IMPLEMENTASI AKAD RAHN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI BMT NU CABANG GLENMORE KABUPATEN BANYUWANGI Romlah, Imam Khusnudin Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi Email : Abstract The background of this research in the socioeconomic reality of the community is often found in the condition of people who have assets in forms other than money and at the time of concern experience liquidity difficulties to the point of requiring funds in cash. An option that is often used by people who need cash when the liquidity condition is not improving is to mortgage valuable goods in terms of the role of BMT to make it easier for people to pawn their goods that are in accordance with the Islamic economy and avoid usury. In this study, it focuses on a problem that has been described above, namely identifying the problem of how to implement and conformity of the rahn contract in the Glenmore branch of BMT NU, Banyuwangi Regency The purpose of this study is to find out the implementation of the rahn contract financing carried out by the BMT NU Glenmore Branch, Banyuwangi Regency, whether it is in the perspective of Islamic economics, the theory used in this study uses the concept of fiqih muamalah, the concept of imam shafi'I and the legal basis of the Quran and Hadith. This type of research is descriptive qualitative, namely a description case study to examine data in depth and use primary and secondary data in data collection techniques using observation, interviews and documents. The result of this study is the implementation of rahn contract financing In its implementation, members have agreed to submit a letter of ownership of goods and after that the BMT party gives money to members from here the agreement is in effect when the delivery of rahn money and goods as proof of the rahn contract, from the BMT party requests custody services or ujroh from certificates or other securities to
members. By fulfilling the conditions and getting along well from the rahn contract. The conclusion of the research results, namely Islamic economic law on the implementation of the rahn contract at the BMT NU Glenmore Branch, Banyuwangi Regency, concluded that it was in accordance with the terms and conditions of the rahn contract itself. keywords: Implementation of the Rahn contract, BMT, Islamic Economic Abstrak Latar belakang pada penelitian ini dalam realitas sosial ekonomi masyarakat sering ditemukan kondisi masyarkat yang memiliki harta dalam bentuk selain uang dan pada saat bersangkutan mengalami kesulita likuiditas hingga membutuhkan dana dalam bentuk tunai. Pilihan yang sering digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan dana tunai saat kondisi likuditasnya kurang membaik adalah menggadaikan barang-barang yang berharga dari sisinilah peran BMT untuk mempermudah masyarakat dalam mengadaikan barangnya yang sesuai dengan ekonomi islam dan terhindar dari peraktek riba. Dalam penelitian ini berfokus pada suatu masalah yang telah sebagaimna dijelaskan diatas, yaitu indentifikasi masalah Bagaimana pelaksanaan dan kesesuaian akad rahn di BMT NU cabang Glenmore Kabupaten Banyuwangi Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaa pembiayaan akad rahn yang dilaksanakan pihak BMT NU Cabang Glenmore Kabupaten Banyuwangi apakah sudah dalam perspektif ekonomi islam teori yang digunkan dalam penlitian ini menggunkan konsep fiqih muamalah, konsep imam syafi"I dan dasar hukum Al-quran dan Hadis. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yaitu studi kasus deskripsi untuk mengkaji data secara mendalam dan menggunkan data primer dan sekunder dalam tehnik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan pembiayaan akad rahn Dalam pelaksanaannya anggota telah sepakat menyerahkan surat kepemilikan barang dan setelah itu pihak BMT memberikan uang kepada anggota dari sinilah perjanjian sudah berlaku ketika penyerahan uang rahn dan barang sebagai tanda buktinya dari akad rahn, dari pihak BMT meminta jasa penitipan atau ujroh dari sertifikat
