Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa: Kutipan Pasal 113 (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah). (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).
Ferry Fathurokhman, S.H., M.H., Ph.D.
HUKUM PIDANA ADAT BADUY DAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA Edisi Pertama Copyright © 2022 ISBN 978-623-384-136-8 ISBN (E) 978-623-384-137-5 14 x 20.5 cm xviii, 166 hlm Cetakan ke-1, Maret 2022 Kencana. 2022.1625 Penulis Ferry Fathurokhman, S.H., M.H., Ph.D. Desain Sampul Irfan Fahmi Penata Letak Endang Wahyudin & Laily Kim Penerbit K E N C A N A Jl. Tambra Raya No. 23 Rawamangun - Jakarta 13220 Telp: (021) 478-64657 Faks: (021) 475-4134 Divisi dari PRENADAMEDIA GROUP e-mail: INDONESIA Dilarang memperbanyak, menyebarluaskan, dan/atau mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.
Buku ini dipersembahkan untuk: (Alm.) Aman Sukarso dan Ibunda (Alm.) Aan Mulianah serta Muhammad Ali Fathurokhman
KATA PENGANTAR Cetakan Pertama Puji Syukur hanya untuk Allah Swt atas semua nikmat yang selalu diberikan dan berkehendak sehingga buku ini sampai di tangan pembaca. Selawat dan salam semoga selalu tercurah untuk Nabi Muhammad saw. atas berbagai teladan yang telah dicontohkan. Hukum Pidana Adat adalah disiplin ilmu hukum yang direkomendasikan untuk dipelajari dan digali oleh berbagai para ahli hukum, seminar hukum nasional, dan Kongres PBB Mengenai Penanggulangan Kejahatan dan Perlakuan Terha- dap Pelaku Kejahatan (The Prevention of Crime and the Treat ment of Offenders). Rekomendasi tersebut didasarkan pada kepentingan hukum nasional dalam upaya pembaruan hu- kum nasional agar hukum tidak semakin menjauh dari nilai- nilai yang ada dan hidup dalam masyarakat dalam rangka membangun hukum nasional. Penulis menyadari bahwa telah ada berbagai buku yang mengupas persoalan masyarakat adat Baduy yang berada di Kabupaten Lebak, Banten. Namun ternyata berbagai buku tersebut tidak banyak mengupas mengenai hukum pidana adat Baduy secara khusus kecuali hanya sebagian kecil saja
HUKUM PIDANA ADAT BADUY DAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA dan terselip di beberapa lembarnya saja. Hal yang sama juga terjadi pada kajian hukum pidana adat lainnya di nusantara ini. Kondisi ini dapat dipahami mengingat hukum pidana adat adalah salah satu bidang hukum adat yang keberadaannya terdesak oleh keberadaan hukum kolonial. Di antara bidang hukum adat, hanya hukum perdata adat materiil yang tidak terdesak oleh hukum kolonial. Dengan demikian sering kali kajian hukum pidana adat "tenggelam" dalam tema besar hukum adat, sehingga pembahasannya cenderung dilakukan dengan porsi yang kecil sebagai pelengkap dan "terselip" se- bagai subbab saja. Pada dasarnya buku ini merupakan usaha untuk meng- gali sistem hukum pidana adat Baduy, dan menemukan nilai- nilai universal yang ada di dalamnya untuk dapat dikontri- busikan dalam konteks pembaruan hukum pidana nasional. Buku ini disusun ke dalam lima bab yang terdiri dari Bab I Pendahuluan, Bab II "Transplantasi" Hukum dan Masalah- nya, Bab III Urgensi Kajian Hukum Adat, Bab IV Hukum Pi- dana Adat Baduy, Bab V Peran Hukum Pidana Adat Baduy da- lam Pembaruan Hukum Pidana Nasional, dan Bab VI Epilog. Hasil kajian dalam buku ini menunjukkan bahwa hukum pidana adat Baduy merupakan hukum yang tidak tertulis yang mengorientasikan penyelesaian perkara pidana secara integral yang meliputi pemulihan kepentingan korban, kepen- tingan pelaku dan kepentingan masyarakat. Hukum pidana adat Baduy mengenal berbagai jenis tindak pidana berikut konsep pertanggungjawaban dan sanksi hukumnya. Dalam berbagai hal, hukum pidana adat Baduy memiliki karakte- ristik yang sama dengan restorative justice yang saat ini gan- drung dibahas di berbagai belahan dunia. Naskah sederhana ini pada mulanya merupakan tesis viii
KATA PENGANTAR yang telah dipertahankan di Dewan Penguji pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro pada tanggal 28 Juni 2010 di bawah bimbingan Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H., dan Bapak Eko Soponyono, S.H., M.H. Sebagian data dalam buku ini pernah dipresentasikan dalam The 3rd South East Update Van Vollenhoven Institute, Leiden Belan- da pada Juni 2011 (Makalah kolaborasi denganDr Alexandra Landmann). Atas saran para peneliti Baduy baik asingdan lo- kal serta kolega dosen, naskah ini kemudian dikonversi men- jadi sebuah buku. Buku ini tersusun atas jasa berbagai pihak, oleh karena- nya patut kiranya terhadap pihak-pihak di bawah ini penulis menghaturkan terima kasih. Kepada Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H. dan Bapak Eko Soponyono, S.H., M.H. atas bimbingan, dan telah mene- ladankan kecintaan serta kerendahan hati dalam keilmuan. (deceased) Prof. Dr. Paulus Hadisuprapto, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H., M.H., yang telah mem- berikan motivasi dan banyak masukan mengenai konsep dasar restorative justice dan hukum adat. Kepada Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.; Prof. Dr. Anna Erliyana, Dr. Nur Hidayat Sardini, M.Si.; Dr. Valina Singka Subekti, Ida Budhiati, S.H., M.H, Endang Wihdatiningtyas, S.H, Pdt. Saut Hamonangan Sirait MTh, Dr. Firdaus, S.H., M.H, Dr. Syopiansyah, Rahman Yasin, S.Pd.I., MIK. Mohammad Saihu, M.Si, dan segenap staf di DKPP RI sebagai tempat kuliah "S4" bagi penulis. Prof. Dr. Sholeh Hidayat, M.Pd. selaku rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Dr. Muhyi Mohas, S.H., M.H. senior yang telah meneladankan idealisme. Segenap dosen Bidang Pidana Fakultas Hukum Universi- ix
HUKUM PIDANA ADAT BADUY DAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA tas Sultan Ageng Tirtayasa yang memberikan semangat untuk segera menyelesaikan naskah buku ini. Aman Sukarso dan (alm.) Aan Mulianah, orang tua penu- lis yang telah banyak mengajarkan keteladanan hidup mulia dan selalu memberikan semangat dalam dunia pendidikan. (Alm.) M. Humaidi dan Sulastri yang selalu mendoakan keberhasilan dan memercayai penulis untuk menjadi suami dari putri tercintanya. Istri dan anak-anakku Dewi Wahyuni, Syifa Malka Qulu- bana, Aisyah Fahiimah, Inara Sakinah, dan Mushab Alif Fathurokhman, atas kesabaran, semangat, keceriaan, dan du- kungan yang selalu diberikan pada penulis. Kakak-kakak dan adik-adik penulis atas support dan kebersamaannya. Rekan-rekan PMIH UNDIP angkatan 2008 dan penghuni "Mabes": Rommy, Iqsan, Handrian Brother, Bagus, Awaludin, Eko, Langga, Rizki, Agung, Irzal atas kebersamaannya selama ini. Rekan-rekan di Mazhab Pakupatan dan Banten Institute, Anis Fuad, Abdul Hamid, Rahmatullah, Zainal. Para respon- den, Ayah Mursyid, Jaro Sami, Jaro Dainah, Haji Sapin, Sarpin, Saidam, Suhada, Devi Naufal Halwany, Asep Kurnia, Aman Sukarso, FirmanVenayaksa, Abdul Hamid atas keterbukaan- nya dalam memberikan informasi. Alexandra Landmann dan Marcella Simanjuntak atas sharing bahan hukum adat dan pengetahuannya mengenai pidana verbal. Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H., atas motivasi, pemberian buku dan berbagai bahan bacaan koleksi pribadi- nya. Efriyanto, S.H., M.H. yang telah meminjamkan banyak koleksi buku pribadinya. Pada akhirnya, sebagai sebuah karya, buku ini tentulah mengandung kelemahan. Oleh karenanya, kritik dan masu- x
KATA PENGANTAR kan dengan terbuka dinantikan dalam rangka perbaikan ke depan. Semoga berbagai pihak yang telah membantu dalam terbitnya buku ini mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Swt. Serang, April 2016 Ferry Fathurokhman xi
KATA PENGANTAR Cetakan Kedua Telah banyak masukan dari teman sejawat juga maha- siswa untuk segera mencetak ulang buku ini yang sebelumnya diterbitkan INCA Publishing pada 2016. Alasannya dua saja, pertama, tiap tahun buku ini dibutuhkan mahasiswa dalam matakuliah hukum pidana adat di Fakultas Hukum Univer- sitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kedua, pandangan bahwa kha- layak punya hak untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang terkandung dalam buku ini mengingat juga hukum adat kita membentang luas dari Sabang hingga Merauke. Pada cetakan kedua ini ditambahkan satu ulasan yang khusus membahas restorative justice pada subbab Hukuk Adat. Penambahan subbab ini dinilai penting karena pada hakikatnya hukum pidana adat khususnya di Baduy memuat nilai-nilai restora tive justice, terlebih setelah penulis mempelajari dan menulis disertasi restorative justice saat studi doktoral, ternyata se- benarnya apa yang dipelajari dan menjadi tren keadilan di berbagai negara adalah bukan sesuatu yang asing bagi hu- kum pidana adat yang banyak tersebar di Indonesia. Dalam cetakan kedua ini versi RUU KUHP juga telah diselaraskan dengan versi RUU KUHP terkini (2019).
HUKUM PIDANA ADAT BADUY DAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA Terima kasih pada PrenadaMedia Group yang bersedia menerbitkan dan telah memungkinkan buku ini terbit dalam tampilan yang lebih segar. Terkhusus pada Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H. yang telah banyak membekali dan mem- bimbing penulis dengan kearifan dan keluasan ilmunya. Serang Februari 2022 Penulis xiv
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR (CETAKAN PERTAMA) KATA PENGANTAR (CETAKAN KEDUA) DAFTAR ISI DAFTAR SKEMA BAB 1 PENDAHULUAN BAB 2 "TRANSPLANTASI" HUKUM DAN MASALAHNYA 11 A. "Transplantasi" Hukum B. Hukum Adat Versus Hukum Modern (Hukum Tertulis) BAB 3 URGENSI KAJIAN HUKUM ADAT A. Hukum Adat B. Pembaruan Hukum Pidana BAB 4 HUKUM PIDANA ADAT BADUY A. Seputar Baduy B. Hukum Pidana Adat Baduy vii xiii xv xvii 1 11 20 29 29 61 73 73 80
HUKUM PIDANA ADAT BADUY DAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA BAB 5 PERAN HUKUM PIDANA ADAT BADUY DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL A. Perkembangan Pembaruan Hukum Pidana Nasional B. Konsep KUHP yang Berkaitan dengan Hukum Pidana Adat Baduy C. Kontribusi Hukum Pidana Adat Baduy Terhadap Pembaruan Hukum Pidana (Konsep KUHP) EPILOG DAFTAR PUSTAKA TENTANG PENULIS xvi 123 123 125 134 149 153 165
DAFTAR SKEMA Skema 1 Hubungan Politik Kriminal dengan Politik Sosial Skema 2 Struktur Adat Baduy Skema 3 Alur Penyelesaian Perkara dalam Hukum Pidana Adat Baduy Skema 4 Konsep Bentuk Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana Adat Baduy Skema 5 Alur Penyelesaian Bentuk Tindak Pidana Pengulangan 67 78 85 92 105
1 PENDAHULUAN Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mulai di- berlakukan untuk seluruh wilayah di Indonesia dengan adanya Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Men- yatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.1 Pada dasarnya, KUHP yang diberlakukan untuk seluruh wilayah Indonesia tersebut merupakan warisan kolonial yang berasal dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (Staatsblad 1915 No. 732), sehingga dapat dipahami jika asas-asas dan dasar-dasar tata hukum pidana dan hukum pidana kolonial masih tetap ber- tahan dengan selimut dan wajah Indonesia.2 Pemberlakuan 1 Lihat lebih lanjut dalam Barda Nawawi Arief. Pelengkap Bahan Kuliah Hukum Pidana I. Semarang. Yayasan Sudarto. 1990. hlm. 7. 2 Barda Nawawi Arif. RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi dan Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia. Semarang. Penerbit Pustaka Magister. 2008. hlm. 6. Lihat juga dalam, Sudargo Gautama dan Robert N. Hornick. An Introduction to Indonesian Law, Unity in Diversity. Bandung. Alumni. 1983. hlm. 14, yang menuliskan sejarah singkat pem - berlakuan KUHP di Indonesia sebagai berikut: Since January, 1 1918 all inhabitants of Indonesia without regard to population group have been subject to a uniform Criminal Code, the Wet Boek van Strafrecht. Indeed, since 1872, the criminal regulations in force for the various populationgroups have been substantially identical, so that the unification of 1918 accomplished in name what already existed
HUKUM PIDANA ADAT BADUY DAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA KUHP tersebut menjadi keunikan tersendiri manakala sebe- narnya Indonesia telah memiliki hukum sendiri, jauh sebe- lum Belanda datang dan mengenalkan KUHP di Indonesia. Satjipto Rahardjo menulis bahwa sebelum Belanda, dan dengan demikian berbagai institut yang dibawanya, masuk di Indonesia di abad ke-17, negeri ini sudah mengenal tatanan sosial dan kehidupan yang telah berkembang, Belanda tidak menemukan suatu komunitas yang primitif, melainkan berb- agai kerajaan dan karya-karya budaya fisik maupun non fisik yang terkadang berkualitas dunia, seperti candi Borobudur. 3 Daniel S. Lev, menggambarkan kondisi hukum di Indonesia sebelum bertemu dengan barat sebagai berikut: "Before then many different legal orders existed, independently within a wide variety of social and political systems."4 Tatanan-tatanan hukum telah ada di Indonesia jauh sebe- lum bertemu dengan hukum modern. Masyarakat Indonesia telah hidup dengannya selama beratus-ratus tahun. Tatanan lokal tersebut, sebagaimana ditulis Lev, ada tersebar dengan beraneka ragam dalam masing-masing sistem politik dan so- sial. Tatanan hukum yang dimaksud Lev tersebut kemudian dikenal sebagai hukum adat. Istilah hukum adat (Inggris: adat law; Belanda: adat recht) sendiri dikenalkan pertamakalinya oleh orientalis Christiaan Snouck Hurgronje (1857-1936) da- in fact. In 1946, following the Declaration of Independence, the revolutionary government promulgated a number of amendments to the criminal code. These amandments applied only in those regions con - trolled by the revolutionary government (principally: Java, Madura and Sumatra), so that, beginning in 1946, different criminal laws were in force in different areas of Indonesia. Gradually, though, the 1946 amendments were extended to other regions as well. Finally, in 1958, complete uniformity was again achieved. The present criminal law, applicable to all population group in all of Indonesia, is basically, the 1915 Code as revised by the revolutionary government in 1946. 3 Satjipto Rahardjo. Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya. Yogyakarta. Genta Press. 2008. hlm. 48. 4 Ibid. 2
BAB 1 PENDAHULUAN lam buku De Atjehers/The Acehnese yang diterbitkan 1893.5 Sejak Belanda "berbaik hati" meninggalkan hukum modern untuk Indonesia, bangsa Indonesia kemudian mulai berhu- kum dengan dua jalan: hukum modern dan hukum adat yang masyarakat Indonesia telah berhukum dengannya jauh sebe- lum Belanda datang.6 Usaha-usaha, keinginan dan rekomendasi untuk mengga- li dan menggunakan hukum asli yang dimiliki Indonesia pada dasarnya telah ada sejak pasca kemerdekaan Indonesia. Usa- ha tersebut dapat ditelusuri dari tulisan para ahli hukum dan dokumen seminar hukum nasional juga Rancangan Undang Undang (RUU) mengenai Asas-asas dan Dasar Pokok Tata Hu- kum Pidana.7 Penelusuran studi kepustakaan mengungkapkan bahwa para ahli hukum pernah menuliskan usaha-usaha menggali kembali hukum asli yang dimiliki Indonesia seperti Soepo- mo yang pernah mengutip pendapat van Vollenhoven yang dikemukakan dalam pidato tanggal 2 Oktober 1901 sebagai berikut:8 "Bahwa untuk mengetahui hukum, maka adalah terutama per- lu diselidiki buat waktu apabila pun dan daerah mana juga pun, sifat dan susunan badan-badan persekutuan hukum, di mana orang yang dikuasai hukum itu, hidup sehari-hari. Penjelasan 5 Lihat C. Fasseur. Colonial Dilemma:Van Vollenhoven and the struggle between adat law and western law in Indonesia dalam The Revival of Tradition in Indonesian Politics:The Deployment of Adat Colonialism to Indigenism. Routledge Contemporary Southeast Asia Series. London. 2007. page. 51. 6 Ferry Fathurokhman dalam Kaum Tjipian. Evolusi Pemikiran Hukum Baru: Dari Kera ke Ma- nusia, Dari Positivistik ke Hukum Progresif. Yogyakarta. Genta Press. 2009. hlm. 68. 7 Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai Asas-asas dan Dasar Pokok Tata Hukum Pida- na adalah embrio Rancangan Undang-Undang KUHP pertama kalinya. RUU tersebut hanya mengatur bagian umum sehingga RUU tersebut direncanakan menggantikan Pasal 1 sampai dengan Pasal103 buku I KUHP. 8 I Gede AB Wiranata. Hukum Adat Indonesia, Perkembangannya dari Masa ke Masa. Bandung. Citra Aditya Bakti. 2005. hlm. 112. 3
HUKUM PIDANA ADAT BADUY DAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA mengenai badan-badan persekutuan tersebut hendaknya tidak dilakukan secara dogmatis, akan tetapi atas dasar kehidupan yang nyata dari masyarakat yang bersangkutan." Berkaitan dengan hal di atas, Moeljatno dalam bukunya Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia dan Rencana Undang-undang tentang Asas-asas dan Dasar-dasar Pokok Tata Hukum Indonesia mengingatkan resolusi bidang hukum pidana yang dihasilkan dalam Seminar Hukum Nasional 16 Maret 1963 sebagai berikut:9 1. Menyerukan dengan sangat agar supaya rancangan kodifikasi Hukum Pidana Nasional selekas mungkin diselesaikan. 2. Dalam KUHP baru itu bagian umum (fundamentals), antara lain: asas legalita hendaknya disusun secara progresif sesuai dengan kepribadian Indonesia dan perkembangan Revolusi, setelah mempelajari perkem- bangan aturan-aturan pidana umum dalam KUHP, di negara-negara lain. 3... 4. Yang dipandang sebagai perbuatan-perbuatan jahat tadi adalah perbuatan-perbuatan yang dirumuskan unsur-un- surnya dalam KUHP ini maupun dalam perundang-un- dangan lain. Hal ini tidak menutup pintu bagi larang an perbuatan perbuatan menurut Hukum Adat yang hidup dan tidak menghambat pembentukan masyarakat yang dicita-citakan tadi, dengan sanksi adat yang masih dapat sesuai dengan martabat bangsa. 9 Moeljatno. Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia dan Rencana Undang-undang Tentang Asas-asas dan Dasar-dasar Pokok Tata Hukum Indonesia. Jakarta. Bina Aksara.1985. hlm. 11-13. Lihat juga dalam Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta. Kencana-PrenadaMedia. 2008. hlm. 75. 4
BAB 1 PENDAHULUAN 5... 6... 7... 8. Unsur-unsur Hukum Agama dan Hukum Adat dijalin kan dalam KUHP. 9... (Cetak tebal dari penulis) Satu tahun setelah Seminar Hukum Nasional 1963 terse- but, sebuah Rancangan Undang Undang mengenai Asas-asas dan Dasar Pokok Tata Hukum Pidana terbentuk sebagai tindak lanjut dan langkah konkret dari amanat Seminar Hukum Na- sional 1963. RUU tersebut merupakan embrio Konsep KUHP yang hanya mengatur bagian umum yang direncanakan menggantikan Pasal 1 sampai dengan Pasal 103 buku I KUHP. Pasal 5 tentang legalitas dalam RUU tersebut menyatakan: "Pengadilan hanya dapat mengkualifikasikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana apabila pembuat undang-undang atau hukum tak tertulis yang hidup dalam kalangan masyarakat In- donesia dan yang tidak menghambat perkembangan masyarakat adil dan makmur telah menetapkan perbuatan itu sebagai tindak pidana dan mengancamnya dengan pidana." Dari Pasal tersebut diketahui bahwa perumusan suatu perbuatan sebagai tindak pidana dilakukan oleh dua prana- ta:10 pembuat undang-undang dan hukum tak tertulis yang hidup dalam kalangan masyarakat Indonesia. Permusan asas legalitas tersebut sesuai dengan rekomendasi resolusi bidang hukum pidana butir 2 dan 4 dalam Seminar Hukum Nasional 10 Pranata diartikan oleh Kamus Besar Bahasia Indonesia (1994) sebagai sistem tingkah laku sosial yang bersifat resmi serta adat istiadat dan norma yang mengatur tingkah laku itu, dan seluruh perlengkapannya, guna memenuhi berbagai kompleks kebutuhan manusia di masya- rakat. 5
HUKUM PIDANA ADAT BADUY DAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA 1963: asas legalita hendaknya disusun secara progresif ses- uai dengan kepribadian Indonesia (butir 2) dan Hal ini (peru- musan perbuatan jahat/tindak pidana. pen) tidak menutup pintu bagi larangan perbuatan-perbuatan menurut Hukum Adat yang hidup (butir 4). Lebih lanjut asas legalitas dalam RUU tersebut dijabarkan dalam penjelasan umum nomor 6 dan penjelasan Pasal 5. Penjelasan umum nomor 6 tersebut sebagai berikut:11 Asas nulla poena tidak dibuang, melainkan mendapatkan pe- nyempurnaan. Apabila dulu sifat dapatnya dipidana semata-ma- ta didasarkan atas hukum tertulis dengan membuang jauh-jauh hukum tak tertulis, maka dalam undang-undang itu hukum tak tertulis mendapat tempat yang wajar, akan tetapi dengan keten- tuan bahwa hukum tak tertulis itu harus hidup dalam kalangan masyarakat Indonesia dan tidak menghambat perkembangan masyarakat adil dan makmur. Penyempurnaan ini dimaksudkan, supaya undang-undang tidak kaku, melainkan luwes (flexible), karena perkembangan dan pergolakan yang terdapat dalam masyarakat selalu akan dapat direalisir oleh hakim.... Sementara penjelasan Pasal 5 sebagai berikut: Pasal ini adalah penyempurnaan dari asas nulla poena. Yang menetapkan sesuatu perbuatan sebagai tindak pidana adalah pembuat undang-undang dan hukum tak tertulis. Untuk hukum tak tertulis berlaku syarat 1. Hidup dalam kalangan masyarakat Indonesia 2. Tidak menghambat perkembangan masyarakat adil dan makmur.... Beberapa gambaran para ahli hukum diatas memberikan pemahaman bahwa usaha, keinginan dan rekomendasi untuk menggali dan menggunakan hukum asli yang dimiliki Indo- 11 Lihat lebih lanjut dalam Moeljatno. Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia dan Rencana Undang-undang Tentang Asas-asas dan Dasar-dasar Pokok Tata Hukum Indonesia. Jakarta. Bina Aksara.1985. hlm. 23-24. 6
BAB 1 PENDAHULUAN nesia telah lama ada bahkan telah diwujudkan dalam bentuk Rancangan Undang-Undang. Usaha untuk menggali hukum adat yang notabene hukum tak tertulis di Indonesia ini tak berhenti di masa-masa para ahli hukum (akademisi) pasca kemerdekaan melainkan ter- us dilakukan berkesinambungan dalam rangka pembaruan hukum pidana. Hal ini dapat terlihat misalnya dalam pidato pengukuhan Guru Besar Barda Nawawi Arief, menurutnya salah satu kajian alternatif yang sangat mendesak dan sesuai dengan ide pembaruan hukum nasional adalah kajian ter- hadap sistem hukum yang hidup di dalam masyarakat. Hal tersebut didasarkan pada beberapa rekomendasi dan amanat hasil Seminar Hukum Nasional, simposium, undang-undang dan berbagai kongres PBB mengenai The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders.12 Selain dua dasar tersebut (amanat nasional dan global), Barda Nawawi Arief menambahkan tiga alasan perlunya mempelajari hukum pidana dari sudut hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai berikut: Pertama, Pendidikan Tinggi (Fakultas) "Hukum" bukanlah Fakul- tas Undang-Undang, maka seyogianya yang dipelajari tidak ha- nya hukum tertulis (UU) tetapi juga hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Kedua, sebagai suatu lembaga ilmiah yang objektif seyogianya fakultas hukum juga mempelajari konsep/sistem hukum (pi- dana) dari berbagai keluarga hukum. Jadi tidak hanya berorien- tasi pada KUHP (WvS) yang termasuk "Civil Law System" ("The Romano-Germanic Family"), tetapi juga dapat "menoleh" atau berorientasi pada keluarga hukum lain yang lebih dekat dengan 12 Barda Nawawi Arief. Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia). (Pidato Pengukuhan Guru Besar). Semarang. Badan Penerbit Undip. 2007. hlm. 39-42. 7
HUKUM PIDANA ADAT BADUY DAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA karakteristik sumber hukum di Indonesia, yaitu keluarga hukum tradisional dan hukum agama.13 Ketiga, berhubungan dengan perkembangan konsep KUHP Baru yang memperluas perumusan asas legalitas di dalam Pasal 1 (1) KUHP secara materiel dengan menegaskan, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 (1) itu tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat. Ini berarti, perlu dipersiapkan "gener- asi baru" yang diharapkan mengetahui dan memahami seluk-be- luk hukum yang hidup dalam masyarakat (baik sistem nilainya, asas-asasnya maupun norma-norma dan sebagainya).14 Berbagai penelusuran dokumen dan tulisan para ahli hukum tersebut mengingatkan kembali pentingnya mengga- li hukum yang hidup dalam masyarakat (termasuk hukum adat) dalam rangka menuju pembaruan hukum pidana nasi- onal yang memiliki karakteritik masyarakat Indonesia. Di antara beragam hukum adat yang tersebar di Indone- sia, hukum adat Baduy adalah salah satu hukum adat yang ada di Indonesia dan berlaku mengatur masyarakat adat Baduy selama ratusan tahun dari generasi ke generasi. Bah- kan hingga kini hukum adat Baduy masih berlaku mengikat bagi masyarakat adat Baduy. Baduy adalah sebuah komuni- tas masyarakat terasing15 di Desa Kanekes Kecamatan Leuwi- 13 Barda Nawawi Arief lebih lanjut menuliskan bahwa Rene David dan John E.C. Brierley menyatakan bahwa sistem hukum di Indonesia termasuk sistem gabungan (mixed system), yaitu gabungan dari the Romano Germanic Family/Civil Law System (karena bekas jajahan Belanda, dengan Muslim and Customary Law (Adat Law). Lihat dalam Barda Nawawi Arief. Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia). (Pidato Pengukuhan Guru Besar). Semarang. Badan Penerbit Undip. 2007. hlm. 44. 14 Ibid., hlm. 45. Dalam perkembangannya, meskipun terjadi perubahan redaksional namun pada dasarnya perluasan (Draft awal konsep menyebutnya sebagai penyempurnaan) asas le- galitas tetap dipertahankan hingga konsep KUHP terbaru 2008 sesuai rekomendasi berbagai Seminar Hukum Nasional yang di antaranya mengamanatkan menjalinkan unsur agama dan adat dalam KUHP dan melihat perbandingan aturan-aturan pidana umum di lain-lain negara. 15 Suhada menuliskan penggunaan istilah masyarakat terasing bagi masyarakat Baduy adalah keliru. Masyarakat terasing didefinisikan Departemen Sosial sebagai masyarakat yang teriso- lasi dan memiliki kemampuan terbatas untuk berkomunikasi dengan masyarakat-masyarakat lain yang lebih maju, sehingga karena itu bersifat terbelakang serta tertinggal dengan proses 8
BAB 1 PENDAHULUAN damar Kabupaten Lebak, Banten. Sebagaimana masyarakat adat pada umumnya, mereka pun memiliki hukum adat sendiri yang berlaku mengikat pada masing-masing anggota masyarakatnya, termasuk hukum pidana adat, yang merupa- kan subsistem dari hukum adat Baduy. Persoalan menarik kemudian terjadi ketika ada persoalan yang mempertemukan kedua sistem hukum: hukum pidana adat Baduy dan hukum pidana nasional. Satjipto Rahardjo menyebut pertemuan dua bentuk hukum yang berbeda terse- but sangat dramatis, karena bukan hanya persoalan format hukum yang berbeda namun juga pertemuan antara dua cara hidup atau kultur.16 Pertemuan dua sistem hukum tersebut (hukum pidana adat Baduy dan hukum pidana nasional) pernah terjadi pada tahun 2005 di Pengadilan Negeri Rangkasbitung, Lebak Ban- ten. Kedua sistem hukum tersebut memiliki yurisdiksi kri- minal yang sama atas Sadim bin Samin, lelaki berusia 40 tahun warga Kampung Cikeusik,17 Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.18 Untuk mendapatkan pengetahuan mengenai hukum pidana adat Baduy, hakim pada saat itu mendatangkan Jaro Dainah, Jaro mengembangkan kehidupan ekonomi, politik, sosial budaya, keagamaan dan ideologi. Mas- yarakat Baduy, menurut Suhada lebih tepat dikatakan sebagai masyarakat yang mengasingkan diri. Masyarakat Baduy menjalin intensitas komunikasi dengan masyarakat luar melalui kun- jungan. Mereka memiliki sistem sendiri dalam pemenuhan sandang, pangan dan papan sehari- hari yang telah dijalani lama turun temurun. Mereka memilih hidup dengan memegang teguh hukum adat yang mereka miliki. Lihat dalam Suhada. Masyarakat Baduy dalam Rentang Sejarah. Dinas Pendidikan Propinsi Banten. 2003. hlm. 16. 16 Satjipto Rahardjo. Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya. Yogyakarta. Genta Press. 2008. hlm. 39. 17 Cikeusik adalah salah satu kampung dari tiga kampung Baduy Dalam yang berada di Desa Kanekes: Cibeo, Cikeusik dan Cikartawana. Desa Kanekes terdiri dari 52 kampung: 3 Kampung Baduy Dalam dan 49 Kampung Baduy Luar. 18 Sadim divonis pidana penjara 7 (tujuh) bulan 8 (delapan) hari karena melakukan pengania - yaan yang mengakibatkan mati. Sadim juga dikenai hukuman pidana adat Baduy berupa tidak boleh lagi masuk Baduy selama tujuh turunan. Lihat lebih lanjut dalam Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung No. 210/Pid B/2005/PNRKB. 9
HUKUM PIDANA ADAT BADUY DAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA Pemarentahan Baduy, sebagai saksi untuk menjelaskan sanksi adat Baduy atas peristiwa pembunuhan yang dilakukan Sa- dim bin Samin.19 Rekomendasi nasional dan global (Seminar Hukum Na- sional dan Kongres PBB), usaha dan saran para ahli hukum serta peristiwa pertemuan dua sistem hukum yang pernah terjadi tersebut itulah yang kemudian mengusik rasa ingin tahu penulis, untuk melakukan penulisan lebih lanjut men- genai sistem hukum adat Baduy, khususnya sistem hukum pi- dana adat Baduy. Mengingat kenyataan bahwa hukum pidana adat Baduy masih ada dan berlaku mengikat bagi masyarakat Baduy dan juga masyarakat luar Baduy yang berada di ka- wasan Baduy, sementara pengetahuan mengenai hal tersebut masih sangat minim. 19 Hingga saat ini, dalam catatan penulis belum ada buku yang menuliskan pengetahuan mengenai hukum pidana adat Baduy secara utuh. Beberapa buku mengenai Baduy lebih banyak menuliskan sejarah dan keseharian masyarakat Baduy seperti yang ditulis Suhada (Masyarakat Baduy dalam Rentang Sejarah) dan Djoewisno (Potret Kehidupan Maysarakat Baduy). 10
2 "TRANSPLANTASI" HUKUM DAN MASALAHNYA A. "TRANSPLANTASI" HUKUM Hukum modern yang digunakan masyarakat Indone- sia dewasa ini merupakan hasil dari suatu proses panjang dari hukum di zaman Romawi yang diadopsi Perancis hing- ga pecahnya revolusi Perancis yang menjadi embrio hukum modern hingga ditinggalkannya ancient regime. Perancis ke- mudian menguasai Belanda dan membawa pengaruh besar dalam Hukum Belanda. Wetboek van Strafrecht (WvS) di Belanda adalah duplikasi dari Code Penal Perancis yang pernah diberlakukan di Be- landa. Belanda kemudian menguasai Indonesia, dan dengan asas konkordansi lahirlah Wetboek van Strafrecht voor Ned- erlandsch-Indie. Hukum yang ditinggalkan Belanda untuk kita adalah hukum modern yang dilandasi nilai-nilai individualis-liber- al. Hal ini dikarenakan WvS berasal dari "Civil Law System" atau "The Romano-Germanic Law" yang menurut Rene David
