghadiri, menyaksikan (dengan mata kepala), memberikan kesaksian 19 Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia,Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 51-52. Lihat juga M. Idris Ramulyo, Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama, Jakarta: In Hill Co, 1991, hlm. 250
di depan hakim, mengakui, bersumpah, mengetahui, mendatangkan dan menjadikan sebagai saksi.20 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui suatu peristiwa kejadian atau orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk mengetahui agar suatu ketika diperlukan dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi.21 Menurut Kamus Istilah Fiqih, saksi adalah orang atau orang-orang yang mengemukakan keterangan untuk menetapkan hak atas orang lain. Dalam pengadilan, pembuktian dengan saksi adalah penting sekali, apalagi ada kebiasaan di dalam masyarakat bahwa perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan itu tidak dicatat.22 Secara istilah menurut Sulaikin Lubis, saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka sidang dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, mendengar dan alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tertentu.23 Dari berbagai definisi yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian saksi adalah orang atau orang-orang yang melihat, mendengar, atau menyaksikan secara langsung mengenai suatu peristiwa dan apabila terjadi persengketaan mengenai peristiwa tersebut, maka saksi akan dimintai pertanggungjawabannya sesuai dengan apa yang telah ia lihat dan dengar, apabila kesaksian ini dilakukan di depan pengadilan maka akan disumpah terlebih dahulu. Jika dikaitkan dengan peristiwa pernikahan, maka saksi adalah orang atau orang-orang yang melihat atau menyaksikan secara langsung bahwa telah terjadi suatu akad nikah di suatu tempat. 2. Dasar Hukum Saksi Nikah 20 Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawir, Surabaya: Pustaka Progessif, 2002, hlm. 746- 747 21 Depdiknas, Tim Redaksi: Hasan, dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Bali Pustaka, 2002, hlm. 981. 22 M. Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah dan Syafi"ah, Kamus Istilah Fiqih, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994, hlm. 306. 23 Sulaikin Lubis, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 144. 23
24 Adapun mengenai dasar hukum saksi dalam al-Qur"an dan hadits, yaitu: a. Dasar hukum dari al-Qur"an ٌِاَذَأَشْيأَ ُمُخَشَف ٍَِْٛهُخَس إََُكَٚ َنْى ٌِْإَف ْىُكِناَخِس ٍِي ٍَِْٚذَِٛٓش أُذِْٓشَرْعأَ ... ٖ... َشْخُلأْا اًَُْاَذْزِإ َشِكَزُرَف اًَُْاَذْزِإ َمِضَذ ٌَْأ ِءاَذَُٓشنا ٍَِي ٌََْٕضْشَذ ًٍَِي Artinya: ...dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu), jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya...(Q.S. al-Baqarah ayat 282).24 ... ُُّثْهَل ٌىِثاَء ََُِّإَف آًَُْرْكَٚ َئٍَ َجَدآََشنا إًُُرْكَذ َلأَّ ... Artinya: ...dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya... (QS. Al-Baqarah ayat 283).25 ِلله... َءآَذَُٓش ِظْغِمْناِت ٍَِٛيإََل إَُُٕك إَُُياَء ٍَِٚزَنا آَُٚ َأاَٚ ... Artinya: ...wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang karena benar-benar Allah...(Q.S. al-Nisa" ayat 135).26 penegak keadilan, menjadi saksi b. Dasar hukum dari hadits ْىُكُشِثْخُأ َلاَّأ : َلَال َىَهَع َِّْٛهَع َٔ َٗهَص للها َِٙثَُنا ٌََأ َُُِِٙٓدْنا ٍذِنَاخ ٍِِْٚذَْٚص ٍَْع .)27 ىهغي ِأس ( . َآَنَؤْغُٚ ٌَْأ َمْثَل ِجَدَآَشناِت ِٙذْؤَٚ ِْ٘زَنإَُْ ؟ِءَاذَُٓشنا ِشَْٛخِت Artinya: Dari Zaid bin Khalid al-Juhani r.a. bahwasannya Nabi saw bersabda: Apakah tidak ku kabarkan kepada kamu tentang sebaik- baiknya saksi? ialah orang yang memberikan kesaksiannya sebelum ia diminta untuk mengemukakannya. (HR. Muslim). Dalam hadits riwayat Ahmad dan Abu Dawud dijelaskan bahwa Rasulullah saw telah bersabda: 24 Departemen Agama RI, Al-Qur"an dan Terjemahannya...,hlm. 70. 25 Departemen Agama RI, Al-Qur"an dan Terjemahannya..., hlm. 71. 26 Departemen Agama RI, Al-Qur"an dan Terjemahannya..., hlm. 144. 27 Muhammad bin Ismāīl Al-Amiri, al-Shan"any, Subul Al-Salām Syarah Bulugh Al- Marām, Penerj. Ali Nur Medan dkk, Subulus Salam Syarah Bulughul Maram..., hlm. 671.
25 ُللها َصَهٗ ُللها :َلَلا َسُعُْٕل َعًَُُْٓا َلَلا ُللها ْتٍِ َعًٍْشٔ َسِضَٙ ِللها َٔ َعٍْ َعْثِذ َخِئاٍُح ََٔلاّ ِرْ٘ ِغًٍْش َعَهٗ َأِخِّْٛ َٔ َلاّ َلإٍَُِّئَاخ ُج َعَهِّْٛ ََٔعَهَى :َلاّ َذُدُْٕص َشََٓدا َد).28 ِع ِنَؤِْْم ْناَثِْٛد. (َسَُِٔا َأْزًَُذ, َٔ َأُتْٕ َدُٔا ُج ْناَمَِا َذُدُْٕص َشََٓدا Artinya: Dari Abdullah bin Amr r.a,Ia berkata, Rasulullah Saw pernah bersabda,"tidak boleh dijadikan saksi seorang lelaki atau wanita yang berkhianat dan seorang yang menyimpan dendam terhadap saudaranya, juga tidak boleh seorang pembantu bersaksi terhadap tuannya." (H.R Ahmad dan Abu Dawud). َلَال َىَهَع َِّْٛهَع ٔ َٗهَص للها ِّٙثَُنا ٌََأ َآًَُُْع للها َِٙضَس ٍطاَثَع ٍِْتا ٍَْع َٔ . ْعَدَْٔأ ،ْذَْٓشَاف آَِهْثِي َٗهَع : َلَال . ْىَعََ : َلَال ؟ِظًَْشنات ْمَْ َٖشَذ : ٍمُخَشِن .29 َؤَغْخَؤ َف ُىِكَاسنا َُّسَسَص َٔ ،ٍفِْٛعَض ٍدَاُْعِإِت ٍِ٘ذَع ٍُْتِإ َُّخَشْخَأ Artinya: Dari Ibnu Abbas r.a. Nabi saw bersabda,"Apakah kamu dapat melihat matahari dengan jelas?" Ia menjawab, "Dapat." Beliau melanjutkan,"Seperti itulah hendaknya kamu bersaksi atau jangan beri persaksian". (HR. Ibnu Adi dengan sanad yang dhaif. Al- Hakim menshahihkan hadits ini tetapi itu keliru). Dari beberapa ayat Al-Qur"an dan hadits yang telah penulis paparkan di atas menunjukkan bahwa kedudukan saksi itu sangat penting dalam setiap peristiwa supaya saksi ini dapat memberikan keterangan yang sebenar- benarnya tanpa ada yang disembunyikan dan kebohongan. Begitu juga halnya dengan peristiwa pernikahan, saksi disyaratkan ada pada saat akad nikah karena kedudukannya yang sangat penting untuk mencegah adanya tuduhan zina, mengumumkan kepada masyarakat bahwa telah terjadi pernikahan, dan juga menentukan sah atau tidaknya pernikahan tersebut. 3. Syarat-syarat Saksi Nikah Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, karena itu setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi (Pasal 24 28 Muhammad bin Ismāīl Al-Amiri, al-Shan"any, Subul Al-Salām Syarah Bulugh Al- Marām, Penerj. Ali Nur Medan dkk, Subulus Salam Syarah Bulughul Maram..., hlm. 677. 29 Muhammad bin Ismāīl Al-Amiri, al-Shan"any, Subul Al-Salām Syarah Bulugh Al- Marām, Penerj. Ali Nur Medan dkk, Subulus Salam Syarah Bulughul Maram..., hlm. 685
KHI). Keberadaan saksi pada saat akad nikah dilangsungkan wajib dihadirkan, apabila saksi tidak hadir maka perkawinan tersebut tidak sah. Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim, baligh, berakal, melihat dan mendengar serta mengerti (paham) akan maksud akad nikah. Akan tetapi, menurut golongan Hanafiyyah dan Hanabilah, boleh juga saksi itu satu orang lelaki dan dua orang perempuan.Dan menurut Hanafiyyah, boleh dua orang buta atau dua orang fasik (tidak adil).Orang tuli, orang tidur dan orang mabuk tidak boleh menjadi saksi.30 Sedangkan menurut Imam Syafi"i memberikan persyaratan yang harus dipenuhi bagi seorang yang akan menjadi saksi adalah dua orang saksi, berakal, baligh, beragama Islam, mendengar tidak tuli dan adil.31 Di dalam Kompilasi Hukum Islam, mengenai syarat saksi nikah diatur dalam Pasal 25, yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.32 Syarat-syarat untuk menjadi seorang saksi secara umum yang berlaku dalam hukum Islam adalah: a. Islam Seorang saksi harus beragama Islam, karena Islam merupakan syarat untuk diterima kesaksian saksi. Oleh sebab itu tidak diperbolehkan kesaksian orang kafir atas orang muslim. Kecuali dalam hal wasiat di tengah perjalanan, dalam hal ini diperbolehkan oleh Imam Abu Hanifah, Syuraih, dan Ibrahim al-Nakha"i. Imam Abu Hanifah juga memperbolehkan kesaksian orang-orang kafir terhadap sesamanya. Sebab Rasulullah saw merajam dua orang Yahudi dengan kesaksian orang-orang Yahudi atas keduanya bahwa keduanya telah berbuat zina. 30 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, Jakarta: Kencana, 2003, hlm. 64. 31 Slamet Abidin dan Aminudin (eds), Fikih Munakahat1, Bandung: Pustaka Setia, 1999, hlm. 101. 32 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam..., hlm. 8 26
27 Sementara Imam al-Syafi"i dan Imam Malik mengatakan bahwa tidak diperbolehkan kesaksian orang kafir atas orang muslim, baik dalam persoalan wasiat di perjalanan ataupun yang lainnya.33 Hal ini berdasarkan: لٔذع ىَّٓإف ًٌٕهغًنا ّلاّإ ىٓهْأ ٗهع شٛغ ٍٚد ٍٚد مْأ جدآش لاّ مثمذ ). قاّصّشنا ذثع ِأس ( . ىْشٛغ ٔ ٗهع ىٓغفَأ ٗهع Artinya: Tidak dapat diterima kesaksian pemeluk suatu agama terhadap yang bukan pemeluk agama mereka, kecuali orang-orang Islam karena mereka itu adalah orang-orang yang adil baik terhadap dirinya maupun terhadap orang lain. (HR. Abdur Rozzaq). b. Laki-laki Menurut Ulama Syafi"iyyah dan Hanabilah, saksi harus laki-laki, menurutnya seorang saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan tidak sah dalam perkawinan. Sedangkan menurut Hanafiyyah tentang saksi perempuan, bahwa kesaksian dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan dalam perikahan itu dibolehkan. c. Dewasa atau baligh dan berakal Apabila baligh merupakan syarat diterimanya kesaksian, maka baligh dan berakal adalah syarat di dalam keadilan. Oleh sebab itu, anak kecil tidak boleh menjadi saksi, walaupun dia bersaksi atas anak kecil yang seperti itu, sebab mereka kurang mengerti kemaslahatan untuk dirinya, lebih-lebih untuk orang lain.34 d. Adil Kaum muslim telah sepakat bahwa keadilan menjadi syarat dalam penerimaan kesaksian, berdasarkan firman Allah dalam suratal-Baqarah ayat 282 : ... ِءاَذَُٓشنا ٍَِي ٌََْٕضْشَذ ...ًٍَِي Artinya: ....dari saksi-saksi yang kamu ridhai...35 33 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Bandung: Al-Ma"arif, Cet.Ke-1, Juz 14, 1987, hlm. 57-59. 34 Moh. Rifa"i, Terjemah Khulashah Kifayatul Ahyar, Semarang: Toha Putra, t.th, hlm. 281. 35 Departemen Agama RI, Al-Qur"an dan Terjemahannya, hlm. 70.
Kemudian persyaratan adil juga termaktub dalam firman Allah Swt., dalam surat al-Thalaq ayat 2: ْىُكُِي... ٍلْذَع ََْ٘ٔر أُذِْٓشَأ Artinya: ...dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu...36 Oleh sebab itu, maka kesaksian orang fasik tidak diterima dan orang- orang yang terkenal kedustaan atau keburukan dan kerusakan akhlaknya. Untuk menjadi saksi yang adil harus memenuhi 5 syarat, yaitu : 1) Menjauhkan diri dari dosa besar 2) Menjauhkan diri dari membiasakan dosa kecil 3) Menjauhkan diri dari perbuatan bid"ah 4) Jujur dikala marah 5) Berakhlak luhur Sedangkan menurut jumhur fuqaha, bahwa keadilan merupakan suatu sifat tambahan atas keislaman.Yakni menetapi kewajiban-kewajiban syara" dan anjuran-anjurannya, dengan menjauhi perkara-perkara yang haram dan makruh. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa tentang keadilan itu cukup dengan lahirnya dan tidak diketahui adanya cela padanya. Akan tetapi apabila kefasikannya disebabkan oleh tuduhan mengenai hak orang lain, maka kesaksiannya tidak diterima.37 Berbeda dengan Imam al-Syafi"i dan Imam Hanbali, mereka berpendapat bahwa syarat saksi itu harus adil. e. Dapat mendengarkan dan melihat, memahami ucapan-ucapannya, jika para saksi buta, maka hendaklah mereka bisa mendengarkan suara dan mengenal betul suara tersebut adalah suaranya.38 36 Departemen Agama RI, Al-Qur"an dan Terjemahannya, hlm. 945. 37 Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa al-Nihayah al-Muqtasyid, Terj.M. A. Abdurrahman, A. Haris Abdullah "Terjemah Bidayatul Mujtahid", Semarang: Al-Syifa", Cet. Ke- 1, 1990, hlm. 684. 38 Sa"id Thalib Al-Hamdani, Risalatun Nikah.Terj. Agus Salim "Risalah Nikah, Hukum Perkawinan Islam", Jakarta: Pustaka Amani, Cet. Ke-3, 1989, hlm. 31. 28 ...َٔ
4. Tujuan dan Hikmah Saksi Dalam Perkawinan Persaksian dalam pernikahan hukumnya wajib karena beberapa alasan, diantaranya yang paling penting adalah sebagai berikut:39 a. Akad nikah menempati kedudukan yang agung dalam Islam dan dalam aturan masyarakat untuk mengatur maslahat dunia dan agama. Oleh karena itu, patut ditampakkan, disiarkan, dan dipersaksikan khalayak ramai sebagai kehormatan dan mengangkat derajatnya. b. Persaksian mencegah tersiarnya isu yang tidak baik dan untuk memperjelas perbedaan antara halal dan haram sehingga tidak ada tempat untuk mengingkari pernikahannya. c. Pernikahan berkaitan dengan banyak hukum yang pengaruhnya langgeng sepanjang zaman seperti menetapkan keturunan, haramnya mertua, dan hak harta warisan. Oleh karena itu, diantara kewajiban pelaksanaan pernikahan adalah mengumumkan pernikahan di hadapan orang banyak dengan cara persaksian. Sedangkan hikmah disyaratkan persaksian dalam pernikahan adalah memberi pengertian betapa pentingnya pernikahan tersebut menampakkannya kepada orang-orang demi menangkis segala jenis prasangka dan tudingan atas kedua mempelai. Juga dikarenakan persaksian tersebut dapat membedakan antara halal dan haram. Biasanya sesuatu hal yang halal itu ditampakkan, sedangkan yang haram cenderung ditutup-tutupi. Dengan persaksian, pernikahan tersebut dapat dinotariskan sehingga dapat dikeluarkan catatannya saat dibutuhkan.40 Pernikahan yang diadakan secara sembunyi-sembunyi (tanpa saksi), akan mengundang prasangka buruk. Di antaranya akan timbul fitnah dan tuhmah.41 Saksi mempunyai peranan yang sangat penting untuk menghindari prasangka buruk karena saksi bisa dijadikan alat bukti apabila ada pihak yang meragukan pernikahan tersebut. Terlepas dari perbedaan pendapat antara ulama mengenai status saksi nikah merupakan rukun atau syarat sahnya nikah, yang jelas kehadiran saksi 39 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat, Terj. Abdul Majid Khon, Jakarta: Amzah, 2011, hlm. 100. 40 Wahbah az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk..., hlm. 75. 41 Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris As-Syafi"I, Al-umm (Terj.), Juz 7, Cet. I, 1983, hlm. 153 29 dan
