IMPLEMENTASI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR: 3/POJK.03/2016 TENTANG BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH TERHADAP PENERAPAN KEPATUHAN SYARIAH DI BPRS MITRA MENTARI SEJAHTERA PONOROGO SKRIPSI Oleh: VERY NOVAYANTI NIM 210215097 Pembimbing: Hj. ATIK ABIDAH, M.S.I NIP. 197605082000032001 JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO 2020
ABSTRAK Novayanti, Very. 2020. Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 3/POJK.03/2016 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Terhadap Penerapan Kepatuhan Syariah di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Hj. Atik Abidah, M.S.I. Kata Kunci: prinsip syariah, dewan pengawas syariah, pembiayaan Isu tentang kepatuhan syariah senantiasa aktual di mana perbankan syariah dituntut untuk bersikap inovatif dan berorientasi pada bisnis, sebagaimana ini mendorong perbankan syariah untuk perbankan konvensional. Fakta memenuhi tuntutan nasabah yang boleh jadi bertentangan dengan prinsip syariah dan keterikatan oleh apa yang disebut dengan kepatuhan syariah. Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dijelaskan bahwa dalam melaksanakan kegiatan usaha BPRS wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian. Pada praktik pembiayaan dengan akad murabahah maka BPRS Mitra Mentari Sejahtera membeli barang dari supplier yang telah ditunjuk oleh bank dan/atau nasabah dan selanjutnya pada saat yang sama bank menjual barang tersebut, jika pihak bank tidak mencari suppliernya sendiri dan menggunakan akad wakalah yaitu mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang tersebut maka potensi permainan nasabah dalam menggunakan pembiayaannya bisa dilakukan dan hal itu menjadi hambatan bagi bank untuk menerapkan prinsip syariah. Oleh karena itu, perlu adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang dapat mengawasi kegiatan operasional bank sehari-hari apakah sesuai dengan aturan syariah atau tidak. Dari latar belakang di atas penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yang meliputi: (1) Bagaimana implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah terhadap penerapan prinsip syariah pada pembiayaan di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo? (2) Bagaimana implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah terhadap kepengawasan DPS di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo? Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1)Penerapan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh BPRS Mitra Mentari Sejahtera sudah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 3/POJK.03/2016 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah pada Pasal 45 tetapi belum berjalan (2)Kepengawasan DPS belum optimal karena secara secara maksimal, kelembagaan tidak terpenuhi yaitu DPS hanya satu sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 3/POJK.03/2016 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah pada Pasal 39 ayat (2). Akan tetapi, DPS sudah melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Pasal 41. ii
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan berdasarkan prinsip operasionalnya bank dibedakan menjadi dua, yakni bank konvensional yang mendasarkan pada prinsip bunga dan bank berdasarkan prinsip syariah atau yang kemudian lazim dikenal dengan bank syariah. Bank syariah terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah atau yang saat ini disebut sebagai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.1 Dalam aktivitas operasional perbankannya berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip Syariah dan menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan kegiatan usaha BPRS sendiri tidak beda jauh dari kegiatan usaha bank syariah pada umumnya yang meliputi penghimpunan dan penyaluran dana serta layanan jasa, hanya saja ia lebih menekankan pada pembiayaan, yakni; menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi, tabungan berdasarkan prinsip wadiah atau mudharabah, deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah dan bentuk lain yang menggunakan prinsip wadiah atau mudharabah; melakukan penyaluran dana melalui transaksi jual- beli berdasarkan prinsip murabahah, istishna, ijarah, salam, dan jual beli 1 Suryani, "Sistem Perbankan Islam di Indonesia: Sejarah dan Prospek Pengembangan," Jurnal Muqtasid Vol. 3 No. 1 (Juli 2012), 125. 1
lainnya, pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip mudharabah, musyarakah, bagi hasil lainnya, pembiayaan lain berdasarkan prinsip rahn dan qardh; serta melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan BPR Syariah sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional.2 Isu tentang kepatuhan syariah senantiasa aktual di mana perbankan syariah dituntut untuk bersikap inovatif dan berorientasi pada bisnis, sebagaimana perbankan konvensional. Fakta ini mendorong perbankan syariah untuk mengambil posisi sedemikian rupa antara keharusan mengakomodasi tuntutan nasabah dan bisnis sebagaimana tersebut yang boleh jadi bertentangan dengan prinsip syariah dan keterikatan oleh apa yang disebut dengan kepatuhan syariah.3 Undang-Undang Perbankan baru mengelaborasi Dewan Syariah Nasional (DSN) yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan fungsi utama mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam. Untuk keperluan itu DSN membuat panduan produk keuangan syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Untuk menjalankan fungsi tersebut DSN mempunyai tugas dan kewenangan memastikan kesesuaian antara produk, jasa dan kegiatan usaha bank syariah dengan prinsip syariah. DSN juga bertugas menetapkan anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada setiap lembaga keuangan syariah dan memberikan fatwa terkait kegiatan usaha dan produknya. Pengawasan produk- 2 Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 3 Ja'far Baehaqi, "Kerangka Yuridis Kepatuhan Syariah Dalam Operasional Perbankan Syariah di Indonesia," Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam Vol. 7, No.1 (April 2017), 192. 2
produk lembaga keuangan syariah dilaksanakan oleh DPS.4 Ayat al-quran yang melandasi prinsip ini adalah sebagai berikut:
Artinya: "Hai orang-orang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perdagangan yang dilakukan dengan suka sama suka diantara kalian". (Q.S An-Nisa : 29).5 Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Pasal 45 berbunyi: "Dalam melaksanakan kegiatan usaha BPRS wajib menerapkan Prinsip Syariah dan prinsip kehati- hatian."6 Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa dalam melaksanakan kegiatan usaha termasuk pembiayaan maka BPRS harus menerapkan prinsip syariah. Sedangkan pada Pasal 41 dijelaskan bahwa DPS bertugas dan bertanggungjawab memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi penerapan Prinsip Syariah dalam penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya. Masyarakat secara awam masih banyak yang menganggap sama antara bank syariah dan bank konvensional, dan masyarakat hanya ingin pembiayaan yang diajukan segera dicairkan tanpa peduli apakah patuh dengan prinsip syariah atau tidak. Sedangkan bagi mereka yang paham mengenai kepatuhan 4 Ibid, 194. 5 Depag RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Semarang: Karya Toha Putra), 83. 6 Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 3/POJK.03/2016 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, 29. 3
syariah, malah cenderung menuding bahwa bank syariah itu tidak syariah dan sama saja dengan bank konvensional.7 Pada praktik pembiayaan dengan akad murabahah maka BPRS Mitra Mentari Sejahtera membeli barang dari supplier yang telah ditunjuk oleh bank dan/atau nasabah dan selanjutnya pada saat yang sama bank menjual barang tersebut, jika pihak bank tidak mencari suppliernya sendiri dan menggunakan akad wakalah yaitu mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang tersebut maka potensi permainan nasabah dalam menggunakan pembiayaannya bisa dilakukan dan hal itu menjadi hambatan bagi bank untuk menerapkan prinsip syariah. 8 Hal yang perlu diteliti disini adalah apakah bank sudah menerapkan prinsip syariah dalam melakukan segala aspek pengelolaannya termasuk transaksi yang terjadi pada pembiayaan tersebut sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang telah dijelaskan diatas. Sedangkan Dewan Pengawas Syariah yang mengawasi penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaan kegiatan operasional di BPRS Mitra Mentari Sejahtera hanya satu, padahal sesuai Pasal 39 bahwa jumlah DPS paling sedikit adalah dua dan berkedudukan di kantor pusat BPRS. Akan tetapi, DPS sudah melakukan tugas dan wewenangnya secara optimal yaitu mengawasi proses pengembangan produk, melakukan review secara berkala setiap 3 bulan sekali, minta berkas yang sifatnya uji petik dan interview dengan pihak operasional. 7 Rudi Candra Setiawan, Hasil Wawancara, Ponorogo. 20 November 2019. 8 Ibid. 4
Dari uraian diatas, jelas bahwa BPRS Mitra Mentari Sejahtera dalam menjalankan fungsi dan tugasnya harus bekerja dengan sebaik mungkin, bank syariah sebagai bank yang anti riba atau bunga berdasarkan prinsip syariah. Untuk itu perlu adanya Dewan Pengawas Syariah yang dapat mengawasi kegiatan operasional bank sehari-hari apakah sesuai dengan aturan syariah atau tidak. Inilah yang menjadi landasan penulis untuk mengangkat tema tersebut dalam penulisan skripsi dengan judul "Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 3/POJK.03/2016 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Terhadap Penerapan Kepatuhan Syariah Di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo" B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah terhadap penerapan prinsip syariah pada pembiayaan di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo? 2. Bagaimana implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah terhadap kepengawasan Dewan Pengawas Syariah di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo? C. Tujuan Penelitian Tujuan dilakukannya penelitian ini agar memperoleh hasil penelitian yang dapat digunakan secara umum dan dapat memberikan pengetahuan 5
kepada peneliti khususnya dan kepada pembaca pada umumnya. Penelitian yang berbasis field research bertujuan : 1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah terhadap penerapan prinsip syariah pada pembiayaan di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo 2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah terhadap kepengawasan Dewan Pengawas Syariah di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo. D. Manfaat Penelitian Dalam penulisan skripsi ini, penulis berharap proposal skripsi ini dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi pembaca, diantaranya: 1. Kegunaan Teoritis Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perbankan syariah baik bagi peneliti sendiri maupun pembaca. 2. Kegunaan Praktis Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam mengambil keputusan agar lebih cermat dalam melakukan transaksi pembiayaan dengan BPRS. Selanjutnya dapat dijadikan masukan bagi BPRS Mitra Mentari Sejahtera untuk mengkaji ulang penerapan kepatuhan syariah dan pengawasan terhadap produk-produk yang terdapat didalamnya. 6
E. Telaah Pustaka Telaah pustaka adalah telaah literatur terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan topik dan masalah penelitian. Maka dari itu, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik dan masalah penelitian ini, yakni: Pertama, skripsi karya Nur Hibatullah Ahmad yang berjudul "Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pengawasan di KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera", dengan kesimpulan bahwa DPS KSPPS BMT Kube Colomadu cukup efektif. Dikarenakan telah menjalankan peran dan tugasnya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI maupun PAS BMT Indonesia. Efektifitas peran DPS dapat dilihat dalam laporan pengawasan yang meliputi : melakukan kegiatan sabtu aktif, pemeriksaan akad-akad secara berkala, pembinaan kepada seluruh pengurus, pengawas, pengelola, dan bahkan DPS dengan mengundang Tim Ahli dari Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI) UNS. Merencanakan akan mengundang Tim Ahli dari PSEI UNS setiap semester, dan semua produk baru dan semua proposal Baitul Maal baru akan dapat dilaksanakan oleh KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera setelah mendapat persetujuan DPS. 9 Kedua, skripsi karya Mariana Ulfa yang berjudul "Analisis Maslahah Terhadap Pembiayaan Akad Murabahah di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo", dengan kesimpulan bahwa Legal Draft pada pembiayaan akad di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo ditinjau dengan maslahah terkait dengan persyaratan pengajuan, kontrak baku akad murabahah dan jaminan 9 Nur Hibatullah Ahmad, "Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pengawasan di KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera," Skripsi (Surakarta: IAIN Surakarta, 2017). 7
8 secara keseluruhan telah mengandung unsur maslahah didalamnya, yang berupa (لاملا ظفح) pemeliharaan harta. Karena adanya legal draft tersebut dapat dijadikan sebagai antisipasi agar tidak terjadinya kredit macet. Klausula- klausula baku pada pembiayaan akad murabahah di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo ditinjau dengan maslahah, klausula-klausula ini juga mengandung unsur maslahah. Klausula baku tersebut dibuat untuk menertibkan nasabah dalam melakukan pembayaran utang murabahah kepada bank. Nilai- nilai maslahah yang terkandung di dalam legal draft serta klausula baku ini yaitu maslahah hajjiyah (kemaslahatan sekunder), yang berupa sarana untuk mempermudahkan nasabah dan juga bank dalam melakukan pembiayaan akad murabahah agar tidak terjadinya wanprestasi oleh salah satu pihak yang mana akan merugikan pihak lainnya.10 Ketiga, skripsi karya Masliana yang berjudul "Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Pengawasan Pelaksanaan Kontrak Di Bank Syariah (Studi Pada Bank BRI Syariah)", dengan kesimpulan bahwa kedudukan dan fungsi DPS dalam pembuatan draft kontrak Bank BRI Syariah telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia bagian dewan pengawas syariah pasal 47. Secara umum hal yang dilakukan DPS terkait dengan pembuatan draft kontrak yang ada di Bank BRI Syariah adalah mengawasi segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan akad-akad yang ada di bank. Pengawasan tersebut juga berwujud seperti membakukan dan mengesahkan standar akad, yang akan berlaku nasional dalam arti berlaku di semua cabang BRI 10 Mariana Ulfa, "Analisis Maslahah Terhadap Pembiayaan Akad Murabahah Di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo," Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).