atau surat berharga lainnya kepada anggota. Dengan memenuhi syarat-syaratnya serta rukun dari akad rahn. Kesimpulan dari hasil penelitian yakni hukum ekonomi islam terhadap pelaksanaan akad rahn di BMT NU Cabang Glenmore Kabupaten Banyuwangi menyimpulkan bahwa sudah sesuai dengan syarat dan rukun dari akad rahn itu Kata Kunci: Implementasi Akad Rahn, BMT, Perspektif Ekonomi Islam A. Pendahuluan Sejalan dengan pesatnya sistem dan peraktik ekonomi syariah yang mulai berkembang dengan pesat ditanah air Indonesia yang tidak lepas dari alasan pokok keberadaan sistem ekonomi syariah yang sesuai dengan keinginan masyarakat dalam menjalakan berbagai macam aktifitas perekonomian dengan berdasarkan ajaran islam yang kaffah. Pemahaman islam mengajarkan bahwa suatu kewajiban bagi setiap muslim untuk berusaha semaksimal mungkin dalam melaksanakan semua aturan islam disegala aspek kehidupan termasuk dalam pencaharian ekonomi (Hakim,2012:3). Perkembangan pada Lembaga Keuangan syariah (LKS) sebagai upaya untuk mendorong perkembngan LKS dengan memperhatika bahwa di Indonesia mayoritas umat muslim pada saat ini sangat menantikan suatu sistem LKS yang sehat dan terpecaya untuk mengakomodasikan kebutuhan mereka terhadap layanan LKS yang sesuai dengan prinsip syariah (Susyanti,2016:3). Kehadiran BMT mengubah tata ekonomi dan perdagangan, secara sederhana BMT merupakan sebagai lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang memiliki fungsi untuk memperdayakan ekonomi umat dan memiliki fungsi sosial dan mengolah dana zakat, infak dan sedekah menjadi institusi BMT yang mempunyai peran penting dalam memperdayakan ekonomi umat. Dilembaga keuangan syariah melalui program-programnya mensosialisasikan produk syariah kemasyarakat, semua produk syariah tentu mempunyai fungsi dan peran masing-masing dalam kehidupan ekonomi. Salah satu produk syariah yang ada di BMT adalah pembianyaan yaitu: Al-qarlul telah
Hasan, Murabahan dan Bai'bitsamanil Ajil, Mudlarabah dan Musyarakah, Rahn. Produk pembiayaan yang sering digunakan masyarakat sekitar yaitu rahn (gadai), rahn dapat diartikan sebagai harta yang dijadikan jaminan utang untuk dijadikan sebagai harga pembayaran atau menyerahkan barang dan bukti kepemilikan barang sebagai tanggungan pinjaman yang bisa dijadikan sebagai pembayaran jika orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya (Azam,2017:160). Realitas sosial ekonomi masyarakat sering ditemukan kondisi masyarkat yang memiliki harta dalam bentuk selain uang dan pada saat bersangkutan mengalami kesulitan likuiditas hingga membutuhkan dana dalam bentuk tunai. Pilihan yang sering digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan dana tunai saat kondisi likuditasnya kurang membaik adalah menggadaikan barang-barang yang berharga, pengadaian sebagai lembaga yang merespon kebutuhan masyarakat yang membutuhkan dana tunai dalam waktu yang cepat dengan barang berharga sebagi jaminannya (Rianto, 2017:275). Operasional pengadaian prafatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang bunga bank, yang telah sesuai dengan konsep syariah meskipun harus diakui bahwa terdapat beberapa aspek yang menempis anggapan itu. Setelah melalui kajian panjang, disusun konsep pendirian unit Layanan Gadai Syariah mengacu pada sisitem adminitrasi modern, yaitu asas rasionalitas, efesiensi, dan efektivitas yang diselaraskan dengan nilai islam. Gadai merupakan pinjam- meminjaman uang dengan dengan menyerahkan barang dan batas waktu jika telah sampai waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi orang yang memberi pinjaman. Pengadaian syariah dituntut untuk mampu memebrikan layanan sosial dan ekonomi masyarakat karena menjadi anternatif dalam pembiayaan untuk usaha golongan menengah kebawah Sebagai untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. halnya istitusi yang berlabel syariah landasan konsep dengan adanya dalil-dalil Al-Qu'ran yang menjelaskan pegadaian syariah yang mengacu pada sayari'at islam seperti tertera dalam QS. Al-Baqorah ayat 283 yang berbunyi:
Artinya: jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.(QS.Al-Baqoroh:283) Ayat dia atas memerintahkan kepada siapa saja yang melakukan atau mengadakan perjanjian dengan orang lain dan tidak dapat memeperoleh seorang penulis yang dapat dijadikan kepercayaan atau jaminan, harusnya barang yang diajadikan jaminan (yang digadaikan) diserahkan kepada pemberi utang agar pemilik uang dapat tenang dan menjaga agar orang yang berutang sanggup melunasi utangnya Landasan syariah tersebut, mekanisme operasional syariah dapat digambarakan melalui akad Rahn. Disamping itu para ulama bersepakat membolehkan akad rahn, landasan ini diperkuat dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 juni 2002 yang menyatakan bawa pinjaman dengan mengadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan (Rianto,2017:181). B. Pembahasan Konsep gadai dalam fiqih Muamalah Secara bahasa gadai atau rahn dapat diartikan sebagai (tsubut wa dawam) yaitu tetap dan lama dan sebagian yang menyatakan bahawa kata rahn bermakna tertahan, sedangkan menurut istilah rahn berati menjaikan sebuah kata benda
yang dijadikan jaminan utang yang dapat dijadikan pembayaran apabila tidak bisa membayar utang (Janwari,2015:102). Secara sederhana rahn adalah menahan harta benda milik si peminjam atas pinjaman yang telah diterimanya dan barang tersebut dapat diukur dengan nilai ekonomis. Karena iru sipenahan bisa mendapatkan kepastian untuk dapat menarik kembali sebagian atau seluruh piutangnya. Dalam fiqih muamalat, rahn dapat diartikan merupakan salah bentuk akad tabarru, dikatakan sebagai akad tabarru karena pihak rahin mendapatkan pinjaman sesuatu dari murtahin tanpa imbalan apapun, sebagai akad tabarru gadai bisa dilakukan apabila para pihak dengan sepenuh hati membatu untuk pihak lain yang membutuhkan bantuan akad tersebut, sebab itu akad rahn secara langsung terikat pada benda atau ain yang menjadi objek manusia (Syafi'i,2001:60) Konsep Imam Syafi'i Tentang Rahn Rahn yang secara bahasa dapat diartikan al-tsubu wa al-dawam (tetap dan kekal), adapun Imam Syafi'i lebih mengartikan ar-rohn atau gadai adalah terkurung atau terjerat.
Artinya: "Tiap-tiap diri bertangguang jawab (tertahan) atas apa yang telah diperbuatnya (QS. Al-Mudatsir:38) Menurut Rusdy dalam Nashirotul (2012:49) definisi yang dikemukakan Imam Syafi'i mengandung pengertian barang yang boleh dijadikan jaminan utang itu hanyalah harta yang bersifat materi tidak termasuk manfaat meskipun menurut Imam Syafi'i manfaat itu juga termasuk dalam pengertian harta. Imam Syafi'i mengungkapkan bahwa,"barang yang digadaikan memiliki tiga syarat, yaitu: a. Berupa utang, karena utang tidak digadaikan dalam barang.
b. Menjadi kewajiban, karena tidak digadaikan sebelum wajib seperti apabila menggadaikannya dengan sesuatu yang ia pinjam. c. Keterikatannya tidak dapat diperkirakan pasti terjadi atau tidak terjadi sebagaimana penggadaian dalam penebusan diri seorang sahaya. Akad Rahn Menurut bahasa gadai (Al-rahn) yg artinya al-tsubut dan al-habs yaitu penetapan dan penahanan. Ada yang menjelaskan bahwa rahan terkurung atau terjerat (Suhendi:2010) Dan ada juga yang menjelaskan Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Ar-Rahn merupakan menahan salah satu harta si peminjam sebagai jaminan atas pinajamn yang ia terima, dalam kegiatan ini dilakukan seperti jaminan utang atau gadai. Barang yang dijadikan jaminan tersebut memiliki nilai ekonomis demikian pihak yang menahan memproleh jamian untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya. Dalam konteks umum gadai adalah kegiatan menjaminkan barang berharga kepada pihak yang tertentu guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijadikan jaminan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara penggadai dengan lembaga gadai (Harun,2017:131) Rukun, Syarat dan Berakhirnya Akad Rahn a. Rukun akad rahn Para ulama fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan rukun rahn. Menurut jumhur ulama rukun rahn itu ada empat: (Rozalinda,2017:254) 1) Sighat (Ijab dan Qabul) 2) Orang yang berakad (ar-Rahin dan Murtahin) 3) Harta yang digadaikan (Marhun) 4) Pinjaman/ Hutang (Marhun bih) Adapun rukun rahn menurut Hanafiyah dalam Hukmiyah (2016:187) rukun rahn atau gadai merupakan ijab dan qabul yang bersumber dari pemilik gadai dan pemegang gadai yang terlibat dalam akad, akad ini tak terwujud secara sempurna tanpa disertai jamian yang berupa barang ataupun yang tidak bergerak