pada saat akad nikah menjadi bagian yang penting. Persaksian sangat penting untuk memberikan keterangan atas peristiwa yang ia lihat dan ia dengar jika di kemudian hari terjadi sengketa atau ada salah satu pihak yang menyangkal atas sengketa tersebut, maka saksi bisa dihadirkan guna memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. 5. Kehadiran Saksi Pada Saat Akad Nikah Menurut Ulama dan Perundang- undangan. Kehadiran saksi pada saat akad nikah sangat penting artinya, karena menyangkut kepentingan kerukunan berumah tangga, menyangkut kepentingan istri dan anak, sehingga tidak ada kemungkinan suami mengingkari anaknya yang lahir dari istrinya. Juga supaya suami tidak menyia-nyiakan keturunannya (nasabnya) dan tidak kalah pentingnya adalah menghindari fitnah dan tuhmah (persangkaan jelek), seperti kumpul kebo.42 Syafi"i, Hanafi, dan Hambali berpendapat pernikahan tidak sah kecuali dengan adanya saksi. Namun Hanafi memandang bahwa pernikahan yang disaksikan oleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan, atau oleh saksi yang fasik maka hukumnya sah, dan ia tidak mensyaratkan saksi itu harus adil. Berbeda halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh Syafi"i dan Hambali yang menyatakan bahwa pernikahan tidak sah jika tidak disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang adil.43 Sedangkan Maliki menyatakan bahwa saksi hukumnya tidak wajib dalam akad, tetapi wajib untuk pencampuran suami terhadap istrinya (dukhu>l). Jika akad dilakukan tanpa seorang saksipun, akad itu dipandang sah, tetapi bila suami bermaksud mencampuri istri, dia harus mendatangkan dua orang saksi. Apabila ia telah mencampuri istrinya tanpa ada saksi, akadnya harus dibatalkan secara paksa dan pembatalan akad ini sama hukumnya dengan talak ba"in.44 42 Ali Hasan, Perbandingan Mazhab Fiqih, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 146 43 Abdullah Zaki Aklaf, Fiqih Empat Mazhab, Bandung: Hasyimi Press, 2004, hlm. 345 44 Muhammad Jawad Mughriyah, Fiqih Lima Mazhab: Ja"fari, Hanafi, Maliki, Syafi"I, Hambali, Jakarta: Lentera, 2008, hlm. 314 30
74 Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, karena itu setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi (Pasal 24 KHI). Kehadiran saksi dalam akad nikah mutlak diperlukan, apabila saksi tidak hadir pada saat akad nikah dilangsungkan, akibat hukumnya nikah tersebut tidak sah. Dalam Pasal 26 Undang-Undang Perkawinan ayat (1) menegaskan: "Perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami istri, jaksa dan suami atau istri".45 Di dalam perkara pidana maupun perdata, saksi dikategorikan sebagai salah satu jenis alat bukti. Namun dalam kedua ranah perkara tersebut, perkara pidana dan perdata membedakan posisi alat bukti saksi. Dalam acara perdata mengenai alat bukti diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata, Pasal 164 HIR, yang terdiri:46 a) Bukti tulisan, b) Bukti dengan saksi, c) Persangkaan, d) Pengakuan, dan e) Sumpah Dalam perdata, bukti dengan saksi menempati urutan kedua dikarenakan semua kegiatan yang menyangkut ranah perdata dicatat. Dari penjelasan di atas membuktikan bahwa kehadiran seorang saksi dalam segala kegiatan memang sangat penting baik dalam ranah perdata maupun pidana, guna memberikan suatu keterangan berdasarkan apa yang dilihat dan didengar. Tidak kalah penting dalam bidang perkawinan, seperti dalam proses akad nikah juga diperlukan kehadiran saksi untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan tersebut, karena nantinya jika dikemudian hari terjadi suatu permasalahan atau sengketa mengenai salah satu pihak telah 45 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 73- 46 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata...,hlm. 556. 31
32 mengingkari adanya perkawinan tersebut, maka saksi bisa dihadirkan dan dimintai persaksiannya. C. Syarat dan Macamnya 1. Pengertian Syarat Syarat (ُطْشَشنا) secara bahasa bermakna tetapnya sesuatu, jamaknya ٌطُْٔشُش, dan dengan dibaca huruf ra" (س)nya itu bermakna alamat, dan jamaknya itu (ٌطَاشْشأ).47 Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.48 Sedangkan menurut Abd. Rahman Dahlan yang mengutip pendapat Al-Qarafi, syart} (syarat) segi etimologi, berarti, sesuatu yang diperlukan untuk adanya sesuatu yang lain. Sedangkan dari segi terminology, ialah:49 ِِّيَذَع ٍِْي ُوَضْهَٚ َلأَّ َُُّْع َاخِسَاخ ٌََاكَٔ ِِِدُْٕخُٔ َٗهَع ِءَْٙشنا ُدُْٕخُٔ ُفَلََٕرَٚ َاي ِءَْٙشنا َكِنَر ُوَذَع Artinya: Sesuatu yang kepadanya bergantung keberadaan sesuatu yang kedua, sedangkan sesuatu yang pertama itu bukanlah merupakan sesuatu yang kedua itu, sementara ketiadaan sesuatu yang kedua tidak mesti menyebabkan ketiadaan sesuatu yang pertama. Sebagian ulama, seperti, Abu Zahrah, menyebutkan:50 ٍِْي ُوَضْهَٚ َلأَّ ِىْكُسْنا ُوَذَع َذَعِِّي ٍِْي ُوَضْهَٚ ِىْكُسْنا ُدُْٕخُٔ َِّْٛهَع ُفَلََٕرَٚ ٖزَنا ُشْيَؤْنا ِىْكُسناُدُٕخُٔ ِِِدُْٕخُٔ Artinya: Sesuatu yang kepadanya bergantung adanya hukum, di mana jika ia tidak ada, maka hukum pun tidak ada, tetapi tidak berarti jika hukum tidak ada, sesuatu itu pun menjadi tidak ada juga. 47 Wahbah az-Zuhaili, Ushul Fiqh Islamiy, juz I,Beirut: Darul al-Fikr, t.th, hlm. 98 48 Poerwadarminta, W.J.S, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2006, hlm. 1171 49 Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, Jakarta: Amzah, 2014, hlm. 70. Lihat juga di Al- Qarafi, Anwar al-Buruq fi Anwa "al-Furuq, juz I, Beirut: Dar al-Kutub al-"Ilmiyyah, 1998, hlm. 444 50 Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh..., hlm. 70. Lihat juga di Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, Qahirah: Dar al-Fikr al-Arabi, tt, hlm. 53
33 Sedangkan menurut Abd al-Wahhab Khalaf,51 bahwa syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut.Yang dimaksud adalah keberadaan secara syara", yang menimbulkan efeknya. 2. Macam-Macam Syarat a. Menurut Khudhari Bek52 Khudari Bek membagi syarat ja"li menjadi 2, yaitu: 1) Syarat s}ih}h}ah طششنا ْٕٔ ،ِدٕخٕت لاّإ طٔششًنا ٌٕكٚ لاّ اعشش عساشنا ّهعخ ٔ ْٕ اي حسصّنا Artinya: Apa yang telah dijadikan oleh syari" (Allah) sebagai syarat masyru>t} dianggap tidak ada kecuali dengan adanya syarat 2) Syarat kamal ،كنر ّن عساشنا جصاخإ عي اعشش ّهعخ فهكًنا ٔأ ،لاًكنا طشش ٔ ْٕ . دٕمعنات آَشمٚ ٗرنا طٔششنأ خامٛهعرناك Artinya: Keberadaan masyru>t itu kurang sempurna tanpa adanya syarat. b. Menurut Wahbah az-Zuhaili53 Syarat dibagi menjadi 2, yaitu: 1) Syarat syar"i آعشرشا ٙرنا طٔششناك ،عساشنا ىكست ّعاشرشا ٌٕكٚ ْٕ ٘زنا حيالإ ٔ خاداثعهن آعشرشا ٙرنأ خافشصّرنأ دٕمعنا ٙف عساشنا . ٔ شٛغ ركن دٔذسنا Artinya: Yaitu yang persyaratannya ditetapkan oleh syari" (pembuat hukum syara").Seperti beberapa syarat yang telah disyariatkan oleh syari" dalam masalah akad, transaksi, ibadah, dan pelaksanaan hadd, dan lain sebagainya. 51 Abd.al-Wahhab Khalaf, Ilmu Ushul al-Fiqh, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978, hlm. 118 52 Syaikh al-Kudhari Bek, Ushul Fiqh, Beirut: Darul al-Fikr, t.t, hlm. 59 53 Wahbah az-Zuhaili, Ushul Fiqh Islamiy..., hlm. 101
34 2) Syarat Ja"li . ّذداسإ ٔ فهكًنا فشصّرت ّعاشرشا ٌٕكٚ ْٕ ٘زنا Artinya: Yaitu syarat yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dan kehendak mukallaf. Syarat Ja"li ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu:54 a) Syarat mua"allaq ٍي شيأ لٕصّز ٗهع ّفشصّذ ّٛف ٌاغَلإا طشش كّهعٚ مك ْٕٔ . سٕيلأا Syarat muallaq adalah setiap syarat yang setiap manusia dalam bertransaksi bergantung pada syarat tersebut atas hasilnya suatu perkara yang lain. Contoh: ketika saya selamat maka saya akan bersedekah kepada fakir miskin. Jika itu jual beli maka akadnya batal, jika dilihat dari syarat mu"allaq. b) Syarat muqayyad طاُنا آعشرشٚ خاياضرنلاّا ٍي خافشصّرنأ دٕمعنات ٌشرمٚ اي ْٕٔ . ٗهع ضعت ىٓضعت Syarat muqayyad adalah sesuatu yang bersamaan dengan akad dan transaksi dari beberapa ketetapan yang telah disyaratkan oleh manusia kepada sebagian dari yang lainnya. Contoh: suami istri menikah, tetapi dengan syarat si istri harus mau tinggal di rumah orang tua si suami. Ketika syarat ja"li dianggap oleh syari" maka itu seperti syarat syar"i. Dalam hal hukum kesahan dalam akad, ketika tidak dianggap maka bukan syarat syar"i. c) Syarat id}ofah 54 Lihat Wahbah az-Zuhaili, Ushul Fiqh Islamiy..., hlm. 101-102
35 ،مثمرغًنا ٍيص ٗنإ ذمعنا واكزأ ٌاٚشع شٛخؤذ ّت ذصّمٚ ٘زنا ْٕٔ . ٍٛعي وٕٚ جساخ ٍي لإا ٗهع ءذت قافذلاّاك Syarat id}ofah adalah sesuatu yang ditunjukkan untuk mengakhirkan terjadinya hukum akad kepada hukum yang akan datang. Seperti kesepakatan memberikan upah pada hari yang telah ditentukan. Contoh: Pak Hasan akan memberikan motornya kepada adiknya juga motor itu sudah rusak. Dilihat dari pengertian di atas, Khudhari Bek membagi syarat ja"li menjadi syarat s}ih}h}ah dan syarat kamal. Sedangkan Wahbah az-Zuhaili membagi syarat menjadi syarat syar"i dan syarat ja"li. Syarat ja"li menurut Wahbah az- Zuhaili ini dibagi lagi menjadi syarat mu"allaq, muqayyad, dan idhafah. Jika dilihat dari segi pengertian, syarat s}ih}h}ah menurut Khudhari Bek adalah syarat syar"i menurut Wahbah az-Zuhaili, yaitu persyaratan yang telah ditetapkan oleh syari" (pembuat hukum syara"). Begitu pun juga pengertian syarat kamal menurut Khudhari Bek adalah syarat ja"li menurut Wahbah az- Zuhaili, yaitu syarat yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf. Jadi kesimpulannya, Khudhari Bek dan Wahbah az-Zuhaili membagi syarat menjadi 2 (dua) macam, akan tetapi mereka berbeda dalam penyebutan nama syarat dan pengklasifikasiannya. Untuk mempermudah, berikut penulis sajikan bagan pembagian syarat. Khudhari Bek Wahbah az-Zuhaili Syarat Ja"li Syarat Syarat s}ih}h}ah Syarat kamal Syarat syar"i Syarat ja"li )اطرش فلكملا هلعج ام( )اطرش عراشلا هلعج ام( )عراشلا مكحب هطارتشا( )فلكملا فرصتب هطارتشلا( Syarat mua"allaq Syarat id}ofah
Syarat muqayyad 3. Keberadaan Syarat Dalam Akad Syarat-syarat setiap akad termasuk akad nikah ada empat macam, yaitu:55 a. Syarat in"iqa>d (pelaksanaan) Syarat ini harus dipenuhi di dalam rukun-rukun akad atau di dalam asasnya. Jika satu syarat darinya tidak ada maka menurut kesepakatan para ulama akadnya menjadi batal (tidak sah). Yang termasuk syarat-syarat in"iqa>d adalah 1) Syarat-syarat bagi pihak yang berakad. Bagi dua orang yang berakad maka disyaratkan harus ahliyah al-tasarruf dalam artian orang tersebut bisa melakukan akad sendiri maupun untuk orang lain. 2) Syarat-syarat calon istri. Persyaratan bagi seorang wanita adalah mempelai wanita yang sebenarnya (bukan banci), dan wanita tersebut bukan wanita yang haram dinikahi. 3) Syarat-syarat shigat. Shigat harus diucapkan dalam satu majelis, kesesuaian isi ijab dengan isi qabul, shigat dilakukan seketika itu juga dalam artian shigat harus bersambung dan tidak boleh pisah. b. Syarat s}ih}h}ah (sah) Syarat ini harus dipenuhi karena mempunyai konsekuensi syar"i terhadap akad. Jika satu dari syarat tersebut tidak ada maka menurut para ulama Hanafiah akadnya menjadi rusak. Sedangkan menurut jumhur ulama akad tersebut menjadi batal. Yang termasuk syarat s}ih}h}ah adalah 1) Calon mempelai wanita tidak haram dinikahi 2) Shigat tidak dibatasi oleh waktu tertentu 3) Hadirnya saksi saat akad; para ulama mazhab sepakat kecuali Malikiyyah yang membolehkan saksi hadir sebelum atau sesudah akad. 4) Kedua mempelai rela tanpa dipaksa; para ulama mazhab sepakat kecuali Hanafiyyah yang menghukumi sah pada nikah atau talak yang dipaksa. 5) Kedua mempelai jelas orangnya. 55 Lihat Wahbah az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk..., hlm. 54-89 36
6) Kedua mempelai ataupun wali tidak sedang ihram; mazhab sepakat kecuali Hanafiyah yang membolehkan nikah saat ihram. 7) Adanya mahar. 8) Akad diketahui orang banyak (umum); ini adalah syarat yang ditentukan oleh Malikiyah. 9) Para mempelai tidak menderita sakit yang ditakuti; ini adalah syarat yang ditentukan oleh Malikiyah. 10) Hadirnya wali; para ulama mazhab sepakat kecuali Hanafiyah yang membolehkan nikah tanpa wali. c. Syarat nafaz} (terlaksana) Syarat yang menentukan konsekuensi akad jika dilaksanakan, setelah syarat pelaksanaan dan sahnya terpenuhi. Jika satu syarat dari syarat nafaz} ini tidak ada maka menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah akadnya mauquf (ditangguhkan). Yang termasuk syarat nafaz} adalah 1) Para mempelai harus ahliyah, mampu melakukan akad atau transaksi sendiri. Dalam hal ini maka para mempelai harus berakal, baligh, dan merdeka. 2) Calon suami haruslah orang yang sudah mengerti (pintar) 3) Wali yang mengakadkan haruslah wali yang lebih dekat 4) Seorang wakil tidak boleh menyalahi amanah yang diembannya 5) Yang bertindak mengakadkan kedua mempelai adalah orang yang berwenang untuk itu. d. Syarat luzu>m (kelanggengan) Syarat yang menentukan kesinambungan dan kelanggengan akad. Jika satu dari syarat ini tidak ada maka akad menjadi jaiz (boleh) atau tidak lazim. Maksudnya, salah satu dari kedua pihak atau selain keduanya boleh membatalkan akad tersebut. Yang termasuk syarat luzu>m adalah 1) Membayar mahar mis\il jika menikahi wanita merdeka ketika tidak ada ridha walinya. 2) Mempelai pria harus kufu dengan mempelai wanita, 3) Suami harus sehat, bebas dari cacat dan impotensi. 37
BAB III PENDAPAT DAN ALASAN IJTIHADIYAH AS-SARAKHSIY DAN IBNU RUSYD AL-QURT}UBIY TENTANG KEHADIRAN SAKSI PADA SAAT AKAD NIKAH A. Biografi, Pendapat dan Alasan Ijtihadiyah As-Sarakhsiy Tentang Kehadiran Saksi Pada Saat Akad Nikah 1. Biografi as-Sarakhsiy a. Kelahiran Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al-Sarakhsiy,1 Imam as-Sarakhsiy lahir di Sarakh (Sarkhas) daerah Khurasan (Iran Timur Laur), belum dijelaskan secara pasti dan belum tercatat mengenai waktu kelahiran as-Sarakhsiy.2 Beliau adalah salah seorang ulama terbesar madzhab Hanafi. Ia berada pada peringkat ke-3 dalam jajaran ulama pengikut madzhab Hanafi setelah Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan al-Syaibani, pada peringkat pertama, dan Imam Abu al-Hasan Ubaidillah bin Hasan al-Karkhi, pada perangkat ke-2. Imam as-Sarakhsiy memiliki banyak karangan kitab, sejumlah besar karya as-Sarakhsiy ditulis di penjara. Beliau cukup lama di tempat itu. Hanya karena beliau pernah mengkritik raja. Setelah keluar dari penjara beliau pergi ke Farghana dan disambut dengan hormat oleh Gubernur Hasan, dan beliau meninggal pada tahuun 483H.3 b. Sejarah Pendidikan dan Guru-Gurunya Pada masa remaja as-Sarakhsiy belajar ilmu fikih kepada Abd al-Aziz bin Ahmad al-Hulwani (w. 448 H/ 1056 M), seorang ahli fikih madzhab Hanafi yang bergelar Syams al-"Aimmah (matahari para imam).4 Ia belajar 1 Tajuddin Abi Nashr "Abd al-Wahhab bin "Ali bin "Abd al-Kafy al-Subuky, Tabaqah al- Syafi"iyah al-Kubra, Jeddah: Daru Ihya al-Kutub al-"Arabiyyah, Juz VII, Cet. Ke-5, t.th, hlm. 336 2 Abdullah Mustopa al-Maraghi, Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah, Yogyakarta: LKPSM, 2001, hlm. 162 3 Abdullah Mustopa al-Maraghi, Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah..., hlm. 162 4 Muhyiddin Abi Muhammad Abd al-Qadir bin Muhammad bin Muhammad bin Nasrullah bin Salim bin Abi al-Wafa" al-Quraisyiy al-Hanafy, Al-Jawahir al-Muziyyah fi 38
