ANALISIS PENERAPAN PIDANA MATI BAGI PENGEDAR NARKOBA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA SKRIPSI Diajukan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Oleh : DELLI DWI GALIH ANJASMORO 1810601038 HUKUM FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TIDAR 2023 i
ANALISIS PENERAPAN PIDANA MATI BAGI PENGEDAR NARKOBA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA SKRIPSI Diajukan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Oleh : DELLI DWI GALIH ANJASMORO 1810601038 HUKUM FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TIDAR 2022 ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING Skripsi dengan judul "Analisis Penerapan Pidana Mati Bagi Pengedar Narkoba Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia yang disusun oleh Delli Dwi Galih Anjasmoro NPM 1810601038, sudah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Sidang Ujian Skripsi Program Studi S1 Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar, pada: Hari : Senin Tanggal : 5 Juni 2023 Pembimbing I Pembimbing II Ria Karlina Lubis, S.H., Hum. Muhammad Ardhi Razaq Abqa, S.H., M.H. NIP. 198408302018032001 NIP. 199212212019031017 Mengetahui, Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNTIDAR Dra. Sujatmiko, M.P.A. NIK. 196210151988032C058 ii
HALAMAN PENGESAHAN Skripsi dengan judul "Analisis Penerapan Pidana Mati Bagi Pengedar Narkoba Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia yang disusun oleh Delli Dwi Galih Anjasmoro NPM 1810601038, sudah dipertahankan dihadapan Sidang Ujian Skripsi Program Studi S1 Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar, pada: Hari : Senin Tanggal : 5 Juni 2023 Ketua Penguji Ria Karlina Lubis, S.H., Hum. NIP. 198408302018032001 Anggota Penguji I Anggota Penguji II Muhammad Ardhi Razaq Abqa, S.H., M.H. Triantono, S.H., M.H. NIP. 199212212019031017 NIP. 198509192019031007 Mengetahui Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNTIDAR Prof. Dr. Sri Suwitri, M.Si. NIP. 196206141987032001 iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : Delli Dwi Galih Anjasmoro NPM : 1810601038 Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Analisis Penerapan Pidana Mati Bagi Pengedar Narkoba Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia" adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan hasil dari plagiasi dari karya orang lain baik sebagian maupun seluruhnya, serta tidak pernah diajukan guna memperoleh gelar akademik di institusi pendidikan manapun. Bahwa seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiasi, makaa saya bersedia menerima sanksi akademik dan/ atau sanksi hukum yang berlaku. Demikian surat pernyataan saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan maupun tekanan dari pihak manapun. Magelang, 5 Juni 2023 Yang Menyatakan Delli Dwi Galih .A NPM. 1810601038 iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA IlMIAH Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : Delli Dwi Galih Anjasmoro NPM : 1810601038 Menyatakan bahwa demi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyerahkan skripsi saya yang berjudul " Analisis Penerapan Pidana Mati Bagi Pengedar Narkoba Dalam Perspektif" Serta menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Tidar Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Tidar berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya, selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta sesuai dengan prinsip, etika dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya paksaan maupun tekanan dari pihak manapun Magelang, 5 Juni 2023 Yang Menyatakan Delli Dwi Galih .A NPM. 1810601038 v
MOTO ▪ All we have to decide is what to do with the time that is given us -J.R.R. Tolkien PERSEMBAHAN ▪ Kepada kedua orang tua saya, slamet dan Murwanti yang selalu mendoakan dan menyemangati saya ▪ Untuk ketiga saudara kandung saya yang selalu mendoakan dan menyemangati saya vi
ABSTRAK Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, khususnya perlindungan hak hidup dari seseorang. Disisi lain Indonesia juga masih mempraktikkan hukuman mati khususnya pada pelaku peredaran narkotika. Hal ini menimbulkan suatu pro kontra di tengah masyarakat apakah bentuk hukuman ini sesuai dengan perlindungan hak hidup atau tidak. Penelitian ini ditulis dengan tujuan mengetahui apakah penerapan pidana mati bagi pengedar narkotika berkesesuaian dengan perlindungan hak hidup di Indonesia, selain itu dalam penelitian ini juga dijelaskan moderasi hukuman mati yang tujuannya untuk menjadi titik penengah antara aliran pro dan kontra hukuman mati. Selanjutnya diberikan juga argumen mengenai alasan mengapa hukuman mati patut didukung dan dipertahankan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah hukuman mati bersesuaian dengan perlindungan hak asasi manusia khususnya hak hidup. Selain itu juga hukuman mati terhadap pengedar narkotika harus didukung sebab kejahatan narkotika ini sangat merugikan. Selanjutnya bahwa dengan adanya moderasi hukuman mati diharapkan bisa menjadi jalan tengah bagi mereka yang pro dan kontra terhadap jenis hukuman ini. Kata Kunci : Hukuman Mati, Hak Asasi Manusia, Pengedar Narkotika, Moderasi vii
ABSTRACT Indonesia is a country that upholds human rights, especially the protection of a person's right to life. On the other hand, Indonesia also still practices the death penalty, especially for narcotics traffickers. This raises pros and cons in society whether this form of punishment is in accordance with the protection of the right to life or not. This research was written with the aim of finding out whether the application of capital punishment for narcotics dealers is compatible with the protection of the right to life in Indonesia. In addition, this research also explains the moderation of the death penalty which aims to be a mediating point between the pro and contras of death penalty. Furthermore, arguments are also given regarding the reasons why the death penalty should be supported and defended. The conclusion of this study is that the death penalty is compatible with the protection of human rights, especially the right to life. In addition, the death penalty for narcotics dealers must be supported because narcotics crimes are very detrimental. Furthermore, with moderation in the death penalty, it is hoped that it can become a middle way for those who are pro and contra to this type of punishment. Keywords : Death Penalty, Human Rights, Moderation viii
KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa berkat rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat kelulusan dalam Studi Hukum. Skripsi tugas akhir ini berjudul Analisis Penerapan Pidana Mati Bagi Pengedar Narkoba Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Skripsi ini merupakan karya tulis akhir dalam pendidikan Strata 1 di Universita Negeri Tidar Magelang Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan, baik dukungan secara keilmuan, moral, materil, baik dukungan tersebut dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, rasa terimakasih penulis disampaikan khususnya kepada : 1. YHWH yang telah memberikan rahmat, kesehatan, pengetahuan, dan ilmu yang berguna; 2. Kepada kedua orang tua saya yang sangat luar biasa mendidik saya; 3. Ketiga saudara kandung saya yang selalu memberikan semangat dalam pengerjaan skripsi ini; 4. Dosen pembimbing I, Ria Karlina Lubis, S.H., Hum. yang tanpa lelah membimbing penulis menyelesaikan tugas akhir ini; 5. Dosen pembimbing II, M. Ardi Razaq Abqa, S.H., M.H yang tanpa lelah membimbing penulis menyelesaikan tugas akhir ini; ix
6. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik khususnya Program Studi Hukum yang telah berusaha banyak mendidik dan membantu saya selama selama perkuliahan; 7. Seluruh tenaga kependidikan, karyawan/karyawati Fakultas Ilmu Sosial dan Politik yang telah membantu dalam urusan administrasi kegiatan akademik; 8. J.R.R Tolkien yang menjadi inspirasi untuk tidak lelah menulis serta karya- karyanya yang selalu memotivasi; 9. Serta kepada seluruh orang yang namanya tidak bisa disebut satu=persatu yang telah membantu dalam karya kepenulisan ini. Sebagai penutup, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis mengharapkan saran maupun kritik untuk menyempurnakan skripsi ini Magelang, 1 April 2023 Penulis x
DAFTAR ISI HALAMAN SAMPUL HALAMAN JUDUL... i PERSETUJUAN... ii PENGESAHAN... iii SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS... iv SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH..v MOTO... vi ABSTRAK... vii KATA PENGANTAR... ix DAFTAR ISI ... xi BAB I PENDAHULUAN ... 1 A. LATAR BELAKANG ... 1 B. RUMUSAN MASALAH ... 7 C. TUJUAN PENELITIAN ... 7 D. MANFAAT PENELITIAN ... 7 BAB II TINJAUAN PUSTAKA ... 9 A. PENELITIAN TERDAHULU ... 9 B. LANDASAN TEORI ... 11 1. Prinsip Kesetaraan Hak Asasi manusia ... 11 2. Pandangan Tentang Hukuman Mati ... 12 C. LANDASAN KONSEPTUAL ... 13 1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pengedar Narkotika ... 13 xi
2. Pengedar Narkotika ... 14 3. Pidana Mati... 15 4. Hak Asasi Manusia ... 16 5. Hak Hidup ... 18 6. Pembatasan HAM ... 19 D. KERANGKA BERPIKIR ... 21 BAB III METODE PENELITIAN... 24 A. PENDEKATAN PENELITIAN ... 24 B. JENIS PENELITIAN ... 26 C. FOKUS PENELITIAN... 27 D. SUMBER DATA ... 27 E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA ... 28 F. VALIDITAS DATA... 28 G. TEKNIK ANALISIS DATA... 29 BAB IV PEMBAHASAN ... 30 A. PENGATURAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA ... 30 B. PENJATUHAN HUKUMAN MATI DENGAN TUJUAN HUKUM PIDANA ... 32 C. PENJATUHAN HUKUMAN MATI DAN PERLINDUNGAN HAK HIDUP ... 41 1. Hak Hidup dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ... 46 xii
2. Hak Hidup dan Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia... 49 3. Hak Hidup dan Putusan Sidang Mahkamah Agung Nomor 2-3/PUU- V/2007 ... 52 4. International Covenant on Civil and Political Rights ... 58 D. HAK DIPERLAKUKAN SAMA ... 61 E. MODERASI HUKUMAN MATI ... 65 F. PENTINGNYA HUKUMAN MATI TETAP DIDUKUNG ... 70 KESIMPULAN ... 78 DAFTAR PUSTAKA ... 80 xiii
DAFTAR TABEL TABEL 2.1... 23 xiv
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Pidana mati merupakan salah satu bentuk sanksi dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana di Indonesia Pasal 10 untuk pelanggaran kejahatan tertentu. Hukuman mati juga masih masuk dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun hukuman mati dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi hukuman pidana bersifat khusus. Hukuman mati ini menjadi hukuman alternatif dari pidana penjara seumur hidup atau pidana untuk waktu tertentu.1 Salah satu peraturan yang menetapkan hukuman mati sebagai salah satu ancaman pidana di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Salah satu perbuatan pidana yang diancam hukuman mati adalah melakukan tindakan peredaran narkoba. Para pelaku ini dapat dijerat beberapa pasal atas perbuatannya yaitu Pasal 113, Pasal 114, Pasal 118, dan Pasal 119. Pengadilan Indonesia telah menjatuhkan 94 vonis mati pada kejahatan ini pada tahun 2021.2 Pelaku peredaran narkoba dianggap sangat merugikan masyarakat dan negara serta tergolong kejahatan luar biasa sehingga hukuman mati dianggap pantas diterapkan dalam jenis kejahatan ini. Beberapa contoh kasus pada kejahatan ini adalah kasus 1 Pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2 "Laporan Hukuman Mati 2021: Vonis Mati Di Indonesia Terus dipertahankan tanpa Alasan" pada 27 januari 2022 Pukul 19.00) 1
Freddy Budiman yang dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati karena melanggar pasal 114 UU Narkotika, contoh lainnya seorang bernama Haji Dawang yang juga dijatuhi hukuman mati karena perkara serupa oleh PN Pinrang. Kasus pengedar narkoba yang juga mendapat vonis mati karena melanggar ketentuan Pasal 144 lain bernama Tri Diah, dia divonis mati karena didakwa bersalah oleh PN Surabaya. Kasus pelanggaran pasal 114 lainnya menimpa seorang bernama Jusman dan pelaku juga dijatuhi hukuman mati. Seorang lagi bernama Rubiyanti Hasyim dengan kejahatan yang sama juga mendapat vonis mati dari PN Jakarta Utara. Dari kasus diatas pengadilan menjatuhkan hukuman mati bukan hanya karena mereka telah melanggar pasal peredaran narkoba namun mereka juga dianggap melawan pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan upaya pemberantasan narkoba, selain itu para terdakwa diatas juga dianggap mengancam sendi-sendi kehidupan berbangsa. Alasan-alasan tersebut tidak mengherankan sebab jika melihat data statistik peredaran narkoba di indonesia telah sampai ke tahap mengkhawatirkan. Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan wilayah yang sangat luas sangat rentan terhadap peredaran narkoba yang bisa dimanfaatkan oleh kartel narkoba internasional. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional tahun 2015 terdapat 50 orang meninggal tiap harinya karena narkoba.3 Demikian kejahatan peredaran narkoba dianggap pantas mendapat hukuman mati. Pengedar narkoba dianggap perbuatan nya sangat jahat karena dampak yang ditimbulkan dari perbuatan mereka sehingga dianggap patut untuk dijatuhi hukuman mati oleh undang-undang ini. 3 Bungasan Hutapea, "Kontroversi Hukuman Mati", (Jakarta : Tim Pohon Cahaya), hlm hlm 2 2
Peredaran narkoba dianggap berbahaya bagi masyarakat karena dapat menyebabkan kematian bagi para pemakainya sebagai akibat terburuk juga dapat menjadi pemicu dari kejahatan-kejahatan lain yang dipicu pengaruh narkoba.4 Pembahasan mengenai hak asasi manusia dan hukuman mati sudah lama menjadi perhatian serius karena sangat berkaitan dengan hak mendasar tiap individu. Perlindungan hak hidup merupakan salah satu dari jenis perlindungan HAM lain yang diatur dalam UUD 1945. Indonesia sangat menjunjung tinggi perlindungan HAM terutama hak hidup sebagai hak fundamental setiap manusia. Hal ini bisa dilihat jelas dalam Pasal 28A yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mempertahankan kehidupannya5. Hal ini dikuatkan lagi dengan Undang- Undang Nomor 35 tahun 1999 pada Pasal 4 bahwa hak hidup seseorang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Namun dalam kaitannya dengan hukuman mati akan menimbulkan pertanyaan yaitu disatu sisi negara dengan undang-undangnya sangat menjunjung tinggi hak fundamental seseorang namun disatu sisi Indonesia melegalkan hukuman mati pada kejahatan tertentu khususnya peredaran narkoba. Dan hal ini menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat apakah hukuman mati itu melanggar hak asasi seseorang atau tidak dan apakah hak hidup seseorang itu bisa dibatasi pada keadaan tertentu. Normalnya mereka yang mendukung hukuman mati tetap dipertahankan keberadaannya mendasarkan argumennya pada alasan kebutuhan pidana mati itu sendiri. Hukuman mati diperlukan untuk menghilangkan nyawa seseorang yang 4 Hafifi, Muhammad Noor. "Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pecandu Narkotika Ditinjau Dari Sudut Kriminologi Di Kota Pontianak."Jurnal Hukum Universitas Tanjungpura 3.4, hlm. 54 5 Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995 3