b. Syarat-syarat Rahn 1) Orang yang berakad harus cakap bertindak hukum, kecakapan bertindak hukum menurut jumhur ulama adalah orang yang baligh dan berakal 2) Syarat sighat (lafal) adalah ijab dan qabul yang terdapat dalam akad tidak boleh digantungkan dengan syarat tertentu dan juga tidak boleh disandarkan dengan waktu di masa mendatang. 3) Syarat Marhun Bih (utang) pada syarat wajib dikembalikan oleh debitor kepada kreditor, utang dapat dilunasi dengan agunan tersebut, dan utang itu harus jelas dan tertentu. 4) Syarat marhun (agunan) syarat agunan menurut pandangan ahli fiqh adalah harus dapat dijual dan nilainya harus seimbang dengan besarnya utang, agunan harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan hukum islam, agunan harus jelas dan dapat ditunjukkan, agunan milik sah debitor, agunan tidak terkait dengan pihak lain, agunan harus merupakan harta yang utuh dan agunan dapat diserahterimakan kepada pihak lain, baik materi maupun manfaatnya (Bahtiana,2019) Fatwa DSN MUI Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 Pertama : Hukum Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut: kedua: ketentuan Umum 1) Murtahin (penerimaan barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) samapai semua utang rahain ( yang menyerahkan barang) dilunasi
2) Marhun dan manfaatnya menjadi milik rahain. Dengan prinsip marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecualai seizin rahain dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatanya hanya sekedar biaya pemanfaatnya 3) Memelihara serta penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiaban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dapat memelihara dan penyimpatan tetap menjadi rahin 4) Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman penjual marhun 5) Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin unutuk segera melunasi utangnya 6) Apabila rahin tetap tidak bisa melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa/eksikusi melalui lelangan sesuai dangan syariah 7) Hasil penjual marhun digunakan untuk melunasi utang biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayarserta biaya penjual 8) Kelebihan hasil penjual menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin Ketiga : Ketentuan penutup a) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiabannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya
dilakukan Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah b) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya C. Metode Penelitian Jenis Penelitian Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif yaitu studi kasus deskripsi untuk mengkaji data secara mendalam, suatu data yang mengandung makna, dimana data yag telah dikumpulkan kemudian dijabarkan dalam kalimat-kalimat yang mudah dipahami (Boedi,2014:50). Menurut Yin (2014:12) dalam bukunya bahwa dengan menggunkan metode studi kasus memungkinkan dapat mempertahankan karakteristik holistik dan bermaknadari fenomena-fenomena yang berada didalam kehidupan nyata, dan juga menekankan bahwa kekuatan penggunaan dalam metode ini adalah kemampuan untuk berhubungan secara intens dengan berbagai jenis bukti berupa dokumentasi, peralatan, wawancara dan observasi. Lokasi dan Waktu Penelitian 1. Lokasi Dalam melaksanakan penelitian ini dilakukan studi observasi yang dilaksanakan di BMT NU Glenmore yang beralamat di ruko dalam KSN No. 26 Desa Karangharjo Kecamatan Glenmore kabupaten Banyuwangi Jawa Timur 68466. Telp 082338691112