kepada Abdul al-Aziz al-Halwani sampai ia berhasil dan menjadi orang besar, bahkan menjadi tokoh terkemuka mazhab Hanafi. Keahliannya bukan hanya dalam ilmu fiqh, akan tetapi juga dalam ilmu kalam dan Hadits. Ibnu Kamal Pasya memasukkannya sebagai Mujtahid fi al-Masail. Sebagian muridnya adalah Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim al-Husairi, Abu Amr Usman bin Ali bin Muhammad al-Bikindi dan Abu Hafs Umar bin Hubaib, kakek pengarang kitab al-Hidayah.5 Ulama-ulama yang pernah menjadi guru as-Sarakhsiy adalah Syamsul Aimmah Abi Muhammad Abdal Aziz bin Ahmad al-Hawani, Burhan al- "Aimmah Abd al-Aziz bin Umar bin Mazah, Mahmud bin Abd al-aziz al- Auzajandy, Ruknuddin Masud bin al-Hasan, "Utsman bin "Ali bin Muhammad al-Sakandary.6 c. Karya-karya as-Sarakhsiy Dalam kajian ushul fiqh, as-Sarakhsiy merupakan salah satu tokoh yang ikut membangun dan meletakkan bangunan teori hukum yang progesif di zamannya. Pemikiran teori ushul fiqhnya menjadi representatif dari aliran Hanafiyah dan menjadi referensi utama dari aliran ini.7 Karyanya ini selain referensi utama dalam mazhab Hanafi, juga merupakan kitab standar yang dijadikan objek kajian oleh berbagai perguruan tinggi di berbagai belahan dunia termasuk perguruan tinggi Indonesia.8 Berikut adalah karya-karya dari as-Sarakhsiy: 1) Kitab al-Mabsu>t} Kitab al-Mabsu>t} merupakan fiqh yang terdiri dari 16 jilid 30 juz, dengan rincian 15 jilid adalah materi dan 1 jilid sebagai indeks. Kitab ini mengupas berbagai hal secara mendalam dan tuntas dengan corak Thabaqah al-Hanafiyyah, Tahqiq Abdul Fattah Muhammad al-Halwa, Daru Ihya" al-Kutub al- "Arabiyyah, Juz IV, 1988, hlm. 78 5 Syamsuddin as-Sarakhsiy, al-Mabsu>t}, Beirut: Da al-Kutub al-Ilmiah, t.th, hlm. 33 6 Al-Alamah Abi al-Hasanah Muhammad Abd al-Hayyi al-Hindy, Al-Fawaid al- Bahiyyah fi Tarajum al-Hanafiyyah, Kairo: Daru al-Kitab al-Islamy, t. th, hlm. 158 7 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 1996, jilid 5, hlm. 271 8 Azyumardi Azra, Ensiklopedia Islam, Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 2002, jilid 1, hlm. 110 39
40 pemikiran Hanafiyyah. Dari aspek sistematika, al-Mabsu>t} tidak dimulai dengan kajian kebersihan (t}aharah) sebagaimana dalam tradisi penulisan kitab-kitab fiqh lainnya. Kitab ini dimulai dari kajian pertamanya langsung berkaitan dengan shalat karena dalam pandangannya shalat merupakan dasar yang paling fundamental bagi keislaman seseorang setelah beriman kepada Allah Swt.9 Kitab ini memuat masalah-masalah keagamaan yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah. Di samping itu juga memuat pendapat-pendapat Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan yang berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah, juga perbedaan pendapat Abu Hanifah dengan Ibnu Abi Laila yang meriwayatkan kitab al-Mabsu>t} ialah Ahmad bin Hafash al-Kabir, murid dari Muhammad bin Hasan. Kitab ini merupakan kitab induk dalam mazhab Hanafi dalam bidang hukum. Kehadirannya sangat fenomenal karena ditulis pada saat berada di penjara dengan cara didiktekan oleh as-Sarakhsiy kepada murid-muridnya. Perbedaannya dengan gaya penulisan buku-buku ilmiah kontemporer, dalam al-Mabsu>t} tidak mencantumkan rujukan dan catatan kepustakaan. Hal itu dapat dimaklumi karena faktor kelaziman dan kultur dalam penulisan seperti yang dimaksudkan itu belumlah menjadi sebuah tuntutan seperti adanya sekarang. Tambah lagi dengan kodisi di penjara yang secara fisik dan psikologis tentu berada dalam keterbatasan dan tekanan sehingga tidak memungkinan menghadirkan banyak referensi. 2) Kitab al-Sairul al-Kabir (sejarah hidup besar). Berisi masalah-masalah fiqh yang ditulis oleh Muhammad bin Hasan. 3) Kitab mukhtasar al-T}ahawi, ulasan kitab karangan Muhammad bin Hasan. 4) Kitab ushul fiqh yang dikenal dengan Us}ul as-Sarakhsiy. d. Metode Istinbat} as-Sarakhsiy 9 Abi Bakr Muhammad Syamsuddin al-Sarakhsi, al-Mabsu>t}..., hlm. 4
41 As-Sarakhsiy adalah ulama yang menganut mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi sendiri didirikan oleh al-Nu"man bin Tsabit Ibnu Zufiy al-Taimy, atau masyhur dengan Abu Hanifah.10 Akan tetapi, dalam beristinbat}, al- Sarakhsiy mempunyai metode istinbat} tersendiri. Metode istinbat} yang dilakukan oleh as-Sarakhsiy dalam menetapkan suatu hukum, beliau menjelaskannya dalam kitab Us}ul al-Sarakhsiy, sebagai berikut: ٔ ،حُسنا ٔ باتكنا : حثلاث حيع سشنا ججذنا يف لٕصلاا ٌؤت ىهعا ىث ٍي ِْر طثُتسًنا ىُعًنا ْٕ ٔ ْٕ سايقنا عتاسنا مصلاا .11 ٔ حثلاثنا ،عاًجلاا لٕصلأا "Ketahuilah bahwa asal-asal dalam hujjah as-Syar"iyah ada 3, yaitu: Al- Qur"an, hadits, dan ijma" dan asal yang ke-4 yaitu qiyas adalah hasil (produk) yang diambil dari ke-3 asal tersebut. Jadi berdasarkan keterangan di atas, metode istinbat} yang digunakan oleh as-Sarakhsiy diantaranya: 1) Al-Qur"an Al-Qur"an merupakan sumber fiqh yang pertama dan paling utama. Al-Qur"an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw., tertulis dalam bahasa Arab, yang sampai kepada generasi sesudahnya secara mutawatir, dan membacanya mengandung nilai ibadah, tertulis dalam mushaf, dimulai dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat al-Nash.12 10 Ada beberapa versi yang menyebutkan asal-usul pemberian julukan Abu Hanifah. Diantaranya yang dinyatakan oleh Moenawir Chalil adalah karena beliau seorang yang rajin melakukan ibadah kepada Allah dan sungguh-sungguh mengerjakan kewajibannya dalam agama, karena "Hanif" dalam bahasa Arab artinya cenderung atau condong kepada agama yang benar. Dalam riwayat lain, yang dinyatakan oleh M. Hadi Hussain, disebutkan bahwa beliau terkenal dengan sebutan Abu Hanifah, bukan karena mempunyai putra bernama Hanifah, akan tetapi asal nama itu dari Abu al-Millah al-Hanifah, diambil dari ayat "Fattabi"u millata Ibrahima Hanifa". (Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus.Ali Imran ayat 95). Lihat: Moenawir Chalil, Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab, Cet. Ke-5, Jakarta: Bulan Bintang, 1986, hlm. 19. Lihat juga: Muhammad Ma"sum Zein, Arus Pemikiran Empat Mazhab, Jombang: Darul Hikmah, Cet. Ke-1, 2008, hlm. 129 11 Abi Bakr Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl as-Sarakhsiy, Us}ul as-Sarakhsiy, Beirut: Dar al Kutub, 1996, Juz 1, hlm. 279 12 Rachmat Syafe"I, Ilmu Ushul Fiqh, Bandung: Pustaka Setia, Cet. Ke-1, 1998, hlm. 50
42 Abu Hanifah sependapat dengan jumhur ulama yang berprinsip bahwa al-Qur"an adalah sumber dari seluruh ketentuan syari"ah.Al- Qur"an memaparkan berbagai ketentuan syari"ah, baik ketentuan yang langsung bisa dipahami operasionalnya, maupun yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dari al-Sunnah. Al-Qur"an sebagai sumber hukum berperan juga sebagai hukum asal yang dijadikan rujukan dalam proses kajian analogis, atau legislasi terhadap berbagai metode kajian hukum yang dirumuskan oleh mujtahid.13 Perbedaan beliau sebagai ulama beraliran fuqaha adalah cenderung mengartikan al-Qur"an sebagai kalam Allah dalam arti lafziy (maknanya saja). Hal ini dianggap logis karena tujuan mereka adalah untuk menggali dan mengeluarkan (istinbat}) hukum darinya, dan hal ini tidak bisa lain karena bila berkaitan dengan kalam Allah yang bersifat lafziy.14 2) Hadis atau Sunnah Menurut ulama ahli ushul fiqh, sunnah diartikan sebagai segala yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad, selain al-Qur"an, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapannya berkenaan dengan hukum syara".15 Dilihat dari segi periwayatannya, jumhur ulama ushul fiqh membagi sunnah menjadi mutawatir dan ahad. Mutawatir, apabila sunnah itu diriwayatkan secara bersambung oleh banyak orang, dan tidak mungkin mereka sepakat untuk berdusta. Sedangkan sunnahahad yaitu sunnah yang diriwayatkan oleh beberapa orang saja yang tidak sampai derajat mutawatir. Sedangkan hadis ahad itu terbagi lagi menjadi tiga, yaitu masyhur, "aziz, dan gharib.Namun menurut 13 Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-5, 1999, hlm. 141-142 14 Sya"ban Muhammad Isma"il, Ma"al al-Qur"an al-Karim, t.t.: t.np., t.th., hlm. 12. Dalam Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh, Jakarta: Amzah, Cet. Ke-1, 2011, hlm. 12 15 Rachmat Syafe"I, Ilmu Ushul Fiqh..., hlm. 60
43 Hanafiyyah, hadis itu terbagi menjadi tiga bagian, yaitu mutawatir, masyhur, dan ahad.16 Semua ulama sepakat akan kehujjahan Hadis mutawatir, namun berbeda pendapat dalam menghukumi Hadis ahad. Para imam mazhab sepakat bahwa Hadis ahad boleh diamalkan apabila telah memenuhi beberapa persyaratan berikut: a) Perawi Hadis sudah mencapai usia baligh dan berakal. b) Muslim. c) Adil, yakni orang yang senantiasa bertakwa dan menjaga diri dari perbuatan-perbuatan tercela. d) Perawi harus benar-benar d}abit}, artinya ia benar mendengar dari Rasulullah, memahami menghafalnya.17 kandungannya, dan benar-benar Ulama Hanafiyyah menambahkan persyaratan yang lain, yaitu: a) Perbuatan perawi tidak menyalahi riwayatnya sendiri. Berdasarkan hal ini, kalangan Hanafiyyah tidak membasuh bejana bekas jilatan anjing sebanyak tujuh kali, karena Abu Hurairah sendiri sebagai pewari Hadis (an yaghsila bi sab"i marrat awlahunna bi al-turab) hanya membasuhnya tiga kali. b) Riwayat itu (isi kandungan Hadis) bukanlah hal yang umum terjadi dan layak diketahui oleh setiap orang. c) Riwayat hadis tidak menyalahi qiyas, selama perawinya tidak faqih. Diantara perawi yang mereka anggap tidak faqih adalah Abu Hurairah, Salman al-Farisi, dan Anas bin Malik. 3) Ijma" Ijma" adalah kesepakatan seluruh mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah Saw., atas sesuatu hukum 16 Rachmat Syafe"I, Ilmu Ushul Fiqh..., hlm. 60 17 Rachmat Syafe"I, Ilmu Ushul Fiqh..., hlm. 62
44 syara" dalam suatu kasus tertentu.18 Ditinjau dari cara terjadinya dan martabarnya, Ijma" ada dua macam: a) Ijma" S}arih, maksudnya semua mujtahid mengemukakan pendapat mereka masing-masing, kemudian menyepakati salah satunya. b) Ijma" Sukuti, adalah pendapat sebagian ulama tentang suatu masalah yang diketahui oleh para mujtahid lainnya, tapi mereka diam, tidak menyepakati ataupun menolak pendapat tersebut secara jelas.19 Ijma" S}arih merupakan hujjah menurut jumhur ulama.Sedangkan Ijma" Sukuti hanya ulama-ulama Hanafiyah yang menganggapnya sebagai hujjah, karena menurut pendapat tersebut diamnya seorang mujtahid dianggap menyetujui apabila masalahnya telah dikemukakan kepadanya dan telah diberi waktu untuk membahas serta diamnya bukan karena takut. Adapun dasar bahwa ijma" menjadi hujjah atau menjadi dasar penetapan hukum adalah bersumber dari al-Qur"an, sebagaimana firman Allah Swt QS. Al-Baqarah: 143 ُلُٕس َسنا ٌَُْٕكَئَ ِسَاُنا َىهَع َءَادَُٓش َُُْْٕٕكَتِن ًاطَسَٔ ًحَيُأ ْىُكَاُْهَعَج َكِنَرَكَٔ . ًاديَِٓش ْىُكْيَهَع Artinya: Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.20 Kehujjahan ayat tersebut adalah dari keadilan para mujtahid yang menjadi hujjah bagi manusia untuk menerima pendapat mereka. Seperti halnya menjadikan Rasul sebagai hujjah dengan menerima sabdanya. Dengan mengartikan seperti, jelas bahwa pendapat mereka merupakan hujjah bagi yang lainnya.21 18 Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam, Terj: Noer Iskandar al-Barsany - Ed., Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-8, 2002, hlm. 62 19 Rachmat Syafe"I, Ilmu Ushul Fiqh..., hlm. 72 20 Departemen Agama RI, Al-Qur"an dan Terjemahannya..., hlm.36 21 Rachmat Syafe"i, Ilmu Ushul Fiqh..., hlm. 76
45 Dasar ijma" sebagai sumber hukum juga terdapat dalam hadis Nabi, antara lain:22 .)23 حَجَاي ٍُْتِا ُِأََز ٍحَنَلاَض ( َىهَع ُعًَِتْجَت َلا يِتَيُؤ ََِإ Artinya: Sesungguhnya umatku tidak akan sepakat atas kesesatan. (HR. Ibnu Majah). 4) Qiyas Definisi qiyas menurut ulama ushul fiqh adalah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nashnya dalam al-Qur"an dan Hadis dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash.24 Qiyas menurut bahasa adalah mengukur, memberi batas. Sedangkan menurut istilah adalah menghubungkan hukum sesuatu pekerjaan kepada yang lain karena kedua pekerjaan itu sebabnya sama yang menyebabkan hukumnya juga sama. Dalam menentukan qiyas harus memenuhi rukun-rukun sebagai berikut: a) Kasus asal atau "Asl, yang ketentuannya telah ditetapkan dalam nash, dan analogi berusaha memperluas ketentuan itu kepada kasus baru. b) Kasus baru (far"), sasarannya penerapan ketentuan asal. c) Kausa (illat), yang merupakan sifat (was}) dari kasus asal dan ditemukan sama dengan kasus baru. d) Ketentuan (hukm), kasus asal yang diperluas kepada kasus baru.25 2. Pendapat dan Alasan Ijtihadiyah as-Sarakhsiy tentang Kehadiran Saksi Pada Saat Akad Nikah a. Pendapat As-Sarakhsiy 22 Rachmat Syafe"i, Ilmu Ushul Fiqh..., hlm. 76 23 Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, t.t: Daru Ihya" al-Kutub al-"Arabiyyah, Juz II, t.th, hlm. 1303 24 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, Terj. Saefullah Ma"shum, dkk. Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. Ke-12, 2008, hlm. 336 25 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushulul Fiqh, alih bahasa (Masdar Helmy), bandung: Gema Risalah, 1996, hlm, 106