dianggap membahayakan kepentingan masyarakat umum dan negara serta dianggap tidak bisa diperbaiki lagi dari diri pelaku. Lambroso serta Garofalo juga mengemukakan pendapat bahwa hukuman mati merupakan suatu bentuk hukuman yang harus mutlak ada di sebuah negara dengan alasan hukuman mati sebagai alat untuk menghilangkan keberadaan seseorang yang dianggap sudah tidak bisa diperbaiki lagi dan bahwa seseorang tersebut tentunya sudah melakukan kejahatan yang dianggap luar biasa bagi negara. Pengedar narkoba dianggap melakukan kejahatan yang sangat serius karena dampak perbuatan mereka yang begitu merugikan baik bagi masyarakat maupun negara. Seperti merusak generasi bangsa dan membebani negara dengan biaya rehabilitasi.6 Barda Nawawi Arif juga setuju terhadap hukuman mati dengan alasan bahwa hukuman mati masih perlu dipertahankan dengan menitikberatkan terhadap upaya perlindungan HAM masyarakat. Selain itu juga masyarakat Indonesia juga cenderung mendukung penerapan pidana mati bagi pengedar narkoba berdasarkan hasil survei Indo Barometer pada tahun 2015 dengan 81,4 persen penduduk Indonesia mendukung hukuman mati pada kejahatan ini dengan alasan kejahatan ini merusak generasi bangsa7. Secara garis besar hukuman mati didukung karena hukuman mati adalah instrumen untuk melindungi masyarakat secara luas dan negara baik itu dalam bentuk pencegahan maupun represif dengan kata lain hukuman mati ada untuk melindungi kepentingan yang lebih besar yaitu HAM masyarakat dan bukan 6Ibid,. hlm 25 7Gusti Rakyat Dukung Hukuman Mati 86% narkoba/ ( diakses pada 5 November 2022 pukul 18.00) Lesek " Survei 4 "
sebagai alat kekuasaan otoriter untuk melenyapkan orang lain yang tidak sependapat dengan penguasa secara sewenang-wenang. Pihak yang kontra hukuman mati yang sering disebut aliran abolosionis juga mengemukakan pendapatnya mengapa pidana mati harus dihentikan sebagai suatu bentuk hukuman dan menyandarkan argumennya pada sebuah landasan ilmiah. Pada pokoknya aliran ini beranggapan bahwa hukum pidana khususnya pidana mati tidak dapat dipisahkan dari sifat aslinya yang represif, aliran ini berjuang untuk mengapuskan hukuman yang bersifat paksaan dan digantikan dengan hukuman reparatif. Salah satunya Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan, Beliau menyampaikan pendapat bahwa dalam hak hidup dari seseorang tidak dinyatakan adanya petunjuk mengenai pembatasan dari hak hidup seseorang. Selain itu menurut Komisi Perlindungan Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa hukuman mati tidak berkesesuaian dengan nilai-nilai hak asasi manusia, selain itu Komnas HAM berpendapat hukuman mati hanyalah untuk kepentingan politik saja.8 Hak hidup dapat dibatasi dalam artian mengembalikan keseimbangan atau keadilan untuk melindungi masyarakat yaitu dengan cara membatasi ruang gerak pelaku dengan ditempatkan pada ruang khusus untuk menjalani pembinaan-pembinaan dengan artian bukan hukuman mati.9 Seorang ahli hukum lain bernama Ferri untuk menghukum orang yang melakukan kejahatan serius cukup dihukum seumur hidup.10 Von Henting juga menyatakan ketidaksetujuan terhadap pidana mati 8"Hukuman Mati bertentangan Dengan Prinsip dan Nilai (diakses pada 3 Januari 2022 Pukul 22.00) 9 Ibid,. hlm 28 10 Ibid 5 Ham"
karena dia mengnggap bahwa pidana mati memberikan contoh yang tidak bagus oleh negara dalam perlindungan hak hidup masyarakat padahal negara berkewajiban melindungi kehidupan dari warga negara apapun yang terjadi. Amnesty Internasional juga berpendapat penjatuhan hukuman mati tidak bisa dicabut kembali bila sudah dilakukan jika dikemudian hari ditemui kesalahan artinya nyawa seseorang diambil sewenang-wenang, selain itu juga hukuman mati dianggap tidak mengurangi angka kejahatan secara efektif.11 Dapat ditarik kesimpulan bahwa mereka yang kontra mendasarkan argumennya pada alasan hukuman mati bertentangan dengan perlindungan hak asasi manusia dan menganggap bahwa hukuman mati melanggar hak hidup yang dimiliki seseorang yang seharusnya tidak boleh direnggut dan negara harus melindungi hal tersebut. Pro kontra ini merupakan fakta yang tidak terhindarkan dari penerapan hukuman mati di Indonesia, namun sayangnya dengan ada pihak yang selalu kontra terhadap pidana mati dikhawatirkan akan timbul persepsi bahwa hukuman yang ada saat ini dalam konteks pidana mati tidak adil serta melanggar hak asasi manusia karena banyak ditentang berbagai pihak. Argumen dari aliran pro dan kontra ini sebenarnya bisa ditarik benang merah bahwa dua pendapat yang saling berseberangan memiliki kesamaan yaitu sama-sama memandang perlindungan HAM sangat penting. Maka penting untuk menemukan suatu solusi agar dapat menyelesaikan permasalahan mendasar ini. Tanpa adanya suatu solusi dalam menyelesaikan perbedaan pendapat antara dua aliran yang berbeda sifat ini maka 11 "Alasan Hukuman Mati Harus (diakses pasa 5 febuari 2022 pukul 20.00) 6
akan selalu timbul suatu ketidak percayaan terhadap kepastian hukum Indonesia yang berkaitan dentgan hukuman mati. Dari latar belakang yang telah dijabarkan diatas, penulis memutuskan membuat membuat penelitian dengan judul Analisis Penerapan Pidana Mati Bagi Pengedar Narkoba Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia B. RUMUSAN MASALAH Dari latar belakang diatas, penulis memutuskan untuk mengangkat permasalahan sebagai berikut; Apakah penjatuhan pidana mati bagi pengedar narkoba sesuai dengan perlindungan hak hidup? C. TUJUAN PENELITIAN Untuk menganalisis apakah penjatuhan pidana mati bagi pengedar narkoba sesuai dengan perlindungan hak hidup. D. MANFAAT PENELITIAN 1. Manfaat teoritis Penulisan skripsi ini diharapkan untuk menambah pengetahuan pada bidang hukum yang berhubungan dengan hukuman mati terhadap hak asasi manusia, dan memberikan tambahan pengetahuan tentang analisis yuridis pidana mati bagi pengedar narkoba dalam perspektif HAM. 2. Manfaat Praktis a. Penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sumber referensi bagi mahasiswa maupun pengajar dalam bidang hukum. 7
b. Tulisan ini diharapkan menambah pengetahuan dengan tujuan agar masyarakat semakin mengerti bahwa hukuman mati dijatuhkan tujuan utama nya adalah melindungi masyarakat umum secara luas c. Tulisan ini juga diharapkan kepada mereka yang kontra pidana mati agar melihat pidana mati tidak hanya pada konteks pencabutan nyawa seseorang karena kejahatan saja namun kepada tujuan hukuman mati dilakukan yaitu perlindungan HAM masyarakat luas 8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. PENELITIAN TERDAHULU Sebagai bukti keaslian dari penelitian ini, maka akan dicantumkan penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan tema dan pembahasan yang diangkat. Adapun penelitiannya sebagai berikut : 1. Penelitian skripsi atas nama Ahmad Syahrun mahasiswa fakultas hukum dari UIN Alauddin Makassar dengan judul "Eksistensi Pidana Mati Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (Ham)" hasil dari penelitian yang dilakukan menghasilkan kesimpulan yaitu Efek jera menjadi alasan hukuman mati masih harus dilakukan di Indonesia. Hukuman mati ini juga diharapkan menjadi sebuah shock therapy bagi masyarakat sehingga orang akan berpikir lebih jauh jika hendak melakukan kejahatan mengingat konsekuensi yang berat. Serta bahwa hukuman mati tersebut memiliki landasan jelas dalam agama islam yaitu dalam surat Al-baqarah (ayat 178-179), Al-isra' (ayat 33)., surat Al- maidah (ayat 32), surat Al-an'am (ayat 151) Persamaan antara penelitian milik Ahmad Syahrun dengan penelitian ini sama-sama mengangkat tema pidana mati dan hak asasi manusia. Dalam penelitian yang bersangkutan juga memiliki kesamaan dalam metode penelitian yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Letak perbedaan, penelitian Ahmad Syahrun 9
berfokus kepada eksistensi regulasi yang mengatur pidana mati di Indonesia serta keterkaitan hukuman mati dengan hukum islam. 2. Penelitian kedua adalah penelitian kolaborasi Hanafi Amrani, SH, MH, LL.M, Ph.D, dan Ayu Widyawati Universitas Islam Indonesia dengan judul"Urgensi Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dan Relevansinya Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia"hasil dari penelitian yang dilakukan menghasilkan kesimpulan hukuman mati menjadi suatu urgensi karena kejahatan ini mempunyai korban yang masif dan membutuhkan biaya untuk rehabilitasi maupun penegakan hukum. Dalam perspektif hukum, hukuman mati menjadi suatu solusi akhir jika bentuk pidana lain di KUHP dianggap kurang efektif, dan terkait HAM, pidana mati tidak melanggar HAM. Persamaan antara penelitian Hanafi Amrani, SH, MH, LL.M, Ph.D, dan Ayu Widyawati dari dengan penelitian saya adalah satu tema pembahasan yaitu hukuman mati dan keterkaitannya dengan hak asasi manusia. Dalam skripsi ini sama-sama digunakan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Letak perbedaannya penelitian saya menggunakan pendekatan perundang- undangan. Perbedaan lainnya adalah penelitian ini membahas mengenai kesesuaian pengaturan pidana mati pengedar narkoba dengan hak hidup bukan kepada kepentingan yang mendesak mengapa hukuman mati harus dilakukan pada kejahatan narkoba. 10
B. LANDASAN TEORI 1. Prinsip Kesetaraan Hak Asasi manusia Rhona K.M Smith mengemukakan salah satu prinsip dalam HAM yaitu kesetaraan atau equality, dalam prinsip ini dikatakan bahwa adanya kesetaraan saat setiap orang diperlakukan dengan sama dimana dalam suatu situasi/kondisi yang sama seseorang diperlakukan sama dan dalam situasi/kondisi yang berbeda, dengan perdebatan diperlakukan berbeda. Kesetaraan dianggap suatu syarat mutlak dalam hal perlindungan hak asasi manusia. Permasalahan akan timbul jika seseorang memiliki sesuatu yang berbeda diperlakukan sama seperti orang lain, jika hal ini terus dilakukan maka kesetaraan akan sulit tercapai, itulah sebabnya negara dapat melakukan tindakan afirmatif dimana negara dapat memperlakukan kelompok tertentu berbeda.12 Teori ini digunakan karena keyakinan bahwa semua warga negara indonesia memiliki hak untuk diperlakukan sama dalam kaitannya dengan hukum dan hak asasi manusia. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan memperlakukan dengan adil hak warga negara khususnya hak yang paling fundamental yaitu kehidupan dan tiap-tiap individu memiliki hak yang sama untuk mempertahankan kehidupan. Para pelaku peredaran narkoba tentu memiliki hak asasi juga, namun pengedar narkoba berada dalam situasi yang berbeda dengan sebagian banyak orang yang tidak melakukan tindak kejahatan, maka perlakuan negara terhadap hak asasi mereka juga berbeda dengan orang 12 Serlika Aprita dan Yonani Hasyim. "Hukum dan hak asasi Manusia." Bogor: Mitra Wacana Media (2020) hlm. 77 11
yang tidak melakukan kejahatan. Prinsip kesetaraan ini bertujuan untuk memberikan keadilan bagi semua orang terutama dalam hukum dan hak asasi, keadilan sendiri baru akan tercipta jika negara dapat memperlakukan setiap orang sesuai apa yang pantas mereka dapat. Maka negara memiliki hak menghukum pengedar narkoba sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia untuk mencapai suatu keadilan. Bagaimanapun juga hak hidup dari pengedar narkoba tidaklah direbut secara sewenang-wenang sebab mereka memiliki hak yang sama dimata hukum di mana mereka dapat melakukan pembelaan dimuka persidangan 2. Pandangan Tentang Hukuman Mati a. Abolosionis adalah aliran yang menentang hukuman mati dari sistem peradilan hukum pidana karena jenis hukuman ini dianggap represif dan sifat ini tidak bisa dilepaskan dari jenis hukuman ini. Aliran ini berupaya menghapus pidana mati dan diganti dengan jenis hukuman yang lebih reparatif 13 b. Aliran retensionis berpandangan bahwa orang yang telah melanggar hukum pidana tertentu yang dianggap berat yang mengakibatkan hilangnya dari nyawa seseorang, maka orang yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran hak tertinggi yaitu hak yang berasal dari Tuhan langsung yaitu hak hidup. Oleh sebab itu pelaku kejahatan tersebut dianggap pantas untuk 13 Rois, Nur, "Masalah Pidana Mati-Suatu Perspektif Abolisionis Dan Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Di Masa Datang" Jurnal Hukum 12
dijatuhi hukuman mati sebagai konsekuensi tindakannya.14 Aliran ini juga mengemukakan bahwa jika tidak dilakukannya hukuman mati dihapus maka akan menghilangkan dari eksistensi dari pengakuan hukuman mati dalam norma serta ajaran agama untuk kepentingan masyarakat yang besar. Prof. Achmad Ali mengemukakan bahwa hukuman mati harus tetap ada untuk menghukum pelaku-pelaku yang kejahatanya membahayakan nyawa orang lain seperti pembunuhan berencana, genosida, pengedar narkotika, dan terorisme. 15 Pengedar narkoba dianggap telah mengakibatkan dampak yang serius dari perbuatan mereka seperti timbulnya kecanduan bagi pengguna narkoba yang dapat berujung kematian dengan jumlah korban yang tidak sedikit. Perbuatan pelaku ini dianggap telah melanggar dari hak asasi manusia sehingga hukuman mati bagi pengedar narkoba dianggap pantas sebagai ganjaran perbuatan mereka. C. LANDASAN KONSEPTUAL 1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Sathochid Kartanegara mengemuka mengenai unsur-unsur tindak pidana yaitu : a. Sebuah perbuatan yang dilakukan manusia ada seseorang (menselijk hendelingen) dengan hendeling bukan hanya berupa perbuatan (een doen) namun juga mengakibatkan (een nalat ten) 14 Putra, Wisnu, "Kebijakan Formulasi Pidana Mati Bersyarat Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional" Jurnal Hukum Pembangunan Hukum Pidana 2.3 hlm. 321 15 Triantono dan Muhammad Marizal." Konsep Moderasi Pidana Mati RKUHP dalam Perspektif HAM dan Kepentingan Negara." Volksgeist : Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi 5.1, hlm. 111-127 13
14 b. Perbuatan tersebut dilarang dan dapat memiliki ancaman hukuman sesuai yang terdapat dalam undang-undang, c. Perbuatan tersebut dilakukan oleh individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban dengan maksud disalahkan karena telah melakukan pelanggaran hukum.16 2. Pengedar Narkotika Dalam Undang-Undang Narkotika di Indonesia tidak dijabarkan secara eksplisit mengenai arti dari pengedar narkoba. Menurut Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H. pengedar narkoba dapat diartikan sebagai orang yang melakukan tindakan distribusi narkotika atau psikotropika dalam dimensi penjualan, pembelian untuk diedarkan kembali, pengangkutan, penyimpanan, penguasaan, penyediaan, serta melakukan tindakan impor dan ekspor narkotika atau psikotropika.17 Ratna WPP juga menerangkan pengertian dari pengedar narkotika yaitu orang yang melakukan kegiatan untuk menyalurkan atau menyerahkan narkotika yang dilarang, baik dalam rangka perdagangan maupun bukan perdagangan, pemindahtanganan yang bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. 16Billah, Wyllyan Ichsan Shab. "Hukuman Pidana Mati Bagi Pengedar Narkotika Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional (Analisis Putusan Hakim Nomor 2267/Pid. Sus/2012/PN. JKT. BAR.). Skripsi Hukum. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2020) hlm. 19. 17Tri Jata "Apakah Bandar Narkotika Sama Dengan Pengedar" lt56cf393b411a0 (diakses pada 20 Mei 2022 pukul 19.00)
3. Pidana Mati. Keberadaan hukuman mati dapat dapat ditelusuri sampai masa Kerajaan Babylonia yakni terdapat pada Hukum Hammurabi pada abad 18 Sebelum Masehi.18 Sama halnya dengan sekarang, hukuman mati sebagai bentuk pembalasan dari perbuatan jahat. Dalam Hukum Hammurabi tersebut apabila seseorang membunuh orang lain maka orang tersebut dijatuhi hukuman mati yang dilakukan oleh keluarga korban. Hal ini juga berlaku untuk hewan yang dipelihara manusia membunuh seseorang maka baik si hewan dan pemiliknya akan dijatuhi hukuman mati juga.19 Di Indonesia era kolonialisme VOC, hukuman mati juga dipraktikan. Baik dalam hukum tertulis yang dilakukan di wilayah tertentu yang dikuasai VOC maupun hukuman mati yang dilakukan dalam wilayah lokal misalnya daerah Aceh Diana pada waktu itu perempuan yang berzina dapat dijatuhi hukuman mati oleh sultan yang berkuasa waktu itu yaitu dengan menghancurkan kepala pelaku dengan lesung. Hukuman mati berlaku secara resmi di Indonesia dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. . Hukuman mati resmi diakui di Indonesia bersamaan dengan keberadaan hukum yang bersifat tertulis. Hukuman mati merupakan perbuatan pembunuhan yang dilakukan oleh negara. Negara merancang dan menyiapkan secara sistematis perbuatan tersebut yang disahkan dan dilegalisir oleh peraturan perundangan. Dapat disimpulkan pidana mati adalah pidana yang dijatuhkan 18 Fitri Wahyuni, "Dasar-Dasar Hukum Pidana", (Tangerang : PT Nusantara persada), hlm 76 19Ibid. 15