2. Waktu Penelitian Waktu penelitiaan ini di mulai awal penelitian ini sejak terhitungnya bulan dimana waktu untuk memulai penelitian sampai selesai. Yakni dimulai bulan November 2021 sampai bulan Mei 2022. Informan Informan adalah orang yang memberikan informasi mengenai sesuatu apa yang terjadi dilapangan atau ditempat peneliti. Teknik penentuan pengambilan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik Purposiv Sampling. Menurut Sugiyono (2011:85) Purposiv Sampling merupakan pengambilan sampel yang didasarkan atas tujuan tertentu ( orang yang dianggap paling mengetahui apa yang menjadi tujuan atau yang diharapkan). Adapun subjek yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah orang yang dianggap mampu memberi informasi mengenai latar belakang masalah atau mampu meberi penjelasan mengenai topik yang diangkat dalam keadaan sebenarnya (Sugiyono,2018) 1. Informan kunci Informan kunci adalah informan yang mempunyai informan secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat, disini informan kunci dalam penelitian ini kepala cabang BMT NU cabang Glenmore banyuwangi. 2. Informan Ahli teknik
tambahan sebagai pelengkap analisis dalam penelitian ini. Informan ahli atau tambahan terkadang tidak memberikan informasi yang di berikan informan kunci walauapun tidak terlibat langsung dalam interaksi sosial, adapun informan pendukung dalam penelitian sebayak dua orang yaitu dari anggota BMT NU cabang Glenmore Data dan Sumber Data Penelitian ini bersumber dari lapangan dimana peneliti terjun langsung meneliti ditempat lokasi melalu proses wawancara. Dalam penelitian menggunakan data sebagai berikut: 1. Data primer Data primer yaitu Menurut Riski (2016:90) data primer adalah data yang didapatkan langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat untuk pertama kalinya. Dalam pengumpulan data primer penelitian ini dengan mendapatkan langsung dari observasi dan wawancara dalam penelitian penulis mendapatkan data primer dari lapangan dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara langsung yang terkait dengan implementasian akad rahn dalam persepektif ekonomi islam. 2. Data Sekunder Data sekunder ialah data yang diperoleh secara tidak langsung, mengacu pada informasi dengan dikumpulkannya sumber yang telah ada diluar informan (Riski, 2016:90). Data dalam penelitian ini penulis mendapatakn dari Al-Qur'an, Hadis, perpustakaan dan buku-buku
litertur serta data sekunder dari dokumen-dokumen yang terkait dengan judul skripsi ini. Data sekunder pada penelitian ini berasal dari di BMT NU Glenmore Banyuwangi berupa arsip dan dokumentasi yang berhubungan dengan profil lembaga dan akad rahn dalam persepekti ekonomi islam. Teknik Pengumpulan Data 1. Observasi Metode observasi, Sutrisno hadi (1986) mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan (Sugiyono,2019:203) dalam hal ini penelitian mengamati, mendengar dan mencatat informasi mengenai implementasi akad rahn dalam persepektif ekonomi islam. 2. Interview (wawancara) Metode interview yaitu, dalam pelaksanaannya penulis melakukan wawancara tidak tersetruktur dimana wawancara yang bebas peneliti tidak mengguanakan pedoman wawancara yang telah tersusun sistematais dan lengkap mengumpulkan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang ditanya(Sugiyono,2019:198). 3. Metode Dokumentasi Metode dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah akan
penelitian. Dalam metode ini dilakukan untuk mengetahui data-data baik gambar, berupa catatan ataupun elektronik. Dan dokumen tersebut akan dipilih atau dihimpun sesuai dengan tujuan dan fokus masalah meneliti. Keabsahan data Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji credibility, transferability, dependability, dan confirmability (Sugiyono, 2018:273). 1. Credibility Dalam uji ini data dianggap memiliki kredibilitas atau tingkat kepercayaan yang tinggi yaitu terdapat kesesuaian fakta dilapangan yang dilihat dari pandangan atau paradigma informan. Narasumber, ataupun 39 partisipan Langkah atau strategi untuk meningkatkan kredibilitas data antara lain perpanjangan pengamatan, ketekunan penelitian, triangulasi, diskusi teman sejawat, analisis kasus negatif (Sugiyono, 2017:208). 2. Transferability Triangulasi merupakan teknik untuk melakukan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Dengan demikian terdapat trianggulasi sumber, trianggulasi pengumpulan data, dan waktu dengan triangulasi ini memungkinkan diperoleh validasi