HUKUM PIDANA ADAT BADUY DAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA banyak dipengaruhi oleh sistem nilai atau ajaran yang sangat menonjolkan paham "individualism, liberalism, dan individual right"20 yang menurut Soepomo nilai-nilai tersebut menyim- pang dari corak hukum adat yang komunal, magis religius, serba konkret dan sangat visual.21 Uraian singkat tersebut menjelaskan bahwa pada dasar- nya hukum modern yang diwariskan Belanda ke Indonesia adalah hukum yang dari negeri Belanda ke Indonesia. Hal menarik kemudian diketa- hui bahwa pernah terjadi pertentangan tentang "pencangko- kan"/transplantasi hukum di kalangan orang Belanda sendiri. Kritik itu dilontarkan J. van der Vinne,22 yang mengemu- kakan keberatan-keberatan, yang terutama bersandar pada anggapan, bahwa hukum Belanda akan janggal (niet geëigend) jika diberlakukan di Hindia Belanda (Indonesia):23 "Buat suatu negeri yang mempunyai penduduk berjuta-juta ma- nusia yang bukan beragama nasrani dan penyembah berhala yang mempunyai pelbagai agama serta adat istiadat, sedangkan pen- duduknya yang beragama Islam amat besar kesetiaannya pada sendi-sendi agamanya serta undang-undang dan adat kebiasaan mereka yang tertulis, sehingga diperlakukannya hukum Belanda akan berarti suatu pelanggaran atas hak-hak, adat istiadat dar- ipada golongan penduduk yang bukan bangsa Eropa, serta suatu pemecahan dari beberapa banyak bangunan-bangunan hukum, undang-undang serta adat-adat yang berlainan satu dengan 20 Pujiyono. Kumpulan Tulisan Hukum Pidana. Bandung. Mandar Maju. 2007. hlm. 67. 21 Hilman Hadikusumah. Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat. Bandung. Alumni. 1980. hlm. 52. 22 J. Van der Vinne adalah anggota luar biasa Raad van State (suatu badan penasihat tertinggi Kerajan Belanda) yang diangkat khusus untuk memberikan pertimbangan atas hasil kerja panitia Mr. C.J Scholten van Oud Haarlem yang dibentuk pada 31 Oktober 1837 untuk mempersiapkan penyesuaian hukum yang berlaku di Indonesia (Hindia Belanda) berkaitan dengan pembaruan hukum di negeri Belanda. Pengangkatan J. van der Vinne disebabkan kurangnya pengetahuan anggota-anggota Raad van State dalam hal-hal yang berkaitan dengan Hindia Belanda. 23 R. Supomo dan R. Djokosutono. Sejarah Politik Hukum Adat (Djilid II). Jakarta. Djambatan. 1954. hlm. 19. 12
BAB 2 "TRANSPLANTASI" HUKUM DAN MASALAHNYA yang lain berhubung dengan tempat atau daerah ataupun golong- an manusia (orang-orang) di Hindia." Kajian tentang hukum yang dicangkokan ternyata tak berhenti di masa kolonial saja. Benny Simon Tabalujan, Dosen Nanyang Technological University, Singapore, menuliskan hal menarik dalam tesis doktornya di University of Melbourne pada Desember 2000. Tabalujan menjadikan Indonesia se- bagai tempat penelitiannya. Dalam tesisnya, Tabalujan menu- liskan:24 " Robert Seidman, who coined the term 'the Law of Non-trans- ferability of Law', argued that transferrence of rules from one cul- ture to another would not work because a rule 'cannot be expected to induce the same sort of role-performance as it did in the place of origin." Pendapat Seidman yang dikutip Tabalujan tersebut men- jelaskan bahwa pemindahan hukum yang berasal dari satu budaya ke budaya lainnya tidak akan bekerja. Hal tersebut dapat dimaklumi karena terdapat perbedaan nilai yang ber- beda, sehingga hukum yang "dicangkokan" tersebut tidak dapat berperan sebagaimana ia berperan di tempat asalnya. Hal ini sejalan dengan laporan Kongres PBB ke VI The Preven- tion of Crime and the Treatment of Offenders bahwa "the im- portation of foreign cultural patterns which did not harmonize with the indigenous culture had a criminogenic effect".25 Se- lanjutnya dalam kongres yang sama dinyatakan antara lain:26 24 Benny Simon Tabalujan. Legal Development in Developing Countries (The Role of Legal Cul- ture). Singapore. 2001. hlm. 6. 25 Pujiyono. Kumpulan Tulisan Hukum Pidana. Bandung. Mandar Maju. 2007. hlm. 76. 26 Barda Nawawi Arief. Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Gene- rasi Baru Hukum Pidana Indonesia). (Pidato Pengukuhan Guru Besar). Semarang. Badan Penerbit Undip. 2007. hlm. 39-42. 13
HUKUM PIDANA ADAT BADUY DAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA Often, lack of consistency between laws and reality was crimino- genic; the farther law was removed from the feeling and the values shared by the comunity, the greater was the lack of confidence and trust in efficacy of the legal system. Pandangan dan pernyataan di atas menjelaskan betapa nilai-nilai budaya asli dari suatu daerah memegang peranan penting dari berjalannya suatu tatanan hukum. Pola-pola pemasukan budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya asli akan menghasilkan faktor kriminogen. Semakin jauh un- dang-undang bergeser dari perasaan dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, semakin besar ketidakpercayaan akan keefektifan sistem hukum itu. Berkaitan dengan hal tersebut, di Indonesia, hukum na- sional yang merupakan hukum modern telah menjadi sema- cam beban budaya bagi masyarakat lokal di berbagai daerah di Indonesia. Setidaknya telah ada dua penelitian disertasi di Universitas Diponegoro yang mengkaji hukum nasion- al yang menjadi beban budaya lokal. Penelitian pertama dilakukan Bernard L Tanya pada tahun 2000 yang berjudul Beban Budaya Lokal Menghadapi Regulasi Negara.27 Bernard melakukan studi lapangan pada masyarakat Sabu di Sum- ba. Masyarakat Sabu adalah masyarakat yang sederhana. Bagaimanapun sederhana, tidak berarti mereka hidup tanpa tatanan, tanpa norma sosial yang memandu hidup mereka. Rupa-rupanya mereka sudah merasa "di rumah" dan bahagia dengan itu. Kehidupan mereka penuh dengan dimensi spirit, seperti bahasa, aksara, simbol-simbol komunikasi serta berb- agai negosiasi maknawi lainnya.28 Dalam kata-kata Bernard, 27 Disertasi tersebut telah dikonversi menjadi buku berjudul Hukum dalam Ruang Sosial 28 Satjipto Rahardjo. Biarkan Hukum Mengalir. Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum. Penerbit Buku Kompas. 2007. hlm. 50. 14
BAB 2 "TRANSPLANTASI" HUKUM DAN MASALAHNYA masyarakat Sabu harus belajar kembali memahami hukum nasionalnya sendiri. Polsek baru hadir sekitan tahun 70-an dan (perwakilan) kejaksaan baru dikenal di Sabu pada tahun 90-an. Belum lagi berbicara mengenai hal-hal yang lebih da- lam, baru berhadapan dengan lembaga-lembaga hukum pun sudah merupakan pengalaman baru tersendiri. Siapa yang saya hadapi ini? Apa pekerjaannya? Mengapa harus ada di sini? Begitu kira-kira pertanyaan yang berkecamuk dalam kepala rakyat Sabu berhadapan dengan aparat kepolisian, kejaksaan dan lain-lain.29 Penelitian berikutnya ditulis oleh Karolous Kopong Me- dan yang juga bercerita tentang adanya beban lokal atas hu- kum nasional yang diwakili oleh hukum pidana. Disertasi Karolus mengambil setting di Lamaholot, Flores, Nusa Teng- gara Timur. Masyarakat Lamaholot memiliki sendiri pikiran tentang bagaimana suatu sengketa seharusnya diselesaikan. Dalam menyelesaikan kasus sengketa, apa pun jenisnya dan melalui jenis pengadilan yang mana pun, baik negara mau- pun lokal, masyarakat Lamaholot selalu mengupayakan agar prosesnya dilanjutkan hingga ke tahapan perdamaian, melalui suatu ritus adat, yang disebut mela sareka (ritus per- damaian). Kendati pengadilan negara diterima dan dijalan- kan, hal itu tidak menghentikan proses di luar pengadilan negara tersebut. Putusan pengadilan negara akan dirasakan sebagai beban oleh masyarakat Lamaholot, apabila ritus dan tradisi mela sareka tersebut tidak dijalankan. Ini merupakan semacam protes masyarakat lokal terhadap cara kerja penga- dilan dan hukum negara, yang berbeda dengan yang diterima dan yang diyakini masyarakat setempat.30 29 Ibid. 30 Ibid. 15
HUKUM PIDANA ADAT BADUY DAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA Sama halnya dengan masyarakat Lamaholot di Flores dan masyarakat Sabu di Sumba, masyarakat Baduy adalah masyarakat sederhana yang hidup dalam keseharian dengan tatanan lokal yang sanggup membuat mereka hidup dengan teratur selama ratusan tahun. Mereka hidup harmonis ber- dampingan dengan alam dan sesama manusia. Masyarakat Baduy adalah peladang, menanam padi huma, memanen dan menyimpannya pada leuit (lumbung) masing-masing ke- luarga yang terletak di pinggir desa. Jika ada manusia yang tak membutuhkan uang, maka kita akan menemukannya di Baduy. Mereka lahir, berkembang menjadi dewasa, meladang, mandiri, menikah, memiliki anak, meninggal dan demikian seterusnya. Sekolah mereka adalah alam dan lingkungan- nya.31 Meskipun kini sebagian masyarakat Baduy telah menge- nal uang dengan menjual hasil hutan seperti madu, gula aren, koja dan jarog (tas dari kulit kayu teureup), namun kegiatan tersebut merupakan mata pencaharian alternatif/sambilan setelah menanam padi di ladang.32 Uang yang didapatkan kemudian tidak digunakan untuk kebutuhan primer, namun digunakan untuk hal-hal lain seperti makanan modern kesu- kaan mereka, mie instan.33 Tidak ada keperluan lain yang mereka butuhkan. Mereka tak diperkenankan memiliki ba- rang-barang modern yang biasa kita butuhkan seperti: jam 31 Sekolah formal adalah salah satu hal yang dilarang adat Baduy. Wawancara awal pra pene- litian dengan Aman Sukarso, mantan Sekda Serang. Menurutnya dalam acara seba (kunjungan rutin tahunan ke pemerintahan yang dilakukan perwakilan masyarakat Baduy) ada tiga hal yang tiap seba selalu diulang, minta dilindungi dan dihargai agar jangan ada sekolah, sawah dan masjid di wilayah Baduy. 32 Suhada. Masyarakat Baduy dalam Rentang Sejarah Banten. Dinas Pendidikan Banten 2003. hlm. 25. 33 Nasib (25), seorang pedagang makanan yang berkeliling dari Baduy Luar hingga Baduy Dalam, rata-rata sepekan bisa menjual 10 kardus atau 400 bungkus mi instan. Kompas. Senin 27 September 2004. 16
BAB 2 "TRANSPLANTASI" HUKUM DAN MASALAHNYA tangan, televisi, sabun, sepeda motor. Jika ditanyakan pada masyarakat Baduy mengapa tak menggunakan barang-ba- rang sebagaimana disebutkan, jawaban mereka singkat, "teu meunang ku adat" (tidak boleh oleh adat). Masyarakat Baduy bahkan tidak memerlukan dokter jika sakit, mereka punya cara sendiri dengan memanfaatkan alam sebagai bahan obat- obatan.34 Kearifan lokal dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat Baduy sebagaimana digambarkan singkat di atas harus diper- hatikan oleh tiap negara di mana nilai-nilai tersebut hidup. Berkaitan dengan hukum pidana, berbagai Kongres PBB me- ngenai Prevention Crime and the Treatment of Offenders telah menegaskan pentingnya memperhatikan nilai-nilai budaya yang ada pada tiap-tiap negara. Hal tersebut misalnya terdapat dalam Deklarasi Caracas yang dihasilkan pada kongres PBB ke-6 tahun 1980 menegaskan:35 Crime prevention and criminal justice should be considered in the context of economic development, political system, social and cultural values and social change, as well as in the context of the new international economic order. (garis bawah dari penulis). it is a matter of great importance and priority that programmes for crime prevention ant the treatment of offenders should be based on the social, cultural, political, and economic circumstance of each country, in a climate of freedom and respect for human rights, and that member states should develop an effective capaci- ty policy, coordinate with strategies for social, economic, political and cultural development. (garis bawah dari penulis) 34 Pada tahun 1998 penulis berkesempatan melakukan kajian terhadap masyarakat Baduy Dalam. Deskripsi singkat tersebut merupakan gambaran yang didapat penulis selama berada dua hari di Desa Baduy Dalam Cibeo dan beberapa referensi. 35 SiXth UN Congress, Report, 1981, hlm. 3, dalam Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebi- jakan Hukum Pidana. Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta. Kencana-Prenada Media Group. 2008. hlm. 5. 17
HUKUM PIDANA ADAT BADUY DAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA Dalam salah satu pertimbangan "Milan Plan Action" yang dihasilkan Kongres PBB ke-7 tahun 1985 di Milan (Italia) juga ditegaskan, bahwa:36 - Crime prevention and criminal justice should be considered in context of economic development, political systems, social and cultural values and social changes. As well as in the context of the new international economic order. The criminal justice system should be fully responsive to the diversity of political, economic, and social systems and to the constantly evolving conditions of society. (garis bawah dari penulis) Di dalam "Guiding Principles for Crimes Prevention and Criminal Justice in the Context of Development and an New International Economic Order" yang juga dihasilkan oleh Kongres PBB ke-7 di Milan, antara lain dinyatakan di dalam sub B mengenai "National Development and the Prevention of Crime."37 Systematic approach 15. Crime prevention and criminal justice should not be treated as isolated problems to be tackled by simplistic, fragmentary meth- ods, but rather as complex and wideranging activities requiring systematic strategies and differentiated in relation to: (a) The socio-economic, political and cultural context and cir- cumstances of the society in which they are applied ; (garis bawah dari penulis). (b) ... (c) ... Komisi I Kongres PBB ke-6 yang membicarakan "Crime trend and crime prevention strategies antara lain menya- 36 Seventh UN Congress, Dokumen A/CONF.121/L.15, hlm. 3. Ibid. 37 United Nation, Guiding Principles for Crimes Prevention and Criminal Justice in the Con - text of Development and an New International Economic Order, UN Departement of Public Information, August 1988, hlm. 9-10. Ibid. 18
BAB 2 "TRANSPLANTASI" HUKUM DAN MASALAHNYA takan:38 " the corelation betwen development and increasing criminal- ity could not be accepted as principle. development was not rationally planned, disregarded cultural and moral values and did not include integrated social defence strategies".(garis bawah dari penulis). Barda Nawawi Arief dalam buku Bunga Rampai Kebija- kan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru menuliskan bahwa pernyataan-pernyataan Kongres PBB tersebut di atas menegaskan bahwa: (1) Pembangunan itu sendiri pada hakikatnya memang tidak bersifat kriminogen, khususnya apabila hasil-hasil itu didis- tribusikan secara pantas dan adil kepada semua rakyat serta menunjang seluruh kondisi sosial; (2) Namun demikian, pembangunan dapat bersifat kriminogen atau dapat meningkatkan kriminalitas apabila pembangu- nan itu: a. b. perencanaannya timpang atau tidak seimbang; c. mengabaikan nilai-nilai kultural dan moral (garis bawah tidak direncanakan secara rasional; d. dari penulis); serta tidak mencakup strategi perlindungan masyarakat yang integral. Pada beberapa bagian, kekhawatiran sifat kriminogen yang muncul sebagai akibat dari pembangunan yang meng- abaikan nilai-nilai kultural dan moral mulai dirasakan di daerah Baduy. Misalnya perambahan hutan oleh warga di luar Baduy yang menurut warga Baduy telah masuk dalam kawasan tanah adat Baduy.39 38 SiXth UN Congress, Report, 1981, hal, 42. Ibid, hlm. 7. 39 Penyerobotan Tanah Baduy Merajalela. Senin 8 Mei 2006. Di- akses 2 Januari 2009. 19
HUKUM PIDANA ADAT BADUY DAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA B. HUKUM ADAT VERSUS HUKUM MODERN (HUKUM TERTULIS) L.J. van Apeldoorn pernah menulis bahwa hukum ter- dapat di seluruh dunia, di mana terdapat pergaulan hidup manusia.40 Tulisan van Apeldoorn tersebut kemudian disepa- kati oleh E. Utrecht, ia menuliskan sebagai berikut:41 Supaya perdamaian dalam masyarakat tetap ada maka mas- yarakat membutuhkan petunjuk hidup (levensvoorschriften) - yang biasanya diberi nama kaidah (norma) - yang terdapat dalam hukum, kebiasaan, adat istiadat, agama dan kesusilaan. Oleh karena masyarakat justru memerlukan petunjuk hidup itu, maka petunjuk hidup itu menjadi gejala sosial, yakni suatu gejala yang terdapat dalam masyarakat. Sekali lagi kami nyatakan bahwa hu- kum adalah suatu gejala sosial, dan tiada masyarakat yang tidak mengenal hukum.42 Utrecht menegaskan kembali bahwa tidak ada masya- rakat yang tidak mengenal hukum sebagai persetujuan ter- hadap van Apeldoorn yang menyatakan hukum terdapat di seluruh dunia sepanjang terdapat pergaulan hidup manusia. Penegasan ini disebabkan adanya sebagian pendapat yang beranggapan bahwa ada beberapa masyarakat yang tidak mengenal (memiliki) hukum.43 40 L.J. van Apeldoorn. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta. Pradnya Paramita. 1981. hlm. 19. 41 E Utrecht. Pengantar dalam Hukum Indonesia. Jakarta. PT Penerbitan Universitas. 1966. hlm. 10. 42 Tulisan Utrecht pada bagian ini dirasa tegas dengan adanya penekanan "Sekali lagi kami nyatakan..." hal tersebut dilakukan untuk mematahkan anggapan bahwa hukum hanya terdapat dalam masyarakat beradab, sebagaimana ditulis N.S.Timasheff. An Introduction to The Sociology of Law. Cambridge. 1939 hlm. 273 yang menuliskan bahwa hukum barulah timbul, jika suatu bangsa telah mencapai tingkat kebudayaan yang tertentu, sehingga pada waktu ini masih juga terdapat sejumlah bangsa-bangsa yang primitif yang tidak mengenal hukum. Utrecht menyebut Timasheff sebagai pengarang yang mempertahankan anggapan yang usang dan salah. Sebelum - nya anggapan bahwa hukum itu terdapat di seluruh dunia asal ada suatu masyarakat manusia belumlah diterima umum hingga ada penyelidikan yang diadakan oleh antropologi budaya yang telah dapat mempengaruhi ilmu hukum modern. Lihat lebih lanjut dalam E Utrecht. Pengantar dalam Hukum Indonesia. Jakarta. PT Penerbitan Universitas. 1966. 43 Ibid. 20
BAB 2 "TRANSPLANTASI" HUKUM DAN MASALAHNYA E. Adamson Goebel, seorang antropolog kemudian men- jelaskan lebih lanjut mengenai empat fungsi dasar dari hu- kum di masyarakat:44 1. Menetapkan pola hubungan antara anggota masyarakat dengan cara menunjukkan jenis-jenis tingkah laku yang mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang. 2. Menentukan alokasi wewenang memerinci siapa yang boleh melakukan paksaan, siapa yang harus menaatinya, siapa yang memilih sanksi yang tepat dan efektif. 3. Menyelesaikan sengketa. 4. Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuai- kan diri dengan kondisi-kondisi kehidupan yang beru- bah, yaitu dengan cara merumuskan kembali hubungan- hubungan esensial antara anggota-anggota masyarakat. Untuk dapat melihat suatu hukum atau sistem hukum dalam masyarakat (termasuk fungsinya sebagaimana disam- paikan Goebel) Friedman lebih lanjut kemudian memberikan guidance (pedoman) sebagai berikut:45 There are many ways, in fact, to look at the law or the legal system. One way is as "the law" that is set of rules or norms, written or unwritten, about right or wrong behaviour, duties and right. Menurut Friedman, salah satu cara untuk dapat melihat sebuah sistem hukum adalah dengan melihat hukum dari kumpulan peraturan atau norma, baik tertulis maupun tidak tertulis, tentang perilaku yang benar dan salah, tentang hak dan kewajiban. Uraian Friedman tersebut menjelaskan bah- 44 Ronny Hanitijo Soemitro. Permasalahan Hukum di dalam Masyarakat. Bandung. Alum- ni.1980. hlm. 2. 45 Lawrence M. Friedman. The Legal System, A Social Science Perpective, New York, Russel Sage Foundation, 1975. Page. 1. 21
HUKUM PIDANA ADAT BADUY DAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA wa terdapat dua bentuk norma yang mengatur benar-salah, hak-kewajiban. Dua bentuk norma tersebut disusun dalam bentuk tertulis dan tidak tertulis. Dua bentuk norma tersebut sebelumnya telah menja- di perdebatan panjang yang diawali dua tokoh besar yuris Jerman yang mewakili aliran sejarah dan aliran positivis. Aliran mazhab sejarah diwakili Friedrich Carl von Savigny (1779-1861), yang membela pengakuan daya cipta hukum dari semangat rakyat, menentang kodifikasi, karena hukum menurutnya, harus lahir secara historis dari jiwa rakyat. Menurut von Savigny, kodifikasi hukum selalu membawa serta efek negatif, yakni menghambat perkembangan hukum. Sejarah berkembang terus, tetapi hukum telah ditetapkan. 46 Sementara Thibaut berpandangan bahwa hukum harus di- kodifikasi. Rakyat harus dapat membaca dalam kitab un- dang-undang, bagaimana hubungan-hubungan hukum lahir, berubah dan berakhir. Ia menghendaki agar penguasa negara menghentikan kekuasaan hukum kebiasaan yang senantiasa - sedikit banyak - tidak menentu dan berubah-ubah menurut tempat dan waktu.47 Pertarungan akademis tersebut tidak bisa dengan seder- hana dinilai bahwa yang benar adalah von Savigny, atau se- baliknya, Thibaut yang benar. Keduanya memiliki landasan dan sisi historis yang harus dipahami. Seperti halnya, masa kelam menjelang Revolusi Perancis di abad XVIII mengabar- kan bahwa hukum yang tidak dituliskan secara tegas telah menyengsarakan rakyat.48 Kesewenang-wenangan penguasa 46 Theo Huijbers dalam Komariah Emong Sapardjaja. Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia. Bandung. Alumni. 2002. hlm. 13. 47 Ibid. 48 Kesewenang-wenangan para raja pada abad ke-XVIII di Perancis di bidang hukum ketika itu tecermin antara lain dalam putusan-putusan para hakim yang sewenang-wenang, baik 22
BAB 2 "TRANSPLANTASI" HUKUM DAN MASALAHNYA pada saat itu mendapat kritikan terutama dari Paul Johan An- selm von Feuerbach, Montesquieu (L'esprit des Lois 1748), J.J. Rousseau (Du Contrat Social 1762), dan Beccaria (Dei delitti e delle pene/on crime on punishment).49 Maka abad XIX menjadi periode penting bagi hukum tertulis. Hukum mulai ditetap- kan dan dituliskan, bahkan pada akhirnya dikodifikasikan dalam sebuah kitab undang-undang. Pada masa itu tentu saja era hukum modern ini dipandang baik, karena telah mening- galkan ancient regime (zaman kuno), di mana tak pernah ada kejelasan batasan kejahatan, sehingga kesewenang-we- nangan penguasa merajalela. Kejahatan saat itu - yang berasal dari zaman Romawi - tidak dirumuskan dalam undang-undang. Di Zaman Romawi dikenal kejahatan yang dinamakan crimina extra ordinaria yang artinya kejahatan-kejahatan yang tidak disebut dalam undang-undang. Di antara crimina extra ordinaria ini yang sangat terkenal adalah crimina stellionatus yang artinya per- buatan jahat, durjana.50 Pada abad pertengahan kemudian Hukum Romawi dite- rima di Eropa Barat. Pengertian tentang crimina extra ordi- naria juga dibawa dan diterima oleh raja-raja yang berkua- sa. Hubungan ini menjelaskan pada kita keterkaitan antara hukum Romawi dan hukum Eropa Barat. Maka tradisi kese- wenang-wenangan penguasa di zaman Romawi diteruskan di Eropa Barat hingga akhirnya mendapat banyak kritikan dalam menentukan perbuatan-perbuatan yang mana adalah merupakan perbuatan-perbuatan terlarang dan perbuatan yang mana lagi adalah merupakan perbuatan -perbuatan tidak terlarang maupun tentang jenis hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan kepada orang-orang yang dianggap telah melanggar larangan-larangan tersebut. Lihat lebih lanjut dalam P.A.F. Lamintang. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung. Sinar Baru. 1984. hlm. 121. 49 P.A.F. Lamintang. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung. Sinar Baru. 1984. hlm. 128-129 50 Moeljatno. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta. Rineka Cipta. 2002. hlm. 24. 23
HUKUM PIDANA ADAT BADUY DAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA dari Feuerbach, Montesquieu, J.J. Rousseau dan Beccaria se- bagaimana dituliskan sebelumnya. Adanya anggapan orang pada umumnya yang mengatakan hukum pidana adalah hukum undang-undang adalah suatu kesimpulan dari "sine praevia lege poenali", yang merupakan bagian dari adagium terkenal dari von Feurbach, nullum delictum noela poena sine praevia lege poenali.51 Pada hakikatnya tujuan dari kiritikan atas kesewenang- wenangan hukum sehingga hukum perlu dibuat secara tertu- lis adalah untuk menciptakan kepastian hukum dan menja- min kebebasan-kebebasan manusia. Untuk memaknai kepastian hukum lebih lanjut, dapat di - lihat melalui empat hal yang dikemukakan Gustav Radbruch sebagai berikut: 52 Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah pe- rundang-undangan (gesetzliches Recht). Kedua, bahwa hukum didasarkan pada fakta (Tatsachen), bukan suatu rumusan yang tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti "kemauan baik", "kesopanan". Ketiga bahwa fakta itu harus di- rumuskan dalam dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan. Keempat hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah. Lebih lanjut Fuller (1971) memberikan pandangan yang berkaitan dengan kepastian hukum sebagai berikut:53 1. Suatu sistem hukum terdiri dari peraturan-peraturan, ti- dak berdasarkan putusan-putusan sesaat untuk hal-hal tertentu (ad hoc); 2. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik; 51 Komariah Emong Sapardjaja. Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia. Bandung. Alumni. 2002. hlm. 12. 52 Satjipto Rahardjo. Hukum dalam Jagat Ketertiban. Jakarta. UKI Press. 2006. hlm. 26. 53 Ibid. 24
BAB 2 "TRANSPLANTASI" HUKUM DAN MASALAHNYA 3. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem; 4. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti umum; 5. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan; 6. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan; 7. Tidak boleh sering diubah-ubah; dan 8. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari. Satjipto Rahardjo - juga banyak penulis dan ilmuwan lain - mengelompokkan Radbruch dan Fuller dalam kubu liberal-individual. Kepastian hukum dijadikan bastion (ben- teng) untuk menjaga dan menjamin keselamatan individu.54 Peristiwa kelam kesewenang-wenangan hakim di Peran- cis pada abad XVIII sebagai akibat dari tidak dituliskannya jenis-jenis crimina stellionatus (perbuatan jahat, durjana) da- lam undang-undang, sehingga melahirkan ketidakpastian hu- kum sebenarnya tidak dapat disamakan dengan hukum adat/ adat law/customary law/adat recht yang juga pada umumnya tidak dituliskan dalam bentuk undang-undang dan dikodifi- kasikan.55 Kepastian hukum juga terdapat dalam hukum adat yang pada umumnya tidak dibuat secara tertulis, sebab salah satu corak hukum adat menurut Hilman Hadikusumah ada- lah serba konkret, hubungan-hubungan hukum yang dilaku- kan berjalan serasi, jelas dan nyata, tidak samar dan tersem- 54 Ibid. 55 Hukum Adat pada umumnya tidak dikodifikasi (dihimpun dalam suatu atau beberapa kitab undang-undang menurut sistem tertentu). Hal ini tidak berarti tidak ada hukum adat yang ditu - lis atau dibuat menjadi buku. Namun sebagian besar hukum adat itu memang tidak tertulis dan tidak pula dicatat-catat. Lihat lebih lanjut dalam Hilman Hadikusumah. Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat. Bandung. Alumni. 1980. hlm. 57. 25
HUKUM PIDANA ADAT BADUY DAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA bunyi.56 Dalam konteks masyarakat Baduy, terbukti selama ra- tusan tahun dapat menjaga keharmonisan hubungan baik sesama warganya ataupun terhadap alam lingkungannya. Hukum adat Baduy (termasuk di dalamnya hukum pidana adat Baduy) terbukti dapat terselenggara tanpa adanya kes- ewenang-wenangan seperti yang terjadi pada abad XVIII di Perancis. Jika ada pelanggaran yang dilakukan masyarakat Baduy, sanksi adatnya telah jelas dipahami oleh masyarakat Baduy dan menerima kepastian hukum yang akan diterima sebagai konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan.57 Na- mun demikian, hingga saat ini belum diketahui apakah hu- kum pidana adat Baduy memiliki sumber hukum tertulis atau atau hanya kaidah-kaidah tidak tertulis yang telah dijalani secara turun temurun.58 Untuk dapat meneliti hal ini Soekan- to memberikan pedoman cara mengetahuinya yaitu hidup dalam masyarakatnya sendiri. Cara tersebut disarikan dari penelitian Snouck Hurgronje yang meneliti masyarkat Gayo, menurut Hurgronje, adat, baik sebagai hukum maupun se- bagai adat istiadat, hanya dapat dipahami dengan menyelami kehidupan, menyelidiki asal mulanya dan mempelajari cara- nya orang menerangkannya.59 56 Ibid. hlm. 56. 57 Sebagian masyarakat yang penulis temui di tahun 1998 selalu mengatakan "teu beunang ku adat" (tidak boleh oleh adat) jika ditanyakan beberapa pertanyaan seperti kenapa tak menggu- nakan sabun untuk mandi? Kenapa tak pernah naik mobil untuk bepergian? Kenapa tak boleh difoto? Sanksi bagi pelanggarnya telah dipahami warga Baduy, di antaranya dikeluarkan dari warga Baduy Dalam menjadi warga Baduy Luar. Baduy luar adalah warga Baduy yang lebih longgar dalam hal aturan adat, beberapa warga di antaranya merupakan warga Baduy Dalam yang melanggar aturan adat. 58 Hal ini mungkin dipengaruhi oleh salah satu aturan adat Baduy yang melarang orang asing untuk datang ke Baduy, sehingga penelitian-penelitian mengenai hukum adat Baduy tidak sebanyak penelitian pada daerah-daerah adat lainnya. 59 Soekanto. Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat. Jakarta. Raja Grafindo Persada, 1996. hlm. 62. 26
BAB 2 "TRANSPLANTASI" HUKUM DAN MASALAHNYA Hukum pidana adat sendiri diartikan sebagai hukum yang hidup (living law) dan akan terus hidup selama ada manusia budaya, ia tidak akan dapat dihapus dengan perun- dang-undangan. Andaikata juga diadakan undang-undang yang menghapuskannya, akan percuma juga. Malahan hu- kum pidana perundang-undangan akan kehilangan sumber kekayaannya oleh karena hukum pidana adat itu lebih erat hubungannya dengan antropologi dan sosiologi daripada perundang-undangan.60 Hilman Hadikusumah lebih lanjut menuliskan bahwa jika kita membicarakan tentang hukum pidana adat, berarti kita berusaha mencari pengertian ten- tang hukum adat yang mengatur tentang pelanggaran-pe- langgaran hukum adat yang menyebabkan terganggunya keseimbangan masyarakat dan seterusnya mencari penger- tian tentang cara bagaimana masalah yang mengganggu kese- imbangan masyarakat itu diselesaikan.61 Dalam perkembang- annya hukum pidana adat adalah salah satu bidang hukum adat yang keberadaannya terdesak oleh keberadaan hukum kolonial. Di antara bidang hukum adat, hanya hukum perdata adat materiil yang tidak terdesak oleh zaman penjajahan.62 60 Hilman Hadikusumah dalam Nyoman Serikat Putra Jaya. Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaruan Hukum Pidana. Bandung. Citra Aditya Bakti. 2005. hlm. 34. 61 Hilman Hadikusumah. Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat. Bandung. Alumni. 1980. hlm. 98. 62 Surojo Wignjodipuro. Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat. Jakarta. Gunung Agung, 1982. hlm. 18. 27
3 URGENSI KAJIAN HUKUM ADAT A. HUKUM ADAT "Das recht ist und wird mit dem volke" (Hukum itu hidup dan tumbuh bersama-sama dengan rakyat). Kalimat Fried rich Karl von Savigny (1779-1861) tersebut pernah dikutip Moeljatno saat menyampaikan kata pengantar yang diba- cakan sebelum memaparkan prasarannya yang berjudul "Atas Dasar atau Asas-asas Apakah Hendaknya Hukum Pi- dana Kita dibangun?" dalam Kongres Persahi II di Surabaya pertengahan tahun 1964.63 Pada dasarnya pengutipan terse- but dilakukan Moeljatno untuk menggambarkan kondisi yang sama antara Jerman dan Indonesia dalam membangun hu- kum yang akan digunakan bangsanya. Sekitar (hampir) dua abad yang lalu, Jerman dihadapkan pada persoalan pilihan arah ius constituendumnya, menerus- 63 Moeljatno. Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia dan Rencana Undang-undang Tentang Asas-asas dan Dasar-dasar Pokok Tata Hukum Indonesia. Jakarta. Bina Aksara, 1985. hlm. 2.