terhadap pelaku pelanggaran hukum oleh pengadilan umum maupun militer. Pelaku kejahatan atas putusan pengadilan diambil nyawa atau hak kehidupannya dengan cara paksa. Di Indonesia menurut Pasal 1 Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 pidana mati dijatuhkan dengan cara ditembak sampai mati. Pidana mati dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir mencegah dilakukan tindak pidana dan mengayomi/melindungi masyarakat. 4. Hak Asasi Manusia Hak asasi telah dikenal jauh sebelum era modern. Pada 2000 SM telah dikenal Hukum Hammurabi di Babylonia. Hukum ini melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan kerajaan. Pada tahun 1215 sebuah piagam HAM yang dikenal dengan sebutan Magna Charta muncul di Inggris untuk melindungi dari keotoriteran Raja. Esensi piagam ini adalah supremasi hukum. Muncul juga Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat 1776 yang mengakui bahwa manusia diciptakan sama dan sederajat oleh Penciptanya. Hak asasi manusia menjadi isu yang besar setelah terjadinya Perang Dunia II. Prancis Veres kasak mengemukakan teorinya mengenai tiga generasi HAM sebagai berikut 20: Generasi pertama, dalam generasi pertama meliputi hak-hak sipil dan politik. Teori ini terutama berasal dari kaum reformis yang berada di Inggris, Prancis, amerika pada abad 17 dan 18. Hak generasi pertama ini hak-hak tradisional yang terkait dengan kemerdekaan dan keadilan yang setiap individu 20 Suparman Marzuki, Hukum Hak Asasi Manusia, Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2008, hlm. 15 16
berhak untuk mengharapnya dari Negara . Dunia barat menjadikan hak ini sebagai hak yang umum digunakan. Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik atau ICCPR memuat hak sipil angkatan hak sipil dan politik yang diakui secara internasional. Pada teori ini individu mempunyai kemerdekaan atau hak menuntut dari negara tempat ia tinggal. Generasi kedua meliputi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Teori generasi ini bermula dari negara-negara yang berlandaskan sosialis. Hak-hak ini didalamnya meliputi hak-hak kehidupan dan penikmatan. ICESCR (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) didalamnya terdapat hak ekonomi, sosial dan budaya. Hak-hak tersebut diakui oleh dunia internasional. Walaupun hak-hak ini mempertahankan martabat manusia, namun hak ini seringkali dilabeli sebagai utopia serta tidak bisa bisa dituntut secara hukum karena non legal; Generasi ketiga terdapat hak kolektif dan bukan hak individu. Hak kolektif ini memang bukan hak individu namun hak ini didasarkan pada solidaritas antar sesama manusia. Disini hak atas lingkungan yang menyehatkan, hak perdamaian, serta hak pembangunan menjadi bagian penting dalam teori generasi ketiga. Selain itu pula timbul pendapat-pendapat bahwa negara-negara yang sudah maju serta negara-negara yang masih berkembang harus bersatu padu untuk memperoleh kemanfaatan pada manusia secara luas. Hak generasi ketiga ini sangat cocok jika dihubungkan dengan perlindungan HAM di Indonesia terkait dengan perlindungan kepentingan masyarakat umum 17
dari bahaya narkotika, hak solidaritas untuk hidup nyaman dari bahaya peredaran narkotika. Usaha perlindungan HAM tidak lagi hanya menjadi tugas dari tataran nasional saja terutama di negara-negara barat namun juga menjadi tugas dunia internasional dan ini diwujudkan dalam rumusan Piagam PBB tahun 1945 dan juga Deklarasi Umum tentang HAM tahun 1948. Di Indonesia perjuangan HAM terlihat dari usaha bangsa yang ingin terlepas dari belenggu penjajahan. Perjuangan kemerdekaan tidak hanya semata- mata mengusir penjajah namun juga perjuangan untuk diakui martabatnya sebagai manusia yang merdeka. Setelah Indonesia merdeka perlindungan HAM bisa dilihat dari UUD 1945. Baik Pembukaan atau Batang Tubuhnya selalu berbicara tentang perlindungan HAM. HAM juga diungkapkan dalam hukum nasional seperti Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM. 5. Hak Hidup Hak untuk hidup adalah salah satu dari hak asasi yang diatur dari awal perlindungan HAM, meskipun kadang kali ada perbedaan tentang hak apa saja yang harus dilindungi, hak hidup selalu menjadi hak paling depan yang selalu disertakan dalam undang-undang maupun perjanjian internasional. Perlindungan hak asasi manusia diberikan kepada seseorang sejak ia lahir sampai dengan kematian. Dalam HAM, hak hidup menjadi hak yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Negara wajib menjamin hak asasi dari pada masyarakat. Yang dimaksud hak hidup adalah suatu keyakinan yang berdasarkan keyakinan bahwa 18
tiap individu memiliki haknya untuk memelihara kehidupannya dan tidak boleh direnggut hak ini oleh orang lain. Rhona K.M. Smith memberikan pandangannya kepada mengenai hak hidup, menurutnya hak hidup merupakan hak mendasar bagi manusia, hak ini merupakan hak utama, pertama dan terpenting yang dimiliki oleh manusia.21 Hak hidup adalah hak yang melekat pada seseorang yang berasal dari Tuhan dan tidak bisa dicabut secara sewenang-wenang dan ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 22yaitu "Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia" Pasal 6 ICCPR menyatakan setiap orang memiliki hak untuk hidup yang terikat pada diri seseorang yang bersifat kekal, dan tidak perlu diragukan lagi merupakan hak terpenting dari semua hak asasi manusia. 6. Pembatasan HAM Pembatasan HAM sering dilakukan untuk mengatur konflik atau benturan HAM. Contoh dalam hal ini adalah setiap orang berhak untuk meningkatkan taraf hidupnya yaitu dengan cara bekerja, namun pekerjaan yang dilakukan tersebut tidaklah boleh melanggar hukum yang dapat berakibat terciderainya hak 21 Ibid 22 Pasal 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 19
asasi dari orang lain. Pembatasan hak ini memiliki tujuan untuk menghormati hak dari orang lain dan untuk melindungi keamanan nasional, kesusilaan, serta ketertiban umum. Pembatasan memang harus dicantumkan secara tertulis dalam undang-undang dengan tujuan dapat diketahui semua orang dan praktiknya harus jelas secara hukum. Di lain pihak penerapan pembatasan HAM ini harus diterapkan sepanjang dibutuhkan saja atau dalam keadaan mendesak. Pembatasan yang diatur oleh undang-undang akan memungkinkan negara dalam menetapkan jangkauan pelaksanaan hak atau kebebasan yang boleh dilakukan. Hak seseorang memiliki keterkaitan dengan hak orang lain oleh sebab itu hak harus mengenal batasan supaya tidak terjadi konflik. Seseorang dalam menjalankan hak serta kebebasannya harus tunduk pada pembatasan- pembatasan yang diberikan oleh undang-undang, dimana tujuan dari pembatasan adalah semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan yang tepat terhadap hak serta kebebasan orang lain. Pembatasan hak juga bertujuan untuk memenuhi keadilan dalam kesusilaan, hukum, serta kesejahteraan umum dalam masyarakat yang berada.23 Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ditetapkan suatu pembatasan dalam hak serta kebebasan. Pasal 73 menyebut hak dan kebebasan dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa. Dengan kata lain batasan 23 Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28 J ayat (2) 20
dari hak asasi orang adalah hak orang lain.24 Lebih lanjut mengenai pembatasan ham dalam undang-undang ini terdapat dalam penjelasan Pasal 9 ada situasi dimana hak hidup seseorang dapat dibatasi berdasarkan undang-undang yaitu aborsi demi menyelamatkan nyawa si ibu dan hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan yang sah. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 113, Pasal 114, Pasal 118, dan Pasal 119 yang mendeskripsikan perbuatan peredaran narkotika dimana sanksi paling maksimal adalah hukuman mati, sehingga pembatasan yang dijelaskan dalam dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Penjelasan Pasal 9 dapat diterapkan kepada pelaku peredaran narkotika- D. KERANGKA BERPIKIR Penelitian yang dikaji ini kali ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukuman mati bagi pengedar narkoba jika ditinjau dari kacamata hak asasi manusia. Untuk menjawab dari penelitian apakah hukuman mati sesuai dengan perlindungan HAM atau tidak maka harus melalui langkah-langkah sebagai berikut; Kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut; perlu dibahas dahulu mengenai konsep pidana mati dalam hukum indonesia untuk mengetahui legalitas dari hukuman mati tersebut. Setelah itu hukuman mati yang ada di Indonesia akan dihubungkan dengan konsep tujuan pemidanaan, ini dilakukan karena tujuan utama dari pemidanaan sendiri adalah perlindungan hak asasi manusia dari masyarakat luas dari tindak kejahatan, akan dilihat apakah pidana mati tersebut sesuai dengan 24 Pasal 73 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 21
tujuan dari pidana atau tidak. Dalam upaya untuk perlindungan terhadap hak asasi manusia, maka harus ada pembatasan terhadap hak satu dengan yang lain supaya tidak terjadi benturan. Pembatasan HAM disini akan ditujukan kepada pelaku kejahatan pengedar narkotika apakah tindakan mereka melanggar batasan dari hak asasi manusia dan apakah pembatasan hak hidup dari pengedar narkotika sesuai dengan perlindungan hak asasi di Indonesia. Untuk memperjelas apakah dengan dijatuhkanya hukuman mati kepada pengedar narkotika sesuai dengan perlindungan hak hidup atau tidak maka akan digunakan prinsip kesetaraan dalam hak asasi manusia dalam menganalisisnya. Setelah menjawab mengenai kesesuain perlindungan hak hidup dengan hukuman mati, maka akan dianalisis mengenai pentingnya hukuman mati ada dan semestinya didukung, brdasarkan aliran darik abolisionis dan retensionis Selanjutnya juga diberikan analisis bagaimana caranya mempertemukan aliran pro kontra pada satu titik tengah dengan terciptanya kepastian hukum di masyarakat 22
Tujuan Hukum Pidana Moderasi hukuman Mati Hukuman Mati Di Indonesia Tinjauan Yuridis Hak Asasi Manusia Kesesuaian Dengan Hak Asasi Manusia Pentingnya Hukuman Mati Tabel 2.1 Kerangka Berpikir. 23
BAB III METODE PENELITIAN A. PENDEKATAN PENELITIAN 1. Pendekatan Perundang-Undangan Pendekatan yang diambil adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan studi semua hukum peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diangkat.25 Dalam pendekatan ini, penulis menggunakan beberapa undang-undang sebagai bahannya. UU No 35 Tahun 2009 digunakan penulis untuk mengetahui konsep serta kriteria hukuman mati pada pengedar narkoba. UUD 1945 Pasal 28A juga digunakan mengenai hak hidup seseorang yang harus dilindungi dan tidak bisa diambil secara sewenang-wenang. Perlindungan hak hidup disini akan dikaitkan dengan dengan UU No 35 Tahun 1999 dimana pasal 4 akan memperkuat terhadap perlindungan hak hidup. Digunakan UU ini juga untuk mengetahui batasan dari perlindungan hak hidup yang dimiliki seseorang yang dapat ditemukan di Pasal 73. Untuk menjawab pembatasan dari hak hidup itu serta bagaimana perspektif HAM dalam hukuman mati penulis menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi No 2-3/PUU-V/2007. Pendekatan ini akan membantu peneliti dalam mempelajari kesesuaian antara perundang-undangan yang satu dengan perundang-undangan lainya yang 25Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm. 54 24
bertujuan menjawab pertanyaan mengenai keterkaitan hak asasi manusia dan hukuman mati untuk menjawab permasalahan yang diangkat. 2. Pendekatan Konseptual Pendekatan ini menurut Peter Mahmud Marzuki adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, untuk mencari dan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan masalah hukum yang tengah dihadapi.26 Pendekatan ini digunakan untuk membantu penelitian, sebab doktrin- doktrin hukum, penting digunakan sebagai pijakan untuk membangun konsep dan argumentasi hukum untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Konsep dan argumentasi ini diperoleh dengan melakukan penelusuran hukum sekunder yang berhubungan dengan pidana mati dan hak asasi manusia. Konsep pengedar narkotika digunakan untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai apa yang dimaksud kejahatan pengedar narkotika berdasarkan undang-undang yang berlaku yang diperjelas dengan unsur-unsur yang menyertai pidana ini. Konsep dari pidana mati sendiri juga perlu digunakan, karena untuk menjawab permasalahan mengenai pidana mati dengan kaitanya dengan perlindungan hak hidup maka konsep pidana mati dalam peraturan di Indonesia perlu dijelaskan sebagai pijakan awal analisis. Hal ini 26 Ibid, hlm.57. 25
berlaku juga untuk konsep HAM dan hak hidup yang digunakan sebagai pijakan untuk menjawab permasalah. Konsep dari pembatasan HAM juga dipakai sebagai suatu boundaries dari berlakunya HAM yang diterapkan kepada individu sebagai subjek HAM 3. Pendekatan Kasus Pendekatan kasus adalah jenis pendekatan dengan tujuan membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus nyata yang terjadi di lapangan. Creswell mengungkapkan bahwa pendekatan ini digunakan untuk memahami sebuah kejadian atau permasalahan dengan cara mengumpulkan berbagai macam informasi kemudian diolah agar permasalahan yang dihadapi dapat diselesaikan. Pendekatan kasus yang dipakai adalah kasus pengedar narkotika Freddy Budiman dengan nomor putusan 2267/Pid.sus/PN.JKT.BAR alasanya adalah kasus ini telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan menggunakan kasus ini dapat dilihat dari bekerjanya praktik penerapan hukuman mati pengedar narkotika. B. JENIS PENELITIAN Jenis penelitian yang diambil adalah yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakan hukum sebagai sebuah suatu sistem norma. Sistem norma tersebut meliputi asas-asas, norma yang berlaku, kaidah dari peraturan perundang- undangan, putusan pengadilan serta doktrin. Objek kajian dalam jenis penelitian hukum ini adalah kaidah ataupun norma. Norma yang menjadi objek kajian dari jenis ini adalah peraturan perundang-undangan, putusan hakim dan lain-lain. 26
Penelitian ini mengkaji secara kritis dari analisis yuridis pidana mati pengedar narkoba dalam perspektif HAM. C. FOKUS PENELITIAN. Penelitian ini memiliki fokus mengenai analisis yuridis hukuman mati pada bagi pengedar narkoba di Indonesia dan bagaimana perspektif HAM yaitu kesesuaian dengan perlindungan hak hidup D. SUMBER DATA Sumber data dalam penelitian dapat dikelompokan menjadi bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. 1. Bahan hukum primer Bahan ini terdiri dari sumber hukum formil. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan di Indonesia dan putusan hakim. Dalam skripsi ini penulis menggunakan beberapa bahan hukum primer antara lain: a) Undang-Undang Dasar 1945 b) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika c) Undang-Undang Republik Indonesia No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia d) Putusan Mahkamah Konstitusi No 2-3/PUU-V/2007 e) Putusan Nomor 2267/Pid.Sus/PN.JKT.BAR f) International Covenant Civil and Political Rights 2. Bahan hukum sekunder 27
Bahan hukum ini terdiri dari bahan-bahan yang didapatkan dari buku-buku, jurnal ilmiah, ataupun skripsi yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang diangkat. Bahan sekunder yang dipakai ini didalamnya mengulas mengenai hak asasi manusia serta hukuman mati. Bahan hukum sekunder yang digunakan ini untuk membantu menjawab permasalahan yang dihadapi. E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Yang dimaksud studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dari beberapa sumber antara lain hukum formal yaitu undang-undang, keputusan hakim serta data yang berasal dari buku-buku, jurnal ilmiah, skripsi untuk kedapatan data sekunder dengan cara mengelompokkan serta mempelajari dan mengutip dari bahan-bahan tersebut. Penelitian ini diawali dengan studi kepustakaan, yaitu menginventarisir semua bahan hukum yang ada yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat, baik itu hukum primer maupun sekunder, setelah itu diklasifikasikan dan disusun secara sistematis untuk mempermudah mempelajari bahan hukum tersebut. Bahan hukum tersebut dipilah sesuai relevansi tentang masalah atau topik yang diangkat F. VALIDITAS DATA. Data yang diperoleh dari penelitian ini berasal dari sumber-sumber yang dapat dipercaya seperti buku-buku yang ditulis oleh ahli hukum serta skripsi dan jurnal yang telah mendapat pengesahan dan dokumen-dokumen resmi seperti undang-undang dan putusan pengadilan. Sumber dari peristiwa yang diambil dari berita juga berasal dari media masa berbasis online yang telah terpercaya. 28