informasi seluasluasnya dan selengkap-lengkapnya (Sugiyono, 2018:273). 3. Dependability Pengujian dependability dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan melakukan pembimbing yang mengaudit keseluruhan aktifitas peneliti dalam melaksanakan penelitian(Sugiyono,2018:194) 4. Confirmability berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability (Sugiyono,2018:195). Analisis Data Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, dan setelah selesai dilapangan, menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono mengatakan bahwa dalam aktifitas analisis data kuantitatif yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung hingga terus menerus samapai selesai, sehingga hasil datanya sudah jernih. ada beberapa langkah yang dilakukan dalam menganalisis data: 1. Reduksi Data Reduksi data yang berati merangkum dan memilih hal-hal yang pokok saja memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya (Sugiyono,2019:323). Reduksi data dapat diartikan sebagai
bentuk analisis untuk memeilih, memfokuskan, dan menyususn data dengan cara menyimpulkan atau menggambarkan bagain akhir. 2. Penyajian Data Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mengdisplaykan data. Penyajia data ini bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Jadi penyajian data untuk meningkatkan pemahaman kasus yang didapat penelitian dalam pedoman untuk melakukan suatu tindakan dan data ditampilkan dalam bentuk paparan atau uraian yang mudah dipahami. 3. Penarikan Kesimpulan Tahap penarikan kesimpulan pada penelitian ini merupakan aktivitas pemberian penjelasan dan makna terhadap hasil penyajian data yang diperoleh dari analisis data serta memberi penjelasan dari data yang diperoleh. Jadi kesimpulan bisa menjadi jawaban dari fokus penelitian dari awal. Hasil kesimpulan dijelaskan dalam bentuk deskriptif pada penelitian yang dilakukan. D. Hasil Penelitian Pelaksanaan Pembiayaan Akad Rahn Di BMT NU Cabang Glenmore Kabupaten Banyuwangi Pelaksanaan Karena akad yang diterapkan merupakan perjanjian penyerahan barang jaminan yang digunakan sebagai agunan untuk mendapatkan fasilitas
pembiayaan dan bukti kepemilikan di serahkan kepada BMT. Dalam pelaksanaan pembiayaan rahn di BMT NU Cabang Glenmore Kabupaten Banyuwangi dengan melihat kebutuhan anggota salah satunya untuk penambhan modal usaha dagang, dalam pembiayaan rahn yang diakad merupkan barang atau jaminannya atau agunannya seperti sertifikat atau surat berharga lainnya Produk pembiayaan yang sering diminati anggota yakni akad rahn karena mudah dan sesuai dengan kebutuhan anggota. Dalam pelaksanaannya anggota telah sepakat menyerahkan surat kepemilikan barang dan setelah itu pihak BMT memberikan uang kepada anggota dari sinilah perjanjian sudah berlaku ketika penyerahan uang rahn dan barang sebagai tanda buktinya dari akad rahn, dari pihak BMT meminta jasa penitipan atau ujroh dari sertifikat atau surat berharga lainnya kepada anggota. Jangaka waktu pelunasan harus ada kesepakatan dari anggota dan pihak BMT, dan ujroh atau ongkos penitipan yang ditetapkan tidak boleh disampaikan bedasarkan plafond pembiayaan pada saat akad. Adapun alur mekanisme dalam pembiayaan rahn yaitu dengan anggota datang ke kantor BMT dan mengajukan pembiayaan rahn dengan memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk mendapatkan pembiayaan yang terdiri dari: 1. Formulir Permohonan Pembiayaan. 2. Foto copy KTP Suami dan Istri atau Wali. 3. Foto copy Kartu Keluarga.