9 Syariah, juga membantu pihak legal dalam mensosialisasikan ke cabang- cabang Bank BRI Syariah ke account-account officer di daerah-daerah. Sedangkan peran utama DPS dalam mengawasi pelaksanaan kontrak di Bank BRI Syariah, yang juga dibuat dengan melibatkan DPS diantaranya memeriksa dan mengawasi, dalam artian memastian bahwa pelaksanaan kontrak yang ada di bank telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. DPS memonitoring secara langsung pelaksanaan kontrak yang ada di BRI Syariah tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis menilai bahwasanya dengan ketiga anggota DPS yang terdiri dari ahli ilmu fiqih dan ahli dalam ilmu perbankan sehingga dapat saling bersinergi dengan baik. Sehingga kinerja DPS dalam pengawasan pelaksanaan kontrak yang ada di BRI syariah telah berfungsi sebagaimana mestinya. Dalam arti maksimalnya fungsi dan peran disini, hal ini bias terlihat dari laporan pengawasan yang mereka serahkan pada stakeholdernya yaitu Bank Indonesia, DSN-MUI, dan RUPS Bank BRI Syariah.11 G. Metode Penelitian Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Cara ilmiah, berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis. 11 Masliana, "Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Pengawasan Pelaksanaan Kontrak Di Bank Syariah (Studi Pada Bank BRI Syariah)," Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011). Suryani, "Sistem Perbankan Islam di Indonesia: Sejarah dan Prospek Pengembangan," Jurnal Muqtasid Vol. 3 No. 1 (Juli 2012), 125.
Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.12 Untuk mencapai sasaran yang tepat dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian a. Jenis Penelitian Dalam penelitian ini penulis mengambil jenis penelitian lapangan (field research), penelitian lapangan menggunakan studi kasus dan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistik apa yang terjadi di masyarakat. Dengan kata lain penelitian lapangan (field research) itu pada umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah praktik dalam kehidupan sehari-hari.13 Jadi penelitian ini dilakukan secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang valid terhadap penerapan kepatuhan syariah di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo. b. Pendekatan Penelitian Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk 12 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D (Bandung : Alfabeta, 2016), 2. 13Aji Damanuri, Metode Penelitian Muamalah (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010), 5. 10
meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian kualitatif ini merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis.14 2. Kehadiran Peneliti Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sangat diperlukan, karena peneliti bertindak sebagai pengamat penuh sekaligus sebagai pengumpul data. Dalam penelitian ini kehadiran peneliti diketahui statusnya sebagai peneliti oleh informan. Oleh karena itu penulis hadir secara langsung untuk mengamati penerapan kepatuhan syariah di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo.15 3. Lokasi Penelitian Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi untuk melakukan penelitian mengenai Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah terhadap penerapan kepatuhan syariah adalah di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo. 14Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2000), 33. 15M. Djunaidi, Metode Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 165. 11
4. Data dan Sumber Data a. Data Data dalam penelitian ini adalah data tentang penerapan kepatuhan syariah di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo. b. Sumber Data Sumber data adalah sumber dari mana data itu diperoleh. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) Sumber data primer Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari sumber pertama. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual dan kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil penguji.16 Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dengan menggunakan metode wawancara atau interview yang dilakukan dengan para pihak terkait. Adapun yang menjadi data primer di BPRS Mitra Mentari Sejahtera adalah pegawai yang ada disana. 2) Sumber data sekunder Data sekunder adalah data yang didapat dari sumber kedua. Data ini merupakan data pelengkap yang nantinya secara tegas di korelasikan dengan data primer, antara lain dalam wujud buku, jurnal 16 Gabriel Amin Silalahi, Metode Penelitian dan Study Kasus (Sidoarjo: Citra Media, 2003), 57. 12
dan undang-undang.17 Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari literatur-literatur ilmiah maupun karya ilmiah. 5. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.18 Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah) dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara dan dokumentasi:19 1. Observasi Observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan dengan jalan mengadakan pengamatan yang disertai dengan pencatatan- pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran yang dilakukan secara langsung pada lokasi yang menjadi objek penelitian. Pengamatan yang dilakukan peneliti harus berpijak pada jalur tujuan penelitian yang dilakukan, serta dilakukan secara sistematis melalui perencanaan yang matang. Pengamatan dimungkinkan berfokus pada fenomena sosial ataupun perilaku-perilaku sosial, dengan ketentuan pengamatan itu harus tetap selaras dengan judul, tipe judul dan tujuan judul. Berdasarkan keterlibatan pengamat dalam kegiatan-kegiatan orang yang diamati, 17 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), 12. 18 Ibid, Sugiono, Penelitian Kualitatif, 224. 19 Ibid., 225. 13
14 observasi yang dilakukan peneliti adalah menggunakan observasi partisipan. Menurut Sugiyono dalam bukunya Irawan Soeharto, observasi partisipan adalah peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Dimana peneliti melibatkan diri atau berinteraksi pada kegiatan yang dilakukan subyek dalam lingkungannya dengan mengumpulkan data secara sitematis dari data yang diperlukan. Sehingga tidak dianggap orang asing, melainkan sudah warga sendiri.20 2. Wawancara Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual.21 Orang yang mengajukan pertanyaan dalam proses wawancara disebut pewawancara (interview) dan yang diwawancarai disebut narasumber. Dalam hal ini wawancara dilakukan langsung dengan narasumber yang terkait dengan penelitian ini. 3. Dokumentasi Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi: buku-buku yang relevan, peraturan- peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter data yang relevan penelitian. Dengan teknik dokumentasi ini, peneliti dapat 20 Irawan Soeharto, Metode Penelitian Soaial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 69. 21 Sudaryono, Metodologi Penelitian (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017), 212.
memperoleh informasi bukan dari narasumber, tetapi mereka memperoleh informasi dari macam-macam sumber tertulis lainnya atau dari dokumen yang ada pada informan dalam bentuk peninggalan budaya dan karya seni maupun karya pikir. Metode dokumen dalam penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian kemudian ditelaah secara mendalam sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian. Pada penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang berupa dokumen atau catatan-catatan yang ada di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo. Di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo meliputi struktur organisasi, prosedur pembiayaan dan dokumen yang terkait lainnya. Dokumen ini penulis gunakan untuk mendapatkan data-data yang berupa catatan-catatan yang tersimpan dari dokumen-dokumen yang penulis perlukan untuk mendapatkan informasi yang belum penulis dapat ketika melaksanakan wawancara dan observasi.22 Dokumentasi penulis juga berupa pengambilan gambar yang dilakukan penulis ketika melakukan wawancara di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo. 22 S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif (Bandung: Transito, 1996), 10. 15
16 6. Analisis Data Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam katagori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.23 Disini penulis mengamati kejadian di lapangan, baru kemudian dibandingkan dengan teori Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah kemudian dianalisa dan akhirnya ditarik suatu kesimpulan. Dalam skripsi ini, penulis berangkat dari penerapan kepatuhan syariah yang terjadi di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo, yaitu apakah di BPRS tersebut benar-benar sudah menerapkan kepatuhan syariah atau belum. Dengan alasan latar belakang tersebut maka penulis berusaha untuk menganalisis penerapan yang ada ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. 7. Pengecekan Keabsahan Data Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan menggunakan kriteria kredibilitas. Kredibilitas data dapat ditentukan dengan beberapa teknik agar keabsahan data dapat dipertanggung jawabkan. Data atau 23 Ibid, Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, 244.
17 informasi yang telah dikumpulkan dalam suatu penelitian kualitatif perlu diuji keabsahannya (kebenarannya) melalui teknik-teknik berikut: a. Perpanjangan Pengamatan Peneliti tinggal di lapangan sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Perpanjangan pengamatan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini setelah dicek kembali pada sumber data asli atau sumber data lain yang tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga dapat diperoleh data yang pasti kebenarannya.24 Dalam perpanjangan pengamatan ini, peneliti kembali ke lapangan untuk memastikan data yang diperoleh sudah benar atau masih ada yang perlu diperbaiki atau ditambahkan. b. Triangulasi Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber adalah langkah pengecekkan kembali data-data yang diperoleh dari informan dengan cara menanyakan kebenaran data atau informasi kepada informan satu dengan informan lain. Peneliti 24 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2008), 271.
18 menggunakan beberapa orang informan tambahan selain informan utama untuk mengecek kebenaran data dari informan utama. Triangulasi teknik adalah teknik umtuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Triangulasi waktu adalah teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data pada waktu yang berbeda. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan triangulasi teknik, misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda.25 H. Sistematika Pembahasan Untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman dalam penelitian ini, penulis mengelompokkan menjadi V (lima) bab. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut: 25 Ibid.
19 BAB I : PENDAHULUAN Berisi mengenai penjelasan secara umum dan gambaran tentang isi skripsi diantaranya berisi tentang: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan. Dan juga berisi metode penelitian meliputi pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data. Disertai sistematika pembahasan. BAB II : KEPATUHAN SYARIAH DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR: 3/POJK.03/2016 TENTANG BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH Dalam bab ini memaparkan tentang landasan teori yang nantinya akan digunakan untuk menganalisa permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Teori yang digunakan yaitu tentang kepatuhan syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 3/POJK.03/2016 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. BAB III : DESKRIPSI PENERAPAN KEPATUHAN SYARIAH DI BPRS MITRA MENTARI SEJAHTERA PONOROGO Bab ini merupakan objek pembahasan yang di dalamnya dibahas tentang penerapan kepatuhan syariah pada praktik pembiayaan dan kepengawasan Dewan Pengawas Syariah di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo.
20 BAB IV: ANALISIS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR: 3/POJK.03/2016 TENTANG BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH TERHADAP PENERAPAN KEPATUHAN SYARIAH DI BPRS MITRA MENTARI SEJAHTERA PONOROGO Bab keempat membahas tentang analisa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 3/POJK.03/2016 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah terhadap penerapan kepatuhan syariah pada praktik pembiayaan dan kepengawasan Dewan Pengawas Syariah di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo. BAB V: PENUTUP Bab ini berisi pemaparan kesimpulan dan saran dari hasil analisis data yang berkaitan dengan penelitian. Bab ini berfungsi untuk mengetahui hasil dari pembuktian teori.
