Menimbang W SALI BUPATI SIJUNJUNG PROVINSI SUMATERA BARAT PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG NOMOR 4r TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENANGANAN PENGADUAN TINDAK PIDANA KORUPSI I WHISTLEBLOWING SYSTEM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SIJUNJUNG, a. bahwa Penanganan pengaduan tindak pidana korupsi/ Whistteblouing Sgstem merupakan salah satu indikator keberhasilan penguatan pengawasan dalam pelaksanaan refomasi birokrasi; b. bahwa untuk pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang di laporkan atau di adukan oleh masyarakat dan/ atau pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah dan untuk memberikan cara pengaduan maka perlu dibuat tata cara penanganan pengaduan tindak pidana korupsi/ Whi.stleblowing Sg stem; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggafaan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2O2O tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi maka perlu pengaturan tentang tata carapenanganan pengaduan tindak pidana korupsi/ Whistleblowing Sg stem ; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi/ Whistleblouing Sg stem;
Mengingat 1 2 3 4 5 6 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OOA tentang Keterbukaan Informasi Publik (f,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O38); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Talrun 2014 Nomor 244, Tamba}ran kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Ke4'a (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a832\; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2Ol2 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO9 Tentang Pelayanan Publik (f,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2O1O-2O25; 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/ kmbaga dan Pemerintah Daerah' MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENANGANAN PENGADUAN TINDAK PIDANA KORUPSI / WH ISTLEBLO WIN G SYSTEM. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sijunjung. 3. Bupati adalah Bupati Sijunjung. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sijunjung. 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Sijunjung. 7. Penyelenggara Pemerintahan Daerah/orang yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sijunjung yang selanjutnya disebut sebagai Pejabat/ Pegawai adalah Bupati, Wakil Bupati, Aparatur Sipil Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Dewan Pengawas BUMD, Direksi BUMD, Pegawai BUMD, Pegawai Aisourcirry, Wali Nagari/Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Nagari/ Desa, dan Perangkat Nagari/ Desa.
B 9 10. 11. 12. 13. L4. i5. 16. t7. 18. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Whistleblowing Sgstem adalah mekanisme penerimaan dan pananganan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi atau akan te{adi melibatkan Pejabat/ Penyelenggara Pemerintah Daerah / Pegawai Kabupaten Sijunjung. Whi.stleblouter adalah seseor€rng dan atau masyarakat yang melaporkan perbuatan yang berindikasi tindal< pidana korupsi yang te{adi didalam organisasi tempatnya bekefa, atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas te4'adinya indikasi tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung. Masyarakat adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia, Kelompok Masyarakat, dan atau Organisasi Kemasyarakatan. Laporan adalah informasi dugaan tindak pidana korupsi yang disampaikan ole}:, Whistleblouter. Saluran Pengaduan adalah sarana yang digunakan untuk melaporkan pelanggaran. Data Pendukung adalah indentitas uhistleblauer, dan dokumen dugaan tindak pindana korupsi. Aplikasi Whi.stleblowing Sgstem adalah media elektronik yang disediakan untuk Whistleblouter (Pelapor) yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu dugaan tindak pidana korupsi. Laporan Whi-stleblouing Sgstem onlire (e-Wbs) adalah sistem yang mengelola pen€rngzrnan pengaduan tindak pidana korupsi/ Whistleblouing Sgsrem secara elektronik. Pengelola Pengaduan adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Sijunjung. la.poran Hasil Investigasi yang selanjutnya disingkat LHI adalah laporan akhir terhadap hasil pemeriksaan dugaan teq'adinya tindak pidana korupsi atas pengaduan. Pasal 2 Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai : a. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penanganan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi; dan b. Pedoman bagi Masyarakat dan/atau pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah yang ingin melaporkan dugaan tindak pidana korupsi.
Pasal 3 Peraturan Bupati ini bertujuan : a. meningkatkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah; b. mendorong masyaralat dan/atau pejabat/ pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki informasi dugaan tindak pidana korupsi untuk melaporkannya secara aman dan bertanggung jawab; c. terlindunginya pelapor (whistLeblower) dai rasa tidak aman terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dilaporkannya; d. tumbuhnya persepsi Masyarakat dan /atau pejabat/pegawai di Daerah, bahwa apabila melakukan penyimpangan/kecurangan akan semakin besar peluangnya untuk terdeteksi dan dilaporkan; dan e. sebagai upaya memperkuat pengawasan intem, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah. Pasal 4 Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi : a. pelaporan dan penanganan pengaduan tindak pidana korupsi; b. perlindungan; c. pemberian penghargaan; dan d. pemberian sanksi. BAB II PELAPORAN DAN PENANGANAN PENGADUAN TINDAK PIDANA KORUPSI Bagian Kesatu Pelaporan Pasal 5 (1) Pejabatl Pegawai yang melihat, mendengar dan mengalami adanya dugaan tindak pidana korupsi dapat melaporkan kepada Inspektorat Daerah. (2) Masyarakat yang memiliki informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi dapat melaporkan kepada Inspektorat Daerah. Pasal 6 (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis melalui media elektronik dan/atau nonelektronik.
