ANALISIS INTEGRASI NILAI PANCASILA DALAM BUDAYA MANGGARAI Keristian Dahurandi Stipas St. Sirilus Ruteng Email: Vinsensius Nase Stipas St. Sirilus Ruteng Email: vinsennase@stipassirilus.ac.id Abstract Pancasila is a noble agreement of the Indonesian nation that arises from the distinctive cultural values of the people in Indonesia. On that basis, Pancasila contains basic philosophical values, the soul of the nation or the identity of the nation, and becomes the real way of life of the Indonesian nation. With that, the internalization of the value of Pancasila is not something foreign in the life of every local culture to be lived including in the local culture of Manggarai. The divine value is easily integrated in the Manggarai culture which recognizes the existence of God (Mori Kraeng, Ame Rinding Mane) which is strengthened by the inclusion of Catholicism and other major religions. The value of a just and civilized humanity is illustrated in the courtesy of the Manggarai people facing guests (tiba meka). The value of unity is depicted in terms (goet): poe cama ngger one, lewang cama ngger peang or ipung ca tiwu neka woleng wintuk, teu ca ambo neka woleng lako (strengthening unity into one's own group). The fourth precept value is integrated in the wisdom of lonto leok (sitting in deliberation). The value of social justice is embodied in the development of actions that put the "weak" first in the form of dodo, wuat wai and kope gatherings. In short, Manggarai's local wisdom has integrated the values of Pancasila into the way of life of the Manggarai people as part of Indonesian citizens. Keywords: culture, culture of Manggarai, integration, value of Pancasila Pendahuluan Pancasila merupakan salah satu identitas Bangsa Indonesia. Di tengah pelbagai ideologi, filsafat dan etika, Pancasila menampilkan filosofi kehidupan yang khas di tengah bangsa lain. Pancasila tidak muncul dari sekedar pikiran logis-rasional, tetapi digali dari akar budaya masyarakat bangsa Indonesia sendiri. Kekhasan Pancasila terlahir bukan semata untuk tampil beda dari ideologi lain, melainkan terlahir dari saripati nilai budaya yang telah lama hidup dalam masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Atas dasar itu, Pancasila mengandung nilai-nilai dasar filsafat (philosophische grondslag), merupakan jiwa bangsa (volksgeist) atau jati diri bangsa (innerself of nation), dan menjadi cara hidup (way of life) bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Dengan itu pula, Pancasila bukan sesuatu yang asing dan sulit diraih untuk dimengerti dan dihayati oleh masyarakat Indonesia, melainkan filosofi kehidupan yang terlahir dari budaya bangsa Indonesia sendiri. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia tidak serta merta muncul begitu saja tanpa melewati proses yang memakan waktu yang cukup panjang. Secara historis, Pancasila merupakan salah satu elemen penting dalam agenda rapat Panitia Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sebelum Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Sidang PPKI tanggal 29 Mei 72
sampai 1 Juni tahun 1945 menampilkan pendapat beberapa tokoh pendiri bangsa (founding fathers) secara intensif menyusun sila-sila Pancasila sebagai fundasi keberadaan negara Indonesia. Bebepara pembicara, yaitu Mr. Muh Yamin, Ir. Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, dan Mr. Soepomo menyampaikan usulan tentang dasar negara menurut pandangan masing- masing. Inspirasi dasar pembentukan sila-sila dalam Pancasila adalah mencermati nilai- nilai yang terkandung dalam budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Alhasil, kelima sila yang dihasilkan seperti yang kita miliki sekarang ini merupakan nilai yang nilai yang terwujud dari pergulatan hidup dan nilai yang dihidupi masyarakat Indonesia. Kebutuhan identitas diri atau jati diri bagi sebuah bangsa di tengah maraknya globalisasi menggugah bangsa ini untuk memberdayakan nilai-nilai budaya yang dibutuhkan dalam menghadapi tantangan masa depan. Senada dengan yang dikemukakan oleh Meyer bahwa, "social practices into "identities" is forged from the interaction between