BAB II KEPATUHAN SYARIAH DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR: 3/POJK.03/2016 TENTANG BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH A. Kepatuhan Syariah Kepatuhan syariah adalah ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, artinya bank dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam.1 Menurut Veithzal, kepatuhan syariah adalah kesesuaian antara kegiatan operasi bank Islam dengan prinsip Islam melalui beberapa langkah yaitu dengan mendapatkan pengakuan formal dari Dewan Syariah tentang kesesuaian semua produk-produk bank tersebut dengan syariah, kemudian dengan memastikan bahwa semua produknya berjalan sesuai dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah.2 Prinsip syariah itu sendiri merupakan prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.3 1 Siti Maria Wardayati, "Implikasi Shariah Governance terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah", Journal Walisongo Vol. 19, No.1 (Mei 2011), 17. 2 Veithzal Rivai dan Rizki Ismail, Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Praktisi dan Mahasiswa (Jakarta: RajaGrafindoPersada, 2013), 225. 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 ayat 13. 21
Kepatuhan terhadap prinsip syariah merupakan syarat mutlak yang harus dilaksanakan oleh lembaga keuangan yang melaksanakan prinsip syariah. Kepatuhan terhadap prinsip syariah adalah pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam semua kegiatan yang dilakukan sebagai wujud dari karakteristik lembaga itu sendiri, termasuk dalam hal ini bank syariah. Keberadaan bank syariah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Islam akan pelaksanaan ajaran Islam secara menyeluruh. Sehingga jika melihat dari sudut pandang masyarakat pengguna jasa bank syariah, kepatuhan syariah merupakan inti dari integritas dan kredibilitas bank syariah. Keyakinan dan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah didasarkan dan dipertahankan melalui pelaksanaan prinsip hukum Islam yang diadaptasi dalam aturan operasional institusi tersebut. Jika tanpa adanya kepatuhan terhadap prinsip syariah, maka masyarakat akan kehilangan keistimewaan yang mereka cari sehingga akan berpengaruh pada keputusan mereka untuk memilih ataupun terus melanjutkan pemanfaatan jasa yang diberikan oleh bank syariah.4 Ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah akan berdampak negatif terhadap citra bank syariah dan berpotensi untuk ditinggalkan oleh nasabah potensial ataupun nasabah yang telah menggunakan jasa bank syariah sebelumnya. Pelaksanaan prinsip syariah dalam bank syariah adalah pelarangan riba dalam transaksi, investasi bisnis yang halal, bebas dari unsur gharar (spekulasi atau ketidakpastian yang tidak masuk akal), pembayaran 4 M. Suyanto, "Pengaruh Pelaksanaan Prinsip Syariah terhadap Kinerja dan Kesejahteraan Masyarakat dalam Lingkungan Kegiatan Bank Syariah di Indonesia", STIE IEU Yogyakarta: OPTIMAL. Vol. 4, Nomor 1 (Oktober 2006), 27. 22
zakat oleh bank untuk masyarakat dan semua aktivitas harus sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.5 B. Pembiayaan dalam Perbankan Syariah Dalam masyarakat Indonesia, selain dikenal istilah utang-piutang, juga dikenal istilah kredit dalam perbankan konvensional dan istilah pembiayaan dalam perbankan syariah. Utang-piutang biasanya digunakan oleh masyarakat dalam konteks pemberian pinjaman kepada pihak lain. Seseorang yang meminjamkan hartanya kepada orang lain, maka ia dapat disebut telah memberikan utang kepadanya. Adapun istilah kredit atau pembiayaan lebih banyak digunakan oleh masyarakat pada transaksi perbankan dan pembelian yang tidak dibayar secara tunai. Secara esensial, antara utang dan kredit atau pembiyaan tidak jauh berbeda dalam pemaknaannya di masyarakat.6 Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan.7 Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional. Dalam perbankan syariah, return atas 5Ana Zainul Anwar dan Mohammad Yunies Edward, "Analisis Syariah Compliance Pembiayaan Murabahah pada Gabungan Koperas BMT Mitra Se-Kabupaten Jepara", Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNISNU Jepara (2016), 257. 6 Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah", Jurnal Penelitian Vol. 9, No. 1 (Februari 2015), 184. 7 M. Nur Rianto Al-Arif, Pengantar Ekonomi Syariah-Teori dan Praktik (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 353. 23 telah
pembiayaan tidak dalam bentuk bunga, akan tetapi dalam bentuk lain sesuai dengan akad-akad yang disediakan di bank syariah. Dalam Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Di dalam perbankan syariah, istilah kredit tidak dikenal, karena bank syariah memiliki skema yang berbeda dengan bank konvensional dalam menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Sifat pembiayaan, bukan merupakan utang-piutang, tetapi merupakan investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha. Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Di dalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah.8 Istilah pembiayaan pada intinya berarti I believe, I Trust, saya percaya, saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang berarti (trust) berarti lembaga pembiayaan selaku s}a>h}ib alma>l menaruh kepercayaan kepada 8 Ismail, Perbankan Syariah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 106. 24
seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat- syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.9 Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat merupakan individu, pengusaha, lembaga, badan usaha, dan lain- lain yang membutuhkan dana. Secara perinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain: 1. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang dan jasa 2. Pembiayaan merupakan alat tukar yang dipakai untuk memanfaatkan idle fund. Bank dapat mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Pembiayaan merupakan satu cara untuk mengatasi gap antara yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana. Bank dapat memanfaatkan dana yang idle untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Dana yang berasal dari golongan yang kelebihan dana, apabila disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana, maka akan efektif, karena dana tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dana. 3. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga, ekspansi pembiayaan akan mendorong meningkatnya jumlah uang yang beredar dan peningkatan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga. 9 Ibid, Rahmat, "Konsep Pembiayaan", 185. 25
4. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.10 Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syariah harus memenuhi dua aspek yang sangat penting, yaitu: 1. Aspek syar'i, di mana dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah, bank syariah harus tetap berpedoman pada syariah Islam, antara lain tidak mengandung unsur maysi>r, garar, riba, serta bidang usahanya harus halal. 2. Aspek ekonomi, yakni dengan tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan, baik bagi bank syariah maupun bagi nasabah bank syariah.11 C. Otoritas Jasa Keuangan Pengaturan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah selama mendasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang menjadi materi muatan dalam berbagai Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Ketentuan persyaratan minimum akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana termuat dalam PBI dimaksud disusun berpedoman kepada fatwa yang diterbitkan oleh DSN-MUI dengan memberikan penjelasan lebih rinci aspek 10 Ibid, Ismail, Perbankan, 108. 11 Ibid, Rahmat, "Konsep Pembiayaan", 186. 26 ini
teknis perbankan guna menyediakan landasan hukum yang cukup memadai bagi para pihak yang berkepentingan.12 Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah secara internal, khususnya terkait dengan aspek ketaatan terhadap prinsip syariah (sharia complience) juga mendapatkan pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah merupakan representasi dari Dewan Syariah Nasional yang khusus mengawasi bank ditinjau dari aspek syariah. Menurut Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, pengawasan terhadap bank tidak selamanya berada di Bank Indonesia. Dalam pasal tersebut ditetapkan bahwa tugas mengawasi bank akan dialihkan kepada lembaga pengawasan sektor jasa keuangan independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang selambat-lambatnya 31 Desember 2002. Tugas yang dialihkan kepada lembaga ini tidak termasuk tugas pengaturan bank serta tugas yang berkaitan dengan perizinan. Sampai dengan akhir 2002 amanah dari Undang-Undang Bank Indonesia ini belum terealisasi dan baru terealisasi pada tahun 2011 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 telah membentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana diatur dalam undang- undang dimaksud. Lembaga tersebut melaksanakan kegiatan di sektor 12 Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, Perbankan Syariah (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 278. 27
28 Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Keuangan lainnya.13 Setelah adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang diundangkan tanggal 22 November 2011, pengaturan dan pengawasan sektor perbankan yang semula berada pada Bank Indonesia sebagai bank sentral dialihkan pada OJK. OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Dalam official website disebutkan bahwa visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Adapun yang misi OJK adalah: (1) Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan dan akuntabel; (2) Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan (3) Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.14 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan juga mengatur adanya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang terdapat pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, 13 Ibid, 279. 14 Ibid, 280.
maka dalam upaya mengimplementasikan pembiayaan ini terdapat beberapa ketentuan, antara lain: Ketentuan mengenai kewajiban bank untuk menerapkan prinsip syariah dalam melakukan praktik pembiayaan yaitu Pasal 45, yang berbunyi: "Dalam melaksanakan kegiatan usaha BPRS wajib menerapkan Prinsip Syariah dan prinsip kehati-hatian."15 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.16 Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.17 Ketentuan mengenai pengawasan Dewan Pengawas Syariah di BPRS dijelaskan dalam Pasal 41 sebagai berikut: (1) DPS bertugas dan bertanggungjawab memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi penerapan Prinsip Syariah dalam penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya. (2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi antara lain: a. mengawasi proses pengembangan produk baru BPRS; 15 Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 3/POJK.03/2016 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, 29. 16 Ibid, 3. 17 Ibid, 4. 29
b. meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru BPRS yang belum ada fatwanya; c. melakukan tinjauan (review) secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BPRS; dan d. meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja di BPRS dalam rangka pelaksanan tugasnya. (3) Tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai pedoman pelaksanaan tugas DPS yang berlaku.18 Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.19 Ketentuan lain yang berkaitan dengan DPS dijelaskan pada Pasal 39 sebagai berikut: (1) BPRS wajib membentuk DPS yang berkedudukan di kantor pusat BPRS. (2) Jumlah anggota DPS paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang. (3) DPS dipimpin oleh seorang ketua yang berasal dari salah satu anggota DPS.20 18 Ibid, 27. 19 Ibid, 4. 20 Ibid, 26. 30
31 D. Pengertian Pengawasan Pengawasan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa tugas/pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kebijaksanaan yang telah digariskan dan perintah (aturan) yang diberikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "pengawasan" berarti penilikan atau penjagaan.21 Sedangkan dalam istilah umum pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen yang khusus berupaya agar rencana yang sudah ditetapkan dapat tercapai sebagaimana mestinya.22 Dalam Bahasa Inggris terdapat dua istilah yang digunakan untuk pengawasan yaitu control dan supervision. Keduanya diterjemahkan dengan pengawasan dan pengendalian. Pengertian ini lebih luas karena tidak hanya sekedar pada kegiatan mengawasi dan melaporkan hasil kegiatan pengawasan, melainkan juga pengendalian seperti menggerakkan, memperbaiki dan meluruskan ke arah yang benar.23 Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen yang bertujuan untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Secara fungsional terdapat banyak sebutan pengawasan (controlling), seperti evaluating dan correcting, hanya saja pengawasan lebih banyak digunakan karena lebih mengandung konotasi yang mencakup penetapan standar, pengukuran kegiatan, dan pengambilan tindakan korektif.24 21 Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 108. 22 Sukarna, Dasar-Dasar Manajemen (Bandung: Mandar Maju, 1992), 360. 23 Dani El Qori, Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Bank Pembangunan Daerah (BPD) Daerah Istimewa Yogyakarta, Jurnal Studi Keislaman Vol. 1, No1 (September 2014), 272. 24 Hani Handoko, Manajemen (Yogyakarta: BPFE, 2003), 359.