G. TEKNIK ANALISIS DATA. Adalah suatu proses untuk menguraikan secara sistematis. Teknik analisis data ini bagaimana cara memanfaatkan atau memproses sumber-sumber bahan hukum yang sudah didapatkan untuk menjawab dari permasalahan yang diangkat.Dalam penelitian ini teknik yang digunakan penulis adalah teknik analisis kualitatif. Penggunaan teknik analisis ini bertujuan untuk membahas hasil dari penelitian yang diperoleh dengan pendekatan konseptual dan teoritik serta disajikan dengan sistematis, teratur, padat, serta restruktur. Data yang diperoleh dari penelitian ini bersumber pada undang-undang, doktrin hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Dari data yang dimiliki tersebut akan ditarik satu kesimpulan guna menjawab permasalahan yang diangkat. 29
BAB IV PEMBAHASAN A. PENGATURAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA Indonesia yang menerapkan hukuman mati memiliki landasan yuridis yang jelas. Hukuman mati dalam KUHP. Dalam Pasal 10 KUHP yang memuat dua jenis hukuman yaitu pidana pokok dan tambahan, pidana mati mati dalam kategori pidana pokok bersama dengan pidana penjara, kurungan, dan denda. Pidana tambahan dalam KUHP berupa pencabutan dari hak-hak tertentu, perampasan, dan pengumuman atas putusan hakim. Dalam KUHP yang diancam dengan pidana mati antara lain : a. Pasal 104 yaitu makar diancam dengan hukuman mati b. Pasal 111 ayat (2) yaitu mengajak atau menghasut negara lain untuk menyerang NKRI c. Pasal 124 ayat (3) yaitu melindungi musuh negara yang sedang berperang dengan Indonesia d. Pasal 140 ayat (3) yaitu melakukan pembunuhan kepala negara sahabat e. Pembunuhan berencana Pasal 140 dan 340 f. Pasal 365 yaitu pencurian dengan kekerasan yang menimbulkan orang terluka atau hilang nyawa g. Pasal 444 yaitu pembajakan di perairan yang mengakibatkan hilang nyawa h. Menganjurkan pemberontakan atau huru hara para buruh kepada perusahaan di waktu perang di Pasal 124 30
31 i. Melakukan penipuan waktu perang dalam penyerahan barang-barang angkatan perang pada Pasal 124 bis j. Pasal 384 ayat (2) melakukan pemerasan disertai kekerasan Peraturan di luar KUHP yang memuat pidana mati terdiri dari beberapa undang- undang khusus memuat hukuman mati sebagai salah satu sanksinya antara lain : a. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1952 Tentang Senjata Api b. Pasal 2 Perpres Nomor 5 Tahun 1959 tentang Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Tentang Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana Yang Membahayakan Pelaksanaan Perlengkapan Sandang Pangan c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun Tentang Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana Ekonomi d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 Tentang Perubahan Dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam KUHP Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, Dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan e. Penpres Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer f. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
Dengan kata lain hukuman mati dilaksanakan di Indonesia telah memiliki dasar yuridis yang jelas yang dapat dilacak di KUHP maupun di beberapa Undang Undang Khusus B. PENJATUHAN HUKUMAN MATI DENGAN TUJUAN HUKUM PIDANA Secara filosofis penjatuhan hukuman mati menjadi perbincangan apakah bentuk dari hukuman mati ini sesuai dengan maksud dari pemidanaan. Persoalan tersebut adalah apakah sanksi pidana mati bagi pelaku kejahatan sesuai dengan konsep pemasyarakatan serta reintegrasi kehidupan sosial yang tujuannya mengembalikan pelaku kejahatan kepada masyarakat seperti sebelum ia melakukan tindak pidana atau tidak. Tujuan pemidanaan ikut berkembang sesuai dengan perjalanan zaman. Pada mulanya tujuan pemidanaan bertolak pada fungsi utama sebagai cara untuk melakukan pembalasan kepada seseorang yang melakukan kejahatan, dan terus berkembang menjadi suatu alat untuk melindungi seseorang dari tindakan orang lain yang dianggap merusak atau merugikan dalam kehidupan masyarakat dan juga melindungi masyarakat luas dari suatu tindak kejahatan. Pada dasarnya pemidanaan memuat hal-hal berikut27: a. Pidana pada dasarnya adalah suatu pemberian paksa penderitaan atau nestapa b. Diberikan oleh pihak yang memiliki wewenang atau kekuasaan c. Diberikan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak kejahatan yang diatur oleh undang-undang tertentu 27 Natangsa Surbakti, Problematika Penegakan Hukum Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Makalah, h.7 32
33 Adanya hukuman pidana dimaksudkan untuk melindungi kepentingan umum dari pelaku pelanggaran. Kepentingan itu antara lain 28: a. Kepentingan hukum terhadap bangsa/negara yang artinya negara mendapat perlindungan dari aktivitas yang membahayakan kelangsungan pemerintahan yang sah dan kelangsungan kehidupan bernegara dan berbangsa seperti perongrongan atau perendahan martabat negara b. Kepentingan hukum kepada masyarakat yang artinya masyarakat wajib dilindungi dari perbuatan setiap orang yang dianggap merugikan dan membahayakan kehidupan bermasyarakat c. Kepentingan hukum kepada individu maksudnya individu diberi perlindungan hukum terhadap perbuatan orang lain yang membahayakan atau merugikan kepentingan hukumnya Mengenai tujuan dari keberadaan hukum pidana sendiri dimaksudkan untuk menakut-nakuti orang atau masyarakat agar jangan sampai melakukan suatu pelanggaran hukum. Tujuan pemidanaan serta pembenarannya merujuk kepada tiga teori arus utama dalam pidana yaitu : a. Teori pembalasan b. Teori relatif c. Teori gabungan Teori pembalasan menitik beratkan pada pembalasan terhadap kejahatan pelaku. Teori pembalasan tidak lepas dari kecenderungan sifat manusia yang ingin 28 Ibid
membalaskan perbuatan kepada orang lain yang dianggap membuatnya menderita, disinilah timbul pandangan bahwa kejahatan harus diikuti oleh hukuman. Teori relatif atau tujuan memikirkan bahwa dasar hukum pidana terletak dalam tujuan hukum pidana itu sendiri. Pidana dilakukan untuk memulihkan ketertiban di masyarakat/ teori ini percaya bahwa tidak semua perbuatan pidana perlu dijatuhi hukuman atau sanksi, penjatuhan hukuman haruslah dilihat dari sudut pandang tujuan atas apa yang akan dipakai dari suatu sanksi yang akan dijatuhkan. Tujuanya adalah supaya kejahatan tidak terulang lagi dimasa yang akan datang. Teori gabungan, teori ini muncul dari ketidakpuasan akan dua teori sebelumnya. Teori ini gabungan dari dua teori sebelumnya. Teori ini tidak hanya menekankan satu hal seperti hanya pembalasan maupun mempertahankan ketertiban masyarakat, teori ini memberikan pandangan bahwa tujuan pemidanaan hendaknya didasarkan kepada pembalasan dan ketertiban masyarakat, yang dititik beratkan pada salah satu namun tidak melupakan yang lainnya. Teori ini menganggap pembalasan memiliki dasar yang kuat dalam pemidanaan, namun pembalasan tersebut juga harus memiliki manfaat tujuan lain selain balas dendam, Didik endro mengungkapkan beberapa hal.29: Jika kita menghubungkan hukuman mati kepada pengedar narkotika, maka tujuan dari hukuman mati itu utamanya adalah pemberian efek jera kepada pelaku kejahatan ini. Hukuman mati yang dijatuhkan ini bisa menjadi contoh kepada masyarakat agar masyarakat menjadi takut supaya tidak melakukan kesalahan yang 29 Yan Asnawi, "Penjatuhan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi terkait dengan ham", univ erlangga 2011, hal 81 34
sama. Hukuman mati yang diberikan kepada pelaku dibenarkan karena perbuatan pengedar narkotika sendiri membuat penderitaan atau kerugian kepada masyarakat. Selain sebagai pemberian efek jera, hukuman mati hadir untuk mengembalikan keadaan masyarakat yang semula dirugikan karena kejahatan ini. Dengan dihukumnya pengedar narkotika, kesejahteraan serta ketertiban masyarakat diharapkan menjadi lebih baik. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hukuman mati eksistensinya masih ada namun menjadi jenis hukuman bersifat khusus dengan alternatif hukuman penjara 20 tahun atau seumur hidup apabila terdakwa hukuman mati dianggap layak menerimanya. Hukuman mati sangat penting ada dan harus mendapat dukungan karena sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri. Tujuan dari hukum pidana adalah sebagai berikut : a. Tujuan pidana adalah membalaskan suatu kesalahan serta melindungi masyarakat. Hukuman mati hadir sebagai ancaman terberat dari kejahatan peredaran narkotika, selain itu juga hukuman mati yang dijatuhkan memiliki tujuan melindungi hak serta kepentingan umum dari masyarakat. b. Pembalasan terhadap kejahatan menimbulkan suatu keadilan serta berguna bagi masyarakat. Pengedar narkotika dianggap bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan atas pengaruh narkotika yang dipakai bagi para korban narkotika, hukuman mati menjadi titik keadilan bagi masyarakat secara umum dan korban narkotika secara khusus 35
c. beratnya penjatuhan pidana disesuaikan dengan beratnya kejahatan yang dilakukan pelaku kejahatan. Hukuman mati dijatuhkan memiliki dasar hukum serta pertimbangan dari hakim yang memutuskan. Hakim dalam putusanya menilai serta menimbang sedetail-detailnya setiap perbuatan Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu piranti untuk mencapai suatu tujuan yang bertitik tolak dalam dua hal mendasar yaitu perlindungan masyarakat serta pembinaan individu yang melakukan tindak kejahatan30. Masa sekarang terjadi kekomplekan dalam penerapan pidana sebagai suatu akibat dari upaya perlindungan hak-hak asasi manusia. 31Dalam tujuan hukum pidana aliran modern tujuan utama dari hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan umum masyarakat dari tindakan kejahatan.32 Kepentingan umum disini dapat kita kaitkan dengan hak asasi manusia dari masyarakat secara umum. Hak tersebut misalnya hak untuk hidup, hak untuk mendapat perlindungan hukum, hak mendapat lingkungan yang sehat. Setiap masyarakat di indonesia berhak memperoleh dari itu semua, dalam kaitanya dengan pengedar narkotika, pelaku kejahatan ini merusak kepentingan umum, tindakan merek menyebabkan seseorang dapat meninggal karena overdosis narkotika yang mereka jual atau edarkan, mereka melanggar dari hukum yang ada tentang larangan melakukan tindakan distribusi narkotika atau psikotropika dalam dimensi penjualan, pembelian untuk diedarkan kembali, pengangkutan, penyimpanan, 30 Suhariyono."Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang"Jurnal Hukum, Vol.6 No.4 (2009), hlm 621 31 Ibid hlm 630 32 Fitri Wahyuni, Loc.cit., hlm 9 36
penguasaan, penyediaan, serta melakukan tindakan impor dan ekspor narkotika atau psikotropika secara ilegal. Narkotika juga menyebabkan lingkungan menjadi tidak sehat. Pengedar narkotika telah melanggar kepentingan umum yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Padahal dalam tindakan seseorang harus menghormati hak asasi dari orang lain, hal ini lah yang disebut pembatasan. Untuk mengembalikan kembali kepentingan umum yang telah dirusak oleh perilaku pengedar narkotika, maka diri pelaku harus diberi pembatasan supaya tidak melanggar dari kepentingan umum salah satunya adalah pembatasan untuk mempertahankan hidupnya yaitu hukuman mati. Perlu diingat hukuman mati disini dilakukan berdasarkan peraturan yang ada jadi tidak dijatuhkan secara sewenang- wenang. Seorang sarjana dari Inggris bernama Hart mengungkapkan konsep pemidanaan yang bersifat retributif, pendapatnya adalah 33retributif merefleksikan tingkat beratnya secara moral dari suatu tindak kejahatan, pidana yang dijatuhkan haruslah sesuai dengan beratnya kejahatan yang dilakukan. Pidana dibenarkan pada argumen bahwa pembalasan yang dilakukan kepada pelaku kejahatan dilakukan secara sukarela, yang pada dasarnya orang tersebutlah yang mengundang pidana pada dirinya karena tindakannya yang buruk. Penerapan sanksi yang tegas sangatlah diperlukan dalam penanganan narkoba khususnya bagi pelaku peredaran mengingat bahaya yang ditimbulkan serta kerugian yang ada. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 hukuman terberat yang dihadapi para pelaku kejahatan ini adalah penjara seumur hidup 33 Op, cit., hlm 81 37
bahkan hukuman mati. Hukuman mati ini digunakan untuk membalas kejahatan mereka. Pelaku peredaran narkoba mengedarkan narkoba kepada masyarakat, orang yang mengkonsumsinya akan timbul rasa ketergantungan yang kuat yang akan menginginkanya dengan dosis lebih tinggi, selain buruk bagi kesehatan jiwa dan mental juga korban penyalahgunaan narkoba rentan melakukan kejahatan yang didorong pengaruh dari narkoba, ini merupakan salah satu bentuk kerugian yang ditimbulkan pelaku peredaran narkotika. Memberlakukan hukuman tegas kepada pengedar narkoba tidak hanya untuk membalaskan kejahatan mereka dan menghentikan suplai narkoba ke konsumen namun juga sebagai bentuk tindakan keadilan bagi korban korban yang timbul karena peredaran narkoba. Negara menghukum secara keras pada kejahatan ini karena kejahatan yang dilakukan dianggap sangat serius. Dalam kasus kejahatan peredaran narkotika pelaku dapat dipidana seberat-beratnya karena pelaku kejahatan harus mempertanggungjawabkan perbuatanya. Dalam perbuatan pelaku peredaran narkotika terkandung unsur kesalahan tindak pidana, kesalahan tersebutlah yang menyebabkan pelaku dijatuhi hukuman34 Pemberlakuan hukuman mati bagi pengedar narkoba juga berguna untuk mewujudkan tertib hukum di masyarakat. Narkoba menyasar semua kalangan masyarakat tanpa melihat umur, latar belakang, jenis kelamin, semua orang bisa menjadi mangsa, dengan diberlakukan hukuman tanpa pandang bulu dan tegas diharapkan masyarakat akan patuh kepada hukum dan tidak melakukan kesalahan 34Yanto, Oksidelfa"Penjatuhan Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu" Jurnal Hukum, Vol.14 No.1 (2017), hlm 54 38 dapat
yang sama karena mereka menjadi takut akan kerasnya hukuman yang menanti. Tanpa adanya hukuman yang keras bagi pengedar narkoba atau malah berkompromi dengan kejahatan ini dengan dalih hak asasi manusia, hukum akan diabaikan dan kejahatan narkoba akan berkembang karena para pelaku peredaran tidak disanksi tegas dan mendorong orang lain melakukan kejahatan serupa. Negara Meksiko adalah contoh diamana hukum serta negara berkompromi dengan pengedar narkoba yang berakibat hancurnya lingkungan masyarakat karena pengedar narkoba telah menjadi kartel besar yang melakukan berbagai tindakan kejahatan dalam prosesnya mengedarkan narkotika. Dengan adanya hukuman yang tegas dan menutup celah dari kejahatan ini maka tertib hukum di Indonesia akan terbangun Dalam Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebut teori dasar dari pembalasan yang berdasarkan moral guilt tidak akan lagi menjadi orientasi dalam penegakan hukum melainkan teori utilitarian yang digunakan dalam KUHP yang akan berlandaskan prevention deterrence dan reform. Preventinya maksudnya bahwa pelaku kejahatan tidak akan memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan pelanggaran lagi, deterrence maksudnya adalah bahwa dengan adanya orang dipidana, ancaman hukuman serta contoh kasus pidana akan menekan angka dari tindakan kriminal, sedangkan reform memiliki arti upaya untuk melakukan perbaikan atau rehabilitasi dari akibat kejahatan tersebut. Mengenai pencegahan dimana pidana diterapkan supaya pelaku tidak bisa melakukan kejahatan lebih lanjut dalam jangka panjang adalah memberikan 39