b. 46 وووجي ىون كوونذ دوعت دٓوشأ ىووث دودأ دْاووشت ٔأ ٕٓوش سويغت جأسوويا ٔووت ٕونٔ آوش لإا دوجٔ اوًَ إٔ دوجٕي ىونٔ دوقعنا ىوهع آوش ٕوْ لإا سوشنا لأٌ حاكُنا آووشلااتٔ دووقعت يوون دووسافنادقعنات زاسووقلاأ دووسافنا دووقعنات زاسووقلاا ىووهع .26 اذيذص دسافنا ّيهع لا ةهقُي Artinya: As-Sarakhsiy berpendapat: Apabila seorang laki-laki menikahi perempuan tanpa beberapa saksi atau hanya 1 (satu) saksi kemudian ia mendatangkan saksi (setelah terjadi pernikahan) maka pernikahan tersebut tidak sah. Karena syarat dari tersebut adalah menyaksikan akad nikah, dan apabila hal itu tidak itu untuk terlaksana, maka persaksian yang dilakukan menetapkan atau mengikrarkan akad yang fasid tidaklah dianggap sebagai akad, dan menghadirkan saksi (setelah akad tersebut) tidak merubah akad yang fasid tersebut menjadi sah). Dari pendapat as-Sarakhsiy di atas, diketahui bahwa ia sangat mementingkan adanya saksi yang menyaksikan secara langsung pada saat proses akad nikah. Alasan Ijtihadiyah As-Sarakhsiy tentang Kehadiran Saksi Akad Nikah Dalam pendapat yang dikemukakan as-Sarakhsiy mengenai saksi pada saat akad nikah dalam kitabnya al-mabsu>t}, beliau berpendapat bahwa saksi harus menyaksikan proses akad nikah karena syarat dari pernikahan adalah menyaksikan akad nikah, 27 دقعنا آش ىهع ْٕ لإا سشنا ٌلا Sedangkan mengenai keharusan saksi dalam pernikahan, beliau berijtihad berdasarkan hadits-hadits berikut: 28 ٕٓشت لاا لا حاكَ لاق ىهس َّا ّيهع ٔ ىهص للها للها لٕسز ٍع Selain daripada hadits tersebut, terkait dengan keharusan saksi dalam pernikahan, as-Sarakhsiy beristinbat} hadits dari Ibnu Abbas, 26 Syamsuddin As-Sarakhsiy, Al-Mabsu>t} juz V..., hlm. 35 27 Syamsuddin As-Sarakhsiy, Al-Mabsu>t} juz V..., hlm. 35 28 Syamsuddin As-Sarakhsiy, Al-Mabsu>t} juz V...,hlm. 30
47 مك حاكَ ىهس لاق ّيهع ٔ 29 ىهص للها يثُنا ٌا آًُع ٔ ىنٔ ٔ ٌادْاش حافس ةطاخ للها ٕٓف ىضز حعتزأ ساثع ِسضذي ٍتا ىن Artinya: Setiap pernikahan yang tidak dihadiri empat orang maka itu merupakan perbuatan yang keji, ada kho>tib (orang yang mengkhitbah atau calon mempelai suami), wali, dan dua orang saksi. Beliau juga mendasarkan pada qaul "Umar لاا ددأ مجز ج آشت جأسيا ٔوت مجست ُّع ألاىتٔ للها ىضز سًع 30 لاق ّتًجز Artinya: Umar berkata : "Saya tidak pernah didatangi seorang laki- laki yang menikahi seorang perempuan dengan satu orang saksi laki-laki kecuali saya merajamnya. Berdasarkan hadits-hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa saksi harus ada pada saat pernikahan. Menurut as-Sarakhsiy karena saksi sebagai syarat dalam pernikahan untuk tujuan menjelaskan (tidak menyembunyikan) pernikahan tersebut, dan cara yang dianggap oleh syarak untuk persaksian tersebut adalah dengan kesaksian dua orang saksi laki-laki karena dengan kesaksian mereka pernikahan tersebut tidak dianggap siri (disembunyikan).31 Imam as-Sarakhsiy berpendapat bahwa saksi tersebut harus hadir pada saat akad nikah. Jadi kehadiran mereka itu untuk menjelaskan bahwa akad nikah tersebut sudah dilaksanakan dan sah, serta berimplikasi terhadap keabsahan hubungan suami istri, karena kedudukan saksi menurut as-Sarakhsiy itu bukan semerta-merta untuk kebolehan hubungan suami istri, akan tetapi as-Sarakhsiy lebih memfokuskan kehadiran saksi 29 Syamsuddin As-Sarakhsiy, Al-Mabsu>t} juz V...,hlm. 31. Lihat juga di Abi Bakar Ahmad bin Husain bin "Ali al-Baihaqiy, as-Sunan Kubra, Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2003, hlm. 231 30 Syamsuddin As-Sarakhsiy, Al-Mabsu>t} juz V..., hlm. 31. Di dalam kitab al- ٍع ىتأ ىثّددٔ Imam Malik ibn Anas, ىن ِويجأ دٓشي . ،ّىّكًنا مجز سًع ٍت لاقف . باّطخنا ارْ حاكَ ىِتُأ ّسّسنا حاكُت سيتُونا ّيهع ّلاإ ٌَأ ٌجأسيأ ٍع ،كناي Muwat}t}a" dengan matan . ٕنٔ تُك al-Muwat}t}a", Beirut: Dar al-Fikr,t.th, hlm. 331 تيّدقت ّيف ، .لأ تًجسن 31 Syamsuddin As-Sarakhsiy, al-Mabsu>t} juz V...,hlm. 31
pada saat akad nikah sebagai penentu sah atau tidaknya akad pernikahan tersebut. B. Biografi, Pendapat dan Alasan Ijtihadiyah Ibnu Rusyd al-Qurt}ubiy Tentang Kehadiran Saksi Pada Saat Akad Nikah 1. Biografi Ibnu Rusyd al-Qurt}ubiy Sebelum membahas mengenai biografi Ibnu Rusyd al-Qurt}ubiy, penulis sedikit menjelaskan mengenai ulama yang sama-sama terkenal dengan nama Ibnu Rusyd. Ada tiga ulama yang terkenal dengan nama Ibnu Rusyd. Untuk membedakan ketiga ulama tersebut, maka para sejarawan memberikan tambahan di belakang nama Ibnu Rusyd. Pertama, Ibnu Rusyd al-Qurt}ubiy yang merupakan pendiri keluarga besar Ibnu Rusyd. Ibnu Rusyd al-Qurt}ubiy dikenal juga oleh kalangan sejarawan dengan sebutan Ibnu Rusyd al-Jadd. Nama lengkap beliau adalah Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Maliki.32 Kedua, Ibnu Rusyd al-Ab. Nama aslinya adalah Ahmad dengan nama Abu al-Qasim, lahir 495 H/1094 M di Cordova. Ahmad inilah ayah Ibnu Rusyd al-Hafizh, pengarang Bidayatul Mujtahid. Beliau mengikuti jejak ayahnya (Ibnu Rusyd al-Qurt}ubiy atau Ibnu Rusyd al-Jadd) dalam belajar dan meniti karir sebagai hakim di Cordova. Beliau wafat pada tahun 564 H / 1168 M.33 Ketiga, Ibnu Rusyd al-Hafizh atau terkenal dengan Averroes yang menulis kitab Bidayatul Mujtahid. Nama lengkapnya Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Ahmad bin Rusyd al-Hafidz al-Andalusi al-Qurt}ubiy al-Maliki beliau lahir pada tahun 520 H / 1126 M dan wafat pada tahun 595 H / 1198 M.34 32 Imam Ghozali dan Achmad Zaidun, Terj.Bidayatul Mujtahid, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, hlm. xvii-xviii 33 Imam Ghozali dan Achmad Zaidun, Terj.Bidayatul Mujtahid..., hlm. xvii-xviii 34 Imam Ghozali dan Achmad Zaidun, Terj.Bidayatul Mujtahid..., hlm. xvii-xviii 48
Yang menjadi obyek penelitian penulis yaitu Ibnu Rusyd al-Qurt}ubiy atau Ibnu Rusyd al-Jaddyang merupakan pendiri keluarga besar Ibnu Rusyd dan beliau adalah kakek dari Ibnu Rusyd al-Hafizh. a. Kelahiran Nama lengkapnya adalah Abi Al-Walid Muhammad bin Ahmad Ibnu Rusyd Al-Qurt}ubiy.35 Ia lahir pada tahun 455H.36 Ia merupakan ahli fiqih yang dihormati dan terkemuka. Ia pernah menjadi imam di Masjid Agung Cordova37 dan hakim di Cordova.38 Sebagai seorang hakim agung, ia banyak mengeluarkan fatwa-fatwa tertulis yang saat ini masih tersimpan di Perpustakaan Paris.39 Pada masanya, ia punya peran politik yang cukup penting. Hal ini ditandai dengan kemampuannya meredam pemberontakan dan kerusuhan di daerah-daerah propinsi di Andalusia. Ia pernah diangkat menjadi Duta Besar keliling, di antaranya dikirim ke Maroko untuk meminta pengertian Sultan dalam pembagian kekuasaan antara Andalus yang berpusat di Cordova dan Maroko yang berpusat di Marakhisy. Ia menjadi penasehat bidang agama bagi para amir kerajaan Murabithin.40 Pada akhir hidupnya, Ibnu Rusyd al-Qurt}ubiy jatuh sakit dan berbaring di tempat tidur selama 4 bulan lebih beberapa hari.41 Ia wafat pada hari Ahad dan dikuburkan pada hari Senin, 21 Dzalqa"dah 520 H,42 b. Sejarah Pendidikan dan Guru-Gurunya Ibnu Rusyd al-Qurt}ubiy adalah seorang imam yang alim, yang diketahui mempunyai pemikiran yang cerdas dan menjadi rujukan para ulama ahli fiqih untuk memberikan penjelasan-penjelasan dari lafadz yang 35 Muhammad bin Muhammad bin Umar bin Qasim Makhluf, T}abaqatil Malikiyyah, Beirut: Darul Kutub Ilmiyah, 2003, hlm. 190 36 Muhammad bin Muhammad bin Umar bin Qasim Makhluf, T}abaqatil Malikiyyah..., hlm. 190 37 Muhammad Mojlum Khan, 100 Muslim Paling Berpengaruh Sepanjang Sejarah, diterjemahkan oleh Wiyanto Suud dan Khairul Imam, Jakarta: Noura Books, 2012, hlm. 325 38 Imam Ghozali dan Achmad Zaidun, Terj.Bidayatul Mujtahid..., hlm. xviii 39 Ahmad Hanafi, Pengantar Filsafat Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1996, hlm. 165 40 Imam Ghozali dan Achmad Zaidun, Terj.Bidayatul Mujtahid..., hlm. xviii 41 Abi Al-Walid Muhammad bin Ahmad Ibnu Rusyd Al-Qurthubiy, Al-Muqaddima>t al- Mumahhida>t..., hlm. 6 42 Imam Ghozali dan Achmad Zaidun, Terj.Bidayatul Mujtahid..., hlm. xviii 49
50 musykil. Ia juga menguasai berbagai cabang ilmu, baik ilmu ushul maupun ilmu fara", serta taat dalam beragama dan perjalanan pendidikannya pun baik. Ibnu Rusyd al-Qurt}ubiy belajar fiqih pada Ibnu Rozaq dan berpegang teguh kepada Ibnu Rozaq. Beliau belajar kepada al-Jazani, Aba Abdillah bin Farj, Ibn Abi al-"Afiyah al-Jauhari, Aba Marwan bin Siraj dan beberapa golongan. Ia juga diperbolehkan memberikan fatwa oleh Abu "Abas al-"Udzri dan anaknya yang bernama Ahmad, Qadi "Iyadh dan Abu Bakar bin Muhammad Isybili, Abu Walid bin Khoiroh, Abu Bakar bin Maimun, Umar bin Wajib, Abu Hasan bin Ni"mah, Muhammad bin Sa"adah, dan lain-lain.43 c. Karya-karya Ibnu Rusyd al-Qurt}ubiy Berikut adalah karya-karya Ibnu Rusyd al-Qurt}ubiy:44 1) Al-Muqaddima>t 2) Al-Bayan wa al-Tahs}il 3) Ikhtis}ar al-Mabsu>t}ah 4) Ikhtis}ar Musykil al-As\ar li al-T}ahawi d. Metode Istinbat} Ibnu Rusyd al-Qurt}ubiy Penulis tidak menemukan mengenai metode istinbat} yang digunakan oleh Ibnu Rusyd al-Qurt}ubiy, akan tetapi Ibnu Rusyd al- Qurt}ubiy merupakan ulama pengikut mazhab Maliki.45 Sebagai seorang pengikut mazhab Maliki, Ibnu Rusyd al-Qurt}ubiy juga menggunakan metode-metode istinbat} hukum yang digunakan di kalangan mazhab Maliki, diantaranya:46 1) Al-Qur"an 43 Muhammad bin Muhammad bin Umar bin Qasim Makhluf, T}abaqatil Malikiyyah..., hlm. 190 44 Imam Ghozali dan Achmad Zaidun, Terj.Bidayatul Mujtahid..., hlm. xviii 45 Liz Sonneborn, Averroes (Ibnu Rusyd), Terj. Muhammad Abe, Jakarta: Muara, 2013, hlm. 43 46 Huzaemah Tahido Yanggo,Pengantar Perbandigan Madzhab, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 106.
51 Dalam beristinbat} berdasarkan nash syar"i Imam Malik melihat dan mengembangkannya dari segi nash dzahir, mafhum mukhalafah, mafhum muwafaqah dan al-tanbih ala al-"illah. Imam Malik juga sangat memperhatikan "illat yang disebutkan dalam nash (Al-tanbih ala al-"illah) dan mengembangkannya kepada sesuatu yang tidak disebutkan tetapi mempunyai "illat yang sama.47 Misalnya firman Allah pada surat al-An"am ayat 145: ٌَُٕكَي ٌَأ َلاِإ ًَُُّعْطَي ٍىِعاَط ىَهَع اًيَسَذُي َيَنِإ َيِدُٔأآَي يِف ُدِجَألآ مُق ... ٌ ْجِز ََُِّإَف ٍسيِوُِخ َىْذَن َْٔأ اًدُٕفْسَي اًيَ َْٔأ ًحَتْيَي Artinya: Katakanlah "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau babi, karena sesungguhnya semua itu kotor..."48 2) As-Sunnah Dalam hal ini Imam Malik beristinbat} hukum dari sunnah adalah mengambil hadis mutawatir, hadits masyur di zaman tabi"in atau tabi" tabi"in dan beliau tidak mengambil setelah zaman itu, menggunakan khabar ahad walaupun beliau lebih mendahulukan amalan penduduk Madinah.49 Sunnah merupakan penerang hukum- hukum al-Qur"an, pengurai teks-teksnya dan penafsir atas permasalahan yang dimunculkanya yang membutuhkan penjelasan dan keterangan lebih lanjut.50 Dengan demikian Sunnah berperan sebagai penjelas dan penegas al-Qur"an.51 Sebagaiman firman Allah SWT dalam surat an-Nahl ayat 44: ٌَُٔسَكَفَتَي ْىَُٓهَعَنَٔ ْىِْٓيَنِإ َلِوَُاَي ِساَُهِن ٍَِيَثُتِن َسْكِرنا َكْيَنِإ آَُْنَوََأَٔ ... 47 Kasuwi Saiban, Metode Ijtihad Ibnu Rusdy, Malang: Kutub Minar,2005, hlm.180. 48 Departemen Agama RI, Al-Qur"an dan Terjemahannya..., hlm. 212 49 Rasyad Hasan Khalil, Tarikh Tasyri" al-Islami, diterjemahkan oleh Nadirsyah Hawari dengan judul Tarikh Tasyri" Sejarah Legislasi Hukum Islam, Jakarta: Amzah, 2009, hlm. 183 50 Muchlis M Hanafi, MA dkk, Biografi Lima Imam Mazhab-Imam Malik, Tangerang: Lentera hati, 2013. hlm. 139. 51 Tariq Suwaidan, Biografi Imam malik, Jakarta: Zaman, 2007, hlm. 327.
52 Artinya: ...Dan Kami turunkan kepadamu Al-Qur"an, agar kamu telah supaya mereka menerangkan kepada umat manusia apa yang diturunkan memikirkan.52 kepada mereka dan 3) Is\ar Ahli Madinah Yang dimaksud dengan ijma" ahli Madinah adalah Ijma" ahlul Madinah yang asalnya dari an-Naql, yang artinya kesepakatan bersama yang berasal dari hasil mereka mencontoh Rasul. Bukan dari hasil ijtihad ahlul Madinah, seperti ukuran kadar mudd dan s}o", dan penentuan suatu tempat, seperti tempat mimbar Nabi Muhammad, atau tempat dilakukannya amalan-amalan rutin seperti adzan dan iqamah di tempat yang tinggi dan lain-lain.Oleh sebab itu maka dikalangan Mazhab Maliki menyatakan ijma" semacam ini dijadikan hujjah oleh Imam Malik. Sedangkan amalan-amalan ahli Madinah di kemudian hari, sama sekali tidak dijadikan hujjah oleh Imam Malik. Di kalangan mazhab Maliki sendiri, ijma" ahlil Madinah lebih diutamakan daripada khabar Ahad, sebab ijma" ahlil Madinah merupakan pemberitaan oleh jama"ah, sedang khabar ahad hanya merupakan pemberitaan perorangan.53 4) Fatwa Sahabat Fatwa sahabat atau Aqwal sahabat adalah semua perkataan, tindakan dan ketetapan dalam meriwayatkan dan memutuskan suatu persoalan. Imam Malik berpendapat bahwa fatwa sahabat itu bisa dijadikan hujjah berdasarkan:54 a) Al-Qur"an, surat Ali imran, ayat 110, yaitu: ٍَِع ٌََُْْٕٓ َتَٔ ِفُٔسْعًَْناِت ٌَُٔسُيْؤَت ِساَُهِن ْتَجِسْخُأ ٍحَيُأ َسْيَخ ْىُتُُك ... ِسَكًُُْنا 52 Departemen Agama RI, Al-Qur"an dan Terjemahannya..., hlm. 408 53 Tim Ilmiah Purnasiswa, Sejarah Tasyri" Islam, Lirboyo: Forum Pengembangan Intelektual, 2006, hlm.260 54 Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Bairut: Dar al-Fikr, 1985, hlm. 132.
53 Artinya: Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma"ruf dan mencegah dari yang munkar...55 b) Hadis riwayat "Abd bin Humaidi ىتيدتْإ ىتيدتقإ ىٓيؤت وٕجُن اك ىتاذصأ Artinya: Sahabatku bagaikan bintang-bintang, siapa saja diantara kamu ikuti, pasti engkau mendapatkan petunjuk. 5) Qiyas Qiyas adalah menghubungkan suatu peristiwa yang status hukumnya tidak disebutkan oleh nash dengan peristiwa yang disebutkan hukumnya lantaran"illat hukumnya sama, misalnya sabu- sabu dengan arak. Imam malik menjadikan qiyas sebagai sumber hukum setelah al-Qur"an,hadits, Amalul ahli Madinah dan Fatwa sahabat.56 6) Istihsan Banyak sumber yang menyatakan bahwa Imam Malik tadinya juga mengambil istihsan sebagai salah satu sumber hukum fiqh mazhabnya. Dalam al-Muwafaqat al-Syathibi meriwayatkan dari Asbaqh, ia berkata, "Aku mendengar Ibnu al-Qasim berkata dan meriwayatkan dari Malik, katanya sembilan per sepuluh (90%) ilmu itu adalah istihsan. Istihsan menurut Imam Malik, sebagaimana didefinisikan al- Syathibi dalam al-Muwafaqat adalah mengambil maslahat juz"i (persial) untuk menghadapi dalil yang bersifat kulliy (global). Hukum- hukum yang dilandaskan pada istihsan sebagai alat untuk mentarjih dalil-dalil yang saling bertentangan, sangat banyak sekali dalam fiqh Malik. Contohnya adalah praktik utang-piutang. Aslinya utang-piutang itu termasuk riba, karena merupakan pertukaran dirham dengan 55 Departemen Agama RI, Al-Qur"an dan Terjemahannya...,hlm. 94 56 Muhammad Ma"sum Zaini, Ilmu Ushul Fiqih, Jombang: Darul hikmah, 2008, hlm. 72.