4. Foto copy Jaminan (Warkah,BPKB disertai STNK,Sertifikat Tanah disertai SPPT). 5. Foto copy legalitas badan usaha. 6. Menjadi anggota mitra usaha. 7. Membuka rekening simpanan. 8. Bersedia menandatangani surat-surat terkait dengan pembiayaan. Setelah itu melakukan suvei langsung kepada pemohon pembiayaan ketika semua syarat sudah terpenuhi Setelah kedua belah pihak memenuhi kewajiban masing-masing, kemudian dilanjutkan dengan perikatan atau akad rahn dalam akad pihak BMT menyampaikan jangka waktu angsuran dan besar ujroh yang harus diabayar anggota dengan kesepakatan bersama. Proses selanjutnya adalah pencarian pembiayaan. Dana dicairkan melalui rekening nasabah atau langsung mengkonfimasi kepada anggota untuk datang langsung ke kantor BMT untuk pengambilan uang pencairan pembiayaan akad rahn. Dalam pembiayaan rahn seperti yang sudah laksanakan oleh anggota yakni anggota datang kekantor BMT untuk mengajukan pembiayaan untuk usaha tambahan modal usaha dagang sebesar Rp. 4000.000,00 dengan menjaminkan Sepeda Motor Hoda tahun 2013 dan ketika ditaksir harganya ternyata cair sebesar Rp. 3.400.000,00 dengan jangka waktu dengan kesepakatan selama 16 bulan dengan pola angsuran bulanan, dengan tarif ujrohnya perhari Rp.2.400,00 dan ternyata mendapatkan diskon ujrohnya Rp100,00 dari pihak BMT. Menjadi Rp.2.300,00 dan Rp.2.300,00 dikali perbulan (30 hari) menjadi Rp.69.000,00 dengan besar angsuran pokok: Rp.
212.500 dikali 16 bulan = 3.400.000,00 Angsuran ujrohnya : Rp.69.000,00 dikali 16 bulan= 1.104.000,00 Dengan Jumlahnya : Rp 281.500,00 dikali 16 bulan = 4.504.000 angsuran pokok dan ujrohnya yang dibayar setiap bulanya Rp 281.500,00 selama 16 bulan Dalam bagi hasil pada rahn tidak ada tetapi ketika anggota tidak dapat melunasi pada jangka waktu yang telah ditentukan atau jatuh tempo maka pihak BMT melakukan penagihan apabila anggota tidak mamapu melunasi hutang maka pihak BMT melakukan konfirmasi kepada anggotauntuk melakukan lelangan atau dijual terhadap barang gadai. Jika terdapat kelebihan dari hasil penjualan barang tersebut tersebut maka kelebihan tersebut dikembalikan kepada rahin dan pihak BMT hanya mengambil untuk melunasi hutang. Begitu juga sebaliknya jika hasil penjualan barang atau lelangan tersebut terdapat kekurangan maka menjadi kewajiban rahin untuk menutupi kekurangan hutang tersebut. Pada pelaksanaan pembiayaan akad rahn ada perjanjian antara pihak BMT dan anggota, perjanjian tersebut telah disetujui dan disepakati antara dua belah pihak. Dan ketika terjadi perselisihan antara pihak BMT dan anggota diselesaikan dengan bermusyawah bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pengambilan jaminan ketika anggota harus melunasi semua hutang atau pinjaman dari pembiayaan tersebut dan membayar semua biaya penitipan. Dan besar kecilnya ujroh tergantung dari waktu pembayaran, ujroh yang disampaikan anggota. Misalkan biaya ujroh perhari Rp.2000,00. Masa
angsuran diangsur selama 30 hari ternyata anggota mampu membayar semua pinajaman jarak waktu 15 hari, maka ujrohnya yang diminta yakni Rp.2000,00 perhari Dikali 15 hari yakni Rp.30.000,00. Penyelesain perselisihan atau masalah antara pihak BMT dengan anggota diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat atau mencari jalan keluar dari permasalahannya. Kesesuaian pembiayaan Akad Rahn di BMT NU Cabang Glenmore Kabupaten Banyuwangi dalam Perspektif Ekonomi Islam. hukum gadai itu diperbolehkan dalam islam yang penting semua syarat dan rukun-rukunnya terpenuhi, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab "fathul qorib taqrib" sesuatu perkara atau barang yang dijual-belikan boleh dijadikan jaminan, apabila hutang tersebut sudah tetap dalam