hukuman mati kepada pelaku. Pidana ini diberikan kepada jenis tindak kejahatan yang tergolong sangat berat.35 Di Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana keberlangsungan hukuman mati sudah seharusnya mendapat dukungan. Hukuman mati diberikan kepada pelanggaran-pelanggaran berat seperti pembunuhan berencana, kejahatan terorisme, makar, dan khususnya hukuman mati. Dengan adanya hukuman mati dalam sistem hukum di Indonesia adalah selaras dengan tujuan nasional negara Indonesia yang menjadi suatu jalan kebijakan umum yang akan menjadi pijakan dari pada politik hukum negara ini. 35 Bungasan Hutapea, "Kontroversi Hukuman Mati", (Jakarta : Tim Pohon Cahaya), hlm hlm 76 40
C. PENJATUHAN HUKUMAN MATI DAN PERLINDUNGAN HAK HIDUP Hak atas pribadi adalah hak dalam hukum yang dimiliki seseorang atas tubuhnya sendiri. Hak atas pribadi dilindungi baik itu dalam hukum pidana maupun hukum perdata. Hak atas pribadi sangat dijamin oleh konstitusi tiap negara khususnya Indonesia.36 Hak atas pribadi diantaranya hak hidup, hak mempertahankan hidup, kebebasan memilih agama, menyatakan pendapat, bergerak, dan lain-lain Hak atas pribadi dapat dibatasi kepada beberapa golongan manusia seperti anak-anak maupun terpidana. Golongan seperti anak-anak dianggap belum cakap hukum untuk melakukan suatu perbuatan hukum oleh sebab itu wajib memiliki wakil orang yang sudah dewasa, hal ini dilakukan dengan tujuan keamanan atas diri si anak. Sedangkan terhadap terpidana hak atas pribadinya juga dibatasi oleh hukum yang berlaku sebagai konsekuensi tindakan kejahatan mereka Sedangkan hak kelompok sendiri dapat37 didefinisikan sebagai hak dimiliki oleh kelompok sebagai sebuah kelompok, bukan hak dari anggotanya masing-masing. Contoh paling mudah dalam hak kelompok adalah hak suatu bangsa dalam menentukan nasibnya sendiri, hak ini dimiliki oleh suatu bangsa atau sekelompok orang dan tidak dapat direduksi menjadi hak yang dimiliki individu 36"what are personal right" right.html (diakses pada 28 Januari 2023) 37 "Right (diakses pada 28 Januari 2023) 41
Secara singkat HAM adalah hak-hak yang dimiliki dan melekat dalam diri manusia. HAM menjadi suatu prinsip mendasar dari keberadaan manusia, dimana keberadaan manusia memiliki harkat serta martabat tanpa memandang gender, umur, ras, agama, pandangan politik. HAM berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Perjuangan HAM masa lalu yang menjadi tonggak dari HAM modern adalah penandatanganan Piagam Magna Charta pada tahun 1215 di Inggris oleh Raja Lackland. Pada kala itu piagam ini bertujuan untuk melindungi komunitas gereja serta kaum bangsawan dari kesewenang-wenangan raja kala itu. Diera modern perjuangan Ham kembali dilakukan dengan lebih serius mengingat terjadinya Perang Dunia I dan II dimana banyak orang kehilangan haknya sebagai manusia karena penjajahan dan perang. Maka dari itu PBB sebagai lembaga dunia yang baru saja dibentuk merumuskan suatu deklarasi dan diterima pada tahun 1948 Universal Declaration of Human Right dalam upayanya melindungi hak asasi manusia secara global. Banyak peraturan HAM internasional bersumber dari Piagam PBB tersebut yang ditetapkan dan dapat diterima oleh dunia internasional mengenai perlindungan harkat dan martabat manusia. Pengalaman mengerikan dalam Perang dunia I dan II seperti genosida kepada etnis atau ras tertentu, pembunuhan massal maupun kejahatan perang lain akhirnya mendorong pemerintahan-pemerintahan di dunia untuk membentuk standar internasional guna melindungi warga negara masing- masing. Kovenan lain yang sangat penting dalam dunia internasional dalam upayanya melindungi hak asasi manusia adalah International Covenant on Civil (ICCPR). ICCPR ada untuk mendukung dan melindungi pengakuan atas harkat dan 42
martabat manusia. Kovenan ini meyakini bahwa setiap manusia memiliki harkat serta martabat yang melekat pada dirinya dan harus diakui serta dilindungi tidak hanya oleh negara tapi juga tiap-tiap manusia. Upaya awal untuk memberikan standar serta hukum yang rapi bagi perlindungan HAM dimulai dengan dibuatnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Deklarasi ini telah menjadi suatu standar dalam upaya perlindungan HAM dalam kehidupan global. Beberapa hak yang termuat disitu meliputi hak kesamaan/kesetaraan, hak bebas dari diskriminasi, hak mempertahankan hidup, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk tidak disiksa, hak persamaan dimata hukum dan pengadilan, hak untuk berekspresi dan partisipasi dalam politik. Konsep dari perlindungan HAM internasional telah mengalami empat generasi yang berbeda. Generasi pertama sampai ketiga memiliki persamaan dalam pemahaman yaitu memiliki konteks hubungan vertikal yaitu hubungan pemerintah dan rakyatnya dalam suatu kehidupan bernegara. Setiap pelanggaran HAM dari ketiga generasi selalu melibatkan pemerintah atau negara didalamnya. Oleh karena itu perjuangan terhadap hak asasi manusia selalu tertuju kepada kekuasaan represif negara pada rakyatnya. Salah satu langkah konkrit dalam upaya perlindungan HAM di Indonesia adalah pembentukan Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) melalui Keppres RI Nomor 50 Tahun 1993, dimana dalam Pasal 5 Komnas HAM melakukan tugas sebagai berikut : 43
a. Menyebarluaskan wawasan nasional dan internasional mengenai Hak asasi manusia baik kepada masyarakat Indonesia atau masyarakat internasional b. Mengkaji berbagai instrumen Perserikatan bangsa-bangsa tentang hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesi dan/atau ratifikasi c. Memantau dan menyelidiki pelaksanaan hak asasi manusia serta memberikan pendapat, pertimbangan, dan saran kepada badan pemerintah negara mengenai pelaksanaan hak asasi manusia d. Mengadakan kerjasama regional dan internasional dalam memajukan dan melindungi hak asasi manusia38 Selama dua dekade belakangan ini upaya dari penegakan serta perlindungan HAM di Indonesia semakin mengalami kemajuan dalam ranah yuridis seperti pengesahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM. Terdapatnya undang-undang HAM dan sistem peradilannya merupakan suatu perangkat organik dalam upaya penegakan hukum untuk melindungi HAM dari setiap orang. Apa yang dimiliki Indonesia ini melengkapi sejumlah kovenan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam kaitannya dengan HAM Upaya penegakan HAM bukannya mulus namun seringkali mendapat tantangan, hal yang sering diperdebatkan apakah hak dari seseorang dapat membatasi hak dari individu lainnya, ataukah hak individu tersebut adalah absolut 38 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 44 rangka
milik individu tersebut yang tentunya dapat menimbulkan konflik apabila hak tersebut berbenturan dengan hak orang lain? Kita dapat mengambil sebuah contoh dari hak personal yaitu hak jaminan kebutuhan pribadi yang berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia adalah satu dari lima hak yang dimiliki manusia secara fundamental. Hak personal yang kita bahas ini termasuk hak dari kebebasan manusia untuk melakukan segala sesuatu menurut kehendaknya masing-masing. Seorang pengedar narkoba memiliki kebebasan untuk memilih jalannya sendiri termasuk menjadi pengedar narkoba meskipun hukum melarang tersebut. Namun disisi lainnya orang juga memiliki hak untuk bebas dari peredaran narkoba yang dapat menghancurkan kehidupan. Oleh sebab itu hak pengedar narkoba untuk mengedarkan narkoba telah dibatasi atau dikekang guna melindungi orang lain dari bahaya narkoba. Dengan kata lain hak seseorang sifatnya tidak mutlak karena hak seseorang dapat dibatasi untuk melindungi hak orang lain. Indonesia adalah negara berlandaskan hukum sesuai UUD 1995 Pasal 1 ayat (3) yang menyebut "negara Indonesia adalah negara hukum" Kansil berpendapat bahwa negara hukum harus berlandaskan dua hal yaitu hukum sebagai sumber tertinggi, dan kesamaan kedudukan dimata hukum.39 Arti HAM telah dibukukan dan undang-undang negara yaitu Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya 39 Kansil dan Christine, "Hukum Tata Negara Republik Indonesia", Rineka Cipta:Jenaka, 1997, hal 88 45
yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia"40 1. Hak Hidup dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Jaminan atas perlindungan ham fundamental yaitu kehidupan yang berkaitan dengan pidana mati khususnya dalam kasus pengedar narkoba selalu mendapat perdebatan. Dalam konstitusi negara kita, hak hidup setiap orang dijamin oleh negara sesuai Pasal 28A yang bunyinya "setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya" dan diperjelas lagi dalam Pasal 28 I ayat (1) "hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun"41 Singkatnya hak hidup seseorang adalah pemberian Tuhan Yang Maha Esa dan tidak seorangpun diperbolehkan merenggut hak tersebut. Pasal 28 I ayat (1) sering dipandang oleh beberapa orang khususnya pihak kontra pidana mati bahwa perlindungan HAM di Indonesia memiliki asas kemutlakan dengan kata lain tidak bisa diganggu gugat. Namun jika di UUD 1945 ditelusuri kembali, 40 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 41 Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995 46
perlindungan HAM di Indonesia memiliki pembatasan yaitu pada Pasal 28 J ayat (1) "setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan masyarakat, bebangsa, dan bernegara" dengan adanya hak, datang pula kewajiban bagi setiap orang di Indonesia yaitu menghormati hak asasi orang lain. Dengan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban maka akan tercapai kehidupan masyarakat yang tertib dan teratur. Negara memiliki wewenang untuk membatasi maupun mencabut hak seseorang jika yang bersangkutan dianggap mencederai hak orang lain. Pengaturan mengenai pembatasan hak tersebut tertulis dalam Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak asasi serta kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis"42 Pasal 28 J ayat (2) telah memberikan kita petunjuk yang jelas mengenai perlindungan HAM di Indonesia yang tercantum di UUD 1045 haruslah tunduk pada Pasal 28 J ayat (2) dengan kata lain UUD 1045 telah mengatur dan mengesahkan tentang pembatasan dari perlindungan hak asasi setiap orang dengan tujuan kepentingan umum dengan kata lain konstitusi negara kita mengenai perlindungan HAM tidak memuat asas kemutlakan. Setiap orang dalam menjalankan hak dan kebebasannya haruslah dengan cara menghormati 42 Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995 47
hak orang lain supaya tidak terjadi benturan satu sama lain dalam pelaksanaan hak43. Apabila hal itu tidak dipenuhi atau dilanggar maka negara memiliki kewenangan untuk memberikan pembatasan hak pada orang yang bersangkutan. Dalam hak asasi manusia dikenal dengan suatu istilah yaitu non derogable rights, yaitu hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam situasi atau keadaan apapun yang terjadi, non derogable rights sendiri meliputi hak hidup, hak tidak disiksa, hak atas kemerdekaan pikiran serta hati nurani, hak memeluk agama, hak bebas dari perbudakan, hak diakui dimata hukum, hak tidak dituntut hukum yang berlaku surut.44 Dari ketujuh hak tersebut hak hiduplah yang kerap kali menjadi suatu perdebatan jika dikaitkan dengan hukuman mati. Namun Henry Yosodiningrat berpendapat bahwa non derogable rights tidaklah boleh berdiri sendiri dan dipahami mandiri melainkan harus memperhatikan ketentuan Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945.45 Pengedar narkotika telah melakukan suatu tindakan tidak hanya melanggar hukum yang berlaku berkaitan dengan larangan peredaran narkotika secara ilegal namun juga melanggar hak asasi orang lain untuk hidup aman dari tindakan kejahatan. Kejahatan narkotika menjadi momok dalam kehidupan masyarakat karena kerugian yang ditimbulkan mulai dari kecanduan sampai 43 Isra, Saldi,"Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia" Jurnal Konstitusi Vol.11 No.3 (2014) hlm 417 44 Efendi Jonaedi, " Non Derogable Rights Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", (surabaya : CV Jakad Media Publishing) hlm 5 45 Hatta, Muhammad. "Perdebatan Hukuman Mati Di Indonesia : Suatu Kajian Perbandingan Hukum Islam Dengan Hukum Pidana Indonesia" Jurnal Hukum Vol.36.No.2 (2012), hlm 334 48
49 kematian. Pengedar narkotika telah melanggar dari hak asasi orang lain dengan melakukan tindakan kejahatan ini, maka jika kita mengacu pada 28 J ayat (1) dan (2) maka pengedar narkotika telah melanggar pembatasan hak yang ditetapkan dan tidak ada hak yang bersifat mutlak jika kita melihat dalam Putusan Sidang Mahkamah Agung Nomor 2-3/PUU-V/2007, maka dari itu negara berhak juga melakukan pembatasan atas hak hidup yang dimiliki pengedar narkotika yaitu dengan ancaman hukuman mati. Hakim Saefuddin menjelaskan saat merumuskan Bab XA mengenai HAM, latar belakang serta sumber yang dipakai adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor XVII/MPR/1998. Dari ketetapan MPR tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 2. Hak Hidup dan Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Keseriusan negara dalam upaya perlindungan HAM terlihat jelas dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Negara percaya bahwa hak asasi manusia adalah hak kodrati yang sifatnya universal serta langgeng oleh sebab itu perlu dilindungi dan dihormati serta tidak boleh dirampas atau dikurangi. Pasal 4 undang-undang ini telah mengenai hak-hak apa saja yang perlu dilindungi antara lain hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak
asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Penegasan tentang perlindungan hak hidup diperjelas lagi dalam pasal 9 yang menyebut setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidupnya, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Secara sekilas jika kita melihat dalam kedua pasal tersebut, kita melihat bahwa hak hidup dari seseorang tidak bisa diambil atau dikurangi oleh siapapun juga namun tidaklah demikian jika kita menengok penjelasan pada Pasal 9 kita bisa melihat dalam kondisi tertentu hak hidup bisa bisa dicabut "...dalam hal yang sangat luar biasa yaitu demi kepentingan hidup ibunya dalam kasus aborsi atau dalam putusan pengadilan dalam kasus pidana mati, maka tindakan aborsi atau tindakan pidana mati dalam hal atau kondisi tersebut, masih dapat diizinkan, hanya pada dua hal tersebutlah hak hidup bisa dibatasi"46 dengan ini maka sudah jelaslah bahwa hukuman mati pengedar narkoba sejatinya tidak melanggar dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, malah peraturan ini memberikan suatu pengecualian pada kondisi tertentu yang dianggap genting seperti aborsi untuk menyelamatkan nyawa ibu dan hukuman pidana mati hasil putusan pengadilan. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya tentu seseorang haruslah seseorang memperhatikan kepentingan orang lain juga, jika sekiranya hak kebebasannya ini berpotensi mencederai hak orang lain sudah seharusnya orang tersebut tidak boleh menjalankan haknya tersebut. Untuk mengetahui batasan- 46 Penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 50
batasan atas apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh, negara menciptakan suatu sistem hukum untuk mengatur masyarakat, Pasal 70 memberikan gambaran kita tentang ini bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang telah ditetapkan oleh peraturan undang-undang dengan tujuan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan keadilan yang sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban hukum dalam suatu masyarakat demokratis. Mengenai pembatasan hak seseorang hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa. Sudah sewajibnya dengan datangnya hak datang pula kewajiban bagi setiap orang, kewajiban mendasar dari tiap individu adalah menghormati hak orang lain, jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka tegaknya hak asasi manusia akan tidak memungkinkan. dengan menelaah undang-undang ini kita dapat menarik suatu konklusi yaitu hukuman mati tidak melanggar dari perlindungan hak hidup yang diatur dalam undang-undang ini.47 Para pengedar narkoba sudah jelas selain dari mereka melanggar hukum yang ada mereka juga tidak menghormati hak orang lain untuk hidup bebas dan sehat, apa yang dilakukan para pengedar narkoba ini membawa siksaan baik 47 Amrani, Hanafi Dan Ayu Widya."Urgensi Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dan Relevansinya Dalam Perspektif Dalam Hukum Dan Hak Asasi Manusia". Penelitian Kolaborasi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, (2017) , hlm 46 51