32 Pengawasan adalah salah satu fungsi dalam manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Apabila pelaksanaan kerja berjalan tidak sesuai dengan standard perencanaan, maka tidak akan mencapai hasil yang diinginkan. Dengan demikian melalui pengawasan dapat diawasi sejauh mana penyimpangan, penyalahgunaan, kekurangan, penyelewengan, dan sebagainya.25 E. Dewan Pengawas Syariah Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan bagian struktur organisasi yang wajib adanya pada lembaga bank atau lembaga keuangan non bank yang menggunakan prinsip syariah. DPS diangkat oleh DSN atas usulan lembaga keuangan syariah. Oleh karenanya terdapat kewenangan DSN terhadap DPS dalam: 1. Memberikan atau mencabut rekomendasi keanggotaan DPS pada satu lembaga keuangan syariah 2. Mengeluarkan fatwa yang mengikat masing-masing DPS di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.26 Pada masa awal, anggota DPS perbankan hanya diusulkan oleh lembaga bank ke DSN-MUI untuk mendapatkan surat keputusan sebagai legalitas keanggotaannya. Setelah keluar Surat Keputusan DSN-MUI No.02 Tahun 2000, keanggotaan DPS dijadikan sebagai kepanjangan dari DSN yang 25 Zamani, Manajemen (Jakarta: Badan Penerbit IPWI, 1998), 132. 26 Ahmad Dahlan, Bank Syariah - Teori, Praktik, Kritik (Yogyakarta: Teras, 2012), 205.
legalitasnya ditingkatkan dalam mekanisme keanggotaan melalui uji kompetensi, yang dalam bahasa DSN untuk menghadiri "undangan silaturahmi calon anggota DPS". Berdasarkan pada keputusan tersebut, mekanisme keanggotaan DPS sebagai berikut: 1. Diusulkan oleh bank yang menjalankan prinsip syariah. Minimal 2 orang atau 3 orang 2. Nama-nama yang diusulkan kemudian diuji oleh Dewan Syariah Nasional. Calon DPS yang dianggap telah memenuhi standar, DSN akan mengeluarkan surat rekomendasi. Jika belum memenuhi standar, calon DPS diberikan waktu umtuk dipanggil ulang jika lembaga yang mengusulkan masih menghendakinya untuk menjadi DPS 3. Nama-nama yang telah mendapatkan rekomendasi akan mengikuti workshop ke-DPS-an. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat dan mengintegrasikan eksistensi DPS yang secara umum lebih banyak didominasi oleh pakar di bidang hukum Islam. Padahal pada konsep ideal, anggota DPS juga harus memahami prinsip dan kegiatan ekonomi di bidang perbankan. 4. Anggota DPS akan mendapatkan sertifikasi DSN jika telah dianggap memenuhi standar yang ditetapkan.27 Dasar hukum DPS menurut Peraturan Bank Indonesia: 1. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah. 27 Ibid, 206. 33
34 2. Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah yang lalu diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.7/35/PBI/2005 tanggal 29 September 2005 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah. 3. Peraturan Bank Indonesia No.8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari tentang perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional. Semua Peraturan Bank Indonesia (PBI) tersebut mewajibkan setiap Bank Syariah harus memiliki Dewan Pengawasan Syariah (DPS).28 Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Pasal 32 menyebutkan : 1. Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS. 2. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. 3. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah 28 pada tanggal 24 Januari 2020 pukul 10:43 WIB. diakses
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.29 Tugas DPS dapat diklasifikasikan pada dua aspek, yaitu: 1. Tugas utama yaitu mengawasi kegiatan usaha bank agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah, merujuk fatwa DSN-MUI atau Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) 2. Tugas kerja di bank yaitu garis kebijakan kerja harian DPS wajib mengikuti fatwa DSN yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa mengenai kesesuaian produk dan jasa bank dengan ketentuan dan prinsip syariah. Untuk dapat melaksanakan kedua tugas tersebut, bank syariah harus memberikan fasilitas ruang kerja supaya DPS dapat sinergi dangan lembaganya. DPS juga dianjurkan untuk dapat hadir di kantor secara reguler minimal 1 minggu 1 kali untuk mengkaji dan mendiskusikan berbagai produk yang dijalankan dan akan dikembangkan dari aspek hukum syariah. 29 diakses pada tanggal 24 Januari 2020 pukul 10:45 WIB. 35
BAB III DESKRIPSI PENERAPAN KEPATUHAN SYARIAH PADA PEMBIAYAAN DI BPRS MITRA MENTARI SEJAHTERA PONOROGO A. Profil BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo 1. Sejarah Berdirinya BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo didirikan pada tanggal 1November 2016 atas prakasa para pemegang saham, yaitu PT. Dana Matahari Utama sebanyak 88% dan perseorangan sebanyak 12%. Untukperseorangan dimiliki oleh bapak Burhanudin, bapak Amirudin dan bapak Badrudin yang ketiganya berdomisili di Ponorogo. Wacana pendirian BPRS sebenarnya sudah ada sejak 2012,namun karena beberapa sebab sehingga baru mulai merintis pada pertengahan 2012. Pada saat itu mulai diurus mengenai izin prinsipnya, dan pada November 2015 izin tersebut dikeluarkan oleh OJK. prinsiptersebut mengenai pembentukan jajaran direksi, dewan komisaris, DPS, serta izin pendirian PT. Tidak berhenti di sini, tahap selanjutnya adalah mengurus izin operasional dan diberi waktu selama 1 tahun, antara lain perihal modal, karyawan, asset, serta infrastuktur. Tentang modal sendiri minimal adalah sebanyak 6 miliar, 1 miliar untuk mengurus biaya operasional dan 5 miliar untuk biaya operasional selanjutnya. Perihal gedung diurus dan dicari sendiri oleh direktur utama, dan karyawan diseleksi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pihak 36 36 tahun Izin
BPRS. Kemudian pada November 2016 izin operasional tersebut turun, dan diberi waktu selama 30 hari untuk melakukan operasional perdana. Setelah itu, BPRS melakukan launching secara resmi pada tanggal 1 Desember 2016. Pada awalnya produk yang ditawarkan hanya mitra karya yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pegawai dengan menggunakan jaminan SK dengan sistem potong gaji. Namun setelah beberapa bulan produk tersebut dibatasi, yakni hanya instansi yang telah bekerjasama dengan pihak bank saja yang dapat mengajukan pembiayaan tersebut. Dan setelahitu muncul beberapa produk pembiayaan dan produk jasa lain. Produk pembiayaan yang lainnya yaitu mitra usaha. Pembiayaan tersebut diperuntukkan bagi pengusaha mikro dengan syarat usaha yang didirikannya minimal sudah berdiri dua tahun dan memiliki penghasilan yang tetap. Dalam perjalanannya, BPRS ini mengalami pertumbuhan yang cukup baik hingga bisa mencapai BEP (Break Even Point) pada bulan keenam operasionalnya, di mana rata-rata lembaga keuangan lainnya baru bisa mencapai BEP setelah satu tahun beroperasi. Dalam satu bulan rata-rata BPRS ini mengeluarkan biaya operasional sebesar 90 juta rupiah.1 2. Visi, Misi dan Tujuan BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo a. Motto Motto BPRS Mitra Mentari Sejahtera adalah menebar manfaat sesuai syariat. 1 Rudi Candra Setiawan, Hasil Wawancara, Ponorogo. 18 Oktober 2019. 37
b. Visi Visi BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo adalah menjadi lembaga keuangan syariah terbaik di Jawa Timur bagian barat. c. Misi Misi BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo adalah membangun ekonomi umat melalui pengembangan ekonomi syariah di Jawa Timur. d. Tujuan Tujuan BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo adalah menjalankan kegiatan usaha perbankan dengan prinsip syariah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya umat Islam di wilayah Kabupaten Ponorogo.2 3. Operasionalisasi di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo dibagi ke dalam beberapa manajemen, yaitu: a.Manajemen Pengimpunan Dana (Funding) Penghimpunan dana bisa juga dikatakan sebagai proses pencarian sumber dana bank. Yang dimaksud dengan sumber-sumber dana bank adalah sejumlah dana baik dari modal maupun DPK yang digunakan bank menjalankan bisnisnya. Penghimpunan dana merupakan salah satu kegiatan utama dari suatu lembaga keuangan. Penghimpunan dana bisa juga dikatakan sebagai proses pencarian sumber dana bank. Hal ini sesuai dengan fungsi bank bahwa kegiatan utamanya adalah mengenai 2Ibid. 38
2011), 17. perputaran uang. Adapun sumber dana bank syariah adalah sebagai berikut: 1) Dana pihak pertama, yaitu modal yang berasal dari para pemegang saham 2) Dana pihak kedua, yaitu dana yang berasal dari bantuan pihak lain 3) Dana pihak ketiga, yaitu dana yang berasal dari masyarakat luas.3 Adapun produk dari BPRS Mitra Mentari Sejahtera yang berupa penghimpunan dana adalah sebagai berikut: 1) Tabungan Mitra iB (Islamic Banking) Merupakan tabungan yang menggunakan prinsip wadi'ah yad- dhamanah. Nasabah menabung sejumlah dana di BPRS dan BPRS selaku pengelola dana diperkenankan untuk mengelola dana tabungan dan mengembalikan dana tabungan tersebut dalam jumlah yang sama apabila diminta kembali oleh nasabah. BPRS dapat memberikan bonus kepada nasabah sesuai kebijakan akan tetapi tidak diperjanjikan di awal. Ketentuan: a) Mengisi dan menandatangani aplikasi permohonan b) Menyerahkan fotocopy KTP/ SIM yang masih berlaku c) Setoran pertama minimal Rp 100.000 d) Setoran selanjutnya minimal Rp 10.000 e) Saldo minimal Rp 50.000.4 3Fahrur Ulum, Perbankan Syariah di Indonesia (Surabaya: Putra Media Nusantara, 39
2) Deposito Mitra iB (Islamic Banking) Deposito Mitra iB adalah produk simpanan yang penyetoran maupun penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan. Deposito Mitra iB menggunakan prinsip mudharabah, dengan nisbah bagi hasil yang sudah ditentukan oleh pihak BPRS Mitra Mentari Sejahtera dengan porsi pembagian nisbah nasabah bank sebagai berikut: a) 1 bulan nisbah 30:70 b) 3 bulan nisbah 30:70 c) 6 bulan nisbah 35:65 d) 12 bulan nisbah 40:60 Ketentuan: a) Mengisi dan menandatangani aplikasi permohonan b) Menyerahkan fotocopy KTP/ SIM yang masih berlaku c) Setoran pertama minimal Rp 500.000 d) Jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan.5 b. Manajemen Pembiayaan (Financing) Dalam Undang-undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 disebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak nasabah yang mewajibkan nasabah melunasi hutangnya. Pembiayaan adalah fasilitas yang diberikan BPRS kepada nasabahnya untuk 4Brosur, "BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo". 5Ibid. 40
menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh nasabah BPRS dan dana dihimpun berasal dari nasabah, dan mengenai sasaran pembiayaan ini diarahkan kepada faktor ekonomi yang memungkinkan untuk dibiayai.6 Saat ini di BPRS Mitra Mentari Sejahtera memiliki dua macam pembiayaan yang menggunakan prinsip murabahah, yakni Pembiayaan Mitra Usaha iB dan Pembiayaan Mitra Karya iB karena BPRS Mitra Mentari Sejahtera baru beroperasi pada tanggal 13 desember 2016. Murabahah sendiri berasal dari kata ribhu (keuntungan), adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan harga keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.7 Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah bertindak sebagai pembeli. Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, murabahah selalu dilakukan dengan pembayaran cicilan. Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sementara pembayaran dilakukan secara tangguh atau cicilan. Di BPRS Mitra Mentari Sejahtera menetapkan batasan pembiayaan, yaitu minimum pembiayaan Rp. 1.000.000 dan maksimum Rp. 1.000.000.000,00. 6 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2001), 20. 7 Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah di Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), 92. 41
1) Pembiayaan Mitra Karya iB Menggunakan prinsip murabahah atau jual beli. Pembiayaan khusus pegawai untuk memenuhi kebutuhan pembelian rumah, kendaraan, alat rumah tangga, bahan bangunan untuk renovasi rumah, dan berbagai kebutuhan lainnya. Pembayaran angsuran sangat mudah dengan sistem potong gaji melalui bagian keuangan perusahaan. Ketentuan: a) Mengisi dan menandatangani aplikasi permohonan b) Menyerahkan fotocopy KTP suami istri yang masih berlaku c) Menyerahkan fotocopy Kartu Keluarga d) Menyerahkan fotocopy Surat Nikah e) Menyerahkan fotocopy NPWP untuk pembiayaan 50 juta atau lebih f) Menyerahkan fotocopy SK pengangkatan pegawai awal dan akhir g) Menyerahkan dokumen jaminan asset h) Menyerahkan dokumen lainnya yang dibutuhkan BPRS.8 2) Pembiayaan Mitra Usaha iB Menggunakan prinsip murabahah atau jual beli. Pembiayaan bagi usaha mikro untuk memenuhi kebutuhan pembelian persediaan barang dagang, kendaraan pengangkut barang dagang, alat produksi penunjang usaha, bahan bangunan untuk perluasan tempat usaha, dan 8Brosur, "BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo". 42
berbagai kebutuhan lainnya. Proses pembiayaan cepat dengan margin kompetitif sehingga sesuai dengan kebutuhan pengembangan usaha. Ketentuan: a) Mengisi dan menandatangani aplikasi permohonan b) Menyerahkan fotocopy KTP suami istri yang masih berlaku c) Menyerahkan fotocopy Kartu Keluarga d) Menyerahkan fotocopy Surat Nikah e) Menyerahkan fotocopy NPWP untuk pembiayaan 50 juta atau lebih f) Menyerahkan dokumen jaminan asset g) Menyerahkan dokumen lainnya yang dibutuhkan BPRS.9 3) Pembiayaan Mitra Umrah iB Pembiayaan bagi nasabah yang ingin melakukan perjalanan umroh dengan dana terbatas. Memberikan kemudahan kepada nasabah berupa: a) Pembiayaan hingga 5 paket untuk keluarga terdekat b) Maksimum pembiayaan hingga 150 juta c) Uang muka ringan d) Jangka waktu pembiayaan fleksibel e) Dapat berangkat umroh meskipun pembiayaan belum lunas f) Bekerja sama dengan biro terpercaya g) Proses pembiayaan cepat dan mudah 9Ibid. 43
Ketentuan: a) Mengisi dan menandatangani aplikasi permohonan b) Menyerahkan fotocopy KTP suami istri yang masih berlaku c) Menyerahkan fotocopy Kartu Keluarga d) Menyerahkan fotocopy Surat Nikah e) Menyerahkan fotocopy NPWP untuk pembiayaan 50 juta atau lebih f) Menyerahkan dokumen jaminan g) Menyerahkan dokumen lainnya yang dibutuhkan BPRS h) Lolos verifikasi kelayakan pembiayaan oleh BPRS.10 c. Manajemen Jasa Manajemen jasa Lembaga Keuangan Syariah merupakan usaha lembaga keuangan untuk memberikan fasilitas dan kenyamanan lebih kepada nasabah atau mitranya. Tujuan pemberian jasa perbankan adalah untuk mendukung dan memperlancar dua kegiatan sebelumnya, yaitu penghimpunan dana dan penyaluran dana. Semakin lengkap jasa perbankan yang tersedia, maka bank semakin baik karena nasabah yang hendak melakukan beberapa transaksi bisa melakukannya hanya pada satu bank. Pada kedua transaksi sebelumnya, bank akan memperoleh imbalan dari bagi hasil ataupun margin, tetapi dari jasa ini bank akan memperoleh 10Ibid. 44
imbalan berupa fee karena menggunakan akad ija<rah. BPRS Mitra Mentari Sejahtera selama ini belum menjalankan manajemen jasa. 4. Struktur Organisasi BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo Jajaran kepengurusan BPRS Mitra Mentari Sejahtera: a. Dewan Pengawas Syariah 1) Ahmad Munir b. Dewan Komisaris 1) Moch Edy Prayitno 2) Edi Santoso c. Direktur : Rudi Candra Setiawan 1) Kabag Pemasaran: Kiki Rismayati 2) Kabag Operasional: Erlin Widyaningsih 3) Staf Pemasaran: Muh. Kasyful Abrori, Dimas Rega N. P 4) Teller: Dewanti Purwaning T, Cendika Fadlilatul M. 5) Costumer Sevice: Lutfi Maulana 6) Satuan Pengawasan Internal: Triani Etikawati11 B. Penerapan Kepatuhan Syariah pada Pembiayaan di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo Bank sebagai lembaga perantara jasa keuangan, yang tugas pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat, diharapkan dengan dana dimaksud dapat memenuhi kebutuhan dana pembiayaan yang tidak disediakan oleh dua lembaga sebelumnya, baik lembaga negara maupun swasta. 11Rudi, Hasil Wawancara. 45
Dalam kegiatan penyaluran dana, bank syariah melakukan investasi dan pembiayaan. Disebut investasi, karena prinsip yang digunakan adalah prinsip penanaman dana atau penyertaan, dan keuntungan akan diperoleh bergantung pada kinerja usaha yang menjadi objek penyertaan tersebut sesuai dengan nisbah bagi hasil yang diperjanjikan sebelumnya. Disebut pembiayaan karena bank syariah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukannya dan layak memperolehnya.12 Pada bagian ini penulis akan memaparkan tentang penerapan prinsip syariah pada pembiayaan di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Rudi Candra Setiawan selaku direktur BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo, berikut penjelasannya: "BPRS melaksanakan prinsip syariah dalam hal transaksi semua produk, kita berusaha menerapkan kepatuhan syariah dan prinsip kehati-hatian, kepatuhan syariah meliputi transaksi, nilai-nilai yang kita bangun dari penerapan edukasi, penawaran sampai ke pemeliharaan, yang dipelihara dari nasabah yaitu hubungan baiknya, melihat usahanya, dari awal inisiasi sampai menjaga hubungan, kita dalam koridor prinsip-prinsip syariah. Kalau pembiayaan jelas bagi hasilnya, mereka tanya bagi hasilnya berapa persen bank syariah itu, maka akan kita jelaskan dan kita edukasi dengan memberikan pengertian kalau patuh syariah itu seperti ini, misal pembiayaan dengan akad murabahah, kalau ingin patuh syariah maka harus memenuhi rukun dan syarat murabahah (penjual, pembeli, objek, harga, ijab kabul), saya jamin tidak akan telat kalau prinsipnya kehati-hatian, kita pasti kasih pengertian objeknya apa."13 Dari hasil kutipan wawancara diatas, dijelaskan bahwa di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati- hatian dalam berbagai transaksi dengan berbagai cara yang dilakukan, misalnya 12 Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah", Jurnal Penelitian Vol. 9, No. 1(Februari 2015), 185. 13 Rudi Candra Setiawan, Hasil Wawancara, Ponorogo. 20 November 2019. 46
pembiayaan dengan akad murabahah maka harus memenuhi syarat dan rukun murabahah tersebut. Selanjutnya menurut dari Ibu Erlin Widyaningsih bahwa dalam melakukan transaksi pembiayaan harus mempertimbangkan prinsip 6C (Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of Economy, Constrain) sebagaimana dijelaskan sebagai berikut: "Kalau di transaksi pembiayaan ini kita juga menerapkan prinsip kehati- hatian dimana bank tidak melayani semua nasabah yang mengajukan pembiayaan jadi kita pertimbangkan mulai dari karakter/akhlak dari calon nasabah, seberapa besar tingkat keyakinan calon nasabah terhadap usahanya sendiri, kemampuan calon nasabah dalam menjalankan usahanya apakah bisa meng-cover kewajibannya setiap bulannya atau tidak, jaminan yang diberikan oleh calon nasabah harus mampu meng-cover risiko bisnis calon nasabah, keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon nasabah, dan keadaan yang menghambat perkembangan usaha calon nasabah, jadi kita harus hati-hati dengan memperhatikan prinsip 6C (Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of Economy, Constrain). Sedangkan pelaku dari perbankan syariah diantaranya marketing, back office, legal officer sampai dengan pemutus itu tau hukum-hukum perbankan syariah dan melaksanakannya serta diawasi oleh DPS. Jika pembiayaannya dengan akad murabahah maka nasabah tidak menerima uang, nasabah menerima objek murabahahnya kemudian akan timbul akad nominal pada saat bank menjual objek itu kepada nasabah, nasabah juga diperiksa apakah usahanya bertentangan dengan syariah atau tidak."14 itu kita biayai, Selanjutnya menurut penjelasan dari Ibu Triani Etikawati sebagai berikut: "Kalau prinsip sesuai dengan akadnya, misalnya pembiayaannya itu jual beli maka pakai akad murabahah, kalau jasa maka pakai akad ijarah. Yang sesuai pinsip syariah itu diperhatikan sesuai dengan syariahnya sedangkan kalau prinsip kehati-hatian itu sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti OJK. Kepatuhan syariah diantaranya objeknya harus ada, misal murabahah maka objek yang dibeli harus ada, misal ijarah ya jasanya apa, contohnya berangkat umroh syariah itu 14 Erlin Widyaningsih, Hasil Wawancara, Ponorogo. 3 Februari 2020. 47
berarti ya kita biayai jasa perjalanan wisata umroh. Dan alur proses pembiayaan harus sesuai dengan prinsip syariah."15 Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa prinsip syariah merupakan yang sesuai dengan syariahnya seperti halnya akad sedangkan prinsip kehati-hatian merupakan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti halnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Menurut penjelasan dari Ibu Kiki Rismayati bahwa dalam menerapkan kepatuhan syariah harus sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan POJK sebagaimana berikut: "Kita menerapkan sesuai fatwa DSN-MUI dan POJK serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Setiap kali melakukan pembiayaan pastinya mengacu ke POJK dan fatwa DSN-MUI serta pertimbangan DPS. Prinsip syariah yaitu kita harus mengacu ke fatwa DSN-MUI sedangkan prinsip kehati-hatian lebih ke pertimbangan, analisa pembiayaan, analisa keuangan, jaminan, karakter dan lain-lain."16 Sedangkan menurut penjelasan dari Bapak Ahmad Munir selaku Dewan Pengawas Syariah bahwa di BPRS Mitra Mentari Sejahtera telah menerapkan prinsip syariah sebagaimana yang telah beliau kontrol dalam pelaksanaannya, yaitu: "Kepatuhan syariah disini meliputi akad maupun objek akad, kepatuhan syariah akan mengacu kepada fatwa DSN-MUI, hal-hal apa saja yang boleh dibiayai, prosedurnya bagaimana, disana akadnya yang paling dominan adalah akad murabahah maka kita harus mengontrol betul jangan sampai bank mengeluarkan uang, itu kan tidak boleh, disitulah letak riba terjadi karena sama saja bank menjual uang maka disana murni harus kita kontrol, ketika murabahah harus ada kuitansinya, kalau bank itu boleh maka harus ada akad wakalah lebih dahulu. Itulah kepatuhan syariah yang harus kita kontrol betul mulai dari akad, objeknya juga gitu yang boleh dibiayai apa saja, karena dalam fatwa DSN-MUI itu kan tidak boleh membiayai barang-barang yang tidak syar'i, selama uji petik saya, 15 Triani Etikawati, Hasil Wawancara, Ponorogo. 3 Februari 2020. 16 Kiki Rismayati, Hasil Wawancara, Ponorogo. 3 Februari 2020. 48
