STATUS ANAK LAKI-LAKI SEBAGAI SAKSI NIKAH BAGI IBUNYA (Studi Komparatif Pendapat Imām Al-Nawāwi dan Imām Ibnu Qudāmah) Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Syariah dan Hukum Disusun oleh: Risma Ummu Kholifah NIM. 1402016069 Pembimbing: Dr. H. Ali Imron, M.Ag. Dr. H. Mashudi, M. Ag. JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM KONSENTRASI MUQᾹRANAT AL-MAŻAHIB FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG 2019
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. 1. Konsonan No Arab Latin No Arab Latin 1 ا Tidak dilambangkan 16 ط Ṭ 2 ب B 17 ظ Ẓ 3 ت T 18 ع '_ 4 ث Ṡ 19 غ G 5 ج J 20 ف F 6 ح Ḥ 21 ق Q 7 خ Kh 22 ك K 8 د D 23 ل L 9 ذ Ż 24 م M 10 ر R 25 ن N 11 ز Z 26 و W 12 س S 27 ه H 13 ش Sy 28 ء _' 14 ص Ṣ 29 ي Y 15 ض Ḍ 2. Vokal pendek 3. Vokal panjang أ إ ُأ = a = i = u 4. Diftong ب ت ك ل ئُس ُب ه ذ ي kataba suila yażhabu ا ئ ي ئ ُ ئُ و = ā = ī = ū لا ق ل ي ق ُ ل و قَي qāla qīla yaqūlu ْ يَا = ai ْ وَا = au َْف يَك َْل و َح kaifa ḥaula 5. Kata sandang Alif+Lam Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al ن م حَّرلا = al-Rahmān ن ي م لا ع لا = al- ' ālamīn iv
MOTTO ْلا ِوَأ ْمُك ِسُفْ نَأ ىَلَع ْوَلَو ِهَّلِل َءاَدَهُش ِطْسِقْلاِب َنيِماَّوَ ق اوُنوُك اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ يَأ اَي ُ ت ْوَأ اوُوْلَ ت ْنِإَو اوُلِدْعَ ت ْنَأ ىَوَهْلا اوُعِبَّتَ ت لاَف اَمِهِب ىَلْوَأ ُهَّللاَف اًريِقَف ْوَأ اًّيِنَغ ْنُكَي ْنِإ َنيِبَرْ قلأاَو ِنْيَدِلاَو َّنَِِف اوُُِرْع . اًريِبَخ َنوُلَمْعَ ت اَمِب َناَك َهَّللا "Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (terdakwa) kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan." (QS An-Nisa' ayat 135) v
PERSEMBAHAN Alḥamdulillāhirobbil 'ālamīn, dengan segenap rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk: 1. Allah swt. yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya. 2. Bapak dan Ibu tercinta yang telah berusaha untuk membesarkan dan memberikan pendidikan hingga sampai pada Perguruan Tinggi, memberikan do'a restu, semangat dan kasih sayang kepada penulis. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat, ampunan serta kebahagiaan dunia akhirat bagi kalian berdua. 3. Kakak-kakak dan adikku tersayang, keponakan-keponakanku, serta saudara- saudara sekalian yang selalu memberi motivasi, support dan bantuannya baik spiritual maupun material kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah selalu memberi perlindungan dan kebahagiaan bagi kita semua. 4. Almh. Kakak ku tersayang, mbak Linnuri Rohmawati beserta suami, alm. mas Ali Fahmi, semoga Allah menerima amal baik kalian dan menyatukan kalian berdua serta menempatkannya di sisi Allah swt. Amin Amin ya robbal 'alamin. 5. Almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. vi
ABSTRAK Jumhur ulama sepakat bahwa saksi harus ada dalam suatu pernikahan. Meskipun menurut Imām Abu Hanifah keberadaan saksi tidak diwajibkan dalam akad nikah, namun menurut ketiga Imām Mażhab lainnya berpendapat bahwa saksi merupakan salah satu rukun nikah. Di Indonesia, aturan mengenai syarat saksi nikah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, dimana syarat disebutkan keduanya masih bersifat umum. Sehingga apabila ada suatu kejadian dimana pernikahan yang dilakukan oleh janda beranak laki-laki yang memenuhi kriteria menjadi saksi nikah, maka status anak laki-laki tersebut apabila sebagai saksi nikah bagi ibunya apakah mengakibatkan keabsahan atau tidaknya pernikahan yang dilakukan itu karena tidak tertulis secara tegas pada hukum positif di Indonesia apakah anak laki-laki boleh menjadi saksi nikah bagi ibunya. Sementara dalam realita yang ada sering kali seseorang yang dijadikan saksi nikah tidak diperbolehkan dari kalangan garis keturunan baik ke-atas (bapak, kakek, dst) maupun ke-bawah (anak, cucu, dst). Mengulas hal tersebut, penulis menemukan perbedaan pendapat di kalangan ahli fiqih diantaranya Imām Al-Nawāwi dan Imām Ibnu Qudamah, dimana keduanya merupakan imam besar yang kerap kali dijadikan rujukan dalam berfatwa. Berpijak dari latar belakang tersebut, dalam skripsi ini penulis mengangkat permasalahan diantaranya yaitu, bagaimana pendapat Imām Al-Nawāwi dan Imām Ibnu Qudamah tentang status anak laki-laki sebagai saksi nikah bagi ibunya, dan bagaimana relevansi pendapat Imām Al-Nawāwi dan Imām Ibnu Qudamah tentang status anak laki-laki sebagai saksi nikah bagi ibunya dengan konteks masyarakat Indonesia. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut dianalisis dengan metode analisis komparatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Imām Al-Nawāwi dan Imām Ibnu Qudamah berbeda pendapat mengenai status anak laki-laki sebagai saksi nikah bagi ibunya. Menurut pendapat Imām Al-Nawāwi, bahwa pernikahan yang kesaksiannya dilakukan oleh anak laki-laki terhadap ibunya hukumnya adalah sah. Sedangkan Imām Ibnu Qudamah menyatakan bahwa saksi yang dilakukan anak laki-laki terhadap pernikahan ibunya tidak memiliki keabsahan (pernikahannya tidak sah). Sedangkan relevansi pendapat Imām Al-Nawāwi dan Imām Ibnu Qudamah tentang status anak laki-laki sebagai saksi nikah bagi ibunya dalam konteks masyarakat Islam di Indonesia yaitu menurut penulis lebih relevan pendapat Imām Ibnu Qudamah yang menyatakan tidak sah pernikahan yang dihadiri oleh saksi anak laki-laki dari pihak mempelai wanita, untuk diterapkan di Indonesia. Kata kunci: Saksi, Anak laki-laki, Imām Al-Nawāwi dan Imām Ibnu Qudamah. viii
KATA PENGANTAR Alhamdulillahirobbil'alamin. Segala puji senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah swt yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah, taufiq serta inayah-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad saw yang kita nantikan syafa'atnya di yaumul qiyamah nanti. Badai pasti berlalu. Itulah kiranya pepatah yang dapat menggambarkan semua lika-liku, hambatan, drama dan perjuangan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Status Anak Laki-laki Sebagai Saksi Nikah Bagi Ibunya (Studi Komparatif Pendapat Imām Al-Nawāwi dan Imām Ibnu Qudamah". Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada: 1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang. 2. Bapak Dr. H. Ahmad Arif Junaidi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. 3. Ibu Anthin Latifah, M. Ag., dan Ibu Yunita Dewi Septiana, MA, selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. 4. Bapak Dr. H. Ali Imron, M.Ag., selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Mashudi, M.Ag., selaku Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya. ix
5. Bapak dan Ibu tercinta, Bapak Maksun dan Ibu Marfu'ah yang senantiasa memberikan doa dan dukungan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Salam ta'żim ku kepadamu Ibu dan Bapakku, semoga Allah senantiasa memberikan rahmat, ampunan serta kebahagiaan dunia akhirat kepada kalian. Āmīn Yā Robbal'alamīn. 6. Seluruh Dosen, Karyawan dan Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. 7. Kakak-kakakku dan Adikku tersayang, Mbak Kis-Mas Dim, Mas Khul H- Mbak Suci, Mas Hakim-Mbak Yanti, Almh. Mbak Lin -Alm. Mas Ali, Mas Nur, Mas Kholif, Mbak Aryani-Mas Ni'am, dan Adik Difa yang selalu memberi support kepada penulis baik secara moral maupun material. 8. Keponakan-keponakanku tersayang, serta saudara-saudara ku . 9. Teman-teman kelas MM Angkatan 2014: Icha, NH, Yulia, Nadia, Ulfa, Rifa, Hikmah, Aulia, Zulfa, Ana, Azizah, Intan, dan semuanya, teman- teman kelas AS angkatan 2014, serta teman-teman semasa SMA ku, semoga selalu terjalin tali persaudaraan kita. 10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberi semangat kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih atas semua bantuan dan doa yang diberikan kepada semua pihak yang telah penulis sebutkan, semoga Allah swt senantiasa membalas amal baik mereka dengan sebaik-baiknya balasan dan x
meninggikan derajat serta selalu menambahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis dan mereka semua. Amin. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis sadar sepenuhnya bahwa karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan. sehingga kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan karya tulis penulis selanjutnya. penulis berharap semoga karya ini dapat dijadikan bahan referensi bagi generasi penerus serta memberikan manfaat bagi penulis dan para pembaca sekalian. Semarang, 15 Januari 2019 Penulis, Risma Ummu Kholifah 1402016069 xi
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ... i HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ... ii HALAMAN PENGESAHAN ... iii HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ... iv HALAMAN MOTTO ... v HALAMAN PERSEMBAHAN ... vi HALAMAN DEKLARASI ... vii HALAMAN ABSTRAK ... viii HALAMAN KATA PENGANTAR ... ix HALAMAN DAFTAR ISI ... xii BAB I: PENDAHULUAN A. Latar Belakang ... ..... ... 1 B. Rumusan Masalah ... 9 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ... 9 D. Telaah Pustaka ... . 10 E. Metode Penelitian ... . 13 F. Sistematika Penulisan ... ... 16 BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG NIKAH DAN SAKSI A. Tinjauan Umum Tentang Nikah ... ... 18 1. Pengertian Nikah ... 18 2. Dasar Hukum Nikah ... ... 22 3. Rukun Nikah ... ... 24 B. Tinjauan Umum Tentang Saksi ... .... 27 1. Pengertian Saksi ... . 27 2. Dasar Hukum Saksi ... .... 29 3. Syarat-syarat Saksi ... . 32 xii
4. Fungsi Saksi Nikah ... 38 C. Anak Laki-laki Sebagai Saksi Nikah Bagi Ibunya ... .. 40 BAB III: PENDAPAT IMĀM AL-NAWĀWI DAN IMĀM IBNU QUDAMAH TENTANG STATUS ANAK LAKI-LAKI SEBAGAI SAKSI NIKAH BAGI IBUNYA A. Biografi dan Pendapat Imām Al-Nawāwi ... 42 1. Biografi Imām Al-Nawāwi ... 42 a. Pendidikan dan Guru Imām Al-Nawāwi ... ... 42 b. Hasil Karya Imām Al-Nawāwi ... . 45 c. Metode Iṣtinbāṭ Hukum Imām Al-Nawāwi ... .. 47 2. Pendapat Imām An-Nawāwi Tentang Status Anak Laki- laki Sebagai Saksi Nikah Bagi Ibunya ... ... 50 B. Biografi dan Pendapat Imām Ibnu Qudamah ... .. 52 1. Biografi Imām Ibnu Qudamah ... 52 a. Pendidikan dan Guru Imām Ibnu Qudamah ... 52 b. Hasil Karya Imām Ibnu Qudamah ... 54 c. Metode Iṣtinbāṭ Hukum Imām Ibnu Qudamah ... 56 2. Pendapat Imām Ibnu Qudamah Tentang Status Anak Laki-laki Sebagai Saksi Nikah Bagi Ibunya ... .. 60 BAB IV: ANALISIS PENDAPAT IMĀM AL-NAWĀWI DAN IMĀM IBNU QUDAMAH TENTANG STATUS ANAK LAKI- LAKI SEBAGAI SAKSI NIKAH BAGI IBUNYA A. Analisis Pendapat Imām Al-Nawāwi dan Imām Ibnu Qudamah Tentang Status Anak Laki-laki Sebagai Saksi Nikah Bagi Ibunya ... B. Analisis Relevansi Pendapat Imām An-Nawāwi dan Imām Ibnu Qudamah Tentang Status Anak Laki-laki Sebagai Saksi Nikah Bagi Ibunya Dengan Konteks Masyarakat Indonesia ... 74 BAB V: PENUTUP A. Kesimpulan ... .. 81 B. Saran ... . 82 xiii 62
C. Kata Penutup ... 83 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP xiv
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan, dan merupakan cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak dan melestarikan keturunan.1 mensyari"atkan suatu pernikahan sebagai suatu sarana untuk melakukan perkembangbiakan oleh manusia. Ajaran menikah yang diwajibkan oleh syari"at Islam merupakan bagian dari fitrah manusia dan sunah para Nabi dan Rasul.2 Di Indonesia, pernikahan lazim disebut dengan perkawinan. Undang- undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan peraturan yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan segala permasalahan yang terkait dengan perkawinan di Indonesia,3 disamping Kompilasi Hukum Islam yang juga dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan masalah perkawinan sesuai dengan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.4 1 Muhammad Thalib, 40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islami, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1995, hlm. 16. 2 Hasbi Indra, Pendidikan Keluarga Islam Membangun Generasi Unggul, Yogyakarta: Deepublish, 2017, hlm. 60. 3 Kutbuddin Aibak, Kajian Fiqh Kontemporer, Yogyakarta: Teras, 2009, hlm. 65. 4 A. Basiq Djalil, Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 105. 1 Islam
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merumuskan pengertian pernikahan yaitu "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.5 Sementara menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.6 Dapat dikatakan, perkawinan di Indonesia merupakan salah satu ritus atau praktik keagamaan, baik dalam prosesi perkawinan maupun membinanya dikategorikan sebagai ibadah sosial.7 Jadi, Pernikahan dalam pandangan Islam bukan hanya sebatas sarana untuk menyalurkan kebutuhan biologis antara seorang pria dan wanita melainkan juga melegalkan hubungan tersebut sebagai sebuah ikatan yang kuat untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana Firman Allah SWT dalam Qur"an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi: ialah Dia tanda-tanda Menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia Menjadikan di antaramu "Dan di antara (kebesaran)-Nya 5 Lihat UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 1. 6 Kompilasi Hukum Islam Buku I Pasal 2. 7 Nur Kholis, Jumaiyah, Wahidullah, Poligami dan Ketidakadilan Gender dalam Undang-undang Perkawinan di Indonesia, Jurnal Al-Ahkam UNISNU, Vol. 27, Nomor 2, Oktober 2017, hlm. 198. Jurnal dipublikasikan. 2
rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."8 Rukun dan syarat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam setiap akad,9 termasuk dalam pernikahan. Suatu pernikahan akan dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan. Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk rangkaian pekerjaan itu. Sedangkan syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.10 Rukun nikah terdiri dari mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, wali, dua orang saksi, serta sighat ijab qabul.11 Diantara rukun nikah tersebut, mayoritas ulama berpendapat bahwa sebuah pernikahan tidak sah tanpa adanya saksi dan tidak boleh dimulai prosesi akad nikah sampai hadirnya saksi,12 karena saksi merupakan salah satu rukun nikah yang keberadaannya mengakibatkan keabsahan suatu pernikahan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Aisyah, "Tidaklah ada pernikahan melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil." (HR. Darul Qutni dan Ibnu Hibban)13 8 Departemen Agama RI, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, Cet. 10, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2016, hlm. 406. 9 Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005, hlm. 95. 10 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, Cet. 7, Jakarta: Kencana, 2015, hlm. 45-46. 11 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 12. 12 Abdul Hamid Kisyik, Bina' Al-Usrah Al-Muslimah: Mausu'ah Al-Zawaj Al-Islami, Terj. oleh Ida Nursida, Cet. 5, Bandung: Al-Bayan, 2005, hlm. 83. 13 Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islāmii wa Adilatuhu Jil. 9, terj. Abdul Hayyie al- Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 73. 3
Saksi merupakan kata benda, yang dalam bahasa Indonesia berarti "Orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian)".14 Dalam buku-buku fikih, pada umumnya lebih banyak mengemukakan pengertian kesaksian daripada pengertian saksi itu sendiri. Sedangkan menurut istilah, saksi adalah orang yang bertanggung jawab terhadap apa yang ia saksikan, dan memberitahukan keterangan sebagaimana mestinya.15 Kehadiran saksi dalam pernikahan bertujuan untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di kemudian hari apabila terdapat persengketaan atau perselisihan yang diakibatkan oleh suami isteri tersebut. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat ditunjuk atau berperan untuk menjadi saksi nikah. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu bilamana seseorang akan menjadi saksi dalam suatu pernikahan sehingga pernikahannya menjadi sah. Masing-masing ulama fiqih memiliki beragam ketentuan dalam menetapkan persyaratan untuk menjadi saksi pernikahan. Syekh Muhammad bin Qosim Al-Gazi dalam Fathul Qorib Al-Mujib menyebutkan syarat-syarat dua orang saksi sebagaimana syarat yang ada pada wali, yaitu Islam, baligh, berakal sehat, merdeka, laki-laki, dan adil.16 Sementara dalam peraturan di Indonesia, ketentuan saksi yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam antara 14 Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia. 15 Ahmad Muchtar Naseh, "Peran dan Fungsi Saksi dalam Perkawinan", Jurnal Ar Jurnal Risalah, Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta, Vol. 12, 03 November 2018. dipublikasikan. 16 Al-"Alāmah Syekh Muhammad bin Qasim Al-Gazi, Fathul Qorib Al-Mujib, Semarang: Pustaka "Alawiyyah, tt, hlm. 44. 4
lain yaitu seorang laki-laki muslim, adil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.17 Menurut pandangan Mażhab Ḥanafi, saksi tidak diharuskan terdiri dari dua orang laki-laki, mereka memberi kelonggaran bahwa saksi boleh dilakukan oleh seorang lelaki dan dua orang wanita. Sementara Mażhab Ḥanbali dan mażhab Syafi"i yang mana juga mensyaratkan saksi ke dalam rukun pernikahan, mengharuskan saksi nikah terdiri dari dua orang laki-laki yang adil.18 Yang dimaksud dengan dua orang laki-laki yang adil yaitu lelaki yang dapat dipercaya kejujurannya dan akhlaknya yang baik.19 Seorang lelaki yang fasik dianggap tidak memenuhi sebagai syarat saksi nikah. Perkawinan dapat dilakukan oleh siapa saja yang berkeinginan dan berkebutuhan, baik statusnya seorang gadis maupun perjaka, bahkan seorang duda atau janda sekalipun. Terkadang, seorang janda ataupun duda yang akan menikah tersebut memiliki seorang anak laki-laki yang mukallaf dari hasil perkawinan sebelumnya. Mukallaf maksudnya seseorang tersebut harus sudah baligh dan berakal. Ketentuan baligh dalam fiqh tidak berpatokan pada batasan usia minimal dan maksimal. Namun, pada umumnya ketentuan baligh dapat didasarkan sebagai berikut: 1) Pada pria, ditandai dengan ihtilam, yaitu keluarnya sperma baik di waktu terjaga maupun tidur. 2) Pada perempuan, ditandai dengan haid atau hamil (ihbal). 17 Kompilasi Hukum Islam Buku I Pasal 25. 18 Hüseyn Hilmi Ișık, Se'âdet-i Ebediyye Endless Bliss: Fifth Fascicle, Istanbul: Hakîkat Kitâbevi, 2014, hlm. 151. 19 Muhammad Thalib, 40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islami, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1995, hlm. 122. 5
3) Jika tidak terdapat indikasi tersebut, maka baligh ditentukan berdasarkan usia. Menurut jumhur fuqoha' atau mayoritas ahli hukum Islam dari kalangan mażhab Syafi"i dan Ḥanbali, usia baligh seseorang adalah 15 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan. Menurut Abu Hanifah, usia baligh untuk laki-laki adalah 18 tahun dan untuk perempuan adalah 17 tahun. Sedangkan menurut Imām Mālik, usia baligh adalah 18 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan.20 Dalam beberapa literatur fiqh, terdapat pembahasan mengenai kesaksian yang dilakukan oleh anak laki-laki apabila ia bertindak sebagai saksi untuk pernikahan ibunya ataupun bapaknya (calon mempelai) sehingga dapat mengakibatkan pernikahan yang dilakukan tersebut menjadi sah atau tidak. Pendapat mengenai hal ini dikemukakan oleh beberapa ulama mażhab. Hal tersebut yang akan menjadi fokus kajian penulis dalam penelitian ini. Menyikapi persoalan tersebut di atas, Abu Zakariyya Muhyiddin Yahya bin Syaraf al-Nawāwi atau yang terkenal dengan sebutan Imām Al- Nawāwi, pengikut mazhab Syafi"i memberikan pernyataan bahwa pernikahan yang dihadiri oleh anak laki-laki sebagai saksi nikah bagi mempelai dalam pernikahan tersebut dinilai sah pernikahannya, karena memungkinkan menetapkan kepercayaannya. Argumen tersebut tercantum dalam kitabnya Rauḍah Al-Ṭalibīn, sebagai berikut: 20 Ali Imron, "Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak", Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI, Vol. 5 No. 1, Januari 2011, hlm. 73. Jurnal dipublikasikan. 6
7 Artinya: "Saya (al-Nawāwi) berkata: pendapat yang rajih dari keduanya (sah dan tidak sah) yaitu sah. Pengikut al-Syafi"i berkata: sah (saksi nikah) yang dihadiri oleh kedua anak laki-laki mempelai laki-laki (suami) beserta kedua anak laki-laki mempelai wanita (istri) atau dua musuh dari calon suami beserta dua musuh dari calon istri dengan tanpa ada pertentangan, karena memungkinkan menetapkan kepercayaannya." Di sisi lain, Imām Ibnu Qudāmah seorang ulama pengikut mażhab Ḥanbali dalam kitabnya -Al-Mugni-, berargumen sebagai berikut: ، َمدُهدُ َحَ نْ َ ِه َ َو ىَلَ َمِهِ َحَ ِا َ نْ َو ِ ِا نْوَ وَّإ يٍّيِاَوِ " وَّودُ َ نْا دُ َ نْ دُت نْوَ ِ نْ ؛ َمِ ِتَا َ َ ِ ِ ِ ِا َوِا نْوَ نْيَ نْ ِ ِ ِا َ ِ نْ ِ . ِ نْ َ نْووَّلا ِوودُمدُ ِا وَّاَ ِ ِ نْ وَّودُ َ وَّ دُ نْ َ ِ دُ ِ َ نْ َ ِ َا َ َ ِ ودُ َ دُ َا َ نْ ِ ،يِ وَّثا َو َإ : يِف َو دُ ِ َ نْ َ ؛َةوَّطَ َإ دُ َ نْ دُت دُ دُتَا َ َ َإ لٍ نْ َ .".... .22 دُ دُتَا َ َ دُ نْ ِإ َو ،ِ ِّودُ َ Artinya: "Dalam akad pernikahan (keabsahan) dengan (kehadiran) saksi dua orang musuh atau dua orang saksi anak laki-laki (dari calon) suami istri atau salah satunya terdapat dua jenis (pendapat): pertama, akadnya sah. Pendapat ini pilihannya Abu Abdullah ibn Baṭṭah berdasarkan keumuman sabdanya (Nabi): "kecuali dengan wali dan dua orang saksi"..... kedua, akadnya tidak sah dengan kesaksian mereka berdua (dua musuh atau dua anak dari kedua mempelai), karena musuh itu tidak diterima kesaksian atas musuhnya, dan pula kesaksian anak laki- laki tidak diterima menyaksikan akad (nikah) orang tuanya." Berdasarkan kutipan argumen tersebut, Imām Ibnu Qudāmah mengemukakan dua pendapat yang mana beliau tidak secara tegas memilih 21 Abu Zakariyyā Muhyiddīn Yahya bin Syaraf al-Nawāwi, Rauḍah Al-Ṭalibīn, Tahqiq Zuhair al-Syawisy, Damaskus: al-Maktab al-Islamy, Juz VII, 1412 H/ 1991 M, hlm. 46. 22 Ibn Qudāmah, Al-Mugni, Tahqiq Abdullah bin Abdul Muhsin, Abd al-Fatah al-Hawa, Juz 9, Riyadh: Dār Alim al- Kutūb, Cet. Ke-III, 1997, hlm. 350-351.