people and that state." Identitas didapat dari hasil interaksi antar individu itu sendiri dan individu dengan negara. Pemikiran di atas menunjukkan bahwa Pancasila yang merupakan modus vivendi (perjanjian luhur) yang harus terintegrasi dengan nilai-nilai yang terkandung dalam budaya-budaya di Nusantara. Atas dasar itu, tulisan ini hendak menggali sejauh mana nilai Pancasila itu terintegrasi dalam budaya Manggarai, Flores, NTT? Kajian ini penting dilakukan agar nilai fundamental Pancasila ini benar-benar mengakar dan terejawantah dalam kehidupan masyarakat khususnya masyarakat Manggarai. Kajian ini memang terbatas pada aspek budaya Manggarai yang tertuang dalam idom-idiom (goet-goet), pepatah, atau cara hidup yang tertuang dalam budaya Manggarai. Tentu saja hal ini kurang akurat, karena berbicara tentang budaya Manggarai "kekinian" sudah tidak lagi otonom dalam dirinya sendiri, melaiknak dipengaruhi oleh banyak nilai lain yang sudah berkembang, yaitu seperti nilai religius Katolik dan nilai keagamaan lain, juga nilai dari suku, rasa tau golongan lain yang telah berdomisili dalam wilayah Manggarai. Nilai-Nilai Penting Dalam Kelima Sila Pancasila Pancasila sangat penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia karena tawaran nilai-nilainya bersifat universal. Universalitas nilai yang ditawarkan Pancasila sangat ampuh untuk mempersatukan aneka pluralitas yang ada di Indonesia. Mengapa demikian, karena sila-sila yang ada selain bersifat universal, juga terlahir dari hidup dan kehidupan masyarakat Indonesia. Sejauh mana nilai-nilai ini sangat cocok dan ampuh untuk 73
mempererat persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia, maka berikut ini akan diuraikan nilai-nilai yang ditawarkan Pancasila tersebut. Pertama, nilai Ketuhanan yang Maha Esa. Penekanan utama nilai Ketuhanan Yang Mahaesa adalah mewajibkan masyarakat Indonesia menganut salah satu agama yang ada di Indonesia. Negara Indonesia menjamin kebebasan untuk berkeyakinan dan menjalankan keyakinan sesuai kepercayaan yang dianut. Hal ini dijamin secara yuridis dalam pasal 29 UUD 1945. Mengapa hal ini penting bagi bangsa Indonesia? Ada beberapa pertimbangan bagi warga negara, yaitu pertama, manusia adalah makhluk yang hidup dalam dunia (in-der- welt-zein). Itu berarti dia adalah bagian dari tata aturan kosmis di mana ia menjadi bagian yang membentuk harmoni alam semesta. Manusia mempunyai tugas untuk menjaga keharmonisan hidup di dalam tata dunia termasuk dalam konteks negara. Sila pertama secara eksplisit memperkuat nilai ideologis individu sesuai dengan aturan, tuntunan, dan norma agama yang dianut oleh masing-masing warga negara. Luaran dari tindakan tersebut ialah setiap warga negara dapat mengetahui mana yang benar dan mana yang salah berdasar pola pikir religius. Apabila setiap orang bertindak secara baik dan benar sesuai ajaran agamanya, maka harmoni antara warga negara akan tercapai. Kedua, manusia adalah makhluk yang integral antara jiwa dan raganya. St. Agustinus dan Thomas Aquinas berpandangan bahwa negara mesti dibentuk oleh nilai ketuhanan. Konsep ketuhanan St. Agustinus berawal dari pandangan bahwa negara merupakan Kerajaan Dunia (civitas terrena) yang harus merepresentasi Kerajaan Allah (Civitas Dei) yang selalu terarah pada kebaikan dan kesejahteraan bersama (bonum commune). Thomas Aquinas pun berpendapat bahwa kehendak bebas manusia dan tujuan akhir manusia yang selalu bermuara pada kebaikan, idealnya, pada tujuan ketuhanan. Dalam konteks Indonesia, agama-agama menawarkan keselamatan yang tidak hanya terkait kebaikan hidup di dunia ini melainkan juga keselamatan setelah hidup di dunia ini (beyond life salvation). Dengan menjalankan ajaran agama masing-masing, negara secara tidak langsung mendorong setiap warga negara untuk menciptakan kesejahteraan bukan hanya selama berada di bumi pertiwi ini melainkan juga mendorong warganya untuk juga mempersiapkan kesejateraan hidup setelah kematian. Dengan demikian, dampak (outcome) dari perwujudan sila pertama ini memperkuat pula karakter religius personal. Oleh karena itu, negara juga menjamin agar semua bentuk radikalisme, terorisme dan sikap fundamentalisme atas nama agama harus ditumpaskan dari negeri ini karena sikap-sikap ini menjadi akar intoleransi antar umat beragama yang akan berujung pada disharmoni antar warga negara. Sekaligus secara preventif, negara akhir-akhir ini sangat gencar dengan pola pikir dan gerakan moderasi 74