saya belum menemukan pelanggaran kepatuhan syariah, karena sebelum itu setiap ada transaksi pembiayaan selalu saya kontrol lebih awal, pembiayaan kita yang besar-besar itu di mitra organisasi. Penerapan kepatuhan syariah lainnya yaitu ketika direktur mau survei maka kita tidak boleh mematok global berapa biaya survei, misal survei dimana letaknya berapa km dan butuh bensin berapa sehingga dana survei disini harus benar-benar real cost. Nanti kita periksa neraca pengeluarannya, kita tidak boleh membebani sesuatu yang tidak boleh menjadi beban orang. Padahal kita namanya syariah, jangan sampai kita melakukan suatu ketidakjujuran, dosanya lebih besar daripada bank konvensional."17 Menurut keterangan diatas, sesuai dengan hasil uji petik bahwa BPRS belum pernah melakukan pelanggaran kepatuhan syariah dan DPS selalu menekankan untuk selalu jujur dalam melakukan transaksi dan tidak boleh membebani orang lain. BPRS Mitra Mentari Sejahtera menerapkan kepatuhan syariah dalam segala aspek pengelolaannya termasuk transaksi-transaksi yang terjadi pada pembiayaan seperti yang dijelaskan oleh Bapak Rudi Candra Setiawan sebagai berikut: "Mulai dari proses pemasaran kita sudah menerapkan prinsip syariah, misalnya: marketing memiliki akhlakul karimah dalam memperkenalkan diri, mengungkapkan produk-produk kita sampai dengan menggali keterangan nasabah itu dari potensinya kemudian alur kas nya, dari history usahanya sampai dengan analisanya, analisa harus jujur dan tidak itu ada manipulasi, data disajikan dengan apa adanya, setelah ternyata dikomitekan kemudian komite pembiayaan memutuskan nasabah yang mengajukan layak untuk dibiayai karena kemampuan bayarnya oke, maka akan terjadi transaksi pembiayaan. Misal akad murabahah, mengajukan pembiayaan untuk keperluan modal kerja sehingga butuh stok, bagaimana caranya kita beli stok supaya patuh secara syariah, kita cari suppliernya, kita mencari itu demi kepatuhan dengan syariah. Memang disisi lain ada fatwa DSN tentang wakalah, akan tetapi wakalah itu menjadikan peluang nasabah menyalahgunakan peruntukan pembiayaan. Contoh riil: pengajuan kita analisa misalnya 100 juta kita biayai dibayar 3 tahun, analisa diawal untuk modal kerja, secara internal sudah acc dari kita, kita jembatani dengan akad wakalah, 17 Ahmad Munir, Hasil Wawancara, Ponorogo. 10 Desember 2019. 49
sebenarnya wakalah juga sesuai dengan syariah tetapi wakalah itulah pintu masuknya penyalahgunaan yang tidak sesuai peruntukannya. Ternyata biar mudah, 100 juta tadi diberikan kepada nasabah untuk jadi wakil bank, wakalahnya sudah patuh syariah tetapi belum tentu uang 100 juta tadi dibelikan objek murabahah dan secara riil dia itu menerima uang meskipun ada wakalah, kalau kita tidak tahu suppliernya, barangnya dimana belum kita kuasai, maka itu dinamakan tidak patuh syariah. Kalau bisa kita menghindari wakalah, karena potensi penyelewengan itu besar jika tidak peduli akad. Jika tidak untuk beli stok dan perputaran usaha tersendat maka pembayaran angsuran akan telat juga, awal masalah ya disitu, ini merupakan persepsi BPRS Mitra Mentari Sejahtera karena kita mensinyalir bahwa potensi terjadinya penyalahgunaan penyaluran pembiayaan adalah dari akad wakalah."18 Jadi, BPRS Mitra Mentari Sejahetra sudah menerapkan prinsip syariah mulai dari proses pemasaran yaitu marketing yang memiliki akhlakul karimah dalam memperkenalkan diri, mengungkapkan produk-produk BPRS sampai dengan menggali keterangan nasabah kemudian dianalisa dan harus jujur serta tidak ada manipulasi, kemudian komite pembiayaan memutuskan apakah pengajuan pembiayaan tersebut layak atau tidak. Dan yang memiliki kewenangan untuk memutuskan komite pembiayaan adalah direksi dan komisaris sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Ahmad Munir sebagai berikut: "Sebenarnya saya tidak termasuk yang memutuskan pada komite pembiayaan. Akan tetapi, sharing informasi akan selalu kita lakukan. Saya disini ada dua posisi yaitu sebagai DPS untuk mengawasi kepatuhan syariah dan sebagai wakil dari pemilik bank yaitu organisasi perserikatan. Kalau sebagai DPS saja kan asal syariahnya terpenuhi ya oke tapi karena saya memiliki 2 posisi tadi maka secara non formal iya saya ikut terjun dalam komite pembiayaan meskipun sebenarnya saya tidak memiliki wewenang untuk ikut proses komite pembiayaan karena kalau komite pembiayaan itu kan direksi dan komisaris."19 18 Rudi, Hasil Wawancara. 19 Ahmad, Hasil Wawancara. 50
Secara non formal, DPS juga ikut terlibat dalam proses komite pembiayaan karena DPS di BPRS Mitra Mentari Sejahtera juga memiliki posisi sebagai wakil dari pemilik bank yaitu organisasi perserikatan. Dalam menerapkan kepatuhan syariah, BPRS Mitra Mentari Sejahtera juga mengalami hambatan dari segi internal maupun dari segi eksternal sebagaimana penjelasan berikut: "Banyak hambatan dalam menerapkan kepatuhan syariah, yaitu sumber daya insani yang kurang memahami prinsip-prinsip pelayanan dalam hal perbankan syariah, antara lain: 1. Hambatan dari segi internal diantaranya sumber daya manusia kadang tidak tahu awalnya, tidak peduli dengan kepatuhan syariah, dan memanipulasi suatu akad. Tetapi di BPRS ini tidak ada yang kategori tidak peduli dan memanipulasi tersebut. Kalau sumber daya manusia tidak tahu itu wajib bagi lembaga atau bahkan manajerialnya, bahkan ke seluruh pengurus untuk mengedukasi sumber daya insani nya supaya paham prinsip-prinsip syariah itu dari dasar, supaya mereka dalam bekerja mengimplementasikan bisnis syariah itu yang dilandasi dengan pengetahuan syariah. 2. Hambatan dari segi eksternal yaitu masyarakat secara awam masih menganggap sama antara bank konvensional dan bank syariah, jadi kalaupun kita sudah mengedukasi mereka bagaimana prinsip syariah itu tetapi anggapannya masih tetap sama. Tantangannya masyarakat itu bukan terletak pada penolakan tetapi ketidakpedulian calon nasabah tentang kepatuhan syariah, nasabah yang merasa paham maka mereka cenderung menuding bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional dan bank syariah ini tidak syariah. Kita sudah berusaha patuh dengan syariah, kita juga ada yang tetapi, mengawasi yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS). Akan masyarakat tetap berpendapat bahwa bank syariah sebenarnya tetap makan bunga juga. Jadi, kita punya tantangan dari internal maupun dari eksternal. Bahkan, yang belum tahu juga sudah punya mindset sendiri bahwa antara bank syariah dan bank konvensional adalah sama, padahal semangat kita bahwa lembaga keuangan syariah ini ingin bertransaksi yang patuh dengan syariah."20 Menurut penjelasan diatas, bahwa bank mengalami hambatan dalam menerapkan prinsip syariah diantaranya yaitu sumber daya manusia yang 20 Rudi, Hasil Wawancara. 51
kurang memahami prinsip-prinsip pelayanan dalam hal perbankan syariah dan juga mindset masyarakat yang menganggap sama antara bank syariah dan bank konvensional. Dalam menerapkan kepatuhan syariah, BPRS Mitra Mentari Sejahtera juga melaksanakan pembayaran zakat sebagaimana dijelaskan sebagai berikut: "Pembayaran zakat sudah kita lakukan melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ), baik zakat lembaga maupun zakat perorangan, setiap insan sudah membayar zakat bagi yang sudah mencapai nisab, kita bayarkan setiap tahun dengan cara menyisihkan setiap bulannya." Jadi, dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa BPRS Mitra Mentari Sejahtera sudah melaksanakan pembayaran zakat lembaga maupun zakat perorangan. Ada beberapa indikator yang dapat disimpulkan dari penerapan kepatuhan syariah di BPRS Mitra Mentari Sejahtera antara lain: 1. Pelaku dari perbankan syariah mulai dari marketing, back office, legal officer sampai dengan pemutus tahu hukum-hukum perbankan syariah dan melaksanakannya serta diawasi oleh DPS 2. Hati-hati dalam melakukan transaksi pembiayaan dengan memperhatikan prinsip 6C (Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of Economy, Constrain) 3. Jika pembiayaan dilakukan dengan akad murabahah maka nasabah tidak menerima uang, tetapi menerima objek murabahahnya. 4. Nasabah diperiksa apakah usahanya bertentangan dengan syariah atau tidak 5. Alur proses pembiayaan harus sesuai dengan prinsip syariah. 6. Melaksanakan pembayaran zakat ke Lembaga Amil Zakat (LAZ). 52
C. Kepengawasan Dewan Pengawas Syariah di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo Secara historis, keberadaan DPS (Dewan Pengawas Syariah) tidak dapat dilepaskan dari eksistensi DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional- ajelis Ulama Indonesia). Kelahiran DPS merupakan turunan dari rekomendasi Lokakarya Reksadana Syariah pada Juli tahun 1997 yang menyebutkan perlu dibentuk Dewan Syariah Nasional (DSN), lembaga otonom di bawah Majelis Ulama Indonesia. Dari DSN tersebut kemudian keluar produk fatwa-fatwa ekonomi dan tata organisasi DPS.21 Anggota DPS sejatinya adalah pihak luar yang dijadikan sebagai mitra bank syariah dalam melaksanakan prinsip-prinsip syariah. Pihak bank syariah memberikan insentif terhadap anggota DPS. Dari aspek ini, beban psikologis personal DPS terkadang muncul pada aspek tertentu jikalau anggota DPS menemukan antara fakta dan teori (fatwa) tidak sejalan. Kondisi ini menjadi tantangan yang harus dapat dihindari oleh anggota DPS agar supaya eksistensinya tetap menjadi garis kebijakan DSN-MUI.22 Pada bagian ini, penulis akan memaparkan tentang kepengawasan DPS di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo terhadap penerapan prinsip syariah sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Ahmad Munir selaku DPS di bank tersebut, sebagai berikut: "Karena BPRS ini tidak murni sekedar menuruti peraturan OJK, tetapi tuntutan perserikatan juga, ini milik muhammadiyah kan organisasi dakwah, kita sama-sama punya tuntutan kuat, mengawasi sebagai misi 21 Ahmad Dahlan, Bank Syariah - Teori, Praktik, Kritik (Yogyakarta: Teras, 2012), 203. 22 Ibid, 212. 53