apakah kesaksian anak laki-laki tersebut mengakibatkan keabsahan atau tidaknya suatu pernikahan. Kedua imām tersebut merupakan seorang ulama yang masyhur di daerahnya masing-masing, sehingga seringkali dijadikan sebagai rujukan dalam berfatwa bahkan hingga sampai saat ini. Dengan demikian, telaah mendalam mengenai pendapat keduanya dirasa penulis sangat penting untuk mendapat keterangan dan pemahaman yang jelas terkait status anak laki-laki sebagai saksi nikah bagi ibunya. Terlebih karena saksi juga merupakan suatu unsur yang urgen serta harus ada dalam pernikahan, sehingga ketentuan-ketentuan yang menyebabkan terpenuhinya persyaratan saksi dalam pernikahan dapat terpenuhi. Walaupun ketentuan saksi nikah dalam Kompilasi Hukum Islam telah dicantumkan, menurut hemat penulis ketentuan tersebut masih bersifat umum, sehingga kekhususan sebagaimana seorang anak laki-laki yang ditunjuk sebagai saksi nikah bagi ibunya, apakah akibat hukum pernikahan tersebut sah atau tidak masih mengalami kerancuan. Atas dasar latar belakang itulah penulis ingin mengkaji lebih dalam sebuah penelitian mengenai perbandingan Pendapat antara Imām Al-Nawāwi dan Imām Ibnu Qudāmah tentang Status Anak Laki-laki sebagai Saksi Nikah Bagi Ibunya. 8
B. Rumusan Masalah 1. Bagaimanakah pendapat Imām Al-Nawāwi dan Imām Ibnu Qudāmah tentang status anak laki-laki sebagai saksi nikah bagi ibunya? 2. Bagaimanakah relevansi pendapat Imām Al-Nawāwi dan Imām Ibnu Qudāmah tentang status anak laki-laki sebagai saksi nikah bagi ibunya dalam konteks masyarakat Indonesia? C. Tujuan dan Manfaat Sesuai dengan rumusan masalah di atas, beberapa tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penulisan karya tulis ini adalah untuk: 1. Mengetahui pendapat Imām Al-Nawāwi dan Imām Ibnu Qudāmah tentang status anak laki-laki sebagai saksi nikah bagi ibunya. 2. Mengetahui relevansi pendapat Imām Al-Nawāwi dan Imām Ibnu Qudāmah tentang status anak laki-laki sebagai saksi nikah bagi ibunya dalam konteks masyarakat Indonesia. Adapun manfaat penelitian ini yaitu: 1. Sebagai kontribusi ilmiah dalam menambah kajian pemikiran hukum Islam dalam bidang munakahat khususnya pada tentang kesaksian. 2. Sebagai wawasan baru bagi masyarakat terkait status anak laki-laki sebagai saksi nikah bagi ibunya. 3. Sebagai syarat dalam menyelesaian studi Strata Satu di Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari"ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. 9
D. Telaah Pustaka Dalam menulis skripsi ini, penulis telah melakukan telaah pustaka yang bertujuan agar tidak terjadi plagiasi dengan karya peneliti lain. Selain itu, juga untuk mengetahui distingsi dari karya penulis dengan karya penulis terdahulu. Penelitian mengenai saksi nikah yang telah diteliti dan dikaji oleh para sarjana hukum maupun sarjana syari"ah memang sudah cukup banyak. Namun demikian, peneliti belum menemukan penelitian yang berfokus pada pengkomparasian pendapat ulama yang membahas tentang saksi nikah oleh anak laki-laki bagi ibunya menurut pendapat dari Imām Ibnu Qudāmah dan Imām Al-Nawāwi. Penelitian terdahulu yang penulis temukan serta relevan dengan penelitian yang akan penulis lakukan antara lain: Skripsi karya Muhammad Fauzan, dengan judul Analisis Pendapat Imām Abu Hanifah Tentang Saksi Buta dalam Perkawinan.23 Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa Imām Abu Hanifah memperbolehkan kesaksian orang buta dalam perkawinan. Kebolehan tersebut disamakan dengan permasalahan perwalian dan qabul nikah, artinya apabila seseorang yang layak untuk bertindak sebagai wali dan melakukan qabul nikah untuknya sendiri, maka ia juga berhak bertindak sebagai saksi nikah. Istimbath hukum yang dipakai Imām Abu Hanifah tentang saksi buta ini disandarkan pada konsep perwalian dalam perkawinan dan qabul akad nikah. Skripsi karya Asri Latifah, dengan judul Kehadiran Saksi Pada Saat Akad Nikah dan Implikasi Hukumnya (Study Analisis Pendapat As-Sarakhsiy 23 Muhammad Fauzan, Analisis Pendapat Imām Abu Hanifah Tentang Saksi Buta dalam Perkawinan, Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2015. Skripsi dipublikasikan. 10
11 dan Ibnu Rusyd Al-Qurtubiy).24 Skripsi tersebut menjelaskan tentang alasan atau dasar As-Sarakhsiy dan Ibnu Rusyd Al-Qurtubiy dalam menempatkan posisi saksi dalam akad nikah. Menurut As-Sarakhsiy saksi harus hadir dan menyaksikan proses akad nikah. Sedangkan menurut Ibnu Rusyd Al-Qurtubiy kehadiran saksi hanya sebatas dianjurkan, sehingga saksi tidak harus hadir pada saat akad nikah, namun saksi harus dihadirkan sebelum suami mencampuri isteri. Skripsi karya Awwalul Hijriyyah, dengan judul Saksi Dalam Pernikahan Menurut Pandangan Mazhab Māliki.25 Dalam skripsi tersebut disebutkan bahwa menurut pendapat Mālikiyah, saksi tidak dibutuhkan kehadirannya pada saat aqad sebelum suami mencampuri isterinya, mereka lebih mengutamakan i"lan nikah daripada kesaksian itu sendiri. Meski demikian, mereka tetap menghadirkan dua orang saksi sebagai wujud pengamalan mereka terhadap hadiṡ tersebut. Skripsi karya Ahmad Faiz Kamali, dengan judul Penentuan Saksi Adil dalam Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang dan Kecamatan Diwek.26 Dalam skripsi tersebut disebutkan bahwa pandangan pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang dan Kecamatan Diwek dalam pemilihan saksi yang adil berlandaskan Al-'adalah Adz-Dzahirah yang 24 Asri Latifah, Kehadiran Saksi Pada Saat Akad Nikah dan Implikasi Hukumnya (Studi Analisis Pendapat As-Sarakhsiy dan Ibnu Rusyd Al-Qurtubiy), Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2017. Skripsi dipublikasikan. 25 Awwalul Hijriyyah, Saksi dalam Pernikahan Menurut Pandangan Mazhab Maliki, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001. Skripsi dipublikasikan. 26 Ahmad Faiz Kamali, Penentuan Saksi Adil dalam Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang dan Kecamatan Diwek, Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017. Skripsi dipublikasikan.
menitik beratkan sisi fisik seorang saksi. Dalam prosesnya, pihak KUA sendiri melakukan proses verifikasi yang melibatkan pihak keluarga dimana pihak keluarga yang lebih berhak menentukan saksi yang adil, dilanjutkan dengan berkomunikasi dengan tokoh agama dan masyarakat. Jurnal karya Makmun Effendi, dengan judul "Wali dan Saksi dalam Pernikahan".27 Dalam jurnal tersebut disebutkan bahwa kehadiran saksi dalam akad nikah sangat penting artinya, karena menyangkut kepentingan kerukunan berumah tangga, terutama menyangkut kepentingan istri dan anak, sehingga tidak ada kemungkinan suami mengingkari anaknya yang lahir dari istrinya itu. Saksi merupakan penentu sah akad nikah dan menjadi syarat sah akad nikah. Dari sedikit uraian tersebut menunjukkan bahwa terdapat beberapa penelitian yang membahas tetang saksi nikah, baik kedudukannya maupun syaratnya. Namun, belum ada kajian yang membandingkan pendapat dari ulama seperti hal-nya yang penulis lakukan. Walaupun demikian, penelitian ini juga dapat dikatakan sebagai penelitian lanjutan dari penelitian-penelitian terdahulu yang membahas masalah saksi nikah. Dalam penelitian ini, penulis lebih berfokus pada pendapat para ulama khususnya Imām Al-Nawāwi dan Imām Ibnu Qudāmah mengenai status anak laki-laki sebagai saksi nikah bagi ibunya. 27 Makmun Effendi, "Wali dan Saksi dalam Pernikahan", Jurnal Ar-Risalah, Vol. 12, No. 4, Tahun 2014. Jurnal dipublikasikan. 12
E. Metode Penelitian Metode penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membiarkan/mempersoalkan mengenai cara-cara melaksanakan penelitian (yaitu meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis sampai menyusun laporannya) berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah.28 Istilah metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu metode dan penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu methodos yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Sedangkan penelitian berarti suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.29 Singkatnya, metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.30 Penelitian ini menggunakan metode-metode penelitian sebagai berikut: 1. Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif berupa penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan pustaka, baik berupa kitab-kitab fiqh, buku-buku, jurnal maupun kamus serta sumber-sumber lain yang relevan 28 Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian: Memberikan Bekal Teoretis pada Mahasiswa Tentang Metodologi Penelitian Serta Diharapkan Dapat Melaksanakan Penelitian Dengan Langkah-langkah Yang Benar, Jakarta: Bumi Aksara, 2015, hlm. 2. 29 Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris, cet. Ke-2, Depok: Prenadamedia Group, 2018, hlm. 2-3 30 Amos Neolaka, Metode Penelitian dan Statistik, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2014, hlm. 2. 13
dengan bahasan yang sedang dikaji.31 Penelitian ini merupakan kajian yang menitik beratkan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya. 2. Sumber Data Sumber data yang digunakan dalam penelitian ilmiah ini ialah berbentuk dokumenter. Sumber data terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. a. Sumber data primer Yaitu sumber data yang didapat langsung dari penulisan penelitian ini.32 Adapun data primer dalam penelitian ini penulis menggunakan kitab Rauḍah Al-Ṭalibīn karya Imām Al-Nawāwi dan kitab Al-Mugni karya Imām Ibnu Qudāmah. b. Sumber data sekunder Yaitu data yang mengutip dari sumber-sumber lain,33 adalah buku- buku yang tidak berkaitan secara langsung dengan objek material dan objek formal penelitian tetapi memiliki relevansinya.34 Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini antara lain seperti Al-Qur"an, Hadiṡ, kitab Majmu" Syarah Muhadzab karya Imām al-Nawāwi, al-Fiqh Islam wa Adilatuh Karya Wahbah Az-Zuhaili, Bidayatul Mujtahid karya 31 Imam Suprayogo dan Tabroni, Metode Penelitian Sosial Agama, Bandung: Posda Karya, 2011, hlm. 138. 32 Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, hlm. 82. 33 Kartini Kartono, Pengantar Metode Riset Sosial, cet VI, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1990, hlm. 33. 34 Wahyu Wibowo, Cara Cerdas Menulis Artikel Ilmiah, Jakarta: Kompas, 2011, hlm. 46. 14
Ibnu Rusyd, Fiqh Munakahat karya Abdul Rahman Ghozali dan literatur lain yang sesuai dengan tema penelitian ini. 3. Metode Pengumpulan Data Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data dengan menggunakan teknik dokumentasi dengan cara menelusuri berbagai literatur yang ada relevansinya dengan kajian ini. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.35 Menurut Silverman, dokumen merupakan kumpulan atau jumlah signifikan dari data yang akan ditulis, dilihat, disimpan, dan digulirkan dalam penelitian.36 Dengan demikian, data-data yang berhubungan dengan penelitian ini dapat terkumpul untuk kemudian diolah menjadi sebuah penelitian yang sistematis. 4. Metode Analisis Data Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis komparatif, yaitu membandingkan antara dua atau lebih pemikiran tokoh, atau dua pendapat tokoh hukum Islam yang berkaitan dengan suatu produk hukum.37 Penelitian ini membandingkan satu objek dengan objek lainnya yang berada pada fase pertumbuhan yang sama.38 Analisis data ini bertujuan untuk menemukan dan mencermati sisi persamaan dan 35 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Cet.23, Bandung: Alfabeta, 2016, hlm. 240. 36 Dikutip oleh Albi Anggito dan Johan Setiawan. (Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, Sukabumi, Jejak, 2018, hlm. 145. 37 Tim Penulis, Pedoman Penulisan Skripsi, Semarang: Fakultas Syari"ah IAIN Walisongo Semarang, 2010, hlm. 14. 38 Andi Prastowo, Memahami Metode-metode Penelitian:Suatu Tinjauan Teoretis dan Praksis, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016, hlm. 57. 15
16 perbedaan antara pendapat Imām Ibnu Qudāmah dengan Imām Al- Nawāwi mengenai status anak laki-laki sebagai saksi nikah bagi ibunya. F. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan merupakan rencana outline penulisan skripsi yang akan dikerjakan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini secara garis besar terdiri dari lima bab yang saling melengkapi dan mendukung secara global dan sistematis, yaitu sebagai berikut: Bab I : Pendahuluan. Bab ini berisi gambaran awal tentang pembahasan dalam penelitian ilmiah ini. Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan. Bab II : Nikah dan Saksi. Bab ini merupakan kerangka teori yang terbagi menjadi tiga sub-bab. Yang pertama, berisi tinjauan umum tentang pernikahan, yang meliputi pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, dan rukun nikah. Yang kedua, berisi tinjauan umum tentang saksi, meliputi pengertian saksi, dasar hukum saksi, syarat-syarat saksi, dan fungsi saksi nikah, dan sub bab terakhir tentang anak laki-laki sebagai saksi nikah bagi ibunya. Bab III : Status Anak Laki-laki Sebagai Saksi Nikah Bagi Ibunya. Bab ini berisi tentang biografi Imām Al-Nawāwi dan Imām Ibnu Qudāmah serta pendapat dan metode istinbat hukum mengenai status anak laki-laki sebagai saksi nikah bagi ibunya menurut Imām Al-Nawāwi dan Imām Ibnu Qudāmah.
Bab IV : Analisis Pendapat Imām Al-Nawāwi dan Imām Ibnu Qudāmah Tentang Status Anak Laki-laki Sebagai Saksi Nikah Bagi Ibunya. Bab ini berisi tentang analisa yang diberikan oleh penulis yang berkaitan dengan seluruh pemaparan yang telah dijabarkan dalam bab-bab sebelumnya dengan analisa yang objektif dan komprehensif. Di dalamnya meliputi: analisis komparatif pendapat Imām Al-Nawāwi dan Imām Ibnu Qudāmah tentang status anak laki-laki sebagai saksi nikah bagi ibunya, dan analisis relevansi pendapat Imām Al-Nawāwi dan Imām Ibnu Qudāmah tentang status anak laki-laki sebagai saksi nikah bagi ibunya dengan konteks masyarakat Indonesia. Bab V : Penutup. Bab ini berisi kesimpulan, saran, dan kata penutup. 17
BAB II NIKAH DAN SAKSI A. Tinjauan Umum tentang Pernikahan 1. Pengertian Pernikahan Mengutip dari Amin Suma, Abdur Rahman Al-Juzairi menyatakan bahwa kata nikah (kawin) dapat didekati dari tiga aspek pengertian (makna), yakni makna lughawi (epistimologis), makna uṣuli (syar"i) dan makna fiqhi (hukum).39 a. Makna secara bahasa (makna lughawi) Secara bahasa, pernikahan berasal dari bahasa Arab yaitu nikah dan zawaj.40 Nikah (حاكننا) berarti مَّضنا (berkumpul/bersatu), ءْط َىنا (jima"/bersetubuh), dan دَقَعنا (akad).41 Sedangkan Zawaj (جاوّزنا) diartikan jodoh atau pasangan.42 Secara denotatif, kata "nikah" digunakan untuk merujuk makna "akad", sedangkan secara konotatif merujuk pada makna "hubungan intim".43 39 Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005, hlm. 41. 40 Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh, cet. Ke-4, Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 73. 41 Al-"Alāmah Syekh Muhammad bin Qasim Al-Gazi, Fathul Qorib Al-Mujib, Semarang: Pustaka "Alawiyyah, tt, hlm. 43. 42 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak, terj. Abdul Majid Khon, Jakarta: Amzah, 2009, hlm. 36. 43 Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar, terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, cet. I, Jakarta: Almahira, 2010, hlm. 449. 18
19 Di dalam kitab suci Al-Qur"an terdapat banyak ayat yang membicarakan tentang persoalan pernikahan. Kurang lebih terdapat 103 ayat disebutkan dalam al-Qur"an, dengan rincian sebanyak 23 kali menggunakan kata nikah (حاكننا) yang bermakna menghimpun, dan sebanyak 80 kali kata zawaj (جاوّزنا) yang bermakna pasangan.44 b. Secara uṣul (syara") Pengertian nikah ditinjau secara syara" artinya yaitu akad yang membolehkan seorang laki-laki berhubungan kelamin dengan perempuan.45 Dalam kitab Fathul Qorib nikah yaitu suatu akad yang mengandung beberapa rukun dan syarat.46 c. Secara fiqh Menurut ahli uṣul arti nikah terdapat 3 macam pendapat, yakni: 1) Ahli Uṣul Fiqh golongan Ḥanafi mengatakan nikah menurut arti aslinya adalah bersetubuh, dan menurut arti majazinya (kiasan) adalah akad, yang dengan akad itu dapat 44 Nasaruddin Umar, Ketika Fikih Membela Perempuan, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014, hlm 85. 45 Nasrul Umam Syafi"i dan Ufi Ulfiah, Ada Apa dengan Nikah Beda Agama, Jakarta: QultumMedia, 2005, hlm. 23. 46 Asy-Syekh Muhammad bin Qosim Al-Ghazy, Fatḥul Al-Qarib, terj. Achmad Sunarto, Jil. 2, Surabaya: Al-Hidayah, 1992, hlm. 24.