beragama untuk menjembatani agama-agama agar tidak terjerumus dalam gettho agamanya sendiri. Kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan sangat penting dalam konsep negara. Tujuan keberadaan negara adalah kesejahteraan warganya baik secara fisik maupun spiritual. Nilai yang hendak ditekankan dalam sila kedua Pancasila adalah bahwa warga negara seharusnya memegang bekal pengetahuan etika dan moral agar mampu memilah setiap urusan/permasalahan dengan solusi yang adil dan manusiawi. Jika dikaitkan dengan pidato presiden pertama Republik Indonesia pada 1 Juni 1945, Sila ke-2 Pancasila berkaitan dengan bunyi yang sebagai berikut: Kebangsaan yang kita anjurkan bukan kebangsaan yang menyendiri, bukan chauvinisme... Kita harus menuju persatuan dunia, persaudaraan dunia. Kita bukan saja harus mendirikan negara Indonesia merdeka, tetapi kita harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa. Pernyataan di atas hendak menegaskan bahwa nilai kemanusiaan yang dicita- citakan tidak semata dipandang dari nilai yang terdapat dalam budaya kita, melainkan juga mempertimbangkan perkembangan etika terkait nilai kemanusiaan universal. Dalam konteks sekarang ini, martabat manusia yang bersifat universal termuat dalam konvensi Hak Asasi Manusia (HAM). Secara umum umum nilai HAM dikelompokan dalam beberapa bagian, yaitu hak sipil politik; hak ekonomi, social dan budaya; hak kelompok khusus: perempuan, anak, difabel/berkebutuhan khusus, usia lanjut dan downsyndrome. Nilai hak asasi manusia tidak dibatasi oleh keadaan fisik, mental atau usia seseorang. Setiap manusia melekat erat dengan HAM sebagai bagian wujud eksistensi dirinya sebagai manusia. Ketiga, nilai persatuan Indonesia. Persatuan adalah nilai yang paling substansial dalam membangun negara. Pepatah masyarakat Indonesia yang cocok untuk ini adalah: "bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh". Pepatah ini menegaskan bahwa manfaat dari persatuan adalah kekokohan. Kekokohan tidak diperoleh melalui homogenisasi dimana perbedaan dipangkas demi keseragaman, melainkan dengan adanya sinergi dari semua perbedaan untuk suatu kekuatan bersama. Konsepnya adalah seperti mozaik yang terlihat indah karena paduan dari pelbagai perbedaan warna dan tekstur yang berbeda. Istilah yang menarik dalam konteks Pancasila adalah: bhineka tunggal Ika (biar berbeda-beda tetapi tetap satu/ satu dalam perbedaan). Indonesia berdiri di atas 17.491 pulau dengan 1.340 suku, 742 bahasa daerah, 7.241 budaya masyarakat lokal, dan 4 ras dengan total penduduk sebanyak 270,2 juta jiwa bukan pekerjaan yang mudah untuk menyatukannya. Sila ke-3 hadir sebagai representasi wujud 75
harapan persatuan-kesatuan dari heterogenitas warga negara Indonesia. Berdasar philosophisce grondslag yang disampaikan oleh Presiden Soekarno, hubungan Sila ke-3 Pancasila berada di kalimat yang berbunyi sebagai berikut: Kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan deomokrasi barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni politiek economische democratie yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial... Maka oleh karena itu jikalau kita memang betul-betul mengerti, mengingat, mencintai Rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsip hal sociale rechtvaardigheid ini, yaitu bukan saja persamaan politik saudara-saudara, tetapi pun di atas lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya. Pernyataan di atas, tidak hanya mencita-citakan persatuan melainkan melalui persatuan kesejahteraan harus diwujudnyatakan. Konsep kesatuan sepoerti ini sejalan dengan beberapa teori social modern terkait modal social. Emile Durkheim mengemukakan urgensi kesadaran kolektif sebagai dasar dari persatuan. Kesatuan yang kuat bertumbuh dari adanya imperatif moral untuk dilakukan secara kolektif sekaligus