perserikatan muhammadiyah untuk menerapkan prinsip syariah, bahkan maaf ada hal-hal yang mungkin melebihi tuntutan OJK. Pernah ada pengajuan transaksi pembiayaan, seluruh persyaratan terpenuhi tetapi ada satu hal yaitu pembiayaan ini diajukan oleh orang non muslim, sebenarnya tidak ada larangan maupun halangan disini, tetapi saya sebagai orang perserikatan dakwah dan saya tau kondisi ini akan digunakan untuk sesuatu yang kurang menguntungkan bagi komunitas muslim maka ketika direkturnya konsultasi dengan saya, maka saya melarang transaksi tersebut. Tidak sekedar taat pada kepatuhan syariah tetapi ada hal lain yaitu kemaslahatan jauh lebih besar lagi. Sebenarnya bisa, secara keuntungan ya lumayan, secara seluruh persyaratan saya periksa oke, tidak sekedar tuntutan administrasi yang ditentukan OJK maupun DSN, tetapi juga misi dakwah organisasi, karena bukan milik perorangan dan tidak sekedar mencari keuntungan saja, sehingga misi dakwahnya jauh lebih menonjol daripada keuntungan bisnisnya."23 Selain taat pada prinsip syariah, bank memperhatikan kemaslahatan juga dalam menjalankan transaksi pembiayaan karena bank tersebut milik organisasi perserikatan muhammadiyah sehingga misi dakwah lebih menonjol daripada keuntungan bisnisnya. Sedangkan tugas dan wewenang DPS menurut keterangan dari Bapak Rudi Candra Setiawan adalah sebagai berikut: "Tugas dan wewenang DPS disini yaitu mengawasi proses pengembangan produk di BPRS Mitra Mentari Sejahtera, melakukan review secara berkala yaitu setiap 3 bulan sekali atau beliau menghendaki surprise visit, beliau tiba-tiba datang kesini mendadak untuk mengecek berkas mengenai mekanisme pembiayaan, meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari BPRS Mitra Mentari Sejahtera yaitu minta berkas yang sifatnya uji petik dan interview dengan pihak operasional.Yang dimaksud uji petik adalah yang dipetik 5 fasilitas pembiayaan, dari 5 ini diteliti akad-akad nya, redaksinya sudah benar atau belum, bagian operasioanalnya ditanya, pada saat realisasi akad murabahah ini bagaimana transaksinya, kita menjelaskan bahwa kita kulakan dulu kemudian baru akad, kemudian DPS menyimpulkan apakah kita sudah patuh syariah atau belum."24 23 Ahmad, Hasil Wawancara. 24 Rudi, Hasil Wawancara. 54
Jadi, tugas dan wewenang DPS adalah mengawasi proses pengembangan produk maupun mengecek berkas berkaitan dengan prinsip syariah yang sifatnya uji petik, baik secara berkala maupun secara tiba-tiba di BPRS Mitra Mentari Sejahtera. Kemudian DPS menyampaikan hasil pengawasannya kepada pengurus bank dengan cara sebagai berikut: "Pengawasan secara umum yaitu pandangan-pandangan ketika RUPS, ketika laporan-laporan saya serahkan kepada BPRS kemudian BPRS menyerahkan kepada OJK. Keunikan BPRS ini yaitu tidak murni bank dengan nilai profit karena ini bank organisasi dakwah muhammadiyah, ketika di RUPS maka saya menyampaikan pandangan-pandangan yang lebih bersifat umum termasuk kebijakan-kebijakan secara strategis. Sedangkan laporan saya disini ada 2, yaitu laporan formal dan juga laporan non formal ketika ada rapat di perserikatan organisasi, termasuk akan ada pengaduan-pengaduan masyarakat, terkadang mengadunya bukan ke direktur bank tetapi mengadu ke saya karena saya bagian dari pimpinan daerah."25 Berdasarkan keterangan diatas, bahwa DPS menyampaikan hasil pengawasannya dengan menyerahkan kepada bank kemudian bank menyerahkan kepada OJK maupun disampaikan ketika Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Menurut penjelasan dari Bapak Ahmad Munir tentang peran dan fungsi DPS dalam menjamin kepatuhan syariah bagi BPRS Mitra Mentari Sejahtera adalah sebagai berikut: "Direktur kan sudah punya sertifikat kesyariahan maka dalam konteks hal-hal tertentu sebenarnya DPS tinggal mengontrol produknya saja karena mereka sudah punya pemahaman kesyariahan, seluruh fatwa DSN sudah kita berikan soft file kemarin ada 120 fatwa kalau tidak salah, kita sosialisasikan fatwa yang paling berguna saja yaitu jenis-jenis akad, kita kan masih bank kecil dan belum ada banyak produk. Dan yang harus saya awasi disini adalah jangan sampai ada bunga tetapi harus berbasis bagi hasil dengan prosentase yang nominalnya tidak boleh ditentukan di 25 Ahmad, Hasil Wawancara. 55
awal. Kita kan bank kecil, masih menghindari akad-akad yang resikonya besar karena modal kita kurang, kita akan mendorong untuk melakukan variasi akad, misalnya qardul hasan itu kan harus ada dana yang betul- betul free, mudharabah juga belum banyak karena kontrolnya susah dan resikonya terlalu besar."26 Jadi, DPS berperan mengawasi dan mengontrol produknya saja dalam hal-hal tertentu karena direktur sudah memiliki sertifikat kesyariahan. Sedangkan menurut penjelasan dari Bapak Rudi Candra Setiawan tentang peran dan fungsi DPS adalah sebagai berikut: "Peran DPS sudah berjalan secara optimal karena kami sebagai pengurus yang menjalankan bisnis itu, bahkan peran DPS bukan hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pintu masuk kita mengedukasi nasabah atau memperkenalkan syariah kepada calon nasabah. Jaringan seorang DPS itu kan luas, maka kita implementasikan misalnya bantu kita jualan kan istilahnya. Dan dengan adanya pengawasan oleh DPS di BPRS Mitra Mentari Sejahtera, maka memiliki dampak positif yaitu kita selaku insan pelaku bisnis syariah ini akan lebih berusaha tidak melenceng dari prinsip syariah, kita bahkan terbantu dengan adanya DPS."27 Menurut keterangan diatas, bahwa peran DPS sudah berjalan secara optimal dan juga memiliki dampak positif bagi bank yaitu pengurus bank selalu berusaha untuk menerapkan prinsip syariah. Akan tetapi, untuk sekarang ini DPS yang mengawasi di BPRS Mitra Mentari Sejahtera hanya satu sebagaimana keterangan berikut: "DPS di BPRS Mitra Mentari Sejahtera hanya satu dikarenakan yang satu resign dan ini masih proses pengajuan, banyak syarat yang harus dipenuhi,termasuk harus lulus pelatihan juga. Sebelum diajukan ke OJK, seluruh DPS harus memiliki sertifikat pelatihan DPS kemudian dikirim ke MUI pusat lalu MUI memberi rekom kelayakan, baru bisa diterima OJK kemudian akan dituntut untuk mengikuti sertifikasi."28 26 Ibid. 27 Rudi, Hasil Wawancara. 28 Ahmad, Hasil Wawancara. 56
Sedangkan menurut penjelasan Ibu Kiki Rismayati sebagai berikut: "Peran dan fungsi DPS sudah optimal karena ada pemeriksaan rutin dan memang setiap bank diwajibkan ada DPS karena fungsinya DPS untuk memastikan bahwa bank menjalankan prinsipnya sudah sesuai dengan kaidah dan prinsip syariah. Setiap bank wajib memiliki DPS minimal dua, cuma dalam kondisi tertentu memang hanya satu itu masih diperbolehkan dengan syarat akan segera dipenuhi untuk kekurangan DPS yang belum ada. Kalau tidak ada DPS, tidak akan mendapatkan izin operasional."29 Jadi, jumlah DPS di BPRS Mitra Mentari Sejahtera hanya satu karena anggota DPS yang satunya sudah resign dan masih proses pengajuan lagi. Dan berikut penjelasan mengenai kedudukan DPS: "Sebenarnya saya juga ngantor tapi kan tidak setiap hari seperti direktur, saya juga ada meja disana, cuma ada jadwalnya minimal satu bulan sekali, kadang 3 bulan sekali. Kalau menurut OJK hanya mengawasi kepatuhan syariah, tetapi karena ini bank organisasi, saya punya tugas lebih untuk membina mental ibadahnya, mengawasi kepribadiannya maupun karakternya dan lain-lain, tidak sekedar murni mengawasi berbasis kepada syariah. Maka dari itu, DPS jangan dipahami seperti direksi yang harus ngantor setiap hari, 3 bulan sekali itu laporan formal saya, karena itu bank perserikatan dan saya DPS nya itu ditunjuk dari perserikatan dan bertanggung jawab. Jadi, disamping ada peraturan- peraturan perbankan syariah, ada pengawasan dari perserikatan baik langsung maupun tidak langsung, pengawasan tidak langsung yaitu kita melibatkan hubungan organisasi karena ini bank milik organisasi, tidak bank murni komersial, dan organisasi itu pasti punya misi dakwah."30 Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa DPS berkedudukan di kantor. Akan tetapi, tidak masuk setiap hari seperti halnya pengurus BPRS Mitra Mentari Sejahtera lainnya karena jadwal DPS adalah setiap satu bulan satu kali kunjungan sedangkan laporan formalnya adalah setiap tiga bulan satu kali. 29 Kiki, Hasil Wawancara. 30 Ahmad, Hasil Wawancara. 57
Adapun indikator adanya DPS di BPRS Mitra Mentari Sejahtera dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Pengurus BPRS Mitra Mentari Sejahtera berkonsultasi kepada DPS setiap ada produk baru 2. DPS memiliki Sertifikat Profesi Pengawas Syariah dari Lembaga Sertifikasi Profesi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (LSP DSN-MUI) 3. DPS menyampaikan hasil pengawasannya dalam bentuk laporan uji petik dari berkas pembiayaan 4. DPS berkedudukan di kantor BPRS Mitra Mentari Sejahtera 5. DPS tercantum di struktur organisasi 6. Kunjungan DPS secara periodik 7. Setiap produk sesuai dengan fatwa DSN-MUI 58
59 BAB IV ANALISIS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR: 3/POJK.03/2016 TENTANG BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH TERHADAP PENERAPAN KEPATUHAN SYARIAH DI BPRS MITRA MENTARI SEJAHTERA PONOROGO A. Analisis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.03/2016 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Terhadap Penerapan Kepatuhan Syariah Pada Pembiayaan di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo Dalam Pasal 45 disebutkan bahwa: "Dalam melaksanakan kegiatan usaha BPRS wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian." Artinya, dalam menjalankan kegiatan usaha termasuk transaksi pembiayaan pada BPRS harus menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi suatu pembiayaan yang bermasalah di kemudian hari. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. Dari uraian tersebut dapat diartikan bahwa bank harus menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam melakukan semua transaksi termasuk transaksi 59
60 pembiayaan. Ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah itulah disebut dengan kepatuhan syariah. Ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah akan berdampak negatif terhadap citra bank syariah dan berpotensi untuk ditinggalkan oleh nasabah potensial ataupun nasabah yang telah menggunakan jasa bank syariah sebelumnya. Pelaksanaan prinsip syariah dalam bank syariah adalah pelarangan riba dalam transaksi, investasi bisnis yang halal, bebas dari unsur gharar (spekulasi atau ketidakpastian yang tidak masuk akal), pembayaran zakat oleh bank untuk masyarakat dan semua aktivitas harus sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.1 Kepatuhan syariah yang diterapkan oleh BPRS Mitra Mentari Sejahtera meliputi transaksi, nilai-nilai yang dibangun dari penerapan edukasi, penawaran sampai ke pemeliharaan, yang dipelihara yaitu hubungan baik dengan nasabah. Bank tersebut menerapkan kepatuhan syariah dalam segala aspek pengelolaannya termasuk transaksi-transaksi yang terjadi pada pembiayaan. Kalau pembiayaan menggunakan akad murabahah, maka harus memenuhi rukun dan syarat murabahah (penjual, pembeli, objek, harga, ijab kabul). Oleh karena itu, pelaku dari perbankan syariah mulai dari marketing sampai dengan pemutus harus tahu hukum-hukum perbankan syariah dan juga melaksanakannya. Berdasarkan penjelasan dari DPS, bahwa BPRS belum pernah melakukan pelanggaran kepatuhan syariah dan DPS juga selalu menekankan untuk selalu jujur dalam melakukan transaksi. Meskipun 1Ana Zainul Anwar dan Mohammad Yunies Edward, "Analisis Syariah Compliance Pembiayaan Murabahah pada Gabungan Koperas BMT Mitra Se-Kabupaten Jepara", Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNISNU Jepara(2016), 257.