20 menghalalkan hubungan kelamin dari antara laki-laki dengan perempuan.47 2) Ahli Uṣul Fiqh golongan Syafi"i mengatakan nikah menurut arti aslinya adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti majazinya adalah bersetubuh. 3) Menurut Abul Qasim Azzajjad, Imām Yahya, Ibnu Hazm, dan sebagian ahli uṣul dari sahabat Abu Hanifah mengartikan nikah artinya antara akad dan bersetubuh.48 Makna nikah yang ditinjau dari beberapa aspek tersebut di atas, dapat dilihat bahwa pengertian nikah yang disebutkan lebih sederhana dan hanya mengemukakan hakikat pernikahan, yaitu kebolehan hukum untuk menghalalkan hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang semula dilarang dengan jalan akad nikah. Hal ini berbeda dengan pengertian nikah yang dikemukakan oleh para ahli fiqih kontemporer yang juga memandang tujuan dan akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya suatu pernikahan. Berikut beberapa pengertian nikah yang memberikan definisi yang lebih luas: 47 Nasrul Umam Syafi"i dan Ufi Ulfiah, Ada Apa dengan Nikah Beda Agama, Jakarta: QultumMedia, 2005, hlm. 24. 48 Abd. Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 259.
a. Pernikahan adalah Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.49 b. Pernikahan adalah merupakan suatu ikatan lahir batin antara dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syari"at Islam.50 c. Pernikahan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang hidup bersama (bersetubuh) dan yag tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinaan dan menjaga ketenteraman jiwa atau batin.51 Sementara dari perspektif hukum positif di Indonesia, pernikahan yang disebut dengan perkawinan yaitu: a. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan: "Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga 49 Menurut Muhammad Abu Israh yang dikutip oleh Zakiah Darajat, dalam Abdul Rahman Ghozali, Fikih Munakahat, cet. Ke-7, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, hlm. 9. 50 Moh. Rifa"i, Fiqih Islam Lengkap, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978, hlm. 453. 51 Abdullah Sidik dalam Abd. Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 260. 21
22 (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa52. b. Menurut pasal 2 buku I Kompilasi Hukum Islam di Indonesia: "Perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.53 Berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin yang dilakukan untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membangun rumah tangga dan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai dengan ketentuan syari"at Islam. 2. Dasar Hukum Pernikahan Anjuran untuk melaksanakan pernikahan telah disebutkan di dalam Al-Qur"an yang dijadikan sebagai rujukan oleh ahli fiqh, sebagaimana dalam firman Allah swt dalam QS al-Ra"du ayat 38: َناَك اَمَو ًجََِّّزُذ َو ا ًجاَو ْشَأ ْمُهَل اَنْلَع َج َو َكِلْتَق ْنِم لاُسُز اَنْلَس ْزَأ ْدَقَلَو َّ ِنْذِ ِة ِ لٍجََ ِة ٍَِ ْ ََ ْنَأ لٍوىُسَسِل Artinya: "Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada Kitab (tertentu)."54 بٌااَ ِك لٍ َجَأ ِّ ُ ِل ِ . Kemudian dalam ayat lain Allah juga memberikan kebebasan untuk memilih wanita yang disukai untuk dinikahi, 52 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 53 Kompilasi Hukum Islam. 54 Departemen Agama RI, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, Bandung: Diponegoro, 2016, hlm. 254.
bahkan membolehkan nikah lebih dari satu dengan batasan maksimal empat orang istri dengan syarat mampu untuk berlaku adil. Sebagaimana dalam QS An-Nisa" ayat 3 berikut: اى ُحِ ْناَف اىُلِدْعَ َااَ ًثَد ِااَىَف ْمُ ْ ِ َأ َلالاُ َو َكِلَذ اىُط ِسْقُ ًَماَ َُْلا ْمُ ْ ِ َأ . ْمُ َل َنِم ْوَأ ِااَسِّنلا ْ َ َلَم ْنِ َو ًَنْثَم ْمُ ُناَ ََْأ Artinya: "Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim."55 (QS. An-Nisa": 3) ٍِف ْنِ َف اىُلىُعَ اَم اَم َااَةُز َو َّ َأ ًٓنْدَأ Dalam ayat lain juga disebutkan anjuran untuk melakukan pernikahan sebagai berikut: اىُنىُ ََ ْنِ ْمُ ِئاَمِ َو ْمُكِداَتِع ْنِم َنُِحِلاَّصلاَو ْمُ ْنِم ًَماََلأا اى ُحِ ْنَأَو َّ ُمِهِنْ َُ َااَسَقُف َّ َو ِ ِل ْ َف ْنِم ُ . بٌمُِلَع بٌ ِساَو ُ Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi Maha Mengetahui." (QS. An-Nur: 32).56 Selain disebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur"an di atas, anjuran menikah juga terdapat dalam sabda Nabi Muhammad saw sebagai berikut: 55 Departemen Agama RI, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, Bandung: Diponegoro, 2016, hlm. 77. 56 Departemen Agama RI, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, Bandung: Diponegoro, 2016, hlm. 354. 23
24 ًلص ِ ّ ُوىُسَز َواَق : واق نع ًضز دىعسم نة نع دتع َثَااَتْلا ُمُ ْنِم َااَطَ ْسا ِنَم ،ِبَةاَّشلا َسَشْعَم اََ ملس و ُلع ْ ِطَ ْسََ ْمَل ْنَم َو ،ِج ْسَ ْلِل ُنَص ْاَا َو ،ِس َصَتْلِل ُّضَغَأ ُ َّنِ َف ، ْجَّوَصَ َُْلَف بٌاا َجِو ُ َل ُ َّنِ َف ، ِ ْىَّصلاِة ِ َُْلَعَف .57 Artinya: Dari Abdullah bin Mas"ud ra berkata: Nabi Muhammad saw bersabda: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah, maka hendaklah menikah, maka ia akan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga farji. Dan barangsiapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, sesungguhnya puasa adalah perisai baginya". : Demikian dalil-dalil yang berisi anjuran untuk melaksanakan pernikahan dalam syari"at Islam yang dapat digunakan sebagai dasar hukum melaksanakan pernikahan. Tentunya kita dapat melihat bahwa pernikahan selain merupakan syari"at untuk para rasul terdahulu juga sebagai solusi untuk melestarikan keturunan dan menjaga kehormatan karena menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan. Terutama bagi mereka yang sudah mampu dan layak secara lahir dan batin untuk menikah, karena dengan pernikahan dapat menghindari perbuatan- perbuatan yang dilarang oleh agama. 3. Rukun Nikah Kata "rukun" diambil dari bahasa Arab Ar-ruknu (نكرنا), yang bentuk jamaknya adalah Al-arkᾱnu ( ناكر ) yang berarti tiang اﻷ 57 Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, Tafsir Al-A'llam Syarh 'Umdatu Al- Ahkam, terj. Rif Wahyudi, dkk, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2009, hlm. 898, hadiṡ Nomor 294. Lihat juga Syaikh Abu Abdurrahman Adil bin Yusuf Al Azazy, Tamāmul Minnatu fī Fiqhil Kitābi wa Ṣahīhi Al-Sunnah, terj. Muhammad Anwar, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010, hlm. 19.
25 penopang atau tiang sandaran penyangga utama58, the strongest side of something. Dalam kepustakaan berbahasa Inggris, pengertian rukun ini menggunakan istilah pillars, components, atau essential requirement.59 Dalam istilah ilmu fiqh, rukun adalah sesuatu yang ada di dalam di suatu amalan, yang harus dikerjakan, dan jika ditinggalkan maka berarti amalan tersebut batal dan tidak sah.60 Jadi, dapat disimpulkan bahwa rukun adalah segala sesuatu yang harus ada dalam suatu hal ihwal dan merupakan bagian (unsur pembentuk) dari hal ihwal atau amalan tersebut. Rukun dan syarat mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam setiap akad61, begitu pun dalam akad pernikahan. Meskipun rukun dan syarat keduanya menyebabkan keabsahan suatu pernikahan, namun yang membedakan antara rukun dan syarat dalam pernikahan adalah rukun termasuk dalam rangkaian prosesi pernikahan (akad nikah), sementara syarat tidak termasuk di dalam rangkaian akad nikah tersebut. Rukun nikah menurut Imām Syafi"i yang dikutip oleh Wahbah Zuhaili ada lima macam, yaitu: 58 Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia, Jakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 529. 59 Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia Edisi Ketiga, Depok: Kencana, 2017, hlm. 11. 60 Abu Maryam Kautsar Amru, Memantaskan Diri Menyambut Bulan Ramadhan, Tangerang: Kautsar Amru Publishing, 2018, hlm. 136. 61 Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005, hlm. 95.
26 1) Calon pengantin laki-laki 2) Calon pengantin perempuan 3) Wali 4) Dua orang saksi 5) Sighat akad nikah62 Adapun syarat dan rukun nikah sebagaimana diketahui dalam UU No 1/1974 Tentang Perkawinan Bab:1 Pasal 2 ayat 1 dinyatakan: "Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.63 Walaupun rukun nikah yang disetujui oleh mayoritas ulama64 sudah dianggap cukup dalam agama, namun agar pernikahan tersebut berkekuatan hukum tetap, hendaknya pernikahan tersebut disaksikan pula oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama setempat, sesuai dengan hukum positif di Indonesia, yaitu sebagai berikut: Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 5: (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. (2) Pencatatan perkawinan (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur oleh Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undnag-undang No. 32, Tahun 1954. tersebut pada Ayat 62 Abdul Rahman Ghozali, Fikih Munakahat, cet. Ke-7, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, hlm. 48. 63 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 64 Adanya calon suami dan isteri, adanya wali dari pihak calon pengantin wanita, adanya dua orang saksi, serta sighat akad nikah. (Lihat Abdul Rahman Ghozali, hlm. 46- 47.)
Selanjutnya dalam Pasal 6 disebutkan: (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Bahkan, menurut Abdul Hadi, pada zaman modern sekarang ini rukun nikah tidak hanya ada lima, melainkan ada enam, yaitu calon suami, calon isteri, wali, sighat atau ijab kabul, saksi, dan petugas pencatat.65 Namun, menurut hemat penulis, meskipun pencacatan pernikahan juga merupakan hal yang baik bagi kemaslahatan, bukan berarti termasuk ke dalam rukun nikah, melainkan hanya sebagai syarat administrasi Negara. B. Tinjauan Umum tentang Saksi 1. Pengertian Saksi Menurut etimologi (bahasa), kata saksi dalam bahasa Arab dikenal dengan ثدهشلا dari bentuk masdar دهش yang artinya menghadiri, menyaksikan, mengetahui, bersumpah, bukti, pengakuan.66 Ada juga yang memberi pengertian, yaitu: pertama, pernyataan atau pemberian yang pasti. Kedua, ucapan yang keluar 65 Abdul Hadi, Fiqh Munakahat, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 111. 66 Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia, Jakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 746-747. 27
28 dari pengetahuan diperoleh dari penyaksian langsung. Ketiga, mengetahui sesuatu secara pasti, mengalami, dan melihatnya.67 Dalam literatur fiqh saksi lebih banyak disebut dengan istilah kesaksian (جنُتلا). Bayyinah (kesaksian) artinya saksi, karena saksi memberikan keterangan dan menjelaskan kejadian sebenar- benarnya yang sebelumnya samar. Saksi disebut dengan istilah bayyinah karena keberadaan saksi dapat mengungkap kebenaran.68 Secara bahasa, menurut KBBI saksi memiliki beberapa pengertian yaitu: Orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian); Orang yang dimintai hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut agar pada suatu ketika apabila diperlukan dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa tersebut sungguh-sungguh terjadi; Orang yang memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa; Keterangan (bukti pernyataan) yang diberikan oleh orang yang melihat atau mengetahui; Bukti kebenaran; Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan penuntutan dan peradilan 67 Anggun Malinda, Perempuan dalam Sistem Peradilan Pidana (Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, Korban), Yogyakarta: Penerbit Garudhawaca, 2016, hlm. 55. 68 Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar, terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, cet. I, Jakarta: Almahira, 2010, hlm. 485.
29 tentang suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya, atau dialaminya sendiri.69 Menurut Al-Nawāwi, kesaksian adalah menyampaikan sesuatu yang dilihat dan diketahui. Sedangkan saksi adalah orang yang memiliki dan menyampaikan kesaksian.70 Jadi, dapat disimpulkan bahwa saksi adalah seseorang yang melihat dan mengetahui secara jelas dan memahami tetang suatu peristiwa sehingga dapat dimintai keterangan tentang suatu peristiwa tersebut, serta dapat menyampaikan informasi yang diketahuinya kepada masyarakat luas. Sementara saksi nikah adalah orang yang menyaksikan secara langsung akad pernikahan, yang berfungsi memberitahukan kepada masyarakat luas perihal pernikahan tersebut agar tidak timbul kesalahpahaman.71 2. Dasar Hukum Saksi Adapun dasar hukum mengenai saksi antara lain yaitu: a. QS. Al-Baqarah ayat 282 69 Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016. Aplikasi Luar Jaringan. 70 Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar, terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, cet. I, Jakarta: Almahira, 2010, hlm. 509. 71 Umul Baroroh, Fiqh Keluarga Muslim Indonesia, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 94.
30 ِنَُْل ُج َز اَنىُ ََ ْمَل ْنِ َف ْمُ ِلا َجِز ْنِم ِنََْدُِهَش اوُدِهْشَ ْساَو اَ ُهاَد ْاِ َّ ِ َ اىُعُد ْنَأ ِااَدَهُّشلا اَذِ َنِم اَم ُااَدَهُّشلا َن ْىَض ْسَ َاْ ََ َو ْنَّ ِم يَس ْ لأا ِناَ َأَسْماَو اَ ُهاَد ْاِ بٌ ُج َسَف َسِّكَرُ َف Artinya: "...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, lagi seorang jika supaya mengingatkannya. Dan itu menolak apabila dipanggil."72 lupa maka janganlah seorang saksi-saksi Ayat di atas merupakan ayat yang dijadikan dasar hukum saksi secara umum. b. QS. An-Nisa" ayat 135 ْمُ ِسُ ْنَأ اىُعِتَّ َ َنىُلَ ْعَ َنُِماَّىَق ْنُ ََ ْنِ اوُىْلَ ْنِ َو ِ ْسِقْلاِة ًُِنَغ ْوَأ اّ ْوَأ َّ ْىَلَو ًَلَع لاَف اَ ِهِة اَ ِة اىُنىُك اىُنَمآ َنُِة َسْقلأاَو اىُلِدْعَ َااَدَهُش ِ ِ ًَل ْوَأ َّ اَف ُ َّنِ َف َّ َ اًسُِقَف اىُضِسْعُ َناَك اَهََُّأ َنَِرَّلا ِنََْدِلاَىْلا ْنَأ اََ ِوَأ يَىَهْلا اًسُِت َ Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (terdakwa) kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan." (QS An- Nisa" ayat 135) 72 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Al- Usratu wa Ahkamuha fi Tasyri'I al-Islamiy, terj. Abdul Majid Khon, Fiqh Munakahat, cet. Ke-2, Jakarta: Amzah, 2011, hlm. 107.
31 c. QS. Al-Maidah ayat 8 ... ِ ْسِقْلاِة َااَدَهُش ِ ِ َنُِماَّىَق اىُنىُك اىُنَمآ َنَِرَّلا اَهََُّأ اََ َّ Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil..."73. (QS. al-Maidah: 8). d. QS. Ath-Thalaq ayat 2 اَذِ َف َنْ َلَة اىُ ُِقَأَو اوُدِهْشَأَو Artinya: "Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah (kembali kepada) mereka dengan baik atau dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah."74 (QS. Ath-Thalaq ayat 2) ْوَأ َّنُهىُقِزاَف َثَداَهَّشلا ِ ِ َّنُهىُ ِسْمَ َف ْمُ ْنِم َّنُهَل َجَأ ٌَْوَذ لٍووُسْعَ ِة لٍووُسْعَ ِة َّ لٍوْدَع dengan lepaskanlah mereka baik e. Hadiṡ Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban كناذ ريغ حاكن نم ناك امو لدع يدهاش و ينىب لاا حاكن لا .75 مطاب ىهف Artinya: "Nikah itu tidak sah kecuali ada wali dan dua orang laki-laki yang adil. Nikah dengan tanpa wali dan dua orang saksi adalah batal." (H.R. Ibnu Hibban) Ibnu Hibban dalam kitab Shahihnya mengatakan bahwa selain hadiṡ tersebut tidak ada yang sahih dalam menyebutkan dua orang saksi.76 Hadiṡ yang redaksinya serupa dengan hadiṡ 73 Departemen Agama RI, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, Bandung: Diponegoro, 2016, hlm. 108. 74 Departemen Agama RI, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, Bandung: Diponegoro, 2016, hlm. 354. 75 Imām Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad Al-Husaini Al-Hushni, Kifayatul Akhyar fi Hal Gāyah Al-Ikhtiṣār, Juz I, Surabaya: Imaratullah, tt, hlm. 48. 76 Imām Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini, Kifayatul Akhyaar fii Alli Ghaayatil Ikhtishaar, terj. Achmad Zaidun dan A. Ma"ruf Asrori, Jilid II, cet. Ke-3, Surabaya: PT
32 tersebut tingkatannya hanya sampai taraf hadiṡ mauquf77 saja, seperti hadiṡ Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Asy-Syafi"i dan Al-Baihaqi berikut: لٍودَع ٌَدهاَشَو لٍد ِش ْسُم يٍٍِّلَىِة َّ َحاَ ِن َ . ׃ ضاّتع نةا ثَد ح Artinya: Hadiṡ Ibnu Abbas, "Tidak ada nikah kecuali dengan wali yang berakal dan dua saksi yang adil." Hadiṡ ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi"i dan Al-Baihaqi dari jalur Ibnu Kutsaim, dari Sa"id bin Jubair, darinya secara mauquf.78 3. Syarat-syarat Saksi Syarat menurut bahasa adalah rabatha (ظبر) yang artinya mengikat. Ibnu Manzhur dalam Lisânul Arab menjelaskan bahwa syarat adalah: 79 ُ ُماَصِ ْلاَو ِ َُْشلا ُ َصْلََ اَم Artinya: Yang mengharuskan sesuatu dan menjadikan keharusannya. Definisi syarat secara terminologis menurut Haqqi yang dikutip oleh Gemala D, adalah: "A thing on which the existence of Bina Ilmu, 2011, hlm. 371. Dikutip dari Imām Taqiyuddin dalam kitab Kifayatul Akhyaar. 77 Hadiṡ mauquf yaitu hadiṡ yang disandarkan kepada sahabat, baik berupa perkataan, perbuatan, atau taqrir. Pada prinsipnya, hukum hadiṡ mauquf tidak dapat digunakan sebagai hujjah, kecuali ada qarinah yang menunjukkan (yang menjadikan marfu'). Hadiṡ mauquf ini merupakan tingkatan hadiṡ kedua setelah hadiṡ marfu" yang diklasifikasikan berdasarkan kuantitas rawinya. (M. Agus Solahudin dan Agus Suryadi, Ulumul Hadis, Bandung: Pustaka Setia, 2008, hlm. 155). 78 Ibnu Hajar Al-Asqalani, Kitab At-Tamyiz fi Talkhis Ahadits Syarh al-Wajiz al- Masyhur bi Talkhis al-Habir, terj. Mamduh T dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012, hlm. 304. 79 Ibnu Manzhur Al-Mishri, Lisân Al-'Arab, 9/202, dalam Gus Arifin, Ensiklopedia Fiqih Haji & Umrah, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014, hlm. 538.