HUKUM PIDANA ADAT BADUY DAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA kan mengambil alih (resipieren) Hukum Romawi yang sudah terang lengkap, jelas dan efisien, atau menyusun hukum yang baru berdasarkan watak dan aspirasi-aspirasi yang khas bagi rakyat Jerman. Savigny, tokoh mazhab sejarah tersebut digolongkan Moeljatno sebagai pelopor aliran yang kedua (menyusun hukum nasional baru). Kondisi yang serupa juga kemudian dialami Indone- sia khususnya pasca kemerdekaan,64 sehingga kemudian - setelah 18 tahun Indonesia merdeka - digagaslah seminar hukum nasional yang dimulai tahun 1963 guna merumuskan hukum pidana nasional yang akan dibangun. Seminar terse- but kemudian menghasilkan sembilan resolusi bidang hukum pidana, tiga resolusi di antaranya berkaitan erat dengan hu- kum adat. Resolusi bidang hukum pidana yang berkaitan den- gan hukum adat tersebut adalah:65 1. Menyerukan dengan sangat agar supaya rancangan kodifikasi Hukum Pidana Nasional selekas mungkin diselesaikan. 2. Dalam KUHP baru itu bagian umum (fundamentals), antara lain: asas legalita hendaknya disusun secara progresif sesuai dengan kepribadian Indonesia dan perkembangan Revolusi, setelah mempelajari perkem- bangan aturan-aturan pidana umum dalam KUHP di ne- gara-negara lain. 64 Tanggal kemerdekaan Indonesia sebenarnya terdapat dua versi. Belanda pada awalnya mengakui kemerdekaan Indonesia pada 27 Desember 1949, bukan 17 Agustus 1945. Namun akhirnya, pada tahun 2005 saat Indonesia memperingati 60 tahun kemerdekaannya, Belan- da mengakui kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Menurut Menteri Luar Negeri Belanda Ben Bot, tanggal 27 Desember 1949 adalah saat pemerintah Belanda mengaku kalah dalam empat tahun perang kemerdekaan melawan rakyat Indonesia com.17/08/05). Lihat lebih lanjut dalam 65 Moeljatno. Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia dan Rencana Undang-undang Tentang Asas-asas dan Dasar-dasar Pokok Tata Hukum Indonesia. Jakarta. Bina Aksara.1985. hlm. 11-13. Lihat juga dalam Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta. Kencana-PrenadaMedia Group, 2008. hlm. 75. 30
BAB 3 URGENSI KAJIAN HUKUM ADAT 3... 4. Yang dipandang sebagai perbuatan-perbuatan jahat tadi adalah perbuatan-perbuatan yang dirumuskan unsur-un- surnya dalam KUHP ini maupun dalam perundang-un- dangan lain. Hal ini tidak menutup pintu bagi larang an perbuatan perbuatan menurut Hukum Adat yang hidup dan tidak menghambat pembentukan masyarakat yang dicita-citakan tadi, dengan sanksi adat yang masih dapat sesuai dengan martabat bangsa. 5... 6... 7... 8. Unsur-unsur Hukum Agama dan Hukum Adat dijalin kan dalam KUHP. 9... Jika dikaji lebih lanjut, maka tiga butir resolusi (2, 4, 8) yang berkaitan dengan hukum adat tersebut disusun untuk menunjang resolusi butir ke-1, dalam rangka merancang ko- difikasi Hukum Pidana Nasional yang diserukan agar selekas mungkin diselesaikan. Dalam butir ke-2 resolusi tersebut ditegaskan bahwa asas legalitas hendaknya disusun secara progresif sesuai dengan kepribadian Indonesia. Ini berarti bahwa kepribadian atau karakteristik bangsa Indonesia perlu digali lebih dalam un- tuk dapat diakomodir ke dalam asas legalitas yang disusun progresif dalam sebuah kodifikasi Hukum Pidana Nasional. Mendalami kepribadian Indonesia berarti meliputi seluruh bangsa Indonesia yang bersifat plural dan terdiri dari bera- gam agama dan suku bangsa/adat yang beragam pula. Butir ke-4 resolusi bidang hukum pidana seminar hu- kum nasional 1963 merupakan penegasan bahwa larangan- 31
HUKUM PIDANA ADAT BADUY DAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA larangan perbuatan dalam hukum adat yang masih hidup tetap diakui keberlakukannya dalam hukum pidana dengan catatan sanksi adat yang diberlakukan masih sesuai dengan martabat bangsa. Sementara butir ke-8 merupakan pene- gasan bahwa Konsep KUHP kedepan hendaknya menjalinkan unsur-unsur Hukum Agama dan Hukum Adat. Tiga butir resolusi yang berkaitan dengan hukum adat tersebut menegaskan bahwa penggalian Hukum Adat perlu dilakukan dalam konteks Pembaruan Hukum Pidana. Penelusuran kepustakaan selanjutnya memberikan pe- mahaman bahwa terjadi konsistensi pemikiran para ahli hukum mengenai pentingnya penemuan hukum adat hingga kemudian dituangkan dalam resolusi pada seminar hukum nasional 1963. Pentingnya penggalian hukum adat sebelumnya pernah diingatkan oleh Cornelis Van Vollenhoven dalam mengakhi- ri bukunya yang berjudul penemuan hukum adat: Jadi, tugas untuk melanjutkan penemuan hukum adat, khu- susnya mengenai orang Indonesia untuk sementara waktu ha- rus ditanggung oleh mereka (orang Indonesia) yang bertempat tinggal di Hindia Belanda. Hal ini masuk akal, bukan saja mereka merupakan 49.000.000 dari 66.000.000 yang mendiami wilayah Indonesia dari Formosa sampai Madagascar, tetapi pekerjaan pendahuluan sebagian besar telah dilakukan. Papan untuk mel- oncat telah tersedia bagi mereka.66 Barda Nawawi Arief kemudian dalam pidato penguku- han guru besarnya menyatakan bahwa penggalian dan pengembangan nilai-nilai hukum pidana yang hidup di da- lam masyarakat bertumpu pada dunia akademik/keilmuan. 66 Cornelis Van Vollenhoven. Penemuan Hukum Adat (De ontdekking van het adatrecht). Terje- mahan Koninklijk Instituut voor Taal-, Land-en Volkenkunde (KITLV) bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Jakarta. Jambatan, 1981. hlm. 160. 32
BAB 3 URGENSI KAJIAN HUKUM ADAT Barda Nawawi Arief menyebut nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai "batang terandam" yang belum banyak terangkat ke permukaan. Upaya mengangkat batang terandam ini penting dilakukan untuk dikaji secara menda- lam sebagai bahan penyusunan hukum nasional.67 Apa yang disampaikan Barda Nawawi Arief (pengkajian hukum adat sebagai bahan penyusunan hukum nasional) tersebut senada dengan pernyataan Soekanto dalam pidato pengukuhan guru besarnya. Soekanto mengingatkan bahwa sebenarnya kita (Indonesia) belum mempunyai Kitab Un- dang-Undang Hukum Pidana Nasional sendiri, Soekanto den- gan jelas menyampaikan pentingnya menggali hukum adat: Kita belum mempunyai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nasional, belum memutuskan apakah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang ini dapat dijadikan Kitab Un- dang-Undang Pidana Nasional, dan sebagainya. Untuk melak- sanakan pekerjaan-pekerjaan itu kita memerlukan beberapa kaum sarjana yang dapat bekerja dalam kalangan hukum adat kita, yang bisa membandingkan hukum adat dengan hukum-hu- kum lain supaya dengan cara sedemikian kita dapat suatu hukum Nasional yang modern.68 Cita-cita untuk membangun hukum nasional yang kukuh dan berakar pada hukum adat juga dikemukakan oleh So enaryati Hartono. Menurutnya hukum adat sesungguhnya tidak lain dari pada hukum asli bangsa kita, maka dengan sendirinya hukum nasional yang bersama-sama dibentuk itu harus berakar pada hukum adat. Soenaryati mengibaratkan hukum adat sebagai tanah 67 Barda Nawawi Arief. Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Gene- rasi Baru Hukum Pidana Indonesia). Semarang. Badan Penerbit Undip. 2007. hlm. 50. 68 Pidato pengukuhan Alm. Prof. Soekanto sebagai guru besar luar biasa dalam Hukum Adat Indonesia pada Universitas Indonesia cabang Makasar pada 19 April 1955 dalam Soekanto dan Soerjono Soekanto. Pokok-pokok Hukum Adat.Bandung. Alumni. 1978. hlm. 103. 33
HUKUM PIDANA ADAT BADUY DAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA dan hukum nasional sebagai bangunan di atasnya.69 Soenar- yati menambahkan, bahwa "bangunan" tersebut haruslah kukuh berdiri dan mampu memenuhi kebutuhan manusia Indonesia di zaman ini. Satu hal yang perlu mendapat catatan bahwa hukum adat yang dijadikan pijakan tersebut tentunya yang masih bersesuaian dengan martabat bangsa berlan- daskan pancasila sebagaimana resolusi butir ke-4 seminar hukum nasional 1963. Hal ini berarti tidak semua nilai-nilai hukum adat dapat dijadikan pijakan bagi hukum nasional, sebab ada beberapa nilai-nilai hukum adat yang tak dapat berlaku universal seperti misalnya tradisi otiv-bombari pada suku Marind di Merauke Papua.70 Menurut I.G.N. Sugangga, hukum adat yang dipakai sebagai azas-azas atau landasan pembinaan hukum nasional harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:71 a. Hukum adat tidak boleh bertentangan dengan kepen- tingan hukum nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa; b. Hukum adat tidak boleh bertentangan dengan negara In- 69 Soenaryati Hartono. Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar Adat. Bandung. Citra Aditya Bakti. 1981. hlm. 18. 70 Otiv bombari adalah tradisi dalam sebuah parkawinan adat (lanik anggai) pada suku Marind di Merauke Papua. Dalam tradisi otiv bombari pengantin wanita di malam pertama perkawinan- nya tidak langsung bersama suaminya, melainkan di-hak-i bersama oleh masyarakat. Maksud- nya adalah berupa penikmatan seksual oleh tokoh adat atau orang tertentu yang memiliki kesaktian. Akibat dari perilaku ini adalah akan terdapat kemungkinan janin sebagai akibat tradisi otiv bombari atau wad bakev yang secara biologis mengaburkan asal-usul anak yang kelak lahir yang akhirnya akan menimbulkan akibat hukum di kemudian hari. Martha, dosen UII yang melakukan penelitian otiv bombari menemukan informan (korban) yang memilih melarikan diri karena tidak siap menerima kenyataan bahwa ia juga harus melayani adik ipar suaminya di malam pertamanya. Tradisi ini berakar dari mitos bahwa para tokoh adat dapat menyuburkan kandungan. Lihat lebih lanjut dalam Aroma Elmina Martha. Denda Adat dalam Penjatuhan Pida- na (Studi Kasus Kekerasan di Pengadilan Negeri Merauke Papua) dalam Jurnal Hukum Ius Quia Iustum.UII. Perkembangan Lembaga Peradilan di Indonesia. No 26 vol 11 2004. 71 I.G.N Sugangga. Peranan Hukum Adat dalam Pembangunan Hukum Nasional Indonesia. Jurnal Masalah-Masalah Hukum. Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Vol. XXXII No. 2 April-Juni 2003. hlm. 122. 34
BAB 3 URGENSI KAJIAN HUKUM ADAT donesia yang berfalsafah pancasila; c. Hukum adat tidak boleh bertentangan dengan dengan peraturan-peraturan tertulis (undang-undang);72 d. Hukum adat yang bersih dari sifat-sifat feodalisme, kapi- talisme serta penghisapan manusia atas manusia; e. Hukum adat yang tidak bertentangan dengan unsur-un- sur agama. Syarat-syarat yang dituliskan I.G.N. Sugangga tersebut pada hakikatnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari Lampiran A paragraf 402 dalam Ketetapan MPRS No.II/MPRS/ 1960 yang menyatakan asas-asas pembinaan hukum nasional agar dilandaskan pada haluan negara dan hukum adat yang tidak menghambat perkembangan rakyat adil makmur.73 1. Adat, Hukum Adat, dan Hukum Kebiasaan (Customary Law) a. Adat Dalam beberapa literatur, terminologi adat ditengarai berasal dari kata Adah yang dalam bahasa Arab merujuk pada ragam perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang.74 Ragam perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang tersebut kemudian yang menjadikan peristilahan Adat sering diasosiasikan dengan kebiasaan. Maka adat kemudian diar- tikan sebagai perilaku masyarakat yang bersifat ajek, selalu 72 Upaya I.G.N. Sugangga dalam memberikan syarat teknis mengenai asas dan norma hukum adat yang diadopsi menjadi hukum nasional pada poin ini (poin c) dirasa harus ditinjau ulang mengingat dalam kenyataannya sering terjadi pertentangan antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis sebagaimana pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Poin c menun- jukkan subordinasi hukum tertulis atas hukum tidak tertulis. 73 Dalam perkembangannya arahan umum dari Tap MPRS tersebut diadopsi menjadi asas legalitas dalam Pasal 5 "RUU KUHP" perdana tahun 1964. 74 I Gede AB Wiranata. Hukum Adat Indonesia, Perkembangnya dari Masa ke Masa. Bandung. Citra Aditya Bakti, 2005. hlm. 3. 35
HUKUM PIDANA ADAT BADUY DAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA dikerjakan atau perilaku masyarakat yang selalu dilakukan atau dengan kata lain bahwa kebiasaan adalah perilaku mas- yarakat (anggota-anggota masyarakat secara bersama-sama) yang ajek atau yang selalu dikerjakan, dan oleh karena itu bersifat wajib.75 I Gede AB Wiranata memberikan penegasan makna yang lebih atas pengertian adat. Menurutnya adat diartikan sebagai kebiasaan yang menurut asumsi masyarakat telah ter- bentuk, baik sebelum maupun sesudah adanya masyarakat.76 b. Hukum Adat Sebagaimana halnya dengan Adat, kata Hukum juga be- rasal dari bahasa Arab hukm, bentuk jamaknya ahkam yang berarti perintah, suruhan atau ketentuan.77 Cristian Snouck Hurgronje adalah ahli hukum yang mengenalkan istilah hu- kum adat (Adatrecht). Hurgronje menggunakan istilah hu- kum adat pertamakalinya dalam buku De Aceher's (Orang- orang Aceh) tahun 1894. Istilah hukum adat digunakannya untuk menyebut sistem pengendalian sosial (social control) yang bersanksi (disebut hukum adat), yang dibedakan de- ngan istilah adat sebagai sistem pengendali sosial lain yang tidak memiliki sanksi.78 75 Dominikus Rato.Pengantar Hukum Adat. Yogyakarta. LaksBang Pressindo. 2009. hlm. 5. Yang dimaksud wajib dalam pengertian di atas oleh Dominikus Rato adalah tidak ada sanksi jika tidak dikerjakan, namun merasa bahwa ada sesuatu yang hilang jika tak dikerjakan. Berbeda dengan pengertian kebiasaan yang wajib dikerjakan, jika lalai dikerjakan akan dikenai sanksi. Jadi untuk membedakan antara kebiasaan yang mempunyai akibat hukum dan kebiasaan yang tidak mempunyai akibat hukum, maka di depan kata kebiasaan yang mempunyai akibat hukum diberi tambahan kata "hukum", sehingga menjadi hukum kebiasaan atau hukum adat. 76 Op. cit. 77 Dominikus Rato.Pengantar Hukum Adat. Yogyakarta. LaksBang Pressindo. 2009. hlm. 4. 78 I Gede AB Wiranata. Hukum Adat Indonesia, Perkembangnya dari Masa ke Masa. Bandung. Citra Aditya Bakti. 2005. hlm. 9. Cristian Snouck Hurgronje (8 Februari 1857-26 Juni 1939) adalah orientalis (ahli ketimuran), ahli bahasa Arab dan agama Islam. Hurgronje masuk Fakultas Teologi Universitas Leiden pada tahun 1875 namun kemudian pindah ke Fakultas Sastra Juru - san Bahasa Arab. Pada 1880 ia meraih gelar doktor sastra Arab. Pada Tahun 1906, saat pulang 36
BAB 3 URGENSI KAJIAN HUKUM ADAT Pengertian yang diberikan Hurgronje tersebut telah ber- jasa dalam meletakan dasar pembeda istilah adat dan hu- kum adat. Dasar pengertian tersebut bahkan diterima luas dan diteruskan penggunaannya oleh para ahli hukum lainnya seperti Van Vollenhoven, Ter Haar, Soepomo hingga Soekan- to.79 Persetujuan pembedaan adat dan hukum adat tersebut terlihat dari pernyataan Soekanto dalam bukunya Meninjau Hukum Adat Indonesia, sebagai berikut:80 Kompleks adat-adat inilah yang kebanyakan tidak diki- tabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, mempu- nyai sanksi (dari itu hukum), jadi mempunyai akibat hukum, kompleks ini disebut hukum adat. Jika dikaji lebih lanjut, pada dasarnya pernyataan Soekan- to tersebut memberikan demarkasi, batas tegas antara adat dan hukum adat, yang sekaligus membedakannya dengan hu- kum positif. Penegasan bersifat paksaan, mempunyai sanksi dan akibat hukum adalah pembeda antara adat dan hukum berlibur ke negeri Belanda, Hurgronje diangkat menjadi guru besar di Universitas Leiden. Ta- hun 1884 ia pergi ke Mekah untuk mendalami pengetahuan praktis tentang Bahasa Arab dan untuk mengetahui cara berpikir atau pola pikir masayarakat Aceh, karena sudah hampir 300 tahun sejak Belanda di Hindia Belanda, Aceh belum juga dikuasai. Berkat jasa Hurgronje Aceh akhirnya dikuasai Belanda tahun 1917-1919 hingga kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Di Mekkah Hurgronje menyatakan diri masuk Islam dan berganti nama menjadi Abdul Ghaffar (literatur lain menyebut nama samarannya Affan Ghafar). Beberapa kontroversi dalam literatur lain menyebutkan bahwa Hurgronje sebenarnya tidak masuk Islam, hanya untuk keperluan ke- penelitian, sehingga suatu saat penyamarannya terbongkar atas campur tangan pihak Perancis. Maka 1885 Hurgronje kembali ke Leiden untuk mengajar. Pada 1889 ia datang ke Indonesia dengan tugas meneliti suku Aceh, lima tahun kemudian De Aceher's berhasil dirampungkannya. Aceh saat itu termasuk daerah yang sulit ditaklukan kolonial Belanda. Hurgronje memperingat- kan Pemerintah Hindia Belanda supaya melestarikan tradisi nenek moyang orang Indonesia dan mengusahakan supaya Islam hanya menjadi "agama masjid". Artinya agama hanya sebagai ibadah kepada tuhan semata-mata. Kebijaksanaan ini diambil karena ia melihat bahwa Islam itu merupakan suatu kekuatan yang membahayakan kelestarian penjajahan Belanda atas Indo - nesia. Lihat lebih lanjut dalam Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. Ensiklopedi Islam. Jakarta. PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1994. hlm. 278. Lihat juga Dominikus Rato. Pengantar Hukum Adat. Yogyakarta. LaksBang Pressindo, 2009. hlm. 7. 79 Dominikus Rato. Pengantar Hukum Adat. Yogyakarta. LaksBang Pressindo. 2009. hlm. 6. Lihat juga dalam Soepomo. Bab-bab Tentang Hukum Adat. Jakarta Pradnya Paramita. 1982. 80 Soekanto. Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar untuk Mempelajari Hukum Adat. Jakarta. Rajawali, 1985. hlm. 2. 37
HUKUM PIDANA ADAT BADUY DAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA adat yang dikemukakan Soekanto dalam uraian tersebut. c. Hukum Kebiasaan (Customary Law) Sebagaimana sebelumnya dijelaskan bahwa adat men- gandung makna sebagai perbuatan yang dilakukan ber- ulang-ulang, maka adat kemudian sering diidentikan dengan kebiasaan. Pengidentikan tersebut terus terbawa manakala Adat telah ditambahi kata hukum di depannya, sehingga ba- nyak pihak mengidentikan hukum adat/adatrecht sebagai hu- kum kebiasaan (customary law). Sehingga secara umum hu- kum adat sering dikatakan sebagai hukum nonstatutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil adalah hukum Islam.81 Penyamaan hukum adat dan hukum kebiasaan ini tidak dapat diterima semua pihak. Salah satu tokoh yang berkebe- ratan berkaitan hal ini adalah Van Dijk: "Tidaklah tepat menerjemahkan adatrecht menjadi hukum ke- biasaan untuk menggantikan hukum adat, oleh karena yang di- maksud dengan hukum kebiasaan adalah "kompleks peraturan- peraturan hukum yang timbul karena kebiasaan", artinya karena telah demikian lamanya orang biasa bertingkahlaku menurut suatu cara tertentu sehingga timbullah suatu peraturan ke- lakuan yang diterima dan juga yang diinginkan masyarakat, se- dang apabila orang mencari sumber yang nyata dari mana per- aturan itu berasal, hampir senantiasa akan ditemukan suatu alat perlengkapan masyarakat tertentu dalam lingkungan besar atau kecil sebagai pangkalnya." I Gede AB Wiranata kemudian melihat bahwa keberatan Van Dijk terletak pada sumber hukum yang berbeda antara hukum kebiasaan dan hukum adat. Hukum adat lebih ber- 81 I Gede AB Wiranata. Hukum Adat Indonesia, Perkembangannya dari Masa ke Masa. Bandung. Citra Aditya Bakti, 2005. hlm. 17. 38
BAB 3 URGENSI KAJIAN HUKUM ADAT sumber pada adanya alat kekuasaan dalam bentuk suatu perlengkapan masyarakat sebagai pangkalnya, sedangkan hukum kebiasaan itu tidak.82 Hukum adat adalah hukum yang khas Indonesia atau Melayu Polinesia, sementara hukum kebiasaan berada di ma- na-mana di seluruh dunia. Hukum kebiasaan di Belanda dike- nal sebagai gewoonterecht yaitu kebiasaan yang mempunyai daya paksa atau yang bersifat hukum dan yang berhadapan dengan hukum undang-undang (wettenrecht).83 Berkaitan dengan hal ini Bronislaw Malinowski, me- nyatakan bahwa perbedaan antara kebiasaan dengan hu- kum didasarkan pada dua kriteria, yakni sumber sanksinya dan pelaksanaannya. Pada kebiasaan, sumber sanksi dan pelaksanaannya adalah para warga masyarakat secara indi- vidual atau kelompok. Pada hukum, maka sumber sanksi dan pelaksanaannya adalah suatu kekuasaan terpusat atau badan-badan tertentu di dalam masyarakat.84 Black's Law Dictionary, lebih lanjut mengartikan custom- ary law (hukum kebiasaan), sebagai berikut:85
Law consisting of customs that are accepted as legal require- ment or obligatory rules of conduct; Practise and beliefs that are so vital and intrinsic a part of a social and economic system that they are treated as if they were laws. Mencermati uraian di atas, pada dasarnya customary law adalah hukum yang bersumber dari kebiasaan yang kemu- 82 I Gede AB Wiranata. Hukum Adat Indonesia, Perkembangnya dari Masa ke Masa. Bandung. Citra Aditya Bakti. 2005. hlm. 9-10. 83 Dominikus Rato. Pengantar Hukum Adat. Yogyakarta. LaksBang Pressindo. 2009. hlm. 5. 84 Soekanto dan Soerjono Soekanto. Pokok-pokok Hukum Adat.Bandung. Alumni. 1978. hlm. 17. 85 Bryan A Garner. Black's Law Dictionary. ST.Paul Minn. 1999 (seventh edition). P. 391. 39
HUKUM PIDANA ADAT BADUY DAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA dian diterima sebagai kebutuhan hukum atau kewajiban da- lam bertingkah laku. Jadi senada dengan Van Dijk, custom- ary law memiliki penekanan yang lebih pada kebiasaan yang berulang sehingga menjadi sebuah hukum, sementara pada hukum adat meskipun terdapat unsur kebiasaan namun ber- pangkal pada suatu pranata masyarakat yang memiliki otori- tas untuk menetapkannya sebagai sebuah hukum. Meskipun kemudian hukum adat sering diterjemahkan menjadi customary law dan banyak penulis secara sederha- na menyamakannya namun perbedaan mendasar antara keduanya perlu diketahui. Sebagaimana Roelof H Haveman yang menggunakan istilah customary law untuk menerjemah- kan hukum adat, namun lebih lanjut Haveman menjelaskan perbedaan keduanya. Dalam bukunya Ia menuliskan: Adat law is customary law. More specifically: adat law is a type of customary law.86 Jadi meskipun Haveman menyatakan hu- kum adat adalah hukum kebiasaan/customary law, namun lebih lanjut Haveman menegaskan bahwa hukum adat ada- lah salah satu jenis hukum kebiasaan/customary law. Dalam penjelasan catatan kaki, lebih lanjut Haveman menjelaskan bahwa kata adat berasal dari bahasa Arab yang berarti ke- biasaan, meskipun demikian harus dipahami bahwa hukum adat hanyalah sebagian kecil dari hukum kebiasaan, sebab menurutnya dalam hukum adat terdapat juga elemen-elemen yang tidak didasarkan pada kebiasaan misalnya seperti pera- turan desa (desa regulations).87 Penjelasan Haveman tersebut selaras dengan pendapat Van Vollenhoven. Menurut Van Vollenhoven, hukum adat 86 Roelof H Haveman. The Legality of Adat Criminal Law in Modern Indonesia. Jakarta. Tata- nusa. 2002. hlm. 5. 87 Ibid. 40
BAB 3 URGENSI KAJIAN HUKUM ADAT adalah hal lain dari pada hukum kebiasaan (gewoontenrecht) karena termasuk sebagai sumber-sumbernya adalah: pera- turan-peraturan desa, peraturan-peraturan dari raja-raja bumi putra, dan peraturan-peraturan fikih.88 2. Hukum Pidana Adat Hukum pidana adat atau hukum pidana yang tidak ter- tulis dalam bahasa Belanda dikenal sebagai ongeschreven strafrecht.89 Menurut Soerojo Wignjodipuro di antara bi- dang hukum adat, hukum pidana adat adalah bidang hukum adat yang eksistensinya terdesak oleh keberadaan hukum kolonial.90 Soepomo kemudian menjelaskan lebih lanjut bahwa hukum adat tidak memisahkan antara pelanggaran (perkosaan) hukum yang mewajibkan tuntutan memper- baiki kembali hukum di dalam lapangan hukum pidana (di muka hakim pidana) dan pelanggaran hukum yang hanya dapat dituntut di lapangan hukum perdata (di muka hakim perdata).91 Penjelasan Soepomo tersebut memberikan pema- haman bahwa sebenarnya terminologi hukum pidana dan hukum perdata didalam hukum adat pada dasarnya tidak dikenal. Pengklasifikasian hukum pidana (publik) dan hu- kum perdata (privat) berasal dari Eropa dan Barat. Menurut Hans Kelsen, pada dasarnya perbedaan keduanya berkisar 88 Djojodiguno tidak sependapat dengan Van Vollenhoven, menurutnya penyebutan peratur - an desa dan peraturan raja ke dalam bilangan hukum adat adalah keliru, sebab menurutnya kedua hal tersebut adalah termasuk kedalam hukum peraturan. Lihat lebih lanjut dalam I Gusti Ketut Sutha. Bunga Rampai Beberapa Aspekta Hukum Adat. Yogyakarta. Liberty.1987. hlm. 11. 89 E.Utrecht. Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I. Surabaya. Pustaka Tinta Mas. 1994. hlm. 7. 90 Soerojo Wignjodipuro. Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat. Jakarta. Gunung Agung.1982. hlm. 18. Pada umumnya hukum lokal biasanya terdesak oleh hukum kolonial, seperti halnya Indonesia, keberadaan hukum adat Afrika juga terdesak oleh hukum Eropa melalui kolonialisasi. Lihat lebih lanjut dalam Lawrence Meir Friedman.The Horizontal Society. London.Yale University Press. 1999. Pag. 128. 91 Soepomo. Bab-bab Tentang Hukum Adat. Jakarta. Pradnya Paramita.1982. hlm. 110. 41
HUKUM PIDANA ADAT BADUY DAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA pada klasifikasi hubungan-hubungan hukum. Hukum privat menggambarkan hubungan antara subjek-subjek sederajat yang memiliki kedudukan sama secara hukum. Hukum pub- lik menggambarkan sebuah hubungan antara subjek atasan dan subjek bawahan - antara dua subjek, kemudian salah satu subjek memiliki kedudukan lebih tinggi secara hukum dari subjek yang lain. Hans Kelsen kemudian menjelaskan hubungan hukum publik yang tipikal adalah hubungan antar negara dan warga negara.92 Oleh karena istilah hukum pidana (publik) relatif tidak dibedakan dengan hukum perdata (privat) dalam hukum adat, maka kemudian para sarjana hukum menggunakan isti- lah yang berbeda-beda untuk menyebut hukum pidana adat. B Ter Haar Bzn cenderung menggunakan terminologi delik adat, sementara Soerjono Soekanto menyebutnya sebagai hukum penyelewengan adat.93 I Gede AB Wiranata menggu- nakan istilah hukum pelanggaran adat yang berasal dari isti- lah Belanda adat delicten recht. Pada dasarnya meskipun ter- dapat istilah yang berbeda-beda namun berbagai penyebutan tersebut merujuk pada istilah yang sama, hukum pidana adat. Munculnya beragam istilah yang merujuk pada hukum pidana adat tersebut disebabkan karena memang pada da- sarnya istilah hukum pidana tidak dikenal dalam hukum adat yang tidak memisahkan dengan tegas antara hukum privat dan hukum publik. Oleh karena para ahli hukum terlebih dulu mengenal hukum Eropa dan Barat yang mengenal isti- lah hukum publik (pidana) dan hukum privat (perdata), maka 92 Perbedaan tersebut menurut Hans Kelsen pada dasarnya tidak dapat memuaskan, namun perbedaan tersebutlah yang kemudian meluas dan diterima secara umum, lihat lebih lanjut dalam Hans Kelsen. Pengantar Teori Hukum. Bandung. Nusa Media. 2008. hlm. 140. 93 Nyoman Serikat Putra Jaya. Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional. Bandung. Citra Aditya Bakti. 2005. hlm. 34. 42
BAB 3 URGENSI KAJIAN HUKUM ADAT frame yang dipakai dalam menelaah hukum adat pun cen- derung menggunakan frame yang sama pada telaah hukum Eropa dan Barat. Beberapa sarjana kemudian memberikan pengertian mengenai hukum pidana adat untuk dapat memberikan pe- mahaman lebih lanjut, yang tentunya berpijak pada karak- teristik hukum pidana pada umumnya. Van Vollenhoven mengartikan delik adat sebagai perbuatan yang tidak diper- bolehkan.94 Anto Soemarman kemudian mengkaji lebih lan- jut konsepsi delik adat Van Vollenhoven. Menurut Anto yang menjadi inti delik dari delik adat adalah perbuatan yang dila- rang. Perbuatan yang dilarang - dan sanksi sebagai akibat hu- kumnya - tersebut dalam hukum pidana identik dengan per- buatan pidana/tindak pidana. Namun berbeda dengan ilmu hukum Eropa atau Barat yang memisahkan hukum publik (pidana) dan privat (perdata), hukum adat tidak memisahkan hukum pidana dan hukum perdata maka di dalam konsep- si Van Vollenhoven tentang delik terkandung semua bentuk dan macam perbuatan serta akibat yang ditimbulkan secara subjektif maupun objektif.95 Selain itu perbedaan mendasar antara delik adat dan hukum pidana (strafrecht) adalah telah ditentukannya perbuatan terlarang berikut sanksinya dalam undang-undang, sementara dalam hukum adat perbuatan yang dilarang berikut sanksinya tidak ditentukan lebih da- hulu. Jadi, bentuk perbuatan dan sanksinya tidak statis.96 Murid Van Vollenhoven, Ter Haar, kemudian mengarti- kan suatu delik sebagai setiap gangguan segi satu terhadap 94 Soerojo Wignjodipuro. Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat. Jakarta. Gunung Agung. 1982. hlm. 228. 95 Anto Soemarman. Hukum Adat. Perspektif Sekarang dan Mendatang. Yogyakarta. Adicita Karya Nusa. 2003. hlm. 55. 96 Ibid. 43
HUKUM PIDANA ADAT BADUY DAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA keseimbangan dan setiap penubrukan dari segi satu pada barang-barang kehidupannya materiil dan imateriil orang seorang atau daripada orang-orang banyak yang merupakan satu kesatuan (segerombolan), tindakan sedemikian itu me- nimbulkan suatu reaksi - yang sifatnya dan besar kecilnya ditetapkan oleh hukum adat - ialah reaksi adat (adat reactie), karena reaksi mana keseimbangan dapat dan harus dipu- lihkan kembali (kebanyakan dengan jalan pembayaran pe- langgaran berupa barang-barang atau uang).97 I Gusti Ketut Sutha kemudian menjelaskan lebih lanjut mengenai konsepsi hukum pidana dalam konteks hukum pidana adat yang dipa- parkan Ter Haar:98 Jadi, menurut konsepsi hukum adat, apabila terjadi perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan norma adat, maka sanksi adat yang pada hakekatnya merupakan reaksi adat, isinya bukanlah berupa siksaan atau penderitaan (leed) tetapi yang terutama adalah untuk mengembalikan kosmisch, yang terganggu sebagai akibat adanya pelanggaran. Seperti halnya Van Vollenhoven, Soepomo memberi- kan pengertian yang singkat mengenai hukum pidana adat, menurutnya segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum adat merupakan perbuatan ilegal dan hu- kum adat mengenal pula ikhtiar-ikhtiar untuk memperbaiki kembali hukum (rechtsherstei) jika hukum itu diperkosa.99 Hampir sama dengan Soepomo, berkaitan dengan hukum pi- dana adat, Iman Sudiyat menuliskan bahwa segala tindakan yang bertentangan dengan peraturan hukum adat merupa- 97 Mr.B.Ter Haar Bzn. Asas-asas dan Susunan Hukum Adat (Beginselen en stelsel van Adatrecht). Jakarta. Pradnya Paramita. 1981. Terjemahan K.Ng. Soebakti Poesponoto. 98 I Gusti Ketut Sutha. Bunga Rampai Beberapa Aspekta Hukum Adat. Yogyakarta. Liberty. 1987. hlm. 84. 99 Soepomo. Bab-bab Tentang Hukum Adat. Jakarta. Pradnya Paramita.1982. hlm. 110 44
BAB 3 URGENSI KAJIAN HUKUM ADAT kan tindakan ilegal; hukum adat mengenal pula upaya-up- aya untuk memulihkan hukum jika hukum itu diperkosa. 100 Sementara I Gede AB Wiranata mengartikan hukum pe- langgaran adat sebagai semua perbuatan atau kejadian yang bertentangan dengan kepatutan, kerukunan, ketertiban, kea- manan, rasa keadilan, dan kesadaran hukum masyarakat ber- sangkutan, baik hal itu akibat perbuatan seseorang maupun perbuatan penguasa adat sendiri.101 Nyoman Sarikat Putra Jaya dengan mengutip Lesqui liier kemudian menyimpulkan bahwa tindak pidana adat merupakan tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat, sehingga menye- babkan terganggunya ketenteraman serta keseimbangan masyarakat yang bersangkutan. Guna memulihkan kemba- li ketenteraman dan keseimbangan itu, maka terjadi reak- si- reaksi adat. Dan reaksi-reaksi adat ini merupakan tinda- kan yang bermaksud mengembalikan ketenteraman magis yang diganggu dan meniadakan atau menetralisasikan suatu keadaan sial yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran adat.102 Pengertian Lesquiliier tersebut kemudian menjadi pembeda prinsipil antara hukum pidana nasional yang berakar dari hukum Eropa dengan hukum pidana adat. Berkaitan dengan hal ini Artidjo Alkotsar menjelaskan:103 Relevansi etis dari prosedur-prosedur penyelesaian perkara 100 Pengertian yang diberikan Iman Sudiyat tersebut identik dengan pengertian yang dibe- rikan Soepomo. Lebih lanjut bandingkan Iman Sudiyat. Hukum Adat, Sketsa Asas. Yogyakarta. Liberty. 1981. hlm. 175. dengan Soepomo. Bab-bab Tentang Hukum Adat. Jakarta. Pradnya Paramita.1982. hlm. 110. 101 I Gede AB Wiranata. Hukum Adat Indonesia, Perkembangnya dari Masa ke Masa. Bandung. Citra Aditya Bakti. 2005. hlm. 167. 102 Nyoman Serikat Putra Jaya. Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional. Bandung. Citra Aditya Bakti. 2005. hlm. 34. 103 Artidjo Alkostar dalam Anto Soemarman. Hukum Adat, Perspektif Sekarang dan Mendatang. Yogyakarta. Adicita Karya Nusa. 2003. hlm. v-vii. 45
HUKUM PIDANA ADAT BADUY DAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA dalam hukum adat adalah terpeliharanya hubungan warga ma- syarakat yang satu dengan yang lain, dan pada gilirannya juga hubungan antara warga masyarakat dengan komunitas ma- syarakat adat lainnya. Penyelesaian perkara dalam hukum adat senantiasa bertumpu pada penyelesaian perkara, bukan pada memutus perkara se- bagaimana yang terjadi dalam acara hukum Eropa atau Barat. Dengan demikian, setelah ada penyelesaian dalam perkara adat maka hubungan personal, kekeluargaan komunitas pada ma- syarakat adat tetap terjaga. Sedangkan dalam hukum Eropa atau Barat, setelah diputusnya sengketa oleh pengadilan, maka putus pula hubungan keluarga mereka yang bersengketa tersebut. Tujuan hukum pidana adat pada hakikatnya lebih ber- tujuan pada terpeliharanya hubungan antar warga, baik antar pelaku dengan korban maupun dengan lingkungan masyarakatnya, sehingga terjadi pemulihan keseimbangan dan ketenteraman. Tujuan hukum pidana adat tersebut erat dengan ide restorative justice dewasa ini yang dikemukakan John Braithwaite:104 .... to be restorative justice, it has to be about restoring victims, restoring offenders, and restoring communities as a result of par- ticipation of a plurality of stakeholders. Pernyataan Braithwaite tersebut menegaskan bahwa un- tuk dapat menjadi sebuah peradilan restoratif, maka haruslah meliputi pemulihan para korban, pemulihan para pelaku dan pemulihan masyarakat sebagai sebuah hasil dari partisipasi berbagai pihak yang terkait dengan tindak pidana yang ter- jadi. Hal tersebut senada dengan Paulus Hadisuprapto yang menuliskan bahwa peradilan restoratif terhadap delinkuen- 104 John Braithwaite. Restorative Justice and Responsive Regulation. New York. OXford Univer- sity Press. 2002. Pag. vii. 46
BAB 3 URGENSI KAJIAN HUKUM ADAT si terarah pada perbaikan kerugian (yang ditimbulkan suatu delinkuensi) dan penyembuhan luka masyarakat.105 Meskipun restorative justice adalah pemikiran dan gerakan yang berada di luar sistem peradilan pidana yang cenderung digunakan saat ini,106 namun karakteristik restorative justice tersebut pada dasarnya telah ada dalam tujuan hukum pidana adat. 3. Restorative Justice Mengingat restorative justice memiliki karakter serupa dengan hukum pidana adat sebagaimana diurai sebelumnya, maka penting kiranya dalam buku ini juga membahas sekilas restorative justice. Istilah restorative justice muncul pertama kalinya dalam sebuah buku antologi yang terbit tahun 1977 berjudul Restitution in Criminal Justice, A Critical Assessment of Sanctions yang diedit Joe Hudson dan Burt Galaway. Buku tersebut merupakan kumpulan tulisan dari sebuah confer- ence berkaitan dengan restitusi di tahun 1975. Adalah Albert Eglash yang dalam buku tersebut menggunakan istilah restor- ative justice pertama kali dalam tulisannya berjudul Beyond Restitution-Creative Restitution. Dalam tulisannya, Eglash menggambarkan tiga jenis keadilan: (1) retributive justice; (2) distributive justice107 dan; (3) restorative justice. Keadilan 105 Paulus Hadisuprapto. Delinkuensi Anak, Pemahaman dan Penanggulangannya. Malang. Bayu Media. 2008. hlm. 226. 106 Lihat Daniel Van Ness et all. Introducing Restorative Justice dalam Allison Morris and Gabri- elle Maxwell. Restorative Justice for Juveniles, Conferencing, Mediation and Circles. North America (US and Canada). Hart Publishing. 2001. Page. 3. 107 Albert Eglash adalah seorang psikolog, sehingga konsep distributive justice yang disebut Eglash harus dibedakan dengan konsep distributive justice yang umum dipakai sebagai pembeda dengan commutative justice. Eglash tampaknya merujuk pada mazhab neo klasik saat menggu- nakan istilah distributive justice yang membedakan dengan mazhab klasik yang lebih fokus pada perbuatan dari pada pelaku. Kebanyakan sarjana hukum pidana dan kriminologi menyebut apa yang dimaksud Eglash distributive justice sebagai rehabilitative justice. Lihat Steve Mulligan misalnya yang menulis "[restorative justice] is better understood through its goal and principles and in comparison to the paradigms that precede it, namely the retributive and rehabilitative philosophies of punishment." Steve Mulligan, 'From Retribution to Repair: Juvenile Justice and 47
HUKUM PIDANA ADAT BADUY DAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA retributif mendasarkan kuat pada penghukuman sebagai cara menangani kejahatan, sementara keadilan distributif lebih menekankan pada membina dan merehabilitasi pelaku. Ke- adilan restoratif mengajukan restitusi sebagai sarana mena- ngani kejahatan, Eglash menyebut hal ini sebagai creative restitution. Eglash mencatat bahwa retributive dan distribu- tive justice memiliki beberapa kesamaan, sementara creative restitution memiliki cara yang berbeda dalam menangani kejahatan. Misalnya, punishment dan therapeutic treatment (sebagai sebutan lain Eglash untuk retributive dan distributive justice) berfokus pada perilaku pelaku, sementara restorative justice berfokus pada kerusakan dan kerugian sebagai akibat dari tindakan si pelaku serta dampaknya terhadap korban. Dari perspektif korban, retributive dan distributive justice me- lihat korban tidak lebih sebagai saksi. Sementara creative res- titution menempatkan korban dan kepentingannya sebagai pertimbangan penting dan memberikan korban peran yang signifikan dalam mendapatkan keadilan dan mengembang- kan rehabilitasi atau program pemasyarakatan.108 Tampak- nya, Albert Eglash bukan saja orang yang pertama kali meng- gunakan istilah restorative justice, tapi juga dapat dipandang sebagai embrio dari bentuk program restorative justice. Meski demikian, menariknya, sebagaimana akhir tulisannya, Eglash mengaku bahwa creative restitution pada dasarnya didesain untuk para pelaku kejahatan, jika pun ada keuntungan bagi korban maka itu bonus saja: "For me, restorative justice and restitution, like its two alternatives, punishment and treatment, is concerned primarily with offenders. Any benefit to victims is the History of Restorative Justice' (2009) 31. U.La Verve L. Rev. 139. 108 Untuk lebih detailnya lihat Albert Eglash, 'Beyond Restitution-Creative Restitution' in Joe Hudson and Burt Galaway (eds.), Restitution in Criminal Justice: A Critical Assessment of Sanctions (Lexington Books, 1977) 91-99. 48
BAB 3 URGENSI KAJIAN HUKUM ADAT a bonus, gravy, but not the meat and potatoes of the process."109 Dalam perkembangannya kemudian restorative justice memi liki beragam pengertian dan bentuk program yang juga ada memfokuskan dan menitikberatkan pada kepentingan kor ban, lebih luas dari yang digambarkan Eglash.110 4. Kaitan Hukum Adat dengan Ajaran Sifat Melawan Hukum Komariah Emong Sapardjaja mengonsepsikan suatu tin dak pidana secara umum dapat terjadi jika perbuatan terse but memenuhi perumusan delik (legalitas formil), melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.111 Jadi untuk dapat menjatuhkan pidana pada seorang pelaku tindak pidana harus dilihat apakah si pelakunya bersalah dan melihat ada tidaknya sifat melawan hukum (wederrechtelijk). Konsepsi tersebut menjelaskan bahwa salah satu unsur dari tindak pidana adalah unsur sifat melawan hukum. Me nurut Soedarto unsur ini merupakan penilaian objektif terha dap perbuatan, bukan terhadap si pembuat.112 Sifat melawan hukum sendiri pada dasarnya dibagi ke dalam dua bagian: Menurut ajaran sifat melawan hukum yang formil. Suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum, apabila perbuatan diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu de lik dalam undang undang; sifat melawan hukumnya perbua tan itu dapat hapus, hanya berdasarkan undang undang. Jadi menurut ajaran ini melawan hukum sama dengan melawan 109 Ibid. hlm. 99. 110 Restorative justice adalah tema yang sangat luas, mengenai hal ini, penulis akan menu- angkannya dalam buku tersendiri yang merupakan sari dari disertasi penulis. 111 Komariah Emong Sapardjaja. Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia. Bandung. Alumni. 2002. hlm. 22. 112 Sudarto. Hukum Pidana I. Semarang. Yayasan Sudarto. 1980. hlm. 76. 49
HUKUM PIDANA ADAT BADUY DAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA atau bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis). Menurut ajaran sifat melawan hukum yang materiil. Suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam undang-undang (yang tertulis) saja, akan tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis. Sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata masuk dalam rumusan delik itu dapat hapus ber- dasarkan ketentuan undang-undang dan juga berdasarkan aturan-aturan yang tidak tertulis (übergesetzlich).113 Sifat melawan hukum materiil kemudian dibedakan lagi menjadi dua bagian dalam fungsi negatif dan dalam fungsi positif: Ajaran sifat melawan hukum yang materiil dalam fung- sinya yang negatif mengakui kemungkinan adanya hal- hal yang ada di luar undang-undang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan yang memenuhi rumu- san undang-undang, jadi hal tersebut sebagai alasan penghapus sifat melawan hukum formil.