dirham (uang dengan uang) dengan tempo. Tetapi praktik ini dibolehkan berdasarkan istihsan, karena mengandung unsur mengasihi dan tolong-menolong diantara manusia. Jika praktik ini dilarang maka akan menimbulkan haraj (kesulitan) bagi manusia57. 7) Mashlahah Mursalah Yaitu kemaslahatan-kemaslahatan yang tidak diperlihatkan oleh syara" kebatalannya dan tidak pula disebutkan oleh nas} tertentu dan dikembalikan pada pemeliharaan maksud syara" yang keadaan maksudnya dapat diketahui dengan al-Qur"an, Sunnah, Ijma" dan tidak diperselisihkan mengikutinya kecuali ketika terjadi pertentangan dengan maslahat lain. Menurutnya taklif (beban hukum) itu seiring dengan tujuan syari"at, yaitu untuk memberi kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Oleh Karena itu, dalam penetapan hukum Islam kemaslahatan merupakan faktor yang sangat penting untuk dijadikan dasar. Sebagai contoh diperbolehkannya menyiksa seseorang yang dicurigai mencuri harta orang lain, karena menurut Imam Malik tindakan seperti itu sesuai tujuan syariat, yaitu untuk melindungi harta benda manusia.58 8) Sadd ad-Zara"i Sadd Ad-Zara"i juga merupakan salah satu dasar dan sumber yang banyak diandalkan Imam Malik dalam beristinbat} hukum fiqh. Dalam hal ini yang sama dengan Imam malik adalah Imam ibn Hambal. Dzara"i adalah bentuk jama" dari dzari"ah maknanya wasilah atau jalan. Jadi makna sadd ad-dzara"i adalah menutup atau mengangkat jalan. Intinya adalah bahwa jalan menuju sesuatu yang haram hukumnya juga haram dan jalan sesuatu yang wajib hukumnya juga wajib. 57 Tariq Suwaidan, Biografi Imam Malik, Jakarta: Zaman, 2007, hlm. 351. 58 Kasuwi Saiban, Metode Ijtihad Ibnu Rusyd...,hlm.183. 54
55 Seperti halnya segala kekejian dan perzinaan adalah haram, maka jalan menuju kesana, seperti melihat aurat perempuan asing juga diharamkan karena dapat menimbulkan perzinaan tersebut.59 2. Pendapat dan Alasan Ijtihadiyah Ibnu Rusyd al-Qurt}ubiy tentang Kehadiran Saksi Pada Saat Akad Nikah a. PendapatIbnu Rusyd al-Qurt}ubiy ،دوقعنا حذوص ٔسوش ٍوي يونٔ لٕخدونا دُع ةجي اًَإ آشلإنا كنركٔ لاإ ٌأ ٌلاثقتووسي اووًيف ٌادٓووشئ ،خيذووص ّووداكُف دٓووشي ىوونٔ ٔوووت ٌإووف ّيهع.60 اتثثي ٌأ لاف خصي دقعنات زاسستسلاا ىنإ ادصق إَكي Artinya: Persaksian itu wajib ketika hendak dukhu>l dan itu tidak termasuk syarat sahnya akad, dan jikalau seseorang menikah tanpa persaksian maka akad nikahnya tetap sah, lalu disaksikan 2 (dua) orang saksi itu untuk kedepannya (nanti), kecuali kedua mempelaibertujuan untuk menyembunyikan akad, maka tetap tidak sah akadnya, walaupun setelah (akad) menghadirkan 2 (dua) orang saksi. Dari pendapat Ibnu Rusyd al-Qurt}ubiy di atas, diketahui bahwa saksi tidak harus hadir pada saat akad nikah, namun persaksian itu wajib ketika hendak dukhu>l karena persaksian itu bukan termasuk syarat sahnya akad. Akan tetapi menurut Ibnu Rusyd al-Qurt}ubiy, menghadirkan saksi ketika hendak dukhu>l tetap tidak sah jika dari awal kedua mempelai sudah mempunyai niat untuk nikah siri (menyembunyikan akad), dan tetap dianggap sebagai akad yang fasid. b. Alasan Ijtihadiyah Ibnu Rusyd al-Qurt}ubiy tentang Kehadiran Saksi Pada Saat Akad Nikah Dalam pendapat yang dikemukakan Ibnu Rusyd al-Qurt}ubiy mengenai saksi akad nikah dalam kitabnya al-muqaddima>t al- 59 Tariq Suwaidan, Biografi Imam malik..., hlm. 353. 60 Abi Al-Walid Muhammad bin Ahmad Ibnu Rusyd Al-Qurthubiy, Al-Muqaddima>t al- Mumahhida>t..., hlm. 479
56 mumahhida>t, beliau berpendapat bahwasannya saksi itu bukan sebagai syarat sahnya akad, oleh sebab itu saksi tidak harus hadir pada saat akad atau tidak harus menyaksikan akad. Beliau menambahkan, jika dalam melaksanakan akad nikah dan kedua mempelai mempunyai niat atau tujuan untuk menyembunyikan akad, maka akad nikah tersebut tidak sah, walaupun setelah akad nikah tersebut dihadirkan dua orang saksi. Ibnu Rusyd al-Qurt}ubiy menganggap akad tersebut adalah akad nikah siri berdasarkan hadits Rasulullah Saw. tentang nikah siri.61 61 Abi Al-Walid Muhammad bin Ahmad Ibnu Rusyd al-Qurt}ubiy, Al-Muqaddima>t al- Mumahhida>t..., hlm. 479
BAB IV ANALISIS PENDAPAT AS-SARAKHSIY DAN IBNU RUSYD AL- QURT}UBIY TENTANG KEHADIRAN SAKSI PADA SAAT AKAD NIKAH DAN IMPLIKASI HUKUMNYA A. Analisis Pendapat dan Alasan Ijtihadiyah as-Sarakhsiy dan Ibnu Rusyd al- Qurt}ubiy tentang Kehadiran Saksi Pada Saat Akad Nikah Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah Saw., dan media yang paling cocok antara panduan agama Islam dengan naluriah atau kebutuhan biologis manusia, dan mengandung makna dan nilai ibadah.1 Dalam melangsungkan perkawinan pasti ada syarat dan rukun yang harus terpenuhi agar nantinya perkawinan tersebut menjadi sah. Mulai dari syarat calon mempelai pria, calon mempelai wanita, wali, saksi, hingga shighat (ijab kabul). Sama halnya dengan syarat, yang termasuk dalam rukun juga harus dipenuhi. Andai kata salah satu syarat maupun rukun tidak terpenuhi, maka akan menyebabkan tidak sahnya perkawinan tersebut, karena sahnya suatu perkawinan adalah terpenuhi semua syarat dan rukunnya. Salah satu hal yang menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan adalah hadirnya seorang saksi. Saksi mempunyai peranan yang sangat penting dalam segala hal, baik dalam ranah pernikahan maupun jual beli, karena saksi dijadikan sebagai salah satu alat bukti yang akan memberikan keterangan mengenai kejadian yang dilihatnya apabila alat bukti yang lain dirasa kurang. Saksi adalah orang atau orang-orang yang melihat, mendengar, atau menyaksikan secara langsung mengenai suatu peristiwa dan apabila terjadi persengketaan mengenai peristiwa tersebut, maka saksi akan dimintai pertanggungjawabannya sesuai dengan apa yang telah ia lihat dan dengar. Hikmat disyariatkannya saksi dalam sebuah peradilan adalah seorang saksi dapat memenuhi hak-hak dan juga adanya saksi menjadikan kuat dari dalil 1 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Rajawali, 2013, hlm. 53 57
58 seorang yang didakwakan terhadap dakwaan dari pendakwa. Seorang saksi mempunyai beberapa kriteria tertentu yang disebutkan dalam fikih. Adanya saksi menunjukkan sebuah keadilan dalam Islam sebagai agama yang benar yang tidak meninggalkan cara untuk sebuah kemanfaatan kecuali dengan beberapa ketentuannya. Dan tidak ada sebuah faedah yang besar kecuali dengan saksi tersebut untuk mendapatkan sebuah dalil yang diakui sebagai jalan untuk mendapatkan keadilan.2 Fokus dalam penelitian ini adalah kedudukan saksi pada saat akad nikah menurut pendapat as-Sarakhsiy dan Ibnu Rusyd al-Qurt}ubiy dan implikasinya, yang mana terjadi perbedaan apabila saksi hadir atau tidak pada saat akad nikah itu akadnya fasid atau batal karena ulama Hanafiyyah membedakan antara fasakh dengan batal. Pendapat yang pertama adalah pendapat as-Sarakhsiy tentang kedudukan saksi sebagai syarat sahnya akad yang terdapat dalam kitab al-Mabsu>t}}, beliau menyatakan bahwa saksi harus hadir pada saat akad pernikahan karena saksi itu sebagai syarat sahnya pernikahan. Berikut penulis kutipkan pendapatnya:3 لأن حاكىنا من زجي كنر ذعت ذٍشأ مث ذداَ ذٌاشت َأ دٍُش شيغت جأشما جَزت ُنَ ذقعنات ساشقلاا داٍش ىهع لإا ذجَ امو إَ ذجُي منَ ذقعنا داٍش ىهع ٌُ لإا طششنا . اذيذص ذصافنا ًيهع لا ةهقىي داٍشلااتَ ذقعت شين ذصافناذقعنات ساشقلااَ ذصافنا Artinya: As-Sarakhsiy berpendapat: Apabila seorang laki-laki menikahi perempuan tanpa beberapa saksi atau hanya 1 (satu) saksi kemudiania mendatangkan saksi (setelah terjadi pernikahan) maka pernikahan tersebut tidak sah. Karena syarat dari tersebut adalah menyaksikan akad nikah, dan apabila hal itu tidak terlaksana, maka persaksian yang dilakukan itu untuk menetapkan atau mengikrarkan akad yang fasid tidaklah dianggap sebagai akad, dan menghadirkan saksi (setelah akad tersebut) tidak merubah akad yang fasid tersebut menjadi sah. Argumentasi as-Sarakhsiy bahwa saksi harus menyaksikan proses akad nikah karena syarat dari pernikahan adalah menyaksikan akad nikah. 2 Lihat, al-Jurjawi, H}ikmatut tasyri>' wa Falsafatuhu, Bairut: Da>r al-Fikr, tt, h. 99. 3 Syamsuddin As-Sarakhsiy, al-Mabsu>t juz V..., hlm. 35
59 Pendapat yang lain dan merupakan pendapat yang berbeda dengan pendapat yang pertama adalah pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Rusyd al- Qurt}ubiy yang terdapat dalam kitab al-muqaddima>t al-mumahhida>t, beliau menjelaskan bahwa saksi itu tidak harus hadir pada saat akad nikah atau tidak harus menyaksikan akad, namun persaksian itu wajib ketika hendak dukhu>l karena persaksian itu bukan merupakan syarat sahnya akad, berikut teks dalam kitab beliau: جَززت نإف ،ذقعنا حذص طَشش هم شينَ لُخذنا ذىع ةجي اموإ داٍشلإنا كنزكَ ىززنإ اذززصق اززوُكي لاإ نأ ن ثقبززضي اززميف ناذٍززشيَ ،خيذززص ًززداكىف ذٍززشي مززنَ ًيهع.4 ابثثي نأ ف خصي ذقعنات ساشضبصلاا Artinya: Persaksian itu wajib ketika hendak dukhul dan itu tidak termasuk syarat sahnya akad, dan jikalau seseorang menikah tanpa persaksian maka akad nikahnya tetap sah, lalu disaksikan 2 (dua) orang saksi itu untuk kedepannya (nanti), kecuali kedua mempelai bertujuan untuk menyembunyikan akad, maka tetap tidak sah akadnya, walaupun setelah (akad) menghadirkan 2 (dua) orang saksi. Pendapat as-Sarakhsiy dan Ibnu Rusyd al-Qurt}ubiy tentang saksi itu memiliki kesamaan yaitu kedudukan saksi sebagai syarat, dan letak perbedaan dalam kedua pendapat ini adalah dalam segi waktu menghadirkan saksi dan menyebabkan perbedaan implikasi hukumnya, yang pertama adalah pendapat as- Sarakhsiy yang menyatakan bahwa saksi itu sebagai syarat sahnya akad nikah sehingga saksi harus menyaksikan prosesi akad nikah, berbeda dengan pendapat Ibnu Rusyd al-Qurt}ubiy yang menyatakan bahwa saksi itu sebagai syarat nikah akan tetapi tidak harus menyaksikan pada saat akad nikah, kesaksian diberikan toleransi waktu hingga sebelum dukhu>l. Kedua imam yang penulis kemukakan menganut mazhab yang berbeda, as-Sarakhsiy menganut kepada mazhab Hanafi dan Ibnu Rusyd al-Qurt}ubiy menganut mazhab Maliki sehingga sangat wajar jika terjadi perbedaan pendapat karena mazhab memiliki ciri khas metode istinbat} masing-masing. Penulis 4 Abi Al-Walid Muhammad bin Ahmad Ibnu Rusyd Al-Qurthubiy, al-muqaddima>t al- mumahhida>t..., hlm. 479
60 mencoba memahami metode istinbat} ataupun alasan masing-masing imam yang menjadi sebab terjadinya perbedaan pendapat, sehingga penulis mengharap mendapatkan pendapat yang kuat. Pendapat as-Sarakhsiy dalam permasalahan ini berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas: من مك حاكو مهص لاق ًيهع َ 5 ىهص للها ىنايث ناذٌاش َ ىنَ َ نا امٍىع للها ىضس ساثع هتا حافص ةطاخ ٍُف حعتسأ يشضذي Artinya: Setiap pernikahan yang tidak dihadiri empat orang maka itu merupakan perbuatan yang keji, ada kho>t}ib (orang yang mengkhitbah atau calon mempelai suami), wali, dan dua orang saksi. Dalam kitab as-Sunan al-Kubra al-Baihaqiy dijelaskan mengenai hadits di atas, akan tetapi dalam kitab tersebut dari sanad Qotadah tidak ada kata حافص. Berikut bunyi hadits yang diriwayatkan dari Qotadah: .6 هيذٌاشَ ينََ ةطاخ : عتسأت لاإ لا حاكو Artinya: Tidak sah pernikahan kecuali dengan 4 (empat) hal yaitu khotib (orang yang mengkhitbah atau mempelai laki-laki), wali, dan dua orang saksi. Ini adalah sanad yang shahih.Akan tetapi Ibnu Qatadah tidak bertemu dengan Ibnu Abbas. Dan diriwayatkan dari jalur lain yang dinilai dhaif dari Ibnu Abbas secara marfu' akan tetapi masyhur dengan anggapan bahwa hadits tersebut mauquf. Hadits tersebut diriwayatkan pula dari Nabi dengan periwayatan yang lain. Hadits di atas dijadikan dasar hukum oleh as-Sarakhsiy karena ada hadits lain yang mendukung hadits dari Qotadah yang menganggap hadits dari Qotadah itu shahih, lalu Qotadah juga menjelaskan bahwa diriwayatkan juga dari jalur lain oleh Ibnu Abbas. Selain dari hadits di atas, as-Sarakhsiy juga mendasarkan pada qaul 'Umar: 5 Syamsuddin As-Sarakhsiy, al-Mabsu>t} juz V..., hlm. 31. Lihat juga di Abi Bakar Ahmad bin Husain bin 'Ali al-Baihaqiy, as-Sunan Kubra, Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2003, hlm. 231 6 Abi Bakar Ahmad bin Husain bin 'Ali al-Baihaqiy, as-Sunan Kubra..., hlm. 231
61 لاا ذداَ مجس جداٍشت جأشما جَزت مجشت ىتَألا ًىع للها ىضس شمع 7 لاق ًبمجس Artinya: Umar berkata : "Saya tidak pernah didatangi seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan dengan satu orang saksi laki-laki kecuali saya merajamnya. Mengenai hadits di atas, penulis menemukan di al-muwat}t}a' akan tetapi dengan matan yang berbeda, من حاكىت ىِتُأ باّطخنا شمع هت َنأ ،ّىّكمنا شيتُزنا هع ىتأ ،كنام هع ىثّذدَ تمّذقت ُنَ تىك . يزيجأ .لاَ ّشّضنا ازٌ حاكو لاقف . ٌجأشماَ مجس ًيهع ّلاإ ذٍشي .8 تمجشن ، ًيف Artinya: Yahya menyampaikan kepadaku (hadits) dari Malik, dari Abu 'z-Zubayr al-Makki bahwa sebuah kasus tentang sebuah pernikahan yang disaksikan oleh satu orang laki-laki dan satu orang wanita dibawa kepada 'Umar. Ia berkata: "Ini adalah sebuah pernikahan rahasia dan aku tidak membolehkannya. saja aku adalah orang pertama yang mengetahuinya, aku pasti sudah memerintahkan untuk merajam (melempar dengan batu), mereka.9 Jika Kedua hadits di atas yang menjadi landasan hukum as-Sarakhsiy dalam beristinbat} mengenai saksi, penulis tidak menemukan referensi dengan matan yang sama persis dengan apa yang diungkapkan as-Sarakhsiy, namun penulis menemukan di kitab-kitab hadits lain dengan matan yang berbeda akan tetapi dengan substansi yang hampir sama. Hal ini dikarenakan kitab al-Mabsu>t} ditulis pada saat as-Sarakhsiy berada di penjara dengan cara didiktekan oleh as- Sarakhsiy kepada murid-muridnya.10 Kitab al-Mabsu>t} tidak mencantumkan rujukan dan catatan kepustakaan, karena dapat dimaklumi karena faktor kelaziman dan kultur dalam penulisan seperti yang dimaksudkan itu belumlah menjadi sebuah tuntutan seperti pada jaman sekarang. Di tambah lagi dengan 7 Syamsuddin As-Sarakhsiy, al-Mabsu>t} juz V..., hlm. 31. Lihat juga di Imam Malik ibn Anas, al-Muwaththa', Beirut: Dar al-Fikr,t.th, hlm.331 8 Imam Malik ibn Anas, al-Muwat}t}a'..., hlm. 331 9 Imam Malik ibn Anas, al-Muwatta' Imam Malik Ibn Anas, Terj. Dwi Surya Atmaja, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999, hlm. 286 10 Abdullah Mustopa al-Maraghi, Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah..., hlm. 162
62 kondisi as-Sarakhsiy di dalam penjara yang secara fisik dan psikologis tentu berada dalam keterbatasan dan tekanan sehingga tidak memungkinkan menghadirkan banyak referensi. Dalam redaksi as-Sarakhsiy terdapat alasan yang mendasari pendapat beliau, yaitu menyatakan bahwa saksi harus didatangkan pada saat pernikahan, apabila saksi didatangkan setelah pernikahan maka pernikahan tersebut tidak sah, karena syarat dari pernikahan adalah menyaksikan akad nikah, berikut teks dalam kitab beliau: لأن حاكىنا من زجي كنر ذعت ذٍشأ مث ذداَ ذٌاشت َأ .11 دٍُش شيغت جأشما جَزت ُنَ ذقعنا ٌُ لإا داٍش ىهع طششنا Artinya: Apabila seorang laki-laki menikahi perempuan tanpa saksi atau 1 (satu) saksi kemudiania mendatangkan saksi (setelah terjadi pernikahan) maka pernikahan tersebut tidak sah. Karena syarat dari tersebut adalah menyaksikan akad nikah. Mengenai implikasi hukum dari mendatangkan saksi setelah akad maka akad tersebut dianggap akad yang fasid, berikut pendapat beliau: ذصافناذقعنات ساشقلااَ ذصافنا .12 ذقعنات ساشقلاا داٍش ىهع لإا اذيذص ذصافنا ًيهع لا ةهقىي ذجَ امو إَ داٍشلااتَ ذجُي ذقعت منَ شين Artinya: "Apabila hal itu tidak terlaksana (menyaksikan akad), maka persaksian yang dilakukan itu untuk menetapkan atau mengikrarkan akad yang fasid tidaklah dianggap sebagai akad, dan menghadirkan saksi (setelah akad tersebut) tidak merubah akad yang fasid tersebut menjadi sah). As-Sarakhsiy berpendapat bahwa kedudukan saksi itu sebagai syarat sahnya akad, maka penulis mencoba menganalisis pendapat as-Sarakhsiy dengan menggunakan teori syarat. Jika ditinjau dari teori syarat menurut Khudhari Bek,13 maka pendapat as- Sarakhsiy menempatkan saksi itu sebagai syarat s}ih}h}ah karena saksi sebagai 11 Imam Muhammad Ibn Ahmad Ibn Sahl Syamsul 'Aimah al-Sarkhisiy' al-Hanafiy, al- Mabsūt}..., hlm. 31 12 Imam Muhammad Ibn Ahmad Ibn Sahl Syamsul 'Aimah al-Sarkhisiy' al-Hanafiy, al- Mabsu>t}..., hlm. 31 13 Syaikh al-Kudhari Bek, Ushul Fiqh..., hlm. 59
syarat yang harus ada dalam akad yang akan menjadi penentu sah atau tidaknya akad pernikahan. Apabila saksi nikah tidak ada atau tidak menyaksikan akad nikah maka menurut as-Sarakhsiy nikahnya menjadi fasid. Sedangkan jika ditinjau dari teori syarat menurut Wahbah az-Zuhaili14 mengenai keberadaan syarat dalam akad, maka termasuk syarat s}ih}h}ah (sah) karena pengertian dari syarat sah adalah syarat yang harus dipenuhi karena mempunyai konsekuensi syar'i terhadap akad. Jika satu dari syarat tersebut tidak ada maka menurut para ulama Hanafiyyah akadnya menjadi rusak. Jika dilihat dari segi pengertian syarat sah, maka pengertian syarat sah di atas selaras dengan pendapat as-Sarakhsiy dalam kitabnya al-Mabsu>t} mengenai kedudukan saksi sebagai syarat sahnya akad yang harus dipenuhi dalam pernikahan. Kedudukan saksi dalam akad nikah bukan hanya sebagai orang yang menyaksikan prosesi akad nikah, akan tetapi saksi juga sebagai penentu sah tidaknya suatu pernikahan. Apabila saksi tidak hadir pada saat akad nikah, menurut pendapat as- Sarakhsiy akadnya menjadi fasid (rusak). Menurut ulama Hanafiyyah, akad yang fasid (rusak) masih mempunyai sebagian pengaruh dari pengaruh-pengaruh akad yang sah. Pernikahan yang rusak masih mempunyai pengaruh-pengaruh akibat persenggamaan dengan istri, nasab dinisbatkan ke ayah dan setelah dipisahkan, si perempuan harus menjalani masa iddah.15 Terkait dengan implikasi dari akad yang fasid (rusak), as-Sarakhsiy tidak menjelaskan secara detail, hanya saja fikih-fikih menyebutkan bahwa ulama Hanafiyyah membedakan antara pernikahan yang fasid (rusak) dengan yang batal. Berhubung nikah tanpa hadirnya saksi pada saat akad nikah termasuk akad yang fasid (rusak) menurut Hanafiyyah maka penulis fokus kepada pembahasan pernikahan yang fasid (rusak) dan implikasinya. Pernikahan yang fasid menurut ulama Hanafiyyah adalah yang tidak memenuhi syarat sahnya nikah. Saksi merupakan syarat sahnya nikah, jadi 14 Lihat Wahbah az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk..., hlm. 54-89 15 Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, juz IV..., hlm. 54-55 63