mental maupun jiwa bagi seseorang yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, mental dan fisik para korban menjadi luka karena pengaruh yang berbahaya dari narkoba dan jiwa mereka bagai terpenjara karena ketergantungan dari narkotika yang diedarkan oleh para pelaku. 3. Hak Hidup dan Putusan Sidang Mahkamah Agung Nomor 2-3/PUU- V/2007 Pandangan yang menolak hukuman mati yang bertolak dari kacamata orang yang hendak dijatuhi hukuman mati kuranglah tepat, hakim MA berpendapat bahwa pandangan yang demikian itu malah menipiskan atau bahkan menghilangkan dari sifat jahat daripada perbuatan yang diancamkan hukuman mati. Kejahatan yang diancam hukuman mati itu berlaku bagi kejahatan- kejahatan serius yang baik secara langsung maupun tidak langsung menyerang dan melukai hak hidup dan hak atas kehidupan orang lain, yang ironisnya adalah hak yang hendak dibela para penentang hukuman mati. Hal demikian menimbulkan pertanyaan bagaimana mungkin hak orang yang menjadi korban kejahatan malah dikesampingkan untuk memberi hak kepada pelaku kejahatan, hal demikian malah menimbulkan ketidak adilan. Hakim juga berpendapat bahwa hukuman mati sama sekali tidak berkontradiksi dengan upaya perlindungan HAM dalam UUD khususnya Pasal 28A, Pasal 28I ayat (1) dan (4) yang pada pokoknya hak atas hidup seseorang tidak bisa dikurangi. Hak asasi manusia dalam UUD bukanlah hak asasi tanpa batas melainkan memiliki pembatasan, pembatasan itu tertuang dalam Pasal 28J. 52
Hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28i itu ditutup dengan pembatasan yang terdapat dalam Pasal 28J Dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 juga telah diatur pembatasan mengenai hak hidup yaitu atas aborsi dan hukuman mati. Sebagai bagian dunia internasional Indonesia juga tidak melanggar ketentuan apapun yang terkait perlindungan HAM atas berlakunya hukuman mati di Indonesia. Hukuman mati dibenarkan dilakukan sepanjang mengikuti ketentuan-ketentuan pembatasannya. Indonesia dengan hukuman mati, menurut hakim malah melakukan kewajibanya dalam masyarakat internasional sebab UU Narkotika adalah suatu implementasi dan langkah nyata dari penandatanganan Konvensi Narkotika dan Psikotropika 1988 dimana Indonesia mengambil bagian dalam konvensi ini dalam upaya pemberantasan narkoba seperti yang tertulis dalam Pasal 3 "masing-masing pihak harus mengambil langkah-langkah yang mungkin diperlukan untuk ditetapkan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum nasionalnya pada perbuatan; memproduksi, ekstraksi, penyediaan, menawarkan, menawarkan untuk dijual, distribusi, penjualan, pengiriman dengan cara apapun, perantaraan, pengiriman, pengiriman dalam perjalanan, pengangkutan, ekspor atau impor narkotika atau psikotropika yang bertentangan dengan ketentuan Konvensi 1961. Selain itu dalam ayat 6 Pasal 3 juga memberikan dasar yuridis untuk tindakan pengadilan/hukum di Indonesia untuk memberikan sanksi yang maksimal bagi pelaku kejahatan narkoba "para pihak wajib untuk memastikan setiap kewenangan hukum diskresioner di bawah hukum nasional mereka terkait dengan penuntutan orang atas pelanggaran yang ditetapkan sesuai dengan pasal 53 serta
ini dilaksanakan untuk memaksimalkan efektivitas penegakan hukum sehubungan dengan pelanggaran tersebut, dan dengan memperhatikan kebutuhan untuk mencegah dilakukannya pelanggaran tersebut" hakim juga mempertimbangkan bahwa kejahatan narkotika dalam konvensi ini tergolong dalam kejahatan yang sangat serius, baik berdasarkan Undang-Undang Narkotika maupun hukum internasional. Kesimpulanya adalah Indonesia sama sekali tidak melanggar syarat atau kewajiban-kewajiban dalam Konvensi narkotika dan psikotropika, malah sebaliknya dengan adanya penerapan hukuman mati bagi kejahatan narkotika Indonesia telah melakukan peran dan tugasnya berdasarkan konvensi ini sebagaimana berdasarkan Pasal 3 ayat (6). Tindakan keras seperti hukuman mati pun didukung oleh konvensi ini berdasarkan Pasal 24 yang intinya para pihak dapat mengambil langkah yang lebih ketat daripada yang ditentukan konvensi ini dengan tujuan pencegahan Pertimbahan hakim lain mengenai hukuman mati yang tidak melanggar ham didasarkan pada pasal-pasal UU Narkotika dimana didalamnya juga berisi ancaman hukuman minimum, artinya jika hakim memberikan hukuman maksimal maka hakim telah memperoleh keyakinan serta alat bukti yang sah untuk menjatuhkan hukuman mati tersebut Achmad Ali dalam risalah sidang ini mengungkapkan pendapat bahwa hukuman mati masih penting untuk dilakukan dengan syarat penerapannya harus selektif dan spesifik. Selektif yang dimaksud adalah bahwa terpidana yang dihukum mati haruslah terbukti dengan sah dan myeakinkah bahwa dialah pelakunya, misalnya terpidana mengakui seluruh perbuatan nya, dan seluruh 54
bukti yang sah meminang menyatakan bahwa dialah pelaku sebenarnya. Spesifik maksudnya penerapan hukuman mati harus dilakukan pada kejahatan-kejahatan yang paling serius. Pada pokoknya Mahkamah Konstitusi memiliki dasar untuk mempertahankan hukuman mati dengan alasan sebagai berikut 48: a. Pidana mati yang diancamkan pada suatu kejahatan tertentu dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika adalah sah dan tidak bertentangan dengan hak hidup dalam UUD 1945 karena tidak menganut asas mutlak; b. HAM harus digunakan untuk menghormati hak orang lain juga karena berkaitan satu sama lain sesuai dengan Pasal 28J UUD 1945, undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan ICCPR; c. Indonesia melakukan kewajibanya dalam Konvensi Internasional tentang Narkotika dan Psikotropika yaitu menegakan hukum dalam upaya pemberantasan narkotika jaringan internasional; d. Kejahatan narkotika membahayakan kesehatan dan keselamatan generasi muda Indonesia; e. Dalam Pasal 6 ICCPR tidak melarang hukuman mati dijatuhkan kepada kejahatan yang sangat berat; 48 David, Yan Bonitua Dan Pujiyono, Purwoto. "Sikap Dan Pandangan Mahkamah Konstitusi Terhadap Eksistensi Pidana Mati Di Indonesia", Jurnal Hukum, Vol.6 No.1, (2017), hlm 14 55 tetap
f. Hak hidup korban harus dipertimbangkan atas akibat kejahatan narkotika. Menurut Zerial putusan Mahkamah Konstitusi ini memiliki tiga pokok penting yaitu 49; a. Keseimbangan masyarakat dengan individu. Zerial menjelaskan bahwa dalam pokok ini dihadap-hadapkan hak hidup dari pada pelaku kejahatan yang dihukum mati dengan hak dari masyarakat yang menjadi korban. Hakim menganggap bahwa tujuan dari hukuman mati adalah untuk mengembalikan harmoni atau tata tertib di masyarakat yang telah dilukai oleh pengedar narkotika. Dijelaskan pula bahwa keberadaan Pasal 28A dan Pasal 28I secara politik hukum, filosofis, serta sosiologis tidaklah dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada pelaku tindak pidana yang merugikan masyarakat dan negara. Badan Narkotika Nasional juga berpendapat bahwa hukuman mati dimaksudnya untuk melindungi kepentingan umum serta mencegah orang lain melakukan kejahatan yang sama; b. Peran dan pengaruh agama. Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa hak hidup di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pengaruh ajaran agama dan moral secara universal, serta nilai luhur bangsa Indonesia. Mahkamah Konstitusi juga berpendapat bahwa Indonesia 49 Susanto,Mei danan Ajie Ramdan,"Kebijakan Moderasi Pidana Mati'', Jurnal Hukum, Vol.10 No.2, (2017), hlm 203 56
merujuk pada Deklarasi Kairo tentang Hak-Hak asasi Manusia dalam Islam diamana kehidupan adalah berkah dari Tuhan dan menjadi tugas individu serta negara untuk melindunginya dan tidak bisa dicabut kecuali berdasarkan syariat.50 Hakim Roestandi juga berpendapat bahwa tidak ada kontradiksi antara hukum islam dan hukum sekuler yang memperbolehkan hukuman mati; c. Hukum internasional. Mahkamah konstitusi juga menganggap bahwa hukuman mati di Indonesia tidak bertentangan dengan International Covenant on Civil and Political Rights karena kovenan ini tetap memperbolehkan hukuman mati dengan batas- batas tertentu. Mahkamah Konstitusi melihat dari sudut pandang perkembangan sejarah konstitusionalisme dalam hal merumuskan BAB XA (HAM) dengan latar belakang Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998, dari Ketetapan MPR ini melahirkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Baik Ketetapan MPR ini maupun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 memiliki suatu pendirian yang serupa yaitu hak asasi manusia bukanlah mutlak atau tanpa batasan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pun memiliki semangat yang sama dalam hak asasi manusia bahwa hak asasi manusia tidaklah berprinsip sebebas-bebasnya melainkan dimungknkan untu dilakukan suatu pembatasan yang dilakukan oleh peraturan perundang-undangan.51 50 Pasal 8 huruf (a) Deklarasi Kairo tentang Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam 51 Hutapea, Bungasan. "Alternatif Penjatuhan Hukuman Mati Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif HAM" Jurnal Hukum, Vol .7 No.2 (2016), Hlm 72 57
4. International Covenant on Civil and Political Rights Negara yang ikut dalam ratifikasi International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR) termasuk Indonesia telah berjanji dan memiliki kewajiban menjalankan perjanjian ini, yaitu untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap orang yang tunduk pada hukum negara yang bersangkutan. Indonesia telah berkomitmen untuk untuk ikut menjalankan dari maksud-maksud ICCPR salah satunya dengan membentuk aturan yang mengakomodasi perjanjian internasional ini dalam rangka perlindungan hak hidup seseorang. Indonesia telah meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights pada tanggal 28 Oktober 2005 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil, teori monoisme mendasarkan pada pemahaman bahwa baik hukum nasional dan hukum internasional merupakan suatu sistem kesatuan sistem hukum jadi apabila suatu negara telah meratifikasi dari perjanjian internasional maka perjanjian internasional tersebut telah menjadi hukum nasional negara tersebut 52dengan kata lain Indonesia setuju bahwa hak hidup seseorang yang merupakan hak fundamental dari seseorang tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun menurut perjanjian ini. Setelah Indonesia meratifikasi perjanjian ini maka negara Indonesia memiliki kewajiban untuk membuat langkah-langkah kebijakan untuk 52 Firdaus, Dwi Priambodo. "Pidana Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia" Skripsi Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Wali Songo, Jakarta (20170 hlm. 145 58
menghormati, menjamin serta memenuhi dari hak asasi manusia. Ratifikasi ICCPR ini merupakan langkah penting untuk mendorong negara dalam upaya perlindungan hak asasi manusia terkhususnya hak hidup Namun pada dasarnya kovenan ini tidaklah melarang adanya hukuman mati. Dalam Pasal 6 ayat (1) bahwa hak hidup seseorang harus dilindungi oleh hukum dan tidak boleh dirampas sewenang-wenang. Hukuman mati yang diberlakukan di Indonesia tidak dilakukan secara sewenang-wenang namun melalui suatu prosedur hukum yang telah ditentukan sebelumnya. Lanjutan dalam ayat 2 dan ayat 6 yang mengacu kepada pembatasan dan penerapan hukuman mati. Ayat 2 menyebut " di negara-negara yang belum menghapuskan pidana mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut dan tidak bertentangan dengan ketentuan kovenan dan konvensi tentang Pencegahan dan Hukum Kejahatan Genosida. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang" Batasan-batasan dalam kovenan ini adalah sebagai berikut: a. Kejahatan paling berat. Untuk menghilangkan interpretasi yang terlalu luas dalam hal ini maka economic and Social council (ECOSOC) memberikan gambaran tentang kejahatan berat yaitu kejahatan yang dilakukan dengan sengaja dan konsekuensi- konsekuensi yang menyertainya haruslah mematikan atau sifatnya 59
ekstrim misalnya memiliki akibat kematian atau membahayakan kehidupan.53 b. Tidak bertentangan dengan kovenan ini maksudnya adalah hukuman mati yang dijatuhkan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang adil. Hal ini untuk mencegah negara untuk bertindak represif dan menggunakan hukuman mati sebagai suatu hukuman represif dalam mengatur kebijakan hukum negaranya.54 c. Hukuman mati hanya dapat dijatuhkan atas keputusan final dari pengadilan yang memiliki wewenang, yang dimaksud dengan hal ini putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan oleh keputusan pengadilan, mandiri, serta tidak memihak, berdasarkan hukum, dan melalui proses yang tidak diskriminatif, dan berdasarkan asas praduga tidak bersalah.55 Disini jelas bahwa Covenant on Civil and Political Rights tidak melarang hukuman mati namun memberikan batasan pada penerapan hukuman mati seperti hukuman mati hanya bisa diberikan kepada pelaku kejahatan yang dianggap sangat serius dan hanya boleh dijatuhkan oleh pengadilan yang memiliki wewenang. Kejahatan narkoba dalam hal ini adalah pengedar narkoba telah dianggap melakukan kejahatan dengan skala luar biasa dengan kerugian yang besar telah ditimbulkan bagi masyarakat maupun negara sehingga jika kita 53 Hernita, Wilujeng "Pidana Mati Menurut Pasal 6 Internasional Covenant Civil And Political Rights" Skripsi Ilmu Syariah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo. Jakarta, (2009) hlm 87 54 Ibid 55 Pasal 6 ayat (4) dan (5) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik 60
mengacu pada konvenan ini hukuman mati pada pengedar narkoba masih sesuai dengan ICCPR, selain itu hukuman mati yang diberikan kepada pengedar narkoba dilakukan oleh lembaga peradilan yang sah di Indonesia dan hukuman mati di Indonesia umumnya diberikan sebagai langkah pamungkas apabila kejahatan yang dilakukan pelaku dinilai terlalu berat dan dianggap diri pelaku tidak bisa diperbaiki lagi. Ayat 6 mempertegas bahwa ICCPR bahwa kovenan ini tidaklah boleh digunakan untuk menunda maupun mencegah penghapusan hukuman mati oleh negara yang terlibat dengan kovenan ini Pembatasan lain dalam kovenan ini tentang hukuman mati bahwa setiap orang yang dijatuhi hukuman mati tidaklah boleh direnggut haknya untuk memohon pengampunan atau penggantian hukuman. Indonesia jelas telah mengatur hal ini, ketentuan yuridis tidak melarang seseorang yang dijatuhi hukuman mati di Indonesia untuk melakukan upaya banding, kasasi, peninjauan kembali bahkan meminta grasi kepada presiden. Pembatasan lainya dalam penerapan hukuman mati adalah hukuman mati tidak boleh dijatuhkan kepada anak yang umurnya dibawah delapan belas tahun atau seorang wanita dalam keadaan hamil. ICCPR tidak memberikan kewajiban bagi negara yang meratifikasi perjanjian ini untuk menghapuskan hukuman mati. D. HAK DIPERLAKUKAN SAMA Pidana mati yang dijatuhkan kepada pengedar narkotika juga tidak serta merta dilakukan begitu saja namun melalui tahap proses yang panjang, khususnya dalam upaya hukum yang bisa ditempuh oleh terdakwa. Meskipun kita mengetahui akibat dan dampak dari tindakan pengedar narkotika yang begitu merusak, namun 61