Pengertian sifat melawan hukum yang materiil dalam fungsinya yang positif menganggap sesuatu perbuatan tetap sebagai suatu delik, meskipun tidak nyata diancam dengan undang-undang, apabila bertentangan dengan hukum atau ukuran-ukuran lain yang ada di luar un- dang-undang. Jadi di sini diakui hukum yang tak tertulis sebagai sumber hukum yang postitif.114 Penjelasan tersebut membuka wawasan bahwa un- dang-undang bukanlah segalanya. Asas legalitas formil bu- 113 Ibid., hlm. 78. Lihat juga dalam Nyoman Serikat Putra Jaya. Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana. Bandung. Citra Aditya Bakti. 2008. hlm. 18. 114 Ibid., hlm. 81-82. 50
BAB 3 URGENSI KAJIAN HUKUM ADAT kanlah asas hukum pidana yang kaku yang harus "diagung- kan" dan tak dapat diterobos keberlakuannya.115 Ajaran sifat melawan hukum materiil sebagaimana dipa- parkan di atas memberikan pengertian bahwa hukum yang tidak tertulis juga merupakan sumber hukum. Ini berarti asas legalitas materiil sebagai sumber hukum dalam ajaran hu- kum pidana diakui keberadaan dan keberlakuannya. Perbedaan antara legalitas formil dan legalitas materiil adalah persoalan tertulis atau tidak tertulisnya suatu per- buatan berikut ancaman hukumannya. Namun jika ditelaah lebih jauh pada dasarnya kata kunci asas legalitas materiil sebenarnya bukan tak tertulis, tetapi hukum yang ada, hidup dan berlaku di masyarakat - yang biasanya tidak tertulis.116 Selain persoalan mendasar tersebut, pada hakikatnya legalitas formil dan legalitas materiil adalah sama. Berkai- tan dengan hal ini, Moeljatno pernah menuliskan sebuah pertanyaan retorik yang menarik, "Bukankah tiap-tiap ang- gota masyarakat adat kita dahulu tahu benar tentang adanya perbuatan-perbuatan pantang atau pamali?117 Ini berarti pula bahwa hakikat ajaran psychologische zwang dari von Feuer- bach sebagai embrio lahirnya asas legalitas formil telah ada di Indonesia. Hanya saja perbedaannya Feuerbach mengh- endaki perbuatan-perbuatan dan ancaman hukumannya dituliskan agar khalayak umum mengetahui terlebih dahulu sehingga ada kepastian hukum dan kesewenang-wenangan 115 Lihat dalam Ferry Fathurokhman. Pengakuan Asas Legalitas Materiil Dalam Rancangan Undang-Undang KUHP Sebagai Ius Constituendum. Jurnal Ilmu Hukum Litigasi. Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Volume 10 Nomor 3. Oktober 2009. 116 Meskipun sebagian besar hukum adat tidak tertulis, namun terdapat beberapa hukum adat yang dituliskan seperti Kitab Amanna Gappa yang memuat ketentuan hukum pelayaran dan perniagaan di Bugis. Lihat lebih lanjut dalam I Gede AB Wiranata. Hukum Adat Indonesia, Perkembangannya dari Masa ke Masa. Bandung. Citra Aditya Bakti. 2005. hlm. 67. 117 Moeljatno. Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia. Jakarta. Bina Aksara. 1985. hlm. 22. 51
HUKUM PIDANA ADAT BADUY DAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA dapat dihindari. Pada masyarakat adat kita, sekalipun per- buatan terlarang tidak dituliskan, tiap anggota masyarakat adat mengetahui mana perbuatan yang boleh dan mana yang tidak boleh. Hal yang patut diperhatikan adalah peristiwa ke- sewenang-wenangan raja di masa ancien regime yang memicu lahirnya legalitas formil tidak identik dengan hukum adat di Indonesia yang dilahirkan dari kebiasaan masyarakatnya. Perlu digarisbawahi pula bahwa keberlakuan asas legal- itas materiil tidak terbatas pada hukum adat, legalitas mate- riil didasarkan pada hukum yang ada, hidup dan berlaku di masyarakat - yang biasanya adalah hukum kebiasaan yang menjelma dari perasaan hukum yang nyata dari masyarakat. Maka asas legalitas materiil meliputi hukum adat/adat recht/ adat law dan hukum law. Oleh karenanya asas legalitas materiil identik dengan hukum adat dalam hal sumber hukum. 5. Asas Legalitas Materiil dan Kedudukannya dalam Peraturan Perundang-undangan Selain pengakuan asas legalitas materiil dalam ajaran hukum pidana, kedudukan legalitas materiil sebenarnya ju- ga telah diakui keberadaan dan keberlakuannya pasca ke- merdekaan Indonesia dalam peraturan perundang-undang- an. Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengakui legalitas materiil misalnya terdapat dalam: Undang Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pen- gadilan Sipil. Undang Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentu- an-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. 52
BAB 3 URGENSI KAJIAN HUKUM ADAT Pasal 10: Pengadilan tidak boleh menolak untuk meme- riksa dan memutus sesuatu perkara yang diajukan, de- ngan dalih, bahwa hukum tidak atau kurang jelas, me- lainkan wajib dengan bertanggung jawab kepada negara dan revolusi memberikan putusan. Pasal 20(1): Hakim sebagai alat revolusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai nilai hukum yang hidup dengan mengintegrasikan dari dalam masyarakat guna benar-benar mewujudkan fungsi hukum sebagai penga- yoman. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Keten- tuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo. Un dang Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubah- an Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman: Pasal 27(1): Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai nilai hu kum yang hidup dalam masyarakat. Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekua- saan Kehakiman. Pasal 25 (1):118 "Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari pera- turan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Pasal 28 (1): Hakim wajib menggali, mengikuti, dan me- mahami nilai nilai hukum dan rasa keadilan yang hi dup dalam masyarakat. 118 Lihat juga dalam Barda Nawawi Arief. Perkembangan Asas Hukum Pidana Indonesia. Sema- rang Penerbit Pustaka Magister Undip. 2008. hlm. 7. 53
HUKUM PIDANA ADAT BADUY DAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekua saan Kehakiman Pasal 5: (1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup da- lam masyarakat. Undang Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 18B ayat 2 (amendemen ke-2):119 Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan se- suai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Ke- satuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang. Berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut menjelaskan bahwa kedudukan asas legalitas mate- riil dalam peraturan perundang-undangan diakui keberadaan dan keberlakuannya. Terlebih dalam Pasal 24 (amendemen ke-3) UUD 1945 ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggara- kan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Maka pada hakikatnya peradilan diselenggarakan untuk menega- kan hukum (recht/ius) dan keadilan, bukan menegakan hu- kum secara sempit yang sering direduksi menjadi undang-un- dang (wet/lege). Hukum memiliki makna yang lebih luas dari undang undang, sebab hukum berarti meliputi hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis. 6. Hukum Adat dalam Konsep KUHP Sebagaimana telah dituliskan pada Bab Pendahuluan, 119 Lembaga Informasi Nasional Republik Indonesia. Persandingan Undang-Undang Dasar Ne- gara Republik Indonesia tahun 1945. Jakarta. 2002. hlm. 26. 54
BAB 3 URGENSI KAJIAN HUKUM ADAT dalam Seminar Hukum Nasional I Tahun 1963, direkomen- dasikan agar rancangan kodifikasi hukum pidana nasional selekas mungkin diselesaikan. Maka tahun 1964 dibicara- kan konsep KUHP yang pertama. Berturut-turut kemudian ada pula konsep 1971/1972, Konsep 1982/1983 yang kemu- dian menjadi konsep 1987/1988, Konsep 1991/1992, Konsep 1997/1998 Konsep 2004 sampai dengan 2006/2007,120 dan kon- sep terkini adalah Konsep 2019. Asas legalitas dalam Konsep KUHP ditempatkan dalam Buku Kesatu Ketentuan Umum.121 Sama halnya dengan KUHP, asas legalitas dalam Konsep 2006 KUHP juga dirumuskan da- lam Pasal 1.122 Namun dalam Konsep 2019 ketentuan menge- nai asas legalitas dibagi ke dalam dua pasal, redaksional leng- kap asas legalitas dalam Konsep KUHP 2019 tersebut adalah sebagai berikut:123 Pasal 1 (1) Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pi- dana dan/atau tindakan kecuali atas kekuatan peraturan pi- dana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. (2) Dalam menetapkan adanya Tindak Pidana dilarang digu- nakan analogi. Pasal 2 (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam 120 Lihat dalam Barda Nawawi Arif. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta. Kencana Prenada Media. 2008. hlm. 96. 121 Kecuali Konsep KUHP awal, Konsep KUHP hanya membagi KUHP ke dalam dua buku: Ketentuan Umum (Buku I) dan Tindak Pidana (Buku II). 122 Pada konsep 1997/1998 asas legalitas ditempatkan dalam pasal 2, hal ini disebabkan pengertian-pengertian yang bersifat umum ditempatkan dalam pasal 1. Pada Konsep 2006 di- tempatkan dalam Pasal 1 dengan 4 ayat, pada Konsep 2019 dipecah menjadi 2 pasal, Pasal 1 dan Pasal 2. 123 Redaksional ini diambil dari Konsep 2019 yang mengalami perubahan dari Konsep sebe- lumnya 2006 dan 2008. 55
HUKUM PIDANA ADAT BADUY DAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipi- dana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Un- dang-Undang ini. (2) Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimak- sud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab. Satu hal yang menarik dan berbeda dari KUHP adalah bahwa Konsep KUHP memberikan ruang bagi berlakunya hu- kum yang tidak tertulis (hukum adat) secara tertulis. Pasal 1 ayat (1) merupakan asas legalitas (dalam pengertian formil), sementara Pasal 2 ayat (1) merupakan asas legalitas (dalam pengertian materiil). Pasal 1 ayat (2) (larangan penggunaan analogi) merupa- kan rambu-rambu/pedoman dalam penerapan asas legalitas formil, sementara Pasal 2 ayat (2) (Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi ma- nusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat be- radab) merupakan rambu-rambu/pedoman dalam penerapan asas legalitas materiil.124 Sebenarnya, adanya asas legalitas materiil yang diatur dalam Konsep KUHP tersebut bukanlah hal yang baru dalam hukum pidana. Sebab dalam menggunakan KUHP, hukum yang hidup dalam masyarakat (legalitas materiil) diberikan tempat untuk dapat mengesampingkan asas legalitas formil (sebagaimana pemaparan di atas tentang tentang ajaran si- 124 Syarat berlakunya hukum tak tertulis sebelumnya dalam konsep 1964 (perdana) adalah: hidup dalam kalangan masyarakat Indonesia dan tidak menghambat perkembangan masyarakat adil makmur. Lihat dalam Moeljatno. Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia. Jakarta. Bina Aksara. 1985. hlm. 24. 56
BAB 3 URGENSI KAJIAN HUKUM ADAT fat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif). Pembedanya adalah dalam KUHP, legalitas materiil tidak di- cantumkan secara tertulis, ia ada dalam asas-asas hukum pidana yang terletak di luar KUHP sebagai ilmu, pedoman untuk menggunakan KUHP. Salah satu akibat dari tidak dicantumkannya asas-asas yang mengakui keberadaan hukum yang hidup dalam masya- rakat dalam KUHP adalah 'pendewaan' dan keterbelengguan atas asas legalitas formil, keterbelengguan akan kepastian hu- kum, padahal kepastian hukum juga ada dalam hukum yang hidup dalam masyarakat, dalam hukum yang tidak tertulis.125 Sekilas memang akan terlihat pertentangan antara legali- tas formil dan legalitas materiil jika dihadapkan secara dia- metral. Namun jika dipahami lebih lanjut asas legalitas mate- riil pada hakikatnya adalah penyeimbang dari asas legalitas formil (atau dalam bahasa Moeljatno sebagai penyempurna). Jika sekiranya dalam beberapa kasus kemudian terjadi situasi spannungsverhältnis, pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan,126 maka Konsep KUHP mengingatkan untuk mengutamakan keadilan, sebagai pengingat untuk tidak ter- belenggu pada kepastian hukum yang sering direduksi men- 125 Salah satu penegak hukum yang tidak melupakan ilmu hukum pidana dan tidak terbeleng- gu undang-undang adalah (mantan) hakim Bismar Siregar. Misalnya saat ia menjadi Ketua Peng- adilan Tinggi di Medan, ia menangani perkara banding kasus persetubuhan di luar pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang berakhir dengan tidak bertanggung jawabnya si laki-laki (terdakwa), padahal sebelumnya terdakwa menjanjikan menikah. Terdakwa merasa tidak dapat dituntut hingga sempat berujar "tuntut sampai langit ketujuh, suka sama suka, dewasa sama de- wasa, tidak ada satu pasal pun yang dapat menjerat saya." Asas legalitas formil jelas tidak dapat menjangkau perbuatan si terdakwa. Namun Bismar kemudian menggali hukum di masyarakat (sebagaimana sebenarnya diwajibkan kepada setiap hakim), ia kemudian melihat dakwaan dan menerapkan dakwaan penipuan. Terdakwa kemudian dihukum, namun pada tingkat kasasi, putusannya 126 Gustav Radbruch mengemukakan tiga nilai dasar hukum: kepastian hukum (rechtsze- kerheid), keadilan, dan kegunaan/kemanfaatan (zweekmäszigkeit). Di antara ketiganya biasa terdapat suatu spannungsverhaltnis, suatu ketegangan diantara ketiganya. Jika kepastian hukum akan ditegakan maka ia akan menggeser kedilan dan kegunaan kesamping. Lihat lebih lanjut dalam Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2006. hlm. 19. 57
HUKUM PIDANA ADAT BADUY DAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA jadi kepastian undang-undang.127 Adanya kritikan terhadap dimuatnya asas legalitas ma- teriil dalam Konsep KUHP merupakan hal yang mengher- ankan,128 karena sebenarnya pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat yang dituangkan dalam undang-undang bukanlah hal baru. Legalitas materiil telah diakui keberadaan dan keberlakuannya di berbagai undang-undang sebagaima- na telah diuraikan di atas. Selanjutnya konsep KUHP 2019 memuat tujuan pemi- danaan yang pada dasarnya juga mengakomodir tujuan hu- kum pidana adat sebagaimana tercantum dalam Pasal 51: Pemidanaan bertujuan: a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman ma- syarakat; b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembi- naan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna; c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pi- dana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat;129 dan d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Dalam penjelasan, Pasal 51 dinyatakan cukup jelas, na- mun dalam versi KUHP 2006 Pasal tujuan pemidanaan terse- but ditempatkan dalam Pasal 54 dengan penjelasan sebagai 127 Pasal 12 Konsep KUHP: Dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkan, hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum. 128 Lihat lebih lanjut Fajrimei A Gofar. Position Paper Advokasi RUU KUHP, Asas Legalitas dalam Rancangan KUHP 2005. Jakarta. ELSAM. 2005. 129 Hal ini juga selaras dengan konsep tujuan pemidanaan dari G. Peter Hoefnagels (sebagai penyelesai konflik)dan Roger Hood (memperkuat kembali nilai-nilai sosial) lihat dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Bandung. Alumni. 2005. hlm. 21. 58
BAB 3 URGENSI KAJIAN HUKUM ADAT berikut: Ketentuan dalam pasal ini dikemukakan tujuan dari pemidanaan, yaitu sebagai sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologis untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang ber- sangkutan. Sebagaimana diuraikan dalam penjelasan tersebut, hu- kum pidana adat lebih berorientasi pada penyelesaian kon- flik, pemulihan keseimbangan dalam masyarakat, sehingga rasa damai dalam masyarakat kembali terjalin. 130 Tujuan hu- kum pidana adat tersebut telah diakomodir dalam Pasal 51 huruf (c). Konsep KUHP 2019 juga mengakomodir hukum adat se- bagai jenis pidana tambahan yang dimuat dalam Pasal 66 se- bagai berikut: Pasal 66 (1) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas: a. Pencabutan hak tertentu; b. Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan; c. Pengumuman putusan hakim; d. Pembayaran ganti rugi; e. Pencabutan izin tertentu; dan f. Pemenuhan kewajiban adat setempat. Dalam penerapannya, pidana tambahan tersebut (terma- suk poin f tentang hukum adat) dapat dijatuhkan jika penja- tuhan pidana pokok saja tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan dan pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan 130 Tujuan tersebut pada dasarnya memiliki karakteristik yang sama dengan ide restorative justice. 59
HUKUM PIDANA ADAT BADUY DAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA 1 (satu) jenis atau lebih.131 Selanjutnya dalam Pasal 120 ayat (1) huruf d, ditegaskan bahwa pemenuhan kewajiban adat juga dapat dijatuhkan terhadap korporasi sebagai pidana tambahan bagi korporasi.132 Konsep KUHP 2019 juga memberikan pedoman lebih lan- jut kepada hakim dalam menjatuhkan pidana yang berkaitan dengan hukum adat atau hukum yang hidup sebagai berikut: Pasal 96 (1) Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat se- tempat diutamakan, jika Tindak Pidana yang dilakukan me- menuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2). (2) Pemenuhan kewajiban adat setempat sebagaimana dimak- sud pada ayat (1) dianggap sebanding dengan pidana denda kategori II133 dan dapat dikenakan pidana pengganti untuk pidana denda, jika kewajiban adat setempat dan dapat dike- nakan pidana pengganti untuk pidana denda, jika kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup itu tidak dipenuhi atau tidak dijalani oleh terpidana. (3) Pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat juga berupa pidana ganti kerugian. 131 Pasal 66 ayat (2) dan (3) Konsep KUHP 2019. 132 Perumusan ini mengakomodir keresahan masyarakat hukum adat selama ini yang sering- kali harus berhadapan dengan korporasi yang menggunakan hukum formal dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya terjadi dalam kasus sengketa tanah adat yang dirambah. Seperti yang dialami oleh Loir Botor Dingit, Kepala Suku Dayak Bentian Jato Rempangan Jelmu Sibak, Kecamatan Bentian, Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur yang harus menghadapi PT Kalhold Utama milik Bob Hasan yang menggusur tanah adat, tanaman dan makam leluhur Jelmu Sibak. Lihat lebih lanjut dalam Loir Botor Dingit. Kasus Sengketa Tanah Adat di Jelmu Sibak, Pertarungan Hukum Adat versus Hukum Formal dalam Sandra Kartika dan Candra Gautama. Menggugat Posisi Masyarakat Adat Terhadap Negara (Prosiding Sarasehan Masyarakat Adat Nusantara, Jakarta 15- 16 Maret 1999). Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 1999. hlm. 7. 133 Pidana denda kategori II adalah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Lihat lebih lanjut dalam Pasal 79 Konsep KUHP 2019. 60
BAB 3 URGENSI KAJIAN HUKUM ADAT B. PEMBARUAN HUKUM PIDANA 1. Pembaruan Sistem Hukum Pidana Dalam setiap kajian tentang hukum dan sistem hukum, maka di dalamnya senantiasa terdapat tiga komponen yang selalu melingkupinya: struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum. Komponen hukum tersebut merupakan pra- syarat bagi berjalannya penegakan hukum. Sebuah sistem hukum apa pun di dunia ini tidaklah dapat berjalan tanpa adanya tiga komponen tersebut. Lawrence Meir Friedman, pencetus dasar tiga komponen sistem hukum ini menjelaskan masing-masing komponen sebagai berikut:134
Structure to be sure is one basic and obvious elemen of legal system.
The substance is composed of substabtive rules and rules about how institution should behave.
Social procces are constantly at work on the law - destroy- ing here, renewing there, invigorating here, deadening there, choosing what part of '"law" will operate, which part will not; what subtitutes detours and by passes will spring up; what changes will take place openly or societly. For want of a better term, we can call some of these forces the legal culture. It is the element of social attitude and value. Pemaparan singkat diatas memberikan gambaran yang jelas bahwa Friedman menempatkan struktur hukum sebagai elemen dasar dari sistem hukum.135 Hal ini dapat dipahami mengingat struktur hukum adalah subsistem yang akan menjalankan sebuah sistem hukum. Sementara substansi hu- 134 Lawrence Meir Friedman. The Legal System. A Social Science Perspective. Russel Sage Foun- dation. New York. 1975. P. 14-15. 135 Dalam kesempatan lain Friedman juga mengatakan bahwa struktur hukum dan substansi hukum merupakan komponen inti dari sistem hukum. Lihat Friedman dalam Benny Simon Tabalujan. Legal Development in Developing Countries (The Role of Legal Culture). Singapore. 2001. hlm. 8. 61
HUKUM PIDANA ADAT BADUY DAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA kum digambarkan Friedman secara umum terdiri dari dua bagian: peraturan/kaidah substantif dan peraturan tentang bagaimana lembaga penegak hukum harus bekerja. Ini berar- ti substansi hukum meliputi hukum materiil, hukum formil/ prosedural dan hukum pelaksanaan pidana.136 Friedman kemudian nampaknya sedikit mengalami ke- sulitan dalam memberikan penamaan pada subsistem hu- kum terakhir. Maka berbeda dengan dua subsistem hukum sebelumnya (struktur hukum dan substansi hukum), Fried- man memberikan gambaran terlebih dahulu baru kemudi- an menyebutkan penamaan subsistem terakhir. Friedman menamakan subsistem terakhir sebagai kultur hukum yang terdiri dari perilaku masyarakat dan nilai-nilai. Ahmad Ali kemudian menjabarkan lebih lanjut menge- nai konsep sistem hukum yang diberikan Friedman sebagai berikut:137 a. Struktur, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakupi antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya dan lain-lain.138 b. Substansi, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak ter- tulis, termasuk putusan pengadilan. c. Kultur hukum, yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan) kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, 136 Ibid., hlm. 11. 137 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence) (Volume 1, Pemahaman Awal). Jakarta. Ken- cana-PrenadaMedia Group. 2009. hlm. 203-205. 138 Termasuk di dalamnya advokat dan badan/aparat penegak/eksekusi dalam hal pelaksa- naan putusan. Lihat dalam Barda Nawawi Arief. Pembaruan Sistem Penegakan Hukum dengan Pendekatan Religius dalam Konteks Siskumnas dan Bangkumnas. Makalah dalam Seminar "Menem- bus Kebuntuan Legalitas Formal Menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Progre- sif", FH UNDIP, 19 Desember 2009 dalam dan-bangkumnas/ 62
BAB 3 URGENSI KAJIAN HUKUM ADAT dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum mau- pun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum. Kultur hukum yang dijelaskan Ahmad Ali tersebut pada umumnya dipisahkan menjadi eksternal legal culture dan internal legal culture. Budaya hukum eksternal adalah nilai- nilai, kebiasaan, harapan terhadap hukum yang ada dalam masyarakat, sementara budaya hukum internal adalah nilai - nilai, cara berpikir dan kebiasaan berhukum yang ada pada aparat penegak hukum.139 Ketiga komponen sebaimana dijelaskan Ahmad Ali terse- but merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dan saling berkaitan dalam sebuah sistem hukum. Benny Simon Tabalujan pernah menuliskan bahwa kecenderungan para praktisi hukum dan sarjana perbandingan hukum yang mem- batasi fokus kajiannya pada struktur hukum dan substansi hukum tidak berarti bahwa budaya hukum tak mempunyai peran dalam penegakan hukum. Mengenai kesatuan ketiga komponen ini, Friedman pernah menjelaskan sebagai berikut dalam rangka mengkritisi kecenderungan kajian para prakti- si dan sarjana hukum di atas:140 Structure and substance are real components of a legal system, but they are at best a blueprint or a design, not a working machine. The trouble with structure and substance was that they very stat- ic; they were like a still photograph of the legal system...The picture lacked both motion and truth...and is like and enchanted court- room, petrified, immobile, under some odd, eternal spell. 139 Esmi Warassih Pujirahayu. Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis. Semarang. Suryan- daru Utama. 2005. hlm. 82. 140 Friedman dalam Benny Simon Tabalujan. Legal Development in Developing Countries (The Role of Legal Culture). Singapore. 2001. hlm. 12. 63
HUKUM PIDANA ADAT BADUY DAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA Penjelasan Friedman tersebut menunjukkan bahwa mes- kipun diakui bahwa struktur hukum dan substansi hukum merupakan komponen nyata dari sistem hukum, namun tanpa kultur hukum sebuah sistem hukum, sekalipun dapat berjalan akan terasa "hambar". Ibarat sebuah mobil yang berjalan namun tak jelas arahnya karena tidak disertai 'ruh'. Kultur hukum menjadi "jiwa" dalam sebuah sistem hukum (dalam bahasa Tabalujan menghidupkan system hukum/gives life to a legal system). Demikian sebaliknya, sebuah sistem hukum dengan kultur hukum saja tanpa adanya struktur hukum dan substansi hukum tidak dapat berjalan, karena sebagaimana dijelaskan Friedman, struktur hukum dan sub- stansi hukum adalah komponen nyata dari hukum. Hal ini berarti struktur hukum dan substansi hukum merupakan "raga"/"badan" dari sistem hukum dan kultur hukum menja- di "jiwa"/"roh" sistem hukum. Dalam konteks pembaruan sistem hukum khususnya sistem hukum pidana, pembaruan (reform) tersebut berar- ti pula pembaruan yang melingkupi tiga komponen dalam sistem hukum pidana. Reform (pembaruan) sendiri berarti:141 improve a system, organization etc. by making changes to it; behave better than before. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa pembaruan pada hakikatnya adalah memperbaiki sebuah sistem dengan membuat berbagai perubahan pada sistem tersebut. Pem- baruan tersebut juga memiliki makna menuju ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Tiga hal yang patut diperhatikan dari penjelasan tersebut adalah: 141 OXford Learner's Pocket Dictionary. UK. OXford University Press. 2005. Page. 360. 64
BAB 3 URGENSI KAJIAN HUKUM ADAT Pembaruan dilakukan terhadap sebuah sistem Ini berarti pembaruan tidak dilakukan secara parsial/ fragmentaris, tetapi menyeluruh terhadap sebuah sistem. Pembaruan dilakukan dengan cara melakukan per ubahan perubahan. Ini berarti perubahan merupakan syarat dari sebuah pembaruan. Jika tidak ada perubahan, maka tidak ada pembaruan. Pembaruan dilakukan dalam rangka menuju sistem yang lebih baik. Bagian ini merupakan tujuan dari sebuah pembaruan. Jika dalam sebuah pembaruan tidak bertujuan untuk lebih baik dengan kata lain tetap atau bahkan mundur, maka pada hakikatnya tidak ada sebuah pembaruan. Berkaitan dengan pembaruan tersebut, Barda Nawawi Arief kemudian menjelaskan bahwa dalam konteks sistem hukum, yang terdiri dari legal structure, legal substance, dan legal culture, Maka pembaruan sistem hukum pidana (penal system reform) dapat meliputi ruang lingkup yang sangat luas, yaitu mencakup:142 Pembaruan struktur hukum pidana, yang meliputi an- tara lain pembaruan atau penataan institusi/lembaga, sistem manajemen/tata laksana dan mekanismenya ser- ta sarana/prasarana pendukung dari sistem penegakan hukum pidana (sistem peradilan pidana); Pembaruan substansi hukum pidana, yang meliputi pembaruan hukum pidana materiil (Kitab Undang Un- 142 Barda Nawawi Arief. RUU KUHP Baru, Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia. Semarang. Pustaka Magister. 2008. hlm. 1-2. 65
HUKUM PIDANA ADAT BADUY DAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA dang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang di luar KUHP), hukum pidana formal (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP), dan hukum pelaksanaan pidana; dan Pembaruan budaya hukum pidana, yang meliputi an- tara lain masalah kesadaran hukum, perilaku hukum pendidikan hukum dan ilmu hukum pidana. Pembaruan sistem hukum pidana (penal system reform) tersebut pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana (penal policy). Pengertian kebijakan hukum pidana (penal policy) yang dikemukakan Marc Ancel berikut ini akan menjelaskan keterkaitan antara pembaruan sistem hukum pidana (penal system reform) dan kebijakan hukum pidana (penal policy). Menurut Marc Ancel penal policy ada- lah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempu- nyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pen- gadilan.143 Tujuan praktis dari penal policy adalah untuk memung- kinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik. Peraturan hukum positif (the positive rules) yang dimak- sud tersebut tak lain merupakan peraturan perundang-un- dangan hukum pidana.144 Hal ini menandakan kemungkinan dilakukannya perubahan-perubahan dalam peraturan hu- kum positif dalam rangka mendapatkan hukum positif yang lebih baik sebagaimana tujuan dari pembaruan hukum pi- 143 Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta. Kencana Prenada Media. 2008. hlm. 19. 144 Ibid., hlm. 23. 66
BAB 3 URGENSI KAJIAN HUKUM ADAT dana (penal reform). Ini berarti penal reform merupakan ba- gian dari penal policy. Penal policy atau kebijakan hukum pidana itu sendiri merupakan bagian dari criminal policy atau kebijakan dalam penanggulangan kejahatan. Sehingga dapat dikatakan penal policy adalah kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.145 Criminal policy sendiri pada hakikatnya merupakan ba- gian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social de- fence policy) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare). Untuk lebih memudahkan pemahaman men- genai keterkaitan kebijakan tersebut secara skematik digam- barkan sebagai berikut:146 Social Welfare Policy Social Policy Tujuan Social Defence Policy Criminal Policy Penal Non-Penal Skema 1. Hubungan Politik Kriminal dengan Politik Sosial Sumber: Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung. Citra Aditya Bakti, 2002. hlm. 3. 145 Ibid., hlm. 23. 146 Ibid., hlm. 3. 67
HUKUM PIDANA ADAT BADUY DAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA Dengan skema di atas seluruh kebijakan pada akhirnya terangkai dalam sebuah sistem yang bertujuan (purposive sys- tem).147 Mengingat pembaruan hukum pidana (penal reform) merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana (penal po- licy) yang merupakan bagian dari kebijakan penanggulang- an kejahatan (criminal policy) dan tak lain merupakan upa- ya integral dari kebijakan dalam perlindungan masyarakat (social defence policy) dan kebijakan dalam kesejahteraan masyarakat (social welfare policy), maka keseluruhan upaya tersebut harus disesuaikan dengan tujuan. Tujuan tersebut tidak lain adalah tujuan negara dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahte- raan umum berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.148 Bertitik tolak dari pandangan tersebut, maka pembaruan hukum (penal reform) seyogianya harus mengacu pada tujuan negara tersebut, melindungi segenap bangsa Indonesia (so- cial defence) dan bertujuan memajukan kesejahteraan umum (social welfare). 2. Rekomendasi Seminar Hukum Nasional dalam Konteks Pembaruan Hukum Pidana Untuk dapat mewujudkan pembaruan hukum yang ber- tujuan pada perlindungan masyarakat (Indonesia) dan seka- ligus menyejahterakan masyarakat, maka kajian mengenai hukum yang meliputi segenap bangsa Indonesia menjadi rel- evan dan signifikan untuk dilakukan. Hal tersebut juga telah 147 Lihat dalam Barda Nawawi Arief. Tujuan dan Pedoman Pemidanaan, Perspektif Pembaruan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara. Semarang. Badan Penerbit Undip. 2009. hlm. 9. 148 Barda Nawawi Arief. Kebijakan Legislastif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara. Semarang. Badan Penerbit Undip. 2000. hlm. 6-7. 68
BAB 3 URGENSI KAJIAN HUKUM ADAT menjadi rekomendasi global (konferensi PBB) dan para ahli hukum sebagaimana diuraikan dalam bab I dan uraian awal dalam bab ini. Selain itu, hal yang sama tercantum juga dalam beberapa hasil seminar hukum nasional berikut ini:149
Seminar Hukum Nasional IV 1979 Dalam laporan sub B mengenai sistem hukum nasional ditegaskan bahwa: a. Sistem hukum nasional harus sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran hukum rakyat Indonesia. b. Dalam rangka menciptakan ketertiban dan kepastian hu- kum untuk memperlancar pembangunan nasional, hu- kum nasional sejauh mungkin diusahakan dalam bentuk tertulis. Di samping itu hukum yang tidak tertulis tetap merupakan bagian dari hukum nasional. c. Untuk membulatkan sistem hukum nasional yang dici- ta-citakan diperlukan persiapan dan pembahasan yang lebih mendalam.
Seminar Hukum Nasional VI 1994 Dalam laporan poin A mengenai falsafah dan budaya hu- kum, pada sub 2 ditegaskan: a. Perlu untuk dikembangkan gagasan mengenai kualitas pemberian keadilan (the dispension of justice) yang lebih cocok dengan sistem hukum pancasila. b. Mengingat konsep tentang rechtsstaat lebih banyak diji- wai oleh pemikiran yang tumbuh dan berkembang di luar Indonesia, maka dalam pelaksanaan diIndonesia perlu untuk mendapatkan dukungan dan budaya hukum Indo- 149 Barda Nawawi Arief. Kumpulan Hasil Seminar Hukum Nasional ke ! s/d VIII dan Konvensi Hukum Nasional. Semarang. Pustaka Magister. 2008. hlm. 33, 80-84. Lihat juga dalam Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta. Kencana Prenada Media. 2008. hlm. 76. 69
HUKUM PIDANA ADAT BADUY DAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA nesia, sehingga konsep tersebut benar-benar sesuai de- ngan watak dan corak Indonesia. Kemudian dalam poin B mengenai materi hukum, pada sub1 ditegaskan: a. Hukum tertulis dan hukum tertulis hendaknya bersifat "komplementer." Sub 3 kemudian menjelaskan: a. Hukum kebiasaan merupakan sumber hukum yang pen- ting dalam kehidupan nasional (yang dimaksud hukum kebiasaan dalam hal ini meliputi hukum adat dan hukum kebiasaan/gewoonte recht, customary law. pen). b. Dalam era psjp II, masyarakat hukum di Indonesia harus diarahkan untuk menghormati hukum kebiasaan sebagai sumber hukum, di samping peraturan perundang-un- dangan dan yurisprudensi tetap. s. Usaha-usaha untuk memantapkan hukum kebiasaan se- bagai sumber hukum, hendaknya memperhatikan hal-hal tersebut di bawah ini: 1) ...... 2) ...... 3) Dilakukan penelitian hukum adat yang diarahkan un- tuk menemukan asas dan norma hukum yang dapat ditransformasikan ke dalam hukum nasional (garis bawah dari penulis). Berbagai hasil rekomendasi seminar hukum nasional tersebut pada dasarnya mengandung makna sebagai berikut: 1. Konsep negara hukum dan keadilan harus disesuaikan dengan sistem hukum pancasila yang berarti harus sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. 70
BAB 3 URGENSI KAJIAN HUKUM ADAT 2. Pengakuan terhadap hukum kebiasaan (termasuk hukum adat) sebagai sumber hukum (legalitas materiil) yang penting. 3. Hubungan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis ada- lah saling melengkapi (bukan sebagai pelengkap). 4. Diperlukannya penelitian hukum adat guna menemukan asas dan norma hukum yang dapat ditransformasikan ke dalam hukum nasional. 71
4 HUKUM PIDANA ADAT BADUY A. SEPUTAR BADUY 1. Asal-Usul Baduy Secara geografis lokasi masyarakat Baduy terletak pada 6°27'27"-6°30' Lintang Utara (LU) dan 108°3'9"-106°4'55" Bu- jur Timur (BT). Masyarakat Baduy berada pada wilayah ba- gian barat Pulau Jawa, pada daerah yang merupakan bagian dari pegunungan Kendeng (900 mdpl).150 Secara administratif masyarakat Baduy tinggal di Desa Kanekes Kecamatan Leu- widamar Kabupaten Lebak Propinsi Banten. Penamaan Baduy berasal dari orang luar yang mengun- jungi masyarakat kanekes yang ditengarai berasal dari kata badui yang diasosiasikan pada suku pedalaman di Arab. Penamaan Baduy untuk menunjuk kepada urang (orang) Kanekes tersebut kemudian tidak mengalami penentangan dan keberatan dari urang Kanekes. Masyarakat Baduy sendiri 150 R. Cecep Eka Permana. Tata Ruang Masyarakat Baduy. Jakarta. Wedatama Widya Sastra. 2006. hlm. 17.