ada suatu kerelaan setiap individu untuk menerima perintah dari norma moral tertentu. Kekuatan jejaring sangat penting, yang disebut Bordeau sebagai modal social. Modal social merupakan sekumpulan sumberdaya aktual atau potensial yang terkait dengan pemilikan suatu jejaring yang tahan lama dari hubungan-hubungan yang sudah terlembagakan yang berawal dari pengenalan dan pengakuan yang saling menguntungkan. Selain itu, konsep persatuan Indonesia ini sejalan dengan cara berpikir multikulturalisme yang pada dasarnya, menghilangkan kecederungan adanya monisme moral yang menyeragamkan pada satu nilai kultural semata. Multikulturalisme, yaitu sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan. Dalam model multikulturalisme ini, sebuah masyarakat (termasuk juga masyarakat bangsa seperti Indonesia) dilihat sebagai mempunyai sebuah kebudayaan yang berlaku umum dalam masyarakat tersebut yang coraknya seperti sebuah mosaik. Di dalam mosaik tercakup semua kebudayaan dari masyarakat-masyarakat yang lebih kecil yang membentuk terwujudnya masyarakat yang lebih besar, yang mempunyai kebudayaan yang seperti sebuah mosaik tersebut. Konsep modern seperti ini justru terlahir jauh setelah "Bhineka Tunggal Ika" muncul di bumi Nusantara. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmad kebijaksanaan permusyawaratan/perwakilan. Penekanan utama nilai sila keempat adalah musyarawah untuk mencapai mufakat. Salah satu bahaya dalam membangun negara adalah sikap otoriter 76
yang mana seorang pemimpin berprilaku sebagai penguasa tunggal. Lord Acton telah mengingatkan bahwa "power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely" (kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang). Atas dasar itu, Ada pepatah Latin yang mengatakan bahwa: quod capita, quod verba (semakin banyak kepala, semakin banyak gagasan) artinya bahwa keputusan yang diambil secara bersama akan lebih baik karena banyak pertimbangan yang dipikirkan sebelum menyepakati keputusan tersebut. Selain itu, semakin banyak orang yang terlibat dalam suatu keputusan, semakin luas cara pandang yang dipikirkan sebelum keputusan itu diambil. Oleh karena itu, bangsa Indonesia sejak awal menekankan prinsip musyawarah dalam mengambil keputusan. Sila ke-4 hadir untuk memutus praktik estafet kepemimpinan yang keliru. Menjalankan roda kepemerintahan harus dilandasi oleh kebijaksanaan seorang pemimpin, dengan "permusyawaratan-keadilan" sebagai perangkat geraknya. Sila ke-4 Pancasila memiliki korelasi dengan prinsip philosophisce grondslag presiden Soekarno yang berbunyi seperti ini: "Dasar itu ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan... Kita harus menuju persatuan dunia, persaudaraan dunia. Kita bukan saja harus mendirikan negara Indonesia merdeka, tetapi kita harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa- bangsa". Dalam konteks kenegaraan, sistem yang dapat mengejawantahkan konsep musyawarah tersebut adalah sistem demokrasi. Secara teoretis sistem demokrasi mengedepankan kedalautan rakyat. Artinya, pengambilan kebijakan harus berangkat dari suara rakyat. Rakyat adalah penguasa suatu negara, atas dasar itu, semua perangkat pemerintahan harus menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana diputuskan oleh rakyat. Untuk menjamin kedalautan rakyat, salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif, dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini dapat saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances. Dalam sistem negara demokrasi Pancasila, rakyat diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Pertimbangan Daerah (DPD) yang kemudian menjadi bagian dari badan legislatif, Presiden dan Wakil Presiden sebagai badan Eksekutif dan Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial sebagai badan 77