negara Indonesia tidak serta merta menghilangkan hak pelaku untuk membela diri di dalam proses hukum seperti orang lain. Pengedar narkoba yang diancam dengan pidana mati tidak serta merta hak-haknya untuk membela diri hilang begitu saja meskipun kejahatan yang ditujukan kepadanya dianggap kejahatan luar biasa. Dia masih memiliki hak yang sama dengan seperti setiap orang dimata hukum untuk diperlakukan seadil-adilnya. Dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (1) menyebut setiap warga negara bersamaan kedudukanya wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Konsep persamaan dimata hukum atau equality before the law dalam pasal tersebut menjadi landasan perlindungan bagi tiap orang untuk diperlakukan sama dimata hukum. Dapat disebut bahwa equality before the law ini merupakan perwujudan dari negara hukum.56 Pelaku peredaran tetap dapat mengajukan upaya hukum atas hukuman mati yang dijatuhkan pada pengadilan tingkat pertama. Pasal 1 angka 12 KUHAP menyebut upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali. Terlepas dari kejahatan mereka yang sangat merugikan, hak-hak ini tidaklah dicabut dari pada mereka. Dalam hukum pidana tidak terdapat suatu ketentuan khusus untuk memperlakukan setiap terdakwa berbeda satu dengan lainya, tentu hal ini berlaku juga untuk kasus pengedar narkoba. Pasal 3 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 menyebut bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan pengakuan hukum yang 56 Yasir Arafat. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Dan Perubahanya, Permata Press, hlm 26 62
adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan sama di depan hukum. Maka dari itu pengedar narkoba sekalipun memiliki kesempatan yang sama membela dirinya di mata hukum di dalam proses persidangan. Jika pada tingkat pertama dia dijatuhi hukuman maksimal atau hukuman mati, dia masih diperkenankan untuk naik banding. Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman "putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain"57 dan jika masih tidak puas dapat diajukan kasasi kepada mahkamah agung, Pasal 23 menyebut putusan pengadilan dalam tingkat banding bisa dimintakan upaya kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain. Pelaku pengedar narkotika pun diperbolehkan untuk mengajukan Peninjauan kembali. Salah satu contoh konkrit dalam hal ini terlihat dalam kasus pengedar narkotika Freddy Budiman yang menggunakan semua upaya hukum yang bisa ia lakukan. Sebelum kasus ini, Freddy budiman sendiri telah dijatuhi hukuman penjara selama sembilan tahun penjara karena terbukti sah dan meyakinkan mengedarkan narkotika Golongan I karena didapati 300 gram heroin serta juga ditemukan bahan pembuatan ekstasi seberat 450 gram. Dan untuk putusan nomor 2267/Pid.sus/2012/PN.JKT.BAR yang bersangkutan dijatuhi hukuman mati karena terbukti sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan pidana melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum, 57 Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman 63
melakukan pembelian, penjual, dan menjadi perantara/penghubung dalam jual beli narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari lima gram. Freddie 8 budiman juga dijatuhkan pidana denda dengan besaran sepuluh miliar rupiah tambahan bahwa yang bersangkutan juga dicabut hak-haknya untuk menggunakan alat komunikasi. Dari putusan ini Freddy Budiman melakukan upaya hukum yaitu banding ke Pengadilan Tinggi jakarta namun ditolak dan putusan pada tingkat pertama diputuskan dengan Putusan Nomor 3898/PID/2013P8T.DKI. tidak berakhir disitu yang bersangkutan naik ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung namun kembali ditolak berdasarkan Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/ 2014. Setelah itu Freddi melakukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali. Yang bersangkutan membawa bukti novum yang isinya putusan Pengadilan Militer Nomor 88-K/BDG/PMT-II/AU/IX/2013 terhadap terdakwa bernama Supriadi yang menjadi partner dari peredaran narkotika Freddy Budiman. Supriadi dijatuhi hukuman hanya tujuh tahun penjara dan ini dipakai oleh freddy Budiman untuk menjadi bukti Novum dalam Peninjauan Kembali. Namun upaya Peninjauan kembali juga ditolak oleh Mahkamah Agung dalam putusan nomor 145/PID.SUS/2016. Majelis hakim berpendapat bahwa bukti novum yang diajukan terdakwa bukanlah bukti/temuan baru yang menjadi syarat dari Peninjauan Kembali. Dalam hal pengambilan nyawa pelaku peredaran narkotika juga tidak dilakukan sewenang-wenang. Telah ada dasar hukum yang jelas yang mengatur hal tersebut berikut segala proses dan tahapannya. Negara ini sangat menjunjung tinggi HAM khususnya hak fundamental manusia yaitu kehidupan. Pasal 9 ayat (1) 64
Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menyebut setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupanya. Penerapan pasal ini tentu diperuntukan untuk masyarakat secara umum. Namun hal ini akan menjadi tidak adil jika digunakan untuk membela pelaku kejahatan serius yang merugikan banyak orang seperti pengedar narkotika, keadaan diri dari pelaku kejahatan berbeda dengan orang pada umumnya sehingga perlu juga ditangani secara berbeda, itulah mengapa ada hukum pidana yaitu untuk mengatur dan memberikan sanksi bagi pelanggaran. Penjatuhan hukuman mati atas diri pengedar narkotika terjadi karena orang yang bersangkutan dalam menjalankan hak asasinya telah melanggar dan terbukti sah di pengadilan melakukan pelanggaran terhadap hak asasi orang lain. Penjatuhan hukuman mati adalah bentuk memberikan keadilan bagi masyarakat terutama korban peredaran narkotika dan juga keadilan bagi pelaku kejahatan sebagai imbalan atas perbuatan nya. E. MODERASI HUKUMAN MATI Seperti sudah berkali-kali dibahas di atas, pidana mati masih dianggap kontroversial sehingga terdapat orang-orang yang pro dan kontra mengenai jenis hukuman ini. Dua arus utama ini menyebabkan pembahasan yang tidak ada habisnya serta membuat subjek pembahasan ini selalu menarik untuk dikaji. Dalam suatu negara demokrasi memang sebaiknya masalah ini selalu didiskusikan secara mendalam terutama bagi mereka yang pro hukuman mati kepada mereka yang kontra. Hal ini bertujuan untuk mengikis serta menghilangkan sikap apatis dan curiga ataupun prasangka negatif tentang hukuman mati, bahwa hukuman mati bukanlah suatu tindakan pelanggaran HAM, karena jika masalah pro dan kontra ini 65
tetap dibiarkan terus menjadi perdebatan di tengah kalangan masyarakat dan ahli hukum ditakutkan akan menimbulkan keragu-raguan akan kepastian hukum di beberapa kalangan masyarakat bahwa hukum di indonesia tidak berkeadilan dan berperikemanusiaan, padahal tujuan dibentuknya hukum khususnya aturan mengenai hukuman mati supaya terciptanya kepastian hukum yang berkeadilan. Kepastian hukum sendiri adalah keadaan dimana suatu peraturan-perundang- undangan dibentuk serta diundangkan secara pasti dan karena mengatur secara jelas dan rasional, maka dari itutidak akan menimbulkan syak wasangka karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik kepentingan.58 Indonesia seringkali menjadi sorotan dunia apabila global mulai membahas tentang hukuman mati khususnya hukuman mati terhadap kejahatan narkoba. Pertanyaan yang sering timbul dalam pembahasan ini adalah konsistensi dari penerapan hukuman mati itu sendiri, misalnya mengapa hukuman mati di Indonesia seringkali tertunda, ataupun pernyataan keras Indonesia melakukan pelanggaran HAM dengan masih eksisnya hukuman mati. Penerapan pidana mati di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sisi historis pidana mati itu sendiri. Pidana mati merupakan salah satu hukuman paling tua dan telah ada sepanjang sejarah umat manusia terlepas dari kontroversinya di era modern ini. Pada dasarnya hukuman mati ada karena perkembangan dari teori pembalasan hukum pidana yaitu pemberian efek jera yang menyakitkan bagi pelanggar hukum. Perkembangan mengenai penerapan pidana mati tidak bisa dilepaskan dari dua aliran arus utama 58 "Analisa Konsep Keadilan Kepastian Dan Kemanfaatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan" (diakses pada 2 Januari 2022) 66
terhadap pidana mati yaitu aliran pro yang dikenal retensionis dan aliran kontra yang disebut abolisionis. Pada kenyataanya meski berbagai argumen sudah dijabarkan mengenai pentingnya hukuman mati, akan tetap sulit untuk mengubah jalan pikiran manusia yang sedari awal kontra terhadap jenis hukuman seperti ini, itulah sebabnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang kitab Undang- Undang Hukum Pidana mengambil jalan tengah dalam hal ini, tidak menghapuskan pidana mati namun juga memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk menunjukan dirinya masih pantas hidup dihadapan hukum. Konstruksi hukuman mati dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana menempatkan hukuman mati di tempat tersendiri di luar hukuman pokok. Dalam Pasal 67 Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan bahwa pidana mati merupakan pidana pokok yang sifatnya khusus yang diancamkan secara alternatif.59 Pidana mati menjadi pidana khusus untuk hukuman alternatif dari pidana penjara 20 tahun atau seumur hidup. Dalam Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga dinyatakan bahwa hukuman mati merupakan langkah terakhir dalam perlindungan kepentingan umum. Pidana mati baru boleh dijatuhkan kepada pelaku jika grasi kepada presiden ditolak. Penolakan grasi harus harus mempertimbangkan beberapa hal pertimbangan proses hukum yang telah dilakukan, pengakuan kesalahan oleh terpidana, dan melakukan komitmen tidak akan mengulangi kejahatan. Selanjutnya hukuman mati ditunda selama 10 tahun 59 Triantono, Marizal. Op. Cit., 33 67
berdasarkan ketentuan pasal 91 Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan syarat reaksi masyarakat tidak besar, terpidana menunjukan rasa sesal, terpidana bukan pelaku utama, dan alasan yang meringankan. Berikutnya hukuman mati dapat diubah menjadi penjara 20 tahun atau penjara seumur hidup jika memenuhi pasal 100 tersebut Tetap diberlakukan hukuman mati di indonesia dalam peraturan perundang- undangan Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang kitab Undang- Undang Hukum Pidana, maupun undang-undang diluar itu memiliki tujuan serta maksud yang sangat penting. Tidak hanya dalam masalah teoritis saja seperti yang didengungkan aliran pro kontra namun lebih kepada praktik dari penerapan hukuman mati itu sendiri. Penerapan dari hukuman mati memiliki tujuan utama yaitu perlindungan kepentingan umum sehingga masyarakat dapat hidup nyaman dan tentram sesuai haknya yang telah dijamin undang-undang serta pemberian efek jera kepada pelaku kejahatan khususnya pengedar narkoba. Langkah moderasi dalam hukuman mati ini juga sebagai jalan tengah mempertemukan dari ketidak pahaman dari aliran pro dan kontra hukuman mati. Bentuk hukuman mati yang terdapat dalam Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana bisa menjadi jalan tengah untuk 'mendamaikan' dua aliran ini, karena dengan Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru hukuman mati tidaklah dihapus eksistensinya sehingga ancaman dan efek jera bagi pengedar narkoba tetap ada, namun juga pelaku/terdakwa masih memiliki kesempatan untuk bisa terhindar dari pidana mati jika berkelakukan baik, hal ini dirasa cukup adil bagi 68
kedua belah pihak dan juga adil dan berperikemanusiaan bagi pelaku. Dengan model hukuman mati yang baru di Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana diharapkan mampu meredam konflik pro kontra di masyarakat tentang hukuman mati dan tercipta suatu keadaan kepastian hukum, dimana masyarakat percaya dan dapat menaruh harap pada hukum yang berlaku bahwa hukum tersebut berkeadilan. Dengan tetap dipertahankan hukuman mati dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pendekatan moderasi ini adalah langkah yang benar dan tepat, hal ini tidak lain karena politik hukum nasional di negara ini adalah kebijaksanaan pembangunan hukum nasional yang tujuannya membuat kesatuan hukum nasional atas dasar Pancasila dan UUD 1945,60 dengan demikian setiap warga negara Indonesia dapat menaruh kepercayaan kepada hukum positif di Indonesia bahwa setiap hukum yang dibuat selalu berdasarkan falsafah negara yaitu Pancasila serta konstitusi kita. Keberadaan moderasi hukuman mati ini diharapkan juga dapat menaruh kepercayaan masyarakat pada kepastian hukum di Indonesia dengan alasan 61: a. Hukum nasional ada untuk memperkuat sendi-sendi bangsa yaitu Pancasila dan UUD 1945; b. Hukum tidak memandang siapapun , tidak ada perlakuan istimewa kepada siapapun, tidak peduli suku, agama, ras dan lain-lain; 60 Ramdan, Ajie, Rully Herdita, Mei Susanto. "Kebijakan Pidana Mati Dalam Rkuhp Ditinjau Dari Aspek Politik Hukum Dan Ham", Jurnal Hukum, Vol.11 No.3, (2018), hlm 606 61 Ibid 69
c. Hukum yang telah dibentuk selalu memperhatikan keheterogenan di masyarakat; d. Pembentukan hukum didasarkan pada partisipasi dan kebutuhan masyarakat; e. Hukum dibentuk untuk mencapai kesejahteraan umum yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. F. PENTINGNYA HUKUMAN MATI TETAP DIDUKUNG Salah satu alasan aliran abolionis menentang hukuman mati karena dianggap tidak berperikemanusiaan dan tidak efektif, alasan ini dicetuskan oleh Beccaria, dia berpendapat bahwa hukuman mati selain tidak berperikemanusiaan juga tidaklah efektif dalam mengurangi kejahatan, dan merupakan suatu instrumen hukum negara beradap yang seharusnya tidak dapat diterima, dan kurang efektif dibandingkan pidana penjara, lebih lanjut lagi hukuman mati juga kontraproduktif dengan tujuan hukum, karena jika negara menggunakan 'pembunuhan' untuk memaksakan kehendaknya maka ini akan melegimitasi hukum yang sifatnya represif untuk menyelesaikan suatu permasalahan.62 Namun pidana mati di Indonesia khususnya terhadap kejahatan peredaran narkotika di Indonesia tidaklah dilakukan dengan represif namun dijatuhkan dengan pertimbangan yang adil oleh hakim. Indonesia telah mengatur mengenai apa saja kejahatan yang dapat dijatuhi jenis hukuman ini, maka dari itu jenis hukuman ini tidak diberikan secara sewenang-wenang, selain itu juga negara menghilangkan hak dari orang yang dijatuhi hukuman mati untuk memohon 62 Bungasan, loc. Cit., hlm 28 70 tidak
pengampunan. Lebih dari itu di Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana hukuman mati menjadi jenis hukuman alternatif dari hukuman penjara seumur hidup dan dua puluh tahun selain itu juga pelaku masih memiliki kesempatan hukuman matinya diubah menjadi seumur hidup Ernest Bowen juga berpendapat bahwa hukuman mati tidak dapat ditarik kembali atau diperbaiki apabila hakim yang menjatuhi putusan keliru dan pidana mati itu telah dijalankan. Namun Jonkers menjawab hal ini dengan mengatakan bahwa argumen pidana mati yang tidak bisa diperbaiki atau ditarik jika terjadi keesalahan bukanlah suatu alasan yang yang dapat diterima untuk menolak hukuman mati sebab putusan hakim selalu didasarkan pada pertimbangan serta lasan yang rasional dan dapat diterima. Aliran abolisionis juga menganggap bahwa hukuman itu sendiri melanggar dari HAM, namun setelah dikaji diatas hukuman mati di Indonesia khususnya terhadap pengedar narkotika tidak bertentangan dengan upaya perlindungan HAM di Indonesia baik berdasarkan UUD maupun beberapa undang-unang/peraturan lain. Dalam rangka penegakan hukum serta memerangi peredaran narkoba, hukuman mati sepatunya tetap dipertahan dengan beberapa alasan dibawah ini : Alasan pertama63 berkaitan dengan yuridis, hukum positif di Indonesia dengan jelas mencantumkan hukuman mati khususnya kejahatan narkoba dalam sistem hukum peradilan pidana di Indonesia. Tidak ditemukan satu pasal atau ayat mengenai penghapusan hukuman mati di Indonesia. Pendapat mengenai 63 Bungasan, Op.Cit., hlm 36 71