demikian, bank mengalami hambatan dalam menerapkan prinsip syariah diantaranya sumber daya manusia yang kurang memahami prinsip-prinsip pelayanan dalam hal perbankan syariah dan juga mindset masyarakat yang menganggap sama antara bank syariah dan bank konvensional. Pada indikator disebutkan bahwa alur proses pembiayaan harus sesuai dengan prinsip syariah dan jika pembiayaan dilakukan dengan akad murabahah maka nasabah tidak menerima uang, tetapi menerima objek murabahahnya, sesuai dengan praktiknya bahwa BPRS Mitra Mentari Sejahtera menerapkan kepatuhan syariah mulai dari proses pemasaran sudah menerapkan prinsip syariah, yaitu marketing memiliki akhlakul karimah dalam memperkenalkan diri sampai dengan analisanya tidak boleh ada manipulasi, kemudian yang memutuskan apakah nasabah mengajukan layak untuk dibiayai atau tidak adalah komite pembiayaan. Misal akad murabahah, mengajukan pembiayaan untuk keperluan modal kerja sehingga butuh stok, bagaimana caranya BPRS membeli stok supaya patuh secara syariah, maka bank mencari suppliernya agar kepatuhan syariah dapat terpenuhi. Maka, bank menghindari akad wakalah karena potensi nasabah menyalahgunakan pembiayaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya itu besar tetapi tetap ada yang menggunakan akad wakalah karena bank tidak mau mempersulit nasabah. Jadi, akad yang digunakan sudah sesuai dengan prinsip syariah karena DPS juga ikut terlibat dalam proses komite pembiayaan untuk mewakili dari pemilik bank yaitu organisasi perserikatan. 61
Pada indikator dijelaskan bahwa harus hati-hati dalam melakukan transaksi pembiayaan dengan memperhatikan prinsip 6C (Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of Economy, Constrain), sesuai dengan praktiknya pada transaksi pembiayaan juga menerapkan prinsip kehati-hatian dimana bank tidak melayani semua nasabah yang mengajukan pembiayaan, tetapi kita pertimbangkan mulai dari karakter/akhlak dari calon nasabah, seberapa besar tingkat keyakinan calon nasabah terhadap usahanya sendiri, kemampuan calon nasabah dalam menjalankan usahanya apakah bisa meng- cover kewajibannya setiap bulannya atau tidak, jaminan yang diberikan oleh calon nasabah harus mampu meng-cover risiko bisnis calon nasabah, keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon nasabah, dan keadaan yang menghambat perkembangan usaha calon nasabah. Selanjutnya pada indikator telah disebutkan bahwa nasabah diperiksa apakah usahanya bertentangan dengan syariah atau tidak, sesuai dengan penjelasan DPS di BPRS Mitra Mentari Sejahtera bahwa kepatuhan syariah meliputi akad maupun objek akad, hal-hal apa saja yang boleh dibiayai, dan prosedurnya bagaimana. Akad yang paling dominan di BPRS Mitra Mentari Sejahtera adalah akad murabahah maka harus dikontrol betul jangan sampai bank mengeluarkan uang karena akan menimbulkan riba. Dari segi objek juga, apa saja yang boleh dibiayai selalu diperhatikan oleh bank karena dalam fatwa DSN-MUI tidak boleh membiayai barang-barang yang tidak syar'i. Jadi, BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo tidak akan memberikan pembiayaan jika bisnis dan usaha yang dijalankan bertentangan dengan syariah. 62
Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo sudah menerapkan kepatuhan syariah sesuai dengan indikator kepatuhan syariah dan Pasal 45 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 3/POJK.03/2016 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tetapi belum berjalan secara maksimal. B. Analisis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 3/POJK.03/2016 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Terhadap Kepengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo Dalam Pasal 41 ayat (1) disebutkan bahwa: "DPS bertugas dan bertanggungjawab memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi penerapan Prinsip Syariah dalam penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya". Artinya, DPS memiliki tugas untuk memberikan nasihat maupun saran kepada direksi berkaitan dengan prinsip syariah dalam penghimpunan dana, pembiayaan, maupun kegiatan jasa lainnya. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Di BPRS Mitra Mentari Sejahtera pernah ada pengajuan transaksi pembiayaan oleh orang non muslim dan seluruh persyaratan terpenuhi. Akan tetapi, DPS memberikan saran kepada direktur untuk tidak melakukan transaksi tersebut padahal sebenarnya tidak ada larangan maupun halangan dalam transaksi tersebut. Menurut DPS, pengajuan pembiayaan tersebut akan 63
64 digunakan untuk sesuatu yang kurang menguntungkan bagi komunitas muslim, padahal kemaslahatan jauh lebih penting daripada sekedar taat pada kepatuhan syariah. Pengawasan adalah proses untuk menjaga agar kegiatan terarah menuju pencapaian tujuan seperti yang direncanakan dan bila ditemukan penyimpangan-penyimpangan diambil tindakan koreksi.2 Di dalam sebuah lembaga keuangan syariah baik Bank maupun Non Bank, pengawasan dilakukan oleh lembaga independensi yang dibentuk oleh Dewan Syariah Nasional yang memiliki kemampuan, baik di bidang muamalah serta kemampuan lainnya yang relevan dengan tugas kesehariannya. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah.3 Dewan Pengawas Syariah (DPS) terdiri dari pakar syariah yang mengawasi aktivitas dan operasional institusi finansial untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip- prinsip syariah.4 Selanjutnya, Pasal 41 ayat (2) disebutkan bahwa: "Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi antara lain: a. mengawasi proses pengembangan produk baru BPRS; b. meminta fatwa 2Maringan Masry (Jakarta: Ghalia Indonesia,2004), 61. Simbolon, Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen 3Ghufron Safiniah, Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah (Jakarta: Renaisan, 2007), 17. 4Ismail, Perbankan Syariah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 37.
kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru BPRS yang belum ada fatwanya; c. melakukan tinjauan (review) secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BPRS; d. meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja di BPRS dalam rangka pelaksanan tugasnya." Artinya, DPS memiliki tugas mengawasi perkembangan produk baru di BPRS, meminta fatwa kepada DSN jika ada produk baru di BPRS, melakukan tinjauan secara berkala di BPRS, dan meminta data maupun informasi kepada pengurus BPRS. Dalam praktiknya, DPS di BPRS Mitra Mentari Sejahtera bertugas mengawasi proses pengembangan produk, melakukan review secara berkala yaitu setiap 3 bulan sekali atau surprise visit untuk mengecek berkas mengenai mekanisme pembiayaan, meminta berkas yang sifatnya uji petik dan interview dengan pihak operasional. Peran DPS bukan hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pintu masuk pengurus BPRS dalam mengedukasi nasabah atau memperkenalkan syariah kepada calon nasabah. Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut, bank syariah harus memberikan fasilitas ruang kerja supaya DPS dapat sinergi dangan lembaganya. DPS juga dianjurkan untuk dapat hadir di kantor secara reguler minimal 1 minggu 1 kali untuk mengkaji dan mendiskusikan berbagai produk yang dijalankan dan akan dikembangkan dari aspek hukum syariah.5 Selanjutnya, Pasal 39 ayat (1) disebutkan bahwa: "BPRS wajib membentuk DPS yang berkedudukan di kantor pusat BPRS." Artinya, BPRS 5Ahmad Dahlan, Bank Syariah - Teori, Praktik, Kritik (Yogyakarta: Teras, 2012),207. 65
66 harus memiliki DPS yang berkedudukan di kantor BPRS Mitra Mentari Sejahtera. Sedangkan dalam praktiknya, DPS tidak masuk setiap hari seperti halnya pengurus BPRS lainnya karena jadwal DPS adalah setiap satu bulan satu kali kunjungan sedangkan laporan formalnya adalah setiap tiga bulan satu kali. Selanjutnya, Pasal 39 ayat (2) disebutkan bahwa: "Jumlah anggota DPS paling sedikit 2 (dua) orang danpaling banyak 3 (tiga) orang." Artinya, di BPRS harus memiliki anggota DPS yaitu minimal 2 orang. Sedangkan dalam praktiknya, jumlah DPS di BPRS Mitra Mentari Sejahtera hanya satu dikarenakan anggota DPS yang satunya sudah resign dan sekarang masih proses pengajuan lagi dengan mekanisme keanggotaan DPS sebagai berikut: 1. Diusulkan oleh bank yang menjalankan prinsip syariah. Minimal 2 orang atau 3 orang 2. Nama-nama yang diusulkan kemudian diuji oleh Dewan Syariah Nasional. Calon DPS yang dianggap telah memenuhi standar, DSN akan mengeluarkan surat rekomendasi. Jika belum memenuhi standar, calon DPS diberikan waktu umtuk dipanggil ulang jika lembaga yang mengusulkan masih menghendakinya untuk menjadi DPS 3. Nama-nama yang telah mendapatkan rekomendasi akan mengikuti workshop ke-DPS-an. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat dan mengintegrasikan eksistensi DPS yang secara umum lebih banyak didominasi oleh pakar di bidang hukum Islam. Padahal pada konsep ideal,
anggota DPS juga harus memahami prinsip dan kegiatan ekonomi di bidang perbankan. 4. Anggota DPS akan mendapatkan sertifikasi DSN jika telah dianggap memenuhi standar yang ditetapkan.6 Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kepengawasan DPS di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo belum optimal karena secara kelembagaan tidak terpenuhi yaitu DPS hanya satu sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 3/POJK.03/2016 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah pada Pasal 39 ayat (2). Akan tetapi, DPS sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Pasal 41. 6Ibid, 205. 67
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Dari berbagai uraian yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Penerapan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh BPRS Mitra Mentari Sejahtera sudah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 3/POJK.03/2016 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah pada Pasal 45 yang berbunyi, bahwa dalam melaksanakan kegiatan usaha BPRS wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian meskipun belum berjalan secara maksimal. BPRS Mitra Mentari Sejahtera sudah menerapkan prinsip syariah pada pembiayaan mulai dari proses pemasaran yaitu marketing yang memiliki akhlakul karimah dalam memperkenalkan diri sampai dengan menggali keterangan nasabah kemudian dianalisa dan komite pembiayaan yang memutuskan layak tidaknya pembiayaan yang telah diajukan. 2. Kepengawasan DPS belum optimal karena secara kelembagaan tidak terpenuhi yaitu DPS hanya satu sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 3/POJK.03/2016 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah pada Pasal 39 ayat (2). Akan tetapi, DPS sudah melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Pasal 41 dan juga 68 69
memiliki dampak positif bagi bank yaitu pengurus bank selalu berusaha untuk menerapkan prinsip syariah. B. Saran 1. Saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang telah menerapkan kepatuhan syariah dengan baik serta memegang nilai pertanggungjawaban dan kebenaran. Maka dari itu, nasabah diharapkan menggunakan pembiayaan yang telah diberi oleh bank digunakan sebagaimana mestinya. 2. Tindakan apapun yang dilakukan bank sebaiknya disesuaikan dengan peraturan yang ada karena bank telah diawasi oleh DPS sebagaimana telah dijelaskan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 3/POJK.03/2016 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. 68 69
DAFTAR PUSTAKA Ahmad, Nur Hibatullah. Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pengawasan di KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera. Skripsi. Surakarta: IAIN Surakarta, 2017. Al-Arif, M. Nur Rianto. Pengantar Ekonomi Syariah - Teori dan Praktik. Bandung: Pustaka Setia, 2015. Anshori, Abdul Ghofur. Perbankan Syariah di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009. Baehaqi, Ja'far. "Kerangka Yuridis Kepatuhan Syariah Dalam Operasional Perbankan Syariah di Indonesia". Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam, 2017. Dahlan, Ahmad. Bank Syariah - Teori, Praktik, Kritik. Yogyakarta: Teras, 2012. Damanuri, Aji. Metode Penelitian Muamalah. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010. Handoko, Hani. Manajemen. Yogyakarta: BPFE, 2003. Ilyas, Rahmat. Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah. Jurnal Penelitian, 2015. Ismail. Perbankan Syariah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011. Kasmir. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2001. Masliana. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Pengawasan Pelaksanaan Kontrak Di Bank Syariah (Studi Pada Bank BRI Syariah). Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011. Moleong, Levy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rodakarya, 2000. M. Djunaidi. Metode Penelitian Kualitatif . Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012. M. Suyanto. "Pengaruh Pelaksanaan Prinsip Syariah terhadap Kinerja dan Kesejahteraan Masyarakat dalam Lingkungan Kegiatan Bank Syariah di Indonesia". STIE IEU Yogyakarta: OPTIMAL, 2006.
Qori, Dani El. Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Bank Pembangunan Daerah (BPD) Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Studi Keislaman, 2014. Rivai, Veithzal dan Rizki Ismail. Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Praktisi dan Mahasiswa. Jakarta: RajaGrafindoPersada, 2013. Silalahi, Gabriel Amin. Metode Penelitian dan Study Kasus. Sidoarjo: Citra Media, 2003. Sudaryono. Metodologi Penelitian. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017. Sukarna. Dasar-Dasar Manajemen. Bandung: Mandar Maju, 1992. Soeharto, Irawan. Metode Penelitian Soaial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004. Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986. Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta, 2016. S. Nasution. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung: Transito, 1996. Suryani. "Sistem Perbankan Islam di Indonesia: Sejarah dan Prospek Pengembangan". Jurnal Muqtasid, 2012. Tim Penyusun. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008. Ulfa, Mariana. Analisis Maslahah Terhadap Pembiayaan Akad Murabahah Di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo. Skripsi: IAIN Ponorogo, 2018. Ulum, Fahrur. Perbankan Syariah di Indonesia. Surabaya: Putra Media Nusantara, 2011. Umam, Khotibul dan Setiawan Budi Utomo. Perbankan Syariah. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016. Wardayati, Siti Maria. Implikasi Shariah Governance terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah. Journal Walisongo, 2011.