{21 Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hal-hal sebagai berikut a. masalah yang diadukan ftthat); b. pihak yang bertanggungjawab {who); c. lokasi kejadian {where); d. waktu kejadian ftthen); e. mengapa te{adi penyimpangan {lilhg); f. bagaimana modus penyimpangan (How); (3) Laporan sebagaiamana dimaksud ayat (2) dilengkapi dengan Data Pendukung. (4) Inspektorat Daerah bertindak sebagai unit kerja yang menerima, mengelola, dan menindaklanjuti pengaduan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal 7 (U Media elektronik dan/atau nonelektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat {1) antara lain : a. media elektronik meliputi : 1. telepon; 2. email; 3. layanan pesan singkat; dan 4. aplikasi pengaduan whi.stleblowiq sgstem. b. Media nonelektronik berupa surat pengaduan. (21 Media elektronik danlatau nonelektronik ssfagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan surat edaran Bupati. Bagran Kedua Penanganan Pengaduan Pasal 8 (1) Untuk menyelenggarakan sistem pelaporan pelanggaran (whistlebtowing systeml dibentuk tim penerima pengaduan uhistleblou)er. (21 Tim penerima pengaduan whtstlebloruer di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: a. penanggung jawab adalah Sekretaris Daerah; b. ketua adalah inspektur daerah ; c. wakil ketua adalah sekretaris Inspektorat Daerah; d. wakil ketua I adalah Inspektur Pembantu Wilayah I; e. wakil ketua II adalah Inspektur Pembantu Wilayah II; f. wakil ketua III adalah Inspektur Pembantu Wilayah III; g. sekretaris adalah inspeldur pembantu pengawasan tertentu;
h. anggota adalah pejabat/pegawai Inspektorat Daerah; dan i. administrator adalah pejabat fungsional pada inspektur pembantu pengawasan tertentu. (3) Tim penerima pengaduan uhistleblotting di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat {2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (4) Tim penerima pengaduan tuhistleblotaer sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut : a. menerima Laporan adanya dugaan tindak pidana korupsi; b. mencatat dan mengadministrasikan laporan; c. menelaah Laporan untuk menentukan tindak lanjut; d. melakukan audit investigatif; e. memberikan rekomendasi kepada Bupati; f. melakukan verifikasi terhadap hasil rekomendasi; g. membuat t aporan berkala tentang penanganan pengaduan; dan h. memberikan jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diajukan oleh u.thistleblouter dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pertanyaan diajukan. Pasal 9 (1) hasil telaah Laporan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (21 dan ayat (3), dilakukan tindak lanjut berupa audit investigasi oleh Inspektorat Daerah. (2) penugasan audit investigasi atas Laporan tidak dapat dilakukan apabila ditemukan salah satu kondisi sebagai berikut : a. l,aporan dengan materi yang sama sedang dalam atau telah dilakukan audit investigasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lainnya; dart b. l,aporan dengan materi yang sama sedang dalam atau telah dilakukan penyelidikan/penyidikan oleh instalsi penyidik, yaitu Kejaksaan' Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi' (3) pelaksanaan penugasarl audit investigasi atas Iaporan sebelum diterbitkan surat tugas dilakukan hal-hal sebagai berikut : a. penentuan tim audit oleh Inspektur Daerah; b. penyusunan hipotesis dan program audit; dan
Bagian Ketiga Rekomendasi Pasal 10 Rekomendasi sebagaimana dimasud dalam Pasal 8 ayat (4) hurufe, dapat berupa : a. penjatuhan hukuman disiplin; b. pengembalian kerugian keuangan negara/ daerah; c. penyampaian hasil audit investigasi kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia; dan/atau d. penyampaian hasil audit investigasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Pasal 11 Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dilakukan monitoring dan evaluasi sebagai tindak lanjut hasil audit investigasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia melalui monitoing centre for preuention (MCP). BAB III PERLINDUNGAN Pasal 12 (1) Bupati wajib memberikan perlindungan kepada whistleblouter. (2) Perlindungan kepada u.thi.stleblouter sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dalam hal laporan memenuhi ketentuan sslagaimana dimaksud dalam Pasal 6. Pasal 13 (1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berupa : a. perlindungan terhadap kerahasiaal; b. perlindungan terhadap karir; dan c. perlindungan terhadap ancaman fisik dan hukum. (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dilaksanakan oleh tim penerima pengaduan dengan cara menjaga kerahasiaan identitas whistleblouter dan data/informasi yang disampaikan. (3) perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah perlindungan dari tindakan balasan/ perlakuan yang bersifat administratif kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan berupa pemutusan hubungan keq'a (PHK), penurunan jabatan, penurunan penilaian kinerja pegawai, pemindahan tugas/mutasi, atau hambatan karir lainnya atas Pejabat/ Pegawai yang menyampaikan l,aporan.