other thing is based but it does not partake in the essence of such other thing other thing although it is a complementary part of it." Jadi, syarat adalah hal yang sangat berpengaruh atas keberadaan sesuatu tapi bukan merupakan bagian atau unsur pembentuk dari sesuatu tersebut.80 Jadi, syarat adalah segala sesuatu yang harus terpenuhi namun tidak termasuk dalam rangkaian pokok suatu amalan atau hal ihwal. Saksi merupakan syarat keabsahan suatu pernikahan. Menurut ketiga Mażhab (Ḥanafi, Syafi"i, dan Ḥanbali), pernikahan yang tidak dihadiri oleh saksi-saksi menjadikan pernikahan tersebut tidak sah. Sedangkan menurut mażhab Māliki, pernikahan tersebut sah (tanpa hadirnya saksi) tetapi harus diumumkan diantara para kenalan/kerabat.81 Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi saksi nikah sehingga pernikahan tersebut menjadi sah. Para ulama dan pemikir fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan persyaratan menjadi saksi. Menurut Imām al-Nawāwi, syarat saksi antara lain yaitu: 80 Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia Edisi Ketiga, Depok: Kencana, 2017, hlm. 13. 81 Hüseyn Hilmi Ișık, Se'âdet-i Ebediyye Endless Bliss: Fifth Fascicle, Istanbul: Hakîkat Kitâbevi, 2014, hlm. 151. Teks asli dalam buku tersebut yaitu "In three Madhhabs, a nikâh performed without witnesses will not be sahîh. In Mâlikî Madhhab, the nikâh (without witnesses) will be sahîh, but it has to be announced among the acquaintances." 33
82 Rukun nikah yang ketiga adalah persaksian, maka pernikahan hukumnya tidak sah kecuali dihadiri oleh dua orang laki-laki yang muslim, mukallaf, merdeka, adil, dapat mendengar, dapat melihat, mampu mengetahui secara lisan (perkataan) dua orang yang berakad. Menurut Wahbah az-Zuhaili syarat saksi yaitu berakal, baligh, berbilang, lelaki, merdeka, adil, Islam, dapat melihat, dapat mendengar perkataan pihak yang berakad dan memahaminya.83 Menurut Al-Ghazali, syarat saksi dalam pernikahan yaitu dua orang saksi tersebut dikenal luas sebagai orang baik-baik. Yakni yang adil, bukan fasiq. Apabila keadaan keduanya tidak dikenal, boleh juga diterima kesaksian mereka selama hal itu memang sangat diperlukan.84 Mażhab Syafi"i dan Ḥanbali berpendapat bahwa disyaratkan saksi nikah harus laki-laki, meskipun dihadirkan satu saksi laki-laki dan dua saksi wanita, pernikahan tersebut menjadi tidak sah karena hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid dari Az- 82 Abu Zakariyyā Muhyiddīn Yahya bin Syaraf al-Nawāwi, Raudhah al- Thalibin, Tahqiq Zuhair al-Syawisy, Damaskus: al-Maktab al-Islamy, Juz VII, 1412 H/ 1991 M, hlm. 45. 83 Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islāmii wa Adilatuhu Jil. 9, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 76-79. 84 Al-Ghazali, Adab an-Nikah, terj. Muhammad al-Baqir, cet. Ke-6, Bandung: Karisma, 1992, hlm. 63. 34
Zuhri, beliau berkata, "Saya melaksanakan sunnah Rasulullah saw untuk tidak menghadirkan saksi wanita dalam pernikahan, perceraian, atau perjanjian lainnya".85 Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam, ketentuan mengenai saksi disebutkan sebagai berikut: Pasal 24 (1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. (2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Pasal 25 Yang ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tuna rungu atau tuli. Pasal 26 Saksi harus hadir dan menyaksikann secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan. Terlepas dari perbedaan pendapat tentang syarat-syarat saksi yang disebutkan para ahli fiqh, penjelasan mengenai syarat- syarat saksi yang harus dipenuhi dalam pernikahan adalah sebagai berikut: a. Islam Jumhur ulama sepakat bahwa saksi harus seorang muslim, hal ini berlandaskan pada QS. Al-Maidah ayat 8. 85 Abdul Hamid Kisyik, Bina' Al-Usrah Al-Muslimah: Mausu'ah Al-Zawaj Al- Islami, Terj. oleh Ida Nursida, Cet. 5, Bandung: Al-Bayan, 2005, hlm. 84. 35
b. Baligh Seseorang yang dapat dikualifikasikan sebagai saksi haruslah seorang yang dewasa, atau dalam agama Islam disebut baligh, sesuai dengan QS Al-Baqarah ayat 282. Kriteria baligh dalam literatur fiqh klasih tidak secara eksplisit disebutkan mengenai batasan usia minimal maupun maksimalnya. Namun, pada umumnya didasarkan pada 3 hal: 1) Pada pria, ditandai dengan ihtilam, yaitu keluarnya sperma baik di waktu terjaga maupun tidur. 2) Pada perempuan, ditandai dengan haid atau hamil (ihbal). 3) Jika tidak terdapat indikasi tersebut, maka baligh ditentukan berdasarkan usia. Menurut jumhur fuqoha' atau mayoritas ahli hukum Islam dari kalangan mażhab Syafi"I dan Ḥanbali, usia baligh seseorang adalah 15 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan. Menurut Abu Hanifah, usia baligh untuk laki-laki adalah 18 tahun dan untuk perempuan adalah 17 tahun. Sedangkan menurut Imām Mālik, usia baligh adalah 18 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan.86 c. Berakal Seorang saksi juga disyaratkan harus berakal. Maksudnya adalah, orang yang mengetahui kewajiban yang pokok dan 86 Ali Imron, "Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak", Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI, Vol. 5 No. 1, Januari 2011, hlm. 73. Jurnal dipublikasikan. 36
yang bukan, yang mungkin dan tidak mungkin, serta mudharat dan manfaat. Sehingga orang-orang gila dan kurang mampu akalnya , kesaksiannya tidak dapat diterima. d. Kuat Ingatan Seseorang yang disyaratkan harus mampu mengingat apa yang disaksikan dan memahami serta menganalisis apa yang dilihatnya, disamping dapat dipercaya apa yang dikatakannya.87 e. Merdeka Seseorang yang menjadi saksi disyaratkan harus merdeka, dalam hal ini tidak ada ancaman ataupun tekanan terhadap saksi88, dalam artian tidak dalam pengampuan seseorang. Budak tidak mempunyai kekuasaan atas dirinya, terlebih pada orang lain.89 f. Adil Saksi harus orang yang adil walaupun kita hanya dapat melihat lahiriahnya saja. Demikian pendapat jumhur ulama, selain 87 Anggun Malinda, Perempuan dalam Sistem Peradilan Pidana (Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, Korban), Yogyakarta: Penerbit Garudhawaca, 2016, hlm. 58. 88 Muhammad Isna Wahyudi, "Nilai Pembuktian Saksi Perempuan dalam Hukum Islam", Jurnal Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam, Vol. 8, No. 1, academia.edu, 2009. 89 Mustofa Diibulbigha, Fiqih Syafi"I, terj. Adlchiyah Sunarto dan Multazam, Surabaya: Bintang Pelajar, 1984, hlm. 517. 37
38 Ḥanafiyah.90 Menurut syara", adil adalah menjauhi segala dosa besar dan tidak terus menerus melakukan dosa kecil.91 g. Laki-laki Ulama mażhab Syafi"I dan Ḥanbali dalam pendapat yang masyhur mensyaratkan saksi harus berjenis kelamin laki-laki. Tidak sah akad kecuali disaksikan oleh dua orang laki-laki. menurut mereka, tidak sah akad yang disaksikan oleh kaum wanita secara mutlak.92 h. Tidak ada penghalang kesaksian Seorang saksi untuk dapat diterima kesaksiannya, maka seorang saksi disyaratkan agar tidak ada hal-hal yang menghalangi kesaksiannya.93 4. Fungsi Saksi Nikah Masalah saksi pernikahan dalam Al-Qur"an pada dasarnya tidak tertera secara eksplisit, namun saksi untuk masalah lain seperti dalam ranah pidana, muamalah atau masalah cerai atau 90 Makmun Efendi, "Wali dan Saksi dalam Penikahan", Jurnal Ar-Risalah, Volume 12, Nomor 34, Juli 2014, hlm. 91. 91 Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar, terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, cet. I, Jakarta: Almahira, 2010, hlm. 519. 92 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Al- Usratu wa Ahkamuha fi Tasyri'I al-Islamiy, terj. Abdul Majid Khon, Fiqh Munakahat, cet. Ke-2, Jakarta: Amzah, 2011, hlm. 107. 93 Anggun Malinda, Perempuan dalam Sistem Peradilan Pidana (Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, Korban), Yogyakarta: Penerbit Garudhawaca, 2016, hlm. 59.
rujuk diutarakan secara jelas.94 Meskipun demikian saksi dalam pernikahan memiliki kedudukan yang sangat penting dan harus ada dalam pernikahan. Disyaratkannya saksi dalam suatu pernikahan adalah sebagai penguat (hujjah) jika seandainya ada orang-orang yang mempertanyakan tentang benar tidaknya telah terjadi pernikahan antara sepasang mempelai.95 Bahkan menurut Moh. Rifa"i, pada zaman sekarang ini malah tidak hanya cukup dengan saksi saja, tetapi harus disertai surat nikah. Meski demikian, bukan berarti adanya surat nikah termasuk ke dalam syarat nikah, tetapi hanya untuk menjaga kalau ada kesulitan.96 Mayoritas fuqaha (ulama Ḥanafiyah, Syafi"iyah dan yang mashyur di antara pendapat ulama Ḥanbaliyah) mengatakan bahwa nikah berkaitan dengan hak orang lain selain dua orang yang melaksanakan akad, yaitu anak. Oleh karena itu, persaksian dipersyaratkan agar bapaknya tidak mengingkarinya kemudian menelantarkan keturunannya.97 94 Umul Baroroh, Fiqh Keluarga Muslim Indonesia, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 94. 95 M. Hamdan Rasyid dan Saiful Hadi El-Sutha, Panduan Muslim Sehari-hari, Jakarta: WahyuQolbu, 2016, hlm. 640. 96 Moh. Rifa"i, Fiqih Islam Lengkap, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978, hlm. 461. 97 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Al- Usratu wa Ahkamuha fi Tasyri'I al-Islamiy, terj. Abdul Majid Khon, Fiqh Munakahat, cet. Ke-2, Jakarta: Amzah, 2011, hlm. 102. 39
Di bawah ini beberapa fungsi saksi menurut Tihami dan Sohari Sahrani, diantaranya sebagai berikut:98 a. Membantu hakim dalam menundukkan dan memutuskan perkara b. Mendorong terwujudnya sifat jujur c. Untuk menegakkan keadilan d. Saksi sebagai salah satu alat bukti C. Anak Laki-laki Sebagai Saksi Nikah Bagi Ibunya Orang-orang yang bersaksi dalam pernikahan, tidak disyaratkan dari kalangan orang-orang yang tidak ditolak kesaksiannya untuk kedua mempelai dalam masalah pidana. Pernikahan sah dengan kesaksian dua anak dari kedua mempelai, kecuali menurut ulama Hanabilah, hal itu menurut mereka tidaklah sah. Juga boleh dilaksanakan dengan kesaksian musuh kedua mempelai. Itu karena anak dan musuh merupakan orang yang berhak untuk bersaksi. Sementara ulama Ḥanafiah telah meletakkan kriteria bagi orang yang diterima dan tidak diterima kesaksiannya dalam akad nikah. Meeka berkata, setiap orang yang layak menjadi seorang wali dalam akad nikah dengan hak perwalian dirinya sendiri, maka ia layak untuk menjadi saksi dalam akad ini. 98 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, Jakarta: Rajawali Press, 2004, cet. IV, hlm. 115-121. 40
Sebagaimana saksi disyaratkan demi sahnya akad nikah, menurut jumhur ulama selain Ḥanafiah, dianjurkan juga adanya keridhaan si perempuan yang akan dinikahi. Keridhaan itu timbul bukan hasil paksaan. Hal itu dilakukan untuk berhati-hati agar ia tidak mengingkari.99 99 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam 9, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 79. 41
BAB III Pendapat Imām Al-Nawāwi dan Imām Ibnu Qudāmah Tentang Status Anak Laki-laki Sebagai Saksi Nikah Bagi Ibunya A. Biografi dan Pendapat Imām Al-Nawāwi 1. Biografi Imām Al-Nawāwi Nama asli Imām Nawāwi adalah Yahya bin Syaraf bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jumu"ah bin Hizam al-Hizami al- Haurani ad-Dimasyqi asy-Syafi"i.100 Beliau dilahirkan pada tanggal 20 bulan Muharram tahun 631 H di desa Nawa, desa yang termasuk bagian wilayah kota Hauran Negara Suriah (Syiria). Di desa inilah beliau tumbuh dan belajar Al-Qur"an serta menghafalkannya ketika usianya menginjak tujuh tahun.101 Imām al-Nawāwi kembali ke desa kelahirannya dan menetap hingga berpulang ke rahmatullah pada Rabu, 24 Rajab 676 H/22 Desember 1277 M, beliau kemudian dimakamkan di rumah ayahnya.102 a. Pendidikan dan Guru Imām Al-Nawāwi Pada usianya yang ke-19 tahun, sang ayah melihat lingkungan di Nawa sudah tidak dapat lagi mencukupi kebutuhan ilmu anaknya. Maka ia memutuskan untuk membawanya ke madrasah al-Rawāhīyyah di pojok timur Masjid al-Jami al-Umawī di Damaskus. Ketika itu 100 Syaikh Ahmad Farid, Min A'lam as-Salaf, terj. Ahmad Syaikhu, cet. Ke-2, Jakarta: Darul Haq, 2013, hlm. 844-845. 101 Tim Pembukuan Tamatan 2011, Jendela Madzhab: Memahami Istilah &Rumus Madzahib Al-Arba'ah, cet. Ke-3, Kediri: Lirboyo Press, 2013, hlm. 54. 102 Ahmad Rofi" Usmani, Ensiklopedia Tokoh Muslim, Bandung: Mizan, 2015, hlm. 513. 42
43 Damaskus merupakan salah satu daerah yang menjadi pusat kajian ilmu. Ia sangat tekun dalam menuntut ilmu, selama dua (2) tahun di sana ia senantiasa belajar siang dan malam, sampai-sampai ia tidak tidur kecuali karena ketiduran ketika belajar. Dan waktu-waktunya ia habiskan untuk mendalami ilmu dan menghafal berbagai kitab. Imām al-Nawāwi menceritakan tentang dirinya sendiri, ia berkata: "Ketika usiaku telah mencapai 19 tahun, ayahku membawaku pindah ke Damaskus pada saat beliau (ayahnya) berusia 49 tahun. Di sana aku belajar di Madrasah Rawāhīyyah. Selama kurang lebih dua (2) tahun di sana, aku jarang tidur nyenyak; penyebabnya, tidak lain adalah karena aku sangat ingin mendalami semua pelajaran yang diberikan di Madrasah tersebut. Aku-pun berhasil menghafal al-Tanbīh (al-Tanbīh fi Furū al-Syafiiyyah, karya Abū Ishāq al-Syirāzī) kurang lebih selama 4,5 bulan. Selanjutnya aku berhasil menghafal 114 Ibadat (sekitar seperempat) dari kitab al-Muhaẓẓab (al-Muhaẓẓab fi al-Furū) di sisa bulan berikutnya dalam tahun tersebut. Aku juga banyak memberikan komentar dan masukan kepada syaikh kami, Ishāq al- Maghribī. Aku juga sangat intens dalam bermulazamah dengannya. Beliaupun lalu merasa tertarik kepadaku ketika melihatku begitu menyibukkan diri dalam semua aktifitasku dan tidak pernah "nongkrong" dengan kebanyakan orang. Beliaupun sangat senang
kepadaku dan akhirnya beliau mengangkatku menjadi asisten dalam halaqahnya, mengingat jamaahnya yang begitu banyak."103 Ketika usia Imām al-Nawāwi menginjak 30 tahun ia mulai aktif menulis. Ia menuangkan pikiran-pikirannya dalam berbagai buku dan karya ilmiah lainnya yang sangat mengagumkan. Ia menulis dengan bahasa yang mudah, argumentasi yang kuat, pemikiran yang jelas, dan objektif dalam memaparkan berbagai pendapat para ahli fiqih. Hingga sampai saat ini, karya-karya yang ditulisnya mendapatkan perhatian yang besar dari setiap muslim dan diterima oleh setiap kalangan di seluruh negeri Islam. Buku-buku yang ia tulis sangatlah banyak, insya Allah akan penulis sebutkan beberapa karyanya diakhir tulisan ini. Kemudian pada tahun 665 H, ia diberi tugas untuk menjadi guru di Dārul Hadiṡ al-Asyrafiyyah dan mengelola bidang pendidikan. Saat itu, usianya baru menginjak 34 tahun. Dan mengajar di sana hingga wafat.104 Diantara guru-guru yang pernah mengajar beliau diantaranya yaitu: Di bidang fiqh: Tajuddin al-Fazari yang dikenal dengan al-Firkah, al- Kamal Ishaq al-Maghribi Abdurrahman bin Nuh, kemudian Umar bin As"ad al-Arbili, Abu al-Hasan Salam bin al-Hasan al-Arbili. 103 Syaikh Ahmad Farid, Min Alam al-Salaf, Penj. Masturi Ilham dkk, Jakarta: Pustaka al- Kautsar, 2006, hlm. 755. 104 Dikutip dari Abdullah dkk, Manhaj al-Nawawi Dalam Kitab al-Arbain al-Nawawiyah: Kajian Filosofi di Balik Penulisan Kitab Hadis al-Arbain al-Nawawiyah, Jurnal of Hadis Studies, Vol 1 No. 2 Juli Desember 2017, hal. 32. 44
Di bidang hadiṡ: Ibrahin bin Isa al-Muradi al-Andalusi kemudian al- Mishri kemudian ad-Dimasyqi, Abu Ishaq Ibrahim bin Abu Hafsh Umar bin Mudhar al-Wasithi, Zainuddin Abu al-Baqa" Khalid bin Yusuf bin Sa"d ar-Radhi bin al-Burhan, Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdul Muhsin al-Anshari. Di bidang ilmu uṣul fiqh: al-Qadhi Abu al-Fatih Umar bin Bundar bin Umar bin Ali bin Muhammad at-Taflisi asy-Syafi"i. Di bidang nahwu dan bahasa: Aḥmad bin Salim al-Mishri, Ibnu Malik, al-Fakhr al-Maliki.105 b. Hasil Karya Imām Al-Nawāwi Imām Al-Nawāwi semasa hidupnya banyak menghasilkan karya tulis dalam berbagai disiplin ilmu yang bahkan masih menjadi rujukan para ulama hingga sekarang serta terkenal di berbagai kalangan. Di antara karya-karya beliau antara lain yaitu: 1) Karya Tulisnya di bidang hadiṡ: a) Syarh Muslim, yang dinamakan dengan al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj b) Riyadh ash-Shalihin, kumpulan hadiṡ mengenai etika, sikap dan tingkah laku yang saat ini banyak digunakan di dunia Islam c) Al-Arba'in an-Nawāwiyah d) Khulashah al-Ahkam min Muhimmat as-Sunan wa Qawa'id al- Islam 105 Syaikh Ahmad Farid, Min A'lam al-Salaf, terj. Ahmad Syaikhu, cet. Ke-2, Jakarta: Darul Haq, 2013, hlm. 863-864. 45
e) Syarh al-Bukhari, beliau menulis satu juz kecil darinya dan belum selesai f) Al-Adzkar, yang dinamakan dengan Hilyah al-Abrar al-Akhyar fi Talkhish ad-Da'awat wa al-Adzkar 2) Karya Tulis di bidang Ulumul Hadiṡ: a) Al-Irsyad, b) At-Taqrib wa al-Isyarat ila Bayan al-Asma' al-Mubhamat. 3) Karya Tulis di Bidang Fiqh: a) Rauḍah Al-Ṭalibīn b) Al-Majmu' Syarh Muhadzdzab, belum selesai dan diselesaikan oleh as-Subki dan al-Muthi"i c) Al-Minhaj wa al-Idhah wa at-Tahqiq 4) Karya Tulis di Bidang Pendidikan dan Perilaku: a) At Tibyan fi Adab Hamalah al-Qur'an b) Bustan al-Arifin 5) Di Bidang Biografi dan Sirah: a) Tahdzib al-Asma' wa al-Lughat b) Thabaqat al-Fuqaha' 6) Di bidang bahasa: a) Bagian kedua dari Tahdzib al-Asma' wa al-Lughat b) Tahrir at-Tanbih.106 106 Syaikh Ahmad Farid, Min A'lam as-Salaf, terj. Ahmad Syaikhu, cet. Ke-2, Jakarta: Darul Haq, 2013, hlm. 866-867. 46
47 Dari sekian karangan beliau, karya yang monumental di seluruh kalangan antara lain yaitu Riyadh ash-Shalihin, Al-Majmu' Syarh Muhadzdzab, Rauḍah Al-Ṭalibīn. c) Metode Iṣtinbāṭ Hukum Imām Al-Nawāwi Imām Al-Nawāwi dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum Islam, menggunakan metode istinbāṭ hukum sebagaimana yang digunakan oleh Imām mażhab yang diikutinya, yaitu Imām Syafi"I karena beliau merupakan seorang mujtahid fatwa. Tingkatan mujtahid sendiri dalam Thabaqah al-Fuqaha dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama mujtahid mutlak, kedua mujtahid mutlak, dan ketiga mujtahid fatwa (yaitu seseorang yang mampu untuk mentarjih pendapat ulama" dengan ulama lainnya).107 Sejauh pengetahuan penulis Imām Al- Nawāwi tidak mempunyai metode istinbāṭ sendiri karena beliau tidak memiliki karya di bidang uṣul fiqh, maka dari itu penulis menggunakan metode istinbāṭ yang lazim digunakan oleh Imām Syafi"i. Sumber-sumber hukum yang dijadikan dasar untuk berijtihad yaitu Al-Qur"an, As-Sunnah, Ijma", Qiyas, dan Istishab.108 Di bawah ini penjelasan mengenai dasar metode istinbāṭ yang dipakai oleh Imām Syafi"i secara berurutan, yaitu sebagai berikut: 107 Muhammad Nawawi al-Bantani, Nihayatuz Zain, Beirut: DK Ilmiah, 2002, hlm. 6. 108 Muhammad Shobirin dkk, Ibadah Itu Indah; Buku Panduan Ibadah Praktis, Jombang: Pustaka Tebuireng, 2014, hlm. 9.