Yudikatif. Keberadaan lembaga negara Indonesia ini saling mengontrol dan mengawasi setiap tugas dan fungsi pokok yang dikerjakan masing-masing bidang. Kelima, keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ke-5 Pancasila berhubungan erat dengan bunyi pidato presiden Soekarno sesuai pada 1 Juni 1945, dengan kalimat sebagai berikut: Baik saudara-saudara yang bernama kaum kebangsaan yang di sini, maupun saudara-saudara yang dinamakan kaum Islam, semuanya telah mufakat... Kita hendak mendirikan suatu negara "semua buat semua". Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan, maupun golongan yang kaya, tetapi "semua buat semua"... "Dasar pertama, yang baik dijadikan dasar buat negara Indonesia, ialah dasar kebangsaan. Pernyataan pidato Presiden Soekano yang kemudian menginspirasi sila Kelima Pancasila, mengandung makna keadilan yang mendalam. Keadilan di sini tidak hanya sekedar bersifat distributif yang mengacu pada kesamarataan dalam mendapatkan hak. Keadilan yang negara Indonesia pilih adalah keadilan social, yaitu keadilan yang mendahulukan orang yang paling lemah. Secara eksplisit konsep keadlian social ini tertuang dalam UUD 1945 Pasal 33 tentang kesejahteraan social, di mana perekonomian dibangun atas dasar kekeluargaan, cabang-cabang produksi yang penting dikuasai negara, dan bumi, air dan kekayaan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Selanjutnya, pasal 34 secara jelas menegaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Itu berarti distribusi hak harus mendahulukan warga negara yang tergolong lemah. Konsep keadilan seperti ini sama seperti yang diperjuangkan oleh Gereja Katolik dengan prinsip option for the poor (pilihan pada orang yang miskin). Keadilan dalam konteks seperti ini sangat mengedepankan nilai sosialitas, solidaritas dan subsidiaritas antar sesama manusia. Nilai Pancasila Dalam Konteks Budaya Manggarai Sebagaimana diuraikan sebelumnya, nilai-nilai Pancasila dianggap sebagai nilai yang khas milik bangsa Indonesia karena diambil dari sari-sari nilai budaya yang ada di Nusantara. "Pancasila adalah dasar dan ideologi negara yang merupakan modus vivendi (kesepakatan luhur) bangsa Indonesia". Unsur-unsur di dalam Pancasila sudah ada di dalam masyarakat kita seperti adat-istiadat yang kaya akan nilai budaya dan tradisi, hidup bersama dalam gotong royong, rasa persaudaraan dan kekeluargaan yang erat sejak dulu, sehingga kebanyakan masyarakat Indonesia baik pada masa lalu dan masa sekarang sudah tidak lagi memandang apa yang menjadi latar belakang seseorang itu . Berdasarkan konsep 78
tersebut, maka muncul pertanyaan, sejauh mana nilai Pancasila itu terintegasi dalam konteks budaya Manggarai? Berikut ini akan diuraikan nilai Pancasila dalam budaya Manggarai. Pertama, Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Pancasila mewajibkan semua warga negara Indonesia harus menganut agama atau kepercayaan tertentu. Hal ini diatur dalam UUD 1945 pasal 29 yang menjamin kebebasan untuk menganut agama dan menjalankan ibadah menurut agama yang dianut. Sila pertama menetapkan demikian, karena pada hakikatnya, budaya dalam masyarakat Indonesia percaya akan eksistensi Yang Ilahi atau Yang Ultim. Lalu apakah nilai ketuhanan ini ada dalam konteks Budaya Manggarai? Orang Manggarai menyebut Tuhan sebagai Mori (n), Mori (n) agu Ngaran, Mori Kraeng, Jari agu Dedek, Ame/Ema eta-ine/Ende wa, Par agu Kolep, ame rinding mane, ine rinding wie, Ata pande agu dedek; Ata ciri agu wowo. Pelbagai sebutan tersebut menunjukkan bahwa Orang Manggarai percaya akan keberadaan Yang Ilahi. Hal ini diwujudnyatakan dalam pelbagai ritual adat yang dilakukan orang Manggarai, misalnya adat penti yang pada dasarnya bertujuan untuk menyampaikan ucapan syukur Kepada Tuhan atas hasil panen yang dilakukan sepanjang satu musim. Selain itu, tarian caci untuk orang Manggarai berarti komunikasi antara Tuhan dan Manusia. Ca artinya satu, Ci artinya menguji. Jadi, Tuhan menguji para pemain, satu terhadap yang lainnya untuk melihat apakah mereka dalam keadaan benar atau salah . Secara umum, integrasi nilai Ketuhanan yang Mahaesa di Manggarai seperti pola kehidupan di pelbagai daerah di Afrika, di antara kaum Indian di Amerika dan suku-suku asli di Asia Selatan, Asia Tenggara, Australia dan kepulauan Pasifik umumnya, yaitu ketuhanan dihayati bukan melalui sebuah ajaran eksplisit (seperti dalam agama besar), melainkan dalam kenyataan setiap hari (dengan kepercayaan-kepercayaan, mitos-mitos