ketidaksesuaian HAM dan hukuman mati dengan memasukan pasal-pasal dalam UUD maupun Undang-Undang HAM hanyalah sebuah interpretasi dan pendapat. Alasan kedua mengenai HAM, sebagaimana telah dijabarkan diatas bahwa adanya hukuman mati tidak boleh dilakukan karena dianggap melanggar hak fundamental seseorang yang tidak bisa direnggut. Namun hak seseorang haruslah dipakai untuk menghormati hak orang lain. Pengedar narkoba secara jelas telah menjadi musuh masyarakat dan negara karena akibat dan dampak dari perbuatan pelaku yang merugikan. Pengambilan nyawa pelaku dilakukan untuk melindungi hak lebih banyak orang. Kemudian hak pelaku kejahatan juga tidak diambil secara sewenang-wenang namun melalui proses peradilan yang sah dan adil. Setiap manusia memang memiliki hak asasi untuk mempertahankan kehidupnya dan karena hak hidup adalah pemberian Tuhan maka haruslah dihormati. Pandangan ini tidaklah salah, namun cara hidup seseorang harus diperhatikan, bagaimana seseorang menentukan jalan hidup dan menentukan cara matinya baik kematian dengan cara baik ataupun buruk merupakan kehendak bebas dari orang bersangkutan. Namun jika seseorang ingin mati dalam keadaan baik, maka sudah seharusnya orang tersebut tidak melakukan kejahatan.64 Penjatuhan hukuman mati kepada pengedar narkotika mestilah dianggap sebagai cara memperbaiki ketertiban umum dan upaya melindungi hak masyarakat.65 64 Samuel, Teguh."Penjatuhan Pidana Mati Dalam Sistem Hukum Di Indonesia Dan Ditinjau Dari Sudut Pandang HAM" Jurnal Hukum, Vol.3 No. .2 (2021), hlm 401 65 Ibid 72
Alasan moral, pengedar narkoba telah melakukan tindakan keji dengan merusak dan membunuh generasi bangsa dengan hal tersebut pelaku kejahatan ini pantas dihukum mati. Alasan berdasarkan agama. Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Kejahatan narkotika tidak hanya dianggap melanggar undang-undang negara namun juga aturan agama, misalnya saja dalam syariat islam mengenai hukuman mati pada kejahatan tertentu. Mengenai hukuman mati pada kejahatan ini Yusuf Al Qardawi memberikan suatu fatwa bahwa negara memiliki kewajiban untuk memerangi narkotika dan harus menjatuhkan hukuman yang sangat tegas kepada pelaku peredaran narkotika ini, dengan dalil bahwa para pengedar narkotika ini pada dasarnya membunuh bangsa-bangsa serta mengambil kekayaan besar dari perbuatan merek ini.66 Alasan berikutnya adalah kondisi serta persepsi masyarakat mengenai kejahatan narkoba. Kejahatan narkotika telah dipandang mengancam keamanan dan kestabilan oleh suatu masyarakat, maka akan ada dorongan dari masyarakat kepada pemerintah untuk memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku kejahatan narkotika.hal ini tentu tidak mengherankan bahwa pelanggaran hukum yang dilakukan pengedar narkotika dianggap sangat berat. Narkotika yang diedarkan oleh pengedar ini begitu merugikan masyarakat maupun negara, selain narkotika menyebabkan 50 orang meninggal setiap harinya juga menyebabkan hilangnya nyawa 200 juta nyawa manusia secara global, hal ini disampaikan oleh Kepala 66 Khermarinah."Pandangan Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati Bagi Terpidana Bali Nine Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika" Jurnal Hukum, Vol.4 No.1 (2016) hlm 32 73
74 Badan Narkotika Nasional yang didasarkan pada drug Report tahun 2013.67 Ditambah lagi kerugian negara dalam upaya menekan peredaran narkotika juga sangat besar mencapai 84,7 triliun rupiah dikarenakan tingginya angka pengguna narkotika di indonesia sebanyak 3,3 juta jiwa pada tahun 2017.68 Dari data itu saja sudah terlihat jelas mengapa hukuman mati patut didukung dan dipertahankan karena kerugian yang ditimbulkan sangat masif dengan kata lain pelaku kejahatan jenis ini tidak menghargai hak asasi orang lain maupun menghargai hukum yang berlaku. Hukuman mati ada untuk melindungi hak serta harkat martabat manusia dan negara yang menjadi subjek dari peradaban dunia. Memandang kejahatan pengedar narkotika sebagai kejahatan yang tidak perlu dijatuhi hukuman maksimal hanya akan menambah keberanian para pelaku kejahatan jenis ini, jangan sampai negara ini menjadi negara seperti meksiko yang para pengedar narkotikanya telah berwujud menjadi kartel narkotika tingkat internasional. Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa hukuman mati sendiri tidak bertentangan dengan perlindungan dari hak hidup seseorang, jadi bisa dikatakan aliran yang kontra terhadap hukuman mati karena alasan HAM sebenarnya sudah tidak relevan lagi. Hukuman mati selalu dijatuhkan dengan alasan yang sangat kuat oleh pengadilan yang telah mempertimbangkan berbagai aspek dari perkara. Kasus Freddy Budiman adalah contoh real dari perkara ini bahwa perbuatanya dianggap sah dan meyakinkan dan dianggap begitu merugikan ; 67"200 Juta Orang Meninggal Akibat Narkoba Pertahun" (diakses pada 28 Januari 2023) 68"17,1 persen Penduduk Gunakan Narkoba, Kerugian Rp 84,7 Triliun" triliun(diakses pada 28 Januari 2023)
Freddy Budiman telah didakwa melanggar ketentuan pasal 114 ayat (2) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada dakwaan Subsidair. Terdakwa didakwa melanggar ketentuan pasal 113 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan pada dakwaan Lebih Subsidair yang bersangkutan juga didakwa melanggar pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. pasal 114 ayat (2) Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan, "unsur tanpa hak atau perbuatan melawan hukum" tersebut adalah terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan dan menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman dengan berat 5 gram atau lebih69. Freddy budiman dianggap secara sah telah melanggar ketentuan ini. Golongan I narkotika yang dimaksud adalah dilarang digunakan untuk kepentingan layanan kesehatan dan dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan Bahwa pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Narkotika Golongan I sendiri dilarang diproduksi dan atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan pengawasan yang ketat 69 Putusan Pengadilan Negeri Nomor 2267/Pid.Sus/PN.JKT.BAR 75
oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sedangkan dalam pasal 39 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 diatur pula, bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dan untuk itu wajib memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri.70 Selain itu juga Majelis Hakim mencabut hak-hak freddy Budiman untuk menggunakan alat komunikasi karena dikhawatirkan akan mengulangi kejahatan yang sama Dalam penjatuhan hukuman ini hakim membuat pertimbangan hukum dalam pengambilan keputusan untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Freddy Budiman yaitu karena jumlah narkotika yang dibawa bersangkutan sangat banyak sejumlah 1.412.476 butir dengan berat 380.996,9 gram dalam bentuk ekstasi, hakim juga menganggap jumlah ini lebih dari cukup untuk dapat merusak generasi bangsa. Pertimbangan lainya yang menyebabkan jatuhnya hukuman mati karena yang bersangkutan dianggap terlibat dalam jaringan perdagangan narkotika tingkat internasional, selain daripada itu perbuatan yang dilakukan ini merupakan pengulangan tindak pidana yang menyebabkan pemberatan pada perkara kali ini, selain itu juga Freddy Budiman juga dianggap tidak jera atas hukuman yang diterima sebelumnya, bukan malah menyesal malah melakukan tindak pidana narkotika lagi, dengan kata lain bahwa dalam diri pelaku tidak ditemukan sesuatu yang meringankan yang bisa menghindarkan dari hukuman maksimal yaitu hukuman mati 70 ibid 76
Barda Nawawi memandang bahwa dengan tetap eksisnya hukuman mati, maka hakim diharapkan lebih selektif dalam menjalankan penerapan sanksi tersebut dengan berdasarkan semua pertimbangan yang rasional. Hal ini juga dimaksudkan melindungi seseorang/untuk dihakimi sendiri oleh masyarakat yang melakukan pembalasan secara sewenang-wenang apabila hukuman mati tidak diatur dalam undang-undang.71 Melihat para korban yang hak hidupnya direnggut oleh pelaku kejahatan serta kemungkinan akan hilangnya kehidupan dari orang lain, bisa menjadi pertimbangan dan alasan kuat untuk mendukung hukuman mati. Interpretasi atau pemahaman sepenggal-sepenggal tentang terjadinya pelanggaran hak hidup dalam hukuman mati kejahatan ini hanya akan menghasilkan penafsiran yang dangkal akan perlindungan hak hidup dalam hak asasi manusia dalam konteks hukuman mati pengedar narkotika.72 71Ramdan, Ajie. Op. Cit. Hlm 604 72 Renza, Greace."Penerapan Pidana Mati Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia" Skripsi Hukum. Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara. (2021), hlm 37 77
BAB V PENUTUP A. KESIMPULAN Hukuman mati yang masih menjadi salah satu bentuk pidana di indonesia kerap kali mendapat protes dari pihak yang menganggap bahwa jenis hukuman ini adalah biadab dan melanggar HAM. Secara legalitas hukuman mati masih menjadi salah satu bentuk hukuman yang ada di Indonesia dan diterapkan di beberapa kejahatan yang dianggap serius atau luar biasa salah satunya pada tindak pidana peredaran narkotika. Dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hukuman mati merupakan sanksi terberat yang dapat dijatuhkan kepada pelaku kejahatan jenis ini. Pada dasarnya pidana mati yang dijatuhkan kepada pengedar narkotika merupakan suatu bentuk perlindungan hak dan kepentingan orang banyak dan sejalan dengan tujuan pemidanaan. Hukuman mati juga selalu dibenturkan dengan perlindungan hak hidup, hak hidup adalah hak fundamental seseorang yang tidak dapat dicabut sewenang-wenang. Hukuman mati di Indonesia khususnya dalam kasus narkotika tidaklah melanggar dari perlindungan hak hidup sebab dasar hukum hukuman mati telah jelas dan hukuman ini dijatuhkan setelah proses persidangan. Meskipun perbuatan yang dianggap merugikan, pelaku kejahatan ini memiliki hak yang sama untuk membela diri dimuka persidangan seperti pelaku kejahatan lainya. Mengenai hak hidup pelaku kejahatan ini maka harus dihadapi secara berbeda dari hak orang yang tidak melakukan kejahatan supaya tercipta keadilan inilah yang disebut kesetaraan. Indonesia juga tidak melakukan pelanggaran HAM dengan 78
hukuman mati karena hukuman ini memiliki dasar hukum serta juga tidak bertentangan dengan konvensi internasional. Hukuman mati juga harus tetap didukung sebab kejahatan narkotika tidak main-main dari kerugian yang ditimbulkan. Hukuman mati sebagai suatu efek jera yang diberikan negara kepada pelaku kejahatan. Dilain sisi hukuman mati dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana eksistensinya tetap ada namun menjadi hukuman alternatif, hal ini bisa suatu menjadi terobosan supaya kaum kontra hukuman mati tidak lagi menganggap hukuman mati melanggar HAM sebab terdakwa masih diberi kesempatan untuk bisa lepas dari hukuman mati. 79
DAFTAR PUSTAKA UNDANG-UNDANG/PERJANJIAN INTERNASIONAL Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19945. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Putusan Mahkamah Konstitusi No 2-3/Puu-V/2007. Putusan Nomor 2267/Pid.Sus/Pn.Jkt.Bar. Deklarasi Kairo tentang Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam International Covenant Civil And Political Rights. BUKU Marzuki, Suparman (2008), Hukum Hak asasi Manusia. Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia Aprita, Serlika da Yonani Hasyim (2020) Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Bogor ; Mitra Wacana Media Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram: University Press Wahyuni, Fitri (2017). Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia. Tangerang : PT Nusantara Persada Utama Ishaq. (2019). Hukum Pidana. Depok: Grafindo Persada Pujilestari, Yunita, Amelia Haryanti, dan Abi Robian. (2020) , Pengantar Hukum Pidana. Tangerang : Unpam Press Hutapea, Bungasan. (2016), Kontroversi Hukuman Mati. Jakarta : Tim Pohon Cahaya 80
TIM, ICJR. (2017), Politik Hukuman Mati Di Indonesia Dari Masa Ke Masa. Jakarta : Institute For Criminal Justice Arafat, Yasir. (2014), Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Dan Perubahanya. Surabaya : Permata Press Efendi Jonaedi. (2020), Non Derogable Rights Dalam Peraturan Perundang- Undangan Di Indonesia, Surabaya : CV Jakad Media Publishing SKRIPSI/JURNAL Billah, Wyllyan Ichsan Shab. (2020). Hukuman Pidana Mati Bagi Pengedar Narkotika Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional (Analisis Putusan Hakim Nomor 2267/Pid. Sus/2012/PN. JKT. BAR.) : Skripsi :19 Renza, Greace. (2021) Penerapan Pidana Mati Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia : Skripsi : 37 Aswari Yan. (2011). Penjatuhan Pidana Mati Terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi Terkait Dengan Hak Asasi Manusia : Skripsi : 13 Hafifi, Muhammad Noor. (2015). Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pecandu Narkotika Ditinjau Dari Sudut Kriminologi Di Kota Pontianak : Jurnal Hukum, 3(4): 54 Triantono dan Muhammad Marizal. (2022). Konsep Moderasi Pidana Mati RKUHP dalam Perspektif HAM dan Kepentingan Negara : Volksgeist : Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi 5(1) : 111-127 Kusniati, Retno. (2015). Sejarah Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Konsep Negara Hukum. Jurnal Ilmu Hukum 4(5) : 83 81
Syahrun, Ahmad. (2014). Eksistensi Pidana Mati Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia, Skripsi : 7 Hernita, Wilujeng. (2009). Pidana Mati Menurut Pasal 6 Internasional Covenant Civil And Political Rights, Skripsi : 87 Rois, Nur, "Masalah Pidana Mati-Suatu Perspektif Abolisionis Dan Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Di Masa Datang" Jurnal Hukum Surbakti, Natangsa. Problematika Penegakan Hukum Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga" Makalah Hukum Yanto,Oksidelfa. (2017). Penjatuhan Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu Jurnal Hukum, 3(14): 54 Hutapea, Bungasan. (2016) Alternatif Penjatuhan Hukuman Mati Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif HAM, Jurnal Hukum, 7(2): 72 Suhariyono. (2009). Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang : Jurnal Hukum, 6(4): 621 Khermarinah. (2016). Pandangan Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati Bagi Terpidana Bali Nine Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika : Jurnal Hukum, 4(1): 32 Isra, Saldi. (2014). Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia" Jurnal Konstitusi, 11(3): 417 Hatta, Muhammad. (2012). Perdebatan Hukuman Mati Di Indonesia " Suatu Kajian Perbandingan Hukum Islam Dengan Hukum Pidana Indonesia" Jurnal Hukum, 36(2): 334 Samuel, Teguh.(2021). Penjatuhan Pidana Mati Dalam Sistem Hukum Di Indonesia Dan Ditinjau Dari Sudut Pandang HAM, Jurnal Hukum, 3(2) : 82
83 401 David, Yan Bonitua Dan Pujiyono, Purwoto.(2017), Sikap Dan Pandangan Mahkamah Konstitusi Terhadap Eksistensi Pidana Mati Di Indonesia, Jurnal Hukum, 6(1): 14 Ramdan, Ajie, Rully Herdita, Mei Susanto.(2018). Kebijakan Pidana Mati Dalam RKUHP Ditinjau Dari Aspek Politik Hukum Dan Ham, Jurnal Hukum, 1(11): 606 Susanto,Mei dan Ajie Ramdan. (2017). Kebijakan Moderasi Pidana Mati, Jurnal Hukum, 10(2): 203 Amrani, Hanafi Dan Ayu Widya.(2017). Urgensi Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dan Relevansinya Dalam Perspektif Dalam Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Penelitian Kolaborasi hlm 46 SUMBER ONLINE "Laporan Hukuman Mati 2021: Vonis Mati Di Indonesia Terus dipertahankan tanpa Alasan" pada 27 januari 2022 Pukul 19.00) Tri Jata "Apakah Bandar Narkotika Sama Dengan Pengedar" pengedar-lt56cf393b411a0 (diakses pada 20 Mei 2022 pukul 19.00) "Laporan Hukuman Mati 2021: Vonis Mati Di Indonesia Terus dipertahankan tanpa Alasan"
pada 27 januari 2022 Pukul 19.00) mati-pengedar-narkoba/ ( diakses pada 5 November 2022 pukul 18.00) Gusti Lesek " Survei 86% Rakyat Dukung Hukuman Mati mati-pengedar-narkoba/ ( diakses pada 5 November 2022 pukul 18.00) "Right (diakses pada 28 Januari 2023) "What Are Personal Right" personal-right.html (diakses pada 28 Januari 2023) "17,1 persen Penduduk Gunakan Narkoba, Kerugian Rp 84,7 Triliun" rp-847-triliun(diakses pada 28 Januari 2023) 84 "