pernikahan tanpa dihadiri saksi maka akadnya termasuk akad yang fasid. Pernikahan yang fasid tidak mempunyai status hukum sebelum terjadi hubungan intim.Demikian juga, tidak sedikitpun konsekuensi pernikahan yang berlaku.16 Dalam pernikahan yang fasid dan belum melakukan hubungan suami istri, maka dalam pernikahan ini: 1. Hubungan intim tidak diperkenankan. 2. Tidak wajib memberi mahar dan nafkah kepada si perempuan. 3. Tidak wajib menunaikan iddah. 4. Tidak terjadi hubungan mahram sebab mus}harah. 5. Tidak ada penasaban anak kepada suami dan juga tidak ada hak saling mewarisi antara suami dan istri. Berbeda halnya jika pernikahan yang fasid itu dilanjutkan hingga melakukan dukhu>l, maka pernikahan yang fasid itu mempunyai implikasi hukum. Berikut penulis rangkumkan implikasi hukum dari pernikahan fasid jika telah terjadi hubungan suami istri:17 1. Wajib membayar mahar. Wajib membayar paling sedikitnya dari mahar mis\lidan mahar musamma walaupun telah terjadi jimak berulang-ulang. Jika mahar tidak disebutkan dalam akad, maka wajib mahar mis\li, berapa pun jumlahnya, karena kecacatan penyebutan. Kewajiban mahar dalam pernikahan yang rusak walaupun pada dasar (hukumnya) tidak wajib, karena ia bukanlah pernikahan yang sebenarnya, ia diwajibkan karena telah terjadi hubungan intim. 2. Tetapnya nasab anak dari si lelaki (suami), jika memang ada. Itu sebagai langkah kehati-hatian utuk merawat anak dan tidak menerlantarkannya. 3. Wajib iddah atas perempuan tersebut, mulai dari waktu pemisahan antara keduanya. Karena setelah terjadi persenggamaan, pernikahan yang rusak telah terlaksana dalam kaitannya dengan hak hubungan suami istri. Hak hubungan suami istri akan terus ada sebelum diadakan pemisahan antara keduanya. Oleh 16 Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, juz IV..., hlm.106 17 Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, juz IV..., hlm.106-108 64
65 sebab itu, si perempuan wajib menunaikan iddah setelah terjadi persenggamaan, bukan sekedar berduaan. Iddah yang ditunaikan tersebut disebabkan talak bukan kematian, yang dimulai semenjak pemisahan antara keduanya, atau semenjak sang suami meninggalkan istri, sekalipun si istri tidak mengetahui hal itu, menurut pendapat yang paling benar. 4. Tetapnya hubungan mahram sebab mus}aharah. Diharamkan bagi seorang laki-laki menikah dengan keluarga as}l istri dan furu'nya. Demikian hal juga dengan perempuan, ia diharamkan untuk dinikahi oleh as}l suami dan furu'nya. Pernikahan yang rusak tidak menyebabkan berlakunya hukum-hukum yang lain. Oleh sebab itu, tidak ada kewajiban memberi nafkah kepada istri dan taat kepada suami.Juga tidak ada hak saling mewarisi antara keduanya. Berbeda dengan pendapat as-Sarakhsiy, pendapat Ibnu Rusyd al-Qurt}ubiy mengenai saksi dalam pernikahan dalam salah satu karyanya yaitu al- muqaddima>t al-mumahhida>t, beliau berpendapat: جَززت نإف ،ذقعنا حذص طَشش هم شينَ لُخذنا ذىع ةجي اموإ داٍشلإنا كنزكَ ىززنإ اذززصق اززوُكي لاإ نأ ن ثقبززضي اززميف ناذٍززشيَ ،خيذززص ًززداكىف ذٍززش مززنَ ي ًيهع.18 ابثثي نأ ف خصي ذقعنات ساشضبصلاا Artinya: Persaksian itu wajib ketika hendak dukhu>l dan itu tidak termasuk syarat sahnya akad, dan jikalau seseorang menikah tanpa persaksian maka akad nikahnya tetap sah, lalu disaksikan 2 (dua) orang saksi itu untuk kedepannya (nanti), kecuali kedua mempelai bertujuan untuk menyembunyikan akad, maka tetap tidak sah akadnya, walaupun setelah (akad) menghadirkan 2 (dua) orang saksi. Dari pendapat Ibnu Rusyd al-Qurt}ubiy di atas, diketahui bahwa saksi itu tidak harus hadir pada saat akad nikah atau tidak harus menyaksikan akad, namun persaksian itu wajib ketika hendak dukhu>l karena persaksian itu bukan merupakan syarat sahnya akad. 18 Abi Al-Walid Muhammad bin Ahmad Ibnu Rusyd Al-Qurthubiy, al-muqaddima>t al- mumahhida>t, hlm. 479
66 Dalam redaksi kitab Ibnu Rusyd al-Qurt}ubiy, penulis tidak menemukan dalil yang bersanding dengan pendapat beliau, sehingga penulis mencoba memahami alasan-alasan yang terdapat dalam kitab beliau (al-muqaddima>t al- mumahhida>t) tentang kehadiran saksi pada saat akad nikah. Dalam kitab al-muqaddima>t al-mumahhida>t, Ibnu Rusyd al-Qurt}ubiy menyatakan bahwa persaksian itu wajibnya ketika hendak dukhu>l, dan persaksian itu bukan merupakan syarat sahnya akad nikah. Apabila seorang laki- laki menikahi perempuan tanpa ada persaksian maka akad nikahnya tetap sah, dan harus disaksikan dua orang saksi untuk kedepannya, berikut teks dalam kitab beliau: جَزت نإف ،ذقعنا حذص طَشش .19 هم شينَ لُخذنا ذىع ن ثقبضي اميف ناذٍشيَ ةجي اموإ داٍشلإنا كنزكَ ،خيذص ًداكىف ذٍشي منَ Artinya: Persaksian itu wajib ketika hendak dukhu>l dan itu tidak termasuk syarat sahnya akad, dan jikalau seseorang menikah tanpa persaksian maka akad nikahnya tetap sah, lalu disaksikan 2 (dua) orang saksi itu untuk kedepannya (nanti) Ibnu Rusyd al-Qurt}ubiy berpendapat bahwa saksi harus hadir ketika hendak dukhu>l (persetubuhan kedua belah pihak). Dan persaksian bukan merupakan syarat sahnya akad, akan tetapi sebagai syarat sahnya nikah. Ibnu Rusyd al-Qurt}ubiy menganut mazhab malikiyah berpandangan bahwa i'la>n lebih diutamakan daripada kesaksian. Pandangan ini berdasarkan dari illat ditetapkannya saksi sebagai syarat sahnya nikah, bukan sebagai syarat sahnya akad nikah. Malikiyah mengambil pemikiran bahwa untuk sampainya sebuah informasi dan bukti dari adanya suatu pernikahan tidak harus dengan menghadirkan saksi, namun bisa melalui i'la>n. Malikiyah membedakan antara saksi dengan i'la>n, dimana i'la>n dipahami sebagai sarana penyambung informasi dari suatu pernikahan dan tidak harus melalui hadirnya saksi dalam pelaksanaan akad nikah. Menurut Malikiyah saksi tidak dibutuhkan kehadirannya pada saat akad, namun saksi diharuskan 19 Abi Al-Walid Muhammad bin Ahmad Ibnu Rusyd al-Qurt}ubiy, al-muqaddima>t al- mumahhida>t..., hlm. 479
kehadirannya setelah akad nikah sebelum suami hendak mencampuri istrinya. Malikiyah lebih mengutamakan i'la>n nikah daripada kesaksian itu sendiri, karena dalam i'la>n sudah mencakup kesaksian. Walaupun demikian, malikiyah tetap menghadirkan dua orang saksi sebagai wujud dari pengalaman mereka terhadap hadits "Tidak sah suatu pernikahan tanpa adanya wali dan dua orang saksi yang adil." Hal ini didasarkan pada pandangan Malikiyah, yang benar-benar mengedepankan praktik ahli Madinah yang pada waktu itu mengamalkan hadits- hadits yang berkaitan dengan i'la>n. Menurut Malikiyah, kehadiran saksi dalam akad nikah tidaklah wajib, tetapi cukuplah dengan pemberitahuan (diumumkan) kepada orang banyak. Namun pemberitahuan itu sebelum mereka bercampur. Apabila kedua suami istri itu telah bercampur sebelum disaksikan (diketahui) oleh orang lain, maka keduanya harus dipisahkan (fasakh).20 Kemudian Ibnu Rusyd al-Qurt}ubiy melanjutkan pendapatnya, jika kedua mempelai mempunyai tujuan untuk menyembunyikan akad, maka akadnya menjadi tidak sah walaupun setelah akad menghadirkan dua orang saksi karena menurut beliau itu sama halnya dengan nikah siri. Pernyataan tersebut sama halnya Ibnu Rusyd al-Qurt}ubiy melarang adanya pernikahan siri. Berbeda halnya jika pernikahan tersebut diumumkan pada khalayak ramai. Menurut ulama Malikiyah, nikah siri itu rusak dengan talak ba'in jika suami istri tersebut telah melakukan persenggamaan. Sebagaimana juga rusaknya pernikahan tanpa saksi dengan terjadi hubungan suami istri. Mereka berdua dikenakan had zina; jilid atau rajam, jika telah terjadi persenggamaan dan hal itu mereka akui. Atau persenggamaan tersebut terbukti dengan persaksian empat saksi, seperti dalam kasus perzinaan. Mereka berdua tidak diberi ampunan hanya karena ketidaktahuan mereka. Akan tetapi mereka berdua tidak dikenakan had, jika pernikahan mereka telah menyebar dan diketahui oleh banyak orang, seperti 20 M. Ali Hasan, Perbandingan Mazhab Fiqh, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000, cet 2, h. 145-149. 67
dengan iringan pemukulan rebana, diadakan walimah, disaksikan satu orang selain wali, atau disaksikan dua saksi fasik dan sejenisnya.21 Ibnu Rusyd al-Qurt}ubiy berpendapat bahwa kedudukan saksi itu bukan sebagai syarat sahnya akad, maka penulis mencoba menganalisis pendapat Ibnu Rusyd al-Qurt}ubiy juga menggunakan teori syarat, yang telah penulis gunakan dalam menganalisis pendapat yang pertama yaitu pendapat Imam as-Sarakhsiy. Jika ditinjau dari teori syarat menurut Khudhari Bek22, maka pendapat Ibnu Rusyd al-Qurt}ubiy menempatkan saksi itu sebagai syarat kamal atau tamam karena keberadaan masyru>t} itu kurang sempurna tanpa adanya syarat. Hal ini selaras dengan kehadiran saksi yang merupakan syarat diperbolehkannya dukhu>l (bersenggama) dengan istri, dan bukan merupakan syarat sahnya akad. Dalam melakukan akad pernikahan, akad tersebut sah akan tetapi belum sempurna atau masih ditangguhkan. Sedangkan jika ditinjau dari teori syarat menurut Wahbah az-Zuhaili23 mengenai keberadaan syarat dalam akad, maka termasuk syarat nafaz}, yaitu syarat yang menentukan konsekuensi akad jika dilaksanakan, setelah syarat pelaksanaan dan sahnya terpenuhi. Jika satu syarat dari syarat nafaz} ini tidak ada maka akadnya mauquf (ditangguhkan). Hal ini selaras dengan pendapat Ibnu Rusyd al-Qurt}ubiy yang mendudukan saksi itu bukan sebagai syarat sahnya akad nikah akan tetapi sebagai syarat sahnya pernikahan. Dalam hal ini, akad pernikahan yang dilakukan itu sah akan tetapi belum bisa melakukan dukhu>l (bersenggama) karena masih mauquf (ditangguhkan). Termasuk syarat nafaz} karena syarat dari akad ini belum sempurna dan harus disempurnakan terlebih dahulu yaitu dengan cara mendatangkan saksi. Ibnu Rusyd al-Qurt}ubiy hanya memberikan toleransi waktu untuk mendatangkan saksi hingga ketika hendak dukhu>l. Menurut penulis, walaupun akadnya sah akan tetapi belum mendatangkan implikasi hukum seperti nafkah dan mahar, karena untuk bersenggama saja belum diperbolehkan hingga saksi didatangkan. 21 Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, juz IV..., hlm. 74 22 Syaikh al-Kudhari Bek, Ushul Fiqh..., hlm. 59 23 Lihat Wahbah az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk..., hlm. 54-89 68
69 Terkait dengan implikasi dari akad yang fasid (rusak), Ibnu Rusyd al- Qurt}ubiy tidak menjelaskan secara detail, hanya saja fikih-fikih menyebutkan bahwa nikah yang tidak sah atau pun cacat menurut Malikiyyah adalah pernikahan yang terjadi karena rusak (cacat) dalam salah satu rukun atau dalam salah satu syarat sahnya nikah.24 Saksi merupakan syarat sahnya pernikahan, jadi pernikahan yang tidak dihadiri saksi maka pernikahan tersebut dianggap pernikahan yang tidak sah atau rusak. Pernikahan yang rusak dan tidak sah apabila belum melakukan hubungan suami istri maka belum menimbulkan implikasi apa pun seperti tidak ada mahar dan tidak ada hak saling waris mewarisi. Sedangkan apabila sudah melakukan hubungan suami istri, maka pernikahan yang tidak dihadiri oleh saksi akan menimbulkan implikasi. Implikasi dari pernikahan yang tidak dihadiri saksi menurut Malikiyyah adalah sebagai berikut:25 1. Wajib membatalkannya selamanya, meskipun hubungan suami istri tersebut telah lama terjadi. 2. Diwajibkan membayar mahar karena telah terjadi hubungan suami istri, bukan sekedar terjadi khalwah (berduaan). 3. Tetapnya garis keturunan (nasab) anak kepada ayahnya. 4. Tidak ada hak saling mewarisi ketika nikah dalam kondisi rusak yang telah disepakati, karena nikah ini pada dasarnya tidak terlaksana. 5. Tetapnya hubungan kemahraman mushaharah (ikatan besanan), sebab telah terjadi wat}' (hubungan intim) atau sekedar pendahuluan berhubungan intim. Dengan syarat wat}' ini dianggap sebagai perbuatan zina26 yang mengharuskan dijatuhkan hukuman h}add. Namun apabila tidak dianggap sebagai perbuatan zina27 maka hubungan kemahraman mus}aharah tidak terjadi. 24 Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, juz IV..., hlm.109. 25 Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, juz IV..., hlm. 110-112 26 Tidak dianggap zina di sini maksudnya adalah apabila si suami tidak mengetahui akan keharamannya bahwa mereka telah berzina. 27 Dianggap sebagai zina apabila si suami mengetahui bahwa mereka telah berzina.
70 6. Seorang wanita diwajibkan ber-iddah, masa iddah itu dimulai sejak mereka dipisahkan setelah fasakh. Dari pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua pendapat yang diutarakan oleh as-Sarakhsiy dan Ibnu Rusyd al-Qurt}ubiy dalam mendudukkan saksi itu sebagai syarat namun dimasukkan ke klasifikasi syarat yang berbeda. As-Sarakhsiy menempatkan saksi itu sebagai syarat s}ih}h}ah akad nikah, sehingga saksi harus dihadirkan dan menyaksikan akad nikah. Sedangkan Ibnu Rusyd al-Qurt}ubiy menempatkan saksi itu sebagai syarat kamal atau tamam akad nikah, karena saksi itu sebagai jalan untuk menutup suatu kemungkaran. Perbedaan selanjutnya ditinjau dari teori macam-macam syarat dalam akad menurut Wahbah az-Zuhaili, bahwa as-Sarakhsiy menempatkan saksi itu sebagai syarat s}ih}h}ah (sah) yaitu syarat yang harus dipenuhi karena mempunyai konsekuensi syar'i terhadap akad. Sedangkan Ibnu Rusyd al-Qurt}ubiy menempatkan saksi sebagai syarat nafaz} yang mana jika tidak ada maka akadnya mauquf (ditangguhkan). Kedua pendapat imam di atas, yang sama-sama penulis analisis dengan menggunakan teori syarat, penulis lebih sependapat dengan pendapat as-Sarakhsiy yang mana saksi merupakan syarat sahnya akad nikah. Saksi harus dihadirkan dan menyaksikan akad nikah, karena melihat dari fungsi saksi itu sendiri adalah sebagai penentu sah atau tidaknya akad nikah tersebut, memberi pengertian betapa pentingnya pernikahan tersebut dan menampakkannya kepada orang-orang demi menangkis segala jenis prasangka dan tuduhan atas kedua mempelai. Karena pernikahan yang sah akan menimbulkan implikasi dari pernikahan tersebut seperti nafkah, mahar, dan sebagainya. Berbeda halnya jika pendapat Ibnu Rusyd al- Qurt}ubiy jika saksi tidak harus hadir pada saat akad nikah akan tetapi sebelum suami mencampuri istrinya. Saksi hanya mengetahui jika sudah terjadi pernikahan tanpa diketahui pernikahan yang dilakukan itu sudah sesuai rukun dan syaratnya. Kemudian mengenai implikasi dari pernikahan tanpa dihadiri oleh saksi, apabila belum melakukan dukhu>l (persenggamaan), maka menurut as-Sarakhsiy (Hanafiyyah) dan Ibnu Rusyd al-Qurt}ubiy (Malikiyyah) menyatakan bahwa belum mempunyai implikasi hukum apa pun, seperti: hubungan intim tidak
71 diperkenankan, tidak wajib memberi mahar dan nafkah, tidak wajib iddah, tidak terjadi hubungan mahram sebab mus}aharah, serta tidak ada penasaban anak kepada suami dan tidak ada hak saling waris mewarisi. Pernikahan tersebut dianggap tidak pernah ada. Berbeda halnya apabila sudah pasangan suami istri tersebut telah melakukan dukhu>l, maka as-Sarakhsiy (Hanafiyyah) dan Ibnu Rusyd al- Qurt}ubiy (Malikiyyah) berbeda dalam memberikan implikasi hukum. Berikut penulis paparkan implikasi hukum dalam bentuk tabel: NO. IMPLIKASI AS-SARAKHSIY IBNU RUSYD AL- (HANAFIYYAH) QURT}UBIY(MALIKIYYAH) 1. Mahar Wajib membayar mahar Wajib membayar mahar sedikitnya dari mahar musamma jika mahar mis\lidan mahar disebutkan dalam akad, dan musamma. mahar mis\li jika tidak disebutkan secara benar dalam akad. 2. Nasab (garis Tetapnya nasab anak Tetapnya nasab anak kepada keturunan) dari suami sebagai ayahnya. langkah kehati-hatian untuk merawat anak. 3. Iddah Wajib iddah bagi Wanita diwajibkan ber-iddah, perempuan, mulai dari dan masa iddah dimulai sejak waktu pemisahan antara mereka dipisahkan setelah keduanya. fasakh. 4. Hubungan Tetapnya hubungan Tetapnya hubungan mahram mahram sebab mahram sebab mus}aharah dengan syarat mus}aharah mus}aharah. wat}' dianggap sebagai perbuatan zina. 5. Status Pernikahan cerai Pernikahan wajib dibatalkan Perceraian dengan talak ba'in. selamanya, artinya pernikahan
72 cerai dengan talak ba'in. 6. Waris Tidak ada hak saling Tidak ada hak untuk saling waris mewarisi. waris mewarisi. Pada dasarnya kedua pendapat as-Sarakhsiy dan Ibnu Rusyd al-Qurt}ubiy jika ditelaah lebih dalam memiliki tujuan kemaslahatan yang sama yaitu agar tidak terjadi fitnah, namun perbedaannya dari segi waktunya. Apabila melaksanakan pendapat as-Sarakhsiy, syarat awal untuk melaksanakan akad nikah sedikit lebih berat yaitu harus menghadirkan saksi pada saat akad nikah.Walaupun syarat awalnya sedikit lebih berat, namun untuk kebelakangnya tidak ada tanggungan lagi seperti jika hendak dukhu>l maka diperbolehkan karena rukun dan syaratnya sudah terpenuhi pada saat akad nikah dilaksanakan. Sementara ketika melaksanakan pendapat Ibnu Rusyd al-Qurt}ubiy saksi tidak harus hadir dan menyaksikan akad nikah, akan tetapi saksi wajib ketika hendak dukhu>l karena saksi bukan sebagai syarat sahnya akad. Syarat awal untuk melaksanakan akad nikah lebih ringan jika dibanding dengan pendapat as- Sarakhsiy, karena saksi tidak harus hadir pada saat akad nikah, namun untuk kebelakangnya lebih berat karena ada syarat yang belum terpenuhi yaitu mendatangkan saksi ketika hendak dukhu>l. Akad nikah yang dilaksanakan tersebut sah, namun masih mauquf (ditangguhkan) jadi masih belum diperbolehkan dukhu>l hingga saksi dihadirkan. Menurut hemat penulis apabila ditinjau dari kondisi masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, dari kedua pendapat yang diutarakan oleh as-Sarakhsiy dan Ibnu Rusyd al-Qurt}ubiy, pendapat yang lebih relevan untuk diimplementasikan di Indonesia adalah pendapat as-Sarakhsiy yang mana saksi dihadirkan pada saat akad nikah, dan hal ini juga sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, bahwasannya dalam Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa saksi merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, sehingga saksi harus dihadirkan dan menyaksikan akad nikah.