HUKUM PIDANA ADAT BADUY DAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA lebih terbiasa menyebut dirinya sesuai dengan nama kam- pungnya, misalnya urang Kanekes, urang Cibeo, urang Cike- usik, dan sebagainya. Menurut Jaro Dainah, Kepala Desa Kanekes, Desa Kanekes terdiri dari 59 kampung yang terdiri dari tiga kampung Baduy Dalam, 55 kampung Baduy Luar dan satu kampung luar Baduy.151 Jumlah kampung Baduy Dalam tidak akan mengalami perubahan hingga kapan pun, selalu berjumlah tiga (Cibeo, Cikartawana, Cikeusik). Sementara jumlah kam- pung Baduy Luar dapat berubah sesuai dengan pemekaran wilayah.152 Satu kampung yang disebut Jaro Dainah sebagai luar Baduy adalah Cicakal Girang. Cicakal Girang tidak dikat- egorikan sebagai Baduy Luar karena kebanyakan warga Ci- cakal Girang mulai menjadi pemeluk agama Islam, sementara warga Baduy Dalam dan Baduy Luar adalah pemeluk agama sunda wiwitan. Secara umum, terdapat dua versi asal-usul mengenai Baduy, versi orang luar Baduy (peneliti) dan versi orang Ba- duy sendiri. Versi orang luar Baduy yang paling umum adalah versi C.L. Blume yang melakukan ekspedisi botani di tahun 1822 yang tampak terkejut menemukan sebuah komunitas di tengah belantara hutan, dalam laporannya Blume menu- liskan sebagai berikut:153 "...dipangkuan sebuah rangkaian pegunungan yang menjulang tinggi di Kerajaan Bantam di Jawa Barat... kami mendapatkan beberapa kampung pribumi, yang dengan sengaja bersembunyi 151 Wawancara dengan Jaro Dainah, 24-25 April 2010. 152 Pada tahun 1985 jumlah kampung di Desa Kanekes sebanyak 30 kampung. Pada 1996 meningkat menjadi 49, lalu tahun 2005 jumlah kampung di Desa Kanekes meningkat lagi men- jadi 52 kampung. Lihat dalam Suhada. Masyarakat Baduy dalam Rentang Sejarah. Serang. Dinas Pendidikan Provinsi Banten. 2003. hlm. 11. 153 R. Cecep Eka Permana. Tata Ruang Masyarakat Baduy. Jakarta. Wedatama Widya Sastra. 2006. hlm. 26. 74
BAB 4 HUKUM PIDANA ADAT BADUY dari penglihatan orang-orang luar. Di sebelah barat dan selatan gunung ini.... yang tidak dimasuki oleh ekspedisi Hasanudin... dalam kegelapan hutan yang lebat, mereka masih dapat memuja para dewa mereka selama berabad-abad..." Menurut Blume kemudian, komunitas Baduy berasal da- ri Kerajaan Sunda Kuno, yaitu Kerajaan Pajajaran, yang ber- sembunyi ketika kerajaan ini runtuh pada awal abad ke-17 menyusul bergeloranya ajaran Islam dari Kerajaan Banten.154 Sebelum dikuasai Sultan Maulana Hasanudin (Putra Sunan Gunung Jati/Syarif Hidayatullah), Banten dikuasai oleh Pra- bu Pucuk Umun (Putra Prabu Sida Raja Pajajaran/Keturunan Prabu Siliwangi). Dalam catatan sejarah, Pucuk Umun meno- lak masuk Islam pasca ditaklukkan Hasanudin. Pucuk Umun dan sebagian punggawanya menyingkir, di antaranya Prabu Mundaili yang menghilang dan menetap di Gunung Kendeng, sebuah daerah di mana komunitas Baduy kini berada.155 Seja- rah asal-usul Baduy versi Blume memiliki korelasi kuat keter- kaitan antara Baduy dan Prabu Pucuk Umun mengingat nama lain Prabu Pucuk Umun adalah Ratu Azar Domas, sementara kiblat orang Baduy dinamakan Sasaka Domas, sebuah lembah yang dikeramatkan dan berada di hulu sungai Ciujung. Masyarakat Baduy menolak dengan keras asal-usul Baduy versi C.L. Blume bahwa mereka adalah pelarian dari kerajaan Pajajaran. Menurut Jaro Sami (Jaro Cibeo), masyarakat Baduy berasal dari Nabi Adam. Nabi Adam berasal dari Baduy, baru kemudian manusia berkembang dan menyebar di berbagai penjuru bumi. Masyarakat Baduy memilih berdiam dan di- tugaskan untuk melestarikan adat. Jadi sejak dahulu nenek 154 Ibid. 155 Lihat: korelasi historis dalam Mansyur Muhyidin. Banten Menuju Masa Depan. Cilegon. Yayasan Kiyai Haji Wasyid. 1999. hlm. XXii. 75
HUKUM PIDANA ADAT BADUY DAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA moyang mereka tinggal dan hidup di tempat yang mereka diami sekarang bukan sebagai pelarian Kerajaan Pajajaran sebagaimana sering dituliskan.156 2. Perbedaan Baduy Dalam dan Baduy Luar Baduy Dalam memiliki berbagai ciri dan aturan yang ber- beda dengan Baduy Luar. Namun secara prinsipil perbedaan mereka terletak pada ketat longgarnya aturan adat yang ha- rus mereka jalani. Masyarakat Baduy Dalam memiliki aturan adat yang lebih ketat dibandingkan masyarakat Baduy Luar. Namun demikian, dalam konsep hukum adat Baduy, kedua- nya memiliki perannya masing-masing. Menurut Jaro Dainah, masyarakat Baduy Dalam berkewajiban dalam hal bertapa. Tapa yang dimaksud bukan diartikan sebagai bersemedi, namun tapa dalam pengertian meneguhkan/melestarikan adat Baduy, meneguhkan agama sunda wiwitan. Sementara masyarakat Baduy Luar bertugas sebagai panamping, untuk menjaga masyarakat Baduy Dalam yang sedang bertapa, se- hingga turut juga membantu meneguhkan adat. Karena perbedaan prinsipil tersebut, maka Baduy Da- lam memiliki aturan yang lebih ketat dalam menjalankan hukum adat dan melestarikan adat Baduy, sementara Baduy Luar memiliki aturan yang lebih longgar namun memiliki konsekuensi untuk turut membantu Baduy Dalam dalam hal melestarikan adat. Konsekuensi dari perbedaan tersebut membuat masya- rakat Baduy Dalam harus teguh dalam menjalankan aturan adat misalnya tidak boleh menggunakan kendaraan ke mana 156 Wawancara dengan Jaro Sami (Jaro Cibeo) tanggal 25 April 2010. Terdapat konsistensi cerita mengenai asal-usul Baduy berasal dari Nabi Adam dalam wawancara dengan tokoh adat Baduy lainnya. 76
BAB 4 HUKUM PIDANA ADAT BADUY pun mereka pergi, tidak boleh menggunakan pakaian mo- dern semisal kaos (t-shirt), tidak boleh merokok, tidak boleh menggunakan sabun, sampo, dan sebagainya saat mandi, ti- dak memperkenankan pihak luar atau dirinya untuk meng- ambil gambar (foto) di wilayah Baduy Dalam. Sementara pada masyarakat Baduy Luar aturan adatnya lebih longgar sehingga larangan-larangan di atas tidak diberlakukan pada Baduy Luar. Pada prinsipnya larangan-larangan pada masyarakat Baduy dilandaskan pada filosofi dasar Baduy, lojor teu meu- nang dipotong, pondok teu meunang disambung (panjang tak boleh dipotong, pendek tak boleh disambung). Menurut Jaro Dainah, konsep dasar ajaran di Baduy tersebut adalah kese- imbangan alam, kelestarian alam, maka dengan demikian Baduy mempunyai kewajiban untuk melestarikan alam dan tidak menentang hukum alam. Konsep dasar ini yang kemu- dian diimplementasikan dalam seluruh sendi kehidupan masyarakat Baduy termasuk dalam berhukum. Dengan kon- sep ini kehidupan keseharian masyarakat Baduy dalam ber- interaksi dengan alam sedapat mungkin tidak merusak alam. Dalam pembuatan rumah misalnya, tanah yang menjadi lan- dasan tidak digali ataupun diratakan, sekiranya kontur tanah tersebut tidak rata maka yang menyesuaikan adalah panjang pendeknya batu dan kayu yang menjadi fondasi dan tiang utama. Hal serupa juga berlaku dalam menanam padi, ma- syarakat Baduy tidak mengolah tanah menjadi sawah, namun mereka menanam padi huma/gogo sehingga tanah tidak per- lu dibajak/diolah seperti sawah pada umumnya. 77
HUKUM PIDANA ADAT BADUY DAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA 3. Struktur Adat Baduy Struktur adat dalam masyarakat Baduy digambarkan se- bagai berikut:157 Puun Girang Seurat Jaro Tangtu Baresan Salapan/Tujuh Tangkesan Tanggungan/Jaro 12 Jaro Tujuh/Jaro Dangka Kepala Desa Skema 2. Struktur Adat Baduy Sumber: Wawancara Jaro Sami dan Ayah Mursyid Keterangan: Puun = Pemimpin adat tertinggi yang ada di masing-masing Baduy Dalam yang disakralkan dalam hal spiritual. Saat ini Puun Cibeo dijabat Jahadi, Cikartawana Puun Sangsang, di Cikeusik Puun Yasih. 157 Kecuali keterangan bagan, gambar bagan dikutip dari Suhada. Masyarakat Baduy dalam Rentang Sejarah. Diknas Provinsi Banten. Serang. 2003. hlm. 91 dengan beberapa penambahan dan koreksi berdasarkan wawancara dengan Jaro Sami (25 April 2010) dan Ayah Mursyid (24 April 2010). 78
BAB 4 HUKUM PIDANA ADAT BADUY Girang Seurat = Tokoh adat yang diberi kewenangan dan mem- bidangi masalah pertanian, dijabat oleh 2 orang: Seurat Arwi di Cibeo dan Seurat Ayah Amir di Cikeusik. Jaro Tangtu = Semacam Kepala kampung, tetapi lebih tepat dikatakan sebagai wakil puun yang ada di tiap kampung Baduy Dalam. Saat ini dijabat oleh Jaro Sami (Cibeo), Jaro Damin (Cikartawana), Jaro Alim (Cikeusik). Baresan Salapan/tujuh = Pembantu puun yang ada di Baduy Da- lam. Di Cibeo ada 9, di Cikeusik ada 9 (maka disebut Bare- san salapan), di Cikartawana ada 7 maka disebut Baresan tujuh. Jumlah penduduk Cikartawana lebih sedikit diband- ing Cibeo dan Cikeusik. Tangkesan = Penasihat Jaro 7 atau Jaro Dangka, berfungsi da- lam hal urusan adat, tangkesan ini semacam dukun yang terkadang diminta menujum seorang pelaku tindak pidana. Pada dasarnya posisi struktur tangkesan lebih tinggi dari Tanggungan. Tangkesan dijabat 1 orang yang saat ini bera- da di Cicatang. Tangkesan juga berperan menujum pemili- han pergantian pemimpin dangka. Tanggungan/Jaro 12 = Mirip tangkesan, sebagai penasehat Jaro 7/Jaro Dangka namun lebih berfungsi sebagai saksi dalam pelaksanaan kegiatan Jaro7. Tanggungan/Jaro 12158 dijabat oleh satu orang, saat ini dijabat Saidi Putra di Katuketer Hilir. Jaro 7/Jaro Dangka = Tokoh adat yang berfungsi menegakkan hukum adat (termasuk hukum pidana adat). Berjumlah 7 orang yang tersebar di: Dangka Cibengkung, Dangka Cihan- dam, Dangka Cipatik, Dangka Panyaweyan, Dangka Carun- gan, Dangka Nungkulan, Dangka Warega. Kesemuanya ada- lah Jaro 7. Pusat Jaro 7 ada di Warega. 158 Angka 12 hanya sebagai simbol, tidak berarti berjumlah dua belas. 79
HUKUM PIDANA ADAT BADUY DAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA Kepala Desa = Kepala Desa Kanekes yang saat ini dijabat Jaro Dainah/Jaro Pamarentahan (Jaro Pemerintahan) berfungsi sebagai penghubung antara Baduy dengan lingkungan luar termasuk persoalan tindak pidana yang tidak bisa disele- saikan di Baduy (melibatkan hukum negara). B. HUKUM PIDANA ADAT BADUY Dalam 19 pembagian lingkungan/lingkaran hukum (rechtskring) adat yang dibuat Van Vollenhoven, Baduy yang berada di Provinsi Banten masuk dalam kategori lingkungan hukum adat terakhir, ke-19. Sebenarnya, lingkungan hukum adat ke-19 tersebut tidak dinamakan lingkungan hukum adat Banten oleh Van Vollenhoven, tetapi lingkungan hukum adat Jawa Barat. Jakarta Raya, Banten, Priangan, Cirebon dikate- gorikan masuk dalam kukuban-kukuban hukum dalam lingkungan hukum adat Jawa Barat oleh Van Vollenhoven. 159 Banten sendiri dalam perkembangannya kemudian menjadi provinsi yang terpisah dari Jawa Barat sejak tahun 2000. 160 Menurut Mahadi, pekerjaan Van Vollenhoven dalam memba- gi lingkungan hukum adat belumlah tuntas. 161 Hal ini dapat dipahami mengingat lingkungan hukum adat tersebut masih sangat umum sementara didalam satu lingkungan hukum adat sendiri banyak terdapat corak perbedaan seperti hukum adat Baduy dengan hukum adat di daerah priangan pada um- umnya. Secara adminstratif, masyarakat Baduy berada di Desa 159 Soerojo Wignjodipoero. Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat. Jakarta. Gunung Agung. 1995. hlm. 86. 160 Banten menjadi provinsi tersendiri melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 ten- tang Pembentukan Propinsi Banten. 161 Lihat dalam Mahadi. Uraian Singkat Tentang Hukum Adat Sejak RR Tahun 1854. Bandung. Alumni. hlm. 118. 80
BAB 4 HUKUM PIDANA ADAT BADUY Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten.162 Kabupaten Lebak sendiri terletak di sebelah selatan Banten sehingga lazim juga disebut sebagai Banten Selatan. Sebagaimana pernah disampaikan Marc Ancel bahwa tiap masyarakat terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari: peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya, prosedur hukum pidana, mekanisme pelaksa- naan pidana,163 maka demikian halnya dengan masyarakat adat Baduy, mereka memiliki sistem hukum pidana tersendi- ri beserta tiga komponen sebagaimana disampaikan Marc Ancel. Beberapa peraturan-peraturan hukum pidana adat Baduy yang bersifat umum bahkan telah dikenal luas seperti larang- an mengambil gambar (baik foto maupun video) di wilayah Baduy Dalam, menggunakan alat mandi (sabun, sabun, dan lain-lain).164 Berbagai peraturan tersebut berlaku bagi warga Baduy dan wisatawan yang berkunjung ke Baduy. Hukum pidana adat Baduy tidak banyak dikaji secara spesifik sebagai sebuah sistem hukum pidana substantif (da- lam pengertian hukum materiil, hukum formil dan hukum pelaksanaan pidana). Pada dasarnya beberapa literatur ha- nya menggambarkan sekilas larangan/pantangan dalam ma- syarakat adat Baduy dibalik tema besar kajian budaya Baduy. Seperti misalnya berbagai larangan bagi masyarakat Baduy yang dimuat dalam sebuah buku yang diterbitkan sebuah di- 162 Dinas Informasi, Komunikasi, Seni Budaya dan Pariwisata Kabupaten Lebak. Membuka Tabir Kehidupan Tradisi Budaya Masyarakat Baduy dan Cisungsang Serta Peninggalan Sejarah Situs Lebak Sibedug. 2004. hlm. 7. 163 Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta. Kencana-PrenadaMedia Group, 2008. hlm. 24. 164 Pada dasarnya larangan yang bersifat umum tersebut telah diketahui oleh wisatawan yang berkunjung ke Baduy. 81
HUKUM PIDANA ADAT BADUY DAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA nas di Kabupaten Lebak sebagai berikut:165 1. Tidak boleh bersekolah 2. Tidak boleh memelihara ternak berkaki 4 (empat) 3. Tidak boleh bepergian dengan naik kendaraan 4. Tidak boleh menggunakan peralatan elektronik 5. Tidak boleh menggunakan perabotan rumah tangga yang mewah 6. Tidak boleh berpoligami/poliandri 7. Tidak boleh menanam kopi atau teh karena termasuk ba- rang kotor. Dalam literatur tersebut tidak ada perincian lebih lanjut mengenai perbuatan-perbuatan terlarang lainnya. Literatur tersebut juga tidak menjelaskan dasar filosofi ditentukan- nya perbuatan yang dilarang tersebut, bagaimana konsep peradilannya bagi orang yang melanggar beserta sanksi dan pelaksanaan pidananya. Beberapa larangan terlihat dalam literatur lain sebagai berikut:166 1. Dilarang membunuh orang 2. Dilarang memarahi orang lain 3. Dilarang menikah lebih dari satu orang 4. Dilarang makan diwaktu malam 5. Dilarang makan minum yang memabukan 6. Dilarang berduaan berlainan jenis 7. Dilarang berjinah 8. Dilarang mencuri 165 Dinas Informasi, Komunikasi, Seni Budaya dan Pariwisata Kabupaten Lebak. Membuka Tabir Kehidupan Tradisi Budaya Masyarakat Baduy dan Cisungsang Serta Peninggalan Sejarah Situs Lebak Sibedug. Lebak.2004. hlm. 44. 166 Ahmad Yani. Etnografi Suku Baduy. Banten. Himpunan Pramuwisata Indonesia. 2008. hlm. 51. 82
BAB 4 HUKUM PIDANA ADAT BADUY 9. Dilarang berbohong 10. Dilarang melanggar adat 11. Dilarang meminta-minta atau mengemis 12. Dilarang menyiksa binatang, dan sebagainya. Dari beberapa larangan di atas hanya larangan ke-3 (poli- gami/poliandri) dan larangan ke-7 yang mendapatkan pen- jelasan. Lebih lanjut dipaparkan bahwa bagi siapa pun warga Baduy yang melakukan zina atau perbuatan maksiat di luar pernikahannya, maka akan dikenakan sanksi berupa penga- singan dan dipekerjakan untuk mengelola lahan pertanian selama empat puluh hari. Sementara bagi warga Baduy yang menikah lebih dari satu (poligami/poliandri), maka mereka akan disidangkan dan dipersilahkan memilih untuk mening- galkan salah satu di antaranya. Terhadap pelaku (poligami/ poliandri) juga diberikan sanksi diasingkan sebagaimana pelaku zina, namun tidak diberikan sanksi pengerjaan lah- an.167 Terbatasnya pencantuman perbuatan yang dilarang/"tin- dak pidana" tersebut dapat dimaklumi mengingat hukum pi- dana adat Baduy tidak dibuat secara tertulis. Menurut Ayah Mursyid, wakil Jaro Cibeo, Baduy tidak memiliki kitab menge- nai larangan-larangan dalam adat Baduy. 168 Namun hal ini tak berarti bahwa tetua adat Baduy dan masyarakatnya tak mengetahui larangan-larangan dalam adat Baduy. Pengeta- huan mengenai larangan adat diperoleh masyarakat secara turun-temurun berdasarkan budaya lisan dan kebiasaan. 167 Ibid., hlm. 47. 168 Wawancara pra penelitian dengan Ayah Mursyid tanggal 8 Desember 2009. Dalam waw- ancara tersebut Ayah Mursyid menyiratkan perlunya semacam kitab yang mengatur mengenai larangan-larangan adat Baduy, sebab menurutnya selama ini hanya berdasarkan ingatan yang bisa saja ada yang terlupa saat penelitian berlangsung. 83
HUKUM PIDANA ADAT BADUY DAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA Perbuatan-perbuatan lainnya seperti zina, sengketa tanah, perkelahian dan perbuatan terlarang lainnya juga diatur da- lam hukum pidana adat Baduy berikut prosedural persidan- gan, sanksi dan pelaksanaannya. Bertitik tolak dari pengate- gorian komponen sistem hukum (legal system) Lawrence M. Friedman, buku ini akan lebih memfokuskan pada hukum pidana adat Baduy dalam pengertian hukum pidana substan- tif adat Baduy dengan menitikberatkan kajian pada hukum pidana materiil adat Baduy. 1. Hukum Pidana Formil Adat Baduy Hukum Pidana Adat Baduy mengenal semacam asas ultimum remedium atau asas subsidiaritas. Hukum pidana formal adat Baduy menerapkan asas ultimum remedium se- hingga sistem peradilan pidana adat Baduy baru dipakai jika penyelesaian perkara tingkat keluarga para pihak (pelaku dan korban) tidak berjalan. Tahap awal selalu diusahakan diselesaikan di pihak keluarga. Maka sebenarnya dalam perspektif yang lebih luas, tahapan penyelesaian di tingkat keluarga merupakan bagian dari sistem peradilan pidana adat Baduy. Jika dalam tahap keluarga tidak dapat selesai maka Jaro Tangtu dengan tokoh adat lainnya melakukan penyelidikan ke lapangan, kalau ringan cukup diselesaikan oleh Jaro Tangtu, namun jika tidak selesai maka diserahkan pada sistem peradilan adat Baduy. Secara skematik prosedur penyelesaian tindak pidana dalam hukum pidana adat Baduy dapat digambarkan pada halaman berikut ini. 84
BAB 4 HUKUM PIDANA ADAT BADUY Tindak Pidana Penyelesaian antara keluarga korban dan pelaku Selesai Silih ngahampura Ganti rugi Tidak Selesai Tidak Bersalah Jaro Tangtu Bersalah Proses pembuktian Jaro Tangtu Jaro 7/Jaro Dangka Dalam kondisi tertentu dilakukan sumpah adat Diasingkan/'dirutankan' 40 hari: 1. Warga Cibeo ke Cihulu 2. Warga Cikartawana ke Sarokokod/ Panyaweyan 3. Warga Cikeusik ke Cibengkung Puun Jaro Tangtu Jaro 7/Jaro Dangka Silih ngahampura Ganti rugi Ditegor Dipapatahan Dikaluarkeun Ngabokoran Serah pati Skema 3. Alur Penyelesaian Perkara dalam Hukum Pidana Adat Baduy Sumber: Wawancara Jaro Sami dan Ayah Mursyid Keterangan: 1. Silih ngahampura = saling memaafkan 2. Dikaluarkeun = dikeluarkan dari Baduy Dalam ke Baduy Luar, atau dikeluarkan dari Baduy Luar ke luar Baduy (bagi warga Baduy Luar) 3. Ditegor = ditegur 4. Dipapatahan = dinasihati 5. Jaro Tangtu adalah wakil puun di Baduy Dalam. 6. Jaro 7/Jaro Dangka adalah bagian dari struktur adat yang ditugasi dalam menegakkan hukum (pidana) adat Baduy 85
HUKUM PIDANA ADAT BADUY DAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA yang berjumlah 7 orang dan berada di Baduy Luar. 7. Puun adalah tokoh adat tertinggi yang ada di masing-ma- sing Baduy Dalam yang disakralkan dalam hal spiritual. 8. Ngabokoran upacara pembersihan batiniah atas tindak pidana yang tidak terlalu berat yang dilakukan di Cihu- lu, Sarokokod/Panyaweyan, Cibengkung (tergantung asal daerah pelaku). Perlengkapan bokor disediakan pihak pelaku yang meliputi: seureuh/sirih, gambir, apu, men- yan, boeh/kain kafan, keris. Sereh kemudian didahar/di- makan oleh perangkat adat: puun, girang serat, baresan salapan, jaro tangtu. Yang menobatkan si pelaku adalah jaro tangtu dan puun, puun kemudian meneruskan peno- batan pada leluhur. 9. Serah pati upacara pembersihan batiniah yang serupa dengan bokor tetapi dilakukan atas tindak pidana berat (di antaranya yang mengakibatkan kematian). Skema di atas dibedakan pula berdasarkan berat dan ri- ngannya perbuatan. Terhadap perbuatan yang berat semisal pembunuhan, maka penyelesaian di tingkat keluarga dapat dilangkahi langsung menuju penyelesaian oleh Jaro Tangtu dan Jaro 7/Jaro Dangka. "Dirutankan" dalam skema tersebut mengandung pe- ngertian yang berbeda dengan rumah tahanan sebagaima- na dikenal dalam hukum acara pidana. meskipun demikian keduanya memiliki kesamaan yakni menunggu persidangan hingga penghukuman yang harus diterima pelaku. "Rutan" adalah istilah Baduy yang mucul belakangan sebagai tempat di mana si pelaku harus dikeluarkan selama empat puluh hari sambil menunggu persidangan. Istilah rutan tersebut jelas di- introdusir dari rutan (rumah tahanan) dalam terminologi hu- kum acara pidana. Dalam masa menunggu sidang tersebut si 86
BAB 4 HUKUM PIDANA ADAT BADUY pelaku oleh Jaro Dangka/Jaro 7 ditempatkan di kampung yang disesuaikan dengan jalur "rumah tahanannya" (sebagaimana tertera dalam skema). Menurut Jaro Sami, dalam masa penahanan selama 40 hari tersebut, si pelaku yang berada dalam masa pengawasan Jaro Dangka ditempatkan dalam sebuah rumah yang ditentu- kan oleh Jaro Dangka. Pelaku kemudian melakukan semacam kerja sosial mencari kayu bakar, atau mengambil air tanpa diupah. Jika kemudian si pelaku lari maka Jaro Dangka/Jaro 7 yang bertanggung jawab mencari. Masa karantina selama 40 hari tersebut mengandung pembinaan mental si pelaku. Fungsi Jaksa dan Hakim dalam konteks hukum pidana adat Baduy diperankan oleh Jaro 7/Jaro Dangka. Sementara fungsi polisi menurut Ayah Mursyid diperankan oleh Jaro Tangtu yang juga berwenang untuk menunjuk orang untuk melakukan suatu penyelidikan terhadap suatu kasus. Secara gamblang Ayah Mursyid, Wakil Jaro Tangtu Cibeo, menjelas- kan tentang "Polisi adat" sebagai berikut:169 "Polisi adat memang belum ada lembaganya, tapi fungsinya ada di tiap kampung, di Tangtu Telu (Cibeo, Cikartawana, Cikeusik) fungsi polisi diperankan oleh Jaro Tangtu dan dapat mengutus/ menunjuk orang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Saya (Ayah Mursyid) misalnya, sering diutus untuk nyiar (men- cari) pelaku dan lain-lain" 2. Hukum Pidana Materiel Adat Baduy Sebagaimana umumnya sebuah komunitas masyarakat, masyarakat Baduy memiliki sistem hukum yang mengatur ke- hidupan mereka sehari-hari, termasuk di dalamnya hukum pidana adat Baduy. 169 Wawancara pertelepon Ayah Mursyid melalui Asep Kurnia tanggal 15 Januari 2011. 87
HUKUM PIDANA ADAT BADUY DAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA Hukum pidana adat Baduy tidak dikodifikasikan dalam sebuah kitab, hukum pidana adat Baduy tidak dibuat tertu- lis. Menurut Jaro Sami, untuk melestarikan pengetahuan hu- kum pidana adat Baduy tersebut maka setiap dua bulan seka- li semua warga dikumpulkan di lapangan di masing-masing kampung Baduy Dalam (Cibeo, Cikartawana, Cikeusik). Da- lam forum tersebut diberitahukan setiap larangan yang ada di Baduy beserta ancaman hukumannya. Selain forum terse- but, pengetahuan mengenai hukum pidana adat Baduy diper- oleh melalui budaya lisan/tutur dalam kehidupan sehari-hari, sehingga setiap generasi di Baduy mengenal akan hukumnya. Sebagaimana halnya adat Baduy, hukum pidana adat Baduy juga berfilosofi pada keseimbangan alam, filosofi yang dipakai pun sama, lojor teu meunang dipotong, pondok teu meunang disambung (panjang tak boleh dipotong, pendek tak boleh disambung). Falsafah hidup tersebut kemudian dijabar- kan dalam norma-norma hukum di Baduy, termasuk norma hukum pidana adat Baduy. Halwany Michrob, sejarawan Banten pernah menuliskan sepuluh norma hukum pidana adat Baduy, dalam bukunya Halwany menuliskan sebagai berikut:170 In order to lead a noble life and die with a pure soul, the Baduy community has strict laws of tradition to maintain the compar- atively higher moral standard.They have a list of "buyut" (taboos) that is somewhat similar to the "Ten Commandments". Daftar 10 tabu atau larangan yang oleh Halwany dika- takan semacam 10 Commandments tersebut adalah sebagai berikut:171 170 Halwany Michrob. The Way of Life: Suku Baduy as a Cultural Interest. Jakarta. Asean Writer Workshop. 1996. Page. 3. 171 Ibid. 88
BAB 4 HUKUM PIDANA ADAT BADUY 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. do not kill. do not steal. do not lie. do not get drunk. do not sin. do not eat anything in the middle of the night. do not prepare any flowers for both perfume and decoration. do not sleep on a bed. They must sleep on the ground with a mat and the pillow containing wadding (not feathers) and dry banana leaves. do not write, read a book, keep a written-paper, whistle of tune, sing a song, play music, play a drama and dance and anything that is associated with modern civilization. 10. do not receive gold or silver. Sepuluh larangan tersebut pada dasarnya bercampur an- tara larangan yang sudah perinci dan larangan yang masih bersifat umum. Larangan nomor 5 misalnya tentang larang- an untuk berbuat dosa, masih sangat umum sehingga masih dimungkinkan lagi untuk diperinci apa saja yang termasuk dalam kategori dosa. Menurut Ayah Mursyid, zina, menga- niaya, termasuk juga ke dalam larangan dalam hukum pidana adat Baduy. Zina dan penganiayaan tersebut dalam kategori "10 commandments" versi Halwany dimungkinkan masuk dalam larangan nomor 5, dilarang berbuat dosa. Penulisan hukum pidana adat Baduy yang dilakukan para penulis dan peneliti Baduy sebelumnya tidak pernah memiliki keseragaman dan lengkap layaknya sebuah kitab hukum. Hal ini disebabkan masyarakat adat Baduy tidak memiliki sebuah kitab mengenai hukum pidana adatnya. Hasil penelitian dan penulisan yang ada selama ini didasarkan pada wawancara, sehingga kerap hasilnya tidak utuh, karena sering kajian hu- kum pidana adat Baduy hanya "terselip", menjadi pelengkap 89
HUKUM PIDANA ADAT BADUY DAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA dari tema besar kajian budaya Baduy. Kajian-kajian tentang Baduy yang telah ada itu pun tak jarang menuai kritik dari orang Baduy sendiri, seperti dalam larangan nomor 6 versi Halwany, larangan makan di waktu malam. Menurut Jaro Sami, kemungkinan beberapa penulis yang menulis larangan bagi orang Baduy makan di malam hari terdistorsi dengan ketentuan puasa wajib di Baduy di bulan kawalu (nama 3 bulan terakhir dalam kolenjer/kalen- der Baduy).172 Masyarakat Baduy memiliki kewajiban untuk berpuasa wajib dalam 3 bulan, bulan kasa, bulan karo dan bulan katiga (ketiga bulan ini disebut bulan kawalu). Dalam 3 bulan tersebut masyarakat Baduy diwajibkan puasa satu hari setiap bulannya. Pada saat tersebut masyarakat Baduy dilarang makan malam jika sebelumnya sempat tertidur, na- mun jika belum tertidur, maka dibolehkan makan meski ten- gah malam. Di luar masa tersebut, tidak ada larangan orang Baduy untuk makan di malam hari. Selain itu, beberapa la- rangan sebagaimana ditulis Halwany Michrob sebagiannya mulai tidak berlaku ketat lagi seiring dengan intensitas in- teraksi antara masyarakat Baduy dan modernitas. Misalnya pada larangan nomor 9 (membaca buku, menyimpan buku), kini beberapa orang Baduy Dalam sudah bisa membaca dan tidak menimbulkan reaksi adat.173 Hal ini dapat dipahami karena hukum adat pada umumnya dapat menerima peru- bahan sesuai dengan perkembangan zaman sejauh hal terse- but disepakati bersama. Hal ini selaras dengan perkataan von 172 Nama-nama bulan dalam kolenjer (kalender) Baduy, diawali dengan: sapar, kalima, kanem, kapitu, kadalapan, kasalapan, kasapuluh, hapit lemah, hapit kayu, kasa, karo, katiga. 173 Ayah Mursyid bahkan berniat meminta buku tentang Baduy yang ditulis Dinas Informasi, Komunikasi, Seni Budaya dan Pariwisata Kabupaten Lebak yang penulis sodorkan saat waw- ancara tanggal 24 April 2010. Ia membaca dengan teliti dan menemukan kesalahan dalam buku tersebut. 90
BAB 4 HUKUM PIDANA ADAT BADUY Savigny "Das recht ist und wird mit dem volke" (hukum itu hi- dup dan tumbuh bersama-sama dengan rakyat), oleh karena itu pada hakikatnya hukum merupakan cerminan volkgeist (jiwa rakyat).174 Pada prinsipnya dalam hukum pidana adat Baduy, seorang pelaku tindak pidana harus dibersihkan lahir dan batinnya. Pembersihan tersebut merupakan wujud dari pertanggung- jawaban pelaku tindak pidana. Pembersihan lahiriah berupa pertanggungjawaban pelaku pada korban yang mewujud da- lam sanksi yang diterimanya. Sanksi tersebut berupa ditegor/ ditegur, dipapatahan/dinasehati, silih ngahampura, ganti rugi, hingga dikeluarkan dari warga Baduy Dalam menjadi warga Baduy Luar. Pembersihan batiniah si pelaku diwujudkan dalam up- acara ngabokoran atau serah pati. Ngabokoran adalah upaca- ra pembersihan batiniah atas tindak pidana yang tidak terlalu berat. Serah pati adalah upacara pembersihan batiniah atas tindak pidana berat. Ngabokoran dan serah pati secara inte- gral juga merupakan pembersihan desa atas tindak pidana yang telah terjadi dengan memohonkan maaf pada leluhur yang dipimpin oleh puun. Untuk lebih jelasnya penjelasan di atas dapat digambarkan dalam skema pada halaman berikut ini. 174 Dalam hukum pidana adat Baduy hal ini terimplementasi misalnya dalam hal pengadaan pakaian. Menurut Ayah Mursyid, menurut ketentuannya pakaian Baduy harus berasal dari tenunan dari Baduy sendiri, namun karena kemudian jumlah penduduk bertambah dan tenunan dari dalam tidak dapat mencukupi kebutuhan maka tenunan didatangkan dari luar, untuk itu desa harus melakukan ngabokoran. 91
HUKUM PIDANA ADAT BADUY DAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA Pertanggungjawaban lahiriah Siih ngahampura, Ganti rugi, Pelaku Pertanggungjawaban batiniah Ngabokoran Serah pati Skema 4. Konsep Bentuk Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana Adat Baduy Sumber: Wawancara Jaro Sami, Ayah Mursyid, dan Jaro Dainah. Diterima atau belum diterimanya permohonan maaf warga Baduy pada leluhur ditentukan dari petunjuk tangke san dan puun. Jika belum dimaafkan (dihampura), maka serah pati tidak cukup dilakukan satu kali, perlu dilakukan bebera pa kali hingga tangkesan atau puun menentukan bahwa per mohonan maaf telah diterima. Dalam upacara ngabokoran beberapa bahan untuk ng abokoran disediakan oleh keluarga pelaku di antaranya pe rangkat sepaheun: sereh, gambir, pinang. Jika si pelaku sudah meninggal namun belum sempat ngabokoran, maka bahan ngabokoran ditambahkan dengan menyan. Dalam upacara serah pati pada prinsipnya sama dengan ngabokoran, memohon maaf pada leluhur karena si pelaku dan desa telah tercemar dengan tindak pidana. Namun upa cara serah pati dilakukan atas tindak pidana yang dianggap berat misalnya pembunuhan, sebab dalam pembunuhan si pelaku telah menghilangkan nyawa/ngalengitkeun jiwa yang merupakan hak yang maha kuasa. 1) Aturan Umum dalam Hukum Pidana Adat Baduy Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis didapatkan 92
BAB 4 HUKUM PIDANA ADAT BADUY berbagai aturan umum mengenai hukum pidana substansi adat Baduy sebagai berikut: a. Asas Ultimum Remedium Baduy mengenal asas yang identik dengan asas ultimum remedium dan diterapkan integral dalam penyelesaian tindak pidana. Artinya jika ada suatu tindak pidana, maka penyele- saian dalam tahap keluarga sedapat mungkin dilakukan. Jika para pihak tidak puas barulah kemudian diserahkan pada sistem peradilan adat Baduy. Adanya asas ultimum remedi- um di Baduy terungkap dalam jawaban Ayah Mursid dalam menjelaskan proses penyelesaian tindak pidana di Baduy se- bagai berikut:175 Dasarna musyawarah, rembugan keluarga, silih ngahampura. Lamun teu puas diteruskeun ka kokolot lembur, lamun teu puas diteruskeun ka jaro tujuh, lamun teu puas terus ka desa (Dasarnya musyawarah, rembugan keluarga, saling memaafkan. Kalau tidak puas diteruskan ke sesepuh desa, kalau tidak puas diteruskan ke jaro tujuh, kalau tidak puas diteruskan ke desa). b. Musyawarah Menurut Ayah Mursyid, dasar dari penyelesaian tindak pidana di Baduy adalah musyawarah/dasarna musyawarah. Apa yang diinginkan oleh si korban dan keluarganya yang sekiranya dapat memulihkan kondisi korban atas tindak pi- dana yang telah terjadi, demikian halnya dengan pelaku, apa yang dapat dilakukan agar si pelaku dan keluarganya dapat terbebas dari perasaan bersalah dan menyelesaikan tindak pidana yang telah dilakukan. Jika kemudian tindak pidana tersebut menimbulkan keguncangan yang mengganggu kes- eimbangan masyarakat, maka harus diadakan upacara nga- 175 Wawancara dengan Ayah Mursyid di Cibeo tanggal 24 April 2010. 93
HUKUM PIDANA ADAT BADUY DAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA bokoran agar keseimbangan kampung kembali pulih. Konsep musyawarah dalam penyelesaian perkara pidana tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan dengan model re- storative justice dalam menyelesaikan perkara pidana. Dalam pelajaran audiovisualnya, John Braithwaite menjelaskan kon- sep restorative justice sebagai berikut:176 Restorative Justice adalah cara yang lebih produktif dalam menangani kejahatan dibandingkan dengan memasukan orang lagi dan lagi ke dalam penjara. Ide utamanya adalah memulih- kan korban, memulihkan pelaku dan memulihkan masyarakat (community), keadilan harus dipulihkan. Dalam restorative jus- tice pihak korban dan pihak pelaku difasilitasi duduk bersama dalam lingkaran. Pertama membicarakan tentang apa yang telah terjadi, siapa yang telah disakiti/dirugikan dari kejadian terse- but, dan apa kiranya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki keadaan yang ditimbulkan dari suatu kejadian beserta diikuti oleh rencana aksinya. Kita (mediator) menindaklanjuti dengan memeriksa rencana aksi untuk dapat diterapkan untuk kepuasan semua pihak terkait (stakeholders). Konsep restorative justice sebagaimana dikemukakan Braithwaite, kriminolog pada Australia National University tersebut pada dasarnya juga ada di Baduy, bahkan secara luas konsep tersebut terdapat dalam budaya Indonesia. Dan- iel S. Lev, seorang Indonesianis, dalam penelitiannya mene- mukan bahwa di Indonesia, orang berseberangan dari cara- cara penyelesaian konflik secara formal tertulis. Kompromi, musyawarah (conciliation) serta pendekatan yang lunak ter- hadap konflik dijumpai di mana-mana. Lev menyimpulkan bahwa musyawarah (conciliation) akan merupakan karakter- istik tetap dari budaya hukum Indonesia.177 176 177 Satjipto Rahardjo. Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya. Yogyakarta. Genta 94
BAB 4 HUKUM PIDANA ADAT BADUY c. Asas Personalitas/Nasional Aktif178 Sama halnya dengan hukum pidana nasional, hukum pi- dana adat Baduy mengenal ketentuan semacam asas persona- litas. Dalam asas personalitas yang terpokok adalah orang, person. Berlakunya hukum pidana dikaitkan dengan orang- nya, tanpa mempersoalkan di mana orang itu berada, hukum pidana nasional selalu melekatinya. 179 Demikian halnya de- ngan Baduy, setiap warga Baduy dilekati hukum pidana adat Baduy ke mana pun ia pergi, sekalipun seorang Baduy yang berada di luar wilayah Baduy. Penerapan asas personalitas pernah terjadi di Baduy pada pertengahan Agustus di tahun 2005. Saat itu Sadim se- orang warga Cikeusik Baduy Dalam, melakukan pembunuhan atas Kamsina dan melukai Yadi dan Aisah. Peristiwa terse- but terjadi di Kampung Citebang Desa Sukajaya Kecamatan Sobang Kabupaten Lebak. Tempat terjadinya tindak pidana (locus delicti) tersebut berada di luar wilayah Baduy Dalam, namun Sadim tetap dimintakan pertanggungjawaban dan di- adili dengan menggunakan hukum pidana adat Baduy setelah divonis penjara 7 bulan 8 hari oleh Pengadilan Negeri Rang- kasbitung yang didasarkan pada dakwaan Pasal 351 ayat (3) Press. 2008. hlm. 50. Pada tahun 1960-an, Daniel S. Lev pernah mengalami peristiwa hukum di Yogyakarta yang ingin diprosesnya secara hukum. Namun Lev kemudian keheranan karena kendati posisinya benar, seorang hakim kenalannya menyarankan untuk berdamai agar Lev diterima dengan baik dalam komunitas masyarakat Yogyakarta. Sejak saat itu Lev menyadari bahwa ada kekuatan-kekuatan di luar hukum negara yang masih bekerja. Lihat lebih lanjut dalam Satjipto Rahardjo. Biarkan Hukum Mengalir. Jakarta. Kompas. 2007. hlm. 55 dan Ferry Fathurokhman. Menerebos Kekakuan Legalitas Formil dalam Hukum Pidana. Jurnal Hukum Pro- gresif. Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Volume 4/Nomor 1/ April 2008. hlm. 31. 178 Asas ini juga dikenal sebagai asas kebangasaan/nationaliteits beginsel/personaliteits beginsel/ actieve nationaliteits beginsel lihat dalam PAF Lamintang. Dasar- dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung. Sinar Baru. 1984. hlm. 85. 179 E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta. Storia Grafika. 2002. hlm. 101. 95