31. 31-32. 48 (1) Al-Qur"an Imām Syafi"i menetapkan hukum berdasarkan ayat-ayat Al-Qur"an menurut zahir ayat yang bersangkutan. Beliau memahami ayat tersebut dalam arti (makna) hakiki, kemudian dalam arti lainnya apabila terdapat "qarinah" atau dasar lain yang dapat menyimpangkan pengertian hakiki termaksud pada arti selain arti itu.109 (2) Sunnah Dalam hal sunnah, Imām Syafi"i berpendapat bahwa hadiṡ yang sanadnya tunggal (khabar ahad) dapat diterima sebagai hujjah dengan syarat rawi-rawinya itu termasuk orang yang dapat dipercaya dan kuat daya ingatnya (tsiqat), dan tidak mensyaratkan harus masyhur sebagaimana halnya pendapat Imām Malik.110 Sementara hadiṡ yang tidak tampak diamalkan orang Madinah pada zaman Imām Malik, menurut beliau bahwa hadiṡ serupa itu dapat diterima serta tidak perlu masyhur.111 (3) Ijma" Ijma" adalah kesepakatan mujtahid dalam satu kurun. Sumber hukum ini digunakan manakala dalam al-Kitab dan as-Sunnah 109 Abdurrahman, Perbandingan Madzhab-madzhab, Bandung: Sinar Baru, 1986, hlm. 110 Romli, Studi Perbandingan Ushul Fiqh, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, hlm. 40. 111 Abdurrahman, Perbandingan Madzhab-madzhab, Bandung: Sinar Baru, 1986, hlm.
49 tidak ditemukan penjelasannya.112 Konsep ijma" menurut beliau yaitu ijma" yang otoritatif harus merupakan hasil kesepakatan ulama seluruh dunia, tanpa terkecuali. Oleh karena itu,beliau hanya menerima ijma" sahabat karena yang paling mungkin terjadi kesepakatan seluruh ulama. Sedangkan ijma" setelah generasi para sahabat, beliau menolaknya. Ijma" sahabat inilah yang menjadi hujjah dalam beristidlal113. Kehujjahannya berdasarkan keyakinannya bahwa umat Islam tidak mungkin sepakat dalam sesuatu yang menyimpang dari naṣ. Namun demikian, beliau juga mensyaratkan bahwa ijma" ituharus disandarkan kepada Al-Qur"an dan Sunnah. Beliau juga hanya menerima ijma" sarih dan menolak ijma" sukuti.114 (4) Qiyas Definisi qiyas yang dikemukakan oleh Al-Qadhi al-Baidhawi dan Fakhruddin Ar-Razi yaitu, qiyas adalah memberlakukan padanan hukum perkara yang dijelaskan hukumnya dalam naṣ, terhadap kasus yang tidak dijelaskan hukumnya, karena menurut seorang mujtahid terdapat persamaan illat hukum.115 Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa ulama yang pertama kali mengkaji 112 Tim Pembukuan Tamatan 2011, Jendela Madzhab: Memahami Istilah &Rumus Madzahib Al-Arba'ah, cet. Ke-3, Kediri: Lirboyo Press, 2013, hlm. 5. 113 Istidlal berasal dari kata Arab. Akar kata istidlal adalah dari kata "daal", yang berarti mengambil dalil atau kesimpulan yang diambil dari petunjuk yang ada. Sedang arti dalil sendiri adalah petunjuk. Jadi, istidlal yaitu sesuatu yang dapat dipakai untuk membangun argumentasi untuk menyampaikan kita pada suatu kesimpulan. (Basiq Djalil, Logika Ilmu Mantiq, Jakarta: Prenada Media Group, 2009, hlm. 67-68. 114 Abdul Mugits, Kritik Nalar Fiqih Pesantren, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 80. 115 Abdul Hayy Abdul "Al, Ushul Fiqh Al - Islami, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014, hlm. 293.
50 qiyas (merumuskan kaidah-kaidah dasar) adalah Imām Syafi"i. beliau menjadikan qiyas sebagai hujjah ke-empat setelah al- Qur"an, al-Sunnah dan Ijma" dalam merumuskan hukum Islam. Qiyas ditempatkan setelah ijma" karena ijma" merupakan ijtihad kolektif sedangkan qiyas adalah ijtihad yang bersifat individual.116 (5) Istishab Asnawi mendefinisikan istishab adalah penetapan hukum berdasarkan adanya sesuatu pada masa terkini berdasarkan adanya sesuatu tersebut pada masa yang telah berlalu.117 Menurut Syafi"iyyah dan beberapa Ḥanafiyah menganggapnya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum syara", dan mereka beristidlal dengannya untuk menafikan ketiadaan asal (nafī adam al-aṣli).118 2. Pendapat Imām Al-Nawāwi Tentang Status Anak Laki-laki Sebagai Saksi Nikah Bagi Ibunya Pernikahan akan menjadi sah apabila dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki. Menurut Imām Nawāwi, saksi nikah dipersyaratkan harus dua orang laki-laki muslim yang mukallaf, merdeka, adil, dapat mendengar dan melihat, serta dapat memahami perkataan orang yang berakad.119 Walaupun syarat-syarat tersebut masih bersifat umum, masih terdapat 116 Ahmad Bagus Setiaji, "Status Barang Pemberian Tunangan Setelah Putus (Studi Komparatif Pendapat Imām An-Nawāwi dan Imām Ibnu Abidin)", Skripsi Fakultas Syari"ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2017, hlm. 42. Skripsi dipublikasikan. 117 Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh, Jakarta: Amzah, 2011, hlm. 152. 118 Abdul Hayy Abdul "Al, Ushul Fiqh Al - Islami, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014, hlm. 309. 119 Abu Zakariyyā Muhyiddīn Yahya bin Syaraf al-Nawāwi, Raudhah al-Thalibin, Tahqiq Zuhair al-Syawisy, Damaskus: al-Maktab al-Islamy, Juz VII, 1412 H/ 1991M, hlm. 45.
beberapa ketentuan-ketentuan yang menjadi pembahasan dalam masalah kesaksian, khususnya saksi dalam pernikahan. Sementara itu, ketentuan mengenai saksi nikah yang dilakukan oleh anak laki-laki dari salah satu atau kedua calon mempelai (orangtuanya), baik mempelai perempuan maupun mempelai laki-laki, Imām al-Nawāwi berpendapat pernikahan tersebut sah. Statemen tersebut sebagaimana tercantum di bawah ini: مَ قُب مَ لْصمَأ مَل مَ قُ لْ قُ مَعمَ جِهلْيمَ لْب جِة مَل لْض مَ جِب قُدجِقمَعلْ مَيمَو : : جِ ا فٍ مَ جِ مَ جِب مَ لْيرَّوقُدمَ مَعمَ جِهلْيرَّوقُدمَ لْومَأ ا مَ لْيمَ لْب جِهجِ رَّقجِ جِا مَ لْ جِ جِا مَ لْ جِ قُ رَّ صِّلا ا مَ قُ لْ جِ قُ جِا رَّلا . 120 . Artinya: "Saya (al-Nawāwi) berkata: pendapat yang rajih dari keduanya (sah dan tidak sah) yaitu sah. Pengikut al-Syafi"i berkata: sah (saksi nikah) yang dihadiri oleh kedua anak laki-laki mempelai laki-laki (suami) beserta kedua anak laki-laki mempelai wanita (istri) atau dua musuh dari calon suami beserta dua musuh dari calon istri dengan tanpa ada pertentangan, karena memungkinkan menetapkan kepercayaannya." Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Imām Al-Nawāwi tersebut, penulis menilai bahwa kesaksian yang dilakukan oleh anak laki- laki dari calon mempelai, selama sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk menjadi seorang saksi nikah, maka kesaksian tersebut berimplikasi pada keabsahannya pernikahan yang dilakukan tersebut. Hal ini dapat dilihat pada kalimat terakhir dimana alasan yang mendasarinya yaitu karena memungkinkan menetapkan kepercayaannya. 120 Abu Zakariyyā Muhyiddīn Yahya bin Syaraf al-Nawāwi, Raudhah al-Thalibin, Tahqiq Zuhair al-Syawisy, Damaskus: al-Maktab al-Islamy, Juz VII, 1412 H/ 1991M, hlm. 46. 51
52 B. Biografi dan Pendapat Imām Ibnu Qudāmah 1. Biografi Imām Ibnu Qudāmah Imām Ibnu Qudāmah, seorang ulama bergelar 121 نِا شَ يْ شَلا ini memiliki nama kecil Abu Muhammad Abdullah bin Aḥmad bin Muhammad bin Qudāmah Al Maqdisi Al Jamma"ili Ad-Dimasyqi Ash- Shalihi Al Ḥanbali, lahir di Jamma"il (suatu daerah di Nablus, Palestina) pada bulan Sya"ban tahun 541 Hijriyah (sekitar Januari-Februari 1147 Masehi).122 Imām Ibnu Qudāmah yang juga memiliki julukan/gelar muwaffiquddin (نيدا قفوم) dan juga seorang pemimpin mażhab Ḥanbali di Damaskus123 ini wafat pada tahun 629 H, dan dimakamkan di kaki gunung Qasiun di Shalihiya, Damaskus, di sebuah lereng di atas Jami" Al- Hanabilah (masjid) besar para pengikut mażhab Imām Aḥmad bin Ḥanbal).124 a. Pendidikan dan Guru Imām Ibnu Qudāmah Pada tahun 551 H Imām Ibnu Qudāmah berhijrah bersama keluarga dan sanak familinya, kemudian menginjak usia 10 tahun beliau telah hafal al-Qur"an dan mempunyai tulisan tangan yang indah. 121 Gelar yang diberikan untuk Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad (Imām Ibnu Qudāmah) bersama dengan al-Majd ("Abd as-Salam bin "Abdullah). 122 Ahmad Rofi" Usmani, Ensiklopedia Tokoh Muslim, Bandung: Mizan, 2015, hlm. 323. 123 Tim Pembukuan Tamatan 2011, Jendela Madzhab: Memahami Istilah &Rumus Madzahib Al-Arba'ah, cet. Ke-3, Kediri: Lirboyo Press, 2011, hlm. 211. 124 Abu Faqih Abdul Wahab At-Teghaly, Biografi Al-Imām Ibnu Qudāmah Al-Maqdisi, Tim Kajian Dakwah Alhikmah, diakses pada 30 Maret 2011.
Semenjak kecil pun beliau giat bekerja, juga merupakan ulama yang paling cerdas pada zamannya.125 Kemudian Imām Ibnu Qudāmah berguru kepada Syaikh Nāṣih al-Islam Abdul Fath Ibn Manni untuk belajar kepada beliau perihal maẓhab Aḥmad dan perbandingan maẓhab. Imām Ibnu Qudāmah menetap di Baghdad selama 4 (empat) tahun. Di kota itu pula Imām Ibnu Qudāmah mengkaji hadiṡ dengan sanadnya secara langsung dengan cara mendengar dari Hibatullah Ibn al-Daqqaq dan lainnya. Setelah itu ia pulang ke Damaskus dan menetap sebentar di keluarganya. Pada tahun 574 H ia menunaikan ibadah haji, seusai ia pulang ke Damaskus. Di sana ia mulai menyusun kitabnya al-Mughnī Syarakh Mukhtaṣar al-Khiraqī (fiqh maẓhab Imām Aḥmad bin Hanbal). Disamping itu ia masih terus menulis karya-karya ilmiah di berbagai disiplin ilmu, lebih-lebih di bidang fiqh yang dikuasainya dengan matang. Ia banyak menulis kitab dibidang fiqh ini, yang kitab-kitab karyanya membuktikan kemampuannya yang sempurna di bidang itu. Sampai-sampai ia menjadi buah bibir orang banyak dari segala penjuru yang membicarakan keutamaan keilmuan dan manāqib (sisi-sisi keagungannya).126 125 Bin Utsman Adz-Dzahabi dan Imām Syamsuddin Muhammad bin Muhammad, Nuzhatul fudhala' Tahdzib Siyar A'lam An-Nubala, Jil.4, terj. Said Abadi dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, hlm. 403. 126 Ibn Qudāmah, Lum'atul I'tiqad, Penj. Abu Zur"ah al-Thaybi, cet. Ke-3, Surabaya: Dārul Huda Riyath KSA, 2000, hlm. 5-6. 53
Pada tahun 776 H Imām Ibnu Qudāmah kembali lagi ke Baghdad. Di Baghdad dalam kunjungannya yang kedua, ia lanjutkan mengkaji hadiṡ selama satu tahun, mendengar langsung dengan sanadnya dari Abdul Fath Ibn al-Manni. Setelah itu ia kembali ke Damaskus. b. Hasil Karya Imām Ibnu Qudāmah Karya ilmiah Imām Ibnu Qudāmah bisa dikatakan sangat banyak, dan meliputi beberapa disiplin ilmu, mulai dari tauhid (ilmu kalam), fiqh, uṣul fiqh, hadiṡ, diantaranya yaitu: 1) Bidang Ilmu Kalam (Tauhid) a) al-Itiqād. b) Dzamu al-Tawīl kitab kecil menjelaskan tentang ilmu tauhid. c) Risālah ila al-Syaikh Fahruddin Ibn Taimiyyah fi Tahlīd Ahl al-Bidi fi al-Nār. d) Lumah al-Itiqād al-Hadi ila Sabīl al-Rasyad (bekal keyakinan yang membimbing ke jalan petunjuk). e) Risālah fi Masalah al-Ulwi. f) Masalah fi Tahrīm al-Nadhr fi Kitab Ahl al-Kitāb. g) Kitab al-Qadr. 2) Bidang Ilmu Fiqh a) Al-Mughnī fi Syarkh Muhtaṣar al-Harqī. b) Al-Muqni'. (untuk pelajar tingkat menengah). 54
c) Al-Kāfī. Kitab fiqh dalam tiga (3) jilid besar yang merupakan ringkasan bab fiqh. Dengan kitab dia paparkan dalil-dalil yang dengannya para pelajar dapat menerapkannya dengan praktik amali). d) Umdah al-Ahkām. e) Muhtaṣar al-Hidāyah li Abi al-Khaṭṭāb. f) Risālah fi al-Maẓāhib al-Arbaah g) Fiqh al-Imām h) Fatāwā wa masāil Mansūrah. i) Muqaddiamh fi al-Farāiḍ j) Manāsik al-Hajji 3) Bidang Ilmu Uṣul Fiqh Imām Ibnu Qudāmah dalam bidang ilmu uṣul fiqh hanya memiliki satu karya saja, yaitu Raūḍah al-Nādhir wajannah al-Manādhir fi Uṣūl al-Fiqh ala Maẓhab al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal- dikemudian hari diringkas oleh Najmuddin al-Tufi. 4) Bidang Ilmu Tafsir dan Hadiṡ a) Al-Burhān fi Masalah al-Quran. Membicarakan ilmu yang berkaitan dengan al-Quran. b) Qinah al-Arīb fi al-Gharīb c) Muhtaṣar Illah al-Hadiṡ li Abī Bakar Aḥmad bin Muhammad bin Hārūn al-Kholāl (w. 311 H) 55
56 d) Muhtaṣar fi Gharīb al-Hadiṡ.127 Dari sekian banyak karya ilmiah yang telah dihasilkan Imām Ibnu Qudāmah, beberapa karangan yang masyhur dan kerap kali dijadikan rujukan dalam bermażhab, terutama di kalangan Ḥanbaliyah, diantaranya yaitu Al-Mugni, Al-Kāfī, Raūḍah al-Nādhir wajannah al- Manādhir fi Uṣūl al-Fiqh ala Maẓhab al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal, serta Al-Muqni'. c. Metode Iṣtinbāṭ Hukum Imām Ibnu Qudāmah Iṣtinbāṭ berasal dari bahasa Arab yang berarti penggalian, penemuan, dan mengeluarkan hukum. Metode iṣtinbāṭ disebut juga metode ijtihad hukum merupakan cara yang ditempuh oleh seorang mujtahid dalam mengeluarkan hukum dari dalilnya, baik dengan menggunakan kaidah bahasa (linguistic) maupun dengan menggunakan kaidah-kaidah uṣuliyah.128 Dari beberapa karya ilmiah yang ditulis Imām Ibnu Qudāmah, baik tentang fiqh maupun uṣul fiqh, dapat dikatakan bahwa Imām Ibnu Qudāmah telah melakukan kegiatan ijtihad karena telah berupaya dan mencurahkan kemampuan secara maksimal dengan menerapkan 127 Muwaffiquddin Abdullah bin Aḥmad bin Qudāmah, Raūḍah al-Nādhir wajannah al- Manādhir fi Uṣūl al-Fiqh ala Maẓhab al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal, Tahqiq Syabān Muhammad Ismāīl, Juz I, cet. Ke-1, Arab Saudi: Muassasah al-Riyyān, 1998, hlm. 30-32. 128 Rahmawati, Istinbath Hukum Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, cet. Ke-1, Yogyakarta: Deepublish, 2015, hlm. 21.