B. Relevansi Pendapat as-Sarakhsiy dan Ibnu Rusyd al-Qurt}ubiy Mengenai Kehadiran Saksi Pada Saat Akad Nikah Dengan Konteks Masyarakat Muslim di Indonesia Bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama sebagai manifestasi dari sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa yang pelaksanaannya dijamin dalam Pasal 29 UUD 1945. Ini mengandung arti bahwa pembentukan hukum nasional tidak boleh bertentangan dengan agama yang dianut di Indonesia ini.28 Indonesia merupakan negara hukum yang mana masyarakat harus mematuhi aturan hukum yang berlaku. Berbagai macam hukum yang diadopsi di Indonesia, mulai dari hukum barat, hukum Islam, dan hukum adat. Ketiga hukum tersebut sampai saat ini masih dianut oleh masyarakat Indonesia. Berhubung masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, maka penulis fokus ke masyarakat muslim di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang terkena efek modernisasi dan kebudayaan. Pengaruh dari budaya luar ini telah nampak dari tingkah laku yang cenderung kebarat-baratan. Modernisasi yang berkembang pesat dengan ditandai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, ternyata benar-benar membuat generasi sekarang jauh dari ajaran-ajaran agama. Dengan kemajuan di bidang elektronika misalnya telah ditemukan berbagai macam media dan sarananya seperti: media cetak, radio, televisi, penerbit, pameran dan museum, diskusi, majelis taklim, dan lain-lain. Agar semua pelayanan berjalan lancar dan efektif digunakan berbagai perlengkapan modern yang mutakhir, seperti: telepon, hp, komputer, internet kantor berita penerbit bahkan satelit buatan. Jika salah dalam menggunakan kemajuan teknologi akan berdampak buruk bagi generasi sekarang. Melihat kondisi masyarakat Indonesia sekarang ini yang telah dipengaruhi oleh budaya barat dengan pergaulan bebas dan tingginya angka kejahatan salah satunya yaitu pemalsuan data calon pengantin di KUA, maka penulis mencoba memaparkan akan urgensi kehadiran saksi di segala macam transaksi. 28 Ali Imron, Transformasi Hukum Islam ke Dalam Hukum Nasional Indonesia, Hukum dan Dinamika Masyarakat VOL. 5, No.2 April 2008. Jurnal dipublikasikan. 73
1. Pergaulan bebas Islam merupakan agama wahyu, yang sangat besar kepeduliannya terhadap akhlaqul karimah dalam konteks hubungan sesama manusia, seiring dengan perkembangan teknologi pada dasawarsa sekarang di satu aspek diakui suatu kebenaran dan kehebatan dalam menghadirkan peralatan serba modern, yang dapat membantu kestabilan baik dalam hubungan dengan Allah maupun manusia dengan sesama manusia. Akan tetapi perlu diketahui dibalik perkembangan tersebut dapat membawa umat manusia ke jalan yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam, sebagaimana Sudarsono mengatakan bahwa kenakalan remaja dirasa telah mencapai tingkat yang cukup meresahkan bagi masyarakat. Kondisi ini memberikan dorongan kuat pada pihak-pihak yang bertanggung jawab mengenai masalah ini, seperti kelompok edukatif di lingkungan sekolah, kelompok hakim atau jaksa dibidang penyuluhan dan penegakan kehidupan kelompok.29 Dewasa ini melihat pergaulan generasi muda, telah mengalami perubahan dari adat budaya dan agama yang selama ini telah diajarkan dari mereka kecil. Pergaulan generasi muda sekarang ini ada sisi positif maupun negatifnya. Sisi positifnya yaitu kebebasan berfikir dan berkreasi dengan kerjasama antar lawan jenis sehingga terjalin kerjasama yang solid karena kedekatannya, sedangkan sisi negatifnya yaitu banyaknya berbagai gejala sosial seperti seks pra-nikah yang mengakibatkan hamil di luar nikah. Dalam kehidupan sehari-hari para remaja tidak terlepas dari pengaruh- pengaruh lingkungan dimana remaja itu berada. Jika remaja berada di lingkungan yang baik maka akan berpengaruh kepada tingkah laku yang baik, begitupun sebaliknya. Sepasang insan yang berlawan jenis, para remaja, maupun orang-orang tua yang sudah berkeluarga, manakala berada disuatu tempat yang sepi atau sunyi dan keduanya bukan merupakan muhrim atau bukan merupakan suami istri, tentu membuat kesan yang negatif.Karena dalam keadaan seperti ini manusia mudah diperdaya oleh godaan setan dan 29 Sudarsono, Kenakalan Remaja, Jakarta: Reneka Cipta, 1991, hlm. 2 74
nafsu seksual mereka mudah berkobar kobar laksana ledakan volkanis yang dijinakkan.30 Melihat dari kondisi para remaja yang rentan akan pergaulan bebas yang menjerumus ke arah zina, penulis lebih sependapat dengan pendapat as- Sarakhsiy yang mana saksi harus dihadirkan pada saat akad nikah. Saksi menyaksikan langsung prosesi akad nikah dan menentukan sah atau tidaknya akad pernikahan yang dilakukan karena pernikahan yang sah akan berdampak dengan hak nafkah, waris mewarisi, haramnya mertua, menetapkan keturunan, hak mahar, dan lain-lain. Jika diterapkan pada pendapat Ibnu Rusyd al-Qurt}ubiy, kurang relevan karena beliau memberikan toleransi waktu untuk mendatangkan saksi hingga ketika hendak dukhu>l. Dengan melihat kondisi masyarakat Indonesia saat ini yang remaja sudah dipengaruhi dengan modernisasi, budaya pacaran, dan lain sebagainya maka kurang sesuai jika menerapkan pendapat Ibnu Rusyd al-Qurt}ubiy. Pergaulan bebas, seks di luar nikah, kumpul kebo dan semacamnya sudah menjadi tradisi yang tidak asing lagi disaksikan melalui pemberitaan media massa. Pacaran bahkan dijadikan ukuran untuk melihat kesetiaan dengan kesediaan untuk mencurahkan kasih tanpa batas di luar nikah.Pandangan remaja terhadap nilai kesucian dan keperawananpun mulai bergeser.31 Andaikata remaja tersebut menikah yang belum didatangkan saksi, akad yang dilakukan tersebut sah. Akan tetapi belum bisa melakukan dukhu>l hingga didatangkan saksi. Dalam akad yang sah tersebut, tidak ada yang bisa menjamin kedua mempelai tersebut tidak akan melakukan dukhu>l dengan melihat kondisi remaja pada saat ini. Lingkungan sangat berpengaruh dengan tingkah laku dan kebiasaan para remaja. Jika remaja tersebut berada di lingkungan yang baik maka mereka akan dijaga keluarganya untuk tidak melakukan dukhu>l terlebih dahulu, berbeda jika remaja tersebut berada di 30 Sudarsono, Kenakalan Remaja..., hlm. 5 31 Abu al-Gifarri, Romantika Remaja, Kisah-kisah Tragis dan Solusinya dalam Islam, Bandung: Mujahid Press, 2002, hlm. 129 75
lingkungan keluarga yang acuh tak acuh, maka tidak ada yang tahu nantinya mereka akan melakukan persenggemaan atau tidak. Jadi penulis lebih sependapat dengan pendapat as-Sarakhsiy yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat muslim di Indonesia, karena sah atau tidaknya akad yang dilakukan langsung dipertegas pada saat itu juga. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, karena syarat dan rukun nikahnya sudah terpenuhi, serta kedua mempelai telah sah menjadi suami istri. 2. Pemalsuan data yang terjadi di KUA Kec. Bantarbolang, Pemalang Data ini penulis dapatkan dari penelitian skripsi yang dilakukan oleh Saudara Ahmadi.32 Di dalam skripsi ini, Ahmadi menjelaskan mengenai asal mula pemalsuan data itu terjadi serta faktor yang melatarbelakangi praktik pemalsuan identitas calon pengantin pria (Saripudin) hingga bisa lepas dari pengamatan pihak KUA. Pernikahan yang dilakukan oleh Saripudin dan Sakinah memenuhi syarat administrasi seperti dokumen N1 sampai dengan N7 dan dokumen lain yang dibutuhkan untuk mengajukan perkawinan di KUA hingga pernikahan dapat dilaksanakan. Setelah pernikahan sah dan terjalin selama kurang lebih satu bulan, ada laporan dari pihak istri yang lain bahwa Saripudin telah mempunyai istri dan statusnya belum diceraikan. Kemudian pihak KUA melakukan pemeriksaan kembali dokumen-dokumen dari Saripudin yang ternyata Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang ditunjukkan oleh Saripudin yang statusnya masih pria jejaka itu telah dipalsukan dan tidak sesuai dengan sebenarnya, karena Saripudin pindah alamat dari Jawa Tengah ke Jawa Barat dan mendapat KTP asli berstatus jejaka. Setelah terbukti melakukan pemalsuan data, maka pihak KUA menyerahkan kasus tersebut ke pihak Pengadilan Agama untuk diproses sesuai hukum. 32 Ahmadi, Analisis Terhadap Pemalsuan Identitas Calon Pengantin (Studi Kasus di KUA Kec. Bantarbolang, Pemalang), Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016 76 telah
Kasus pemalsuan data calon pengantin di atas sudah melewati sesuai dengan prosedur yang ada, mulai dari pendaftaran di KUA, pemeriksaan dokumen, hingga sudah sah menjadi suami istri selama kurang lebih satu bulan, ternyata masih bisa mencari celah untuk melakukan kecurangan pernikahan tersebut. Pernikahan yang dilakukan telah mendatangkan saksi, telah lengkap rukun dan syaratnya, akan tetapi demi menghindari susahnya proses untuk berpoligami, Saripudin tega untuk melakukan pemalsuan data. Jika melihat kasus di atas mengenai pemalsuan data diri pengantin, yang sudah terpenuhi syarat dan rukunnya, sudah terdaftar di KUA, dan sudah dihadirkan seorang saksi ternyata masih bisa melakukan pemalsuan, apalagi jika saksi tidak hadir pada saat akad nikah, nantinya tidak ada yang menjadi penentu sah atau tidaknya pernikahan tersebut, tidak ada yang menjelaskan atau menceritakan bagaimana pernikahan tersebut terjadi, karena jika terjadi sengketa seperti ini, saksi sangat diperlukan kehadirannya. Melihat dari pergaulan bebas para remaja dan adanya kasus pemalsuan data di KUA Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang, saksi sangat diperlukan peranannya disamping sebagai penentu sah atau tidaknya pernikahan tersebut, karena pernikahan tanpa dihadiri saksi berdampak berat bila dilanjutkan hingga melakukan hubungan suami istri. Penulis mencoba mengaitkan dengan implikasi hukum nikah tanpa dihadiri oleh saksi pada saat akad nikah menurut Hanafiyyah (as-Sarakhsiy) dan Malikiyyah (Ibnu Rusyd al-Qurt}ubiy) Pendapat as-Sarakhsiy (Hanafiyyah) lebih relevan dengan konteks masyarakat muslim di Indonesia dan lebih ringan implikasi hukumnya, karena jika ditinjau dari sisi akibatnya lebih ringan as-Sarakhsiy karena kedua mempelai masih bisa punya kemungkinan untuk kembali menikah lagi yaitu berstatus talak. Berbeda dengan pendapat Ibnu Rusyd al-Qurt}ubiy bahwa pernikahan tanpa dihadiri oleh saksi akan mengakibatkan pembatalan pernikahan selamanya, itu artinya kedua mempelai tidak bisa bersatu kembali selamanya. Ditinjau dari pergaulan bebas yang banyak dilakukan oleh remaja Indonesia serta adanya kasus pemalsuan data untuk melaksanakan pernikahan, 77
penulis berpendapat bahwa saksi sangat dibutuhkan kehadirannya di segala macam transaksi untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Fungsi dari kehadiran saksi pada saat akad nikah adalah sebagai penentu sah atau tidaknya akad nikah. Di samping itu juga untuk memberitahukan kepada masyarakat sekitar bahwa telah menikah dan untuk menghindari dari terjadinya pengingkaran. Sebagai contoh saksi untuk menghindarkan kedua mempelai dari fitnah dan isu-isu yang tidak baik, dimana fitnah dan isu-isu tersebut bisa membuat aib atau malu kedua mempelai tersebut bahkan keluarganya pun malu. Maka saksi ini dihadirkan untuk menghalau semua prasangka buruk, saksi akan memberitahukan yang sebenarnya bahwa kedua mempelai tersebut telah sah menjadi suami istri dan akan menjelaskan pernikahan tersebut jika di kemudian hari terjadi sengketa atau permasalahan. Saksi untuk membedakan sesuatu yang halal dengan yang haram, karena biasanya sesuatu yang halal itu ditampakkan, sedangkan yang haram biasanya cenderung untuk ditutup-tutupi atau disembunyikan. Untuk itu diperbolehkannya adanya nikah sirri konteks fikih yaitu pernikahan yang tidak dihadiri oleh dua orang saksi. Pendapat as-Sarakhsiy dan Ibnu Rusyd al-Qurt}ubiy, jika dilihat melalui ranah tujuan dan hikmah disyaratkannya persaksian dalam pernikahan terdapat sisi perbedaan dan persamaan diantara kedua pendapat. Apabila dipandang dari kacamata fungsi saksi sebagai penentu sah atau tidaknya suatu akad, sudah jelas jika as-Sarakhsiy cenderung lebih kuat pendapatnya. Pendapat Imamnya yang dianut, Imam Abu Hanifah yang menjadikan saksi sebagai syarat sahnya akad nikah menjadikan setiap akad pernikahan yang dilaksanakan tanpa hadirnya saksi adalah tidak sah. Dengan hukum ini, maka saksi mutlak dihadirkan pada saat akad nikah agar para saksi mendengar ijab dan qabul ketika diucapkan oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Adapun pendapat Ibnu Rusyd al-Qurt}ubiy cenderung agak lemah karena beliau memposisikan saksi bukan sebagai syarat sahnya akad nikah yang mana saksi boleh dihadirkan setelah akad nikah sebelum dukhu>l. Sehingga saksi bukan 78 tidak
berperan sebagai penentu sah atau tidaknya suatu akad pernikahan. Saksi hanya mengetahui bahwa telah terjadi suatu pernikahan dan telah resmi menjadi suami istri akan tetapi tidak mengetahui akad yang dilakukan telah sesuai dengan rukun dan syaratnya atau tidak. Sedangkan jika dipandang dari ranah filosofis yang mana salah satu fungsi dari persaksian adalah untuk mengumumkan acara pernikahan tanpa ada maksud dan tujuan untuk menyembunyikan akad, maka pendapat Ibnu Rusyd al- Qurt}ubiy yang cenderung lebih kuat dibanding pendapat as-Sarakhsiy. Sebab Ibnu Rusyd al-Qurt}ubiy berpendapat bahwa suatu pernikahan yang mempunyai maksud untuk menyembunyikan akad nikah walaupun itu dihadiri oleh saksi maka nikah tersebut tidak sah karena itu merupakan nikah siri (nikah yang disembunyikan). Berbeda dengan pendapat Hanafiyyah (as-Sarakhsiy) bahwa akad tidak dapat batal sebab berpesan kepada para saksi ataupun wali untuk menyembunyikan akad. Seandainya akad nikah tersebut disembunyikan oleh wali, para saksi dan kedua mempelai maka akadnya tetap sah karena telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Jika penulis analisis dengan dua pendapat Imam, yang pertama dari pendapat as-Sarakhsiy, yaitu saksi harus menyaksikan akad nikah dan harus hadir pada saat akad nikah. Dari pendapat as-Sarakhsiy terlihat bahwa beliau sangat mementingkan kehadiran saksi pada saat akad sehingga saksi harus menyaksikan akad nikah. Sedangkan yang kedua dari pendapat Ibnu Rusyd al-Qurt}ubiy yang menyatakan bahwa saksi itu bukan syarat sahnya akad, sehingga saksi tidak harus hadir pada saat akad nikah hingga hendak dukhu>l. Pendapat Ibnu Rusyd al-Qurt}ubiy apabila dilihat dari segi moral dan adat istiadat yang berlaku di Indonesia maka tidak relevan, karena persetubuhan merupakan perbuatan yang bersifat pribadi, yang tidak pantas apabila disaksikan oleh orang lain. Pada sisi lain kebiasaan tersebut tidak berlaku dalam adat istiadat masyarakat Indonesia. Apabila ditinjau dari maslahatnya, kesaksian seperti yang diungkapkan Ibnu Rusyd al-Qurt}ubiy ini hanya sedikit sekali maslahatnya, yaitu dua orang saksi hanya dapat mengetahui bahwa antara kedua mempelai tersebut telah resmi 79
menjadi suami istri yang sah, tanpa diketahui akad yang dilakukan tersebut memang sudah sesuai dengan rukun syaratnya atau tidak, yang saksi ketahui hanyalah mereka telah resmi menjadi suami istri. Dari analisis tersebut jika dilihat dengan konteks bangsa Indonesia maka kurang relevan. Dalam hukum positif di Indonesia, permasalahan saksi diatur dalam Kompilasi Hukum Islam bab IV yang menjelaskan mengenai rukun dan syarat perkawinan. Bunyi pasal 14 yang merupakan bagian kesatu dalam Bab IV tersebut adalah:33 Untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a. Calon Suami; b. Calon Isteri; c. Wali Nikah; d. Dua orang saksi dan; e. Ijab dan Kabul. Kewajiban saksi yang diatur dalam pasal ini sejalan dengan pemikiran para Imam Mazhab yang seluruhnya sepakat menyatakan bahwa saksi harus ada dalam pernikahan. Kemudian Pasal 24 bagian Keempat dalam Bab IV membahas mengenai saksi nikah yang berbunyi:34 (1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. (2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Aturan ini secara jelas menjunjung makna dari pernikahan. Pernikahan adalah sesuatu yang sakral tidaklah semata-mata sebagai hubungan keperdataan biasa. Jadi saksi dihadirkan untuk memberi pengertian betapa pentingnya pernikahan tersebut. Dilanjutkan Pasal 25 yang tertulis:35 Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki- laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. 33 Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Nuansa Aulia, 2011, hlm. 5 34 Kompilasi Hukum Islam, hlm. 8 35 Kompilasi Hukum Islam, hlm. 8 80