yang diceriterakan, ritus-ritus, doa-doa, dan pelbagai kebiasaan lain). Sejak pertengahan abad ke-19, saat Portugis menyerah semua klaim atas Flores dan Timor Barat, Belanda setuju mengirimkan misionaris Katolik ke Flores. Sejak saat itu, integrasi nilai Ketuhanan yang Mahaesa di Manggarai sangat didominasi oleh identitas kekatolikan. Dengan itu pula, banyak ritus-ritus adat diberi makna dan arti baru melalui proses inkulturasi Liturgi Gereja Katolik. Kedua, Nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab di bumi Manggarai dinyatakan dalam banyak bentuk. Secara konseptual orang Manggarai merindukan "hae reba" (kawan). Dalam kehidupan Masyarakat menjamu tamu sangat penting agar tamu merasa at home (nyaman) terhadap rumah yang dikunjungi. 79
80 Sebagaimana orang Timur pada umumnya, orang Manggarai sangat mementingkan prinsip kekeluargaan di atas semua pertimbangan. Biarpun berkekurangan secara material, asalkan untuk orang lain harus dilayani dengan sepenuh hati. Istilah penting untuk mengedepankan prinsip sosialitas adalah neka tombos cokol, neka turas tuda (tidak perlu memikirkan utang, asalkan pelayanan prima). Dalam kehidupan seharai-hari, orang Manggarai gemar menyembunyikan kekurangan atau masalah keluarga di hadapan tamu. Dengan itu pula, apabila seorang bertamu pada saat keluarga mengalami permasalahan, seringkali tampil seolah-olah tidak memiliki permasalahan. Sikap dan tindakan itu menunjukan sikap santu sebagai orang Manggarai dalam berinteraksi dengan sesamanya. Selain itu, orang Manggarai seringkali mengganggap manusia sebagai seorang yang lahir dari seorang manusia. Istilah yang digunakan adalah toe bengkar one mai belang, bok one mai betong (tidak beranak terlahir dengan hanya membelah pohon bambu). Hal ini menyiratkan nilai kemanusiaan manusia yang mulia. Seorang anak manusia terlahir secara mulia melalui rahim manusia. Oleh karena itu, dia wajib dihormati dan dipelihara dengan penuh kasih sayang. Kata-kata yang sama pun dipakai manakala seorang anak yang kurang menghargai orangtuanya ketika sudah besar. Singkatnya, orang Manggarai sangat mengerhargai personalitas manusia. Terkait nilai kemanusiaan, banyak aksi social yang dilakukan orang Manggarai tatkala seseorang mengalami bencana seperti kematian. Istilah wae luu (air mata) yang sebagian besar dalam bentuk sumbangan keuangan selalu dilakukan terhadap keluarga berduka. Setiap orang yang memiliki hubungan genealogis, kerabat, atau kenalan secara spontan melayat sebagai bentuk ungkapan turut berdukacita sekaligus meringankan beban duka. Ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan dalam konteks Manggarai diwujudnyatakan dalam pelbagai hal. Secara kultural, orang Manggarai percaya bahwa semua upacara ritual adat tidak akan mencapai tujuan apabila tidak bersatu. Sebelum melakukan ritual tertentu seperti teing hang (sesajian kepada para leluhur), selalu dimulai dengan rekonsiliasi dan juga meminta restu kepada semua elemen termasuk tua golo atau tua gendang (tua adat) yang mewakili warga kampung (pang olo ngaung musi). Oleh karena itu, sebelum binatang kurban seperti ayam disembelih, selalu meminta restu sekaligus dalam doa (kari) dari beberapa elemen yang hadir dalam acara tesebut. Persatuan juga tampak dalam istilah cama-cama poe ngger one, cama-cama lewang ngger peang (membela satu sama lain). Tampak istilah ini sangat primordial, namun sebenarnya istilah ini menegaskan nilai persatuan yang perlu diupayakan melalui
solidaritas social. Dalam banyak hal positif, istilah ini menegaskan kesatuan orang Manggarai secara internal, namun tidak berarti ekslusif terhadap pelbagai pluralitas yang ada di tengah masyarakat. Buktinya bahwa agama, suku, ras dan etnik di Manggarai semakin plural. Selain konsep berpikir, sistem kekerabatan di Manggarai bertumpu pada tiga elemen penting, yaitu anak rona (pihak saudara dan keturunannya), anak wina (pihak saudari dan keturunan) dan ase kae (sesama saudara penyelenggara kegiatan dan keturunannya). Acara ritual adat Manggarai dianggap sah dan sempurna apabila dihadiri oleh ketiga elemen ini. Contoh upacara yang harus melibatkan ketiga