kaidah-kaidah ilmu uṣul fiqh dalam menyelesaikan dan menetapkan status hukum dari kasus-kasus yang dihadapinya.129 Imām Ibnu Qudāmah dalam kitabnya, mengemukakan bahwa dalil-dalil yang disepakati penggunaannya ada empat, yaitu al-Qur"an, Al-Sunnah, Ijma' dan Istiṣhāb. Sedangkan dalil-dalil yang masih diperdebatkan yaitu qaulu ṣahabi, syar'u man qablana, istihsan, maslahah mursalah.130 Adapun metode iṣtinbāṭ yang digunakan Imām Ḥanbali, sebagaimana yang diinformasikan Ibnu Qayyim dalam karya monumentalnya, I'lâm al-Muwaqqi'în, fatwa-fatwa beliau bersumber pada lima dasar yaitu: 1. Naṣ (Al-Qur"an dan hadiṡ), 2. Pendapat yang disepakati sahabat, 3. Pendapat yang diperselisihkan para sahabat, 4. Hadiṡ mursal dan hadiṡ dha"if, 5. Qiyas.131 Di bawah ini sumber hukum dan istidlal mażhab Ḥanbali (Imām Aḥmad bin Ḥanbal) secara umum, yaitu: 1) Al-Qur"an Alqur"an merupakan sumber hukum fiqh yang pertama dan paling utama. Alqur"an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw, tertulis dalam bahasa Arab, yang sampai kepada generasi sesudahnya secara mutawatir, dan membacanya 129 Zulfikri, Konsep Ijtihad Ibnu Qudamah al-Maqdisi dalam Pengembangan Fikih Islam, Jakarta: Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 2000, hlm. 233. 130 Abdullah bin Aḥmad bin Muhammad bin Qudāmah al-Maqdisy al-Ḥanbaly, Rauḍhatun Nāẓir wa Jannatul Manāẓir, Riyaḍ: Arrusyd, 1413 H/1993 M, hlm. 264. 131 Tim Pembukuan Tamatan 2011, Jendela Madzhab: Memahami Istilah &Rumus Madzahib Al-Arba'ah, cet. Ke-3, Kediri: Lirboyo Press, 2011, hlm. 203. 57
58 mengandung nilai ibadah, tertulis dalam mushaf, dimulai dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Nās.132 2) Al-Sunnah Definisi sunnah dalam terminologi ulama uṣul fiqh adalah semua yang muncul dari Rasulullah saw berupa dalil-dalil syar"i, yang tidak dibacakan, tidak melemahkan dan tidak pula masuk dalam ranah mukjizat. Atau, semua yan muncul dari Rasulullah saw berupa pernyataan, perbuatan atau keputusan.133 3) Ijma" Jika dalam naṣ (al-Qur"an dan hadiṡ) tidak ditemukan keterangan yang hendak difatwakan, Imām Aḥmad mencarinya pada pendapat sahabat (ijma"). Apabila ditemukan dan pendapat tersebut disepakati oleh sahabat yang lain maka beliau menggunakannya dan mengabaikan sumber yang lain. Namun, apabila permasalahan yang dicarinya ternyata diperselisihkan di kalangan para sahabat, maka beliau memilih salah satunya yang sesuai dengan al-Qur"an dan Hadiṡ.134 4) Hadiṡ Mursal dan Hadiṡ Dha"if Dalam menggali hukum, Imām Aḥmad juga berpegang teguh pada hadiṡ mursal dan dha"if. Kedua hadiṡ ini menurutnya lebih unggul 132 Rahmat Syafei, Ilmu Ushul Fiqh, Bandung: Pustaka Setia, 1998, hlm. 50. 133 Abdul Hayy Abdul "Al, Ushul Fiqh Al - Islami, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014, hlm. 272. Lihat Syaikh Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, hlm 235; Irsyad al-Fuhul, hlm. 205; Taisir at- Tahrir, Jilid III, hlm. 286. 134 Tim Pembukuan Tamatan 2011, Jendela Madzhab: Memahami Istilah &Rumus Madzahib Al-Arba'ah, cet. Ke-3, Kediri: Lirboyo Press, 2011, hlm. 203.
59 daripada qiyas. Namun, perlu dimengerti bahwa beliau membagi hadiṡ menjadi dua macam, yaitu shahih dan dha"if. Oleh karena itu hadiṡ dha"if yang dijadikan kaki pijak referensial oleh beliau pada dasarnya masih menjadi bagian dari hadiṡ shahih dan hasan, bukan dha"if yang batil, mungkar, ataupujn yang diriwayatkan atas dasar praduga (muttaham).135 5) Qiyas Definisikan qiyas menurut Imām Ibnu Qudāmah yaitu menanggungkan (menghubungkan) furu' kepada aṣhal dalam hukum karena ada hal yang sama (yang menyatukan) antara keduanya.136 Imām Aḥmad menggunakan qiyas sebagai dasar hukum apabila dalam al-Qur"an dan Sunnah tidak menyatakan secara eksplisit ketentuan hukum bagi persoalan-persoalan yang dihadapinya. Beliau mengaplikasikan qiyas dengan cara menghubungkan persoalan-persoalan (furu') tersebut kepada sesuatu yang telah ditetapkan hukumnya oleh naṣ (ashl), dengan melihat kesamaat illat, maka hukum furu' sama dengan hukum ashl.137 135 Tim Pembukuan Tamatan 2011, Jendela Madzhab: Memahami Istilah &Rumus Madzahib Al-Arba'ah, cet. Ke-3, Kediri: Lirboyo Press, 2011, hlm. 203. 136 Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, Fiqh dan Ushul Fiqh, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, hlm. 32. 137 Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial: Dirasah Islamiyah III, Jakarta: Rajawali Pers, 1993, hlm. 143.
60 2. Pendapat dan Alasan Ijtihadiyah Imām Ibnu Qudāmah Tentang Status Anak Laki-laki Sebagai Saksi Nikah Bagi Ibunya Pendapat Imām Ibnu Qudāmah mengenai status anak laki-laki yang menjadi saksi dalam pernikahan ibunya dinyatakan dalam kitabnya, Al- Mugni, yaitu sebagai berikut: : جِا مَ لْا مَو رَّإ يٍّيجِامَوجِب قُ مَ لْققُت مَإ مَ جِهجِد مَحمَأ جِهجِا لْومَ " رَّامَ رَّوقُدمَعلْا جِ لْومَأ جِووقُ قُعجِا لْومَأ لْيمَ لْبجِ رَّ قُدلْ مَ جِ جِ لْب قُدجِقمَعلْ مَي جِ جِا مَقجِعلْ جِ قُدجِقمَعلْ مَي جِ لْي مَا لْورَّلا ؛مَ رَّطمَب جِةمَا مَ مَ جِب . يجِف مَو ا مَ قُهقُد مَحمَأ لْ مَدجِه مَ مَو جِ لْيرَّوقُدمَ وقُبمَأ ايجِ رَّثا مَو مَإ قُ لْب جِإ مَو قُ مَا مَ لْ جِ مَإ قُ مَ لْققُت فٍللْدمَ .".... ؛ مَ جِ جِتمَا مَ مَ جِب جِ جِدجِا مَوجِا . 138 ىمَ مَ قُهقُتمَا مَ مَ اجِ صِّوقُدمَ قُهقُتمَا مَ مَ Artinya: "Dalam akad pernikahan (keabsahan) dengan (kehadiran) saksi dua orang musuh atau saksi dua orang anak laki-laki (dari calon) suami istri atau salah satunya terdapat dua jenis (pendapat): pertama, ibn Baṭṭah akadnya sah. Pendapat berdasarkan keumuman sabdanya (Nabi): "kecuali dengan wali dan dua orang saksi"..... kedua, akadnya tidak sah dengan kesaksian mereka berdua (dua musuh atau dua anak dari kedua mempelai), karena musuh itu tidak diterima kesaksian atas musuhnya, dan pula kesaksian anak laki-laki tidak diterima menyaksikan akad (nikah) orang tuanya." ini pilihannya Abu Abdullah Secara tersirat, Imām Ibnu Qudāmah memilih pendapat yang kedua dimana kesaksian yang dilakukan oleh dua orang anak laki-laki dari calon suami istri, akadnya tidak sah. Pernyataan tersebut diperkuat pula oleh golongan Hanabilah, yang mana pendapat tersebut diutarakan oleh Imām al-Mardawi dalam kitabnya al-Inṣāf, yaitu sebagai berikut: رَّ مَأمَو؟ مَ جِهجِد مَحمَأ لْومَأ اجِ لْي مَا لْورَّلا لْيمَ لْب لْومَأ اجِ لْيرَّوقُدمَ جِاوقُض قُ جِب قُدجِقمَعلْ مَي لْ مَهمَو قُهقُا لْومَ ( مَ جِهجِد مَحمَأ لْومَأ اجِ لْي مَا لْورَّلا لْيمَ لْب جِاوقُض قُ جِب جِ جِا مَقجِعلْ قُومَدمَ . قُ مَهلْ مَ لْا مَوقُ مَف 139 . 138 Ibn Qudāmah, Al-Mugni, Tahqiq Abdullah bin Abdul Muhsin, Abd al-Fatah al-Hawa, Juz 9, Riyadh: Dār Alim al- Kutūb, Cet. Ke-III, 1997, hlm. 350-351. 139 "Alāuddin Abū al-Hasan "Ali bin Sulaiman Al-Mardāwy al-Hanbaly, Al-Inshāf, Cet. Ke-I, Juz VIII, t.t: Dāru Ihya" al-Turats al-"Araby, 1955, hlm. 104-105.
Artinya: ucapannya (al-Mardawi): (apakah sah saksi nikah dengan kehadiran dua musuh atau salah satu anak laki-laki dari kedua mempelai atau salah satunya? Menurut Mazhab (mażhab Ḥanbali) tidak sah persaksian yang dihadiri oleh saksi anak laki-laki dari kedua mempelai atau salah satunya. Dasar hukum yang digunakan Imām Ibnu Qudāmah dalam statemen yang telah penulis sebutkan adalah hadiṡ yang diriwayatkan oleh Khollal dalam sanadnya, yaitu: لٍ يْدشَ يْ شَدنِا شَ شَ يٍّ نِا شَونِ لَّا نِ شَا شَ نِ شَ Artinya: "Nikah itu tidak sah kecuali dengan wali dan dua orang . saksi yang adil." Hadiṡ tersebut dikeluarkan oleh Baihaqi dalam kitabnya, Sunan Kubra jilid 7 pada bab Nikah. Selain itu juga hadiṡ yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari jalan Aisyah sebagaimana berikut: ا ده ا و اجولا و اىا وا ؛ عبا ح ا يف دب إ Artinya: dalam pernikahan (setidaknya) harus ada empat (hal): wali, suami, dan dua orang saksi. Imām Ibnu Qudāmah juga menganalogikan bahwa kesaksian yang dilakukan oleh anak laki-laki dari salah satu atau kedua mempelai sama dengan kesaksian musuh atas musuhnya, sehingga kesaksiannya tidak dapat diterima.140 140 Ibn Qudāmah, Al-Mugni, Tahqiq Abdullah bin Abdul Muhsin, Abd al-Fatah al-Hawa, Juz 9, Riyadh: Dār Alim al- Kutūb, Cet. Ke-III, 1997, hlm. 350-351. 61
BAB IV Analisis Hukum Terhadap Status Anak Laki-laki Sebagai Saksi Nikah Bagi Ibunya Menurut Imām Al-Nawāwi dan Imām Ibnu Qudāmah A. Analisis Perbandingan Pendapat Imām Al-Nawāwi dan Imām Ibnu Qudāmah Tentang Status Anak Laki-laki Sebagai Saksi Nikah Bagi Ibunya Salah satu syariat yang diajarkan dalam agama Islam adalah pernikahan.141 Pernikahan di dalam Islam tidak semata-mata untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi juga bernilai ibadah,142 sehingga perlu diatur persyaratan dan rukun yang harus dipenuhi agar tujuan disyari"atkannya pernikahan dapat tercapai. Kehadiran saksi dalam pernikahan merupakan hal yang harus ada dan termasuk ke dalam rukun nikah, mengingat akad nikah merupakan suatu rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali atau orang yang menikahkan dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria yang disaksikan oleh dua orang saksi. Saksi adalah orang yang melihat dan menyaksikan sendiri suatu peristiwa atau kejadian, sehingga dapat memberikan informasi dan menjelaskan kejadian sebenarnya apabila ia diminta untuk menyampaikan keterangan sesuai dengan apa yang telah ia saksikan. Sehingga saksi nikah disini adalah orang yang hadir dan menyaksikan akad nikah yang terjadi. 141 Bachrul Ilmy, Entang Suherman dan Ahmad Dimyati, Pendidikan Agama Islam untuk SMK Kelas XII, Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007, hlm. 50. 142 Aida Ahmad dan Elita D. Qaseem, Kusebut Namamu dalam Ijab & Qabul, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013, hlm. 29. 62
63 Pembahasan terkait pernikahan di dalam Al-Qur"an dapat ditemukan pada banyak ayat, begitu pula dengan hadiṡ-hadiṡ Rasulullah, salah satunya pembahasan mengenai saksi secara umum. Sementara pembahasan mengenai saksi dalam pernikahan tidak disebutkan secara tegas dan jelas di dalam al- Qur"an. Namun demikian secara implisit al-Qur"an mengisyaratkan akan pentingnya keberadaan saksi dalam suatu transaksi atau akad serta ibadah/amalan yang memungkinkan dibutuhkan adanya saksi, sebagaimana yang tercantum dalam QS. Al-Baqarah ayat 282. Artinya: "...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil."143 Dalil al-Qur"an tersebut membahas masalah saksi yang masih bersifat global, sementara redaksi tentang saksi dalam pernikahan tersebut dalam teks- teks hadiṡ, sebagaimana penulis paparkan hadiṡ berikut: . نادهاشلاو Artinya: Dari "Aisyah dari Nabi Muhammad saw, beliau bersabda: "Dalam pernikahan harus terdapat empat perkara, yaitu wali, suami dan dua saksi". (HR. Daruqutni). 143 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Al-Usratu wa Ahkamuha fi Tasyri'I al-Islamiy, terj. Abdul Majid Khon, Fiqh Munakahat, cet. Ke-2, Jakarta: Amzah, 2011, hlm. 107.
64 . نٍلنْ وَ نْ وَ عِ وَ وَ يٍّ عِا وَ عِ نَّ عِ وَااوَ عِ وَ : لاق . يِّ عِ نَّلا عِ وَ نٍ نْ وَ حُ عِ نْ وَا وَزنْ عِ نْ وَ وَ 144 عِ عِ نْ وَ عِ عِلنْ عِ وَا وَ وَز نٍ وَ نْلوَ حُلنْ حُ وَ نْ وَ - حُ وَزوَ وَ Artinya: dan dari Imran bin Hushain dari Nabi Muhammad saw., ia bersabda, "Tidak ada nikah melainkan dengan wali dan dua saksi yang adil". (HR. Ḥanbali bin Hanbal dalam satu riwayat dari anaknya Abdullah). Kehadiran saksi dalam akad nikah merupakan suatu hal yang sangat penting keberadaannya, serta berimplikasi pada keabsahan dalam pernikahan145. Jumhur ulama (Ḥanafi, Syafi"i, dan Ḥanbali) berpendapat bahwasanya tidak sah nikah tanpa adanya saksi, serta memasukkannya dalam salah satu rukun nikah.146 Sebagai salah satu rukun yang mempunyai fungsi yang sangat penting bagi keabsahan nikah, ketentuan mengenai saksi pun juga perlu diperhatikan syaratnya. Fokus dalam penelitian ini adalah status anak laki-laki sebagai saksi nikah bagi ibunya menurut pendapat Imām Al-Nawāwi dan Imām Ibnu Qudāmah, baik saksi nikah tersebut oleh seorang maupun kedua orang anak laki-laki dari pihak mempelai wanita, yang mana terdapat adanya perbedaan pendapat mengenai sah atau tidaknya pernikahan yang dilakukan ibunya itu. Maksud dari kata "status" disini menunjukkan penekanan bahwa adanya hubungan antara saksi dengan mempelai wanita, yaitu antara anak dengan 144 A. Qadir Hassan dkk, Terjemahan Nailul Authar: Himpunan Hadis-hadis Hukum, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1984, hlm. 2171-2172. 145 Gus Arifin, Menikah untuk Bahagia: Fiqih Pernikahan dan Kamasutra Islami, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013, cet. Ke-4, hlm. 338. 146 Hüseyn Hilmi Ișık, Se'âdet-i Ebediyye Endless Bliss: Fifth Fascicle, Istanbul: Hakîkat Kitâbevi, 2014, hlm. 151.
ibunya. Anak laki-laki disini yaitu anak kandung dari mempelai wanita (ibunya) yang akan menikah dan memenuhi kriteria sebagai saksi nikah. Baik anak laki-laki yang menjadi saksi nikah bagi ibunya itu berjumlah seorang maupun dua orang yang menjadi saksi nikah. Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode komparatif, dimana salah satu dari tujuan metode komparatif adalah mengetahui persamaan dan perbedaan dua hal yang berlainan serta mengetahui penyebab perbedaan keduanya. Tujuan pengkomparasian pendapat antara Imām Al-Nawāwi dan Imām Ibnu Qudāmah ini yaitu untuk mengetahui persamaan dan perbedaan keduanya dalam menyikapi satu hal yang sama, yaitu status anak laki-laki sabagai saksi nikah bagi ibunya. Sebelum membahas mengenai perbedaan pendapat kedua tokoh mengenai status anak laki-laki sebagai saksi nikah bagi ibunya, penulis terlebih dahulu akan mengulas beberapa hal yang menurut penulis menjadikan persamaan kedua tokoh, diantaranya yaitu: 1. Imām Al-Nawāwi dan Imām Ibnu Qudāmah merupakan ulama termasyhur pada zamannya di daerah tempat tinggalnya masing-masing serta menjadi tempat rujukan . 2. Imām Al-Nawāwi dan Imām Ibnu Qudāmah dalam menghadirkan saksi dalam pernikahan sama-sama berjumlah dua orang laki-laki muslim, mukalaf dan adil. Dalam bab III dijelaskan bahwa Imām Al-Nawāwi dan Imām Ibnu Qudāmah menggunakan dasar hukum Al-Qur"an dan hadiṡ kemudian ijma" dalam metode beristinbath. Mereka berbeda pendapat mengenai metode 65
66 beristinbath yang keempat. Imām Al-Nawāwi menggunakan qiyas mengikuti metode istinbath Imām Syafi"i, sementara Imām Ibnu Qudāmah menggunakan hadiṡ mursal dan dha"if, baru kemudian menggunakan qiyas sebagai dasar hukum sebagaimana metode yang digunakan Imām Ḥanbali bin Hanbal. Pendapat Imām Al-Nawāwi dan Imām Ibnu Qudāmah tentang status anak laki-laki sebagai saksi nikah bagi ibunya tidak ada dasar hukumnya dalam Al-Qur"an, sementara dalam hadiṡ hanya terdapat keumuman hadiṡ tentang saksi nikah. Kedua imām masing-masing menggunakan dasar hukum berdasarkan dalil aqli, yaitu qiyas untuk menguatkan pendapat keduanya (Imām Al-Nawāwi dan Imām Ibnu Qudāmah) tentang status anak laki-laki sebagai saksi nikah bagi ibunya. Pendapat Imām Nawāwi mengenai status anak laki-laki yang dijadikan sebagai saksi nikah bagi ibunya terdapat dalam kitab Rauḍah Al-Ṭalibīn, berikut kutipan pendapatnya: Artinya: "Saya (al-Nawāwi) berkata: pendapat yang rajih dari keduanya (sah dan tidak sah) yaitu sah. Pengikut al-Syafi"i berkata: sah (saksi nikah) yang dihadiri oleh kedua anak laki-laki mempelai laki-laki (suami) beserta kedua anak laki-laki mempelai wanita (istri) atau dua musuh dari calon suami beserta dua musuh dari calon istri dengan tanpa ada pertentangan, karena memungkinkan menetapkan kepercayaannya." Imām Al-Nawāwi berpendapat bahwa anak laki-laki yang dijadikan sebagai saksi nikah bagi ibunya (dalam hal ini sebagai mempelai 147 Abu Zakariyyā Muhyiddīn Yahya bin Syaraf al-Nawāwi, Raudhah al-Thalibin, Tahqiq Zuhair al-Syawisy, Damaskus: al-Maktab al-Islamy, Juz VII, 1412 H/ 1991 M, hlm. 46.