Pasal ini menjelaskan bahwa tidak semua orang bisa menjadi saksi dalam akad nikah, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Pada Pasal 26 tertulis:36 Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan. Pasal ini dengan jelas menyatakan bahwa saksi harus hadir dan menyaksikan pada saat akad nikah. Kemudian saksi harus menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad dilangsungkan. Hal ini untuk meminimalisir adanya persengkataan untuk kedepannya nanti. Kemudian Undang-Undang Perkawinan Pasal 26 ayat (1) menegaskan: "Perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami istri, jaksa, dan suami atau istri." Dari uraian di atas tampak jelas bahwa mayoritas aturan yang ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam lebih relevan dengan pendapat as-Sarakhsiy yang mana saksi harus dihadirkan dan menyaksikan secara langsung pada saat akad nikah. Dari penjelasan di atas pendapat as-Sarakhsiy lebih relevan terhadap hukum Islam yang berkembang di Indonesia. Hukum yang berkembang di Indonesia sekarang ini adalah segala macam transaksi harus disaksikan dan dicatatkan untuk meminimalisir pengingkaran atau sengketa di kemudian hari. Kehadiran saksi dalam akad nikah sangat diperlukan, apabila saksi tidak hadir pada saat akad nikah dilangsungkan, akibat hukumnya nikah tersebut tidak sah. Kedua pendapat antara as-Sarakhsiy dan Ibnu Rusyd al-Qurt}ubiy jika melihat kondisi masyarakat Indonesia sekarang ini yang rentan terjadi manipulasi data atau pemalsuan data dalam perkawinan, dan pergaulan bebas misalnya, menurut penulis pendapat as-Sarakhsiy yang mengharuskan kehadiran saksi pada 36 Kompilasi Hukum Islam, hlm. 8 81
saat akad lebih relevan diiimplementasikan dalam masyarakat muslim Indonesia. Sedangkan ditinjau dari segi hukum, pendapat as-Sarakhsiy lebih relevan diterapkan di Indonesia karena dalam hukum Indonesia, segala macam transaksi harus disaksikan dan dicatakan untuk menghindari hal-hal dari yang tidak diinginkan seperti pemalsuan atau penipuan. 82
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Setelah penulis memberikan pembahasan secara keseluruhan, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Kehadiran saksi pada saat akad nikah menurut as-Sarakhsiy merupakan syarat sah akad nikah, sedangkan menurut Ibnu Rusyd al-Qurt}ubiy bukan merupakan syarat sah akad melainkan sebagai syarat sah pernikahan. Yang menjadikan perbedaan yaitu dari segi waktu mendatangkan saksi pernikahan. As-Sarakhsiy mengharuskan saksi hadir pada saat akad nikah, sedangkan Ibnu Rusyd al-Qurt}ubiy memberikan toleransi waktu untuk menghadirkan saksi hingga sebelum dukhu>l. Hal ini disebabkan perbedaan dalam penempatan syarat dalam akad nikah. Menurut as-Sarakhsiy saksi merupakan syarat sah akad pernikahan, sehingga saksi harus menyaksikan secara langsung prosesi akad nikah. Kemudian kehadiran saksi pada saat akad nikah menurut Ibnu Rusyd al-Qurt}ubiy merupakan syarat kamal atau tamam, sehingga saksi tidak diharuskan hadir pada saat akad nikah, namun sebelum suami hendak mencampuri istrinya, saksi harus dihadirkan terlebih dahulu. Kemudian faktor yang mempengaruhi perbedaan pendapat as-Sarakhsiy dan Ibnu Rusyd al-Qurt}ubiy mengenai saksi pada saat akad nikah adalah dalam pengklasifikasian syarat menurut macam-macam syarat dalam akad. Pendapat as-Sarakhsiy mengkategorikan saksi itu sebagai syarat s}ih}h}ah (sah) akad. Jadi saksi harus hadir pada saat akad nikah. Sedangkan Ibnu Rusyd al- Qurt}ubiy memasukkan saksi itu sebagai syarat nafaz}, akad yang dilakukan sah akan tetapi masih ditangguhkan. Selanjutnya mengenai implikasi hukum dari pernikahan yang tidak dihadiri saksi, apabila belum melakukan hubungan suami istri maka tidak ada implikasi apa pun. Namun jika sudah melakukan hubungan suami istri maka ada implikasi hukumnya, seperti mahar, nasab (garis keturunan), iddah, 83
84 hubungan mahram sebab mus}aharah, cerai dengan talak ba'in, dan tidak adanya hak saling waris mewarisi. 2. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 24 yang tertulis "Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, karena itu setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi." Pasal tersebut secara jelas tertulis bahwa saksi merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, dimana saksi itu harus hadir dalam pelaksanaan akad nikah. Ditinjau dari pasal tersebut, maka dari pendapat as-Sarakhsiy dan Ibnu Rusyd al-Qurt}ubiy, yang lebih relevan adalah pendapat as-Sarakhsiy yang mana saksi harus dihadirkan pada saat akad nikah. Dengan melihat kondisi masyarakat Indonesia sekarang ini yang rentan terjadi manipulasi data atau pemalsuan data dalam perkawinan, dan pergaulan bebas misalnya, menurut penulis pendapat as- Sarakhsi yang mengharuskan kehadiran saksi pada saat akad lebih relevan diiimplementasikan dalam masyarakat muslim Indonesia. B. Saran-Saran 1. Adanya peristiwa pemalsuan data hendaknya pihak KUA lebih detail atau teliti dalam memeriksa profil calon pengantin, jangan asal saling percaya saja karena nanti dampaknya bisa pada batalnya pernikahan. 2. Kehadiran saksi pada saat akad nikah itu adalah wajib bahkan menjadi rukun dalam pelaksanaan akad nikah, namun pemalsuan identitas dalam pernikahan tetap terjadi dengan berbagai faktor, mulai dari kelalaian petugas KUA dalam pemeriksaan berkas, niat awal dari calon pengantin untuk melakukan pemalsuan data dengan alasan sulitnya persyaratan untuk poligami, dan sebagainya. Melihat kondisi yang seperti ini, penulis merekomendasikan untuk peneliti selanjutnya untuk meneliti apa saja faktor yang melatarbelakangi peristiwa pemalsuan data, serta implikasi hukum dari kesaksian yang dilakukan andaikata saksi yang dihadirkan pada saat akad nikah adalah saksi palsu.
C. PENUTUP Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan taufiq-Nya atas diberikannya kekuatan fisik dan mental pada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Walaupun penulis telah berusaha semaksimal mungkin, namun karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis, maka karya ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kepada para pembaca untuk memberi saran-saran dan kritik demi kesempurnaan tulisan ini. Akhirnya penulis berharap bagaimanapun bentuknya tulisan ini semoga dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Dan seiring segala puji bagi Allah dan sholawat serta salam atas Rasul-Nya, semoga kita selalu dalam bimbingan, lindungan, dan Ridho-Nya. Amin. 85
DAFTAR PUSTAKA Abidin, Slamet, Aminudin (eds), Fikih Munakahat 1, Bandung: Pustaka Setia, 1999 Adilah, Nur, Binti Mustafa, Analisa Terhadap Pemikiran Mazhab Syafi"i Tentang Hukum Kesaksian Dalam Akad Nikah, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009 Ahmadi, Analisis Terhadap Pemalsuan Identitas Calon Pengantin (Studi Kasus di KUA Kec. Bantarbolang, Pemalang), Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016 Aklaf, Abdullah Zaki, Fiqih Empat Mazhab, Bandung: Hasyimi Press, 2004 Al-Amiri, Muhammad bin Ismāīl, Al-Shan'any, Subul Al-Salām Syarah Bulugh Al-Marām, Penerj. Ali Nur Medan dkk, Subulus Salam Syarah Bulughul Maram, Jakarta: Daruss Sunnah Press, Cet. Ke-I, Juz II, 2008 Al-Baihaqiy, Abi Bakar Ahmad bin Husain bin 'Ali, as-Sunan Kubra, Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2003 Al-Gifarri, Abu, Romantika Remaja, Kisah-kisah Tragis dan Solusinya dalam Islam, Bandung: Mujahid Press, 2002 Al-Hamdani, Sa'id Thalib, Risalatun Nikah, Terj. Agus Salim "Risalah Nikah, Hukum Perkawinan Islam", Jakarta: Pustaka Amani, Cet. Ke-3, 1989 Al-Hanafiy, Imam Muhammad Ibn Ahmad Ibn Sahl Syamsul 'Aimah al- Sarkhisiy', Al-Mabsūth, Dārul Kutūb al-Ilmīyah, Juz V, t.th Al-Hanafy, Muhyiddin Abi Muhammad Abd al-Qadir bin Muhammad bin Muhammad bin Nasrullah bin Salim bin Abi al-Wafa' al-Quraisyiy, Al- Jawahir al-Muziyyah fi Thabaqah al-Hanafiyyah, Tahqiq Abdul Fattah Muhammad al-Halwa, DaruIhya' al-Kutub al-'Arabiyyah, Juz IV, 1988
Al-Hindy, Al-AlamahAbi al-Hasanah Muhammad Abd al-Hayyi, Al-Fawaid al- Bahiyyah fi Tarajum al-Hanafiyyah, Kairo: Daru al-Kitab al-Islamy, t. th Al-Jurjawi, H}ikmatuttasyri>" wa Falsafatuhu, Bairut: Da>r al-Fikr, t.th. Al-Maraghi, Abdullah Mustopa, Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah, Yogyakarta: LKPSM, 2001 Al-Qurt}ubiy, Abi Al-Walid Muhammad bin Ahmad Ibnu Rusyd, Al-Muqaddimat al-Mumahhidat, Beirut: Darul Arab Al-Islami, Cet.1, Juz.1, 1988 Al-Subuky, Tajuddin Abi Nashr 'Abd al-Wahhab bin 'Ali bin 'Abd al-Kafy, Tabaqah al-Syafi"iyah al-Kubra, Jeddah: Daru Ihya al-Kutub al- 'Arabiyyah, Juz VII, Cet. Ke-5, t.th Al-Yamaniy, Imam al-Syaukāniy, Nail al-Authār, Mesir: Dārul Hadis, Cet. Ke-I, Juz 6, 1993 Ashshofa, Burhan, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 1998 Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh, Jakarta: Amzah, Cet. Ke-1, 2011 As-Sarakhsiy, Abi Bakr Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl,Ushul as-Sarakhsiy, Beirut: Dar al Kutub, 1996, Juz 1 As-Sarakhsiy, Syamsuddin, Al-Mabsut }juz V, Beirut: Darul Fikr, t.th. As-Syafi'I, Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris, Al-umm (Terj.), Juz 7, Cet. I, 1983 Azra, Azyumardi, Ensiklopedia Islam, Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 2002, jilid 1 Azzam, Abdul Aziz Muhammad, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat, Terj. Abdul Majid Khon, Jakarta: Amzah, 2011
Az-Zuhaili, Wahbah, Al-Fiqh Al-Islamiwa Adillatuhu, juz IV, Damaskus: Dar Al- Fikr, 1989 Az-Zuhaili, Wahbah, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011 Az-Zuhaili, Wahbah, Ushul Fiqh Islamiy, juz I, Beirut: Darul al-Fikr, t.th. Az-Zuhaili, Wahbah, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Beirut: Dar al-Fikr, 1985 Bek, Syaikh al-Kudhari, Ushul Fiqh, Beirut: Darul al-Fikr, t.t Chalil, Moenawir, Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab, Cet. Ke-5, Jakarta: Bulan Bintang, 1986 Dahlan, Abd. Rahman, Ushul Fiqh, Jakarta: Amzah, 2014, hlm. 70. Lihat juga di Al-Qarafi, Anwar al-Buruq fi Anwa "al-Furuq, juz I, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998 Dahlan, Abdul Aziz, Ensiklopedia Hukum Islam, Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 1996, jilid 5 Departemen Agama RI, Al-Qur"an dan Terjemahannya, Surabaya: Al-Hidayah, 1998 Depdiknas, Tim Redaksi: Hasan, dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Bali Pustaka, 2002 Djamil, Faturrahman, Hukum Perjanjian Syariah, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001 Ghozali, Abdul Rahman, Fiqh Munakahat, Jakarta: Kencana, 2003 Ghozali, Imam, Achmad Zaidun, Terj. Bidayatul Mujtahid, Jakarta: Pustaka Amani, 2007
Gufron A. Mas'adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002 Hadi, Ilyas, Analisis Pendapat Imam Malik bin Anas Tentang Kesaksian Dalam Akad Nikah, Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015. Hanafi, Ahmad, Pengantar Filsafat Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1996 Hanafi, M., Biografi Lima Imam Mazhab-Imam Malik, Tangerang: Lentera hati, 2013 Harahap, Jamaluddin, Kedudukan Saksi Dalam Keabsahan Perkawinan Studi Komperatif Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi"i, Skripsi Syari'ah, Pekanbaru, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2014. Hasan, Ali, Perbandingan Mazhab Fiqih, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000 Hasan, M. Ali, Perbandingan Mazhab Fiqh, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, cet 2 Ihsanudin, Mohammad Najib, Sri Hidayati (eds), Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren, Yogyakarta: YKF dan Ford Foundation, 2002 Imron, Ali, Transformasi Hukum Islam ke Dalam Hukum Nasional Indonesia, Hukum dan Dinamika Masyarakat VOL. 5, No.2 April 2008, Jurnal dipublikasikan. Imron, Ali, Kontribusi Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Nasional, MMH, Jilid 41 No. 3 Juli 2012, Jurnal dipublikasikan. Isma'il, Sya'ban Muhammad, Ma"al al-Qur"an al-Karim, t.t.: t.np., t.th. Kaharuddin, Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan: Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015
Khalaf, Abd. al-Wahhab, Ilmu Ushul al-Fiqh, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978 Khalil, Rasyad Hasan, Tarikh Tasyri" al-Islami, Terj. Nadirsyah Hawari dengan judul Tarikh Tasyri" Sejarah Legislasi Hukum Islam, Jakarta: Amzah, 2009 Khallaf, Abdul Wahab, Ilmu Ushulul Fiqh, alih bahasa (Masdar Helmy), bandung: Gema Risalah, 1996 Khallaf, Abdul Wahab, Kaidah-kaidah Hukum Islam, Terj: Noer Iskandar al- Barsany - Ed., Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-8, 2002 Khan, Muhammad Mojlum, 100 Muslim Paling Berpengaruh Sepanjang Sejarah, diterjemahkan oleh Wiyanto Suud dan Khairul Imam, Jakarta: Noura Books, 2012 Lubis, Sulaikin, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005 Majah, Ibn, Sunan Ibn Majah, t.t: Daru Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, Juz II, t.th. Makhluf, Muhammad bin Muhammad bin Umar bin Qasim, T}abaqatil Malikiyyah, Beirut: Darul Kutub Ilmiyah, 2003 Malik ibn Anas, Imam, al-Muwat}t}a", Beirut: Dar al-Fikr, t.th. Malik ibn Anas, Imam, al-Muwatta" Imam Malik Ibn Anas, Terj. Dwi Surya Atmaja, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999 Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2016 Marzui, Metodologi Riset, Yogyakarta: Prasatia Widya Pratama, 2002 Mughriyah, Muhammad Jawad, Fiqih Lima Mazhab: Ja"fari, Hanafi, Maliki, Syafi"I, Hambali, Jakarta: Lentera, 2008
Mujieb, M. Abdul, Mabruri Tholhah, Syafi'ah, Kamus Istilah Fiqih, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994 Munawwir, Ahmad Warson, Al-Munawir, Surabaya: Pustaka Progessif, 2002 Munawwir, Ahmad Warson, Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap, Surabaya: Pustaka Progessif, 1997 Nurmuthmainnah, Kedudukan Saksi Wanita Dalam Perkawinan Menurut Mazhab Hanafi, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Langsa, 2015. Poerwadarminta, W.J.S, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2006 Ramulyo, M. Idris, Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama, Jakarta: In Hill Co, 1991 Rifa'i, Moh., Terjemah Khulashah Kifayatul Ahyar, Semarang: Toha Putra, t.th. Rofiq, Ahmad, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2015 Rofiq, Ahmad, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Rajawali, 2013 Rosyada, Dede, Hukum Islam dan Pranata Sosial, Jakarta: Raja GrafindoPersada, Cet. Ke-5, 1999 Rusyd, Ibnu, Bidayah al-Mujtahid wa al-Nihayah al-Muqtasyid.Terj. M. A. Abdurrahman, A. Haris Abdullah "Terjemah Bidayatul Mujtahid", Semarang: Al-Syifa', Cet. Ke-1, 1990 Saiban, Kasuwi, Metode Ijtihad Ibnu Rusdy, Malang: Kutub Minar, 2005 Sabiq, Sayyid, Fikih Sunnah, Bandung: Al-Ma'arif, Cet.Ke-1, Juz 14, 1987 Soekanto, Soejono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1986
Sonneborn, Liz, Averroes (Ibnu Rusyd), alih bahasa Muhammad Abe, Jakarta: Muara, 2013 Sudarsono, Kenakalan Remaja, Jakarta: Reneka Cipta, 1991 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2011 Suwaidan, Tariq, Biografi Imam Malik, Jakarta: Zaman, 2007 Syafe'i, Rachmat, Fiqh Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2001 Syafe'i, Rachmat, Ilmu Ushul Fiqh, Bandung: Pustaka Setia, Cet. Ke-1, 1998 Thalib, Sajuti, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Jakarta: Universitas Indonesia, 1974 Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, Jakarta: Rajawali Pers, 2013 Tim Ilmiah Purnasiswa, Sejarah Tasyri" Islam, Lirboyo: Forum Pengembangan Intelektual, 2006 Tim penulis, Pedoman Penulisan Skripsi, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2010 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Nuansa Aulia, 2011 Undang-undang Republik Indonesia Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan W. J. S. Poerwardamita, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka, 1995 Widi, Restu Kartiko, Asas Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010
Yanggo, Huzaemah Tahido, Pengantar Perbandigan Madzhab, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997 Zahrah, Muhammad Abu, Ushul Fiqh, Terj. Saefullah Ma'shum, dkk. Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. Ke-12, 2008 Zaini, Muhammad Ma'sum, Ilmu Ushul Fiqih, Jombang: Darul hikmah, 2008 Zein, Muhammad Ma'sum, Arus Pemikiran Empat Mazhab, Jombang: Darul Hikmah, Cet. Ke-1, 2008 Zumaro, Ahmad, Reinterpretasi Hukum Saksi Dalam Talak dan Rujuk, Jurnal al- Dzikra Vol. 5, 09 Juli Desember 2011. Jurnal dipublikasikan.
DAFTAR RIWAYAT HIDUP A. Data Pribadi Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Lengkap : Asri Latifah Tempat Tanggal Lahir : Demak, 5 Maret 1995 Jenis Kelamin : Perempuan Agama : Islam Alamat : Jl. Flamboyan III RT 06 RW 05 Blok N/16 Perum WIKU II Katonsari Demak Email : B. Riwayat Pendidikan 1. SD NEGERI KATONSARI 03 DEMAK (2001-2007) 2. SMP NEGERI 1 DEMAK (2007-2010) 3. SMK NEGERI 1 DEMAK (2010-2013) 4. S1 UIN WALISONGO SEMARANG Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya. Semarang, 06 Desember 2017 Penulis, Asri Latifah NIM. 132111154