elemen tersebut adalah acara penti. Penti sebagai tanda syukur kepada Mori Jari agu Dedek dan kepada arwah nenek moyang atas semua hasil jeri payah yang telah diperoleh dan dinikmati juga sebagai tanda Celung cekeng wali ntaung (musim berganti tahun beralih). Sebelum dilakukan upacara secara umum di mbaru gendang (rumah adat), setiap suku/klan harus melakukan ritus syukur juga pemulihan relasi sekaligus memperkuat tali persauaraan ke dalam klan melalui ritus libur kilo. Melalui ritus penti diajarkan bahwa persatuan kelompok yang besar harus mulai dari, diri dan kelompok kecil. Demikian pula persatuan Indonesia akan terwujud melalui persatuan yang erat setiap daerah dengan pelbagai keberagamannya. Persatuan ini tampak juga dalam sistem gotong royong yang biasa dilakukan oleh orang Manggarai. Istilah yang digunakan untuk kegiatan gotong royong adalah dodo (bergotong royong dalam bentuk kelompok tetap), rambet, kokor tago (bergotong royong untuk kelompok yang tidak tetap). Singkatnya, Budaya Manggarai sejak lama menghidupi nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupannya yang didasari oleh semangat kekeluargaan. Keempat, Nilai Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijakansanaan dalam Budaya Manggarai. Orang Manggarai dalam pengambilan keputusan selalu melewati proses lonto leok (duduk melingkar). Lonto léok secara harafiah berarti musyawarah bersama atau duduk bersama dalam bentuk lingkaran untuk bermusyawarah bersama membahas suatu persoalan. Makna yang tersirat dari istilah lonto Leok adalah menyatukan kata, pikiran, dan aspirasi semua orang yang berunding bersama yang terungkap dalam peribahasa-peribahasa (go'et) 'nakeng ca wae neka woleng taé' (Ikan satu sungai jangan berselisih kata), 'muku ca pu'u neka woleng curup' (Pisang satu rumpun jangan berbeda pendapat). Kedua, menyatukan langkah atau tindakan untuk kebaikan bersama (bonum commune). Kesatuan ini terungkap pula dalam peribahasa-peribahasa (go'et) 'teu ca ambo neka woleng lako' (Tebu satu rumpun jangan jalan bercerai), 'ipung ca 81
tiwu neka woleng wintuk' (Ipun satu kolam jangan berbeda pengaturan/kerja). Kelima, keadilan social dalam Budaya Manggarai. Setiap tindakan social orang Manggarai selalu mendahulukan orang yang lemah. Bentuk konkrit dalam tindakan social tersebut tampak dalam ritus wuat wai (pemberian bekal perjalanan). Acara adat Wu'at Wa'i merupakan tradisi masyarakat Manggarai untuk melepas kepergian seseorang yang hendak merantau. Harapan utama yang digunakan dalam acara ini adalah lalong bakok ngo lakon, lalong rombeng du kolen (kalau pergi seperti ayam putih, pulang harus seperti ajam jago). Pesan moral ritus ini adalah penguatan sekaligus doa bagi pihak yang merantau. Di sisi lain, orang yang hadir pula perlu memberikan bekal bagi perjalannya. Di beberapa tempat, , acara wuat wai berkembang menjadi pesta sekolah (pengumpulan dana untuk biaya pendidikan). Sekalipun acara wuat wai tidak hanya terbatas pada orang yang lemah secara ekonomis, namun makna wuat wai, sangat mendalam yaitu memberikan dukungan moral dan material terhadap orang yang merantau. Dukungan ini sebagai bentuk harapan sekaligus juga meminta pertanggungjawaban dari orang yang berpergian agar pulang membawa perubahan bagi kampong halamannya. Orang Manggarai juga mengenal istilah kumpul kope (kumpul parang). Istilah ini digunakan untuk memberikan dukungan dana kepada laki-laki yang hendak menikah. Sesuai adat Manggarai, sebelum melakukan pernihakan terlebih dahulu membayar sejumlah belis kepada pihak keluarga perempuan. Agar calon pengantin tidak mengalami beban yang berat, maka diadakan acara pengumpulan dana (kumpul kope). Dalam pengumpulan tersebut, ada anggota yang bersifat tetap dalam bentuk arisan, namun banyak pula yang seara sukarela untuk memberikannya. Keadilan social yang sangat penting, dalam pembagian tanah ulayat Manggarai memakai sistem lodok yaitu pembagian tanah dengan sistem jaring laba-laba (spider field). Pembagian tanah ulayat seperti ini dianggap mendekati keadilan karena setiap orang mendapatkan yang sama yang ditarik dari pusat (lodok) menuju penggir kebun (cicing). Keadilan yang muncul manakala, setiap pembagian diukur dengan moso (pembagian dalam lingkaran kecil bagian tengah yang biasanya dengan menggunakan jari tangan). Penutup Pancasila adalah identitas bangsa yang tidak hanya dipaksakan untuk dihayati sesuai dengan idiologi negara, melainkan bagian dari nilai telah melekat erat dengan sendi 82