HUKUM PIDANA ADAT BADUY DAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA (penganiayaan yang mengakibatkan kematian).180 Menurut Ayah Mursyid, hukum pidana adat Baduy Dalam berlaku bagi setiap warga Baduy Dalam. Jika seorang Baduy Dalam diketahui melakukan pelanggaran di luar wilayah Baduy Dalam misalnya menaiki kendaraan, mencuri dan sebagainya maka perbuatan tersebut harus dipertanggung- jawabkan dalam proses persidangan Baduy Dalam. Bahwa kemudian ada persoalan ne bis in idem karena telah diproses menurut hukum negara, maka hal itu diabaikan karena ma- syarakat Baduy telah memiliki sistem hukum tersendiri yang pada hakikatnya si pelaku harus dibersihkan lahir dan ba- tinnya untuk memulihkan keseimbangan dalam masyarakat Baduy. Ketentuan asas personalitas pada Baduy Dalam juga ber- laku bagi warga Baduy Luar. Bagi warga Baduy Luar yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Baduy Luar dise- rahkan pada Jaro Dainah, Kepala Desa Kanekes, kebanyakan kemudian diserahkan pada hukum pidana nasional, namun dalam hal pembersihan batinnya diserahkan pada struktur adat Baduy Dalam. d. Asas Perlindungan/Nasional Pasif181 Asas perlindungan didasarkan pada pemikiran bahwa setiap negara yang berdaulat wajib melindungi kepenting- an hukumnya atau kepentingan nasionalnya. Dalam hal ini kepentingan yang hendak dilindungi bukan kepentingan perseorangan yang diutamakan tetapi kepentingan bersa- 180 Lihat lebih lanjut dalam perkara Sadim bin Samin dalam Putusan PN Rangkasbitung No. 210/PidB/2005/PNRKB. 181 Nama lain asas ini beschermingsbeginsel/passief zip/prinzip der beteiligten rechtsordnung. PAF Lamintang. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung. Sinar Baru. 1984. hlm. 85. 96
BAB 4 HUKUM PIDANA ADAT BADUY ma (kolektif).182 Asas ini menentukan bahwa hukum pidana suatu negara berlaku terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan di luar negeri, jika karena itu kepentingan ter- tentu terutama kepentingan negara dilanggar di luar wilayah kekuasaan negara itu.183 Sama halnya dengan Hukum Pidana Nasional, dalam hu- kum pidana adat Baduy, kepentingan adat Baduy juga dilin- dungi, sehingga bagi siapa pun yang merugikan kepentingan hukum adat Baduy harus dimintakan pertanggungjawaban. Jaro Dainah menegaskan bahwa keberlakuan perlindungan berlaku hanya pada kepentingan yang berkaitan dengan adat Baduy, sehingga tidak dapat diberlakukan pada war- ga Baduy sebagai individu. Penerapan asas ini pernah ter- jadi saat stasiun televisi swasta Trans TV membuat liputan mengenai Baduy. Sebagaimana diketahui, di wilayah Baduy Dalam (Cibeo, Cikartawana, Cikeusik) terlarang untuk dipub- likasikan, baik berupa foto maupun gambar audiovisual. Kru Trans TV dengan diam-diam mengambil gambar di wilayah Baduy Dalam, kemudian disiarkan dalam sebuah acara tele- visi. Penyiaran wilayah Baduy Dalam ini kemudian diketahui luas hingga ke masyarakat Baduy Dalam sendiri. Penyiaran tersebut segera menuai protes yang meluas hingga akhirnya pihak Trans TV datang meminta maaf dimediatori Taufiku- rahman Ruki, mantan Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang merupakan tokoh masyarakat Kabupaten Lebak.184 Menurut Jaro Sami, paska kejadian tersebut mere- ka harus ngabokoran yang merupakan upacara adat untuk 182 E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi.Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta. Storia Grafika. 2002. hlm. 108. 183 Andi Hamzah. Asas-asas Hukum Pidana.Jakarta. Rineka Cipta.1994. hlm. 69. 184 Wawancara dengan Suhada, Jaro Dainah dan Jaro Sami. 97
HUKUM PIDANA ADAT BADUY DAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA meminta maaf pada leluhur (karuhun), pembersihan, agar keseimbangan kembali terjaga. Asas perlindungan dalam KUHP diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 8. Kepentingan hukum negara yang diatur dalam pasal ini meliputi:185 a. Terjaminnya keamanan negara dan keselamatan serta martabat kepala negara dan wakilnya. b. Terjaminnya kepercayaan terhadap mata uang, mate- rai-materai, dan merek-merek yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. c. Terjaminnya kepercayaan terhadap surat-surat atau ser- tifikat-sertifikat utang yang telah dikeluarkan oleh peme- rintah Indonesia d. Terjaminnya alat-alat pelayaran Indonesia terhadap ke- mungkinan dibawa ke dalam kekuasaan-kekuasaan bajak laut. Asas perlindungan dalam KUHP tidak menyertakan warga negara sebagai kepentingan negara. PAF Lamintang mengri- tik tidak dimasukkannya warga negara sebagai kepentingan hukum suatu negara yang harus dilindungi. Tidak masukan- nya kepentingan warga negara sebagai kepentingan nasional menurut Lamintang disebabkan karena adanya pengaruh da- lam menerjemahkan kata rechtsgoed dari Profesor Simons. Rechtsgoed sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indone- sia menjadi benda hukum, yang memang dalam ilmu peng- etahuan hukum pidana dikenal pengertian benda menurut suatu pasal KUHP. Tetapi menurut Lamintang pengertian rechstgoed menurut Simons tersebut berbeda dengan pen- 185 PAF. Lamintang. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung. Sinar baru. 1984. hlm. 105. 98
BAB 4 HUKUM PIDANA ADAT BADUY gertian benda pada pasal mengenai asas perlindungan dalam KUHP. Kata rechtsgoed yang diterjemahkan Simons berasal dari kata bahasa Jerman Rechtsgut. Kata Gut sendiri masih menjadi permasalahan di antara para penulis, yaitu tentang hubungannya dengan kata interesse atau kepentingan. Pe- nulis Jerman yang pernah menggunakan kata rechtsgut di- antaranya Von Liszt dan itu pun dalam rangka membahas hubungan gut dengan interesse, ia mengatakan: "die durch das recht geschutzten interessen, ingin saya sebut rechtguter" (kepentingan yang dilindungi oleh hukum itu ingin saya se- but rechtsguter). Tidak dimasukkannya warga negara sebagai kepentingan negara dipandang oleh Lamintang sebagai suatu keganjilan, lebih lanjut ia menuliskan sebagai berikut:186 Bolehkah keganjilan tersebut dipandang sebagai sesuatu yang wajar untuk tetap dipertahankan dalam alam kemerdekaan de- wasa ini? Kekosongan yang terdapat dalam undang-undang pi- dana kita itu perlu segera diisi, misalnya dengan menambahkan perkataan "suatu kejahatan terhadap tubuh dan nyawa warga negara Indonesia" pada rumusan ketentuan pidana seperti yang terdapat dalam pasal-pasal 4 dan 5 ayat 1 KUHP. Selaras dengan pemikiran Lamintang, konsep KUHP 2008 te- lah mengakomodir warga negara sebagai kepentingan negara atau nasional yang dirumuskan dalam Pasal 4 huruf a.187 e. Asas Teritorial Andi Hamzah mengemukakan bahwa landasan asas teri- torial adalah kedaulatan negara di wilayahnya sendiri. Berti- tik tolak dari landasan tersebut, maka hukum pidana berlaku bagi siapa pun juga yang melakukan delik di wilayah negara 186 Ibid., hlm. 107. 187 Lihat: lebih lanjut dalam Pasal 4 huruf a Konsep KUHP 2008, atau Pasal 5 huruf i Konsep KUHP 2019. 99
HUKUM PIDANA ADAT BADUY DAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA tersebut.188 Pada prinsipnya hukum pidana adat Baduy meng- anut pula asas teritorial, namun demikian, keberlakuannya tidak penuh pada setiap delik dalam hukum pidana adat Baduy. Dengan demikian hukum pidana adat Baduy dapat dikatakan menganut asas teritorial yang bersifat kuasi. Ke- berlakuan asas teritorial bagi warga di luar Baduy hanya pada delik-delik yang bersifat umum berlaku bagi masyarakat Baduy seperti penganiayaan, mencuri, penipuan, mengam- bil foto, menggunakan alat mandi seperti sabun, sampo, dan sebagainya. Sementara terhadap delik yang bersifat lebih khusus seperti larangan mengenakan pakaian modern, alat elektronik, dan sebagainya hanya berlaku bagi warga Baduy Dalam. Larangan tersebut diberlakukan pada warga Baduy Dalam namun tidak diberlakukan pada warga luar Baduy. Bagi para pelanggarnya dikenakan sanksi yang berjenjang mulai sanksi verbal (ditegur, dinasihati/dipapatahan) hingga dikeluarkan dari komunitas Baduy Dalam. 2) Bentuk-bentuk Tindak Pidana a. Perbarengan J.E. Jonkers menjelaskan concurcus idealis (kebersama- an dalam peraturan) terjadi apabila suatu peristiwa pidana terkena oleh lebih dari satu peraturan pidana, maka hanya diperlakukan salah satu peraturan pidana, yaitu yang menen- tukan hukuman pokok yang paling berat. 189 Sistem penjatuh- an pidana ini oleh Jonkers disebut sebagai sistem absorbsi (peraturan yang paling berat menutupi yang lebih ringan).190 188 Andi Hamzah. Asas-asas Hukum Pidana.Jakarta. Rineka Cipta, 1994. hlm. 64. 189 J.E. Jonkers. Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda. Jakarta. Bina Aksara. 1987. hlm. 207. 190 Ibid., hlm. 206. 100
BAB 4 HUKUM PIDANA ADAT BADUY Dalam KUHP concursus idealis diatur dengan Pasal 63. Me- nurut Jonkers, beberapa peraturan yang terkena pada sebuah peristiwa tersebut haruslah peristiwa yang berhubungan satu sama lain, bukan peristiwa yang berdiri sendiri yang tidak ada hubungannya satu sama lain. Hal ini juga berlaku pada satu peristiwa yang menimbulkan dua akibat seperti tabrak- an karena sebuah kelalaian yang mengakibatkan kematian (Pasal 359 KUHP) dan luka badan (Pasal 360 KUHP).191 Selain concursus idealis, KUHP juga mengenal perbuatan berlanjut (voortgezette handeling). Pengaturan perbuatan berlanjut dalam KUHP termuat pada Pasal 64 sebagai berikut: Pasal 64 (1) Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikan rupa, sehingga harus dipandang sebagai per- buatan berlanjut (voortgezette handeling), maka hanya dike- nakan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang dike- nakan yang memuat ancaman pokok yang paling berat. Syarat yang harus diperhatikan dalam perbuatan berlan- jut adalah: (1) harus ada kesatuan kehendak peristiwa-peris- tiwa yang disebabkan oleh putusan kehendak yang sama; (2) peristiwa-peristiwa harus sama atau serupa; (3) jangka waktu yang ada antara berbagai bagian (perbuatan berlanjut) tidak boleh terlalu lama.192 Selain kedua hal di atas (concursus idealis dan perbuatan berlanjut), KUHP juga mengenal concursus realis (perbaren- gan perbuatan).193 Konsep concursus realis adalah adanya per- barengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai 191 Ibid., hlm. 208. 192 Ibid., hlm. 219-221. 193 Pasal 65 KUHP. 101
HUKUM PIDANA ADAT BADUY DAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan. Terhadapnya dijatuhi satu pidana jika di- ancam dengan pidana pokok sejenis yang merupakan jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu dengan catatan tidak melebihi dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.194 Jika perbarengan tersebut di- ancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhi pidana atas tiap-tiap kejahatan tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiga.195 Dalam hukum pidana adat Baduy pengaturan perbareng- an tidaklah serumit dan serigid konsep hukum pidana nasio- nal. Penerapan pidana pada bentuk tindak pidana perbareng- an dalam hukum pidana adat Baduy diorientasikan pada kepentingan korban (selain juga kepentingan pelaku) sebagai bagian integral dari penyelesaian perkara. Sehingga dalam konteks concursus realis misalnya terjadi tindak pidana per- kosaan (Pasal 285 KUHP) yang disertai penganiayaan (Pasal 351 KUHP) dan berakhir dengan dibunuhnya si korban (Pasal 339 KUHP), maka ketiga aturan pidana yang terjadi dalam peristiwa tersebut tidak digabung, dilebur dan diterapkan pemberatan (absorbsi yang dipertajam) menjadi satu aturan pidana sebagaimana dalam hukum pidana nasional. Dalam hukum pidana adat Baduy, seorang pelaku yang melakukan beberapa tindak pidana dimintakan pertanggungjawaban la- hiriah yang disesuaikan dengan kepentingan hukum korban 194 Pasal 65 ayat (2) KUHP. Sistem pemidanaan ini dinamakan sistem absorbsi yang diper- tajam, peraturan pidana yang paling berat yang dijalankan ditambahi (diperberat) sepertiga diatas hukuman yang seberat-beratnya. 195 Pasal 66 ayat 1 KUHP. Sistem pemidanaan seperti ini dinamakan sistem kumulasi yang diperlunak, ada beberapa hukuman yang dijatuhkan tetapi jumlah waktu dari semua hukuman yang dijatuhkan hanya boleh melebihi hukuman yang paling lama dengan sebagian (seperti- ganya). Terhadap concursus realis dengan ancaman hukuman pelanggaran, maka digunakan sistem kumulatif murni, dijatuhkan pidana sendiri-sendiri tanpa dikurangi dengan tetap mem- perhatikan ketentuan pasal 70 ayat (2) KUHP. Lihat lebih lanjut dalam Pasal 70 ayat (1) KUHP. 102
BAB 4 HUKUM PIDANA ADAT BADUY selain pertanggungjawaban batiniah untuk membersihkan batin si pelaku dan desa (masyarakat) atas tindak pidana yang telah terjadi. Jika tindak pidana tersebut menimbulkan korban lebih dari satu orang, maka pertanggungjawaban lahi- riah juga diberikan sejumlah korban dari tindak pidana yang terjadi. Lebih lanjut Ayah Mursyid menjelaskan serangkaian tindak pidana yang telah dilakukan tidak dilebur menjadi satu, tetapi dimintakan pertanggungjawaban atas setiap tin- dak pidana yang dilakukan. b. Percobaan Niat dalam hukum pidana adat Baduy adalah sesuatu yang harus dipertanggunjawabkan. Sehingga jika ada seseo- rang yang telah berniat mencuri, maka niat yang telah ada menjadi penilaian tersendiri mengingat niat tersebut tidak baik. Maka dalam hukum pidana adat Baduy tidak dipandang apakah suatu tindak pidana selesai atau tidak selesai dilaku- kan. Ayah Mursyid menjelaskan bahwa misalnya dalam hal pembunuhan, karena niatnya sudah tidak baik, tidak dipi- sahkan meninggal atau tidak meninggalnya seseorang (niat- na geus teu hade, teu dipisahkeun paeh teu paeh, jelasna kudu diberikeun sanksi, geus mungkar). Hukum pidana adat Baduy dalam hal ini terfokus pada niat yang tidak baik yang harus dibersihkan, harus diberi sanksi, bahwa kemudian menim- bulkan kematian sesuai dengan niatnya, maka itu hal yang lain lagi. Jika kemudian deliknya selesai berakhir pada tujuan yakni kematian, maka pertanggungjawabannya disesuaikan dengan aturan mengenai pembunuhan. Namun jika tidak selesai, niatnya tersebut telah menjadi sesuatu hal yang luar biasa dalam masyarakat Baduy, harus diwaspadai diselidiki kenapa bisa timbul niat tersebut. 103
HUKUM PIDANA ADAT BADUY DAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA c. Pengulangan Dalam hukum pidana adat Baduy tidak dikenal adanya pemberatan hukuman terhadap pengulangan tindak pidana (residivisme) sebagaimana dalam KUHP.196 Namun terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan pengulangan tindak pidana, maka proses penyelesaiannya ditingkatkan satu ting- katan setiap terjadi pengulangan. Misalnya dalam hal pencurian sedapat mungkin disele- saikan antara pihak keluarga, ada proses ganti rugi dan se- bagainya. Jika kemudian melakukan pengulangan terhadap tindak pidana yang sama, maka proses penyelesaiannya diselesaikan oleh jaro tangtu (jaro di Baduy Dalam), misal- nya dilakukan warga Cibeo maka diselesaikan dan dihukum oleh Jaro Cibeo melalui musyawarah dengan kokolot lembur (sesepuh kampung), si pelaku juga dinujum oleh tangkesan (dukun), dicari sekiranya ada persoalan katulah/kaliwara/ kualat yang menimpa si pelaku yang harus dibersihkan. Jika kemudian terjadi pengulangan lagi maka ditingkatkan lagi penyelesaiannya ke jaro tujuh (struktur adat yang menyele- saikan masalah hukum). Namun menurut Ayah Mursyid, pen- gulangan jarang sekali terjadi, karena dalam penyelesaian oleh jaro tangtu dilakukan sumpah adat, biasanya jika terja- di pengulangan maka di pelaku akan katulah/kualat dengan ucapan sumpah adatnya sendiri, bisa sakit-sakitan (gering bae), umurnya tidak panjang/meninggal (teu hebeul umur), se- suai dengan apa yang diucapkan pelaku dalam sumpah adat. Secara skematik, tahap penyelesaian tindak pidana dalam hal pengulangan dapat dilihat pada halaman berikut ini. 196 Pengulangan tidak diatur dalam aturan umum (Buku I) KUHP, tetapi diatur dalam Buku II Bab XXXI Pasal 486 KUHP. 104
BAB 4 HUKUM PIDANA ADAT BADUY Tindak Pidana Musyawarah antar-pihak keluarga pelaku dan keluarga korban Selesai Selesai Jaro Tangtu Mengulang Mengulang Jaro Tujuh Selesai Skema 5. Alur Penyelesaian Bentuk Tindak Pidana Pengulangan Sumber: Wawancara Ayah Mursyid d. Penyertaan Dalam hukum pidana adat Baduy, tidak dibedakan bob- ot hukuman peran dalam suatu tindak pidana. Maka pelaku (dader); penyuruh (doenpleger); turut serta melakukan (me dedader/medepleger); pembujuk (uitlokker); dan pembantu (medeplichtige)197 tidak dibedakan dalam hal bobot hukuman- nya. Namun berbagai peran sebagaimana di atas juga dikenal dalam hukum pidana adat Baduy hanya sekadar membeda- kan peran yang dilakukan dalam suatu tindak pidana tetapi hukumannya disamaratakan sesuai dengan tindak pidana yang dituju. Mengenai hal ini Ayah Mursyid menuturkan se- bagai berikut: Sama, di kami semua yang turut serta dalam kejahatan juga ada, misalnya si pelaku ada yang nitah (menyuruh), titahan saha (suruhan siapa)? sakabehna hatena geus teu endah (semuanya 197 Lihat lebih lanjut konsep penyertaan dalam Topo Santoso. Menggagas Hukum Pidana Islam, Penerapan Syariat Islam dalam Konteks Modernitas. Bandung: Assyamil, 2000. hlm. 156. 105
HUKUM PIDANA ADAT BADUY DAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA hatinya/niatnya sudah tidak bagus). Dalam Hukum pidana adat Baduy niat merupakan cerminan perilaku hati, maka semua yang terkait dengan suatu tindak pidana harus bertanggung jawab dan dibersihkan lahir dan batinnya. e. Permufakatan Jahat Permufakatan jahat dalam KUHP dijelaskan dalam Bab IX Pasal 88. Permufakatan jahat dikatakan ada jika dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan. Sama halnya dengan KUHP,198 dalam hukum pidana adat Baduy per- mufakatan jahat adalah bentuk tindak pidana yang harus di- mintakan pertanggungjawabannya sekiranya permufakatan jahat tersebut diketahui. Menurut Ayah Mursyid, sekalipun tindak pidananya tidak jadi dilakukan karena salah seorang ataupun semuanya menarik diri namun jika diketahui ada permufakatan jahat maka semua pelaku yang telah berni- at melakukan kejahatan tersebut dimintakan pertanggung- jawabannya. Sebab niatnya sudah tidak baik, maka si pelaku akan dipanggil ditelusuri kenapa punya niat yang tidak baik terhadap seseorang. Hukum pidana adat Baduy diorienta- sikan pada penyelesaian perkara secara tuntas, sehingga jika ada dua orang atau lebih yang berniat jahat pada seseorang diselesaikan hingga tercapai silih ngahampura, sekiranya ter- dapat motif dendam pada calon korban. Niat awal yang telah ada dalam hukum pidana adat Baduy dilihat sebagai potensi tindak pidana yang harus dibersihkan/diselesaikan. 198 Dalam KUHP ancaman hukuman dalam permufakatan jahat tidak diatur dalam aturan umum (buku I) , tetapi tersebar dalam buku II (kejahatan) misalnya dalam Pasal 125 (permu- fakatan jahat dalam memberikan bantuan kepada musuh pada masa perang), dan Pasal 139c (permufakatan jahat terhadap kejahatan makar). 106
BAB 4 HUKUM PIDANA ADAT BADUY 3) Dasar-dasar Penghapus Pidana KUHP merumuskan dasar-dasar penghapusan pidana da- lam ketentuan Pasal 44 KUHP (gangguan psikis), Pasal 45199 (belum cukup umur/minderjaring), Pasal 48 KUHP (daya pak- sa/overmacht), Pasal 49 KUHP (bela paksa/noodweer), Pasal 50 KUHP (kewajiban undang-undang), Pasal 51 (perintah ja- batan).200 Menurut Jan Remmelink, pasal-pasal di atas dimaksud- kan agar tindak pidana yang ada tidak "diperhitungkan" pada pelaku yang berada di bawah situasi dan kondisi luar biasa tersebut. Pelaku hendaknya tidak dimintai pertanggungjawa- ban atas tindak pidana yang dilakukannya; karena itu ia tidak dapat dijatuhi pidana.201 Secara umum ilmu pengetahuan hukum pidana memba- gi alasan penghapus pidana (Strafuitsluitingsground; Grounds of Impunity) yang terdiri dari alasan pembenar (Rechtvaar- digingdgrond; fait justificatif; rechtfertigungsgrond) dan alasan pemaaf (alasan penghapus kesalahan; schulduitsluitings- grond; fait d'excuse; Entschuldigungsgrond; schuldaussche- liesungsgrond).202 Hukum Pidana Adat Baduy - meski tidak selengkap KUHP - juga mengenal beberapa alasan penghapus pidana yang berkaitan dengan ketidakmampuan bertanggu- ngjawab dengan berbagai modifikasi sebagai berikut: 199 Telah dinyatakan tidak berlaku melalui Pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. 200 Jan Remmelink. Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Un- dang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indone- sia. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama. 2003. hlm. 202. 201 Ibid. 202 Lihat lebih lanjut dalam Sudarto. Hukum Pidana I. Semarang. Yayasan Sudarto. 1980. hlm. 139. 107
HUKUM PIDANA ADAT BADUY DAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA a. Gangguan psikis Gangguan psikis di Baduy tidak dipisahkan sebagaimana di KUHP (jiwanya cacat dalam tumbuhnya/gebrekkige ontwik- keling, dan terganggu karena penyakit/ziekelijke storing), se- cara sederhana mereka menamakan gangguan psikis sebagai edan/gila. Dalam hukum pidana adat Baduy, orang gila yang melakukan tindak pidana tidak dapat dimintakan pertang- gungjawaban. Namun demikian bukan berarti pertanggung- jawaban pidana menjadi tidak ada atau hapus. Pertanggung- jawaban atas tindak pidana yang dilakukan orang gila tersebut kemudian dialihkan kepada keluarganya, dengan de- mikian korban tetap mendapatkan hak pemulihan atau ganti rugi atas tindak pidana yang telah dialaminya. Menurut Ayah Mursyid, ketentuan pengalihan pertanggungjawaban terse- but harus melalui persyaratan penyelidikan dan pembuktian bahwa pelaku tersebut benar-benar edan bukan hanya pu- ra-pura untuk menghindari hukuman. b. Belum cukup umur Pelaku tindak pidana yang belum cukup umur 203 dalam hukum pidana adat Baduy dipertimbangkan untuk tidak dipidana. Umumnya terhadap pelaku tersebut dikembalikan pada orangtuanya kecuali jika orangtuanya menyerah, tidak sanggup untuk mendidik anak tersebut dan diserahkan ke hukum pidana adat Baduy. Sama halnya dengan pelaku yang gila, akibat yang timbul dari tindak pidana dialihkan kepada orang tua untuk diselesaikan. Hal yang perlu diperhatikan dari tindak pidana yang dilakukan kedua jenis pelaku dia- tas (gila dan belum cukup umur) adalah bahwa perbuatan- 203 Batas usia pertanggungjawaban anak di Baduy adalah di atas 15 tahun, wawancara dengan Jaro Dainah tanggal 25 April 2010. 108
BAB 4 HUKUM PIDANA ADAT BADUY nya tetap merupakan tindak pidana tetapi karena terdapat semacam alasan pemaaf, maka pembuat tindak pidana tidak dipidana. Dalam konteks tersebut di atas terdapat persamaan dan perbedaan antara hukum pidana adat Baduy dan KUHP. Per- samaannya terletak pada adanya alasan pemaaf dan adanya tindakan (dikembalikan pada orangtua atau adat/negara un- tuk dibina). Pada dasarnya upaya ini merupakan bagian dari kebijakan perlindungan masyarakat (social defence policy). Perbedaannya kemudian terletak pada pertanggungjawaban atas tindak pidana yang terjadi. Hukum pidana adat Baduy menyadari bahwa keseimbangan telah terganggu dengan adanya suatu tindak pidana, ada korban yang timbul akibat suatu tindak pidana sehingga keseimbangan tersebut harus dipulihkan kembali. Maka pertanggungjawaban tersebut ke- mudian dialihkan pada orangtua untuk memulihkan keseim- bangan yang telah terusik. Pada KUHP pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan orang gila atau orang yang belum cukup umur dihapuskan, hal ini disebab- kan karena orientasi hukum pidana lebih terarah pada pelaku (offender oriented), korban bukan merupakan bagian integral penyelesaian perkara dalam KUHP. Selain kedua hal diatas, masih ada beberapa ketentuan yang dijadikan alasan penghapus pidana sebagai berikut: c. Pembelaan Terpaksa Hukum pidana adat Baduy mengenal pengaturan me- ngenai pembelaan terpaksa (noodwer) sebagaimana dikenal dalam KUHP. Kesamaan adanya pengaturan mengenai pem- belaan terpaksa tersebut juga termasuk mengenai pembelaan 109
HUKUM PIDANA ADAT BADUY DAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA terpaksa yang melampaui batas (noodweer exces).204 Meskipun kedua aturan tersebut juga ada dalam hukum pidana adat Baduy, namun terdapat perbedaan dalam pelaksanaannya. Jika dalam pembelaan terpaksa yang melampaui batas terse- but kemudian mengakibatkan kematian pada si pelaku (pada awalnya) yang kemudian menjadi korban, maka meskipun orang yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas tersebut tidak dipidana karena terdapat alasan pemaaf, tetapi ia tetap harus dibersihkan batinnya karena telah nga- lengitkeun jiwa (menghilangkan nyawa) dengan cara diada- kan upacara serah pati. 4) Kualifikasi Tindak Pidana205 Hukum Pidana Adat Baduy tidak menamakan dan memi- sahkan secara tegas antara kejahatan dan pelanggaran. Na- mun jika perbedaan di atas didasarkan pada persoalan berat dan ringannya perbuatan, maka hukum pidana adat Baduy pun mengenal tindak pidana berdasarkan berat dan ringan- nya perbuatan. Untuk tindak pidana yang bersifat berat, maka pembesihan batinnya menggunakan serah pati, sedang- kan untuk tindak pidana yang bersifat ringan pembersihan batinnya menggunakan ngabokoran. Kendati demikian tidak ada pemisahan tegas mana yang merupakan tindak pidana ringan dan tindak pidana berat, ukuran berat ringannya per- buatan nampaknya didasarkan pada seberapa besar tindak 204 Noodwer merupakan alasan pembenar (faits justificatifs) sementara noodweer'exces mer- upakan alasan pemaaf (faits d'excuse).Lebih lanjut mengenai ketentuan ini lihat dalam Ch.J.En- schede dan A. Heijder (terjemahan R Achmad Soema di Pradja). Asas-Asas Hukum Pidana. Bandung. Almuni. 1982. hlm. 249. 205 Disarikan dari wawancara dengan Jaro Dainah dan Jaro Sami tanggal 25 April 2010, Ayah Mursyid tanggal 8 Desember 2009 dan 24 April 2010, Haji Sapin dan Sarpin tanggal 8 Desem- ber 2009, Aman Sukarso 23 Juli 2009, Devi Naufal Michrob medio 2009, Firman Venayaksa medio 2009, Suhada akhir 2009. Saidam, 24 April-10 Juni 2010. Abdul Hamid medio 2009. Asep tanggal 7 Juni 2010. 110
BAB 4 HUKUM PIDANA ADAT BADUY pidana tersebut mengguncangkan perasan kemanusiaan dan masyarakat Baduy (Shocking to the conscience of humanity and Baduy community). Adapun berbagai tindak pidana yang diatur dalam hukum pidana Baduy adalah sebagai berikut: a. Fitnah/Pencemaran Nama Baik Derajat tindak pidana fitnah dalam hukum pidana adat Baduy dibedakan pada sasaran fitnah. Fitnah terhadap peja- bat adat derajatnya lebih tinggi dibandingkan fitnah pada warga Baduy biasa. Hal ini menurut Ayah Mursyid dise- babkan karena pejabat adat sebagai pimpinan harus dihar- gai bersama, maka jika ada orang yang tidak menghargai pimpinan dibedakan dengan fitnah pada orang biasa. Fitnah pada orang biasa dapat diselesaikan antara pihak keluarga, sementara fitnah terhadap pimpinan harus diselesaikan se- cara adat (sistem peradilan adat Baduy) karena pimpinan adat merupakan simbol adat. b. Zina Zina dalam Baduy dibedakan penanganannya, persidang- an untuk perkara zina tidak segera dilangsungkan sebagaima- na seharusnya sesuai hukum pidana formal adat Baduy. Pelaku segera dikirimkan ke "rutan" selama 40 hari, proses persidangan baru dilakukan setelah masa karantina selesai. Hal ini disebabkan zina dianggap aib yang memalukan semua pihak, baik korban, pelaku maupun masyarakat Baduy. Zina juga dibedakan bobotnya antara suka sama suka tanpa ada perikatan pernikahan, dengan zina yang melibat- kan hak batur/hak orang lain, misalnya berhubungan badan dengan pacar atau istri orang lain. Bobot hukuman terhadap jenis zina yang terakhir lebih berat dari jenis yang pertama. Pada umumnya penyelesaian lahiriah pelaku zina yang 111
HUKUM PIDANA ADAT BADUY DAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA tidak dalam ikatan pernikahan biasanya dinikahkan. Namun demikian harus dilihat apakah di antara kedua orang pelaku zina tersebut mempunyai hubungan darah yang menghalangi pernikahan atau tidak. Jika keduanya mempunyai hubungan darah seperti kakak-adik, bibi-keponakan, maka keduanya ti- dak boleh dinikahkan. Sebab jika kemudian dinikahkan maka jika kemudian melahirkan anak, maka anak tersebut akan menjadi anak jadah dan aib masyarakat Baduy. Menurut Jaro Sami jika zina tersebut terjadi antara pihak yang mempunyai hubungan darah (incest), maka sanksinya diikat dilemparkan ke laut, lebih lanjut Jaro Sami menjelas- kan sebagai berikut: Eweuh cagerna, ndek ngabokoran, dikaluarkeun, teu bisa sabab riwayatna eweuh cagerna, paling berat, sanksina ditalian diba- langkeun ka laut sabab eweuh hampura di riwayatna, panggede dosa, eweuh jalan kaluarna/Tidak ada sembuhnya (incest), mau ngabokoran, dikeluarkan (dari Baduy Dalam), tidak bisa sebab da- lam riwayatnya tidak akan bisa disembuhkan, paling berat, sank- sinya ditali dilemparkan ke laut sebab dalam riwayatnya tidak termaafkan, dosa yang paling besar, tidak ada jalan keluarnya. Ayah Mursyid menjelaskan lebih lanjut mengenai riwayat yang menyatakan jenis hukuman terhadap pelaku incest, bahwa dengan kondisi kekinian hukuman yang didasarkan pada riwayat leluhur tersebut tidak dapat dilaksanakan jika ditemukan atau sekalipun faktanya terjadi. Sehingga riwayat tersebut lebih berfungsi sebagai peringatan kepada mas- yarakat adat Baduy. Menurut Jaro Sami, jika diketahui adanya pelaku zina dan tidak ada ikatan darah diantara keduanya, maka kebanyakan sanksinya keluar atau dikeluarkan dari Baduy Dalam. Selain itu dilakukan ruruba (penebus dosa), kawin sementara, bi- 112
BAB 4 HUKUM PIDANA ADAT BADUY asanya ada dua kali kawin: kawin sementara dan kawin res- mi (resepsi). Kebanyakan pelaku memilih keluar dari Baduy Dalam meskipun tidak dikenai sanksi dikeluarkan dari Baduy Dalam. c. Perkosaan Perkosaan dalam hukum pidana adat Baduy merupakan bagian dari zina. Tetapi perbedaan utama dari perkosaan adalah dilakukan dengan paksaan, tidak didasari suka sama suka. Terhadap tindak pidana semacam ini, maka umumnya dinikahkan jika pihak korban menghendaki, namun jika ti- dak, pada umumnya pelaku dikenai sanksi dikeluarkan dari Baduy Dalam. d. Pencurian Sebagaimana ditulis sebelumnya, hukum pidana adat Baduy memandang korban sebagai bagian integral dari sis- tem penyelesaian perkara pidana. Maka dalam tindak pidana pencurian, pelaku pencurian diwajibkan mengganti kerugian pihak korban dan silih ngahampura. Jika pelaku meninggal sebelum ganti rugi terjadi, maka ganti rugi diserahkan pada sabah (keluarga bapak/ibunya). Pelaku juga akan ditanya kesanggupan untuk tidak mengulangi perbuatan, jika tidak sanggup maka ia akan dikeluarkan dari Baduy Dalam. Dalam tindak pidana pencurian pelaku diwajibkan membiayai upa- cara ngabokoran. e. Penipuan Proses penegakan hukum pidana adat Baduy dalam hal penipuan bermula dari adanya pengaduan dari korban. Na- mun hal ini tidak diartikan penipuan sebagai delik aduan (klacht delicten). Adanya pengaduan korban lebih merupakan 113
HUKUM PIDANA ADAT BADUY DAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA perwujudan dari asas ultimum remedium manakala si pelaku tidak mau bertanggung jawab atau tidak menemukan kesepa- katan dalam hal ganti rugi, sehingga penyelesaian pada tahap keluarga tidak tercapai. Dalam tindak pidana penipuan, pada prinsipnya pertang- gungjawaban pidana lebih diarahkan pada ganti rugi. Biasa- nya pelaku diminta membuat perjanjian untuk mengganti rugi, jika pelaku tak punya uang maka harus menjual har- tanya (misalnya menjual huma/padi). Jika pelaku tak punya harta, maka pertanggungjawaban dibebankan pada keluar- ga si pelaku. Ayah Mursyid menjelaskan lebih lanjut bahwa ganti rugi dalam hukum pidana adat Baduy dilakukan secara proporsional, sehingga pihak korban tidak meminta sesuatu hal yang dianggap berlebihan. Namun jika pelaku sebenar- nya memiliki harta tetapi tidak bersedia mengganti kerugian, maka pihak adat dapat melakukan sita atas harta pelaku un- tuk kepentingan korban. Pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana peni- puan dalam hukum pidana adat Baduy tidak hanya berorien- tasi pada kepentingan pelaku (offender oriented) untuk diberi kesempatan memperbaiki diri dan membebaskan perasaan bersalahnya tetapi juga diorientasikan pada kepentingan kor- ban (victim oriented) sehingga korban merupakan bagian in- tegral dari proses penyelesaian perkara pidana. f. Penganiayaan Penganiayaan dalam Hukum Pidana Adat Baduy dibe- dakan berdasarkan berat dan ringannya penganiayaan. Ji- ka penganiayaan tersebut bersifat ringan (mukul leutik/mu- kul sedikit), maka cukup diselesaikan antara para pihak, silih ngahampura/saling memaafkan yang dimediatori jaro 114
BAB 4 HUKUM PIDANA ADAT BADUY tangtu. Namun jika penganiayaan tersebut bersifat berat, maka penyelesaiannya melibatkan sistem hukum pidana adat Baduy dengan memperhatikan asas ultimum remedium. Mes- ki demikian, menurut Saidam, tokoh pemuda Kampung Kadu Ketug III (Baduy Luar) penganiayaan ataupun perkelahian ja- rang sekali terjadi di Baduy. Jika ada indikasi seseorang mem- benci orang lain karena suatu hal, maka selalu ada pihak ke- tiga yang segera memfasilitasi untuk mendamaikan. Selama ini menurut Saidam belum pernah terjadi penganiayaan di Baduy. g. Pembunuhan Setiap orang Baduy yang dengan sengaja melakukan pembunuhan dalam hukum pidana adat Baduy diharuskan melakukan pertobatan selama 40 kali, melaksanakan serah pati, dikeluarkan beserta keluarganya dari Baduy Dalam sela- ma tujuh turunan dan tidak diikutsertakan dalam acara-aca- ra adat. Menurut Ayah Mursyid ketentuan berkaitan tujuh turun- an di atas merupakan wasiat leluhur, tetapi dalam pelaksa- naannya tidak selalu berlaku secara kaku, lebih lanjut Ia men- jelaskan sebagai berikut: "Ku fakta ayeuna, henteu aya batesan sabaraha kali, ti wasiatna kudu kitu, tapi kudu ditempo yang terbaik/dengan fakta sekarang (kekinian) tidak ada batasan berapa kali, dari wasiatnya harus begitu, tetapi harus dilihat yang terbaik. h. Santet (Julid) Menurut Jaro Sami, Julid ka papada (menyantet orang lain) adalah dosa yang sangat besar, menurut riwayat Baduy (budaya lisan yang disampaikan turun-temurun) matinya pelaku julid ka papada tidak akan diterima di akhirat. An- 115
HUKUM PIDANA ADAT BADUY DAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA caman sanksi pelaku julid ka papada sama dengan pelaku incest, ditalian dibalangkeun ka laut (diikat dilemparkan ke laut). i. Sengketa Tanah Menurut Haji Sapin, Sekretaris Desa Kanekes, sengketa tanah adalah perkara yang paling sering terjadi di Baduy. Hal ini disebabkan karena lahan garapan di Baduy berlangsung turun-temurun pada masing-masing keluarga, sehingga tak jarang terjadi sengketa mengenai batas-batas tanah. Penyelesaian dalam hal penyerobotan tanah dilakukan dengan cara pengumpulan informasi oleh Jaro Tangtu dan Jaro 7 atau oleh perangkat Desa Kanekes jika sengketanya melibatkan warga Baduy Dalam dan Baduy Luar. Kemudian masing-masing pihak yang bersengketa dipanggil dan melihat kecenderungannya siapa yang benar berdasarkan informa- si yang terkumpul. Proses selanjutnya adalah sumpah adat. Sumpah adat dilakukan jika pihak yang bersengketa tetap bersikukuh pada pendiriannya. Biasanya jika sudah masuk dalam tahapan sumpah adat pihak yang berbohong tidak akan berani melakukan sumpah adat. Menurut Sarpin, tokoh pemuda Baduy Luar yang menjadi perangkat desa, jika sudah disumpah adat selalu ada kejadian yang menimpa si tersum- pah jika berbohong. Kejadian tersebut dapat berupa sakit terus-menerus atau meninggal dunia (gering bae, teu hebeul umur) tergantung pada sumpah yang diucapkan. Menurut Ayah Mursyid, jika sudah terbukti salah satu pelaku melakukan penyerobotan tanah, maka pelaku terse- but harus mengganti kerugian dari tindak pidana penyero- botan tanah tersebut. Sekiranya ada kayu di tanah tersebut yang telah diambil, maka harus diganti dengan kayu, jika 116