wanita), maka akad nikah tersebut tetap sah. Beliau berpendapat demikian beralaskan pada pemikiran "aql, yaitu karena lebih memungkinkan untuk menetapkan kepercayaannya. Pada literatur lain, dikatakan bahwa apabila akad nikah dilaksanakan dengan kesaksian dua putra salah satu dari dua pasangan suami-istri atau dengan kesaksian putranya dan kakeknya, atau dengan kesaksian dua musuh salah seorang dari pasangan suami-istri, maka nikahnya sah karena kesaksian keduanya berlaku, yaitu apabila dua putra bersaksi atas kedua orang tuanya, atau dua musuh bersaksi terhadap musuh keduanya. Adapun apabila akad nikah dilaksanakan dengan kesaksian dua putra pasangan suami-istri, atau putra si istri atau kakek si suami dan kakek si istri atau musuh keduanya, maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut fuqaha Syafi"iyyah, ada yang menghukuminya sah ada yang menganggap nikah tersebut tidak sah.148 Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa ada beberapa kondisi mengenai status hukum anak laki-laki apabila sebagai saksi nikah bagi ibunya, yaitu: 1. Apabila dua saksi nikah tersebut merupakan dua orang putra dari salah satu mempelai baik laki-laki maupun perempuan, maka hukumnya sah. 2. Apabila dua saksi nikah tersebut terdiri dari seorang putra dan kakeknya dari pihak salah satu mempelai, hukumnya sah. 148 Abu Zakariyyā Muhyiddīn Yahya bin Syaraf al-Nawāwi, Al-Majmu' Syarah Al- Muhadzdzab, terj. Ali Murtadho dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2015, hlm. 344-345. 67
3. Apabila dua saksi nikah tersebut merupakan putra dari kedua mempelai, (putra mempelai pria dan putra mempelai wanita), maka hukumnya tidak sah. Penulis menilai alasan beliau mengemukakan alasannya seperti itu yaitu karena kemungkinan untuk menetapkan kepercayaan apabila anak laki-laki (putra) dari mempelai tersebut yang dijadikan saksi nikah, maka kepercayaan terhadap saksi lebih besar daripada orang lain yang dijadikan sebagai saksi nikah. Imām Al-Nawāwi juga menyebutkan alasan tersebut berdasarkan pada keumuman hadiṡ riwayat Imran bin Husain dan hadiṡ riwayat Aisyah, karena putra dari salah satu mempelai tersebut dapat dijadikan sebagai saksi nikah secara umum.149 Hadiṡ riwayat Imran bin Husain berbunyi: نٍلنْ وَ نْ وَ عِااوَ وَ يٍّ عِا وَ عِ نَّ عِ وَااوَ عِ وَ Artinya: " Tidak sah nikah kecuali dengan seorang wali dan dua saksi . adil." Hadiṡ ini diriwayatkan oleh Ḥanbali dalam riwayat putranya yaitu Abdullah, Ad-Daraquthni dan At-Tirmidzi. Sementara hadiṡ yang diriwayatkan dari Aisyah yaitu: . ا اا ، ا ،بطاخ : اا س ف ع ر زض ا ما اا ل Artinya: "Setiap pernikahan yang tidak dihadiri oleh empat orang maka ia adalah zina: Pelamar, seorang wali dan dua saksi." 149 Abu Zakariyyā Muhyiddīn Yahya bin Syaraf al-Nawāwi, Al-Majmu' Syarah Al- Muhadzdzab, terj. Ali Murtadho dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2015, hlm. 340. 68
69 Salah satu syarat saksi adalah bersifat adil.150 Adil menurut syari"at adalah orang yang keputusan hukum, agama dan kehormatannya diterima dengan lapang hati. Sehingga, adil dalam aspek hukum adalah orang yang baligh, berakal dan merdeka. Adil dalam aspek agama adalah muslim, menjauhi dosa besar, tidak berkutat dengan dosa kecil. Sedangkan adil dalam aspek kehormatan adalah menjauhi pekara-perkara rendah menjatuhkan kehormatannya.151 Sementara apabila saksi berasal dari kalangan keluarga atau orang yang dikenal, maka akan lebih mengetahui sisi keadilannya. Pendapat Imām Al-Nawāwi ini memiliki sisi kelemahan maupun kelebihannya. Menurut penulis, kelebihan dari pendapat Imām Al-Nawāwi ialah lebih mudah untuk mengetahui sisi keadilan yang ada pada saksi dikarenakan antara saksi dan mempelai wanita memiliki hubungan yang erat. Seorang ibu tentunya lebih dekat dan mengetahui sifat-sifat luar dalam yang dimiliki anaknya selama anak laki-laki tersebut dinilai sudah mampu dan memenuhi syarat untuk mengemban tugas sebagai saksi nikah. Tentunya menghadirkan saksi dengan seseorang yang lebih dikenal akan lebih menambah kerelaan dari mempelai itu sendiri, karena sebagaimana maksud dari kata ridha pada penggalan kata QS al-Baqarah ayat 282 mengandung dua makna. Pertama, kedua orang saksi itu adil dan 150 Abu Zakariyyā Muhyiddīn Yahya bin Syaraf al-Nawāwi, Raudhah al-Thalibin, Tahqiq Zuhair al-Syawisy, Damaskus: al-Maktab al-Islamy, Juz VII, 1412 H/ 1991 M, hlm. 45. 151 Abu Zakariyyā Muhyiddīn Yahya bin Syaraf al-Nawāwi, Al-Majmu' Syarah Al- Muhadzdzab, terj. Misbah, jil. 32, Jakarta: Pustaka Azzam, 2015, hlm. 486-487.
diridhai di kalangan jamaah (masyarakat). Kedua, kedua belah pihak ridha terhadap kesaksiannya.152 Buku I Pasal 76 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan: "Perkawinan harus dilaksanakan di muka umum, dalam gedung tempat membuat akta Catatan Sipil, di hadapan Pegawai Catatan Sipil tempat tinggal salah satu pihak dan dihadapan dua orang saksi, baik keluarga maupun bukan keluarga, yang telah mencapai umur dua puluh satu tahun dan berdiam di Indonesia." Anak laki-laki dan ibunya mempunyai hubungan yang erat serta merupakan bagian dari sebuah keluarga, sementara dalam pasal tersebut disebutkan bahwa keluarga diperbolehkan menjadi saksi nikah, sehingga anak laki-laki diperbolehkan menjadi saksi nikah bagi ibunya. Selain itu, pendapat ini juga lebih mudah diterima apabila tempat terjadinya pernikahan merupakan daerah dengan minoritas beragama Islam, sehingga untuk menjumpai dua orang yang adil untuk dijadikan saksi terasa sulit. Menurut Penulis, kelemahan dari pendapat Imām Al-Nawāwi yaitu apabila anak laki-laki dari mempelai wanita yang dijadikan saksi, maka apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pernikahan tersebut sehingga menghantarkan ke hadapan hakim, maka hakim dalam menilai keadilan dari suatu kesaksian yang dilakukan oleh anak laki-laki tersebut lebih sulit daripada kesaksian yang dilakukan oleh orang lain. Penulis menilai, tujuan dihadirkannya saksi dalam pernikahan selain untuk menyaksikan suatu pernikahan yaitu untuk menyampaikan 152 Sayyid Quthb, Fi Zhilalil-Qur'an, terj. As"ad Yasin dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, hlm. 392. 70
informasi atau keterangan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Anak laki-laki yang menjadi saksi nikah dengan mempelai wanita (dalam konteks ini yaitu ibunya) memiliki hubungan sedarah (nasab), sehingga kemungkinan untuk menyangkal telah terjadinya pernikahan bisa terjadi bahkan sebaliknya. Di sisi lain, apabila saksi yang dihadirkan adalah seorang apalagi keduanya anak laki-laki dari mempelai wanita, dikhawatirkan tidak adanya kepercayaan dari masyarakat bahwa telah terjadinya suatu pernikahan, terutama apabila pernikahan yang dilakukan tidak dicatatkan oleh pegawai pemerintahan, sehingga kesaksian anak laki- laki tersebut dinilai tidak kuat. Sedangkan pendapat Imām Ibnu Qudāmah mengenai status anak laki-laki yang menjadi saksi dalam pernikahan ibunya dinyatakan dalam kitabnya, Al-Mugni, yaitu sebagai berikut: Artinya: "Dalam akad pernikahan (keabsahan) dengan (kehadiran) saksi dua orang musuh atau saksi dua orang anak laki-laki (dari calon) suami istri atau salah satunya terdapat dua jenis (pendapat): pertama, akadnya sah. Pendapat ini pilihannya Abu Abdullah ibn Baṭṭah berdasarkan keumuman sabdanya (Nabi): "kecuali dengan wali dan dua orang saksi"..... kedua, akadnya tidak sah dengan 153 Ibn Qudāmah, Al-Mugni, Tahqiq Abdullah bin Abdul Muhsin, Abd al-Fatah al-Hawa, Juz 9, Riyadh: Dār Alim al- Kutūb, Cet. Ke-III, 1997, hlm. 350-351. 71
72 kesaksian mereka berdua (dua musuh atau dua anak dari kedua mempelai), karena musuh itu tidak diterima kesaksian atas musuhnya, dan pula kesaksian anak laki-laki tidak diterima menyaksikan akad (nikah) orang tuanya." Menilik pernyataan Imām Ibnu Qudāmah tersebut, penulis melihat ada dua kondisi dimana anak laki-laki (putra) mempelai dijadikan sebagai saksi nikah. Pertama, dua orang saksi laki-laki tersebut berasal dari salah satu mempelai, baik mempelai pria maupun mempelai wanita. Kedua, dua orang saksi nikah tersebut merupakan anak-anak dari para mempelai, yaitu seorang putra mempelai pria dan seorangnya lagi putra mempelai wanita. Meskipun begitu, kedua kondisi ini dihukumi sama oleh Imām Ibnu Qudāmah. Menurut Penulis, pendapat Imām Ibnu Qudāmah tersebut yang rajih dan dipilih beliau adalah pendapat yang kedua, yang menyatakan ketidak absahan pernikahan yang disaksikan oleh anak laki-laki dari mempelai yang akan menikah. Pernyataan ini lebih tegas disebutkan dalam kitab yang sama, Al-Mugni, pada bab kesaksian sebagai berikut: ء س ،ل س ا ، ا ا ا ،ل قت ا ا ا ا ةدا ا باذ ا زااظ ، ت ا ا ، ا ا ا ا ةدا ل قت . تال ا ا ل ا ا كا ىف 154 .. ت ج ، ج Beliau menganalogikan bahwa kesaksian anak laki-laki itu sebagaimana kesaksian yang dilakukan atas musuh, sehingga kesaksiannya 154 Ibn Qudāmah, Al-Mugni, Tahqiq Abdullah bin Abdul Muhsin, Abd al-Fatah al-Hawa, Juz 14, Riyadh: Dār Alim al- Kutūb, Cet. Ke-III, 1997, hlm. 181.
tidak dapat diterima. Imām Ibnu Qudāmah juga menyamakan kesaksian anak atas ayahnya dengan kesaksian ayah atas anaknya.155 Menurut penulis, kelebihan dari pendapat Imām Ibnu Qudāmah yaitu lebih selektifnya dalam menetapkan saksi nikah karena unsur kehati-hatian. Apabila saksi dibutuhkan kesaksiannya terutama dalam majlis hakim, maka lebih memungkinkan untuk memeriksa segi keadilan secara dzahirnya sehingga tidak perlu mencari keadilan dari segi batinnya. Sedangkan penulis menilai kelemahan dari pendapat Imām Ibnu Qudāmah tidak dapat diterapkan apabila dalam kondisi terdesak dimana untuk mendapatkan dua orang saksi nikah sangat sulit. Apalagi bila tempat tersebut merupakan daerah dengan tingkat penduduk beragama Islam sangat sedikit dan jarang, terlebih mencari seseorang untuk dijadikan saksi memiliki persyaratan yang menjadi penentu keabsahan suatu pernikahan. Dari kedua pendapat antara Imām Al-Nawāwi dan Imām Ibnu Qudāmah tersebut, penulis menyimpulkan pendapat Imām Al-Nawāwi tentang status anak laki-laki, baik seorang maupun dua orang yang menjadi saksi nikah bagi salah satu mempelai-dalam kasus ini ibunya/mempelai wanita-, menyatakan sah pernikahannya. Sementara Imām Ibnu Qudāmah bertolak belakang dengan pendapat Imām Al-Nawāwi, yaitu pernikahan yang dilakukan apabila saksi-saksinya atau salah satu saksinya memiliki hubungan nasab, dalam hal ini anak laki-laki (putra) dari salah satu atau kedua mempelai, maka nikahnya tidak sah. 155 Ibnu Qudāmah, Al-Mugni, terj. Dudi Rosadi dan Beni Hamzah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013, jil. 15, hlm. 636. 73
B. Analisis Relevansi Pendapat Imām Al-Nawāwi dan Imām Ibnu Qudāmah Tentang Status Anak Laki-laki Sebagai Saksi Nikah Bagi Ibunya Dengan Konteks Masyarakat Indonesia Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas masyarakat muslimnya cenderung mengikuti mażhab Syafi"i. Meskipun demikian, Kompilasi Hukum Islam sebagai rujukan umat Islam yang diikuti dan diakui keberadaannya berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum positif di Indonesia tidak semata-mata berisi semua ajaran dalam Mażhab Syafi"i.156 Kompilasi Hukum Islam disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan umat Islam Indonesia, dimana ia bukan mażhab baru tetapi mempersatukan berbagai fiqih dalam menjawab satu persoalan fiqih. KHI ini mengarah pada unifikasi mażhab dalam hukum Islam.157 Oleh karena itu, Kompilasi Hukum Islam diharapkan mampu memenuhi segala aspek permasalahan sosial umat Islam di Indonesia sesuai syari"at Islam. Pernikahan di Indonesia merupakan suatu perbuatan dalam ranah perdata yang harus dicatatkan sebagai salah satu syarat administrasi negara. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi; "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Pegawai yang bertugas mencatat perkawinan ini disebut Pegawai Pencatat Nikah, yang 156 Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta: Kencana, 2015, cet. Ke-5, hlm. 23. 157 A. Basiq Djalil, Peradilan Agama di Indonesia Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2017, cet. Ke-3, hlm. 98. 74
dijabat oleh Kepala KUA. Pada saat akad nikah dilakukan, maka minimal harus dihadiri oleh wali, calon mempelai laki-laki dan perempuan, dan dua orang saksi. Keberadaan saksi dalam suatu akad nikah merupakan salah satu penentu sah tidaknya suatu pernikahan. Aturan mengenai saksi nikah dalam hukum positif di Indonesia tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Pasal 19, yaitu: (1) Akad nikah harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat- syarat: a. Laki-laki; b. Beragama Islam; c. Baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun; d. Berakal; e. Merdeka; dan f. Dapat berlaku adil (3) PPN, Penghulu dan/atau Pembantu PPN dapat diterima sebagai saksi. Selaras dengan peraturan di atas, Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan pembahasan tentang saksi nikah,158 diantaranya: Pasal 24 (1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah (2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi Pasal 25 Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. 158 Kompilasi Hukum Islam Seri Perundangan, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004, hlm. 19 75
Pasal 26 Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akdan nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan. Dari kedua peraturan tersebut di atas penulis dapat mengetahui syarat- syarat untuk menetapkan seseorang menjadi saksi nikah, bahwa syarat-syarat tersebut masih bersifat umum. Jadi, dapat disimpulkan bahwa selama seseorang memenuhi kriteria tersebut, maka seseorang tersebut dapat ditunjuk sebagai saksi nikah. Menurut penulis, meski peraturan dalam hukum positif di Indonesia memberi ketentuan persyaratan sebagai saksi nikah secara umum, tidak adanya penyebutan secara tegas siapa saja yang boleh dan tidak boleh menjadi saksi nikah, selain yang tersebut dalam pasal 19 ayat (3) PMA No 11 Tahun 2007. Syarat-syarat yang disebutkan dalam peraturan yang berlaku di Indonesia secara global tersebut mengindikasikan bahwa, selama ketentuan- ketentuan tersebut ada dalam diri seseorang, maka ia diperbolehkan untuk menjadi saksi dalam suatu pernikahan. Hal ini tentunya berbeda dengan hukum fiqh yang memberi beberapa ketentuan secara rinci mengenai siapa saja yang boleh atau tidak diperbolehkan untuk menjadi saksi nikah, salah satunya yaitu saksi nikah yang dilakukan oleh anak laki-laki bagi ibunya (putra mempelai wanita). Lazimnya, masyarakat muslim di Indonesia ketika menikah baik di KUA maupun tidak, dalam menghadirkan dua orang saksi mereka dipilih yang berasal dari kalangan kerabat seperti paman, kerabat jauh maupun tetangga 76
77 yang memenuhi syarat dan dirasa pantas untuk ditunjuk sebagai saksi. Adapun orang non muslim, seorang wanita, saudara laki-laki mempelai, anak kecil (belum baligh), seorang tuna netra, dan seorang tuna wicara dalam praktiknya tidak dapat dipilih menjadi saksi nikah. Hal ini berlaku pula jika saksi nikah tersebut adalah anak laki-laki (putra salah satu mempelai) yang sudah baligh. Meskipun, secara undang-undang (Peraturan Mahkamah Agung No. 11 Tahun 2007 dan Kompilasi Hukum Islam), anak laki-laki dari mempelai tidak tersebut secara tegas sebagai seorang yang dilarang menjadi saksi nikah. Kajian dalam skripsi ini yaitu terfokus pada status anak laki-laki sebagai saksi nikah bagi ibunya, artinya dapat terjadi dua kemungkinan. Pertama, kedua saksinya merupakan anak laki-laki mempelai wanita, atau kedua, salah satu saksinya merupakan anak laki-laki mempelai wanita. Menilik dari kedua pendapat ulama yang penulis kaji pada skripsi ini, yaitu Imām Al-Nawāwi dan Imām Ibnu Qudāmah, dari uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa kedua ulama tersebut berbeda pendapat dalam menyikapi persoalan ini. Penulis menyimpulkan, Imām Al-Nawāwi sebagai salah satu pengikut Mażhab Syafi"i mengesahkan pernikahan yang apabila salah satu saksinya atau keduanya merupakan anak laki-laki dari salah satu mempelai. Sementara Imām Ibnu Qudāmah sebagai pengikut Mażhab Ḥanbali, dimana salah satu syarat saksi nikahnya tidak memperbolehkan anak atau ayah mempelai (garis keturunan ke atas dan ke bawah) sebagai saksi nikah, bertentangan pendapat dengan Imām Al-Nawāwi. Melihat pendapat Imām Ibnu Qudāmah,
pernikahan yang dilakukan apabila saksi nikahnya adalah anak laki-laki dari mempelai wanita, baik salah satu saksi maupun keduanya, maka pernikahan tersebut tidak sah. Berkaitan dengan status anak laki-laki sebagai saksi nikah bagi ibunya dalam konteks masyarakat muslim di Indonesia yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam, menurut penulis, saksi nikah yang dihadirkan dalam suatu pernikahan bisa ditunjuk dari berbagai kalangan seperti tetangga atau kerabat jauh selama dua orang tersebut terdapat sifat-sifat yang memenuhi sebagai saksi nikah pada dirinya. Bahkan, menurut ketentuan PMA No. 11 Tahun 2007 seorang PPN, Penghulu dan/atau Pembantu PPN dapat ditunjuk sebagai saksi.159 Sehingga apabila hanya mendapatkan dua orang laki-laki sebagai saksi nikah, tidak akan terlalu banyak mendapatkan kendala. Namun demikian, meskipun mayoritas agama di Indonesia merupakan agama Islam, ada kalanya sekelompok muslim menjadi minoritas di suatu daerah tertentu. Sehingga apabila akan dilaksanakan pernikahan, untuk menemukan dua orang saksi nikah yang sesuai syarat yang telah ditetapkan terdapat kendala, terutama dalam segi mencari saksi laki-laki yang adil. Apabila hal ini terjadi, dalam kondisi darurat, tentunya selektifitas penetapan saksi nikah menjadi tidak terlalu ketat, dalam artian dapat ditolerir sedikit. Dalam kaidah fiqih disebutkan ة َحاَب ِلِا ِءاَيْشَ ْلأا ىِف ُل ْصَلأا (hukum asal segala 159 Lihat Peraturan Mahkamah Agung No. 11 Tahun 2007 pasal 19 ayat 3. 78