kehidupan bangsa Indonesia jauh sebelum bangsa ini merdeka. Demikian pun dalam konteks kearifan lokal Manggarai, nilai-nilai Pancasila mudah terintegrasi karena Pancasila dialami sebagai nilai yang "dari", dan "untuk" masyarakat Manggarai. Artinya, nilai Pancasila lahir dari budaya lokal Manggarai untuk Indonesia dan dari negara Indonesia untuk Masyarakat Manggarai demi merawat dan memelihara rumah bersama, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Daftar Pustaka Adha, Muhammad Mona, and Erwin Susanto. "Kekuatan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Membangun Kepribadian Masyarakat Indonesia." Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan 15, no. 01 (2020). Ahmad, Sulthan. "Totem, Ritual Dan Kesadaran Kolektif: Kajian Teoritik Terhadap Pemikiran Keagamaan Emile Durkheim." Al-Adyan: Journal of Religious Studies 2, no. 2 (2021): 153-61. Bandur, Hironimus. "Moderasi Beragama Di Indonesia (Perspektif Adaptasi Antar Budaya Dalam Islam Dan Katolik)." Jurnal Alternatif - Wacana Ilmiah Interkultural 1, no. 2 (2021): 89-113. Basuki, Silvarius Jasa Halum &. "Register Bahasa Dalam Acara Adat Wuat Wai DI Manggarai Nusa Tenggara Timur." Caraka 7, no. 1 (2020): 66-78. Chen, Martin dan Charles Suwendi. (2012). Iman, Budaya Dan Pergumulan Sosial; Refleksi Yubilium 100 Tahun Gereja Katolik Manggarai. Jakarta: Obor. Dagur, Anton Bagul. (1996). Kebudayaan Manggarai Sebagai Salah Satu Khasanah Nasional. Surabaya: Ubahara Press. Erb, Marine. (2010). Adat Dalam Politik Indonesia. Edited by David Hendley & Sandra Moniaga Jammie S. Davidson. Jakarta: Obor. Firmansyah, Sultan Bagus. (2021). Sekitar Pancasila Dan Etiket Mempelajarinya. Sukabumi: CV Jejak, Anggota IKAPI. Gaut, Gabriel Klaus, and Marianus Mantovanny Tapung. "Model Lonto Lèok Dalam Pembelajaran Tentang Mbaru Gendang Pada Muatan Lokal Seni Budaya Daerah Manggarai ( Riset Desain Pembelajaran Muatan Lokal )." EDUNET 1, no. 1 (2021): 20- 42. Haridison, Anyualatha. "Modal Sosial Dalam Pembangunan." Jurnal Ilmu Sosioal, Politik, Dan Pemerintahan 2, no. 2 (2013): 35-43. Indrawan, Irjus, Hadion Wijoyo, Hermawan Winditya, I Wayan Budi Utama, Christian 83
Siregar, and Suherman. (2020). Filsafat Pendidikan Multikultural. Edited by Mukhtar Latif. 1st ed. Purwokerto: Pena Persada. Kariyadi, Dodi, and Wasis Suprapto. "Membangun Kepemimpinan Berbasis Nilai-Nilai Pancasila Dalam Perspektif Masyarakat Multikultural." Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan 86. no. 5, 2 (2017): Kemendikbud, Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan Balitbang. (2013). Materi Ajar Mata Kuliah Pendidikan Pancasila. Jakarta: Kemendikbud RI. Kemenristekdikti. (2016). Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. KontraS. (2009). Panduan Untuk Pekerja HAM Pemantauan dan Investigasi Hak Asasi Manusia. Menteng: Indonesia Australia Legal Development Facility. Maslow, Abraham H. ((2000). Agama, Nilai Dan Pengalaman Puncak. 1st ed. Ledalero: LPBAJ (Lembaga Pembentukan Berlanjut Arnold Jansen). MD, Mahfud. (2010). Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi. Jakarta: Rajawali Pers SAHYA ANGGARA. (2013). Buku Sistem Politik Indonesia. Pustaka Setia. Bandung: Pustaka Setia. Sekertariat Negara Republik Indonesia. "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasca Amandemen Keempat." Vol. 4. Jakarta, 1945. Siska, Yulia. (2015). Sejarah Politik (Pengantar Ringkas). Vol. 2015. Bandar Lampung: Wacana. Suseno, Frans Magnis. Menalar Tuhan. Yogayakarta: Kanisius. Taufiqurrahman. (2018). Pendidikan Pancasila. Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Yansen Agus, Arnoldus, Ni Luh Arjani, and I Ketut Darmana. "Ritual Penti Pada Masyarakat Desa Ndehes, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur." Humanis 22 (2018): 166. 84