BAB 4 HUKUM PIDANA ADAT BADUY kayu tidak ada maka diganti dengan uang. Berbeda dengan jenis tindak pidana yang lain, karakte- ristik dari tindak pidana penyerobotan tanah hampir selalu menggunakan sumpah adat untuk pembuktiannya. Masya- rakat adat Baduy merupakan masyarakat yang masih teguh memegang adat, sehingga sumpah adat adalah sesuatu yang tidak dianggap main-main karena meyakini kebenaran sum- pah dan akibat yang akan ditanggungnya jika berbohong. 5) Beberapa Tindak Pidana (Larangan) lain dalam Wilayah Baduy Dalam dan Baduy Luar Berbagai aturan di bawah ini merupakan larangan yang hingga kini masih berlaku di Baduy khususnya Baduy Dalam sebagai aturan adat. Terhadap pelakunya jika telah melewati proses sistem peradilan pidana adat Baduy namun kemudi- an tetap tidak dapat melestarikan aturan adat tersebut, maka dipersilahkan untuk keluar dari Baduy Dalam. a. Larangan foto dan gambar audio visual Setiap orang yang berada di wilayah Baduy Dalam (Cibeo, Cikartawana, dan Cikeusik) dilarang untuk mengambil foto ataupun bentuk gambar audio visual dengan objek orang, tempat, pemandangan, rumah adat dan yang lainnya yang masih dalam wilayah Baduy Dalam. b. Larangan Merokok Setiap warga Baduy Dalam dilarang merokok baik di da- lam wilayah Baduy Dalam maupun di luar wilayah Baduy Dalam. c. Larangan Menggunakan Emas Setiap warga Baduy Dalam dilarang memakai, menyim- 117
HUKUM PIDANA ADAT BADUY DAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA pan dan memiliki emas, baik di dalam wilayah Baduy Dalam maupun di luar wilayah Baduy Dalam. d. Larangan Poligami dan Poliandri Setiap warga Baduy dilarang memiliki istri atau suami lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan. e. Larangan Minuman Alkohol Setiap warga Baduy dilarang meminum minuman yang mengandung alkohol atau sejenisnya yang dapat memabuk- kan baik di dalam wilayah Baduy Dalam maupun di luar wilayah Baduy Dalam. f. Larangan Menggunakan Pakaian modern Setiap warga Baduy Dalam dilarang menggunakan pa- kaian modern sejenis kaos, kemeja dan yang lainnya yang diasosiasikan sebagai pakaian modern baik di dalam wilayah Baduy Dalam maupun di luar wilayah Baduy Dalam. g. Larangan Menggunakan Alat Mandi Setiap orang dilarang menggunakan alat mandi sejenis sabun, pasta gigi dan sampo di dalam wilayah Baduy Dalam. h. Larangan Menggunakan Kendaraan Setiap warga Baduy Dalam dilarang menggunakan ken- daraan baik di dalam wilayah Baduy Dalam maupun di luar wilayah Baduy Dalam. i. Larangan Orang asing Memasuki Wilayah Baduy Dalam Setiap orang asing (luar Indonesia) dilarang memasuki 118
BAB 4 HUKUM PIDANA ADAT BADUY wilayah Baduy Dalam.206 j. Larangan Bersekolah207 (1) Setiap warga Baduy dilarang mengenyam pendidikan se- kolah formal di mana pun warga Baduy berada. (2) Setiap orang dilarang mendirikan sekolah di wilayah Baduy Dalam dan Baduy Luar. k. Larangan Mendirikan Masjid Setiap orang dilarang mendirikan masjid baik di dalam wilayah Baduy Dalam maupun di wilayah Baduy Luar. l. Larangan Mengolah Tanah Menjadi Sawah Setiap orang dilarang mengolah tanah menjadi sawah baik di dalam wilayah Baduy Dalam maupun di wilayah Baduy Luar. 206 Larangan ini mempunyai korelasi dengan sejarah pertemuan antara Puun Lanting dengan Sultan Banten yang bernama Ratu Wakil. Menurut Suhada, penulis buku Baduy dalam Rentang Sejarah, pertemuan tersebut terjadi saat Kesultanan Banten terdesak oleh penjajahan Belanda. Dalam pertemuan tersebut ada ucapan Ratu Wakil sebagai berikut:" Masuk ke kayu merah kami ikut merah, masuk pada kayu putih kami ikut putih. Tapi ingat, jika ada orang yang berkulit putih (China atau Belanda) mereka jangan diijinkan masuk ke Baduy Dalam, maksudnya bagi mereka yang belum/tidak disunat/dikhitan atau diIslamkan. Lihat dalam Suhada. Masyarakat Baduy dalam Rentang Sejarah. Diknas Provinsi Banten. Serang. 2003. hlm. 53. Ratu wakil yang dimaksudkan Suhada kemungkinan adalah Sultan Banten ke-11 yang bernama Sultan Syarifudin Ratu Wakil yang memerintah kesultanan Banten tahun 1750, lihat dalam Mansyur Muhyidin. Banten Menuju Masa Depan. Cilegon. Yayasan Kiyai Haji Wasyid. 1999. hlm. 107-108. Lebih lanjut menurut C.L. Blume (lihat dalam sub bab asal-usul Baduy dalam Bab ini), Baduy Dalam adalah sebuah komunitas yang tidak/belum sempat dimasuki ekspedisi Hasanudin (Sultan Ban- ten pertama.pen.). Korelasi sejarah tersebut menunjukan hingga Kerajaan Banten runtuh oleh penjajahan Belanda, Baduy belum sempat diislamkan oleh kesultanan Banten, sehingga kemu - dian saat kesultanan Banten terdesak Belanda, muncul perjanjian agar orang asing (Belanda) tidak diperbolehkan masuk Baduy Dalam. 207 Menurut Aman Sukarso, mantan Sekretaris Daerah Serang, setiap Seba Baduy (kunjungan warga Baduy ke pemerintahan tiap tahun) ada tiga hal yang disampaikan saat seba: minta diakui keberadaan masyarakat Baduy; minta dilindungi; minta untuk tidak boleh ada masjid, sekolah dan sawah di kawasan Baduy berdasarkan perjanjian dari dahulu. Menurut Aman Sukarso ka- limat yang diucapkan selalu sama "Da Parjangjiana oge teu menang aya masigit, teu menang aya sakola, teu menang aya sawah", wawancara dengan Aman Sukarso, tanggal 23 Juli 2009. Per- janjian yang dimaksud oleh warga Baduy tersebut diduga mempunyai korelasi historis dengan perjanjian antara Kesultanan Banten yang memiliki misi menyebarkan Islam di wilayah Banten dengan warga Baduy yang diduga pelarian Kerajaan Pajajaran yang beragama Hindu. Namun demikian, perlu penelitian lebih lanjut untuk menelusuri korelasi sejarah tersebut. 119
HUKUM PIDANA ADAT BADUY DAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA Ancaman hukuman bagi setiap orang yang melanggar ketentuan di atas bertahap mulai dari ditegor/ditegur, dipa- patahan/dinasihati hingga dikeluarkan dari komunitas Baduy Dalam. Khusus untuk larangan huruf i (orang asing), jika orang asing tersebut telah sempat masuk208 ke wilayah Baduy Dalam, maka wilayah Baduy Dalam tersebut harus dibersih kan dengan upacara nyapuan dan ngabokoran. Dalam hal per nikahan (larangan huruf d, poligami/poliandri) warga Baduy dilarang memiliki istri atau suami lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan. Bagi warga Baduy luar jika ingin menika hi perempuan lain selain istrinya, maka istrinya yang terda hulu harus diceraikan. Sementara pada warga Baduy Dalam pernikahan merupakan ikatan suami istri hingga kematian yang hanya dapat memisahkan ikatan tersebut. Jika salah satu pasangan telah meninggal maka dibolehkan janda atau duda tersebut menikah lagi.209 Selain berbagai tindak pidana di atas, jika kemudian di kemudian hari ditemukan perbuatan yang belum dirumus kan sebagai tindak pidana namun menimbulkan kegoncang an terhadap rasa kemanusiaan dan masyarakat Baduy, maka para tokoh adat bermusyawarah untuk merumuskan hukum annya. Keterangan tersebut menjelaskan bahwa para tokoh adat berdasarkan kesepakatan bersama mempunyai hak untuk melakukan kriminalisasi dan dapat berlaku surut (ret- roaktif). 208 Menurut Saidam, warga Baduy Luar yang menjadi guide mengantar penulis ke Cibeo Baduy Dalam, pada umumnya orang asing mengerti dan menghormati larangan tersebut. Hal ini misalnya dialami Saidam saat bertemu orang Perancis satu bulan lalu (Maret 2010), dan kemudian hanya mengunjungi Kampung Gajeboh Baduy Luar. Namun menurut Devi Naufal Halwany, ayahnya (Alm. Halwany Michrob, sejarawan Banten) pernah mengantarkan orang asing ke wilayah Baduy Dalam. 209 Wawancara dengan Asep Kurnia tanggal 7 Juni 2010 di Kadu Ketug III, Baduy Luar. Asep Kurnia adalah penyusun buku "Saatnya Baduy Bicara" yang didasarkan pada penuturan Ayah Mursyid. Buku tersebut merupakan "buku putih" yang mengoreksi beberapa buku yang ditulis para peneliti mengenai masyarakat Baduy. 120
BAB 4 HUKUM PIDANA ADAT BADUY Kriminalisasi yang dapat berlaku surut tersebut pernah terjadi pada kasus Sadim bin Samin, warga Cikeusik Baduy Dalam yang melakukan pembunuhan terhadap Kamsina binti Sakir. Menurut Suhada, orang Baduy sendiri pada awal nya bingung dalam menentukan hukuman bagi Sadim, da lam bahasa Baduy "bingung teu manggih tungtung, susah teu mendak lebah (bingung tak menemukan ujung, susah tak me nemukan awal). Hal tersebut menurut Suhada dikarenakan pembunuhan baru kali itu terjadi di Baduy dan Baduy tak memiliki ketentuan tertulis mengenai pengaturan atas tindak pidana pembunuhan.210 Namun menurut Ayah Mursyid, ke bingungan yang dimaksud adalah dalam hal hukum negara yang berkaitan dengan hukum adat, sehingga terdapat dua jenis hukum yang memiliki yurisdiksi personal. yang sama atas satu orang.211 Sehingga kebingungan masyarakat Baduy yang dimak sudkan Suhada menurut Ayah Mursyid bukan kebingungan dalam hal menentukan pertanggungjawaban lahiriah dan pertanggungjawaban batiniah, sebab tindak pidana yang me nyebabkan kematian telah jelas dipahami masyarakat Baduy. Namun demikian, sekiranya terdapat suatu perbuatan yang belum dikategorikan sebagai perbuatan pidana, tetapi per buatan tersebut menggoyahkan rasa kemanusiaan dan meng ganggu keseimbangan masyarakat adat Baduy, maka para tokoh adat dapat menentukan untuk mengkriminalisasikan perbuatan tersebut berikut penentuan jenis hukumannya berdasarkan musyawarah. 210 Wawancara dengan Suhada akhir 2009. 211 Ayah Mursyid kemudian berinisiatif menghubungi Suhada dan memberikan kuasa kepa- da sebuah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) untuk membantu dalam hal yang berkaitan dengan hukum negara. 121
5 PERAN HUKUM PIDANA ADAT BADUY DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL A. PERKEMBANGAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL Sebagaimana diuraikan dalam Bab II, pembaruan (re- form) mengandung arti memperbaiki sebuah sistem dengan cara melakukan perubahan tehadap sistem tersebut.212 Pem- baruan hukum pidana nasional dalam sudut normasubstantif di Indonesia secara umum meliputi pembaruan hukum pi- dana yang terdiri dari KUHP dan berbagai undang-undang khusus yang berada di luar KUHP. Pembaruan hukum pidana nasional yang dimaksud dalam bab ini lebih diarahkan kepa- da pembaruan hukum pidana dalam lingkup KUHP sebagai sebuah sistem hukum pidana dari sudut norma substantif.213 Pada dasarnya pembaruan hukum pidana dalam lingkup KUHP sebagai sebuah sistem di Indonesia dilakukan dengan dua cara: parsial dan integral. Barda Nawawi Arief mengiden- 212 OXford Learner's Pocket Dictionary. UK. OXford University Press, 2005. Page. 360. 213 Mengenai pengertian pembaruan dari sudut norma substantif lihat lebih lanjut dalam Barda Nawawi Arief. RUU KUHP Baru, Sebuah Restruktirisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia. Semarang. Pustaka Magister 2008. hlm. 3.
HUKUM PIDANA ADAT BADUY DAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA tifikasi pembaruan KUHP secara parsial dilakukan dengan cara "menambal sulam" KUHP melalui perubahan-perubah- an oleh undang-undang sebagai berikut:214 a. Mencabut/menyatakan tidak berlaku lagi beberapa ru- musan delik dalam KUHP. b. Mengubah perumusan delik dalam KUHP. c. Menambah/memasukan delik baru ke dalam KUHP. d. Membuat perumusan delik diluar KUHP. Pembaruan KUHP secara integral sebagai sebuah sistem dilakukan dengan cara memperbaiki KUHP tersebut melalui perubahan-perubahan terhadap sistem (KUHP) tersebut se- cara integral/komprehensif. Hal ini berarti perbaikan terse- but meliputi perbaikan KUHP secara utuh menyeluruh yang tidak bersifat parsial. Tahun 1964 sebuah rancangan undang-undang (RUU) terbentuk dengan nama Asas-asas dan Dasar Pokok Tata Hu- kum Pidana. RUU tersebut pada dasarnya merupakan tindak lanjut dan langkah konkret dari amanat Seminar Hukum Nasional tahun 1963. RUU tersebut merupakan embrio RUU KUHP (selanjutnya disebut konsep KUHP) yang hanya meng- atur bagian umum KUHP yang direncanakan menggantikan Pasal 1 sampai dengan Pasal 103 buku I KUHP (tidak termasuk buku II dan III KUHP). Selanjutnya kemudian berturut-turut ada konsep KUHP 1971/1972, konsep KUHP 1982/1983 yang kemudian menjadi konsep 1987/1988, konsep 1991/1992, kon- sep 1997/1998, konsep 2004 sampai dengan 2006/2007 hingga konsep yang terakhir konsep 2008.215 214 Lihat lebih lanjut dalam Barda Nawawi Arief. RUU KUHP Baru, Sebuah Restruktirisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia. Semarang. Pustaka Magister, 2008. hlm. 10. 215 Barda Nawawi Arif. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Kon- sep KUHP Baru. Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group, 2008. hlm. 96. Lihat juga Rancangan 124
BAB 5 PERAN HUKUM PIDANA ADAT BADUY DALAM PEMBARUAN HUKUM ... B. KONSEP KUHP YANG BERKAITAN DENGAN HUKUM PIDANA ADAT BADUY Hukum adat sebagai hukum yang ada dan hidup (living law) di Indonesia pada prinsipnya telah diakomodir dalam Konsep KUHP 2019. Menurut Yusril Ihza Mahendra aspek hu- kum adat diangkat ke dalam draf KUHP karena merupakan suatu living law dan menjadi tugas negara untuk mengangkat apa yang telah menjadi kesadaran hukum masyarakat itu ke dalam hukum positif.216 Berbagai pasal dalam Konsep KUHP 2019 yang berkaitan dengan hukum adat sebelumnya telah dipaparkan di antara- nya: Pasal 2 ayat (1) dan (2) (asas legalitas materiil); Pasal 51 (tujuan pemidanaan), Pasal 66 ayat 1 (ganti kerugian dan pe- menuhan kewajiban adat sebagai pidana tambahan), Pasal 96 (pedoman dalam menjatuhkan pidana pemenuhan kewa- jiban adat). Selain beberapa pasal tersebut, pasal lain yang berkaitan dengan hukum pidana adat Baduy adalah sebagai berikut: Pasal 54 (1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan: j. Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau k. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pasal 54 ayat (1) huruf j dan k adalah hal-hal yang wajib diperhatikan hakim dalam menjatuhkan pidana (pedoman pemidanaan). Pemaafan dalam formulasi Pasal 54 ayat (1) huruf j identik dengan konsep silih ngahampura (saling me- maafkan) dalam hukum pidana adat Baduy yang merupakan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 2008. Jakarta. 2008. 216 Leo dalam si- 125
HUKUM PIDANA ADAT BADUY DAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA bagian dari sistem penyelesaian perkara di Baduy.217 Perbe- daannya adalah pemaafan dalam Pasal 54 ayat (1) j hanya sebagai hal yang wajib diperhatikan hakim dalam melakukan pemidanaan, sehingga dimungkinkan untuk tidak menjatuh- kan pidana (rechterlijke pardon). Dalam hukum pidana adat Baduy konsep silih ngahampura selain dapat dijadikan per- timbangan untuk Jaro Tangtu tidak menjatuhkan hukuman (terhadap tindak pidana yang bersifat ringan) juga sebagai hal yang wajib dicapai (dipenuhi) dalam penyelesaian per- kara sehingga keharmonisan kembali terjaga. Dalam konteks ini kesimpulan Artidjo Alkotsar yang termuat dalam peryata- annya menjadi relevan:218 Penyelesaian perkara dalam hukum adat senantiasa bertumpu pada penyelesaian perkara, bukan pada memutus perkara se- bagaimana yang terjadi dalam acara hukum Eropa atau Barat. Dengan demikian, setelah ada penyelesaian dalam perkara adat maka hubungan personal, kekeluargaan komunitas pada mas- yarakat adat tetap terjaga. Sedangkan dalam hukum Eropa atau Barat, setelah diputusnya sengketa oleh pengadilan, maka putus pula hubungan keluarga mereka yang bersengketa tersebut. Hukum Eropa atau Barat yang dimaksudkan Artidjo ada- lah hukum modern yang menjelma dalam hukum pidana Indonesia yang berlaku saat ini mengingat KUHP saat ini merupakan hukum yang "dicangkokan" dari Belanda yang tak lain merupakan turunan dari Code Penal Prancis di Ero- pa Barat. Seringkali hukum pidana saat ini tidak dapat me- wakili kepentingan korban, sehingga meskipun putusan telah 217 Konsep silih ngahampura ini identik dengan ritus mela sareka di masyarakat Lamaholot, Flores Nusa Tenggara Timur. Mela sareka adalah suatu ritus perdamaian dalam adat Lamaholot dalam menyelesaikan kasus sengketa. Lihat dalam pemarapan Bab I. 218 Artidjo Alkostar dalam Anto Soemarman. Hukum Adat, Perspektif Sekarang dan Mendatang. Yogyakarta. Adicita Karya Nusa. 2003. hlm. v-vii. 126
BAB 5 PERAN HUKUM PIDANA ADAT BADUY DALAM PEMBARUAN HUKUM ... dijatuhkan, korban tetap merasa tidak puas dan hubungan korban dan pelaku menjadi putus (tidak harmonis). Hal ini disebabkan kepentingan korban diasumsikan telah diwakili oleh hukuman negara yang dijatuhkan pada pelaku, sehingga korban tidak lagi diikutsertakan sebagai bagian integral da- lam sistem peradilan pidana nasional. Dalam hukum pidana adat Baduy korban merupakan bagian integral penyelesa- ian suatu tindak pidana, sehingga terintegrasi dalam sistem peradilan pidana adat Baduy. Salah satu wujud dari penyele- saian tindak pidana yang juga berorientasi pada kepentingan korban (victim oriented) dalam hukum pidana adat Baduy adalah kewajiban dicapainya silih ngahampura. Pasal 54 ayat (2) (2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat atau ke- adaan pada waktu dilakukan tindak Pidana serta yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan de- ngan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Penjelasan pasal ini menyatakan bahwa ketentuan di atas merupakan asas rechterlijke pardon yang memberi kewenang- an kepada hakim untuk memberi maaf pada seorang yang bersalah melakukan tindak pidana yang sifatnya ringan (ti- dak serius). Ketentuan mengenai rechterlijke pardon (permaafan ha- kim) juga terdapat di Baduy. Menurut Ayah Mursyid, terha- dap perbuatan-perbuatan yang ringan yang bisa diselesaikan antara pihak keluarga yang melibatkan Jaro Tangtu dalam penyelesaiannya, jika kemudian kedua pihak sudah saling memaafkan (silih ngahampura) maka Jaro Tangtu tidak men- jatuhkan hukuman apa-apa. Namun ketentuan tersebut tidak berlaku pada tindak pidana yang memerlukan pembersihan 127
HUKUM PIDANA ADAT BADUY DAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA batiniah ngabokoran atau serah pati. Maka dengan demikian konsep mengenai rechterlijke pardon di Baduy dan konsep KUHP sama, yakni dilakukan terhadap tindak pidana yang bersifat ringan. Pasal 12 (2) Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, suatu perbuatan yang diancam sanksi pidana dan/atau tindakan oleh pera- turan perundang-undangan, harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam mas- yarakat. Pasal 12 tersebut merupakan ketentuan untuk mengukur dan menentukan suatu perbuatan disebut sebagai tindak pidana. Ketentuan tersebut merupakan implementasi asas sifat mel- awan hukum (baik formil maupun materiil). Ukuran sifat melawan hukum formil ditentukan dengan suatu perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perun- dang-undangan. Sementara ukuran sifat melawan hukum materiil adalah bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Ketentuan Pasal 12 tersebut sebelumnya ditempatkan da- lam Pasal 11 Konsep 2008 dengan penjelasan bahwa yang di- maksud dengan perbuatan yang bertentangan dengan hukum adalah perbuatan yang dinilai oleh masyarakat sebagai per- buatan yang tidak patut dilakukan. Pembentuk undang-un- dang dalam menentukan perbuatan yang dapat dipidana, ha- rus memperhatikan keselarasannya dengan perasaan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu perbuatan tersebut nantinya tidak hanya bertentangan dengan peraturan perun- dang-undangan tetapi juga akan selalu bertentangan dengan 128
BAB 5 PERAN HUKUM PIDANA ADAT BADUY DALAM PEMBARUAN HUKUM ... hukum.219 Pada dasarnya perumusan pasal diatas bertitik tolak dari asas tiada pertanggungjawaban tanpa sifat melawan hukum/ no liability without unlawfullness yang kemudian mempunyai turunan asas ketiadaan sama sekali sifat melawan hukum secara materiil/Afwezigheid van alle materiele wederrechteli- jkheid (AVAW).220 Penegasan asas AVAW yang mewujud dalam Pasal 12 tersebut membuat penegak hukum - khususnya hakim - ha- rus melihat apakah suatu perbuatan bertentangan dengan sifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Adanya AVAW dalam suatu tindak pi- dana menjadi alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana.221 Sifat melawan hukum materiil sebagaimana dipa- parkan dalam Bab II memiliki fungsi, yang salah satunya ber- fungsi negatif. Hal ini berarti sekalipun jika suatu perbuatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan na- mun tidak bertentangan dengan sifat melawan hukum (ma- teriil), maka dalam konteks fungsinya yang negatif sifat mel- awan hukum formil menjadi hapus oleh tidak adanya sifat melawan hukum materiil (AVAW).222 219 Lihat lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 11 Konsep KUHP 2008. Dalam Konsep 2019, ketentuan yang kemudian ditempatkan dalam Pasal 12 tersebut dianggap jelas. 220 Lihat dalam paparan bab II dan Barda Nawawi Arief. RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisa- si/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia. Semarang: Badan Penerbit Undip. 2008, hlm.30. 221 AVAW dibedakan dengan AVAS (Afwezigheid van Alle Schuld/ketiadaan kesalahan) yang merupakan alasan pemaaf dalam suatu tindak pidana. AVAS adalah turunan dari asas kesalah - an Geen Straf zonder schuld (tiada pidana tanpa kesalahan) (Belanda); "Keine straf ohne schuld" (Jerman); No Liability without blameworthiness (Inggris); dalam bahasa latin dikenal sebagai Actus non facit, nisi mens sit rea (An act doesn't make a person guilty, unless the mind is guilty); asas ini kemudian memiliki turunan asas Afwezigheids van alle schuld (AVAS)Lihat lebih lanjut dalam Ferry Fathurokhman. Pengakuan Asas Legalitas Materiil dalam Rancangan Undang-Undang KUHP sebagai Ius Constituendum. Jurnal Ilmu Hukum Litigasi. Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Volume 10 Nomor 3, Oktober 2009. 222 Mengenai konsep dasar AVAW lihat dalam paparan Bab II. 129
HUKUM PIDANA ADAT BADUY DAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA Dalam hukum pidana adat Baduy keberadaan AVAWpun diakui. Hal ini diketahui dalam paparan (alm.) Jaro Dainah saat menjelaskan tindak pidana pencurian sebagai berikut: Dalam pencurian dilihat alasan dia mencuri, kalau karena ke- laparan nggak papa, mengambil mangga saliwat (selewat) 1 atau 2 buah gak papa, jadi dilihat faktor pencuriannya. Beda dengan ngambil mangganya sekilo dua kilo. Penjelasan Jaro Dainah tersebut menunjukkan bahwa pada hakikatnya pencurian (mengambil barang orang lain) adalah perbuatan yang telah dirumuskan dalam hukum pi- dana aday Baduy sebagai tindak pidana. Namun demikian ha- rus dilihat dari rasa kesadaran masyarakat, mengambil (men- curi) buah mangga 1 atau 2 buah dalam sebuah perjalanan atau karena kelaparan tidak bertentangan dengan rasa kesa- daran masyarakat. Masyarakat Baduy justru terheran-heran dengan penegakan hukum yang marak diberitakan media mengenai berbagai perkara: Prita Mulyasari yang diperkara- kan pidana oleh rumah sakit Omni Internasional; pencurian kakao; pencurian kapuk. Menurut Ayah Mursyid dan Haji Sapin, perbuatan-perbuatan yang dicontohkan di atas tidak semestinya dipidana.223 Pasal selanjutnya yang berkaitan dengan hukum pidana adat Baduy adalah Pasal 115 huruf a mengenai pidana per- ingatan sebagai salah satu pidana pokok bagi anak dan Pasal 116 huruf b mengenai pemenuhan kewajiban adat sebagai salah satu pidana tambahan bagi anak. Redaksional lengkap Pasal 115 huruf a tersebut adalah sebagai berikut: 223 Ayah Mursyid kerap mengikuti perkembangan dunia luar dengan menonton televisi di rumah singgah yang disediakan Pemerintah Kabupaten Lebak di Kampung Kadu Ketug III (Kam- pung Baduy Dalam yang menjadi ibu kota Desa Kanekes). 130
BAB 5 PERAN HUKUM PIDANA ADAT BADUY DALAM PEMBARUAN HUKUM ... Pasal 115 Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf a terdiri atas: a. pidana peringatan; b. pidana dengan syarat: 1. 2. 3. pengawasan. pembinaan di luar lembaga; pelayanan masyarakat; atau c. pelatihan kerja; d. pembinaan dalam lembaga; dan e. penjara. Jenis pidana dalam Pasal 115 huruf a tersebut pada dasarnya merupakan apa yang biasa dikenal sebagai pidana verbal yang merupakan pidana ringan dan tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. Pada awalnya pidana verbal merupakan jenis pidana pokok dalam konsep perdana KUHP tahun 1964 yang disebut dengan pidana tegoran. Pidana ver- bal kemudian mengalami perubahan nama menjadi pidana peringatan pada Konsep KUHP tahun 1972 yang merupakan salah satu pidana pokok. Pidana peringatan yang dimaksud dalam Konsep 1972 tersebut dapat berupa denda atau tegoran (Pasal 65 Konsep KUHP 1972). Perubahan nama pada pidana verbal kembali terjadi pada Konsep KUHP 1993/1998/2000- 2002 menjadi pidana nominal yang terdiri dari peringatan dan teguran keras (Pasal 109 Konsep KUHP 2000). Perubah- an mendasar dalam Konsep KUHP tersebut (1993/1998/2000- 2002) tidak hanya pada perubahan nama, tetapi juga pada peruntukannya. Pidana nominal yang terdiri dari perin- gatan dan teguran keras tersebut juga merupakan jenis pi- dana pokok bagi anak.224 Periode selanjutnya Konsep KUHP 224 Barda Nawawi Arief. Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana. Jakarta. Raja Grafindo, 131
HUKUM PIDANA ADAT BADUY DAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA 2004/2005 hingga Konsep KUHP 2008, penamaan pidana no- minal diganti menjadi pidana verbal dan ditempatkan se- bagai pidana pokok bagi anak dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a.225 Dalam Konsep KUHP 2019, terminologi pidana verbal tak lagi muncul, dan hanya menggunakan istilah langsung sebagai pidana peringatan. Hukum pidana adat Baduy mengenal jenis pidana verbal sebagai ditegor (ditegur) dan dipapatahan (dinasihati). Pidana verbal dalam hukum pidana adat Baduy berlaku sebagai jenis pidana yang dapat diberlakukan umum (tidak hanya pada anak). Hal ini dirasakan efektif mengingat masyarakat adat Baduy yang masih bersifat guyub, komunal, sehingga jenis pidana verbal masih efektif dan relevan diberlakukan pada orang dewasa. Pasal 116 Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf b terdiri atas: a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari Tindak Pidana; atau b. pemenuhan kewajiban adat. Perumusan pemenuhan kewajiban adat sebagai pidana tambahan (baik khusus bagi anak Pasal 116 huruf b, dan pidana tambahan bagi korporasi Pasal 120 ayat (1) huruf d, maupun sebagai jenis pidana tambahan umum; Pasal 66 ayat 2002. hlm. 119. 225 Menurut Barda Nawawi Arief, proses perubahan nama dari pidana nominal ke pidana verbal tersebut terjadi setelah ditanyakan kepada panitia penyusun Konsep KUHP sebelumnya sekiranya terdapat makna lain dari penamaan pidana nominal. Mengingat tidak ada makna yang tidak berbeda dengan pidana verbal, maka kemudian Barda Nawawi Arief mengusulkan perubahan nama pidana nominal menjadi pidana verbal yang kemudian diterima panitia pe- nyusun Konsep KUHP. Lihat juga dalam Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta. Kencana Prenada Media. 2008. hlm. 356. 132
BAB 5 PERAN HUKUM PIDANA ADAT BADUY DALAM PEMBARUAN HUKUM ... (1) huruf f), merupakan wujud dari pengakomodiran hukum adat dalam Konsep KUHP sebagaimana diamanahkan berb- agai seminar hukum nasional tahun 1963. Selanjutnya bentuk pengakomodiran hukum adat juga terlihat dalam Pasal 145 Konsep KUHP 2008 mengenai gu- gurnya kewenangan penuntutan sebagai berikut: Pasal 145 Kewenangan penuntutan gugur, jika: a. b. c. daluwarsa; d. penyelesaian di luar proses; e. f. g. h. i. j. (cetak tebal dari penulis) telah ada putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap; terdakwa meninggal dunia; .... .... .... .... .... .... Dengan adanya pengaturan penyelesaian di luar proses sebagai salah satu syarat gugurnya kewenangan penuntutan, maka kepentingan hukum adat di seluruh Indonesia dapat dimungkinkan terakomodir ke dalam Pasal 145d. Dikatakan dapat dimungkinkan terakomodir karena ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian di luar proses tersebut belum ada, demikian halnya dalam bagian penjelasan, tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai ketentuan Pasal 145d. Hal ini berbeda dengan beberapa ketentuan lain mengenai gu- gurnya kewenangan penuntutan yang beberapanya telah ada pengaturan lebih lanjutnya seperti daluwarsa ditentu- kan lebih lanjut dalam Pasal 149, Pasal 145a ditentukan le- 133
HUKUM PIDANA ADAT BADUY DAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA bih lanjut dalam Pasal 147.226 Menurut Barda Nawawi Arief, ketentuan lebih perinci mengenai penyelesaian di luar proses sebagai dasar yang menggugurkan kewenangan penuntutan seyogianya akan diatur lebih lanjut dalam RUU KUHAP (Ran- cangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).227 Namun demikian perlu kiranya diketahui bahwa ketentuan dalam Konsep KUHP 2008 tersebut kini tidak ada lagi dalam Konsep KUHP 2019, dalam Pasal 132 berkaitan de- ngan gugurnya kewenangan penuntutan, ketentuan menge- nai penyelesaian di luar proses, tidak lagi dijumpai. Dengan demikian penyelesaian di luar proses tidak lagi dipandang sebagai dasar untuk menggugurkan penuntutan, sehingga jika sekiranya terjadi penyelesaian di luar proses maka tidak terdapat kepastian hukum bahwa proses peradilan pidana tersebut berhenti. C. KONTRIBUSI HUKUM PIDANA ADAT BADUY TERHADAP PEMBARUAN HUKUM PIDANA (KONSEP KUHP) Pembahasan dalam permasalahan pertama mengenai hukum pidana adat Baduy memberikan beberapa gambaran yang patut dipertimbangkan untuk "diangkat" menjadi hu- kum pidana nasional, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut: a. Santet (Julid) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan santet sebagai sihir yang berarti perbuatan yang ajaib yang dilaku- 226 Lihat lebih lanjut dalam Konsep KUHP 2006 atau Konsep KUHP 2008. 227 Barda Nawawi Arief. Mediasi Penal, Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan. Semarang. Pustaka Magister. 2008.hlm. 49. 134
BAB 5 PERAN HUKUM PIDANA ADAT BADUY DALAM PEMBARUAN HUKUM ... kan dengan pesona dan kekuatan gaib (guna-guna, mantra dan sebagainya); ilmu tentang cara pemakaian kekuatan gaib; ilmu gaib (teluh, tuju, dan sebagainya). Teluh sendiri diarti- kan sebagai ilmu hitam untuk merugikan orang lain, sedang- kan tuju diartikan sebagai sesuatu yang dilepaskan dengan sihir (jampi, mantra, dan sebagainya) untuk membuat orang sakit atau mati (ada bermacam-macam namanya).228 Hukum pidana adat Baduy mengenal santet ataupun teluh (julid) sebagai ilmu gaib yang bertujuan untuk mem- buat orang sakit atau mati ataupun membuat usaha seseo- rang menjadi tidak berhasil. Santet adalah perbuatan yang merupakan dosa besar dan telah dirumuskan sebagai tindak pidana di Baduy. Jaro Sami menyebut orang yang menyuruh dan menyantet seseorang dikategorikan sebagai orang yang sirik pidik (iri/dengki pada orang lain sehingga berbuat zholim pada orang lain). Orang yang melakukan santet atau julid ka papada (santet/teluh kepada sesama) menentang hukum alam dan mengambil hak yang maha kuasa dalam mematikan sese- orang. Dalam hukum pidana adat Baduy orang yang menyan- tet ataupun orang yang menyuruh menyantet diancam de- ngan hukuman mati dengan cara ditalian dibalangkeun ka laut (diikat dilemparkan ke laut). Ancaman hukuman mati terhadap santet ini serupa den- gan dengan masalah tenung yang pernah dirumuskan sebagai delik di dalam Pasal 13 Perundang-undangan Majapahit. Di zaman Majapahit, perbuatan tenung dipandang sebagai salah satu dari 6 tatayi (kejahatan) berat yang diancam dengan pi- dana mati.229 Beberapa daerah lain di Indonesia mengenal 228 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Jakarta. Balai Pustaka. 1994. hlm. 878, 938, 1028, dan 1077. 229 Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta. Kencana Prenada Media. 2008. hlm. 292. 135
HUKUM PIDANA ADAT BADUY DAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA santet dan sejenisnya dengan berbagai nama: Hukum adat Dayak mengenal Nyampokng Nyawa (usaha untuk mem- bunuh orang lain dengan cara gaib) dan Nyampokng padi (usaha untuk merusak hasil panen padi orang lain dengan cara gaib),230 Hukum pidana adat Baduy mengenal Julid ka papada (perbuatan jahat kepada sesama yang bertujuan un- tuk membuat orang sakit, mati atau merusak usaha orang lain secara gaib), Ngeleak (hukum adat Bali).231 Konsep KUHP 2019 telah mengakomodir tindak pidana yang berkaitan dengan santet (bukan tindak pidana santet) dalam Pasal 252232 sebagai berikut: Pasal 252 (1) Setiap Orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekua- tan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawar- kan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bah- wa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah dengan 1/3 (satu per tiga) (2) 230 Ibid., hlm. 293. Delik ini dimuat dalam kodifikasi hukum adat Dayak yang telah ditetap- kan/dikukuhkan kembali dalam Musyawarah Adat (Musdat) Dayak "Kanayatn" se-Kabupaten Pontianak pada tangal 25-27 Mei 1985 di Anjungan. 231 Nyoman Serikat Putra Jaya. Kapita Selekta Hukum Pidana. Semarang. BP Undip. 2005. hlm. 165. Lihat juga dalam Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Per- kembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta. Kencana-PrenadaMedia Group. 2008 hlm. 292. Leak diartikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai hantu jadi -jadian yang konon berupa binatang (kera, burung hantu, dan sebagainya) yang diciptakan seseorang dengan jalan memantrai diri, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Jakarta. Balai Pustaka. 1994. hlm. 573. Lebih lanjut wikipedia mengartikan leak sebagai pe- nyihir jahat, 232 Pasal 292 dalam Konsep KUHP 2004, dalam Konsep 2006 dan 2008 dimuat dalam Pasal 293. 136
BAB 5 PERAN HUKUM PIDANA ADAT BADUY DALAM PEMBARUAN HUKUM ... Perumusan tindak pidana yang berkaitan dengan santet ini pernah mendapat kritikan dari beberapa kalangan. 233 Pada umumnya kritik terhadap perumusan delik yang berkaitan dengan santet tersebut menunjukkan bahwa salah satu dasar penolakan adalah adanya keraguan mengenai keberadaan tindak pidana yang berkaitan dengan santet sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 293. Realitas kekinian pada dasar- nya telah mengikis keraguan mengenai keberadaan santet di masyarakat. Sebelumnya eksistensi santet hanya diketahui berdasarkan cerita orang lain yang bersumber dari "katanya/ konon/kabarnya" dan sebagainya. Kini setiap orang dapat melihat wujud dan akibat dari perbuatan santet melalui ber- bagai media masa baik elektronik maupun cetak yang ditam- pilkan baik berbentuk gambar foto maupun gambar audio visual. Misalnya seperti yang dialami Noorsyaidah, seorang ibu di Samarinda dengan puluhan kawat yang tertanam di perutnya. Dokter Ajie Syarifuddin, Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Dr AW Syahrani Samarinda mengatakan peristiwa yang dialami Noorsyaidah di luar jangkauan ilmu kedokteran.234 Dunia keilmuan medis kemudian menyatakan Noorsyaidah mengalami carpus allenium, istilah medis yang berarti benda asing.235 233 Di antara yang tidak setuju dengan perumusan tindak pidana ini adalah J.E. Sahetapy. Pada dasarnya ketidaksetujuan Sahetapy dilandaskan pada kesulitan pembuktian dan anggapan perumusan ini merupakan kemunduran berpikir kembali ke abad pertengahan di Eropa Lihat lebih lanjut dalam J.E. Sahetapy. KUHP, Santet, dan Zina. Jawa Pos edisi Selasa, 18 November 2003. Diunduh dari diakses tanggal 30 Mei 2010. Lebih lanjut Sahetapy menuliskan agar dicantumkan pro memorie bertalian den- gan sikap penolakannya terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan santet. 234 Liputan stasiun televisi Indosiar yang diunduh dari zL3m4kJbKgo diakses 30 Mei 2010. 235 Lihat lebih lanjut dalam "Diagnosa Dokter, Noorsyaidah Alami Carpus Allenium (23)" Kompas edisi Minggu 13 Juli 2008, diunduh dari diakses 30 Mei 2010. 137