sesuatu yaitu mubah/boleh).160 Sehingga, dimungkinkan anak laki-laki dari mempelai perempuan tersebut dapat ditunjuk sebagai saksi nikah. Di Indonesia, pemikiran fiqih yang masuk dan berlaku disini pada umumnya mengikuti aliran fiqih Syafi"i. Meskipun secara pasti dan berdasarkan alasan yang kuat tidak dapat dipastikan bahwa muslim di Indonesia bermażhab Syafi"i, karena selama ini belum ada sensus mażhab. Masyarakat muslim Indonesia memilih mażhab Syafi"i sebagai patokan praktik Islam karena di samping karena faktor sejarah penyebaran Islam ke Indonesia, mażhab Syafi"I juga dianggapnya sebagai mażhab yang cocok dengan kondisi sosiologis bangsa Indonesia.161 Menurut hemat penulis, hal ini juga yang menjadikan aturan-aturan dalam Kompilasi Hukum Islam bersifat lentur dan tidak kaku. Menyikapi permasalahan mengenai status anak laki-laki sebagai saksi nikah bagi ibunya sebagaimana yang telah penulis uraikan sebelumnya. Selain itu, pada praktiknya di Kantor Urusan Agama, meskipun anak laki-laki dari mempelai wanita tidak dilarang untuk menjadi saksi nikah ibunya sebagaimana menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia, namun, didahulukan yang menjadi saksi nikah adalah mereka yang tidak memiliki nasab secara langsung, yaitu kerabat jauh ataupun tetangga. 160 Khoirul Anwar, Peran Pengadilan dalam Arbitrase Syari'ah, Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 243. 161 Yayan Suryana, Tradisionalisme dan Modernisme Islam di Indonesia: Kajian atas Pemikiran Keagamaan Haji Ahmad Sanusi 1889-1950, Yogyakarta: Gapura 2012, hlm. 50. 79
Jadi, relevansi pendapat Imām Al-Nawāwi dan Imām Ibnu Qudāmah tentang status saksi nikah bagi ibunya dalam konteks masyarakat muslim di Indonesia, menurut penulis pendapat Imām Ibnu Qudāmah lebih relevan untuk diterapkan di Indonesia. Sehingga apabila di kemudian hari terdapat suatu permasalahan terhadap pernikahan tersebut yang diharuskan menghadirkan saksi dalam akad pernikahannya, hakim lebih mudah menilai dan mempertimbangkan kesaksian dari saksi nikah tersebut karena dinilai lebih adil apabila bukan dari pihak keluarga (dalam kasus ini anak laki-laki) yang ditunjuk sebagai saksi nikah. Meskipun tidak menutup kemungkinan apabila pendapat Imām Al-Nawāwi juga dapat dipergunakan dalam kondisi-kondisi tertentu yang membolehkannya seperti yang telah penulis utarakan. 80
BAB V PENUTUP A. Simpulan Setelah penulis memaparkan pembahasan secara keseluruhan, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Terkait status anak laki-laki sebagai saksi nikah bagi ibunya, Imām Al- Nawāwi dalam hal ini berpendapat bahwa, anak laki-laki yang dijadikan sebagai saksi nikah bagi ibunya (dalam hal ini sebagai mempelai wanita), maka akad nikah tersebut tetap sah. Sedangkan Imām Ibnu Qudāmah meskipun mengemukakan dua pendapat antara sah atau tidak sah pernikahan yang dihadiri oleh saksi dua anak laki-laki dari ibunya (mempelai wanita), pendapat yang lebih rajih yaitu pendapat yang menyatakan bahwa pernikahan yang dihadiri oleh anak laki-laki yang dijadikan saksi nikah bagi ibunya adalah tidak sah. 2. Relevansi pendapat Imām Al-Nawāwi dan Imām Ibnu Qudāmah tentang status anak laki-laki sebagai saksi nikah bagi ibunya dalam konteks masyarakat Islam di Indonesia yaitu menurut penulis lebih relevan pendapat Imām Ibnu Qudāmah yang menyatakan tidak sah pernikahan yang dihadiri oleh saksi anak laki-laki dari pihak mempelai wanita, untuk diterapkan di Indonesia. Karena masyarakat di Indonesia mayoritas beragama Islam, sehingga untuk mendapatkan dua orang saksi nikah dirasa tidak terlalu sulit. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 25, 81
disebutkan bahwa yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Sementara dalam PMA No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah ditambahkan bahwa PPN, Penghulu dan/atau Pembantu PPN dapat diterima sebagai saksi. Sehingga apabila di kemudian hari terdapat suatu permasalahan terhadap pernikahan tersebut yang diharuskan menghadirkan saksi dalam akad pernikahannya, hakim lebih mudah menilai dan mempertimbangkan kesaksian dari saksi nikah tersebut karena dinilai lebih adil apabila bukan dari pihak keluarga (dalam kasus ini anak laki-laki) yang ditunjuk sebagai saksi nikah. Meskipun tidak menutup kemungkinan dalam kondisi tertentu pendapat Imām Al- Nawāwi juga dapat digunakan sebagai hujjah, sebagaimana tidak adanya larangan bagi anak laki-laki untuk menjadi saksi nikah bagi ibunya. B. Saran Penulis menyarankan agar kajian mengenai kesaksian dapat diteliti lebih lanjut dan komprehensif. Terutama pada peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia, seperti Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Setiap pendapat yang dikemukakan oleh seseorang merupakan salah satu bentuk pemahaman yang dimilikinya. Diharapkan seseorang tidak terlalu kaku dalam memahami dan menyikapi pendapat orang lain tersebut, karena pendapat seseorang juga dipengaruhi oleh situasi dan kondisi waktu dan tempat mereka berada. 82
C. Penutup Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah swt yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya atas diberikannya kekuatan fisik dan mental pada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun selalu Penulis harapkan untuk perbaikan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap bagaimanapun bentuk karya tulis ini semoga dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca sekalian. Seiring dengan segala puji bagi Allah swt dan sholawat serta salam atas junjungan kita Rasulullah saw, semoga kita selalu dalam bimbingan, lindungan dan ridho- Nya. Amin ya robbal 'alamin. 83
DAFTAR PUSTAKA A. Buku "Al, Abdul Hayy Abdul. Ushul Fiqh Al - Islami. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2014. Abdullah, Muwaffiquddin bin Ahmad bin Qudāmah. Raūḍah al-Nādhir wajannah al-Manādhir fi Uṣūl al-Fiqh ala Maẓhab al-Imām Ahmad bin Hanbal. Tahqiq Syabān Muhammad Ismāīl. Juz I. cet. Ke-1. Arab Saudi: Muassasah al-Riyyān. 1998. Abdurrahman. Perbandingan Madzhab-madzhab. Bandung: Sinar Baru. 1986. Achmadi, Abu. Narbuko dan Cholid. Metodologi Penelitian: Memberikan Bekal Teoretis pada Mahasiswa Tentang Metodologi Penelitian Serta Diharapkan Dapat Melaksanakan Penelitian Dengan Langkah- langkah Yang Benar. Jakarta: Bumi Aksara. 2015. Adil, Syaikh Abu Abdurrahman bin Yusuf Al Azazy. Tamāmul Minnatu fī Fiqhil Kitābi wa Ṣahīhi Al-Sunnah. terj. Muhammad Anwar. Jakarta: Pustaka As-Sunnah. 2010. Adz-Dzahabi, Bin Utsman dan Imam Syamsuddin Muhammad bin Muhammad. Nuzhatul fudhala' Tahdzib Siyar A'lam An-Nubala. Jil.4. terj. Said Abadi dkk. Jakarta: Pustaka Azzam. 2008. Ahmad, Aida. dan Elita D. Qaseem. Kusebut Namamu dalam Ijab & Qabul. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2013. Aibak, Kutbuddin. Kajian Fiqh Kontemporer. Yogyakarta: Teras. 2009. Al-"Alāmah Syekh Muhammad bin Qasim Al-Gazi. Fathul Qorib Al-Mujib. Semarang: Pustaka "Alawiyyah. tt. Al-Asqalani, Ibnu Hajar. Kitab At-Tamyiz fi Talkhis Ahadits Syarh al-Wajiz al-Masyhur bi Talkhis al-Habir. terj. Mamduh T dkk. Jakarta: Pustaka Azzam. 2012. Al-Bantani, Muhammad Nawawi. Nihayatuz Zain. Beirut: DK Ilmiah. 2002. Al-Ghazali. Adab an-Nikah. terj. Muhammad al-Baqir. cet. Ke-6. Bandung: Karisma. 1992. Al-Ghazy, Al-"Alāmah Asy-Syekh Muhammad bin Qosim. Fatḥul Al-Qarib. terj. Achmad Sunarto. Jil. 2. Surabaya: Al-Hidayah. 1992. Al-Hanbaly, "Alāuddin Abū al-Hasan "Ali bin Sulaiman Al-Mardāwy. Al- Inshāf. Cet. Ke-I. Juz VIII. t.t: Dāru Ihya" al-Turats al-"Araby. 1955. Al-Hanbaly, Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Quddamah al-Maqdisy. Rauḍhatun Nāẓir wa Jannatul Manāẓir. Riyaḍ: Arrusyd. 1993.
Al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar. Kifayatul Akhyaar fii Alli Ghaayatil Ikhtishaar. terj. Achmad Zaidun dan A. Ma"ruf Asrori. Jilid II. cet. Ke-3. Surabaya: PT Bina Ilmu. 2011. Al-Mishri, Ibnu Manzhur. Lisân Al-'Arab. 9/202. dalam Gus Arifin. Ensiklopedia Fiqih Haji & Umrah. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2014. Al-Nawawi, Abu Zakariyyā Muhyiddīn Yahya bin Syaraf. Raudhah al- Thalibin. Tahqiq Zuhair al-Syawisy. Damaskus: al-Maktab al-Islamy. Juz VII. 1991. Amru, Abu Maryam Kautsar. Memantaskan Diri Menyambut Bulan Ramadhan. Tangerang: Kautsar Amru Publishing. 2018. Anggito, Albi dan Johan Setiawan. Metodologi Penelitian Kualitatif. Sukabumi. Jejak. 2018. Arifin, Gus. Menikah untuk Bahagia: Fiqih Pernikahan dan Kamasutra Islami. cet. Ke-4. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2013. Asmawi. Perbandingan Ushul Fiqh. Jakarta: Amzah. 2011. Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. Al- Usratu wa Ahkamuha fi Tasyri'I al-Islamiy. terj. Abdul Majid Khon. Fiqh Munakahat. cet. Ke-2. Jakarta: Amzah. 2011. Az-Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh Al-Islāmii wa Adilatuhu Jil. 9. terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani. 2011. Az-Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar. terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz. cet. I. Jakarta: Almahira. 2010. Baroroh, Umul. Fiqh Keluarga Muslim Indonesia. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya. 2015. Bassam, Abdullah bin Abdurrahman Alu. Tafsir Al-A'llam Syarh 'Umdatu Al- Ahkam. terj. Rif Wahyudi dkk. Jakarta: Pustaka As-Sunnah. 2009. Departemen Agama RI. Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah. Bandung: Diponegoro. 2016. Dewi, Gemala. Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia Edisi Ketiga. Depok: Kencana. 2017. Diibulbigha, Mustofa. Fiqih Syafi"I. terj. Adlchiyah Sunarto dan Multazam. Surabaya: Bintang Pelajar. 1984. Djalil, A. Basiq. Logika Ilmu Mantiq. Jakarta: Prenada Media Group. 2009. Djalil, A. Basiq. Peradilan Agama di Indonesia. Jakarta: Kencana. 2017. Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. cet. Ke-2. Depok: Prenadamedia Group. 2018.
Farid, Syaikh Ahmad. Min A'lam al-Salaf. terj. Ahmad Syaikhu. cet. Ke-2. Jakarta: Darul Haq. 2013. Farid, Syaikh Ahmad. Min Alam al-Salaf. Penj. Masturi Ilham dkk. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 2006. Ghozali, Abdul Rahman. Fiqh Munakahat. Cet. 7. Jakarta: Kencana. 2015. Hadi, Abdul. Fiqh Munakahat. Semarang: Karya Abadi Jaya. 2015. Hasan, Iqbal. Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2002. Hassan, A. Qadir dkk, Terjemahan Nailul Authar: Himpunan Hadis-hadis Hukum. Surabaya: PT Bina Ilmu. 1984. Ibn Qudamah. Al-Mughni. Tahqiq Abdullah bin Abdul Muhsin. Abd al-Fatah al-Hawa. Juz 9. Riyadh: Dār Alim al- Kutūb. Cet. Ke-III. 1997. Ibn Qudāmah. Lum'atul I'tiqad. Penj. Abu Zur"ah al-Thaybi. cet. Ke-3. Surabaya: Dārul Huda Riyath KSA. 2000. Ilmy, Bachrul. Entang Suherman dan Ahmad Dimyati. Pendidikan Agama Islam untuk SMK Kelas XII. Bandung: Grafindo Media Pratama. 2007. Imam Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad Al-Husaini Al-Hushni. Kifayatul Akhyar fi Hal Gāyah Al-Ikhtiṣār. Juz I. Surabaya: Imaratullah. tt. Indra, Hasbi. Pendidikan Keluarga Islam Membangun Generasi Unggul. Yogyakarta: Deepublish. 2017. Ișık, Hüseyn Hilmi. Se'âdet-i Ebediyye Endless Bliss: Fifth Fascicle. Istanbul: Hakîkat Kitâbevi. 2014. Kartono, Kartini. Pengantar Metode Riset Sosial. cet VI. Bandung: Penerbit Mandar Maju. 1990. Kisyik, Abdul Hamid. Bina' Al-Usrah Al-Muslimah: Mausu'ah Al-Zawaj Al- Islami. Terj. oleh Ida Nursida. Cet. 5. Bandung: Al-Bayan. 2005. Malinda, Anggun. Perempuan dalam Sistem Peradilan Pidana (Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, Korban). Yogyakarta: Penerbit Garudhawaca. 2016. Mugits, Abdul. Kritik Nalar Fiqih Pesantren. Jakarta: Kencana. 2008. Munawwir, Ahmad Warson. Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia. Jakarta: Pustaka Progressif. 1997. Neolaka, Amos. Metode Penelitian dan Statistik. Bandung. Remaja Rosdakarya. 2014. Prastowo, Andi. Memahami Metode-metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoretis dan Praksis. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2016. Quthb, Sayyid. Fi Zhilalil-Qur'an. terj. As"ad Yasin dkk. Jakarta: Gema Insani Press. 2000.
Rahmawati. Istinbath Hukum Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. cet. Ke-1. Yogyakarta: Deepublish. 2015. Rasyid, M. Hamdan dan Saiful Hadi El-Sutha. Panduan Muslim Sehari-hari. Jakarta: WahyuQolbu. 2016. Rifa"i, Moh.. Fiqih Islam Lengkap. Semarang: PT. Karya Toha Putra. 1978. Romli. Studi Perbandingan Ushul Fiqh. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2014. Rosyada, Dede. Hukum Islam dan Pranata Sosial: Dirasah Islamiyah III. Jakarta: Rajawali Pers. 1993. Sahrani, Sohari dan Tihami. Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap. Jakarta: Rajawali Pers. 2010. Shobirin, Muhammad dkk. Ibadah Itu Indah; Buku Panduan Ibadah Praktis. Jombang: Pustaka Tebuireng. 2014. Shomad, Abd. Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam Edisi Revisi. Jakarta: Kencana. 2012. Shomad, Abd.. Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia Edisi Revisi. Jakarta: Kencana. 2012. Sinaga, Ali Imran dan Nurhayati. Fiqh dan Ushul Fiqh. Jakarta: Prenadamedia Group. 2018. Solahudin, M. Agus dan Agus Suryadi. Ulumul Hadis. Bandung: Pustaka Setia. 2008. Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. cet. Ke-23. Bandung: Alfabeta. 2016. Suma, Muhammad Amin. Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2005. Suprayogo, Imam dan Tabroni. Metode Penelitian Sosial Agama. Bandung: Posda Karya. 2011. Suryana, Yayan. Tradisionalisme dan Modernisme Islam di Indonesia: Kajian atas Pemikiran Keagamaan Haji Ahmad Sanusi 1889-1950. Yogyakarta: Gapura 2012. Syafei, Rahmat. Ilmu Ushul Fiqh. Bandung: Pustaka Setia. 1998. Syafi"i, Nasrul Umam dan Ufi Ulfiah. Ada Apa dengan Nikah Beda Agama. Jakarta: QultumMedia. 2005. Syarifuddin, Amir. Garis-garis Besar Fiqh. cet. Ke-4. Jakarta: Kencana. 2013. Thalib, Muhammad. 40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islami. Bandung: Irsyad Baitus Salam. 1995. Tim Pembukuan Tamatan 2011. Jendela Madzhab: Memahami Istilah &Rumus Madzahib Al-Arba'ah. cet. Ke-3. Kediri: Lirboyo Press. 2013.
Tim Penulis. Pedoman Penulisan Skripsi. Semarang: Fakultas Syari"ah IAIN Walisongo Semarang. 2010. Tutik, Titik Triwulan. Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional. cet. Ke-5. Jakarta: Kencana. 2015. Umar, Nasaruddin. Ketika Fikih Membela Perempuan. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2014. Usmani, Ahmad Rofi". Ensiklopedia Tokoh Muslim. Bandung: Mizan. 2015. Wibowo, Wahyu. Cara Cerdas Menulis Artikel Ilmiah. Jakarta: Kompas. 2011. Zulfikri. Konsep Ijtihad Ibnu Qudamah al-Maqdisi dalam Pengembangan Fikih Islam. Jakarta: Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah. 2000. B. Peraturan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Kompilasi Hukum Islam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2007 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan C. Skripsi dan Jurnal Abdullah dkk. "Manhaj al-Nawawi Dalam Kitab al-Arbain al-Nawawiyah: Kajian Filosofi di Balik Penulisan Kitab Hadis al-Arbain al- Nawawiyah". Jurnal of Hadis Studies. Vol 1 No. 2 Juli Desember 2017. Efendi, Makmun. "Wali dan Saksi dalam Penikahan". Jurnal Ar-Risalah. Volume 12. Nomor 34. Juli 2014. Fauzan, Muhammad. "Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Saksi Buta dalam Perkawinan". Skripsi UIN Walisongo Semarang. 2015. Skripsi dipublikasikan. Hijriyyah, Awwalul. "Saksi dalam Pernikahan Menurut Pandangan Mazhab Maliki". Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2001. Skripsi dipublikasikan. Imron, Ali. "Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak". Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI. Vol. 5 No. 1. Januari 2011. Jurnal dipublikasikan. Kamali, Ahmad Faiz. "Penentuan Saksi Adil dalam Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang dan Kecamatan Diwek". Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2017. Skripsi dipublikasikan. Kholis, Nur. Jumaiyah. Wahidullah. "Poligami dan Ketidakadilan Gender dalam Undang-undang Perkawinan di Indonesia". Jurnal Al-Ahkam UNISNU. Vol. 27. Nomor 2. Oktober 2017. Jurnal dipublikasikan.
Latifah, Asri. "Kehadiran Saksi Pada Saat Akad Nikah dan Implikasi Hukumnya (Studi Analisis Pendapat As-Sarakhsiy dan Ibnu Rusyd Al- Qurtubiy)". Skripsi UIN Walisongo Semarang. 2017. Skripsi dipublikasikan. Naseh, Ahmad Muchtar. "Peran dan Fungsi Saksi dalam Perkawinan". Jurnal Ar Risalah. Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta. Vol. 12. 03 November 2018. Jurnal dipublikasikan. Setiaji, Ahmad Bagus. "Status Barang Pemberian Tunangan Setelah Putus (Studi Komparatif Pendapat Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Abidin)". Skripsi Fakultas Syari"ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. 2017. Skripsi dipublikasikan. Wahyudi, Muhammad Isna. "Nilai Pembuktian Saksi Perempuan dalam Hukum Islam". Jurnal Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam. Vol. 8. No. 1. academia.edu. 2009. D. Lain-lain At-Teghaly, Abu Faqih Abdul Wahab. "Biografi Al-Imam Ibnu Qudamah Al- Maqdisi". Tim Kajian Dakwah Alhikmah. diakses pada 30 Maret 2011. Tim Penyusun. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2016. Aplikasi Luar Jaringan.
DAFTAR RIWAYAT HIDUP DATA PRIBADI Nama : Risma Ummu Kholifah Jenis Kelamin : Perempuan Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 21 Mei 1996 Alamat Asal : Desa Kembangarum RT 12 RW 04, Mranggen Demak Alamat Sekarang : Desa Kembangarum RT 06 RW 07, Mranggen Demak No. HP/Email : Motto Hidup : DATA PENDIDIKAN Pendidikan Formal 1. SDN Kembangarum 4 Mranggen (2001-2007) 2. SMP Nurussalam Mranggen (2007-2010) 3. MAN 1 Semarang (2010-2013) 4. S1 UIN Walisongo Semarang (2014-2019)