(4) perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan berkoordinasi bersama lembaga perlindungan saksi dan korban atau instansi lain yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Dalam hal informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diungkapkan, maka: a. pengungkapan identitas pelapor hanya dapat dilakukan atas persetujuan whistleblower dan Inspektur Daerah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan ; b. pengungkapan data/informasi yang disampaikan uhi.stleblouer }.anya dapat dilakukan atas persetujuan Inspektur Daerah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Pasal 14 Setiap Pejabat/ Pegawai pada Perangkat Daerah Pemerintah Daerah dilarang memberikan perlakuan diskriminatif atau tindakan yang merugikan Pejabat/ Pegawai karena melaporkan dugaan tindak pidana korupsi. Pasal 15 Perlindungan sebagaimana dimasud dalam pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf c juga diberikan kepada tim penerima pengaduan sebagaimana dimaksud Pasa-l 8. BAB IV PEMBERIAN PENGHARGAAN Pasal 16 (1) Bupati dapat memberikan pengharg.an terhadap uhistleblotuer dan tim penerima pengaduan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berbentuk piagam penghargaan. (3) Selain piagam penghargaan sebgaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan penghargaan berupa : a. promosi jabatan; b. kenaikan pangkat; c. pendidikan dan pelatihan; atau d. penghargaan lainnya; (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal l,aporan pengaduan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terbukti telah tedadi tindak pidana korupsi.
BAB V APLIKASI WHISLEBLOWING SYSIEM (e-wBS/ Pasal 17 (1) Aplikasi Whistleblouing Sgstem (e-WBS) merupakan sistem yang mengelola penanganan pengaduan tindak pidana korupsi (Whistleblowing Sgstem) secara elektronik. (2) Pembangunan aplikasi Whistleblouing SAstem (e-WBs)terdiri dari : a. perangkat keras (hardware); b. perarrgkat l.unak (sofiuare); c. jaringan (rehaork); dan d. sumberdaya manusia (brainuare). Pasal 18 (1) Perangkat keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (21 huruf a meliputi: a. personal komputer $tersonal computel; b. laptop; c. server; dan d. smantptnne. (21 Perangkat lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2\ huruf b merupakan aplikasi e- Whistleblowing Sgstem (e-WBS). (3) Jaringan (netuork) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c merupakan j aringan internet. (4) Sumberdaya manusia (brainware)sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) hurufd terdiri dari : a. Perancang sistem; dan b. Pengguna aplikasi e- Whistleblowing System (e-WBS). Pasal 19 (1) Perancang sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan komunikasi dan informatika. (2) Perancang sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a terdiri dari : a. kepala dinas komunikasi dan informatika sebagai penanggung jawab; b. sekretaris dinas komunikasi dan informatika sebagai wakil penanggung jawab; c. kepala bidang teknologi dan informatika dinas komunikasi dan informatika sebagai ketua tim; dan
d. pejabat fungsional pranata komputer ahli muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai anggota tim. (3) Tim perancang sistem sebagaimana dimaksud dalam ayat {21 mempunyai tugas membangun dan merancang aplikasi e-Whistteblouting Sgstem (e-WBS) sesuai dengan proses bisnis Whistlebtouing System. (4) Tim Perancarlg aplikasi e-Whi.stteblouing Sgstem (e-WBS) ayat (8) ditetapkan dengan keputusan kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan komunikasi dan informatika. Pasal 2O (1) Pengguna sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf b meliputi : a. administrator; dan b. Whistleblower. (2) Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a mempunyai tugas sebagai berikut : a. memverifikasi data identitas diri l,yhistleblower sesuai dengan kartu tanda penduduk (KTP) yang diupload oleh Whi.stleblower; b. menyetujui akun Whistleblou)er jika data Whi,stleblou)er sesuai dengan kartu tanda penduduk (KTP); c. memblokir akun Whistleblower jika data Whi"stteblouter tidak sesuai sesuai dengan kartu tanda penduduk (KTP); d. memberikan jawaban kepada akun Whistteblouter atas pengaduan yang telah dikirimkan oleh Whistleblower dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja; e. menghimpun dan mengarsipkan seluruh jenis laporan pengaduan tindak pidana korupsi (Whistleblowing Sgstem) sebagai bahan oleh tim penerima pengaduan; f. menarik data dari aplikasi e<abs untuk disampaikan kepada tim penerima pengaduan; g. mencetak Laporan pengaduan whistlebtouing sgstem untuk diserahkan kepada tim penerima pengad,uan; h. mencetak rekapitulasi penerimaan laporan pengaduan tidak pidana korupsi dari aplikasi e-wbs; dan i. menutup laporan pengaduan whistleblowirug sgstem yang telah selesai ditindak lanjuti. (3) Whistleblou)er sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (1) huruf b dalam mengguna aplikasi eqthistleblawing sgstem (e-u.tbs) melakukan tahapan sebagai berikut:
a. Whi.stleblouter melakukan pendaftaran ke aplikasi e-uhistleblouting sgstem (e-u.tbs) dengan menggunakan email aktif; b. Whi.stleblouter memperoleh kode verifikasi yang dikirim ke email aktif yang sudah didaftarkan ; c. Whistleblouer menginput kode verifikasi kedalam aplikasi e-uhistleblou.ting sgstem (e-utbs); d. Whistleblotuer bisa login ke aplikasi e-uhistleblouting sgstem (e-wbs) dengan menggunakan email yang sudah diverifikasi oleh sistem; e. Whi.stleblouter menginputkan data diri sesuai dengan kartu tanda penduduk (KTP) yang terdiri dari : 1. nomor induk kependudukan (NIK); 2. nama lengkap; 3. Alamat; dan 4. nomor teleponlho,ndplwne al<ltif . f. Whistleblower merrgupload kartu tanda penduduk (KTP) bertype prq maksimal 2 MB; g. Whistleblouter mengirimkan data diri yang sudah diupload; h. Whi.stleblower menunggu verifikasi administrator untuk mensahkan akun; i. Whi.stleblouter dapat melakukan pengaduan apabila seluruh data diri telah diverilikasi oleh administrator; j. jika data diri yang diupload Whistleblawer tidak sesuai dengan data yang sebenarnya makan akun Whistleblower akan diblokir oleh adiministrator; k. Whistleblouer menginput pengaduan kedalam aplikasi e-uthistleblouting s!4stem (e-ubs) pada menu WBS yang memuat hal-hal sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 ayat (21; l. Whistleblouer loireflgupload dan mengirim dokumen yang telah memenuhi unsur laporan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) ke dalarn e-whistleblouing sgstem (e-wbs); dan m. apabila whi,stleblouter tidak melengkapi data form yang disediakan oleh sistem e-wbs maka pengaduan tidak dapat diproses. Pasal 21 (1) Pengelolaan aplikasi Whistleblouing Sgstem (e-WBS) pada Perangkat Daerah dilaksanakan oleh satuan unit keq'a y€rng menangani urusan pengawasan. (2) Kepala Perangkat Daerah urusan pengawasan menunjuk administrator pengelolaan aplikasi Whistleblowing System (e-WBS) sesuai kebutuhan.
Pasal 22 (l) Whistleblouter mengakses Whi.stleblouing Sgstem (e-wBS) ke s : / / lag anan. sijunjung. g o. id. (2) Administrator mengakses Whistleblouing Sgstem (e-WBS) ke s : / / tob s. sijunjung. go.id. BAII VI SANKSI Pasal 23 (1) Pejabat/ Pegawai yang mengetahui terjadinya adanya dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (l) tidak melaporkan dikenakan hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan. (2) Pejabat/ Pegawai yang menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangan melakukan tindak balasan kepada whi.stleblauter dikenakan hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan. (3) Tim Penerima pengaduan yang mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) yang dilakukan dengan tidak sesuai ketentuan dikenakan hukuman disiplin sesuai peraturan perundang- undangan. (4) Pejabat/ Pegawai yang berdasarkan hasil audit investigasi terbukti membuat Laporan pengaduan palsu dan/ atau membuat Laporan pengaduan yang bersifat Iitnah, dikenakan hukuman disiplin sesuai peraturan perundang- undangan. (5) Pej abat/ Pegawai yang berdasarkan hasil audit investigasi terbukti mengganggu, menghambat, dan /atau menghalangi kelancaran proses kerja tim penerima pengadual, dikenakan hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan. BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 24 Biaya yang diperlukan dalam rangka Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi/ Whistleblowing Sgstem dibebankan pada anggran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. alamat alamat
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 25 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung. Ditetapkan di Muaro Sijunjung pada tanggal r8 lqti 2022 BUPATI SIJUNJUNG, ttd BENNY DWIFA YUSWIR Diundangkan di Muaro Sijunjung pada tanggal ae Uuti SEKRETARIS DAERAH 2022 KABUPATEN SIJUNJUNG, ttd ZEFNIHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2022 NOMOR..JZ Salinan aslinya KEPALA IAN M, MISW MR