HUKUM PIDANA ADAT BADUY DAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA Menurut Barda Nawawi Arief, perumusan pasal yang ber- kaitan dengan santet dalam Konsep KUHP di atas, merupakan perluasan jangkauan dari Pasal 162 dalam KUHP yang saat ini berlaku tentang penawaran bantuan (keterangan/kesem- patan/sarana) untuk melakukan tindak pidana236 yang redak- sional lengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 162 Barangsiapa di muka umum, dengan lisan atau tulisan menawar- kan untuk memberi keterangan, kesempatan atau sarana guna melakukan perbuatan pidana, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah Dalam Konsep KUHP 2019, Pasal 162 KUHP tersebut mejadi Pasal 249 dan 250237 mengenai Penawaran untuk Melakukan Tindak Pidana sebagai berikut: Pasal 249 Setiap Orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menawarkan untuk memberi keterangan, kesempatan, atau sa- rana untuk melakukan Tindak Pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling ba- nyak kategori II. Pasal 250 (1) Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau me- nempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, 236 Dalam KUHP bentuk bantuan yang lebih khusus dan berdiri sendiri secara tersebar diatur dalam berbagai pasal seperti Pasal 333 (4) Memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan yang melawan hukum; Pasal 345 memberi sarana untuk bunuh diri; Pasal 349 tabib, dokter/ bidan, juru obat yang melakukan atau membantu melakukan delik-delik abortus provocatus; Pasal 415 menolong/membantu seorang pejabat yang menggelapkan uang atau surat berharga; dan Pasal 417 menolong/membantu seorang pejabat yang menggelapkan, menghancurkan, merusak atau membuat tidak dapat dipakai barang-barang bukti. Lihat lebih lanjut dalam Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta. Kencana-PrenadaMedia Group. 2008. hlm. 297. 237 Pasal 221 dan 222 dalam Konsep KUHP 1991/1992, atau Pasal 291 dan Pasal 292 dalam Konsep KUHP 2019. 138
BAB 5 PERAN HUKUM PIDANA ADAT BADUY DALAM PEMBARUAN HUKUM ... atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi infor- masi yang berisi penawaran untuk memberi keterangan, kesem- patan atau sarana guna melakukan Tindak Pidana dengan mak- sud agar penawaran tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. Pada dasarnya Pasal 252 merupakan perluasan dari daya jangkau dua pasal di atas mengingat fenomena mengenai san- tet dan sejenisnya ada dalam realitas kehidupan sehari-hari. Lebih lanjut Barda Nawawi Arief menjelaskan alasan/latar belakang pemikiran/pertimbangan Konsep KUHP mengatur masalah delik yang berkaitan dengan santet sebagai berikut: 1. Berdasarkan hasil penelitian, kajian tesis/disertasi dan masukan dari berbagai seminar bahwa santet merupa- kan problema sosial yang ada dalam masyarakat yang meresahkan dan sangat dicela. 2. Sebagai bentuk respons terhadap fenomena, realita dan problem sosial, sehingga perlu diakomodasikan dalam Konsep KUHP. Berkaitan dengan hal ini KUHP yang saat ini berlaku pun mengenal perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan hal gaib yang dirumuskan sebagai tindak pidana di antaranya: (1) Pasal 545, orang yang menjadikan mata pencaharian sebagai peramal, menyatakan peruntungan seseo- rang atau penafsir mimpi. (2) Pasal 546, menjual, menawarkan, menyerahkan, mem- bagikan, mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagikan jimat atau benda yang dikatakan olehnya mempunyai kekuatan gaib; mengajarkan ilmu atau kesaktian yang menimbulkan kepercayaan, bahwa 139
HUKUM PIDANA ADAT BADUY DAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA karenanya mungkin melakukan perbuatan pidana tanpa bahaya bagi dirinya sendiri. (3) Pasal 547, saksi di persidangan memakai jimat-jimat atau benda-benda sakti. Jika menurut KUHP yang sekarang berlaku perbuat- an menjadi tukang ramal nasib/mimpi dan memakai jimat diancam pidana, maka praktik persantetan ten- tunya lebih layak untuk dijadikan delik (dikriminali- sasikan). 3. Perluasan daya jangkau Pasal 162 KUHP yang berlaku saat ini. Dalam hukum pidana adat Baduy sendiri hingga saat ini Santet (Julid ka papada) masih diatur dan berlaku sebagai tin- dak pidana yang diancam dengan hukuman mati. Hal yang menarik adalah dalam hukum pidana adat Baduy, orang yang melakukan santet terhadap orang lain tanpa ada permintaan dari siapa pun tetap dapat dipidana. Hal ini yang belum diru- muskan dalam Konsep KUHP, sehingga orang yang memiliki kemampuan santet lalu melakukan santet terhadap orang lain atas inisiatif sendiri tidak dapat dijangkau oleh Konsep KUHP karena perbuatan tersebut belum dikriminalisasikan. Oleh karenanya berdasarkan uraian di atas Konsep KUHP kiranya perlu mempertahankan keberadaan perumusan perbuatan yang berkaitan dengan santet sebagaimana di- rumuskan dalam Pasal 252 dan mempertimbangkan untuk mengkriminalisasikan dan memformulasikan tindak pidana santet yang dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan santet atas inisiatif sendiri. 140
BAB 5 PERAN HUKUM PIDANA ADAT BADUY DALAM PEMBARUAN HUKUM ... b. Konsep Pertanggungjawaban Pelaku yang Menderita Kelainan Jiwa Dalam hukum pidana adat Baduy sebagaimana telah dipa- parkan sebelumnya, pelaku yang menderita kelainan jiwa saat tindak pidana terjadi tidak dapat dimintakan pertanggung- jawaban. Meski demikian, tidak berarti bahwa pertanggung- jawaban pidana pelaku menjadi hapus. Pertanggungjawaban atas segala kerugian yang timbul dari tindak pidana tersebut dialihkan pada orang tua atau pihak keluarga pelaku, dengan demikian korban tetap mendapatkan hak pemulihan atau- pun ganti rugi atas tindak pidana yang telah menimpanya. Menurut Ayah Mursyid, ketentuan pengalihan pertanggung- jawaban tersebut harus melalui persyaratan penyelidikan dan pembuktian bahwa pelaku tersebut benar-benar edan/gila, bu- kan hanya pura-pura untuk menghindari hukuman. Ketentuan mengenai pengalihan pertanggungjawaban di atas memiliki kemiripan dengan konsep vicarious liability yang diartikan sebagai berikut:238 Vicarious liability is a legal doctrine that assigns liability for an injury to a person who did not cause the injury but who has a par- ticular legal relationship to the person who did act negligently. It is also referred to as imputed negligence. Legal relationships that can lead to imputed negligence include the relationship between parent and child, husband and wife, owner of a vehicle and driver, and employer and employee. Ordinarily the independent negli- gence of one person is not imputable to another person. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa vicarious liabi- lity adalah ajaran hukum yang menetapkan pertanggung- jawaban atas suatu kerugian/tindak pidana kepada seseorang 238 diakses tanggal 30 Mei 2010. 141
HUKUM PIDANA ADAT BADUY DAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA yang tidak menyebabkan kerugian/tindak pidana tersebut terjadi, tetapi orang yang dimintakan pertanggungjawaban tersebut memiliki hubungan hukum khusus dengan orang yang melakukan kelalaian/kealpaan, sehingga tindak pidana terjadi. Vicarious liability juga menunjuk pada menyalahkan suatu kelalaian orang lain sehingga suatu tindak pidana dapat terjadi. Hubungan hukum yang dapat menyalahkan kelalaian orang lain tersebut termasuk hubungan antara orang tua dan anak, suami dan istri, pemilik kendaraan dan supir, majikan dan karyawan. Vicarious liability merupakan penyimpangan dari bentuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana, se- bab umumnya kelalaian/kealpaan seseorang tidak dapat di- salahkan/dihubungkan pada orang lain. Penjelasan lebih sederhana mengenai vicarious liability dikemukakan oleh Alan C. Michaels sebagai berikut:239 Vicarious liability, which is common in some areas of the law, refers to legal responsibility for the actions of another. If a law holds X responsible for Y's actions, then X's liability is said to be vicarious. Vicarious liability menurut Alan menunjuk pada pertang- gungjawaban hukum atas perbuatan orang lain. Jika ketentu- an hukum menetapkan X bertanggung jawab atas perbuatan Y, maka pertanggungjawaban X tersebut dikatakan/disebut sebagai vicarious. Lebih lanjut Alan mengemukakan bahwa terkadang terminologi vicarious liability sengaja ditujukan hanya pada kasus-kasus yang menentukan pertanggungjawa- ban pidana X atas perbuatan Y berdasarkan hubungan antara X dan Y. Alan kemudian menegaskan bahwa X pada dasarnya tidak memiliki kesalahan, X menanggung kesalahan Y karena 239 Alan C Michaels dalam 142
BAB 5 PERAN HUKUM PIDANA ADAT BADUY DALAM PEMBARUAN HUKUM ... adanya hubungan (relationship) antara X dan Y. Konsep vicarious liablity semakin jelas dalam uraian beri- kut ini:240 When one person is liable for the negligent actions of another per- son, even though the first person was not directly responsible for the injury. For instance, a parent sometimes can be vicariously liable for the harmful acts of a child and an employer sometimes can be vicariously liable for the acts of a worker. Berdasarkan uraian di atas, vicarious liability terjadi ke- tika seseorang bertanggung jawab atas perbuatan kelalaian/ kealpaan orang lain, sekalipun orang pertama (yang ber- tanggung jawab) tidak secara langsung bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi. Sebagai contoh, orang tua kadang dapat bertanggung jawab untuk orang lain (anaknya) atas perbuatan yang menimbulkan bahaya yang dilakukan anak- nya dan seorang majikan kadang dapat bertanggung jawab untuk orang lain (karyawannya) atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan karyawannya. Konsep vicarious liabililty di atas memiliki persamaan dan perbedaan dengan konsep pertangungjawaban dalam hukum pidana adat Baduy atas tindak pidana yang dilakukan orang berkelainan jiwa. Persamaan keduanya terletak pada digan- tikannya pertanggungjawaban pelaku oleh orang yang memi- liki hubungan khusus misalnya antara orang tua dan anak. Hal ini dikarenakan adanya hubungan sebab akibat dalam hal tanggung jawab sehingga orang tua atau majikan yang tidak melakukan tindak pidana dapat dimintakan pertanggu- ngjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh anaknya ataupun karyawannya karena dianggap memiliki andil atau 240 143
HUKUM PIDANA ADAT BADUY DAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA perbuatan anak atau karyawannya dianggap masih dalam lingkup tanggungjawabnya. Perbedaannya dalam vicarious liability orang yang mela- kukan tindak pidana pada dasarnya memiliki kemampuan bertangungg jawab, namun karena memiliki hubungan khu- sus di mana perbuatannya tersebut masih merupakan lingkup tanggung jawab orang tua atau majikan maka pertanggung- jawabannya digantikan.241 Sementara dalam hukum pidana adat Baduy konsep pertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukan orang berkelainan jiwa yang digantikan oleh orang tua lebih karena si anak yang memiliki kelainan jiwa tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban karena ketidak- mampuan bertanggung jawab. Patut diperhatikan ketentu- an di atas menunjukkan bahwa hukum pidana adat Baduy berusaha menjangkau nilai dasar hukum keadilan dengan memperhatikan juga kepentingan korban sehingga tidak ha- nya berorientasi pada pelaku (offender oriented) dan terpusat pada pemikiran merehabilitasi pelaku saja tetapi juga diori- entasikan pada kepentingan korban (victim oriented) sebagai bagian integral dari penyelesaian perkara pidana. Hal inilah yang tidak diakomodir dalam KUHP yang berlaku saat ini. Pada umumnya hukuman dapat dibedakan pula men- jadi pidana dan tindakan. Jika diperhatikan lebih saksama, konsep penggantian pertanggungjawaban dalam hukum pi- dana adat Baduy di atas meliputi pidana dan tindakan yang dibebankan kepada orang tua. Pidana yang dialihkan kepada orang tua berupa pembayaran ganti kerugian kepada pihak korban dan tindakan yang dibebankan kepada orang tua un- tuk mendidik dan mengawasi perilaku anaknya. 241 Konsep KUHP 2019 telah mengakomodir ketentuan vicarious liability, lihat lebih lanjut dalam Pasal 37 ayat (2) Konsep KUHP 2019. 144
BAB 5 PERAN HUKUM PIDANA ADAT BADUY DALAM PEMBARUAN HUKUM ... Dalam Konsep KUHP 2019 mengenai kemampuan ber- tanggung jawab telah dituangkan dalam Pasal 38 dan 39.242 Dalam Pasal 38 ditentukan bahwa orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita disabilitas mental dan/ atau disabilitas intelektual pidananya dapat dikurangi dan dikenai tindakan, sedangkan dalam Pasal 39 diatur bahwa orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menderita disabilitas mental yang dalam keadaan eksaserbasi akut dan disertai gambaran psikotik dan/atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan. Perbedaan kedua pasal di atas terdapat pada kadar gang- guan jiwa yang dialami, sehingga terhadap pelaku yang men- galami disabilitas mental dan disabilitas intelektual dapat dapat dipidana dengan pengurangan. Sementara persamaan pada keduanya (Pasal 38 dan 39) adalah dapat dikenai tinda- kan. Tindakan yang diperuntukan terhadap ketentuan se- bagaimana dimaksud Pasal 38 dan 39 di atas selanjutnya diatur dalam Pasal 103 ayat (2), yaitu: (a) rehabilitasi; (b) penyerahan kepada seseorang; (c) perawatan di lembaga; (d) penyerahan kepada pemerintah; dan/atau (e) perawatan di rumah sakit jiwa. Patut diperhatikan, kelima jenis tindakan tersebut diorientasikan pada pelaku secara langsung. Se- mentara terhadap korban, tiga jenis tindakan tersebut juga berfungsi melindunginya dari kemungkinan terjadinya pen- gulangan tindak pidana dari pelaku. Namun demikian patut diperhatikan bahwa kepentingan korban berupa pemulihan atas tindak pidana yang telah terjadi belum terakomodir da- 242 Lihat lebih lanjut Pasal 38 dan 39 Konsep KUHP 2019. 145
HUKUM PIDANA ADAT BADUY DAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA lam ketentuan Pasal 39. Kepentingan korban baru dapat dia- komodir terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan Pasal 38, mengingat pelaku dalam Pasal 38 tetap dapat dipidana, yang dalam jenis pidana tambahan terdapat beberapa keten- tuan yang memperhatikan kepentingan korban.243 Ketentuan di atas berbeda dengan ketentuan dalam hu- kum pidana adat Baduy yang memberikan kewajiban terha- dap orang tua pelaku atas tindak pidana yang telah dilaku- kan anaknya untuk memulihkan korban atas tindak pidana yang telah terjadi. Ketentuan yang mengorientasikan kepada kepentingan korban (selain kepentingan pelaku) tersebut kiranya patut dipertimbangkan untuk dapat diformulasikan dalam Konsep KUHP, sehingga pihak korban tidak ditinggal- kan begitu saja setelah tindak pidana terjadi. c. Ganti Rugi Konsep ganti rugi dalam hukum pidana adat Baduy mele- kat pada setiap tindak pidana yang pada hakikatnya menim- bulkan korban. Ganti rugi (kepada pihak korban) dalam hu- kum pidana adat Baduy menjadi semacam pidana pokok yang wajib dipenuhi oleh pihak pelaku, sehingga silih ngahampura dapat tercapai. Hal ini dikecualikan jika korban melepaskan haknya dalam mendapatkan ganti rugi karena tercapainya silih ngahampura tanpa permintaan ganti rugi ataupun me- nolak menerima ganti rugi. Konsep KUHP telah mengakomodir kepentingan korban dalam konteks pembayaran ganti kerugian kepada korban da- lam beberapa ketentuan sebagaimana dalam Pasal 66 ayat (1) 243 Pidana tambahan terdiri atas: a) pencabutan hak tertentu; b) perampasan barang tertentu dan/atau tagihan; c) pengumuman putusan hakim; d) Pembayaran ganti rugi; e) Pencabutan izin tertentu; dan/atau f) Pemenuhan kewajiban adat setempat. Lihat lebih lanjut dalam Pasal 66 ayat (1) Konsep KUHP 2019. 146
BAB 5 PERAN HUKUM PIDANA ADAT BADUY DALAM PEMBARUAN HUKUM ... huruf d (pembayaran ganti rugi sebagai jenis pidana tambah- an), Pasal 96 ayat (3) (pidana ganti kerugian sebagai pidana pengganti).244 Penggantian kerugian kepada korban juga di- atur dalam Pasal 94 sebagai berikut: Pasal 94 (1) Dalam putusan pengadilan dapat ditetapkan kewajiban ter- pidana untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada Korban atau ahli waris sebagai pidana tambahan sebagaima- na dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d. Jika kewajiban pembayaran ganti rugi sebagaimana dimak- sud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, diberlakukan ketentuan tentang pelaksanaan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 secara mutatis mu- tandis. (2) Ketentuan Konsep KUHP mengenai ganti rugi yang sifatnya optional berbeda dengan hukum pidana adat Baduy yang melekatkan ganti rugi secara proporsional pada setiap tindak pidana yang pada hakikatnya menimbulkan kerugian pada pihak korban. Ketentuan dalam hukum pidana adat Baduy tersebut kiranya patut dipertimbangkan untuk diakomodir dalam Konsep KUHP ke depan. 244 Pidana ganti kerugian dalam ketentuan ini dapat menjadi pidana pengganti jika pidana pemenuhan kewajiban adat setempat tidak dipenuhi. Pidana pemenuhan kewajiban adat setem - pat/kewajiban menurut hukum yang hidup dianggap sebanding dengan pidana denda kategori II (Rp 10.000.000,00) lihat lebih lanjut dalam Pasal 96 ayat (2) dan (3) juga Pasal 79 ayat (1) Konsep KUHP 2019. 147
EPILOG Sebagaimana sebuah subsistem hukum pidana, hukum pidana substantif adat Baduy memiliki aturan yang meliputi hukum formil/prosedural, hukum materiel/substantif dan hu- kum pelaksanaan pidana. Perumusan tindak pidana, pertanggungjawaban dan sanksi dalam hukum pidana substantif adat Baduy dirumus- kan secara tidak tertulis dan tidak dikodifikasikan dalam sebuah kitab. Pengetahuan dan pemahaman hukum pidana substantif adat Baduy dilestarikan melalui budaya lisan tutur secara turun-temurun. Konsep pertanggungjawaban sanksi hukum dalam Hu- kum pidana substantif adat Baduy diorientasikan pada pe- nyelesaian perkara secara integral yang meliputi pemulihan yang berorientasi pada kepentingan korban (victim oriented), kepentingan pelaku (offender oriented) dan kepentingan ma- syarakat (community oriented), sehingga keseimbangan da- lam masyarakat kembali terjaga. Konsep KUHP 2019 dalam konteks pembaruan hukum pi- dana pada dasarnya telah mengakomodir berbagai nilai-nilai universal dalam hukum adat sebagaimana amanah berbagai seminar hukum nasional, dokumen internasional dan para
HUKUM PIDANA ADAT BADUY DAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA ahli hukum. Konsep KUHP 2019 selain diorientasikan pada pelaku (offender oriented) juga telah mengakomodir kepentin- gan korban (victim oriented) pada beberapa bagiannya. Hukum Pidana Substantif Adat Baduy memiliki ketentuan mengenai konsep pelaku santet, konsep pertanggungjawaban pelaku berkelainan jiwa dan konsep ganti rugi yang diorien- tasikan pada kepentingan hukum korban dan masyarakat yang belum diakomodir dalam Konsep KUHP 2019. Hukum pidana adat Baduy telah memberikan gambaran mengenai cara berhukum dari perspektif yang berbeda de- ngan hukum pidana nasional, meski demikian saya mencatat beberapa hal terkait saran untuk hukum pidana adat Baduy maupun pembaruan hukum pidana nasional sebagai ius con- stituendum sebagai berikut: Hukum pidana adat Baduy perlu dipertimbangkan untuk dibuat dalam bentuk tertulis, sehingga konsistensi pengeta- huan dan pemahaman mengenai hukum pidana adat Baduy dapat merata dalam kalangan masyarakat Baduy. Sebagaimana hukum pidana adat Baduy, pembaruan hu- kum pidana nasional hendaknya mengorientasikan penyele- saian perkara pidana secara integral yang meliputi penga- komodiran kepentingan korban, kepentingan pelaku dan kepentingan masyarakat. Tindak pidana yang berkaitan dengan santet sebagaima- na terdapat dalam hukum pidana adat Baduy dan konsep KUHP 2019 hendaknya tetap dipertahankan keberadaannya dan mempertimbangkan untuk mengkriminalisasikan dan memformulasikan tindak pidana santet yang dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan santet atas inisiatif sendiri mengingat eksistensi dan fenomena santet yang menimbul- kan keresahan dalam masyarakat. 150
EPILOG Konsep pertanggungjawaban pelaku yang menderita ke- lainan jiwa sebagaimana dalam hukum pidana adat Baduy hendaknya diadopsi Konsep KUHP dalam konteks pembaruan hukum pidana. Konsep ganti rugi sebagaimana ada dalam hukum pida- na adat Baduy yang melekat kepada setiap tindak pidana hendaknya diadopsi Konsep KUHP dan selalu diperhatikan hakim sehingga penyelesaian perkara pidana secara integral dapat terlaksana. 151
DAFTAR PUSTAKA Ali, Achmad. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Te- ori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang Legisprudence), (Volume 1, Pemahaman Awal). Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group. 2009. Amirudin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hu- kum. Jakarta. PT RajaGrafindo. 2004. Arief, Barda Nawawi. Pelengkap Bahan Kuliah Hukum Pidana I. Semarang. Yayasan Sudarto. 1990. . Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung. Citra Aditya Bakti. 2002. . Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana. Jakarta. RajaGrafindo. 2002. . Mediasi Penal, Penyelesaian Perkara di Luar Penga- dilan. Semarang. Pustaka Magister. 2008. . Kebijakan Legislastif dalam Penanggulangan Keja- hatan dengan Pidana Penjara. Semarang. Badan Penerbit Undip. 2000. . Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia). Semarang. Badan Penerbit Undip. 2007. . Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkem-
HUKUM PIDANA ADAT BADUY DAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA bangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta. Ken- cana-PrenadaMedia. 2008. . Kumpulan Hasil Seminar Hukum Nasional ke I s/d VIII dan Konvensi Hukum Nasional. Semarang. Pusta- ka Magister. 2008. . Perkembangan Asas Hukum Pidana Indonesia. Semarang. Penerbit Pustaka Magister Undip. 2008. . RUU KUHP Baru, Sebuah Restrukturisasi/Rekon- struksi Sistem Hukum Pidana Indonesia. Semarang. Pus- taka Magister. 2008. . Tujuan dan Pedoman Pemidanaan, Perspektif Pem- baruan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Nega- ra. Semarang. BP Undip. 2009. Braithwaite, John. Restorative Justice and Responsive Regula- tion. New York: Oxford University Press. 2002. Daniel Van Ness et al. Introducing Restorative Justice dalam Allison Morris and Gabrielle Maxwell. Restorative Justice for Juveniles, Conferencing, Mediation and Circles. North America (US and Canada). Hart Publishing. 2001. Davidson, Jamie S, and David Henley. The Revival of Tradition in Indonesian Politics: The Deployment of Adat Colonialism to Indigenism. Routledge Contemporary Southeast Asia Series. London. 2007. Dinas Informasi, Komunikasi, Seni Budaya dan Pariwisata Ka- bupaten Lebak. MembukaTabir Kehidupan Tradisi Budaya Masyarakat Baduy dan Cisungsang Serta Peninggalan Se- jarah Situs Lebak Sibedug. 2004. Enschede, Ch.J, dan A. Heijder (terjemahan R Achmad Soema Dipradja). Asas-asas Hukum Pidana. Bandung. Almuni. 1982. Friedman, Lawrence Meir. The Legal System. A Social Science 154
DAFTAR PUSTAKA Perspective. Russel Sage Foundation. New York. 1975. . The Horizontal Society. London. Yale University Press. 1999. Gautama, Sudargo dan Robert N Hornick. An Introduction to Indonesian Law, Unity in Diversity. Bandung. Alumni. 1983. Hadisuprapto, Paulus. Delinkuensi Anak, Pemahaman dan Penanggulangannya. Malang. Bayu Media. 2008. Hamzah, Andi. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta. Rineka Cip- ta. 1994. Hartono, Soenaryati. Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar Adat. Bandung. Citra Aditya Bakti. 1981. . Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke- 20. Bandung. Alumni. 1994. Haveman, Roelof H. The Legality of Adat Criminal Law in Mod- ern Indonesia. Jakarta. Tatanusa. 2002. Hadikusumah, Hilman. Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat. Bandung. Alumni. 1980. Jonkers, J.E. Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda. Jakarta. Bina Aksara. 1987. Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi. Asas-asas Hukum Pidana di In- donesia dan Penerapannya. Jakarta. Storia Grafika. 2002. Kartika, Sandra dan Candra Gautama. Menggugat Posisi Ma- syarakat Adat Terhadap Negara. Yogyakarta. Pustaka Pe- lajar. 1999. Ketut Sutha, I Gusti. Bunga Rampai Beberapa Aspekta Hukum Adat. Yogyakarta. Liberty. 1987. Kelsen, Hans. Pengantar Teori Hukum. Bandung. Nusa Media. 2008. Lamintang, P.A.F. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung. Sinar Baru. 1984. 155
HUKUM PIDANA ADAT BADUY DAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA Lembaga Informasi Nasional Republik Indonesia. Persan- dingan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2002. Mahadi. Uraian Singkat Tentang Hukum Adat Sejak RR Tahun 1854. Bandung. Alumni. 1991. Michrob, Halwany. The Way of Life: Suku Baduy as a Cultural Interest. Jakarta. Asean Writer Workshop. 1996. Moeljatno. Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia dan Rencana Undang-undang tentang Asas-asas dan Dasar- dasar Pokok Tata Hukum Indonesia. Jakarta. Bina Aksara. 1985. . Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta. Rineka Cipta. 2002. Moloeng, Lexi J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung. Rosda Karya. 2007. Morris, Allison and Gabrielle Maxwell. Restorative Justice for Juveniles, Conferencing, Mediation and Circles. North America (US and Canada). Hart Publishing. 2001. Muhyidin, Mansyur. Banten Menuju Masa Depan. Cilegon. Yayasan Kiyai Haji Wasyid. 1999. Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Bandung. Alumni. 2005. Nasution, S. Metode Research. Penerbit Jemars. t.th. Nyoman Serikat Putra Jaya. Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaruan Hukum Pidana. Bandung. Citra Aditya Bakti. 2005. . Kapita Selekta Hukum Pidana. Semarang. BP Undip. 2005. Gofar, Fajrimei A. Position Paper Advokasi RUU KUHP, Asas Legalitas dalam Rancangan KUHP 2005. Jakarta. ELSAM. 2005. 156
DAFTAR PUSTAKA Permana, R. Cecep Eka Tata Ruang Masyarakat Baduy. Jakar- ta: Wedatama Widya Sastra. 2006. Pujirahayu, Esmi Warassih. Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis. Semarang. Suryandaru Utama. 2005. Pujiyono. Kumpulan Tulisan Hukum Pidana. Bandung. Man- dar Maju. 2007. Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung. Citra Aditya Bakti. 2006. . Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya. Yogyakarta.Genta Press. 2008. . Biarkan Hukum Mengalir. Catatan Kritis ten- tang Pergulatan Manusia dan Hukum. Penerbit Buku Kompas, 2007. . Hukum dalam Jagat Ketertiban. Jakarta. UKI Press. 2006. Rato, Dominikus. Pengantar Hukum Adat. Yogyakarta: Laks- Bang Pressindo. 2009. Remmelink, Jan. Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Be- landa dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hu- kum Pidana Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2003. Santoso, Topo. Menggagas Hukum Pidana Islam, Penerapan Syariat Islam dalam Konteks Modernitas. Bandung. As- syamil. 2000. Sapardjaja, Komariah Emong. Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia. Bandung. Pe- nerbit Alumni. 2002. Soekanto. Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar untuk Mempelajari Hukum Adat. Jakarta. Rajawali Press. 1985. 157
HUKUM PIDANA ADAT BADUY DAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA . Meninjau Hukum Adat Indonesia. Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 1996. Soekanto dan Soerjono Soekanto. Pokok-pokok Hukum Adat. Bandung: Alumni. 1978. Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press. 2008. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta. PT RajaGrafin- do Persada. 2007. Soemarman, Anto. Hukum Adat. Perspektif Sekarang dan Mendatang. Yogyakarta. Adicita Karya Nusa. 2003. Soemitro, Ronny Hanitijo. Permasalahan Hukum di dalam Ma- syarakat. Bandung: Alumni. 1980. Soepomo. Bab-bab Tentang Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramita. 1982. Sudarto. Hukum Pidana I. Semarang: Penerbit Yayasan Sudar- to. 1980. Sudiyat, Iman. Hukum Adat, Sketsa Asas. Yogyakarta. Liberty. 1981. Suhada. Masyarakat Baduy dalam Rentang Sejarah. Dinas Pen- didikan Propinsi Banten. 2003. Supomo, R. dan R. Djokosutono. Sejarah Politik Hukum Adat (Djilid II). Jakarta. Djambatan. 1954. Tabalujan, Benny Simon. Legal Development in Developing Countries (The Role of Legal Culture). Singapore. 2001. Ter Haar Bzn, B. Asas-asas dan Susunan Hukum Adat (Begin- selen en stelsel van Adatrecht). Jakarta. Pradnya Paramita. 1981. Terjemahan K.Ng. Soebakti Poesponoto. Tjipian, Kaum. Evolusi Pemikiran Hukum Baru: Dari Kera ke Manusia, Dari Positivistik ke Hukum Progresif. Yogyakar- 158
DAFTAR PUSTAKA ta. Genta Press. 2009. Utrecht, E. Pengantar dalam Hukum Indonesia. Jakarta. PT Pe- nerbitan Universitas. 1966. . Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I. Surabaya. Pustaka Tinta Mas. 1994. Van Apeldoorn. L.J. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta. Pradnya Paramita. 1981. Van Vollenhoven, Cornelis. Penemuan Hukum Adat (De ont- dekking van het adatrecht). Terjemahan Koninklijk Insti- tuut voor Taal-, Land-en Volkenkunde (KITLV) bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Jakarta. Jambatan. 1981. Wignjodipuro, Soerojo. Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat. Jakarta. Gunung Agung. 1982. Wiranata, I Gede AB. Hukum Adat Indonesia, Perkembangnya dari Masa ke Masa. Bandung. Citra Aditya Bakti. 2005. Yani, Ahmad. Etnografi Suku Baduy. Banten. Himpunan Pra- muwisata Indonesia. 2008. Makalah Barda Nawawi Arief. Pembaruan Sistem Penegakan Hukum dengan Pendekatan Religius dalam Konteks Siskumnas dan Bangkumnas. Makalah dalam Seminar "Menembus Kebuntuan Legalitas Formal Menuju Pembangunan Hu- kum dengan Pendekatan Hukum Progresif," FH UNDIP, 19 Desember 2009. Jurnal I.G.N. Sugangga. Peranan Hukum Adat dalam Pembangunan Hukum Nasional Indonesia. Jurnal Masalah-Masalah Hu- kum. Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Dipo- 159
HUKUM PIDANA ADAT BADUY DAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA negoro. Vol.XXXII No.2 April-Juni 2003. Aroma Elmina Martha. Denda Adat dalam Penjatuhan Pidana (Studi Kasus Kekerasan di Pengadilan Negeri Merauke Pap- ua. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum.UII. Perkembangan Lembaga Peradilan di Indonesia. No. 26 vol. 11 2004. Ferry Fathurokhman. Pengakuan Asas Legalitas Materiil Da- lam Rancangan Undang-Undang KUHP Sebagai Ius Constit- uendum. Jurnal Ilmu Hukum Litigasi. FH Unpas. Volume 10 Nomor 3. Oktober 2009. . Menerebos Kekakuan Legalitas Formil dalam Hu- kum Pidana. Jurnal Hukum Progresif. Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Volume 4/Nomor 1/April 2008. Steve Mulligan, "From Retribution to Repair: Juvenile Justice and the History of Restorative Justice" (2009) 31. U.La Verve L. Rev. 139. Kamus Garner, Bryan A. Black's Law Dictionary. ST. Paul Minn. 1999 (seventh edition). Oxford Learner's Pocket Dictionary. UK. Oxford University Press. 2005. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Ba- hasa Indonesia. Jakarta. Balai Pustaka. 1994. Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. Ensiklopedi Islam. Jakarta. PT Ikhtiar Baru Van Hoeve. 1994. Undang-Undang Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tin- dakan-tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Ke- satuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-peng- 160
DAFTAR PUSTAKA adilan Sipil. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Repub- lik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Ki- tab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentu- an- Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentu- an- Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubah- an Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Ke- hakiman. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Ki- tab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 1997/1998. De- partemen Kehakiman Republik Indonesia.Jakarta.1998. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). Konsep KUHP Baru 2006. Jakarta. ELSAM. 2006. Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Ki- tab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 2008. Jakarta. 2008. Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung No 210/Pid B/2005/ PNRKB. 161
HUKUM PIDANA ADAT BADUY DAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA Sumber Internet deks Kompas. Senin 27 September 2004. Tanah Baduy Mera- jalela. Senin 8 Mei 2006. Diakses 2 Januari 2009. BP.5%2 Human %20Rights%20and%20Criminal%2 Jus- - grams.pdf (Sixth United Nations Congress on the Preven- tion of Crime and the Treatment of Offenders. Caracas, Vezuela, 25August to 5 September 1980). Diakses Jumat 30 Oktober 2009, Pukul 8.28. htt p:/ / w w w . a s c 41. c om / 9th% 20UN % 20C on g re s s % 20 Law.pdf (Ninth United Nations Congress on the Preven- tion of Crime and the Treatment of Offenders. Cairo, Egypt, 29 April- 8 Mei 1995). Diakses Jumat 30 Oktober 2009 Pukul 8.33 php 162
DAFTAR PUSTAKA ability,diakses tanggal 30 Mei 2010. ses tanggal 30 Mei 2010. (Liputan In- dosiar mengenai Noorsyaidah) Kompas Minggu 13 Juli 2008, "Diagnosa Dokter, Noorsyaidah Alami Carpus Allenium (23)" diak- ses 30 Mei 2010. Jawa Pos Selasa, 18 November 2003. KUHP, Santet, dan Zina. Oleh J.E. Sahetapy. 163
TENTANG PENULIS Ferry Fathurokhman, S.H., M.H., Ph.D., lahir di Serang Banten pada tanggal 15 Februari 1981. Pendidikan SD dan SLTA diselesaikan di Serang, sementara SLTP diselesaikan- nya di Majalengka Jawa Barat. Tahun 2005 menyelesaikan pendidikan strata satu di Fakultas Hukum Universitas Lam- pung. Tahun 2010 menyelesaikan pendidikan Program Ma- gister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro dengan predikat cum laude. Tahun 2014 menyelesaikan studi doktoralnya di Kanazawa University, Jepang. Sejak kuliah telah aktif di berbagai organisasi seperti pers mahasiswa Teknokra, Forum Silaturahmi dan Studi Islam (FOSSI) dan Himpunan Maha- siswa Serang dan Cilegon (HIMSAC), Ketua Korda Hokuriku PPI Jepang. Sejak tahun 2006 sampai sekarang menjadi staf pengajar tetap di Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten. Peneliti pada Banten Institute dan pernah aktif sebagai sekretaris I di LKBH (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum) FH Untirta, Wakil Ketua ICMI Kota Serang (2014-2019), Tim Harmonisasi dan Sinkronisasi Raperda Provinsi Banten. Biro Hukum Provinsi Banten (2015-2016), Tim Yankomas (Pelayanan Komunikasi Masyarakat) Divisi Hukum dan HAM Kantor Wilayah Hukum dan HAM Banten (2015-2016). Berbagai tulisannya tersebar di harian lokal, na-
HUKUM PIDANA ADAT BADUY DAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA sional, jurnal ilmiah PTN dan PTS. Buku antologi yang telah terbit di antaranya: Evolusi Pemikiran Hukum Baru: Dari Kera ke Manusia, Dari Positivistik ke Progresif (Genta Publishing: 2009), Teknokra: Jejak Langkah Pers Mahasiswa (Pustaka Labrak: 2009), Perceraian dalam Perspektif Hukum (Editor ) (INCA Publishing: 2009), Vanaprastha, Menanam Masa Depan, Lebak 182 Tahun, (2010). Pemakalah pada berbagai Seminar Internasional "Reformulasi dan Transformasi Kebudayaan Sunda" di Unpad Bandung (Februari 2011); "The 3rd Interna- tional Conference on Sustainable Future for Human Security," Kyoto, Japan (November 2012); The 5th Annual Conference of Asian Criminological Society," Mumbai, India (April 2013); pemakalah pada "The 26th World Congress on Philosophy of Law and Social Philosophy," Belo Horizonte, Brazil (July 2013); pemakalah pada 11th "Asian Law Institute (ASLI), Uni- versity of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia (May 2014); "The 6th Annual Conference of Asian Criminological Society," Osa- ka, Japan (May 2014); "The 3rd East Asian Legal Philosophy, Hankuk University of Foreign Studies, Seoul, Korea (August 2014); 12th Asian Law Institute (ASLI), "Law 2.0: New Chal- lenges in Asia," National Taiwan University, Taipei, Taiwan (Mei 2015); "United Nations Regional Course in International Law for Asia-Pacific," 21 Nov-15 Dec 2017, Bangkok Thailand; The 1st IVR Japan International Conference, Doshisha Univer- sity, Kyoto, July 6-8 2018. 166