tanggungannya. Dan juga orang yang memberi jaminan atau rahin tersebut boleh meminta kembali sebelum menyerhkannya. Dan juga tidak wajib bagi orang yang menerima jaminan menggati rugi barang yang rusak kecuali keteledorannya atau kesalahannya. Dan Begitu juga orang yang menerima jaminan telah menerima sebagian haknya dari rahin maka tidak lepas dari akad pengadain kecuali rahin membayar semua keseluruhan hutanya. Dalam hadis rasulallah yang menggadaikan baju besinya kepada orang yahudi di madinah dan rasulallah membeli makan untuk keluarganya. Dan dalam Al-qur'an suroh Al-baqoroh ayat 283 itu juga menjelaskan gadai. Jadi sesuatu barang yang dapat dijual-belikan boleh digadaikan dan Seperti itulah akad gadai atau rahn yang sesuai dalam konsep ekonomi islam. Adapun gadai atau rahn diperbolehkan dalam ekonomi islam jika memenuhi syarat-syarat dan rukun- rukunnya E. Kesimpulan Pelaksanaan dan Kesesuaian Pembiayaan Akad Rahn Di BMT NU Cabang Glenmore Kabupaten Banyuwangi berdasarkan syarat dan rukunnya telah
sesuai dalam perspektif ekonomi islam. Syarat rahn yang meliputi: Syarat orang berakad, shigat, utang dan agunan. Sedangkan rukun rahn yaitu: ijab dan qabul, Anggota yang memepercayai lembaga syaraiah yakni BMT NU Cabang Glenmore Kabupaten Banyuwangi dengan memeberikan modal dan mendapatkan jaminan, Agunan dan pinjaman/hutang.
DAFTAR PUSTAKA Abu lubaba.2020. Implementasi Akad Rahan dalam Pesepektif Ekonomi Islam, Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah 1.2: 49-58. Djuawani dimayaudin. 2015. Pengatar Fiqih Muamalah, Yogyakarta :Pustaka belajar Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 2014. Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, Jakarta: ERLANGGA. Ekaningsih, Lely Ana F. Dkk. 2016. Lembaga Keungan Syariah Bank dan Non Bank. Surabaya: Kopertais. Huda Qamarul. 2011. Fiqih Muamalah. Yokyakarta: Teras. Hukmiyah. 2016. Implementasi Hukum Ekonomi Syaraiah Dan Peraktik Gadai Sawah. Hasanah Uun. 2020. Bagian Adminitrasi dan Keuangan BMT NU Cabang Glenmore Kabupaten Banyuwangi. Wawancara tanggal 02 April. Indri, 2019. Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Depok: Kencana. Janwari Yadi. 2015. Lembaga Keuangan Syariah, Bandung: PT Remanja Rosdakarya. Maulana Ikhlash Z. Anggota BMT NU Cabang Glenmore Kabupaten Banyuwangi. Wawancara tanggal 04 April. Mustofa Imam. 2018. Fiqih Muamalah Kontemporer. Depok: PT Rajagrafindi Persada. Mardani. 2019, Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah. Jakarta: Rajawali Press. Meleong, Lexy J. 2019. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya. Nurul Hak 2011. Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari'ah, Yokyakarta: Teras. Rozalinda. 2017. Fikih Ekonomi Syariah. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada. Rianto Nur M.2017.Lembaga Keuangan Syariah. Bandung: CV Pustaka Setia. Susyanti jeni. 2016, pengolahan lembaga keuangan syariah.Malang Citra Intrasd Selaras
Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Umi Nashirotul. H. 2012. Konsep Imam Syafi'I Tentang Ar-Rahn dan Relevansinya Dengan Praktik Di Pengadaian Cabang Syari'ah Subrantas. Skripsi Ekonomi Syariah. Ulumiddin Ikhya. 2018. Al-quran dan Terjemah: Wakaf dan Ibtida: Jakarta: PT Suara Agung. Yuniar ika fauzi. 2014. Prinsip Dasar Ekonomi Isalam Persepektif maqasidaH Al- Syariah, Jakarta, Kencana. Yuspin Wardah. Dkk. 2020. Rekonstruksi Jaminan pada Akad Mudharabah. Jakarta: Muhammadiyah University Press. Zulkifli, Ahmad. 2022. Kepala Cabang BMT NU Cabang Glenmore Kabupaten Banyuwangi. Wawancara Tanggal 02 April Zulfikar Ahmad. 2022. Informan Penguat: Ustadz Ponpes Darussalam. Blokagung Tegalsari Banyuwangi. Wawancara Tanggal 09 April.